24 Januari 2014 by Harian Rakyat Kalbar

MOTIVASI

RAKYAT KALBAR

“

Nikmati waktu hidupmu dan berbuatlah yang terbaik sebelum semua lewat, sebelum semua usai, sebab tiap cerita pasti punya halaman terakhir. MOHAMAD QADHAFY @DAVY_RK

”

KPUD....................dari halaman1 berdasarkan pendataan yang berlaku di kependudukan. Data itu sudah diperiksa dan dipastikan penduduknya sudah punya nomor kependudukan dan nomor kartu keluarga. Itu salah satu indikator yang menyatakan bahwa orangnya ada, kata Husni Kamil Malik usai menyampaikan seminar tentang Waspada Konﬂik Dalam Penyelenggara Pemilu 2014 di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kamis (23/1). Hingga kini, dari semua Provinsi se-Indonesia, hanya Kalbar yang data kependudukannya tidak bermasalah. Saya persisnya tidak hafal, tapi yang pertama dan bisa melakukan itu adalah Kalimantan Barat, NIK invalid nol, NIK sudah ada, DPT semua sudah dibubuhi nomor kartu keluarga dan itu menjadi alasan saya untuk datang ke Pontianak memberikan penghargaan, meski tidak ada plakatnya, ungkapnya. Saat ini di tingkat pusat sedang dilakukan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari semua daerah. Sehingga dalam waktu dekat diadakan pleno DPT. Sekarang sedang berlangsung, nanti diperiksa apakah ada kegandaan, apakah pemilihnya ada di provinsi lain atau tidak. Nanti diinformasikan di mana mereka akan didata. Namun yang paling prinsip itu adalah bahwa data pemilih itu ada, walaupun dicoret di Kalbar, tapi tetap ada di luar Provinsi Kalbar, jelas Husni Kamil. Untuk menyukseskan tahapan pesta demokrasi, Parpol dan Caleg atau peserta Pemilu bisa menaati semua aturan yang sudah dibuat KPU. Salah satunya pelaporan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye. Pengelolaan keuangan Parpol harus lebih transparan. KPU wajib menagih dari mana saja dana Parpol dan Caleg didapat, tegas Husni Kamil. Bagi masyarakat, informasi itu penting. Seberapa besar Caleg itu sudah mengeluarkan uang dan dari mana saja dana tersebut berasal. Hindari kampanye hitam, menghasut dan mengadu domba. Kepada seluruh kontestan Pemilu dalam hal ini Parpol untuk dapat menjaga konstituennya untuk tidak bertindak anarkis, pinta Christiandy. Tidak ada yang menang dan kalah dalam Pemilu, diperlukan kebesaran hati untuk menerima hasil Pemilu. Karena pasti banyak calon yang tidak terpilih. Disebabkan jumlah kursi DPR, DPD dan DPRD yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah calon anggota legislatif peserta Pemilu. Lebih banyak yang tidak terpilih, dia bukan kalah, karena dalam seleksi awal oleh KPU sangat luar biasa, itu orang pilihan, ini penting disosialisasikan. Saya melihat dalam proses ini sudah ada aturan yang wajib dipenuhi oleh para Caleg, ujarnya. Sampai saat ini, tercatat 3.479.185 pemilih dan 6.443 Caleg. Mereka meliputi 34 Calon Anggota DPD, 119 calon Anggota DPR RI, 740 orang Calon Anggota DPRD Kalbar dan 5.550 orang calon anggota DPRD kabupaten/kota se-Kalbar. Hampir 90 persen jumlah penduduk Kalbar akan terlibat dalam Pemilu nanti, dengan melibatkan banyak orang dan kepentingan yang berbeda. Laporan : Andreas Editor: Hamka Saptono

