Harian Bhirawa Edisi 28 Mei 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Sebenarnya adanya kemajuan teknologi informasi tidak apa-apa, asal saja juga harus dibentengi dengan peningkatan wawasan kebangsaan pada generasi muda,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Bidang Integrasi Bakesbangpol Kab Sidoarjo Drs Didik Triwahyudi MSi

Kamis Pahing, 28 MEI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

28 MEI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 19.00

Membuka Diklat PIM II di Kantor Badiklat Jatim Sosialisasi Muktamar NU di Lapangan Tegalrejo Magelang Jawa Tengah

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Menjadi Keynote Speaker Seminar dalam Rangka HUT BPKP di Kantor BPKP Jatim

Pansel Buka Pendaftaran Lelang Enam Jabatan Lowong

Tunggak Biaya Sekolah, Ratusan SKL Siswa Tertahan Tanpa SKL, Siswa Tak Bisa Ikut SBMPTN

Surabaya, Bhirawa Nasib malang menimpa ratusan siswa SMK Pawiyatan Surabaya. Khususnya bagi mereka yang belum menyelesaikan biaya sekolah hingga kelas XII. Sebab tanpa melunasi biaya sekolah, Surat Keterangan Lulus (SKL) mereka masih ditahan pihak sekolah.

SKL sebagai pengganti ijazah sementara milik ratusan siswa

Tulungagung, Bhirawa Diam-diam Panitia Seleksi (Pansel) pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di lingkup Pemkab Tulungagung telah membuka pendaftaran untuk enam jabatan yang lowong.

Pendaftaran sudah dibuka mulai Selasa (26/5) lalu dan rencananya berakhir sampai Jumat (29/5).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung Indah Karunia Ratri SH, MH mengungkapkan pengumuman pendaftaran untuk pengisian enam jabatan pimpinan tinggi pratama (dulu eselon II) sudah diumumkan di

menunggak biaya SPP dan Sumbangan Operasional Sekolah (SOS). SKL baru bisa diberikan jika siswa mampu melunasi tunggakan tersebut.

Salah satu siswa yang SKL-nya ditahan sekolah ialah Tantri Dwi Pratiwi. Sejak dinyatakan lulus se-

tertahan karena masih

cara lisan dari sekolah per 15 Mei 2015 lalu, siswa jurusan multimedia ini belum menerima SKL dari sekolah. Ketika dirinya meminta SKL ke sekolah minggu lalu, sekolah tidak

 ke halaman 11

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Tantri Dwi Pratiwi (kiri) dan Septi Dwi Ermaningsih menunjukkan surat edaran dari sekolah mengenai biaya daftar ulang kenaikan kelas, Rabu (27/5). wiwieko/bhirawa

Pansel mengumumkan pelaksanaan lelang jabatan di Kantor BKD Kabupaten Tulungagung yang sekaligus digunakan sebagai Sekretariat Pansel, Rabu (27/5).

TKI Asal Jember Meninggal di Malaysia Jember, Bhirawa Siti Syarofah (30), tenaga kerja wanita asal Desa/Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember meninggal dunia di Malaysia. “Saya mendapat kabar kalau adik saya meninggal dunia karena gantung diri,” kata kakak Siti, Bibit Widiati di Jember, Rabu (27/5).

Menurut dia, awalnya pihak keluarga mendapat informasi tersebut dari suami kedua adiknya di Malaysia, namun tidak sepenuhnya percaya begitu saja. “Saya kemudian menelepon rumah majikan Siti untuk memastikan kebenaran informasi itu, namun majikannya menyampaikan adik saya sudah tidak bekerja di sana lagi,” tuturnya.

Pihak keluarga, lanjut dia, menghubungi pihak Kepolisian Diraja Malaysia untuk mendapatkan kebenaran tersebut. “Polisi di sana membenarkan ada seorang TKW asal Indonesia bernama Siti Syarofah meninggal dunia, namun penyebab kematiannya masih belum bisa dipastikan,” paparnya.

Bubit berharap adiknya bisa segera dipulangkan ke Indonesia untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berada di Desa

 ke halaman 11

Siap Jalankan Amanah PEREMPUAN yang bernama asli Nun Choillah atau yang akrab disapa Ny Nun Vino Rudi Muntiawan ini mengucapkan rasa terima kasihnya karen a m a s i h tetap

diberi kepercayaan dan amanah untuk memimpin Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab Sidoarjo periode 2014-2019.

Perempuan yang juga istri Sekdakab Ny Nun Vino Rudi Muntiawan

Sentil..

 ke halaman 11

 Anggaran PKB siapkan kader muda Saiful Ilah terbatas, anak disandingkan jalanan dan pengemis marak   Alasan Jangan klasik hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas   Sidak Bina Marga tambahan DPRD ajukan Sumenep temukananggaran Raskin berkutu   Semoga Jangan hanya realisasi plastik di lapangan sudah nambah berkutuanggaran, tidak kecampuran pula yang  penting  Juragan muda siap maju Pilbup Trenggalek 2015  Jika Kadesmenang penganiaya juru pengairan dituntut panggung juragan lebih luastiga bulan penjara   Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Pemprov Dituding Lakukan Potensi Kerugian Rp 480 M

gegeh/bhirawa

Bayi komodo di KBS. Rencananya mulai Juni nanti, KBS akan memiliki Baby Zoo dan Children Zoo.

Sekdaprov Tegaskan Tak Ada Kerugian Negara

Pemprov, Bhirawa Kekondusifan Pemprov Jatim kembali diusik. Kali ini datang dari Direktur Centre For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi yang menyebut ada lelang aneh di Pemprov Jatim sehingga ada potensi kerugian negara mencapai Rp 480 miliar.

Berdasarkan data yang didapat dari Uchok, potensi kerugian negara sebesar Rp 480 miliar itu berasal dari pengadaan barang dan jasa Pemprov Jatim pada 2015 yang sedang dan sudah dilakukan. Potensi kerugian negara ini berasal dari pemantauan 304 pengadaan barang dan jasa dengan HPS (Harga Perkiraan Sementara) sebesar Rp 954 miliar yang dilakukan Pemprov Jatim.

Menurut dia, nilai HPS sebesar Rp 954 miliar ini sudah dimenangkan oleh berbagai perusahaan dengan total harga penawaran sebesar Rp 811 miliar. Tapi, harga yang ditawarkan oleh pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal, sehingga negara mengalami potensi kerugian yang mencapai Rp 480 miliar.

Sebetulnya, jelas Uchok, potensi kerugian negara bisa tidak ada asal panitia memilih perusahaan yang menawarkan harga yang rendah dan murah. Artinya harga HPS yang ditawarkan panitia sebesar Rp 954 miliar hanya bisa habis sebesar Rp 330 miliar, bukan

 ke halaman 11

Jelang Muktamar NU ke-33, Black Campaign Mulai Bertebaran Surabaya, Bhirawa Persaingan kandidat rais aam dan Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU ke-33 di Jombang mendatang dipastikan memanas. Hal ini dibuktikan dengan munculnya black campaign (kampanye hitam) di masyarakat. Di antaranya, munculnya stiker yang mendiskreditkan salah satu kandidat dan PKB. Adapun stiker black campaign yang ditemukan di masyarakat bertuliskan di antaranya “Ternyata PKB dalam Muk-

 ke halaman 11

PDTS KBS Akan Miliki Baby Zoo dan Children Zoo Surabaya, Bhirawa Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS-KBS) telah mempersiapkan objek barunya berupa Baby Zoo dan Children Zoo pada Juni nanti.

Program ini bertujuan untuk lebih mendekatkan anak-anak dengansatwa koleksi kebun binatang yang kini dikelola Pemkot Surabaya.

Selain itu, bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus nantinya juga bisa mengenali beberapa sat-

wa koleksi yang terletak di Jalan Setail ini. Salah satunya mengenali tulang rahang satwa-satwa jenis karnivora dan herbivora.

Hal ini disampaikan oleh Plt PDTS Kebun Binatang Surabaya (KBS) Aschta Nita Boestani pada Bhirawa, Rabu (27/5). Pihaknya telah menyiapkan beberapa formulasi agar objek-objek baru KBS bisa berjalan maksimal.

Tiga Komisioner Bawaslu Dipastikan Tak Ditahan Polda Jatim, Bhirawa Momen Pilkada serentak di 19 kabupaten/kota di Jatim membawa angin segar bagi tiga komisioner Bawaslu Jatim. Sebab, ketiganya yang berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bawaslu Jatim dipastikan tidak akan ditahan oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim.

Usai acara serah terima jabatan (sertijab) pejabat utama Polda Jatim dan Kapolres jajaran, Rabu (27/5), Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf mengatakan, penyidik Tipidkor tidak akan menahan tiga tersangka komisioner

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Bursa Kerja Terbuka Sidoarjo 2015

Membingungkan, Pencari Kerja Usulkan Lakukan BKT Elektronik BKT (Bursa Kerja Terbuka) 2015 yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo panen keluhan dari para pencari kerja. Mereka umumnya mengeluhkan lamanya antrian, proses pendaftaran yang berbelit.

Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo Dalam BKT 2015 kemarin, para pencari kerja merasa dipingpong. Misalnya setelah formulir dikumpulkan mereka harus menunggu panggilan lagi. Karena berbelitnya proses pendaftaran, mereka mengusulkan agar bursa tenaga kerja ke depan dilakukan secara elektronik.

Selain itu mereka juga kebingungan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Karena mereka dihadapkan pada 50 perusahaan yang membuka lowongan, dan

saat itu harus sudah menentukan pilihan.

Padahal Dinsosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) hanya memberikan satu formulir saja untuk diisi dua perusahaan. Namun kesempatan itu diabaikan oleh pencari kerja Amelitha Revina, warga Perumahan Magersari Sidoarjo. Dia mengaku tidak peduli dengan formulir yang dibatasi. Sebaliknya, dia malah mengajukan permohonan sebanyak-banyaknya

Para pekerja harus antri dan berjubel menunggu giliran.

tanpa menggunakan formulir. “Saya mengajukan permohonan ke-10 perusahaan.

Ini mumpung ada kesempa-

tan, kalau menunggu lagi pasti lama lagi,” kata lulusan SMKN Sidoarjo ini.

Ia mengusulkan, mestinya

achmad suprayogi/bhirawa

pengumuman atau sosialisasi bursa tenaga kerja dilakukan

 ke halaman 11

SURABAYA

2

Kamis Pahing 28 MEI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

trie diana/bhirawa

Hari Pertama Diserbu Pencari Kerja

Untuk mengurangi pengangguran di Surabaya, Dinas tenaga kerja (Disnaker) Surabaya bekerjasama dengan 40 perusahaan di Surabaya kembali menggelar job market fair/bursa kerja selama dua hari mulai 27 hingga 28 Mei di Gedung Wanita jalan Kalibokor Selatan Surabaya, Rabu (27/5). Tampak Kadisnaker Surabaya Dwi Purnomo SH MM bersama pejabat lainnya saat meninjau salah satu stan perusahaan menjelang hari pertama dibukanya bursa kerja dan ratusan para pencari kerja yang sudah mulai mengantri untuk menghadiri job market tersebut.

PANGGUNG BIROKRASI

Dinsos Bantu Anak Kelaparan Pemprov, Bhirawa Dinas Sosial Jatim turut memberikan bantuan kepada seorang bocah berusia lima tahun, Dany Saputro, tergeletak di rumah sakit (RS) dr Sayidiman Magetan dikarena kelaparan sampai-sampai ususnya melintir lantaran tak ada asupan makanan sama sekali selama berhari-hari.

Kepala Dinas Sosial Jatim, Indra Wiragana SH melalui Kabid Rehabilitasi Sosial, Indera Istanto mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan bantuan dengan transfer ke UPT dan selanjutnya diberikan kepada pihak keluarga.

“Memang nilainya bantuan tidak banyak, namun diharapkan cukup membantu keluarga tersebut,” ujarnya, Rabu (27/5).

Dikatakannya, sebenarnya ada itikad jika anak tersebut sembuh diarahkan untuk diserahkan ke panti asuhan.

Sedangkan neneknya, rencananya akan diserahkan ke panti jompo. “Namun, kembali lagi semua keputusan masih diserahkan pihak keluarga. Sebab masih ada ibu dari anak tersebut. Sepertinya ibunya tetap ingin menghidupi anaknya Q rac dan nenek tersebut,” katanya.Q

Bayi Komodo Dipasangi Mikrochip Surabaya, Bhirawa Komodo, satu di antara koleksi satwa Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang tergolong langka terus mendapat perhatian khusus. Sebanyak 12 ekor komodo anakan yang usianya di bawah 2 tahun dipasangi mikrochip, Rabu (27/5).

Mikrochip berupa potongan kecil silikon wafer yang berisi ribuan komponen rangkaian elektronik berukuran mikro ditanam dalam tubuh komodo anakan. Caranya dengan menyuntikkan pada punggung sebelah kiri satwa melata itu. Pemasangan ini ditangani delapan tim medis yang dikepalai drh Rahmat Suharta selaku Kepala Departemen Kesehtan PDTS KBS. “Kami ukur panjang kepala, badan dan ekornya. Dimasukkan dalam karung tepung terigu untuk ditimbang, baru dilakukan pemasangan mikrochip tanpa batrai. Ini dipilih karena tidak ada masa kadaluarsanya,” kata Rahmat.

Nantinya, mikrochip yang ada dalam tubuh komodo mampu memberitahu banyak informasi. Sebagai tanda pengenal yang bisa menunjukkan nomor seri ID dan Q geh nama komodo (inisial).Q

Pemkot Akan Relokasi Pasar Gembong Pemkot, Bhirawa Tahun depan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana akan merelokasi para pedagang di Pasar Gembong Surabaya. Ini dilakukan karena keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap mengganggu pengguna jalan sehingga mengakibatkan kemacetan Menurut Kabid Fisik Sarana Prasarana Bappeko kota Surabaya, Dwijaya Wardhana, rencana relokasi ini diambil karena fungsi utama Jalan Kapasari sebagai jalur lalu lintas yang lancar, tidak berjalan optimal. ‘’Beberapa waktu lalu, telah ada upaya penertiban tapi ternyata pedagang kembali berjualan di sepanjang jalan. Kami ingin mencarikan solusi dari permasalahan ini,’’ katanya.

Menurutnya disisi lain yaitu po-

tensi perekonomian juga harus dibina supaya ada manfaatnya. Terlebih, pada akhir tahun 2015 ini Indonesia memasuki era perdagangan bebas. Pemkot, sesuai arahan Wali Kota, menginginkan agar warga Surabaya menjadi tuan rumah di kotanya sendiri.

Beberapa lokasi telah diincar Pemkot Surabaya bagi pedagang Pasar Gembong, salah satunya tanah seluas 4.000 m2 di sekitar Gembong Asih.

Dwija menambahkan, pihaknya memiliki konsep nantinya lokasi yang baru akan memiliki 96 kios dengan penataan parkir yang baik ‘’Saat ini dalam proses mematangkan dokumen perencanaan dalam rangka pengadaannya. Ada mekanisme pembebasan lahan yang harus dipenuhi, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahkan pihak kecamatan dan kelurahan juga sudah melakukan pende-

Kondisi Pasar Gembong Pedagang di wilayah Gembong terbagi di tiga lokasi,jalan Ngaglik, jalan Kapasari, dan jalan Gembong Tebasan.

Jumlah pedagang yang berjualan di lokasi itu berbeda-beda. Di Jalan Ngaglik, jumlah pedagang yang berjualan sekitar 57 orang. Kemudian, di Jalan Gembong Tembasan ada 72 pedagang dan di Jalan Kapasari 149 pedagang. Jadi, total 278 pedagang. katan dan sosialisasi,” kata Dwija.

Seperti diketahui, keberadaan PKL di wilayah Gembong belum bisa dipindahkan. Untuk sementara, Pemkot Surabaya hanya menata pedagang yang berjualan di pinggir jalan itu.

Pedagang di wilayah Gembong terbagi di tiga lokasi. Yaitu, Jalan Ngaglik, Jalan Kapasari, dan Jalan Gembong Tebasan. Jumlah pedagang yang berjualan di lokasi itu berbeda-beda.

Di Jalan Ngaglik, jumlah pedagang yang berjualan sekitar 57 orang.

KPU Surabaya dan PPK Gelar Rakor Keuangan PDAM Surabaya Ditengarai Tunggak Biaya Air Baku Jasa Tirta

geh/bhirawa

KPU Surabaya gelar Rakor keuangan dengan PPK, Rabu (27/5).

KPU Surabaya, Bhirawa berantasan Korupsi (KPK) sebaKomisi Pemilihan Umum gai lokasi percontohan pelak(KPU) Kota Surabaya menun- sanaan program Pilwali Bejukkan komitmennya untuk rintegritas, KPU Kota Surabaya sejak awal memastikan penye- menggelar rapat koordinasi lenggaraan Pemilihan Walikota (rakor) Keuangan bersama Padan Wakil Walikota Surabaya nitia Pemilihan Kecamatan atau tahun 2015 berjalan sukses dan PPK, Rabu (27/5/2015). penuh integritas.

Menurut Sekretaris KPU Setelah ditunjuk Komisi Pem- Kota Surabaya, Drh. Sunarno

Aristono, M.Si, rakor ini diselenggarakan untuk memastikan agar para PPK memahami pola pencairan dan pertanggungjawaban biaya penyelenggaraan Pilkada 2015 yang dialokasikan untuk badan ad hoc (PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih). Biaya penyelenggaraan tersebut tercantum dalam Daftar Penyelenggaraan Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2015.

“Pada prinsipnya pola pencairan dan pertanggungjawabannya itu tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” ujar Aris, panggilan akrab Sunarno Aristono.

Menurut Aris, pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2015 memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri, salah satunya adalah letak geografis PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih (Panitia Pendaftar Q geh Pemilih).Q

Gaji Guru Tertunggak, Komisi E Akan Panggil Kemenag Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Persoalan tunggakan ratusan ribu gaji guru madrasah di Jatim, nampaknya menjadi perhatian serius DPRD Jatim.

Bahkan komisi yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat itu akan mengundang sekaligus meminta klarifikasi dari Kemenag Jatim

Kemudian, di Jalan Gembong Tembasan ada 72 pedagang dan di Jalan Kapasari 149 pedagang. Jadi, total 278 pedagang.

Sementara itu, untuk pedagang di Jalan Gembong Tembasan, satpol PP membuat garis pembatas di pinggir jalan. Garis tersebut menjadi batas lokasi yang bisa mereka gunakan untuk berjualan. Mereka masih ditoleransi untuk berjualan di pinggir jalan karena jalan tersebut tergolong kecil, bukan jalan protokol.Q dre

terkait masalah tersebut.

“Ini persoalan serius karena menyangkut hajat hidup warga Jatim khususnya ratusan ribu guru madrasah di Jatim. Kemenag Jatim harus beri penjelasan pada DPRD karena persoalan ini tak kunjung ada kejelasan,” ujar wakil ketua komisi E

DPRD Jatim, Suli Daím saat dikonfirmasi Rabu (27/5).

Menurut politisi asal FPAN, kasus tunggakan pencairan dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan TPP (tunjangan profesi pendidik) guru madrasah sebenarnya sudah berlangsung sejak akhir 2014 silam. Bahkan pihaknya juga

sudah memanggil Kemenang Jatim untuk klarifikasi.

“Kasihan para guru madrasah itu, mereka sudah bekerja maksimal tapi pemerintah justru setengah hari memperhatikan kesejahteraan mereka. Bahkan dipimpong ketika menuntut hakhak mereka karena pemerintah hanya memberi angin surga

yang tak kunjung terealisasi,” sindir Suli Daím.

Ia menduga, macetnya pencairan dana BOS dan TPP guru madrasah disebabkan ketidaksinkronan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya antara kementerian agama dan keQ cty menag di daerah.Q

Pemprov, Bhirawa PDAM Surya Sembada ditengarai belum melakukan pembayaran air baku pada Perum Jasa Tirta(PJT) I Jatim selama empat bulan. Hal ini dibemnarkan pihak PJT dan menyebut penyelsaian ini masih dalam taraf perundingan business to business (B to B).

Dikonfirmasi, Kasubdiv Jasa ASA II/2 Perum Jasa Tirta (PJT) I, Didik Ardianto membenarkan adanya tunggakan PDAM Surabaya yang belum membayar air baku pada PJT I. “Memang PDAM Surabaya belum menyelesaikan kewajibannya atas kesepakatan kerjasama B to B (Business to Business) sejak UU SDA dibatalkan MK. Kami berharap persoalan ini bisa segera selesai,” katanya.

Terkait kemungkinan alasan tunggakan akibat pembatalan UU Sumber daya Air oleh mahkamah Konstitusi, Didik menyatakan jika sebagai BUMN pihaknya masih berwenang mengelola dan memungut biaya jasa pengolaan SDA. Sebab masih menggunakan dasar UU Pengairan tahun 1974 dan Permenpupera yang diterbitkan setelah pembatalan UU SDA oleh MK. Sedangkan i dugaan pengurangan jatah air baku dari Kali Surabaya untuk PDAM Surabaya dari intake IPAM Ngagel, Didik tidak membenarkan hal tersebut. “Kami punya standar operasional untuk penentuan debit elevasi air. Standar normal elevasi air antara 2,85 hingga 3,3 mdpl (meter diatas permukaan air laut),” katanya.

Selama ini, pihak PJT, lanjut Didik memposisikan evelasi air antara 3 hingga 3,2 mpdl. Namun, kata Didik, PDAM Surabaya selalu minta elevasi 3,2 mdpl agar bisa mengambil air baku. “Kami khawatir kalau elevasi terlalu tinggi, saat terjadi hujan di hulu sungai, maka dihilir bisa meluber dan banjir, karena elevasi air sudah tinggi. Ini sangat kami hindari,” tandasnya.

Sejak Undang-undang (UU) No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Februari lalu, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya enggan membayar air baku yang diambil dari Kali Surabaya.

Dengan dalih itu, Direktur Konsorsium Lingkungan Hidup, Imam Rochani, S.H menilai tindakan PDAM Surabaya menyalahi aturan. “PDAM Surabaya tidak bisa seenaknya sendiri tidak membayar air baku yang telah diambil dari Kali Surabaya,” tandasnya Imam saat ditemui, Q rac Rabu (27/5).Q

Petugas Usir 50 Bus dari Terminal Purabaya Setidaknya 50 unit bus diusir dari terminal Purabaya oleh petugas saat razia kelaikan jalan dan trayek bus , Rabu(27/5). Petugas mendapatai sejumlah bus menggunakan ban alat kelengkapan yang tak laik jalan serta penyimpangan trayek.

Petugas Dishub Surabaya terus memelototi setiap bus yang masuk ke Terminal Purabaya. Mereka bertugas khusus dan menyebar untuk mengawasi pengunaan ban vulkanisir untuk mengangkut penumpang. Larangan ban vulkanisir dikhususkan ban depan karena sangat membahayakan penumpang jika pecah.

“Petugas kami sebar di setiap titik Terminal khususnya di kedatangan awak bus. Jika ada bus yang menggunakan ban depan vulka-

nisir langsung diusir oleh petugas keluar. Karena ini menyangkut keselamatan penumpang,” kata Kasub Unit Kamtib Terminal Purabaya, Hardjo ketika ditemui Bhirawa saat melakukan razia, Rabu (27/5) siang.

Selain itu, Hardjo akan mengintenskan razianya bukan hanya melototi ban depan vulkanisir. Namun juga melakukan operasi kelengkapan surat-surat kendaraan yang sudah mati.

Serta kaca bus yang retak

sehingga mengancam keselamatan sopir itu sendiri.

“Namun untuk bus yang kacanya pecah masih bisa kita beri toleransi selama dua minggu, hanya kita tulis di buku ujinya. Jadi kalau kaca itu digerabak kacanya muncul kita langsung keluarkan dari terminal,” tambahnya.

Seluruh penumpang, masih kata Hardjo, diminta untuk turun dan beralih ke bus lain yang memang layak jalan.

Dalam sebulan ini, dirinya sudah mengeluarkan sekitar 50 bus dari terminal Purabaya. Untuk hari ini saja, ada tujuh pelanggaran antara lain tiga bus kacanya pecah, penyimpangan trayek, trayek mati bahkan tanpa trayek.

