Harian Bhirawa Edisi 28 Maret 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Surat suara untuk pemilih difabel yang menyiapkan KPU Pusat. Dan dari KPU Pusat hanya menyiapkan surat suara untuk difabel hanya untuk DPD saja,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Komisioner KPU Kabupaten Tuban Yayuk Agus Sulistiorini

Jumat Legi, 28 MARET 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

28 MARET 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Ke Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf - 06.00 - 14.00 - 19.00

Harun Lepas 26 Ton Naskah UN ke Kaltim

Senam Pagi di RSJ Menur Istighosah di KH Ghozali Bangil Pasuruan Acara Konser musik di Bank Indonesia

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 07.00

Di Ruang Kerja

TIDAK TERBIT SEHUBUNGAN dengan libur nasional untuk memperingati Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1936) yang jatuh pada Senin (31/3), maka Harian Bhirawa tidak terbit. Kami akan terbit kembali Selasa (1/4).

Demikian pemberitahuan ini, semoga pelanggan dan relasi memaklumi.

Redaksi

Ranperda RPJMD 2014-2019 Resmi Ditetapkan sebagai Perda Surabaya, Bhirawa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 Pemprov Jatim secara resmi ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan DPRD Jatim No. 188/0/KPTS-DPRD/060/2014 persetujuan penetapan Ranperda Provinsi Jatim tentang RPJMD Provinsi Jatim Tahun 2014-2019 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Jatim Imam Sunardi saat Rapat Paripurna DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Kamis (27/3).

Penetapan Perda dapat dilakukan setelah penyampaian pendapat akhir sepuluh fraksi, yakni Partai PKB, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PKNU,

 ke halaman 11

Pengamanan Jatim Setara Kampanye Dindik Jatim, Bhirawa Distribusi naskah soal Ujian Nasional (UN) 2014 jenjang SMA, MA dan SMK mulai berlangsung untuk regional VI. Pada tahap pertama, naskah sebanyak 26 ton dilepas oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi yang juga Koordinator Regional VI menuju Kalimantan, Kamis (27/3).

Ketua DWP Provinsi Jatim sekaligus Ketua DPW Setdaprov Jatim Ny Hj Chairani Yuliati Akhmad Soekardi SSos menyerahkan bantuan pada Camat Ngancar, Kamis (27/3).

Dari gudang PT Jasuindo Tiga Perkasa, Sidoarjo, naskah dikirim ke tiga provinsi sekaligus. Di antaranya ialah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sebanyak 13 ton naskah UN. Sedangkan 13 ton lainnya dikirim ke Kalimantan Utara.

Pengiriman dilakukan melalu jasa

pengiriman barang dan akan diberangkatkan melalui jalur udara.

“Hari ini (kemarin) semua naskah UN regional VI wilayah Kalimantan tuntas dikirim. Untuk selanjutnya, ditribusi akan dilanjutkan oleh masing-masing provinsi,” tutur Harun usai melepas naskah

triediana/ bhirawa

wilayah Kalimantan di PT Jasuindo Tiga Perkasa, Sidoarjo.

Dalam tempo satu atau dua hari mendatang, Harun optimis naskah soal Un sudah akan diterima dan menjadi tanggung jawab masing-masing provinsi. “Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua Regional VI saya selesaikan hari ini (kemarin),” tegas dia.

Meski jeda antara pengiriman naskah dengan pelaksanaan UN masih jauh, Harun optimis tidak akan terjadi kebocoran. Sebab,

 ke halaman 11

Serahkan Bantuan, Dharma Wanita Kunjungi Korban Kelud Kediri, Bhirawa Gabungan pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jatim dan DPW Setda Provinsi Jatim dipimpin Ny Hj Chairani Yuliati Akhmad Soekardi SSos mengadakan bakti sosial di tengah masyarakat terutama anak-anak yang mengalami dampak erupsi Gunung Kelud, Kamis (27/3).

Dalam rangkaian kegiatan yang dipusatkan di Gedung Teater dan Museum Wisata Gunung Kelud, Kec Ngancar, Kab Kediri tersebut dibarengi dengan pemberian bantuan 300 paket sembako untuk wali murid, 150 paket peralatan sekolah, 150 setel se-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Nur Rahman

Sentil..  

ARB janjikan Rp 1,2 M setiap desa Paling janji tinggal janji

 

Produksi susu di Jatim masih kurang Jangan cari alasan untuk impor

 

Emas batangan antam laku keras Yang kaya makin kaya

Surabaya, Bhirawa Rencana pemerintah pusat untuk membayar dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2013 sebesar Rp 63 milliar tinggal pepesan kosong. Dana yang seharusnya turun April ini dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya diperkirakan bakal molor hingga Juli 2014 mendatang. ‘’Kita mendapat informasi penundaan pencairan dana Jamkesmas dari Kemenkes beberapa waktu lalu saat menghadiri acara Rapat Kerja Kesehatan Nasiuonal (Rakerkanas) di Bali,’’ ujar Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya Dodo Anondo MPH, Kamis (27/3).

Menurutnya, penundaan pencairan dana Jamkesmas disebabkan karena menunggu

Gubernur Hentikan Dana Jasmas Proyek Umbulan  Cakupan pelayanan :

 Total investasi

:

Rp 2,2 triliun

 Produksi debit air

:

4.000 – 5.000 per m3

:

3,5 juta

 Jumlah pelanggan

Sumber : Bappeda Provinsi Jatim

MENJADI jaksa merupakan keinginan Nur Rahman sejak kecil. Dan perjalanan hidup akhirnya membawanya meraih jaba- tan ini. Tapi siapa sangka pria asal Pulau Garam itu pernah menjadi wartawan di masa kuliahnya. Menariknya, s a a t menjadi wartawan di k a m pusnya yakni di Univ e r sitas Islam Indonesia (UII), Pemimpin Redaksinya adalah Mahfud MD. Pernah menjadi wartawan di almamater kampusnya membuatnya merasa bangga, apalagi pernah bekerjasama dengan Mahfud MD. Menurut Jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim itu, suatu kehormatan bagi di-

Pencairan Dana Jamkesmas Molor

 ke halaman 11

yang dilayani

Bangga Dipimpin Mahfud MD

Koordinator UN Regional VI Dr Harun MSi didampingi koordinator pengawas UN perguruan tinggi menyegel kendaraan yang mengangkut naskah soal ke Kalimantan, Kamis (27/3).

Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Kab Pasuruan dan Kota Pasuruan

 Luas area proyek :

4,9 hektare

 Target operasional :

2016

hilmi Husain/bhirawa

Warga sekitar menikmati suasana sejuk di sumber air Umbulan yang kualitas sumber airnya terkenal di dunia, Kamis (27/3).

Soal Proyek SPAM Umbulan

Pemkot Pasuruan dan Pemprov Belum Ada Titik Temu Pasuruan, Bhirawa Pansus yang dibentuk oleh DPRD Kota Pasuruan untuk mengkaji proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan ternyata belum menuai hasil. Ketua Pansus Muhammad Nawawi mengatakan Pansus Umbulan yang beranggotakan 11 anggota dewan itu belum berhasil menemui Tim Umbulan

dari Pemprov Jatim.

“Hingga saat ini kami belum ketemu dengan pihak provinsi. Tapi Pemkot Pasuruan masih proses menego terus,” ujar Muhammad Nawawi, Kamis (27/3).

Pemprov Jatim telah melakukan penandatanganan kerjasama atau MoU dengan Kabupaten Pasuruan untuk memanfaatkan

sumber air Umbulan di Kecamatan Winongan. Sumber air Umbulan yang memiliki debit 5.000 liter/ detik per harinya itu akan dimanfaatkan 4.000 liter/detiknya untuk disalurkan ke 5 daerah di Jatim antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Pasuruan

 ke halaman 11

Hingga Selesainya Pemilu Pilpres

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang penghentian pencairan dana Jalin Aspirasi Masyarakat (Jasmas).

Pemberhentian ini menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Dalam Negeri (KPK dan Mendagri) tentang pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial.

“Surat KPK dan Mendagri sudah saya tindaklanjuti. Hari ini (kemarin) saya tandatangani SE yang isinya pencairan jasmas akan dihentikan hingga Pemilu Presiden 2014 selesai,” kata Gubernur Soekarwo usai Rapat Paripurna di DPRD Jatim, Kamis (27/3).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah anggaran jas-

 ke halaman 11

Puluhan Radio Kuno Dipamerkan

Ada Buatan Belanda, Dilengkapi Skala Gelombang Berhias Nama Kota dengan Ejaan Lama Weekend, waktu yang tepat untuk pelesir bersama keluarga. Kali ini, tak perlu jauh-jauh untuk pelesir, di Surabaya Anda bisa nikmati pameran unik yakni radio kuno di Museum House of Sampoerna (HoS) yang digelar hingga 13 April mendatang. Puluhan radio antik buatan 1925 hingga 1980-an yang diproduksi Belanda, Jerman, Jepang, dan Ceko bisa ditemukan di sini.

Gegeh, Kota Surabaya Pameran ini digelar untuk menyambut Hari Siaran Nasional yang jatuh setiap 1 April itu. Bekerjasama dengan Bentara Budaya Jogjakarta, Museum HoS menggelar pameran radio kuno produksi berbagai negara.

“Bukan hanya kekunoan, tapi kami nilai sejarah dari radio, karena proklamasi kemerdekaan tersiar berkat radio, karena televisi belum ada, apalagi Internet dan media sosial,” kata anggota Padmaditya (Pe-

lestari Audio Radio Jogjakarta) Iwan Gandjar Indrawan di Surabaya.

Di sela-sela pameran bertajuk ‘Layang Swara’ yang sempat disaksikan sejumlah turis dari Eropa itu, ia menjelaskan anggota komunitas yang berjumlah tujuh orang itu memiliki koleksi 400-an radio dan megaphone kuno.

“Tapi, radio yang kami pamer-

 ke halaman 11

Antara

Aneka radio kuno buatan berbagai negara dipamerkan di Museum House of Sampoerna.

Pameran ini untuk menyambut Hari Siaran Nasional yang jatuh setiap 1 April.

2 PANGGUNG BIROKRASI

PWNU Sambut Baik Raperda Miras

SURABAYA

Jumat Legi 28 MARET 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Jatim Harus Ikut Perketat Peredaran Miras

Surabaya, Bhirawa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyambut baik adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Surabaya.

Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim, KH Hasan Mutawakkil Alallah, Kamis, mengatakan, peredaran minuman beralkohol atau minuman keras di Jatim, khususnya di Surabaya sudah sangat memprihatinkan.

“Kami sangat mendukung raperda itu dan harus segera disahkan agar masyarakat terlindungi dari minuman keras ini. Minum keras itu dosa besar. Bahkan dosanya sebanding dengan dosa pezina,” katanya.

Menurut dia, minuman haram ini sudah dijual di sembarang tempat, baik di toko modern seperti toko swalayan atau minimarket hingga toko-toko pracangan.

Semua tanpa ada pengawasan dan kontrol yang ketat dari pemerintah.

Dengan begitu, lanjut pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Kraksaan, Probolinggo itu, masyarakat dengan mudah bisa mendapatkan minuman Q iib tersebut.Q

Hadapi AFTA 2015, Pemkot Fokus SDM dan UMKM Pemkot Surabaya, Bhirawa Menghadapi pelaksanaan ASEAN Free Trade Area (AFTA), Pemkot Surabaya berkonsntrasi pada peningkatan SDM dan startegi ekonomi khusunya bagi UMKM. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Kamis(27/3) menegaskan, sejak sekarang, semua stake holder di Kota Surabaya harus menyiapkan sumber daya manusia menjadi tenaga yang profesional dan siap bersaing menghadapi AFTA atau perdagangan bebas di ASEAN pada 2015 mendatang.

Saat ini, lanjut Risma Pemkot Surabaya sudah rajin melakukan pelatihanpelatihan UKM dan juga mendirikan Rumah Bahasa untuk meningkatkan kemampuan skill warga Kota Surabaya.

“Kita harus tingkatkan kualitas SDM. Kita harus berubah karena pada AFTA nanti, bukan hanya pengusaha luar negeri yang datang. Tenaga kerja dari negaranegara ASEAN juga tidak ada larangan datang ke Surabaya. Dan kita harus bisa survive, jangan mau kalah,” tegas Wali Kota.

Berbicara saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya tahun 2014 dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015, Wali kota menyebut sampai saat ini usulan masyarakat ke Pemkot Surabaya masih Q dre didominasi proyek fisik.Q

Surabaya, Bhirawa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Minuman Keras (Miras) yang digulirkan DPRD Surabaya ditanggapi positif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim.

Penegetatan peredaran Miras melalui penggunaan Perda , menurut Kadin jatim, bahkan harus diteruskan ke kabupaten/kota lainnya dan menyeluruh di Jawa Timur.

trie diana/bhirawa

Say No Money Politics

Puluhan mahasiswa tergabung Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMMI) Surabaya unjuk rasa dengan membawa replika kotak suara dan uang mainan Rp100ribu dan Rp50ribu di depan Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (27/3). Aksinya untuk menyuarakan kepada warga Surabaya pada pemilihan legislatif tanggal 9 April mendatang untuk tidak golput serta maraknya money politics.

Produksi Susu di Jatim Masih Kurang Perlu Pengembangan Populasi Sapi Perah Pemprov, Bhirawa Produksi susu di Jatim saat ini masih perlu ada peningkatan lagi, sebab susu yang diproduksi peternak utamanya peternak rakyat masih kurang. Padahal pangsa pasar susu sapi ini cukup menjanjikan.

Jika dihitung per harinya, produksi susu di Jatim sebesar 1.030 juta liter.

Sedangkan pangsa pasarnya sampai saat ini masih membutuhkan 1,5 juta liter. Menilik hal itu, maka kekurangan produksi susu sapi bekisar 600 ribu liter.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur mengatakan, ada beberapa langkah dalam mengatasi permasalahan kurangnya produksi susu tersebut. Seperti perlunya peningkatan populasi dengan penambahan bibit sapi perah dan melakukan pengendalian pengeluaran terhadap

sapi perah.

“Di sisi lain, memang bibit sapi secara internasional harganya masih mahal, hal ini merupakan salah satu kendala dalam pengembangan populasi. Kalau biasanya harganya per ekor sapi senilai Rp 20 juta, kini harganya mencapai Rp 40 juta lebih,” katanya, Kamis (27/3).