Banjir Datang

bijaksana. Akan tetapi duduk bersama dalam mencari solusi atas penyelesaian musibah ini jauh lebih penting untuk menemukan persepsi yang sama dalam menjaga aliran sungai serta pembagian tugas dan wewenang pada masing-masing wilayah terhadap tanggung jawabnya. Koordinasi dengan wilayah penopang Jakarta menjadi penting agar solusi dapat ditemukan dengan baik. Bicara tentang alam sebenarnya tidak perlu menggunakan teori yang rumit, teori alam hanya sederhana saja. Jika kita dapat menjaganya dengan baik dia akan menjadi sahabat yang baik pula bagi kita. Namun

jika kita tidak pandai menjaganya maka ia akan menjadi musibah yang siap mengancam keberlangsungan kehidupan kita. Harapan masyarakat terhadap Jokowi sebagai Gubernur DKI tinggi sekali agar persoalan banjir dapat diatasi, harapan tersebut sangat beralasan karena saat pencalonan beliau sebagai Gubernur DKI saat itu ada janji kampanye yang beliau sampaikan. Hal itu diperkuat lagi dengan liputan media massa terhadap langkah yang ditempuh Jokowi setelah beliau menjadi gubernur. Bak pahlawan yang sudah lama dinanti, Jokowi hadir tampil ke tengah masyarakat yang selalu

Disalahkan Jokowi

..................................................................................................................................................................................dari halaman1

Kita semua pemimpin ingin berikan yang terbaik. Kalau dipandang ada salah ada kekurangan ya kita minta maaf, ujarnya. Hanya saja Sutiyoso juga masih bertanya-

tanya di mana letak kesalahannya saat memimpin Jakarta. Karena menurut dia setiap Gubernur DKI Jakarta menghadapi zaman yang berbeda-beda.

Musim Politik

dielu-elukan. Begitulah kesimpulan ketika kita melihat tayangan media baik cetak maupun elektronik dalam mencitrakan beliau. Namun apa yang terjadi saat ini, inilah yang disebut hukum alam, karena alam tidak mengenal pencitraan. Bahkan alam juga tidak bisa dibohongi, musibah datang dengan ketentuannya sendiri. Jika kita dapat memperlakukan alam dengan baik, dia pun dapat menjadi kawan yang baik. Jika kita zolim terhadap alam dia akan menjadi malapetaka buat kita. Semoga Jokowi dapat mengatasi persoalaan ini dengan baik. Dengan menggandeng

Kita ini salahnya itu apa, karena setiap gubernur hadapi zaman yang beda-beda. Ya mudah-mudahan nanti beliau (Jokowi) tidak ada salahnya, sukses. Buat saya itu saja,

daerah penyokong Ibu Kota dalam mencari solusi terhadap penyelesaian masalah banjir tentunya kita dapat berharap agar banjir bisa diminimalisir untuk masa yang akan datang. Sikap tegas Jokowi dalam menegakkan aturan dengan memberi sanksi pada masyarakat yang membuang sampah sembarangan harus beliau lakukan, dan didukung pula dengan program-program lain tentunya. *Berdomisili di Jatibening, Bekasi, Jawa Barat Hp: 08960173xxxx

tegas Sutiyoso. Re-editing: Hamka Saptono

televisi swasta pun, sempat menghadirkan seorang paranormal asal Surabaya, Ki Sabdo Jagad Royo, yang sering memberikan jasanya untuk calon pejabat. Umumnya, klien meminta jasanya untuk memberi dukungan spiritual demi memenangkan Pemilu. Ki Sabdo juga bercerita tentang lelaku yang harus dilakukan klien demi mendapat keinginan mereka. Hal-hal mistis dan klenik atau ritual-ritual berkait dengan alam gaib sudah sejak lama dipercaya sebagian masyarakat di Indonesia. Sebelum agama masuk, memang wilayah nusantara ini hanya mengenal animisme dinamisme yang erat dengan mistis dan klenik. Hingga sekarang, benarkah klenik masih up to date? Klenik kalangan masyarakat bawah mungkin masih umum jadi percangan sehari-hari. Jika kaitannya dengan masyara-