“Sejak awal Mei lalu sudah sekitar 50 bus yang kita

usir keluar. Mulai bus kota dan bus antar kota. Termasuk taksi, MPU. Paling banyak memang pelanggaran mati uji,” pungkasnya.

Ditanya antisipasi awak bus ngetem diluar lantaran diusir, Hardjo memastikan tidak ada. Hal itu karena penumpang lebih memilih bus yang tidak bermasalah dan memilih masuk ke terminal. “ Kalau Penumpang menunggu di pintu keluar juga gak mungkin, karena jarak pintu masuk dan keluar sangat jauh,”imbuhnya.

Razia penertiban berkendaraan itu digelar petugas gabungan dari Dishub Kota Surabaya, Gartap Surabaya, Garnisun Sidoarjo, Polsek Waru, Brimob dan UPTD TerQ geh minal Purabaya sendiri.Q

Sedikitnya 50 bus diusir dari Terminal Purabaya karena tak layak jalan.

geh/bhirawa

Kamis Pahing 28 MEI 2015

SURABAYA

3

bed/bhirawa

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf memimpin langsung sertijab pejabat utama Polda Jatim dan Kapolres jajaran Polda jatim, Rabu (27,5) di Gedung Mahameru Polda Jatim.

Ditreskrimsus Harus Mampu Tuntaskan Perkara Korupsi Polda Jatim, Bhirawa Gerbong mutasi pejabat utama Polda Jatim dan Kapolres Jajaran kembali dilakukan. Bertempat di Gedung Mahameru Polda Jatim, Rabu (27/5), sertijab dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf.

Pada sambutannya, Kapolda menghimbau agara para pejabata baru dapat memetakan wilayah tugas yang baru. Tak hanya itu, pergantian pejabat ini diharapkan dapat menuntaskan kasus korupsi kelas kakap yang disidik Polda Jatim. Terlebih, pejabat baru diminta untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi Bawaslu Jatim dan PR lama kasus Bambang DH. “Pejabat baru diharapkan dapat berkoordinasi dengan stakeholder dan dapat memetakan potensi kerawanan, serta pencegahan terhadap kasus korupsi,” tegas Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf dalam sambutannya di sertijab pejabat utama Polda Jatim, Rabu (27/5).

Adapun pejabat utama Polda Jatim yang dipindah tugaskan, yakni Direktur Reserse Kriminal Khusus yang semula dijabat Kombes Pol Idris Kadir. Kini pihaknya bergeser menjadi Kabagmindik Rowassidik Mabes Polri. Dan

diganti oleh Kombes Pol Muhammad Nurochman, yang sebelumnya bertugas sebagai Akreditor Utama Rowabprof Divpropam Mabes Polri.

Selain kursi Dirreskrimsus, pejabat yang juga mengikuti sertijab kemarin ialah Kabid Humas Polda Jatim yang semula dijabat Kombes Pol Awi Setiyono. Ia kini menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang PID Bidhumas Mabes Polri. Penggantinya ialah AKBP Raden Prabowo Argo Yuwono yangsebelumnya menjabat Dirtahti Polda Kalimantan Timur.

Sebagaimana diketahui, pejabat utama baru di Ditreskrimsus Polda Jatim dihadapkan pada penanganan sejumlah kasus korupsi, bebeberapa di antaranya masuk kategori kakap (dari sisi nilai kerugian negara atau tersangkanya) dan baru disidik. Dua kasus kini baru disidik dengan nilai kerugian negara miliaran rupiah, yakni dugaan penyimpan-

gan kredit di Bank Jatim Malang dan korupsi dana hibah di Bawaslu Jatim.

Pejabat baru juga dituntut segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan dana jasa pungut (japung) dengan tersangka mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH. Kasus ini ngendon sejak tahun 2013.

Tak hanya pejabat utama Polda Jatim, beberapa Kapolres jajaran turut mengikuti sertijab. Diantaranya adalah AKBP I Made Agus Prasetya yang semula menjabat Kasatlantas Polrestabes Surabaya diangkat menjadi Kapolres Trenggalek. Adapun jabatan yang ditinggalkannya di Polrestabes belum ada penggantinya.

Selanjutnya, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Iwan Setyawan diangkat sebagai Kapolres Probolinggo. Posisinya digantikan oleh AKBP Sumaryono yang semula menjabat sebagai Kasubdit I/ TIPID Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim.

“Menjelang hari puasa dan ramadhan, diharapkan semua pejabat utama dan Kapolres jajaran dapat menjaga situasi dengan aman dan kondusif. Terlebih pada ancaman tindak kriminalitas yang harus diberantas,” pungQ bed kas Anas.Q

Gerakan Sarapan Pagi Ajarkan Pola Hidup Sehat Gelar PESAN Untuk menyukseskan kegiatan PESAN (Pekan Sarapan Nasional) serta HUT Kota Surabaya ke-722 para siswa sekolah se Surabaya menggelar ‘PESAN’. Salah satunya SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya yang melakukan sarapan bersama di halaman sekolah, Rabu (27/5), dengan diikuti semua siswa SD juga Kepala sekolah dan guru dengan membawa bekal sarapan yang terdiri dari 4 sehat 5 sempurna dari rumah masingmasing yang dibawa ke sekolah. trie diana/bhirawa

Dindik Surabaya, Bhirawa Sering lupa sarapan, adalah sesuatu yang biasa diantara padatnya aktifitas siswa di sekolah. Namun, lupa sarapan tentu bukan hal baik bagi siswa.

Karena di sekolah, mereka butuh energi yang cukup untuk belajar dan berpikir.

Itulah sebabnya para orang tua dan siswa perlu diingatkan kembali tentang pentingnya sarapan. Di Surabaya, hal ini dimulai dengan kampanye pekan sarapan bersama. Kampanye itu pun dimulai secara serentak oleh seluruh siswa se Surabaya mulai jenjang SD, SMP hingga SMA kemarin, Rabu (27/5).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Eko Prasetyoningsih menuturkan, gerakan sarapan pagi bersama merupakan upaya untuk menjadikan para pelajar Surabaya sehat dan kuat. Dengan sehat dan kuat, mereka akan siap berkompetisi di berbagai bidang.

“Melalui sarapan pagi anak-anak akan mendapatkan suplai energi yang cukup sebelum mengikuti pelajaran,” tutur Eko saat mengikuti Surabaya Breakfast Campaign di SDN Baratajaya.

Eko menambahkan, pekan sarapan bersama ini sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 414/1123/PMD tentan dukungan kegiatan PESAN (Pekan SarapanNasional). Menurutnya, waktu sarapan yang tepat ialah antara setelah bangun pagi sampai pukul 09.00. “Membiasakan sarapan sehat akan memenuhi 15 – 30% kebutuhan gizi harian,” tutur dia.

Pekan saran bersama ini juga untuk mengurangi kebiasaan siswa membeli jajanan tidak sehat. Sebab, mereka telah membawa bekal di rumah. Hal ini tentu saja membutuhkan partisipasi aktif dari orang tua wali murid agar mau memperhatikan sarapan Q tam anak sebelum berangkat ke sekolah.Q

Diduga Peras Uang Terdakwa Rp 450 Juta

Lagi, Pengawas Kejati Periksa Jaksa ‘Nakal’ Kejari Surabaya Kejari Surabaya, Bhirawa Belum selesai menuntaskan kasus dugaan pemerasan uang terdakwa oleh Jaksa Kejari Tanjung Perak RW. Kini bidang pengawasan Kejati Jatim dihadapkan dengan kasus yang sama, yakni dugaan pemerasan uang Rp 450 milik terdakwa Go Kho Yuan yang diduga dilakukan oleh Jaksa Swaskito Wibowo dari Kejari Surabaya.

Perbuatan yang mencoreng nama Korps Adhyaksa ini direspon cepat oleh bidang pengawasan kejati Jatim.

Tiga orang dari bidang pengawasan Kejati Jatim tiba di kantor Kejari Surabaya sekitar pukul 11.00 pagi, Rabu (27/5). Setibanya di kantor Kejaksaan, ketiga Jaksa pengawasan melakukan pemeriksaan secara tertutup terhadap Jaksa Swaskito atau yang sering dipanggil Kito.

Menanggapi kasus dugaan pemerasan yang dilakukan jajarannya, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya Joko Budi Darmawan membenarkan pemeriksaan tersebut. Mengetahui hal ini, Joko sempat menanyai Jaksa Kito terkait dugaan pemerasan yang diduga dilakukannya. Sayangnya, Jaksa Kito mengaku tidak pernah melakukan hal seperti yang disangkahkan kepadanya.

“Saya sempat bertanya kepada yang bersangkutan (Kito, red) terkait kasus ini. Namun dirinya menjawab tidak benar.

Sepenuhnya kami serahkan kasus ini ke bidang pengawasan Kejati Jatim,” ungkap Kasi Pidum Kejari Surabaya Joko Budi Darmawan saat dikonfirmasi, Rabu (27/5).

Tak hanya Jaksa Kito, tim bidang pengawasan Kejati Jatim turut memeriksa Jaksa ke dua dalam kasus ini, yakni Jaksa Arief Fathur Rahman dan Jaksa Feri Rahman (Jaksa Pengganti saat kasus ini disidangkan di PN Surabaya,red). “Pemeriksaan bidang pengawasan dilakukan di ruang Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (UHEKSI),” kata Joko.

Sementara itu, saat ditanya terkait perkara yang tidak disidangkan sendiri oleh Jaksa Kito saat kasus ini disidangkan, Kasipidum tak begitu mempermasalahkan hal ini. Padahal Jaksa Kito sendiri sering menggantikan persidangan kasusnya ke jaksa lain.

“Kalau kemarin memang Kito ada tugas mengantar terpidana perkara anak ke Blitar. Aturan internal di Kejaksaan bisa saja Jaksa lain menggantikannya tapi yang bertanggungjawab terhadap perkara tetap Jaksa yang menangani perkara ini,” tegasnya.

Terpisah, salah seorang tim pemeriksa bidang pengawasan Kejati Jatim yang enggan disebutkan namanya ini Q bed mengakui melakukan pemeriksaan terkait kasus ini.Q

4

OPINI

Bukan Negara Palsu

Tajuk

Guru Daerah Tertinggal NASIB guru belum sejahtera benar. Terutama yang mengajar pada sekolah swasta, di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (T-3). Namun kenyataannya, masih banyak yang merasa “terpanggil” menjadi guru. Ironisnya, “panggilan” banyak terjadi pada daerah T-3, direspons oleh warga setempat. Walau dengan bekal “seadanya,” termasuk tanpa kualifikasi dan kompetensi, selama puluhan tahun.

Siapa bersedia (menyusul) menjadi guru T-3? Itulah sebenarnya problem yang mesti diselesaikan oleh pemerintah. Guru swasta di daerah T-3, mesti disejahterakan.

Satu-satunya jalan: di-PNS-kan. Pemerintah mesti agresif berburu data guru swasta di daerah T-3. Bisa bekerjasama dengan Kepala Desa, atau tetua adat. Juga harus dibuktikan dengan data faktual, kesaksian warga kampung.

Masih ribuan guru daerah T-3 mengharap “keajaiban” bisa diangkat menjadi PNS. Sebenarnya setiap guru (negeri dan lebih lagi swasta) memiliki hak memperoleh penghasilan memadai. Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 40 ayat (1) huruf a, dinyatakan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Selain itu juga hak yang tercantum pada pasal 40 ayat (1) huruf huruf b (penghargaan).

Guru juga berhak (pembinaan karir sesuai tuntutan pengembangan kualitas (huruf c), hak perlindungan hukum dan hak atas kekayaan intelektua (huruf d). Serta berhak memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas (huruf e). Tetapi guru swasta di daerah T-3, nyaris tidak terjamah kelima hak mandatory itu. Ke-guru-an dilakukan berdasar ke-sukarela-an, serta “penggilan.”

Maka tidak banyak yang “terpanggil,” karena tidak ingin tingkat kesejahteraan tidak terurus. Sehingga pemerintah lebih inovatif, termasuk menyediakan “insentif ” khusus untuk memenuhi ketersediaan guru di daerah T-3. Itulah yang dilakukan oleh presiden Jokowi terhadap 798 orang yang bersedia menjadi guru di daerah (paling) T-3. Yakni Papua, Papua Barat, NTT, dan Aceh. Yang “terpanggil” akan diberi status sebagai guru PNS, gajinya dari APBN. UUD juga meng-amanatkan pembiayaan gaji guru. Pada pasal 31 ayat (4) dinyatakan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Alokasi anggaran pendidikan, diprioritaskan untuk penyelenggaraan pendidikan (Bantuan Operasional Sekolah, BOS).

Seluruh peserta didik di sekolah negeri maupun swasta berhak memperoleh BOS secara langsung. Kecuali yang mampu (di sekolah internasional, dan sekolah ber-bayar mahal) boleh tidak menerima BOS. Amanat konstitusi (UUD) juga di-breakdown dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Pada pasal 11 ayat (1) dinyatakan, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Ke-terpanggil-an menjadi guru di T-3, memang tidak sembarang respons. Melainkan pilihan hidup. Sebab sekali memulai mengajar, akan dituntut (oleh masyarakat maupun situasi) terus berlanjut. “Upahnya,” bukan memperoleh kesejahteraan, tetapi penghormatan dan kemuliaan oleh masyarakat. Guru menjadi panutan, menjadi tokoh, menjadi pengharapan meningkatkan taraf kehidupan.

Begitu paradigma di seluruh dunia. Sehingga program millennium development growth (MDG’s) bertumpu pada indeks ke-pendidik-an. Di Indonesia, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), juga menempatkan ke-pendidik-an sebagai pilar utama, selain derajat kesehatan. Hingga kini indeks (lama) ke-pendidik-an secara nasional masih senilai 7,2. Artinya, hanya sampai pada tingkat SLTP kelas 1, naik ke kelas 2, lalu putus sekolah. Padahal, UUD pasal 31 ayat (2), secara tekstual mengamanatkan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Harus Ada Lembaga Penyangga Sektor Perikanan PERLU ada lembaga penyangga untuk komoditas sektor kelautan dan perikanan seperti halnya lembaga Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk komoditas beras petani.

Pembentukan lembaga penyangga tersebut juga terkait dengan masih bergantungnya pemerintah terhadap indikatorindikator makro ekonomi. Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir membuktikan terjadinya perlambatan perekonomian Republik Indonesia dalam kuartal I-2015. Padahal, indikator dalam konteks kelautan dan perikanan seharusnya fokus kepada pemberdayaan nelayan dan pembudidaya sehingga ada perubahan terkait pengumumkan indikator sektor kelautan dan perikanan.

Dalam enam bulan terakhir memang ada sejumlah prestasi pemerintah seperti penenggelaman sekitar 40 kapal eks-asing.

Namun, pemerintah hanya dapat mengklaim bahwa pemberantasan pencurian ikan akan otomatis meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Ada logika linear kalau sumber daya diselematkan, asumisnya ekonominya masyarakat akan baik. Tentu ini harus dijawab apakah itu linear atau tidak.

Dahulu dijanjikan pengalihan subsidi BBM akan dialihkan sebagian untuk nelayan, tetapi hingga saat ini menurut KNTI tidak ada nelayan yang dilaporkan mendapatkan konversi alih subsidi untuk pemberdayaan nelayan tradisional.

Dalam jangka waktu moratorium izin kapal penangkap ikan eks-asing, supaya tidak masuk kepada “lingkaran setan”, perlu untuk memperkuat kapasitas domestik nelayan. Kita punya organisasi-organisasi nelayan, koperasi-koperasi nelayan. Dengan demikian, organisasi dan koperasi nelayan perlu mendapatkan prioritas untuk perizinan kapal penangkap ikan serta jangan lagi memberikan izin kepada perusahaanperusahaan pemilik kapal ikan ilegal.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Pahing, 28 MEI 2015

WHAT IS indeed a study destination? Obviously the goal is to first of all get the science, not a job, let alone academic degrees. That is the essence of education.

A

pakah sesungguhnya tujuan menuntut ilmu?

Jelas sekali tujuannya pertama-tama ialah mendapat ilmu, bukan pekerjaan, apalagi gelar akademik. Itulah hakikat pendidikan. Dengan ilmu, orang bisa mendapat pekerjaan. Karena ilmu yang dimiliki, seseorang berhak menyandang suatu gelar akademik. Akan tetapi, banyak orang membolak-balik hakikat menuntut ilmu. Yang mereka kejar pertama-tama ialah ijazah dan gelar akademik. Ilmu bahkan mereka singkirkan dari daftar utama tujuan pendidikan.

Proporsi Ilmu Vs Gelar Di dunia pendidikan tinggi, pola berpikir terbalik seperti itu cuma memproduksi orang bergelar akademik, tapi tak berilmu.

Orang yang berpikir terbolakbalik tersebut gemar mengoleksi gelar akademik di depan dan di belakang namanya, tapi otaknya kosong melompong.

Sistem sosial di negara ini ikut mendorong lahirnya orang-orang yang gemar mengoleksi gelar.

Kita cenderung lebih menghargai dan menghormati orang karena gelar, bukan ilmunya.

Pejabat negara, apalagi pejabat di lembaga akademik, merasa kurang dihargai dan diakui masyarakat bila tak bergelar.

Itulah sebabnya banyak di antara mereka yang mengejar gelar.

Entah kapan mereka kuliah, tahu-tahu terpampang gelar pada nama mereka. Yang celaka ialah bila mereka mendapat gelar tanpa mengikuti kuliah, tetapi dengan membeli ijazah. Itu jelas ijazah palsu. Jumlah orang yang ingin mendapat ijazah atau gelar akademik secara instan itu tak sedikit.

Apalagi, sistem rekrutmen dan penaikan pangkat atau golongan di instansi pemerintah terlalu formalistis, mensyararatkan ijazah atau gelar, tanpa memeriksa dengan saksama keabsahan ijazah itu. Bukan tidak mungkin banyak pejabat palsu di institusi pemerintah karena ijazah mereka juga palsu. Dari sisi ekonomi, ada pasar besar bagi bisnis atau jual beli ijazah dan gelar palsu itu.

Bermunculanlah universitas

K

instan, culas, dan berorientasi bisnis material belaka.

Praktik jual beli ijazah yang kini kemabal-abal yang obral bali menyeruak melaijazah dan gelar. lui sejumlah kasus Bahkan beberapa di di perguruan tinggi antaranya mengaku menyadarkan bahwa punya afiliasi denironi besar tersebut gan perguruan tingbukan isapan jempol. gi tersohor di luar Oleh : Sebanyak 18 kampus negeri. Praktik jual Atok Miftachul Hudha di Jabodetabek dan beli ijazah dan gelar satu lagi di NTT dipalsu sesungguhnya laporkan Kemenristek bukan perkara baru.

Dikti telah melakukan Kementerian Riset praktik jual beli itu.? Ijazah S-1 Teknologi dan Pendidikan Tinggi diperjualbelikan dengan kisaran yang baru-baru ini mendapat harga Rp 16 juta–Rp 25 juta. Kini pengaduan ihwal banyaknya perKemenristek Dikti menelusuri guruan tinggi yang menerbitkan praktik jual beli ijazah tersebut. ijazah palsu membuat perkara Kasus jual beli ijazah itu menglama itu mencuat kembali. ingatkan kita pada kasus serupa Kita semestinya menjadikan di beberapa kota pada 2008. Istihal itu sebagai momentum untuk lah populer untuk menggambarmembenahi sistem pendidikan kan kasus tersebut saat itu adalah tinggi kita. Yang paling penting ’’sarjana bodong’’ atau ’’mahasiswa kita lakukan ialah mengubah dan sarjana gadungan’’. Kasuscara pandang kita yang formakasus itu tidak saja terjadi di listis menuju cara pandang yang kampus swasta, melainkan juga substantif. Cara pandang itu di kampus negeri. ialah bahwa substansi menuntut Kasus jual beli ijazah tidak ilmu bertujuan memperoleh ilmu, menjadi dominasi nomenklatur bukan mendapat ijazah atau gelar keilmuan tertentu. Pada 2008, formal belaka. jual beli ijazah terjadi pada proSekolah atau kuliah merugram studi yang terkait dengan pakan upaya institusionalisasi teknologi dan kedokteran. Kini program pendidikan. Konsekuepraktik itu kebanyakan terjadi di nsinya, produk yang dilahirkan jurusan-jurusan yang terkait denakan mengalami formalisasi oleh gan ilmu ekonomi dan hukum. negara. Bentuknya adalah sertifikasi kemampuan akademik Membereskan Pemalsuan dan bahkan profesional melalui Itu semua menjelaskan bahwa penyematan ijazah sebagai tanda praktik culas jual beli ijazah terjatamat belajar. di hampir merata di berbagai disiNamun, ujung proses pendidikan plin keilmuan. Karena itu, terasa adalah memanusiakan manusia mendesak bagi kita semua untuk melalui pengembangan dan penguamenelaah dan merefleksikan kemsaan kemampuan serta keahlian terbali filosofi serta substansi dasar tentu. Istilah terkininya adalah komkonsep ijazah. Penelaahan ini penpetensi. Juga, pendidikan sejatinya ting dilakukan agar bisa menjadi berorientasi untuk menumbuhkan bahan baku sekaligus langkah potensi keterampilan personal-sosial awal untuk membenahi moral peserta didik yang diperlukan untuk pendidikan tinggi nasional. kehidupan ke depan (life skill). Nah, Sistem ijazah, awalnya, meijazah merupakan ukuran simbolis mang merupakan proses dan benatas penguasaan kompetensi yang tuk sertifikasi personal (personal dimaksud. certification). Yakni, pemberian Ironi besar segera muncul otoritas akademik lebih didasarsaat ijazah direduksi hanya sekan pada kredibilitas personal batas formalitas tanpa substansi. seorang individu dan dilakukan Praktiknya, ijazah diberikan melalui jaringan personal. Namun, hanya untuk kepentingan gagahdalam perkembangan berikutnya, gagahan. Kepentingannya untuk sertifikasi kelembagaan (institumenambah kemewahan formalitas tional certification) menguat. semu pribadi. Apalagi formalitas Ijazah diproporsikan sebagai itu berproses melalui mekanisme

bentuk otorisasi yang menunjuk pada ketepercayaan dan penjaminan menjadi suatu tradisi dan kompetensi tertentu yang kemudian ditransmisikan atau dialihkan melalui jaringan tepercaya lintas generasi. Mekanisme ijazah seperti itu penting untuk menjamin sistem transmisi otoritas akademik dan ketersambungan otentisitas. Sebagai refleksi atas kondisi saat ini, praktik pemberian ijazah selayaknya menunjuk pada dua makna mendasar.

Pertama, pemegang ijazah berarti bahwa kompetensinya pada bidang yang ditekuni sudah diakui.

Pengakuan atas kompetensi itu menunjukkan bahwa penguasaan yang bersangkutan terhadap standar kemampuan yang diinginkan diakui secara formal.

Kedua, pemegang ijazah berarti bahwa otoritasnya dalam bidang yang dikuasai dianggap sudah terjamin. Sebagai akibat langsung dari penjaminan otoritas yang dimaksud, pemegang ijazah diakui sangat layak dijadikan referensi bagi standardisasi kemampuan dan keterampilan apa pun yang terkait dengan bidang yang ditekuni.

Mengacu pada prinsip tersebut, praktik jual beli ijazah hanya akan meruntuhkan substansi ijazah yang begitu luhur. Tidak ada manfaat substantif dari praktik jual beli ijazah kecuali justru membanting harga kemanusiaan bangsa ini. Kalau praktik culas jual beli ijazah tersebut tidak ditangani serius, pendidikan yang sejatinya memanusiakan manusia justru akan menjerumuskan manusia ke jurang kehinaan karena praktik hidup tanpa makna substantif.

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mesti membubarkan perguruan tinggi abal-abal yang memproduksi dan memasarkan ijazah dan gelar akademik palsu.

Pemalsuan jelas tindakan kriminal.

Oleh karena itu, Polri harus mengambil langkah hukum terhadap semua yang terlibat di dalamnya.

Setelah beras palsu, kasus ijazah palsu telah menambah daftar yang palsu-palsu di negara ini. Oleh karena itu, kita harus serius membereskan ijazah palsu, juga beras palsu, dan segala yang palsu-palsu lainnya, karena kita bukan negara palsu.

Pengajar FKIP dan Trainer P2KK Universitas Muhammadiyah Malang

Partai Politik sebagai Organisasi

EBERADAAN organisasi partai politik (parpol) dikelola menurut suatu sistem kepemimpinan yang diistilahkan sebagai ‘dewan’.

