Page 1

6

SELASA

Pendaftaran bermukim di daerah Simpang Tiga Pekanbaru. Beberapa menit saja, gedung Puskom UR sudah penuh didatangi orangtua dan peserta SBMPTN dari berbagai daerah. Semuanya mengeluhkan kekeliruan data ini. Dimana, jurusan yang dipilih peserta SBMPTN tidak sama dengan data yang ada di Puskom. "Hampir saja tadi saya bayar, tapi saya bingung, awalnya dulu dalam SBMPTN katanya harus bayar 3 juta, tadi cuma 2 juta 4 ratus. Pas dikroscek lagi, ternyata jurusan yang dipilih anak saya, harusnya Bahasa Inggris rupanya di BTN terlampir jurusan Administrasi Negara," jelas Wawan (50) bapak dari peserta SBMPTN atas nama Lidya yang kebingungan mendatangi gedung Puskom UR. Berbeda lagi Deli (30), jauh-jauh dari Kota Padang Sumatera Barat, ingin melunasi uang kuliah adiknya, Adip, yang menjadi peserta SBMPTN UR 2013, harus kecewa karena harus bolak balik dari BTN di Jalan Jendral Sudirman kembali ke kampus UR di Jalan HR Soebrantas. "Kita tinggal di Padang, rencana mau cari kos kalau nanti si Adip udah mulai kuliah. Ingin bayar uang kuliah rupanya beda data yang

SAMBUNGAN

16 JULI 2013 7 Ramadhan 1434 H ď Ź NO. 482 TAHUN III

Meski Ada Surat Presiden

ada di BTN. Ini sangat menyulitkan kita harus bolak balik. Adik saya jurusan Manajemen, tapi yang keluar di BTN jurusan Teknik Sipil," keluhnya. Salah seorang staf di gedung Puskom UR, Derwana Sari, menjelaskan, perbedaan data di BTN dengan Puskom UR merupakan kali pertamanya terjadi. "Kami juga baru tahunya tadi pagi. Ini kesalahan sistem, kita lagi perbaiki, sejam lagi selesai," kata Derwana Sari. Mengenai adanya beberapa Fakultas yang sudah mendekati batas waktu pendaftaran ulang, ternyata masih panjang waktunya sebelum tanggal 20 Juli 2013 ini. "Fisipol masih bisa kok, bukan hari ini terakhir. Itu biar meratakan saja, sampai Sabtu masih bisa, pokoknya sebelum tanggal 20 masih bisa," pungkasnya. Pembantu Rektor II Universitas Riau Aras Mulyadi saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan bahwa dia juga belum mengetahui ada kesalahan tersebut. "Saya belum tahu. Soal batas akhir pendaftaran masih bisa hari selanjutnya jika memang ada kesalahan tersebut," ujar Aras. Anggota DPRD Kota

Pekanbaru dari Komisi III Darnil, yang membidangi pendidikan, mangatakan, instansi terkait diminta melakukan pemantauan di Universitar Riau (UR) guna mencari tahu penyebab amburadulnya data SBMPTN di UR tahun 2013. "Kita pertanyakan, ada apa ini. Mungkin ada kong kalingkong atau permainan di dalam SBMPTN ini. Tentu pihak terkait harus segera menelusuri, kenapa data SBMPTN bisa kacau," kata Darnil saat ditemui di DPRD Kota Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman. Disebutkan Darnil lagi, adanya alasan pihak Pusat Komputer UR, yang menyebutkan, amburadulnya data SBMPTN tahun ini karena sistem dan virus, merupakan alasan yang tidak bisa diterima logika. "Masa iya virus bisa memindahkan data, biasanya kalau virus itu menghapus data, bukan memindahkan data. Ini aneh, kita minta segera ditelusuri," pungkasnya. Menurut salah seorang peserta SBMPTN Universitas Riau tahun 2013, Dela, pembayaran baru bisa dilakukan pada pukul 10.00 WIB. "Alhamdulillah sudah bisa dibayar di Bank BTN," terangnya. better-riki