Untuk pengembangan sapi ternak di Jatim, kini terbagi menjadi tiga zona. Tiga zona itu adalah wilayah sudah berkembang, wilayah sedang berkembang, dan wilayah yang akan berkembang.

“Untuk wilayah berkembang seperti Malang, Pasuruan, Blitar, Lumajang dan Probolinggo. Sedang berkembang seperti Kediri, Pasuruan, Magetan dan Tulungagung. Dan wilayah akan berkembang seperti wilayah timur dan

barat, Jember, Banyuwangi, Ponorogo,” paparnya.

Saat ini populasi sapi perah di Jatim dalam kisaran 300 ribu ekor. Padahal dibutuhkan populasi sapi perah sampai dengan 500 ribu ekor. “Idealnya jika memasukkan 50 ribu ekor sapi perah saja, maka bisa mencukupi kebutuhan 1,5 atau 1,6 juta liter per hari. Dan itu memang membutuhkan investasi Rp 25 triliun, dengan perhitungan produksi harus 20 liter per hari dengan harga Rp 40 juta,” katanya.

Di sisi lain, lanjutnya, ada beberapa permasalahan utama di dalam peternakan diantaranya pakan. Namun, mengenai pakan ini sudah ada sedikit solusi dengan adanya kebijakan Gubernur Jatim memberikan bantuan Q rac pakan mini.Q

“Semestinya semua daerah juga membentuk Perda control peredaran Miras. Bahkan sampai ke provinsi dan tingkat nasional,,”ungkap wakil Ketua Kadin Jatim, Ir H.Deddy Suhayadi di ruang kerjanya Kamis (27/3) kemarin.

Menurut mantan anggota komisi B DPRD Jatim ini, bahaya Miras ini sudah sangat terbukti mulai dari kecelakaan lalulintas sampai pada pembunuhan sadis. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah dan tokoh masyarakat dalam Deddy Suhayadi hal ini harus bahu membahu dan serius mengontrol ketat peredaran dan konsumsi Miras.

Apalagi persoalan Miras ini , ujar Deddy, semakin berkembang di masyarakat salah satunya dengan munculnya Miras oplosan semacam Cuikrik dan sejenisnya. “ Ini lebih runyam lagi karena oplosan dilakukan tanpa aturan, yang penting bisa membuat orang mabuk meski pada akhirnya harus nyawanya melayang,” tegasnya.

Demikian juga dengan wilayah edar Miras Oplosan yang menurut Deddy tak terkendali dan bahkan sampai ke desa desa. Menurutnya, kalau sudah semacam ini maka yag jadi korbannya adalah masyarakat kecil dengan penghasilan yag pas pasan.Dengan adanya upaya DPRD Surabaya melokalisir Miras ini pada tempat tertentu saja, lanjutnya, ini sangat baik. Maksudanya, tandas Deddy, tempat yang dijdilkan daerah edar juga harus jelas agar bisa diawasi serta diketahui mereka yang biasa mengkonsumsi siapa saja.

Sanksi tegas, kat Dedy mau tidak mau harus dilakukan terutama terhadap mereka yang melakukan peredaran Miras ilegal, dengan tujuan ada efek jera. Kadin sendiri sebagai wadah berhimpun pelaku bisnis dan industri minta agar mereka membantu upaya untuk mengatur maslaah Miras ini.

“Insya Allah nanti kalau ada rapat pleno akan saya sampaikan agar anggota Kadin memperhatikan masalh Miras ini,”ungklap Deddy Suhayadi serius.Sementara itu ketika di konfirmasi secara terpisah juru bicara Asosiasi Pedagang Minuman Beralkohol Kelas A (APMA) Surabaya, Rendhy Hatmo Nugroho, mengungkapkan dirinya yakin Raperda itu tidak efektif untuk mengurangi angka Q ma kematian akibat minuman keras.Q

Menuju Pemilu Legislatif 2014

Mulai 1 April, KPU Distribusikan Surat Suara Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya akan mendistribusikan surat suara Pemilu 2014 mulai 1 sampai 3 April 2014. Pendistribusian ini dilakukan ke tingkat kecamatan dan diteruskan ke masing-masing kelurahan.

Ketua KPU Surabaya, Eko Waluyo mengatakan, pendistribusian logistik surat suara ini mulai dari tempat penyimpanan surat suara sampai ke kelurahan.

“Pendistribusian logistik surat suara mulai dari gudang yang ada di Sidotopo Wetan 11 Surabaya. Nanti kita juga akan dibantu oleh pihak kepolisian sampai ketempat tujuan, yaitu ke kelurahankelurahan,” kata Eko Waluyo saat di temui Bhirawa.

Adapun surat surat yang disedikan untuk 31 kecamatan di Surabaya sebanyak 9 juta surat suara. Sementara untuk jenis logistik yang masih dalam proses, yaitu formulir saat ini sedang proses pengesetan.

Aksi bagi bunga oleh mahasiswa UKKI STIE Perbanas Surabaya sebagai bentuk keprihatinan atas keterlibatan anak di bawah umur dalam kampanye Parpol, Kamis (27/3).

“Kemudian kita kirim langsung ke Program Pengembangan Kecamatan (PPK), untuk diteruskan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” terang Eko Waluyo.

Terkait TPS khusus, Eko menambahkan, berdasarkan undang-undang yang berlaku, KPU tidak akan merekomendasikan TPS Khusus di Rutan maupun di Rumah Sakit. “TPS khusus hanya ada di Lapas-Lapas saja.

Sementara untuk rumah sakit hanya akan ditempatkan TPS pendukung, contohnya di Rumah Sakit Dr.Soetomo ada 10 TPS yang mendukung, kita ambil yang terdekat” tuturnya.Q geh

bed/bhirawa

Keprihatinan Atas Pelaksanaan Kampanye yang Melibatkan Anak-anak

Imbau Kampanye Tertib, UKKI Perbanas Bagikan Bunga

Tumpukan surat suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di KPU Surabaya siap di distribusikan.

trie diana/bhirawa

Surabaya, Bhirawa Sebagai bentuk keprihatinan sekaligus himbauan kepada masyarakat, atas dilibatkannya anakanak dalam kampanye , Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Surabaya , Kamis (27/3) membagi-bagikan bunga di persimpangan Jalan Raya Darmo.

Steffi Nevis Rebecca selaku koordinator lapangan menerangkan, UKKI STIE Perbanas biasanya melakukan kegiatan keagamaan atau kajian Islam. Namun pelaksanaan kegiatan dengan membagi-bagikan bunga dan katakata kepada para pengguna jalan, sebagai bentuk keprihatinan dari UKKI STIE Perbanas, dalam pe-

laksanaan kampanye Pemilu.

“Sebagaimana kita ketahui, masih banyak kampanye parpol dalam pemilu yang masih melibatkan anak dibawah umur. Ini sangat meprihatinkan,” ujar Steffi kepada wartawan, Kamis (27/3).

Dijelaskannya, seharusnya anakanak ini ada di rumah untuk belajar, bukan untuk ikut kampanye.

Menurutnya, karena belum waktunya untuk anak diusia dini mengetahui politik.

Dari tahun ke tahun kampanye yang dilakukan oleh partai politik (Parpol), pada saat pemilu, selalu diwarnai dengan arak-arakan, baik itu arak-arakan mobil, truk, dan sepeda motor.

Sambungnya, dari arak-arakan

tersebut, tidak sedikit melibatkan anak-anak usia sekolah, mulai SD sampai SMP. Padahal di usia tersebut, belum waktunya untuk belajar politik. Dan belum cukup umur unruk memiliki surat izin mengemudi (SIM). Namun pada kenyataannya, mereka masih terlihat dari tahun ke tahun, setiap ada pelaksanaan kampanye.

Bahkan yang lebih ironis, Steffi menerangkan, bahwa sering dijumpai ibu-ibu mengajak balitanya untuk ikut kampanye. Dengan alasan, tidak ada yang jaga kalau ditinggal. Padahal pada saat ikut kampanye, mereka harus berpanaspanasan dan berjubel. Bahkan tidak sedikit pula, seusai kampanye anak mereka ada yang sakit.Q bed

Jumat Legi 28 MARET 2014

SURABAYA

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

DCKTR Tolak Proses Berkas IMB Tak Lengkap Pemkot Surabaya, Bhirawa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kota Surabaya tak akan memproses permohonan izin apabila berkas permohonan izin tidak lengkap sesuai yang disyaratkan.Ditegaskan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) kota Surabaya, Eri Cahyadi, kebijakan ini sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja stafnya sekaligus mengembalikan wibawa dinas yang kini dibawah kendalinya.

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM memberikan pengarahan kepada ratusan anggota BPD yang mengikuti Bimtek di hotel Utami.

iib/bhirawa

Pemprov Matangkan BPD Dua Bakorwil Sebelum Terima Kucuran Dana Rp 1,2 Miliar Pemprov, Bhirawa Bimbingan teknis (Bimtek) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait pengucuran dana APBN Desa. Pembekalan ini dinilai penting sebelum pemerintah jadi mengucurkan dana dari APBN yang nilainya mencapai Rp1,2 miliar.

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menuturkan, dikucurkannya anggaran APBN tersebut untuk memperlancar pembangunan dan menghidupkan perekonomian di pedesaan. Besarnya bantuan tersebut antara Rp750 juta hingga Rp1,2 miliar.

Untuk kali ini Bimtek bagi BPD ini digelar bagi BPD dari Bakorwil (Badan Koordinator Wilayah) Malang dan Pamekasan. Bimbingan Tehnik BPD ini merupakan Bimtek Angkatan II di Utami Hotel, Rabu (26/3) malam.

Kucuran dana dari pemerintah tersebut, lanjutnya, diharapkan pemerintahan desa dapat melakukan tata kelola sendiri dengan syarat dalam pengelolaan atau penggunaanya harus mendapat pengawasan dari BPD. “Pembekalan ini diberikan sebelum anggaran tersebut turun dengan tujuan, agar seluruh anggota BPD diseluruh wilayah Jatim sudah siap

dan tahu apa dan bagaimana peran mereka bila alokasi itu benar-benar turun,” Akhmad Sukardi, saat Dikatakan, saat ini rencana kucuran dana untuk desa tersebut masih di godok di DPR. Pihaknya tidak tahu kapan rencana tersebut bisa terealisasi. “Mari kita berdoa agar dana bantuan untuk desa itu benar-benar turun. Dan yang lebih penting adalah BPD bisa berperan aktif dalam membangun desanya,” tegasnya.

Mantan Asisten IV Sekdaprov Jatim ini menjelaskan, BPD berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD dipilih penduduk setempat/berdasarkan keterwakilan wilayah dengan cara musyawarah dan mufakat.

Keanggotaan BPD terdiri atas dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Sedang jumlah anggota BPD harus tetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak 11 orang. Jumlah tersebut harus memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan

keuangan desa.

“Bila anggota BPD sudah terpilih dan ditetapkan, maka untuk peresmiannya harus dengan keputusan bupati/wali kota. Ini sesuai dengan pasal 30 ayat 1, dengan masa jabatan BPD enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Sementara fungsi BPD sendiri adalah menetapkan peraturan desa bersama kelapa desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. “Anggap saja BPD itu sebagai DPRD-nya desa, tetapi tidak ditulis atau dijelaskan,” tambahnya.

Walaupun tidak diakui sebagai DPRD desa, namun BPD mempunyai wewenang yaitu pertama membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menuyusun tata Q iib tertib BPD.Q

Menurut Eri, tahun 2013 tak kurang dari 1.170 berkas pengajuan IMB yang tidak diproses dan dikembalikan ke pemohon karena berkasnya tak kunjung dilengkapi. ‘’Kami ingin memperbaiki semuanya, dan ini memang beban berat yang harus saya pikul sebagai pimpinan disini, jika catatan kekurangan berkas yang kami minta tidak dilengkapi seperti gambar struktur, gambar tampungan air, atau yang lain, tidak akan kami proses dan berkas kami kembalikan,’’ jelasnya Rabu (26/3) kemarin.

Eri juga menegaskan agar pemohon yang berkasnya dikembalikan untuk tidak mencoba memulai pembangunannya, karena kajiannya belum tuntas dan tentu akan berdampak kepada masyarakat sekitarnya. ‘’Kalau IMB nya belum kami keluarkan, jangan sampai pemohon berani memulai membangun, karena saya pastikan dampaknya akan dirasakan masyarakat, seperti banjir atau jalanan macet, karena saya juga telah memberi kesempatan agar ada perubahan, tapi kok gak segera dilengkapi,’’ ucap mantan Kabag Bina program ini.

Manangapi soal tudingan bahwa pengurusan SKRK memerlukan waktu yang lama, Eri mengatakan bahwa pihak sudah mencoba untuk memberikan pelayanan sesuai jadwal yang telah diso-

sialisasikan, tetapi tidak ada respon balik dari pemohon. ‘’Pengurusan IMB rumah tinggal waktu yang diperlukan sekitar 14 hari. Uraiannya, untuk urus SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota), pada waktu pengukuran memerlukan waktu 3 hari, kemudian 4 hari Tata Ruang hingga keluar Draft SKRK. Namun setelah SKRK ditunjukkan ke investor atau masyarakat, untuk memenuhi kelengkapan selanjutnya tidak dilanjutkan oleh mereka. Akibatnya, terkesan pengurusan SKRK di Pemkot Surabaya dianggap lama. Padahal, SKRK tersebut untuk mengontrol Amdal dan UKLUPL (Upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan),’’ jelasnya.

Sebagai pimpinan di dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Eri mengaku tetap akan memberikan peluang kepada kesempatan luas kepada investor untuk menanamkan investasi, tapi tetap harus memenuhi aturan yang telah ditentukan.

“Surabaya merupakan kota jasa dan perdagangan, kita buka peluang usaha seluas-luasnya, bahkan dalam pengurusan IMB juga ada kemudahan seperti dalam sistem single windows, namun masih diperlukan pertemuan langsung terutama yang menyangkut soal teknis,‘’ tegasnya.Q dre

Belum Dibongkar

Maraknya pelanggaran papan reklame dan papan bando seperti di Viaduk Jalan Sulawesi Surabaya hingga kini masih belum dibongkar meski oleh Satpol PP Surabaya sudah ditempel stiker pelanggaran terkait Perda No 10 tahun 2009,Kamis (27/3). trie diana/bhirawa

Lumajang Peringkat Tertinggi Kaki Gajah Surabaya, Bhirawa Masyarakat Lumajang harus berhati-hati terhadap kesehatan masyarakatnya. Banyak dari masyarakat Lumajang terkena penyakit Filariasis atau kaki gajah. Dari data yang dihimpun jumlah penderita kaki gajah, Kabupaten Lumajang mencapai 56 orang. ‘’Kabupaten Lumajang adalah daerah dengan peringkat tertinggi kasus kaki gajah, sedangkan peringkat kedua diduki oleh Malang dengan jumlah penderita 39 orang dan ketiga Ponorogo 32 orang,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, dr Harsono.

Harsono mengatakan, banyaknya kasus kaki gajah di Lumajang disebabkan karena kurang baiknya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti banyaknya sarang dan bibit nyamuk. Selain itu kurang baiknya perawatan yang dilakukan oleh penderita kaki gajah.

Kaki gajah merupakan penyakit menular yang

disebabkan oleh infeksi cacing filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini bersifat menahan (kronis) dan bila tidak mendapatkan pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. ‘’Jika seseorang terjangkit kaki gajah kronis maka akan terjadi cacat permanen. Cacat ini akan menimbulkan hambatan psikologis, stigma social dan akan menurunkan sumber daya manusianya, sehingga akan menimbulkan kerugian ekonomi akibat tidak sedikit dari mereka yang sangat tergantung kepada keluarga,’’ paparnya.

Lebih lanjut Harsono menjelaskan, dalam penularan penyakit kaki gajah disebabkan oleh tiga spesies cacing filarial yaitu Wuchereria Bancrofti, Brugia Malayi, Brugia Timori. Cacing ini menyerupai benang dan hidup dalam tubuh manusia terutama dalam kelenjar getah bening Q dna dan darah.Q

Waspadai DBD dan Pahami Pencegahannya Memasuki musim pancaraba, penyakit demam berdarah atau DBD (Dengue Hemorrhagic Fever) patut diwaspadai oleh masyarakat. Sebab penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk aedes aegypti dan aedes albopictus masih menjadi ancaman serius.

Menurut dr. Adrian T. Sutjahjo, S.Ked menerangkan, masyarakat harus mengenali ciri dan pencegahan penyakit yang banyak ditemukan di negara tropis ini, seperti Asia Tenggara, India, Brazil, Amerika termasuk di seluruh pelosok Indonesia.

“Gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan pada sistem pembekuan darah, sehingga mengakibatkan perdarahan-perdarahan,” terang Adrian saat ditemui di Surabaya, Kamis (27/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan, gejala DB seperti demam tinggi 2-7 hari (38-40 derajat celcius, pada pemeriksaan uji torniquet, terlihat jentik (puspura) perdarahan. Adanya bentuk perdarahan dikelopak mata bagian dalam (konjungtiva), Mimisan (Epitaksis), Buang air besar dengan kotoran (Peaces) berupa lendir bercampur darah (Melena), dan lain-lainnya.

ist

Penyakit Demam Berdarah yang diakibatkan nyamuk aedes aegypti sering menjadi ancaman serius. Masyarakat perlu mewaspadai dan memahami pencegahannya.

Kemudian Terjadi pembesaran hati (Hepatomegali), tekanan darah menurun sehingga menyebabkan syok, penurunan trombosit dibawah 100.000 /mm3 (Trombositopeni), terjadi peningkatan nilai Hematokrit diatas 20% dari nilai normal (Hemokonsentrasi).

“Gejala lainnya mual, muntah, sakit perut, diare, menggigil, kejang, pendarahan pada hidung maupun gusi dan muncul bintik merah pada kulit akibat pecahnya pembulu darah,” terang Adrian yang juga dokter UGD RS Balimed Denpasar itu.

Untuk mencegah atau mengatasi keadaan syok/presyok, yaitu dengan mengusahakan agar penderita banyak minum sekitar 1,5

sampai 2 liter air dalam 24 jam (air teh dan gula sirup atau susu).

Penambahan cairan tubuh melalui infus untuk mencegah dehidrasi dan hemokonsentrasi yang berlebihan.

“Kemudian lakukan pengompresan dan penderita bisa mengomsumsi jus jambu biji walaupun secara medis belum bisa dibuktikan khasiatnya. Tapi terbukti jambu biji dapat mengembalikan cairan intravena dan peningkatan nilai trombosit darah,” katanya.

Langkah pencegahnnya pemberantasan sarang nyamuk, pemeliharaan ikan pemakan jentik (ikan adu/ikan cupang) pada tempat air kolam, dan bakteri Q gat (Bt.H-14).Q

PUSTAKA

4

Resensi Buku :

Tajuk

Kisruh KBS Dilidik KPK MASYARAKAT Surabaya (dan pemerhati konservasi sedunia) meng-apresiasi kinerja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Respons KPK itu adalah perhatian terhadap laporan dugaan korupsi di KBS (Kebun Binatang Surabaya). Laporan dengan dokumen bukti-bukti kini sudah ditindaklanjuti menjadi penyelidikan (lidik). Ini untuk pertama kalinya dalam kasus korupsi dengan modus konservasi binatang. Sebelumnya, KPK hanya menyelidiki korupsi dengan altar proyek pemerintah, atau suap dan gratifikasi oleh peradilan.

Karena itu KPK membutuhkan pendalaman, termasuk ihwal ke-konsevasi-an dan peri-kesatwaan. Dengan itu KPK bisa lebih menegakkan perikemanusiaan. Korupsi, memang diyakini merusak asas perikemanusiaan, sampai masyarakat sedunia mendendam. Bahkan PBB telah menerbitkan konvensi (seruan hukum) pemberantasan korupsi, wajib diberlakukan oleh seluruh anggotanya, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan dalam traktat konvensi antikorupsi (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION), tahun 2003. Pada mukadimah konvensi itu dinyatakan: Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.

KBS (Kebun Binatang Surabaya) terus diberitakan “miring,” bagai tiada bagusnya. Pemberitaan negatif tentang KBS, sebenarnya telah dimulai pertengahan tahun (2013), terutama persengketaan manajemen. Rebutan hak pengelolaan KBS kian meruncing ketika Kementerian Kehutanan memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kini berita “miring” KBS coba dibawa ke ranah hukum tindak pidana korupsi (Tipikor).

Diduga, kebobrokan KBS (secara manajemen maupun ke-konservasi-an) itu sudah berlangsung sejak lama. Banyak satwa mati, atau ditukar secara serampangan, menyalahi aturan perundang-undangan. Jasad hewan langka pun konon bisa dipesan. Sehingga satwa langka yang dianggap “ke-tua-an” bisa dipercepat kematiannya dengan merekayasa kondisi kandang atau pakan.

Beberapa fakta pertukaran satwa dengan uang dan kendaraan juga terus dikumpulkan sebagai bukti untuk pengajuan ke ranah hukum pidana tipikor. Misalnya 483 satwa yang hilang atau ditukar dengan mobil. Ada 50 ekor jalak Bali djual seharga Rp 100 juta, ada juga komodo seharga Rp 900 juta. Kerugiannya mencapai miliaran rupiah.

Begitu pula proses “transfer” sebanyak 49 satwa KBS dipindahkan ke Taman Satwa Mirah Fantasia, Banyuwangi (Juni 2013, sesaat sebelum alih-kelola). Kompensasi yang diperoleh KBS berupa dana sebesar Rp 640 juta, pengganti biaya angkut jerapah jantan (eks sumbangan Kebun Binatang Berlin).

Banyak pula binatang di-transfer ke Sumatera Utara atau ke Taman Safari Cisarua Bogor, konon terindikasi KKN. Tak mudah mengelola kebun binatang sekelas KBS. Beberapa peraturan mesti dipatuhi, misalnya UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pada pasal 1 angka ke-28 dinyatakan: “Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha ... terhadap persyaratan hukum... yang ditetapkan pemerintah.”

Pemkot Surabaya sudah sepakat dengan Kementerian Kehutanan untuk me-mulia-kan status KBS menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan demikian KBS, bukan hanya selamat dari kepunahan, tetapi juga wajib menghasilkan keuntungan (UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN). Namun terdapat imbalan konsekuensinya. Yakni, pengelola juga memiliki hak menjalin hubungan dengan LSM, NGO internasional (WWF) bidang lingkungan hidup dan konservasi alam.

Selain dianggap sebagai kebun konservasi berbagai flora dan fauna langka, KBS juga telah dianggap sebagai salahsatu paru-paru dunia. Semacam amazon kecil yang dimiliki Surabaya. Sehingga seharusnya, setiap warga Surabaya ikhlas membayar “retribusi oksigen” yang disediakan oleh KBS. Sebagaimana amanat konvensi perubahan iklim (Bali, 2007), KBS patut didaftarkan dalam program perdagangan karbon dan pencegahan deforestasi.

Melalui kinerja superbody-nya, diharapkan KPK bisa menjadi “pawang” kekonsevasian. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Beri Perlindungan bagi TKW

BERKALI-kali pekerja Indonesia diperlakukan tidak manusiawi di luar negeri, sebut misalnya di negara-negara Arab, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, dan sebagainya.

Sering pula mereka sudah menjadi mayat pulang ke kampung halamannya, membawa pilu terutama bagi keluarganya.

Sementara bagi negara, bagi pemerintah pekerja di luar negeri dikatakan sebagai sumber devisa. Jika negara menjadikan pekerja di negara asing sebagai sumber devisa tentu saja negara harus memberikan perlindungan yang ekstra dibanding misalnya, warga negara biasa. Bukan artinya memperlakukan perbedaan terhadap warga negara namun hal ini dalam pengertian awam saya sebagai bentuk penghargaan terhadap tenaga kerja baik pria maupun wanita di luar negeri.

Kenapa saya yang awam dalam masalah ini menyatakan seperti itu, sekaligus sebenarnya berharap pada pemerintah memberikan perlindungan ekstra terhadap pekerja kita di luar negeri? Selain sebagai penghargaan terhadap mereka yang bekerja jauh di negeri orang namun mendatangkan devisa, juga sebagai bentuk kekuatan negara dalam menjaga kedaulatan pekerja sekaligus kedaulatan negara melalui warga negaranya di negeri orang.

Saya melihat, negara lain memberikan perlindungan ekstra terhadap warganya di negeri orang. Tidak usah jauh-jauh, Australia saja memberikan perlindungan terhadap warganya yang justru melakukan “kejahatan” menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Siapa yang tidak ingat kasus Corby yang diputus hukumannya 20 tahun penjara tetapi bukan diperberat malah diringankan. Corby akhirnya hanya mendapat hukuman lima tahun penjara setelah mendapat berbagai potongan.

Ia juga akhirnya dibebaskan bersyarat semua karena adanya tekanan pemerintah Australia agar warganya dibebaskan. Itu hanya terhadap pelaku kejahatan. Bagaimana pemerintah kita tidak memberikan perlakuan khusus terhadap warganya yang berjuang mencari sesuap nasi di negeri orang tetapi tidak memberikan perlindungan?

Wandilah Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Legi 28 MARET 2014

Perjalanan Panjang Teks Al Quran Setiap kitab suci agama mempunyai sejarah masing-masing. Sejak awal kemunculannya hingga kini selalu menarik untuk dikaji. Kitab suci selalu mendapat tempat tertinggi di hati pemeluknya karena di samping ajaran Nabi, juga diyakini sebagai wahyu Tuhan dalam bentuk verbal.

A

l-Qur’an kitab suci agama Islam diyakini pemeluknya sebagai Kalam Allah, ucapan Allah. Keyakinan ini tidak begitu saja diterima pihak oposisi. Pada zaman Nabi Muhammad, orang kafir menuduh Muhammad memperoleh wahyu dari bisikan ruh-ruh jahat. Sebagian lagi beranggapan al-Qur’an hanyalah dongeng dari orang-orang terdahulu yang dipelajari Muhammad.

Dewasa ini, kajian tentang alQur’an tak luput dari penelitian sarjana Barat. Sama halnya oposan era Nabi, orientalis modern dari kalangan Yahudi seperti Abraham Geiger memusatkan perhatian pada anasir Yahudi dalam al-Qur’an. Dalam penelitiannya, Geiger sampai kepada kesimpulan bahwa seluruh ajaran Muhammad yang tertuang di dalam al-Qur’an sejak semula telah menunjukkan sendiri asal usul Yahudiyahnya.

Sementara para sarjana Kristen juga melakukan upaya senada. Karl Friedrich Gerock berusaha membuktikan al-Qur’an tidak lebih dari gema sumbang tradisi Kristiani.

Berbeda dari orientalis Yahudi dan Kristen, umat Muslim justru meyakini seluruh kitab suci baik Injil, Taurat dan al-Qur’an bersumber dari Allah. Para Nabi diutus untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, namun risalah mereka tetap bersifat universal.

Al-Qur’an merupakan kitab suci paling mapan dan konsisten setelah diresmikan unifikasi bacaan sebagai standar al-Qur’an umat muslim pada pemerintahan khalifah Usman bin ‘Affan. Meskipun mengalami problematika dan gejolak pada awal pengumpulannya, pada akhirnya umat Islam di seluruh penjuru dunia memegang

satu mushaf yang sama dan tak seorangpun mempunyai otoritas mengubah satu kata bahkan satu huruf dari kitab tersebut.

Taufik Adnan Amal, penulis buku ini berusaha merekonstruksi sejarah pengumpulan al-Qur’an dari masa Nabi hingga stabilisasi teks dan bacaan meliputi penyempurnaan ortografi al-Qur’an.

Taufik setidaknya membagi dua cara pengumpulan al-Qur’an di masa Nabi Muhammad. Pertama, pemeliharan hafalan oleh Nabi dan sahabat. Kedua, perekaman dalam bentuk tertulis. (Halaman 142-143) Dalam tulis menulis wahyu, Nabi mem-

printahkan beberapa sekertaris untuk mencatatnya. Meskipun masyarakat pada waktu itu mendapat julukan Jahiliyah, yang diartikan sementara sejarawan kaum bodoh, tidak mengenal baca tulis, faktanya mereka sudah akrab dunia administrasi. Terbukti bangsa Arab pandai dalam urusan perniagaan. Al-Qur’an merekam masalah hutang piutang agar supaya diantara keduanya mencatat dan disaksikan dua orang laki-laki.

Penulis menyangkal pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa pengumpulan al-Qur’an dilakukan setelah wafatnya Nabi.

Teori paling populer di kalangan ortodoksi Islam menyatakan pengumpulan pertama pada masa khalifah Abu Bakar. Cerita paling masyhur yaitu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Tsabit merekam jejak al-Qur’an atas desakan Umar bin Khattab. Kegelisahan Umar atas gugurnya sahabat-sahabat penghafal al-Qur’an pada perang Yamamah mendorong gagasan intelektual pengumpulan alQur’an. (Halaman 157) Taufik Adnan Amal tidak menyangkal bahwa Nabi dipastikan tidak meninggalkan

untuk medokumentasikan, tetapi banyak sahabat yang sukarela mencatat wahyu secara pribadi.

Sebab itu, belakangan timbul variae lectiones, yaitu keragaman bacaan al-Qur’an yang kemudian pada masa pemerintahan Usman bin ‘Affan dimusnahkan dan diseragamkan demi persatuan umat.

Salah satu sebab yang melatarbelakangi munculnya variae lectiones adalah ketidaksempurnaan aksara arab, yakni screptio devectiva, yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik diakritis pembeda konsonan berlambang sama.(Halaman 329) Pada mulanya, Usman mengirim salinan mushaf ke tiap wilayah dalam screptio devectiva. Masyarakat daerah tersebut tetap mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari sahabat tertentu. Dari sinilah tumbuh para qurra’ yang terkenal ulama Qira’ah Sab’ah.

Usman selalu berusaha mengupayakan standarisasi teks alQur’an, yang dalam kenyataannya juga mengarah unifikasi bacaan meskipun pemusnahan teks non usmaniy harus dilakukan. Pada tataran praxis, teks utsmani berhasil memapankan diri sebagai textus receptus, yaitu satu-satunya teks al-Qur’an yang disepakati.

Buku RekonJudul : Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an struksi Sejarah Penulis : Taufik Adnan Amal Al-Qur’an karya Penerbit : Pustaka Alvabet Taufik Adnan Cetakan : I, Oktober 2013 Amal ini sangat Tebal : xviii+484 Halaman lengkap dalam memaparkan seISBN : 978-602-9193-34-3 jarah al-Qur’an.

Peresensi : Fatmawati Ningsih S.Th.I Ia mempertemuPenulis Lepas, Alumnus IAIN Walisongo kan tiga arus Semarang Konsentrasi Tafsir dan Hadis. keilmuan, yaitu tradisi Barat, Timur Tengah kodeks al-Qur’an dalam bentuk dan ranah keilmuan Indonesia. lengkap. Akan tetapi, terdapat Didasarkan pada riset ilmiah, upaya sadar dan serius di zabuku ini berhasil mengungkapkan man Nabi dari kalangan sahabat perjalanan panjang teks al-Qur’an untuk memelihara wahyu-wahyu dan perjumpaannya dengan para dalam bentuk tertulis. Tidak hananalis Islam maupun orientalis ya sekertaris yang ditunjuk Nabi Barat. 

Resensi Buku :

P

Nasionalisme dari Negeri Tiongkok

erhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok adalah organisasi yang menghimpun pelajar Indonesia di Tiongkok. Organisasi ini bermula saat pelajar-pelajar tanah air yang mengenyam pendidikan di Tiongkok memerlukan wadah untuk menyampaikan aspirasi.

Organisasi ini bersifat terbuka, independen, nirlaba, sosial, dan akademis. Landasan organisasi berdasarkan semangat persaudaraan serta jiwa persatuan dan kesatuan satu bangsa, bangsa Indonesia.

Sebagai wadah organisasi, PPI berusaha memupuk rasa kebersamaan, nasionalisme, dan patriotisme para pelajar Indonesia di Tiongkok. Dengan rasa kebersamaan tersebut, diharapkan dapat mempererat interaksi positif, menyediakan informasi, dan advokasi bagi pelajar dan calon pelajar Indonesia di Tiongkok.

Selain itu, PPI Tiongkok juga bertugas memberikan kontribusi positif yang proaktif, kritis, rasional, demokratis, independen, dan cinta damai bagi dinamika pelajar Indonesia di Tiongkok.

Mereka berdiskusi memperbincang nasib Indonesia agar mampu berkompetisi dengan Negaranegara lain.

Buku ini merupakan manifestasi gagasan brilian PPI terhadap kondisi Indonesia itu. Meskipun berada di negeri orang tak menghalangi generasi muda berkarya bagi bangsanya. Melalui buku ini mereka hendak menyalurkan dua orientasi, yaitu nasionalisme dan tekad kuat menjadikan Indonesia melakukan pembangunan progresif.

Penanaman nilai nasionalisme dalam tubuh anggotanya terlihat dari pemilihan tanggal penetapannya, yaitu 28 Oktober 2012.

Tanggal 28 Oktober dipilih bukan secara acak, melainkan nilai sejarah dari tanggal sakral tersebut.

Tanggal yang sama telah mencatat persatuan pelajar di Indonesia prakemerdekaan. Semangat pemuda masa lalu yang berkumpul dalam Sumpah Pemuda inilah yang ingin diwarisi oleh PPI Tiongkok.

Sebagai pelajar yang tinggal di negeri orang, PPI Tiongkok memainkan peran dinamis dalam mengisi kemitraan strategis antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Utamanya, dalam menjalin kerja sama bilateral yang saling menguntungkan untuk kepentingan nasional, kawasan regional, dan global.

Dilandasi semangat Sumpah Pemuda dan keprihatinan yang lahir akibat tantangan-tantangan bangsa Indonesia pasca-Reformasi, peserta Kongres Pertama PPI Tiongkok meminta pemerintah Republik Indonesia bersikap tegas.

Sikap tersebut terutama diwujudkan dalam menghadapi tingkah laku yang mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.mereka mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk ikut mengawal demokrasi demi tercapainya Indonesia yang lebih baik. Salah satu gagasan brilian PPI dalam buku ini adalah pembangunan. Arti, pembangunan di sini adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang t a n p a m e n g urangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. (hlm. 3) Kalimat tersebut menunjukkan makna dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Konsep ini selalu didengungkan dalam berbagai forum, baik tingkat regional, nasional, maupun interna-

sional. Karena itu, selain kesadaran, penerimaan (pemasukkan) hingga tingkat aksi atau tindakan untuk berbuat sesuatu juga dibangun agar kehidupan manusia di dunia tetap seimbang. Implementasi konsep ini berkaitan erat dengan sistem yang berlaku, terutama sistem negaranya. Misalnya, negara Indonesia dengan sistem demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Praktis apa pun kebijakannya selalu berporos pada kepentingan rakyat.

Konsep kebijakan pembangunan berkelanjutan ini menekankan pada keseimbangan semua aspek kehidupan masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan ini, perlu melihat konteks permasalahan yang ada terutama terkait dengan perkembangan sektor negara tersebut. Sebab, pembangunan selalu identik dengan kemajuan bukan kemunduran.

Oleh sebab itu, setiap konsep kebijakan pembangunan terdapat harapan, cita, dan tujuan.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group).

M a k n a

Judul Penulis Penerbit Cetak Tebal Peresensi

penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi. (hlm. 19-23) Tapi dari kesemuanya yang paling penting pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia.

Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Rakyat merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

Pembangunan bersifat partisipatif. Artinya, partisipasi masyarakat harus partisipasi sebenarnya, yakni partisipasi yang didasarkan atas kesadaran dan pengertian terhadap kegiatan bersama yang dilakukannya. Membaca buku setebal 186 halaman ini pembaca diajak meneladani kontribusi PPI untuk Indonesia. Mereka belajar ke luar negeri demi kemaslahatan Indonesia. Kontribusi PPI ini dapat ditiru pula oleh seluruh komunitas pelajar Indonesia di luar negeri. 

: Jiayou Indonesia : Wenny Artha Lugina : JB Publisher : I, Januari 2014 : 186 Halaman : Emi Rosyidatul M Peresensi adalah Pustakawan Tinggal di Lamongan

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Legi 28 MARET 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mojokerto Melebihi Jatim

KELANA

RS di Sidoarjo Jangan Telantarkan Pasien Sidoarjo, Bhirawa RS di Sidoarjo yang ikut dalam program jaminan kesehatan nasional BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) diingatkan Bupati Sidoarjo, Saiful ILah, agar tak sampai menelantarkan bahkan membuang pasien. Meski kejadian ini pernah terjadi di daerah lain. ‘’Ini yang paling penting,’’ kata Asisten Tata Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Drs Asrofi MM, menyampaikan pesan Bupati Saiful ILah, dalam forum pertemuan koordinasi Pemkab Sidoarjo dan BPJS Jatim, yang diikuti para Camat, Kepala Puskesmas dan Kades/Kakel di Sidoarjo, kemarin, di Ruang Delta Graha Setda Sidoarjo.

Agar tak sampai terjadi di Sidoarjo, maka BPJS dan RS yang ikut program BPJS diharap supaya terus melakukan perbaikan pelayanannya. Kepala BPJS Divisi Regional 7 Jatim, dr Kisworowati, menjelaskan dari 38 juta penduduk di Jatim saat ini yang sudah terdafftar jadi anggota BPJS Kesehatan sekitar 18,2 juta. Di Kab Sidoarjo yang mendaftar jadi anggota BPJS tiap hari mulai 100 sampai 150 orang. ‘’Animo masyarakat untuk masalah kesehatan kini sangat tinggi,’’ cetusnya.

RSUD Sidoarjo salah satu RS yang ikut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS, menurut Ahmad Zainuri SH, Humas RSUD, sudah mempersiapkan diri untuk memberi pelayanan kesehatan yang terbaik pada masyarakat yang ikut program BPJS. ”Kami sudah siap memberikan pelayanan kepada pasien BPJS, karena ini perintah UU, kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan akan kami lakukan pembenahan sambil jalan,’’ jelas Zainuri.Q ali

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kab Mojokerto cenderung meningkat tiga tahun terakhir. Capaian angkanya juga kian jauh dari target Millenium Development Goal’s (MDG’s) yang menargetkan AKI 102 kematian per 100 ribu kelahiran hidup pada 2015. Bahkan di level Jatim, AKI Kab Mojokerto juga terlampau tinggi. Pada 2011 dan 2012, AKI di Jatim sudah menyentuh angka 104/100.000 dan 97/100.000. ‘’Yang belum mencapai MDG’s itu bukan hanya kita, tapi juga se-Indonesia. Kalau demikian kita mesti bagaimana?,’’ kilah Kepala Dinas Kesehatan Kab Mojokerto, dr Endang Sri Woelan, Kamis (27/3), kemarin.

Dr Endang beralasan, target mencapai MDG’s terlalu berat untuk dicapai. Makanya lebih realistis jika membandingkannya dengan angka di Jatim, meski angkanya lebih tinggi kita tetapi tidak terlam-

pau jauh. AKI di Kab Mojokerto sempat rendah 2011.

Yakni hanya 95,96/100.000.

Namun dua tahun terakhir, angkanya naik drastis. Pada 2012, AKI di Kab Mojokerto mencapai 116,89/100.000.

Bukannya turun, AKI pada 2013 di Kab Mojokerto malah membumbung tinggi. Dari 16.424 kelahiran ada 22 ibu yang meninggal. Sehingga AKInya menjadi 133/100.000. ‘’Faktor utama penyebab

kematian ibu ini adalah karena kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya. Padahal pemeriksaan dini selama kehamilan itulah yang sangat menentukan nasib bayi dan ibunya.

Dengan pemeriksaan dini saat kehamilan, segala risiko yang mungkin terjadi bisa diketahui. Sehingga risiko terjadinya kematian bisa dihindari,’’ paparnya.

Sehingga Endang, meminta agar para ibu hamil tak segan untuk memeriksakan kandungannya ke Puskesmas maupun Puskesmas pembantu.

Pelayanan dasar di Puskesmas dan Puskesmas pembantu sudah gratis. Jadi mau periksa tiap minggu juga tidak masalah. Minimal, selama kehamilan seorang ibu dian-

Pemkab Bina Kartar Berbasis Kinerja Sidoarjo, Bhirawa Keberadaan Karang Taruna (Kartar) Kab Sidoarjo yang selama ini kurang aktif dalam berbagai kegiatan dalam rangka mendukung program pemerintah. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ka Dinsosnakertrans) mengundang Kartar Kab Sidoarjo untuk berkoordinasi dalam membuat kegiatan yang berbasis kinerja.

Menurut Ka Dinsosnaker, M Husni Thamrin SH MM, mengundang pengurus Karang Taruna Kab (Kartarkab) Sidoarjo ke kantornya, Kamis (27/3) kemarin dalam memperkenalkan diri sebagai leading sektor dari Kartarkab Sidoarjo.

Pihaknya sebagai Ka Dinsosnakertrans yang baru, merasa perlu mengerti dan mengenal jajaran pengurus Kartarkab Sidoarjo lebih jauh lagi. ‘’Saya mengundang mereka dari jajaran pengurus Kartarkab Sidoarjo agar bisa mengenal lebih jauh. Kartar sebagai organisasi kepemudaan mempunyai peranan penting dalam kemajuan bangsa dan negara. Itu bisa terjadi apabila pengurusnya tahu, serta mengerti tugas dan fungsinya,’’ jelasnya.

Sehingga Thamrin berharap, agar Kartarkab Sidoarjo mampu merubah mindset lama menjadi Kartar yang berbasis kinerja. ‘’Saya berharap Karang Taruna nanti dalam membuat program tak dadakan lagi, namun harus terprogram dan berbasis kinerja,’’ ucapnya.

Husni juga menjelaskan, pemerintah melalui SKPD nya juga akan memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap jajaran pengurus Kartar, mulai dari tingkat Kabupaten hingga Kecamatan. Dan memberikan anggaran operasional untuk pengurus Kartarkab Sidoarjo. Namun berapa besarnya akan dibahas dulu dengan bupati.

Sementara itu, Ketua Kartarkab Sidoarjo, Lilis Sri Indarini yang hadir dalam audensi itu menyambut baik pernyataan Ka Dinsosnakertrans yang menginginkan Kartar dalam programprogramnya harus berbasis kinerja. “Kami sangat menyambut baik pernyataan Pak Thamrin. Kami sudah sangat siap untuk membuat program-program sosial yang berbasis pada kinerja,” terangnya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Ka Dinsosnakertran, M Husni Thamrin saat memberikan pembinaan terhadap Kartar Kab Sidoarjo.

kematian ibu sepanjang 2013 itu seluruhnya meningga RS. ‘’Untuk mengurangi risiko kematian ibu, kita berharap masyarakat memperhatikan empat terlalu dan empat terlambat,’’ ungkapnya.

Yakni, jangan hamil terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering dan terlalu dekat jarak kehamilannya. Serta jangan sampai terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat mengambil keputusan untuk periksa atau rujukan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat penanganan.Q kar

Tabel Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 2012 2013

Jumlah Kehamilan 16.674 16.255 16.424

Jumlah Kematian 16 19 22

Pansus Lumpur Desak Percepat Perpres Baru Sidoarjo, Bhirawa Pansus Lumpur Porong tetap dipertahankan walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi korban lumpur, tentang pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di areal terdampak. Ketua Pansus DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus, Kamis (27/3) menyatakan, Pansus akan mengawal proses pelunasan setelah dikabulkannya permohonan di MK.

ali kusyanto/bhirawa

Animo masyarakat Sidoarjo ikut program BPJS kesehatan cukup tinggi. Sehari bisa mencapai 100 hingga 150 masyarakat yang mengurus kartu BPJS untuk menjadi anggota.

jurkan periksa empat kali.

Yakni sekali pada triwulan pertama, sekali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga.

Ibu hamil dan keluarga juga mesti taat dengan rekomendasi tenaga kesehatan yang memeriksa. Sebab seringkali, petugas sudah mewantiwanti agar melakukan persalinan di Puskesmas atau RS namun keluarga enggan melakukannya. Padahal dia hamil risiko tinggi. Sehingga akhirnya terlambat dibawa ke RS dan tak tertolong. Total 22

kariyadi/bhirawa

Kapolres Mojokerto, AKBP Muji Ediyanto bersama anggota memimpin penggerebegan pabrik cukrik di Jasem, Ngoro, Kamis (27/3) kemarin.

Polres Gerebek Pabrik Cukrik Beromzet Ratusan Liter Kota Mojokerto, Bhirawa Sebuah gudang produksi arak oplosan (cukrik) berkapasitas produksi 450 liter per hari di Desa Jasem, Kec Ngoro, Kab Mojokerto digrebek anggota Polres Mojokerto, Kamis (27/3) kemarin. Dua pekerja diamankan dari dalam gudang produksi cukrik, sementara produsen air api melarikan diri. ‘’Penggerebekan produksi illegal arak oplosan yang sudah berlangsung sejak tiga bulan lalu ini atas laporan warga sekitar dan dilanjutkan penyelidikan anggota Satreskrim,’’ terang Kapolres Mojokerto, AKBP Muji Ediyanto ditengah memimpin langsung penggerebekan, Kamis (27/3) kemarin.

AKBP Muji menjelaskan, kapasitas produksi pabrik

cukrik ini mencapai 450 liter per hari. Sementara hasil produksi diedarkan di wilayah Mojokerto dan sekitarnya. ‘’Dari hasil pengrebekan, kita amankan sejumlah perangkat produksi arak dan 450 liter arak siap jual,’’ terang Muji seraya mengatakan jika gudang produksi arak itu pindahan dari Tuban.

Dua pekerja, DRM (22) dan SNK (30) warga Tuban diperiksa di Satreskrim Polres Mojokerto. Keterangan dari karyawan, bahan baku berupa gula pasir, pengembang kue, ragi dan air dimasukkan ke tungku dan diaduk. Kemudian dipanasi sampai 900 derajat celcius yang menghasilkan uap melalui proses penyulingan dan dimasukkan ke bak pendingin hingga mengha-

silkan arak.

Sementara pemilik gudang, TM juga warga Tuban masih dalam pengejaran anggota Satreskrim Polres Mojokerto. ‘’Dua pekerja kami bawa untuk diminta keterangan, akan dikembangkan ke pemilik yakni TM yang masih dalam pengejaran anggota,’’ kata AKBP Muji.

Dari pantauan di lapangan,, di dalam gudang produksi cukrik yang sudah dipasang garis polisi itu, terdapat enam tabung besar, pipa besi penyulingan dan tandon air yang digunakan untuk memproduksi. Serta botol air mineral kemasan yang sudah berisi arah putih siap jual. Sementara terkait kandungan arak oplosan, polisi akan mengujilabkan ke dinas kesehatan.Q kar

Pemerintah harus menerbitkan Perpres baru untuk menentukan nilai pelunasan, karena ada yang sudah dibayar 30%, 20% bahkan ada yang belum dibayar sama sekali. Ada yang perorangan, namun adapula yang bisnis to bisnis. Pansus akan mendorong BPLS bergerak cepat, dan harus segera menentukan rincian soal ganti rugi, sebelum materinya disampaikan ke pemerintah untuk dijadikan Perpres.

Ini bukan tugas yang mudah bagi BPLS maupun pemerintah. Tetapi keputusan final MK itu harus segera dijalankan karena korban sudah lama menunggu proses ganti ruginya. Pansus ini tak dibubarkan dulu kecuali bila pimpinan dewan menilai tak perlu. Keberadaan Pansus tetap dibutuhkan, realisasi ganti ruginya harus dikawal agar cepat diselesaikan.

Para pemohon yakni Siti Askabul Maimanah, Rini Arti, Sungkono, Dwi Cahyani, Tan Lanny Setyawati, dan Marcus Johny Ranny adalah warga Sidoarjo yang sebelumnya tinggal di dalam PAT. Mereka mengaku dirugikan hak konstitusionalnya dan diperlakukan tak adil dengan adanya UU itu.

Warga di dalam PAT (Peta Area Terdampak) mengaku belum mendapatkan ganti rugi, padahal warga di luar PAT telah mendapatkan ganti rugi. Tuntutan mereka, korban Lumpur Lapindo di dalam PAT mendapatkan hak yang sama dengan warga di luar PAT. Perbedaan ini yang membuat MK mengabulkan permohonan enam warga Sidoarjo. ‘’Pasal 9 ayat (1) huruf a UU

Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013 tak mempunyai kekuatan hukum mengikat,’’ ujar Hamdan. ‘’Sepanjang UU itu tak dimaknai sebagai negara dengan kekuasaan yang ada harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah PAT oleh perusahaan yang bertanggungjawab untuk itu,’’ sambungnya.

Dalam putusan MK disebutkan tak boleh ada dikotomi dalam penyelesaian ganti rugi korban terdampak atau di luar terdampak lumpur Lapindo.

Pemerintah juga harus menanggung ganti rugi korban di wilayah terdampak. Selama pemerintah pusat hanya menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada korban yang berada di luar terdampak di Kec Jabon, Tanggulangin dan Porong.

H Sungkono, membenarkan kabar gembira itu. ‘’Ini kemenangan seluruh korban Lumpur Lapindo. Dalam amar putusan MK disebutkan bila keputusan MK ini tak dijalankan maka pemerintah diangap telah melakukan perbuatan melawan hukum,’’ katanya.

Sementara Ketua Pansus Lumpur Lapindo, Emir Firdaus, yang mendengar kabar juga mengapresiasi perjuangan rekannya , H Sungkono dan juga Pansus lumpur yang selama ini habishabisan menuntaskan penyelesaian ganti rugi. Nasib pembayaran ganti rugi korban lumpur akan ditentukan hari ini (26/3).Q hds

Songsong UN, Wali Kota Ajak Siswa Istighosah Kota Mojokerto, Bhirawa Jelang ujian nasional (UN) yang tinggal beberapa hari lagi, Wali Kota Mojokerto mengajak seluruh siswa-siswi SMP/ MTs, dan SMA/MA/SMK se Kota Mojokerto menggelar istighosah dan berdoa bersama di Masjid Agung Al Fatah, Kamis (27/3) kemarin.

Selain untuk kelancaran UN, istiqosah digelar juga untuk memberikan backup psikologi

kepada seluruh peserta UN. Hadir dalam doa bersama itu diantaranya,para ulama, serta jajaran Dinas P dan K Kota Mojokerto. Dihadapan peserta istiqosah, wali kota memberi bocoran soal untuk anak-anak. ‘’Jangan percaya bocoran soal yang lain, percayalah bocoran yang saya sampaikan. Kalau ingin lulus bocoran pertama yaitu belajar. Tidak mungkin bisa sukses kalau tak mau

belajar. Karena itu saya minta anak-anak harus optimis dan tak pesimis. Belajar adalah usaha untuk mengubah sikap, perilaku dan perbuatan dari tak bisa menjadi bisa, dari tak baik menjadi baik, dari tak benar menjadi benar dan dari tak tahu menjadi tahu. Kalau rajin belajar, maka InsyaAllah lulus semua,’’ jelasnya.

Bocoran kedua, kata Mas’ud yaitu Berlatih. Banyaklah

berlatih untuk mengerjakan soalsoal unas. Sehingga nanti bisa mengerjakan soal dengan tenang dan baik. sedangkan ketiga yaitu anak-anak harus rajin berdoa. ‘’Hari ini kita berdoa bersama.

Allah berjanji dalam Al Qur’an, berdoalah kepadaKu, niscaya akan aku kabulkan. Setiap habis sholat saya selalu mendoakan anak-anak agar sukses, juga saya minta kepada Kepala Dinas P dan K, orang tua dan

semuanya untuk berdoa untuk anak-anak,’’ ucapnya.

Dikatakannya, doa adalah senjata orang mukmin. ‘’Kalau berjuang untuk lulus ujian tanpa berdoa, anak-anak itu seperti tentara tak bersenjata, karena itu tekunlah berdoa, dekatkanlah dirimu kepada Allah, laksanakan ibadah wajib dan sunnah sehingga dicintai Allah dan permintaannya dikabulkan,’’ katanya.Q kar

Sebanyak 140 Aparat Desa Ikut Bimtek Pertanahan Untuk menghindari terjadinya konflik tanah, sebanyak 140 perangkat desa mengikuti Bimbingan dan Teknis (Bimtek) Administrasi Pertanahan. Bimtek bertujuan agar konflik tanah yang selama ini sering terjadi bisa diminimalisir.

Karena aparat desa kurang mengerti, bahkan tak jarang konflik tanah sampai menimbulkan korban jiwa. Maka agar konflik tanah bisa diminimalisir, Pemkab Gresik menggelar Bimtek Administrasi Pertanahan yang berlangsung selama dua hari.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat membuka Bimtek menjelaskan, masalah aset tanah sejak dulu menjadi perhatian serius Pemkab Gresik. Sebab banyak sekali status tanah di desatak jelas. Sementara aparat yang menangani kurang tahu tentang sejarah tanah. Akibatnya menimbulkan masalah baru.

Menurut Bupati, sengketa

tanah sangat banyak. Bahkan akibat konflik tanah sampai menimbulkan korban. Baik korban jiwa maupun material. Potensi lainnya, terjadinya penerbitan sertifikat ganda. ‘’Hal ini sebenarnya jika perlu terjadi kalau aparat desa mengerti bagaimana cara mengiventarisir aset-aset tanah desa,’’ katanya.

Aset tanah desa, lanjut bupati, merupakan aset kas desa yang harus dicatat atau diinventarisir. Sehingga keberadaan aset desa mudah dikenali. Dan aset tanah desa patut diundangkan. Jauhkanlah untuk kepentingan pribadi dan berorientasi kepen tingan masyarakat luas. ‘’Saya berharap kepada selu-

ruh peserta Bimtek Administrasi Pertanahan agar mengikuti sampai selesai. Sebab permasalahan tanah merupakan permasalahan yang tak gampang untuk diselesaikan.

Semoga ilmu yang anda dapatkan Bimtek ini bisa memberikan wawasan luas dan meningkatkan kapasitas aparatur desa,’’ pinta Bupati Sambari kepada peserta Bimtek.

Sementara Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Pemkab Gresik, Moch Yusuf Ansori mengakui, kini permasalahan aset tanah desa semakin komplek dan rumit. Mulai buku C desa, buku kretek desa hingga mutasi tanah, ditambah pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) maupun tanah perorangan administrasinya kurang memenuhi syarat.

Jika ini terus dibiarkan, tentu akan timbul masalah dikemudian hari.

Bahkan, tambah Ansori, seng-

kerin ikanto/bhirawa

Para perangkat desa mengikuti Bimtek Administrasi Pertanahan yang diselenggarakan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Pemkab Gresik. keta tanah akan berdampak jatunya korban jiwa maupun materiil. Dengan Bimtek Administasi Pertanahan itu diharapkan mampu membuka pengetahuan

praktis bagi aparat desa, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan aset desa dan meningkatkan kapasitas aparatur desa.Q eri

JAWA TIMUR

6

Jumat Legi 28 MARET 2014

Jatim Terbaik dalam Pengentasan Kemiskinan

KILAS JATIM

2014, Pemkab Bangun 88 Embung Bojonegoro, Bhirawa Sebanyak 88 embung akan di bangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro di tahun 2014 ini. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan kekeringan pada saat musim kemarau.

Dari 88 embung yang akan di bangun tersebut akan dilakukan oleh Dinas Pengairan Bojonegoro. Dari jumlah itu 13 embung di antaranya akan di tanderkan pada kontraktor, sedangkan sisanya sebanyak 75 embung akan di swakelola.

Menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro, Sapto Sumarsono saat dikonfirmasi, Kamis (27/3) mengatakan sebanyak 88 embung di anggarkan sekitar Rp 8 milliar, dimana dana tersebur berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini. “Tahun ini kita membangun 88 embung dengan menelan biaya APBD sekitar Rp8 miliar, untuk pengerjaannya ada dua sistem yakni kontraktual dan swakelola,” jelasnya.

Sementara ini, dari target program seribu embung yang di canangkan oleh Pemkab Bojonegoro hingga tahun 2018 mendatang, sekarang ini sudah terbangun sebanyak 216 embung yang sudah di mulai pada tahun 2010 lalu. “Total dari tahun 2010 hingga 2014 terdapat 216 embung yang sudah terbangun di beberapa desa. Untuk tahun akan dibangaun 88 embung,” terangnya.