Sesuai tingkatannya, jika mencakup seluruh wilayah negara disebut Dewan Pimpinan Pusat atau ada yang menyebut Dewan Pimpinan Nasional. Tingkat bawahnya disebut Dewan Pimpinan Daerah, kemudian Dewan Pimpinan Cabang, dan sebagainya. Kepemimpinan parpol disebut ‘dewan’ tentu bukan tanpa maksud, agar terlihat beda dengan organisasi militer atau birokrasi pemerintahan, biar terkesan eksklusif dengan segala keistimewaan, apalagi cuma untuk gagah-gagahan.

Tidak bisa tidak, dalam hal-ihwal semantik, istilah ‘dewan’ memiliki makna tersendiri yang sangat khas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ‘dewan’ sebagai majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan sesuatu hal, dan sebagainya, dengan jalan berunding. Singkat kata, ‘dewan’ bermakna kumpulan orang, sehingga bagi kepemimpinan parpol yang menyebut diri sebagai ‘dewan pimpinan’, dengan sendirinya bersifat kolektif kolegial atau meniscayakan musyawarah serta kebersamaan dalam mengambil keputusan organisasi.

Pemimpin dewan parpol selalu disebut ketua. Bukan disebut kepala, direktur, juragan, majikan, bos, yang dipertuan, maharatu, komandan, apalagi panglima. Penyebutan ‘ketua’ jelas lebih bersifat mengelola atau mengkoordinasi ‘dewan pimpinan’, meminimalkan hirarki wewenang personal instruktif apalagi koersif. Ketua wajib membangun permusyawaratan lantas ambil keputusan, sehingga makna kerjasama sebagai hakikat organisasi lebih eksplisit, ketimbang rivalitas yang mendidihkan darah. Jadi, eksistensi sebagai ketua menunjuk pada kapasitas dan kapabilitas mengemban fungsi itu. Bukan pada privilege ”tiket”

tiba-tiba dengan begitu yang haram digugat mudah melakonkan demi ambisi pribadinya kegaduhan rivalitas menuju kursi legislatif yang menjadi sinisme maupun eksekutif. publik.

Sayang sekali Manakala setiap antara idealitas denpengambilan keputusgan realitas sering beran penting dan stratbanding terbalik, ibarat egis selalu berdasarkan pepatah jauh panggang prinsip ‘dewan pimpindari api. Kepemimpinan’, niscaya segenap an parpol tidak menOleh : keputusan diterima jalankan fungsi dewan Agus Iswandriyanto dengan lapang dada seyang kolektif kolegial, bagai tanggung-jawab namun lebih mengukolektif kolegial. Katakuhi sifat monolitik kanlah ihwal pengamotoriter, mengarus topbilan keputusan berkoalisi dengan down, mengemban fungsi instruktif capres tertentu tidak dilakukan (perintah) yang mustahil dibansendirian oleh top figure “komandan tah. Ketua menyerupai juragan, pucuk” pimpinan partai, rasanya bos, sang maharatu, komandan, mustahil muncul polarisasi kububahkan godfather, dengan segala kubuan di belakang hari menyusul hak prerogatif. Ketua berlagak top konsekuensi menang-kalah yang tak figure yang berasyik-masyuk denterelakkan. gan dunianya sendiri dan handaiPenyebutan istilah ‘dewan pimpitaulan plus nepotismenya saja. nan’ sejatinya juga berimplikasi pada Fungsi meningkatkan “kesadaran hubungan antara variabel pengampolitik” warganegara serta membilan keputusan vis-à-vis variabel perluas jangkauan massa dianggap keterlibatan. Ketua parpol harus menaneh, kurang kerjaan, tidak ada jalankan prinsip betapa setiap pengaminsentif langsung yang menarik bilan keputusan mesti memperhatikan antusiasme semisal imbalan pundidan menimbang aspek keterlibatan. pundi, sehingga diabaikan secara Keputusan sangat penting dan strasemena-mena. tegis justru dilakukan sendirian, tanpa Belakangan jagad politik aktual keterlibatan sesama ‘dewan pimpindihebohkan oleh sensasi konflik inan’, berimplikasi menghampakan ternal Partai Golkar dan Partai eksistensi organisasi sebagai wahana Persatuan Pembangunan. Tidak kerjasama. Sang “komandan pucuk” bisa tidak, bila dielaborasi secara dihantui kecemasan mencuat rivalitas dialektis mendalam, semua berawal dari ‘dewan pimpinan’ yang akan merdari pengingkaran atas eksistensi ‘deuntuhkan kewibawannya. wan pimpinan’ dalam kepemimpinPDI Perjuangan yang tampak an parpol. Ketum Aburizal Bakrie adem-ayem mengingat sukses besar dan Waketum Agung Laksono lima Jokowi menduduki tampuk RI-1, tahun menakhodai DPP Partai Golsesungguhnya mengalami perkar. Bukankah juga bersama-sama masalahan serupa yang sangat akut. menerapkan pola pengambilan kepuMenyusul kemenangan sensasional tusan, mengapa tiba-tiba menjadi dalam Pemilu 1999 – bermakna seteru berat yang berhadapan secara memegang mandat terbesar mediametral? Dalam hal PPP, Ketum nentukan arah “gerakan reformasi” Suryadarma Ali dan Sekjen Rohmayang dilembagakan melalui pemilu hurmuzy pun bersama-sama lima – justru melakonkan kepemimpinan tahun amar makruf nahi munkar monolitik feodalistik. Makna ‘dewan mengemban amanat kepemimpinpimpinan’ acapkali di-veto, aspirasi an. Yakni, menjalankan proses “arus bawah” tergusur, oleh privilege pengambilan keputusan di DPP PPP, sang Ketua Umum. ternyata sungguh mengejutkan,

Dampak nyata adalah meletup sempalan dari “gua garba” PDI Perjuangan dan menyingkirnya kaderkader terbaik. Bisa disebut Partai Indonesia Tanah Air Kita, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Pelopor, Partai Nasional Indonesia 1927, dan Partai Demokrasi Pembaruan. Parpol sempalan memang tidak berkibar signifikan, tapi PDI Perjuangan sendiri alih-alih mempertahankan prestasi 1999 justru merosot terus dari pemilu ke pemilu. Beruntung pada Pemilu 2014 tertolong oleh kehadiran “politik blusukan” Jokowi dan dekadensi parpol lain, sehingga bisa menang meski terbilang semenjana.

Parpol dengan top-figure sentral yang paling utama dan satu-satunya, bukan rahasia lagi, sering mengabaikan pentingnya ‘dewan pimpinan’. Bisa disebut PDI Perjuangan (Megawati Soekarnoputri), Partai Demokrat (Susilo Bambang Yudhoyono), Partai Gerindra (Prabowo Subianto), dan banyak lagi. Ibarat titah sang raja diraja, keputusan penting dan strategis dilakukan sendirian.

Keterlibatan ‘dewan pimpinan’ sering diabaikan, sehingga maklum saja jika kemudian mengakumulasi ketidakpuasan yang berdampak menguatnya faksionalisme bahkan mengembangbiakkan parpol sempalan.

Selain kegagalan mewujudkan civic education membangun kesadaran politik, juga menunjuk pola pengambilan keputusan. Bagi top figure partai, ukuran keberhasilan kader disimplifikasi berupa unjuk loyalitas total kepada dirinya. Ihwal managerial skill mengelola ‘dewan pimpinan’, apalagi kecemerlangan pemikiran ideologis, menjadi tema yang makin terpinggir. Parpol yang menyepelekan peran shadow government, harap maklum jika diragukan ketika benar-benar meraih mandat berkuasa.

Jebolan FIA Unibraw Malang jurusan Administrasi Negara, pernah menjadi aktivis pers mahasiswa. Kini berprofesi sebagai aktivis politik pada partai yang berorientasi “wong cilik”.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pahing 28 MEI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Bakesbangpol Sidoarjo Khawatir Dampak Negatif Teknologi Informasi Sidoarjo, Bhirawa Wawasan kebangsaan bagi para pelajar di Kab Sidoarjo tiap tahun selalu dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sidoarjo.

Harapannya, bisa terus meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan bela negara pada generasi muda.

Kepala Bidang Integrasi Bakesbangpol Kab Sidoarjo Drs Didik Triwahyudi MSi menyampaikan perkembangan informasi yang saat ini bisa diakses generasi ali kusyanto/bhirawa muda dengan sangat gampangDidik Tri Wahyudi nya, sangat dikhawatirkan dampaknya. Misalnya bisa melunturkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ‘’Sebenarnya adanya kemajuan teknologi informasi tidak apa-apa, asal saja juga harus dibentengi dengan peningkatan wawasan kebangsaan pada mereka, sehingga meskipun banyak serbuan informasi dari luar negeri yang masuk masih dapat terseleksi,’’ papar Didik di sela-sela kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan pelajar SMA di Sidoarjo di Markas Kodim 0816 Sidoarjo, Rabu (27/5).

Didik memberikan contoh kecil, fasilitas internet yang bisa digunakan untuk mengakses informasi kemana-mana.

Misalnya mengakes informasi tentang ISIS ( Islamic State of Iraq and Syria ).

Kalau generasi muda tidak paham dan informasi ini ditelan mentah-mentah, maka akan bisa merasuk dan merusak jiwa nasionalisme kebangsaan pada negara. Akhirnya rasa cinta pada Tanah Air berkurang. ‘’Meski ada kemajuan teknologi informasi, para generasi muda masih harus dan tetap kita bentengi dengan peningkatan wawasan kebangsaan,’’ kata Didik.Q ali

Anggaran Terbatas, Anak Jalanan dan Pengemis Marak Sidoarjo, Bhirawa Sesuai Pasal 34 UUD 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Tapi karena saat ini anggaran masih terbatas, pemerintah masih belum bisa menyejahterahkan seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ).

Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo Drs Wiyono MSi menyampaikan, jumlah PMKS di Kab Sidoarjo memang masih banyak. Seperti anak jalanan, pengemis dan anak terlantar.

Maka itu keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau nama lain dari panti asuhan ini sangat diharapkan bisa membantu pemerintah dalam pemenuhan hak-hak PMKS. ‘Kita sangat berterima kasih pada panti asuhan di Sidoarjo yang peduli dengan masalah PMKS ini. Ini bentuk kerjasama dengan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak warga negara,’’ kata Wiyono saat menggelar kegiatan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di ruang rapat Delta Karya Setda Sidoarjo kemarin.

Sesuai dengan UU Yayasan No 11 Tahun 2009, pengawas dari lembaga-lembaga sosial itu perlu untuk mendapatkan pembinaan agar jalannya lembaga sosial itu bisa sesuai dengan ketentuan.

Pada 2015 ini, sesuai UU tentang yayasan, ada sebanyak 71 LKS di Sidoarjo yang sudah punya surat tanda pendaftaran. ‘’Semua LKS baik yang sudah berbadan hukum atau belum, harus didaftarkan,’’ kata Wiyono.Q ali

ali kusyanto/bhirawa

Karena anggaran yang terbatas masih banyak PMKS di Sidoarjo.

Nur Achmad Menguat, Dhamrony Jadi Cheerleader Sidoarjo, Bhirawa PKB memberi sinyal kuat kepada Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo H Nur Achmad untuk mendampingi cabup incumbent H Saiful Ilah dalam Pilkada Sidoarjo Desember nanti.

Sinyal kuat itu yang mendorong Nur Achmad untuk mengambil formulir pendaftaran Cawabup PKB, Rabu (27/5) kemarin.

hasan amin/bhirawa

Wakil Bupati Mojokerto dra Choirun Nisa MM saat menandatangani selesainya pembangunan 13 proyek bersama Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Johan Darmawan di Lapangan Cikaran, Rabu (27/5).

13 Proyek Senilai Rp 9,2 Miliar Selesai dalam 21 Hari Mojokerto, Bhirawa Warga Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten mojokerto kini patut berbangga hati. Pasalnya desa yang sebelumnya kumuh dan tertinggal kini berubah menjadi indah, rapi, dan bersih.

Seluruh sarana dan prasarana menjadi memadai, setelah 13 proyek yang diajukan dan dikerjakan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan ke- 94 pada 2015 ini rampung dikerjakan, Rabu (27 /5) kemarin.

Karena itu Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Johan Darmawan mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Mojokerto, Polri dan masyarakat yang ikut bahu membahu secara gotong royong mengerjakan 13 proyek senilai sekitar Rp 9,2 miliar

yang diusulkan masyarakat Desa Jumeneng hingga bisa selesai sesuai yang direncanakan.

Untuk itu dia berpesan kepada masyarakat Desa Jumeneng agar 13 proyek yang sudah baik dan memadahi ini bisa difungsikan dengan baik, dijaga dan dirawat. Semua harus merasa ikut memiliki karena ke-13 proyek yang terbagi menjadi proyek fisik dan non fisik ini adalah usulan masyarakat sendiri. Dan usulan itu melalui proses panjang untuk dikabulkan. “Tapi akhirnya Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar menjadi sasaran TMMD Imbangan ke-94 tahun ini,” kata Letkol Johan.

Dia berharap dengan selesainya pembangunan sarana dan prasarana yang ada, bisa

mempercepat pertumbuhan ekonomi warga Jumeneng dan juga bisa meningkatkan kesadaran warga tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik.

Adapun 13 proyek yang dikerjakan sejak 7 Mei 2015 dan selesai kemarin melibatkan sedikitnya 240 personel TNI, puluhan anggota Polri dan masyarakat. Total waktu pengerjaan 21 hari. Pekerjaan itu meliputi pengaspalan jalan sepanjng sekitar 300 m. Pembangunan drainase sepanjang 850 m. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 10 unit.

Pemagaran pinggiran sungai, pemavingan jalan dan halaman sekolah. Pembuatan perpustakaan. Pembagian ternak kambing serta penghijauan yang menghabiskan sekitar 11 ribu pohon rambutan.Q min

Penyerapan Anggaran 30%, Dewan Tuding Pemkot Lamban Kota Mojokerto, Bhirawa Penyerapan APBD Kota Mojokerto memasuki semester pertama ternyata masih 30 persen. Tingkat penyerapan yang masih minim ini dinilai kalangan DPRD setempat menunjukkan kinerja eksekutif lambat.

Kepala ULP (Unit Lelang Pengadaan) Pemkot Mojokerto Wiwiet Febriyanto mengungkapkan lambatnya penyerapan pekerjaan kepada pihak ketiga ini lantaran terkendala penyiapan dokumen lelang dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). “Data sementara Rancangan Umum Pengadaan (RUP) baru mencapai 30 persen. Kendalanya ada pada SKPD yang belum banyak menyerahkan dokumen lelang,” papar Wiwiet, Rabu (27/5) kemarin.

Banyak SKPD yang meleset mempersiapkan dokumen lelangnya. “Umumnya kepala SKPD telah memjadwal proses lelang, hanya saja ada yang tidak tepat waktu,” kata Wiwiet diplomatis.

Ironisnya, dari 30 persen berkas lelang yang sudah diunggah via website resmi milik pemda setempat, belum ada

yang menunjukkan penawaran proyek fisik berskala besar.

“Untuk lelang fisik itu perencanaan dulu, baru setelah itu fisiknya yang dilelang,” kilahnya.

Ia mencontohkan, saat ini sudah mengajukan penawaran tujuh dari delapan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD setempat, perencanaan proyek multiyears Graha Mojokerto Service City (GMSC) senilai Rp 700 juta, perencanaan pembuatan saluran air Jalan Gajahmada-Pahlawan senilai Rp 700 juta dan perencanaan manajemen konstruksi PulorejoBlooto Rp 840 juta. Meski demikian, ia optimistis seluruh proyek yang masih dalam proses lelang rampung akhir tahun ini.

Disinggung soal apakah molornya proses lelang ini akan berdampak terhadap proyek lanjutan pada akhir tahun, Wiwiet enggan menjawab. Hanya saja ia mengingatkan agar akhir tahun nanti SKPD menghindari proyek fisik dan menggantinya dengan proyek non fisik.

Rendahnya penyerapan APBD Kota Mojokerto tahun ini disorot Komisi II DPRD setempat. Berdasar pengalaman

yang sudah-sudah, kondisi ini dikhawatirkan bakal berimbas pada buruknya kualitas proyek hingga terbengkalainya garapan karena pendeknya masa deadline.

“Terus terang, rendahnya penyerapan anggaran melalui proses lelang ini membuat kami menyayangkan kinerja Pemkot.

Kami berharap selama enam bulan terakhir mereka tak tidur,” sindir anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Edwin Endra Praja.

Politisi Gerindra itu berujar, pengalaman buruk terbengkalainya dan minimnya kualitas proyek pada masa lalu tak menjadikan pelajaran apapun bagi SKPD yang ada. “Apa pengalaman molornya rehab Alun-alun, Puskesmas Balongsari hingga tak kunjung realisasinya pembangunan Jembatan Blooto-Pulorejo tak pernah jadi pelajaran berharga.

Entah kalau demikian,” cecarnya kemudian.

Ia memastikan, pelaksanaan proyek tahun ini akan buruk karena mengulang kasus yang sama dengan tahun lalu. Dan ini akan berdampak terhadap penyerapan anggaran pada akhir tahun. Q kar

KPU Jatim Sosialisasi Syarat dan Mekanisme Pencalonan Bupati Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Agar masyarakat lebih jelas dan lebih mengerti tentang tata cara pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, KPU Provinsi Jatim telah memaparkan tentang syarat dan tata cara mendaftar sebagai calon bupati dan wakilnya agar memenuhi kententuan dan perundangan yang berlaku.

Ketua KPU Provinsi Jatim Eko Sasmito mengatakan kalau proses pendaftaran menjadi calon bupati dan wakilnya dilakukan dengan dua cara, yakni mendaftar dengan mendapat dukungan partai politik, atau calon perseorangan dengan mendapatkan dukungan dari war-

5

ga minimal 6,5% dari jumlah penduduk di atas 1 juta orang.

Penjelasan ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo 2015 yang diselenggarakan oleh KPUD Sidoarjo, Rabu (27/5) siang.

Menurutnya, untuk dukungan parpol atau gabungan parpol hanya dapat mendaftarkan satu pasangan calon. Syarat dukungan sebesar 20 % kursi di dewan atau sebesar 25% dari perolehan suara sah di waktu Pemilihan Legislatif. Kalau menggunakan parpol gabungan, harus mendapatkan tandatangan ketua dan sekretaris yang disertai dengan

SK parpol tingkat pusat.

Isinya tentang persetujuan atas calon yang diusulkan.

Sementara parpol atau gabungan parpol tidak boleh menarik calonnya sejak pendaftaran dilakukan. “Apabila ditarik, maka tidak diperbolehkan mencalonkan lagi. Ya secara otomatis kosong,” tegas Eko Sasmito.

Selain itu, calon perorangan yang sudah resmi mendaftar termasuk melampirkan persyaratannya dan tiba-tiba mengundurkan diri, mereka akan dikenakan denda sebesar Rp 20 miliar untuk calon gubernur, dan denda Rp 10 miliar untuk calon bupati atau wali kota. Mengapa hal ini dilakukan, menurut Eko

setelah calon perorangan menyerahkan data pendukung dari warga berupa fotocopi rangkap 3 lembar sebanyak 116.275 warga , secara otomatis KPU dan Panwaslu melakukan verifikasi data. “Kegiatan verifikasi itu sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar, oleh karena itu mereka dikenakan denda,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Ketua KPUD Sidoarjo Zainal Abidin juga menegaskan mengapa sosialisasi syarat-syarat pencalonan ini dilakukan, karena proses pencalonan ini yang paling krusial dibanding dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Termasuk kegiatan kampanye.Q ach

Usai mengambil formulir, anggota dewan yang sudah menjabat 3 periode ini melakukan konsolidasi dengan Bupati Saiful Ilah di rumah dinas bupati di pendopo kabupaten. “Iya benar, saat ini saya sedang berada di pendopo,” kata Nur Achmad usai mengambil formulir.

Kedekatan Nur dengan Saiful selama 12 tahun ini tergolong mesra. Selama ini sebagai Ketua Komisi C, Nur berada di garda depan untuk membentengi kinerja bupati.

Ia mengaku, keinginan untuk mendampingi Bupati Saiful Ilah didasarkan pada kesadarannya sendiri untuk mengabdikan dirinya kepada rakyat. Interaksinya dengan rakyat Sidoarjo sebagai anggota legislatif sebenarnya sudah berjalan baik. Namun akan lebih baik apabila pengabdiannya juga bisa di eksekutif. Sehingga focus pikirannya akan tertumpu kepada perkembangan dan pembangunan wilayah kabupaten.

“Terus terang, tidak ada yang membisiki saya maju atau tidak maju. Semua ini atas kehendak dan keinginan saya,” tuturnya.

Tentu saja sebagai kader PKB, semuanya dipasrahkan kepada DPP PKB. Bila partai berkehendak memilih dia, maka kewajiban seluruh kader untuk mendukung keputusan itu. Namun sebaliknya apabila partai kemudian memutuskan kader lain, maka semua juga harus tunduk

pada sikap pimpinan pusat.

Setelah melakukan pendaftaran, ia akan segera mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran sebagai syarat sah mendaftar. Selanjutnya siap untuk mengikuti proses yang dipersyaratkan partai.

Sementara itu kader muda lain yang juga anggota Komisi C, Dhamrony Chudlori, yang semula semangat untuk mencalonkan diri, saat ini terkesan tidak bergairah. “Saya berada di Bali sampai minggu karena ada tugas kedewanan. Tugas ini penting dan harus saya ikuti,” ujarnya. Ungkapan ini terkesan sebagai pembelaan untuk menghindar dari pendaftaran. Karena banyak anggota dewan yang tidak mengambil SPj kunker tersebut. Nur Achmad yang Ketua Komisi C tidak ikut kegiatan di pulau Bali tersebut.

Sumber lain mengatakan, Dhamrony patah semangat setelah PKB tidak memberikan lampu hijau atas pencalonannya. “Daripada jadi cheerleader, mendingan Dhamrony tidak usah daftar,” ucap sumber lain di internal PKB. Sumber lain mengatakan, Nur Achmad sengaja dipasang mendaftar untuk melicinkan jalan kepada Wabup Hadi Sutjipto untuk dipilih kembali sebagai pendamping Saiful. Sebab Saiful Ilah selama 5 tahun ini sudah merasa nyaman dengan Sutjipto.Q hds

Data Telkomsel Terkait Ketinggian Menara Amburadul Gresik,Bhirawa Telkomsel tidak konsisten dengan data ketinggian menara yang dimiliki di Gresik. Bahkan , menurut Manuntun Sianturi, Kabid Kominfo, Hubdar dan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik, data yang dimiliki Telkomsel amburadul. Sebab, data yang dimiliki divisi satu dengan divisi lain tidak sama.

Sebagaimana disampaikan Sianturi, dari tiga surat yang dikirim Telkomsel ke Dishub tidak sama terkait dengan ketinggian menara Telkomsel yang ada di Desa Gapuro Sukolilo, Kecamatan Gresik. Sesuai surat kali pertama yang dikirim pada 8 April 2015 yang ditandatangani General Manager Legal and Managemen Jawa-Bali Maruli Simamora, disebutkan bahwa ketinggian menara di desa itu 25 meter.

Sementara pada surat kedua disebutkan 3 meter.

Namun, pada surat ketiga yang dikirim malah berubah lagi menjadi 6 meter.”Jadi data Telkomsel benar-benar amburadul. Masak dari tiga surat yang dikirim tidak sama,” tegas Sianturi, Rabu (27/5).

Dishub kata Sianturi, sudah dua kali berkirim surat ke Telkomsel untuk meminta klarifikasi kebenaran data, berapa tinggi menara di Desa Gapuro Sukolilo itu sebenarnya. Karena ini terkait dengan retribusi daerah. Jika sampai surat panggilan terakhir atau surat ketiga tetap tidak hadir, tidak menutup kemungkinan menara itu akan dibongkar. Telkomsel dinilai sudah tidak kooperatif lagi. “Makanya kita tunggu untuk kita mintai klarifikasi. Kalau tetap tidak hadir, ya kita suruh bongkar Satpol PP,” kata Sianturi.