wilayah yang sama dari konsesi perusahaan itu. Untuk itu, kita tidak tertutup memberikan rekomendasi pencabutan izin, kalau memang ada keterlibatan perusahaan tersebut dalam pembakaran lahan ini," papar Roma. Roma mengaku pihanya mengantongi 16 Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDM) dan 14 Perusahaan Modal Asing (PMA) yang terindikasi terlibat Karhutla. Dari jumlah itu, 8 perusahaan yang baru diperiksa pihak kepolisian dan satu ditetapkan menjadi tersangka yakni PT Adei Plantation. "Kami dari Komisi IV tidak membedakan apakah perusahaan itu dari Singapura, Malaysia atau negara lainnya, karena yang prinsip adalah, harus ada sanksi apabila perusahaan-perusahaan tersebut betul-betul terbukti

terlibat," tegas Roma. Apalagi, sebut Roma, aturan sanksi hukum tentang perusahaan pembakar hutan dan lahan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. "Kita tidak memandang bahwa dia perusahaan asing atau bukan, yang jelas hukum perlu ditegakan jika mereka terbukti bersalah agar menimbulkan efek jera kepada pelakunya," ujar Roma. Sementara itu, Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit, juga menegaskan pentingnya penegakan hukum. Menurut Mambang, sejauh pengamatannya, penegakan hukum sedang berjalan dengan ditetapkannya pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagai tersangka. "Saya kira proses hukum sedang berjalan," ujar Mambang. better-anr

akan dikembalikan lagi," jelas Hermansyah. Di samping itu, sebagai langkah antisipasi masuknya buronan LP Tanjung Gusta, Kepolisian Daerah (Polda) Riau memerintahkan jajarannya di daerah perbatasan Riau dengan Sumatera Utara melakukan razia rutin. "Titik-titik yang dijaga adalah Rokan Hilir, Rokan Hulu dan wilayah yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara," jelas Hermansyah. Razia ini merupakan antisipasi untuk mengurangi gerak tahanan LP tersebut. Supaya mereka bisa ditangkap dan dikembalikan lagi menjalani masa tahanan. Selain razia, Polda Riau juga menghimbau peran aktif masyarakat dalam menangkap ratusan narapidana yang kabur. "Kalau ada orang baru

yang masuk ke daerah, segera laporkan ke polisi setempat. Bisa jadi, orang baru itu merupakan tahanan yang kabur dari Medan," papar Hermansyah. Sebelumnya, Polsek Rumbai, sudah mengamankan 3 pria asal Medan, karena tidak dapat menunjukkan kartu identitas. "Yang di Bengkalis, sudah positif merupakan tanahan kabur. Yang di Rumbai, belum bisa dipastikan. Masih diidentifikasi," papar Hermansyah. Seperti diberitakan, ratusan tahanan LP Tanjung Gusta melarikan diri. Peristiwa ini dipicu padamnya listrik dan air PDAM. Akibatnya, tahanan mengamuk dan membakar LP. Ratusan tahanan yang sebagiannya teroris melarikan diri. Sekarang masih ada 119 tahanan yang masih buron. better-syu

ditemukan berbagai kekurangan dalam safety baik safety pekerja maupun safety terhadap lingkungan sekitarnya yang berada di sekitar pembangunan The Peak ini. "Kita melihat safety para pekerja minim, begitu juga dengan safety keamanan dan kenyaman lingkungan, meski ada jaring di beberapa titik, namun itu belum mencukupi dan perlu dilakukan penambahan sesuai aturan yang berlaku," kata Budi. "Kita telah memberikan toleransi kepada menagement The Peak untuk melengkapi seluruh safety, jika sampai hari ini mereka tidak melengkapi safety maka kita akan bertindak tegas akan segera menutup serta menyegel seluruh daerah operasional The Peak sampai mereka melengkapi safety sesuai dengan UndangUndang yang berlaku," sambungnya lagi. Menurut Pria Budi, di lokasi juga banyak kekurangan yang harus dilengkapi The Peak, teruta-

