MINGGU, 1 JUNI 2014 | Nomor 263 Tahun I
HARIAN NASIONAL
A2 BERITA UTAMA
JAKARTA (HN) – Pemerintah se harusnya mempermudah dike luarkannya surat keputusan izin cuti, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini un tuk memberikan ruang dan ke sempatan kepada Jokowi berkon sentrasi dalam pemilihan pre siden. Kemudahan itu sekaligus memberikan keputusan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai pelaksana tugas kegubernuran yang ditinggalkan Jokowi. Pengamat politik Universi tas Gadjah Mada (UGM) Yogya karta Arie Sudjito mengatakan peme r intah sebaiknya tidak mempersulit penetapan izin cuti Jokowi agar pelaksanaan pemerintahan di DKI Jak arta dan pencapresannya tidak di campuradukan. “Saya kira buat apa dipersu lit, apalagi pencapresannya su dah memiliki kejelasan. Supaya tugas kegubernurannya tidak terbengkalai, sebaiknya cepat dikeluarkan,” kata Arie kepada
ARIAN NASIONAL di Jakarta, H Sabtu (31/5). Menurut dia, pemerintah ter lalu lamban mengeluarkan pene tapan penonaktifan Jokowi. Pa dahal, Jokowi telah meminta se cara sukarela kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk segera mengeluarkan surat pe netapannya, namun hingga seka rang Kementerian Dalam Negeri baru menyiapkan draft. “Memang sangat disayang kan, namun apa boleh buat. Saya kira ini bisa jadi pekerjaan rumah pemerintahan ke depan untuk segera merevisinya,” kata Arie. Seperti diberitakan Antara, Pemerintah melalui Kementerian Dalam negeri sedang menyiap kan surat keputusan izin cuti Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gu bernur DKI Jakarta. Menteri Dalam Negeri Ga mawan Fauzi mengatakan kini sedang berkoordinasi dengan Sekretariat Negara untuk mem persiapkan penerbitan Keputus an Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Sementara Joko
ANTARA | ANDIKA WAHYU
Izin Cuti Jokowi Seharusnya Dipermudah
Deklarasi Relawan Matahari Cawapres Jusuf Kalla (tengah) yang berpasangan dengan capres Joko Widodo diberikan sapu lidi sebagai simbol sikap anti korupsi oleh Relawan Matahari Indonesia (RMI) saat deklarasi mendukung pasangan Joko WidodoJusuf Kalla di Gedung Perwari/Trisula, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/5). Koordinator RMI, Muhammad Izzul Muslimin menyatakan pasangan capres dan cawapres Jokowi dan JK sudah cocok dengan kriteria kepemimpinan Muhammadiyah yang disampaikan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah 2014 di Samarinda yakni kriteria pemimpin yang mampu menggalang solidaritas, penyelesai masalah, pengambil resiko bila dibutuhkan, dan berkomitmen moral.
Widodo sebagai kepala daerah. “Sesuai Peraturan Pemerin tah Nomor 29 Tahun 2014, Kep
pres penonaktifan akan terbit se hari setelah ditetapkan (sebagai calon presiden). Mudah-mudah
an besok bisa diserahkan izin cuti Gubernur DKI Jakarta,” kata Ga mawan. l CACA CASRIWAN
Parpol tak Cukup Siap Hadapi Sidang MK Sebagian besar permohonan yang diajukan ke MK lemah dalam pembuktian. JAKARTA (HN) Partai politik (parpol) dinilai tidak memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi gugatan permohon an perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota legislatif 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketidaksiapan ini mem buat banyak perkara yang gugur di tengah persidangan. Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar mengatakan pendaftaran permohonan gu gatan parpol dalam mengha dapi PHPU legislatif 2014 tidak dibarengi dengan kesiapan ma
tang dalam mengumpulkan bukti dan saksi yang diperlukan dalam persidangan. Akibatnya, banyak perkara yang mestinya dapat lolos harus kandas di te ngah jalan. Menurut dia, sebagian besar permohonan yang diajukan par pol lemah dalam pembuktian. Ke tika masuk MK dan diperiksa ke lengkapannya, banyak yang tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Aki batnya, tidak lolos,” kata Janed jri kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Sabtu (31/5). Dia menuturkan, agenda per sidangan pleno yang digelar se jak 23 Mei 2014, MK telah mem berikan kelonggaran waktu sela ma 3 hari kepada parpol untuk melengkapi dokumen yang diper