kat kalangan menengah ke atas bahkan pejabat tinggi rasanya mustahil di zaman secanggih ini. Menjelang pesta demokrasi, pasti banyak calon yang terus merebut simpati dari masyarakat. Ada yang menggelar pengobatan gratis, membangun sarana umum, sunat massal, hingga bagi-bagi sembako dan uang kepada masyarakat. Di antara sekian banyak caleg dan calon pemimpin di Indonesia yang terus beraksi menarik simpati masyarakat, beberapa calon pemimpin menggunakan cara-cara klenik untuk mendapatkan pemilih. Sepertinya tidak masuk akal, terlebih ritual-ritual mistis itu dilakukan di tengah canggihnya teknologi dan makin modernnya jaman. Namun inilah kenyataan, ritual klenik di kalangan pejabat. Tidak peduli betapa berat dan jarak yang

harus ditempuh, mereka tampaknya sudah gelap mata, demi satu tujuan agar terpilih dan duduk di kursi kepemimpinan. Contohnya terkait ritual kuburan dan sebagai nya. Bahkan sekarang ini, akan dilaksanakan pemilihan legislatif (pileg), tak menutup kemungkinan banyak caleg yang meminta berkah dan karomah dari hal-hal gaib dan mistis, agar dipilih rakyat dalam pileg nanti. Sudah pasti dalam prosesi ritual itu para pengingin diwajibkan menuruti segala petunjuk dan petuah. Setelah itu mereka juga diwajibkan melaksanakan amalan-amalan yang diberikan. Segudang harapan, dengan mempercayai klenik itu, agar bisa berfungsi untuk menarik simpati masyarakat pada saat pencoblosan di TPS dan untuk menjaga dirinya dari se-

rangan gaib yang dilancarkan sesama atau pesaing. Mungkin saja orang yang mempercayai klenik-klenik itu beranggapan mereka hanya menjaga diri dari orang-orang yang tidak suka dengan kinerjanya. Baginya, dalam dunia politik, apa pun bisa menjadi senjata untuk menyerang lawan. Termasuk dengan serangan-serangan gaib. Terlebih lagi, bagaimana pun wilayah Kalbar ini, memang masih kental dengan mitos dan klenik. Budaya klenik memang sudah ada sejak dulu, jadi jangan heran siapa pun pasti pernah mengalami klenik. Masih banyak orang yang mempercayai dan mempergunakan ilmu santet. Bukan hanya masyarakat kelas bawah, tapi juga masyarakat kelas atas, sekelas pejabat dan orang-orang berduit. (Muhammad Khusyairi)

Dua Kali .........................................................................................................................................................................................................................dari halaman1 wartawan, Kamis (23/1). Doktor ilmu hukum lulusan Universitas Airlangga ini, dilansir JPNN mengatakan, selama menjabat sebagai hakim MK, ia hanya dua kali menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Namun, dalam kedua kunjungan itu Harjono bermaksud menemui suami Mega, mendiang Tauﬁk Kiemas. Ia juga tegaskan

Caleg Bekalot

Mega tidak ikut dalam kedua pertemuan tersebut. Harjono mengaku tak paham apa motif Yusril menuding dirinya. Ia curiga hal tersebut terkait keikutsertaannya dalam panel sidang perdana uji materil yang diajukan Yusril pada Selasa (21/1) kemarin. Ia pun menegaskan bahwa keberadaannya dalam panel hanya menggantikan hakim Arief yang

Gajahmada, Tanjungpura dan Veteran. Sedangkan kawasan lainnya jarang disentuh Panwaslu. Kalau memang benar-benar mau tegas menertibkan atribut kampanye para Caleg, Panwaslu jangan hanya fokus di kawasan tertentu saja. Melainkan kawasan lain juga disentuh, karena kawasan lain juga banyak yang melanggar tata cara pemasangan atribut kampanye, kata Yandi, salah seorang Caleg, kemarin.

