Page 1

FAJAR BALI

SENIN, 16 DESEMBER 2013 | TAHUN XIV

Aktual, Tajam, dan Dinamis

401/XI/KTR

Candi bentar

Reklamasi Hak Warga Tanjung Benoa

Oleh: KADEK SATRIA

Derita dan Hidup Tak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan ini setiap orang pasti memiliki berbagai godaan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat memberikan rasa suka maupun duka. Mungkin tidak banyak orang yang menyadari bahwa semua godaan itu adalah sesungguhnya bersumber dari diri kita sendiri. Pandangan Hindu di seluruh dunia mempercayai bahwa sesungguhnya penyebab suka dan duka adalah diri kita sendiri. Kita adalah sumber suka dan duka untuk diri kita sendiri yang secara langsung maupun tidak akan berpengaruh pada lingkungan kita. Kita adalah wujud individu murni dan juga wujud individu dalam lingkungan sosial. Inilah yang

Laporan Ketua LSM, I Wayan Suardana (Gendo) terkait pro dan kontra wacana reklamasi Teluk Benoa ke Komnas HAM mendapat tanggapan sinis dari berbagai kalangan. Banyak pula yang mengecam tindakan tersebut sebagai upaya provokasi terhadap masyarakat Bali.

ke hal. 11

FB/CAR

Guna memberi ruang kreativitas dalam merangkai bunga dan gebogan, Pemerintah Kota Denpasar mengajak warga memanfaatkan produk lokal (Bali) baik bunga maupun buah untuk dipadukan dengan unsur kreativitas masyarakat, melalui ajang lomba merangkai bunga dan gebogan.

Pak Gubernur Tak Pernah Tersentuh JKBM Kurangnya sosialisasi di lapangan terkait keberadaan program Bali Mandara menuai keluhan masyarakat yang membutuhkan. Seperti pada program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). MeFB/HERU mang tak dipungkiri, A A. Oka Cantik walaupun program ini manfaatnya sangat besar untuk masyarakat, namun belum sepenuhnya ‘merumput’. Masih banyak warga yang belum mendapatkan kartu JKBM.

ke hal. 11

Bali Permata Tours TIRTAYATRA KE INDIA

BRKT: MARET, APRIL, JUNI, AGUSTUS, SEPTEMBER SINGAPORE - MALAYSIA 4H/3M AUSTRALIA, JEPANG, KOREA, VIETNAM

SINGAPORE 3 H/2M GUNUNGSALAK 2H/1M BANGKOK-PATTAYA 4H/3M JOGYAKARTA 3H/2M HONGKONG 4H/3M BEIJING 4H/3M KUTAI 3H/2M PAKET TOUR KE KAPAL PESIAR - CARIBBEAN CRUISE - HOLLAND AMERICA LINE

Harga Eceran Rp. 3.000,-

BOOKING TICKET PESAWAT & HOTEL

HUB: 0361-7807850 / 7426100, 0361-264915, 08123900846, KETUT SUDIARSA, SE

MUDP Instruksikan Pecalang Bantu Amankan Pemilu

DENPASAR-Fajar Bali Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali menginstruksikan petugas keamanan desa adat atau “pecalang” membantu TNI/Polri dalam mengamankan tahapan Pemilu 2014. “Instruksi itu akan kami kuatkan dalam surat edaran demi kelancaran berbagai tahap penyelenggaraan pemilu,” kata Ketua MUDP Provinsi

Bali Jro Gede Suwena Upadesa di Denpasar, Minggu (15/12). Lembaga yang membawahi desadesa adat di Bali itu akan mengumpulkan seluruh pecalang pada 30 Desember 2013 melalui kegiatan Pesamuan Pasikian untuk menyamakan persepsi sistem pengamanan Pemilu 2014. “Karena pemilu adalah sesuatu yang penting, kami ingin menyatukan pandangan antarpecalang.

RS Indera Dikembangkan Jadi Pusat Rujukan Kesehatan Mata

DENPASAR-Fajar Bali Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mengembangkan Rumah Sakit (RS) Indera Provinsi Bali sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan mata untuk Bali dan Indonesia Bagian Timur. Rencananya status RS Indera ini dinaikkan menjadi RS Tipe A dan akan dinamakan RS Khusus Mata Bali Mandara. Demikian disampaikan Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cok. Pemayun, SH, MH saat acara serah terima Bantuan Program Australia Bali Memorial Eye Centre (ABMEC) Phase II di RS Indera, Denpasar, Sabtu (14/12). Pada kesempatan tersebut Cok Pemayun menyampaikan ABMEC yang diresmikan pada tahun 2007 merupakan program bantuan pemerintah Australia atas peristiwa Bom Bali

ke hal. 11

026/VI/W-020

Kami ingin tahu juga, bagaimana kedudukan serta posisi mereka di masyarakat dan tugasnya dalam pemilu nanti,” ujarnya. Namun sayangnya sampai saat ini MUDP tidak memiliki data pasti mengenai jumlah pecalang yang ada di Pulau Dewata itu. Namun Suwena menyebutkan bahwa setiap desa pakraman atau desa adat memiliki 30 orang pecalang. AN

DENPASAR-Fajar Bali Terlebih, pada Kamis (12/12) lalu, perwakilan dari Komnas HAM sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengadakan pertemuan bersama Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika. Melihat situasi itu, Ketua DPP Forbara, I Nyoman Mudita berharap kedatangan Komnas HAM dapat memberikan titik terang. Begitu pula menjadi penengah dan memberikan pencerahan yang dapat membuka pola pikir masyarakat. ke hal. 11

Karena bila reklamasi tidak dilaksanakan dandiwujudkanjustruakan menimbulkan pela­nggaran HAM. Sebab, yang paling berhak atas perlindungan HAM adalah masyarakat Tanjung Benoa.

Nyoman Mudita Ketua DPP Forbara

014/VI/KTR

KPK Tetapkan Kajari Praya Sebagai Tersangka

FB/IST

Serah terima bantuan program Australia Bali Memorial Eye Centre di RS Indera, Denpasar.

JAKARTA-Fajar Bali Kepala Kejaksaan Negeri Praya Subri dan seorang perempuan berinisial Lar yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap. Mereka juga langsung ditahan di rumah tahanan KPK. “Tim KPK telah melakukan pemeriksaan sesuai prosesur KUHAP, yaitu 1x24 jam. Berdasarkan pemeriksaan, tim yakin menemukan bukti permulaan yang cukup tindak pidana korupsi, pemberian sesuatu dari Lar yang berpekara kepada Sub (Subri) terkait pengurusan perkara,”

ke hal. 11

457/XII/AG

302/X/KTR

ONLINE: www.fajarbali.com

join facebook.com/fajar.bali


METROKOTA Polres Tabanan Limpahkan Berkas ke Kejaksaan

Korupsi Dana Bansos Siap Disidangkan TABANAN-Fajar Bali Dua kasus korupsi yang tengah ditangani Polres Tabanan yakni kasus korupsi dana bansos Pura Arak Api Desa Pakraman Bangah, Kecamatan Baturiti dan kasus korupsi dana simpanan PNPM UPK Kecamatan Pupuan, segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tabanan. Bahkan, untuk kasus ini pihak Satreskrim Polres telah menyiapkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) terhadap dua kasus tersebut. “SPDP masing-masing kasus korupsi di Pura Arak Api dan PNPM di UPK Pupuan, segera kami kirim ke kejaksaan,”ungkap Kasatreskrim AKP I Wayan Arta Ariawan, Minggu (15/12) kemarin. Ditegaskanya, kurun waktu satu atau dua hari ini, berkas SPDP atas kedua kasus tersebut dikirim. “Besok atau lusa kami kirim SPDP -nya, mudah-mudahan tidak terbentur dengan jadwal kegiatan lain. Yang jelas, kami telah menyiapkan untuk itu,” ujar Arta. Seperti diketahui, polisi telah

menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi dana bansos pembangunan palinggih di Pura Arak Api, Desa Pakraman Bangah, Baturiti. Kedua tersangka masing-masing oknum kelian pura, Nyoman Supada Arta, dan Made Pastika yang juga panitia pembangunan pura setempat. Diketahui, kasus korupsi Pura Arak Api ditangani sejak 2012 itu. Oknum kelian pura Nyoman Supada Arta dijadikan tersangka atas perannya dalam pembuatan proposal, penandatangan dan mengambil uang bansos yang diterima dari Pastika. Namun, Supada Arta tidak membuat laporan, sehingga terjadilah temuan tersebut. Sedianya, Pastika yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, siap bertanggung-jawab secara hukum. Pasalnya, dia juga ikut membuat proposal pembangunan pura yang menurutnya, untuk dana yang dikucurkan dalam pembangunan palinggih di Pura Arak Api Rp. 150 juta. Berdasarkan laporan, pembangunan palinggih di Pura Arak Api tidak menggunakan dana

bansos, melainkan dana swadaya masyarakat. Mereka sempat menyerahkan lembaran pernyataan pengempon, bahwa tak menggunakan dana bansos, lengkap dengan tanda tangan. Namun, adanya temuan atas dugaan penyimpangan pemakaian dana tersebut, ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan proses hukum di kepolisian. Sementara itu untuk kasus korupsi dana PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Pupuan untuk unit SPP, Polisi telah menetapkan oknum Bendahara UPK Kecamatan Pupuan, Dra. Luksana Setyo Dwi Astuti (53) sebagai tersangka. Akibat korupsi ini menimbulkan kerugian negara i Rp 189 juta. Angka sebesar itu berdasarkan hasil audit investigasi. “Nominalnya masih bisa terjadi perubahan. Entah bertambah ataupun menurun,” terang Arta. Tersangka Luksana menjalani pemeriksaan di Polres Tabanan sejak 10 Juni 2013. Selain memintai keterangan 17 kelompok, pihak kepolisian juga telah memintai keterangan beberapa saksi. W-004

FB/EL

Ikadin Siap Dukung Anggota Komisi III DPR RI

Pelantikan DPD Ikadin Bali Priode 2013-2017 diikuti ratusan Pengacara

KUTA-Fajar Bali Ratusan advokat yang tergabung pada Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) dibawah komando Todung Mulya Lubis SH, mengambil sikap akan membela Ahmad Yani selaku anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Pansus RUU Advokat dalam menghadapi gugatan Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia). Kesiapan para advokat itu disampaikan langsung oleh Sekjen Ikadin Pusat, Zulkifli Nasution di sela-sela pelantikan DPD Ikadin Bali periode 2013-2017 di Ramada Bintang Bali, Kuta, Sabtu (14/12) malam. Dia mengatakan, para advokat yang telah siap mendukung politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, berasal dari Ikadin DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Timur. "Yang jelas Ikadin siap membela Yani," tegasnya. Dikatakan pula, para pengacara yang menggugat Yani itu dinilai tidak paham atau tidak tahu tentang tugas dan peran yang dijalankan Yani sebagai wakil rakyat.

"Kalau sudah duduk di DPR, jelas sudah berjuang atas nama rakyat, demikian pula Yani yang menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat bukan sebagai advokat sehingga dia sedang menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat," tegasnya. Dalam menjalankan tugasnya itu, Yani memiliki hak imunitas sehingga sampai saat ini, kami belum mengetahui apa yang sedang digugat terhadap orang yang sedang menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. "Padahal RUU Advokat untuk semua advokat, bukan untuk Tani. Sebab, sudah disahkan dan berdasarkan rapat paripurna DPR RI. Jadi, kalau yang digugat Yani, artinya ini ngaco, juga menggugat seluruh anggota DPR RI dan rakyat Indonesia," terangnya. Dengan begitu, Zulkifli menarik kesimpulan atau menduga, dibalik perlawanan terhadap lahirnya RUU Advokat yang baru tersebut karena banyak orang yang merasa kepentingan organisasinya bakal terganggu. "Kami meminta kepada Yani untuk tidak mundur. Dan untuk mendukung Yani, kami sudah siapkan tim untuk beri dukungan penuh," imbuhnya didampingi Ketua DPD Ikadin Bali, Reydi Nobel dan jajaran pengurus Ikadin lainnya. Salah satu alasan dukungan terhadap Yani, kata Zulkifli adalah sejalan dengan apa yang diperjuangkan Ikadin sebagaimana diakomodir dalam RUU Advokat yang baru itu, terkait hak imunitas dan indepensi profesi advokat. Sementara itu, disingung mengenai pelantikan Ikadin Bali, Zulkifli mengatakan, tugasnya cukup berat. Apalagi tidak dipungkiri hadirnya Ikadin ini bisa saja memicu konflik dengan organisasi advokat lain yang logo dan namanya sama. "Jadi saya tegaskan disini, DPD Ikadin Bali memiliki tugas berat. Karena harus membentuk DPC se Bali. Meski begitu, Ikadin Bali tidak perlu risau. Sebab, rekan-rekan lain dari Ikadin Jawa Timur siap memberikan dukungan, tegasnya. W-007

Karyawan Bank Tewas Gantung Diri BADUNG – Fajar Bali Peristiwa ulah pati (bunuh diri, red) terjadi di Carang Sari, Petang, Badung, Minggu (15/12) siang. Karyawan di salah satu Bank di Denpasar ini ditemukan tewas gantung diri di sebuah pohon di Desa Carang Sari, Petang, tepatnya sebelah barat Pura Praja pati, Tugu Pahlawan. Korban tewas dengan menggunakan selendang merah yang dikaitkan ke batang pohon. Sumber kepolisian menyebutkan, awalnya, istri korban yakni Ni Wayan Sumariani (43), mengakui bahwa suaminya berangkat kerja pada Jumat (13/12) sekitar pukul 06.30 ita. Setelah pamitan korban yang mengenakan baju warna kuning, celana abu abu dan jaket

belum lama ini. Dikatakan pula, pengaduan ini merupakan jalan satusatunya untuk mengetahui bagaimana BPN Denpasar bisa menerbitkan sertifikat bernomor 7359. "Ya kita ingin mengetahui bagaimana sih bisa muncul sertifikat dengan dasar pipil yang bukan sebenarnya," terang Sukedi, yang didampingi Nur Abidin. Dikatakan pula, saat pertemuan dengan pihak BPN di kantor Ombudsman, pihak BPN berjanji akan mencari warkah (dukomen) terkait bagaimana bisa munculnya sertifikat itu. "Ya kita tunggu saja, apakah warkah itu bisa ditemukan apa tidak," tandasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Ombudsman melalui Mubarok mengatakan, untuk kasus yang dilaporkan ini, ada dugaan terjadi malprosedur dalam pembuatan SHM Nomor 7359. "Kalau nanti sampai batas akhir bulan Desember ini tidak ditemukan adanya warkah untuk penerbitan SHM Nomor 7359 maka ada dugaan diduga ada mal-administrasi di BPN," kata Mubarok. W-007

DENPASAR – Fajar Bali Setelah dilaporkan ke Polda Bali dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan, terlapor yakni Notaris & PPAT I Wayan Gede Darma Yuda SH kembali dilaporkan oleh Antony Kristian Lismanti ke Ikatan Notaris Indonesia (INI) Denpasar, terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi. Menurut kuasa hukumnya Made Suardana SH, terlapor dilaporkan ke INI oleh kliennya atas dugaan pelanggaran kode etik profesi melalui Surat Somasi Nomor: 31/LABHI-BALI/ADVOKAT/ XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013. Melalui somasi tersebut, Antony mengingatkan agar Notaris Darmayuda merealisasikan pembayaran tahap II penyelesaian pengembalian uang dan ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Selain itu, dalam somasi juga terungkap bahwa terlapor Notaris Darmayuda pernah beberapa-kali meminta maaf agar permasalahannya bisa didamaikan secara kekeluargaan.

hitam itu mengendarai motor Supra DK 4546 ED. “Tidak ada masalah sama keluarga, korban pamitan bekerja dengan istrinya. Biasanya setiap pagi itu dilakukan korban,” terang sumber Minggu (15/12) kemarin. Hanya saja hingga sore hari, korban tidak pulang ke rumahnya. Pun saat dihubungi istrinya melalui HP, tidak diangkat. Sang istri korban menghubungi rekan kerjanya. Namun dari keterangan rekan kerjannya, saat itu korban tidak masuk kerja dengan alasan sakit. “Korban ternyata tidak bekerja dan mengatakan sakit,” ujar sumber lagi. Karena tidak pulang semala-

man, sang istri akhirnya melapor ke Polisi keesokan harinya, pada Sabtu (14/12). “ I s t r i nya j u g a s e m p a t mengecek beberapa rumah sakit, tapi tidak ada suaminya,” ungkap sumber. Pascalaporan, korban ditemukan warga sekitar pukul 13.00 siang kemarin, gantung diri di pohon di Desa Carang Sari, Petang, tepatnya sebelah barat Pura Praja pati, Tugu Pahlawan. Petang, tepatnya sebelah barat Pura Praja pati, Tugu Pahlawan. Korban tewas dengan menggunakan selendang merah yang dikaitkan ke batang pohon. “Ada warga pencari kayu bakar yang menemukan korban gantung diri dilokasi,” terang

sumber. Aparat kepolisian langsung melakukan olah TKP dilokasi tersebut. Yang menarik, petugas menemukan SMS singkat melalui HP korban yang ditujukan kepada teman temanya. Sms tersebut bertuliskan, “Saya minta maaf sama temen2 semua, atas kesalahan saya selama ini dan terima kasih atas kebaikannya”. Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Petang, Kompol Wayan Suana, membenarkan kejadian. Dia mengatakan pihaknya masih mencari penyebab kematian korban meski diduga kuat tewas karena bunuh diri. “Kami masih menunggu hasil visum mencari penyebab kematiannya,” ujarnya Minggu (15/12) kemarin. R – 005

Residivis Tepergok Mencuri di Vila DENPASAR – Fajar Bali Seorang residivis kasus pencurian, I Gusti Putu Subawa (40) kembali dikeler masuk penjara. Tersangka yang satu ini dipergoki masuk ke Vila milik Jorgen Coppens (49) di jalan Brawa Gang Kelapa Desa Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, pada Sabtu (07/12) lalu. Perihal penangkapan ini dijelaskan Kanit Reskrim Polsek Kuta Utara AKP I Dewa Putu Anom D. S.H S.Ik Minggu (15/12) kemarin. Menurutnya, kasus ini berawal saat istrinya Ana Maria Loaoiza Duran (42) pulang dari berbelanja. “Istrinya baru pulang dari belanja dan melihat pintu terbuka,” jelasnya. Tiba di villa no a 308 ini, Ana Maria terkejut karena melihat pintu vila terbuka. Sang istri kemudian masuk ke kamarnya dan kaget melihat ada pencuri di dalam kamar. Sontak dia berteriak memangil suaminya, Jorgen. Mendengar teriakan istrinya Jorgen bergegas masuk ke dalam dan berusaha meringkus pelaku. Tapi korban takut karena pelaku membawa pisau dan mengancam akan membunuhnya. “Pisau itu didapat pelaku dari bale benggong vila dan dipakai untuk mengancam suaminya,” jelasnya. Setelah mengancam korbanya, pelaku kabur. Saking paniknya, pelaku lupa dan meninggalkan sepeda motor Vario DK 7598 HA miliknya diparkirkan. Bahkan di motor itu ditemukan lengkap dengan helm dan jaket. Aparat kepolisian Polsek Kuta Utara yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan. Hasil pengecekan sepeda motor, polisi akhirnya mengetahui keberadaan tersangka. Sebelum ditangkap, katanya, pihaknya mengetahui bahwa motor tersebut milik I Gusti Putu Subawa asal Dinas Dukuh Belong, Kelurahan Baturiti, Kerambitan, Tabanan. Setelah mendapatkan informasi itu, petugas akhirnya menangkap tersangka I

PH Akui Klien Mengadu Ogah Bayar, Notaris di ke Ombudsman Bali Somasi ke INI Denpasar DENPASAR-Fajar Bali Merasa tidak puas dan merasa dicurangi oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Denpasar, atas terbitnya sertifikat SHM Nomor 7359 sesuai nomor pipil 35 yang kini menjadi obyek sengketa, dr. Nyoman Handris Prasetyo akhirnya mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Bali. Tentang pengaduan ini juga sudah dijelaskan oleh asisten Bidang Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Denpasar, Dhuna F Mubarok. Dikatakanya, pekan ini ada masyarakat yang datang mengadukan BPN terkait penerbitan SHM (sertifikat hak milik) sebidang tanah dengan Nomor 7359 sesuai pipil No 35. Tetapi sebenarnya berada pada pipil No 27, akhirnya menjadi objek sengketa. Dikatakan pula, pihaknya sudah memfasilitasi dengan cara mediasi, yakni mempertemukan pihak BPN Bali dan BPN Kota Denpasar dengan pihak pelapor. Terkait pengaduan ini juga dibenarkan oleh penasehat hukum pelapor, Sukedi dan Nur Abidin. "Iya benar klien kami sudah mengadukan atau melaporkan ke Ombudsman, "terang Sukedi,

FAJA R BALI Senin, 16 Desember 2013, Tahun XIV

“Notaris itu sempat membuat surat pernyataan perdamaian tertanggal tertanggal 17 Oktober 2013 dimana dalam Surat Pernyataan Perdamaian tersebut Notaris Darmayuda mengakui dan bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan dana dan termasuk bersedia membayar kerugian yang dialami Antony Kristian Lismanto,” jelas Suardana. Namun setelah membayar uang tahap I sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Notaris Darmayuda malah tidak menyelesaikan pembayaran uang muka. Bahkan setiap diminta Darmayuda selalu mengulurulur waktu, sehingga tidak ada kepastian untuk membayar. Tak hanya itu, terlapor bersedia kasusnya diteruskan ke proses hukum di Polda Bali atas laporan awal. Menurutnya, surat somasi berisi 3 halaman sudah ditembuskan ke Polda Bali, dan Ketua Majelis Pengawas daerah (MPD) Notaris Denpasar, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia

FB/HS

2

Tersangka I Gusti Putu Subawa ditangkap setelah dipergoki mencuri di Vila warga asing.

