SENIN, 24 FEBRUARI 2014 | Nomor 172 Tahun I
HARIAN NASIONAL
A4 POL HUKAM RUU KUHP-KUHAP
Produk Oportunis Berpotensi Lahir kan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi dipangkas,” ujarnya. Bagi Fahmi, kekhawatiran tentang munculnya produk instan dan pelemahan terhadap KPK bisa terjadi salah satunya karena pembahasan itu tak melibatkan banyak ahli. Agar kekhawatiran itu tidak menjadi kenyataan, dia mendesak agar pembahasan dilakukan oleh wakil rakyat pada periode mendatang. “Itu lebih masuk akal,” katanya. Hingga kini, pembahasan RUU KUHAP mendapat sorotan banyak kalangan. Rencana revisi KUHAP yang diluncurkan peme rintah dan DPR kontroversial. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya sembilan pasal berpotensi melemahkan KPK. Salah satunya, soal penyitaan dan penyadapan pembicaraan harus mendapatkan izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Juga soal penyidikan yang tak bisa
dilakukan komisi antirasuah itu. KPK telah mengirimkan surat kepada pemerintah dan DPR agar pembahasan tentang RUU KUHAP dan KUHP ditarik. Su rat itu diteken ketua KPK Abraham Samad ditujukan kepada Presiden, Ketua DPR, pimpinan Komisi III DPR, Menteri Hukum dan HAM, panja RUU KUHP, dan panja RUU KUHAP. Sedangkan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin mengatakan, pemerintah menjamin tak ada niat untuk melemahkan KPK. “Pemerintah dan Tim Penyusun RUU KUHAP tidak ada maksud sama sekali mengebiri atau menghilangkan kewenangan KPK. Penyusunan kedua RUU itu atas dasar sistem hukum nasional dan memperhatikan HAM yang universal,” katanya. Menurut dia, proses penyusunan RUU itu telah dilakukan Panitia Penyusunan RUU KUHAP
ANTARA | M AGUNG RAJASA
JAKARTA (HN) P e m b a h a s a n Revisi Undang-undang KUHP dan KUHAP atas inisiatif pemerintah yang digodok DPR RI dikhawa tirkan menjadi produk oportunis politik. Hal itu bisa terjadi karena pembahasannya begitu singkat. “Pembahasan dilakukan ter buru-buru dan dipaksakan di ak hir periode para anggota DPR dan jelang Pemilu 2014 karena hanya sampai Mei. Ini berbahaya karena seperti loncatan politik dan berpotensi sekadar untuk memenuhi hasrat kaum oportunis,” kata Direktur Program Transparency International Indonesia (TII) Ibrahim Fahmi Badoh usai diskusi di Bakoel Koffie Jakarta, Minggu (23/2). Menurut Fahmi, TII Indo nesia sebenarnya menolak pembahasan tersebut. Apalagi, terdapat klausul yang berpotensi melemahkan KPK. “Negeri ini sedang dalam kondisi darurat korupsi. Sangat disayangkan bila wewenang KPK untuk menegak-
Gerakan Pemilu Bersih Sejumlah aktivis menunjukkan papan bertuliskan Tolak Politik Uang ketika kampanye Gerakan Pemilu Bersih di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (23/2). Dalam kampanye tersebut mereka mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dalam pelaksanaan Pemilu 2014.
yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM) sejak 1999 sampai dengan 2006 yang diketuai oleh Prof Dr (jur) Andi Hamzah. Proses itu melibatkan pakar hukum pidana (akademisi), praktisi
(advokat), Kementerian Sekre tariat Negara, serta unsur pe negak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Mahkamah Agung. l DION B ARINTO | CATUR NUGROHO
KPK dan Pakar Hukum Progresif Perlu Dilibatkan KENDATI menuai protes banyak kalangan, namun Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP di DPR harus terus berjalan. Namun, pembahasan itu harus melibatkan KPK dan pakar hukum progresif lainnya. “Dengan melibatkan KPK dan banyak pihak dalam pembasan kedua RUU tersebut, kalau ada pasal-pasal yang melemahkan pemberantasan korupsi dihilang kan. Kami tak ingin kekuatan KPK dilemahkan,” katanya di Jakarta, Minggu (23/2). Menurut Marzuki, penyelesai an pembahasan kedua RUU tersebut sangat penting karena KUHAP dan KUHP yang sekarang sudah ketinggalan zaman. “Belanda saja tak menggunakan kedua hukum tersebut. Oleh karena itu, kita harus tuntaskan pembahasannya agar segera jadi UU,” ujarnya. Mengenai begitu sempitnya waktu anggota DPR periode sekarang untuk konsentrasi menyelesaikan pembahasan kedua RUU itu, Marzuki mengatakan, “Masih ada waktu lima bulan. Kami tuntaskan seusai pemilu saja. Saya yakin bisa.” Banyak pihak seperti KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Pusat Kajian Anti Korupsi UGM minta agar pembahasan kedua RUU itu untuk sementara dihentikan. Mereka menilai ba nyak pasal dalam kedua RUU itu yang justru melemahkan KPK dan lembaga lain seperti Pusat Pelapor an dan Analisis Transaksi Keuang an (PPATK), dan Badan Narkotika
Nasional (BNN). Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Pra bowo Subianto mengajak rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya pelemah an terhadap KPK melalui RUU KUHAP dan KUHP yang tengah dibahas DPR RI. “KPK tidak boleh dilemahkan. Kita harus dukung dan perkuat. Korupsi sudah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa, KPK jangan dilemahkan,” katanya akhir pekan lalu. Bagi dia, semua elemen masyarakat perlu memperkuat KPK. Masyarakat perlu menggalang para praktisi hukum senior untuk turut berjuang memperkuat institusi KPK. Ini diperlukan karena ada manuver politik pihak tertentu yang berupaya melemahkan KPK. Pembelaan ini perlu dilakukan atas dasar kinerja KPK yang semakin membaik. Dengan kondisi saat ini, KPK justru harus terus diperkuat. Prabowo berjanji, bila terpilih sebagai Presiden RI dalam Pilpres 2014, akan mendukung penuh KPK dalam menjalankan tugasnya. Dukungan itu, berupa peningkatan anggaran operasional hingga peningkatan kapasitas SDM. Selain itu, dia melihat perlunya meningkatkan kemampuan personel KPK mengingat modus korupsi yang dilakukan para koruptor terus berubah menjadi canggih. “Kondisi ini membutuhkan kemampuan SDM untuk melacak dan menangkapnya,” katanya. l CATUR NUGROHO
Terbit perdana 31 Agustus 2013 diterbitkan oleh: PT BERITA NASIONAL
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Makhfud Sappe. | REDAKTUR PELAKSANA: Solichin M. Awi, Burhanuddin Bella. | REDAKTUR: A. Gener Wakulu, Eko Budi Harsono, Dani Wicaksono, Dionisius B. Arinto. | REDAKSI: Andi Sapto Nugroho, Fifia A. Himawan, Siska Maria Eviline, Didik Purwanto, Vini Mariyane Rosya, Caca Casriwan, Ahmad Reza, Tiara Maharani Kusuma, Chairul Abshar, Alvin Tamba, W. Ridwan Maulana, Herman Sina, Cindy Melissa Putri, Tsulis Amiruddin Zahri, Arif Rahman. | PEWARTA FOTO: Aulia Rachman. | DESAINER GRAFIS: Joko Sutrisno. | PERWAJAHAN/TATA LETAK: Mochammad Taufik Fadillah, Lucas Anggriawan, Saiful Nur Sasi, Dwi Setiawan, Suryanda. SEKRETARIS REDAKSI: Jacqueline Sharon Jahja. | NETWORK & IT: Andi Tenriadi | Sutiyono. ALAMAT REDAKSI: Jalan Teuku Cik Di Tiro 77 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp: 021-3672 8477, Faks: 021-3151 668 e-mail: redaksi@harian-nasional.com, website: www.harian-nasional.com PEMIMPIN PERUSAHAAN: Makhfud Sappe. | SEKRETARIS PERUSAHAAN: Tira Mayshela Kalebu. | PENASIHAT HUKUM: Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. | BISNIS & MARKETING: Adisam, Yudo Winarno, Nofika Roseliana. | MESSENGER: Hendra Setiawan, F. Supriadi. | GA STAFF: Nanang Suryana. | KONTAK BISNIS: 021-3672 8477 | DISTRIBUSI & SIRKULASI: 021-3672 8477 | PENGADUAN: 021-3672 8477 | BERLANGGANAN: 021-3672 8477
Jurnalis HARIAN NASIONAL selalu dilengkapi identitas diri. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran tugasnya dan apresiasi kami kepada mereka yang, dengan penuh kesadaran tidak memberikan uang dan/atau apa pun barang yang memengaruhi independensi pemberitaan. Gorontalo
23-33° C
Palu
23-33° C
Kendari
22-30° C
Makassar
24-31° C
Majene
24-32° C
Ternate
25-32° C
Ambon
24-32° C
Jayapura
23-32° C
Sorong
24-32° C