tunda oleh MK. Surat dikirim pada 20 Mei 2013, 21 Oktober 2013, dan 7 Januari 2014. Effendi mengaku belum puas dengan jawaban yang diterimanya. Setelah lebih dari satu tahun sejak gugatan dilayangkan, MK akhirnya mengabulkan uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan Pemilu dilakukan serentak memang sudah diputuskan oleh MK pada Selasa 26 Maret 2013. Seperti tertulis dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan oleh Ketua MK, Hamdan Zoelva, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, (Kamis, 23/1). Amar putusan yang dibacakan Hamdan Zoelva itu sudah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman. Kini, MK perlu menjawab kenapa putusan atas permohonan Pengujian UndangUndang (PUU) Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim baru diumumkan ke publik hari ini. Ini pertanyaan besar. Ada apa kok ditunda? Apakah nanti boleh putusan konsititusi lain ditunda seperti UU pilpres ini dibacakan ke publik? ungkap psikolog politik, yang masuk sebagai pemohon dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Hamdi Muluk, kepada wartawan usai mendengarkan putusan, di gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1).. Menurut Hamdi, bila saja putusan itu dibacakan di 2013 maka tak ada alasan MK untuk menolak pemilu serentak di 2014. Sekarang, MK beralasan, pemilu serentak tidak bisa dilakukan di 2014 karena proses pemilu sudah berjalan yang artinya jika dipaksakan dilakukan maka akan menimbulkan kekacauan. Ini kan kayak sengaja di-

berhalangan hadir karena tengah berada di Semarang. Kok secara khusus mendadak bicara saya, timbul pertanyaan ada apa? Apa karena saya panelnya saat itu atau pernyataannya itu sudah disiapkan oleh Pak Yusril, imbuh pria kelahiran Nganjuk ini. Lebih lanjut, Harjono menilai kunjungannya ke kediaman Megawati bukanlah hal

yang terlarang. Ia pun tak akan mempersoalkan tudingan Yusril ke ranah hukum. Persoalan ketemu Bu Mega sebenarnya bukan hal aib. Kalau andai yang dituduhkan itu sebuah aib yang ternyata tidak benar maka itu pencemaran nama baik, tandasnya. Re-editing : Mohamad iQbaL

....................................................................................................................................................................................................dari halaman1 Yandi juga mempertanyakan atribut kampanye yang dipasang di angkutan umum, seperti opelet di Kota Pontianak. Jika memang ingin menertibkan, tertibkan semuanya, jadi para Caleg merasa adil. Jadi di sini harus jelas Panwaslunya. Atribut di opelet, bagaimana ini, diperbolehkan atau tidak, jika memang tidak diperbolehkan, tolong tertibkan, ujarnya. Yandi menganggap penertiban atribut

Refly Harun ................................................................................................................................dari halaman1 UU Pilpres itu bisa mendapatkan keadilannya saat ini jika putusan hakim tentang gugatan tersebut dibacakan pada akhir Maret 2013 lalu, tegas pakar hukum tata negara, Refly Harun, kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1). Jika uji materi UU Pilpres yang diajukan oleh Effendi Gazali dan kawan-kawan dibacakan pada Maret 2013 lalu, maka keadaannya tidak seperti yang dihadapi saat ini. Menurut Refly, saat ini semua pihak termasuk dirinya akan mengatakan pemilu serentak 2014 tidak akan realistis karena waktunya minim. Tapi lain cerita jika dibacakan akhir Maret tahun lalu, ia yakin semua pihak akan setuju. Refly menegaskan rapat permusyawaratan hakim tentang UU Pilpres akhir Maret sebetulnya sudah rampung dan bisa segera dibacakan. Pasalnya UU Pilpres merupakan suatu hal yang prioritas karena menyangkut kehidupan tata negara bangsa ke depan. Lagian menurut UU ini secara penafsiran historis, gramatikal dan sistematis tidak sulit sehingga tidak perlu penyusunan draft yang teralalu lama. Ini namanya unproffesional conduct, kebangetan. Delapan hakim itu tidak bodoh tapi tidak profesional. Pemohon saya sarankan laporkan ke Dewan Etik MK, tekannya, dilansir Rakyat Merdeka Online. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak juga sempat menuding MK menyembunyikan putusan uji materi UndangUndang Pilpres. Tudingan ini dilatari oleh hasil putusan yang diduga kuat telah diketahui, tetapi belum dibacakan oleh MK sampai satu tahun uji materi itu diajukan. Inisiator aliansi, Effendi Ghazali mengatakan, pengajuan uji materi UU tersebut telah disampaikan sejak 10 Januari 2013. Ia tegaskan, semua persidangan telah selesai dilakukan sejak 14 Maret 2013 silam, dan MK telah memutuskannya dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Effendi melanjutkan, pihaknya telah berkirim surat sebanyak tiga kali untuk menanyakan mengapa putusan uji materi tentang UU Pilpres ditunda-

