HARIAN NASIONAL
SABTU, 7 JUNI 2014 | Nomor 269 Tahun I
POLHUKAM A3 2
1
JOKOWI – JUSUF KALLA
PRABOWO – HATTA
kilas Tausiah Mufida Jusuf Kalla di Padang
Konsep Debat Capres Diubah
KAUM muda merupakan jumlah pemilih terbesar dalam Pemilu Presiden 2014. Program Manager SatuDunia Anwari Natari mengatakan, walaupun jumlah pemilih terbesar, sebagian anak muda tak peduli pesta demokrasi l itu. Meningkatkan partisipasi, mereka dilibatkan sebagai pengawas berbasis teknologi infomasi dan komunikasi melalui website www.pemilubersih.org. Konsepnya website dan media sosial sebagai media pemantauan. “Bisa juga pengaduan segala hal terkait pelanggaran Pemilu Presiden. Bisa mengirim foto atau tulisan ke akun Instagram dan Twitter @pemilu_ bersih, serta Facebook PantauPemilu2014,” katanya di Jakarta, Jumat (6/6). O CATUR NUGROHO
B. Lampung
23-32° C
Pontianak
Hak Perempuan Perlu Dipenuhi Capres-cawapres yang bertarung dalam Pemilu Presiden 2014 harus berkomitmen mengimplementasikan pengarusutamaan jender. JAKARTA (HN) Para
aktivis perempuan menilai hingga kini kaum hawa belum sepenuhnya merdeka dari diskrimansi, eksploitasi, dan pemiskinan. Karena itu, pergantian kursi pemerintahan kali ini diharapkan bisa memberikan perbaikan pemenuhan hak-hak perempuan. Koordinator Indonesia Beragam Dwi Rubiyanti Kholifah mengatakan, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan, sepanjang 2007-2012 kasus kematian ibu melonjak tajam. Pada 2012 Angka Kematian Ibu (AKI)
24-33° C
Samarinda
24-32° C Palangka Raya
mencapai 359 per 100 ribu per kelahiran hidup atau meningkat 57 persen dibandingkan 2007 dengan 228 per 100 ribu per kelahiran. “Belum lagi berdasarkan data Komnas Perempuan, pada 2013 ada 2.521 kasus kekerasan seksual. Artinya setiap hari ada 35 ibu dan anak menjadi korban kekerasan seksual,” katanya di Jakarta, Jumat (6/6). Dia menilai, banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan kepedulian negara kepada kaum hawa belum terwujud. Menurut dia, Pemilu Presiden kali ini harus dijadikan momentum bagi kaum perempuan meminta dua pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) memberikan visi, misi, dan program membela hak-hak mereka. “Para capres-cawapres yang
24-34° C
Banjarmasin
25-32° C
Manado
10 AGENDA POLITIK 1. Pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas 2. Pemenuhan hak atas pendidikan terutama pendidikan perempuan 3. Penghentian kekerasan terhadap perempuan 4. Penghentian pemiskinan perempuan dan kelompok marginal 5. Perlindungan perempuan dalam situasi konflik, bencana, serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
Anak Muda Bisa Awasi Pilpres
Istri calon wakil presiden Jusuf Kalla, Mufida Jusuf Kalla (kanan) memberikan pidato sekaligus tausiah di hadapan jamaah saat mengunjungi Markas Besar Tuah Sakato Tim Relawan Jokowi-JK di Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/6). Para jamaah siap mendukung dan bertekat memenangkan capres-cawapres bernomor urut dua itu.
ANTARA | MARIL GAFUR
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat calon presiden (capres) perdana jelang Pemilu Presiden 2014, Senin (9/6). Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan konsep debat mengalami sedikit perubahan, yaitu panelis tidak langsung bertanya kepada capres ataupun cawapres. “Pertanyaan dilontarkan pembawa acara dengan mendapatkan masukan panelis. Tujuan debat mensosialisasikan visi misi masing-masing calon. Dengan debat, kami harapkan ada elaborasi visi dan misi,” katanya di Jakarta, Jumat (6/6). Tema pertama debat, mengenai pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum. O CATUR NUGROHO
6. Pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan 7. Perlindungan atas kebebasan berkeyakinan dan beragama 8. Hak politik perempuan 9. Penghapusan produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas 10. Penghentian korupsi Sumber: Gerakan Perempuan untuk Politik
terpilih nanti harus membangun sistem hukum berkeadilan jender dan mensegerakan revisi KUHAP,
23-33° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan UU TKI,” ujar Dwi. Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah mengatakan, TKI yang sebagian besar perempuan masih mengalami penjajahan dan eksploitasi di tempat kerja mereka. Salah satu yang menjadi permasalahan, menjamurnya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang hingga 2014 mencapai sekitar 500 perusahaan. “Pada 1970 hingga akhir 1983 tidak kurang dari 74 PJTKI. Banyaknya PJTKI saat ini menyebabkan bisnis pengiriman buruh migran lebih mirip perdagangan manusia,” katanya. Koordinator Gerakan Perempuan untuk Politik Yudha berharap perempuan diberikan akses berkompetisi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dengan dukungan negara. O CATUR NUGROHO
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG