Page 7

7

JUMAT, 29 November 2013 ¦ Edisi Sore

Anggota Dewan Pecahkan Pintu Ruangan Gara-gara Jadwal Sidang Diundur Ada-ada saja kelakuan anggota DPRD di Batanghari. Hanya gara-gara jadwal sidang diundur, seorang Anggota Komisi III DPRD Batanghari, Jambi, Raden Zahabi memecahkan pintu kaca di ruang sidang paripurna dengan kursi. OKTA FRANSISKA, Muarabulian SIDANG paripurna yang digelar kemarin sore berlangsung panas. Hal ini diutarakan Sekretaris DPRD Batanghari Ilyas kepada wartawan kemarin.

Kejadian itu terjadi karena Raden Zahabi kesal, bahwa jadwal sidang yang seharusnya dimulai dari pukul 09.00, Kamis pagi, ternyata diundur tanpa

sepengetahuannya. “Saya kesal saja dengan Sekretaris DPRD yang tidak memberitahukan bahwa sidang diundurkan. Padahal saya menunggu dari pukul 5.00 hingga tengah hari, jadi saya ambil kursi, saya lempar ke pintu tersebut,” kata Raden Zahabi anggota Komisi III DPRD Batanghari. Raden bersikeras, dengan adanya kejadian ini, ia tidak mau mempertanggungjawabkan dan mengganti pintu kaca ruang

paripurna yang pecah itu. Dan dia mengakui, bahwa kekesalan ini ditujukan kepada Sekretaris DPRD saja. “Seharusnya Sekretaris DPRD itu memberitahukan bahwa kalau jadwal sidang tersebut diundur. Ini tidak sama sekali, akibat kesal saya ambil kursi langsung saya lempar ke pintu ruangan itu,” ujarnya. Atas kejadian tersebut Sekretaris DPRD Batanghari Ilyas sangat menyayangkan hal itu

bisa terjadi. Pasalnya, tanpa sepengetahuan dia, kaca pintu ruangan sidang paripurna yang merupakan barang milik negara (BMN) dirusak oleh DPRD sendiri. “ Ya, untuk saat ini kita minta ganti rugi terhadap Raden Zahabi. Apa yang dilakukannya ini merupakan pengrusakan fasilitas negara,” kata Ilyas. Terpisah, Ketua DPRD Batanghari Supriyadi ST mengungkapkan, bahwa jadwal sidang pada

Kamis (28/11) sengaja diundur, karena pada malam sebelumnya DPRD melakukan rapat dari malam sampai pagi. Ia menjelaskan, terkait dengan emosi yang dilakukan oleh Raden Zahabi ini di luar kesadarannya, tanpa disengaja. Dan untuk upaya hukum dengan adanya pengrusakan pintu ruang sidang paripurna DPRD Batanghari, dia menyerahkan sepenuhnya ke Sekretaris DPRD.

GANGGUAN LISTRIK

Data yang dihimpun Harian Jambi, Jumat (29/11), tadi siang sekitar pukul 11.00 sebelum shalat Jumat, dua anggota Polres Batanghari melakukan olah TKP di ruang paripurna DPRD Batanghari. Petugas sempat mengambil gambar terhadap fasilitas DPRD yang rusak. “Merusak fasilitas negara akan dikenakan pasal 406,” kata Zebua, Anggota Penyidik Polres Batanghari.(*/nik)

PENANGANAN PASIEN

Bupati Minta Pelayanan Kesehatan Ditingkatkan

WWW.ANTARANEWS.COM

ILUSTRASI: Banyak pasien dirujuk ke Kota Jambi akibat tidak berfungsinya alat kesehatan di RSUD Nurdin Hamzah Muarasabak.

Alat Kesehatan di ICU Terganggu MUARASABAK – Banyak pasien yang dirawat di RSUD Nurdin Hamzah (NH) Muarasabak harus dirujuk ke rumah sakit yang berada di Kota Jambi. Pasalnya, banyak alat kesehatan di ICU RSUD NH terganggu akibat voltase listrik melemah. Hal ini dibenarkan Direktur RSUD NH dr Rinaldi, baru-baru

ini. Menurut dia, Lemahnya voltase di RSUD ini, menyulitkan petugas menggunakan alat-alat kesehatan terutama di ICU. “Kalau menggunakan alat-alat ICU voltase listrik harus memadai. Sedangkan listrik di Tanjab Timur masih belum maksimal,” timpalnya. Selain itu, dirujuknya pasien ke

Jambi juga disebabkan kondisi pasien sudah terlalu parah. “Rujukan memang sistem yang tidak bisa tertanggulangi dan harus dirujuk terutama kecelakaan berat,” jelasnya. Mengenai pelayanan yang disediakan RSUD NH, lanjut Rinaldi boleh dikatakan lengkap dan sudah berjalan dengan baik. Pihaknya

juga sudah memiliki tenaga medis yang handal seperti spesialis kebidanan, dokter spesialis bedah penyakit dalam, THT, spesialis mata, radiologi, Anastesi anak serta penunjang medis fisioterapi. “Untuk pelayanan tenaga kesehatan di rumah sakit kita tetap mengutamakan pelayanan maksimal kepada pasien,” ujar Rinaldi.