Jumat, 24 Januari 2014

bacakan sekarang jadi ada alasan pemilu serentak tak bisa dilakukan di 2014. MK beralasan, waktu persiapan yang minim tinggal dua bulan lagi. Kalau saja Mei 2013 sudah dibacakan kita punya waktu setahun, tutur Hamdi. Namun begitu Hamdi mengaku sudah lega karena gugatan mereka soal pemliu serentak dikabulkan walau akan terlaksana pada tahun 2019. Hamdi mengaku ini merupakan kemenangan rakyat dan akademis demi kepentingan siapapun yang akan memimpin negeri ini. Sementara, mantan Ketua MK, Mahfud MD mengaku baru mengetahui alasan di balik keputusan itu. Ia menjelaskan, MK menunda membacakan putusan tersebut karena banyak perkara pilkada yang harus diselesaikan. Perkara Pilkada didahulukan karena batas waktu membereskan perkara lebih pendek, hanya 14 hari. Saya sudah tanya ke MK, katanya sesudah saya pergi dari MK, banyak sekali perkara pilkada, kata Mahfud di Jakarta, Kamis (23/1). Lanjut dia, para Hakim Konstitusi kembali menunda membacakan putusan atas uji materi UU tersebut karena dihambat persoalan memulihkan nama baik MK paskapenangkapan Akil Mochtar, dengan dugaan menerima suap. Hanya saja, Mahfud pun mengaku tak mengerti mengapa MK tak menjadikan pembacaan putusan uji materi UU Pilpres sebagai prioritas. Seharusnya (UU Pilpres,red) itu bisa diprioritaskan. Dulu di zaman saya, kita sepakat memprioritaskan supaya ada kepastian di pemilu, pungkas dia. Pakar Hukum Tata Negara, Reﬂy Harun, selanjutnya mengatakan, Mahfud MD merupakan orang yang bertanggung jawab atas terjadinya justice delay dan justice denied, yang diputuskan Hamdan Zoelva Cs terkait pengujian terhadap UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu. Pasalnya, putusan rapat permusyawaratan hakim (RPH) MK terkait gugatan UU Pilpres sudah dikeluarkan pada akhir

Maret 2013. Saat itu, Mahfud MD masih menjabat sebagai ketua MK. Namun, lucunya, baru dibacakan kemarin. Mahfud sebagai ketua MK saat itu. Seharusnya UU Pilpres ini harus dijadikan prioritas. Mahfud harus perintahkan cepat dibacakan sebelum dia pensiun, ujar Reﬂy. Ia pun mengaku heran dengan alasan hakim MK yang mengaku harus menggunakan azas kehati-hatian dalam menyusun draft setelah RPH sudah diputuskan. Ia menilai supporting system di MK lemah karena tidak menjadikan UU Pilpres jadi prioritas. Dimana semestinya sengketa ini harus segera diputuskan mengingat pemilu sudah di depan mata. Reﬂy menambahkan, MK pernah memutuskan dan membaca putusan dengan cepat. Pertama, penggunaaan kartu tanda penduduk (KTP) pada pemilu 2009 lalu. Saat itu pagi dilaporkan, siangnya sudah dibacakan putusannya. Itu terjadi saat dua hari menejalang pilpres. Itu m e r u p a k a n p u t u s a n t e rcepat di dunia, ungkapnya. Dan kedua, kata Rerfly, kasus syarat sehat dan jasmani Presiden Gus Dur. Saat itu Senin dibahas, dan Kamis-nya langsung diputuskan. Hanya saja, pakar Hukum Tata Negara lainnya, Prof. Muladi menilai putusan MK adalah putusan yang adil, bijak dan merupakan jalan tengah. Pasalnya, bila MK memutuskan pemilu serentak dilaksanakan 2014 sekarang, bisa saja timbul kekacauan. Sebab semua pihak baik penyelenggara maupun pesertanya tidak siap. Karena dari segi waktu, jika pemilu serentak dilaksanakan saat ini tidak memungkinkan. Bagus itu, ungkap Muladi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1). Menurutnya, putusan itu juga memenuhi syarat konstitusi. Sebetulnya sudah lama diputuskan begitu, itu adalah jalan tengah elegan. Gugatan itu memang betul menurut konstitusi, bahwa tidak ada pemilu terpisah, lima tahun sekali, dan tidak ada ambang batas, terang mantan Menteri Kehakiman ini. Re-editing : Mohamad iQbaL