Gusti Putu Subawa di warung kotrakan di terminal pesiapan, Tabanan. Senin (9/12) kemarin. Dilokasi penangkapan, petugas mengamankan motor Vario CBS DK 7598 HA

(INI) Denpasar, Ketua Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Wilayah Bali dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bali, termasuk kepada Menteri Hukum Dan HAM yang memberikan Surat Keputusan (SK) jabatan Notaris Darmayuda. S u a rd a n a m e n ga t a ka n ini adalah somasi terakhir yang disampaikan kliennya, Antony. Dan, pihaknya siap untuk memberikan bukti-bukti yang diperlukan terkait pelanggaran kode etik profesi Notaris yang dilakukan terlapor, apabila diperlukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) Denpasar. “Surat somasi untuk terakhir kalinya ini hari ini dikirim, jadi kami selaku kuasa hukum sudah tidak main-main lagi dan siap memberikan bukti-buktinya kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI) Denpasar dan Kami tidak akan berhenti pascapenetapan Darmayuda sebagai tersangka, upaya hukum akan terus kami lakukan sampai Notaris Darmayuda ini dipecat agar kedepan prilaku Darmayuda tidak ditiru oleh notarisnotaris yang lain,” tegasnya. Hingga berita ini ditulis pihak pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bali belum bisa dihubungi melalui via telpon. R – 005

warna putih, HP Nokia, 1 jaket jeans coklat, helm merek KYT, sepasang sepatu dan pisau bergagang kayu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang percobaan pencurian. R – 005

Tagih Hutang, Polisi Tewas Ditusuk

DENPASAR – Fajar Bali Kawasan Jalan Kertha Dalem Sari IV, Sidakarya, pada Minggu (15/12) geger. Seorang polisi bernama Kompol I Putu Suarsa (52) ditemukan tewas bersimbah darah dengan dua luka tikam dibagian dipunggung. Korban yang menjabat Kasubdit Harwatah Dit Tahti Polda Bali ini tewas usai menangih hutang kepada pelaku bernama Subhan asal Jember. Pelaku yang identitasnya sudah dikantongi ini kini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Sementara itu, jasad korban masih diinapkan di kamar jenasah RSUP Sanglah. Motif pembunuhan ini diperkirakan masalah hutang piutang. Menurut Kapolresta Denpasar, AKBP Djoko Hari Utomo, korban, Kompol Putu Suarsa mendatangi rumah pelaku di Jalan Kertha Dalem Sari IV Sidakarya, pada Minggu (15/12) sekitar pukul 18.00 wita. Korban datang untuk menagih hutang kepada pelaku sebesar Rp 2,5 juta. “Korban datang ke rumah pelaku untuk menagih hutang,” jelas Kapolres, pada Minggu (15/12). Namun, saat ditagih pelaku belum bisa membayar karena tidak ada uang. Lantaran hutangnya belum dibayar, terjadilah cekcok di dalam rumah tersebut. Pelaku kemudian mengambil pisau di dapur dan kemudian menusuk punggung korban sebanyak dua kali. Akibatnya korban jatuh tersungkur bersimbah darah. Meski demikian, korban masih

sempat bangun dan kabur. Melihat korbannya terbangun, pelaku terus emosi mengejar hingga ke luar rumah dan masih menggenggam pisau dapur. Tak lama berlari, korban akhirnya terkapar di Jalan Kertha Dalem IV yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah pelaku. Melihat korbannya bersimbah darah, pelaku langsung kabur. “Korban dibawa ke rumah sakit dan kemudian dinyatakan meninggal dunia,” terang Kapolres sembari mengatakan pihaknya sudah mengantongi identitas pelaku dan masih dalam pengejaran. Dilokasikejadian,beberapawarga mengatakan mereka sempat melihat korban keluar dari rumah pelaku dalam kondisi berdarah-darah. “Punggungnya ditusuk dibagian kanan,” ujar saksi mata dilokasi. Bahkan kata warga tadi, pelaku juga sempat mengejar korbannya dengan membawa pisau. Hanya saja, setelah melihat korbannya terkapar di bawah tiang lampu, pelaku langsung melarikan diri. Ironinya, kata warga, pelaku nyaris menusuk salah seorang saksi yang melihat kejadian. “Ada saksi yang melihat nyaris ditusuk pelaku. Pelaku langsung kabur,” ungkap warga setempat. Diketahui, pelaku Subhan kabur meninggalkan istri dan anaknya yang kini berusia 2 bulan. Sementara itu, diketahui Motor pelaku Yamaha Mio DK 3602 AE ditemukan di rumah tetangga sebelah rumahnya bernama Wili.R – 005

 Pe mimp in Umu m/P enanggung Jawab: IGMA Wi snu Mataram  P emimpin R edaksi: E manuel D ew ata Oj a  R edaktur P elaksana: Ida B agus P utu B agus  K oor dinator Liputan: A gung P arami ta  Redaktur: Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Blasius Besu, Supriyono  Desain Grafis/Tata Letak: Kasturi, Somayasa, Wiadnyana  Staf Redaksi: Eliazar Patun, Heru Prasetya, Hery Subagio, Gde Sarjana, Rony P Bagus, Destya Aryanti, Ketut Suarja  Sekretaris Redaksi: Ketut Tini  Daerah: Putu Puspa Artayasa (Gianyar), IGA Diah (Klungkung), Made Doni ( Ta b a n a n ) , Wa y a n S u m e r t h a (Bangli), Ngurah Maharjana (Karangasem), IB. Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Laurensius Leba Tukan (Kupang), Rikar Khandi (Manggarai Barat), Alfan Manah (Manggarai), Hironimus Dale (Manggarai Timur)  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama Press  Direktris: IGA Galuh Ardhaningrat  Manajer SDM: IGKA Mertha Yoga  Keuangan: IGPA Putri Juliawati  Manajer Marketing dan Pengembangan: IB. Sudarsana  Sirkulasi: Wayan Sumadita  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar No.: 011.02.02.22723.9, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id. Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk. Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN.


KOTAPLUS Pemkab Badung Apresiasi Penyetor Wajib Pajak Terbaik

3

FAJA R BALI

Senin, 16 Desember 2013, Tahun XIV

Tak Diambil, Seratusan E-KTP Numpuk

MANGUPURA-Fajar Bali Sudah berjalan sekitar dua tahun, program E-KTP belum juga tuntas. Kali ini, di Badung malah warga sendiri yang enggan mengambil e-KTP yang sudah tercetak. Seperti yang terjadi di lingkungan Pesalakan dan Tuban Griya, Kelurahan Tuban, Kuta, seratusan lembar e-KTP menumpuk karena tidak diambil warga. Penyebabnya, banyak warga yang sudah pindah tempat. Kebanyakan dari warga ini adalah penduduk pendatang. “ Di Pesalakan dan Tuban Griya banyak E-KTP yang belum diambil. Karena sebagian besar mereka pendatang, sekarang sudah pindah ke luar Tuban,” kata Lurah Tuban I Gede Raka, Minggu (15/12). Sekarang, lanjutnya, e-KTP tersebut masih tersimpan di tempat Kaling Pesalakan dan Kaling Tuban Griya. Dia pun berharap warga segera mengambil atau berkoordinasi dengan kelurahan setempat. “Kami sudah imbau warga untuk mengambilnya. Tapi masalahnya kami memang cukup kesulitan menemukan alamat baru pemilik E-KTP tersebut, karena mereka kebanyakan sudah pindah tempat tinggal,” akunya. Walaupun demikian, lanjut Raka, pihaknya akan tetap berusaha mencari tahu keberadaan warga pemilik E-KTP tersebut. Salah satu cara yang dilakukan, mengingatkan setiap warga yang datang ke kantor kelurahan. “Kalau ada yang mengurus surat-surat ke kelurahan kami selalu ingatkan e-KTP. Kalau warga dari Pesalakan atau Tuban Griya kami sarankan untuk mengambil ke kaling,” jelasnya. Lebih jauh diketakan, kenapa di Lingkungan Pesalakan dan Tuban Griya yang paling banyak? Beber Raka, sebab berdasarkan catatan di kantor Kelurahan Tuban, penduduk pendatang (Duktang) yang tinggal jumlahnya 1 berbanding 4. “Artinya lebih banyak penduduk pendatang daripada penduduk asli,” jelas Raka sembari menyebut total pendudukan di Kelurahan Tuban mencapai 13 ribu penduduk. Persoalan lain, kata raka, banyak e-KTP warga yang belum terbit. Padahal mereka sudaah lama melakukan perekaman. Disebutkan, kartu E-KTP warga Kelurahan Tuban yang diketahui belum keluar diperkirakan mencapai 10 persen dari total jumlah penduduk. “Yang E-KTP nya belum keluar juga cukup banyak. Kira-kira 10 persen dari jumlah penduduk di sini,” ungkap Raka. Semua persoalan ini, lanjut Raka, sudah disampaikan ke camat. “Nanti kami akan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Badung mengenai persoalan ini. kami juga meminta sarannya agar persoalan ini bisa diselesaikan,” tandasnya. Kepala Disdukcapil Kabupaten Badung, I Nyoman Soka, secara terpisah mengaku belum mengetahui perihal banyak lembaran E-KTP milik warga yang belum diambil. Walau demikian, pihaknya menegaskan sekaligus mengimbau kepada warga untuk mengurus E-KTP nya masing-masing. “Kalau masalah e-KTP yang menumpuk kami belum tahu, mungkin pak camat yang lebih tahu. Tapi kami menghimbau kepada seluruh warga Badung untuk mengurus e-KTP. Walaupun pindah tempat tinggal, karena sudah tercatat sebagai warga Badung, mereka punya hak untuk menerima E-KTP,” katanya. Sekedar mengingatkan, di Badung sendiri masih banyak warga yang belum melakukan perekaman E-KTP. Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil (Disdukcapil) Badung mengaku mobilitas warga dan terbentur kesibukan kerja jadi penyebab utamanya. Berdasarkan data di Disdukcapil, perekaman E-KTP yang sudah selesai sebanyak 268.979 orang, artinya sudah selesai 84 persen dari total wajib E-KTP 318.140. Sementara 16 persen sisanya artinya sebanyak 49.270 orang belum melakukan perekaman. W-006

“Manfaatkan Pajak Untuk Kesejahteraan Masyarakat”

FB/hery

Pajak Hotel dan Restoran sampai saat ini masih merupakan primadona dalam struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Dari sumber pendapatan yang cukup besar itu, Pemkab Badung bersama legislatif berupaya mengelola dan memanfaatkannya dengan baik bagi kepentingan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Badung A.A. Gde Agung menyerahkan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik Kabupaten Badung tahun 2012 di Puspem Badung. pihak walau dalam bentuk dan cara apapun, pasti mempunyai manfaat sebagai suatu investasi,” kata Gde Agung. Selain itu, semua pihak perlu memahami bahwa pajak daerah yang dibayarkan oleh wajib pajak daerah di Kabupaten Badung tidak hanya dimanfaatkan oleh Kabupaten Badung saja, melainkan manfaatnya juga dirasakan oleh kabupaten lainnya di Bali. Berkenaan dengan hal itu, Gde Agung menekankan peran serta asosiasi untuk turut membina dan meningkatkan kepatuhan para anggotanya untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terhutang. Dan akan dikenakan sanksi administrasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. “Kepada para wajib pajak agar mempergunakan ‘self assesment’ secara bertanggung jawab, dengan membuat laporan usaha yang benar dan membayar pajak sesuai ketentuan peraturan, serta melunasi kewajiban hutang dan denda pajak,” tukas Gde Agung seraya mengakui saat ini masih terdapat wajib pajak daerah dengan berbagai alasan telah lalai

MANGUPURA–Fajar Bali Bupati Badung Anak Agung Gde Agung, menerima Bakal Calon Wakil Bupati Badung Nyoman Sudiana dan Ketut Sukirta. Keduanya diusung Koalisi Rakyat Badung Bersatu (KRBB) untuk mengisi kekosongan Wakil Bupati setelah I Ketut Sudikerta dilantik Menjadi Wakil Gubernur Provinsi Bali per Agustus 2013 Rombongan KRBB terdiri dari 15 orang pengusung calon Wakil

Bupati Badung tersebut, dipimpin Ketua Partai Golkar Badung Ketut Suiasa. Hadir dalam acara tersebut Sekab. Badung Kompyang R. Swandika, Asisten I IB. Yoga Segara, Kepala Badan Kesbang. Pol.Litmas I Made Witna, Kabag Kesra Nyoman Suardana Tim Verifikasi serta Pejabat terkait di Lingkungan Kabupaten Badung pada Jumat lalu. Bupati Gde Agung dalam pertemuan tersebut menyampaikan,

jatuh tempo, ketepatan waktu penyetoran pajak, yakni sebelum jatuh tempo penyetoran. Juga hasil laporan pajak dalam SPTPD sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan sehingga tidak ada kredit pajak. Selain itu tidak memiliki hutang pajak, tidak memiliki denda administrasi atau bunga atas keterlambatan penyetoran pajak, dan jumlah setoran pajak terbesar. “Pemberian penghargaan ini sebagai wujud apresiasi kepada wajib pajak yang sudah patuh sekaligus memotivasi wajib pajak yang lalai melaksanakan kewajiban perpajakan daerah,” tukas Adi Arnawa. Dijelaskan wajib pajak terbaik di Kabupaten Badung yang menerima penghargaan dari Bupati Badung masing-masing untuk katagori wajib pajak dengan tingkat kepatuhan terbaik, yaitu Kuta Paradiso Hotel menjadi terbaik pertama untuk jenis usaha hotel bintang 5, menyusul Sun Island Hotel Kuta (hotel Bintang 4), The 101 Legian (hotel bintang 3), Palm Beach Resort (hotel non bintang), dan Le Jardin Villa (pondok wisata). Untuk jenis usaha restoran terbaik pertama diraih

Pondok Tempoe Doeloe Restoran, disusul New Kuta Green Park terbaik pertama untuk kategori hiburan, dan Espace untuk kategori Spa. Sementara itu, untuk katagori wajib pajak dengan penyetoran terbaik, The ST. Regis Bali Resort Nusa Dua Bali menjadi yang terbaik untuk jenis usaha hotel bintang 5, menyusul Hard Rock Beach Club Hotel terbaik untuk hotel bintang 4, The Jayakarta Bali Resort untuk hotel bintang 3, dan Wisfin Beach Resort untuk hotel non bintang. Sedangkan KFC Jimbaran menjadi terbaik untuk kategori restoran, disusul Galeria 21 kategori hiburan, dan Basement Kuta Square Paekir untuk kategori parkir. Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung I Ketut Suiasa beserta anggota dewan I Wayan Puspa Negara, SP, Sekda Badung Kompyang R Swandika, Ketua TP PKK Badung Nyonya Ratna Gde Agung, Ketua Dharma Wanita Persatuan Nyonya Kompyang Swandika, Ketua WHDI Badung, Nyonya Datrini Sutama, unsure pimpinan SKPD Badung, dan stakeholder lainnya. W-014

apa yang berkembang selama ini di masyarakat maupun di media cetak hendaknya dapat dicermati secara bijak. Dalam hal ini bahwa Bupati Badung tidak pernah menolak Wakil Bupati yang kosong, namun penjaringan calon Wakil Bupati hendaknya mengikuti mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut Gde Agung menegaskan tidak pernah mengembalikan atau menolak calon bakal Wakil Bupati yang diserahkan KRBB. Koordinasi, lanjut Bupati, sangat diperlukan dengan kajian dan mekanisme jelas—di mana hasil dari kajian dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, dan merupakan sebuah proses sejalan dengan dinamika masyarakat yang semakin dinamis. “Jadi apa yang berkembang selama ini, tidaklah benar kalau Bupati Badung tidak menghendaki ad-

anya pengisian Wakil Bupati Badung. Namun penjaringan Bakal calon Wakil Bupati diusung oleh RKBB hendaknya sesuai dengan perundang-undangan dan aturan berlaku,” jelas Bupati. Kedepannya, dari dua bakal calon Wakil Bupati Sugiana atau Sukirta yang nantinya terpilih, diharapkan bisa diajak bekerja sama sesuai dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten Badung dengan motto ‘Melangkah Bersama Membangun Badung yang Santhi dan Jagadita’. “Calon Wakil Bupati diharapkan komitmen bersama untuk menjalani pemerintahan di Kabupaten Badung, bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Badung,” tegas Bupati. Sambil menunggu proses di DPRD, Bupati Badung juga menanyakan komitmen para calon Wakil Bupati bilamana terpilih nantinya menjadi Wakil Bupati Badung

dengan tiga pertanyaan yaitu: ‘apa bersedia menjadi Wakil Bupati Badung? apa bersedia bekerjasama dengan Bupati Badung? Serta apa bersedia membantu Bupati Badung dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan? Seluruh pertanyaan itu, langsung di jawab siap penuh semangat oleh kedua calon Wakil Bupati Badung Sudiana dan Sukirta. Ketiga pertanyaan tersebut sangat penting adanya untuk menyamakan komitmen dan pengabdian mengingat tugas-tugas kedepan semakin penting dan strategis, terutama dalam mewujudkan Kabupaten Badung yang Shanthi dan Jagaditha. “Terlebih kita sedang berusaha secara maksimal mempertahankan predikat WTP secara berkelanjutan,” tutup Bupati Gde Agung. W-014