Dia juga berjanji tidak akan membeda-bedakan pasien umum dan pasien yang menggunakan Jamkesmas, Jamkesda maupun kartu kesehatan lainnya. “Kami tidak ingin melalaikan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.(mut/nik)

PERTANIAN

LAKALANTAS

Bulog Akan Beli Beras Petani MUARASABAK - Dinas pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan Tanjab Timur bersama Bulog Divre Muarasabak untuk memfasilitasi petani dalam menjaga kestabilan harga jual padi. “Jadi petani tidak perlu bingung, usai panen padi milik mereka akan dijual kemana,” ujar Kadis Pertanian Tanjab Timur Ahmad

Maushul belum lama ini. Dikatakannya, langkah ini dilakukan selain menjaga kestabilan harga padi di tingkat petani, juga memberikan harga jual padi di tingkat petani mengacu pada harga pembelian pemerintah (HPP). “Tidak ada lagi permainan harga, karena yang beli langsung Bulog,” terangnya.

Dia mencontohkan, 200 ton padi di Kecamatan Berbak tahun lalu sudah dibeli oleh Bulog. Selain itu di Simpang Datuk, padi sebanyak 20 ton juga telah dibeli oleh Bulog. “Bulog turun langsung membeli hasil padi petani,” bebernya. Dia mengungkapkan, peranan bulog dalam hal ini untuk memutus mata rantai tengkulak di Tanjab

Timur, yang selalu membeli hasil panen padi jauh di bawah harga pasaran. “Memang untuk memutus mata rantai tengkulak secara keseluruhan itu susah,” jelasnya. Karena, lanjutnya, jauh sebelum petani melakukan hasil panen padi, tengkulak terlebih dahulu telah jor-joran meminjamkan

utang kepada petani. Dan untuk mengembalikan dana dari tengkulak, petani harus membayar lebih dari pinjamannya. “Padi baru tanam saja tengkulak sudah berani pinjamkan, sehingga saat panen petani menjual hasil panennya kepada tengkulak, mata rantai ini yang akan kami putus,” tandasnya. (mut/nik)

Menelusuri Kehidupan Petani di Desa Pembengis

Memanen Padi Digaji Rp 40 ribu dan Beras 4 Kilogram Di tengah terik matahari, Aminah dan tujuh rekannya terlihat tekun memanen padi, seluas tujuh hanggar atau setara dengan seperempat hektare). Meski bergaji Rp 40 ribu sehari, dan empat kilogram beras, ibu beranak empat tak mengenal lelah. ANDRI DAMANIK, Kualatungkal TIDAK jauh dari Jembatan Harmoko, Desa Pembengis, Aminah dan tujuh ibu rumah tangga sedang asyik memetik padi yang sudah menguning. Mereka begitu asyik, meski terik matahari begitu menyengat. Berada di tengah-tengah sawah, mereka tampak sibuk. Walau hanya mengharapkan upah, Aminah begitu tekun. Pekerjaan ini ternyata sudah lama dia lakoni, sebagai tenaga pemanen padi milik toukeh. “Kami ini manen punya

orang, digaji Rp 40 ribu per hari, dan dapat beras juga,” kata Aminah. Sambil memetik padi, dia terus bercerita. Beberapa pertanyaan, dia jawab dengan santai. “Ya, ini beras Serai (beras lokal). Kalau hari panas, baru kita jemur, nanti yang beli kebanyakan warga di sini,” kata ibu beranak empat ini. Aminah memanen padi secara manual. Bahkan dia tidak menggunakan alat. Alasannya, padi yang kuning

belum merata, karena masih banyak padi yang hijau. Kata dia, seperempat hektare sawah tersebut dapat dipanen selama dua hari oleh delapan petani yang diupah oleh pemilik sawah. Meski terbilang minim, upah yang diterima Aminah, lebih dari cukup membiayai anaknya. “Alhamdulillah, cukup lah buat makan dan keperluan sehari-hari,” katanya. Padi Serai membutuhkan waktu 4,5 bulan agar siap panen. Padi ini tentu ditanam di wilayah pasang surut. “ Ya kendalanya, kalau musim kering, padi tidak bisa hidup. Kalau hama, hanya walangsangit, bisa dibasmi dengan racun,” ungkapnya. “Kita perlu pupuk, saat penyemaian. Bibit dan pupuk kita beli sendiri, tidak ada bantuan dari pemerintah daerah,” kata wanita berdarah Banjar ini. (*)