Dikatakan, jika 216 embung yang terbangun itu berdiri di beberapa lahan milik tanah Kas desa maupun tanah himbah dari masyarakat sekitar yang suka rela tanahnya di pergunakan untuk kepentingan umum. Selain itu juga berdiri di atas tanah solovaley. “Sekarang ini kita terbentur lahan milik perhutani, apalagi untuk proses ijinnya sampai sekarang ini juga belum menemukan titik terang.

Apalagi di daerah selatan sebagian tanahnya banyak yang milik perhutani,” imbuhnya.Q bas

Malang, Bhirawa Upaya yang dilakukan oleh Gubernur Soekarwo dalam mengentaskan kemiskinan Jawa Timur dinilai paling berhasil dibanding dengan Provinsi lain. Karena jumlah rakyat miskin di Jawa Timur tinggal 11 persen saja dari jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 30 juta jiw. Sedangkan secara nasional masih diatas 14 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr. Ali Masykur Musa di sela-sela acara Seminar Nasional bertema ‘Mencari Model Kebijakan dalam Mendukung Percepatan Penanggulangan Kemiskinan’ di FISIP Universitas Brawijaya (UB) Kamis (27/3) kemarin.

“Ini cukup bagus, kinerja Pemprov dalam mengatasi persoalan kemiskinan patut di tiru. Namun demikian harus terus ditingkatkan agar angka

kemiskinan terus berkurang,” terangnya.

Upaya-upaya Gubernur Jawa Timur Soekarwo, menurut Ali Masykur salah satunya adalah menugaskan belajar kepada para pejabatnya untuk mengkaji persoalan kemiskinan di Jawa Timur, di UB Malang. Ini sangat bagus guna mengetahui penyebab terjadinya kemiskinan yang sebenarnya pada masyarakat, karena kemiskinan itu disebabkan oleh berbagai faktor, yang harus di urai satu persatu.

Karena tandas Ali Masykur, pengentasan kemiskinan selain ditunjang dengan anggaran yang tinggi juga harus dilakukan dengan teknik yang tepat. Secara khusus dikatakan dia, anggaran penanggulangan kemiskinan secara nasional di Indonesia dinilai cukup besar. Dalam Anggaran Pendapatan Belanaja Negara (APBN) 2014, anggaran kemiskinan mencapai sekitar Rp620 Triliun.

Sayangnya besaran anggaran penanggulangan kemiskinan itu, tidak diimbangi dengan menurunnya jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai saat ini mencapai 65 juta jiwa, atau sekitar 14 persen dari total jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa.

“Ini tidak seimbang, dengan hasil yang di capai, antara

peserta konvensi Partai Demokrat ini.

Selain itu, faktor penyebab tingginya angka kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak bertumpu pada sektor riil. Pertumbuhan ekonomi saat ini rata-rata sebesar 6 persen per tahun, namun mayoritas hanya bertumpu pada sektor ekonomi makro.

“Pertumbuhan ekonomi tidak paralel dengan percepatan penanggulangan kemiskinan,” imbuhnya.

Untuk itu, pihanya berharap pemerintah lebih menekankan pembangunan secara merata.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan menambah anggaran di bidang pertanian. “Subsidi pertanian tahun 2014 hanya sebesar Rp20 Triliun, sedangkan jumlah petani sangat banyak, mencapai 35 juta jiwa, harusnya ditambah lebih besar lagi,” katanya.Q mut

KPU Tak Siapkan Surat Suara Khusus Di Jember, Difabel Peringatkan KPU

Pendistribusian Logistik ke Kepulauan Molor Sumenep, Bhirawa Pendistribusian logistik pemilihan legislatif (Pileg) untuk wilayah kepulauan dikabupaten Sumenep molor. Pendistribusian logistik itu dijadwalkan pada tanggal 26 Maret, namun karena ada sejumlah logistik yang belum diterimanya, pendistribusian tertunda hingga tanggal 29 Maret.

Komisioner KPU Sumenep, Moh Ilyas mengatakan, pendistribusian logistik kewilayah kepulauan tertunda, pasalnya sejumlah kebutuhan logistik pemilu legislatif 2014 masih ada yang belum diterima KPU seperti formulir C tingkat kabupaten untuk dapil 7 sebanyak 112 set.

Kebutuhan formulir C per TPS itu sebanyak 17 set, sedangkan per setnya berisi 3 lembar. “Pendistribusian perdana logistik ke kepulauan seharusnya sudah dikirim tanggal 26 Maret, tapi karena ada logistik yang belum diterima KPU, akhirnya kami tunda tanggal 29 Maret,” kata Ilyas, Kamis (27/03).

Ilyas memaparkan, agar jadwal pendistribusian tidak tertunda lagi, KPU Sumenep akan menjemput formulir C yang merupakan diperuntukan catatan hasil penghitungan suara ditingkat TPS itu ke KPU Provinsi Jawa Timur. Sebab, jika tidak dijemput, pendistribusian logistik kekepulauan akan tertunda lagi. “Kami terpaksa harus menjemput kekurangan formulir C itu ke KPU Provinsi Jatim, hari ini (kemarin, red) kami perintahkan petugas menjemputnya,” ungkapnya.

Setelah formulis C itu sudah datang, KPU langsung melakukan penyegelan terhadap semua logistik untuk kepulauan, kemudian akan dipersiapan diantar ke Pelabuhan. “Setelah semuanya lengkap, kami akan segel dan dipersiapkan di Pelabuhan untuk didistribusikan kekepulauan. Sedangkan lembar DCT DPRD Provinsi sudah dapat ganti dan tidak ada masalah lagi,” terangnya.

Untuk pendistribusian logistik ke wilayak kepulauan, KPU mengalokasikan dua hari yakni tanggal 29 Maret untuk kecamatan Arjasa, Kangayan dan Sapeken.

Sedangkan tanggal 30 Maret untuk kecamatan Masalembu, Raas, Gayam dan Nonggunung. “Untuk wilayah kepulauan terjauh memang dijadwalkan dua hari yakni tanggal 29 dan 30 Maret,” tuturnya.Q sul

anggaran dengan jumlah warga miskin ini disebabkan adanya ketimpangan atau ketidak mampuan pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan. Sementara anggaran ketahanan pangan saja jumlahnya sebesar Rp22 Triliun, tetapi hal itu juga tidak signfikan dibandingkan dengan hasil percepatan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, program yang diorientasikan oleh pemerintah tidak mengacu pada bidang industri pertanian. Padahal industri pertanian perlu digalakkan demi mendukung swasembada pangan. “Pemerintah harus mendorong swasembada pangan.

Sementara ini swasembda pangan masih belum terwujud, sehingga pemerintah harus impor, ini merupakan kesalahan dalam pengentasan kemiskinan,” tutur pria yang juga

wed/bhirawa

Komisioner KPU Jatim memberi pengarahan pada 10 calon anggota KPU Tulungagung sebelum dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kemarin.

KPU Jatim Uji 10 Calon Anggota KPU Tulungagung, Bhirawa Lima komisioner KPU Jatim, Kamis (27/ 3), melakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap 10 calon anggota KPU Tulungagung. Tes dilakukan di Hotel Narita Kota Tulungagung.

Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, mengatakan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan KPU Jatim kemarin merupakan rangkaian seleksi calon anggota KPU Tulungagung periode 2014-2019. “Dari 10 calon yang diuji bakal diambil lima orang untuk menjadi komisioner KPU Tulungagung,” ujarnya.

Rencananya, hasil uji kelayakan dan kepatutan akan diumumkan oleh KPU Jatim sehari sebelum pelantikan komisioner KPU Tulungagung periode 2014-2019. Kelima anggota KPU Tulungagung tersebut informasinya dilantik pada tanggal 1 April 2014. Itu artinya pengumuman hasil uji kepatutan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2014.

Eko Sasmito belum bisa memastikan siapa

saja dari 10 calon yang telah diuji kelayakan dan kepatutan yang lolos menjadi anggota KPU Tulungagung periode 2014-2019. “Kalau sekarang belum tahu. Nanti calon yang terpilih baru bisa diketahui setelah rapat pleno KPU Jatim,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, setelah mengumumkan hasil seleksi wawancara, Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU Tulungagung Periode 2014-2019, Senin (24/3), mengirim berkas ke-10 calon yang telah lolos tes wawancara tersebut ke KPU Jatim.

Kemarin KPU Jatim menindaklanjuti proses seleksi dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan di Tulungagung.

Adapun 10 nama yang lolos untuk mengikuti seleksi fit and propert test masingmasing adalah Agus Safei SH, Fadiq, H Mustofa SE MM, Muh Khoirul Anam, Mohammad Fatah Masrun MSi, Muhamad Nafik, Sodik Purnomo, Suprihno MPd, Suyitno Arman SSos MSi dan Victor Febrihandoko.Q wed

Tuban, Bhirawa Sebanyak 921 orang pemilih difabel atau berkebutuhan khusus pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2014 mendatang terancam tidak bisa mengunakan hak pilihnya karena pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Tuban tidak menyediakan suarat suara khusus untuk mereka.

Pihak KPU hanya menyediakan surat suara untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saja, sementara untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tidak disediakan surat suara khusus difabel. ”Surat suara untuk pemilih difabel tersebut yang menyiapkan KPU Pusat. Dan dari KPU Pusat hanya menyiapkan surat suara untuk difabel hanya untuk DPD saja,” ujar salah satu komisioner KPU Kabupaten Tuban, Yayuk Agus Sulistiorini saat dikonfirmasi.

Menurutnya, untuk pemilih yang berkebutuhan khusus untuk DPR Pusat, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, KPU Tuban menyiapkan form C-3. Sehingga, pemilih difabel boleh memilih dengan didampingi petugas KPPS atau kerabatnya. ”Sehingga pemilih difabel masih bisa menggunakan hak pilihnya walaupun tidak ada surat suara khusus,” terang Yayuk.

Lebih lanjut Yayuk mengatakan, 921 pemilih difabel di Kabupaten Tuban dengan rincian 310 pemilih tuna netra, 228 tuna grahita, 162 tuna rungu, 221 tuna wicara, dan 10 orang cacat mental. ”Kami berharap untuk pemilih berkebutuhan khusus tersebut tetap menggunakan hak pilihnya. Juga turut serta mengsukseskan Pemilu Legislatif 9 April mendatang,” pungkas komisioner KPU Kabupaten Tuban, Yayuk Agus Sulistiorini.

Difabel Peringatkan KPU Sementara itu, di Jember, komunitas difabel (kelompok berkebutuhan khusus) melayangkan surat pernyataan kepada KPUD Jember.

Pasalnya mereka merasa kecewa karena hak pilihnya dalam Pemilu Legeslatif 9 April 2014 tidak terakomodasi dengan baik dengan tidak disediakannya alat bantu coblos pada surat suara baik surat suara DPR RI,

hud/bhirawa

Yayuk Agus Sulistiorini DPD, DPRD Jatim dan DPRD Jember khusus bagi yang tuna netra.

Komunitas difabel yang berasal dari beberapa perkumpulan, yakni Persatuan Penyandang Cacat Jember (PERPENCA),Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Daerah Jember (ITMI), Persatuan Tuna Rungu Indonesia Daerah Jember (PERTURI), Persatuan Tuna Netra Indonesia Daerah Jember (PERTUNI) Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN), Difabel Motorcycle Indonesia – Jember (DMI), Difabel Care Community Jember (DCC) ini juga melayangkan pernayataan sikapnya sebagai bentuk protes mereka kepada seluruh media yang ada di Kabupaten Jember.

Zaenuri koordinator komunitas difabel dari Perpenca mengatakan, ini bentuk kekecewaannya terhadap penyelenggara Pemilu. Karena hingga saat ini,hak pilihnya terancam hilang karena tidak terpenuhinya azaz PEMILU bagi pemilih Difabel, khususnya Tuna netra dengan tidak adanya alat bantu pencoblosan pada surat suara DPRRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

"Ini merupakan bentuk pengebirian hak kami dalam Pemilu. Jangan salahkan kami kalau kami akan golput, karena ketidak tanggapan penyelenggaran pemilu kepada kelompok-kelompok kami," katanya.

Oleh karena itu, dalam penyataan sikapnya, jelas Zaenuri meminta dan mendesak kepada penyelenggaran pemilu, agar segera mengupayakan langkahlangkah alternatif dalam dalam rangka penyediaan alat bantu pencoblosan bagi pemilih Difabel. Q hud. efi

BKPPP Gelar Temu Teknis Bersama 100 Penyuluh Tingkatkan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Guna meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan serta meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Situbondo menggelar temu tehnis tingkat Kabupaten, Kamis (27/3) kemarin.

Acara yang dimulai pukul 09.00 wib itu dibuka langsung Kepala BKPPP Kab Situbondo, Ir H Budi Priono dengan didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pelaksana Penyuluhan, H Bajuri Hadiwijoyo SP serta dua pembicara masing masing Ir. Sri Widharti (Kelompok jabatan fungsional Sekretariat Bakorluh Provinsi Jatim) serta H Harsono, praktisi pupuk organik Situbondo.

Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo, Ir H Budi Priono, menandaskan, sesuai arahan Bupati Situbondo H Dadang

Wigiarto, bahwa peserta temu tehnis diminta untuk rajin berkoordinasi dengan jajaran terkait.

Sebab, kata mantan Kadisperta itu, dengan koordinasi yang baik, petani tidak mengalami kebingungan. Termasuk yang penting diantaranya, selalu bersama-sama dalam merencanakan program.

“Saudara semua ini adalah tokoh, maka itulah harus menjadi panutan di desa. Tentunya dengan berperilaku yang baik sehingga menjadi contoh bagi masyarakat,” tegas Budi Priono, seraya me-

minta peserta untuk menyampaikan segala masalah dalam forum tersebut.

Menurut H Bajuri, penyuluhan pertanian merupakan bagian sistem pembangunan yang dapat mendorong peran serta petani, pelaku agribisnis serta masyarakat umum secara aktif atas dasar kemitraan dalam mendukung suksesnya empat bidang pembangunan pertanian.

Di antaranya, sebut H Bajuri, swasembada dan swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah dan eksport serta peningkatan kesejahteraan petani. “Penyuluh pertanian juga berfungsi sebagi motivator, dinamisator, fasilitator bagi petani. Sehingga diharapkan tercipta pelaku usaha/petani yang

kreatif, inovatif, kredibel dan mampu bersaing,” tutur H Bajuri.

