KESEHATAN 85 Persen Gay dan Waria Sadar Tes HIV
9
FAJA R BALI
Senin, 17 Juni 2013, Tahun XIII
Kesadaran masyarakat terutama yang berisiko HIV-AIDS melakukan tes HIV semakin meningkat. Hasil Survei Cepat Perilaku yang dilakukan Yayasan Gaya Dewata terhadap 400 responden yang terdiri dari Gay, Waria dan LSL (lakilaki suka laki-laki) di 3 kabupaten di Bali, 85 persen Gay dan Waria melakukan tes HIV secara sukarela, dan LSL sebanyak 80 persen. Responden ini diambil dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar. Direktur Yayasan Gaya Dewata Christian Supriyadinata kepada sejumlah media di Denpasar, Sabtu (15/6) mengatakan, meningkatnya kesadaran gay, waria dan lelaki suka laki-laki melakukan tes HIV di klinik konseling dan tes sukarela (VCT) karena klinik VCT di Bali sudah ada di rumah sakit umum daerah (RSUD). Selain itu juga terdapat klinik VCT di beberapa puskesmas di Bali. “Sekarang ini semakin mudah menjangkau klinik VCT. Layanan di Bali sudah lumayan banyak, khususnya di Denpasar sudah banyak sekali ada layanan, tiap kecamatan ada termasuk puskesmas,” ungkap Christian Supriyadinata. Seperti, sebutnya, di Denpasar ada 4, Puskesmas
Denbar 2, Puskesmas Denut 2, Puskesmas Dentim 1 juga buka sekarang, Puskesmas Densel 2, terus ada Klinik di Pasar Badung, di Sesetan ada Klinik Amerta, terus rumah sakit semua ada layanan VCT. Christian Supriyadinata menambahkan khusus untuk pemakaian kondom di kalangan gay, waria dan LSL juga mengalami peningkatan. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya kesadaran penggunaan kondom hanya sebatas 20 %, akan tetapi saat ini meningkat sampai 68 %. Sementara terkait jumlah gay, waria dan LSL di Bali, Christian memprediksikan mencapai 25.000 orang. Ko o rd i n a t o r l a p a n g a n Yayasan Kerti Praja, Dewa Nyoman Suyetna mengungkap, kesadaran kelompok pekerja seks komersial melakukan tes
HIV juga meningkat. Ini bisa dilihat dari antusias mereka datang ke klinik VCT yang dimiliki Yayasan Kerti Praja. “Kalau dulu kita yang harus menjemput, satu bulan saja untuk ongkos taksi bisa sampai Rp5 juta, tapi sekarang mereka sudah sukarela datang ke klinik. Bisa
dilihat tiap pagi sudah ada yang ngantri,” ungkapnya. Lebih lanjut diungkapkan, saat ini ada sekitar 3.000 pekerja seks dan 20 persen di antaranya adalah positif HIV. Dalam satu tahun, jumlah pelanggan pekerja seks di Bali mencapai sekitar 80.000 orang. Sehingga untuk mencegah
penyebaran HIV-AIDS, kata Suyetna, pelibatan pekerja seks diharapkan dalam mengurangi penyebaran HIV melalui penggunaan kondom. Menurut Suyetna, langkah lainnya yang juga dapat dilakukan adalah melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) di lokasi-lokasi tempat pekerja seks tinggal. Pembentukan pokja yang melibatkan pekerja seks, mucikari dan aparat desa bertujuan untuk mempermudah melakukan penyuluhan dan pengecekan kesehatan secara rutin. “Kita yang memberikan penyuluhan atau germonya yang memberikan penyuluhan. Kedua, mereka harus menyiapkan anak buahnya kalau ada penyuluhan. Ketiga, mereka harus menganjurkan anak buahnya untuk periksa IMS (infeksi menular seksual). Keempat, mereka harus menyediakan kondom dan menganjurkan pemakaiannya,” ujar Suyetna. Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bali jumlah kasus HIV/AIDS di Bali hingga Maret 2013 mencapai 7.551. Dari jumlah tersebut tercatat 76,9 persen penularannya melalui hubungan heteroseksual. W-006
Pengawasan aturan pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing (TK-WNA) Indonesia masih lemah. Banyak peraturan dan sosialisasi tak berjalan seiring. Hal ini tentu berbahaya mengingat Indonesia memasuki era perdagangan bebas. Demikian diungkapkan Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi pada workshop Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) di Indonesia akhir pekan lalu. Menkes menegaskan, bila pengawasan tak dilakukan secara ketat, Indonesia berpotensi
menjadi lahan praktik tanpa mempertimbangkan risiko pengobatan yang digunakan. Pengaturan TK-WNA sebetulnya sudah diatur dalam Permenkes nomor 1419/2005 dan 317/2010. Namun pada praktiknya, kementerian lain seperti Kemenakertrans dan Kemendagri juga turut mengurusi hal ini. Sistem otonomi daerah juga memungkinkan TK-WNA masuk melalui izin pemerintah daerah setempat. Hal ini memungkinkan TK-WNA bisa masuk melalui lebih dari satu pintu. Jajaran pemerin-
tah pusat dan daerah harus bekerja sama memperkuat pengawasan TK-WNA. “Kita harus berkerja sama lintas kementerian, termasuk dengan daerah. Hal ini akan menghindarkan masyarakat dari kesalahan praktik dan obat karena WNA yang kita tak tahu kompetensinya,” kata Menkes Nafsiah. Tujuan WNA yang masuk Indonesia seharusnya jelas, apakah sebatas alih teknologi, sosial, atau praktek. Namun banyaknya pintu memungkinkan WNA melakukan hal yang berbeda dengan visa yang dipegang.