SENGETI-Bupati Muarojambi H Burhanudin Mahir meminta kepada instansi kesehatan mulai dari puskesmas sampai rumah sakit di wilayah Muarojambi dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sebelumnya, Burhanuddin mendapat kabar kalau warganya keracunan makanan. Hanya saja, warga tersebut tidak mendapatkan pertolongan di puskesmas terdekat lantaran tidak Burhanudin Mahir ada petugas kesehatan. “Warga tersebut menghubungi saya karena bingung mau dibawa ke mana keluarganya, dan saya langsung perintahkan untuk bawa ke rumah sakit,” kata Burhanuddin. Terkait hal ini, Burhanuddin memerintahkan petugas kesehatan untuk respon terhadap pelayanan pasien. Begitu juga kalau mau merujuk pasien, lanjut Burhanudin, petugas rumah sakit jangan sembarang rujuk. Bila bisa ditangani di RSUD kenapa harus dirujuk. “Sampai-sampai ada yang komplain sama saya dan menanyakan rumah sakit ini khusus merujuk atau mengobati,” kata dia. Burhanuddin mengaku kecewa dengan hal ini. Bila hal ini masih terjadi, dia akan memindahkan Direktur RSU ke Pengadilan Agama, guna mengurus warga bercerai. Begitu juga dengan puskesmas, tambah Cik Bur, mengaku kecewa dengan pelayanannya. Pasalnya, beberapa waktu lalu ada pasien anak kecil yang terluka, tetapi dirujuk ke rumah sakit. “Kalau urusan luka pun dirujuk ke rumah sakit apa kerja mereka. Ini akan saya pindahkan juga ke Pangadilan Agama urus orang yang mau cerai agar rujuk kalau suka rujuk merujuk,” ujarnya. Bupati juga menyadari, bekerja tanpa dilengkapi fasilitas tidak mungkin berjalan dengan baik. Mengenai minimnya fasilitas kesehatan di Muarojambi, Burhanuddin akan menganggarkan hingga miliaran rupiah untuk membeli alat-alat kesehatan. “Harapan kita, seluruh masyarakat Muarojambi yang butuh pengobatan bisa ditangani di

ANDRI DAMANIK/HARIANJAMBI

MEMANEN: Aminah (jilbab cokelat) bersama tujuh rekannya sedang asyik memanen padi tauke. Dia mengaku menerima gaji Rp 40 ribu dan 4 kg beras per hari.

Pengendara di Bawah Umur Jadi Perhatian SENGETI- Meski angka kecelakaan lalulintas bagi pengendara di bawah umur terbilang rendah, tetap menjadi perhatian serius Polres Muarojambi. Saat ini, jajaran Sat Lantas Polres Muarojambi tengah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kapolres Muarojambi melalui Kasat Lantas Muarojambi AKP Tristianto mengatakan, pihaknya tengah melakukan sosialisasi bagi anak-anak pelajar, mulai dari SLTP hingga SLTA. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelajar, dampak yang akan terjadi bagi pengendara di bawah umur terutama bagi yang tidak memiliki SIM. Dikatakannya, memang untuk angka lakalantas di bawah umur masih sedikit, namun bukan berarti tidak akan terjadi lakalantas bagi pengguna kendaraan yang di bawah umur. Sebab, dengan kondisi masih labil, bisa saja membawa kendaraan ugal-ugalan. “Ini yang harus diantisipasi agar tidak terjadinya lakalantas bagi pengguna kendaraan di bawah umur,” ujarnya. Selain itu juga, lanjut Tristianto, peran aktif orang tua juga sangat diharapkan dalam mengawasi aktivitas anaknya sehari-hari. Sebab, yang sering berhubungan dengan anak setiap harinya adalah orang tua. “Kalau kami (polisi, red) hanya bisa memberikan pemahaman sesekali kepada anakanak, sementara yang lebih sering berinteraksi dengan mereka adalah orangtuanya. Peran orangtua sangatlah membantu kepolisian untuk menekan lakalantas bagi pengendara di bawah umur,” tuturnya. Kita juga berharap, bagi masyarakat yang belum memiliki SIM, kiranya untuk mengurus SIM. Sebab dengan adanya pengurusan SIM, pihaknya bisa menyeleksi pengendara yang pantas dan lulus tes. “Ini salah satu cara bagi kita untuk menekan terjadinya lakalantas,” pungkasnya.(jni/nik)

29 11 2013 sore  
Advertisement