Lomba Merangkai Bunga dan Gebogan di Taman Kota Denpasar kemungkinan dapat membatu ekonomi keluarga. “Kita ketahui hampir setiap kegiatan atau upacara di banjar ada rangkaian bunga. Bila kader-kader PKK desa/kelurahan dapat merangkai bunga tentu akan sangat membantu,” ujar Ny. Selly. Bahkan, sebelum diselenggarakan lomba untuk kader PKK desa/ kelurahan telah diawali dengan memberikan pelatihan cara merangkai bunga dengan memanfaatkan bunga-bunga lokal yang ada di sekitar rumah. Dengan demikian selain biaya yang digunakan sangat murah juga dapat memanfaatkan produk lokal. Demikian juga untuk membuat gebogan yang melibatkan anak-anak SMA/SMK se-Kota Denpasar. Hal ini untuk menanamkan jiwa kreativitas sejak di bangku sekolah dengan memadukan produk lokal. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Gede Ambara Putra mengatakan, meski kegiatan ini baru pertama kali digelar, namun mendapat apresiasi ma-

FB/CAR

Padukan Kreativitas dengan Produk Lokal

DENPASAR-Fajar Bali Untuk memberi ruang bagi masyarakat mengembangkan kreativitasnya, terutama dalam merangkai bunga dan gebogan, Pemerintah Kota Denpasar mengajak warga untuk memanfaatkan produk lokal (Bali) baik bunga maupun buah untuk dipadukan dengan unsur kreativitas masyarakat, melalui ajang lomba merangkai bunga dan gebogan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. IA Selly D. Mantra, didampingi Ketua DWP Kota Denpasar Ny. Kerti Rai Iswara, menekankan hal itu saat menyaksikan lomba merangkai bungan dan gebogan, Sabtu, (14/12) di Taman Kota. Lomba tersebut juga dihadiri Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, didampingi Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Gede Ambara Putra, dan Plt. Camat Denpasar Utara, Nyoman Lodra. Lomba ini dinilai Ny. Selly sebagai kegiatan yang sangat positif. Selain untuk membangkitkan kreativitas juga tidak tertutup

Atasi Masalah Sampah, DKP Genjot Kelompok Swakelola

Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. IA Selly Mantra meninjau hasil karya peserta lomba merangkai bunga dan gebogan syarakat. Hal ini terlihat dari tingginya animo masyarakat yang mengunjungi kegiatan ini. Di samping melaksanakan lomba merangkai bunga dan gebokan juga dilaksanakan pameran pertanian untuk daerah perkotaan. Dengan memanfaatkan lahan sempit dapat melaksanakan pertanian secara baik bahkan sehat untuk memenuhi kebutu-

han keluarga. “Melalui pameran pertanian urban farming, kami harapkan dapat menginspirasi masyarakat di Kota Denpasar untuk mengembangkannya,” ucap Ambara. Kabid Pembinaan dan Pemasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ketut Ayu Dewi Anggreni Cahyani menambahkan, lomba merangkai

bunga dengan memanfaatkan bunga lokal dibagi dua yaitu tingkat pemula yang diikuti 50 orang dan tingkat profesional sebanyak 30 orang. Untuk peserta lomba ini tidak hanya dari Kota Denpasar malainkan berasal dari kabupaten lain seperti Kabutapen Buleleng, Tabanan, Badung dan Gianyar. “Untuk tim juri ini kami sengaja mendatangkan juri profesional dari Jakarta yang sudah sering menghias pada acara-acara dunia seperti APEC kemarin,” ujar Ayu Dewi. Dengan mendatangkan juri profesional tersebut diharapkan dapat memberikan penilaian yang seobyektif mungkin. Salah seorang juri Okky Rantaw mengatakan para peserta yang mengikuti lomba ini sudah layak mengikuti lomba ke tingkat nasional. “Ini merupakan ide kreatif Pemkot Denpasar untuk memadukan produk lokal dengan kreativitas,” ujarnya. Bahkan Ia mengharapkan kegiatan ini rutin dilaksanakan untuk memotivasi kreativitas masyarakat lain. R-004

FB/CAR

Bupati Badung A. A. Gde Agung didampingi Sekda Kompyang Swandika saat menerima 2 Calon Wakil Bupati Badung Sudiana dan Sukirta di ruang Nayaka Puspem Badung.

melaksanakan kewajiban. Sikap seperti itu sering diungkapkan dengan slogan “mirat dana” yang artinya menilep uang milik orang lain. Oleh karena itu, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk memberikan penghargaan berupa “mirat dana” award. Di bagian lain, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, SH mengatakan penghargaan ini diberikan berdasarkan keputusan Bupati Badung Nomor : 2018/02/ HK/2013 tentang penetapan dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik Kabupaten Badung Tahun 2012. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak terbaik tersebut terdiri dari dua kategori yakni, wajib pajak dengan penyetoran pajak terbaik dan wajib pajak daerah dengan tingkat kepatuhan terbaik. Adapun parameter penilaian wajib pajak daerah dengan penyetoran terbaik yaitu jumlah hutang pajak, tingkat kepatuhan, dan jumlah penyetoran. Sedangkan parameter penilaian wajib pajak dengan tingkat kepatuhan terbaik diukur berdasarkan penyetoran SPTPD terutang tepat waktu sebelum

Bupati Gde Agung Terima Dua Calon Wakil Bupati Badung FB/hery

MANGUPURA-Fajar Bali Demikian diungkapkan Bupati Badung A.A. Gde Agung, SH saat pemberian penghargaan kepada 31 wajib pajak daerah terbaik Kabupaten Badung tahun 2012 di Puspem Badung, Jumat (13/12) sore. Lebih lanjut Bupati Gde Agung mengatakan langkah yang telah dilakukan tersebut belumlah mampu memenuhi seluruh tuntutan kebutuhan di masyarakat, sebab 15 % sampai 22% dari pajak hotel dan restoran yang diperoleh Pemkab Badung, wajib dikontribusikan kepada 6 daerah kabupaten lainnya di Bali (kecuali Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar), dimana 20% bantuan dana tersebut dimanfaatkan untuk biaya promosi bersama, pelestarian budaya, dan pengamanan wilayah. Bupati Gde Agung menjelaskan Bali merupakan pulau kecil yang potensinya harus dikelola secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan menerapkan konsep “Island Management” yang didukung oleh pola “Pre Define Budget”. Hal tersebut mempunyai korelasi yang cukup signifikan dengan tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan dikaitkan dengan perolehan PHR. “Promosi pariwisata yang dilakukan oleh berbagai

Motor Cikar (Moci) bantuan Pemkot kepada desa/kelurahan DENPASAR-Fajar Bali Masalah sampah, tampaknya masih menjadi persoalan yang dihadapi Kota Denpasar. Untuk bisa segera mengatasi permasalahan sampah ini, Pemkot Denpasar melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar, menggenjot masyarakat untuk melakukan swakelola sampah. Sebab, masalah sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat, juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Kepala Bidang Operasional Kebersihan DKP Kota Denpasar, Ketut Adi Wiguna mengungkapkan, untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengatasi masalah sampah, pihaknya telah membagikan motor cikar (moci) kepada 20 desa dan kelurahan di Kota Denpasar untuk menunjang kinerja aparatur desa dalam mengangkut sampah di wilayahnya. Hal ini diakuinya sangat membantu mengatasi sampah di wilayah yang sulit dilalui truck pengangkut sampah. “Moci sangat efektif karena bisa masuk ke lokasi yang sempit. Selain itu tidak begitu berat bebannya dibandingkan mengangkut menggunakan gerobak,” ungkap Adi Wiguna saat dihubungi, Minggu (15/12) kemarin. Sayangnya, belum semua desa/kelurahan mendapatkan moci tersebut. Hal ini terkait dengan anggaran yang terbatas hanya untuk 20 unit moci sehingga menggunakan sekala prioritas. “Harapannya, setiap desa bisa mendapatkan bantuan moci, sehingga muncul kelompok swakelola sampah di setiap desa/lurah,” terangnya. Adi Wiguna pun mengakui, untuk di Kota Denpasar telah ada sekitar 30 kelompok swakelola. Namun, untuk bisa mengatasi sampah di Kota Denpasar, kelompok swakelola seharusnya dapat dilaksanakan di banjar-banjar. “Dengan menggunakan perarem di banjar untuk ikut kelompok swakelola, tiap banjar sudah bisa menangani sampah. Ini dapat membuat lingkungan menjadi bersih dan banjar dapat mengelola iuran sampah,” imbuhnya. Kawasan desa dan banjar yang memiliki lokasi sulit dan tidak bisa dilewati truck sampah memang menjadi kendala pengangkutan. Dengan adanya kelompok swakelola ini diharapkan masalah tersebut bisa diatasi, dengan membawa sampah dari rumah-rumah warga ke depo sampah. “Setelah kelompok swakelola mengangkut sampah dan membuangnya ke depo, DKP masih memiliki tanggung jawab untuk mengangkut sampah tersebut ke TPA,” tuturnya. Jika seluruh banjar telah menerapkan kelompok swakelola, permasalahan sampah di Kota Denpasar dapat diatasi hingga 50 persen. “Selain mengangkut sampah di depo-depo, DKP juga berkewajiban mengangkut sampah di jalan-jalan protokol,” tandas Adi Wiguna. R-004


DAERAH

4

SEMARAPURA-Fajar Bali Pasangan Bupati-Wakil Bupati Klungkung terpilh “Suwasta” (Nyoman Suwirta-Made Kasta) Senin (16/12) hari ini dijadwalkan akan dilantik oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. Kabag Humas dan Protokol Pemkab Klungkung, Wayan Parna, Minggu (15/12) kemarin menginformasikan bahwa Menteri ESDM, Jro Wacik dijadwalkan hadir. Selain itu, yang bakal hadir adalah Ketua PHDI Pusat, Sang Nyoman Suwisma, Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana dan sejumlah pejabat penting lainnya. Selain itu, dari Partai Gerindra juga bakal dihadiri jajaran DPP Partai Gerindra. Selain dihadiri pejabat pusat, juga bakal dihadiri masa atau simpatisan se-Kabupaten Klungkung yang jumlahnya mencapai 4.200 undangan masyarakat. Sedangkan un-

Bendungan Titab Diharapkan Angkat Citra Pariwisata Buleleng Pembangunan bendungan raksasa yang ada di Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, bakalah mengangkat citra serta daya tarik yang tinggi terhadap wisatawan manca Negara. Hal itu disampaikan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat melakukan kunjungan ke proyek bendungan Titab beberapa hari kemarin. Bahkan Bupati yang akrab di sapa PAS itu mengaku pihak pemerintah daerah akan melakukan penataan bendungan Titab sehingga nantinya menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk bisa berlibur ke Buleleng. Disamping penataan pihaknya juga mengatakan akan lebih memfokuskan untuk mempromosikan daerah wisata Buleleng agar dikenal lebih. W-008

dangan resminya berkisar 900 orang yang terdiri dari Bupati/ Walikota se-Bali, Ketua DPRD se-Bali termasuk mantan-mantan Bupati Klungkung. “Acara ini dibuat sederhana, bahkan menunya nasi jinggo,” terang Wayan Parna. Pelantikan yang akan digelar di Balai Budaya AA Istri Kanya ini didahului dengan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Klungkung. Seperti diketahui, Paket Suwasta diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PNBK dan PKPB. Pada pemilihan bupati yang diselenggarakan pada 23 Agustus lalu, berhasil mengungguli Paker Bagus (Golkar), Anom Regeg (PDIP) dan Paket Rasa (Hanura). Pilbup ini berlangsung satu putaran dan ini adalah Bupati Klungkung pertama berasal dari Partai Gerindra. W-010

Pemkab Gianyar Genjot Pajak Online

GIANYAR- Fajar Bali Pemkab Gianyar sosialisasikan penggunaan sistem pajak online bagi hotel, restauran dan hiburan di Bali Zoo Park, Banjar Seseh, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Minggu (15/12). Kepala Dispenda Kabupaten Gianyar, I Putu Gde Bhayangkara mengatakan penggunaan sistem pajak online nantinya akan dilaksanakan bekerjasama dengan BRI. Pihak BRI akan memberikan alat berupa Barebone (mini personal komputer) yang akan ditempatkan di masing-masing wajib pajak. Dengan membuka rekening di BRI dan surat pernyataan bersedia menggunakan pajak dengan sistem online, maka banyak kemudahan yang akan diperoleh wajib pajak terutama dalam hal administrasi. Wajib pajak hanya akan memasukkan data dari komputer tersebut. Jadi tidak perlu mengisi dan menyampaikan Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) karena hal tersebut sudah diisi oleh bank. “Memang banyak keuntungan yang akan diperoleh, antara lain wajib pajak akan memperoleh bunga atas dana yang mengendap dan juga fasilitas lain yang berlaku pada bank,” ungkap Bayangkara. Proses sistem pajak online, lanjutnya, akan memudahkan wajib pajak. Setelah semua proses pembayaran dilaksanakan online melalui komputer dan sistem yang disediakan BRI, maka wajib pajak bisa mencocokkan jenis transaksi. Selanjutnya wajib pajak akan menandatangani berita acara hasil rekonsiliasi, dan mengecek secara transparan penggunaan pajak. Hal ini juga memperkecil pertemuan antara wajib pajak dan petugas pajak. Assiten II Pemkab Gianyar, I Ketut Suweta mengatakan sistem pajak online merupakan terobosan yang dilakukan pemkab Gianyar dalam meningkatkan PAD. Sistem online merupakan salah satu cara agar penerimaan pajak bisa optimal. Sistem ini juga akan menjawab transparansi penggunaan pajak, karena bisa dimonitoring oleh wajib pajak. Sistem online juga diharapkan bisa memberikan kemudahan dan mamfaat kepada wajib pajak di Gianyar. Sistem ini juga untuk mengurangi kekeliruan dan rekayasa para wajib pajak maupun petugas pajak khususnya untuk Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Penerapan pajak online ini dilaksanakan setelah adanya penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemkab Gianyar dengan PT. BRI (Persero) TBK beberapa waktu lalu. Sebelumnya Anak Agung Gde Agung Bharata atas nama Pemkab Gianyar selaku Pihak Pertama dan Pemimpin PT BRI Persero wilayah Denpasar Irianto, MBA selaku Pihak Kedua, membuat kesepakatan bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan di Kabupaten Gianyar, untuk bekerjasama dalam pemungutan pajak secara online untuk PHR. Sistem ini akan mengurangi resiko terjadinya kekeliruan dan rekayasa para wajib pajak maupun petugas pajak apabila menggunakan sistem lama atau manual. “Memang diperlukan waktu dan proses dalam memberikan kesadaran kepada wajib pajak. Pejabat terkait diharapkan memberikan laporan setiap minggu terkait perkembangan pajak online ini,” tegas Suweta. W-005

FB/Agus

Kapolres Buleleng AKBP Daniel Beny Arjanto

Soal Kasus Prona Sumberkima

Kapolres Beny tak Mau Diintervensi

SINGARAJA – Fajar Bali Kendati sekelompok orang pendukung tersangka dugaan tindak pidana korupsi pungli Prona 2008 dan 2011 Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak yakni Perbekel I Putu Wibawa, membawa sejumlah lembaga keagamaan seperti PHDI, Lembaga Dakwah dan Gereja serta adat, untuk menekan polisi, namun itu tidak membuat Kapolres Buleleng AKBP Daniel Beny Arjanto gentar. Bahkan kemarin Kapolres Beny dengan tegas menyatakan, pihak kepolisian Buleleng di bawah kendalinya tidak akan gampang diintervensi oleh siapapun dari Sumberkima dalam kasus Prona. Kapolres Beny menegaskan bahwa dirinya ogah diintervensi oleh siapapun.”Proses hukum tetap jalan. Saya tidak akan diintervensi oleh siapapun. Dan saya tidak bisa diintervensi oleh siapapun,” tandas Kapolres Beny beberapa hari kemarin. Penyidik bekerja berdasarkan data dan fakta hukum yang ada. Bukan didasarkan pada pesanan atau intvervensi pihak-pihak tertentu.”Polisi ti-

dak ada urusan dengan politik atau yang lainnya. Polisi bekerja berdasarkan alat bukti yang ada. Hukum tidak bisa dicampuradukan dengan yang lain,” jelas Kapolres Beny. Untuk membuktikan ucapannya itu, Kapolres Beny menyatakan dirinya siap dicopot bila memang dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pungli Prona Sumberkima itu diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Tentang proses penanganan kasus itu, ia menyatakan bahwa penyidik sudah melengkapi berkas sesuai petunjuk dalam P-19. Dan berkas P-19 itu, sambung dia, sudah dikirim kembali ke jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja Senin (9/12) lalu.”Berkasnya sudah P-19, dan penyidik sudah melengkapi petunjuk di P-19 serta sudah dikirim kembali ke Kejari,” urai Kapolres Beny. Selanjutnya, tinggal menunggu hasil pemeriksaan berkas oleh kejaksaan. “Kalau sudah lengkap maka menjadi P-21. Kemudian kita akan melimpahkan berkas bersama tersangka,” ungkapnya. W-008

dalam kurun waktu setahun sudah terjadi dua kali jebol. Made Pasar (47) warga Banjar Pasar, Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo menduga campuran semen pada proyek senderan itu, kurang kuat Meski sebelumnya,pihak Balai, mengklaim kalau pekerjaan rekanan pada proyek senderan sungai Yehembang, sudah sesuai standar. Kembalinya jebol senderan tersebut, pada sisi selatan sungai. Dua kali senderan itu, karena diterjang banjir yang tak terlalu besar. Pada awalnya senderan tersebut sudah pernah jebol diperkirakan sepanjang 40 meter. Namun pada jebol kedua ini, mencapai 70 meter. Dewa Putu Suparsa (43) warga setempat yang ditemui Minggu (15/12) kemarin mengaku mengetahui ketika senderan yang diperkirakan 70 meter di sungai Yehembang itu, jebol. Saat itu, dia bersama beberapa warga lain-

nya, sedang berada di sungai. Tiba-tiba banjir muncul di sungai itu. Mungkin deras dan besarnya banjir, membuat senderan yang baru diperbaiki itu, jebol. Diduga karena kualitas proyeknya kurang maksimal, sehingga mudah runtuh, ketika dihantam banjir. Akibat jebolnya senderan, mengancam jalan yang berada di dekat sungai. Bila tak segera diperbaiki, maka akan terancam longsor. Tampak dari pantauan kemarin, batubatu bekas senderan itu, berserakan di sungai. Begitupula bekas campuran semen, juga berserakan di sungai itu. Sementara, Perbekel Yehembang Kauh, I Nyoman Mustika ketika dikonfirmasi Minggu kemarin membenarkan senderan pengaman di sungai Yehembang, kembali jebol pada minggu lalu. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Dinas PU Jembrana, sehari setelah senderan tersebut jebol. W-003

NEGARA- Fajar Bali Senderan pengaman sungai Yehembang di Desa Yehembang Kauh Kecamatan Mendoyo, jebol lagi. Saat jebol senderan yang merupakan proyek dari Balai Wilayah Sungai Bali Penida, beberapa waktu sudah

FB/Pramono

Senderan Sungai Yehembang Kembali Jebol

sempat diperbaiki, namun kembali jebol, Minggu (8/12) lalu, akibat diterjang banjir di sungai tersebut. Diperkirakan jebolnya, mencapai 70 meter lebih. Hal tersebut menjadi keluhan warga setempat. Sehingga

FB/DOK

Menteri ESDM dan Pejabat Penting Dijadualkan Hadir

Pembangunan Bendungan Titab

Senderan pengaman sungai Yehembang di Desa Yehembang, Mendoyo, jebol.

