Page 1

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Jumat, 24 Januari 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Caleg Bekalot Atribut Kampanye Ditertibkan Panwaslu dan Satpol PP

KPUD Kalbar Sukses Tuntaskan NIK dan NKK PONTIANAK-RK. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Husni Kamil Malik mengapresiasi kinerja KPU Kalbar dalam menuntaskan Nomor Induk Keluarga (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) sehingga invalid nol. Sekarang NIK dan NKK sudah bersih dari invalid. Jadi semua sudah valid Halaman 7

PONTIANAK-RK. Penertiban atribut kampanye yang diPetugas Satpol PP lakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Ponmenertibkan atribut tianak melalui Satpol PP, dinilai tebang pilih. Penertiban kampanye Caleg, dilakukan di kawasan tertentu saja, seperti Jalan A , Kamis (23/1). S D I /R K Halaman 7 ESKA RNANSYAFARA

SUARA PUBLIK

Banjir Datang: Jokowi Kena Hukum Alam, Karena Alam Tak Mengenal Pencitraan Oleh: Tara Pradana* BEBERAPA hari ini Jakarta dihebohkan oleh bencana banjir yang melanda Ibukota. Sebenarnya banjir bukan sesuatu yang baru bagi sebagian masyarakat Jakarta yang sudah lama menjadi langganan banjir, terutama bagi mereka yang tinggal di dekat aliran sungai. Banjir selalu menjadi fenomena tahunan yang selalu menjadi bahasan para elit pemangku kebijakan dan para pengamat serta para korban yang dari waktu ke waktu selalu menerima kenyataan pahit ini. Tidak sedikit korban nyawa maupun harta benda yang hilang dari musibah ini, namun perdebatan tentang banjir sampai saat ini selalu menghiasi ruang TV dan media massa yang ada. Mengatasi banjir tentu tidak cukup lewat pendekatan teoritis semata tanpa ada langkah nyata, langkah nyata juga tidak elegan dengan hanya saling menyalahkan satu pihak dengan pihak yang lainnya. Sudah menjadi ketentuan alam jika air mengalir dari tempat yang tinggi menuju daratan yang lebih rendah, dan air akan meluap jika ada saluran yang tersumbat. Menyalahkan Pemkab Bogor atau Depok semata dalam kejadian ini bukanlah tindakan yang arif dan sepertinya kurang Halaman 7

YAMSUL

RIFIN

AKYAT

ALBAR

Putusan Memilih Wakil Rakyat dan Presiden Bersamaan pada 2019

Semoga MK Tak Jadi Mahkamah Kagetan Hamdan Zoelva Cs Ditekan Parpol Besar?

Disalahkan Jokowi

JAKARTA-RK. Gelaran Pemilihan Umum 2014 tinggal menghitung hari, Mahkamah Konstitusi (MK) malah mengeluarkan putusan mengejutkan, Kamis (23/1). Akhirnya, berbuah perdebatan. Para Hakim Konstitusi, minus Hakim Maria Halaman 6

Sutiyoso: Salahnya Apa? JAKARTA-RK. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pernah menyalahkan para pendahulunya terkait masalah banjir di Ibukota. Mereka yang telah memimpin Jakarta antara 20 hingga 30 tahun dinilai Jokowi tak berbuat apa-apa. Nah, menanggapi hal ini, salah satu pendahulu Jokowi, Sutiyoso memilih mengalah, karena dipersalahkan oleh mantan Waliokota Solo itu. Ditemui saat mengunjungi korban banjir yang mengungsi di kantor Sudin Kesehatan Jakarta Timur, Sutiyoso mengatakan Jokowi punya hak menilai kinerjanya saat pernah memimpin Ibukota. Ya itu kan hak beliau (Jokowi) lah, mau menilai kita hak beliau. Apa yang harus saya katakan adalah, ya itulah kemampuan kami-kami para pendahulu, kata Sutiyoso menanggapi tudingan Jokowi itu, Kamis (23/1) petang. Dikatakan Sutiyoso, saat memimpin Jakarta dirinya sudah berupaya memberikan yang terbaik. Nah, bila kinerjanya dipandang tak optimal, banyak kekurangan, dia menyatakan meminta maaf. Halaman 7

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Keterangan Resmi MK, Dinukil dari

Mahkamahkonstitusi.go.id

Pemohon Prinsipal Effendi Gazali (kanan) beserta Hamdi Muluk (tengah) dan Kuasa Hukum Pemohon Wakil Kamal (kiri) saat berbincang-bincang usai mendengarkan Pengucapan Putusan terkait Uji Materi UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Kamis (23/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. IST

Refly Harun: Ini Namanya Kebangetan Mahfud: Gara-gara Pilkada dan Akil J AKARTA -RK. Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Pilpres tersebut juga menimbulkan tudingan bahwa lembaga peradilan tertinggi

itu mengabaikan keadilan (justice denied) dan menunda keadilan (justice delay). Hakim konstitusi yang melakukannya bisa dilaporkan ke

Dewan Etik MK, jika pemohon tidak merasa mendapatkan keadilan. Seharusnya pemohon gugatan Halaman 7

MAHKAMAH Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pelaksanaan putusan MK ini baru akan berlaku pada Pemilu 2019 dan selanjutnya. Dengan kata lain, kelak Pemilu Presiden dan Halaman 6

Ini Pendapat Parpol JAKARTA-RK. Partai oposisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemilu serentak baru bisa dilakukan pada tahun 2019 sudah tepat. Kita mengapresiasi terkait putusan MK, keputusan yang arif dan jernih yang bervisi kebangsaan, dengan memperhatikan gelagat dinamika politik nasional, ujar Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo, saat dihubungi wartawan, Kamis (23/1). Halaman 6

Kesaksian Chairun Nisa Akil Mochtar Minta 3 Ton Emas J AKARTA -RK. Dalam transaksi tindak pidana korupsi, banyak terdakwa yang memiliki istilah khusus untuk mengelabui, jika terjadi penyadapan oleh penegak hukum,

terutama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari istilah apel Malang, apel Washington, hingga kilogram. Untuk kasus dugaan suap di Mah-

kamah Konstitusi (MK), mantan Ketua MK Akil Mochtar pun memiliki istilah khusus. Ia menyebut uang untuk transaksi dengan ton Halaman 7

Chairun Nisa bersaksi pada sidang kasus suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (23/1). JPNN

Musim Politik dan Trend Dunia Klenik AROMA mistik masih lekat dalam dunia politik Indonesia. Premis itu tentu bukan tanpa alasan, soalnya sekarang ini menjelang pesta demokrasi rakyat, diprediksi calon pejabat ramai-ramai mendekati konsultan spiritual atau paranormal.

Injet-injet Semut Semoga MK tak jadi mahkamah kagetan

Niat mereka diantaranya memohon bimbingan, agar dapat memenangkan tampuk kekuasaan. Bagi sang petahana, motifnya sudah pasti ingin melanggengkan kuasa. Bahkan dalam program salah satu Halaman 7

B. Prasetya @Bambang_Prast Siapapun yang menghendaki hukum itu bengkok, serta merugikan hak orang lain maka KEMATIAN lebih baik baginya #kitabnatanegara

Anton Fathoni @antonfathoni01 Kenapa saya sebagai rakyat peduli dengan pemilu serentak 9 Juli 2014 karena dengan pemilu serentak lebih hemat APBN & saya tax payer

Rustam Ibrahim @RustamIbrahim Demokrasi bergerak maju dari kompromi ke kompromi, negosiasi ke negosiasi, menang sedikit kalah sedikit, tapi bergerak maju tanpa kekerasan

Achsanul Qosasi @AchsanulQosasi Keputusan MK kali ini bukan keputusan hukum. Terus bagaimana status hukum Pileg 2014?. Ini keputusan Sosial & cari aman. Bukan keputusan konstitusi.

arif ďŹ kri @ďŹ kri_arif golput juga sebuah pilihan pemikiran yg rasional,sebagai kritik kpd partai2,caleg dan calon presiden agar tak ingkar janji

Lalu Suryade @suryadelalu Selalu ada pembentukan koalisi-koalisi sebagaimana dalam sistem parlementer, seperti selama ini. Karena suara pemilih tersebar dalam banyak parpol..

-- Ini neh semue bilang, tak jaoh-jaoh dari bang Akil gak.

Bang Meng

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

S.K.A.K.!

Dua Kali Kunjungi Kediaman Megawati H AKIM Mahkamah Konstitusi (MK), Harjono, mengaku bingung dengan tudingan Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, yang menyebutnya sering sowan ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Harjono Meski begitu, Harjono mengakui dirinya memang pernah ke rumah Megawati tetapi tidak sering. Sering itu seminggu sekali, sebulan, apa tiga bulan sekali, enggak jelas. Tapi saya tersanjung kok diperhatikan kemana pergi, ujar Harjono saat Halaman 7


2

RAKYAT KALBAR Jumat, 24 Januari 2014

Mahfud MD, Bekas Ketua MahkamahKostitusi

Saya Nggak Merasa Rusdi Kirana Menjadi Pesaing Capres PKB BEKAS Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tidak merasa khawatir Dirut Lion Air Rusdi Kirana menjadi Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Saya anggap itu biasa saja. Malah bagus untuk kemajuan PKB, kata Mahfud MD kepada Rakyat Merdeka Group Rakyat Kalbar yang dihubungi via telepon di Mekkah, Arab Saudi, Sabtu (18/1). Menurut bekas Menteri Pertahanan itu, apa yang dilakukan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah sesuai yang diharapkannya, yakni memuncullkan lebih banyak nama capres atau cawapres agar segmentasi pemilihnya menjadi luas.

Berikut Kutipan selengkapnya: +Bukankah Rusdi Kirana bisa saingan Anda jadi capres PKB? -Masuknya Rusdi Kirana ke PKB hal biasa saja. Selama ini parpol lain juga merekrut pengusaha. Tidak ada yang luar biasa. Berita itu menjadi seksi karena menjelang pemilu. +Rusdi Kirana pernah ditawari ikut konvensi capres Partai Demokrat, berarti dia bisa jadi capres PKB? -Soal Rusdi mau dijadikan capres atau cawapres, itu bisa saja. Semua tergantung pada konstelasi politik April 2014. +Berarti terjadi persaingan sangat ketat? -Soal ďŹ nalisasi capres dan cawapresnya

kan masih nanti. Di PKB itu kan ada mekanismenya sendiri. Saya tahu itu karena saya mantan Waketum PKB. +Tampaknya Anda masih percaya diri? -Saya nggak merasa Rusdi Kirana menjadi pesaing baru dalam pencapresan di PKB. Jika Rusdi Kirana disebut-sebut akan dijadikan capres, tapi bagi saya PKB harus mencari calon yang terbaik dari yang baik. Saya sih silakan saja. +Anda setuju bila PKB memilih Rusdi jadi cawapres? -Bagi saya semua yang disebut-sebut sebagai capres PKB adalah kawan seperjuangan. Saya pun tak perlu menyatakan setuju atau tak setuju kalau Rusdi akan dijadikan cawapres mendampingi saya. Silakan saja itu sebagai wacana. Masyarakat punya rasionalitasnya sendirisendiri. Saya yakin presiden dan wakil presiden tahun 2014 sudah ditetapkan Tuhan Sang Pencipta sesuai dengan perjuangan rakyat Indonesia. Kita tinggal mengkonsolidasikan dengan ketentuan Tuhan itu. Ada adagium vox populi vox dhein, kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan. Bagi saya adagium itu berarti, Tuhan akan memback-up aspirasi rakyat.

saya ikut nimbrung hal-hal yang begitu. Saya sedang umroh sampai 22 Januari, saya sedang di Mekkah. Saya akan selalu berdoa untuk Gus Dur dari tanah suci ini agar jasanya yang luar biasa bagi kemanusiaan mendapat imbalan yang layak di sisi Allah. Saya juga akan berdoa mudahmudahan PKB tetap pada komitmen perjuangan yang dibawa dan diajarkan oleh Gus Dur. +Tapi keluarga Gus Dur agaknya merapat ke PPP, ini bagaimana? -Gus Dur itu kan sudah dari dulu menjadi ikon utama NU. Sedang PKB itu dulu didirikan oleh NU dan dipimpin sendiri oleh Gus Dur, itu yang saya tahu. Re-editing: Hamka Saptono

+O ya, apa komentar Anda mengenai keluarga minta agar foto Gus Dur tidak diklaim PKB? -Waduh, tidak bijaksana rasanya kalau

Ilustrasi : M. Reza Setiawan

Agung Laksono, Menko Kesra

20 Persen Penduduk Manado Tinggal di Bantaran Sungai Rumah Terseret Banjir, Kata Menko Kesra Kemenpera Sediakan Rusunawa Asal Ada Tanahnya RAKYAT KALBAR ‒ Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera memperbaiki infrastruktur yang rusak diterjang banjir. Infrastruktur penting direhabilitasi, seperti jalan yang terputus dan lainnya agar bantuan kepada masyarakat bisa cepat sampai, kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono seperti dilansir Rakyat Merdeka, kemarin. Seperti diketahui, akibat bajir bandang yang melanda Manado, Sulawesi Utara, Rabu (15/1), banyak jalan terputus karena longsor dan ratusan rumah terendam. Agung Laksono selanjutnya mengatakan, pemerintah pusat tetap memberikan perhatiannya, walau pemerintah daerah juga melakukan pembenahan. Meski ini bencana daerah, tentu pemerintah pusat tetap memberikan perhatian, ujarnya.

Berikut kutipan wawancara selengkapnya: + Apa yang membuat pemerintah pusat

peduli? - Sehari setelah kejadian banjir bandang di Manado, dalam sidang kabinet memutuskan satu tim ke Sinabung, Tanah Karo, dan satu lagi kunjungan saya beserta rombongan ke Manado untuk memberikan bantuan. Selain itu juga, saya memastikan semua prosedur berjalan dengan baik. Ini tugas penting dari negara. Saya juga telah lakukan rapat kilat dengan Menteri PU untuk membicarakan penanganan infrastruktur yang rusak. + Kenapa perbaikan infrastruktur penting? - Mengingat negara kita sering mengalami bencana, longsor dan banjir, maka fokus utamanya ke situ. Apa karena upaya tanggap darurat yang dilakukan pemerintah daerah lambat? Tidak. Saya melihat tanggap darurat dan penanganan dengan cepat cukup baik. Pemerintah pusat juga memberikan bantuan dan perhatian yang sama kok. + Berapa instansi yang mengunjungi korban banjir di Manado? - Selain saya ada Bu Menkes, Menteri PU, Mensos dan lainnya. Kami juga kerahkan BNPB sebagai garda terdepan. Status tanggap darurat tetap bekerja di daerah sampai 28 Januari 2014. Kalau diperlukan akan ditambah waktunya lagi untuk mempercepat rehabilitasi kota yang terendam air dan lumpur. Saya mengusulkan agar meminta bantuan TNI melalui Pangdam dan Danrem setempat untuk bisa mempercepat proses pembersihan. Kalau tidak cepat dibersihkan, lumpur ini akan membuat tumbuh kembangnya sumber penyakit. Biasanya yang muncul adalah masalah diare. Tapi kalau cepat dibersihkan, tentu tidak ada masalah baru. + Apa TNI ikut membantu? - Sekarang TNI sedang ikut memperbaiki infrastruktur, seperti memperbaiki jalan yang terputus antara Manado dan Tomohon. + Apa saja yang dibawa Kemenko Kesra? - Di Manado ini ada ratusan rumah yang rusak. Banyak masyarakat di pengungsian. Pemerintah pusat dan daerah memberikan jaminan, seperti jaminan perbekalan makanan, obat-obatan, perlengkapan dapur, tenda, selimut dan lainnya.

Ilustrasi : M. Reza Setiawan

+ Peran pemerintah daerah apa saja? - Pemerintah daerah adalah garda terdepan yang di-backup pemerintah pusat. Jajaran TNI di daerah juga cukup sigap. Kami juga segera melakukan tindakan preventif agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. + Apa saja yang akan dilakukan pemerintah pusat dan daerah? - Misalnya meninggikan tanggul danau Tandano 1 meter tahun depan agar ada pintu-pintu air untuk mengontrol. Selain itu, Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu segera diperbaiki. + Apa ada upaya relokasi masyarakat? - Masalah relokasi tentu kita kembalikan kepada tata ruang kota supaya diatur dengan baik. Berdasarkan data yang saya terima, sekitar 20 persen penduduk Manado tinggal di bantaran sungai. + Rumah yang terseret, apa dibangun lagi? - Itu tergantung Pemda. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan menyediakan rusunawa (rumah susun sewa). Tapi asal ada tanahnya. Yang jelas, Kemenpera akan merancang hunian masyarakat yang aman, sehingga memaksa masyarakat yang tinggal di bantaran sungai itu pindah. Sebab, tinggal di sana bukan hanya membahayakan jiwa penghuninya. Tapi juga pidana karena melanggar aturan. + Oh ya, sejumlah kader Golkar tersangkut kasus korupsi, ini bagaimana? - Setiap pemberitaan yang berkaitan dengan kasus seorang kader partai, apalagi terkait kasus korupsi tentu mengganggu. + Apa yang akan dilakukan? - Tentu kami akan bersikap tegas dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Ini akan menjadi pembelajaran bagi kita untuk sama-sama menjalankan politik bersih. + Apa kader yang tersangkut korupsi perlu dinonaktifkan dari kepengurusan? - Kalau sudah diputuskan bersalah, saya sependapat yang bersang kutan dinonaktifkan. Kalau belum jelas, jangan dulu. Kami menghargai asas praduga tak bersalah. Re-editing: Julianus Ratno


metro Pemkot Gelontorkan Rp 1 M untuk Imlek dan Capgome

RAKYAT KALBAR Jumat, 24 Januari 2014

Disiplin Kerja, Amanah Jalankan Tugas

Awang Ishak. DOK

SINGKAWANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang menggelontorkan dana Rp 1 miliar untuk Festival Imlek dan Capgome Kota Singkawang 2014. Jumlah ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 500 juta. Pencairannya tentu tidak sekarang, karena APBD 2014 belum disahkan. Kalau ada pihak yang mau menalangkan disilakan. Pasti dibayar, tetapi tidak sekarang, kata Drs H Awang Ishak MSi, Walikota Singkawang ditemui usai Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Liong Kapuas di Balairung Kantor Walikota Singkawang, Selasa (21/1) lalu. Awang mengatakan, alokasi anggaran untuk Festival Imlek dan Capgome ini merupakan salah satu bentuk dukungan Pemkot Singkawang terhadap even yang sudah diakui di dunia internasional tersebut. Pemkot sudah memfasilitasi, jadi masyarakat jangan hanya diam, ayo dukung even ini, ajaknya. Fasilitasi yang dimaksud Awang, tidak hanya berupa alokasi anggaran, tetapi juga tentang pelaksanaannya. Berbeda dengan di daerah lain, dimana kegiatan seperti ini memerlukan izin dari Muspida. Kalau di Singkawang, sudah menjadi agenda tahunan, tidak perlu diribetkan dengan pengurusan izin yang macam-macam, paparnya. Peran masyarakat tentunya sangat diharapkan untuk menyukseskan Festival Imlek dan Capgome, bukan hanya dari warga Tionghua, tetapi juga warga lainnya, karena ini menyangkut nama baik Kota Singkawang di mata nasional dan internasional. Dukungan masyarakat sangat diperlukan, misalnya membersihkan lingkungan masing-masing, sekitar tempat tinggal dan lainnya. Supaya tamu yang hadir merasa nyaman dan bersedia hadir kembali di lain waktu, harap Awang. Begitu pula dalam menjaga keamanan di Kota Singkawang, bukan hanya tanggungjawab TNI Polri, tetapi seluruh elemen masyarakat. Imlek dan Capgome ini hendaknya bersamasama kita sukseskan, kata Awang. Dia mengungkapkan, sejak 2003, di Kota Singkawang selalu menyelenggarakan Festival Imlek dan Capgome. Setiap tahun tentunya harus terus disempurnakan. Masyarakat tentunya harus bangga, karena budayanya diangkat ke permukaan, tidak seperti dulu, makanya mari kita bersamasama menyemarakkan dan menyukseskannya, ujar Awang. Selain itu, Awang juga mengharapkan, even seperti ini tidak dipolitisir untuk kepentingan sesaat. Tidak ada politik di dalamnya, ini demi kepentingan bersama Kota Singkawang untuk memajukan dunia pariwisata di Bumi Bertuah Gayung Bersambut ini, pungkas Awang. (dik)

Upacara bendera di Kecamatan Pontianak Tenggara . ANTON

syarakat, tetapi juga terus berinovasi, dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas, mempelajari aturan serta peduli terhadap lingkungan, terang Edi ketika upacara bersama di halaman Kantor Camat Pontianak Tenggara, kemarin. Permintaan yang disampaikan Edi sendiri tidak terlalu berlebi-

PONTIANAK. Wakil Walikota Pontianak, Ir H Edi Rusdi Kamtono MM, MT, mengingatkan para PNS di Kecamatan Pontianak Tenggara sedianya lebih disiplin dalam bekerja dan menjalankan amanah yang sudah diberikan. Makanya setiap PNS sekarang tidak hanya dituntut memberikan pelayanan yang terbaik bagi ma-

han, mengingat masyarakat sekarang sudah sangat cerdas dalam melakukan penilaian terhadap pelayanan kinerja pemerintah. Kinerja Kecamatan dan Kelurahan itu paling gampang dinilai, karena langsung berhadapan dengan masyarakat. Makanya kita harus menyiapkan dan mempunyai data yang lengkap dan

akurat, misalnya nama jalan dan gang, penduduk miskin by name by address. Begitu data itu akan digunakan pada Musrenbang, langsung bisa dibuka. Sehingga penanganan akan lebih mudah dan tepat sasaran, yakin Edi. Edi juga menyinggung terbatasnya tenaga PNS di Pemerintah Kota, dengan jumlah rasio

SINGKAWANG. Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Singkawang melantik empat orang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sehingga jumlahnya menjadi 10 orang. Padahal, idealnya harus ada 15 PPAT di Kota Amoy ini. Dengan dilantiknya keempat PPAT ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat lebih mudah, cepat dan murah, kata Askani SH MH, Kepala Kantor BPN Kota Singkawang ditemui usai Pelantikan PPAT Kota Singkawang di Aula BPN Kota Singkawang, Kamis (23/1). Keempat PPAT yang dilantik itu terdiri atas Erna Fahriati SH MKn, Rita Yani SH MKn, Anjar Wibowo SH MKn dan Urai Imamuddin SH MKn. Semua yang dilantik ini sudah lama tinggal di Singkawang. Memang biasanya yang menjadi PPAT itu orang yang sudah lama ting-

gal suatu daerah, supaya dia dikenal masyarakat, ungkap Askani. PPAT ini, jelas Askani, menjalankan sebagian tugas BPN Kota Singkawang, sehingga masyarakat yang ingin membuat Akta Tanah tidak mesti berbondong-bondong ke Kantor BPN, karena bisa juga dilayani oleh PPAT. PPAT itu mitra BPN, terangnya. Menurut Askani, antarsesama PPAT tidaklah bersaing, tetapi bagaimana mereka bekerjasama dalam menjalankan tugastugas BPN tersebut. Sehingga masyarakat dapat merasakan langsung dari kemudahan dalam membuat akta tanah. Kalau ada PPAT yang lain berhalangan, dapat di-cover PPAT yang lain, ujarnya. Pelantikan PPAT Ini, kata Askani, merupakan salah satu bentuk upaya BPN untuk mem-

permudah pelayanan kepada masyarakat. Di samping upaya-upaya lainnya seperti menyiapkan tempat pelayanan yang memadai dan menyederhanakan aturan. Transparansi biayapun sudah diatur sedemikian rupa, katanya. Sebenarnya, kata Askani, idealnya di Kota Singkawang mempunyai 15 PPAT, mengingat perkembangan atau pertumbuhan perekonomian di Kota Singkawang yang semakin baik dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan animo masyarakat

semakin tinggi dalam hal membuat akta tanah. Tetapi untuk saat ini 10 PPAT sudah cukup. Saat ini pelayanan yang kita lakukan hampir 500 per bulan. Sehingga cukup kalau memiliki 10 PPAT. Tetapi ke depan jumlah PPAT perlu ditambah, karena PPAT itu bukan hanya notaris yang bertugas membuat akta tanah, mereka juga punya lain sebagai notaris seperti dengan kontrak bank dan lainnya, papar Askani. Di tempat yang sama, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

RALAT PENGUMUNAN LELANG

Demikian untuk menjadi maklum. Pontianak, 24 Januari 2014 Panitia Lelang Kejari Pontianak Ketua Ttd

Kepala Kantor BPN Kota Singkawang, Askani SH MH melantik empat PPAT Kota Singkawang di Aula BPN Kota Singkawang, Kamis (23/1). MORDIADI

M. FADLAN, S.H,.M.H

minimax max

Iklan MINI Hasil MAKSIMAL

PLATINUM GROUP Butuh LEADER MARKETING, Usia Minimal 18 Tahun, SLTA/S1. Punya Relasi yang luas. Pernah di MLM atau Finance Penghasilan Minimal 20Jt/Bln. Minat kirim CV ke sandihae@yahoo.co.id

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

Rp. 950.000,-

IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

Pendidikan

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Bengkayang Hub : 081256734627

(IPPAT) Kota Singkawang, Arberson mengatakan, dalam memberikan pelayanan ke public, semakin banyak PPAT-nya tentunya semakin bagus dan rapi. Karena sifatnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik, jadi semakin ramai semakin baik, katanya. Dengan dilantiknya PPAT ini, Arberson mengharapkan semboyan Kepala BPN Kota Singkawang dapat terpenuhi, yakni kalau bisa jadi satu hari, kenapa dibikin satu mingu. (dik)

Sehubungan dengan Pengumunan Lelang Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor: B-065/Q.1.10/Cu.3/01/2014, yang dimuat di Harian Rakyat Kalbar edisi Kamis tanggal 23 Januari 2014, pada Syarat Peserta Lelang poin 5: Tertulis: - Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli masih berlaku berikut foto copy; - NPWP asli berikut foto copy; - Materai Rp 6.000,- sebanyak 1(satu) lembar dan foto copy bukti setoran uang jaminan. Seharusnya tertulis: - Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli masih berlaku berikut foto copy; - SIPI dan SIUP Perikanan asli berikut foto copy; - NPWP asli berikut foto copy; - Materai Rp 6.000,- sebanyak 1(satu) lembar dan foto copy bukti setoran uang jaminan.

LOWONGAN

Biro

pegawainya 1,2 terhadap jumlah penduduk. Para PNS di Kota Pontianak dituntut untuk bekerja lebih maksimal. Kalau ratio pegawai di pusat dengan jumlah penduduknya mencapai 1,9. Sehingga menjadi kendala bagi PNS kita dalam memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Tapi itu bukan sebuah alasan, untuk patah semangat, ucapnya. Sebab dengan kekurangan pegawai, Edi optimis pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal. Karena itu setiap pegawai harus termotivasi untuk berprestasi, memberikan pelayanan publik yang terbaik pada masyarakat serta terus meningkatkan kinerja pegawai. Karena kinerja akan dipantau, dan dinilai Walikota dalam memberikan kepercayaan untuk menduduki suatu jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Kedatangan Edi ke setiap kecamatan sendiri tak lain untuk menjalankan amanah UndangUndang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta tugas dan wewenang Wakil Walikota dalam membantu Walikota memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan. Kunjungan saya ke setiap Kecamatan akan terus berlangsung, supaya bisa melihat langsung kinerja PNS di kecamatan tersebut, terangnya. (ton)

Singkawang Idealnya Punya 15 PPAT

iklanbaris baris Rp.5000/baris

KULIAH JALUR KHUSUS PROGRAM KONVERSI D3, S1, S2. PROSES CEPAT, RESMI/LEGAL & TERAKREDITASI Bisa Wsd 2014, INFO Lengkap Hub Bp. Pandu 081210202819, 085313001119, 087875003007

3

pasang iklan anda di

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Melawi Hub : 0568-22069

Segera hubungi:

768677

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

Menerima Pesanan :

Xenia

DP 15% S/d 4 Th

G r a Max Grand n d PU-BOX Grand Max

• Cetak undangan lebih 2000 Model Undangan • Yain Spanduk, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama Dll • Lebih 200 Contoh Souvenir • Kawinan/khitanan (ready&stock) • Penyewaan Tenda & Kursi • Photo dan Video Shooting • Orgen Tunggal KUNJUNGI:

Segera Hubungi : DODY 08125608423, 0561-7565151

Telp. 7183366, 081282587257

JALUR 1: Praktek + SIM Rp.1000.000 Non SIM Rp. 700.000

DODIEK: 0821 5030 0200 0857 5255 5567

EKO SERVICE DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PONTIANAK

SEDOT WC

Jl. Kom Yos Sudarso HUB TELP.