ma masalah kelayakan alatalat berat yang digunakan. Kren, misalnya, ternyata uji kelayakan operasinya sudah kaduluarsa dan alat berat itu sudah tidak layak lagi digunakan. Begitu pula dengan genset yang izin uji kelayakan operasinya sudah habis. "Untuk itu, kemarin kita sudah ambil keputusan untuk menyegel kren dan genset mereka sampai uji kelayakan yang baru mereka urus kembali," ungkap Pria budi. Ditambahkan Pria Budi, dari apa yang dilakukan nanti, Disnaker menyatakan kesiapannya saat dipanggil hearing oleh Komisi IV hari ini. "Saya akan sampaikan seluruh hasil audit yang dilakukan terhadap pembanguan The Peak di hadapan seluruh Komisi IV DPRD Pekanbaru, hal ini agar seluruhnya tahu apa yang terjadi selama ini dan dapat didengar langsung oleh menagement The Peak yang juga hadir dalam hearing, sehingga duduk persoalannya semakin jelas," pungkasnya. better-riki

Kuota Haji Indonesia Tetap Dikurangi

Cabut perusahaan asing maupun dalam negeri. "Jika ada perusahaan yang benar-benar terbukti melakukan kebakaran lahan dengan sengaja, kita bisa merekomendasikan untuk pencabutan izin," tegas Ketua Komisi IV DPR RI Mochammad Romahurmuziy, usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (15/7/ 13). Roma mengatakan, tindakan untuk mencabut izin bagi perusahaan pembakar lahan ini, sebagai upaya aspek pembelajaran maupun sanksi tegas yang diberikan pemerintah. Terlebih lagi, ada indikasi perusahaan itu berulang kali melakukan pembakaran lahan di wilayah konsesinya. "Karena ada perusahaan yang tahun 2003 lalu terbukti melakukan pembakaran dan sekarang kembali terjadi di

Satu Medan. Guna meyakinkan petugas, J meminta warga dan polisi menghubungi nomor keluarganya di Medan. "Ada nomor telepon yang diberikan. J meminta petugas menghubunginya, tapi nomor itu tidak bisa dihubungi. Selanjutnya, Polres Bengkalis dihubungi anggota di pos polisi," papar Hermansyah. Anggota Polres Bengkalis yang menjemputnya langsung memfoto J. Setelah itu, gambar J dikirimkan ke LP Tanjung Gusta untuk konfirmasi. "Pihak LP membenarkan bahwa J merupakan tahanan yang kabur sewaktu terjadi kerusuhan. J merupakan narapidana kasus narkotika," sebut Hermansyah. Untuk sekarang, J masih diamankan di Bengkalis. "Pihak Polres di sana sudah berkoordinasi dengan Lapas Tanjung Gusta. Nantinya

Hari pembangunan The Peak mulai dari pemakaian safety, kelengkapan K3 dan lainnya akan dibahas dalam hearing nanti," tutur Herwan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Pria Budi, dikonfirmasi melalui selulernya, mengatakan, berhubung banyaknya aturan yang dilanggar oleh The Peak dalam pembanguan apartement dan hotel 29 lantai ini, maka Disnaker perlu menegaskan ke manajemen The Peak dalam hearing nantinya, agar melengkapi seluruh keamanan pekerja. "Jika pembangunan The Peak tidak mengindahkan K3, maka Disnaker saat hearing itu juga akan segel pengoperasian pembangunan The Peak. Meski beberapa waktu lalu kita telah melakukan penyegelan terhadap Kren yang membentang sepanjang kurang lebih 50 meter di atas bangunan tersebut karena memiliki izin kadaluarsa," kata Pria. Menurut Pria Budi, dari tinjauannya ke The Peak berapa waktu lalu, telah

JAKARTA - Meski ada upaya lobi, keputusan Arab Saudi untuk mengurangi kuota jamaah haji asal Indonesia tahun ini tak berubah. Dengan demikian, jumlah jamaah yang berangkat tahun ini akan berkurang 20 persen. Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh Kemenag, Anggito Abimanyu mengatakan, total jamaah haji yang berangkat tahun ini adalah 168.800 orang. Angka itu terdiri dari haji reguler 155.200 dan haji khusus 13.600 jamaah. "Jumlah ini tidak ada intervensi dari siapa pun dan pihak mana pun," ujar Anggito sebelum acara buka puasa bersama di rumah dinasnya, Jl Cemara No 42, Menteng, Jakpus, Senin (15/7/2013). Namun dari angka di atas, terdapat beberapa perubahan setelah melakukan proses verifikasi. Untuk haji reguler, sebanyak 575 jamaah lunas menunda keberangkatan karena sudah haji, terpisah dari keluarga inti, serta alasan sakit. Mereka diganti oleh