Senin, 16 Desember 2013, Tahun XIV

Hari Ini Suwirta-Kasta Dilantik

POTRET FAJAR BULELENG

FB/Agus

FAJA R BALI

Pasangan Bupati-Wakil Bupati Klungkung terpilh “Suwasta” (Nyoman Suwirta-Made Kasta)

Satlantas Polres Karangasem Gelar Razia Truk Pengangkut Galian C AMLAPURA-Fajar Bali Maraknya kasus kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) yang melibatkan truk pengangkut galian C dengan kendaraan lainnya belakangan ini, menjadi atensi Sat Lantas Polres Karangasem dengan menggencarkan razia kendaraan yang menyasar truk pengangkut galian C. Pemeriksaan dilakukan terutama terhadap kelengkapan surat dan kelengkapan truk lainya seperti spion, rem, kondisi ban, hingga lampu truk. Selain itu, razia yang digelar pada Minggu (15/12) pagi hari kemarin di jalan Veteran atau yang lebih dikenal dengan sebutan jalur Sebelas, Karangasem, juga dalam rangka menyambut Nataru (Natal dan Tahun Baru) yang akan datang. Kasat Lantas Polres Karangasem, AKP Ki Ida Bagus Tri mengatakan, razia yang dilakukan ini dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan. Terutama kecelakaan yang sering terjadi belakangan ini yang melibatkan truk pengangkut galian C dengan kendaraan lain maupun kecelakaan tunggal. Menurutnya, kecelakaan yang sering terjadi belakangan ini, lebih banyak karena faktor kelalaian sopir. Sehinga jajaran Sat Lantas

Polres melakukan razia yang difokuskan terhadap kendaraan truk pengangkut galian C. “Selain focus ke truk, kami juga melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan lain yang melintas di jalur Sebelas ini,” ungkapnya. Selain maraknya kecelakaan lalulintas yang melibatkan truk, razia digelar menjelang hari raya Natal dan tahun baru 2014 yang sudah semakin dekat sehingga kenyamanan masyarakat menjelang

natal dan tahun baru berjalan aman. Selain itu, dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini, pihaknya dari Sat Lantas Polres Karangasem juga memperketat jalur-jalur pintu masuk Karangasem, terutama pintu masuk di Padangbai dan pintu masuk lainya, dengan melibatkan polsek setempat. “Menjelang Natal dan Tahun baru ini kami juga akan memperketat pintu masuk ke Karangasem, agar pelaksanaan Natal dan Tahun baru nanti berjalan aman,”pungkasnya. M-005

TABANAN-Fajar Bali Kasus Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diungkap Komisi IV DPRD Tabanan hendaknya tidak politisir. Hal itu dilontarkan ketua Dewan Pendidikan Tabanan Drs. I Wayan Madra Suartana M.Si., Minggu (15/12) kemarin. “Intinya persoalan LKS jangan dipolitisir,” jelas Madra. Ia mengajak teman-teman steak holder pendidikan agar selalu obyektif melihat dunia pendidikan di Tabanan. “Permasalahan ini jangan dibuat melebar biar yang salah saja menanggung resikonya. Tidak di generalisir sehingga dapat menimbulkan masalah baru,” jelasnya. Dikatakan, sesungguhnya LKS untuk murid merupakan ide guru yang bagus. Sepanjang hal itu melalui mekanisme

transparan dan akuntebel. “ Artinya semua guru dilibatkan dalam penyusunan LKS. Dalam proses menyusun materi pelajaran guru harus berkreasi dan berinovasi,”jelas Madra. Dengan adanya LKS, murid bisa terbantu ketika menghadapi Ujian Nasional. Madra mengingatkan agar LKS yang dijual tidak terlalu mahal dan sampai memberatkan orang tua murid. Dewan Pendidikan berpendapat bahwa LKS sangat penting dan diperlukan. Kedepan ia menghimbau dalam penyusunan LKS agar melibatkan seluruh komponen sekolah dan didistribusikan sesuai dengan jumlah murid. “Kami juga berharap kualitas kertas LKS harus ditingkatkan, dan yang paling penting jangan mencari

rekanan ke luar Kabupaten,” tandas Madra. Selain itu Dewan Pendidikan juga meminta materi LKS harus direcek dan mengindari materi LKS yang asal copy paste. “Dalam hemat kami, distribusi LKS ke sekolah-sekolah juga sering terlambat. Sehingga menghambat proses belajar mengajar,” jelasnya. Untuk perbaikan kedepan, Kepala Sekolah senantiasa berkoordinasi dengan induknya di masing-masing tingkatan. “Komunikasi sangatlah penting. Apabila terjadi permasalahan maka menjadi tanggung jawab bersama,” tandasnya. Kasus LKS ini mencuat ketika Komisi IV DPRD Tabanan menggelar sidak ke sejumlah sekolah terutama SMP. W-004

FB/BUDIASA

Petugas Memeriksa Truk Galian C

Kasus LKS Diminta tak Dipolitisir

474/XII/KTR


FAJA R BALI Senin, 16 Desember 2013, Tahun XIV

475/XII/KTR

IKLAN

5


6

senin, 16 desember 2013 | TAHUN XIV

ANALISIS BPPT Kekuatan:

1. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPT Kabupaten Badung. 2. Adanya Peraturan Buapti Badung Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Bbpt Kabupaten Badung. 3. Adanya dukungan dana melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Badung 4. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkopeten di dalam hal memproses permohonan perizinan.

Kelemahan:

1. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyelesaian permohonan perizinan. 2. Belum tersedianya sistem informasi manajemen (SIM) sebagai pendukung mempercepat proses penyelesaian izin. 3. Tidak menggunakan sistem aplikasi dalam proses kinerja ,serta belum memiliki standar pelayanan publik sebagai acuan kinerja

Peluang:

1. Mengembangkan sistem kinerja berbasis IT, baik berupa aplikasi maupun integrasi kepada masing-masing SKPD teknis. 2. Menyusun standar pelayanan publik (ssp), budaya kerja serta etika sebagai acuan pelaksanaan kinerja aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten badung.

Ancaman:

1. Menurunkan minat investor untuk melakukan investasi jangka panjang karena tidak adanya kepastian serta kemudahan yang dapat diberikan. 2. Menurunnya penerimaan pad yang bersumber pada penerbitan surat ijin serta turunnya penyerapan tenaga kerja serta peluang bisnis untuk usaha kecil dan mikro

Prestasi:

Piagam penghargaan Bupati Badung Nomor : 2618/01/HK/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagai SKPD/unit pelayanan publik katagori baik atas prestasinya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung tahun 2013

MEKANISME KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Pemohon memperoleh Informasi pada petugas Informasi Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS CS melakukan Verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar,CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon 5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan 6. Tim teknis membuat kajian kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang 7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada kepala Badan 8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin 9. Kepala Bidang menugaskan Tim STATUS KELEMBAGAAN Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat Izin sesuai ketentuan berlaku 10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin/surat penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala Bidang memerintahkan petugas khusus untuk meregistrer Surat Izin/Surat penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon ( khusus untuk Suarat Izin harus melampirkan bukti pembayaran

1. 2. 3. 4.

PENILAIAN KEPUASAN MASYARAKAT DAN INOVASI Kepuasan masyarakat (IKM) untuk BPPT mendapatkan nilai/skor 71,00. Jumlah pengaduan 11 selesai 8, dalam proses 3. Untuk meningkatkan pelayanan maka dilakukan inovasi antara lain: 1. Pola layanan yang sebelumnya berupa loket berubah menjadi sistem desk person, yaitu berhadapan dilakukan pada satu meja; 2. Melakukan pemindahan gedung, karena gedung saat ini tidak representatif untuk pelayanan desk person ; 3. Peningkatan sdm melalui kegiatan asistensi yang dilakukan secara berkala terhadap petugas di BPPT kabupaten badung. 4. Penyederhanaan atas permohonan izin seperti penyanding yaitu cukup melengkapi satu KINERJA PERIJINAN surat pernyataan penyanding asli dalam permohonan izin, sepanjang permohonan tersebut diawali dengan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BPPT. 5. Penyederhanaan proses perizinan dengan system paket. 6. Mengembangkan system informasi pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ( E-Government )

Jumlah Aparatur BPPT 83 Orang

Terdiri dari 9 Orang Pejabat Struktural 74 Staf SEbagai pendukung sarana dan prasarana sebagai berikut : Mobil Dinas : 7 Buah Sepeda Motor Dinas : 5 Buah Komputer : 14 unit printer : 14 unit Faximile : 1 unit

VISI:

1. 2. 3. 4.

Terwujudnya Pelayanan Prima Berdasarkan Tri Hita Karana

MISI:

Meningkatkan sumer daya manusia yang berkualitas,jujur dan bertanggung jawab Meningkatkan mutu pelayanan melalui administrasi yang lancar, cepat, tepat dan transparan. Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung. Mengembangkan sistem informasi pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ( E – Government )

Janji Layanan:

Kami Insan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu: 1. Akan melaksanankan pelayanan dengan sepenuh hati guna pencapaian pelayanan prima kepada masyarakat; 2. Akan melaksanakan pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan; 3. Akan melaksanakan pelayanan dengan menjungjung tinggi kehormatan dan kejujuran

Maklumat Pelayanan:

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janj ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM TERBENTUKNYA BPPT 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 3. Inpres Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. 4. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah. 6. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung 8. Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung 9. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung 11. Peraturan Bupati Badung Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung 12. Keputusan Bupati Badung Nomor 2625/03/Hk 2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

MEN BPPT D

M

alam era reformasi, pemerinta dituntut untuk meningkatka kualitas dan kuantitas kinerj aparatur, salah satunya adala bidang layanan publik. Selaras dengan it dengan mengacu pada UU No 32 Tahu 2004 tentang Otonomi Daerah, diharapka memberikan dampak nyata dan luas kepad Pemerintah Daerah untuk mengoptimalka sumber daya yang dimiliki sesuai karakter istik daerahnya. Untuk mengembangkan karakteristi daerah dengan mengacu pada PP 38 Tahu 2007 dan Permendagri Nomor 24 Tahu 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraa Pelayanan Publik serta Permendagri No Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Peraturan Bupati mor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Tek Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan nis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, adalah: maka Pemerintah Kabu JENIS PERIZINAN : paten Badung mengamb ¨ IMB langkah strategis guna me ¨ IZIN USAHA PERTAMBANGAN ningkatkan pelaksanaa ¨ IZIN PENGEBORAN AIR TANAH SEKALA KECIL tugas pokok dan fungs ¨ IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH SEKALA KECIL pemerintah dengan mem ¨ IZIN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN SEKALA KECIL bentuk Badan Pelayana ¨ IZIN BAHAN BAKAR KHUSUS Perizinan Terpadu (BPPT ¨ IZIN PENGUMPULAN & PENYALURAN PELUMAS BEKAS Sementara untuk latar be ¨ IZIN AGEN BBM DAN ATAU GAS ATAU PELUMAS lakang dibentuknya BPP ¨ IZIN SUB AGEN BBM DAN ATAU GAS ATAU PELUMAS adalah berangkat dari pe ¨ IZIN SPBU nyelenggaraan pelayana ¨ IZIN DEPOT LOKAL publik merupakan amana ¨ I U J K undang-undang, yang mew ¨ S I T U / H O ajibkan Pemerintah Daera ¨ T D U S I T U / H O untuk melayani hak-ha ¨ IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B 3 sipil warga negara dalam ¨ IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE MEDIA LINGK m e m e n u h i ke b u t u h a n BESARNYA TARIF RETRIBUSI ¨ IZIN PENGUSAHAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU dalam rangka membangun kembali keper ¨ IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI cayaan masyarakat terhadap penyelenggar ¨ IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM negara dalam wujud pelaksanaan tanggun ¨ IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM jawab. Dan untuk menjamin kelancara ¨ IZIN PENYELENGGARAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM penyelenggaraan pelayan publik tersebu ¨ IZIN USAHA WARNET WARSEL PERFILEMAN TELEKOMUNIKASI PENDESAAN DAN WARTEL maka diperlukan pembinaan dan penang ¨ IZIN PELAYANAN MEDIK DASAR ¨ IZIN PELAYANAN MEDIK SPESIALIS ¨ IZIN PELAYANAN MEDIK PENUNJANG ¨ IZIN PENGGALIAN JALAN ¨ IZIN PEMANCANG TIANG ¨ IZIN MERUBAH BENTUK TROTOAR ¨ IZIN REKLAME INSENDINTIL ¨ IZIN REKLAME NON INSENDINTIL ¨ SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) ¨ S I U P MINUMAN BERALKOHOL ¨ IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) ¨ IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T) ¨ IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTN) ¨ IZIN USAHA PUSAT PEREBELANJAAN (IUPP) ¨ TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) ¨ IZIN PEMOTONGAN TERNAK ¨ IZIN USAHA DAGING ¨ IZIN PENAMPUNGAN PENGGARAMAN PENGGERINGAN KULIT TULANG ¨ IZIN ANGKUTAN DAGING ¨ BIDANG USAHA PERJALANAN WISATA ¨ BIDANG USAHA PENYEDIA AKOMODASI ¨ BIDANG USAHA MAKANAN DAN MINUMAN ¨ BIDANG USAHA JASA KAWASAN PARIWISATA ¨ BIDANG USAHA JASA TRANSPOTASI ¨ BIDANG USAHA DAYA TARIK WISATA ¨ BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI ¨ BIDANG USAHA JASA PRAMUSWISATA ¨ BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN PERJALANAN INSENTIF KONFRENSI DAN PAMERAN ¨ BIDANG USAHA KONSULTASI PAIWISATA ¨ BIDANG USAHA INFORMASI PARIWISATA ¨ BIDANG USAHA WISATA TIRTA

IZIN YANG DIKELOLA BPPT

JENIS NON PERIJINAN

¨ I T R (INFORMASI TATA RUANG) ¨ PERSETUJUAN PENGGUNAAN BANGUNAN ¨ SURAT KETERANGAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI ¨ PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN ¨ SURAT PERSETUJUAN PRINSIP PENGKAPLINGAN TANAH ¨ SURAT IZIN APOTEK ( SIA) ¨ SURAT IZIN TOKO OBAT ¨ SURAT IZIN OPTIKAL ¨ UMOT (USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL) ¨ SERTIFIKAT INDUSTRI PANGAN RUMAH TANGGA (SPP-IRT) ¨ SERTIFIKAT LAIK SEHAT HOTEL/PENGINAPAN/RUMAH MAKAN ¨ REKOMENDASIMENGGONTRAKKAN TUKAR MENUKAR & MENJUAL TANAH LABA PURA ¨ TANDA DAFTAR KAPAL/PAS KECIL KAPAL DIBAWAH 7 GT (PERPANJANGAN IZIN TANDA DAFTAR KAPAL) ¨ SURAT PERSETUJUAN PRINSIP LANDASAN HELIKOPTER ¨ SURAT PERSETUJUAN PRINSIP LANDASAN MENARA TELEKOMUNIKASI ¨ REKOMENDASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI ¨ SERTIFIKAT BIDANG KESEHATAN ¨ TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) ¨ TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) ¨ PENGESAHAN/REKOMENDASI ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH ¨ BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI SIUP-MB UNTUK DISTRIBUTOR ¨ SURAT KETERANGAN TANDA PENDAFTARAN KEGIATAN USAHA PERIKANAN ¨ TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT ¨ BIDANG USAHA PERJALANAN WISATA ¨ BIDANG USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI ¨ BIDANG USAHA MAKANAN DAN MINUMAN ¨ BIDANG USAHA JASA KAWASAN PARIWISATA ¨ BIDANG USAHA JASA TRANSPOTASI ¨ BIDANG USAHA DAYA TARIK WISATA ¨ BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBUAN DAN REKREASI ¨ BIDANG USAHA JASA PRAMUWISATA ¨ BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN PERJALANAN INSENTIF KONFRENSI & PAMERAN ¨ BIDANG USAHA KONSULTASI PARIWISATA ¨ BIDANG USAHA INFORMASI PARIWISATA ¨ BIDANG USAHA WISATA TIRTA

Wujudkan Pela

Bupati Badung A.A. Gde Agung mem berikan apresiasi yang atas kehadiran Deputy Pelayanan Publik Kemenpan-RB RI Mirawati Soedjono, Ak.,MSc, CfrA pada acara sosialisasi pelayanan publik di Kabu paten Badung belum lama ini. Dalam hal ini Bupati Gde Agung menegaskan, Pemerintah Kabupaten Badung telah berkomitmen un tuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyaraka dan karma Badung. Sedangkan pelaksa naan sosialisasi ini, menurut Bupati Gde Agung, selain sebagai wujud komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang baik sekaligus diharapkan akan dapat menjad inspirasi dan memotivasi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkun gan pemerintah Kabupaten Badung dapa mengembangkan minimal satu terobosan/ inovasi (one agency one inovation). Ditambahkan Bupati Gde Agung, tujuan penyelenggaran pemerintahan adalah un tuk mewujudkan kesejahteraan masyaraka melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karenanya kegiatan sosialisasi dipandang sangat penting dan strategis untuk membuka wawasan segenap aparatur pemerintah selaku pelayan ma syarakat yang wajib memberikan pelayanan yang berkulitas, terukur dan professiona


MENGENAL PELAYANAN T KABUPATEN BADUNG

senin, 16 desember 2013 | TAHUN XIV

7

Memberi Pelayanan Optimal, Lebih Cepat dan Lebih Transparan

ah an ja ah tu un an da an r-

ik un un an okh, ubil ean si man T). eT, ean at wah ak m n, rra ng an ut, g-

gung jawab. Lantas sudah sejauhmanakah pelayanan di BPPT Kabupaten Badung, yang baru berjalan kurang dari 1 tahun ini? Berikut wawancara Tim Fajar Mangupura bersama Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, I Made Sutama, SH., MH.