Mantan Kepala Bidang Bina Usaha Diskop dan UKM Kab Situbondo itu menambahkan, motivasi terhadap peningkatan kinerja penyuluh pertanan harus intensif dilakukan, sehingga semangat serta loyalitas dalam melaksanakan tupoksinya tetap terpelihara. “Agar semua itu bisa terealisasi dengan baik, diperlukan adanya sinergitas pelaksanaan program dari instansi terkait dan penentu kebijakan dalam sistem penyelenggaraan penyuluhan,” tegas Bajuri.

Dari kegiatan ini, sambung H Bajuri, ia berharap penyuluh pertanian lebih aktif menyusun rencana kerja ditingkat WKPP, termasuk ditingkat kecamatan

sawawi/bhirawa

H Bajuri Hadiwijoyo SP, Kabid Pelaksana Penyuluhan BKPPP Kabupaten Situbondo, bersama Kepala Badan Ir H Budi Priono, dan pembicara dari BKP Provinsi Jatim pada acara temu tehnis peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan, pagi kemarin. dan kabupaten, sehingga memiliki acuan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan. “Maka itulah saya minta PP harus pandai membuat

konsep sistem penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien di setiap BPP se Situbondo,” pungkas H Bajuri.Q awi

Jumat Legi 28 MARET 2014

KILAS JATIM

Tujuh Kecamatan Tidak Tebus Raskin Tiga Bulan Sumenep, Bhirawa Komisi A DPRD Sumenep berang saat mengetahui ada tujuh kecamatan yang tidak menebus raskin selama tiga bulan sejak bulan Januari-Maret. Ketujuh kecamatan itu di antaranya kecamatan Arjasa, Batuan, Bluto, Kangayan, Pasongsongan, Sapeken dan Saronggi.

Sekretaris Komisi A, DPRD Sumenep, Moh Riadi menyatakan, pihak kecamatan dan kepala desa tidak serius dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan tersebut. Padahal, kondisi masyarakat sekarang sangat membutuhkan program pemerintah itu.

“Kenapa sampai tiga bulan tidak menebus raskin, seharusnya kan raskin itu diterima setiap bulan oleh penerima manfaat,” kata Moh Riadi, Kamis (27/03).

Dia mengungkapkan, untuk bulan Maret saja, masih baru lima kecamatan yang melakukan penebusan raskin yakni kecamatan Ambunten sebanyak 10.935 ton, Giili Gentinting 48.030 ton, Kalianget 3,900 ton, Pragaan 3.840 ton dan kecamatan Kota 2.535 ton. Sedangkan yang lan belum menebusnya. “Untuk bulan Maret hingga sekarang baru lima kecamatan yang menebus dan realisasinya belum sesuai pagu masing-masing kecamatan,” ujarnya.

Pagu raskin dii Sumenep tahun 2014 ini mencapai 1.745.670 ton. Realisasi dibulan Januari baru mencapai 824.745 ton, Februari 359.205 ton, dan bulan Maret sebanyak 69.240 ton. Artinya, setiap bulan selama tiga bulan terahir ini penebusannya tidak sampai tuntas sesuai pagu yang telah tersedia. “Setiap bulannya tidak sampai tertebus semua. Padahal raskin itu memang untuk membantu warga kurang mampu,” terangnya. sul

Dindik Lamongan Punya Sarana Gedung Olahraga Lamongan, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Lamongan kini mempunyai Gedung Sarana Olahraga (Indoor) baru. Gedung yang dibangun dengan dana 815.000.

Gedung tersebut kemarin siang secara resmi dibuka oleh Bupati Lamongan Fadeli,SH,MM. Gedung olahraga yang diberi nama Sasana Krida Wiyata ini berada di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Dalam acara persmian dihadiri oleh jajaran Muspida Kabupaten Lamongan. Acara peresmian gedung diawali dengan sambutan Kepala Dinas Kabupaten Lamongan Agus Suyanto, dilanjutkan Bupati Lamongan serta pemotongan tumpeng dan pemotongan pita yang menandai gedung tersebut diresmikan.

Bupati Lamongan Fadeli,SH,MM dalam sambutannya menyatakan pembangunan gedung olahraga ini sangat resperentatif. Gedung ini tidak hanya di gunakan oleh guru maupun orang dinas.tetapi gedung olahraga ini digunakan untuk umum,’’ katanya.

Dengan adanya gedung ini, Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan setiap hari Sabtu dan Minggu megangendakan latihan tenis dan olahraga lainnya untuk anak PAUD. “Latihan untuk anak-anak PAUD kita Panggilkan pelatih dari Surabaya,’’ kata Agus Suyanto Kepala Dinas Pendidikan. ds

Ahmad Dhani Siap Hibur Warga Blitar Kota Blitar, Bhirawa Untuk mengkampanyekan para pemilih pemula dan para elit di Blitar untuk tidak golput, Ahmad Dhani bersama rombongan Republik Cinta Management (RCM) bakal hibur masyarakat Blitar. Diungkapkan Ketua DPC PKB Kota Blitar, H Purnawan Buchori, pihaknya akan menggelar Konser Rakyat PKB di Kota Blitar yang akan dilaksanakan di Lapangan Dimoro, Kecamatan Sukerejo Kota Blitar pada Jumat, (28/3) dengan menhadirkan artis-artis dari RCM Pimpinan Ahmad Dhani seperti Dewi-Dewi dan Mahadewi untuk menghibur masyarakat Blitar yang bersamaan dengan jadwal Kampanye PKB di Kota Blitar.

“PKB memiliki kewajiban melakukan edukasi politik , khususnya dikalangan pemilih pemula ditengah persoalan minimnya partisipasi pemilih pemula.

Persentase pemilih pemula secara Nasional menurut data BPS 2010, kelompok umur berusia 10-14 tahun 22.677.490 dan kelompok umur berusia 15-19 tahun sebanyak 20.871.086,” kata H Purnawan Buchori.

Lanjut H Purnawan Buchori, dalam acara tersebut direncanakan juga ada Juru Kampanye Nasional yakni Ketua Umum DPP PKB, A. Muhaimin Iskandar, Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi dan Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Abd Aziz Mansur.

Selain itu menurutnya jika diasumsikan kelompok umur 10-14 tahun separuh berusia 17 dan kelompok umur 15 -19 tahun semuanya menjadi pemilih, maka ada 32 juta jutaan potensi suara pemilih pemula pada Pemilu 2014. Suara potensial ini sangat signifikan guna memenangkan perhelatan pemilihan umum mendatang. htn

JAWA TIMUR

7

ARB Janjikan Rp 1,2 M Setiap Desa Malang, Bhirawa Calon Presiden RI dari Partai Golkar Abu Rizal Bakrie (ARB) saat melakukan orasi pada kampanye terbuka di Jalan Simpang Balapan Kota Malang, Kamis (27/3) kemarin menjanjikan jika nanti dia terpilih sebagai Presiden RI, yang akan dilakukan pertama kali adalah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Undang-undang desa.

ristika/bhirawa

Empat tersangka pencurian sepeda motor kini diamankan di Mapolres Nganjuk untuk menjalani penyidikan.

Komplotan ABG Maling Motor Dibekuk Nganjuk, Bhirawa Memprihatinkan, komplotan pelaku pencurian motor yang terdiri dari empat pelajar SMP dibekuk Satreskrim Polres Nganjuk. Kamis (27/3), Ads (15) pelajar kelas 9 asal Jombang, Mda (17) pelajar kelas 9, Msn (15) pelajar kelas 8 dan Yrs (15) pelajar kelas 7, ketiganya asal Kecamatan Patianrowo menjalani penyidikan di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Nganjuk.

Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Deddy Iskandar mengatakan penangkapan empat pelajar pelaku pencurian motor yang masih berstatus pelajar SMP setelah maraknya aksi pencurian motor di Nganjuk akhir-akhir ini. Penangkapan empat pelajar SMP pelaku pencurian sepeda motor tersebut

bermula dari laporan Bagus Pranoto warga Jl.Gatot Subroto Kertosono dan Ilham Eka Saputra (14) pelajar SMP asal Dusun Satak Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo beberapa waktu yang lalu.

Kedua korban telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio Soul.

Berdasarkan laporan tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan. Setelah melakukan olah kejadian perkara, akhirnya petugas menemukan titik terang jika pelakunya adalah seorang pelajar.

Akhirnya, petugas juga menemukan barang bukti berupa pretelah sepeda motor dan langsung membekuk keempat pelaku di rumahnya masing masing. “Mereka melakukan pencurian di dua lokasi yaitu di Jl.Gatot Subroto Kertosono dan di Dusun Bulak Desa Sukorame

Pemkot Segera Dirikan SLTP Negeri Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akan segera mendirikan SLPT Negeri di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo. Hal ini menyusul adanya kesulitan dari warga setempat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SLTP. Rencana ini disampaikan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, usai berdialog dengan para Ketua RT dan Ketua RW di Pendopo Kantor Balaikota Batu, Kamis (27/3).

Untuk merealisasikan rencana ini, Pemkot akan segera melakukan kajian awal terlebih dulu sebelum membangun sekolah SLTP di sana (Pendem-red). Hal ini berkaitan dengan tingkat kebutuhan warga setempat terhadap sekolah SMP. “Apakah memang banyak siswa di jenjang SLTP di sana yang belum tertampung di sekolah SMP yang telah ada. Jangan sampai terjadi, ketika SLTP sudah berdiri, ternyata siswa yang bersekolah di sana cuma sedikit,” ujar Eddy Rumpoko.

Rencana pendirian SLTPN ini langsung disikapi dengan menanyakan adanya tanah kas desa di Pendem. Seolah gayung bersambut, kepala desa setempat menyatakan bahwa di Desa Pendem telah memiliki tanah kas desa, dan siap dijadikan lahan pembangunan SLTP Negeri.

“Namun kita belum memutuskan untuk menggunakan tanas kas desa tersebut untuk membangun sekolah. Jikalau nanti kondisinya tidak memungkinkan, bisa jadi kita (pemkot) akan membeli lahan khusus untuk membangun sekolah ini,” tambah Eddy.

Di sisi lain, warga Desa Pendem mengaku kesulitan menyekolahkan anaknya ketika memasuki jenjang SLTP. “Untuk sekolah SLTP terdekat saja kita masih harus oper dua kali naik mobil angkutan umum (angkota),” ujar Ketua RT:26 RW:01 Desa Pendem, Muhammad Solihin. nas

Kecamatan Patianrowo, motor yang mereka curi dijual dalam bentuk pretelan,” terang AKP Deddy.

AKP Deddy juga mengungkapkan, sebelumnya Ilham Eka Saput ra kehilangan sepeda motor Yamaha Soul warna biru Nopol AG 2835 WM saat diparkir di halaman rumah Sriwati warga Dusun Bulak Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo, karena dekat sekolah korban.

Kemudian saat istirahat dan korban berniat foto copy keluar, sepeda motor itu masih berada pada tempatnya semula. Namun, saat usai sekolah waktu korban akan pulang sekira pukul 12.05, sepeda motornya raib. Yakin motornya raib digondol maling, korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Patiarowo. ris

Menurut ARB, da lam Undang-undang desa nanti pihak nya akan memberikan kucuran dana sebesar Rp1,2 per desa pertahun. Ini menurut ARB, untuk memperkecil kesenjangan antara desa dan kota.

“Anggaran desa akan diperbanyak, ist untuk pembangunan infrastruktur Abu Rizal Bakrie dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” terang ARB dalam kampanyenya.

Selain itu, pihaknya juga menjanjikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan akan dilakukan secara maksimal. Di masa kepemimpinanya nanti tidak boleh ada masyarakat yang sakit, dan masyarakat miskin yang tidak bersekolah. “Semua harus mendapatkan pelayanan yang terbaik, mulai dari kesehatan hingga pendidikan,” terang ARB. Sementara itu Katua Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ridwan Risyam, kepada wartawan mengatakan, Malang menjadi prioritas untuk di datangi ARB, menurut Ridwan Hisyam, karena Malang merupakan daerah yang diproyeksikan untuk menjadi lumbung suara Partai Golkar.

“Malang raya, atau daerah pemilihan V ini, menjadi salah satu dari dua daerah pemilihan di Jawa Timur yang akan di menangkan Partai Golkar,” terangnya.

Daerah Pemilihan Malang Raya lanjutnya diproyeksikan akan mendulang perolehan suara hingga tiga kursi DPR RI, makanya seluruh komponen partai akan dikerahkan.

Sementara itu, peserta kampanye Partai Golkar di Malang, sangat antusias, masa pendukung Golkar rela berpanas-panasan untuk mendengarkan pidato ketua umum Partai Golkar itu. ARB usai orasi kepada wartawan menyampaikan, pihaknya yakin jika Partai Golkar Malang menang, target yang akan capai adalah tiga kursi DPRRI. Karena saat ini saja berdasarkan hasil survei Golkar sudah mendapat dua kursi.

“Animo masa Golkar di Kota Malang dan sekitarnya luar biasa, saya sangat terkesan dengan masyarakat di Malang. Melihat animo itu kami yakin Golkar di Malang akan jadi pemenang,” tukas ARB. mut

Komisi A Optimalkan Kebijakan Lokal Bantu Honores K2 yang Tidak Lolos Seleksi CPNS Jember, Bhirawa Komisi A DPRD Jember berencana akan mengoptimalkan kebijakan lokal untuk membantu 3.321 tenaga honorer Klasifikasi 2 (K2) yang tidak lolos seleksi CPNS Jalur K2 beberapa waktu lalu. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi A DPRD Jember M. Jipriyadi saar hearing dengan perwakilan K2 di ruang Komisi A DPRD Jember, Kamis (27/3) siang.

“Kebijakan lokal yang dimaksud, para honorer K2 ini nanti akan ditarik ke Pemkab untuk masalah kesejahteraanya. Artinya kami dalam waktu dekat akan berupaya rapat dengan Bappekab, BKD dan Badan Penyelesaian Keuangan dan Aset (BPKA) untuk hitung-hitungan kekangan anggan Daerah. Jika keuangan kita mampu, mereka bukan lagi digaji oleh Dinas atau SKPD masing-masing, tapi langsung dihonor oleh Pemkab Jember,” ujar Jupriyadi kemarin.

Menurut Jupri, honor yang mereka terima sangat minim dan jauh dari kelayakan. Mereka rata-rata dihonor oleh dinasnya masing-masing an-

tara Rp150 ribu sampai Rp250 ribu perbulannya. Sedankan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka cukup berat dan rata-rata belasan tahun mereka mengabdi.