urutan berikutnya sesuai nomor porsi. Untuk haji khusus, terdapat 594 jamaah yang menunda keberangkatannya dengan alasan sama. Belakangan mereka diganti atas usulan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). "Tidak terdapat sisa kuota nasional untuk haji khusus," sambung Anggito. Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini menegaskan, proses penetapan jamaah haji yang berangkat maupun yang ditunda sepenuhnya dilakukan melalui sistem. Demikian juga pengisian terhadap kekosongan porsi dilakukan dengan cara memasukkan nomor urut porsi berikutnya secara otomatis. "Bagi jamaah haji yang keberangkatannya tahun ini tertunda diharapkan agar menerima ketetapan dan bersabar menunggu keberangkatannya di tahun 2014 sambil mempersiapkan diri dan mendalami manasik haji," pesannya.

Sementara itu meski Presiden SBY sudah berkirim surat ke Raja Saudi melobi keringanan pemotongan kuota sebesar 20 persen, Menteri Agama Suryadharma Ali ragu terhadap kemungkinan peningkatan kuota haji Indonesia oleh pihak Arab Saudi. "Kita masih menunggu jawaban surat dari SBY. Tapi kalau melihat tanda-tanda, ini kemungkinan tidak diterimanya (usulan peningkatan kuota) sangat kuat," kata Suryadharma Ali di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2013). Suryadharma berbicara saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR. Hadir juga Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji, Anggito Abimanyu. "Tanda-tandanya, pada waktu kita berbicara dengan Kementerian Haji Saudi, arahnya memang tidak akan diterima. Kita juga lihat realitas lapangan di Masjidil Haram sangat berantakan," imbuh Suryadharma memaklumi renovasi di

kompleks Ka'bah. Akibat pemotongan kuota yang diterapkan Saudi, maka waktu tunggu jamaah Indonesia yang rata-rata 12 tahun berubah menjadi lebih lama. Rincian pengurangan jamaah haji tahun 2013 akan menjadi jamaah haji reguler dari 194.000 menjadi 155.200, jamaah haji khusus dari 17.000 menjadi 13.800 dan jumlah kloter dari 484 menjadi 387. "Jamaah haji reguler nomor urut 194.000 ke atas itulah yang akan kita potong. Bagi yang dipotong, maka di tahun 2014 jamaah haji yang telah setor lunas di tahun 2013 tidak dikenai biaya tambahan," jelasnya. Kerugian sebesar Rp 817 miliar akibat pengurangan kuota pun sudah di depan mata. Namun, pihak Saudi masih meminta detil potensi kerugian itu. "Mereka memahami itu, karenanya mereka meminta detil potensi kerugian itu. Nanti secara teknisnya akan dibahas," pungkas Suryadharma Ali. better-yal/dtc

Surat Edaran Menteri Untungkan Koruptor JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin akhirnya menerbitkan surat edaran terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang menyatakan napi koruptor yang sudah inkcraht sebelum November 2012 bisa mendapat remisi pada lebaran tahun ini. Amir Syamsuddin menegaskan kebijakan tersebut ditempuh untuk memberikan hak terhadap napi narkoba bukan untuk menyelamatkan para koruptor. "Nggak ada. Lebih banyak saya sasar pengguna narkoba. Dari 111 ribu lebih napi itu 54.690 narkoba. Pengguna narkoba ini kan wajib direhabilitasi, kalau bandar itu saya sepakat harus dihukum berat," kata Amir, Senin (15/7/2013). Surat bernomor M.HH04.PK.01.05.06 tahun 2013 yang ditandatangani Amir Syamsuddin pada 12 Juli 2013 itu berisi Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Surat edaran ini berkaitan dengan pemberian resmisi, asimilasi dan pembebasan

bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diberlakukan bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012. Amir menyadari surat edaran ini secara tidak langsung menguntungkan para napi korupsi. Namun dia memastikan tak ada niat untuk membela koruptor. "Bahwa kebijakan ini bisa diboncengi juga tidak apa-apa demi manfaat yang lebih besar untuk menyelamatkan adik-adik kita yang menjadi narapidana narkoba. Demi manfaat yang lebih besar saya siap bertanggung jawab," tegas Amir. Amir menegaskan bahwa aturan remisi untuk para terpidana korupsi tetap berat karena aturan PP 99/2013 tidak diubah sama sekali. "Tetap sangat ketat," tegas Amir. Dia berharap para napi narkoba mendapatkan hak

remisi sehingga ada perbedaan hukuman bagi pengguna dan bandar narkoba. "Dari 2.600-an terpidana di LP Tanjung Gusta itu hanya ada 5 napi korupsi," catatnya. Surat edaran itu langsung menuai kritik dari penggiat anti korupsi. "Kita menyesalkan langkah Menteri Hukum dan HAM membuat surat edaran ini. Paling tidak ini menunjukkan ke publik bahwa pemerintah melunak atau berkompromi terhadap permintaan koruptor," terang aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dalam keterangannya, Senin (15/7/2013). Emerson curiga pemerintah melunak karena insiden rusuh di LP Tanjung Gusta, Medan padahal semestinya pemerintah berani melawan napi narkoba, korupsi, dan terorisme. "Ini jadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. Seharusnya dengan PP diberlakukan, maka otomatis mengikat semua koruptor yang ingin mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat," jelasnya. Ada jutaan rakyat menjadi miskin karena korupsi, sementara banyak koruptor yang dihukum ringan dan

malah mendapat pemotongan hukuman. "Tidak ada pengecualian, diberlakukan kepada koruptor yang ada sebelum atau sesudah PP ini lahir. Ini pukulan mundur bagi upaya pemberantasan korupsi," tutupnya. Sementara Wakil Ketua DPR Pramono menyayangkan Menkum HAM Amir Syamsuddin menerbitkan surat edaran tentang pemberian remisi bagi narapidana terkait PP 99/2012. Menurut Pramono, aturan tersebut justru melemahkan aturan remisi koruptor yang sudah ketat. "Itu melemahkan pemerintah. Kelihatan banget bahwa responsnya itu terlalu cepat dan menurut saya itu menjadi salah," kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2013). Menurut Pramono, kasus LP Tanjung Gusta tak ada kaitannya dengan PP 99/2012 namun murni karena pengelolaan LP yang tidak profesional. "Tanjung Gusta itu bukan persoalan remisi tapi persoalan mengenai manajemen lembaga permasyarakatan yang amburadul," tegasnya.

saya minta pihak penegak hukum menuntaskan kasus ini," tegas Syakirman. Menurut Syakirman, dimenangkannya Andri dalam proyek ini karena memiliki orang dalam di Dispora Riau. "Makanya ia menang. Setelah menang dan uang diterima, proyek tidak dikerjakan," Syakirman. Dalam kasus ini, sebut Syakirman, pelakunya sudah jelas. Oleh karenanya, Syakirman

meminta Polresta Pekanbaru segera menetapkan tersangka dalam kasus yang merugikan negara Rp1,8 miliar ini. Sekedar informasi, diangkatnya dugaan korupsi menimbulkan polemik antara Kasar Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Arief Fajar Satria, dengan sebuah LSM di Pekanbaru. Arief Fajar dituding melindungi oknum yang

diduga terlibat dalam kasus ini. Arief juga dituding melakukan kebohongan publik dalam menangani kasus ini. Tak terima, Arief melaporkan ketua LSM yang menudingnya ke Polda Riau. Setelah itu, giliran LSM yang melaporkan Arief ke Polda Riau. Laporan Arief disebut tidak sah karena bertindak tanpa persetujuan Kapolresta Pekanbaru. better-syu

better-yal/dtc

Uang Syakirman adalah Andri Putra. Nama tersebut memang santer dikabarkan terlilit dugaan korupsi ini. Hal itu dapat dilihat dari serentetan demostrasi yang digelar sejumlah LSM di Pekanbaru. Mereka selalu menyebut Andri Putra tidak mengerjakan proyek, setelah pencairan dilakukan semua. "Proyek ini tidak dikerjakan. Uangnya sudah diterima sekarang. Oleh karena itu,

Hal 6