Page 19

19 JUMAT, 29 November 2013 ÂŚ Edisi Sore

UI Kembangkan Kapal Tanpa Awak Dikendalikan Satelit Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) kembangkan teknologi baru dibidang Perkapalan, kali ini mereka kembangkan Kapal untuk Prototipe untuk menolong korban dalam Operasi SAR tanpa Awak. ANTARA, Depok UNIVERSITAS Indonesia (UI) menjajaki kerja sama pembuatan prototipe kapal tanpa awak untuk untuk menolong korban manusia sebagai upaya mendukung operasi SAR dengan Basarnas. "Kapal yang diberi nama dengan Makara-03 adalah sebuah USV yang dikembangkan dari Makara-01 dan Makara-02, yaitu USV sebelumnya," kata Humas Fakultas Tehmik UI

Tika Anggraeni di kampus UI Depok, Jumat. Ia mengatakan Makara-03 didesain khusus untuk dapat bermanuver dan berotasi dengan cepat selain itu, desain "planning-hull" yang mengadopsi teknologi "axe bow" diaplikasikan pada makara-03 guna mendukung kemampuannya untuk melaksanakan operasi SAR. Kapal tanpa awak ini didesain oleh Mahasiswa UI yang terdiri dari mahasiswa Teknik Perkapalan (M Hary Mukti/2009, Aditya Meisar/2009),

PERUMAHAN

Teknik Mesin(Riki/2012), Teknik Elektro (Novika Ginanto/2008, Uli/2010, Irvan JP Elliika/2008) yang dibimbing oleh Dosen Departemen Teknik Mesin UI Dr. Ir. Sunaryo, M.Sc. Konsep kapal tanpa awak untuk operasi SAR ini adalah ketika Tim Basarnas tidak dapat menjangkau wilayah-wilayah yang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan Tim Basarnas itu sendiri di laut maka, kapal tanpa awak akan digunakan untuk melakukan operasi pencarian. Misalnya, cuaca yang sangat buruk atau kondisi perairan yang dangkal dengan bebatuan yang curam yang dapat merobek kapal BASARNAS, maka kapal tanpa awak ini akan mencari lokasi aktual korban sebelum tim

turun ke lokasi. "Kapal tanpa awak ini akan dikendalikan melalui komunikasi satelit dan digunakan untuk melakukan penyerangan terhadap kapal penyusup," katanya. Ia menjelaskan untuk dapat melakukan tugasnya itu Prototipe kapal tanpa awak yang dikerjakan oleh para mahasiswa UI ini memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh kapal tanpa awak pada umumnya, seperti mampu kembali ke posisi semula jika kapal tersebut terbalik (self-righting boat), dan dilengkapi dengan baterai Litium Polymer yang disusun sistematis dengan Microcontroller sehingga kapal dapat beroperasi dalam waktu yang cukup lama. (*/ska)

GRAFIS SYAHRIL HANNAN/HARIAN JAMBI

OVERSTAYER

Korban Konik Sampang, Terima BSPS JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 515 warga yang dikategorikan dalam masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi korban konflik di Sampang, Jawa Timur. "Kemenpera telah menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 515 masyarakat berpenghasilan rendah yang terkena dampak konflik sosial di Kecamatan Omben dan Kecamatan Karang Penang di Kabupaten Sampang," kata Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya Eko D Heripoerwanto dalam keterangan tertulis Humas Kemenpera yang diterima di Jakarta, Jumat. Menurut Eko, dengan pemberian dana tersebut maka hingga saat ini, total bantuan BSPS Kemenpera telah diterima hingga sebanyak 2.959 warga yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sampang. Ia menjelaskan, Program BSPS yang dilaksanakan oleh Kemenpera merupakan salah satu program pemerintah yang bersifat pro-rakyat.Sedangkan inti program adalah mendorong masyarakat miskin agar dapat membangun kembali, merehabilitasi serta meningkatkan kualitas rumahnya sehingga lebih layak huni, yang dilakukan secara berkelompok. "Penggunaan dana maupun bahan bangunannya tidak boleh disalahgunakan," tegasnya.Pemerintah, ujar dia, sudah menyiapkan mekanisme yang menjamin masyarakat dapat merehabilitasi rumahnya sesuai dengan nilai bantuan, antara lain dengan melibatkan bank penyalur dana bantuan serta toko bahan bangunan yang ditunjuk oleh Kelompok Penerima Bantuan, tenaga pendamping masyarakat, dan Bintara Pembina Desa. Ia mengemukakan, BSPS merupakan bantuan sosial berupa dana stimulan yang telah diluncurkan Kemenpera sejak tahun 2006 dan jumlah serta nilai bantuannya terus meningkat setiap tahun.Dalam penyaluran dana BSPS, Kemenpera menganut tiga tepat, yaitu tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu."Untuk menjamin tercapainya tiga tepat ini, kami berharap peran aktif warga untuk segera melapor apabila ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memotong dana BSPS ini," ucapnya.(ant/ska)