SEDOT WC

7089235

Hub: Telp. (0561) 7186955

ANUGRAH WEDDING/ ADI Jl. H. Rais A. Rahman Jl. Gunung Sahari No.21 Pontianak (Belakang Supermarket Garuda Mitra)

KURSUS MENGEMUDI MOBIL

Berminat Silahkan Hubungi :

CETAK UNDANGAN TENDA & SOUVENIR

Menjual :

768677

JALUR 2: Praktek + SIM Rp.900.000 Non SIM Rp. 600.000

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

PD. ANEKA BATU ALAM

HUB : 0561

085210738368 (Lita) Fasilitas: 1 Unit instalasi pengolahan IPLT 2 Unit kendaraan jenis vacuum truck

Fasilitas :  Selang baru tanpa bau  Pengalaman 25 th di bidang WC.  Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI


KALBAR raya

RAKYAT KALBAR

4

Jumat, 24 Januari 2014

BPKP Akan Masuk Sebagai Supervisor APIP di Daerah Christiandy: MoU Kita Bukan Untuk Membenarkan Hal yang Salah PONTIANAK-RK. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Prof. Dr. Mardiasmo mengingatkan agar kinerja BPKP di daerah bisa ditingkatkan lagi dalam memantau dan mengawasi penyelenggara pemerintah, agar tindakan yang dapat merugikan negara bisa diminimalisir. Hal itu disampaikan Mardiasmo pada acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPKP Kalbar dan penandatanganan MoU antara BPKP dengan Pemprov Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur, Kamis (23/1). Kepala Perwakilan BPKP Kalbar yang baru, Fajar Irawan, Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Dierktorat Investigasi BPKP Kalbar. Fajar Irawan menggantikan Panijo Kepala Perwakilan BPKP Kalbar. Mardiasmo mengatakan, untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik, maka perlu adanya penyegaran pada instansi pengawas tersebut. Dinamikanya memang seperti itu, kita setiap satu periode perlu penyegaran. Saat ini hampir 400 dari 600 orang BPKP yang ada di Kementerian/Lembaga, kita selalu lakukan roling, katanya. Menurut Mardiasmo, pembagian tugas tersebut mengisi dan tersebar di seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia, baik di inspektorat maupun lembaga pengawas lainnya. Ia menyatakan, penyerapan anggaran di pemerintah itu bisa baik, SILVA-nya tidak banyak, bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu kita juga diminta Kapolri untuk membuat langkah prepentif dalam tindakan KKN, upaya kita mencegah, terang Mardiasmo. Dikatakannya, untuk memperkuat

PONTIANAK-RK. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalbar, Robertus Isdius mengungkapkan, meski permintaan bahan kebutuhan pokok menjelang Imlek meningkat, namun hingga kini belum ada kenaikan harga yang signiďŹ kan. Sekarang menurut pemantauan kita harga stabil. Malah ada yang justru turun seperti

kelembagaan, BPKP RI melakukan koordinasi dengan semua instansi seperti Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kapolri dan lembaga tinggi negara lainnya. Kami sudah melakukannya di Kejaksaan Agung, kita koordinasi dengan Kapolri, Kemendagri dan semua Gubernur se Indonesia. Bagaimana upaya mewujudkan pemerintah yang bersih tanpa korupsi, itu tetap jalan dan dinamika pembangunan juga harus jalan untuk kesejahteraan, kata Mardiasmo. Sebab kata dia, BPKP telah diminta oleh Presiden sebagai supervisi untuk koordinasi dengan aparat di daerah. Kita akan menyusun antar Gubernur dan Walikota dengan inspektur Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Kalau ada potensi kerugian negara harus ditindak, kalau memang ada niat yang tidak baik harus ditindak, pencegahan harus kita galakkan juga, tegas Mardiasmo. BPKP akan masuk sebagai supervisor APIP di tingkat daerah maupun pusat. Ada tiga hal yang mulai dilakukan BPKP. Pertama, menegaskan ruang lingkup kerja supervisor BPKP di daerah. Kedua, koordinasi antara APIP dan perwakilan BPKP di daerah. Ketiga, menegaskan otoritas, tanggung jawab, dan kewenangan penugasan APIP. Dalam menjalankan tugas, kata Mardiasmo, BPKP tidak melakukan diskriminasi terhadap instansi yang satu dengan lainnya, baik itu instansi vertikal seperti Kementerian Agama, BUMN, BLUD RSUD dan sebagainya. Kalau ada dugaan penyimpangan, kami segera koordinasi dengan penegak hukum di daerah, Kejati, Kejari, apa yang harus kita koordinasi, sehingga kehadiran BPKP memberikan nilai tambah dan eksistensinya dapat dipertahankan, ujar Mardiasmo.

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya saat menandatangani MoU pengawasan kinerja pemerintah oleh BPKP di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (23/1)---Andreas Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya SE MM mengatakan, dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, Pemprov Kalbar merasa penting melakukan kerjasama dengan lembaga seperti BPKP.

Dalam rangka kita bisa menyelenggarakan pemerintahan yang baik, kita mencegah hal yang tidak kita kehendaki, MoU kita bukan untuk membenarkan hal yang salah, kita lebih baik mencegah. Maka MoU sebaiknya jangan sekedar ditandatangani, na-

mun harus apa implementasinya, tegasnya. Untuk itu, kata orang nomor dua di Kalbar ini, dengan hadirnya BPKP di Kalbar, maka dapat memantau dan mengawasi kinerja pemerintah di lingkungan Pemprov Kalbar. Kami sangat

berharap dengan bantuan BPKP kita terus bangun pemerintahan yang baik untuk pembangunan Kalbar khususnya, pungkas Christiandy. Laporan: Andreas Editor: Julianus Ratno

26 Januari Pasar Murah Imlek di Rumah Radakng bawang putih. Kebutuhan pokok sementara ini aman saja di pasar, nggak ada gejolak. Imlek nggak ada kenaikan, belum ada kenaikan yang signiďŹ kan. Kalau telor saya pikir hukum pasar, kalau kebutuhan meningkat, harga pasti naik, tapi stok ada. Saya sudah laporkan, stok ada

EQUATORIANA

5.000 butir, ungkapnya ditemui di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kamis (23/1). Disinggung mengenai tingginya gelombang laut perairan saat ini, yang diperkirakan sulit untuk mendatangkan barang dari pulau Jawa? Robertus Isdius yakin, tidak

akan berdampak besar dalam pengiriman barang. Patokan kita selama ini, bukan hanya gelombang, banjir aja di Jakarta, kita kirim melalui Semarang. Jadi ada beberapa pelabuhan yang menyuplai kita, bukan hanya Jakarta. Jadi nggak ada ma-

salah, jelasnya. Sebab menurut mantan Kepala BKD Kalbar ini, tingginya gelombang laut terjadi hanya beberapa hari, sehingga pengiriman barang pun dapat dilakukan pada cuaca yang baik. Gelombang tinggi kan hanya sehari dua hari, kalau setelah

itu bisa dipasokan kan nggak ada masalah. Mudah-mudahan besok udah reda gelombangnnya, kata Robert begitu ia akrab disapa. Ia melanjutkan, dalam upaya membantu masyarakat Kalbar yang merayakan Imlek, Disperindag Kalbar akan menggelar

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

pasar murah untuk semua jenis bahan kebutuhan pokok. Tanggal 26 kita adakan pasar murah di Rumah Radakng. Kita imbau masyarakat untuk bisa mengunjungi pasar murah itu. Selain telor ada beras, ada gula, susu dan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian ada lagi bazar makanan bersamaan dengan pasar murah, tutup Robert. (dRe)

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: redaksi@equator-news.com

Tanggapan Korupsi masih menjadi penyakit jalannya pemerintahan Indonesia, termasuk di Kalbar. Bahkan menjelang Pemilu 2014, lingkaran setan korupsi melibatkan partai politik, politisi, kroni bisnis, proyek korup, dan birokrasi. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat kian garang memberangus praktik korupsi, namun banyak pihak yang pesimis, karena penanganan kasus masih tebang pilih dan terkesan dikendalikan untuk kepentingan tertentu, termasuk campur tangan partai. Tradisi korupsi menjelang pemilu biasanya akan mengemuka. Aktoraktor yang terlibat dalam kasus korupsi adalah politikus, baik anggota dewan dan birokrat, pengusaha,

juga staf khusus. Peran para aktor ini pun bermacam-macam, politikus dapat menciptakan proyek yang bisa dikerjakan dirinya ataupun rekanan, dan menambah anggaran untuk proyek tertentu. Birokrat dapat mengusulkan proyek yang akan diarahkan kepada perusahaan tertentu. Pengusaha dapat memberikan suap dan melobi politikus untuk mendapatkan proyek. Staf khusus dapat menjadi penghubung antara pengusaha dengan politikus atau elit pemerintahan, dan sebagai pelaksana transaksi. Sebuah lingkaran korupsi yang sempurna.

Kongkalikong antara eksekutif dan legislatif inilah yang akhirnya menggerus uang rakyat. Baik yang mega skandal maupun kasus-kasus kecil, namun rutin. Memprihatinkan, terutama menjelang Pemilu 2014. Apa pendapat Anda?

Masalah kita Kalau saya jadi presiden, koruptor yang telah masuk penjara aku keluarkan. Setelah itu, tutup matanya dan masukan ke mobil truk, bawa ke tempat rahasia serta siapkan regu tembak. Setelah tixx mati kuburkan secara paxx. Ingat bro, mayatnya jangan dixxkan, agar calon koruptor takut untuk mencuri uang rakyat.

 577868

085348090038 5-1-2014 10.32

Sms Warga $WOK6GTGPFCO Hutan lindung dan taman nasional tropis adalah sumber oksigen raksasa di dunia, terdapat di tiga titik di permukaan bumi yang terletak di rentang garis Khatulistiwa. Yaitu benua Amerika di Barzil, Asia di Indonesia, Afrika di Konggo. Bilamana hutan lindung dan taman nasional tropis

HARIAN

berangsur punah, akan terjadilah global warming atau pemanasan global yang akan berakibat mencarinya gunung es di Kutub Utara dan Selatan, akan terjadilah banjir dahsat di permukaan bumi, akan menenggelamkan sekitar 50.000 kota besar di dunia. Jika demikian, atas kerusakan hutan lindung dan taman nasional, siapakah yang bertanggungjawab? Jika kasus dugaan WNA membalak hutan lindung di Kapuas Hulu oleh Mr Lie, WNA dari negeri Cina dan Pamar Lubis bos PT Cosmos Inti Persada (CIP) mendapat hak istimewa dengan kekebalan hukum? Kapolda Kalbar dikritik habis-habisan di beberapa media terkemuka Kalbar. Ibrahim Myh.

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak

081288673500 22-1-2014

08.55

2GTKPICVCP6WJCP Ini peringatan Tuhan dan teguran buat manusia yang sudah lupa karena nafsu, harta, dan tahta! Indonesia dilanda banjir. Tuhan lagi marah. 085245519512 22-1-2014

08.30

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno Jawa Pos Media Group

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Kantor Pusat: Graha Pena Kalbar Jalan Arteri Supadio (d/a Ahmad Yani 2) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Telepon: 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: redaksi@equator-news.com

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono Dewan Redaksi: Anton Perdana, Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH MH, Pracetak/Tata Wajah: Dennis (Manajer), Defri, Yudi, Khusyairi Permata, Roby, Bobby. Illustrator: Reza Setiawan Pemasaran Koran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Kiki Rizky, Abubakar, Heru Prayitna (Distribusi), Jenggo, Susanto Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Rosadi Jamani. Divisi Event: Mohamad Qadhafy Website & IT: Hendra Ramawan. Keuangan: Nurbani (Manajer), Julianovita. Umum/Administrasi: Adidharma. Kota Pontianak:Samsul Arifin, Andreas, Biro Kubu Raya:Arisandy. Biro Mempawah: Alfi Shandy, Jl. Teratai Blok A No 3, Telp. 0561-691326. Biro Singkawang: Mordiadi. Biro Sambas: M Ridho, Jl. Sukaramai Komp Didis Permai Blok G10, Dalam Kaum, Sambas, Telp. 0562-392738. Biro Sanggau: Kiram Akbar, Khusairi, Komplek Pasar Rawa Bangun Lantai 2, Kota Sanggau. Biro Landak: Antonius, Jl. Jalur 2 Ngabang depan Wisma Usaha Jaya Pal 2 Ngabang. Biro Kayong Utara: Kamiriludin, Jl. Simpang Tiga Desa Siduk, Kecamatan Sukadana. Biro Ketapang: Jaidi Chandra. Biro Sekadau: Abdu Syukri. Biro Kapuas Hulu: Arman Khairiadi, Jl. M Yasin, Putussibau Utara No 3, Telp. 0567-22877. Biro Melawi: Sukartaji, Jl Juang Nanga Pinoh Telp. 0568-22069. Biro Sintang: Suhardin. Iklan Jakarta: Jl. Jeruk Purut-Al-Ma’ruf No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Telp. 78840827 Fax. (021) 78840828. Tarif iklan per milimeter kolom Hitam putih: 8.000,00. Spot color: 10.500,00. Full color: 15.000,00. Iklan baris: 5.000,00/baris (minimal dua baris maksimal 10 baris) Harga Eceran: Rp 2.500,00. Harga Langganan: Rp 65.000,00/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) Bank Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas.


KURSI RAKYAT KURS k

untu

RAKYAT KALBAR Jumat, 24 Januari 2014

5

Husni: Kemenangan Langgar Aturan Bentuk Penistaan Demokrasi

Rakyat Punya Kedaulatan “Menghukum” Para Wakilnya

Ketua KPU RI, Husni Kamil Malik diwawancarai wartawan usai menghadiri acara seminar di Pontianak, Kamis (23/1)---Andreas ==PONTIANAK-RK. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Malik menilai, sebagai negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dalam mengelola pemerintahan, maka Pemilu menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu inilah, rakyat mengunakan hak pilihnya untuk mengevaluasi dan menyeleksi ulang para wakilwakilnya yang duduk di DPR, DPD, DPRD setiap lima tahun sekali, ujar Husni ditemui ujar menghadiri seminar Waspada Konflik Dalam Penyelenggara Pemilu 2014 di Grand Mahkota Hotel, Pontianak, Kamis (23/1). Menurutnya, rakyat memiliki kedaulatan penuh menghukum para wakilnya yang menurut penilaian mereka kurang maksimal berjuang dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakya. Disisi lain, sambung Husni rakyat juga memiliki kewenangan penuh untuk memberikan penghargaan kepada para wakilnya yang menurut mereka kinerjanya bagus dengan cara memilihnya untuk kembali duduk di badan atau lembaga perwakilan tersebut.

Ia mengingatkan, seiring deng an persaing an untuk mendapatkan kursi di badan/ lembaga legeslatif ini semakin ketat, maka potensi konfilk juga semakin besar. Untuk itu pesan kami kepada para peserta Pemilu sekeras apapun pertarungan untuk merebut jabatan politik pada Pemilu 2014, integritas dan persatuan nasional harus tetap menjadi arus utama pemikiran sikap dan tindakan kita. Karena itu, upaya memperoleh kekuasaan diletakkan dalam kerangka hukum dan etika berbangsa dan bernegara, ujar Husni. Ia menilai, kemenangan yang diperoleh dengan cara-cara melanggar aturan, curang, intimidasi dan kekerasan merupakan bentuk penistaan terhadap demokrasi dan pengembirian terhadap kedaulatan rakyat. Semua pihak dalam masyarakat luas memiliki tanggungjawab untuk sama-sama menjaga integritas proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu. Biarkan masyarakat menentukan pilihannya secara rasional, cerdas dan mandiri, kata Husni. Ia menambahkan, KPU Pusat telah merampungkan 7 dari 11 tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU nomor

8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD. Tujuh tahapan itu yakni perencanaan program, anggaran dan penyusunan peraturan, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD, pelaksanaan kampaye, pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih hasil pemilu. Sedangan 4 tahapan lagi akan segera kami kerjakan yakni masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dan DPRD terpilih, beber Husni. Selama proses tahapan Pemilu, kata dia KPU selalu mengacu pada asas propesional, terbuka, mandiri, jujur, adil dan sebagainya. Namun menurut Husni, meski keterbukaan sudah dilakukan dalam pengambilan keputusan, belum sepenuhnya bisa memuaskan semua pihak. Sehingga, sambung dia tidak jarang oleh pihak yang tidak puasan tersebut dijadikan objek sengketa di Bawaslu yang dilanjutkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Dalam konteks kelembagaan

konflik merupakan sesuatu yang sangat positif. Dengan penuh kesadaran mengunakan mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-undang untuk menguji keputusan KPU. Namun dalam catatan kami tidak ada tindakan anarkis yang terjadi selama pelaksanaan tahapan, ungkapnya. Untuk itu, Husni berharap, yang paling penting adalah bagaimana semua komponen ambil bagian dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini penting, supaya masyarakat tidak salah memaknai keterlibatan dan keikutsertaannya dalam politik. Kami telah merekrut relawan demokrasi (relasi) di setiap kabupaten/kota. Ini untuk melakukan pendidikan pemilih dengan konsentrasi lima segmen, pemilih perempuan, pemula, kaum marginal, pemuka agama, dan penyandang cacat, terangnya. Relasi yang direkrut ini bertujuan selain mendorong mereka menjadi pemilih rasional, kritis dan mandiri, akan tetapi juga membentuk karakter pemilih antikekerasan, diskriminasi dan politik uang. Nilai-nilai inilah yang dapat membentengi pemilih dari upaya-upaya provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan ingin mengacaukan pelaksanaan kampaye, ucap Husni. Ia menekankan, di luar perangkat negara masyarakatlah paling menentukan jalannya tahapan pemungutan suara dengan perhitungan suara serta rekapitilasi suara. Kohesi sosial yang kuat merupakan senjata yang paling ampuh untuk melawan setiap upaya kecurangan dan potensi konflik akibat adanya perbedaan-perbedaan pilihan politik. Untuk itu, khusus kepada masyarakat Kalbar, saya berpesan jangan mudah terprovokasi oleh siapapun untuk melakukan tindakan destruktif. Pilihan poltik boleh berbeda tetapi kohesi sosial harus tetap dijaga, pungkas Husni. Laporan: Andreas Editor: Julianus Ratno

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2565 GONG XI FA CHAI, SIN YEN KUAI LE

0%

IDACHI SPORTS SPORTS IDACHI

6 & 12 Bulan

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345 Pontianak MR. JACKIE (NEW) ELECTRIC SCOOTER

FS 388 (NEW) SPINNING BIKE

4.588

9.750

Hanya

Hanya

3.588 Ribu

5.988 Ribu

FS 23556 (NEW) ELLIPTICAL BIKE 6.650 Hanya

3.988 Ribu

IMLEK SALE

+0

60

disc up to Persen Tgl 23 s/d 28 Januari 2014

TS 828 (NEW) anti gores NEW ORBITRACK 7.350 Hanya

4.388 Ribu

BONUS CARRY BAG FS 4110 3M +INVERTER (3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

FS 4600 B (NEW) TREADMIL MOTORIZED

15.850

16.550 Hanya

10.288 Ribu

FS 4000 P (NEW) TREADMIL MOTORIZED

9.550 Hanya

4.988 Ribu

TS 3688 (NEW) 3 fungsi TREADMILL MOTORIZED 15.450

Hanya

Hanya

9.588 Ribu

8.988 Ribu

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI) 6.950 Hanya

4.188 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

CICILAN BCA BUNGA 0% KUNJUNGI PAMERAN KITA DI MEGAMALL TGL 24 JAN SD 28 JAN 2014 LANTAI 1 DEKAT MATAHARI STORE

FS 729-4 (4-FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK 7.250 Hanya

4.588 Ribu

FS 243+MP3 (NEW) TREADMIL MOTORIZED

9.350 Hanya

6.188 Ribu

FS 1330 D (NEW) TREADMIL Manual 4.350 Hanya

2.588 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 087818322288 GARANSI: SPAREPARTS 1 TAHUN SERVICE LONG LIFE

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Pihak KPU Kapuas Hulu foto bersama usai rapat koordinasi dengan Rutan Klas IIB Putussibau, Kamis (23/1)---Arman Hairiadi

Satu TPS Khusus di Rutan Klas IIB Putussibau PUTUSSIBAU-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu melakukan rapat koordinasi dengan Rutan Kelas IIB Putussibau terkait daftar pemilih bagi warga binaan, Kamis (23/1). KPU diterima langsung Kepala Rutan Kelas IIB Putussibau, Rudi Kurnia. Warga binaan Rutan Klas IIB Putussibau masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), sehingga di Rutan nantinya akan ditempatkan satu TPS. Ketua KPU Kapuas Hulu Lisma Roliza SH melalui Komisionernya Awang Ramlan SE mengatakan, dari data yang didapat menjelaskan bahwa ada warga binaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 2014 nanti, yaitu sebanyak 72 orang. Mereka ini akan masuk dalam DPK, dan kita pun menyiapkan satu TPS

Khusus, katanya ditemui usai rapat. Awang menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dalam mengudate data warga binaan. Karena diperkirakan jumlah warga binaan akan terjadi perubahan, baik mengalami penambahan maupun pengurangan. Kita terus koordinasi terus untuk menghasilkan data daftar pemilih khusus sampai ditetapkan nanti menjadi DPT oleh KPU Provinsi, ujarnya. Daftar pemilih khusus ini, lanjut Awang berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2013, yaitu sampai tujuh hari sebelum pemungutan suara. Dalam penetapan warga binaan menjadi DPT, bukan wewenang dari KPU Kapuas Hulu, melainkan KPU Provinsi. Sementara untuk meng-

himpun data pemilih khusus, dijelaskan Awang dibantu oleh KPU Kabupaten, PPK Kecamatan dan PPS. Karena daftar pemilih khusus ini diperuntukan bagi warga yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), DPSHP, maupun DPT baik yang belum memiliki identitas maupun tidak, jelasnya. Awang memaparkan, langkah pihaknya menginstruksikan PPK dan PPS untuk mengidentifikasi masalah daftar pemilih di wilayah kerjanya masing-masing, karena terkait masih ada warga yang belum terdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT. Mereka (PPK-PPS) harus jemput bola dan lebih proaktif, agar semua daftar pemilih bisa tercover, harapnya. Laporan: Arman Hairiadi Editor: Julianus Ratno

Belum Punya KTP Tetap Bisa Nyoblos PONTIANAK-RK. Setiap warga Negara yang sudah cukup umur pada dasarnya mempunyai hak konstitusi sama dalam Pemilu 2014. Meski warga tersebut belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) KPU Kota Pontianak, Deny Nulyadi mengatakan warga yang memiliki hak pilih namun belum punya KTP bisa didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), hingga empat belas hari sebelum pemungutan suara. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat maupun partai politik yang mengetahui kontituennya yang masih belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT ) segera memberikan informasi. Kita harapkan bisa memberikan data-data terkait Warga Negara Indonesia yang masih belum terdaftar kepada TPS setempat. Kalaupun tidak bisa diurus di TPS setempat, bisa lansung diurus di KPU Kota dan itu lebih baik, ujar Deny kepada Rakyat Kalbar, kemarin. Untuk masyarakat yang ingin pindah memilih, ia melanjutkan, bisa mengurus daftar pemilih tetap tambahan (DPTT), tapi untuk mendapatkan DPTT, tentunya ada syarat-syarat tertentu. Menurut Deny, harus ada

Deny Nulyadi ,Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) KPU Kota Pontianak ketika ditemui Rakyat Kalbar diruang kerjanya. Deska iRnansyafara alasan yang jelas, contohnya seperti ada penugasan di luar kota. Selain itu disebabkan oleh adanya bencana dan orang yang sakit, itu bisa mengurus DPTT, terangnya. Deny menjelaskan cara mengurus DPTT ini. Pertama, pemilih tersebut sudah terdaftar dalam DPT, selanjutnya pemilih harus mendatangi TPS asalnya itu untuk mendapatkan formulir A5. Formulir A5 ada dua lembar, satu untuk arsip TPS asalnya dan yang satunya ditunjukan pada TPS yang akan menjadi tempat pencoblosannya.

Itu paling lama tiga hari sebelum hari H. Untuk masyarakat yang nantinya pada saat hari H yang belum terdaftar sama sekali, bisa juga mengikuti kesempatan terakhir yaitu DPKTB daftar pemilih tambahan. Harus dan wajib membawa kartu identitas berupa KTP dan KK di RT setempat, satu jam sebelum ditutupnya pemungutan suara dan daftarnya sebelum satu jam terakhir, pungkas Deny. Laporan: Deska Irnansyahfara Editor: Julianus Ratno

Separuh Kader Demokrat Diklaim Gabung ke PPP JAKARTA. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum bersama koleganya membentuk organisasi masyarakat Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) pada 15 September 2013. Saat ini, PPI sudah memilki ratusan cabang. Cabang yang sudah mengajukan ya sekitar 170-an, tapi yang baru dilantik baru tingkat provinsi, kata Fungsionaris

PPI, Tri Dianto, Kamis (23/1). Sementara Juru Bicara PPI, Ma mun Murod Al-Barbasy mengatakan, daerah- daerah berminat untuk membentuk PPI. Di daerah antusias benar, kita kewalahan buat surat mandat, kata Ma mun. Ma mun menambahkan, banyak kader Partai Demokrat yang bergabung di PPI. Jumlahnya, sambung dia, lebih dari

50 persen. Banyak banget. Di daerah presentasenya sampai di atas 50 persen, nanti pasca pemilu meningkat lagi, ujarnya. Anas selaku Ketua Presidium PPI saat ini berada di Rumah Tahanan KPK. Namun, dia tetap aktif mengembangkan PPI. Tadi saya jenguk Anas di KPK, Anas juga tandatangan beberapa SK (Surat Keputusan), pungkasnya. (jpnn)


6

RAKYAT KALBAR Jumat, 24 Januari 2014

Ini Pendapat Menurutnya, masalah ini bukan masalah hukum semata, jika pemilu serentak dilaksanakan pada 2014 ini, maka bisa menjadi bom waktu mengganggu stabilitas keamanan dan pemerintahan nasional. Soalnya, persiapan pemilu sudah terlanjur disiapkan untuk format dua tahan terpisah, pileg dan pilpres, tandas anggota Komisi I DPR ini. Sementara, Ketua DPP PPP Bidang Komunikasi dan Hubungan Media, Arwani Thomafi menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden yang diajukan Effendi Ghazali, yang baru dibacakan Kamis (23/1). Kami hanya menyayangkan keputusan ini baru dibacakan sekarang ini. Saya dengar ini sudah lama diputus, tapi baru dibacakan hari ini, tentu ini pertanyaan yang perlu dijelaskan, kata Arwani Thomafi, saat dihubungi wartawan, Kamis (23/1). Menurut Arwani, putusan MK untuk membacakan putusan tersebut Kamis, jangan sampai muncul seolah-olah dicari waktu yang bisa membenarkan alasan sempitnya waktu implementasi dari pelaksanaan Pemilu serentak ini. Jika waktu itu segera dibacakan, saya kira masih cukup waktu untuk benar-benar bisa dilaksanakan tahun ini Pemilu serentak, tegasnya.

Semoga MK Farida Indrati, menyatakan Pemilu tidak serentak inkonstitusional. Artinya, pemilihan legislatif dan presiden harus digelar bersamaan. Namun, dengan berbagai pertimbangan, putusan tersebut akan dilaksanakan pada Pemilu 2019. Sejumlah pertanyaan, keberatan, hingga tudingan aneh plus ketidakadilan, pun timbul akibat putusan MK, atas uji materi terhadap UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu, tersebut. Terutama, terkait masalah waktu. Sebab, konon, MK sudah memutuskan sejak Maret 2013 lalu, namun baru dibacakan kemarin. Pengamat politik AS Hikam menyebut putusan itu mengagetkan sekaligus aneh. Semoga nantinya MK tidak berarti singkatan dari Mahkamah Kagetan , setelah dulu pada Pemilu 2009 ujug-ujug membuat putusan sistem pemilihan proporsional terbuka yang membuat parpol terbata-bata dan hasil akhirnya adalah DPR yang rendah kualitasnya, tutur Hikam, Kamis (23/1). Mengagetkan, lanjut pejabat Menristek era Presiden Abdurrahman Wahid ini, karena mengabulkan permintaan para pemohon agar Pemilu (legislatif dan Presiden) dilangsungkan serentak. Aneh, karena putusan itu berlaku pada 5 tahun yang akan datang, yaitu 2019. Artinya, Pemilu 2014 tetap saja terpisah. Keanehan yang lain, putusan MK itu melanjutkan apa yang sudah dilakukan ketika Ketua MK lama, Akil Mochtar dan Mahfud MD, ketika masih memimpin. Padahal, semua orang tahu bahwa kredibilitas Akil Mochtar, sebagai Ketua MK, dipertanyakan karena statusnya sebagai tersangka kasus korupsi, tegasnya. Imbuh Hikam, Setidaknya, ada pertanyaan moral apakah tidak sebaiknya MK bersikap lebih hati-hati menanggapi permohonan tersebut .