Gambaran umum alasan di bentuknya BPPT? Pertama ini merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri No 24 tahun 2006, tentang pedomanan pelayanan terpadu satu pintu. Dan instruksi tersebut juga menyebutkan, bahwa pada bulan Desember 2014 harus sudah terbentuk. Instruksi Menteri Dalam Negeri juga bukan hanya penekanan pembentukan pada bulan Desember saja, namun juga berkaitan dengan kewenangan kepengurusan perijinan semuanya diserahkan ke BPPT, yang artinya tidak ada lagi kewenangan di pegang Kepala Daerah. Disatu sisi, latar belakang dibentuknya BPPT juga berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu, untuk memudahkan masyarakat dalam proses kepengurusan perijinan. Sudah berapa lama BPPT di Kabupaten Badung dibentuk, dan sejauhmana pelaksanaannya? Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung baru berjalan 7 Bulan. Dan kami akui, karena bukan berangkat dari ahli hukum, pada awalnya memang meraba-raba terlebih lagi yang berkaitan dengan kepengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun setelah berjalan 1 bulan, sejalan dengan saling koordinasi dengan staf khususnya dari staf Dinas Cipta Karya, kami pun terus mencoba untuk mendalaminya, bagaimana sih proses dan mekanisme menangani IMB. Setelah belajar

kami akhirnya tahu secara umum, secara teknis yang juga didampingi staf teknis yang di bidangnya IMB. Pada akhirnya, kita tidak canggung lagi dan sudah berani mengeluarkan IMB di bulan ke-2, tepatnya pada akhir bulan Mei.

Untuk memaksimalkan pelayanan, bentuk kesiapan yang sudah dilakukan BPPT? Tentunya dalam perjalanan banyak hal yang harus dikoordinasikan, karena terus terang yang di hadapi ada banyak hal. Di satu sisi, kendalanya tentunya karena kami masih baru, makanya koordinasi dengan SKPD terkait harus tetap terjalin dan berjalan. Salah satu contoh, terkait masalah perdagangan atau kesehatan, kami tetap berkoordinasi dengan SKPD yang menangani. Kalau di Dinas Cipta Karya terkait air bawah tanah, maka kami tetap koordinasi dengan instansi tersebut. Lebih jelasnya, bahwa segala pengawasannya tetap diawasi oleh SKPD terkait, mereka berhak mengawasi kami seperti di DCK mengawasi bangunan karena kewenangannya ada di sana. Intinya kami hanya mengeluarkan ijinnya, perijinannya. Namanya juga Badan Pelayanan Perijinan, maka tentunya kebijakannya juga masih ada di masing-masing SKPD terkait. Kemudian, kami juga sudah membuat Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan tim teknis, yang arahnya untuk koordinasi melahirkan perijinan. Bagaimana supaya di perijinan aman, maka diperlukan juga peraturan yang mengikat. Apakah masyarakat atau pemohon kepengurusan ijin sudah mengerti tentang peran BPPT, dan bagaimana sejauh ini sosialisasinya?

Terus terang kalau berbicara sosialisasi, tentunya kami sangat berharap melalui media massa. Disisi lain, kami juga mensosialisasikannya atau menyampaikan kepada rekan-rekan Camat, meskipun itu baru sebatas menginformasikan secara lisan. Dan kami juga akui, memang belum pernah melaksanakan sosialisasi langsung ke masyarakat. Tapi sosialisasi ini melalui pimpinan, dan melalui media yang perannya sangat kita harapkan untuk menyampaikan pesan kami. Bisa dijelaskan Regulasi yang mengatur tentang BPPT? Salah satunya adalah Perda tentang pembentukan, terbentuknya BPPT berdasarkan Perda, tentang SOP, uraian tugas, tentang Peraturan Bupati pendelegasian kewenangan, dan pembentukan tim teknis.

Kemudian bagaimana dengan kesiapan SDM-nya, sudah maksimalkah? Mengutip konsep Bapak Bupati, kebijakan membentuk BPPT ada konsekuensinya. Untuk itu beliau menegaskan bahwa semua harus mendukung BPPT, semaksimal mungkin secara optimal. Konsep mendukung sepenuhnya bisa terlihat, ketika staf yang menangani di bidangnya di SKPD lain pindah ke BPPT, dan salah satunya banyak staf BPPT berasal dari Dinas Cipta Karya. Selain itu, sebelum dibentuknya BPPT, dulunya kan memang juga sudah ada staf di UPT perijinan. Staf yang sudah ada tersebut kita berikan pembekalan kembali, untuk mengetahui tentang persyaratanpersyaratan dan mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan terkait dengan pengeluaran perijinan. Kalau kita berpikir dengan antara beban tugas dan jumlah pegawai, yang terjadi memang kurang sepadan. Namun tentunya kami juga harus menyadari, bahwa semua SKPD juga kekurangan tenaga. Meskipun kami juga kekurangan, pada intinya kami tidak terlalu ngotot untuk mendapatkannya, karena kita sadar SKPD juga demikian. Yang terpenting sekarang ini adalah, bagaimana kami bisa mengoptimalkan SDM yang ada, artinya walaupun kesini (staf) tidak ada skill-nya, asalkan mereka mau belajar, saya yakin pasti bisa, karena yang penting ada niat.

Jika berbicara pelayanan, per hari BPPT sudah menangani berapa pemohon ijin? Per hari sekitar 50 permohonan ijin. Dari catatan kami hingga nopember ada sekitar 6700 ijin yang sudah dikeluarkan. Sementara yang masuk sekitar 7000 permohonan. Dan masih ada yang masih dalam proses.

Tantangan ke depan BPPT Kabupaten Badung? Keinginan kita semua disini sama, adalah berkomitmen bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kedepan kami juga sudah terapkan system informasi manajemen perijinan menggunakan komputerisasi. Disana akan bisa membantu pemohon, selain juga akan lebih transparan, mana yang duluan dan mana belakangan akan terlihat. Tujuannya semuanya itu adalah, masyarakat betul-betul

ALUR KEPENGURUSAN PERIJINAN DI BPPT

ayanan Berkualitas, “One Agency One Inovation

mn B a ui, h nn at ae n k, di n nat /

n nat k n n p an al

Bupati Gde Agung

FB/dok

kepada masyarakat. Dikataknnya bahwa sebagai wujud keseriusan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan peningkatan kulitas pelayanan publik sebagai salah satu prioritas pembangunan Kabu-

paten Badung sebagimana tertuang dalam RPJMD 2010-2015. Atas prioritas pembangunan tersebut berbagai upaya telah dilakukan antara lain bekerjasama dengan BPKP perwakilah Bali untuk penyelenggaraan tertib administrasi khususnya pengelolaan keuangan daerah dan aset, membentuk BPPT sebagai wujud pelayanan terpadu untuk proses perijinan, membangun dan meningkatkan fasilitas pelayanan umum di tingkat kekelurahan dan kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas dengan layanan 24 jam dan layanan rawat jalan, memberikan jaminan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat melalui program JKKB Manguwaras, dan memberikan penghargaan kepada SKPD / unit pelayanan publik yang dinilai telah mewujudkan komitmen kualitas dan dedikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Komitmen dan kerja keras dalam meningktakan kualitas pelayanan publik mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Berdasarkan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilakukan dan didampingi Tim ahli Universitas Udayana terhadap Dinas kependudukan dan catatan Sipil, BPPT dan RSUD Kabu-

akan percaya kepada kami, dan kami akan memberikan pelayanan yang cepat dalam bentuk paket. Contohnhya mengurus SITU HO, maka juga akan dipaketkan dengan ijin operasionalnya sekalian. Artinya kalau bisa

paten Badung respon masyarakat terhadap indikator pelayanan yang disurvey rata-rata mendapatkan nilai 72,53 dengan kategori baik� katanya. Sementara itu Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Oka Darmawan dalam laporannya melaporkan maksud dan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik serta mendapatkan informasi perkembangan terkini tentang inovasi pelayanan publik di berbagai daerah agar seluruh SKPD / unit pelayanan publik di Kabupaten Badung dapat mengimplementasikan amanat yang terkandung dalam UU No. 25 tahun 2009. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika, Anggota DPRD Kabupaten Badung Wayan Suyasa, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi pelayanan Publik Noviana Andriana, Kepala Subbagian TU Deputi Bidang Pelayanan Publik Dede Kohar, Kepala Bagian TU Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Bali Luh Gde Ari Sukreni. Dan sebagai nara sumber utama Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB RI Mirawati Sudjono, Ak.,MSc, CfrA. W-014

maju pararel, ya sekali maju 2 ijin keluar. Sekali datang kesini langsung selesai. Tidak hanya itu saja, arah kita untuk komputerisasi juga akan berjalan bertahap. Yang pertama di tahun 2014, kita sudah menganggarkan dana di APBD, dana untuk pembangunan sistem informasi perijinan. E government sudah dirancang, akan mencakup semuanya termasuk perijinan sehingga akan memudahkan bagi pemohon ijin. Sementara untuk performance dan sarana dan prasarananya, bahwa Bapak Bupati juga sudah mengetahui beban kerja kita disini, selain itu juga teman-teman SKPD lainnya sepertai Bappeda, dan Dinas Cipta Karya, sudah merancang gedung baru untuk BPPT. Karena setahu kami, selain D E D g a m b a r nya juga sudah selesai dan anggarannya sudah ada di tahun 2014. Untuk lokasi gedung barunya, nantinya akan berada di sebelah gedung DPRD Badung. W-014

Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, I Made Sutama, SH., MH.

FB/HERY


8

PENDIDIKAN Pers Kampus Universitas Muhammadiyah Studi Banding di Fajar Bali

FAJA R BALI

Senin, 16 Desember 2013, Tahun XIV

Rapor Barometer Porses Berkahirnya SKS

Kepala SMPN 12:Liburan tak Boleh Main Petasan

FB/BLAS

Kepala, SMPN 12 Denpasar, I Nengah Narsa menyerahkan pengahargaan kepada siswa dan guru berprestasi.

DENPASAR-Fajar Bali Kepala SMPN1 Denpasar, Drs., I Nengah Narsa, SH., M.,Si., mengingatkan, saat liburan siswa SMPN 12 dilarang bermain petasan. Jangan menghambur-hamburkan uang hanya untuk petasan, sebaiknya uang untuk peasan disimpan dan digunakan untuk bekal ke sekolah. Narsa mengingatkan hal tersebut kepada siswa SMPN 12, sehari menjelang liburan di halaman depan sekolah tersebut, dan sekaligus pembagian rapor, Sabtu (13/12). Narsa menggisbawahi, bermain petasan juga memiliki resiko, karena dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain disekitar lokasi bermain petasan. Ketika pembagian rapor kepada siswa kelas VII, VIII dan IX, Narsa menyampaikan, rapor merupakan barometer sebagai proses berakhirnya SKS selama 6 bulan. Rapor tersebut supaya diberikan kepada orangtua, untuk ditandatangani sesuai prestasi yang diraih selama 6 bulan. Rapor yang dibagikan, khusus untuk kelas VIII dan kelas IX, agar orangtua mengecek, apakah nilai bertambah atau berkurang. Sedangkan kelas IX terdapat KKM yang terdiri dari A, dan A plus, sangat memuasakan. B dan B plus kategori baik serta kategori C. Pada Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS), terdiri dari nilai UN 60 persen dan UAS 40 persen, ujar tandas Narsa. Namun SMPN 12 menginginkan meningkatkan prestasi sesuai yang ditoreh almamater, supaya bisa pada posisi 10 besar. Selain itu persipan menyongsosng UN April tahun depan, khusus kelas VIII dan kelas IX akan dilaksanakan les tambahan. Kelas VIII mulai tanggal 18 -23 Desember, agar memperbaiki nilai sebelumnya. Untuk kelas IX mulai tanggal 19- 24 Desember. Selain itu tentang kurikulum, menurut Narsa, saat ini kurikulum 2013, baru diberlakukan untuk kelas VII. Sedangkan untuk kelas VIII dan IX, masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Perbedaaan antara kurikum 2013 dengan KTSP sangat banyak. Kalau kurikulum KTSP, tentang koqnitif, psikomotor dan attitude atau sikap dan nilainya masih dalam bentuk kuantitatif. Kalau kurikulum 2013, yang dinilai pertama, spiritual, kemudian psikomotor dan terakhir koqnitif. Jadi proses kurikulum 2013, ketika didalam kelas, diawali dengan persembahyangan. Setelah itu yang dinilai, sikap, baik yakni cara berpakaian serta alat yang di bawah untuk pembelajaran. Selanjutnya guru menyampaikan pokok materi yang dibahas. Judul materi itu, siswa kelas VII bersama teman mendiskusikannya, terkait dengan judul materi yang diberikan guru, dan dilakukan penilian. Pada kesempatan itu Narsa juga memberikan penghargaan kepada siswa dan guru dan kepada siswa berprsetasi, serta siswa yang akan menerima bantuan beasiswa miskin juga diperkenalkan kepada civitas akademika. R-008

DENPASAR-Fajar Bali Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang didampingi dosen, mengadakan studi banding di Harian Umum Fajar Bali, Minggu, siang (15/12). Setibanya di kantor Fajar Bali, rombongan diterima, Redaktur Pelaksana, I Gusti Agung Paramita, Redaktur Daerah, I Gede Carmyaka, Redaktur Pendidikan, Blasius Besu, Koordinator Tata Letak Kasturi, Kepala Bidang SDM, IGK Merta Yoga, serta sejumlah wartawan dan layouter. Dosen sekaligus ketua rombongan Nuruanto mengatakan, tujuan studi banding jurnalistik ini karena kru tabloid bulanan Bestari milik pers kampus Universitas Muhamadiyah ingin mengetahui posisi jurnalistik dan proses kerja jurnalistik di harian umum Fajar Bali. Selain juga untuk memperoleh masukan-masukan dari Fajar Bali tentang perkembangan jurnalistik selama ini. “Kami dan adik-adik mahasiswa ingin bertukar pikiran dengan Fajar Bali tentang jurnalistik. Kami juga ingin tahu bagaimana proses kerja jurnalistik harian”, jelasnya. Sementara itu, Redaktur Pelaksana Fajar Bali, Agung

FB/BLAS

Kru jurnalistik Universitas Muhammadiyah Malang berpose bersama redaktur dan staf Harian Umum Fajar Bali

Paramita menjelaskan rentetan proses kerja jurnalistik di harian umum Fajar Bali. Berawal dari rapat koordinasi liputan untuk para wartawan, sampai pada proses editing dan penerbitan. “Pekerjaan jurnalistik itu memang melelahkan.

Maka dari itu, butuh ketahanan mental untuk menjadi seorang wartawan. Selain kepekaan menangkap fenomena, keganjilan dan persoalan-persoalan yang mencuat di lapangan, wartawan dituntut berpikir sistematis agar bisa menulis

diwisuda sebanyak itu, masingmasing dari lulusan SPB tercatat 653 orang, STPBI tercatat 62 orang. Para remaja penerus bangsa yang diwisuda tersebut sebagian besar menggeluti pendidiikan dan latihan di bidang kapal pesiar, akomodasi, tata hidangan, trata graha, tata boga, dan lain-lainnya. Wisudawan yang berhasil meraih nilai terbaik dari berbagai program studi diantaranya, I Putu Sintya Dewi Winata, Ni Made Ari Ratmini, I Putu Doni Rynaldi, Sartika Siahan, Komang Adi Perdana, Ni Putu Ariani Asih, Ni Putu Eka Evijayanti, I Nyoman Sudiksa, Mega Aprlia Agustin, I Wayan Gede Jaya Widharta, I Putu Agus Surya Adinata, Jason Jantra Pirliandi, Putu Dewi Andayani, dan A A Surya Atmaja, tegasnya. Menyinggung tentang jumlah mahasiswa yang saat ini masih mengenyam pendidikan dan latihan di STPBI dan SPB Denpasar, dia mengemukakan secara keseluruhan tercatat sekitar 1500 orang. Dari jumlah sebanyak itu menurutnya Sudjana, didominasi mahasiswa program tingkat menengah (middle level) atau program 2 tahun, tingkat dasar (basic level)

atau 1 tahun, program unggulan kapal pesiar, diploma IV manajemen perhotelan. Menurutnya, dalam upaya memenangkan persaingan, pihaknya telah berusaha melakukan pengembangan kualitas baik para dosen maupun sistem pendidikan. Agustus 2013 ini seluruh dosen dan instruktur SPB dan STPBI telah disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu, lembaga ini juga telah memiliki sertifikat ISO 9001 - 2008, SNI ISO 9001 2008 yang menyatakan bahwa STPBI beserta unit-unitnya telah melaksanakan sistem manajemen yang berbasis kualitas, tambahnya. Sudjana menegaskan, STPBI dan SPB saat ini telah menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga pendidikan baik di dalam maupun luar negeri, diantaranya ITN for JI program, An apprentice program in USA, Vatel International Bussiness School & Tourism Management Los Angeles, for MBA program, Swiss Contact for the development of Flores, dan lain-lainnya. Sementara itu, Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun, Drs. Nyoman Gde Astina, M.Pd, CHT,

berita secara sistematis pula sehingga mudah dimengerti publik”, jelasnya. Pria asal Jembrana ini menjelaskan, di tengah sibuknya caki maki media terhadap pemerintah, Fajar Bali ingin konsisten menerapkan

model jurnalisme kritis yang membangun. Dengan cara menyajikan berita-berita yang edukatif dan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat. Selama ini, lanjutnya, terjadi ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, lantaran media selalu menyajikan berita yang tendensius, provokatif, dan insinuatif terhadap pemerintah. Akibatnya, program pembangunan pemerintah yang pro rakyat tidak bisa tersampaikan dengan baik. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bali pada khususnya. “Untuk itu kami Fajar Bali terus berusaha menjadi jembatan informasi antara birokrasi dan masyarakat. Karena selama ini, komunikasi relasional ini terputus karena pemberitaan media yang penuh dengan sentimen personal terhadap pemerintah. Sehingga melupakan tugasnya memberi informasi lengkap dan jelas kepada publik”, sebutnya. Pada kesempatan kunjungan tersebut, puluhan mahasiswa juga sempat meninjau dapur redaksi harian umum Fajar Bali diselingi interaktif dengan awak Fajar Bali yang menangani perwajahan. R-008

STPBI- SPB Wisuda 715 Tenaga Profesional DENPASAR-Fajar Bali Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional (STPBI) dan Sekolah Perhotelan Bali (SPB) merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi di daerah tujuan wisata terkenal di Indonesia, tahun 2013 ini mewisuda sebanyak 715 orang tenaga profesional bidang kepariwisataan, perhotelan, dan kapal pesiar. Para lulusan yang dilepas sebanyak itu terdiri dari beberapa program studi di antaranya program unggulan kapal pesiar ( 1 tahun), program tingkat dasar ( 1 tahun), tingkat menengah (2 tahun) dan program tingkat atas (3 tahun), program Diploma 4 Manajemen Perhotelan dan Kepariwisataan, ungkap Ketua STPBI sekaligus Direktur SPB, I Made Sudjana, SE, MM, CHT, CHA, di Denpasar, Sabtu (14/12), di Nusa Dua, Bali. Ia menjelaskan, mahasiswa yang telah menamatkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang berlokasi di Jalan Kecak Denpasar yang

FB/SUARJA

Ketua STPBI Sudjana, ketika mewisuda mahasiswa SPB-STPBI

CHA, menjelaskan, yayasan akan terus meningkatkan fasilitasfasilitas praktek para mahasiswa baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yayasan Dharma Widya Ulangun telah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi fasilitas praktek mahasiswa berupa ruang praktek “mock up room” dengan beberapa tipe kamar hotel berbintang lima, contoh kamar kapal pesiar, laboratorium Spa, penambahan Kichen Lab, laundry, bar, front office, dan

Gencar Persiapkan Calon Peserta UN Perdana

meeting room serta memperluas lahan parkir. Tidak jauh berbeda Koordinator Kopertis Wilayah VIII, Prof. DR.Ir. Nyoman.Sucipta, mengemukakan bahwa para lulusan saat ini harus memiliki jiwa kewirausahaan, agar bisa menciptakan .lapangan pekerjaan dan bukan hanya mencari pekerjaan. Oleh karena itu,para dosen yang menggembleng mahasiswa agar mampu mengembangkan materi perkuliahan yang berbasis kinerja, harapnya. K-01

HUT ke-3 SMK Bali Kresna Medika Diperingati Bernuansa Kesehatan

465/XII/KTR

MANGUPURA-Fajar Bali SMK Bali Kresna Medika Badung, kini sedang mempersiapkan siswa kelas XII, untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) perdana, juga try out dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK),tahun 2014. Keterangan itu disampaikan Kepala SMK Bali Kresna Medika, Drs., Ketut Sukanatha, saat memperingati HUT ke-3 SMK Bali Kresna Medika,sekaligus sepaket dengan HUT Yayasan Kresna Widana di sekolah tersebut, Sabtu (14/12). Hadir pada puncak HUT tersebut, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Badung, yakni Pengawas Sekolah, Dra., I Gst Ayu Feni, M.,Pd., Ketua Yayasan Kresna Widana, Putu Eka Damayanti Serta undangan lainnya. Sukanatha mengatakan, dalam mempersiapkan calon peserta UN, sekolah memberikan les tambahan sore hari, juga menyangkut skill laboratorium, karena sekolah memiliki laboratorium keperawatan dan Analis. SMK Bali Kresna Medika memiliki Program Kompetensi Keahlian, Keparawatan dan Analis, sehingga kedua kompetensi ini terus dimantapkan, sehingga calon peserta UN dapat menguasai bidangnya. Setelah tiga tahun aktif dalam proses pembelajaran, Sukanatha mengatakan, melalui peringatan HUT SMK Bali Kresna Medika tahun 2013, Sukanatha dan se-

FB/BLAS

Ketua Yayasan Kresna Widana, Putu Eka Damayanti, didampingi Pengawas Sekolah Disdikpora Badung, I Gst Ayu Feni, Kepala SMK Bali Kresna Medika, Ketut Sukantha

luruh jajaran, akan menjadikan momen ini untuk mengevaluasi kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) selama tiga tahun, baik akademik maupun ekstra kurikuler (eskur). Setiap tahun terdapat peningkatan baik akademik maupun eskur, dan peningkatan yang telah diraih, ke depan juga akan lebih ditingkatkan lagi. Target peningkatan itu, melalui berbagai upaya inovasi, serta memberikan motivasi kepada guru dan siswa, untuk lebih semangat dalam segi pembinaan. Sukanatha mengakui, belum lama berselang, SMK Kesehatan Bali Kresna Medika berhasil me-

nyabet juara I, lomba mengarang yang diikuti SMK se- Badung. Juara III se-Bali dalam lomba darurat keperawatan. Juara I seBali dalam lomba pertolongan pertama, dan juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) seBadung, dan lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR), finalis tingkat nasional. Prestasi yang terus melonjak ini, juga akan diupayakan untuk lebih meningkat lagi ke depan, dengan mengaktifkan siswa untuk mengikuti pembinaan sesuai dengan bidangnya. Selain itu guru pembina juga sangat serius untuk melakukan pembinaan terhadap siswa yang bertalenta.

Setiap tahun SMK Bali Kresna Medika melakukan seleksi terhadap siswa yang memiliki talenta, agar dapat mengetahui talenta yang dimiliki. Sukanatha juga membenarkan, untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berkompetensi, SMK Bali Kresna Medika, juga menjalin kerjasama dengan sejumlah Rumah Sakit (RS) yakni, RS Kapal Badung, RSU daerah Badung serta Puskesmas seBadung, RS Wangaya dan Nikki Medika. Selain itu Sukanatha mengakui, SMK Bali Kresna Medika, juga memperoleh beasiswa miskin. Beasiswa miskin itu, dikucurkan pemerintah provinsi Bali untuk 10 siswa. Khusus beasiswa dari pusat kepada, 44 siswa, dan total siswa SMK Bali Kresna Medika 213 orang. Menyambut HUT, telah diawali dengan kegiatan, jalan santai dan donor darah yang bekerjasama dengan PMI Badung, ujar Sukanatha yang didampingi Ketua Panitia, Gede Wira Paramartha. Smentara itu, Ketua Yayasan Kresna Widana, Putu Eka Damayanti mengatakan, untuk mendukung SMK Bali Kresna Medika, kini telah memiliki satu unit Amabulance. Yayasan juga membantu membiayai siswa yang kurang mampu dengan biaya pendidikan bersamasama agar mencegah putus sekolah. R-008


politik 9 Caleg Berduit di Kintamani Optimis

FAJA R BALI

Senin, 16 Desember 2013, Tahun XIV

BANGLI-Fajar Bali Munculnya Caleg-Caleg berduit di daerah pemilihan (Dapil) Kintamani, berdampak psikhologis bagi Caleg-Caleg lainnya atau politisi yang merasa minim punya kemampuan finansial. Mereka lebih awal pesimis untuk bertarung. Pesimisme tersebut muncul menyusul adanya Caleg-Caleg di Dapil Kintamani yang kini mulai dilihat kuat dari sisi pendanaan. Mereka khawatir Caleg berduit

bakal menggunakan politik uang untuk memenangi pertarungan di Pileg 9 April 2014 nanti. Terlebih Caleg berduit itu, baru menyiapkan duitnya menjelang Pemilu. Ini diyakini sebagai dana yang disiapkan untuk “membeli” suara. Kabarnya ada Caleg di Dapil Kintamani memiliki dana miliaran rupiah. Ada yang berduit karena menjual tanah, menjual produksi jeruk dan lain-lain. I Wayan Budiada, Caleg DPRD II Bangli dari Dapil Kintamani

Barat kitika ditanya sejauh mana pergerakannya dalam menggalang massa untuk Pemilu 2014, dia mengatakan dirinya sudah terus turun ke masyarakat. Namun dirinya mengaku kurang biaya untuk bisa bergerak lebih optimal. Dia justeru meyakini lawan politiknya di sana bisa lebih optimal pergerakannya karena punya banyak uang. Dia malah melihat ada Caleg yang punya dana miliaran rupiah. Namun Caleg incumbent ini tidak secara

lugas mengatakan kalau Caleg berduit itu bakal main politik uang. Sementara Caleg DPRD Bangli asal PDIP, Dapil Kintamanai Barat, I Made Natis, justeru tak sedikitpun merasa pesimis, adanya CalegCaleg berduit. Dia mengaku terus melakukan pendekatan kepada masyarakat sekaligus mendekatkan program-program dan misi visi PDIP ke masyarakat. “Kami tak pesimis, kami terus turun ke masyarakat”, ujar Natis.

453/XII/AGN

018/I/FB/KTR

192/VI/FB/KJS

419/XI/AGN

Ketika ditanya adanya CalegCaleg miliarder di Dapil ini, dia mengakui adanya. Namun dia tak mau menunjuk hidung. Kertika ditanya apakah berduit akibat jual tanah dan atau jeruk, dia tak memberikan jawaban tegas. Yang jelas Natis berharap masyarakat agar tak mudah tergoyahkan dengan politik uang(politik pragmatis). Karena dengan politik uang, masyarakat bagaikan ada di pasar, jadi suaranya sudah dibeli, selesai disitu. Siapa

193/VI/FB/KJS

yang mereka harap untuk bisa menyalurkan asfirasinya, kalau hanya dengan model politik jual beli. Sementara Ketua KPUD Bangli I Dewa Agung Lidartawan, ketika dikonfirmasai mengenai kemungkinan ada politik uang pada Pileg nanti, melihat dari adanya CalegCaleg yang menyiapkan uang besar menjelang Pileg ini, dia mengatakan persoalan menjual tanah dan persoalan punya uang bukan menjadi ranahnya unmtuk ditangani. “Tidak

layak untuk saya ikomentari urusan jual tanah,” ujarnya singkat. Sementara Ketua Panwaslu Bangli I Nyoman Widiana ketika dikonfirmasi soal adanya indikasi politik uang berkaitan kayanya para Caleg dari hasil jual tanah dan jeruk, dia belum bisa dihubungi. Dari fantauan Fajar Bali, memang secara umum Caleg-Caleg di Kintamani banyak yang miliarder, tetapi tentu tak bisa divonis mereka bakal main politik uang. W-002

466/XII/KTR

160/VI/FB/GLH

227/VI/FB/AG 418/XI/BLS

166/VI/FB/IGR

229/VII/IGR

021/VI/FB/KTR

252/VIII/IGR

237/VII/IGR


10

EKONOMI Pembangunan Ekonomi Masih Terfokus di Daratan

FAJA R BALI

Senin, 16 Desember 2013, Tahun XIV

Toshiba Fokus di Indonesia

Mohammad Sulaeman Hidayat

JAKARTA – Fajar Bali Perusahaan alat-alat elektronik, Toshiba, akan menutup sejumlah cabangnya di Eropa dan China. Pabrikan asal Jepang ini akan mengalihkan fokus ekspansinya ke Indonesia. “Elektronik, Toshiba yang mau menutup cabang-cabangnya di Eropa, di Cina, sekarang mau konsentrasi di Indonesia,” ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Minggu (15/12) kemarin. Hidayat mengatakan, Toshiba berencana memperluas pasar televisi dan perangkat rumah tangga. Untuk menjalin kerja sama yang ditingkatkan ini, Hidayat menuturkan, Ketua Asosiasi Indonesia Jepang (Japinda), Yasuo Fukuda akan datang ke Jakarta. “Dia akan membuka Japan Indonesia Expo di Kemayoran. Dia (Yasuo Fukuda) juga akan bertemu dengan beberapa menteri,” ucap Hidayat. Presiden SBY dan sejumlah menteri melakukan lawatan ke negeri Sakura itu untuk menghadiri peringatan 40 tahun hubungan kerja sama ASEAN-Jepang. Dia mengatakan, Indonesia mendapatkan sambutan positif dari para pelaku bisnis papan atas di Jepang. Di dalam jumpa pers hari ini, Presiden mengungkapkan telah bertemu dengan 15 pebisnis Jepang. Sebanyak 10 orang di antaranya, kata SBY, berkomitmen untuk meningkatkan investasi. “Saya optimis dengan keterbukaan dengan saling berkomunikasi apa kewajiban Indonesia dan kewajiban mereka. Dengan ini, maka akan ada kerja sama yang berlangsung efektif dan lebih nyata,” tutur Presiden. KP

Akhir Tahun, Kaori Luxury Fasion Tawarkan Diskon 50%

DENPASAR-Fajar Bali Kaori Luxury Fasion yang beralamat di Jl. Merdeka Kav. 6 Tanjung Bungkak, Denpasar akan memanjakan para pecinta Fasion untuk bisa menikamati potongan harga sebesar 50% diakhir tahun. Hal tersebut disampaikan Kadek Winie Kaori Intan Mahkota pemilik Kaori Luxury Fasion, Minggu (15/12) kemarin. Kaori mengatakan, semua koleksi yang terpajang di Kaori Luxury Fasion yang sudah digelar sejak 7 sampai dengan 31 Desember 2013 nanti diberi potongan harga 50% . Masyarakat pecinta fasion akan bisa melihat langsung harga yang ditawarkan yang terpampang sangat terjangkau. “Saya pribadi menggundang masyarakat pecintai fasion untuk bisa datang ke Kaori Luxury Fasion pada 7 sampai 31 Desember 2013, untuk bisa melihat koleksi produk yang berkualitas tetapi tetap bisa didapat dengan harga yang sangat bersahabat,” papar pemilik Dupa Pasupati. Dilanjutkannya, untuk berbagai jenis koleksi yang ditawarkan masih tetap mengutamakan kualitas. Adapun produk dari Kaori Luxury Fasion diantaranya, Sandal, Sepatu, Tas, Dompet dan berbagai jenis Aksesoris. Sedangkan untuk masalah kualitas tidak kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri. Dirinya sangat mengharapkan, dengan tawaran diskon 50% tersebut Kaori Luxury Fasion ingin menunjukan ,bahwa siapa pun bisa menikmati dan memiliki fasion yang berkualitas, tidak kalah saing dengan produk luar negeri. M-004

Bukan rahasia jika sektor kelautan Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar. Namun cenderung tidak dimaksimalkan. Hal ini pula yang diakui Wakil Presiden Boediono. PALU – Fajar Bali Boediono melihat potensi kelautan Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber ketahanan ekonomi. “Jangan sampai kita menjadi bangsa yang diberi limpahan karunia alam namun tidak bisa memanfaatkannya dengan baik,” kata Wapres Boediono saat peringatan puncak Hari Nusantara 2013 di Kota Palu, Minggu (15/12) kemarin. Wapres menyebutkan, Indonesia memiliki sumber daya kelautan luar biasa. Potensinya mencapai Rp 3.000 triliun per tahun. Potensi itu berasal dari sektor perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral, bangunan kelautan, serta jasa kelautan. Kedaulatan bangsa tidak lepas dari kedaulatan ekonomi yang salah satunya berasal dari sektor kelautan. Di masa mendatang Indonesia harus mengoptimalkan semua potensi yang ada. Selama ini, paradigma pembangunan masih terfokus pada daratan.

FB/IST

Boediono menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan budidaya perikanan laut, menumbuhkan industri pengolahan hasil kelautan, bioteknologi kelautan, serta memantapkan pengendalian perikanan tangkap di seluruh wilayah Indonesia. Boediono juga meminta konsep “blue economy” (ekonomi

biru) dapat dijabarkan lebih lanjut dengan tujuan mendorong industri kecil inovatif, pariwisata, serta industri rumah tangga yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah. “Blue economy” diharapkan mampu memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sebelumnya, nilai ikan Indonesia disebut-sebut mencapai 7 kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika bisa dikelola secara maksimal. Penerimaan APBN saat ini, seperti diketahui, sudah mencapai angka sekitar Rp 1.000 triliun. Namun demikian, pemerintah ternyata masih melakukan impor ikan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Presiden Direktur PT Perikanan Nusantara, Abdussalam Konstituanto menyebut ikan yang diimpor pemerintah padahal juga ada di Indonesia. “SDM ikan kita 7 kali APBN kita kalau dikelola. Tapi impor masih besar sekali. Itu ada ikan pindang, ikan layang. Di sini juga banyak,” ucap Abdussalam. NT

hanya menyembuhkan yang sakit tapi menjaga agar tidak sakit,” tandasnya. Pada kesempatan yang sama Dahlan juga mengusulkan agar pesantren-pesantren di Indonesia dapat suntikan dana dari APBN. Hal itu untuk bisa mendorong peningkatan kualitas pendidikan di tingkat pesantren. “Bagaimana anggaran pendidikan bisa untuk pesantren tapi pesantren yang seperti apa yang dapat anggaran pendidikan mungkin perlu diajukan syaratsyaratnya,” ujar Dahlan. Dahlan menegaskan, pihak pesantren harus berani mengajukan diri untuk mendapatkan anggaran dari APBN. Namun, Dahlan mengaku masih perlu mengkaji pesantren seperti apa yang nantinya bisa mendapatkan suntikan dana dari APBN. “Kalangan pesantren harus berani mengsulkan, syaratsyaratnya misalnya yayasannya yang rukun, yang pendidikannya maju, nanti biar dirumuskan,” terangnya.

Lebih jauh Dahlan menyebutkan, anggaran pendidikan di tahun dipatok di angka Rp 320 triliun dan 3 tahun ke depan kemungkinan bisa menembus angka Rp 500 triliun. Angka ini merupakan anggaran terbesar sepanjang sejarah. “Rp 320 triliun anggaran pendidikan tahun depan. Negara harus mengalokasikan 20% APBN untuk pendidkan, kalau APBN naik, anggaran pendidikan ikut naik. Nilai Rp 320 triliun, belum pernah dalam sejarah Indonesia anggaran pendidikan sebesar itu,” jelasnya. Dahlan menambahkan, ke depan diharapkan anggaran pendidikan sebesar itu bisa dimanfaatkan dengan baik tidak hanya untuk pendidikan negeri saja tetapi juga pesantren. “Nanti anggraan itu mbok ya jangan hanya negeri-negeri, harus berubah, guyonannya menghabiskan anggaran sebesar itu tidak bisa saking besarnya, makanya penyerapannya harus tertib,” pungkas Dahlan. NT

Dahlan Usul Anggaran Kesehatan Naik Jadi Rp 30 Triliun

TANGERANG–Fajar Bali Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan usul dana kesehatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 naik jadi Rp 30 triliun. Untuk tahun 2014, APBN Kesehatan mencapai Rp 15 triliun. Menurut Dahlan, peningkatan anggaran kesehatan ini dilakukan untuk bisa mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. “Dana kesehatan kan untuk tahun depan Rp 15 triliun, kalau bisa tahun depannya lagi naik jadi Rp 30 triliun sangat bagus, supaya problem mengentaskan kemiskinan tidak terganggu. Kalau masyarakat sakit kan artinya tidak bisa bekerja,” ujar Dahlan saat ditemui di acara sosialisasi BPJS di Pondok Pesantren (Ponpes) Internasional Jagat Arsy di Tangerang Selatan, Minggu (15/12) kemarin. Dahlan menjelaskan, dengan penambahan anggaran tersebut, pelayanan kesehatan

terhadap warga miskin bisa diselesaikan dengan tuntas. Dahlan mencontohkan, dengan anggaran kesehatan Rp 15 triliun, seorang dokter bisa mendapatkan penghasilan Rp 6 juta per bulan. “Apakah dokter dengan Rp 6 juta cukup memadai,” terangnya. Dahlan menambahkan, seorang

dokter bisa menangani 1.000 KK. Dengan penghasilan sedikitnya Rp 12 juta per bulan, diharapkan bisa melayani kesehatan dengan baik. “Sebaiknya 1 dokter 1000 KK, kalau dengan Rp 30 triliun, seorang dokter bisa dapat Rp 12 juta, tidak ideal tapi bikin semangat jadi dokter ini tidak

DENPASAR - Fajar Bali Astra Motor Bali selaku Main Dealer Sepeda Motor Honda di wilayah Bali, kembali memberikan kejutan kepada masyarakat Bali. Program kali ini meerupakan bentuk apresiasi kepada konsumen loyal pemegang Semeton Honda Bali Card seluruh Bali yang melakukan pembelian kembali sepeda motor Honda secara cash maupun kredit di periode 15 September-30 November 2013. Setiap pemegang Semeton Honda Bali Card berkesempatan untuk mendapatkan Kupon undian, apabila melakukan pembelian kembali (repeat order) di seluruh jaringan Honda di Bali pada periode program.

Semeton Honda Bali Card ini, adalah sebuah program untuk memantain konsumen Honda serta meningkatkan kedekatan dengan konsumen dengan memberikan fasilitas-fasilitas menarik sesuai kebutuhan konsumen. Adapun Fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen adalah : Berkesempatan mendapatkan undian special gift setiap bulannya, Disc khusus saat transaksi di tempat-tempat yang telah bekerjasama dengan Honda, disc service dan spare part di beberapa jaringan Honda, mendapatkan SMS reminder (program penjualan, service berkala selama 4 kali, reminder STNK selesai, perpanjangan STNK) selama 3 tahun.