Dikatakan Sianturi, jumlah menara di Gresik saat ini mencapai 304 menara. Dari jumlah itu 49 menara milik Telkomsel. Pengendalian dan pengawasan terhadap menara terus dilakukan secara intens.

Sebab, pemilik menara juga ada yang nakal dan tidak transparan.”Makanya terus kita lakukan pengawasan,” tegasnya.

Sianturi merasa kecewa dengan Tellomsel. Sebagai perusahaan jasa pelayanan komunikasi ternyata tidak punya data akurat terkait ketinggian menara. Sebab, ketinggian menara itu berdampak besar terhadap retrobusi. Semakin tinggi menara, semakin besar retrebusi yang harus dibayar sesuai dengan SKRD ( Surat Ketetapan Retribusi Daerah).Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Tiga Calon Independen Siap Tarung dengan Incumbent Kab Kediri, Bhirawa Setelah KPUD Kab Kediri mulai melakukan tahapan Pilkada, beberapa Bakal Calon Bupati (Bacabup) dari jalur independent mulai berani memunculkan diri.

Setidaknya ada tiga Balonbup siap bertarung dengan incumbent pada Pilbup pada 9 desember mendatang.

Tiga bacabup yang kini mulai muncul diantaranya Yuliantoro, Tomy Ariwibowo dan Subani, Dari keterangan ketiganya siap bertarung dengan incumbent dari Partai PDIP. Salah satu Balon Bupati Independent, Yuliantoro tak akan mau dengan partai apapun bila dirinya nanti dipilih untuk menjadi Wakil bupati Dalam keteranganya saat berada di KPUD Kab Kediri, Rabu (27/5), Yuliantoro mengaku sudah memenuhi persyaratan untuk maju perseorangan. ‘’Tim kami sudah melakukan beberapa langkah yaitu mengumpulkan KTP di 344 kecamatan yang ada di Kota Kediri,’’ ungkap Yuli yang juga seorang pengusaha.

Ditanya mengenai pasangan yang menjadi Bacawabup nanti, Yuli mengaku sudah menyiapkan pasanganya. Menurutnya, pasangan yang akan mendampingi bukan orang pemerintahan namun dokter umum. ‘’Pasangan saya nanti seorang dokter umum dan bukan orang pemerintahan dan usia sekitar 45 tahunan,’’ terangnya Sementara itu, saat ditanya mengenai adanya isu bila nanti dirinya diminta salah satu partai agar menjadi Bacawabup dalam Pilkada nanti. Yuli mengaku tak akan mingkin dan dirinya tak mau. ‘’Yang jelas saya tetap pengin menjadi Ag 1 bila nanti diminta saya tetap tak mau,’’ kata Yuli usai mengikuti sosialisasi di KPUD. Senada, dikatakan Bacabup independent lainnya, Tomi Ariwibowo yang juga maju pada Pilbup Kediri 2015, dirinya juga tak akan mau untuk menjadi AG 2, apabila nantinya di minta Partai lain. Q van

Sidak DPRD Sumenep Temukan Raskin Berkutu Sumenep, Bhirawa Pimpinan DPRD Sumenep Sidak ke Gudang Bulog di Desa Kertasada, Kalianget, Sumenep. Hasilnya wakil rakyat menemukan beras untuk program warga kurang mampu (Raskin) berkualitas jelek, yakni hancur karena dimakan kutu beras.

Menurut Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, Sidak yang dilakukan itu merupakan tindak lanjut dari banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan realisasi Raskin yang tak lancar. Ketidaklancaran itu disebabkan terbatasnya stok Raskin di Bulog Sumenep. ‘’Kami banyak menerima keluhan warga kurang mampu soal tidak terealisasinya Raskin.

Jadi, tujuan kami ke Bulog untuk melihat langsung stok dan kualitas Raskin yang tersedia di Gudang Bulog,’’ kata Herman Dali Kusuma, Rabu (27/5).

Herman juga menyampaikan, hasil pantauannya di Bulog, selain stoknya terbatas yakni hanya tinggal 4 ton, juga kualitas Raskin sangat jelek,

banyak dimakan kutu beras, akibatnya beras itu tak layak untuk dikonsumsi. Padahal, kebutuhan Raskin setiap bulannya mencapai 1.745.090 ton untuk 27 kecamatan, baik daratan maupun Kepulauan. ‘’Kami sebagai wakil rakyat harus tahu kondisi Raskin ini.

Kalau jelek seperti ini ya jangan didistribusikan ke masyarakat, karena penerima raskin ini juga manusia yang mempunyai hak untuk mendapatkan Raskin berkulitas baik,’’ tuturnya.

Herman yang didampingi wakilnya, Moh Hanafi meminta, agar Bulog setempat menerima kiriman Raskin dari Divre Bulog Jatim yang kualitasnya baik. Bulog mempunyai kewenangan untuk menolak Rskin yang kwalitasnya rendah.

Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Sumenep, Ainul Fatah mengakui, stok raskin yang tersedia di Gudang Bulog tinggal empat ton, akibatnya stok yang ada itu untuk sementara ditangguhkan atau tidak disalurkan ke masyarakat dengan alasan takut menimbulkan permasalahan dibawah. ‘’Stoknya memang tinggal empat ton, jadi untuk sementara kami belum bisa menyalurkan karena selain tak cukup untuk kuota satu bulan, juga akan menimbulkan kecurigaan antar desa,’’ jawab Ainul Fatah.

Terkait dengan kualitas beras, pihaknya mendatangkan mesin untuk melakukan proses membersihkan beras yang sudah tak bagus menjadi layak konsumsi sebelum disalurkan. Ainul Fatah juga memaparkan, pendistribusian dari Divre Bulog Jatim tak lancar akibatnya penebusan Raskin sejak awal tahun 2015 baru tiga bulan, itu pun dari 27 kecamatan baru 10 kecamatan yang melakukan pene-

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha Vixion, Merah, AG5418RAJ, a/n.

Anton Wahyudi, Ds. Pelem, Campurdarat-T.Agung No. 1002/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Vario, th. 2012, Merah, AG2445ON, a/n. Sujiatmi, Ds. Ngentrong, Campurdarat-T.Agung No. 1003/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG6664TW, a/n.

Nasrodin, Ds. Pojok, Campurdarat-T.Agung No. 1004/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Putih, AG2067OE, a/n.

Agus Santoso, Ds. Karangsari, Rejotangan-T.Agung No. 1005/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4921 EM, a/n Pipit Hardiyani A.MA, Kel. Mimbaan, rw 14/03, Kec. Panji, Situbondo No. 1006/IMB/BI-II/2015

samsul/bhirawa

Pimpinan DPRD Sumenep saat Sidak ke Gudang Bulog di Desa Kertasada, Kalianget, Sumenep. busan. Dari 10 kecamatan yang melakukan penebusan tidak penuh 100% tertebus karena stok raskin terbatas.

Pagu beras bagi warga kurang mampu (Raskin) tahun 2015 jatah untuk Kab Sumenep sebanyak 1.745 ton per bu-

lan bagi 116.378 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 27 Kecamatan, baik daratan maupun kepulauan.

Jatah alokasi raskin 2015 ini sama dengan tahun jatah Raskin tahun anggaran 2014 dan 2013.Q sul

Bentuk Siswa Berprestasi, Dipendik Gelar Seleksi Pelajar Pelopor Tertib Lalin

Juragan Muda Siap Maju Pilbup Trenggalek 2015 Trenggalek, Bhirawa Bursa Perebutan AG 1 Pilkada Trenggalek 2015 membuat warna dunia Politik di Kota Kripik semakin berwarna. Bebarapa kandidat sudah mendaftarkan dirinya ke pertai politik untuk mendapatkan dukungan. Selain itu para bakal calon juga sudah memulai perkenalan ke masyarakat.

Meski hingga kini belum ada Partai Politik yang merekom bakal calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup), namun suhu Politik semakin hangat.

Belum adanya Rekom yang turun membuat Bacabup maupun Bacawabup belum ada yang mendeklarasikan diri bersama pasangan masing masing.

Salah satu jutawan muda asal Trenggalek turut andil dalam perebutan kursi AG 1 ataupun AG 2 Trenggalek. Mohammad Nur Arifin yang akrab dikenal dengan sebutan Gus Ipin. Salah satu pengusaha muda yang sukses di bidang peralatan rumah tangga asal Desa Melis Gandusari Trenggalek.

Dalam beberapa acara perkenalan dengan masyarakat Gus Ipin mengatakan langkah yang telah dilakukannya, dengan menyambangi beberapa kelompok masyarakat ini merupakan salah satu bukti keseriusannya untuk maju dalam Pilbup Trenggalek 2015, baik untuk Bupati atau Wakil Bupati Trenggalek tetap siap.

Miliarder muda asal Kota Kripik yang sekaligus seorang motivator handal ini juga mengatakan, melihat realita politik yang perlu disikapi sampai dengan adanya pendaftaran di KPU. Q wek

Kamis Pahing 28 MEI 2015

samsudin/bhirawa

Penandatangan serah terima hasil pekerjaan TMMD 94 di Desa Sana Laok, Kec Waru, Pamekasan. Dari Dandim 0826 Pamekasan, Letkol (Kav) Mawardi, kepada Sekda Pamekasan, Dr H Alwi disaksikan Bupati Pamekasan, Drs Achmad Syafii.

TMMD Mendorong Tumbuhnya Perekonomian di Pedesaan Pamekasan, Bhirawa TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) dalam sasaran fisik pada pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas mempunyai peran pengungkit dan pendorong tumbuhnya perekonomian di desa dan daerah terpencil. ‘’TMMD juga mempu mendorong tumbuhnya pemahaman dn kesadaran masyarakat terhadap kondisi sosial kemasyarakatan,’’ tandas Gebernur Jatim, dalam sambutan tertulis dibacakan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, pada gelar pasukan acara penutupan TMMD ke-94 di lapangan pendopo Ronggosukowati, Rabu (27/5).

Pada sambutan penutup untuk lima lokasi TMMD, yaitu Kab Madiun, Lamongan, Pasuruan, Situbondo dan Pamekasan. Gebernur menyatakan, pemahaman dan kesadaran yang proposional akan memberi bekal dan dorongan kepada masyarakat untuk menumbuhkan inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan kualitas hidup.

Selain itu, upaya mewujudkan Jatim dalam suasana kondusif yang mendukung proses penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Yaitu berupa penyuluhan, pembinaan dan pemberdayan bagi masyarakat.

Di acara penandatanganan serahterima hasi pekerjaan TMMD di Desa Sana Laok, Kec Waru, antara Dandim 0826 Pamekasan, Letkol (Kav) Mawardi dengan Sekda Pamekasan, Dr H Alwi, disaksikan Bupati Achmad Syafii, dihadiri Kasi Terirorial Korem 084/ Bhaskarajaya, Lektol (Art) Sumaryono, Forpimda dan Kepala dinas/instansi terkait.

Pembangunan sarana dan prasarana dikerjakan melalui program TMMD dengan mengerahkan 150 orang personil terdiri dari TNI/Polri, Dinas Instansi, organisasi masyarakat dan pemuda. Membangun Jembatan, Plesengan, perbaikan jalan, renovasi masjid, perbaikkan RTLH (Rumah tidak layak huni) serta kegiatan non fisik, diperkirakan menelan dana Rp950.000.

Bupati Syafii menyatakan, program dan kegiatan TMMD sudah dilaksanakan secara maksimal dapat memberikan arti bagi perkembangan pembangunan di Desa Sana Laok.

Hasil kerja keras anggota TNI bersama rakyat, selain dapat dinikmati. Warga harus pula bisa menjaga dan merawatnya. ‘’Saya sebagai kepala daerah menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada TNI dan seluruh jajaran ikut pada program TMMD ini.

Semoga hasil karya itu bisa memacu rakyat Pamekasan lebih giat lagi dalam membangun desanya,’’ tambahnya.

Mengenai Masjid Asy-Syuhada rencana hanya direnovasi masyarakat dibongkar dan dibangun total, menurut Bupati Syafii, bukan pekerjaan di program TMMD tak selesai tetapi penduduk Sana Laok ingin masjid dibangun lebih bagus. ‘’Jadi program TMMD sudah tuntas. Masjid belum selesai itu, saya (Bupati, red) akan berkoodinasi dengan Pak Dandim untuk melanjutkan pekerjaan melalui Padat Karya,’’ tandas Bupati Syafii, juga mendapat dukungan Dandim 0826 Pamekasan, Letkol (Kav) Mawardi.Q din

Situbondo, Bhirawa Agar Situbondo dimasa mendatang memiliki stock pemuda dan pelajar yang kaya prestasi, Dinas Pendidikan (Dipendik) Kab Situbondo bersama jajaran Polres dan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab Situbondo menggelar seleksi pelajar pelopor tertib lalu lintas se-Kab Situbondo kemarin (27/5). Acara yang dilaksanakan di kampus STKIP PGRI Situbondo itu diikuti sedikitnya 80 siswa SMA/SMK yang tersebar di Kab Situbondo.

Kabid (Kepala Bidang) Pendidikan Menengah Dipendik Kab Situbondo, Agus HP, dalam arahannya mengatakan pelaksanaan seleksi pelajar pelopor tertib lalu lintas untuk mencari bibit baru dalam bidang keahlian berlalu lintas. Selain itu, sambung mantan Kasi SMA Dipendik itu, seleksi kegiatan untuk membentuk karakter pribadi pelajar yang mandiri dan disiplin didalam menghadapi pendidikan yang lebih tinggi. ‘’Ini merupakan salah satu bentuk pembentukan karakter kedisiplinan bagi pelajar,’’ tegas Agus HP. Menurut Agus HP, proses seleksi pemuda pelopor tertib lalu lintas tahun 2015, harus mengikuti dua tahapan, diantaranya tes tulis

dan tes wawancara. Untuk tes tulis, sambung Agus HP, para peserta harus menyelesaikan 200 jawaban soal yang berkaitan dengan tertib berlalu lintas. ‘’Kami berharap agar semua peserta untuk serius menjawab soalsoal yang diberikan. Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga nilai yang diperoleh akan memuaskan,’’ pinta Agus, disela sela pembagian soal tes kemarin.

Sementara itu perwakilan Dishub Provinsi Jatim, merinci jumlah hadiah yang akan diperoleh para peserta seleksi pelajar pelopor tertib lalu lintas, jika perwakilan dari Kab Situbondo mampu meraih juara. Maka para peserta harus benar-benar menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. ‘’Ini hadiah utamanya lumayan. Untuk juara I mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar Rp9 juta dan juara II sebesar Rp6 juta,’’ ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Polres Situbondo, IPDA Suhadak, meminta para peserta untuk lebih memahami tata cara berlalu lintas yang baik dan sesuai dengan UU Lalin. Sehingga dalam melakukan tes wawancara, lanjut dia, palajar akan lebih mudah memberikan jawaban yang benar kepada tim penguji.Q awi

sawawi/bhirawa

Kabid Dikmen Dipendik Kab Situbondo, Agus HP, saat memberikan arahan kepada 80 peserta pelajar pelopor tertib lalu lintas SMA/SMK se- Kab Situbondo di kampus STKIP PGRI, pagi kemarin.

SMPN 5 Panji Terapkan Sekolah Imtaq/Iptek yang Berbasis Ponpes Gebrakan SMPN 5 Panji, Kab Situbondo, yang menggagas bidang mata pelajaran muatan lokal (mulok) kitab kuning dan bahasa arab diantaranya berupa Safinah Najah, Sullam Taufik, Ta’allim Muta’allim, terasa sangat berbeda dengan SMPN lain di Kota Santri Situbondo.

sawawi/bhirawa

Kepala Sekolah SMPN 5 Panji, Drs M Ismail Ali Yasin MP disaat mengawal kegiatan parade seni dan keagamaan yang berbasis pondok pesantren, kemarin.

Biasanya, sekolah SMP memasukkan bahasa daerah dan ibadah dalam muatan lokal, namun sekolah yang kini dipimpin M Ismail Ali Yasin itu lebih memprioritaskan unsur keagamaan, dalam pendidikan muatan lokal kepada anak didiknya.

Menurut Ismail, pelaksanaan mata pelajaran kitab kuning merupakan kekhususan SMPN 5 Panji. Bahkan, kata Ismail, kini sekolah yang berada di Desa Klampokan itu dikenal sebagai

salah satu sekolah SMP Negeri di Kab Situbondo yang menggunakan muatan lokal bidang mata pelajaran ini. ‘’Langkah ini ditempuh agar pengembangan potensi peseta didik menjadi manusia yang bertaqwa, berakhlakul karimah, sehat, berwawasan luas, kreatif, mandiri, demokratif dan bertanggung jawab,’’ tegas Ismail.

Alumni Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo itu menambahkan, perwujudan pendidikan berbasis

Ponpes itu juga bersesuaian dengan implementasi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

Meski lokasi sekolah berada di pelosok desa, kata Ismail, sebagian tenaga pendidik di SMPN 5 Panji rata-rata memilki kompetensi dibidangnya. Adapun penerapan sekolah berbasis Ponpes dilakukan, untuk memberikan pendalaman nilai-nilai keagamaan kepada seluruh siswa yang menimba ilmu di SMPN 5 Panji.

Ismail juga menjelaskan, meski menerapkan pelajaran mulok berbasis Ponpes, lembaga pen-

didikan yang dipimpinnya juga memliki prestasi akademik yang menggembirakan dengan menerapkan kurikulum pendidikan umum. Agar benar-benar menguasai ilmu agama (termasuk fasih membaca kitab kuning dan bahasa arab), lembaganya mengajak para siswa berkunjung ke Pondok Pesantren Radlatut Tholibin, Desa Klampokan.

Sekolah yang awalnya bernama SMP Al Khairiyah tahun 2005 itu, berubah menjadi SMPN 5 Panji pada tahun 2008. Sejak Ismail menjadi Kepala Sekolah, ia mengadopsi kegiatan pondok pesantren berupa hafalan alquran dan kitab kuning.Q awi

JAWA TIMUR

Kamis Pahing 28 MEI 2015

KILAS JATIM

KPU Undang Kedua Kubu PPP dalam Sosialisasi PKPU Jember, Bhirawa KPUD Kab Jember sosialisasikan Peraturan KPU (PKPU). Peraturan itu dijadikan pedoman KPU dalam menjalankan teknis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2015 kepada seluruh Ketua Partai Politik (Parpol) yang berada di parlemen Jember, Rabu (27/5) di Kantor KPU Jember.

Hadir dalam acara itu 11 ketua Parpol, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrat. Sementata PPP, KPU mengundang kedua kubu yang kini masih menyelesaikan internal parai. ‘’Pemilik satu kursi lagi yaitu PPP. Tetapi karena hingga kini partai ini masih mengalami dinamika politik, maka kami undang kedua belah pihak (kubu Romahurmuziy alias Romi dan PPP versi Djan Faridz). Kami sengaja mengundang keduanya, agar semua pihak mendapatkan keadilan. Pasalnya, hingga kini kedua belah pihak masih dalam proses peradilan di tingkat pusat,’’ terang Divisi Sosialisasi dan Hubungan antar Lembaga KPU Jember, Ahmad Hanafi.

Sedangkan Ketua KPU Jember, Ahmad Anis menjelaskan, pada pemilihan bupati dan wakil bupati Jember 2015 ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Untuk kampanye, jumlah dan teknis distribusi Alat Peraga Kampanye (KPK) berikut biayanya dilakukan penyelenggara Pemilu yaitu KPU. Hal itu tertuang pada PKPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta wali kota wakil wali kota. ‘’Jadi nanti jumlah dan ukuran banner kami (KPU, red) yang menentukan. Jika ada banner lain terpasang di luar dari konteks ketentuan yang berlaku, maka itu sudah termasuk pelanggaran,’’ tegas Anis.

Anis menambahkan, setiap calon dapat membuat accesoris untuk keperluan kampanye. Namun hal ini juga dibatasi.

Jika sebelumnya, nilai untuk satu accessoris maksimal sebesar Rp50 ribu, kali ini peraturan itu diubah menjadi maksimal Rp25 ribu per item. ‘’Karena ketika ditentukan maksimal Rp50 ribu per item, banyak yang protes, akhirnya, diturunkan menjadi maksimal Rp25 ribu per item,’’ jelas Anis kemarin.Q efi

Sibuk Organisasi Jangan Lupakan Keluarga Jombang, Bhirawa Meski disibukkan dalam kegiatan organisasi, perempuan harus tetap memberikan perhatian pada keluarga, terutama pengawasan kepada anak. Pasalnya kemajuan teknologi keberadaan anak perlu mendapat pendampingan agar tak mengakses situs-situs porno serta situs negative dan juga menghindarkan mereka dari bahaya Narkotika.

Hal ini disampaikan, Ketua Tim Penggerak PKK Kab Jombang, Tjaturina Wihandoko, dalam Musyawarah Kabupaten Dharma Wanita Persatuan (DWP) Jombang periode 2014 - 2019 di Ruang Bung Tomo kemarin. ‘’Sesibuk apapun kita berorganisasi, tetap berikan perhatian terbaik kepada keluarga. Keluarga itu nomor satu,’’ ujarnya dihadapan para istri PNS di lingkup Pemkab Jombang ini mengingatkan.

Tjaturina yang juga mantan Kepala Desa, Spayul Gudo ini menambahkan, kemajuan teknologi informasi yang tak bisa dibendung, harus disikapi dengan bijak. Karenanya pihaknya meminta sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak untuk mengawasi dan mendampingi putra putrinya. ‘’Memang teknologi tak bisa dibendung.

Maka kita sendiri yang harus ikut mengawasi anak anak agar tak mengakses situs-situs porno, kekerasan juga situs negative lainnya termasuk menghindarkan mereka dari bahaya Narkotika,’’ tandas Tjaturina.

Sebagai penggerak PKK, Istri Bupati Nyono Suharli juga mengajak Darwa Wanita untuk bisa bersinergi dengan program TP PKK Kab Jombang. ‘’Saya juga mengajak DWP Kab Jombang untuk mendukung program TP PKK Kab Jombang yang juga menjadi OASE KK dan TP PKK Provinsi Jatim adalah deteksi dini kanker serviks, juga programprogram positif lainnya,’’ paparnya.

Sementara itu, dalam Muscab Dharma wanita Persatuan kemarin, terpilih sebagai ketua periode 2014- 2019 adalah Siti Alimuddin. Siti terpilih setelah berhasil unggul dari tiga akndidat lainnya dengan perolehan suara sebanyak 64 suara disusul Ny. Nyoman mendapat delapan suara dan Ny. Syamto delapan Suara. Q rur

romadlon/bhirawa

Tjaturina Nyono Suharli.

7

Pilwali 2015, Wawali Minta PNS Netral Sejak Awal Tahapan Kota Blitar, Bhirawa Jelang pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar tanggal 9 Desember 2015 mendatang, Wakil Walikota Blitar, H Purnawan Buchori meminta semua jajaran PNS Kota Blitar untuk bersikap netral. ‘’Semua PNS yang ada di Kota Blitar diharapkan bisa bersikap netral dalam Pilwali Desember mendatang,’’ kata Purnawan.

Bahkan Purnawan menegaskan, sikap netral kalangan Abdi Negara Kota Blitar ini bisa ditunjukkan di semua tahapan yang dilaksanakan KPU Kota Blitar yang kini sudah mulai dilakukan. ‘’Bukan hanya pada saat kampanye saja, namun sikap netral ini harus bisa dilaksanakan di semua tahapan Pilwali untuk tidak melakukan dukung mendukung salah satu

calon, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi,’’ jelasnya.

Bahkan Purnawan juga berharap, sebagai pelayan masyarakat, PNS yang ada di Kota Blitar harus bisa bekerja secara profesional, jujur adil dan netral. Karena siapapun yang nanti bakal mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar tahun 2015 menurutnya sudah dibuat aturan mengenai netralitas PNS ini. ‘’Artinya, jika nanti ada salah satu PNS melanggar, maka akan dapat dikenai sanksi

hartono/bhirawa

H Purnawan Buchori

sesuai dengan mekanisme pemberian sanksi yang ada,’’ ujarnya.

Purnawan menambahkan, memberikan penegasan kem-

bali bagi PNS yang ada di Kota Blitar tak boleh memihak dari salah satu partai politik, maupun memihak salah satu bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar. ‘’Silahkan saja jika ada yang berani untuk melanggar, sanksi juga harus siap untuk diterima baik staf maupun yang memiliki jabatan,’’ tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto juga mendukung sikap Wakil Wali Kota Blitar, H Purnawan Buchori dan menegaskan, kepada PNS yang ikut arus dalam permainan Pilwali 2015 ini harus siap diberikan sanksi.

Sebab selama ini diakuinya gerbong PNS sangat mudah ikut arus dalam dunia politik, bahkan setiap tahapan pemilihan baik Pilihan Legislatif maupun Pemilihan Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Blitar selalu ingin menonjolkan dirinya. ‘’Apakah karena suka dengan calonnya atau memang ingin mendapatkan jabatan karena ikut mendukung salah satu calon jelas ini adalah tindakan yang salah,’’ kata Totok Sugiarto.

Bahkan pihaknya juga meminta jika perlu Panwas untuk melakukan proses pidana kepada siapa saja, PNS yang terlibat aktif dalam Pilwali Blitar 2015 mendatang. ‘’Saat ini sudah mulai tahapan, tentunya Inspektorat dan Panwas juga harus jeli siapa saja PNS yang mudah ikut arus dalam proses Pilwali kali ini. Apalagi mereka yang mempunyai jabatan dan fasilitas yang sangat mendukung,’’ imbuhnya.Q htn

Distan Lumajang Bentuk Tim Pemantau Distribusi Pangan Antisipasi Penimbunan Selama Ramadan dan Hari Raya

khoirul huda/bhirawa

Petugas Kejari Tuban saat menemui perwakilan warga Desa Patihan, Kec Widang, Tuban sebelum berdialong secara tertutup di salah satu ruangan.

Dinilai Tak Miliki Itikat Pemberantasan Korupsi Tuban, Bhirawa Sejumlah warga Desa Patihan, Kec Widang, Kab Tuban, menilai Pengadilan Tindak Korupsi (Tipikor) Surabaya tak memiliki semangat pemberatansan korupsi yang selama ini menjadi atensi pemerintah pusat. ‘’Masa salinan putusan mulai awal tahun 2015, hingga saat ini belum diketik, ini artinya Pengadilan Tipikor yang menjadi ujung tombak dan tumpuan akan pemberantasan korupsi di Indonesia tak memiliki itikat baik atas pemberantasan korupsi,’’ kata Suntoro perwakil Warga Desa Patihan, Kec Widang Tuban (27/5) kemarin.

Pernyatakan ini disampaikan setelah sejumlah warga yang mempertanyakan salinan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, atas kasus mantan kepala desa (Kades)-nya Mulyono Hadi dan Sekretaris Desa (Sekdes) Ainul Yakin yang diputuskan bersalah pada 2 Januari 2015. ‘’Meski mereka mengajukan banding dan kita (Kejari Tuban, red) juga banding, tapi dalam landan amar putusan hakim serta pasal-pasal yang menjadi dasar hakim itu apa, jangan salahkan kita, kalau kami menuduh Pengadilan Tipikor tak memiliki semangat pemberatansan korupsi,’’ terang Suntoro saat dikonfirmasi Bhirawa dari Kantor Kejari Tuban.

Selain menyoroti Pengadilan Tipikor Surabaya, Rombongan Warga Desa Patihan yang lokasinya tak jauh dari Ponpes Langitan Widang ini, juga meminta pada Pemkab Tuban

agar Sekdes Ainul Yakin yang hingga kini masih aktif menjabat untuk sementara dinonaktifkan. ‘’BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Camat saat diminta untuk menonaktifkan, tapi mereka semua bilang kalau tak mengetahui akan kasus itu, ini tak baik untuk sebuah pemerintahan desa, apalagi Sekdes adalah pengendali administrasi desa,’’ terang Suntoro.

Sementara Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tuban, I Made Endra AW saat dikonfirmasi akan hal itu, membenarkan kalau pihaknya sebagai JPU belum menerima salinan putusan. ‘’Iya, kami memang belum menerima salinan putusan, terkait dengan dua tersangka yang diputuskan bersalah dan saat ini mengajukan banding, kami tak mempunyai kewenangan untuk mengeksekui (ditahan), karena itu kewenangan Pengadilan Tipikor,’’ kata I Made Endra AW. Untuk diketahui, jumlah uang yang dikorupsi mantan Kades dengan Sekdes sebesar Rp372.173.400. Dana itu bersumber dari uang sewa sawah perangkat dan uang pengelolaan Himpunan Petani Pengguna Air (Hippa) total senilai lebih dari Rp3,71 milyar yang terungkap saat melakukan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pada akhir jabatan mantan Kades.

Keduanya dijerat dengan pasal 2, pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun penjara.Q hud

Lagi, Jember Raih Penghargaan TPID Terbaik dari Presiden Jember, Bhirawa Lagi, Kab Jember meraih predikat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik di kawasan Jawa untuk kedua kali.

Atas prestasi itu, Bupati Jember MZA Djalal menerima penghargaan TPID Award langsung dari Presiden Joko Widodo pada acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (Rakornas TPID) VI di Hotel Grand Sahid, Rabu (27/5) kemarin.

Rakornas TPID dibuka dan dipimpin langsung presiden didampingi Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Gubernur BI dan beberapa menteri terkait dan dihadiri Gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia.

Ada dua kategori penghar-

gaan yang diberikan yaitu TPID terbaik dan TPID berprestasi.

Kab Jember meraih untuk kategori Penghargaan TPID terbaik kawasan Jawa, sedang untuk tingkat Propinsi diraih Provinsi Jatim. Menurut situs resmi Bank Indonesia, Kategori TPID Terbaik diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID dan merupakan basis penghitungan inflasi IHK oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Penghargaan TPID Terbaik ini adalah penghargaan kedua berturut-turut yang diraih oleh Kab Jember. Pada tahun 2014, Kab Jember juga mendapat penghargaan yang sama.

Kepala Bappekab Jember, Dr H Edy B Susilo menjelaskan, penghargaan ini diraih karena

sinergi yang baik antara TPID dengan pihak-pihak terkait.

Terutama kerjasama antar daerah dalam menjaga stabilitas harga cabe lokal dan nasional.

Bupati Jember sebagai Pembina TPID Kab Jember dan Sekretaris Kab Jember sebagai Ketua TPID Kab Jember dinilai berhasil mengendalikan inflasi di Kab Jember. ‘’Mampu menjaga stabilitas harga, mampu mengendalikan sistem distribusi,’’ tandas Edy. Dengan menerapkan Risk Management System, TPID dapat memperkirakan potensi resiko inflasi dari setiap komoditas.

Hal ini dapat memberikan informasi dini terkait potensi inflasi terutama menyangkut harga, pasokan dan distribusi dari komoditas.Q efi

Lumajang, Bhirawa Bulan Ramadan yang identik dengan dinamika pangan membuat Dinas Pertanian (Distan) Kab Lumajang membentuk tim pemantauan distribusi komoditi pangan, untuk mengawasi sirkulasi tiga bahan pokok. Diantaranya beras, kedelai dan jagung yang dibutuhkan masyarakat dimomen-momen khusus yang biasanya dimanfaatkan pedagang untuk menaikkan harga ini.

Menurut Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kab Lumajang, Ir Paiman, dari Dinas Pertanian, tim pemantau yang dibentuk berfungsi mengawasi sirkulasi tiga komoditi hasil pertanian. Dengan melibatkan Kabid Pendataan dan Informasi Pertanian bekerjasama denga Kabid-kabid lainnya. Selain itu ada tim lain dari Bulog dan Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kab Lumajang.

Paiman juga mengungkapkan, tim pemantau masing-masing instansi ini akan saling bersinergi untuk mengawasi distribusi komoditi pangan dengan acuan data luas tanam, kemungkinan panen dan berapa harganya di pasaran. Secara online, 21 UPTD Pertanian di masing-masing kecamatan sudah melaporkan areal tanam padi, jagung, kedelai,

luas tanam dan kemungkinan panen serta harga masing-masing komoditi.

Kalau di pasaran komoditi ini tiba-tiba menghilang tapi acuan panen dengan stok yang sudah terdata, maka akan menjadi acuan penelusuran lapangan. Karena pasti ada permainan, dalam hal ini penimbunan.

Paiman mengungkapkan, timbunan produksi komoditi pangan di gudang-gudang akan diawasi ketat menjelang Ramadan ini. Karena potensi lonjakan harga dengan alasan kurangnya stok di pasaran bisanya menjadi modus tersendiri dari kalangan distributor untuk mendapatkan keuntungan besar memanfaatkan momen Ramadan. ‘’Dalam kaitan pengawasan ini, kami juga akan menggugah kembali teman-teman di Disperindag untuk ikut turun melakukan sinergi pengawasan. Mumpung kita juga dibantu TNIAD yang memang sudah memiliki kerjasama khusus dengan jajaran pertanian secara nasional,’’ paparnya.

Tentang ketersediaan komoditi pangan di pasaran, Paiman menjelaskan, hal itu sangat kompleks. Karena tak hanya dilihat dari sisi produksi, akan tetapi jangan sampai digunakan sebagai ajang permainan untuk mengeruk keuntungan.Q yat

Lima PNS Bojonegoro Disanksi Tegas Bojonegoro, Bhirawa Pemkab Bojonegoro telah menjatuhkan sanksi tegas kepada lima PNS dilingkup Pemkab setempat. Sanksi diberikan bervariasi mulai dari pemberhentian dengan hormat dan penurunaan pangkat. Penegakan disiplin PNS yang berpedoman pada PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). basir/bhirawa Menurut Asisiten III BiAsisiten III Bidang Admitrasi dang Admitrasi Umum Umum Pemkab Bojonegoro Pemkab Bojonegoro, YaYayan Rohman yan Rohman, ketika dikonfirmasi usai rapat diaula BKD setempat, Rabu (27/5) kemarin, sanksi diberikan berdasarkan tingkat kesalahannya mengacu pada perundangan yang berlaku. Dari lima orang PNS yang mendapatkan sanksi, dua orang PNS diberhentikan dengan hormat yaitu St guru SDN Jari I, Kec Gondang dan Md staf perawat UPTD di Puskemas, Kec Dander. ‘’Keduanya orang PNS itu diperhentikan dengan hormat atas permintaan diri sendiri terbukti dengan tidak masuk kerja dengan alasan sah,’’ jelasnya.

Kemudian tiga orang PNS lainnya mendapat sanksi yang cukup berat yakni penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun, diberikan kepada Guru SDN Baureno I berinisial HD golongan 3C diturunkan menjadi 3B, DS guru SDN Baureno I golongan 3A turun menjadi 2D. ‘’Selain itu, AS staf di Kec Sugihwaras. Ketiga PNS ini mendapat sanksi penurunan pangkat satu tingkat,’’ ujarnya.

Yayan menegaskan, Sesuai PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, bagi tiga orang ini masih melakukan pelanggaraan akan dikenakan sanksi lebih berat. Manakala tiga orang ini masih melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi lebih berat dengan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan.

Menurut Yayan, penindakan tegas dan memberikan sanski kepada PNS pihaknya tak pandang bulu.

Siapapun yang tak menjalankan kewajibannya sebagai PNS, sanksi telah menunggu. Pada PP itu sangat jelas sanksi bagi yang melanggar mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian secara hormat dan tidak hormat.Q bas

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Rendra Kresna Dinilai Kader Golkar Terbaik Malang, Bhirawa Wakil Sekjen Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie Ridwan Hisyam, saat berada di Kota Malang menegaskan tidak ada kader Golkar lain sebaik Rendera Kresna.

Sosok ini menurut dia sangat kapabel dan akan mendapatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Malang.

“Kondisi apapun nama Pak Rendra ini tetap yang terbaik, karena di Kabupaten Malang belum ada tokoh sekelas dia.

Karena itu sosoknya tetap akan menjadi magnet bagi masyarakat. Tinggal mencarikan pasanganya saja,” imbuhnya.

Pihaknya menyarankan jika calon Wakil Bupati yang terbaik adalah dari PKB, sosok yang dia sodorkan adalah Latifah Shohib yang saat ini merupakan anggota DPR RI dari dapil Malang.

“Sosok Bu Latifah itu paling tepat untuk mendampingi Pak Rendra, beliau merupakan keder PKB, yang militan nantinya akan menjadi pasangan yang idela,”tuturnya.

Sementara terkait dualisme Partai Golkar, menurur Ridwan jelas ada intervensi pemerintah. Namun dia menegaskan, bahwa itu adalah oknum yang melakukannya. Bukti intervensi itu bisa dilihat dari SK Menteri Hukum dan HAM, yang mengesahkan kubu Munas Ancol. “Bukti intervensi itu jelas,” tegas Ridwan, Rabu 27/5 kemarin.Q mut

KPU Gelar Sosialisasi Aplikasi Pencalonan Kab Malang, Bhirawa Walaupun masa pendaftaran calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sudah dimulai, KPU Kabupaten Malang baru menggelar sosialisasi aplikasi pencalonan.

Seluruh pimpinan parpol dan sejumlah tokoh masyarakat diundang. Tujuannya agar parpol dan masyarakat yang akan mendaftarkan pasangan calon dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KPU. “Dalam sosialisasi ini, materi yang kita sampaikan terkait mekanisme pencalonan, baik oleh parpol maupun perorangan. Peserta kita berikan file soft copy dokumen pencalonan,” tegas anggota KPU Divisi Teknis Sofi Rahma SH kepada Bhirawa, Rabu kemarin (27/5).

Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi pasangan calon saat didaftarkan ke KPU oleh Parpol. Diantaranya yaitu terkait dukungan dari Parpol/ Gabungan Parpol dengan perolehan kursi atau suara sah sebesar 15 persen, dan dokumen lainnya yang diatur dalam PKPU. Sedangkan untuk pasangan calon perseorangan, harus didukung oleh minimal 6,5 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Malang.

“Dukungan tersebut tertuang dalam formulir dukungan yang ditujukan kepada pasangan calon perseorang, bukan pribadi-pribadi. Penduduk yang mendukung harus bertandatangan di formulir, ditempeli materai yang cukup dan disahkan oleh pasangan calon yang bersangkutan,” terang Sofi.Q sup

The Grand Palace Hotel Gelar Donor Darah Malang, Bhirawa Guna menambah ketersedian darah, The Grand Palace Hotel Malang bekerjasama dengan beberapa stake holder melakukan kegiatan donor darah yang di dukung penuh oleh Palang Merah Indonesia cabang Malang. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, dan menambah ketersedian kantong darah yang sangat dibutuhkan oleh para yang membutuhkannya.

Manajer Marketing, The Grand Palace Hotel Malang, Kartika Prameswari, mengungkapkan kerjasama dengan beberapa stake holder tersebut bukan hanya sematamata mengenalkan paket yang dimiliki hotel saja. Tetapi lebih kepada bagaimana sesama insan manusia dapat saling membantu dalam bentuk donor darah.

“Kita tahu, ketersedian darah di PMI Malang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya sambil menunjukkan kegiatan yang dilakukan, Rabu (27/5) kemarin.

Kegiatan tersebut diikuti 67 peserta, sedangkan dari program donor darah tersebut menghasilkan 43 kantong darah.

Sedangkan 24 peserta lainnya tidak di izinkan mengikuti program donor darah yang digelar oleh The Grand Palace Hotel Malang tersebut karena memiliki tekanan darah rendah.

“43 kantong darah yang terkumpul merupakan jumlah yang tidak sedikit, dengan kegiatan kemanusiaan yang kami selenggarakan ini kami berterima kasih kepada stake holder yang telah berkesempatan membantu dalam pengumpulan darah. Selain itu, kedepannya kita akan mengadakan kembali acara donor darah, dan di harapkan bisa menambah peserta donor darah,” jelasnya.Q wil

willy/bhirawa

Kegiatan donor darah yang di selenggarakan The Grand Palace Hotel Malang bisa menjadi jembatan kerja sama antara stakeholder dan masyarakat.

Kamis Pahing 28 MEI 2015

Warga Tuntut Lahan Perkebunan PT Margosuko Kab Malang, Bhirawa Ratusan warga lima desa dari wilayah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, berunjukrasa di Kantor DPRD setempat, Rabu, (27/5) pagi kemarin. Ratusan warga yang mengaku memakili 1.153 keluarga tersebut menuntut pemerintah membagikan lahan kepada warga disekitar lahan perkebunan dengan cara mengembalikan tanah perkebunan seluas 332 hektare yang kini dikuasai PT Margosuko.

Menurut Kuasa Hukum dari warga Sumardan, seusai bertemu dengan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang, di Kantor DPRD setempat menjelaskan tanah yang kini dikuasai PT Margosuko tersebut aslinya tanah negara berstatus Hak Guna Usaha (HGU), penggunaannya untuk ditanami tanaman keras seperti kopi dan kakao. Sedangkan sertifikatnya terbit 9 Februari 1991 dan berlaku sampai dengan 30 Desember 2015 mendatang.

“Tapi belakangan ini terjadi pengalihan fungsi lahan dengan ditanami tebu, pepaya, singkong, dan sejenisnya. Dengan beralihnya fungsi lahan itu, maka PT Margosuko telah menyalahi aturan,” kata dia.

Ia juga menjelaskan, pemberian HGU kepada PT Margosuko dinilai menyalahi ketentuan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Ratusan warga lima desa dari wilayah Kec Dampit, Kab Malang saat melakukan unjukrasa di depan Kantor DPRD Kab Malang Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa atas tanah HGU seluas minimal 5 hektare dan maksimal 25 hektare atau lebih harus memakai investasi modal ke negara.

“Namun, kenyataannya hal itu tidak ada investasi. Dan bahkan selama ini PT Margosuko belum juga membayar pajak. Seharusnya, setiap tahun perusahaan itu membayar pajak sebesar Rp 215 juta,” jelas Sumardhan.

Selain itu, lanjut dia, PT Margosuko juga dianggap melakukan pelanggaran fatal

berupa penyewaan lahan seluas melebihi 50 persen dari seluruh luas lahan kepada pihak ketiga, yakni Hasan, HM. Tamjisman, dan Rifa’i.

Sedangkan ketiga orang tersebut dikenal sebagai tuan tanah. Dan ada juga lahan yang dikelola oleh perangkat desa, ironisnya lagi sebagian lahan diperjualbelikan oleh PT Margosuko kepada masyarakat.

“Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU Pokok Agraria dan ditambah lagi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996

tentang Hak Guna Usaha, seluruh tanah harusnya digarap sendiri oleh PT Margosuko. Bukannya disewakan maupun diperjualbelikan pada pihak ketiga,” tegasnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto menyatakan, dewan akan segera mempelajari tuntutan masyarakat tersebut.

“Kami segera mempanggil pihak perusahaan dan pihak ketiga yang menyewa lahan perkebunan yang ada di sekitar wilayah desa, di wilayah Kecamatan Dampit

KPK Desak Pemkot Batu Buat Perwali LHKPN Batu, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Batu untuk segera membuat Perwali tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Kota Batu terhadap LHKPN yang masih 0 persen.

Desakan ini disampaikan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK saat mengadakan Asistensi Pengisian dan Pengumpulan LHKPN di Ruang Bina Praja, Balaikota Batu, Rabu (27/5). Acara tersebut diikuti oleh 50 pejabat

eselon II di Pemkot Batu yang wajib LHKPN. “Dari 50 pejabat wajib LHKPN di Kota Batu ini, 42 di antaranya adalah para kepala SKPD,”ujar Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso.

Saat ini, katanya, di Pemkot Batu sudah ada 7 pejabat yang memberikan laporan isian LHKPN. Adapun lainnya masih akan melakukan pengisian ulang, karena mereka baru saja menduduki jabatan baru di SKPD yang berbeda.

“Banyak Kepala SKPD yang harus updating atau pengisian ulang, karena mereka terakhir kali melakukan pengisian

anas bachtiar/bhirawa

Tiga petugas Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK saat memberikan asistensi tentang LHKPN kepada para pejabat Pemkot Batu di Kantor Balaikota Batu.

LHKPN pada 2 tahun yang lalu,”tambah Punjul.

Kepala Group Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Tri Gamareva, mengatakan saat ini tingkat kepatuhan di Kota Batu terhadap LHKPN tercatat masih 0 persen. Dan agar ada peningkatan terhadap tingkat kepatuhan ini, Tri Gamarefa meminta agar Pemkot Batu segera membuat Perwali tentang LHKPN. “Dengan adanya perwali ini akan memudahkan bagi kami (KPK) untuk melakukan updating data yang ada di Kota Batu.

Dengan demikian ke depan tingkat kepatuhan Kota Batu terhadap LHKPN akan semakin baik (naik),”ujar Eva, panggilan akrab Tri Gamareva.

Menanggapi masalah ini Walikota Batu, Eddy Rumpoko, langsung memberikan respon. Kepada petugas KPK, Eddy mengatakan akan segera membentuk tim untuk penyusun Perwali tentang pelaksanaan LHKLPN di Pemkot Batu.

“Dengan adanya perwali ini diharapkan bisa membentuk komunikasi yang baik antara Pemkot Batu dengan pihak kementrian maupun KPK dan BPK,”ujar ER, sapaan akrab Eddy Rumpoko. Q nas

Job Fair Market Diserbu Pencari Kerja Malang, Bhirawa Job fair market yang digelar oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Malang di Aula Skodam V Brawijaya Malang diserbu oleh ribuan tenaga kerja di sekitar Malang.

Kepala Disnakertrans Kota Malang, Kusnadi, disela-sela pembukaan Job fair market, Selasa (26/5) kemarin, kepada wartawan mengatakan kegiatan yang digelar pertama kalinya di tahun 2014 ini ditargetkan mampu menyerap setidaknya 200 tenaga kerja.

“Kegiatan job fair 2015, kita jadwalkan dilaksanakan selama tiga kali dalam setahun.

Jika setiap even mampu menyerap tenaga sebanyak 200 orang, maka selama tiga kali job fair bisa menyerap 600 tenaga kerja, atau 10 persen dari jumlah pengangguran di Kota Malang,”tutur Kusnadi.

Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan, job fair merupakan sarana untuk membuka lowongan pekerjaan bagi pengang guran di Kota Malang. Sebab saat ini pengangguran di Kota Malang, jumlahnya mencapai 6000 orang.

Jumlah tersebut didominasi

oleh pengangguran dengan kategori pendidikan S1 dan SMA, bahkan beberapa diantara mereka berijazah S2. Makanya gelaran jop fair ini diharapkan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pencari kerja.

Sebanyak 40 perusahan di Kota Malang dan luar Kota Malang, ambil bagian di even ini. Mereka menyediakan lowongan berbagai posisi, mulai dari administrasi, pemasaran dan tenaga ahli.

“Perusahan yang ingin terlibat sebenarnya sangat banyak, hanya saja, untuk kali ini dibatasi 40 perusahaan saja, dengan asumsi lokasi kegiatan tidak memungkinkan pesertanya ditambah, meskipun sebenarnya banyak sekali perusahaan yang ingin ambil bagian,”tukas Kusnadi.

Pihaknya berjanji untuk even kedua nanti, Disnakertrans, akan memberikan peluang lebih banyak lagi bagi perusahan, baik kelas regional, nasional bahkan kelas intenasional, sehingga makin banyak lowongan pekerjaan yang disediakan.

Diakui dia banyaknya tenaga kerja yang datang di area ini, tidak semuanya merupakan

pencari kerja asli Kota Malang, tidak jarang mereka datang dari Blitar, Kabupetan Malang, Pasuruan dan Kota Batu.

“Siapa saja boleh datang di lokasi ini, hanya saja kami berharap masyarakat Kota Malang diberikan prioritas, karena tujuan kami menggelar job fair ini tidak lain adalah untuk mengurangi pengangguran di Kota Malang,”tambah Kusnadi.

Sementara itu Wakil Walikota Malang, Sutiaji saat membuka acara job fair meminta kepada Disnakertrans untuk melakukan up dating data jumlah tenaga kerja kota Malang.

Karena setiap saat ada lulusan perguruan tinggi, jumlah tenaga kerja diperkirakan meningkat.

“Kami minta Disnakertrans, mencatat jumlah pengangguran di Kota Malang. Karena setiap saat pengangguruan, karena perguruan tinggi di Malang juga melakukan wisudah setiap saat.

Dengan begitu maka jumlah pengangguran pasti bertambah,”ujar Sutiaji. Apalagi, kecenderungan, lulusan perguruan tinggi di kota Malang yang berasal dari luar kota, ingin tetap tinggal di kota Malang sehingga menambah jumlah data penggangguran Kota Malang. Q mut

cahyono/bhirawa

tersebut,” janji dia.

Dari catatan Bhirawa, lahan milik pemerintah yang dikelola PT Margosuko dulunya milik masyarakat Desa Dampit. Dan pertama ada seorang pedagang di Pasar Dampit yang bernama Abdoel Karim Kertosastro alias Kerto Doel, membeli tanah tersebut dari kerabatnya dan masyarakat pemilik tanah sampai kemudian pada 1923 ia mampu mendirikan PT Margosuko. Sehingga perusahaan ini menaungi banyak perkebunan lain di wilayah Provinsi Jawa Timur. Q cyn

Disperindagsar Tingkatkan Pengawasan Beras Sintentis Kab Malang, Bhirawa Beredarnya beras sintentis atau plastik yang diketemukan pertama kali di Jakarta oleh seorang pemilik warung makan, hal ini juga berdampak pada daerah-daerah lain di Indonesia. Mengantisipasi peredaran beras sintetis, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Malang terus meningkatkan pengawasan dan operasi beras diberbagai pasar tradisional yang tersebar di 33 kecamatan.

Kepala Disperindagsar Kabupaten Malang Herlijanti Koentari, Rabu (27/5), kepada wartawan mengatakan, maraknya beras sintentis yang beredar dipasaran, maka pihaknya akan memperketat pengawasan, serta akan melakukan operasi rutin diberbagai pasar dan disejumlah toko-toko.

“Ini kami lakukan untuk mengantisipasi masuknya beras sintentis di wilayah Kabupaten Malang, dan agar juga bebas beras sintentis,” paparnya.

Ditegaskan, di Kabupaten Malang ini salah satu daerah di Jawa Timur sebagai daerah lumbung beras setelah Kabupaten Ngawi. Sehingga pihaknya percaya jika beras sintentis itu kemungkinan kecil masuk wilayahnya. Selain masyarakat Kabupaten Malang tidak kekurangan akan kebutuhan beras, masyarakat pun sudah sangat peka dan juga bisa membedahkan mana beras sintentis dan mana beras beneran.Q cyn

Usulkan 12 Oktober Hari Museum Nasional Malang, Bhirawa Sebanyak 250 pengelola museum seluruh Indonesia, melakukan pertemuan penting di Kota Malang. Salah satu agendanya adalah mengusulkan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Museum Nasional Indonesia .

Penetapan usulan tersebut, berdasarkan atas Musyawarah Museum se-Indonesia (MMI) yang pertama yang diselenggarakan pada 12-14 Oktober 1962 di Yogyakarta, yang menghasilkan 10 resolusi penting permuseuman Indonesai. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kmendikbud) Hari Widianto, ditemui disela-sela pembukaan acara Temu nasional Museum Indonesia, di Balaikota Malang, Selasa (26/5) kemarin, mengatakan keberadaan Museum sebagai simbol kepribadian bangsa. Karena itu, pemerintah mendorong untuk pengembangan museum di semua daerah.

“Pengelola museum jum-

lahnya sangat banyak, hanya saja yang bisa hadir pada pertemuan nasional di Malang, 250 pengelola saja.

Yang lain tidak bisa hadir karena alasan teknis. Tetapi pertemuan ini sangat istemewa, karena ada rumusan untuk memilih hari museum nasional,” tuturnya. Hanya saja, lanjut dia, untuk penetapan tanggal 12 Oktober, sebagai hari Museum Nasional, akan dilakukan oleh Presiden. Karena itu pihaknya akan segera menyampaikan usulan tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Sementara itu, dipilihnya Malang sebagai tuan rumah pertemuan Museum Nasional tahun ini, karena Malang dinilai, memiliki kekuatan tersendiri, apalagi ada tiga museum baru yang cukup spektakuler. Tiga museum itu, anatara lain Museun Malang Tempo Doeloe, Museum Angkut dan Museum D’ Topeng. Ketiganya dikelola secara mandiri dan berorientasi pada pelayanan bagi masyarakat.Q mut

m.taufik/bhirawa

Wakil Ketua Komisi X DPR, Ridwan Hisjam, dan Dirjen Kemendikbuk Kacung Marijan, Ketua Asosiasi Museum Indonesia (Amida), Putu Supatma dan Wakil Walikota Malang, Sutiaji saat menghadiri pertemuan para pengelola museum.

OLAHRAGA

Kamis Pahing 28 MEI 2015

LINTASAN

Mahasiswa Papua Kecam Menpora-PSSI Malang, Bhirawa Puluhan mahasiswa Papua yang juga suporter Persipura Jayapura yang ada di Malang mengecam Menpora Imam Nahrawi dan PSSI, karena kisruh antara keduanya menyebabkan laga Persipura dalam ajang AFC menjadi batal.

"Menpora, PSSI dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) harus bertanggung jawab atas batalnya pertandingan Persipura di ajang AFC untuk menjamu Pahang FA Malaysia," kata koordinator lapangan (korlap) unjuk rasa suporter Persipura, Israel Homer, dalam aksi di gedung DPRD Kota Malang, Rabu.

Puluhan suporter Persipura yang berstatus mahasiswa itu melakukan "long march" dari kawasan Stadion Gajayana menuju gedung DPRD Kota Malang.

Mereka menuntut tim kesayangannya (Persipura) bisa berlaga di AFC Cup. Ia menegaskan bahwa upaya mempermainkan Persipura sama dengan mempermainkan bangsa Indonesia, bahkan juga sama dengan mempermainkan diri sendiri. Batalnya pertandingan AFC Cup antara Persipura melawan Pahang FA Malaysia, dikarenakan kisruh antara Kemenpora dan PSSI. Bahkan, lanjutnya, tidak dikeluarkannya visa oleh Dirjen Imigrasi Indonesia adalah bentuk campur tangan pemerintah dalam dunia sepakbola.

"Kita menuntut keadilan dari semua pihak yang tidak mengeluarkan izin pertandingan," tandasnya.

Padahal, katanya, prestasi tim berjuluk Mutiara Hitam ini seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia karena mampu menembus babak 16 besar AFC Cup. "Kami minta kepada Menpora agar bertanggung jawab atas kisruh dan gagalnya laga AFC tersebut," tegasnya.

Selain itu, ia berharap sepak bola jangan dicampuradukkan dengan urusan politik agar kisruh seperti ini tidak akan terjadi.

"Kami minta jangan ada politik dalam sepakbola, kami juga minta agar tim transisi dibubarkan karena akan melahirkan dualisme dalam dunia sepakbola," ujarnya.Q ant

KONI Sultra Evaluasi Prestasi Cabang Olahraga

9

Ditolak PB Porprov, Diizinkan KONI Kasus Atlet yang Turun di Porprov Kaltim Banyuwangi, Bhirawa Keputusan PB Porprov yang menolak delapan peselam Surabaya yang turun di Porprov Kaltim akhirnya mentah, sebab KONI Jatim memberikan izin kepada mereka untuk berlomba di Porprov V Banyuwangi 6-13 Juni mendatang.

Menurut Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung, 8 peselam itu layak dapat hukuman karena ikut lomba di Kaltim, tapi bentuk punistmen nya bukan berupa larangan ikut Porprov, karena jika itu dilakukan maka sama saja mematikan karir atlet.

Apalagi dari segi usia mereka masih muda dan memiliki potensi untuk meraih prestasi lebih tinggi lagi. "Tugas KONI

membina atlet, jadi hukuman larangan atlet berlomba itu tidak tepat," katanya saat ditemui mennjau venue Porprov di Banyuwangi, Rabu (27/3).

Ia juga mengakui PB Porprov telah mengeluarkan SK larangan 8 atlet selama Surabaya itu. "Memang ada SKnya. Tapi, KONI sudah memerintahkan agar delapan peselam itu boleh bermain di Porprov," tegas pria yang juga pe-

ngusaha properti itu.

Alasan lainnya 8 peselam Surabaya tersebut ditolak oleh tim keabsahan PB Porprov, bukan oleh Dewan Hakim KONI Jatim. Dimana, tim keabsahan adalah bagian dari Porprov. Sehingga, KONI punya kewenangan untuk menolak keputusan yang diambil PB Porprov.

Penolakan KONI tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Sebagai induk olahraga, KONI harus menjadi pembela atlet terdepan. "Waktu itu ada dua cabor, selam dan pencak silat yang diprotes.

Dua-duanya atletnya diperkenankan main," katanya.

Salah satu pertimbangan

KONI memperbolehkan 8 peselam dan satu pesilat main di Porprov yaitu secara yuridis formal, dimana atlet tersebut belum berubah kependudukannya. Mereka masih tercatat sebagai atlet Surabaya dan Malang.

"Secara yurisi formal, tidak ada atlet yang main di Porprov Kaltim keluar dari Jatim. Soal status atlet itu, keabsahannya ada di pihak Kaltim. Kita kan tidak tahu aturan PB Porprov Kaltim.

Jadi, bukan kita yang mengatakan tidak sah," ungkapnya.

Seperti diketahui 8 peselam Surabaya sempat dilarang turun di Porprov Banyuwangi, karena pernah mengikuti Porprov Kaltim pada 7-9 Novem-

Target Empat Besar di Porprov V

taufiq/bhirawa

Tendangan bola pertama oleh Ketua PTSI Kota Malang Abdurahman mendandai dibukanya turnamen Sepak Takraw PTSI Kota Malang.

Kendari, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengevaluasi prestasi cabang olahraga untuk mengetahui kendala dan keunggulan dalam pembinaan atlet.

Ketua KONI Sultra Lukman Abunawas di Kendari, Rabu, mengatakan KONI dan pengurus cabang olahraga bersama-sama memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan atlet.

"Tidak semua cabang olahraga mengalami kemunduran prestasi tetapi hanya sebagian kecil cabang olahraga yang menunjukan kemajuan," kata Lukman Abunawas saat memimpin rapat perdana pengurus KONI Sultra periode 20152019.

Sukses atau gagal sebuah organisasi, termasuk organisasi olahraga bukan karena figur seorang ketua tetapi ditentukan kekompakan pengurus dalam organisasi tersebut.

Ia menuturkan program KONI masa lalu yang belum terealisasi akan dilanjutkan dan pengurus periode empat tahun ke depan bertekad membawa eksistensi KONI lebih maju.

"Organisasi olahraga adalah pengabdian sehingga pengurus KONI dituntut memberikan dedikasi dan loyalitas demi kemajuan olahraga Sultra," katanya.

Wakil ketua II KONI Sultra Ashar mengatakan kekompakan akan terwujud bila pengurus KONI menyadari tanggung jawab yang diberikan.

"Kalau antarpengurus saling melampaui tugas dan tanggung jawab maka dipastikan kekompakan retak. Maka setiap pengurus diharapkan taat asas," katanya.

Ia mendukung program evaluasi kepengurusan cabang olahraga asalkan dilakukan secara obyektif sehingga menemukan solusi terbaik.Q ant

Turnamen Sepak Takraw Jadi Ajang Pemanasan Porprov Malang, Bhirawa Gelaran turnamen Sepak Takraw, yang dihelat oleh Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) Kota Malang, bekerjasama dengan Yon Bek Ang 2, merupakan turnamen pemanasan menjelang digelarnya pekan Olahraga Pelajar Provinsi (Porprov) Juni mendatang.

Ketua PSTI Kota Malang, Letkol Inf. Abdurahman, kepada Bhirawa disela-sela pembukaan turnamen di Lapangan Yon Bek Ang 2 Malang, mengutarakan, even ini pertama kali digelar di Kota Malang. Namun demikian animo para pemain sepak takraw di Malang cukup tinggi.

“Ada dua target yang ingin kita capai, mencari atlet yang berbakat, serta sebagai ajang pemanasan Pekan Olahraga Pelajar.

Karena selama ini turnamen Sepak Takraw belum pernah di gelar,”tutur Abdurahman.

Turnamen yang pertama kali digelar ini diikuti oleh 22 tim di Malang raya, terdiri dari 9 tim dari Kostrad, 5 tim dari jajaran Kodam V Brawijaya, 1 tim dari Kodiklad TNI AD, 3 tim PSTI Kota Malang, dan 4 tim Perguruan Tinggi.

“Sebenarnya masih banyak tim yang ingin mendaftar, tetapi untuk saat ini hanya diikuti oleh 22 tim saja,. Kedepan kita akan memberikan kesempatan kepada tim-tim sepak takraw yang ingin bergabung,”ujarnya.

Untuk, babak penyisian dilakukan di empat lapangan. Dua di Yon Bek Ang dua lapangan

dan di Puskopad. Khusus untuk penutupan akan dilakukan di Puskopad, karena pembukaanya sudah dilakukan di Yon Bek Ang. “Pertandingannya sendiri, lanjut dia akan dilakukan sejak tanggal 26, 27, dan 28 Mei, mulai dari babak penyisihan, hingga babak final,’tukasnya.

Hanya saja pihaknya menyayangkan, tidak adanya tim putri yang ikut dalam turnamen ini, padahal dia sangat berharap ada tim putri yang berpartisipasi pada kegiatan tersebut.”Semoga tahun depan ada tim putri yang ikut. Kemarin hanya dua tim, jadi tidak kami pertandingkan,”tambanya.

Sementara itu, Dan Yon Bek Ang 2, Let Kol CBA Hamdi Wibowo, dalam sambutanya meminta kepada seluruh atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas pertandingan. Karena tujuan digelarnya turnamen ini adalah untuk meningkatkan kebersamaan dan mencari bakat serta potensi para atlit.

“Kami meminta kepada para atlit untuk bertanding dengan maksimal dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas kalah dan menang dalam pertandingan sebuah hal yang biasa, yang penting harus dijaga adalah kekompakan,”tuturnya.

Turnemen Sepak takraw ini, memperebutkan Trophy Dan Yon Bek Ang 2 Kostrad, dan Piala Bergilir Ketua Umum PSTI Kota Malang serta uang pembinaan kepada juara I, Juara II dan Juara III atau juara bersama.Q mut

Alyaa' Al Hanuun, Atlet Wushu Masa Depan

supriyanto/bhirawa

Alyaa' Al Hanuun.

Kota Batu, Bhirawa Dari sederetan atlet-atlet andalan Kota Batu yang akan berlaga di Porprov Jatim, ada satu sosok anak

ber 2014 lalu. Hal ini lah yang mengundang protes keras dari KONI Kabupaten Malang tertanggal 24 April 2015.

Kedelapan peselam Surabaya yang kena cekal itu adalah Febrina Gladys Elvira, Abi Nurfandi, Achmad Rezah, Aditya Hari Susanto, Ananda Chrismond Endika, Danang Ramdhani, Elok Wahyunita Suprapto dan Vania Elvira Elent.

Untuk memperkuat larangan delapan peselam Surabaya itu, PB Porprov telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Yakni, SK PB Porprov No 6/SK-SAH.PB Porprov V/5/ 2015 tertanggal 18 Mei 2015, tentang putusan bidang keabsahan PB Porprov. Q wwn

perempuan cilik yang memikat Walikota Batu dan undangan saat melakukan atraksi dalam pengukuhan kontingen Porprov Kota

Batu di Hutan Kota Bondas, Selasa malam (26/5).

Dia adalah Alyaa' Al Hanuun (10) tahun yang masih duduk dibangku kelas 3 SDN Karangbesuki 5 Dau Kabupaten Malang.

Dengan bimbing dari pelatih Bagong dari Pengcab Wushu Kota Batu, Alyaa' mampu menguasai jurus Taiji secara sempurna. Atlet cilik tersebut telah berhasil membawa pulang Medali Emas dan Perak dalam Porprov IV Madiun tahun 2013 lalu.

Kini Alyaa' putri dari pasangan Anton dan Santi tersebut kembali dipercaya memperkuat kontingen Kota Batu dalam ajang Porprov V Banyuwangi. Dengan spesialisasi jurus Taiji tangan kosong dan pedang, Alyaa' diharapkan mampu menambah pundi-pundi emas kontingen Kota Batu dalam merealisasikan targetnya masuk 10 besar.

Alyaa' mengaku termotivasi belajar Wushu dari ayahnya yang nota bene juga pelatih di Pengcab Wushu Kota Batu. Sejak TK, Alyaa' mengaku sudah tertarik jurus Taiji.

Dengan ketekunan dan ke-

mauannya berlatih, Alyaa' akhirnya mampu membuktikan bahwa dirinya layak untuk mewakili Kota Batu dalam ajang olah raga yang digelar 2 tahunan tersebut.

Dia akan terus berlatih dengan tekun agar nantinya bisa menjadi atlet nasional. "Aku pingin mengharumkan negara Indonesia di ajang olah raga dunia," ungkap Alyaa' yang selalu didampingi sang ibu tersebut.

Di usianya yang masih belia, Alyaa' memang berpotensi untuk terus digembleng agar bisa menjadi atlet Wushu nasional. Walikota Batu Eddy Rumpoko bahkan siap memberi hadiah istimewa bagi Alyaa' jika nanti mampu menyumbang medali emas di ajang Porprov V. "Jangan keder, kamu pinter dan menguasai Taiji dengan baik. Berjuanglah maksimal agar dapat medali emas," pesannya kepada Alyaa'.

Selain Wushu, atlet cilik lainnya ada di cabor Senam dan Catur.Q sup

Gresik, Bhirawa Kontingen Kabupaten Gresik secara resmi dilepas pemberangkatannya oleh Wakil Bupati Gresik HM Qosim dari pendopo alun alun Gresik, yang akan berlaga dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2015 di Banyuwangi Juni mendatang, Rabu 27/05/2015.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Gresik, Eko Priono mengatakan, pihaknya menyiapkan sebanyak 247 atlet yang akan tampil pada 26 cabang olahraga dalam ajang Porprov Jatim tahun 2015 di Banyuwangi, adapun beberapa cabor yang menjadi unggulan diantaranya Renang yang ditargetkan dengan perolehan 12 mendali Emas.

Dirinya menambahkan, pihaknya menargetkan untuk Porprov tahun ini Kabupaten Gresik bisa masuk di posisi 4 besar. “Kita sudah persiapan secara matang, target kita pada medali emas saja 29, sedangkan perak 39 dan perunggu sebanyak 34,” terang Eko Sementara itu Wakil Bupati Gresik HM Qosim berharap kontingen Gresik bisa meraih prestasi yang lebih baik dibandingkan tahun lalu.“Saya ucapkan selamat

bertanding. Ayo raih prestasi setinggi mungkin, jangan cepat puas. Kalau sudah bisa juara di tingkat provinsi, harus bisa kejar rekor nasional. Jadilah atlet yang mempunyai persiapan karena dengan persiapan yang bagus akan menuai keberhasilan yang bagus pula,” kata HM Qosim.

Diketahui dalam hari pertama itu (27/05) hanya atlet Hockey sebanyak 30 atlet dan 4 official yang berangkat terlebih dulu ke Banyuwangi. Sedangkan atlet lainnya akan bertolak dari Gresik secara bergantian karena masih menunggu teknis dan persiapan dari tuan rumah di Banyuwangi.

“Kita tidak langsung semua atlet bersamaan berangkat, namun secara bergantian karena estimasi dana dan tempat di Banyuwangi yang masih minim,” ungkap Samsul Arif koordinator atlet.

Dalam mengantisipasi, kata Samsul, atlet akan diberangkatkan lebih awal dari jadwal pertandingan.

Hal ini agar ada masa adaptasi dan menghindari kelelahan, untuk waktu perjalanan dari Gresik ke Banyuwangi membutuhkan sekitar 8 sampai 9 jam perjalanan. Q kim

Tim Nasional U-23 fokus berlatih teknik dan strategi di Lapangan Mako Brimob Depok, Jawa Barat, guna mematangkan keahlian tim maupun individu.

Timnas Fokus Berlatih Teknik dan Strategi Jakarta, Bhirawa Tim Nasional U-23 yang akan berlaga di SEA Games 2015 fokus berlatih teknik dan strategi di Lapangan Mako Brimob Depok, Jawa Barat, guna mematangkan keahlian tim maupun individu.

"Latihan saat ini fokus pada pematangan teknik, taktik, dan strategi bermain," kata pelatih timnas U-23 Aji Santoso seperti dilansir tim media PSSI di Jakarta, Rabu.

Aji mengatakan timnya optimis meraih kemenangan menghadapi Myanmar dalam laga perdana yang akan digelar pada 2 Juni 2015 di Stadion Jalan Besar, Singapura.

Ia mengaku sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan kesebelasan Myanmar.

"Lawan Myanmar kita optimis menang. Mereka punya perkembangan yang cukup pesat. Dua tahun lalu saat ajang SEA Games di Myanmar kita kalahkan mereka 0-1," kata Aji. Selain itu Aji juga mengungkapkan bahwa semangat berlatih serta mental anak-anak asuhnya mulai meningkat setelah mendengar kabar penundaan keberlakuan surat keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga serta arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk merevisi SK pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

"Mental dan motivasi anak-anak juga tambah baik usai adanya perintah pencabutan pembekuan dari Wapres, Pak Jusuf Kalla kemarin," jelas Aji. Namun demikian keberangkatan timnas sepak bola masih menunggu keputusan FIFA terkait ancaman sanksi yang diberi tenggat waktu hingga 29 Mei 2015.

Indonesia sendiri berada dalam Grup A di SEA Games 2015 bersama Myanmar, Kamboja, Filipina, dan tuan rumah Singapura. Tim Garuda dijadwalkan berhadapan lebih dulu dengan Myanmar pada 2 Juni, melawan Kamboja pada 6 Juni, menghadapi Filipina tanggal 9 Juni, dan terakhir bertemu dengan tuan rumah Singapura pada 11 Juni 2015.

Sedangkan pertandingan semi final dilangsungkan pada 13 Juni, dan dilanjutkan dengan laga final pada 15 Juni 2015.Q ant

EKONOMI - BISNIS

10

Kamis Pahing, 28 MEI 2015

Pacu UKM Tumbuh

Kurs JUAL

BELI

USD

12,927.00

12,799.00

SGD

9,579.81

9,483.55

EUR

13,919.79

13,776.84

JPY

10,859.37

10,749.14

GBP

19,302.60

19,105.07

Sumber: Bank Indonesia (7 MEI 2015)

RAGAM EKBIS

Peritel Telah Siapkan Stok untuk Ramadan dan Lebaran Surabaya, Bhirawa Semakin dekatnya Bulan Ramadan, para pebisnis siap menyambut bulan yang mulia tersebut dengan menjual produk sebanyakbanyaknya. Pebisnis yang di antaranya adalah peritel berharap di tahun ini bisa memperoleh omzet dan keuntungan yang lumayan banyak di tengah-tengah lesunya pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) DPD Jatim Qomaruzaman mengungkapkan, pada Ramadan di tahun ini pengusaha ritel di Jatim tengah mempersiapkan untuk penambahan stok untuk beberapa jenis komoditas.

“Penambahan stok ini untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Selain itu, stok untuk makanan dan minuman sejak pekan lalu atau sebulan sebelum Ramadan sudah mulai untuk dilepas ke pasaran,” ujarnya, Rabu (27/5) kemarin.

Lanjut Qomaruzaman, ada hal yang membedakan Ramadan pada 2015 di mana penambahan stok sebesar 20 persen dibanding pada bulan-bulan di luar Ramadan. Sedangkan Ramadan pada 2014, penambahan stok untuk mamin dilakukan sampai dengan 30 persen. “ Penambahan stok pada tahun ini memang tidak sebanyak tahun lalu, karena harus menyesuaikan dengan daya beli masyarakat yang pada saat ini sedang mengalami penurunan. Kalau memasok stok terlalu banyak, khawatirnya produk tersebut kurang terserap pasar,” jelasnya.

Sama halnya dengan tekstil yang juga melakukan penambahan stok, Qomaruzaman memprediksi komoditas tersebut ikut menaikkan omzet karena juga merupakan salah satu kebutuhan pokok. Tetapi penjualan tekstil juga tidak sebaik tahun kemarin, lantaran berdekatan dengan tahun ajaran baru. wil

Pemkot Gelar Surabaya Great Expo 2015 Pemkot, Bhirawa Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) Surabaya dari tahun ke tahun terus meningkat. Tidak hanya dalam hal jumlah, namun kualitas produk dan pemasaran produk UKM Surabaya sudah merambah hingga ke luar negeri.

Pemkot Surabaya berupaya menjembatani para pelaku UKM dengan para pembeli dan investor, salah satunya dengan menggelar Surabaya Great Expo 2015 (SGE 2015).

Festival yang bertujuan ingin memperlebar ruang gerak bagi para UKM ini, diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Grand City Mall, Rabu (27/5).

Acara yang juga dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya serta Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya, diramaikan oleh ratusan gerai yang isinya tak hanya pelaku usaha dari sektor swasta, instansi pemerintah, namun juga dari perguruan tinggi.

Risma mengatakan, SGE 2015 bisa menjadi sarana bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah bukan hanya me-

lakukan transaksi, namun untuk memperluas jaringan dengan tujuan utama adalah bertemu dengan pembeli, terlebih yang mampu memberikan pesanan secara rutin dan berskala besar. ‘’Saya tidak ingin mereka cepat puas, masih banyak potensi yang bisa dikembangkan. Semakin besar usaha yang mereka kembangkan, maka potensi bagi mereka untuk menampung saudara atau teman agar mampu bekerja di tempat mereka akan semakin besar,’’ tegasnya.

Risma juga menyebutkan dengan diadakannya acara seperti ini, bantuan berupa akses dalam mempermudah pengurusan perizinan untuk UKM akan semakin mudah.

Bantuan Pemkot Surabaya terhadap pemberdayaan UKM memang sudah dirasakan.

andre/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat meresmikan Surabaya Great Expo 2015 (SGE 2015) di Grand City Mall, Rabu (27/5).

Salah satunya UKM di daerah bekas lokalisasi Dupak Bangunsari. ‘’Pemkot Surabaya mendukung kami secara penuh, kami warga bekas lokalisasi diberikan bukan hanya pelatihan

dan modal, tapi kami dibantu secara pemasaran hingga karya kami diakui di luar. Jika ada tamu dari pemerintahan datang, maka yang dicari untuk souvenir adalah produk kami. Kami juga kerap

Kebun Sawit IPB-Cargill Panen Perdana Surabaya, Bhirawa Kebun sawit seluas 50 ha untuk kegiatan pendidikan yang disponsori Cargill dengan investasi mencapai 250 ribu dollar AS pada 2012 silam, telah panen perdana dan mampu menghasilkan produksi sekitar 8 -9 ton tandan buah segar per hektare per tahun di panen

pertamanya.

Ketua Kebun Pendidikan Kelapa Sawit IPB-Cargill, Sudradjat, Rabu (27/5) melalui telepon selulernya mengungkapkan kolaborasi dengan Cargill di tiga tahun terakhir ini sangat menggembirakan dalam upaya mendirikan salah satu kebun pendidikan terbesar di dunia.

Panen tandan buah segar pertama di kebun Pendidikan IPB-Cargill seluas 50 hektare di Bogor.

Selain itu kebun pendidikan kelapa sawit IPB-Cargill juga telah membantu untuk menumbuhkan para profesional kelapa sawit generasi selanjutnya yang telah lulus dan akan masuk ke industri sebagai penganjur serta praktisi produksi kelapa sawit berkelanjutan.

“Kebun ini merupakan bentuk skala kecil dari perkebunan kelapa sawit komersial dan setiap semester sekitar 300 mahasiswa menjadikannya sebagai tempat praktikum. Selain itu 17 mahasiswa peneliti dari program pasca sarjana dan PhD belajar mengenai produksi berkelanjutan dan praktik-praktik manajemen pertanian terbaik,” jelas Sudradjat.

Bahkan kebun sawit ini juga menjadi acuan bagi perusahaanperusahaan kelapa sawit lain dalam penerapan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). riq

mengikuti pelatihan yang diadakan pemkot, misalnya berupa pelatihan pewarnaan kain jumput ‘’ ujar Katiyam (61), salah satu kader wilayah yang juga pelaku usaha batik tulis Sari Ratu. dre

Sinergi BUMN, Telkom Dukung BTN Hadirkan Produk Tabungan BTN Cermat Laku Pandai Surabaya, Bhirawa Sebagai satu-satunya BUMN telekomunikasi, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berkomitmen untuk selalu mendukung berbagai aspek melalui pemanfaatan Information & Communication Technology (ICT), termasuk industri perbankan. Komitmen ini ditunjukkan melalui penandatanganan antara Direktur Telkom Dian Rachmawan dengan Direktur Funding dan Retail Sis Apik Wijayanto Bank Tabungan Negara (BTN) pada acara peluncuran produk Tabungan BTN Cermat LAKU PANDAI. Salah satu bentuk implementasi dari kerjasama tersebut adalah peluncuran produk Tabungan BTN Cermat LAKU PANDAI. “Adanya kerjasama ini menjadi salah satu wujud komitmen Telkom untuk mendukung pelaksanaan program inklusi keuangan yang telah dicanangkan pemerintah,” ungkap Dian Rachmawan kemarin.

Melalui kerjasama ini, Telkom dan Bank BTN sepakat untuk mengembangkan layanan inklusi keuangan yang dijalankan Bank BTN dengan memanfaatkan konektivitas ICT yang dimiliki Telkom. Dalam waktu dekat Bank BTN akan meluncurkan produk Tabungan BTN Cermat LAKU PANDAI berbasis telepon selular dengan menggunakan sistem USSD (Unstructured Supplementary Service Data). Produk tabungan berbasis ponsel ini rencananya dapat dilayani oleh 15 ribu agen pada akhir 2015. BTN juga bekerjasama dengan PT Pos Indonesia selaku agen sehingga masyarakat cukup mendatangi lokasi Kantor Pos terdekat dan langsung melakukan transaksi. ma

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Festival Karya Tari Jawa Timur 2015 di Gedung Cak Durasim, UPT Taman Budaya Jatim

Jawa Timur Memiliki Kekayaan Seni Budaya Luar Biasa TROPHY DAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPALA DISBUDPAR JATIM

Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota tentunya memiliki kekayaan seni budaya dengan berbagai keragaman etnis dan adat istiadat. Untuk menggaungkan seni budaya kekuatan ekonomi daerah yang handal, tentunya harus ada kemasan dan promosi secara maksimal.

Tiga Penyaji Terbaik Non Rangking Kabupaten Ponorogo Kabupaten Tulungagung Kabupaten Bojonegoro Tiga Penata Tari Unggulan Non Rangking Kabupaten Ponorogo Kabupaten Tulungagung Kabupaten Bojonegoro

H

al itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi, MM saat membuka Festival Karya Tari Jawa Timur 2015, di Gedung Cak Durasim Taman Budaya Jatim, Jl. Gentengkali Surabaya, Selasa (26/5) malam.

“Keanekaragaman seni budaya yang mempesona dan mengagumkan, merupakan asset daerah yang perlu dikembangkan dan dipromosikan. Agar ke depan dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah yang handal, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkapnya.

Menurutnya, pada era globaisasi, jika dicermati bersama maka sesungguhnya ada peluang seluas-luasnya bagi pengembangan produk budaya. Oleh karenanya perlu diberdayakan secara optimal, sehingga menjadi salah satu kekuatan budaya yang handal.

Dikatakanya, Festival Karya Tari mempunyai nilai yang sangat strategis, karena merupakan wahana untuk menyuguhkan kembali sifat-sifat pluralistik Masyarakat Jawa Timur yang multikultural, dan pencitraan kembali kekuatan kebudayaan sebagai asset bangsa yang harus ditangani secara serius.

Selain itu, lanjut Sekdaprov, Festival Karya Tari dapat pula sebagai upaya untuk memanfaatkan kekuatan dan kekayaan seni budaya bagi peningkatan kesejahteraan pelaku dan masyarakatnya, serta mencipatakan peluang untuk dapat bersaing baik di forum nasional maupun internasional.

“Kehidupan berkesenian yang sehat men-

Tiga Penata Iringan Tari Unggulan Non Rangking Kabupaen Banyuwangi Kota Surabaya Kabupaten Blitar Tiga Rias Busana Unggulan Non Rangking Kabupaten Lamongan Kota Kediri Kota Pasuruan Tiga Kelompok Penari Unggulan Kabupaten Tulungagung Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Lamongan

Sekda Provinsi Jawa Timur Ahkmad Sukardi dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dr, H, Jarianto M, Si. bersama - sama memukul kentongan tanda di bukanya Festival Karya Tari Jawa Timur 2015.

syaratkan adanya pelaku dan pemirsa yang berkualitas. Disatu pihak, diperlukan seniman pencipta dan penyaji yang berdedikasi. Sedangkan dipihak lain, harus ada penikmat yang peka terhadap keindahan, kritis, dan peduli terhadap lingkungan, sesame dan terhadap nilai kemanusiaan,” jelasnya.

Artinya, tanpa adanya kreativitas dan ketrampilan akan membawa dampak negative bagi perkembangan seni budaya. Sedangkan, para seniman dapat dijadikan sebagai pemicu kreatif untuk dapat membawa kesenian kearah yang lebih maju.

Sebagai upaya memperkuat peran dan eksistensi Pemprov. Jatim dalam pemban-

Sekdaprov Jatim Drs. Ahkmad Sukardi Menyampaikan sambutannya pada acara Festival Karya Tari Jawa Timur 2015 di Gedung Cak Durasim.

gunan seni budaya bangsa, menurut Sekda telah dilakukan berbagai upaya. Diantaranya kegiatan sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota dan dengan para stakeholder yang lebih baik melalui gelar maupun festival, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan sumber daya pelakunya guna memperkuat basis pengelolaan seni dan budaya di masyarakat.

“Lahirnya karya-karya seni baru dengan pendekatan kerifan lokal dan kebhinekaan, penting diupayakan sebagai penyeimbang terhadap hiruk-pikuk dan anomali yang terjadi di negeri kita saat ini,”ungkpnya. Untuk itu, Sekda mengajak kepada masyarakat untuk selalu men-

Tarian dan Nyanyian dalam Fetival Karya Tari 2015.

gawal, mencintai dan menghargai kebudayaan sendiri, khususnya seni budaya Jawa Timur.

“Kalau bukan kita, siapa lagi?” tanyanya.

Dengan diadakannya Festival Karya Seni Tari 2015, diharapkan dapat mendorong para pelaku seni dan pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi mengembangkan karyakaryanya. Supaya bisa diterima oleh masyarakat luas dan bisa menarik minat wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara untuk datang ke Jawa Timur.

Ia pun juga berpesan pada kepala daerah yang ada di 38 Kabupaten/kota dalam menciptakan karya seni budaya tari tidak mengubah keasliannya atau kekhasan dari daerah tersebut. Namun lebih mengarah pada upaya pengembangan dari seni budaya tari tersebut.

Sementara dalam Festival Karya Tari Jatim 2015 kali ini mengangkat tema ‘Meningkatkan Semangat Berkesenian Pada Tataran Nilai Luhur Budaya Bangsa’, sehingga bisa mengembangkan dan memanfaatkan, serta bagian dari program pengelolaan keragaman seni budaya khususnya Jawa Timur.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim Dr H Jarianto MSi mengatakan Festival Karya Tari Jatim 2015 yang diikuti 37 kab/kota se Jatim, sebagai upaya meningkatkan produktivitas kreativitas kualitas dan kuantitas seniman yang ada di Jawa Timur.

“Festival Karya Tari Jatim 2015 ini maka karya seni yang diciptakan seniman Jatim

Sepuluh Penyaji Unggulan Non Rangking Kabupaten Gresik Kota Kediri Kota Surabaya Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Tuban Kabupaten Blitar Kota Pasuruan Kabupaten Lumajang Kabupaten Lamongan

mampu hadir dalam berbagai event nasional maupun internasional,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, adanya kegiatan ini maka akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam mengapresiasi budaya antara pelaku seni, pemerhati seni, dan masyarakat pada umumnya. “Bahkan menjadikan ajang jalinan komunikasi kerjasama serta menukar informasi antar sesama pelaku seni,” katanya.

Festival Karya tari ini juga sebagai upaya memperkenalkan, mempromosikan dan menyebarluaskan produk karya seni daerah jatim, khususnya seni tari garapan baru bernuansa tradisi khas daerah dari Kabupaten/kota di Jatim.

Dan Festival tersebut, lanjutnya, bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan sesama bangsa dalam semangat kebersamaan dan memperkuat jati diri serta karakter bangsa dalam mengembangkan di dunia global.

Materi yang dibawakan, kata Jarianto, merupakan seni garapan baru dengan mengangkat legenda/suatu cerita dari hasil eksplorasi pengembangan dan kreativitas dengan tetap mempertimbangkan kekgasan dan karakteristik seni budaya masing-masing daerah yang didukung dengan studi lapangan dan studi pustaka. rac*

Kamis Pahing, 28 MEI 2015

Tunggak Biaya Sekolah, Ratusan SKL Siswa Tertahan l Sambungan hal 1

Dr H Akhmad Sukardi MM

Pemprov Dituding Lakukan Potensi Kerugian Rp 480 M l Sambungan hal 1

mengambil penawaran yang tinggi dan mahal sebesar Rp 811 miliar.

“Ada indikasi kerugian negara lainnya yaitu adanya perusahaan pemenang lelang memenangkan dua kali dan juga tiga kali dalam pengadaan lelang. Sebuah perusahaan yang dapat pengadaan lebih dari satu patut dicurigai karena adanya permainan untuk memenangkan lelang ini,” ungkapnya.

Mendapat tuduhan ini, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM langsung menyanggahnya. Menurut dia, apa yang dituduhkan Uchok tidak benar dan masuk dalam golongan fitnah. Sebab penyelenggaraan lelang di pemprov sudah menggunakan sistem online dan tidak bisa bermain-main.

Sukardi menjelaskan, berdasarkan paket pekerjaan yang sudah selesai diproses oleh UPT P2BJ (Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa) per 22 Mei 2015 jumlah paket pengadaan barang dan jasa sebanyak 435, dengan nilai HPS Rp 1,377 triliun dan nilai penawaran pemenang Rp 1,228 triliun serta nilai penarawan terendahnya Rp 1,185 triliun.

“Dengan adanya data itu, saya juga heran dapat dari mana angka potensi kerugian negara Rp 480 miliar. Kalau pemenang lelang memang tidak harus yang menawarkan terendah yang menang, tapi yang memenuhi persyaratan. Yaitu evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Selama tidak memenuhi empat persyaratan itu ya tidak lolos lelang,” paparnya.

Mantan Asisten IV Sekdaprov Jatim ini menyebut, berdasarkan ketentuan empat syarat itu, dokumen penawaran yang masuk wajib dilakukan tahapan evaluasi penawaran sesuai ketentuan dalam dokumen pengadaan.

Tidak serta merta penawaran dengan harga terendah ditetapkan sebagai pemenang, akan tetapi penawaran dapat dinyatakan sebagai pemenang setelah memenuhi syarat tersebut.

“Selama 2015 ini ada 181 paket pekerjaan yang pemenangnya adalah penawaran dengan nilai penawaran terendah. Tapi itu hanya kebetulan saja. Semua pemenang ini juga melalui proses evaluasi empat ketentuan yang ada,” jelas Sukaredi, yang didampingi Kepala UPT P2BJ Ir Yuswanto di ruang kerja Sekdaprov Jatim, Rabu (27/5).

Terkait adanya perusahaan yang menang lebih dari satu paket pekerjaan, Sukardi menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak ada ketentuan yang melarang satu peserta pengadaan dinyatakan sebagai pemenang lebih dari satu paket saja.

“Yang terpenting penetapan pemenang lelang telah melalui evaluasi penawaran termasuk evaluasi teknis dan kualifikasi peserta yang menyatakan bahwa peserta lelang tersebut memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk ditetapkan sebagai pemenang lebih dari satu paket,” tandasnya. n iib

memberikan karena dianggap belum melunasi biaya sekolah. “SKL ini mau saya buat melamar kerja,” katanya saat ditemui, Rabu (27/5) kemarin.

Dari keterangan pihak sekolah , lanjut Tantri, dirinya dianggap menunggak SPP mulai Januari sampai Juni. Biaya SPP per bulannya sebesar Rp 60 ribu. Selain itu, dia juga dianggap belum melunasi biaya daftar ulang ketika naik dari kelas XI ke kelas XII. Biaya daftar ulang ini sebesar Rp 450 ribu.

“Sebenarnya saya sudah cicil biaya daftar ulang dan kekurangannya hanya Rp 100 ribu, tapi oleh sekolah dianggap kurang Rp 250 ribu. Sekolah tidak mengakui itu, karena buktinya hilang,” kata Tantri.

Di kelasnya sendiri, sedikitnya ada 43 siswa yang belum menerima SKL. Hal yang sama dialami oleh Septi Dwi Ermaningsih. Siswi ini masih satu kelas dengan Tantri Dwi Pratiwi. Menurut Septi, nasib yang dialaminya berpotensi juga menimpa siswa di jurusan lain. Di SMK Pawiyatan terdapat sembilan jurusan. Setiap jurusan jumlah siswanya bervariasi. Ada yang 43, ada yang 40, 46, dan lain sebagainya.

Dikonfirmasi terpisah, Waka Humas SMK Pawiyatan Catur Haris Suryawan membantah jika sekolahnya mempersulit siswa yang ingin mengambil SKL. Terutama bagi siswa yang belum melunasi tunggakan SPP atau biaya daftar ulang. “Sejak pergantian kepala sekolah memang banyak rumor bahkan fitnah yang menyudutkan kami (pengurus sekolah baru,red),” kata Haris saat ditemui di sekolahnya.

Dia menegaskan, saat ada siswa SMK Pawiyatan lulusan tahun ini yang meminta SKL sebagai peng-

l Sambungan hal 1

Semboro. “Kami berharap pemerintah bersedia membantu memulangkan jenazah Siti yang sedang mengandung 7 bulan, agar bisa segera dimakamkan di desa,” katanya.

Sementara Kapolsek Semboro, AKP Subagiyo, mengatakan TKW Siti sudah bekerja di Malaysia sejak 2010 dan ia diduga bunuh diri karena masalah pribadi. “Kemungkinan ia malu sehingga bunuh diri, namun kepastian penyebabnya masih didalami polisi di Malaysia,” katanya.

Menurut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk membawa pulang jenazah korban. n efi

Siap Jalankan Amanah l Sambungan hal 1

Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan ini menyatakan akan siap menjalankan amanah itu dengan semaksimal mungkin. ‘’Saya siap menjalankan amanah. Semoga Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo bisa menjadi lebih baik lagi, maju dan berkembang dan ikut serta membantu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,’’ ujar ibu tiga orang putera ini usai terpilih dalam Musdakab III DWP di Pendopo Delta Wibawa belum lama ini.

Agar program-program Dharma Wanita Persatuan di Kab Sidoarjo berjalan sesuai rencana, ia menghimbau dukungan dari para anggota Dharma Wanita di Sidoarjo.

Sebagaimana diketahui, dalam Musyawarah Daerah Kabupaten (Musdakab) III DWP Kabupaten Sidoarjo kemarin ada tiga kandidat terpilih. Pemilihan dilakukan oleh unsur pelaksana DWP masing-masing instansi di Kab Sidoarjo.

Hasilnya, terpilih Ny Nun Vino Rudy Muntiawan sebagai Ketua DWP Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019. n ali

ganti ijazah sementara, pihaknya tidak pernah tidak memberikan.

Bahkan saat siswa ini meminta, sekolah memberikan secara cumacuma. “Kita tidak menghambat, kita malah membantu siswa,” ujarnya.

Haris mengungkapkan, siswa kelas XII lulus semua tahun ini.

Jumlahnya mencapai 326 siswa.

Dari jumlah itu, baru sekitar 15 anak yang meminta SKL. Sementara lainnya diperkirakan lebih menunggu ijazah aslinya keluar.

Siswa yang meminta SKL ini biasanya dipakai untuk mencari kerja atau mendaftar ke perguruan tinggi. Terbukti, salah satu siswanya telah diterima di Unair melalui jalur SNMPTN Bidik Misi dan satu lagi di D3 Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

Ketika disinggung kenapa sekolah tidak berinisiatif memberikan SKL ke siswa, Haris mengatakan hal itu tidak perlu. Khawatirnya SKL ini tidak dipakai sebagaimana mestinya. “Ketika siswa ini minta SKL ke sekolah, pasti kami tanya tujuannya untuk apa. Bukan berarti mempersulit. Untuk apa kita berikan kalau siswa tidak minta,” tegasnya.

Keberadaan SKL ini memang cukup penting, karena dapat dipakai untuk melamar kerja atau mendaftar ke pendidikan yang lebih tinggi. Seperti dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Humas SBMPTN dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Bekti Cahyo Hidayanto mengatakan, dalam pendaftaran SBMPTN secara online memang tidak ada isian untuk SKL bagi siswa lulusan 2014/2015. Pendaftar cukup memasukkan nomor

peserta ujian nasional.

SKL baru dibutuhkan saat mengikuti ujian tulis SBMPTN pada 9 Juni mendatang. Bagi siswa lulusan tahun ini wajib membawa SKL sebagai pengganti ijazah sementara. Sedangkan pendaftar dari lulusan tahun 2013 dan 2014, wajib membawa ijazah asli. “SKL ini harus ada fotonya untuk membuktikan bahwa dia memang pendaftar sebenarnya,” katadia.

Risiko berat akan diterima siswa yang tidak membawa SKL saat ujian tulis SBMPTN berlangsung. Diakuinya, panitia akan tetap mengizinkan siswa itu mengikuti ujian. Namun, usai ujian pihaknya membuat catatan sekaligus menulis berita acara terkait tidak dibawanya SKL itu.

“Tidak tertutup kemungkinan pendaftar yang tidak membawa SKL ini akan dibuang dari proses seleksi,” tegasnya.

Ancaman diskualifikasi dari proses penerimaan mahasiswa baru tidak hanya untuk jalur SBMPTN, melainkan juga SNMPTN. Seperti diketahui hasil SNMPTN telah diumumkan 9 Mei lalu. Siswa yang diterima melalui jalur ini dijadwalkan melakukan verifikasi dan daftar ulang di PTN yang menerima siswa tersebut.

Salah syarat untuk daftar ulang ialah membawa SKL jika belum menerima ijazah asli. “Boleh bawa SKL asal ada nilai mata pelajaran yang di ujian nasional,” kata Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) Universitas Airlangga (Unair).

Bagus menjelaskan, satuan pendidikan harus memberikan SKL ini kepada siswa karena ini demi kepentingan sekolah dan siswa. Jika tidak ada, siswa harus membawa surat keterangan lain yang menyatakan lulus dari satuan pendidikan. n tam

PDTS KBS Akan Miliki Baby Zoo dan Children Zoo l Sambungan hal 1

“ Childern Zoo sebenarnya sudah berjalan, tapi masih belum berjalan secara maksimal. Nah, saat ini kami masih proses renovasi fasilitas Children Zoo agar bisa berjalan secara maksimal,” kata Aschta.

Perempuan berpengalaman di bidang konservasi ini menginginkan bukan anak normal saja, melainkan anak berkebutuhan khusus dan autis bisa belajar mengenali satwa. “Jadi tidak ada batasan untuk belajar. Anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti tuna netra dan autis juga bisa berinteraksi dengan satwa yang ada di KBS. Contohnya anak berkebutuhan khusus harus mendiskripsikan satwa itu apa setelah dipegang dan dari suaranya,” ujarnya.

Kepala Humas Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS Ryan Adi Djauhari mengungkapkan, untuk Baby Zoo di antaranya berupa terapi ikan serta edukasi

tentang anatomi gajah atau satwa lain yang jinak. “Manajemen kami perbarui semua,” kata Ryan.

Ryan mengungkap itu ketika menginformasikan adanya pemindahan 16 ekor komodo remaja dari tabung nursery ke kandang penangkaran. Komodo remaja itu kini telah berusia lebih dari satu tahun. “Karena itu kami harus mencarikan tempat yang lebih luas,” tambahnya.

Selain itu, Kepala Departemen Perawatan Satwa PDTS KBS Suwanto, menambahkan bahwa saat masih di tabung nursery, 16 ekor komodo belia itu harus dijaga 24 jam. Petugas silih berganti meng­ eluarkan komodo saat siang hari untuk bisa berjemur, dan mengambilnya saat malam hari agar tidak kedinginan.

Dia membeberkan tidak ada perlakuan yang khusus untuk 16 ekor komodo remaja itu dengan koleksi komodo lainnya. Hanya saja, kali ini 16 ekor komodo remaja itu tidak lagi

memakan daging yang dicincang dan dicampur telur, karena sudah semakin dewasa.