...................................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman1 Meski begitu, secara institusi, Arwani menjelaskan sikap positif PPP terhadap putusan MK tersebut. Kami menghargai dan mengapresiasi keputusan MK itu dalam konteks penyederhanaan hajatan demokrasi, ujarnya. PPP lanjutnya, mengharapkan pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2019, bisa lebih murah, efektif dan efisien. Nilai positif lainnya, nantinya pemenang Pilpres akan sejalan dengan pemenang Pemilu legislatif, sehingga sistem presidensial akan lebih efektif. Selain itu, bangunan koalisi sudah bisa dirancang sejak awal sehingga meminimalisir adanya penumpang gelap koalisi, ujarnya. Dengan keputusan ini maka pembentukan koalisi dalam Pemilu nantinya akan bersifat permanen dan tidak pasangsurut. Terpenting lagi, pascaputusan MK perlu adanya revisi terhadap UU Pilpres, imbuhnya. Partai Gerindra ikutan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemilu serentak baru bisa dilakukan pada tahun 2019. Sebab, ini tidak menimbulkan gejolak atau masalah baru yang merepotkan kita semua, meskipun uji materinya diterima, kata politisi gaek Partai Gerindra, Martin Hutabarat, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (23/1). Pendeknya, kata Martin, itulah

keputusan yang pas untuk membangun sistem yang baru, tanpa harus mengundang masalah baru. Dapat dibayangkan betapa banyaknya persoalan yang muncul apabila gugatan Effendi Gazali ini diterima MK dan harus dilaksanakan pada pemilu tahun 2014 ini juga. Andaikata pun pemilunya diundur 2-3 bulan, tetap saja akan banyak masalah yang muncul yang berpotensi mengacaukan pemilu 2014, jelasnya. Jika pemilu serentak harus tahun ini, UU atau aturanaturan yang terkait dengan hal tersebut sulit dapat dibuat dalam waktu dekat, begitu juga soal logistiknya akan menimbulkan banyak masalah karena surat suara untuk pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 ini sudah selesai dicetak. Gerindra mendukung keputusan MK ini yang menunda pelaksanaan pemilu bersama menjadi tahun 2019 karena tidak menimbulkan dampak politik dan sosial yang luas, tandasnya. Partai Amanat Nasional (PAN) pun menyambut baik. Menurut Ketua DPP PAN, Tjatur Sapto Edy, putusan MK tersebut patut diapresasi karena pemilu menjadi lebih demokratis dan konstitusional. Itu keputusan yang bijak. Seandainya diterapkan di 2014 ini akan menimbulkan goncangan. DPT (daftar pemilih tetap) saja belum selesai masalahnya, ujar Tjatur di Ge-

dung DPR RI, Kamis (23/1). Sambung Tjatur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasti tertekan jika Pemilu serentak digelar tahun 2014 ini mengingat waktunya sempit. Oleh karena itu jika diputus 2019, maka itu adalah keputusan yang menurut saya sudah optimal, karena memenuhi kepastian hukum, memenuhi keadilan untuk semua, tambah Tjatur yang juga wakil ketua Komisi III DPR. Partai yang baru tahun ini mengikuti Pemilu, Partai NasDem, juga menyambut baik putusan MK tersebut. MK dinilai telah bersikap arif dan bijak dengan menunda pelaksaan pemilu serentak sampai 2019. Saya sangat mengapresiasi putusan MK terkait pelaksaan Pileg dan Pilpres serentak pada tahun 2019, kata Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dalam siaran persnya, Kamis (23/1). Paloh berpandangan, putusan MK ini juga akan menambah semangat partai-partai politik dalam mengikuti Pemilu 2019 nanti. Pasalnya, mereka dipastikan dapat mengusung kader sendiri sebagai calon presiden. Selain itu, dengan penundaan ini baik penyelenggara pemilu maupun pembentuk undangundang memiliki waktu yang lebih panjang dalam melakukan persiapan. Persiapan dan sosialisasinya kepada masyarakat akan lebih

............................................................................................................................dari halaman1 Saya kira, kata Hikam, putusan MK di bawah pimpinan Hamdan Zoelfa (HZ) ini lebih banyak mempertimbangkan kompromi (politis). Ketimbang suatu putusan yang mengedepankan pemikiran mendalam yang akan mendukung suatu pembangunan sistem politik demokratis yang kokoh, pungkasnya.Namun, bagi Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahuddin, putusan MK itu tidak terlalu mengejutkan. Sebab, sejak awal mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan bahwa Hakim Konstitusi sudah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim terkait perkara Pemilu serentak sejak April 2013. Maka sejak itulah saya menduga bahwa MK sebetulnya mengabulkan permohonan pemohon, tetapi karena alasan tertentu mereka tidak berani untuk segera membacakan putusan itu, kata Said, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (23/1). Bagi Said, alasan MK menundanunda pembacaan putusan inilah yang masih menjadi misteri sampai dengan putusan itu dibacakan pada hari ini. Karena perkara tersebut berhubungan dengan strategi partai politik peserta Pemilu 2014, nalar politik Said menilai, jangan-jangan penundaan itu terjadi karena ada pembicaraan di luar sidang yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dengan elit partai politik yang tidak menginginkan Pemilu serentak digelar tahun ini. Jadi ada semacam kompromi yang dibangun diantara mereka, tegas Said. Dia menjelaskan lebih detail, bahwa boleh jadi kompromi itu menghasilkan siasat untuk membacakan putusan mendekati waktu Pemilu. Dengan dibacakan menjelang Pemilu, maka MK merasa mempunyai alasan logis untuk memutuskan Pemilu serentak tidak bisa diselenggarakan pada Pemilu 2014, karena alasan teknis. Padahal, andai saja putusan yang sudah diambil sejak April 2013 itu segera diba-

cakan, maka tidak akan ada kendala teknis seperti yang disebut MK itu, sehingga Pemilu serentak tetap bisa digelar di 2014, tanpa harus menunggu 2019, ungkap Said. Menariknya, lanjut Said, beberapa hari sebelum MK membacakan putusan ini, muncul pernyataan dari mulut Yusril yang mengatakan ada Hakim Konstitusi yang sering bertandang ke rumah Ketua Umum parpol. Yusril seperti sedang ingin menguak misteri yang disebut di atas. Terpisah, pakar hukum tata negara yang juga Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra telah membaca dengan seksama putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian UU Pilpres yang dimohon Effendi Gazali dan kawan-kawan. Intinya, terang Yusril lewat akun twitter @Yusrilihza_ Mhd, kemarin (23/1), seluruh pasal UU Pilpres yang dimohon uji dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 45 dan karenanya tidak punya kekuatan hukum mengikat. MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya, bukan Pemilu 2014. Meski pasal-pasal UU Pilpres bertentangan dengan UUD 45 dan tidak punya kekuatan hukum, namun MK putuskan bahwa pasal-pasal itu tetap sah digunakan untuk Pemilu 2014. MK juga mengatakan bahwa dengan putusan ini, maka perlu perubahan UU Pileg maupun Pilpres untuk dilaksanakan pada 2019. Itu disebabkan Effendi Gazali (pemohon) tak memberikan jalan keluar setelah pasal-pasal UU Pilpres yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 45. Dengan demikian, setelah dinyatakan bertentangan dan tidak punya kekuatan hukum mengikat, akan terjadi kevakuman hukum, tegas Yusril. Lain halnya dengan permohonan yang diajukannya. Menurut Yusril, ia menunjuk-

kan jalan keluar itu. Ia minta MK menafsirkan secara langsung maksud pasal 6A ayat 2 dan Pasa 22E UUD 45. Kalau MK tafsirkan maksud pasal 6 ayat 2 parpol peserta pemilu mencalonkan pasangan capres sebelum Pileg, maka tak perlu UU lagi untuk melaksanakannya. Kalau MK tafsirkan pasal 22E ayat 1 bahwa pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun, berarti pileg dan pilpres disatukan, tak perlu ubah UU untuk melaksanakannya, terang Yusril. Maka, tegas dia, penyatuan Pileg dan Pilpres dapat dilaksanakan tahun 2014 ini juga. Namun apa boleh buat, MK sudah ambil keputusan sejak setahun lalu, namun baru hari ini dibacakan, terangnya. Dia minta publik tak mencurigai dirinya, yang baru-baru ini mengajukan uji UU Pilpres seolah karena kini Hamdan Zoelva yang jadi ketua MK, maka Hamdan yang notabene eks kader Partai Bulan Bintang akan membantunya. Mengapa tidak mencurigai Akil sebagai eks Golkar yang menahan-nahan pembacaan putusan permohonan Efendi Ghazali hanpir setahun lamanya? Mengapa putusan itu baru dibaca sekarang ketika Pemilu 2014 sudah dekat? Atas dasar itu dinyatakanlah putusan baru berlaku untuk Pemilu 2019, ungkap Yusril. Yusril pertanyakan, bila permohonannya banyak kesamaannya dengan permohonan dari Effendi Gazali Cs, mengapa MK tak satukan saja pembacaan putusan agar dua permohonan sama-sama jadi pertimbangan. Bagi saya banyak misteri putusan MK ini. MK seolah ditekan oleh parpol-parpol besar agar pemilu serentak baru dilaksanakan tahun 2019. Kini saya sedang pertimbangkan, apakah saya akan meneruskan permohonan saya atau tidak. Saya akan ambil keputusan setelah menimbangnya dengan seksama, tutup Yusril. Re-editing : Mohamad iQbaL

panjang dan luas, dan saya rasa itu bisa lebih masuk akal dibandingkan diterapkan pada tahun 2014 ini, tandasnya. Lebih lanjut Paloh menyampaikan, NasDem tetap pada pendiriannya untuk tidak mengusung calon presiden sendiri jika gagal masuk tiga besar pemilu legislatif. Menurutnya, sikap ini sesuai dengan asas kepantasan dan kepatutan. Hal ini menjadi salah satu esensi gerakan perubahan yang diusung NasDem, jelas Paloh. Namun, Fraksi Partai Hanura DPR RI menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan pemilu serentak baru berlaku tahun 2019. Hanura mempertanyakan independensi para hakim konstitusi. Ada banyak pertanyaan besar dan keputusan MK ini akan menimbulkan konsekuensi di

kemudian hari. Pertama, putusan MK menunjukkan ambivalensi karena pada dasarnya keputusan MK berlaku sejak dibacakan. Tapi untuk kasus ini, pemilu serentak baru diberlakukan pada 2019, ujar Ketua Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding, melalui siaran pers, Kamis (23/1). Dia juga mengingatkan, keputusan kontroversial ini bakal dicatat sebagai pertama kali dalam sejarah. Keputusan MK memiliki jeda panjang hingga lima tahun sebelum diterapkan. Kedua, legitimasi pemilu 2014 dipertaruhkan karena MK telah membatalkan dan menyatakan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu 2014 bertentangan dengan UUD 1945. Ini yang lagi-lagi membingungkan. Konsekuensinya, banyak pihak akan memper-

tanyakan keabsahan hasil pemilu mendatang, ujar Sudding. Ketiga, dengan mencermati dan memperhitungkan hal tersebut Hanura meragukan independensi para hakim MK. Seharusnya para hakim konsisten. MK selalu berlandaskan konstitusi, namun anehnya kali ini membuat putusan yang saling bertentangan. Dia juga menolak pernyataan keputusan MK yang mengatakan jika uji materi tersebut diberlakukan tahun ini maka akan mengganggu tahapan Pemilu karena sudah mendekati tahap akhir. Karena, menurut Sudding, MK tidak menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi dan malah berkompromi dengan hal-hal teknis. Re-editing : Mohamad iQbaL

Keterangan Resmi......................................................dari halaman1 Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (Pemilu Legislatif ) digelar secara bersamaan. Demikian hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yang diajukan oleh Effendi Gazali. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tegas Ketua MK Hamdan Zoelva, Kamis (23/1) sore, di Ruang Sidang Pleno MK. Imbuh dia, Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya . Dalam menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, MK mempertimbangkan tiga hal pokok, yakni kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Menurut MK, penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. MK berpendapat, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Legislatif ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Legislatif tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, papar Hakim Konstitusi Fadlil Sumadi. Begitupula jika ditilik ber-

dasarkan original intent dan penafsiran sistematik. Fadlil mengungkapkan, apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Legislatif. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan, tuturnya. Dengan demikian, kata Fadlil, dari sudut pandang original intent penyusun perubahan UUD 1945, telah memiliki gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Legislatif. MK menilai, hal ini telah pula sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis, tulis MK dalam putusan setebal 92 halaman. Sejalan dengan pertimbangan tersebut, menurut Fadlil, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Legislatif secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga

akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat, imbuhnya. Pemilu 2014 Tetap Sah Di samping itu, MK juga mempertimbangkan dampak putusan ini terhadap pelaksanaan Pemilu 2014. Karena menurut MK, jika putusan ini dilaksanakan pada tahun ini, maka dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang nantinya justru bertentangan dengan UUD 1945. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif, papar Fadlil. MK berpendapat memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan. Menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Seharusnya Ditolak Dalam putusan ini Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Pada intinya, menurut Maria, seharusnya permohonan pemohon dalam perkara ini ditolak oleh MK. Sebab, pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan kebijakan hukum terbuka (openend legal policy) pembentuk undang-undang. Terlepas dari kemungkinan timbulnya berbagai kesulitan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres secara terpisah seperti yang dilaksanakan saat ini atau yang dilaksanakan secara bersamaan (serentak) seperti yang dimohonkan Pemohon, hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat, permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya, tutupnya. Re-editing : Mohamad iQbaL


MOTIVASI

RAKYAT KALBAR

Nikmati waktu hidupmu dan berbuatlah yang terbaik sebelum semua lewat, sebelum semua usai, sebab tiap cerita pasti punya halaman terakhir. MOHAMAD QADHAFY @DAVY_RK

KPUD....................dari halaman1 berdasarkan pendataan yang berlaku di kependudukan. Data itu sudah diperiksa dan dipastikan penduduknya sudah punya nomor kependudukan dan nomor kartu keluarga. Itu salah satu indikator yang menyatakan bahwa orangnya ada, kata Husni Kamil Malik usai menyampaikan seminar tentang Waspada Konflik Dalam Penyelenggara Pemilu 2014 di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kamis (23/1). Hingga kini, dari semua Provinsi se-Indonesia, hanya Kalbar yang data kependudukannya tidak bermasalah. Saya persisnya tidak hafal, tapi yang pertama dan bisa melakukan itu adalah Kalimantan Barat, NIK invalid nol, NIK sudah ada, DPT semua sudah dibubuhi nomor kartu keluarga dan itu menjadi alasan saya untuk datang ke Pontianak memberikan penghargaan, meski tidak ada plakatnya, ungkapnya. Saat ini di tingkat pusat sedang dilakukan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari semua daerah. Sehingga dalam waktu dekat diadakan pleno DPT. Sekarang sedang berlangsung, nanti diperiksa apakah ada kegandaan, apakah pemilihnya ada di provinsi lain atau tidak. Nanti diinformasikan di mana mereka akan didata. Namun yang paling prinsip itu adalah bahwa data pemilih itu ada, walaupun dicoret di Kalbar, tapi tetap ada di luar Provinsi Kalbar, jelas Husni Kamil. Untuk menyukseskan tahapan pesta demokrasi, Parpol dan Caleg atau peserta Pemilu bisa menaati semua aturan yang sudah dibuat KPU. Salah satunya pelaporan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye. Pengelolaan keuangan Parpol harus lebih transparan. KPU wajib menagih dari mana saja dana Parpol dan Caleg didapat, tegas Husni Kamil. Bagi masyarakat, informasi itu penting. Seberapa besar Caleg itu sudah mengeluarkan uang dan dari mana saja dana tersebut berasal. Hindari kampanye hitam, menghasut dan mengadu domba. Kepada seluruh kontestan Pemilu dalam hal ini Parpol untuk dapat menjaga konstituennya untuk tidak bertindak anarkis, pinta Christiandy. Tidak ada yang menang dan kalah dalam Pemilu, diperlukan kebesaran hati untuk menerima hasil Pemilu. Karena pasti banyak calon yang tidak terpilih. Disebabkan jumlah kursi DPR, DPD dan DPRD yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah calon anggota legislatif peserta Pemilu. Lebih banyak yang tidak terpilih, dia bukan kalah, karena dalam seleksi awal oleh KPU sangat luar biasa, itu orang pilihan, ini penting disosialisasikan. Saya melihat dalam proses ini sudah ada aturan yang wajib dipenuhi oleh para Caleg, ujarnya. Sampai saat ini, tercatat 3.479.185 pemilih dan 6.443 Caleg. Mereka meliputi 34 Calon Anggota DPD, 119 calon Anggota DPR RI, 740 orang Calon Anggota DPRD Kalbar dan 5.550 orang calon anggota DPRD kabupaten/kota se-Kalbar. Hampir 90 persen jumlah penduduk Kalbar akan terlibat dalam Pemilu nanti, dengan melibatkan banyak orang dan kepentingan yang berbeda. Laporan : Andreas Editor: Hamka Saptono

Banjir Datang

....................................................................................................................................................................................................dari halaman1

bijaksana. Akan tetapi duduk bersama dalam mencari solusi atas penyelesaian musibah ini jauh lebih penting untuk menemukan persepsi yang sama dalam menjaga aliran sungai serta pembagian tugas dan wewenang pada masing-masing wilayah terhadap tanggung jawabnya. Koordinasi dengan wilayah penopang Jakarta menjadi penting agar solusi dapat ditemukan dengan baik. Bicara tentang alam sebenarnya tidak perlu menggunakan teori yang rumit, teori alam hanya sederhana saja. Jika kita dapat menjaganya dengan baik dia akan menjadi sahabat yang baik pula bagi kita. Namun

jika kita tidak pandai menjaganya maka ia akan menjadi musibah yang siap mengancam keberlangsungan kehidupan kita. Harapan masyarakat terhadap Jokowi sebagai Gubernur DKI tinggi sekali agar persoalan banjir dapat diatasi, harapan tersebut sangat beralasan karena saat pencalonan beliau sebagai Gubernur DKI saat itu ada janji kampanye yang beliau sampaikan. Hal itu diperkuat lagi dengan liputan media massa terhadap langkah yang ditempuh Jokowi setelah beliau menjadi gubernur. Bak pahlawan yang sudah lama dinanti, Jokowi hadir tampil ke tengah masyarakat yang selalu

Disalahkan Jokowi

..................................................................................................................................................................................dari halaman1

Kita semua pemimpin ingin berikan yang terbaik. Kalau dipandang ada salah ada kekurangan ya kita minta maaf, ujarnya. Hanya saja Sutiyoso juga masih bertanya-

tanya di mana letak kesalahannya saat memimpin Jakarta. Karena menurut dia setiap Gubernur DKI Jakarta menghadapi zaman yang berbeda-beda.

Musim Politik

dielu-elukan. Begitulah kesimpulan ketika kita melihat tayangan media baik cetak maupun elektronik dalam mencitrakan beliau. Namun apa yang terjadi saat ini, inilah yang disebut hukum alam, karena alam tidak mengenal pencitraan. Bahkan alam juga tidak bisa dibohongi, musibah datang dengan ketentuannya sendiri. Jika kita dapat memperlakukan alam dengan baik, dia pun dapat menjadi kawan yang baik. Jika kita zolim terhadap alam dia akan menjadi malapetaka buat kita. Semoga Jokowi dapat mengatasi persoalaan ini dengan baik. Dengan menggandeng

Kita ini salahnya itu apa, karena setiap gubernur hadapi zaman yang beda-beda. Ya mudah-mudahan nanti beliau (Jokowi) tidak ada salahnya, sukses. Buat saya itu saja,

daerah penyokong Ibu Kota dalam mencari solusi terhadap penyelesaian masalah banjir tentunya kita dapat berharap agar banjir bisa diminimalisir untuk masa yang akan datang. Sikap tegas Jokowi dalam menegakkan aturan dengan memberi sanksi pada masyarakat yang membuang sampah sembarangan harus beliau lakukan, dan didukung pula dengan program-program lain tentunya. *Berdomisili di Jatibening, Bekasi, Jawa Barat Hp: 08960173xxxx

tegas Sutiyoso. Re-editing: Hamka Saptono

....................................................................................................................................................................................................dari halaman1

televisi swasta pun, sempat menghadirkan seorang paranormal asal Surabaya, Ki Sabdo Jagad Royo, yang sering memberikan jasanya untuk calon pejabat. Umumnya, klien meminta jasanya untuk memberi dukungan spiritual demi memenangkan Pemilu. Ki Sabdo juga bercerita tentang lelaku yang harus dilakukan klien demi mendapat keinginan mereka. Hal-hal mistis dan klenik atau ritual-ritual berkait dengan alam gaib sudah sejak lama dipercaya sebagian masyarakat di Indonesia. Sebelum agama masuk, memang wilayah nusantara ini hanya mengenal animisme dinamisme yang erat dengan mistis dan klenik. Hingga sekarang, benarkah klenik masih up to date? Klenik kalangan masyarakat bawah mungkin masih umum jadi percangan sehari-hari. Jika kaitannya dengan masyara-

kat kalangan menengah ke atas bahkan pejabat tinggi rasanya mustahil di zaman secanggih ini. Menjelang pesta demokrasi, pasti banyak calon yang terus merebut simpati dari masyarakat. Ada yang menggelar pengobatan gratis, membangun sarana umum, sunat massal, hingga bagi-bagi sembako dan uang kepada masyarakat. Di antara sekian banyak caleg dan calon pemimpin di Indonesia yang terus beraksi menarik simpati masyarakat, beberapa calon pemimpin menggunakan cara-cara klenik untuk mendapatkan pemilih. Sepertinya tidak masuk akal, terlebih ritual-ritual mistis itu dilakukan di tengah canggihnya teknologi dan makin modernnya jaman. Namun inilah kenyataan, ritual klenik di kalangan pejabat. Tidak peduli betapa berat dan jarak yang

harus ditempuh, mereka tampaknya sudah gelap mata, demi satu tujuan agar terpilih dan duduk di kursi kepemimpinan. Contohnya terkait ritual kuburan dan sebagai nya. Bahkan sekarang ini, akan dilaksanakan pemilihan legislatif (pileg), tak menutup kemungkinan banyak caleg yang meminta berkah dan karomah dari hal-hal gaib dan mistis, agar dipilih rakyat dalam pileg nanti. Sudah pasti dalam prosesi ritual itu para pengingin diwajibkan menuruti segala petunjuk dan petuah. Setelah itu mereka juga diwajibkan melaksanakan amalan-amalan yang diberikan. Segudang harapan, dengan mempercayai klenik itu, agar bisa berfungsi untuk menarik simpati masyarakat pada saat pencoblosan di TPS dan untuk menjaga dirinya dari se-

rangan gaib yang dilancarkan sesama atau pesaing. Mungkin saja orang yang mempercayai klenik-klenik itu beranggapan mereka hanya menjaga diri dari orang-orang yang tidak suka dengan kinerjanya. Baginya, dalam dunia politik, apa pun bisa menjadi senjata untuk menyerang lawan. Termasuk dengan serangan-serangan gaib. Terlebih lagi, bagaimana pun wilayah Kalbar ini, memang masih kental dengan mitos dan klenik. Budaya klenik memang sudah ada sejak dulu, jadi jangan heran siapa pun pasti pernah mengalami klenik. Masih banyak orang yang mempercayai dan mempergunakan ilmu santet. Bukan hanya masyarakat kelas bawah, tapi juga masyarakat kelas atas, sekelas pejabat dan orang-orang berduit. (Muhammad Khusyairi)

Dua Kali .........................................................................................................................................................................................................................dari halaman1 wartawan, Kamis (23/1). Doktor ilmu hukum lulusan Universitas Airlangga ini, dilansir JPNN mengatakan, selama menjabat sebagai hakim MK, ia hanya dua kali menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Namun, dalam kedua kunjungan itu Harjono bermaksud menemui suami Mega, mendiang Taufik Kiemas. Ia juga tegaskan

Caleg Bekalot

Mega tidak ikut dalam kedua pertemuan tersebut. Harjono mengaku tak paham apa motif Yusril menuding dirinya. Ia curiga hal tersebut terkait keikutsertaannya dalam panel sidang perdana uji materil yang diajukan Yusril pada Selasa (21/1) kemarin. Ia pun menegaskan bahwa keberadaannya dalam panel hanya menggantikan hakim Arief yang

Gajahmada, Tanjungpura dan Veteran. Sedangkan kawasan lainnya jarang disentuh Panwaslu. Kalau memang benar-benar mau tegas menertibkan atribut kampanye para Caleg, Panwaslu jangan hanya fokus di kawasan tertentu saja. Melainkan kawasan lain juga disentuh, karena kawasan lain juga banyak yang melanggar tata cara pemasangan atribut kampanye, kata Yandi, salah seorang Caleg, kemarin.

tunda oleh MK. Surat dikirim pada 20 Mei 2013, 21 Oktober 2013, dan 7 Januari 2014. Effendi mengaku belum puas dengan jawaban yang diterimanya. Setelah lebih dari satu tahun sejak gugatan dilayangkan, MK akhirnya mengabulkan uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan Pemilu dilakukan serentak memang sudah diputuskan oleh MK pada Selasa 26 Maret 2013. Seperti tertulis dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan oleh Ketua MK, Hamdan Zoelva, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, (Kamis, 23/1). Amar putusan yang dibacakan Hamdan Zoelva itu sudah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman. Kini, MK perlu menjawab kenapa putusan atas permohonan Pengujian UndangUndang (PUU) Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim baru diumumkan ke publik hari ini. Ini pertanyaan besar. Ada apa kok ditunda? Apakah nanti boleh putusan konsititusi lain ditunda seperti UU pilpres ini dibacakan ke publik? ungkap psikolog politik, yang masuk sebagai pemohon dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Hamdi Muluk, kepada wartawan usai mendengarkan putusan, di gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1).. Menurut Hamdi, bila saja putusan itu dibacakan di 2013 maka tak ada alasan MK untuk menolak pemilu serentak di 2014. Sekarang, MK beralasan, pemilu serentak tidak bisa dilakukan di 2014 karena proses pemilu sudah berjalan yang artinya jika dipaksakan dilakukan maka akan menimbulkan kekacauan. Ini kan kayak sengaja di-

berhalangan hadir karena tengah berada di Semarang. Kok secara khusus mendadak bicara saya, timbul pertanyaan ada apa? Apa karena saya panelnya saat itu atau pernyataannya itu sudah disiapkan oleh Pak Yusril, imbuh pria kelahiran Nganjuk ini. Lebih lanjut, Harjono menilai kunjungannya ke kediaman Megawati bukanlah hal

yang terlarang. Ia pun tak akan mempersoalkan tudingan Yusril ke ranah hukum. Persoalan ketemu Bu Mega sebenarnya bukan hal aib. Kalau andai yang dituduhkan itu sebuah aib yang ternyata tidak benar maka itu pencemaran nama baik, tandasnya. Re-editing : Mohamad iQbaL

....................................................................................................................................................................................................dari halaman1 Yandi juga mempertanyakan atribut kampanye yang dipasang di angkutan umum, seperti opelet di Kota Pontianak. Jika memang ingin menertibkan, tertibkan semuanya, jadi para Caleg merasa adil. Jadi di sini harus jelas Panwaslunya. Atribut di opelet, bagaimana ini, diperbolehkan atau tidak, jika memang tidak diperbolehkan, tolong tertibkan, ujarnya. Yandi menganggap penertiban atribut