kampanye Caleg di Kota Pontianak tebang pilih dan tidak jelas aturan mainnya. Contohnya saya memasang di billboard di Jalan Gajahmada, itu dilarang katanya. Tapikan saya memasang itu pakai pajak, dan sudah saya bayar pajaknya, diibaratkan itu iklan, tapi jika memang tidak boleh, silakan turunkan, dan saya terima, tapi sekali lagi, tolong jangan tebang pilih, tegas Yandi. Kasatpol PP Kota Pontianak, Haryadi saat ditemui di lapangan mengatakan, penertiban atribut kampanye yang dilakukannya berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Pontianak. Jika Panwaslu Kota Pontianak sudah mengatakan ada pelanggaran pemasangan atribut kampanye Caleg, maka atribut itu dicopot. Para Caleg inikan sudah diberitahukan oleh KPU maupun Panwaslu terkait tata cara pemasangan atribut kampanye mereka. Tapi masih ada yang melanggar dan Panwaslu Kota Pontianak memberikan surat rekomendasi kepada kita, untuk menertibkan atribut kampanye tersebut, makanya kita turun ke lapangan bersama-sama dengan Panwaslu, jelas Haryadi. Dikatakan Haryadi, penertiban yang dilakukan Satpol PP, salah satunya disebabkan para Caleg memasang atribut kampanye bukan pada tempatnya. Bahkan bukan berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu dan Perda. Padahal sudah dijelaskan, apabila di atas atau masih berada di area fasilitas umum (Fasum), para Caleg tidak

Kesaksian

diperbolehkan memasang atribut kampanye. Ketua Panwaslu Kota Pontianak, Budahri menegaskan, pihaknya meminta Satpol PP menertibkan atribut kampanye para Caleg yang melanggar aturan tersebut, berdasarkan UU No 8/2012 tentang Pemilu. Fasilitas pemerintahan, pendidikan, tempat ibadah dilarang menjadi tempat kampanye, atau pemasangan atribut kampanye. Di Kota Pontianak sendiri dilarang memasang atribut kampanye di Jalan Protokol, seperti di Jalan A Yani, Gajahmada, Veeteran dan Tanjungpura. Kalau kita liat saat ini, pemasangan atribut kampanye oleh para Caleg, banyak Caleg yang dikatakan banyak yang melanggar tata cara kampanye, makanya kita tertibkan. Dalam UU telah diatur tata cara menertibkan, di mana kami dari Panwaslu merekomendasikan kepada Satpol PP untuk menertibkan, dan Satpol PP lah yang mengeksekusinya, jelas Budahri. Budahri juga mengatakan, sebelum memberikan rekomendasi kepada Satpol PP untuk menertibkan alat atribut kampanye, pihaknya terlebih dahulu turun ke lapangan mengumpulkan bukti pelanggaran dalam tata cara memasang atribut kampanye, dan diambil gambarnya menggunakan kamera. Laporan: Syamsul Ariﬁn, Deska Irnansyafara Editor: Hamka Saptono