Dengan mengambil tempat di Food Terrace Mall Bali Galeria Sabtu, 14 Desember 2013, sebanyak 300 orang lebih konsumen Honda yang telah mendapatkan kupon undian diundang hadir untuk menyaksikan secara langsung pengundian Program Semeton Honda Bali Card RO Vaganza. Tidak tanggung-tanggung sebanyak 5 unit motor Honda Scoopy - Fi yang diundi pada acara ini, selain hadiah-hadiah menarik lainnya. Pada pengundian yang berlangsung semarak tersebut, 5 orang konsumen setia Honda beruntung mendapatkan undian yakni : I Nyoman Arba, Ni Nyoman Sukerni, Ni Ketut Sriati, I Nyoman Sudika dan I Made Mastika. Mereka masing-masing berhak mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy-Fi. Astra Honda Bali juga menyediakan hadiah kejutan berupa doorpize, diantaranya, LCD TV, Kulkas, serta sejumlah hadiah menarik lainnya “Melalui program ini, diharapkan konsumen Honda di Bali tetap memilih Sepeda Motor Honda sebagai pilihan utama untuk berkendara” ungkap Perdana Putra selaku Ketua Panitia Program Semeton Honda Bali Card RO Vaganza. “ Konsumen Honda yang belum memiliki Semeton Honda Bali Card ini dapat membuat kartu membercard ini dengan menghubungi delaer - dealer terdekat,” imbuhnya. RL

Dahlan Iskan

FB/IST

Astra Motor Bagikan 5 Motor RI Kekurangan 15 Juta Rumah untuk “ Semeton Honda Bali Card”

FB/AGUNG

Kadek Winie Kaori Intan Mahkota

Realisasi di Bawah 85 Persen, KPP Pratama Kejar Setoran DENPASAR - Fajar Bali Penerimaan pajak hingga pertengahan Desember 2013 realisasinya masih berada di bawah angka 90 persen. “Realisasi target penerimaan pajak di KPP Badung Selatan baru mencapai 83 persen,” ungkap Kepala KPP Pratama Badung Selatan Dwi Ismurdiono didampingi Kepala KPP Tabanan Dandy Kusdayanto di Sanur belum lama ini. Akhir tahun 2013 ini, kantor pajak terus berupaya menggenjot penerimaan pajak. Bahkan, sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terus memaksimalkan waktu yang tersisa. Dwi mangakui tetap optimis untuk terus mengejar target yang telah ditetapkan. Target pada tahun ini meningkat di atas 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dwi melanjutkan, pertumbuhan penerimaan pajak di wilayah KPP Pratama Badung Selatan memang sangat tinggi. Sementara, sejumlah sumber penerimaan sudah jauh berkurang seperti PBB dan BPHTB. “Sumber terbesar pendapatan di Badung Selatan adalah pajak properti dan konstruksi. Kita terus memaksimalkan sumber - sumber penerimaan pajak kita,” ujar Dwi. Sementara itu Dandy juga mengakui sedang menggenjot penerimaan pajak di wilayahnya. Kata Dandy, pihaknya kini terus mengumpulkan penerimaan negara dari sejumlah sumber. “Kita di Tabanan pendapatan terbesarnya berasal dari proyek APBN dan APBD,” ucapnya. Dandy menyebut, realisasi target penerimaan pajak di Tabanan hingga saat ini baru mencapai 73 persen saja. Hal ini diakuinya, sangat berat untuk mencapai target. “Target pajak di Tabanan meningkat sampai 45 persen. Namun, kita masih berusaha untuk mengejar target,” ucap Dandy. W-011

FB/IST

Lima unit Honda Scoopy-Fi dibagikan kepada pemenang undian program Semeton Honda Bali Card RO Vaganza yang berlangsung di Mal Bali Galeria.

FB/IST

BANTEN – Fajar Bali Backlog atau kekurangan pasokan perumahan saat ini diperkirakan mencapai 15 juta unit. Pada rencana strategis 2010-2014, Kementerian Perumahan Rakyat menargetkan dapat berkontribusi membangun 4,78 juta unit atau 31,8%. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Sosialisasi Kebijakan Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Effendi Manurung di acara Media Gathering dan Diskusi Evaluasi dan Proyeksi Program Kerja Kemenpera, di Anyer, Banten, Jumat (14/12). “Target perumahan formal dalam renstra (rencana strategis) kita 4.785.029 unit, perkiraan 2013 itu sebagian besar MBR,” kata Effendi. Angka tersebut terbagi menjadi penyediaan hunian untuk PNS dan pekerja industri sebanyak 3.629.010 unit. Lalu untuk

TNI dan Polri sebanyak 704.158 unit, kemudian perbatasan dan pulau terluar sebanyak 11.173 unit, terakhir asrama sebanyak 440.688 unit. Meski begitu, pembangunan jumlah rumah susun sederhana milik yang merupakan upaya penanggulangan kekurangan pasokan rumah saat ini masih jauh dari target. Dalam renstra, pembangunan rusunami ditargetkan terbangun 323 tower. “Yang terbangun saat ini berjumlah 102 tower atau 35.700 unit,” tambahnya. Sedangkan untuk rusunawa, hanya bisa berkontribusi 0,8% dari target pembangunan perumahan formal, karena pemerintah baru bisa membantu menyediakan 36.480 unit. Beberapa hal tersebut masih terkendala persoalan seperti lahan yang semakin mahal dan terbatas, dan faktor sosial masyarakat yang enggan tinggal di hunian vertikal. NT


FAJAR BALI

Senin, 16 Desember 2013, Tahun XIV

NASIONAL

Demokrat-Hanura Tetap Tolak Calon KRBB MANGUPURA-Fajar Bali Keputusan Bupati Badung AA Gde Agung yang sudah mengirim dua calon PAW Wakil Bupati (Wabup) Badung ke Ketua DPRD Badung untuk dipilih tak membuat Partai Demokrat patah arang. Demokrat masih berupaya untuk bisa menggolkan kandidatnya. Seperti yang pernah dilakukan kepada Bupati Badung, Demokrat pun melayangkan surat keberatan kepada DPRD Badung. “Apapun yang terjadi kami sudah terus berupaya, tapi kalau memang seperti itu (kandidat Demokrat tidak terpilih, red) kami legowo. Tapi kami tidak akan menyerah sebelum ada keputusan sidang paripurna,” ungkap Ketua

DPC Demokrat Badung Made Sunarta, Minggu (15/12). Sunarta menjelaskan, setelah Bupati melalui Sekda menyerahkan surat rekomendasi kepada ketua DPRD Badung I Nyoman Giri Prasta, Demokrat melayangkan surat keberatan. “Sekarang bolanya sudah di dewan, dimana bolanya disitu kami akan berjuang,” tandasnya. Ditanya jika seandainya dewan tetap tidak mau meloloskan permintaan Demokrat, Sunarta enggan berkomentar. “Kami tidak mau berandai-andai,” jawabnya. Pada bagian lain, Sunarta menyatakan, Demokrat menyesalkan sikap Golkar. Semestinya, lanjut dia, Golkar memperhati-

kan Demokrat daripada anggota partai koalisi yang tidak mempunyai wakil di legislatif. “Yang kami permasalahkan bukan penjaringan oleh Bupati, tapi penjaringan oleh KRBB,” tukas bendesa adat Abianbase ini. Di lain pihak, Partai Hanura masih belum bisa menerima lolosnya I Made Sudiana dan I Nyoman Sukirta menjadi calon Wakil Bupati Badung. Ketua DPC Hanura Badung, I Wayan Laya menilai penjaringan calon yang dimotori Koalisi Rakyat Badung Bersatu (KRBB) cacat hukum. Lantaran, Hanura dan Demokrat belum membubuhkan tanda tangan persetujuan rekomendasi cawabup. Laya mengaku berencana mengambil langkah hukum.

“Waktu penjaringan di KRBB ada cacat hukum, karena ternyata ada dua parpol yang menyetujui dua nama sudah pindah partai,” ujar Laya melalui ponselnya kemarin. Selain itu, lanjut dia, segala keputusan ada di tangan Bupati bukan pada KRBB. Menurutnya kewenangan KRBB adalah mengakomodir calon yang diajukan anggota koalisi. Karena itu semestinya Made Sudarta sebagai kandidat Hanura dan Ketut Subagia dari Demokrat tidak dicoret. Selanjutnya, ia berharap Bupati bersedia memanggil 16 parpol anggota KRBB. Dengan pertemuan itu bisa dibahas sehingga menghasilkan jalan keluar. W-006

DARI HALAMAN 1

anggaran HAM. Sebab, yang paling berhak atas perlindungan HAM adalah masyarakat Tanjung Benoa, bukan hanya seorang Gendo yang mengaku diintimidasi. Jangan sampai ada penghadangan terhadap rencana reklamasi yang mengarah pada pelanggaran HAM. Reklamasi itu juga termasuk perlindungan HAM terhadap warga Tanjung Benoa dan Bali,” tegas Mudita. Deadline yang diberikan oleh Elemen Semeton Bali selama tujuh hari kepada DPRD Bali juga menjadi sorotan. Lantaran hingga lewat tujuh hari, DPRD Bali jugu belum menindaklanjuti aspirasi masyarakat Bali. Melihat hal tersebut, Mudita menyatakan akan segera melakukan koor-

dinasi dengan DPRD Bali. Rencananya, Senin (16/12) hari ini, pihaknya akan mendatangi Kantor DPRD. Sementara, Ketua LSM Gerakan Solidaritas Sosial Bali, I Wayan Sudira memberi tanggapan berbeda. Menurut pria yang akrab disapa Lanang Sudira ini, seharusnya DPRD Bali mengambil langkah cepat. Yakni dengan mengeluarkan rekomendasi reklamasi. Demikian juga dengan eksekutif yang diharap bisa cepat mengeluarkan izin. Sehingga investor langsung dapat merevitalisasi Pulau Pudut. “Agar revitalisasi Pulau Pudut segera dapat dilakukan, sehingga kelihatan cantik dan dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke Bali,” harap

Sudira. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Gendo selama ini juga dianggap hanya menghambat pembangunan di Bali. Demikian juga dengan kedatangan Komnas HAM ke Bali untuk menindaklanjuti laporan Forbali. Sudira merasa tindakan itu hanya memperburuk cintra Bali di mata wisatawan. “Kedatangan Komnas HAM ke Bali itu hanya memperburuk citra pariwisata saja. Kesannya seolah-olah terjadi pembantaian atau pembunuhan di Bali. Kalau sampai kedatangan Komnas HAM terkait pro dan kontra reklamasi diliput media asing, ini akan berdampak buruk terhadap citra pariwisata. Jika hal itu terjadi Gendo harus bertanggung jawab,” jelas Lanang Sudira. W-019

baik yang telah berlangsung lama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara pimpinan program bantuan Australia untuk Indonesia James Gilling menyampaikan, Australia telah membantu sekitar A$10 Juta untuk membangun pusat kesehatan mata, penyediaan peralatan, pelatihan staf, beasiswa kepada staf kesehatan dan pengoperasian mobil klinik. ABMEC telah menjadi bagian dari RS Indera sejak Tahun 2007. Lebih dari 41.000 pasien telah mendapatkan pelayanan melalui ABMEC, baik pelayanan di rumah sakit maupun melalui

mobil klinik dan 66 puskesmas di Bali. “Serah terima bantuan hari ini merupakan wujud kemitraan penting untuk kedua negara “, ujarnya. Menteri Kesehatan RI yang diwakili Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Chairul Radjab Nasution menyampaikan, bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan RS Indera dalam memberikan layanan kesehatan mata yang berkualitas dan terjangkau kepada masyarakat Bali, khususnya m a sya ra ka t m i s k i n s e r t a menjadi penyangga rujukan pelayanan kesehatan mata di

Indonesia khususnya Indonesia timur. Kementerian Kesehatan sangat berharap dan mendukung Pemprov Bali dalam pengembangan RS Indera kedepan. Di samping itu perlu juga dipersiapkan RS ini menjadi Rumah Sakit Khusus yang mempunyai ekselensi kesehatan mata yang menjadi rujukan regional maupun nasional. Dengan akan diimplementasikan JKN per 1 Januari 2014, maka RS Indera harus siap melaksanakan program tersebut dan siap menghadapi akreditasi JCI dan akreditasi sebagai RS Pendidikan. W-019

Reklamasi Hak Warga Tanjung Benoa

Sebab, menurut Mudita, wacana reklamasi juga bertujuan untuk menyelamatkan Tanjung Benoa. “Rencana itu juga demi kepentingan masyarakat di Tanjung Benoa dan sekitarnya,” ujarnya. Mudita menilai, masyarakat di Tanjung Benoa adalah yang paling berhak mendapat perlindungan HAM. Apalagi selama ini, masyarakat yang mendukung dan mengharapkan reklamasi jumlahnya sangat banyak. Justru jika reklamasi tidak diwujudkan, maka akan menimbulkan pelanggaran HAM. “Karena bila reklamasi tidak dilaksanakan dan diwujudkan justru akan menimbulkan pel-

RS Indera Dikembangkan Jadi Pusat Rujukan Kesehatan Mata DARI HALAMAN 1

2002. “Bantuan phase II ini, baik berupa peralatan kedokteran maupun biaya bantuan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, telah membantu Provinsi Bali dalam penanganan kelainan mata dan pencegahan kebutaan terutama yang disebabkan oleh katarak di seluruh Bali”, urainya. Cok pemayun melanjutkan, Pemerintah Provinsi Bali atas nama masyarakat Bali menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah beserta masyarakat Australia, semoga kerjasama

Derita dan Hidup DARI HALAMAN 1

kemudian menyatakan manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Sebagai mahluk individu manusia hanya menjadi bagian dari kehidupannya, ia lahir, hidup dan berkembang sebagai sebuah personal yang mungkin tanpa memerlukan campur tangan orang lain. Disisi lain manusia dikatakan mahluk sosial karena manusia memiliki berbagai keperluan yang menyatakan bahwa sesungguhnya mereka tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Baik itu kebutuhan biologis dan kebutuhan psikis. Pada tahap inilah manusia disebut dengan makhluk yang monopluralisme. Mahluk yang sendiri dan juga sebagai bagian dari lingkungannya. Dalam perspektif ini marilah kita mencoba untuk memahami nasehat dari Rsi Patanjali yang menyatakan bahwa kelima penyebab penderitaan manusia ada dan lahir dari keberadaan personal manusia itu sendiri. Pada bagian yang pertama adalah Avidya, yang memiliki pengertian sebagai bentuk kebodohan pada diri manusia, hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk tidak adanya pengetahuan pada diri atau memiliki pengetahuan yang keliru. Pengetahuan yang keliru ini adalah pengetahuan yang menganggap kebenaran adalah kesalahan, menganggap kebenaran baginya adalah kebenaran dirinya. Jika kita ada dalam keadaan seperti itu berarti kita sedang terjangkit buta aksara, buta sastra maka berpolah laku bak Kala Sungsang. Sayang sekali fenomena sekarang adalah banyaknya masyarakat yang menganggap kebodohannya

sebagai kemampuan yang bisa menjatuhkan orang lain. Atau bahkan mereka memiliki ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membunuh karakter orang, menyempitkan kreativitas seseorang yang pada hakikatnya menjatuhkan. Pada kondisi ini mereka sesungguhnya masih terliputi oleh kebodohan karena ilmu yang mereka miliki tidak mampu mencerahkan dirinya sehingga masih memiliki keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Inilah salah satu kesalahan kita, ilmu yang sesungguhnya mampu untuk memberikan kita pemahaman dan pencerahan justru ilmu itu digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka ini sama halnya dengan membuat lubang yang besar bagi diri kita sendiri. Pada bagian sumber penderitaan yang kedua adalah Asmita, yakni keakuan atau egois. Salah satu contoh dari penyebab penderitaan ini adalah tiada keramahan kepada orang lain, lobha (selalu ingin pemenuhan hasrat akan benda secara berlebihan), tamak (malas, dan selalu menunda waktu). Mau menang sendiri, nyapa kadi aku menyombongkan diri, sok tahu dan sebagainya. Jika kita bersifat seperti itu berarti kita sedang terjangkit penyakit rasa, maka bertingkah polah bak Kala Ngadang, Kala Jengking, atau Kala Caplokan. Terkait dengan keramahan, kita mesti selalu menyapa kehidupan ini dengan penuh keramahan, ada masyarakat di lingkungan kita, ada berbagai karakter mereka yang sesungguhnya akan mampu kita taklukan dengan keramahan. Pada bagian yang ketiga dari penyebab kedukaan kita adalah Raga, yakni suka atau berkeinginan yang berlebihan kepada harta dan kenikmatan duni-

Rachmawati Minta Perlindungan Hukum Mabes Polri JAKARTA-Fajar Bali Rachmawati Soekarnoputri, meminta perlindungan hukum kepada Mabes Polri terkait gugatan pelanggaran hak cipta yang dilakukan produser Ram Jethmal Punjabi dan Hanung Bramantyo dalam pembuatan film Soekarno. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno itu telah mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Sutarman, Sabtu siang (14/12). Di dalam surat itu, Rachma menjelaskan kronologi kasus pencurian karya cipta yang sedang ditangani Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, dan Polda Metro Jaya. Juru bicara Rachmawati, Teguh Santosa, dalam keterangan yang disampaikan hari Minggu

(15/12) menyatakan, ide pembuatan film mengenai Bung Karno ini berasal dari Rachmawati. Namun, dalam perjalanannya ia diabaikan. Awalnya, Rachmawati menyutradarai opera Dharma Githa Maha Guru mengenai Bung Karno pada tahun 2011 dan 2012 di Taman Ismail Marzuki. Selain opera, Rachma punya obsesi lain mengangkat kisah kehidupan Bung Karno dan perjuangan bangsa Indonesia ke layar lebar. “Mbak Rachma dipertemukan dengan Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo. Tapi dalam perjalanannya Mbak Rachma ditinggalkan,” ujar Teguh. Dalam perjalanannya, setelah membedah dua naskah skenario, pihak Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo

meninggalkan Rachmawati dan memulai produksi. Kasus pelanggaran hak cipta ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya yang telah memeriksa tiga saksi ahli yang membenarkan unsur pelanggaran karya cipta. Selain itu, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam surat bernomor 93/Pdt. Sus-Hak Cipta/2013/PN. Niaga Jkt.Pst telah memerintahkan penyitaan master film serta melarang melanjutkan pemutaran film itu di bioskop. “Mbak Rachma juga bertanya kepada Kapolri apakah Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo kebal hukum karena faktanya hingga hari ini film itu masih ditayangkan di bioskop,” demikian Teguh. KP

JAKARTA-Fajar Bali Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi membantah keterlibatan Ibu Negara, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono, dalam kabinet pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan Sudi ini membantah pemberitaan media Australia, The Australians, yang membeberkan alasan intelijen Australia menyadap Ani lantaran keberadaan Ibu Negara bisa menggeserkan semua posisi penasihat Presiden dalam mengatur kabinet. “Itu tidak benar, Bu Ani tak pernah mencampuri urusan kabinet,” ujar Sudi saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (15/12). Sudi menuturkan, setiap kali Presiden berbicara tentang kabinet, Ani Yudhoyono tak pernah ikut serta. Dia pun membantah pemberitaan media itu yang menuturkan Ani Yudhoyono tengah mempersiapkan dinasti keluarganya, dengan mempersiapkan anak sulung

SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai calon presiden. “Tak benar, sama sekali tak benar. Itu Agus dipersiapkan untuk long time oleh dirinya sendiri. Orangtuanya hanya mendidik,” imbuhnya. Alasan Australia Menyadap Media Australia, The Australian, membeberkan alasan intelijen di Negeri Kangguru itu menyadap telepon Ani Yudhoyono pada 2009 silam, ketika SBY hendak memasuki periode kedua masa kepresidenannya. Rencana penyadapan terhadap Ani Yudhoyono itu sudah disiapkan dua tahun sebelumnya, yakni pada 2007. The Australian mendapat bocoran dari Wikileaks bahwa pada 17 Oktober 2007, sebuah kawat diplomatik dikirim dari Kedutaan Australia di Jakarta kepada diplomat Amerika Serikat di Canberra dan CIA. Dalam pemberitaan itu, disebutkan pula bahwa penyadapan yang dilakukan Defence Signal

Directorate (DSD) terhadap Ani Yudhoyono karena Ibu Negara dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh kepada SBY dan dianggap tengah menyiapkan kursi kekuasaan untuk putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono. Ani Yudhoyono juga disebut sebagai broker kekuasaan yang baru di Indonesia. Posisi Bu Ani sebagai istri SBY membuatnya memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan Indonesia. Kawat diplomatik yang dikirimkan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta menuturkan bahwa Ani berhasil menjadi penasihat Presiden yang tak terbantahkan. Posisi Ani bahkan telah membuat penasihat penting lainnya tergusur. “Ibu Negara diduga telah memanfaatkan aksesnya ke Presiden untuk membantu teman-temannya dan menyingkirkan musuhnya, termasuk Wapres Kalla,” tulis media itu. KP

DARI HALAMAN 1

Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Undang-undang KUHP. “Mereka ditahan di rutan KPK karena ada pihak lain yang belum ditangkap,” kata Bambang. Subri dan Lar ditangkap berdua di kamar hotel di kawasan wisata Senggigi, Lombok, Nusat Tenggara Barat, Sabtu (14/12). Saat itu, Lar diduga hendak menyerahkan uang suap kepada Lar terkait perkara pengurusan pemalsuan dokumen di Lombok.