Refly Harun ................................................................................................................................dari halaman1 UU Pilpres itu bisa mendapatkan keadilannya saat ini jika putusan hakim tentang gugatan tersebut dibacakan pada akhir Maret 2013 lalu, tegas pakar hukum tata negara, Refly Harun, kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1). Jika uji materi UU Pilpres yang diajukan oleh Effendi Gazali dan kawan-kawan dibacakan pada Maret 2013 lalu, maka keadaannya tidak seperti yang dihadapi saat ini. Menurut Refly, saat ini semua pihak termasuk dirinya akan mengatakan pemilu serentak 2014 tidak akan realistis karena waktunya minim. Tapi lain cerita jika dibacakan akhir Maret tahun lalu, ia yakin semua pihak akan setuju. Refly menegaskan rapat permusyawaratan hakim tentang UU Pilpres akhir Maret sebetulnya sudah rampung dan bisa segera dibacakan. Pasalnya UU Pilpres merupakan suatu hal yang prioritas karena menyangkut kehidupan tata negara bangsa ke depan. Lagian menurut UU ini secara penafsiran historis, gramatikal dan sistematis tidak sulit sehingga tidak perlu penyusunan draft yang teralalu lama. Ini namanya unproffesional conduct, kebangetan. Delapan hakim itu tidak bodoh tapi tidak profesional. Pemohon saya sarankan laporkan ke Dewan Etik MK, tekannya, dilansir Rakyat Merdeka Online. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak juga sempat menuding MK menyembunyikan putusan uji materi UndangUndang Pilpres. Tudingan ini dilatari oleh hasil putusan yang diduga kuat telah diketahui, tetapi belum dibacakan oleh MK sampai satu tahun uji materi itu diajukan. Inisiator aliansi, Effendi Ghazali mengatakan, pengajuan uji materi UU tersebut telah disampaikan sejak 10 Januari 2013. Ia tegaskan, semua persidangan telah selesai dilakukan sejak 14 Maret 2013 silam, dan MK telah memutuskannya dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Effendi melanjutkan, pihaknya telah berkirim surat sebanyak tiga kali untuk menanyakan mengapa putusan uji materi tentang UU Pilpres ditunda-

7

Jumat, 24 Januari 2014

bacakan sekarang jadi ada alasan pemilu serentak tak bisa dilakukan di 2014. MK beralasan, waktu persiapan yang minim tinggal dua bulan lagi. Kalau saja Mei 2013 sudah dibacakan kita punya waktu setahun, tutur Hamdi. Namun begitu Hamdi mengaku sudah lega karena gugatan mereka soal pemliu serentak dikabulkan walau akan terlaksana pada tahun 2019. Hamdi mengaku ini merupakan kemenangan rakyat dan akademis demi kepentingan siapapun yang akan memimpin negeri ini. Sementara, mantan Ketua MK, Mahfud MD mengaku baru mengetahui alasan di balik keputusan itu. Ia menjelaskan, MK menunda membacakan putusan tersebut karena banyak perkara pilkada yang harus diselesaikan. Perkara Pilkada didahulukan karena batas waktu membereskan perkara lebih pendek, hanya 14 hari. Saya sudah tanya ke MK, katanya sesudah saya pergi dari MK, banyak sekali perkara pilkada, kata Mahfud di Jakarta, Kamis (23/1). Lanjut dia, para Hakim Konstitusi kembali menunda membacakan putusan atas uji materi UU tersebut karena dihambat persoalan memulihkan nama baik MK paskapenangkapan Akil Mochtar, dengan dugaan menerima suap. Hanya saja, Mahfud pun mengaku tak mengerti mengapa MK tak menjadikan pembacaan putusan uji materi UU Pilpres sebagai prioritas. Seharusnya (UU Pilpres,red) itu bisa diprioritaskan. Dulu di zaman saya, kita sepakat memprioritaskan supaya ada kepastian di pemilu, pungkas dia. Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, selanjutnya mengatakan, Mahfud MD merupakan orang yang bertanggung jawab atas terjadinya justice delay dan justice denied, yang diputuskan Hamdan Zoelva Cs terkait pengujian terhadap UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu. Pasalnya, putusan rapat permusyawaratan hakim (RPH) MK terkait gugatan UU Pilpres sudah dikeluarkan pada akhir

Maret 2013. Saat itu, Mahfud MD masih menjabat sebagai ketua MK. Namun, lucunya, baru dibacakan kemarin. Mahfud sebagai ketua MK saat itu. Seharusnya UU Pilpres ini harus dijadikan prioritas. Mahfud harus perintahkan cepat dibacakan sebelum dia pensiun, ujar Refly. Ia pun mengaku heran dengan alasan hakim MK yang mengaku harus menggunakan azas kehati-hatian dalam menyusun draft setelah RPH sudah diputuskan. Ia menilai supporting system di MK lemah karena tidak menjadikan UU Pilpres jadi prioritas. Dimana semestinya sengketa ini harus segera diputuskan mengingat pemilu sudah di depan mata. Refly menambahkan, MK pernah memutuskan dan membaca putusan dengan cepat. Pertama, penggunaaan kartu tanda penduduk (KTP) pada pemilu 2009 lalu. Saat itu pagi dilaporkan, siangnya sudah dibacakan putusannya. Itu terjadi saat dua hari menejalang pilpres. Itu m e r u p a k a n p u t u s a n t e rcepat di dunia, ungkapnya. Dan kedua, kata Rerfly, kasus syarat sehat dan jasmani Presiden Gus Dur. Saat itu Senin dibahas, dan Kamis-nya langsung diputuskan. Hanya saja, pakar Hukum Tata Negara lainnya, Prof. Muladi menilai putusan MK adalah putusan yang adil, bijak dan merupakan jalan tengah. Pasalnya, bila MK memutuskan pemilu serentak dilaksanakan 2014 sekarang, bisa saja timbul kekacauan. Sebab semua pihak baik penyelenggara maupun pesertanya tidak siap. Karena dari segi waktu, jika pemilu serentak dilaksanakan saat ini tidak memungkinkan. Bagus itu, ungkap Muladi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1). Menurutnya, putusan itu juga memenuhi syarat konstitusi. Sebetulnya sudah lama diputuskan begitu, itu adalah jalan tengah elegan. Gugatan itu memang betul menurut konstitusi, bahwa tidak ada pemilu terpisah, lima tahun sekali, dan tidak ada ambang batas, terang mantan Menteri Kehakiman ini. Re-editing : Mohamad iQbaL

kampanye Caleg di Kota Pontianak tebang pilih dan tidak jelas aturan mainnya. Contohnya saya memasang di billboard di Jalan Gajahmada, itu dilarang katanya. Tapikan saya memasang itu pakai pajak, dan sudah saya bayar pajaknya, diibaratkan itu iklan, tapi jika memang tidak boleh, silakan turunkan, dan saya terima, tapi sekali lagi, tolong jangan tebang pilih, tegas Yandi. Kasatpol PP Kota Pontianak, Haryadi saat ditemui di lapangan mengatakan, penertiban atribut kampanye yang dilakukannya berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Pontianak. Jika Panwaslu Kota Pontianak sudah mengatakan ada pelanggaran pemasangan atribut kampanye Caleg, maka atribut itu dicopot. Para Caleg inikan sudah diberitahukan oleh KPU maupun Panwaslu terkait tata cara pemasangan atribut kampanye mereka. Tapi masih ada yang melanggar dan Panwaslu Kota Pontianak memberikan surat rekomendasi kepada kita, untuk menertibkan atribut kampanye tersebut, makanya kita turun ke lapangan bersama-sama dengan Panwaslu, jelas Haryadi. Dikatakan Haryadi, penertiban yang dilakukan Satpol PP, salah satunya disebabkan para Caleg memasang atribut kampanye bukan pada tempatnya. Bahkan bukan berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu dan Perda. Padahal sudah dijelaskan, apabila di atas atau masih berada di area fasilitas umum (Fasum), para Caleg tidak

Kesaksian

diperbolehkan memasang atribut kampanye. Ketua Panwaslu Kota Pontianak, Budahri menegaskan, pihaknya meminta Satpol PP menertibkan atribut kampanye para Caleg yang melanggar aturan tersebut, berdasarkan UU No 8/2012 tentang Pemilu. Fasilitas pemerintahan, pendidikan, tempat ibadah dilarang menjadi tempat kampanye, atau pemasangan atribut kampanye. Di Kota Pontianak sendiri dilarang memasang atribut kampanye di Jalan Protokol, seperti di Jalan A Yani, Gajahmada, Veeteran dan Tanjungpura. Kalau kita liat saat ini, pemasangan atribut kampanye oleh para Caleg, banyak Caleg yang dikatakan banyak yang melanggar tata cara kampanye, makanya kita tertibkan. Dalam UU telah diatur tata cara menertibkan, di mana kami dari Panwaslu merekomendasikan kepada Satpol PP untuk menertibkan, dan Satpol PP lah yang mengeksekusinya, jelas Budahri. Budahri juga mengatakan, sebelum memberikan rekomendasi kepada Satpol PP untuk menertibkan alat atribut kampanye, pihaknya terlebih dahulu turun ke lapangan mengumpulkan bukti pelanggaran dalam tata cara memasang atribut kampanye, dan diambil gambarnya menggunakan kamera. Laporan: Syamsul Arifin, Deska Irnansyafara Editor: Hamka Saptono

.................................................................................dari halaman1

emas . Ini disampaikan Politikus Golkar Chairun Nisa saat bersaksi pada sidang dengan terdakwa penyuap Akil, Calon Bupati Kabupaten Gunung Mas Hambit Bintih di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (23/1). Menurut Nisa, Akil meminta 3 ton emas pada Hambit, jika ingin tetap diputuskan menang dalam Pilkada Gunung Mas. Saya berkomunikasi dengan Pak Akil dengan SMS saja. Intinya waktu itu Pak Akil bilang sampaikan pada Hambit Bintih suruh bawa 3 ton emas. Waktu itu saya kira beliau bercanda, makanya saya balas saya akan bawa truk untuk tiga ton emas itu, ujar Chairun Nisa dalam sidang. Namun, setelah itu Nisa mengaku baru menyadari bahwa Akil tidak sedang bercanda. Tiga ton emas yang dimaksudkannya adalah uang Rp3 miliar. Setelah menerima pesan SMS, Akil itu, Nisa langsung menghubungi Hambit untuk bertemu. Keduanya bersama Cornelius Nalau, sepupu Hambit bertemu di Hotel Borobudur, Jakarta pada 26 September 2013. Saya langsung tunjukkan SMS Pak Akil itu pada Pak Hambit, ujar Nisa.Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum KPK, Pulung Rinandoro meragukan Nisa tidak meminta jatah atas uang yang didapat Akil. Menurut Jaksa Pulung, dalam data pesan singkat SMS yang dimiliki KPK, Nisa sempat membicarakan terkait jatah uang Hambit dibagi dua untuk Akil dan Nisa. Waktu itu saya hanya bercanda. Tidak ada saya bilang minta bagi dua uangnya. Karena diakhir SMS itu, saya bilang hanya bercanda. Saya dari Pak Hambit juga tidak minta imbalan apa-apa, saya hanya membantu dia. Sama Pak Akil juga saya tidak minta apa-apa, kelit Nisa. Idrus Marham Setor Rp2 Miliar Politikus Partai Golkar Chairun Nisa membenarkan bahwa ia pernah memberikan keterangan kepada penyidik KPK, tentang adanya penyerahan uang Rp2 miliar untuk mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait penanganan sengketa Pilkada Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Uang Rp2 miliar itu, diakuinya diberikan oleh Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham dan anggota DPR Fraksi Golkar, Mahyudin untuk pemenangan Walikota incumbent, Riban Satia dan Wakilnya Mofit Saftono Subagio dalam

Pilkada di Palangkaraya. Nisa mengakui hal itu saat dikonfirmasi hakim anggota , Alexander Maruata dalam sidang lanjutan terdakwa Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih dan Cornelius Nalau di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/1). Ia menjadi saksi dalam sidang itu. Ya rumor yang berkembang memang seperti itu, kata anggota DPRD Fraksi Golkar itu. Nisa juga mengakui bahwa uang Rp2 miliar itu diserahkan ke Akil Mochtar oleh Idrus dan Mahyudin di DPP Partai Golkar. Namun, ia mengaku tak tahu kapan penyerahan uang itu dilakukan. Ia pun menyatakan tidak melihat secara langsung peristiwa penyerahan uang itu. Saya dengar soal itu dari Pak Rusli seperti itu, ujar Nisa. Dalam perkara di MK, Chairun Nisa termasuk salah satu terdakwa. Dia didakwa menjadi perantara Akil Mochtar dalam menerima suap sebesar Rp3,0 75 miliar dari Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih. Saat itu KPK menyita empat amplop cokelat yang masing-masing berisi 107.500 dollar Singapura, 107.500 dollar Singapura, USD 22.000, dan 79.000 dollar Singapura. Total uang itu kurang lebih senilai Rp3 miliar. Selain itu, ditemukan uang Rp75 juta yang dibungkus koran. Pak Akil yang minta disiapkan dalam bentuk pecahan dollar Singapura dan dollar Amerika saat SMS melakukan penawaran harga dengan saya, jelas Nisa. Validasi Soal Sekjen Golkar KPK memastikan akan menvalidasi keterangan yang disampaikan terdakwa Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, mengaku sempat mendengar jika Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengurus pemenangan pasangan calon Walikota Palangkaraya saat disidangkan di MK. Informasi itu akan ditelusuri, bernilai benar atau tidak, ujar Jurubicara KPK Johan Budi SP, Jakarta Kamis (23/1). Menurut Johan, kalau sudah disampaikan ke penyidik KPK, hal tersebut pasti telah masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kalau dalam BAP, itu pasti sudah mengalami proses validasi, tegasnya. Re-editing: Hamka Saptono


JUMAT, 24 JANUARI 2014

Football

Adik Eden BINTANG muda Chelsea dan Giaccherini timnas Belgia Thorgan Hazard Hazard dinobatkan sebagai yang terbaik di Jupiler League Belgia 2013. Resmi JuniorDijual Sepatu Emas pun dianugerahkan gelandang yang dipinjam ke Sunderland Terbaik kepada Zulte Waregem dari The Blues Belgia 2013 tersebut. Thorgan Hazard, 20, direkrut

Chelsea dari Lens hanya senilai €1 juta pada Juli 2012. Adik kandung Eden Hazard itu kemudian setuju dipinjamkan ke Zulte sejak Agustus 2012. Penghargaan itu sendiri sebelumnya pernah dimenangi oleh pemain-pemain seperti Vincent Kompany, Jan Ceulemans, Paul van Himst dan Dieumerci Mbokani. (*)

JUAN MATA

Merapat ke United GELANDANG Chelsea, Juan Mata, dikabarkan akan menjalani tes medis di Manchester United, siang ini waktu setempat. Benarkah? Kabar kepindahan Juan Mata ke MU menang sudah menyeruak sejak bursa transfer Januari dibuka. Tak lagi mendapat kepercayaan sebagai pemain reguler di Chelsea, pemain asal Spanyol itu ingin pindah klub demi mengamankan posisinya di tim Matador tampil di Piala Dunia 2014. Seperti diberitakan Goal, MU dan Chelsea disebut sudah menemui kata sepakat melego Mata dengan harga 37 juta Poundsterling (740 miliar Rupiah). The Blues sudah memberikan izin kepada pemain berusia 25 tahun itu tak mengikuti sesi latihan di Cobham, Rabu pagi waktu setempat. Tak menunggu lama-lama, kabarnya pelatih MU, David Moyes siap memainkan Mata di laga kontra Cardiff City, Selasa (29/1/2014) mendatang. Mantan pemain Valencia itu akan menerima bayaran sebesar 150 ribu Poundsterling (3 miliar Rupiah) per pekan. Juan Mata didatangkan Chelsea dari Valencia tahun 2011 lalu dengan harga 23,5 juta Pound (469 miliar rupiah). Selama dua musim awal, gelandang Timnas Spanyol itu langsung menembus tim inti, tampil sebanyak 69 kali di liga dan mencetak 18 gol dan 30 assist. Alasan Chelsea bersedia melepas Mata karena sang pelatih, Jose Mourinho, menilai MU tak lagi termasuk dalam pesaing mereka merebut gelar juara Liga Primer Inggris musim ini. Setan Merah tercecer di peringkat tujuh dengan 37 poin sementara John Terry dan kawan-kawan di peringkat tiga dengan 49 poin atau tertinggal dua poin dari Arsenal di puncak. (*)

PEREMPAT FINAL COPPA ITALIA

AC MILAN

MASA bulan madu Clarence Seedorf bersama AC Milan ternyata hanya berlangsung dalam satu laga. Seedorf akhirnya menelan kekalahan ketika Milan ditekuk Udinese di babak perempat final Coppa Italia. Sialnya, kekalahan itu terjadi di San Siro yang merupakan kandang Milan. Seedorf pun sudah mengantongi penyebab kekalahan anak asuhnya. Menurut Seedorf, Ricardo Kaka dkk terlihat kelelahan. Hanya saja, hal itu terlihat ambigu. Pasalnya, Udinese

juga bertanding di Serie A akhir pekan lalu. Karena itu, pelatih asal Belanda berusia 37 tahun itu meminta anak asuhnya terus ngotot di sisa kompetisi. Seluruh tim berjuang keras namun mereka memang kelelahan. Kami juga belum konsisten menerapkan karakter yang kami miliki, terang Seedorf setelah pertandingan sebagaimana dilansir laman Rai Sport, Kamis (23/1). Seedorf juga sadar Milanisti atau supporter Milan kini tengah harap-harap cemas

Tak Layak ke Final

Madrid Siapkan Rp500 Milyar KETERTARIKAN klub-klub raksasa Eropa terhadap Wayne Rooney tak ada habisnya. Kali ini, giliran Real Madrid yang dikabarkan mengincar penyerang Manchester United itu. Los Blancos berencana mengeluarkan 25 juta Pound (500 miliar Rupiah) demi mendapatkan penyerang Timnas Inggris tersebut. Madrid tertarik untuk membeli penyerang baru sejak bursa transfer musim panas lalu. Nama penyerang Manchester City, Sergio Aguero dan penyerang Liverpool, Luis Suarez, santer diberitakan akan hengkang ke Santiago Bernabeu. Namun, keduanya malah menandatangani kesepakatan jangka panjang bersama klubnya masing-masing. Kini, Madrid mengalihkan pilihannya kepada penyerang Manchester United, Wayne Rooney. Kontrak Rooney sendiri akan habis dalam 18 bulan ke depan di Manchester United. Tetapi, jawara Liga Primer Inggris itu menahan diri untuk menjual salah satu aset berharga mereka. Real Madrid bukanlah satu-satunya klub yang menginginkan Rooney. Chelsea sebelumnya telah menyatakan minat mereka untuk membawa Rooney ke Stamford Bridge sejak awal musim lalu. Namun, dua tawaran The Blues dimentahkan oleh kubu Setan Merah. Namun, tim asuhan Jose Mourinho itu tidak menyerah. Chelsea berminat mengajukan tawaran ketiga demi memenuhi hasrat mendatangakan Rooney ke Ibukota Inggris. (*)

UDINESE

TERSUNGKUR LAGI di Kandang

AGREGAT MANC. UNITED 3:3 SUNDERLAND

WAYNE ROONEY

1-2

MANCHESTER United gagal melaju ke final Piala Liga setelah dikalahkan Sunderland. Pelatih MU, David Moyes, menilai timnya memang tak layak lolos ke partai puncak. Bermain di Old Trafford, Kamis (23/1) dinihari WIB, MU sebenarnya menang 2-1 setelah melalui perpanjangan waktu 2x15 menit. Namun, agregat kedua tim 3-3 karena di leg pertama, Setan Merah kalah 1-2. Pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Tiga eksekutor Sunderland gagal melaksanakan tugasnya, sementara MU hanya mampu menjebol satu kali gawang tim asuhan Gustavo Poyet itu. Pujian layak disematkan untuk Sunderland, mereka bermain bagus sementara kami bermain tidak bagus. Saya sempat berpikir kami akan lolos setelah agregat masih 2-

2 di menit ke-119. Kami mendapat peluang melalui adu penalti tapi gagal. Secara keseluruhan, kami tak tampil bagus, ujar Moyes. Banyak pertandingan di musim ini kami lalui dengan baik dan tidak mendapatkan hasil yang layak. Tapi di pertandingan ini, kami memang tidak layak maju ke final karena bermain buruk, katanya. Kekalahan ini membuat posisi Moyes semakin terjepit. Peluang memenangkan trofi musim ini semakin memudar dengan gugurnya di semifinal Piala Liga. Di Liga Primer Inggris, mereka tercecer di peringkat tujuh dengan 37 poin. Memang masih ada peluang meraih trofi Liga Champions. Tapi, dengan lawan-lawan yang lebih berat, peluang Manchester Merah menjadi juara sangat berat. Di babak 16 besar, mereka akan menghadapi Olympiakos. (*)

menanti tangan dinginnya. Kemenangan atas Hellas Verona akhir pecan lalu dianggap belum mencerminkan kehebatan Seedorf. Ketika Anda bermain untuk tim besar, Anda tahu bahwa tuntutan akan sangat tinggi. Saya hanya meminta para pemain untuk tetap tenang. Satu kemenangan memang tidak akan mengubah apapun, tegas Seedorf. Dalam laga ini, Milan sebenarnya unggul cepat saat laga baru berjalan tujuh menit. Saat itu mantan pemain Manchester

City, Mario Balotelli membawa tuan rumah memimpin setelah memanfaatkan umpan Robinho. Skor 1-0, Milan memimpin. Namun demikian empat menit sebelum turun minum tim tamu berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari pelanggaran Urby Emanuelson wasit menunjuk titik putih. Muriel yang maju sebagai eksekutor sukses memperdaya kiper Abbiati. Setelah jeda kedua kubu melanjutkan serbuan. Jual beli serangan dilakukan. Namun

kegigihan tim tamulah yang mendapat restu Dewi Keberuntungan. Tepat di menit ke 78, Nico Lopez membalikkan kedaan dengan memaksa kiper Abbiati memungut bola untuk kedua kalinya dari gawangnya sendiri. Tim tamu unggul 1-2. Selepas gol ini Milan berupaya membalas. Namun dari sejumlah peluang yang lahir tak satupun bisa berbuah gol. Skor 1-2 bertahan hingga akhir laga sekaligus menjadi kekalahan pertama bagi pelatih baru Milan, Clarence Seedorf. (*)

Tello Hattrick, Messi Dipuji CRISTIAN Tello mencetak hatrik saat Barcelona mengalahkan Levante. Namun, pelatih Barca, Gerardo Martino justru memuji Lionel Messi. Bermain di Ciudad de Valencia, Kamis, (23/1) dinihari WIB, Barcelona menang 4-1 di leg pertama perempatfinal Piala Raja. Sempat tertinggal berkat gol Nabir El Zhar, Blaugrana membalikkan kedudukan berkat hatrik Tello dan bunuh diri Juanfran Garcia. Messi memang tidak mencetak gol di laga ini. Namun, pemain asal Argentina itu berperan atas terciptanya tiga gol Barcelona. Martino memuji pemain berusia 26 tahun tersebut yang memainkan laga ke400 bers a m a tim asal Katalan tersebut. Memang benar, j i k a Messi bermain, ia bisa mengubah jalan dan hasil pertandingan. Ketika kami bermain rapat dan lawan menutup ruang gerak, pemain seperti Messi bisa membuka ruang. Messi mem-

berikan tiga assist di laga ini dan menjadi kunci sukses kemenangan kami atas Levante, ujar Martino. Leg kedua Piala Raja akan digelar di Camp Nou, 29 Januari 2014 mendatang. (*)

LEVANTE 1:4 BARCELONA


PATROLI

Rakyat Kalbar Jumat, 24 Januari 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081254660990 (Davy) / 081345479786 (Santo)

Hukum dan Keadilan

Foto kiri dan tengah: Tim Medis RS Soedarso Pontianak sedang menangani luka bacokan di tubuh fery yang mengalami robekan di bagian leher. D

Foto kanan: Fery setelah mendapatkan perawatan medis. O

ESKA IRNANSYAFARA/ RAKYAT KALBAR

CSYA ADE CP/ RAKYAT KALBAR

Security PU Kubu Raya Dibacok

PONTIANAK-RK. Security Kantor Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kubu Raya, Fery Abdul Kammil, 36, tergeletak bersimbah darah di Jalan Ahmad Yani II Sungai Raya, Kubu Raya, Kamis (23/1) pukul 02.00. Warga Jalan Prona, Dusun Parit Bugis, RT 004 RW 003, Desa Kapur, Sungai Raya, menderita luka bacokan, diduga dilakukan dua orang tak dikenal.

Fery menderita luka bacok di leher kanan, bahu kiri, perut, lutut kiri, lengan kiri nyaris putus hingga tulangnya keluar. Peristiwa penganiayaan ini sudah dilaporkan ke Polsek Sungai Raya sekira pukul 08.00, kemarin. Pelapor atas nama kakak kandung korban Rima Lita Yuspita. Anehnya pihak keluarga mengetahui Fery sudah sekarat setelah

mendapat informasi dari pihak kepolisian sekitar pukul 07.00, sebelum membuat laporan polisi (LP). Saya baru mengetahui kejadian ini pagi tadi, setelah jeda lima jam Fery mengalami pendarahan hebat. Sedangkan kejadian jam dua malam, itupun polisi yang memberi tahu bahwa Fery sudah di rumah sakit, barulah Kak Rima mem-

buat LP di Polsek Sungai Raya, jelas Ilham, 39, kakak korban, warga Gang Ali Amin, Desa Kapur saat ditemui di ruang ICCU RSUD Soedarso. Fery dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian, setelah itu baru memberitahukan pihak keluarga. Sedangkan pihak kepolisian mengetahui kejadian ini setelah mendapat informasi dari warga. Yang an-

tar adik saya ke rumah sakit itu polisi. Berarti polisi tahu siapa yang beri informasi duluan. Logikanya tidak mungkin polisi di dalam ruangan mengetahui ada kejadian tanpa ada yang memberi tahu, kata Ilham. Fery masih kritis di ruangan ICCU RSUD Soedarso. Dipaparkan Ilham, Fery bekerja sebagai security di kantor Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Jalan

Ahmad Yani II sejak 2011 lalu. Fery selama ini diketahui tidak punya masalah dengan rekanrekannya. Dia bekerja di PU sebagai penjaga malam, setahu saya dia selalu berjaga malam bersama dua rekannya. Sampai sekarang kedua rekan kerja Fery tidak datang menjenguk, ujar Ilham. Di sekitar lokasi kejadian, darah bekas bacokan berceceran

mulai dari halaman Kantor PU hingga ke Jalan raya. Pihak keluarga hingga kini masih terlihat trauma, semua bingung kepada siapa bertanya kronologis dan apa motif kejadian itu sebenarnya. Sementara pihak PU dalam hal ini Sekretaris PU yang ditemui pihak keluarga di ruangannya tidak bisa menjelaskan sedikitpun Halaman 15

Malam Imlek, Polisi Rekayasa Jalan

Kedua tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolresta Pontianak, Kamis (23/1). OCSYA ADE CP/ RAKYAT KALBAR

Niat Curi Helm Motor Yang Diembat PONTIANAK-RK. Setelah mendapatkan helm curian di parkiran SMA Negeri 3, Jalan Soepratman, Pontianak Selatan, dua bocah yang masih bawah umur BS, 16, dan MO, 15, nekat ngembat sepeda motor, setelah melihat kuncinya masih menancap di kendaraan. Aksi kedua bocah ini terbongkar saat kendaraan yang dicurinya tersebut melintas di Kota Pontianak yang dipakai rekannya, Kamis (23/1). Aksi Curanmor yang dilakukan BS dan MO ini, berawal ketika keduanya berniat untuk mencuri helm milik pelajar di SMAN 3 Pontianak. Ketika mendapatkan helm yang Halaman 15

Tim Pembangunan Swadaya Sekadau sebagai pemegang kuasa atas tanah seluas 661 meter persegi yang menjadi lahan parkir Indah Miaga Hotel melakukan pemagaran atas lahan itu karena pengelola hotel tidak memperpanjang kontrak tanah. KI/ R K

Lahan Parkir Miaga Hotel Dipagar AKYAT

S A N G G A U -RK. Anggapan miring terhadap kinerja polisi, ternyata masih belum sepenuhnya hilang. Hal tersebut diungkapkan Ketua DAD Kecamatan Toba, Nodius dalam acara pertemuan antara Kapolres dan tokoh masyarakat Sanggau, kemarin.