KESRA

Mendikbud Setujui Pendirian Undana II KUPANG - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menyetujui pendirian Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) II di Kabupaten Ngada, Pulau Flores Nusa Tenggara Timur. "Persetujuan pendirian kampus II Undana itu, didasari dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No 697/E.E2/DT/2013 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili tanggal 23 Juli 2013 lalu," kata Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang Prof.Ir.Frans Umbu Datta, M.App,Sc,Ph.D kepada wartawan di Kupang, Jumat. Umbu Datta menyampaikan hal itu, menjawab polemik terkait keabsahaan pendirian kampus tersebut, beberapa waktu terakhir ini.Umbu yang didampingi Bupati Ngada Marianus Sae, Ketua DPRD Kabupaten Ngada Kristoforus Loko, Pembantu Rektor Undana Bidang Akademik Dr David Pandie MS, itu menjelaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memandang perlu meningkatkan kualitas dan penyediaan sumber daya manusia Indonesia dalam bidang akademik, pada jenjang perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Undana Kupang sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi di provinsi kepulauan itu, dipandang telah memilik pengetahuan dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga Pemerintah RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan mandat kepada universitas itu, menyelenggarakan program-program studi luar domisili.Dengan surat keputusan tersebut, Universitas Nusa Cendana Kupang akhirnya membuka kampus Undana II di Kabupaten Ngada, katanya. "Jadi kami sudah menerapkan 19 program studi, dari 28 program studi yang dimiliki Undana Kupang," katanya. Pendirian kampus tersebut, lanjut Umbu Datta, tidak untuk mematikan sejumlah perguruan tinggi swasta lainnya, namun sebagai bagian yang tak terpisah sebuah kerja sama untuk memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan, untuk kepentingan peningkatan sumber daya anak bangsa di daerah ini."Saya garis bawahi, pendirian Undana II di Bajwa tidak ada urusan dengan cari uang dan lainnya. Tujuan kami hanya untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusia anak bangsa dan daerah," katanya. Sementara itu, Bupati Ngada Marianus Sae mengatakan pemerintah, DPRD serta seluruh masyarakat di kabupaten tersebut, sangat mendukung dan memberikan apresiasi terhadap pendirian Kampus Undana II di daerah itu. Wujud dukungan itu, menurut Marianus, dengan menyediakan sedikitnya 25 hektare lahan untuk dibangun kampus tersebut. Selain itu, juga menyediakan sejumlah dana, termasuk operasional tahapan awal mencapai Rp2,4 miliar. Menurut Marianus, dengan dibangunnya Kampus Undana II di daerah itu, setiap anak bangsa yang berasal dari warga kurang mampu, akan bisa lebih mudah mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik, berkualitas dan murah. "Ini terget kami sehingga pemerintah sangat mendukungnya," katanya. (ant/ska)

OVERSTAY: Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pria yang melebihi ijin tinggal (overstay) di Saudi Arabia saat tiba di terminal 2 D, Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (28/11). Sebanyak 491 TKI, 313 perempuan, 100 laki laki, 38 anak anak dan 40 bayi yang mengalami overstay di Saudi Arabia di pulangkan oleh Kementrian Luar Negeri RI dalam gelombang empat.

ANTARA FOTO/LUCKY.R

KJRI Diminta Pantau Keselamatan WNI SEMARANG - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah memantau keselamatan warga negara Indonesia pelanggar izin tinggal pascakerusuhan di Jawazat Tarhil Shumaysi, Arab Saudi. "Kami berharap agar KJRI berkoordinasi intensif dengan polisi setempat untuk memastikan akses bagi pemantauan keselamatan WNI/TKI pelanggar izin tinggal (overstayer) di penampungan tersebut," kata Wakil Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Eva Kusuma Sundari ketika dihubungi dari

Semarang, Jumat pagi. Eva yang juga anggota Komisi III (Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) DPR RI itu memandang perlu Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) mengantisipasi kemungkinan yang bakal menimpa WNI "overstayer" di tempat itu. Apalagi, katanya, tidak ada jamninan hal tersebut tidak terulang, bahkan dalam derajat yang lebih buruk, misalnya, kebakaran. Kerusuhan di Jawazat Tarhil Shumaysi, Arab Saudi, tempat penampungan ribuan WNI "overstayer", Kamis (28/11)

petang (WIB). Sejumlah warga Afrika mengamuk dan merusak karantina imigrasi tersebut. "Tarhil Shumaysi ricuh, orang-orang Afrika mengamuk dan merusak tahanan (karantina imigrasi, red.) dan memaksa penghuni di tempat itu keluar, bahkan sipir kabur dari lokasi tersebut," kata pemerhati TKI Syech Razie Ali Maula Dawilah yang menerima kabar dari salah satu WNI "overstayer" di Jawazat Tarhil, Kamis siang waktu setempat. Mantan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi itu khawatir kalau terjadi pembakaran, WNI yang berada