lukan. Namun dalam batas wak tu yang telah ditentukan banyak parpol tidak memanfaatkan wak tu tersebut. “Mungkin ada kesulitan untuk bisa melengkapi dokumen yang dibutuhkan sehingga banyak yang memilih untuk menarik perkara nya,” tutur Janedjri. Hingga persidangan Jumat (30/5) diagendakan p embuktian pemohon, termohon, dan pihak terkait di DPR RI, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ kota, khususnya tiga daerah, yakni Provinsi Jawa Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Sumatera Utara 49 gugatan, Jawa Barat 37, dan Aceh 13 gugatan. Seba gian besar di antaranya telah di tarik permohonannya. Janedjri menuturkan, be
berapa parpol terlihat tidak siap sehingga akhirnya tidak mem bawa saksi ke dalam sidang pembuktian. “Majelis hakim tidak bisa berbuat banyak dan tak kuasa untuk melanjutkan pada persidangan selanjutnya,” ujarnya. KPU diuntungkan Pengamat Hukum Tata Ne gara, Margarito mengatakan ketidaksiapan parpol dalam me lengkapi dokumen pembuktian yang diperlukan dan ber ujung penolakan MK menjadikan Komi si Pemilihan Umum (KPU) diun tungkan. Pasalnya, sebagian be sar gugatan yang masuk MK me minta MK membatalkan hasil keputusan KPU yang telah me netapkas hasil pemilihan ang
gota legislatif (pileg). “KPU diuntungkan dengan banyaknya gugatan yang dito lak, meski masih banyak perka ra yang lolos juga menjadi ancam an bagi KPU,” katanya. Ia juga tidak memungkiri ke siapan parpol dalam menyiapkan alat bukti dan saksi yang dapat dihadirkan masih lemah. Banyak juga saksi yang diharapkan bisa dihadirkan menolak untuk di hadirkan akibat adanya intimi dasi. “Itulah kesulitan dan tan tangan dalam demokrasi di In donesia yang masih memiliki ce lah negatif dalam pertarungan di persidangan, khususnya pada perkara pilkada dan pemilu se cara nasional,” tuturnya. l CACA CASRIWAN
Terbit perdana 31 Agustus 2013 diterbitkan oleh: PT BERITA NASIONAL
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Makhfud Sappe. | REDAKTUR PELAKSANA: Solichin M. Awi, Burhanuddin Bella. | REDAKTUR: A. Gener Wakulu, Eko Budi Harsono, Dani Wicaksono, Dionisius B. Arinto. | ASISTEN REDAKTUR: Andi Sapto Nugroho, Siska Maria Eviline, Didik Purwanto, Ahmad Reza, Irvan Ali Fauzi, Devy Lubis. | REDAKSI: Fifia A. Himawan, Caca Casriwan, Tiara Maharani Kusuma, Alvin Tamba, W. Ridwan Maulana, Herman Sina, Tsulis Amiruddin Zahri, Arif Rahman, Catur Nugroho Saputra. | PEWARTA FOTO: Teguh Indra, Aulia Rachman, Yosep Arkian. | DESAINER GRAFIS: Joko Sutrisno. | PERWAJAHAN/TATA LETAK: Mochammad Taufik Fadillah, Lucas Anggriawan, Saiful Nur Sasi, Dwi Setiawan, Suryanda. | SEKRETARIS REDAKSI: Rizanny Adisti. | NETWORK & IT: Sutiyono | Achsin. ALAMAT REDAKSI: Jalan Teuku Cik Di Tiro 77 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp: 021-3152 699, 3672 8477, Faks: 021-3151 668 e-mail: redaksi@harian-nasional.com, website: www.harian-nasional.com PEMIMPIN PERUSAHAAN: Makhfud Sappe. | SEKRETARIS PERUSAHAAN: Tira Mayshela Kalebu. | PENASIHAT HUKUM: Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. | BISNIS & MARKETING: Adisam, Yudo Winarno, Nofika Roseliana. | MESSENGER: F. Supriadi. | GA STAFF: Nanang Suryana. | KONTAK BISNIS: 021-3152 699 | DISTRIBUSI & SIRKULASI: 021-3152 699 | PENGADUAN: 021-3152 699 | BERLANGGANAN: 021-3152 699
Harian Nasional bisa dibaca di Wayang Force (untuk Aplikasi Android dan IOS)
Jurnalis HARIAN NASIONAL selalu dilengkapi identitas diri. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran tugasnya dan apresiasi kami kepada mereka yang, dengan penuh kesadaran tidak memberikan uang dan/atau apa pun barang yang memengaruhi independensi pemberitaan. Banda Aceh
23-32° C
Medan
23-33° C
Pekanbaru
22-35° C
Batam
24-32° C
Padang
21-31° C
Jambi
24-32° C
Palembang
24-33° C
P. Pinang
24-31° C
Bengkulu
23-31° C