Di tempat kami itu (kecamatan Toba, red) pak, kalau ada aparat yang tengah memantau terhadap keluar-masuknya barang, anggapan masyarakat itu petugas itu lagi nyopoi, kata Nodius di acara tersebut. Nodius mengaku di daerah kilome-

GRAHA PENA KALBAR Dengan lokasi strategis dan area parkir yang luas, sangat cocok untuk aktiďŹ tas: - KANTOR - SEMINAR - WORKSHOP

- MEETING - TRAINING - PSIKOTES

ALBAR

ter satu memang sering keluar-masuk barang dari luar, terutama gula dan bahan bakar minyak (BBM). Namun ia mengaku mengaku belum ada warga yang menjadi korban . Petugas juga jadi serba salah. Kalau tak dipantau

Halaman 15

PONTIANAK -RK. Sat Lantas Mapolresta Pontianak kembali merekayasa lalu lintas malam perayaan Imlek dan Capgome di Kota Pontianak. Tujuannya mengurai kepadatan kendaraan yang berlalu lintas di Kota Pontianak. Kita akan mengadakan rekayasa lalu lintas saat perayaan Imlek dan Capgome di Kota Pontianak, seperti malammalam perayaan hari besar lainnya, jelas Kompol Jovan R Sumual, Kasat Lantas Polresta Pontianak.

Jovan mengatakan, rekayasa lalu lintas saat malam perayaan Imlek dan Capgome di Jalan Tanjungpura, Gajahmada, Diponegoro, Agus Salim dan Pahlawan. Tujuan rekayasa lalu lintas dengan mengubah satu arah ini, guna mengurai kepadatan kendaraan pada malam Imlek dan Capgome. Kalau tidak dilakukan rekayasa lalu lintas, diprediksikan akan terjadi kemacetan panjang, jelas Jovan. Jovan juga mengatakan, Halaman 15

PONTIANAK-RK. Jasad Lau Ji Venh hingga saat ini masih disimpan di kamar mayat RSUD Soedarso. Lau merupakan satu dari 12 warga Republik Rakyat China (RRC) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembabatan hutan lindung di Kecamatan Boyan, Kapuas Hulu dan kini menghuni tahanan Polda Kalbar. Lau meninggal karena sakit yang dideritanya. Jenazahnya

belum diambil pihak keluarga maupun pemerintah RRC. Padahal kepolisian telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RRC di Indonesia. Setelah kita hubungi, sempat Kedubes-nya datang melihat jasad Lau Ji Venh dan tahanan lainnya ke Polda Kalbar beberapa waktu lalu. Kedubes RRC hanya janji akan memulangkan jasad Lau, kata Halaman 15

Jasad Warga RRC Dibiarkan di Kamar Mayat RSUD Soedarso

Jalan Arteri Supadio (Ayani II) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat MENYEWAKAN

Meeting Room berkapasitas hingga 100 pax Dengan Fasilitas: - Full AC - Flipchart & Markers - Portable Screen - White Board - Mineral Water - WiďŹ Zone - LCD 27 Inch (sewa terpisah) - Katering (sesuai order)

Telepon: 0561 - 768677 Contact Person: 081 254 660 990


10

KUBU RAYA

RAKYAT KALBAR Jumat, 24 Januari 2014

Masih Ada Bansos 2013 Belum Cair SUNGAI RAYA-RK. Akhirnya saja, ada administrasi yang haKadis Sosial dan Tenaga Kerja rus dilengkapi, namun belum dan Transmigrasi (Dinsos- dilaksanakan, kalau proses nakertrans) Kubu Raya, Agus adminisSuparwanto angkat bicara soal dana bantuan sosial (Bansos). Diakuinya masih ada dana Bansos yang belum cair pada tahun 2013. Pernyataan itu disampaikan Agus, terkait adanya pertanyaan masyarakat Punggur Kapuas terkait dana Bansos yang diperuntukkan perbaikan rumah ibadah. ILLUSTRASI Untuk dana Bansos yang belum terealisasikan, dalam tahun 2014 trasi telah berjalan dengan benar, maka ini akan cair, kata Agus. Agus membenarkan masih pencairan dana Bansos akan adanya dana Bansos yang segera terealiasikan, papar belum terealisasikan di tahun Agus. Sebelumnya kita telah 2013 lalu, temasuk bantuan rehab infrastruktur Desa Pung- melakukan kesepakatan bersgur Kapuas, Sungai Kakap. Se- ama Dewan Kubu Raya, terkait lain itu rehab rumah ibadah. dana Bansos yang belum terSesuai dengan surat Bupati salurkan tersebut. Berangkat Kubu Raya yang berisikan ten- dari situlah bupati membuat tang dana Bansos yang belum surat edaran kepada seluruh terealisasikan di tahun lalu, SKPD di Kubu Raya untuk maka tahun ini semuanya akan melaksanakan pengusulan diselesaikan. Kita telah usul- kembali di tahun 2014 ini, kan berkas-berkas tersebut ke ujar Agus. Dana Bansos yang belum Dinas Pengelolaan Keuangan tersalurkan, mesti diajukan dan Aset Daerah Kubu Raya, kembali agar bisa terdata dan katanya. Agus menjelaskan, dengan tersalurkan dengan cepat. Kita adanya penundaan pencairan berharap di tahun 2014 ini, sudana Bansos, banyak faktor dah tidak ada lagi dana Bansos yang menjadi kendala. Salah yang belum tersalurkan, maka satunya keterlambatan kepen- dari itu kerjasama masyarakat gurusan administrasi pen- dalam hal pengajuan yang kita gajuan Bansos tersebut. Bisa butuhkan, jelasnya.

Sebelumnya, Frans tokoh masyarakat Desa Punggur Kapuas mengatakan, di antara keempat poin pengajuan untuk mendapat bantuan pembangunan tersebut, diantaranya rehab rumah ibadah. Walaupun telah diverifikasi tahun lalu, dirinya menyatakan belum mendapat kejelasan dari Pemkab Kubu Raya. Kami hingga saat ini masih menunggu dan terus menunggu dana Bansos tersebut cair, agar implementasi rehab rumah ibadah tersebut cepat terealisasikan, namun belum juga ada kejelasan, kesalnya. Desa Punggur Kapuas memiliki tempat ibadah, namun kondisinya memprihatinkan. Sudah sewajarnya perbaikan rumah ibadah tersebut cepat terealisasikan, agar masyarakat yang

ingin beribadah bisa tenang. Y a n g membingungkan, rekomendasi Kecamatan Sungai Kakap tentang bantuan tempat ibadah Gereja Ka t h o l i k Pu n g g u r Kapuas telah terlampir dalam SK Bupati Kubu Raya No.107/ Setda/2013, tanggal 22 Maret 2013. Di situ juga dijelaskan untuk penerima dana hibah tersebut yaitu bidang keagamaan Nomor Urut 236 Kecamatan Sungai Kakap, tuturnya. Menurutnya, veriďŹ kasi mengenai administrasi yang merupakan syarat mutlak pengajuan dana tersebut telah berjalan dengan baik dan telah di periksa, mulai dari proposal hingga SPJ yang dikeluarkan oleh dinas dan juga dari Kesra telah didapatkan. Mereka bilang untuk pencairan dananya pada bulan Desember 2013, tapi hingga saat ini kami telah melakukan pengecekan empat kali, namun belum juga cair, keluhnya. Memang tidaklah besar nominal dana hibah tersebut, namun bagi perehaban rumah ibadah sangatlah berarti untuk kelangsung an masyarakat yang melakukan ibadah, tegas Frans. (asy)

Nelayan Tak Melaut Harga Ikan Melonjak SUNGAI RAYA-RK. Cuaca ekstrim dengan angin kencang serta gelombang tinggi empat meter, tidak hanya berpengaruh pada nelayan yang tidak melaut, namun berdampak pada harga ikan laut yang melambung tinggi di pasaran. Warga Gang Cempaka Putih, Parit Baru, Ida Royani, 37, terkejut ketika ingin membeli ikan gembung dengan harga Rp30 ribu perkilogram. Bahkan untuk ikan tenggiri mencapai Rp60 ribu perkilogram. Itupun kelihatan tidak segar. Seperti sudah lama dibekukan kemudian dijual, tutur Ida. Jika harga ikan melambung tinggi lantaran cuaca yang cukup esktrim, dia memaklumi. Namun Ida berharap tidak dimanfaatkan oleh pedagang untuk mencari keuntungan lebih besar. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada harga ikan saja, namun juga terhadap sayur mayur lainnya. Seperti cabe rawit harganya berkisar Rp45 - 60 ribu perkilogram. Tomat dengan harga Rp40 ribu perkilogram. Waduh Mas, luar biasa harga sayur mayur mahal. Bingung saya, kata Asminah penjual makanan. Ia akui berpengaruh kepada penjualan makanannya kepada konsumen. Terpaksa saya juga menaikkan sedikit. Kalau tidak begitu, waduh bisa tekor saya, tuturnya.

Nelayan Sungai Kakap sudah lebih dari sepekan tidak menangkap ikan. Tampak terlihat hampir 30 kapal ikan laut bersandar di tepian sungai. Sebagian dari mereka takut melaut karena gelombang di tengah laut lebih tinggi dari kapal nelayan. Angin dan gelombang yang mencapai empat meter di seputar perairan Kalbar juga menjadi ketakutan nelayan Sungai Kakap melaut. Hal ini mengakibatkan nelayan kehilangan penghasilan. Terpaksa kita hanya bisa menunggu saja dulu. Sambil menunggu cuaca bagus baru turun ke laut lagi, ucap Misnan nelayan Sungai Kakap. Diakuinya, sejak cuaca ekstrim ia hanya memperbaiki jalanya. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari mengeluarkan biaya Rp150 ribu. Kurang lebih sudah seminggu kami semua seperti ini tidak melaut. Sementara selama itu juga pengeluaran tidak putus, keluhnya. Diakuinya, jika kondisi cuaca normal, dalam sebulan berada di laut, 10 ton berbagai ikan laut berhasil dibawa pulang ke darat. Satu ton ikan-ikan laut yang ditangkap itu rata-rata dijual ke bagan Rp15 juta. Artinya, jika dikalkulasikan dalam sebulan ini nanti, sebagian nelayan kakap yang takut melaut akan mengalami kerugian hingga Rp150 juta. (asy)

ILLUSTRASI

GEMA KABUPATEN PONTIANAK DERAP BESTARI

Tayangan Negatif Pengaruhi Moral Remaja Pengaruh media terhadap tumbuh-kembang anak sangat besar. Khususnya televisi yang dinilai memiliki andil besar dalam pembentukan karakter dan kepribadian generasi muda. Data mencatat, banyak program televisi yang tidak aman untuk anak-anak. Hal itu pun dikhawatirkan akan berdampak luas terhadap pertumbuhan generasi mendatang. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai karakter bangsa. Pergeseran ini tidak lepas dari dampak modernisasi tanpa batas dan era globalisasi yang melintas sekat ruang dan waktu. Salah satunya, pesatnya kemajuan teknologi informasi yang ditayangkan televisi, kata Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto beberapa waktu lalu. Rubijanto mengatakan, kemajuan teknologi memberikan peluang sebesar-besarnya bagi seluruh kalangan masyarakat dalam mengakses beragam informasi dan tayangan. Termasuk tayangan yang tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap perkembangan anak. Tidak semua tayangan itu baik. Artinya tayangan yang tidak memiliki nilai edukasi untuk mendukung perkembangan anak. Contohnya saja sinetron remaja yang cenderung menunjukkan cara berpakaian yang tidak layak dan lainnya, paparnya. Ironisnya, timpal dia, tayangan seperti itu kerap menjadi pilihan utama bagi masyarakat di lingkungan keluarganya. Dampak negatifnya, banyak remaja yang terpengaruh dengan tayangan tersebut dan mempraktikannya di dunia nyata. Jelas tayangan seperti itu akan memberikan dampak yang tidak baik bagi generasi muda yang menontonnya. Secara luas akan berdampak terhadap karakter bangsa yang semakin terkikis oleh tayangan yang setiap hari diputar di televisi. Bukan anak-anak saja, para ibu rumah tangga juga terkena dampaknya, sebutnya. Karenanya, Rubijanto mengajak semua pemangku kepentingan mulai dari jajaran pemerintah pusat hingga daerah, agar mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi menurunnya moral dan tergerusnya budaya bangsa dimasa mendatang. Hal ini sangat penting dan strategis dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif media. Jika dibiarkan terus menerus, maka tayangan yang tidak mendidik itu akan menggeser budaya bangsa kita ini ke arah yang tidak terkendali lagi. Tak ubahnya narkoba yang bisa menimbulkan kecanduan, pungkasnya mengibaratkan. (fia)

Penyaluran BBR Diduga Salah Sasaran Penerima Gunakan Nama Orang Lain MEMPAWAH. Beberapa pihak menilai penyaluran Bantuan Bedah Rumah (BBR) tahun 2013 di Desa Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur tidak tepat sasaran. Sebab, para penerima tidak termasuk dalam kategori masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Dinas Sosnakertrans beserta DPRD telah turun ke lapangan. Kita mengajak Dinas Sosnakertrans untuk melihat langsung kondisi dilapangan para penerima bantuan BBR ini. Dan faktanya banyak penerima bantuan tidak layak mendapatkannya. Karenanya, kita mempertanyakan pendataan yang dilakukan pihak terkait dalam penyaluran bantuan tersebut, kata Ketua Komisi A DPRD, Rahman Muharman, Kamis (23/1). BBR di Desa Bakau Kecil tersebut merupakan program yang dilaksanakan Dinas Sosnakertrans sejak Desember 2013 lalu dan direalisasikan pada tahun 2014. Total penerima bantuan di Desa Bakau Kecil sebanyak 50 buah rumah. Setiap rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp 10 juta

yang ditransfer secara langsung melalui rekening penerima. Jadi, bisa kita katakana penyaluran BBR ini tidak tepat sasaran. Karena, para penerimanya notabene masyarakat yang mampu. Sedangkan ada masyarakat yang tidak mampu dan layak mendapatkan bantuan justru tidak terdata, pendapatnya. Senada itu, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pontianak, Muhammad sependapat menilai BBR di Desa Bakau Kecil tidak sesuai sasarannya. Bantuan yang harusnya diberikan kepada masyarakat tidak mampu, justru tidak demikian faktanya di lapangan. Atas temuan ini, maka kita minta agar penyaluran BBR di Desa Bakau Kecil ditinjau ulang. Karena, realisasi sasarannya tidak sesuai dengan ketentuan program yang telah ditetapkan pemerintah, ujarnya. Untuk itu, Muhammad mendesak agar Dinas Sosnakertrans mengevaluasi kembali penyaluran BBR tersebut. Jangan sampai kesalahan yang terjadi dibiarkan hingga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan

bantuan. Pendataan harusnya lebih objektif. Jika memang masyarakat tidak mampu, harusnya diberikan bantuan. Bukan sebaliknya, justru bantuan diberikan kepada masyarakat yang mampu. Sebagai wakil rakyat, kita akan semaksimal mungkin memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat, tegasnya. Di lain pihak, Plt Kepala Dinas Sosnakertrans Kabupaten Pontianak, Burhan menyebutkan penyaluran BBR di Desa Bakau Kecil tidak ada permasalahan. Sebab, seluruh penerima bantuan sesuai dengan proposal yang diajukan pihaknya. Pendataan itu sendiri bersumber dari penilaian kepala desa setempat. Bantuan ini sudah sesuai dengan data yang ada. Jadi, sebelum disalurkan kita terlebih dahulu telah melakukan pendataan. Data itu diperoleh dari kepala desa dan tim yang melakukan pengecekan terhadap rumah tidak layak huni di Desa Bakau Kecil. Jadi, tidak ada permasalahan, paparnya. Namun, ungkap Burhan, yang menjadi permasalahan yakni adanya penerima bantuan yang

ILLUSTRASI

menggunakan nama orang lain. Tetapi, Burhan menilai bukan persoalan besar yang harus dipermasalahkan. Kita akui ini ada kesalahan administrasi. Sebab, ada beberapa penerima bantuan yang menggunakan nama orang lain. Namun, bukan menjadi persoalan. Mengingat, rumah si penerima bantuan memang masuk dalam kategori layak mendapatkan BBR ini, sebutnya. Lebih jauh, Burhan meminta masyarakat yang belum mendapatkan BBR agar bersabar. Pihaknya

berjanji akan mengupayakan bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan akan terdata dalam program bantuan Kemenpera nantinya. Harap bersabar dulu bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Nanti akan ada bantuan 600 unit rumah dari Kemenpera. Namun, waktunya belum direalisasikan saat ini. Jadi, tidak ada permasalahan dalam penyaluran BBR ini. Kalau pun ada, masih dianggap wajar dan dapat kita selesaikan bersama, pungkasnya. (ďŹ a)

Pedagang Protes Pembagian Lapak Pasar Sebukit Rama MEMPAWAH. Sejumlah pedagang mengaku tak puas dengan pembagian lapak atau tempat berjualan yang dilakukan Disperindagkop beberapa waktu lalu. Pasalnya, banyak pedagang lama yang tidak mendapatkan lapak. Pedagang minta agar dinas terkait melakukan evaluasi dan lebih teliti dalam menentukan lapak pedagang. Ada sejumlah pedagang yang merasa keberatakan dengan penempatan lapak dari Disperindagkop. Salah satunya pedagang makanan yang menolak untuk menerima lapaknya. Sebab, lapak yang diberikan tidak strategis lokasinya. Yakni berada di bagian atas bangunan hingga akan mempengaruhi omset penjualan, kata Ketua Asosiasi pedangan Pasar Sebukit Rama, Adejamaludin kepada wartawan, Kamis (23/1).

Selain pedagang makanan, ungkapnya, keluhan juga datang dari para pedagang ikan. Pihaknya mendapatkan adanya pedagang ikan yang memiliki lapak lebih dari satu buah. Harusnya, dinas memberikan kesempatan kepada pedagang lain yang ingin mengembangkan usahanya khususunya penjualan ikan. Modusnya para pedagang yang mendapatkan lapak lebih dari satu buah ini menggunakan nama orang lain. Harusnya hal ini tidak boleh terjadi. Dinas harus lebih selektif dan teliti dalam menentukan pembagian lapak. Harus adil, jangan ada pedagang yang mendapatkan lebih dari satu lapak, sesalnya. Untuk itu, dirinya mendesak agar dinas terkait melakukan evaluasi terhadap penempatan lapak pedagang di Pasar Sebukit Rama Mempawah. Agar,

kebijakan yang ditentukan lebih mengedepankan asas keadilan dan pemerataan bagi para pedagang itu sendiri. Jangan sampai kebijakan dinas ini merugikan pedagang lainnya. Karena, para pedagang lain juga ingin mendapatkan kesempatan untuk mengelola usahanya. Jangan sampai hanya orang tertentu saja yang menguasi pasar, pendapatnya. Terkait persoalan protes pedagang tersebut, Kepala Disperindagkoptamben Kabupaten Pontianak, Darwin menilai kebijakan pembagian lapak di Pasar Sebukit Rama Mempawah telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan data yang dikantongi pihaknya. Sebab, data yang dimiliki pihaknya merupakan data dengan memprioritaskan pedagang lama. Sedangkan bagi pedagang baru akan mendapat-

kan setelah pembagian lapak pedagang lama. Prosedur pembagian lapak sudah kita lakukan dengan benar. Semuanya pasti dapat terutama pedagang lama yang menjadi prioritas. Namun, setiap nama yang ada dalam daftar pasti akan kita berikan. Untuk penempatan posisinya ditentukan dengan sistem cabut undi, paparnya. Ditanya masalah pedagang ikan, Darwin mengungkapkan data yang dimiliki pihaknya jumlah pedagang ikan yang ada sebanyak 32 pedagang dengan rincian, 20 orang pedagang lama dan 12 orang pedagang baru. Dan realisasinya, semua pedagang ikan tersebut telah mendapatkan lapaknya masing-masing. Dari data kita, pedagang ikan yang ada sudah dapat lapak semuanya. Kita prioritaskan pedagang lama ber-

jumlah 20 orang dan ditambah 12 orang pedagang baru. Jika ada yang bilang tidak dapat, sudah kita cek bahwa mereka memang tidak memiliki lapak. Mungkin mereka hanya bekerja atau menggunakan lapak orang lain dahulunya, terang Darwin menjelaskan. Kemudian, terkait penempatan lapak pedagang makanan, Darwin mengaku penempatannya berdasarkan dengan aturan dan ketentuan dari pemerintah pusat. Yakni, para pedagang makanan menempati posisi di bagian atas dan pedagang pakaian di bagian bawah. Masalah penempatan itu bukan sembarangan, melainkan ada aturan dan ketentuannya. Jadi, kami hanya menjalankan aturan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Perkara mau atau tidak, terserah mereka, pungkasnya. (ďŹ a)


GELIAT KAYONG UTARA PADAH BERTUAH

Jumat, 24 Januari 2014

11

Jembatan Sungai Jambu Rusak Parah

Makam Kyai Muntaha Masih Misteri

Minta UPJJ V Kalbar Kalau Perbaiki Jangan Asal-asalan

Simpang Hilir. Makam ulama yang hidup pada masa Kerajaan Simpang, Kyai Muntaha persis di pertigaan antara jalan provinsi dan Jalan Parit Yoda Penjalaan. Sekitar 50 meter arah barat jalan provinsi desa Rantau Panjang kecamatan Simpang Hilir. Warga setempat menyebut tikungan tersebut dengan sebutan selikoh (tikungan) Penjalaan. Menurut penuturan para sesepuh Rantau Panjang, makam yang nisannya dicat berwana kuning itu di dalam terkubur jasad Kiyai Muntaha, ulama pada masa Kerajaan Simpang. Namun dari sekian penuturan tokoh yang dituakan dan dianggap mengetahuinya, tak ada satu pun yang tahu pasti. Keterangan yang kami dapat hanya seputar kisah Kyai Muntaha seorang alim ulama hidup pada masa Kerajaan Simpang. Penyebar Agama Islam di tanah Simpang dan sekitarnya. Namun makam pastinya kami kurang mengetahui letak sebenarnya, ujar Miftahul Huda, peminat sejarah Kayong Utara. Dikatakannya menurut keterangan beberapa sumber yang dapat dipercaya, nisan Kyai Muntaha belum pernah ganti, masih utuh. Warga setempat hanya pernah ngecat nisan makam, membuat jembatan menuju makam serta membersihakan areal yang sebelumnya dikelilingi pepohonan dan semak belukar. Warga yang tinggal di sekitar makam yang diduga kuburan Kyai Muntaha, Ramli, 68 tahun, tidak mengetahui secara pasti makam di dekat kediamannya. Kyai Muntaha memiliki istri bernama Siti, seorang dukun beranak, istilah sekarang bidan kampung. Tapi entah dimana makam istri kyai itu saya juga tidak tahu, timpalnya. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rantau Panjang, Hasanan bersama timnya berusaha menguak makam Kyai Muntaha yang sebenarnya. Dalam buku sejarah kerajaan di Kalbar yang pernah saya baca, tidak pernah menyebutkan tentang seorang ulama bernama Kyai Muntaha. Namun warga Simpang sepakat Kyai Muntaha memang pernah eksis di Bumi Bertuah ini. Sayangnya, makam yang dianggap keramat ini, kondisinya dipenuhi rumput dan tak terawat, paparnya. Rencananya tahun ini, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Rantau Panjang tahun 2014, akan dianggarkan sejumlah dana untuk membenahi makam Kyai Muntaha. Tentu ini harus kita bicarakan dengan kepala desa serta anggota BPD lainnya. Semoga Kades, anggota BPD, dan masyarakat sependapat dengan rencana ini, timpal Hasanan.(lud)

KETAPANG

RAKYAT KALBAR

SIMPANG HILIR. Bukannya memperbaiki, Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ ) Wilayah V (Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara) diduga malah menambah beban di cekungan jembatan Sungai Jambu Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir. Anggota Komisi C DPRD Kalbar Andry Hudaya Wijaya SH mengaku kecewa dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalbar, usai meninjau jembatan itu, Kamis (23/1) siang. Dalam inspeksi ini, Andry Hudaya Wijaya didampingi Kepala Desa (Kades) Nipah Kuning, Mursidi. Kemudian perwakilan elemen masyarakat dan agama. Mereka mengaku prihatin jalur utama jalan provinsi antara Ketapang-Teluk Batang ini sudah memakan korban jiwa. Dalam beberapa minggu terakhir satu tewas di tempat ketika menabrak kerusakan Jembatan Pulau Kumbang, serta satu korban tewas di Jembatan Sungai Jambu. Bahkan beberapa warga tempatan sampai menduga, Dinas PU Kalbar kurang peduli dengan jalan provinsi di Kayong Utara. Apalagi informasi kalau daerah Landak, Bengkayang, dan Sanggau, begitu banyak jembatan dan

jalan diperbaiki, mulai tersebar ke warga Kayong Utara. Gejolak sosial makin memanas karena beberapa kali kendaraan besar ketika melintas, jalan provinsi Ketapang-Kayong Utara yang sempit ini berakibat sering terjadi kecelakaan lalulintas warga setempat. Hasil kesaksian warga Jembatan Sungai Jambu beberapa minggu lalu, cekungan tengahnya tidak terlalu parah. Akan tetapi dalam hitungan minggu cekungannya makin menghujam hingga menyentuh air sungai di bawahnya. Akhirnya bentuk cekungan sampai membentuk huruf V tentu ini mengkhawatirkan kalau tidak lekas diperbaiki, tegas Andry Hudaya Wijaya di lokasi jembatan. Hasil inspeksi legislator DPRD Kalbar dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang dan KKU ini, di jalur sebelahnya diperbaiki warga secara swadaya ala kadarnya, sehingga cekungan berbentuk huruf V diredam sekian derajat saja. Sedangkan di sebelahnya diperbaiki UPJJ V Kalbar hanya menaruh susunan balok kayu, diduga jenis meranti yang mudah lapuk kalau terkena panas dan hujan. Kesaksian warga, ba-

Anggota Komisi C DPRD Kalbar Andry Hudaya Wijaya kecewa perbaikan jembatan Sungai Jambu hanya balok kayu disusun di atas cekungan jembatan yang patah, Kamis (23/1). Kamiriluddin/RAKYAT KALBAR lok-balok kayu yang diikat rantai ditaruh di tengah jembatan pada Rabu (22/1) malam. Perbaikan dari UPJJ Wilayah V Kalbar kenapa hanya menaruh susunan balok kayu di sebelah saja. Anehnya lagi hanya memasang titian kayu yang diletakkan di badan jalan yang sudah cekung mau roboh ke sungai, bukan antara fondasi tanah di antara air sungai. Kalau hanya macam ini malah menambah beban bagi badan jembatan yang cekung ke bawah. Kami wakil rakyat meminta kepada UPJJ V Kalbar segera memperbaiki dengan baik, kalau roboh cekungan jembatan itu maka putus jalur utama Ketapang-Telok Batang,

tegasnya lagi. Kekecewaan legislator dari Partai Golkar ini cukup berdasar, pasalnya dia mengaku sudah memperjuangkan di anggaran kalau di setiap UPJJ di Kalbar ditambah dana Rp5 miliar. Karena saya juga anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar, seluruh UPJJ di Kalbar ini kita tambah Rp5 miliar. Kalau hanya UPJJ Wilayah V yang mengurusi Ketapang dan KKU, dikhawatirkan daerah lain akan protes. Ketika berhasil diperjuangkan kenapa hasilnya begini. Ketika masyarakat melaporkan kalau jembatan Sungai Jambu dan Pulau Kumbang lama tak lekas diperbaiki, bahkan sampai war-

DPT KKU 73.398 Warga

Rapat pleno terbuka penyempurnaan DPT di Dinas Kesehatan KKU, Sabtu (18/1). Kamiriluddin/RAKYAT KALBAR SUKADANA. Rapat pleno yang dipimpin langsung anggota KPU KKU, Burhanudin yang juga Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data Pemilih, berdasarkan laporan PPK seluruh kecamatan

yang ada di KKU, pemilih keseluruhan untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota, berjumlah 73.389 pemilih. Rinciannya Kecamatan Sukadana jumlah pemilih 17.402,

10 PPS, dan 55 TPS. Kecamatan Simpang Hilir Jumlah Pemilih 22.486, 12 PPS, dan 64 TPS. Kecamatan Teluk Batang Jumlah Pemilih 13.610, 7 PPS, dan 40 TPS. Kecamatan Sponti Jumlah Pemilih 8.242, 6 PPS dan 23 TPS. Kecamatan Pulau Maya Jumlah Pemilih 9.587, 5 PPS, dan 36 TPS. Kecamatan Kepulauan Karimata dengan Jumlah Pemilih 2.071, 3 PPS, dan 10 TPS. Berdasarkan hasil pleno di tingkat KPU KKU, keseluruhannya jumlah terdapat 43 Desa, 228 TPS, 37.662 pemilih Laki-laki dan 35.736 pemilih perempuan. Keseluruhan pemillih berjumlah 73.398 pemilih,

ujar Burhanudin di rapat pleno terbuka di ruang rapat Dinas Kesehatan KKU di Jalan Bhayangkara Sukadana, Sabtu (18/1). Dijelaskannya dari data pemilih saat ini tetap ada kemungkinan terjadi perubahan. Terutama terhadap mereka yang meninggal dunia atau pindah ke daerah yang lain (pindah memilih), dikarenakan sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan mereka tidak dapat memberikan hak pilihnya. Terhadap perubahan itu, KPU KKU berkewajiban menginformasikannya kepada peserta Pemilu, termasuk Panwaslu KKU, dan pihak-pihak terkait, papar

ga sendiri yang memperbaiki, dimana letak hati nurani aparat pemerintah di UPJJ ini? Mana tanggungjawab UPJJ V Kalbar? Kita pinta Kepala Dinas PU Kalbar Ir Jakius Sinyor tindak tegas anak buahnya yang kurang becus bekerja, pinta Andry Hudaya dengan nada pelan. Lalulintas kendaraan pengangkut alat berat, truk-truk bermuatan yang ditutupi terpal jumbo, kendaraan biasa makin ramai di ruas jalan provinsi ini. Kalau tak lekas diperbaiki transportasi KKU-Ketapang ke Pontianak bisa putus total. Alternatif jalur darat ke Pontianak melalui Tayan yang kondisi jalan antara Siduk (KKU) ke Sungai Kelik (Ketapang) sangat rusak parah sekali. Jembatan Sungai Jambu sudah memakan korban jiwa seorang siswa sekolah dasar (SD), ketika membonceng bersama keluarganya. Kondisi pengendara motor sempat dibawa ke RSUD Soedarso Pontianak, namun yang digonceng tidak bisa diselamatkan nyawanya. Kalau jenis kayu yang dipasang tadi malam (Rabu malam, red) ini mudah lapuk kalau terkena panas dan hujan, sekarang sedang musim penghujan. Ketahanan kayu ini dimungkinkan sekian minggu saja, keluh Mursidi, Kades Nipah Kuning. (lud)

Bang Burhan, sapaan akrabnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong UTARA (KKU) H Dedy Eendy SH mengungkapkan, rapat pleno terbuka merupakan satu di antara bagian keterbukaan KPU KKU. Sebagai kewajiban untuk diketahui sebagai pertanggungjawaban terhadap perubahan data milih yang terjadi di Kabupaten Kayong Utara. Diharapkan DPT kali ini sudah benar-benar akurat. Insyaallah (atas kuasa Tuhan, red) hasil rapat ini akan kita bawa ke KPU Kalbar, kata Dedy Eendy di rapat pleno terbuka di ruang rapat Dinas Kesehatan KKU di Jalan Bhayangkara Sukadana, Sabtu (18/1). (lud)

metro

PEMPADAHAN

SatPol PP Siap Kerahkan 300 Personel Ketapang. Kepala Satpol PP Ketapang Edy Junaidi mengungkapkan pihaknya siap setiap saat dalam menertibkan alat peraga kampanye. Dengan kekuatan 300 personel Satpol PP siap menegakkan aturan. Kapan pun rekomendasi kami dapatkan dari Panwaslu untuk menertibkan,kami siap turun lapangan, tegas Edy kemarin di Aston. Bahkan upaya Sat Pol PP beberapa waktu lalu untuk mengurangi benturan dengan caleg dan parpol, Sat Pol PP mengundang parpol dan caleg dan KPU serta Panwaslu supaya tindakan Satpol PP di lapangan tidak salah. Ketua Panwaslu Ketapang, Sukardi mengatakan, aturan yang ada sudah cukup tegas. Ia mengemukan sosialisasi ke parpol pun sudah sering disampaikan terkait alat peraga kampanye serta lokasi yang boleh dipasang. Panwaslu siap meneruskan surat KPU untuk memberikan rekomendasi kepada pihak keamanan terutama Satpol PP untuk mengambil tindakan tegas, kata Sukardi. Menurut Sukardi, bila tidak ada penindakan pemasangan yang melanggar aturan,caleg maupun parpol dikhawatirkan semaunya memasang alat perage di tempat yang sudah dilarang. Sementara Ketua KPU Ketapang Ronny Irawan mengatakan, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh parpol dan caleg terkait pemasangan alat peraga kampanye tersebut. Aturan yang ada kurang diperhatikan oleh partai politik peserta pemilu tahun 2014 serta calon anggota legislatifnya. Masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh parpol dan caleg terkait pemasangan alat peraga kampanye, kata Ronny.Ia menyebutkan, pelanggaran yang dilakukan calon anggota legislatif seperti memasang spanduk di pagar instansi pemerintah, memaku baner di pohon, selain itu memasang bendera di atas pohon serta ada juga caleg yang memasang baliho ditempat umum. Bila calon anggota legislatif membaca PKPU Nomor 15 Tahun 2013, sudah jelas mengenai ukuran yang dibolehkan, ucapnya.Karena itu, KPU mengoordinasikan kembali untuk penertiban alat peraga kampanye supaya tertata dan tidak menyalahi aturan.(Jay).

Komisi IV DPRD Berencana Tinjau Proyek KETAPANG . Ketua Komisi empat DPRD Ketapan M. Febriadi S.Sos M.Si mengatakan, dalam w a k t u d e k a t i n i Ko m i s i I V akan kembali meninjau proyekproyek infrastruktur yang dikerjakan pada 2013 lalu. Untuk memastikan apakah ada temuan atau tidak masalah pekerjaan proyek yang ada bermasalah, dalam waktu dekat ini kita akan turun kelapangan lagi, kata Febriadi, Kamis (23/1). Febri menuturkan, sesuai dengan bidang Komisi IV adalah komisi

yang membidangi pengawasan, salah satunya adalah di sektor SKPD Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ketapang. Dalam hal ini kita hanya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, ujarnya. Menurut legislator Golkar Ketapang ini, DPRD untuk melakukan pengawasan penggunaan uang negara, maka Anggota DPRD akan melakukan peninjauan ke beberapa proyek dari alokasi dana APBD Ketapang. Febri mengatakan, sebelumny a p a d a N o ve m b e r t a h u n

2013 lalu, Komisi IV juga sudah turun ke lapangan meninjau proyek-Proyek jalan d a n j e m b a t a n d i Ke t a p a n g yang hingga akhir November 2013 belum juga rampung. Febriadi mengungkapkan, proyek-proyek yang ditinjau Komisi IV pada saat itu bernilai milyaran yakni, proyek lanjutan jembatan Pawan 5 Rp. 2 Milyar lebih, Jalan Ketapang-Pesaguan 4,9 Milyar, Pelang- Tumbang Titi 5,7 Milyar dan Jembatan Kelampai 1,8 milyar. Sementara

jalan Pesaguan-Kendawangan Rp 6 milyar lebih sudah selesai dan jalan Sei Awan- Tanjungpura Rp. 1,2 Milyar juga sudah selesai dikerjakan. Maka kita akan turun dan meninjau lag i proyekp r o y e k t e r s e b u t , k a t a ny a . Dikatakannya fungsi dan tugas DPRD sebagai mana yang tertuang dalam dalam UU no 27 tahun 2010 tentang tugas Anggota DPRD salah satunya adalah melakukan pengawasan roda pemerintahan.

Inspektorat harus proakt if untuk meng awasi Dinas PU, pungkasnya. Sementara Seketaris Inspektorat Ketapang, Estomihid saat dikonďŹ rmasi mengatakan, untuk temuan-temuan pelaksanaan proyek-proyek di tahun 2013 lalu, pihaknya mengakui memang ada temuan, namun tidak begitu banyak, dan temuantemuan itu bukan untuk di ekspose. Temuan kita bukan untuk diekspose, kita hanya lapor ke Bupati saja, pungkasnya. (Jay)

menuju arah Pelang- Tumbang Titi kini semakin hancur dan sejumlah Portal atau Meting sudah banyak yang bertebaran disepanjang jalan. Hal ini sangat disayangkan jika akses jalan itu dibiarkan semakin rusak dengan anggaran sebesar itu, jika tidak benarbenar diperhatikan, ujarnya. Popo yang juga mantan Angota DPRD Ketapang ini, mengharapkan agar anggaran dana yang sudah disahkan untuk

APBD Kabupaten Ketapang ditahun 2014, sebesar Rp 40 Millyar dapat digunakan tepat sasaran oleh Proyek-Proyek pemenang tender dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan bestik yang sudah ditentukan. Kalau bisa saya meminta pada Pemkab, agar dibulan April 2014 ini, sudah mulai ada tender lelang dan bulan julinya kontraktor sudah bisa kerja sehingga tidak dikejarkejar oleh waktu menghadapi akhir tahun, pungkas Popo (Jay)

Kondisi ruas jalan arah Pelang- Tumbang Titi masih memprihatinkanIstimewa

Jalan Pelang-Tumbang Titi Semakin Hancur KETAPANG. Proyek pengaspalan dan timbunan ruas jalan Pelang-Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi Ketapang sepanjang 30 kilometer diduga hingga kini belum tuntas. Tanah timbunannya hanya dikerjakan sepanjang 15 kilometer. Akibatnya ruas jalan menuju arah Pelang- Tumbang Titi kini semakin hancur.

Anggaran proyek senilai Rp 6 millyar itu dari Dana APBD murni tahun 2013, dikerjakan oleh salah satu PT selaku pemenang tender, kata Kristoporus Popo,S.pd warga asli Kecamatan Tumbang Titi. Menurutnya, dalam proses pekerjaannya kontraktor diduga telah mencuri kerjaan dari timbunan sepanjang 15 kilometer

untuk keuntungan pribadi. Buktinya saja pengaspalan dari daerah jalan pelang (PakKacong. red) kearah Tumbang Titi daerah Indotani, aspalnya sampai 30 KM,namun tanah timbunan hanya setengah jalan saja yang dikerjakanya, ungkap Popo. Po p o m e n g a t a k a n , a k i b a t dikerjakan asal-asalan oleh kontraktor akses ruas jalan


12

RAKYAT KALBAR Jumat, 24 Januari 2014 APAI KATO KITO

Kondisi jembatan yang hanya dua keping balok yang sangat membahayakan warga. SUKARTAJI

Dusun Nanga Apin Minta Jembatan Gantung N ANGA P INOH . Warga Dusun Nanga Apin, Desa Mekar Pelita, Kecamatan Sayan, Melawi, membutuhkan jembatan gantung di Sungai Boli untuk kelancaran penyeberangan alternatif bagi penduduk Dusun Nanga Apin khususnya. Warga disana mendesak agar Pemkab Melawi segera membangun jembatan gantung tersebut. Sebab, jembatan yang hanya dibuat menggunakan dua batang kayu balok seadanya itu merupakan satu satunya jalur alternatif masyarakat sekitar termasuk anak-anak sekolah untuk menyeberang. Kepala Desa Mekar Pelita, Syahmudin menyebutkan, meski berisiko mengancam keselamatan warga, mau tak mau masyarakat sekitar harus melalui jembatan terbuat dari kayu balok itu. Kami sebenarnya takut juga melintas, takut tiba-tiba kayu roboh. Terus kalau pagi hari, warga sampai mengantre berangkat noreh, sementara yang mau melintas di situ banyak, ujar Syahmudin kepada koran ini dilokasi jembatan itu (20/1) lalu. Dia berharap agar Pemkab Melawi dapat membangun jembatan gantung itu tahun 2014 ini. Menurutnya, panjang jembatan itu hanya 35 meter, jadi tidak mengeluarkan dana yang terlalu besar apabila aspirasi warga itu ditindak lanjuti pemerintah. Kami sangat membutuhkan jembatan gantung itu, terlebih kepada anak-anak yang berangkat dan pulang sekolah selalu menggunakan jembatan seadanya itu dikhawatirkan terjadi kecelakaan, ujarnya. Diungkapkannya, selain memudahkan akses keluar masuk warga nantinya, pembangunan jembatan akan memperlancar distribusi karet dari kawasan itu. Sebab, warga Dusun Nanga Apin merupakan salah satu sentra penghasil karet. Maka kami sangat berharap kepada pemerintah agar pembangunan jembatan gantung itu terealisasi tahun ini. Ini kebutuhan yang sangat mendesak yang diperlukan oleh masyarakat, harapnya. (aji)

MELAWI MEMBANGUN

PU Pastikan Pembangunan Jembatan Sungai Man Berlanjut NANGA PINOH. Dinas PU Melawi memastikan jembatan gantung Sungai Man, Desa Nanga Man, Kecamatan Pinoh Utara akan dilanjutkan tahun 2014. Bahkan penganggaran pembangunan jembatan yang diperkirakan menelan biaya Rp 150 juta tersebut sudah disiapkan. Kepastian tersebut disampaikan Kabid Cipta Karya, Kanjin dalam rapat yang dihadiri masyarakat Desa Nanga Man, Kades Nanga Man, Safarudin, kontraktor pelaksana pembangunan jembatan gantung Desa Nanga Man Sukardi, dan sejumlah jurnalis di Kabupaten Melawi. Rapat yang berlangsung di aula Dinas PU Melawi, Kamis (23/1) kemarin,

sebagai respond atas surat Ombusman Provinsi yang meminta Dinas PU merespon pemberitaan di media massa. Untuk tali angin dan jembatan penghubung memang belum ada rencananya dalam proyek pembangunan selanjutnya. Jadi memang jembatan itu belum jadi, dan belum bisa dilalui oleh masyarakat, kata Kanjin, Kamis. Dalam rapat tersebut juga untuk menjelaskan pada masyarakat, bahwa jembatan itu dikerjakan dua tahap. Tahun lalu, pengerjaan jembatan gantung menghabiskan dana Rp 500 juta. Tahun ini akan dianggarkan lagi Rp 150 juta. Jadi pertemuan ini juga untuk

menjelaskan sama masyarakat, mengenai pengerjaan jembatan gantung Nanga Man yang diberitakan di media. Perlu kita ketahui, bahwa proyek tersebut memang dianggarkan dua tahap, katanya. Tempat sama, PPATK Jembatan Gantung Nanga Man, Andi mengungkapkan, dalam pengerjaan selanjutnya ada beberapa bagian yang akan dikerjakan, di antaranya jembatan penghubung, tali angin dan semen cor di ujung jembatan. Lantai dan pagar jembatan juga akan dianggarkan dalam tahun ini, katanya. Sementara itu Sukardi, kontraktor pelaksana Jembatan Gantung

Nanga Man, mengungkapkan dirinya sudah menyampaikan informasi berkenaan dengan proyek tersebut pada Kades dan Kadus. Bahkan saat penancapan tiang pertama juga saya sudah hubungi kadesnya. Namun pak kades katanya sibuk, sehingga tidak bisa hadir. Jadi penancapan tiang pertama kami lakukan dengan kadus, katanya. Sukardi mengungkapkan, pembangunan jembatan sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Malah pekerjaan dilakukan sudah melebihi pekerjaan yang harus dilakukan. Maka tidak benar, jika jembatan tersebut dikerjakan secara asal-

asalan olehnya sebagai kontraktor pelaksana. Kades Nanga Man, Safarudin, sangat mengapresiasi pemerintah atas respond keluhan masyarakat terhadap pembangunan jembatan. Keluhan masyarakat tersebut tentunya sebagai bentuk partisipasi warga terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memang diharuskan oleh aturan negara kita, bahwa masyarakat harus berpartisipasi. Ini bentuk control masyarakat atau pembangunan yang dilakukan pemerintah, pungkasnya. (aji)

Ketua DPRD Bantu Poktan Dusun Nanga Apin NANGA PINOH. Abang Tajudin, Ketua DPRD Melawi, secara pribadi menyalurkan bantuan pengadaan bibit tanaman karet jenis Lembau kepada kelompok tani (Poktan) di Dusun Nanga Apin, Desa Mekar Pelita, Kecamatan Sayan, Melawi. Penyerahan pengadaan bibit karet itu, dipusatkan di Dusun Nanga Apin, Selasa (21/1) siang lalu. Adapun pengadaan bibit karet yang diserahkan itu sebanyak 14.000 batang kepada warga Dusun Nanga Apin atas nama Poktan Jabai Bersatu. Sebelumnya, Abang Tajudin juga telah menyalurkan bantuan serupa sebanyak belasan ribu kepada Poktan di Dusun Merojok, Desa Mekar Pelita, termasuk di desadesa lain di lingkungan Pemkab Melawi. Bukan hanya itu, Abang Tajudin secara pribadi juga telah menyalurkan bantuan serupa kepada jemaat-jemaat Gereja di Kabupaten Melawi. Martin Luter, Ketua BPD Mekar Pelita, kepada media ini dirinya mengaku sangat senang dan antusias, bahwa warga Dusun Nanga Apin khususnya dapat menerima

Ketua DPRD Melawi menyerahkan bantuan bibit karet secara simbolis kepada Poktan Dusun Nanga Apin. SUKARTAJI bantuan secara pribadi dari Abang Tajudin yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Melawi saat ini. Dengan nada sumrigah, Dia menuturkan bantuan tersebut dinilai merupakan bentuk wujud kepedulian keluarga Abang Tajudin terhadap masyarakat tanpa membeda-bedakan suku,

agama maupun golongan. Menurut Dia, dengan adanya bantuan bibit karet ini, juga membantu perekonomian masyarakat kedepan. Apalagi, berkat bantuan bibit karet ini sangat bermanfaat bagi warga karena masyarakat disini umumnya dari berpenghasilan tanam karet.

Martin menuturkan, bantuan yang telah diterima dalam bentuk bibit karet ini akan segera dibagikan kepada seluruh anggota Poktan untuk ditanam dan dirawat dengan baik. Senada dengan Martin Luter, Kepala Desa Mekar Pelita, Syahmudin mengatakan, dengan

adanya bantuan itu, masyarakat kecil, mayoritas sebagai petani karet, mampu meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik lagi di kemudian harinya. Dia menilai, warga sangat-sangat senang karena akan mampu meningkatkan taraf perekonomian warga khususnya di Dusun Nanga Apin. Disamping itu Dia juga berharap, bantuan yang diserahkan pada tahun ini akan kembali digulirkan pada tahun berikutnya. Sementara itu usai penyerahan bibit karet itu secara simbolis pada Poktan, Abang Tajudin menuturkan, pemberian bantuan bibit ini dilakukannya dengan tujuan agar para petani dapat lebih giat lagi dalam mengelola dan mengembangkan perkebunan karet. Disamping itu, diharapkan dengan adanya bantuan bibit ini masyarakat akan dapat lebih mudah untuk membuka lahan baru, guna memperluas perkebunan karet yang saat ini telah dimiliki hingga meningkatkan perekonomian yang lebih baik lagi di kemudian hari. (aji)

SINTANG RAYA APAI JI KITAK

Kepala Sekolah Harus Transparan S INTANG . Kepala sekolah dituntut mampu memajukan kualitas pendidikan tempat ia bertugas. Karena itu, kepala sekolah harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Peran kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah tersebut, ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Lukman Riberu, melalui Sekretarisnya Marcues Afen, kemarin. Afen menyarankan, supaya kepala sekolah bekerja sesuai aturan dan transparan, terutama soal keuangan serta kebijakan sekolah. Paling sensitif adalah soal keuangan dan kebijakan sekolah, ucapnya. Dua hal ini, lanjut Afen, rentan menjadi pemicu permasalahan di sekolah, baik sesama guru maupun sekolah dengan masyarakat. Makanya diperlukan transparansi dari kepala sekolah agar semua pihak mengetahui proses pengelolaan keuangan serta kebijakan sekolah, kata Afen. Dijelaskan Afen, Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang belum lama ini telah melakukan rolling terhadap 87 kepala sekolah, dan dewan pengawas. Rolling dimaksudkan untuk mengisi sejumlah jabatan kepala sekolah yang kosong dan sebagai bentuk penyegaran terhadap kepala sekolah. Sebelumnya sebut Afen, cukup banyak sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah deďŹ nitif, hanya dijabat pelaksana tugas (Plt). Kekosongan itu terjadi karena seiring bertambahnya jumlah sekolah, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ada 46 penambahan sekolah baru tersebar di seluruh kecamatan. Sampai saat ini tercatat 427 SD, 100 SMP, 34 SMA dan 12 SMK di Kabupaten Sintang, kata Afen. Ia menegaskan, kegagalan kepala sekolah memegang amanah bisa terancam dicopot sebelum masa jabatan berakhir. Tanpa terkecuali bagi 87 kepala sekolah yang baru. Jabatan yang diemban para sekolah ini selama empat tahun. Terhitung sejak dilantik. Posisi tersebut dapat kembali dijabat kalau dipandang berprestasi. Ketentuannya, tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28/2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah, jelasnya. Afen menambahkan, sebagian kepala sekolah yang dilantik merupakan promosi. Ada beberapa SD dan SMP baru, otomatis keberadaannya perlu kepala sekolah. Mengisinya, diberikan kepada guru yang dianggap mampu dan memiliki kecakapan, terangnya. Ia menegaskan, pelantikan kepala sekolah sepenuhnya adalah atas kebutuhan, bukan kemauan. Apalagi penentuan jabatan tersebut cukup ketat. Pengusulan melibatkan Baperjakat. Kemudian berlanjut kepada Bupati. Jika memang disetujui, maka bisa dilantik. Tidak semua usulan otomatis lolos. Banyak pertimbangan. Masukan masyarakat juga turut menentukan. Jejak rekam dalam kehidupan bermasyarakat ikut dilihat, pungkas Afen. (din)

SMPN 3 Serawai Terbakar, Diknas Bentuk Tim S INTANG . Bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kecamatan Serawai dikabarkan hangus terbakar, Rabu (22/1) sekitar pukul 21.00. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kejadiannya tadi malam sekitar pukul 21.00 malam. Sekolah berada di Desa Tontang Kecamatan Serawai, kata Dedi Harmoko, Kepala Desa Tontang, Kecamatan Serawai, dikonďŹ rmasi via selular kemarin. Dedi sendiri tidak mengetahui secara persis penyebab kebakaran tersebut. Pasalnya lokasi sekolah berada jauh dari pemukiman warga. Letak sekolah dengan perkampungan sekitar 300 meter. Di sekolah tersebut tidak ada penghuninya, terangnya. Ia mendapat informasi dari warganya. Ada warga menelepon bahwa ada kebakaran. Setelah saya lihat rupanya gedung sekolah, ucapnya. Setelah dicek, ternyata bangunan yang terbakar adalah ruangan kepala sekolah dan ruang guru. Kalau untuk ruang kelas tidak terbakar, hanya kantor kepala sekolah dan ruang

Ruangan SMPN 3 Serawai yang terbakar. SUHARDIN guru beserta isinya, kata dia. Sementara Mardiono, Kepala

Sekolah SMPN tersebut mengaku tidak berada di tempat saat ke-

jadian. Ia membenarkan sekolah yang ia pimpin terbakar. Saya juga aneh, kok bisa terbakar, padahal di dalam ruangan tidak ada listrik dan hal-hal yang rawan terbakar, imbuhnya. Meski pun baru menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah itu, Mardiono mengetahui secara persis kondisi sekolah tersebut. Selama ini tidak ada masalah antara sekolah dengan masyarakat. Hanya saja memang belum lama ini sekolah kami kerap dibobol maling. Tidak tau siapa pelakunya, terang Mardiono. Karena itu, Mardiono meminta, aparat kepolisian untuk mencari motif dari kebarakan tersebut. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Harapan kami semoga ini ada titik terang. Agar kami tidak was-was, ucapnya. Bentuk Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang segera membentuk tim untuk mencari tahu penyebab kebakaran, serta langkah yang diambil setelah kebakaran itu. Tim sudah kita bentuk. Hari ini (kemarin) tim berangkat, ujar Kepala Dinas Pendidikan Sintang, Lukman Riberu, melalui Sekretarisnya Marcues Afen.

Afen berharap, kebakaran itu tidak mengganggu proses belajar mengajar. Karena bukan ruang kelas yang terbakar, kita minta proses belajar mengajar tetap dilakukan, pintanya. Dinas Pendidikan, lanjut Afen, akan segera mengambil langkah agar bangunan yang terbakar dapat berdiri kembali. Apakah melalui keuangan Diknas atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kita anggap itu bencana. Mudah-mudahan ada dana tanggap darurat. Kalaupun tidak ada, kita usahakan melalui perubahan, jelasnya. Anggota DPRD Sintang, Ginidie meminta, Pemkab Sintang dalam hal ini instansi terkait segera mengambil langkah. Jangan sampai kebakaran tersebut mengganggu aktivitas belajar mengajar. Kalau soal mendirikan bangunan yang sudah terbakar, tidak perlu menunggu pembahasan APBD. Banyak cara bisa dilakukan. Bisa minta bantu perusahaan atau kontraktor. Anggap saja pinjam uang, nanti baru dibayar melalui APBD. Yang penting bangunan segera didirikan kembali, pungkasnya. (din)

Semua Diuntungkan dengan Kapuas Raya S INTANG . Ketua Forum Kajian Percepatan Pemekaran Pembangunan Wilayah Timur Kalbar (FK3P), Syekh Mukarram Bansir mengatakan, Provinsi Kapuas Raya menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) diangg ap sudah mutlak. Keharusan yang tidak boleh kembali tertunda. Pasalnya kehadiran provinsi di timur Kalbar penting untuk pemerataan pembangunan. Ka p u a s R a y a h a r u s j a d i . Karena bisa menjadi momentum penting bagi pembangunan. Dukungan perlu diberikan

semua masyarakat timur Kalbar guna segera mewujudkannya. Apalagi DPD saat berkunjung ke Sintang sudah menyatakan komitmen memprioritaskan Kapuas Raya untuk disetujui sebagai DOB, kata Mukarram. Menurut dia, tidak ada alasan Kapuas Raya tertunda. Terlebih calon provinsi keenam di pulau Ka l i m a n t a n i n i , b e r b a t a s a n langsung deng an Malaysia. Dimana kabupaten cakupan Kapuas Raya hampir keseluruhan adalah kawasan perbatasan. Yaitu Sintang, Kapuas Hulu, dan Sanggau. Kecuali

Sekadau dan Melawi. Penantian sudah cukup panjang. Sejak 2006 Kapuas Raya mulai diperjuangkan. Dan, sebetulnya mewujudkan pemekaran ini bukan semata dipandang kepentingan jangka pendek. Tapi haru dilihat bagi kepentingan jangka panjang. Daerah perbatasan adalah beranda depan bangsa. Maka pembangunannya mesti digenjot agar mampu menyeimbangi kemajuan negara tetangga. Salah satunya, dengan Kapuas Raya, kata dia. Secara politik, menurut Mukarram, banyak diuntungkan

dengan kelahiran Kapuas Raya. Politisi sudah pasti. Lantaran banyak jabatan politik bisa diisi. Peluang tersebut adalah nyata. Antara lain, Kapuas Raya akan mempunyai DPRD Provinsi. Kemudian membutuhkan wakil untuk DPR-RI serta DPD. Belum lagi jabatan promosi di lingkungan pemerintahan, termasuk lembaga vertikal dari pemerintah pusat, ucapnya. Kendati demikian, tambah Mukarram, paling penting yakni Kapuas Raya harus dijadikan sebagai alat perjuangan menyejahterakan masyarakat.