“Padahal layaknya negara yang berdaulat kita punya aturan. Kalau aturan tersebut dilanggar maka kedaulatan kita dipertanyakan,” kata Nafsiah. Lemahnya pengawasan juga diakui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kemenkes Untung Suseno Sutardjo. Untung mencontohkan pemberian izin TK-WNA yang seharusnya ada di Kementerian Kesehatan. Namun pada praktiknya, pemberian izin sering tumpang tindih dengan pemerintah daerah dan Kemenakertrans.
Padahal, menurut Untung, pengurusan di Kemenakertrans hanya meliputi izin kerja. Sedangkan izin melakukan praktek pengobatan, tetap ada di Kementerian Kesehatan. Pengurusan izin tinggal bisa kepada pemerintah daerah setempat, yang merupakan mitra Kementrian Dalam Negeri. Sementara izin datang ke Indonesia masuk dalam ranah Kementrian Luar Negeri. Untung mengatakan, sebetulnya ada standar dan pengawasan yang dilakukan Kementerian Kesehatan terkait TK-WNA. Tenaga kesehatan asing dapat
tuskan untuk menikah dengan sosok idaman pilihan hati kita. Klinik kecantikan Ristra Care Center sebagai bagian dari Klinik Smart Family turut memiliki beban moral untuk memperbaiki kondisi keluarga-keluarga di Indonesia, khususnya di Pulau Bali, dengan menawarkan layanan Konseling Pra-nikah secara gratis bagi para pemuda pemudi sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan. Melalui konseling pra-nikah masing-masing pasangan akan diajak untuk jujur satu sama lain, mampu melihat kelebihan pasangan dan bersedia menerima kekurangan/kelemahan pasangannya. Mereka akan menjalani 6-10 sesi konseling dan psikotest agar mampu melihat kelebihan dan kekurangan mereka masingmasing. Bagaimana jika ternyata setelah konseling berakhir ternyata mereka menjadi ragu untuk melanjutkan hubungan? Bukankah hal ini akan menorehkan sakit hati yang mendalam
pada kedua belah pihak? Pemahaman terhadap diri sendiri dan pasangan secara lebih awal melalui konseling pra-nikah tentu merupakan sesuatu yang harus disyukuri, karena masingmasing memiliki kesempatan untuk saling melakukan penyesuaian di sana-sini. Lain halnya jika pengertian tersebut datang sesudah sekian lama mereka menikah, berangkali sesudah mereka memiliki beberapa orang buah hati dan mengakibatkan perceraian. Peristiwa perceraian tersebut tentu akan berdampak jauh lebih besar bagi semua anggota keluarga daripada putusnya tali pertunangan sebelum mereka menikah. Salah satu alasan Klinik Ristra memberikan layanan gratis ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas penganugerahan Lifetime Achievement Award yang diterima langsung oleh ibu dokter Retno IS. Tranggono selaku pendiri dan penemu Ristra kosmetik, dalam Ajang
Direktur Yayasan Gaya Dewata Christian Supriyadinata (kiri) dan Koordinator lapangan Yayasan Kerthi Praja Dewa Nyoman Suyetna saat memberikan keterangan kepada media di Denpasar
Lemah, Pengawasan Tenaga Kesehatan Asing
Konseling Pra-Nikah di Klinik Ristra
Dr. Retno IS. Tranggono (Founder Ristra – berkebaya putih) saat menerima Lifetime Achievement Award dalam Ajang Anugerah Perempuan Indonesia 2013 Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menikah? Biasanya secara otomatis orang akan berpikir tentang berapa jumlah tabungan mereka, seberapa meriahnya pesta yang dirancang, siapa tamu yang bakal hadir, pakaian pengantin yang indah dan tempat resepsi acara diselenggarakan. Jarang sekali pasangan memikirkan pentingnya persiapan psikologis masing-masing pasangan sebelum melangkah me-
masuki gerbang rumah tangga, terlebih jika mereka mengejar hari H perkawinan tersebut dengan berbagai dalih. Begitu maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan gugatan perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri membuat kita semua harus mawas diri. Ada cukup banyak persiapan penting yang barangkali terlewatkan saat kita memu-