di dalam akan menjadi korban. Apalagi, saat itu sejumlah warga Afrika mulai memecah kaca jendela kamar dan merusak Closed Circuit Television (CCTV) di Tarhil. Ninik Andrianie, pemerhati TKI yang juga inisiator pembentukan Tim Pemantau Amnesti Arab Saudi, mengabarkan pula bahwa WNI/TKI "overstayer" di Kamar A/61 tidak mau mengikuti kehendak warga Afrika keluar kamar untuk bergabung dengan mereka yang saat itu melakukan demo. "Mereka lalu memecahkan sejumlah kaca jendela kamar tersebut. Entah dapat dari mana

mereka bawa besi besar? Kamera CCTV yang dekat kamar pun mereka rusak," kata Ninik. Ia mengatakan bahwa warga negara Pakistan juga ikut demo. "Akan tetapi, tidak jelas permintaan mereka apa? Satu jam berselang, terdengar suara riuh, lalu polisi bersenjata datang mengamankan, dan sekarang sudah terkendali," katanya. WNI berinisial MD dari Kamar 70 menceritakan kepada Ninik bahwa kericuhan tersebut terjadi di gang dekat tempatnya tinggal. Warga Afrika, Sudan, dan Nigeria diduga merusak mobil petugas dan memukuli sipir.(ant/ska)

TRANSPORTASI

Sardinela Beroperasi di Mimika TIMIKA - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, menyambut positif beroperasinya Kapal Motor Penyeberangan Sardinela oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, di Dermaga Pelabuhan Paumako, Distrik Mimika Timur, Kamis (28/11). Sekretaris Daerah Pemkab Mimika Ausilius You di Timika, Jumat, mengharapkan beroperasinya KMP Sardinela yang akan melayani rute penyeberangan Pelabuhan Paumako Timika-Dobo Kepulauan Aru hingga Saumlaki, Maluku Tenggara Barat selama seminggu sekali itu, dapat memberikan sumbangsih terhadap pembangunan daerah Mimika, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan taraf hidup masyarakat asli Papua. You secara khusus berpesan kepada para awak KMP Sardinela yang dikelola oleh perusahaan daerah milik Pemkab Maluku Tenggara Barat itu, agar tidak memanfaatkan kapal milik Kemenhub tersebut untuk memperlancar transaksi barang-barang ilegal, seperti minuman beralkohol yang selama ini banyak ditemukan dari sejumlah kapal yang berlayar ke Timika. Barang-barang terlarang, seperti minuman keras, katanya, tidak memberikan keuntungan terhadap masyarakat Mimika, akan tetapi justru sebaliknya hanya membawa malapetaka masyarakat. Dukungan serupa juga diungkapkan warga Mimika dengan menggelar upacara adat dan tarian saat Wamenhub Bambang Susantono hendak meresmikan pengoperasian KMP Sardinela ber-

DOK/ HARIAN JAMBI

BEROPERASI: KMP Sardinela beroperasi di Mimika, yang akan melayani rute penyeberangan pelabuhan Paumako-Dobo Kepulauan Aru hingga Saumlaki.

tempat di Dermaga Pelabuhan Paumako. Masyarakat adat Kampung Hiripau mengenakan topi adat di kepala Bambang Susantono dan memberikan tas noken yang belum terisi barang apapun. Ausilius You mengatakan pemberian tas noken kosong itu menandakan

bahwa masyarakat adat Mimika mengharapkan pemerintah terus membangun daerah setempat agar warga bisa hidup sejahtera. Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) Kementerian Perhubungan Sudirman

Lambali mengatakan pengoperasian KMP Sardinela akan mengisi jaringan transportasi yang terputus di lintas penyeberangan "sabuk selatan" yang menghubungkan Timika-Dobo dan sebaliknya dengan jarak tempuh 136 mil. Ia menjelaskan sesuai program angkutan penyeberangan yang disusun oleh Kemenhub pada 2010, wilayah Indonesia terbagi atas tiga sabuk penyeberangan, yakni sabuk utara, sabuk tengah, dan sabuk selatan. Untuk lintasan angkutan penyeberangan sabuk utara, katanya, masih ada sejumlah rute yang belum terhubung, namun diharapkan persoalan itu selesai hingga 2019. Ia mengatakan rute yang belum terhubung untuk lintasan angkutan penyeberangan sabuk tengah, yaitu dari Wahai di Provinsi Maluku ke Fakfak, Provinsi Papua Barat. Rute tersebut, katanya, rencananya akan terhubung pada awal 2014, sedangkan saat ini kapal motor penyeberangan yang akan melayari rute tersebut sedang dalam penyelesaian akhir. Lintasan angkutan penyeberangan sabuk selatan yang dimulai dari Sabang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam hingga Merauke, Provinsi Papua, sudah terhubung seluruhnya dengan mulai beroperasinya KM Sardinela yang akan menghubungkan rute Timika-Dobo hingga Saumlaki atau sebaliknya. "Lintas selatan secara resmi hari ini, Kamis, 28 November 2013 sudah terhubung secara sempurnah," kata Sudirman saat peresmian itu. (ant/ska)

29 11 2013 sore  
Advertisement