Dalam perkara ini, penyidik KPK juga menyita uang dollar AS terdiri dari pecahan 100 dollar AS sebanyak 164 lembar. Jika dikonversikan ke rupiah, maka nilai uang itu mencapai Rp 190 juta. Selain lembar dollar AS, penyidik KPK juga menyita berlembar-lembar mata uang rupiah dengan total Rp 23 juta. Jumlah keseluruhan sekitar Rp 213 juta. “Lar ini swasta. Hubungan oknum kejaksaan dengan Lar ini masih didalami,” kata Bambang. KP

membutuhkan untuk berobat. Selama ini tidak pernah ada sosialisasi terkait program ini,” papar Wanita kelahiran 1959. Ibu Agung Oka melanjutkan, padahal kartu JKBM sangat dibutuhkan untuk berobat. Karena selama ini biaya pengobatan di rumah sakit dirasakannya masih mahal. Untuk itu dirinya sangat berharap mendapatkan kartu JKBM secepatnya. “Dengan situasi ekonomi seperti sekarang, kesehatan adalah hal yang sangat mahal.

Dengan keberadaan program JKBM ini mestinya bisa meringankan beban warga. Tapi sayangnya program ini tak tersosialisasi dengan baik, sehingga tak bisa menyentuh masyarakat seperti saya ini”, desahnya. Dirinya sangat berharap, Pemerintah Provinsi Bali gencar berupaya untuk menyosialisasikan program JKBM ini sampai ke masyarakat bawah. Jika itu tak dilakukan, maka program ini tak bisa dirasakan manfaatnya. “Semoga aspirasi saya ditindaklanjuti” pungkasnya. M-004

Mensesneg: Bu Ani Tak Pernah Campuri Kabinet

KPK Tetapkan Kajari Praya Sebagai Tersangka ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantor KPK, Minggu (15/12). Lar sebagai pemberi suap ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat 1 Undang-Undang KUHP. Adapun Subri selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 11 Undang-Undang Tindak

Tak Pernah Tersentuh JKBM DARI HALAMAN 1

awi, cinta buta, trsna (terikat pada yang dipandangnya menyenangkan). Suka memanjakan diri dengan bersenang-senang secara berlebihan, berpestapora, mabuk-mabukan menghumbar nafsu. Jika kita berkeadaan seperti itu berarti kita sedang terjangkit penyakit asmara, maka perilaku kita bak Kala Kuwuk atau Kala Klingkung. Jika kita tenggelam pada kondisi Raga di atas maka kita akan selalu merasakan kekurangan dalam kehidupan walau sesungguhnya kita hidup dalam kehidupan yang berkelimpahan. Kita tidak pernah bersyukur dalam memaknai kehidupan yang berkelimpahan ini, kapan kita pernah memaknai bahwa berapa udara bebas yang kita gunakan setiap hari. Berapa sinar matahari yang dengan setia selalu membuat kita aktif dalam melakukan aktivitas, dan air kehidupan yang dengan sunguh-sungguh memberikan keutamaan serta kemuliaan hidup kita. Terkait dengan itu kita sesungguhnya diajak hidup sederhana, dengan alasan kita tidak akan hidup berlebihan dan berfoya-foya. Mabuk dengan segala kondisi serta makanan yang disenangi, yang pada ujungnya akan membuat duka pada diri kita sendiri. Bagian selanjutnya adalah Dvesa, yakni terikat pada yang tidak menyenangkan, benci kepada yang tidak disenangi, marah berlebihan kepada yang dibenci. Jika kita berkeadaan seperti itu berarti sedang menderita sakit hati, maka berpolah bak Kala Geger. Ketika kita membenci orang lain, sirik, maka dengan otomatis kita akan mengalami gangguan jiwa kecil yang mampu mempengaruhi pikiran kita kearah yang negatif. Berpuluh ribu syaraf kita akan tidak produktif bekerja

positif, namun justru sebaliknya akan mengalami kegagalan kebaikan. Sehingga, penting bagi kita untuk selalu mengendalikan diri kita dari berbagai kebencian serta marah secara berlebihan. Mari belajar untuk menerima kekurangan orang lain serta menghormati kelebihannya. Karena tidak saja kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi juga kelebihan yang patut untuk kita apresiasi. Bagian yang terakhir adalah Abhinivesa, artinya kasih sayang atau cinta berlebihan terhadap hidup, mau hidup terus, akibatnya sangat takut terhadap kematian. Tentu kita sadar bahwa yang hidup pasti akan mati, demikian sebaliknya bagi yang mati pasti akan lahir (Bhagawadgita, II:27). Tetapi anehnya kita justru ingin terus hidup. Maka konsekuensinya kita terjebak oleh rasa kawatir yang berlebihan. Bila keadaan kita seperti itu berarti kita menderita penyakit ketug, berprilaku bak Kala Kingkingan. Cinta itu penting, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan cinta terkadang selalu memberikan kebaikan dalam diri kita, tetapi perlu juga kita ketahui bahwa cinta yang salah atau cinta yang buta akan masa depan akan sangat berdampak negatif dalam kehidupan kita. Kelima hal di atas itulah yang penting untuk kita kelola dalam kehidupan kita agar kehidupan kita selalu mengarah pada kebaikan. Cinta kepada sesama tanpa saling membenci, suka bergaul, tidak mabuk akan jabatan dan kedudukan, selalu menerima kehidupan ini dengan apa adanya. Pada keadaan itulah kita akan mampu menjadi orang yang selalu disegani oleh lingkungan, selalu dihormati dan menjadi tauladan bagi lingkungan kita. Mari bangkit menjadi terhormat.**

11

Seperti pengakuan warga Banjar Selat, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Anak Agung Oka Cantik belum lama ini. Ibu dua anak ini mengaku sampai saat ini belum pernah merasakan sentuhan dari program JKBM untuk berobat. Dirinya juga belum mendapatkan kartu JKBM yang diidam-idamkan. “Sampai detik ini saya belum pernah merasakan sentuhan JKBM. Padahal saya sangat

026/VI/FB/MHM


12

senin, 16 DESEMBER 2013 | TAHUN XIV

Nusa Penida SASARAN UTAMA

Gubernur Pastika menerima Bupati Klungkung terpilih Nyoman Suwirta

TESTIMONI

UKM Teh Beras Merah Dambakan Kredit Lunak TABANAN-Fajar Bali Warisan budaya dunia (WBD) Jatiluwih selain terkenal dengan sistem pertanian subak dengan pemandangan luar biasa. Jatiluwih juga dikenal sebagai produsen beras merah. Beras merah organik hasil petani Jatiluwih, kini banyak diolah menjadi teh beras merah. Peluang ini ditangkap oleh petani setempat sebagai salah satu matapencaharian dalam bentuk usaha kecil. Seperti yang dilakoni petani Jatiluwih, I Wayan Semara Jaya. Produksi teh beras merah organik Jatiluwih-nya selain dipasarkan FB/DONY di Tabanan juga merambah I Wayan Semara Jaya luar Tabanan seperti Badung dan Denpasar. Memang diakuinya, masalah klasik yakni modal usaha yang kerap menjadi kendala. “Terus terang kami terkendala modal dalam menjalankan usaha ini,” jelasnya. Meski dengan modal kecil, namun usahanya tetap berjalan. Untuk lebih mengembangkan usaha kecilnya, Semara Jaya berharap kucuran dana dari pemerintah berupa kredit lunak. Ia pernah mendengar adanya pemberian kredit lunak dari pemerintah provinsi Bali yang disebut Jamkrida. Namun dirinya belum mengetahui kemana jalur permohonan kredit tersebut. “Selaku petani kami berharap kredit tersebut bisa memecahkan pesoalan modal yang tengah kami hadapi,” jelasnya. Ia juga berharap jaminan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kredit tidaklan besar dan ribet dalam realisasi. “Kalau bisa usaha kami yang kecil ini bisa dipakai jaminan. Karena kalau syaratnya besar seperti jaminan modal terus terang kami tidak mampu,” tandas pemilik UKM teh beras merah yang dinamainya krishna organik ini. Dijelaskanya, menyediakan produk teh beras merah organik jatiluwih, ia juga melayani permintaan beras merah untuk dikonsumsi sebagai makanan pokok. W-004

DENPASAR-Fajar Bali Meningkatkan pendapatan Bali tidak saja melalui sektor pariwisata, namun juga dengan tidak mengabaikan sektor pertanian.Sektor pertanian merupakan sebuah pekerjaan yang sangat membutuhkan sinergi antara pemerintah dengan kalangan pertanian. Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta menekankan hal itu saat menerima audiensi dari KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Provinsi Bali di Ruang Kerjanya, beberapa waktu lalu. Ketua KTNA Provinsi Bali Ir. I Made Suparsa menyatakan bantuan-bantuan yang diberikan kepada petani sudah sangat banyak namun disisi lain belum memperoleh hasil yang maksimal. Ia mencontohkan ketika ada pembatasan buah impor, namun petani kita tidak siap untuk menyediakan buah lokal tersebut. Suparsa memberi masukan agar

DENPASAR-Fajar Bali Pergantian Bupati di Kabupaten Klungkung yang diresmikan pada Senin (16/12), tak akan mempengaruhi aliran program Bali Mandara Jilid II. Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika memastikan Klungkung tetap menjadi target prioritas program Bali Mandara. Di samping, tiga kabupaten lainnya, yakni Buleleng, Bangli, serta Karangasem. Hal itu disampaikan ketika Gubernur menerima audiensi Bupati Klungkung

terpilih, I Nyoman Suwirta di ruang kerja Gubernur. Saat audiensi, Gubernur Pastika menyampaikan sejak dulu target utama program Bali Mandara adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan data, sampai saat ini di Kabupaten Klungkung masih terdapat sejumlah kantong kemiskinan yang cukup tinggi. Utamanya di Kecamatan Nusa Penida. Untuk menanggulangi hal tersebut, Gubernur berharap Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat mensinergikan

program dan terus berkoordinasi dengan Pemprov Bali. Gubernur Pastika juga mengingatkan bahwa dalam pergantian kepemimpinan hendaknya pemimpin baru tetap menghargai pemimpin sebelumnya. Hal ini bisa dipakai sebagai budaya, agar setiap terjadi pergantian pemimpin, tidak ada rasa permusuhan dan dendam satu sama lain, meskipun dalam proses demokrasi selalu ada persaingan yang sangat ketat. “Kita harus meniru budaya Jawa yaitu

Sapi Bali Raih AdiKarya Pangan Nusantara

SEMARAPURA-Fajar Bali Sapi Bali yang sampai saat ini sebagai flasma nuftahnya Bali, akhirnya memperoleh penghargaan Adi Karya Panga n N u sa n t a ra . Pen gh a r gaan ini diberikan langsung Presiden dan salah satunya kelompok ternak yang memperoleh predikat ini adalah Kelompok Satwa Winangun, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung. Peternakan yang dibangun sejak 21 Juli 2005 sukses meraih penghargaan nasional “Adhikarya Pangan Nasional” oleh Presiden Republik Indonesia. “Peternakan kami dinilai nasional beberapa kali, hingga mendapatkan penghargaan ini,” ungkap pendiri peternakan, Ketut Darmawan, Minggu (15/12) kemarin. Menurutnya, penghargaan ini diraih bersama 90 peraih lainnya, mulai dari petani teladan hingga peternakan yang masuk kategori mampu membantu ketahanan pangan nasional. Penghargaan ini diperoleh setelah bersaing dengan 220 yang masuk nominasi. Alasan peternakan sapi Bali ini mendapatkan penghargaan ini, adalah apa yang dilakukan oleh peternakan untuk terus mengembangkan dan sukses beternak sejak tahun 2005.

FB/SARJANA

Kandang koloni kelompok Satwa Winangun yang meraih Adi Karya Pangan Nusantara Jumlah sapi saat ini mencapai 222 sapi induk, dan 26 orang peternak, yang merupakan petani dari Desa Tangkas. “Selain itu, peternakan ini juga membuat pupuk kandang dan bio urine, yang sudah dimanfaatkan oleh petani di Bali,” teranagnya. Dalam sebulannya mampu memproduksi pupuk sebanyak 6 ton, dan 600 liter bio urine. Hasil dari pupuk dan bio urine ini dipergunakan untuk petani di Desa Tangkas sebanyak 20 persen dan sisasnya sebanyak 80 persen dibagikan kepada petani lainnya di Bali. “Peternak memiliki simpanan pokok

sebesar Rp 10 ribu per orang dan iuran wajib Rp 5 ribu tiap bulannya, keuntungan akan dibagikan setiap hari raya Galungan,” tambahnya. Sementara, ketua kelompok Satwa Winangun, Nengah Sudarma mengatakan dengan diraihnya penghargaan ini kedepan pihak pemerintah diharapkan lebih memperhatikan peternak. “Dengan diperhatikannya peternak, pasti kedepan Indonesia tidak akan kekurangan daging lagi, dan tidak perlu lagi sampai mengimpor dari Australia, daging sapi Bali terjamin kualitasnya,” kata Sudarma. W-010

FB/IST

mikul duur mendem jero yaitu yang muda selalu menghormati yang lebih tua,” tandas Gubernur Pastika. Mendapat saran demikian, I Nyoman Suwirta yang didampingi Sekretaris DPRD Klungkung, A.A Kirana menyampaikan kesanggupannya. Ia berjanji, selalu akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali. Program-program di kabupaten akan disinergikan dengan program Pemprov, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Klungkung. W-019

Jamkrida Sasar Pedagang Pasar

DENPASAR-Fajar Bali Sejak diluncurkannya pertama kali oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) mendapat sambutan yang antusias bagi para pengusaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Selama 2,5 tahun beroperasi sampai dengan bulan Oktober 2013, Jamkrida bentukan Pemprov Bali ini telah menjamin kurang lebih 8.000 debitur dengan total plafon sebesar Rp 826 Miliar. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali, I Ketut Teneng, dalam siaran persnya, beberapa waktu lalu, menyebut terobosan baru juga dilakukan PT JBM dengan meluncurkan program penjaminan modal kepada para pedagang pasar. Sebanyak lebih dari 900 pedagang telah merasakan kucuran kredit sebesar 55 juta rupiah untuk setiap pedagang, dengan total dana yang disalurkan Rp. 49.386.400.000. “Kita harapkan dengan diluncurkan program ini akan semakain menggerakan ekonomi kerakyatan masyarakat kita,” ujar Teneng. Lebih jauh disampaikan Teneng, program yang menargetkan sekitar 25% pedagang di setiap pasar tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Bank BPD Bali dengan menyasar seluruh pasar yang ada di provinsi Bali, baik pasar dibawah pengelolaan PD Pasar, Pasar Desa Adat maupun Pasar milik Banjar Adat dengan realisasi yang telah berjalan seperti di Pasar Baturiti, Pasar Bajra, Pasar Ubud, Pasar Danu Beratan, Pasar Kuta II dan lain-lain. Sementara itu Direktur Utama Jamkrida, I Ketut Widiana Karya mengatakan bahwa menurut hasil survey Bank Indonesia dari total jumlah UMKM di Bali sebanyak 240.000 atau 99% dari total usaha yang ada di Bali, 75% masih mengalami kendala untuk mengakses pembiayaan ke perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Kendala utamanya adalah keterbatasan jaminan yang dimiliki UMKM tersebut. “Maka dengan kehadiran program unggulan ini, diharapkan para pengusaha kecil khususnyapara pedagang pasar bisa mengembangkan usahanya tanpa harus pusing dengan jaminan, tentunya selama pembayarannya kreditnya lancar,” tambahnya. Dengan diluncurkannya program penjaminan bagi para pedagang pasar Teneng berharap akan memberikan multiplyer efeck bagi pertumbuhan pereknomian dalam mewujdkan masyarakat Bali Mandara (Maju, aman, damai, dan sejahtera). W-019

Dongkrak Pendapatan Bali Melalui Sektor Pertanian desa-desa yang memiliki potensi buah lokal dikembangkan secara khusus dengan tidak hanya mengembangkan satu jenis buah saja, namun menjadi lebih bervariasi guna mencukupi kebutuhan buah khususnya di Provinsi Bali. Suparsa juga sangat mendukung program SIMANTRI yang dibentuk oleh Pemprov Bali.”Saat ini sudah sangat luar biasa walaupun awalnya masyarakat merasa apriori namun diharapkan kedepannya bisa lebih dimaksimalkan kembali, “ ujarnya. Senada dengan Suparsa, Wagub setuju pengembangan potensi buah lokal di masing – masing daerah sehingga seluruh daerah tidak hanya mengembangkan satu jenis buah lokal dengan demikian ketersediaan buah lokal dapat terpenuhi. Namun menurut Sudikerta ini tidak akan pernah tercapai jika kesadaran akan mengembangkan buah lokal di masyarakat masih kurang. R-004

FB/IST

Bale Parum

Bali Mandara

Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta saat menerima audiensi dari KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Provinsi Bali di Ruang Kerjanya, beberapa waktu lalu.

FAJAR BALI EDISI 16 DESEMBER 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you