Untuk seluruh komodo remaja tersebut, Suwanto menjelaskan, biasa menghabiskan 18 ekor kambing per bulan dengan aturan pola makan satu pekan sekali.

Sedangkan untuk komodo dewasa menghabiskan 8 ekor kambing dengan ritme pola makan yang sama. “Juga ditambah makan tikus putih sebanyak 120 ekor per pekan,” pungkasnya.

Untuk Children Zoo ini, KBS akan menambah satwa-satwa yang bisa mengedukasi pengunjung khususnya bagi anak-anak. Saat ini satwa yang bisa untuk belajar anakanak yakni iguana, kalkun, kelinci, kucing, kura-kura dan ikan.

Total saat ini koleksi komodo milik PDTS KBS mencapai 79 ekor dari sebelumnya 82 ekor. Jumlah itu terbagi atas lima kandang terbuka dan satu kandang berupa tabung nursery. n geh

Tiga Komisioner Bawaslu Dipastikan Tak Ditahan l Sambungan hal 1

TKI Asal Jember Meninggal di Malaysia

11

SAMBUNGAN

Bawaslu Jatim. Selain alasan menjelang Pilkada serentak, Anas mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu Pusat terkait tidak adanya penahanan kepada ketiga komisioner.

“Mengingat posisi dan tugas mereka (komisioner, red) sangat penting dalam Pilkada nanti. Penyidik mempertimbangkan untuk tidak menahan ketiganya. Apalagi sebelumnya Bawaslu Pusat sudah menyampaikan hal ini,” tegas Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf usai sertijab di Gedung Mahameru Polda Jatim, Rabu (27/5).

Dijelaskan Anas, meskipun tidak dilakukan penahanan, proses hukum ketiganya tetap berjalan.

Namun, pihaknya tetap mempertimbangkan tugas-tugas keti­ ganya untuk mewujudkan Pilkada serentak di Jatim pada Desember nanti. “Kita melihat kepentingan bangsa yang lebih besar. Terlebih

ketiganya mempunyai tugas berat,” katanya.

Tidak ditahannya ketiga tersangka Komisioner Bawaslu Jatim, menjadi tanda tanya untuk kinerja penyidik Tipidkor. Sebab, sebelumnya penyidik Pidkor telah menahan tiga tersangka, yakni Amru selaku Sekretaris Bawaslu Jatim, Indriyono dan Ahmad Kuasini selaku rekanan.

Apakah ada tebang pilih dalam kasus ini ? Anas menolak keras tudingan ini. “Nggaklah, kami tidak tebang pilih. Kan ini sesuai dengan koordinasi Bawaslu Pusat yang meminta agar ketiganya tidak ditahan dulu, sebab bertepatan dengan Pilkada Jatim,” ungkap Anas.

Anas menegaskan, para tersangka (komisioner) dimungkinkan untuk dilakukan penahanan.

Tapi, pihaknya mendahulukan kepentingan pelaksanaan Pilkada serentak agar berjalan dengan lancar. “Kemungkinan ditahan

pasti ada. Namun kami dahulukan kepentingan yang lebih besar (Pilkada),” tegas Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pemanggilan terhadap Bendahara Bawaslu Jatim Gatot Sugeng Widodo, Rabu (27/5).

Pemanggilan ini direspon oleh tersangka. Sekitar pukul 11.00 pagi, Gatot mendatangi gedung Direskrimsus untuk menjalani pemeriksaan penyidik.

Sebelumnya, penyidik Polda Jatim memanggil dua Komisioner Bawaslu Jatim Andreas Pardede dan Sri Sugeng Pudjiatmiko, Selasa (26/5) lalu. Sayangnya, setelah diperiksa sampai larut malam, penyidik Tipidkor Polda Jatim tidak melakukan penahanan atas keduanya. Hal ini sama dengan Ketua Bawaslu Jatim Sufiyanto yang tidak ditahan oleh penyidik Polda Jatim. n bed

Jelang Muktamar NU ke-33, Black Campaign Mulai Bertebaran l Sambungan hal 1

tamar NU ke-33 Akan Memilih Tokoh Syiah, Bukan Ahlussunnah Annahdliyah. Perlukah Warga Nahdliyin Memilih PKB? Hanya dibagikan untuk PCNU se-Indonesia”.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Panitia Daerah Muktamar NU ke-33 Thoriqul Haq mene­ gaskan bahwa black campaign tersebut sungguh tidak masuk akal karena ini Muktamar NU bukan Muktamar Syiah. Selain itu PKB dalam hal pelaksanaan Muktamar NU tidak masuk dalam urusan dukung mendukung tapi hanya berikhtiar untuk ikut terlibat dalam kesuksesan muktamar dalam hal pelaksanaan.

“Soal siapa yang akan ditunjuk menjadi rais aam maupun Ketua Umum PBNU mendatang itu diserahkan sepenuhnya kepada Muktamirin. Ini Muktamarnya NU bukan Muktamar Syiah,” terang Thoriqul Haq saat dikonfirmasi, Rabu (27/5).

Lebih jauh pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW PKB Jatim itu menjelaskan bahwa PKB wajib ikut menyukseskan penyelenggaraan Muktamar NU karena PKB didirikan oleh NU, atau NU itu bapaknya dan PKB itu anaknya.

“Ibaratnya, kalau bapaknya punya gawe besar, diminta atau tidak diminta, tentu PKB pasti ikut membantu biar tidak dikatakan anak yang tidak berbakti,” kelakar Thoriq.

Sementara itu, menurut sumber terpercaya

di lingkungan NU Jatim yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa persaingan ketat dalam Muktamar NU mendatang adalah perebutan rais aam PBNU antara KH Mustofa Bisri (Gus Mus) dan KH Hasyim Muzadi (mantan Ketum PBNU) dan persaingan Ketum PBNU antara KH Said Agil Siraj dengan KH Solahuddin Wahid (Gus Solah).

Namun mayoritas, PCNU-PCNU di Jatim kelihatannya lebih srek dan berusaha mempertahankan Gus Mus sebagai rais aam PBNU. Tak ayal, pihak-pihak pendukung KH Hasyim Muzadi berusaha mencari celah supaya bisa mendapatkan dukungan dari PCNUPCNU di Jatim.

“Patut diduga, pembuat stiker black campaign itu bertujuan supaya dukungan PCNUPCNU di Jatim bisa beralih ke KH Hasyim Muzadi dan Gus Solah sebagai rais aam dan Ketum PBNU periode mendatang,” ungkap sumber yang mewanti-wanti namanya tak dikorankan.

Sedangkan menyangkut PKB, kata sumber itu, memang ada parpol lain selain PKB yang ingin merangkul dan mendapat dukungan dari NU karena banyak kader partai tersebut berasal dari kader NU. “Dugaan kuat Pak Hasyim minta dukungan dari Partai NasDem, sehingga PKB ikut diseret dalam persaingan Muktamar NU ini,” pungkas sumber yang cukup familiar dengan kalangan jurnalis ini. n cty

Pansel Buka Pendaftaran Lelang Enam Jabatan Lowong l Sambungan hal 1

papan pengumuman di Kantor BKD Kabupaten Tulungagung.

“Selain itu kami juga telah mengumumkan di website BKD yakni di www.bkdtulungagung. info,” katanya pada Bhirawa, Rabu (27/5).

Ada pun enam jabatan yang lowong itu, menurut Indah, masingmasing adalah jabatan Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Kepala Badan Perpustakaan, Dokumentasi dan Kearsipan.

Peserta lelang jabatan ini harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya berstatus PNS Pemkab Tulung­ agung, berpangkat paling rendah golongan IVa (Pembina), menduduki jabatan eselon IIIa dan pernah mengikuti uji kompetensi manajerial.

“Bagi PNS yang belum mengikuti uji kompetensi manajerial tidak bisa ikut lelang jabatan,” tandas Indah yang dalam keanggotan Pansel menjabat sebagai Sekretaris Pansel.

Ketika ditanya apakah peserta lelang

dapat memilih semua (enam) jabatan yang lowong, Indah meng­ atakan tidak bisa. Peserta lelang hanya boleh memilih dua dari enam jabatan yang lowong tersebut.

Menurut mantan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tulungagung ini, lelang terbuka yang dilakukan pada saat ini bakal juga digunakan untuk memetakan jabatan di lingkup Pemkab Tulungagung.

“Dalam lelang jabatan ini sekaligus sebagai promosi terbuka ke eselon III pimpinan. Seperti dari jabatan sekretaris ke eselon III pimpinan, selain dari eselon IIIa ke eselon IIb pimpin­an,” paparnya.

Sementara itu, meng­enai keanggotaan Pansel, Indah membeberkan ada tujuh orang.

Tiga orang berasal dari internal Pemkab Tulungagung dan selebihnya dari luar Pemkab Tulunaggung.

Ketujuh anggota Pansel tersebut adalah Sekda Tulungagung Ir Indra Fauzi MM sebagai ketua, Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Indah Karunia Ratri, Rektor Universitas Tulungagung (Unita) Drs Hendry Setyawan, Dr Eko Sugiono MM, dua dosen dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang dan satu orang dari Balai Diklat Provinsi Jatim. n wed

Membingungkan, Pencari Kerja Usulkan Lakukan BKT Elektronik l Sambungan hal 1

yang lebih luas lagi dan agak lama waktunya. Selain itu juga harus disosialisasikan melalui internet, serta dilengkapi dengan jumlah perusahaan yang membuka lowong­ an. Sehingga masyarakat bisa memilih perusahaan yang diinginkan, sehingga dalam kegiatan BKT mereka tinggal memasukkan datanya saja.”Jadi tidak ribet seperti ini. Dari sini kita bingung memilih perusahaan yang mana,” keluhnya.

Hal saya juga diungkapkan oleh Yeni warga Perumahan KNV Sidoarjo. Ia harus menggenggam seonggok selebaran, dibolak-balik memilih perusahaan yang diinginkan. Dia mempertanyakan meng­ apa Pemkab Sidoarjo tidak melakukan kegiatan seperti ini melalui internet saja.

Lebih gampang dan tidak harus antri berjubel. Sebenarnya program ini juga

menguntungkan para pencari kerja, tidak harus keliling membawa permohon­an ke perusahaan-perusahaan. “Cukup berkunjung ke BKT di GOR Sidoarjo, kita sudah bisa melamar pekerjaan. Walaupun belum tentu juga diterima, lumayan buat pengalaman,” katanya.

Melihat kondisi peminat pencari kerja melalui BKT seperti itu, Ketua Dewan Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan yang hadir dalam pembukaan BKT 2015 di GOR Sidoarjo mengatakan kalau pihaknya akan segera mendorong SKPD, khususnya Dinsosnakertrans untuk melakukan BKT Elektronik. Namun semua itu harus dikaji terlebih dahulu, apakah semua pencari kerja itu sudah bisa menggunakan internet. “Kalau hasilnya banyak yang menggunakan internet, tentu kita segera mendorong SKPD untuk melakukan itu,” katanya.

Perlu diketahui bahwa ribuan pencari kerja telah memanfaatkan BKT 2015. Sebanyak 55 ribu lowongan pekerjaan disediakan dalam BKT tahun ini. Sebanyak 50 perusahaan ikut ambil bagian atas terselenggaranya BKT yang dibuka oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH, MHum. Menurut Bupati Saiful Ilah angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami penurunan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo menunjukkan penurunan terjadi pada tiga tahun terakhir. Pada 2012 jumlah pengangguran di Sidoarjo sebanyak 50.816 orang, pada 2013 menurun menjadi 47.820 orang dan menurun lagi pada 2014 menjadi 41.465 orang.

Angka pengangguran terus dapat ditekan, semua itu tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memfasilitasi

penyediaan lapangan pekerjaan. “Salah satunya diadakannya kegiatan Bursa Kerja Terbuka kali ini,” katanya.

Saiful Ilah mengatakan BKT ini merupakan media informasi pasar kerja yang sangat dibutuhkan oleh pencari kerja. Hendaknya dapat diakses dengan baik oleh para pencari kerja maupun para pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja sehingga akan terjadi timbal balik yang sa­ling menguntungkan. Diingatkannya memasuki era saat ini telah terjadi perubahan dunia kerja yang mengarah pada sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat mumpuni. “Dunia kerja membutuhkan SDM yang memiliki multi kemampuan, fleksibel serta penguasaan di bidang pekerjaannya,” pungkas Saiful Ilah.*

12

Kamis Pahing, 28 MEI 2015

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Gubernur Raih Penghargaan Terbaik TPID 2O15 Sukses Jaga Inflasi Jatim

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendapatkan penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik 2015, untuk kategori provinsi di kawasan Jawa karena dinilai mampu menjaga inflasi Jatim lewat kegiatan pengendalian inflasi daerah dengan andalan programnya subsidi ongkos angkut bahan-bahan pokok.

P

enghargaan bergengsi tersebut diberikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disaksikan beberapa menteri kabinet kerja pada Rakor Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2015, di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu (27/5).

Dalam penghargaan kali ini, Jatim mendominasi perolehan penghargaan. Dari Sembilan penghargaan yang diberikan Jatim peroleh tiga penghargaan. Yaitu ditingkat provinsi di wilayah Jawa, provinsi Jatim raih penghargaan terbaik TPID 2015, sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, Kabupaten Jember peroleh penghargaan terbaik dan Kabupaten Malang peroleh penghargaan berprestasi.

Sementara untuk wilayah Sumatera, Provinsi Sumatera Utara peroleh terbaik, kategori terbaik tingkat II diraih kota Medan, kategori berprestasi diraih Kota Tebingtinggi dan wilayah Timur Indonesia Nusa Tenggara Timur per-

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Bupati Jember dan Wabup Malang berhasil meraih Penghargaan TPID 2015 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta (atas). Presiden Jokowi menyerahkan trophy Penghargaan TPID Terbaik 2015 pada Pakde Karwo (kanan).

oleh terbaik, katagori tingkat II kota Pontianak dan berprestasi Kabupaten Takalar Sulsel dalam pengendalian inflasi. Dalam sambutan pengarahannya, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus kepada Pemprov Jatim terkait kebijakan-kebijakannya menjaga

inflasi. Salah satunya yang mendapat perhatian khusus itu adalah soal subsidi ongkos angkut.

“Saya akan mencontohkan Jatim untuk mengendalikan inflasi daerah dengan kebijakan memberikan subsidi ongkos angkut dari produsen atau pelabuhan ke daerah-daerah

kabupaten atau kota. Sehingga mampu mengendalikan harga,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa daerah harus focus pada infrastruktur agar jalur distribusi barang dapat berjalan lancar.

“Selain kita membangun jalan, juga membuat

Berkat Jurus Jitu Lima Strategi Pakde Karwo Diraihnya penghargaan tersebut, menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, tidak terlepas dari beberapa jurus jitu dalam mengendalikan inflasi di Jatim.

Jurus jitu tersebut ada lima strategi yakni, langkah pertama di bidang kelembagaan

TPID sudah terbentuk di 36 kabupaten dan kota dari jumlah 38 kabupaten, langkah ke dua, distribusi regulasi yang artinya ada aturan yang mengatur tentang distribusi di 38 kabupaten kota se-Jatim, langkah ketiga, adalah subsidi ongkos angkut dari pabrik

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo Bersama Kabiro Perekonomian Jatim, Kepala Perwakilan Wilayah BI Jatim dan Kepala Koordinator BI Wilayah Jawa Pamerkan Trophy Penghargaan TPID Terbaik 2015.

hingga kabupaten dan kota se-Jatim.

Sedang langkah ke empat, lanjut Pakde Karwo yakni melakukan early warning sistem yang artinya, jika terjadi perubahan harga yang fluktuatif tim TPID langsung melakukan kajian apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. “Tim ini melakukan kajian dan penelitian penyebab naiknya harga dan langkah apa yang harus dilakukan,” ujar Pakde Karwo. Langkah selanjutnya melakukan komunikasi dengan daerah kabupaten dan kota terkait kesediaan dan kekuraangan bahan pokok. Langkah terakhir yakni bidang public relation yang selalu menginformasikan kepada masyarakat agar tidak punic buying ketika akan terjadi lonjakan harga.

Disebutkannnya, kenaikan inflasi di Jatim pada tahun 2014 sebesar 0,39 persen disebabkan kenaikan ongkos kereta api men-

capai 33 persen dan kenaikan harga elpiji ukuran 12 Kg. Apabila tidak ada kenaikan tersebut karena kebijakan pemerintah (administered prices) maka inflasi di Jatim sebesar 0,2 persen.

“Ongkos kereta api dan harga elpiji yang 12 Kg yang naik memberi kontribusi inflasi sebesar 0,19 persen. Oleh karenanya kepada pemerintah pusat apabila akan terjadi kenaikan harga harus dihitung betul untuk menekan inflasi di daerah,” ucapnya. Pada kesempatan ini Pakde Karwo berharap, agar masyarakat tidak perlu menumpuk barang dengan melakukan praktek borong bahan pokok dengan menimbun di rumah. “stok pangan kita sangat cukup dan tidak usah khawatir. Kita akan melakukan operasi pasar terus menerus agar masyarakat memperoleh kepastian harga,” tambahnya. Q iib*

tol laut dengan membangun pelabuhan pelabuhan di Sembilan wilayah agar terhubung dari Sabang sampai Meraoke. Konectivity dan jalur distribusi sangat menentukan harga barang.

Pertumbuhan penting, namun pengendalian inflasi juga sangat penting,” ujar Jokowi.

Target inflasi Indonesia tahun 2015 ini oleh Jokowi diharap pada kisaran plus minus 4,1 persen. Yaitu kalau tidak kurang 0,1 persen dari 4 persen, ya lebih dari 1 persen dari 4 persen. “Artinya antara 3,9 persen – 4,1 persen,” katanya mantap. Rakornas yang ýdiadakan untuk ke-6 kalinya ini bertema ‘Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga di Daerah’ dibuka oleh Presiden Jokowi dan dipimpin langsung dalam dialog antara gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.

Turut hadir dalam rapat koordinasi itu Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, enteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beserta beberapa Menteri Kabinet Kerja lainnya, seluruh kepala lembaga pemerintah non-kementerian, dan gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Q iib*

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Talkshow dan Pameran Kearsipan

ANRI Diminta Evaluasi Kinerja Kearsipan Daerah Jatim, Provinsi Pertama Peringati Hari Kearsipan

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) diminta melakukan terobosan dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja kearsipan di daerah. Langkah itu dilakukan agar, pemerintah daerah mempunyai perhatian yang serius terhadap pengelolaan arsip di wilayahnya.

“

ANRI ada baiknya membuat pemeringka tan terhadap kinerja kearsipan di daerah.

Dengan cara begitu kepala daerah akan tertantang untuk peduli dan perhatian dengan arsip,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr Dr H Ahmad Soekardi saat ditemui Bhirawa di sela-sela acara Talkshow dan Pameran Kearsipan yang digelar di kantor Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Rabu (27/5) kemarin.

Menurut Soekardi, harus diakui bahwa tidak semua kepala daerah mempunyai perhatian

besar terhadap keberadaan Arsip, akibatnya lembaga ini seolah menjadi lembaga buangan dan tidak menarik. “Masih banyak yang beranggapan kalau lembaga Arsip ini lembaga buangan dan tidak penting. Namun kondisi ini tidak berlaku di Jatim. Pemerintah Jatim memiliki perhatian yang besar terhadap masalah ini. Terbukti akreditasi kinerja kearsipan Jatim masuk kategori A,” kata Soekardi lagi.

Talkshow yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-44 tersebut menghadirkan Kepala ANRI pusat Drs Mustari Irawan MPA, sejarawan Prof Aminudin Kasdi, Kepala Perpustaan dan Kearsipan Jatim Drs Soedjono dengan moderator redaktur Harian Bhirawa Wahyu Kuncoro SN. Salah satu pembicara talkshow, Kepala ANRI Drs Mustari Irawan, MPA mengungkapan bahwa Pemerintah Provinsi Jatim merupakan provinsi yang pertama secara khusus menggelar acara peringatan Hari Kearsipan Ke 44 di tahun ini. Menurut Mustari, apa yang dilakukan pemerintah provinsi Jatim terse-

Sekdaprov Jatim Dr H Ahmad Soekardi didampingi Kepala ANRI Pusat Drs Mustari Irawan dan Kepala Baperpusip Jatim Drs Soedjono MM saat melihat pameran arsip.

but menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang besar untuk mengembangkan kearsipan di Provinsi Jatim. “Komitmen Jatim semakin terlihat dengan telah disahkannya Perda Kearsipan, sungguh luar biasa Jawa Timur,” tambah Mustari yang disambut tepuk tangan undangn yang hadir.

Menurut Mustari, pihaknya berharap apa yang dilakukan Pemerintah Jatim ini akan diikuti oleh provinsi-provinsi yang lain.

Ketika dikonfirmasi di tempat acara, Kepala Kepala Perpustaan dan Kearsipan (Baperpu-

sip) Jatim Drs Soedjono MM mengaku terpacu untuk terus meningkatkan pelayanan kearsipan di instansinya.

“Kami hanya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Soedjono ketika disinggung kerja kerasnya dalam meningkatkan pelayanan kearsipan di Jatim.

Menurut Soedjono, kehadiran Perda Kearsipan yang disahkan 18 Mei yang lalu, juga menjadi bukti kesungguhan pemerintah provinsi dan jajaran legislatif dalam melihat peran strategis arsip dalam pembangunan. Q why* Kepala ANRI Drs Mustari Irawan MPA didampingi Sekdaprov Jatim Dr Ahmad Soekardi saat akan menggunting pita peresmian kegiatan talkshow dan pameran arsip.

Penerima penghargaan kearsipan saat berfoto bersama dengan Kepala ANRI pusat Drs Mustari Irawan yang didampingi Sekdaprov Jatim Dr Ahmad Soekardi dan Kepala Baperpusip Drs Soedjono MM.

Dari kiri; Wahyu Kuncoro SN, Kepala ANRI Mustari Irawan, Sejarawan Prof Aminudin Kasdi dan Kepala Baperpusip Jatim Drs Soedjono MM.

Undangan dan peserta Talkshow Kearsipan yang digelar di Kantor Baperpusip Jatim kemarin.

Budaya Lisan, Persulit Pengungkapan Sejarah Sejarawan dan Guru besar Universitas Negeri Surabaya (UNesa) Prof Aminudin Kasdi, MSi mengakui bahwa sejarah di Indonesia banyak yang tidak bisa diungkapkan karena minimnya peninggalan tulisan dari para pelaku sejarah.

“Tidak mungkin sejarah bisa diungkapkan secara utuh kalau sumbernya hanya dibangun dari cerita mulut ke mulut,” kata Aminudin. Bahkan lanjut Aminudin, kisah kehebatan tentang Wali Sanga (Wali Sembilan) tidak banyak ditemukan peninggalan tertulisnya. Kondisi itu, membuat sejarah tentang perkembangan agama Islam di Indonesia khususnya di Jawa seringkali banyak dibumbui dengan kisah-kisah mistis yang sulit ditelusuri validitas sumbernya.

“Kalau sumbernya hanya dari cerita lisan, tentu sulit untuk dituliskan sejarahnya,” tambahnya. Bahkan lanjut Aminudin, kondisi semakin parah ketika masyarakat Indonesia tidak punyai perhatian yang serius terhadap keberadaan arsip. “Banyak sejarah Indonesia termasuk di Jawa yang disimpan oleh perpustakaan Leiden di Belanda,” kata Aminudin penuh prihatin.

Kepala Baperpusip Jatim Drs Soedjono, MM mengakui memang koleksi arsip yang dimiliki instansinya belum bisa sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. “Kami melakukan sosialisasi dan pendekatan ke berbagai pihak agar mau menitipkan arsipnya ke kami,” jelas Soedjono. Upaya yang intens dilakukan itu sudah membuahkan hasil, terbukti dengan banyak instansi, baik swasta, BUMN, birokrasi, kalangan pondok pesantren dan bahkan perseorangan yang sudah menitipkan arsip.

“Kami akan aktif melakukan pembinaan tentang arsip ini ke berbagai pihak. Baik di kalangan pemerintah, swasta, maupun dunia pendidikan,” jelas Soedjono. Harapannnya, akan ada peningkatan perhatian terhadap keberadaan arsip. “Jangan sampai arsip itu hanya dianggap barang penting ketika kita ada masalah,” kata Soedjono mengingatkan. Q why*