Anugerah Perempuan Indonesia 2013. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ibu Menteri PPPARI, Ibu Linda Amalia Sari, S.Ip. di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2013. Klinik Family Center melayani Konseling Perkawinan dan Konseling Pra-nikah dengan perjanjian sebelumnya, sebagai suatu upaya membantu keluarga-keluarga di Indonesia menjadi lebih bijak dan mampu menikmati kebahagiaan serta indahnya hidup ini. Layanan ini bekerjasama dengan Kantor P2TP2A Provinsi Bali, sekaligus mengatasi dan mencegah kasus KDRT di masyarakat. Alamat Kantor P2TP2A di gedung BP3A, Jl. Melati 23 Denpasar, telepon 0361 – 7444080. Masyarakat yang membutuhkan layanan konseling ini dipersilahkan datang langsung ke Apotik Anugerah II, Jl. Gatot Subroto I / No. 2-A Denpasar, telpon 0361 – 3091705 atau HP 085 8575 22120. RL
Skrining Pembuluh Darah Penting Bagi Diabetesi Diabetes merupakan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya, terutama jika memiliki luka yang memerlukan amputasi. Amputasi kerap dialami pasien diabetes akibat luka yang tak kunjung sembuh. Padahal, sebenarnya amputasi dapat dicegah dengan pemeriksaan secara dini permasalahan pembuluh darah. Menurut Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) dr. Hananto Andriantoro, akar masalah luka yang tak bisa sembuh pada penderita diabetes (diabetesi) adalah permasalahan pembuluh darah. “Sayangnya pengobatan luka selama ini hanya bersifat wound dressing atau berfokus pada lukanya saja,” paparnya. Pelaksanaan wound dressing, imbuh Hananto, antara lain dengan memberikan antiobiotik, antiinfeksi, dan oksigenisasi. Kendati demikian, wound dressing belum mampu menyembuhkan luka akibat permasalahan pembuluh darah. “Seharusnya pengobatan luka yaitu dengan membuka pembuluh darah hulu dari luka. Hal tersebut akan membuat tekanan aliran darah meningkat sehingga luka membaik,” jelas Hananto. Adapun, jika pengobatan hanya bersifat wound dressing, maka luka akan bertambah parah dan akhirnya mengharuskan tindakan amputasi. Maka Hananto menegaskan, pendeteksian dini masalah pembuluh darah dapat menyelamatkan pasien dari amputasi. Kepala divisi pelatihan dan pendidikan RSJPDHK dr. Ismoyo Sunu mengatakan, mengingat pentingnya pemeriksaan pembuluh darah pada pasien diabetes, maka dokter yang bersangkutan dengan penyakit dalam pun perlu menyematkan prosedur skrining pembuluh darah dalam serangkaian proses pemeriksaan. Demi meningkatkan tindakan preventif pengembangan penyakit pembuluh darah yang parah, Ismoyo mengungkapkan setiap pasien diabetes perlu melakukan skrining yang dinamakan ankle brachial index. Skrining tersebut untuk pembuluh darah di sekitar kaki yang rentan rusak pada penderita diabetes. “Pemeriksaan harus dimulai dari dokter penyakit dalam. Jangan sampai baru datang ke dokter pembuluh darah ketika betis sudah menghitam dan timbul luka,” tandas Ismoyo. KP
masuk dengan syarat memiliki kompetensi yang dibuktikan surat keterangan dari lembaga tinggi dan pemerintahan terkait. TK-WNA juga tidak boleh datang sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan dinas, kementrian, atau pemerintahan terkait. Para TK-WNA juga harus datang dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Namun, menurut Untung, WNA sering datang sambil mengurus izin. Atau datang ketika proses izin belum selesai. Akibatnya, pembinaan dan pengawasan TK-WNA tidak bisa maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data Kementrian Kesehatan terkait jumlah TK-WNA saat ini. “Karena aturannya banyak,
tergantung siapa yang membawa. Kalau ini disatukan pembinaan dan pengawasan bisa lebih baik,” kata Untung. Kemenkes hanya memiliki data jumlah rekomendasi yang dikeluarkan sampai Mei 2013. Dari 50 rekomendasi untuk TK-WNA, 10 tercatat bekerja di rumah sakit swasta sedangkan sisanya melakukan bakti sosial. Pelayanan satu atap menjadi kunci penataan sistem pengawasan TK-WNA di Indonesia. Namun hal tersebut bisa terselenggara bila ada kerjasama antara Pemda dan pemerintah pusat. Pengawasan satu pintu akan meliputi jalur yang sering digunakan TK-WNA. Jalur ini antara lain meliputi praktek, alih teknologi, dan bakti sosial. KP
DIBUTUHKAN Wartawan Redaktur
SYARAT WARTAWAN Pendidikan S1 Umur Maksimal 30 tahun Mampu Bekerja Tim Suka Bertualang Berpengalaman Menulis
SYARAT REDAKTUR Pendidikan S1 Umur Maksimal 35
tahun Mampu Bekerja Tim Berpengalaman Menguasai Bahasa Indonesia dengan Baik
Jika berminat kirim CV/Lamaran ke Harian Umum Fajar Bali Jalan Indrajaya Nomor 8, Ubung Kaja. Email berita_fajar@yahoo.co.id. Hub. (0361) 411283