Tanpa terkecuali mempercepat pembangunan kawasan timur Kalbar, terutama untuk membenahi infrastruktur jalan. Secara terpisah Kasubbag pemberitaan Inforkom Setda Sintang, Syukur Saleh, mengatakan, komisi A DPRD Provinsi Kalbar dijadwalkan berkunjung ke Sintang dalam membahas Kapuas Raya. Rombongan tersebut akan menggelar tatap muka dengan koordinator pembentukan Kapuas Raya Milton Crosby dan Pemkab Sintang, hari ini (Jumat 24/1), di pendopo Bupati Sintang. (din)


KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS

RAKYAT KALBAR Jumat, 24 Januari 2014

13

Izin Pinjam Pakai Hutan Lindung Tengah Diproses Kemenhut PUTUSSIBAU-RK. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI akhirnya mengamini izin pinjam pakai hutan lindung untuk pembangunan jalan lintas timur Kabupaten Kapuas Hulu yang menembus ke Kalimantan Timur. Kendati demikian, Kemenhut menegaskan agar kawasan hutan lindung dijaga kelestariannya. Izin pinjam pakai hutan lindung sekarang sedang diproses, dalam waktu yang belum lama lagi akan keluar. Saya ingatkan juga, pengalaman dari membuka kawasan taman nasional di kawasan lain yang tidak dikawal, itu menimbulkan dampak kerusakan. Contohnya sudah banyak seperti Kutai, di situ hancurnya setelah dibuka, ujar Dr Ir Haryadi Himawan MBA, Direktur Bina Perhutanan Sosial pada Ditjen Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDAS PS) Kemenhut RI, kemarin. Haryadi menegaskan, Kemenhut tidak mencekal adanya peningkatan

Kita tidak anti jalan, namun kita ingin setelah dibangun tidak hanya sekedar diserahkan ke Kehutanan saja tanggung jawab dari pembukaan jalan itu. Setelah dikasi izin, buka jalan dan selesai, ketika sudah ada jalan orang masuk kemana-mana dan buatchaos (kekacauan dengan merambah hutan, red.) terus siapa yang tanggung jawab, Haryadi Himawan Saya pikir ini bisa lalui proses pinjam pakai, selama Pemerintah Daerah dan Provinsi Kalbar menjamin tidak ada kerusakan setelah membuka jalan di kawasan hutan lindung itu. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, perambahan hutan sudah masuk pidana, H Sukiman infrastruk jalan di kawasan hutan lindung. Namun perlu juga diperhatikan lebih jauh terkait manfaat dan dampak buruk yang akan terjadi ketika dilakukan pembangunan. Kita tidak anti jalan, namun kita ingin setelah dibangun tidak hanya sekedar diserahkan ke Kehutanan saja tanggung jawab dari pembu-

kaan jalan itu. Setelah dikasi izin, buka jalan dan selesai, ketika sudah ada jalan orang masuk kemanamana dan buatchaos (kekacauan dengan merambah hutan, red.) terus siapa yang tanggung jawab, tegasnya mengingatkan. Untuk itu, Haryadi pun mengharapkan agar Pemkab Kapuas

Hulu dan Pemprov Kalbar melakukan persiapan yang matang. Pembukaan jalan di kawasan konservasi ini tolong dipersiapkan dengan matang. Supaya tidak seperti yang lain, malah merusak kawasan konservasi, katanya. Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, H Sukiman S Pd MM

menuturkan, pembangunan jalan lintas timur yang menembus hutan lindung memang harapan masyarakat perbatasan. Namun, ketika jalan tersebut sudah dibangun Pemprov Kalbar dan Pemkab Kapuas Hulu harus menjamin tidak ada pembalakan hutan di kawasan hutan lindung itu.

Saya pikir ini bisa lalui proses pinjam pakai, selama Pemerintah Daerah dan Provinsi Kalbar menjamin tidak ada kerusakan setelah membuka jalan di kawasan hutan lindung itu. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, perambahan hutan sudah masuk pidana, tegas politisi Dapil Kalbar.Menurut politisi PAN ini, pengajuan pinjam pakai hutan lindung di jalan lintas timur melalui rekomendasi Gubernur yang selanjutnya diberikan ke Kementrian Kehutanan. Hal tersebut meskinya direspon cepat agar pembangunan dari APBN ini berjalan dengan baik. Selaku wakil masyarakat Kalbar, saya terus mendorong agar ini secepatnya diberikan. Sangat diharapkan Menehut meresponnya secara baik, sehingga proses pembangunan ini tidak ada kendala di lapangan, pungkas Sukiman. Laporan: Arman Hairiadi Editor: Julianus Ratno

26 Januari, Apel Pencanangan Gernas Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

AKP Taufan Rizaldi---Arman Hairiadi PUTUSSIBAU-RK. Pencanangan Gerakan Nasional (Gernas) Keselamatan Berlalu Lintas akan digelar serentak di seluruh Indonesia. Di kabupaten paling timur Kalbar, Bupati

Kapuas Hulu AM Nasir SH akan menjadi inspektur pada apel pencanangan Gernas tersebut di Mapolres Kapuas Hulu, Minggu (26/1) nanti. Menurut Kasat Lantas Polres Kapuas Hulu, AKP Taufan Rizaldi, pihaknya mengundang berbagai instansi terkait yang berhubungan dengan Gernas Keselamatan Berlalu Lintas. Diundang juga Organda, dailer, dan perusahaan bus. Sementara peserta upacara terdiri dari club-club motor, Saka Bjayangkara, mahasiswa dan pelajar. Mudah-mudahan Bapak Bupati nanti ada dan bisa menjadi inspektur upacara, harap Taufan, Kamis (23/1).

Pencanangan Gernas ini serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Mulai dari Mabes Polri, Polda hingga Polres. Bahkan, di tingkat pusat, inspektur upacara langsung dipimpin Presiden RI. Para inspektur upacara pada pencanangan ini di seluruh Indonesia akan membacakan amanat Presiden RI, terang Kasat. Pencanang an ini, lanjut Taufan intinya untuk melaksanakan Intruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Pada Inpres ini berisi lima pilar dan Polri berada di pilar ke empat. Inpres ini, kata Taufan dalam rangka penguatan koordinasi

antar pemangku kepentingan dibidang keselamatan jalan. Adapun dasar keluarnya Inpres ini untuk pelaksanaan resolusi PBB Nomor 64/255 tanggal 10 Maret 2010 tentang improving global read safety melalui program decade of action for road safety 2011-2020. Pada pencanangan ini nanti akan ada pembacaan komitmen bersama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas yang dibacakan inspektur upacara yang diikuti semua peserta. Setelah apel, akan digelar pawai safety reding. Dengan adanya pencanangan ini agar keselamatan di jalan diharapkan bisa lebih ditingkatkan masyarakat. Kemudi-

an diharapkan para pemangku kepentingan lebih tahu bahwa keselamatan berlalu lintas jangan hanya menjadi tugas polisi, karena instansi lain juga memiliki peranan, ujar Taufan. Pada pencanangan itu, Satlantas Polres Kapuas Hulu juga memasang banner guna mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas di sepanjang Jalan DI Panjaitan. Pihaknya juga memasang billboard imbauan di seputaran bundaran Tugu Pancasila dan pembagian stiker. Dengan adanya pencanangan ini diharapkan semua benar-benar tahu, sehingga poin mengkampanyekan keselamatan di jalan ini tersampaikan, pungkas Kasat. (aRm)

ILUSTRASI

BUMI DARANANTE APAI JI KITAK

Bupati Lantik Kades Pala Pasang SANGGAU. Bupati Sanggau, Ir H Setiman H Sudin meminta para Kepala Desa harus memahami dan menguasai tentang peraturan perundang-undangan. Kita minta kades harus memahami khususnya peraturan pemerintahan daerah tentang pemerintahan desa. Soalnya, hal itu nantinya untuk bekal dalam mengelola anggaran desa, ujarnya ketika Kepala Desa Pala Pasang, Kecamatan Entikong, Antonius Angeu, Rabu (22/1). Seremoni pelantikan itu ditandai dengan pembacaan surat keputusan Bupati tentang pelantikan, pembacaan sumpah janji hingga penyematan tanda jabatan. Setiman yakin, jika para kades taat dengan aturan, jelas itu merupakan modal besar bagi desa untuk kearah yang lebih baik. Saya yakin dan percaya, jika desa maju, kecamatan juga akan maju dan tentu saja Kabupaten Sanggau akan bangkit, maju dan terdepan, tuturnya. Dikatakannya seorang kepala desa hendaklah menjadi panutan bagi masyarakat dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya membangun desa, daerah dan negara. Jadi bukan hanya sekedar formalitas pelantikan semata, timpalnya.Selain itu kata Setiman, seorang kepala desa tentunya memiliki beban yang sangat besar, karena harapan masyarakat terletak dipundaknya. Sesuai dengan sumpah dan janji yang telah diucapkan pada saat pelantikan. Makanya, seorang kades harus melayani masyarakat dengan optimal, jelasnya. Untuk itu kata Setiman, bangunlah manajemen pemerintahan desa yang baik dan jauhi korupsi dan tindakan tercela lainnya. Pengalaman yang pernah terjadi di desa-desa yang lain, apalagi sampai berurusan dengan penegak hukum. Nah, hal itu merupakan pelajaran yang sangat berharga dan harus menjadi contoh, tuturnya.Ketaatan terhadap aturan yang berlaku sangat penting agar pemerintahan desa dan fungsinya dengan baik. Patuhilah petunjuk teknis operasional kegiatan serta selalu mengedepankan etika dalam memberikan pelayanan, tukasnya. (SrY/dnl-hms)

KPU Pastikan Logistik Pileg Terdistribusi Edy Supriadi (M Khusyairi)

SANGGAU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sanggau telah memetakan sejumlah wilayah yang kemungkinan rawan terjadi keterlambatan dalam pengirimam logistik pemilihan umum legislatif (pileg) yang akan digelar pada awal April 2014 mendatang. Wilayah yang dinilai rawan terjadi keterlambatan itu yakni Kecamatan Batang Tarang, Tayan Hilir, Toba, Entikong (Desa Pala Pasang dan Desa Suluh Tembawang) serta Kecamatan Jangkang. Kalau untuk Batang Tarang

dan Tayan Hilir, saat ini kondisi jalan kita inikan sedang rusak parah. Walaupun demikian, kita sudah antisipasi itu semua, ujar sta bagian umum KPU Sanggau, Edy Supriadi, Kamis (23/1). Ditambahkannya, guna mengantisipasi keterlambatan dalam pengiriman logistik pileg itu. Pihaknya akan memprioritaskan pengiriman logistik di sejumlah wilayah tersebut. Selain itu, akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Yang jelas, koordinasi dengan instasi terkait termasuk dengan Panwaslu, aparat keamanan dan

Pupuk Kebersamaan SANGGAU. Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Kabupaten Sanggau, Abang Indra mengungkapkan, Kebersamaan membuat seseorang,

akan melebur menjadi satu. Sehingga menjauhkan kesan, menonjolkan diri. Kebersamaan itu, juga membuat kita mampu memperkaya

nilai-nilai yang diyakini oleh orang lain, tuturnya, kemarin. Bertambahnya wawasan kata Indra, juga membuat seseorang semakin berdaya. Ke-

lain-lain, tuturnya. Disinggung soal logistik pileg yang sudah berada di KPU Sanggau, Edy yang juga pejabat penerima barang menjelaskan diantaranya kotak suara (kardus), bilik suara (kardus), kaki bilik, sampul KPPS, sampul anak kunci, sampul PPS, sampul PPK, paku, karet gelang, lem, kantong plastik, ball point, spidol, gembok, mur/baut, tali tanda pengenal, stiker, kartu nama, kabel ties dan tali segel. Harapan kita tentunya logistik ini semua bisa distribusi dan dapat berjalan lancar, tim-

palnya. Sementara, anggota KPU Sanggau, Hamka Surkati SE mengungkapkan, pihaknya memang belum mengeluarkan jadwal pendistribusian logistik. Ya memang untuk ke kecamatan-kecamatan belumlah didistribusikan, jela snya. Kendati demikian, Hamka memastikan, pendistribusian logistik nantinya akan berjalan lancar. Ya, kan pengalaman pemilihan Bupati kemarin ada. Jadi kita prioritaskan wilayah yang memang rawan keterlambatan, pungkas nya. (SrY)

bersamaan juga dapat membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, dalam kebersamaan berlaku prinsip sinergi. Setiap kita berpeluang untuk membangun dan mengisi kebersamaan yang membuahkan manfaat, guna memberdayakan diri sendiri

maupun orang sekitar, tuturnya. Untuk itu kata Indra, hendaknya sediakan diri masing-masing. Untuk bekerja sama dengan orang lain, demi menghasilkan sesuatu yang maksimal sepanjang waktu. (SrY)


14

LANDAK EDO’

RAKYAT KALBAR Jumat, 24 Januari 2014 INJEH KARAJA

Ujian Nasional: Prestasi Yes, Kejujuran Harus

Ustadz H. Luqmannul Qosim memberikan tauziah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Masjid At Taubah Ngabang. ANTONIUS

PHBI Tak Hanya Ceramah Tapi Perlu Pembinaan NGABANG. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Landak, H. Mudjazie Bermawie memberikan apresiasi terhadap Masjid, Surau, majelis taklim serta pihak lainnya di Landak yang telah melaksanakan kegiatan peringatan hari besar Islam. Saya memberikan apresiasi terhadap masjid, surau, majelis taklim dan pihak lainnya di Landak yang telah melaksanakan kegiatan hari besar Islam. Dengan demikian, perayaan peringatan hari besar Islam ini tidak hanya ditumpukan hanya kepada Panitia Hari Besar Islam (PHBI) saja, ujar Mudjazie saat menutup kegiatan festival dakwah dan tilawah Alquran ke-2 seKecamatan Ngabang, Rabu malam (22/1) di Masjid At

Taubah Ngabang. Menurut Mudjazie, setidaktidaknya ada enam atau tujuh dalam setahun peringatan hari besar Islam. Hampir seluruh umat Islam di dunia ini pun merayakannya dengan berbagai acara. Seperti kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad yang digelar Masjid At-Taubah ini. Saya merasa bangga karena kegiatan ini ramai dihadiri masyarakat, katanya. Kegiatan peringatan hari besar Islam tersebut tidak hanya diisi dengan ceramah saja, Tapi diisi juga dengan berbagai kegiatan pembinaan terhadap generasi Islam seperti festival dakwah dan tilawah Al Quran ini yang diikuti dari kalangan anak-anak dan remaja, ujarnya.(ius)

NGABANG. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Aspansius meminta jajarannya sampai ke sekolah, mempersiapkan pelaksanaan UN sedini mungkin. Saya minta persiapan yang akan dilakukan itupun bisa melibatkan semua unsur terkait, pinta Aspan. Ia menargetkan, kelulusan UN tahun 2014 ini disetiap tingkatan pendidikan mencapai 100 persen dari segi kuantitas. Pun demikian dengan kualitas, harus signifikan. Namun ia mengingatkan untuk mencapai target tersebut, jangan sekali-kali menggunakan jalan pintas. Saya berharap kita harus mengingat semboyan kita yakni prestasi yes, kejujuran harus.

Apalagi soal UN ini merupakan dokumen negara. Karena itu kita harus kerja keras, cerdas, iklas dan tuntas, tegasnya. Sebelum pelaksanaan UN, tentunya Dinas Pendidikan Landak dan pihak sekolah sudah melakukan berbagai macam persiapan seperti ulangan umum bersama dan try out. Ia mengungkapkan menjelang ujian nasional Pemerintah Pusat sudah menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan UN tahun 2014 dan beberapa tahapan-tahapannya. Pelaksanaan UN ini sudah mengacu kepada jadwal yang sudah diturunkan dari Dinas Pendidikan Kalbar. Apalagi Dinas Pendidikan Kalbar juga sudah menyadur acuan jadwal

pelaksanaan UN yang sudah ditetapkan Pusat, kata dia. Tahapan-tahapan UN memang cukup panjang. Saat ini saja Dinas Pendidikan Landak sudah melakukan pendataan peserta UN. Pada 15 Januari lalu data base peserta UN sudah masuk dan data peserta UN sementara sekarang sudah kita print out. Sekarang ini kita memakai sistim online, katanya. Ia menjelaskan, untuk pelaksanaan UN teori keahlian dan kejuruan yang dikhususkan bagi SMK digelar 14 Maret. Sedangkan UN utama untuk SMA, MA, SMK dan MAK atau SMALB akan digelar 14-16 April mendatang. Kemudian UN utama program

Jongki. ANTONIUS Paket C dan program Paket C kejuruan akan digelar 14-16 April dan dilanjutkan 22 April mendatang, untuk UN utama SMP, MTs, SMPLB dan pro-

gram Paket B akan digelar 5-8 Mei mendatang. Sedangkan pengumuman hasil UN akan ditentukan kemudian hari, imbuhnya. (ius)

IKB Gelar Natal N GABANG . Ikatan Keluarga Balangin (IKB) Kabupaten Landak akan menggelar Natal bersama di Pondopo wakil bupati Landak. Natal khusus ikatan keluarga Balagin akan di gelar pada Sabtu(25/1) pukul 16:00. Ketua IKB Drs. Yohanes Meter, mengibau warga Balangin di kabupaten Landak hadir pada acara tersebut. Menurutnya, panitia mengundang pembicara pendeta Sakpin Prokhorus, M.Th. M.Pd.K. Sesuai tema Nasional Datanglah Ya Raja Damai (Yesaya 9:5). Sub tema Dengan semangat natal keluarga besar balangin 2013, kita tingkatkan

tali persaudaraan. Yohanes mengatakan, perayaan Natal bertujuan, untuk menghimpun dan mempererat rasa kekeluargaan IKB kabupaten Landak. Pihaknya juga mengundang keluarga besar pengurus IKB Provinsi di Pontianak, dan pengurus IKB kecamatan Mandor bersama anggotanya. Kita berharap semua keluarga besar IKB dimanapun dia berada bisa hadir dalam acara tersebut. Perayaan natal IKB ini memang sudah setiap tahun di adakan, semua keluarga balangin hadir pada acara tersebut, kata Yohanes Meter. (ius/pk)

Rapat panitia Natal IKB di Pendopo Wakil Bupati Landak. ANTONIUS

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

Rupinus.

CU Merangsang Masyarakat Menabung SEKADAU-RK. Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, mengatakan peran serta Credit Union atau yang biasa disingkat CU dalam membangun masyarakat khususnya di Kabupaten Sekadau sudah menunjukkan hasil nyata. Hal itu dikatakan Rupinus saat membuka Pra RAT salah satu CU di Sekadau, Senin (20/1) lalu Dikatakan orang nomor dua di bumi lawang kuari ini, dengan berdirinya lembaga keuangan setingkat CU di Kabupaten Sekadau secara nyata dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan keluarga, terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Saya melihat bahwa peran serta CU dalam membangun masyarakat sangat baik. Keberadaan lembaga keuangan setingkat CU di Kabupaten Sekadau secara langsung membiasakan masyarakat untuk merubah pola pikir dari tidak biasa menabung menjadi biasa menabung, ujarnya. Apalagi, CU melalui kolektor/staf dengan tanpa mengenal lelah rela menjemput bola sampai ke daerah-daerah termasuk daerah terisolir. Kita beri apresiasi atas usaha keras yang dilakukan oleh CU dalam mengajak masyarakat untuk masuk dalam sistem yang baik itu, mereka tidak hanya tinggal diam menunggu di atas meja, tetapi dengan rela datang ke daerah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menabung, ini yang patut kita beri apresiasi, ujarnya. Bahkan, sambung Rupinus, banyak anakanak di daerah yang sudah bisa sekolah sampai kejenjang perguruan tinggi, ini semua karena mereka ber-CU. Untuk itu Wabup meminta masyarakat agar rajin menabung di CU untuk persiapan masa depan. (bdu)

Pemkab Sekadau Tambah Alat Damkar S EKADAU -RK. Untuk mengantisipasi bahaya kebakaran yang kerap terjadi di Kabupaten Sekadau, pada tahun anggaran 2014 Pemkab setempat menambah alat pemadam kebakaran (Damkar). Selama ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya memiliki satu unit mobil Damkar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sekadau, Ir Akhmad Suryadi MT mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan penambahan peralatan pemadam kebakaran sejak tahun 2013 lalu. Hasilnya, dari usulan itu, peralatan BPBD bertambah. Penambahan alat Damkar tersebut berupa 1 unit mobil pemadam kapasitas 4 ribu liter, 1 unit mesin sedot merk Tohatsu VC dengan spesifikasi mesin 1.500 liter air per menit. Selain itu, penambahan peralatanan berupa 2 unit mesin pompa banjir. Penambahan peralatan Damkar ini tentu membantu mempermudah petugas kita dalam penanggulangan bencana, terutama kebakaran, ujar Akhmad

Tugas pemadaman BPBD kerap serta salah satu bengkel vul- masing-masing. Kelompok penmendapat bantuan dari sejum- kanisir ban serta rumah pen- anggulangan bencana Kecamatan juga dilengkapi dengan lah pihak, termasuk Yayasan gusaha Sekadau, Kinjau. Tak hanya kebakaran, ben- peralatan. Bhakti Luhur. Sebelum ini, Hanya saja peralatan belum kita hanya ada satu unit mobil cana lain yang umum yakni pemadam, itupun standby di banjir. Sejumlah daerah yang dimanfaatkan secara optimal kota. Kalau kebakaran di dae- berada di jalur sungai kerap oleh mereka, karena masih minmenjadi langganan banjir, con- im pengetahuan dan perlu pelarah, cukup kewalahan juga, tohnya Nanga Mahap, Nanga tihan penggunaan peralatan. Ya, ujar Akhmad. kita berharap kecamatan lebih Untuk diketahui, di Seka- Taman, dan Desa Tanjung. Dalam penanggulangan ban- proaktif mengusulkan pelatihan dau memang sering tertimpa musibah kebakaran dan banjir. jir, Akhmad mengatakan pi- bagi petugas yang ada, pungkas Musibah kebakaran pada tahun h a k n y a s u d a h m e m b e n t u k alumnus Magister Teknik Uni2013 sempat beberapa kali ter- k e l o m p o k p e n a n g g u l a n g a n versitas Gajahmada Yogyakarta jadi, seperti di komplek pasar bencana di tujuh Kecamatan tahun 2002 itu. sekadau yang menghanguskan untuk membantu petugas BPBD L APORAN : A BDU SYUKRI 6 ruko dan kebakaran pemuki- apabila ada musibah kebakaran man padat penduduk di Desa dan musibah banjir wilayahnya E DITOR : J ULIANUS R ATNO Sungai Ringin RT 09/RW 04 Dusun Kapuas 1 Sekadau Hilir menghaguskan 9 Akhmad Suryadi. ABDU SYUKRI rumah. Kemudian 6 rumah dijumpai sejumlah wartawan rusak sedang (sebagian di ruang kerjanya, belum lama terbakar). Ada 93 jiwa dari 29 KK ini. S e b e l u m ny a , B P B D h a ny a yang kehilangan tempat mengandalkan satu unit mo- tinggal dalam peristiwa SEKADAU-RK. Keberadaan Mobil bil pemadam yang standby di itu, bersyukur tidak ada Perpustakaan Keliling sudah ibu kota kabupaten. Dengan korban jiwa. Kebakaran lama dioperasikan pihak Kantor keterbatasan sarana, BPBD turut menghanguskan Perpustakaan Arsip dan Dokucukup kewalahan saat men- r u m a h A l b e r t u s P i n u s , mentasi Kabupaten Sekadau. anggota DPRD Sekadau gatasi bencana kebakaran. Keberadaan perpustakaan tersebut pun mendapat sambutan antusias masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Perpustakaan Keliling berprinsip mendatangi dan melayani pembaca ke sejumlah lokasi keramaian. Banyak masyarakat minta tiap bulan dikunjungi. Pihak sekolah juga banyak yang minta dikunjungi rutin tiap buakan masyarakat di sekitar. lannya, kata JS Batur, Kepala Karena, kata Harison, salah satu Kantor Perpustakaan, Arsip persyaratan investasi adalah dan Dokumentasi Kabupaten JS Batur. ABDU SYUKRI bersedia memperhatikan kesSekadau kepada Rakyat Kalbar, ejahteraan masyarakat. Kamis (23/1). itu mengatakan, sementara ini Kita minta investor betulNamun, kata Batur, permintaan khusus jalur sutera dulu yang betul peduli dengan masyaramasyarakat itu tampaknya sulit disambangi, seperti daerah kat sekitar. Jangan sampai direalisasikan. Hal ini lantaran Tapang Sambas atau arah Jalan muncul anggapan investor jumlah personil yang biasanya Raya Sekadau- Sintang. Karena hanya mengeruk keuntungan menjaga mobil perpustakaan ini musim penghujan jadi fokus saja tanpa mau memperhatikan keliling tersebut terbatas. Ken- dijalur sutera dulu, kita jaga kesejahteraan masyarakat, dala lain masalah tenaga dan agar kendaraan tidak kesulitan ujarnya. kendaraan. Tapi kita sudah menembus jalan. Selain itu juga Tak hanya itu, perusahaan sangat senang dengan minat kita menghimbau dan mengajak turut diminta untuk lebih menbaca masyarakat yang tinggi. seluruh PNS dilingkungan Pemgutamakan tenaga kerja lokal Mereka antusias mengunjungi da Sekadau untuk menjadi angdalam perekrutan karyawan. mobil perpustakaan kalau sudah gota perpustakaan Kabupaten Hal itu dimaksudkan agar tidak parkir, rata-rata yang datang Sekadau. Tujuannya, untuk memuncul kecemburuan sosial kebanyakan pelajar dan umum. masyarakatkan budaya gemar Harison dari warga setempat. Ini pentDalam bulan januari ini sudah 3 membaca yang dimulai dari hanya sekedar mencari proďŹ t ing diingat. Dalam rekrutmen tempat dari 6 tempat yang dia- PNS sebagai motor penggerak semata ketika berinvestasi di karyawan usahakan tenaga gendakan, ungkapnya. dan motivator pembangunan, Sekadau. Lebih dari itu, inves- kerja lokal lebih diprioritaskan, Mantan Camat Belitang Hulu tutup Batur. (bdu) tor diharapkan bisa lebih peka pintanya. (bdu)

Investor Diingatkan Lebih Peka Soal Sosial Masyarakat SEKADAU-RK. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sekadau, Harison mengingatkan investor yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Sekadau, terutama yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit untuk lebih peduli akan sarana prasarana umum di areal investasi masing-masing. Fasilitas umum dimaksud seperti jalan, jembatan, tempat ibadah, serta fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar areal investasi. Investor harus menunjukkan itikad investasi yang peduli akan keadaan di lingkungan areal investasinya, tegas Harison kepada Rakyat Kalbar, Kamis (23/1). Investor sebagai mitra pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat diminta t idak

Perpustakaan Keliling Jadi Primadona


SAMBAS

SAMBAS TERIGAS TUMPAHAN SALOK

Jumat, 24 Januari 2014

BPK Pasang 2565 Lampion Dedi Zulkarnain SAMBAS. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sambas akan meninjau ulang Surat Keputusan (SK) pensiun bagi 20 PNS di lingkungan Pemkab Sambas. Langkah ini diambil terkait diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menetapkan usia pensiun menjadi 58 tahun. Kabid Pengadaan dan Mutasi BKD Kabupaten Sambas, Dedi Zulkarnain saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (23/1) mengungkapkan sekitar 20-an PNS Kabupaten Sambas akan pensiun tahun ini. Rencananya kami akan memanggil

seluruh PNS yang mengajukan pensiun yang berlaku Terhitung Masa Tanggal (TMT) 1 Februari ke atas. Kami akan berikan opsi, apakah yang bersangkutan mau melanjutkan bekerja sebagai PNS atau tidak, ucapnya. Ia mengatakan, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan adanya perubahan batas usia pensiun (BUP) PNS dari 56 tahun menjadi 58 tahun bagi eselon III ke bawah (jabatan administrasi), dan untuk eselon II dan I (jabatan pimpinan tinggi) menjadi 60 tahun. BKD Sambas akan melakukan peninjauan ulang terhadap PNS yang akan pensiun per 1 Februari 2014, ucapnya. Lebih lanjut Dedi menjelaskan, apabila PNS yang memasuki masa pensiun sudah mendapatkan SK saat usianya 56 tahun di atas tanggal 1 Februari, maka SK-nya akan ditinjau kembali. PNS tersebut tetap bekerja sampai di usia 58 tahun. Namun, jika yang bersangkutan sudah tidak mau melaksanakan tugas sebagai PNS, maka SK-nya berlaku dan sah. PNS tersebut bisa pensiun ditambah dengan membuat surat pernyataan. Namun apabila belum ada SK atau belum diusulkan, maka tetap bekerja sampai di usia 58

tahun, tapi kalau tidak bersedia maka akan diberhentikan atas permintaan sendiri, ulasnya. Ada juga PNS yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, maka PNS tersebut harus masuk kerja lagi dan tidak boleh mengajukan MPP. Apabila tidak mau bekerja di masa persiapan pensiun maka sesuai mekanisme, PNS tersebut akan di berhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, paparnya. Didampingi Kabid Kesejahteraan dan Disiplin BKD Sambas, Marianis H Majri, Dedi mengungkapkan, di dalam UU ASN ditegaskan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat, antara lain karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pension dini, dan tidak cakap jasmani dan/atau rohani. Sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Selain itu, PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, ingatnya. Lebih jauh dikatakannya, PNS diberhentikan tidak dengan

hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, menjadi anggota/pengurus partai politik, dan dihukum penjara paling singkat 2 tahun, karena melakukan tindak pidana berencana. PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara spesifik diatur dalam pasal 91 ayat 1 UU ASN, bebernya. Dijelaskannya, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai petunjuk teknis untuk perpanjangan BUP bagi PNS yang pensiun per 1 Februari 2014 ke atas pun telah diterbitkan. Surat Kepala BKN tersebut bernomor K.26-30/V.7-3/99 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertanggal 17 Januari 2014. Ditambahkan Marianis Majri, terbitnya Surat Kepala BKN

Hadapi Persaingan Bebas, Tingkatkan PMU

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH menyampaikan PMU di SMKN 1 Pertanian. SAMBAS. Persaingan global di segala bidang kini melanda semua belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Untuk meningkatkan segala sektor baik politik, ekonomi, pendidikan maupun Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Teknologi (Iptek), pemerintah mencanangkan Pendidikan Menengah Umum (PMU).