.................................................................................dari halaman1

emas . Ini disampaikan Politikus Golkar Chairun Nisa saat bersaksi pada sidang dengan terdakwa penyuap Akil, Calon Bupati Kabupaten Gunung Mas Hambit Bintih di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (23/1). Menurut Nisa, Akil meminta 3 ton emas pada Hambit, jika ingin tetap diputuskan menang dalam Pilkada Gunung Mas. Saya berkomunikasi dengan Pak Akil dengan SMS saja. Intinya waktu itu Pak Akil bilang sampaikan pada Hambit Bintih suruh bawa 3 ton emas. Waktu itu saya kira beliau bercanda, makanya saya balas saya akan bawa truk untuk tiga ton emas itu, ujar Chairun Nisa dalam sidang. Namun, setelah itu Nisa mengaku baru menyadari bahwa Akil tidak sedang bercanda. Tiga ton emas yang dimaksudkannya adalah uang Rp3 miliar. Setelah menerima pesan SMS, Akil itu, Nisa langsung menghubungi Hambit untuk bertemu. Keduanya bersama Cornelius Nalau, sepupu Hambit bertemu di Hotel Borobudur, Jakarta pada 26 September 2013. Saya langsung tunjukkan SMS Pak Akil itu pada Pak Hambit, ujar Nisa.Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum KPK, Pulung Rinandoro meragukan Nisa tidak meminta jatah atas uang yang didapat Akil. Menurut Jaksa Pulung, dalam data pesan singkat SMS yang dimiliki KPK, Nisa sempat membicarakan terkait jatah uang Hambit dibagi dua untuk Akil dan Nisa. Waktu itu saya hanya bercanda. Tidak ada saya bilang minta bagi dua uangnya. Karena diakhir SMS itu, saya bilang hanya bercanda. Saya dari Pak Hambit juga tidak minta imbalan apa-apa, saya hanya membantu dia. Sama Pak Akil juga saya tidak minta apa-apa, kelit Nisa. Idrus Marham Setor Rp2 Miliar Politikus Partai Golkar Chairun Nisa membenarkan bahwa ia pernah memberikan keterangan kepada penyidik KPK, tentang adanya penyerahan uang Rp2 miliar untuk mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait penanganan sengketa Pilkada Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Uang Rp2 miliar itu, diakuinya diberikan oleh Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham dan anggota DPR Fraksi Golkar, Mahyudin untuk pemenangan Walikota incumbent, Riban Satia dan Wakilnya Mofit Saftono Subagio dalam

Pilkada di Palangkaraya. Nisa mengakui hal itu saat dikonﬁrmasi hakim anggota , Alexander Maruata dalam sidang lanjutan terdakwa Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih dan Cornelius Nalau di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/1). Ia menjadi saksi dalam sidang itu. Ya rumor yang berkembang memang seperti itu, kata anggota DPRD Fraksi Golkar itu. Nisa juga mengakui bahwa uang Rp2 miliar itu diserahkan ke Akil Mochtar oleh Idrus dan Mahyudin di DPP Partai Golkar. Namun, ia mengaku tak tahu kapan penyerahan uang itu dilakukan. Ia pun menyatakan tidak melihat secara langsung peristiwa penyerahan uang itu. Saya dengar soal itu dari Pak Rusli seperti itu, ujar Nisa. Dalam perkara di MK, Chairun Nisa termasuk salah satu terdakwa. Dia didakwa menjadi perantara Akil Mochtar dalam menerima suap sebesar Rp3,0 75 miliar dari Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih. Saat itu KPK menyita empat amplop cokelat yang masing-masing berisi 107.500 dollar Singapura, 107.500 dollar Singapura, USD 22.000, dan 79.000 dollar Singapura. Total uang itu kurang lebih senilai Rp3 miliar. Selain itu, ditemukan uang Rp75 juta yang dibungkus koran. Pak Akil yang minta disiapkan dalam bentuk pecahan dollar Singapura dan dollar Amerika saat SMS melakukan penawaran harga dengan saya, jelas Nisa. Validasi Soal Sekjen Golkar KPK memastikan akan menvalidasi keterangan yang disampaikan terdakwa Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, mengaku sempat mendengar jika Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengurus pemenangan pasangan calon Walikota Palangkaraya saat disidangkan di MK. Informasi itu akan ditelusuri, bernilai benar atau tidak, ujar Jurubicara KPK Johan Budi SP, Jakarta Kamis (23/1). Menurut Johan, kalau sudah disampaikan ke penyidik KPK, hal tersebut pasti telah masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kalau dalam BAP, itu pasti sudah mengalami proses validasi, tegasnya. Re-editing: Hamka Saptono