Selama ini Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Tujuannya, untuk meminimalisir jumlah angka putus sekolah. Sehingga seluruh warga usia sekolah dapat menikmati pendidikan. Pemerintah telah mencanangkan PMU yang mengisyaratkan, agar semua

anak di Indonesia bisa bersekolah hingga lulus pendidikan menengah tingkat atas, kata Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH, Rabu (22/1) di SMKN 1 Program Studi Pertanian di Kecamatan Sejangkung. PMU jelas Bupati, merupakan program pendidikan yang memberikan layanan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. Sebelumnya kita telah menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, sedangkan PMU merupakan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, ungkap Bupati. PMU 12 tahun ditempuh un-

tuk menjaring usia produktif, pemerintah mewajibkan program PMU atau pendidikan gratis hingga SMA. Oleh karena itu, pemerintah mengamandemen Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur soal wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun. Sasaran penyelengg araan PMU, jelas Bupati, tiap warga Indonesia usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun, yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan mempercepat Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah mencapai 97

persen pada tahun 2020. SMK Negeri 1 Kecamatan Sejangkung ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, guna mendukung program pemerintah untuk pendidikan menengah universal, tegas dia. Juliarti mengingatkan, jangan sampai angka putus sekolah untuk tingkat menengah ke atas masih tinggi. Kehadiran SMK Pertanian pinta dia, harus bisa menjadi jawaban bagi peningkatan SDM warga Kecamatan Sejangkung dan sekitarnya. PMU dinilai menjadi sebuah lompatan yang sangat signiďŹ kan dalam dunia pendidikan di Indonesia, ucapnya.

Niat Curi ..........................................................................................................................................dari halaman 9 Lahan Parkir diinginkannya, kedua pelaku melihat kunci yang tertancap di kendaraan, hingga kemudian mereka langsung mengeksekusi kendaraan tersebut. Saya yang mengambil sepeda motor itu, awalnya tidak ada niat untuk mencurinya, tapi karena kuncinya melekat di kontak, makanya saya hidupkan dan saya ambil. Motornya saya bawa lari bersama BS, kata MO saat ditemui di Mapolresta Pontianak, Kamis (23/1). MO menjelaskan, setelah melakukan pencurian kendaraan itu, sepeda motor milik korban dibawa keliling di Kota Pontianak dan hendak dijual. Kami ingin menjual sepeda motor itu, tapi tidak tahu men-

Jasad Warga AKBP Mukson Munandar, Kabid Humas Polda Kalbar, Kamis (23/1). Kunjungan Kedubes RRC lebih menitikberatkan kondisi tahanan yang kini mendekam di Mapolda Kalbar. Namun tidak ada upaya menindaklanjuti jenazah Lau, apakah dipulangkan atau disemayamkan di Kalbar saja. Kita dijanjikan mereka menghubungi keluarganya di China untuk dibawa pulang ke daerah asalnya, tapi hingga saat ini tidak ada kabarnya. Namun kita

Malam Imlek dengan diadakan rekayasa lalu lintas satu arah saat malam Imlek dan Capgome, diharapkan seluruh masyarakat Kota Pontianak maupun masyarakat lainnya yang melintasi jalanjalan yang disebutkan tadi memakluminya. Kita harap masyarakat dapat mengerti dan memahami, rekayasa lalu lintas ini, karena sebelumnya rekayasa lalu lintas juga sudah pernah kami lakukan, seperti malam hari raya lainnya, papar Jovan.

15

BKD Tinjau Ulang SK Pensiun

Petugas BPK Sambas memasang lampion di sepanjang Pasar Sambas. Tampak lampion berjejer rapi. M Ridho

SAMBAS. Menjelang Hari Raya Imlek 31 Januari 2014, warga Tionghoa yang tergabung dalam kepengurusan Badan Pemadam Kebakaran (BPK) Sambas bersama Srikandi BPK Sambas memasang sebanyak 2.565 lampion di sepanjang Pasar Sambas. Selain itu, juga diserahkan bantuan bagi warga Tionghoa tidak mampu di wilayah Kecamatan Sambas. Pemasangan 2.565 lampion ini kami lakukan sesuai Tahun Imlek. Lokasinya di pasar hingga terminal, dan pemasangan lampion dimulai sejak Senin (20/1), diikuti seluruh BPK Sambas. Sedangkan Srikandi BPK Sambas bertugas memberikan bantuan, kata Yacob Pujana, Koordinator Pemasangan Lampion didampingi Asin, salah satu pengurus BPK Sambas, Kamis (23/1). Terpisah, Ketua Srikandi BPK Sambas Hajin Li mengungkapkan, kaum perempuan yang tergabung dalam Srikandi BPK Sambas kebagian tugas menyerahkan bantuan bagi warga Tionghoa tidak mampu di Kecamatan Sambas. Sehingga mereka juga dapat merayakan Imlek seperti yang lain, ujar wanita yang akrab disapa Jin nie ini. (edo)

RAKYAT KALBAR

jualnya di mana, jelasnya. Sementara itu BS dalam mencuri sepeda motor milik pelajar SMAN 3 Pontianak ini membenarkan apa yang dikatakan temannya tersebut. Dia bersama MO ingin menjual kendaraan curian mereka. Awalnya kami memang hanya mau mencuri helm saja, tapi karena kunci sepeda motor itu melekat di kontak, MO pun langsung mengambilnya, kemudian kami mau menjual sepeda motor itu, ungkap BS. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Heni Agus Sunandar meng atakan, setelah mendapatkan laporan atas pencurian sepeda motor pada Selasa (21/1) lalu di parkiran SMA Negeri 3 Pontianak Selatan, jaja-

rannya langsung melakukan penyeludikan. Setelah kami mendapatkan laporan, anggota kita di lapangan langsung dikerahkan, dan benar saja pada Rabu (22/1), kami berhasil menangkap kedua tersangka di rumahnya masing-masing di Jalan Ketapang, kata Heni Agus. Heni Agus menjelaskan, usai melakukan pencurian sepeda motor milik korban di SMAN 3 Pontianak, BS dan MO membawa sepeda motor curiannya di Jalan Ahmad Yani, mencari yang akan membelinya. Karena tidak menemukan pembeli, mereka pergi ke suatu tempat untuk menyimpan kendaraan tersebut, hingga dipinjamkan ke-

pada temannya tanpa memberitahukan bahwa motor itu adalah motor curian. Sepeda motor ini ditemukan, ketika teman kedua tersangka sedang menggunakan di jalan, sehingga kita hentikan dan menanyakan langsung dapat dari mana sepeda motornya, dan dia mengatakan ini milik BS dan MO. Anggota kita menanyakan alamat BS dan MO hingga ditemukan dan langsung diamankan, jelasnya. Akibat dari perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di tahanan Polresta Pontianak. Kita menjerat keduanya dengan pasal 363 KUHP, dengan ancaman kurungan maksimal lima tahun, ungkapnya. (oxa)

..........................................................................................................................dari halaman 9 masih tetap berupaya dengan terus mendesak Kedubesnya, lanjut Mukson. Mukson menjelaskan, jenazah Lau yang dititipkan di kamar mayat RSUD Soedarso tentu tidak begitu saja dititipkan, ada administrasi biaya dalam penitipan tersebut. Ya kita yang menanggung biayanya, sementara waktu Kedubes-nya meninjau itu lebih memperhatikan kondisi tahanan saja. Kembali kita hubungi, mereka bilang dua atau tiga hari akan kami urus , perkataan

ini yang selalu dilontarkan ke kita, kesal Mukson. Disamping upaya koordinasi dengan Kedubes RRC secara terus menerus, Polda Kalbar berencana akan mengambil langkah alternatif. Melakukan tukar pendapat terlebih dahulu pada salah satu yayasan di Kota Pontianak. Kami terus berupaya mengambil langkah yang terbaik, karena kami khawatir kalau mengambil putusan sepihak dengan menyemayamkannya di Kalbar, nantinya ada tuntutan

dari pihak keluarganya maupun yang terkait. Dan kita akan mencoba berkoordinasi dengan Yayasan Bhakti Suci di Jalan Gajahmada untuk mencarikan solusi mau diapakan jenazahnya, ungkapnya. Mukson berharap, baik Kedubes atau pemerintah RRC dapat proaktif menyikapi jasad warganya ini. Jika ada upaya atau niat baik dari RRC, tentunya harus lebih serius menangani kasus yang melibatkan warganya. (sul)

.....................................................................................................................dari halaman 9 Sat Lantas Polresta Pontianak juga akan melakukan uji coba penutupan tikungan putaran atau U Turn di depan rumah Dinas Kapolda Kalbar. Karena kemacetan atau kepadatan kendaraan kerab kali terjadi di U Turn tersebut. Kita melakukan uji coba ini, guna mengurai kepadatan kendaraan di Jalan Protokol Jalan A. Yani I, khususnya di depan rumah Kapolda Kalbar. Sehingg a deng an penutupan U Turn tersebut, para peng-

endara tidak lagi memutar arah di sana, melainkan di Bundaran Digulist Untan, ujarnya. Apabila penguraian kepadatan kendaraan di Jalan A Yani I, khususnya di depan rumah Kapolda berhasil mengurai pengendara, maka akan ditutup selamanya. Kita akan tutup selamanya, jika memang uji coba ini berhasil dilakukan, tambahnya. Jovan mengimbau pengendara tetap berhati-hati

dan taat peraturan lalu lintas. Kecelakaan itu berawal dari suatu pelanggaran lalu lintas. Jika Anda sayang dengan nyawa Anda, taatilah peraturan lalu lintas ketika Anda mengendarai kendaraan. Kemudian jika Anda sayang anak Anda, maka cegahlah anak Anda ketika ingin mengendarai sepeda motor, dan perlu diingat oleh masyarakat kecelakaan terjadi berawal dari suatu pelanggaran lalu lintas, tegas Jovan. (sul)

nanti salah, dipantau dibilang lagi nyopoi, ujarnya. Karena itu ke depan ia berharap dapat bekerjasama dengan petugas untuk melakukan pemantauan terhadap keluarmasuknya barang. Selain untuk menghilangkan sitgma miring tersebut. Selama ini memang belum ada masyarakat yang mengadu ke kita (DAD). Tapi kita berharap ke depan akan lebih baik lagi, harapnya. Menanggapi stigma miring itu, Ungkap Image Wakapolres Sanggau, Kompol Boy Samola mengakui masih ada oknum petugas yang nakal. Karena itu ia meminta masyarakat yang mengetahui tindakan tersebut, segera mel-

Tujuan utama PMU, adalah meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa, peningkatan sosial politik, dan kesejahteraan rakyat. Kita harus optimis, keberadaan SMK Pertanian di Perigi Limus Sejangkung ini nantinya bisa melahirkan SDM yang berkualitas. Keberadaan SMK sebagai bagian dari upaya pemerintah dan pemerintah daerah mewujudkan visi Bela Terpikat Terigas untuk poin pendidikan, maupun ekonomi kerakyatan, tegas Juliarti. Untuk mewujudkan pendidikan menengah 12 tahun, kata Bupati, tentu harus di-

tersebut berkenaan dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/43/M.PAN-RB/01/2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal tindaklanjut UU ASN. Alumni Fakultas Hukum Untan ini menjelaskan, sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan dicabut dan t idak berlaku. Begitu juga halnya dengan ketentuan mengenai kepegawaian daerah yang diatur dalam Bab V UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008. Begitu pula dengan peraturan pelaksanaannya juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Surat Kepala BKN yang mengatur BUP PNS tersebut sebagai landasan operasional. Sementara sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur ASN, dan ditetapkan paling lama dua tahun sejak diundangkan, pungkasnya. (edo)

jalankan dengan perhatian besar terhadap kemampuan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah daerah tegasnya, memiliki andil besar dalam pembiayaan pendidikan. Implementasi prog ram PMU menurut dia, tidak akan berhasil jika daerah khususnya masyarakat tidak ikut berpartisipasi aktif, dan komitmen daerah maupun komitmen masyarakat amat penting dan berperan besar. Pada kesempatan tersebut, Bupati mengajukan pertanyaan seputar Visi Misi Bela Terpikat Terig as Sambas. Juliarti memaparkan gambaran sekilas tentang visi kepemimpinannya selama 2011-2016. (edo)

.......................................................................dari halaman 9 aporkannya. Tidak kami pungkiri masih ada yang melakukan itu (nyopoi, red). Laporkan saja kalau memang ada. Terutama untuk gula, menjadi atensi betul, tegasnya. Meski tema acara tersebut adalah tatap muka dengan Kapolres, namun Kapolres justeru tak hadir. Hal ini juga sempat ditanyakan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Parindu, Acang. Tatap muka dengan Kapolres, tapi Kapolresnya tidak ada. Apakah tidak bisa menyediakan waktu diprioritaskan. Akan lebih afdhol kalau Kapolresnya ada, kata Acang. Terkait ketidakhadiran Kapolres tersebut, Boy Samola meminta maaf. Pasalnya Kapolres harus mengadiri rapat

tingkat pimpinan di Polda Kalbar. Acara memang memang sudah direncanan sejak seminggu lalu. Tapi karena ada ada rapat pimpinan, Kapolres tak dapat hadir. Atas nama Kapolres saya minta maaf, ujarnya. Selain itu, soal Kamtibmas juga banyak disoroti oleh tokoh masyarakat yang hadir. Mereka meminta agar Siskamling kembali diaktifkan. Bahkan diusulkan untuk mendorong kegiatan Siskamling, agar digelar lomba Siskamling. Itu usul yang bagus. Memang untuk menerapkan Siskamling di semua daerah agak sulit. Kita tetap melihat skala prioritas. Tapi saya rasa sudah ada Polsek yang mengaktifkannya, ujar Boy. (KiA)

Security PU..............................................................................dari halaman 9 terkait kasus ini. Kedua kawannya tidak ada, jadi kami mau bertanya kemana, pihak kantor pun tidak mengetahui pasti kejadian ini, ungkap Ilham. Keluarga Fery mencurigai pembantaian ini direncanakan. Pihak keluarga mempertanyakan kemana kawan-kawan jaga malam Fery yang biasanya selalu bersamanya. Seperti ini ada perencanaan, paling tidak kawan-kawan kerja Fery pasti tahu, tanya Ilham. Rima, kakak korban mengatakan, penganiayaan ini merupakan perampokan dan percobaan pembunuhan. Hingga berita ini diterbitkan pihak kantor PU belum datang menjenguk Fery. Fery kan kerja di situ, ini seharusnya tanggungjawab pihak kantornya, tegas Rima yang juga menunggu di ruangan ICCU.Kapolsek Sungai Raya, Kompol Sugiyono mengungkapkan, kasus ini sudah diterima laporannya. Polisi masih mengumpulkan keterangan dari olah tempat kejadian perkara dan sejumlah saksi, serta akan mengembangkan hingga menuntaskan kasus ini. Laporan sudah kita terima. Akan kita kembangkan hingga tuntas, ungkapnya melalui telepon. Kapolsek mengaku belum diketahui pelakunya. Saat polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan ke SPK, dan anggotanya langsung turun ke TKP, tidak dijumpai seorang pun yang ada di lokasi kejadian.

Anggota kita turun ke TKP pakai mobil patroli, langsung membawa korban ke rumah sakit. Di sekitar lokasi tidak ada orang. Dasar laporan akan kita kembangkan. Keterangan dari korban belum bisa kita mintai, karena masih kritis, ujar Sugiyono. Keterangan Fery sangat membantu pengungkapan kasus ini. Kalau ada keterangan dari korban, pasti kita tahu siapa pelakunya. Syukur-syukur korban tahu plat maupun kendaraan yang digunakan pelaku, ujarnya. Sugiyono akan menyesuaikan daftar-daftar residivis dengan ciriciri pelaku dari keterangan korban nantinya. Polisi pun akan memeriksa rekan kerja Fery dan pegawai Dinas PU Bina Marga Kubu Raya. Kita akan mencari keterangan dan saksi sebanyak-banyaknya. Kitapun akan Harus periksa rekan korban maupun pegawai kantor korban bekerja. Untuk mengetahui status korban masih aktif atau tidak, apa motif pembantaian ini, sebelumnya ada permasalahan atau tidak, tegas Kapolsek. Pihak keluarga korban meminta agar polisi menangani kasus ini hingga tuntas. Kita minta diusut secara tegas agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi kembali. Paling tidak, kinerja polisi itu tampak terlihat di mata masyarakat, pinta Ilham.Kepala Unit Gawat Darurat RSUD Soedarso, Darwis menjelaskan, Fery dibawa oleh

beberapa anggota polisi pukul 02.30 dini hari ke rumah sakit. Awal mulanya, Fery dibawa ke UGD karena di duga habis ditabrak. Fery ditemukan di dekat Tunas Bangsa Jalan Ateri Supadio oleh polisi, pada saat itu di duga ia habis ditabrak, tapi saat pagi tadi kami menerima laporan bahwa ia dibacok, ujar Darwis. Darwis katakan, Fery tiba di ruang UGD dengan kondisi sangat lemah, tensi 70/30 serta wajah pucat. Ada empat bacokan di tubuhnya. Pertama di bagian leher, luka di bagian leher panjangnya sekitar 7,5 Cm dan dalamnya sekitar 4 Cm. Luka kedua terdapat di bagian perut dengan panjang bacokan sekitar 13 Cm dan dalamnya sekitar 5 Cm hingga organ dalam tubuh Fery terlihat. Luka ketiga di bagian lengan kiri dengan panjang 8,5 Cm dan dalamnya 5 Cm. Terakhir di bagian pundak dengan panjang luka sekitar 6 Cm dan dalamnya sekitar 2 Cm. Beruntung luka bacokan tidak mengenai bagian tubuh maupun urat yang sensitif, Fery masih dapat diselamatkan. Beruntung Fery cepat tiba di UGD, jadi kami tim perawat dapat menangani Fery dengan cepat. Kami sudah bekerja maksimal dan hasilnya Fery dapat diselamatkan. Kita sudah tangani Fery dengan intensif dan rencananya akan dilakukan tindak operasi serta segera dirawat di ruang ICU, jelas Darwis. (oxa/dsk)


Kristen Stewart

Bikin Bingung

Rakyat Kalbar Jumat, 24 Januari 2014

Kehidupan pribadi Kristen Stewart membingungkan para penggemarnya. Stewart pernah kepergok menghabiskan waktu membaca buku di sebuah perpustakaan di Bevery Hills. Tapi, belum lama ini dia kepergok kamera seperti habis mabuk-mabukan. Wajah bintang sekuel film Twilight

itu terlihat lusuh ketika keluar dari Covell Wine Bar di Los Angeles, akhir pekan lalu. Stewart yang mengenakan kaos abu-abu dan celana jins disinyalir mabuk berat, karena pandangan matanya tidak fokus dan berjalan sempoyongan ketika menuju mobil. Dia keluar dengan keadaan yang tak wajar. Sepertinya ia telah menghabiskan waktunya untuk meluapkan kegundahan hati lewat alkohol, ungkap seorang sumber. (RM)

Nggak Perlu Lama AIDA SASKIA PEDANGDUT Aida Saskia siap mengakhiri masa lajang, setelah menerima lamaran Mahendra Pramadiyo (Rindra), seorang karyawan swasta. Tidak membutuhkan waktu lama, keduanya akan menikah 5 Februari mendatang di kawasan Puncak, Bogor. Ini sedang fitting baju resepsi pada 5 Februari nanti. Konsep bajunya ada kebaya dan gaun internasional, yang membedakan warnanya saja, putih (resepsi) dan hijau (akad), ungkap Aida. Akhirnya jatuh juga ke tangan beliau setelah beberapa kali gagal. Belajar dari pengalaman, lebih baik dipastiin dulu, dipendam dulu, setelah pasti baru menikah, imbuh pelantun Ayam Jago ini.

Sebelum menerima pinangan, Aida sempat menjalani masa pacaran selama dua bulan. Dari waktu singkat itu, Aida menemui tantangan dari pihak orangtuanya. Papa sempat melarang karena baru dua bulan pacaran. Tapi namanya sudah jodoh ya. Waktu Lebaran dia main, ngelamar, tuturnya. Setelah petualangan cinta yang ia alami, akhirnya Aida berani menerima pinangan Rindra. Berawal dari teman curhat, Aida yang saat itu sedang putus cinta justru terpikat dengan sosok Rindra. Aku putus dan Rindra terus menemani aku galau. Lebaran dia main, ngelamar, dua bulan mau ajak nikah. Tapi Papa melarang karena

baru dua bulan. Sambil ngetes karena aku ini sedikit galak, bukan galak, tapi ya tegas ya. Dia juga tahu persis masa laluku, terang Aida. Sedangkan Rindra seperti sudah yakin Aida adalah pilihan yang tepat. History cintaku juga nggak jauh beda sama Aida. Setelah yakin dan diskusi dengan keluarga, aku dimudahkan jalannya. Pacarannya kilat, nggak cuma pesantren saja yang kilat ya, canda Rindra. Rencananya, Aida bakal mengundang seluruh bekas pacar saat menikah nanti. Undangan ada 1.500, termasuk buat para mantan. Ada banyak mantannya, kata Aida diiringi tawa. (RM)

Sumber foto : Kapanlagi.com

CUT TARI

ATIQAH HASIHOLAN

Ujung Kaki Sampai Kepala SEBAGAI public figure, Atiqah Hasiholan ingin selalu tampil sempurna. Mulai ujung kepala hingga ujung kaki. Beruntung, untuk urusan busana yang dikenakan, ada fashion police yang membantu perempuan kelahiran Jakarta, 3 Januari 1982 itu. Siapa? Rio Dewanto. Ya, pria yang menikahinya 24 Agustus 2013 itu cukup paham perkembangan mode. Tak heran, karena pria 26 tahun itu bukan sekadar aktor, tetapi juga model yang kerap menampilkan busana rancangan desainer di catwalk maupun halaman-halaman majalah. Saya sering bertukar pikiran dengan Rio, ungkap Atiqah ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Bukan hanya busana, riasan wajah pun sangat diperhatikan putri aktivis Ratna Sarumpaet itu. Sebisa mungkin sempurna. Bukan hanya tubuh, tetapi pakaian juga menjadi konsentrasi pertama saya. Saya juga memilih produk (kosmetik) yang terbaik, tuturnya. Lemari pakaiannya dipenuhi busana beragam model, bermacam-macam warna termasuk hitam. Menurutnya,

warna klasik itu selalu berhasil membuatnya tampil elegan dalam berbagai acara. Mulai yang semi formal hingga yang formal semisal menghadiri festival film internasional di mancanegara. Saya punya little black dress, ada beberapa, terangnya. Selain hitam, koleksi busana putih Atiqah cukup banyak. Baginya, warna hitam dan putih paling mudah dipadupadankan dengan warna lain. Dua warna itu paling simple, karena bisa di-mix and match, kata pemeran Viona dalam La Tahzan (2013) itu lalu tersenyum. Bukan sekadar mengandalkan busana dan riasan wajah, penampilan Atiqah didukung bentuk tubuhnya yang ideal. Tak mendapatkannya begitu saja, dia rajin berolahraga agar timbunan lemak tidak merusak tampilan fisiknya. Pilihan olahraganya, lari dan pilates. Sementara diet ketat berusaha dihindarinya. Dia hanya berusaha mengontrol asupan makanan yang masuk ke tubuhnya agar tidak kelebihan kalori. Kalau sarapan, saya makan bubur, roti. Bebas (makan) kalau pagi. Siangnya makan biasa, tetapi nasi putih dikurangin, terangnya. (Jp)

KEUKEUH alasan bercerai karena sudah tidak harmonis. Bukan karena perselingkuhan atau kabar bahwa Yusuf seorang gay. Yang ramai justru bumbu gosip di balik perceraian. Beberapa hari ini santer disebut Tari ada hubungan spesial dengan seorang Direktur Jenderal (Dirjen) di sebuah lembaga negara. Toh gosip ini nggak bikin Yusuf pusing. Rupanya, ia sudah terbiasa dengan gosip kedekatan Tari dengan Dirjen dan pria lain itu. Kabar itu akan kami jawab ketika sidang nanti, kata pengacara Yusuf, Michel Stanly. Yusuf, sebut Stanly, tidak pernah mengenal sosok si Dirjen seperti yang ramai diberitakan belakangan ini. Kalau dengar, Pak Yusuf pasti tahu. Cuma beliau bijak dan tidak mau menanggapi berlebihan. Itu kan sudah biasa kabarnya, jelas Stanly. Yusuf juga tidak ada keinginan mencari tahu soal kebenaran kabar kedekatan Tari dengan si Dirjen atau aktor Richard Kevin. Pak Yusuf santai saja dengar kabar itu, ucapnya. Ditegaskan lagi, Yusuf tak pernah menyinggung soal orang ketiga dalam rumah tangganya. Orang ketiga nggak ada sama sekali. Alasan utama (bercerai) karena rumah tangga kurang harmonis, jelas Stanly. Sayangnya, Yusuf enggan menjelaskan secara gamblang penyebab utama kemelut pernikahan yang 10 tahun telah dibina. Nggak ada, omongan seperti itu. Memang disini kami tegaskan perpisahan Pak Yusuf dan Cut Tari murni masalah rumah tangga. Nggak ada sangkut paut orang ketiga, tegas Stanly. Bahkan, saat Yusuf diisukan sebagai pria gay, Stanly menyatakan, kliennya menanggapi kabar itu dengan tenang. Pak Yusuf santai saja saat diisukan gay. Biasa saja, karena dia bukan seperti itu, katanya. Dia juga membantah jika penyebab Yusuf menggugat cerai Tari karena kasus video asusila sang istri dengan Nazriel Irham alias Ariel. Nggak lah, itu sudah lama. Karena sakit hati? Itu juga tidak. Kalau masalah tidak harmonis kan karena cek-cok dan nggak nyaman, tuturnya lagi. Yang pasti, semua penyebab Yusuf menceraikan Tari bisa diketahui dari proses persidangan. Dan sejauh ini, meski keduanya sudah cukup lama tak tinggal satu atap, hubungan mereka tetap baik. Sikapnya juga biasa. Cuma

kemarin kan jadi suami istri, sekarang jadi teman biasa saja, tukas Stanly. Rabu (22/1) lalu, Cut Tari dan Johannes Yusuf Subrata menjalani sidang perceraian perdana di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sayang keduanya kompak absen. Yusuf diwakilkan pengacara, Michel Stanly. Sedangkan Tari misterius, tidak diwakili siapapun. Sidang lanjutan digelar pada 5 Februari depan. Pak Yusuf ingin menghadiri tapi karena posisi di luar kota jadi nggak bisa. Mungkin sidang selanjutnya dia akan hadir. Dipanggil itu kan wajib hadir, ujar Stanly. Kalau Tari, nggak ada konfirmasinya, imbuhnya. Sebelum sidang digelar, Tari diketahui sempat berkonsultasi hukum dengan sahabatnya, pengacara Malik Bawazier. Tari lantas memilih mengurusi persidang an s e n d i r i . Ta r i j a l a n sendiri selama sidang cerainya, kata Malik. Tari sudah sang at memahami keadaannya. Secara agama, Tari juga sudah dijatuhi talak, tambah suami artis Cut Keke ini. Malik menyatakan, ibu satu anak tersebut hanya pasrah karena sebelumnya ada kesepakatan tertulis yang ditandatangani Tari dan Yusuf sejak satu tahun lalu. Tidak ada hak yang diperebutkan juga sehingga Tari tetap tenang dan mengurusi sendiri sidang cerainya, cetus Malik. Meski sudah dalam proses sidang cerai, Yusuf dan Tari masih melakukan komunikasi demi anak mereka. Tampaknya tidak akan ada permasalahan mengenai hak asuh ataupun harta gono-gini. (RM)

Sumber foto : Kapanlagi.com

‘Bumbunya’ Lebih Ramai


24 Januari 2014  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you