“Coba kalau kita lihat, tidak sedikit tenaga honorer K2 yang dibebani pekerjaan yang strategis oleh PNS. Seperti menyusun anggaran keuangan dan kebiajakan strategis lainnya.

Mereka harus peras otak dan tenaga dengan honor seperti itu, khan tidak logis,” tandasnya.

Dengan mengoptmalkan kebijakan lokal seorang Bupati, nantinya diharapkan kebutuhan ekonomi mereka ada peningkatan.

Jupri mencontohkan, seandainya mereka dianggarkan honor Rp1 juta per bulan, menurut hitungan politi muda ini hanya dibutuhkan Rp40 Miliar/setahun.

“Kita membangun stadion JSG dengan anggaran Rp200 miliar mampu kok. Apalagi cuman Rp40 miliar untuk memberi honor mereka selama setahun. Makanya berapa besaran yang nanti dianggarkan, kita akan bahas dengan isntansi terkait kemudian kitaajukan ke

Bupati,” terangnya.

Agar data dan akurasi Honorer K 2 valid, Komisi A meminta agar BKD menyiapkan regiulasinya. Kebijakan lokal ini dilakukan sambil menunggu implemntasi PP No.56 tahun tentang pengangkatan tenaga honorer K2 dilakukan semala 2 tahun. “Kalau PP tersebut betul-betul diterapkan, kebijakan lokal ini dengan sendirinya akan selesai. Kebijakan lokal ini menunggu PP No. 56 tahun 2013 tadi,” katanya pula.

Gunawan Santoso Koordinator Forum Honorer K2 mengatakan, kebiajakan lokal ini sangat diharapkan. Karena selain memiliki masa kerja yang cukup lama, mereka bekerja tidak kenal waktu. Namun Gunawan tidak mematok sebesar Rp.1 juta, adal ada pengakuan atau persetujuan dalam entuk SK dari BUpati Jember. “Karena SK itu sangat dibutuhkan bagi teman-teman guru honorer untuk mengikuti sertifikasi. kalau ada SK Bupati, mereka bisa mendapat penghasilan melalui sertifikasi tadi,” harapnya pula. efi

Kafilah MTQ DP Korpri Tembus Final Tingkat Provinsi Pelaksanaan seleksi MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) yang diselenggarakan Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi Jatim, direncanakan akan ditutup Kamis malam kemarin (27/3). Ada kabar sangat membanggakan bagi kafilah Kabupaten Situbondo yang mengirim sembilan jenis lomba, dimana bisa berhasil tembus pada babak final MTQ tingkat Provinsi Jatim. Jika menjadi juara I tingkat Provinsi Jatim, Kafilah Situbondo yang bernama Zainul Hadi S.Ag, akan mewakili Provinsi Jatim pada lomba MTQ nasional DP Korpri di Banda Aceh, pada April mendatang.

Sekretaris DP Korpri Kabupaten Situbondo, Suhartono, mengatakan, seleksi MTQ DP Korpri Provinsi Jatim meliputi 9 jenis lomba yang digelar sejak 24-27 Maret 2014. Dari sembilan lomba tersebut, kata mantan Sekretaris Bappeda Kabupaten Situbondo itu, kafilah Situbondo mengikutkan lomba secara keseluruhan dengan mengirim 9 orang. “Semua jenis lomba diseleksi selama dua hari oleh pantia DP Korpri Provinsi Jatim,” ungkap

Suhartono.

Adapun kesembilan namanama peserta tersebut, diantaranya, Zainul Hadi S.Ag (tartil alquran); Kus Kuntiyana (tartil alquran puteri); Samsul Hadiyanto (tilawah alquran); Dra Khosaimah (tilawah alquran putri). Lalu sisanya, Abu Bakar S.Pd mengikuti lomba hidzfil alquran bersama Kuswiyati (hidzfil alquran puteri); Huzaini (hotmil alquran); Aliyah Purnawati (hotmil alquran puteri) serta Hj Nurkomariyah (saril alquran).

“Kesembilan peserta asal kabupaten Situbondo itu diterima dan sekaligus diberangkatkan Bupati Dadang Wigiarto ke arena lomba MTQ yang diselenggarakan DP Korpri Provinsi Jatim. Nah, kemarin ada kabar dari Kabag Kesra Khusairi, satu diantara sembilan peserta atas nama Zainul Hadi tembus babak final. Dia bersama dua orang dari kab lain, bersaing memperebutkan juara I lomba tartil alquran,” papar Suhartono.

Hanya Suhartono menyanyangkan, dalam lomba MTQ tersebut ada pembatasan usia peserta yakni tak lebih dari 50 tahun. Padahal stock PNS Situbondo, ujar dia, yang memiliki keahlian dibidang itu cukup banyak dan melimpah. “Ini baru pertama kali Kab Situbondo mengikuti lomba dua tahunan. Jika nanti kafilah Situbondo menjadi juara I, maka ini merupakan prestasi yang

sawawi/bhirawa

Kafilah Seleksi MTQ Korpri DP Kabupaten Situbondo saat diterima sekaligus dilepas Bupati H Dadang Situbondo, di pendopo. sangat luar biasa, karena baru kali ini ikut lomba MTQ. Maka itulah, kami nanti akan menyiapkan secara maksimal

jika menjadi wakil Provinsi untuk berlaga di level nasional,” pungkas Suhartono. awi

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,441.00

11,327.00

SGD

8,990.96

8,897.88

EUR

15,784.00

15,624.46

JPY

11,158.69

11,046.42

GBP

18,855.91

18,663.50

sumber: Bank Indonesia (27 Maret 2014)

RAGAM EKBIS

Masa Kampanye, Pedagang Bambu Raup Keuntungan

Surabaya, Bhirawa Enam bulan sebelum masa kampanye resmi digelar, pedagang bambu di Gunung Anyar Surabaya, telah berhasil meraup untung jutaan rupiah. Sebab banyak Caleg memasang spanduk di jalan-jalan Surabaya. Rusdi Hidayat, yang setiap harinya berjualan bambu dan kayu di Gunung Anyar menjelaskan banyak dari Caleg sudah unjuk gigi dulu sebelum aturan resmi dikeluarkan. “ Ada banyak pembeli minimal 100 lonjor (batang), biasanya orang-orang minta sekalian di pasangkan mas. Terutama malam hari, karena cuaca saat ini lagi panas,”katanya kemarin, Kamis (27/3).

Ia melanjutkan, pada hari biasa ia hanya bisa mendapatkan hasil sekitar Rp50.000Rp75.000 per hari. Dengan penjualan per bambu ukuran kecil seharga Rp1500 per batang. Tapi ketika masa kampanye seperti saat ini bisa mencapai dua kali lipatnya. “ Kalau sepi tidak ada acara yang menarik, dijual Rp1500 per batang, tapi kalau pas ada acara kampanye bisa dua kali lipat, Rp3000- Rp4000 per batang. Karena momen langka, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Rusdi pada musim kampanye ini sudah menghabiskan sekitar 20.000 batang bambu, sedangkan stok yang tersedia di tempatnya saat ini sekitar 8000 batang. Q wil

Jumat Legi, 28 MARET 2014

Musim Panen Tak Merata, NTP Turun Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim Februari 2014 turun 0,17 persen dari 104,84 menjadi 104,67. Penurunan NTP ini disebabkan naiknya indeks harga yang dibayar petani (Ib) lebih tinggi dari pada kenaikan indeks harga yang diterima petani (It).

“Turunnya NTP itu, indikasi menunjukan kesejahteraan para petani Jawa Timur turun. Selain itu, musim panen para petani di beberapa daerah di Jawa Timur belum merata,” Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim M Sairi Hasbullah di kantornya Jl Kendangsari Industri, Surabaya, Kamis (27/3).

Menurutnya, Februari 2014, dua sub sektor pertanian mengalami penurunan NTP sementara tiga sub sektor pertanian lainnya mengalami kenaikan. Penurunan NTP terbesar terjadi pada sub sektor hortikultura 0,64 persen dari 103,90 menjadi 103,24.

Diikuti sub sektor tanaman pangan turun 0,35 persen dari 101,88 menjadi 101,53.

Sementara sub sektor perikanan naik 0,96 persen dari 105,48 menjadi 106,49 diikuti peternakan naik 0,16 persen dari 110,11 menjadi 110,28 dan tanaman perkebunan

rakyat naik 0,09 persen dari 102,14 menjadi 102,23.

Indeks harga yang diterima petani naik 0,26 persen dari 115,16 pada Januari menjadi 115,46 pada Februari 2014.

Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks yang diterima petani pada empat sub sektor pertanian dan sisanya mengalami penurunan.

Sub sektor perikanan naik 1,54 persen diikuti tanaman perkebunan rakyat naik 0,51 persen, peternakan naik 0,43 persen dan sub sektor tanaman pangan naik 0,18 persen.

Sementara sub sektor hor-

tikultura turun 0,16 persen.

Komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani pada Februari 2014 adalah ikan bandeng, tembakau, ikan nila, cabai rawit, sapi potong, rumput laut, ikan tongkol, tebu, ikan cakalang dan ikan layang. Sedangkan komoditas yang turun indeks harga yang diterima petani adalah turunnya harga jeruk, kopi, apel, kayu nilam, kelapa, udang, bawang merah, ikan gurami, pisang, dan gabah.

Indeks harga yang dibayar petani naik 0,43 persen dari 109,84 pada Januari menjadi 110,31 pada Februari 2014.

Kenaikan indeks ini disebabkan indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi perdesaan) naik 0,52 persen serta indeks biaya produksi dan pembentukan barang modal

naik 0,30 persen.

Komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada Februari 2014 adalah cabai rawit, solar, benih ikan gurami, beras, ikan pindang tongkol, benih udang, ikan cakalang, bibit ayam ras pedaging, mie instan dan ikan tongkol.

Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan indeks harga yang dibayar petani adalah bawang merah, bekatul, daging ayam ras, tomat sayur, pelet, bibit ayam buras/kampung, bibit bawang merah,

pupuk ZA, ayam ras petelur, dan ikan lemuru. Dari lima provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTP pada Februari 2014, tiga provinsi mengalami penurunan NTP dan dua provinsi lainnya mengalami kenaikan.

Penurunan NTP terbesar terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 0,79 persen, diikuti Provinsi Jawa Tengah 0,78 persen, dan Provinsi Jawa Timur 0,17 persen. Sementara Provinsi Jawa Barat naik 0,30 persen dan Provinsi Banten naik 0,25 persen. Q rac

NTP JATIM FEBRUARI 2014 - Hortikultura turun 0,64 persen dari 103,90 menjadi 103,24 - Tanaman pangan turun 0,35 persen dari 101,88 menjadi 101,53 - Perikanan naik 0,96 persen dari 105,48 menjadi 106,49 - Peternakan naik 0,16 persen dari 110,11 menjadi 110,28 - Tanaman perkebunan rakyat naik 0,09 persen dari 102,14 menjadi 102,23.

dok/bhirawa

Panen yang tidak merata menjadi salah satu penyebab turunnya NTP petani.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK a/n Widarto alamat Ds bangoan, kedungwaru T.Agung nopol AG 4161 OA Honda tahun 2011 hitam No.322/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6354 ES, a/n Susilowati Ds Kayumas RW 04/01, Kec. Arjasa, Situbondo No.323/IMB/BI-II/2014

Perwakilan British Council (BC) menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di balai kota, Kamis (27/3).

BOJONEGORO HILANG STNK nopol S 9584 A, a/n S. Hariyono, Jl. Patimura Ledok Kulon Bjn No.324/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 2557 CS, a/n Hari Suyanto, Ds. Pasina Kec. Baureno Bjn No.325/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5356 DH, a/n Sholikin, Ds Tumbrasanom Kec.Kedungadem Bjn No.326/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6391 DC, a/n M. Subekti, Ds. Banjarsari Kec. Trucuk Bjn No.327/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 3137 BQ, a/n Suhartono. SE, Ds Kapas Bjn No.328/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6278 DB, a/n Kasiyem, Jl.Temayang Bjn No.329/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5444 AN, a/n Mur Arief, Ledok Wetan Bjn No.330/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5842 DQ, a/n Hari Anto, Sumberejo Bjn No.331/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4862 CL, a/n Kasmiran, Jl.Dr Cipto Mojokampung Bjn No.332/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6048 DR, a/n Kasji, Ds. Panunggalan Kec. Sugihwaras Bjn No.333/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5441 DC, a/n Achmad Ali Widodo, Ds. Nguyangan Kec.Malo Bjn No.334/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 2648 CK, a/n Heru Agus Setyo, Ds. Ngrowo Kec. Kota Bjn No.335/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4153 DD, a/n Kusmiyati, Ds. Sambong Kec. Kasiman Bjn No.336/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4597 DW, a/n Santoso, Ds. Alasgung Kec. Sugihwaras Bjn No.337/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6277 CT ,a/n Siti Kumariyah, Ds. Banjarejo Kec. Pedangan Bjn No.338/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4724 CU, a/n Budiono, Ds. Mojodelik Kec.Ngasem Bjn No.339/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 2433 DM ,a/n Imam,Ngampal Sumberrejo Bjn No.340/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6564 DQ, a/n Slamet, Kauman 02/ 05 Baureno Bjn No.341/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5465 DM, a/n Aang A, Kalianyar Kapas Bjn No.342/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopolS ,3439 DE a/n Siti K, Ds.Kepoh 5/4 Kepohbaru Bjn No.343/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4104 CN, a/n Nyoto, Ds. Tumu Kec. Kanor Bjn No.344/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6257 DH, a/n Bayu . S, Ds Banjaran Baureno Bjn No.345/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4373 AG, a/n Umi Kusmiatus, Ds Pacul Kec Kota Bjn. No.346/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 3501 BI, a/n Damin. A, Ds Sidodadi Kec. Sukosewu Bjn No.347/IMB/BI-II/2014

British Council Tawarkan Kerjasama dengan Surabaya Pemkot Surabaya, Bhirawa Sebanyak lima orang perwakilan British Council (BC) menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di balai kota, Kamis (27/3). Mereka mendiskusikan banyak hal, meliputi sistem pendidikan, pemanfaatan teknologi, olahraga hingga kemungkinan kerjasama pada sektor yang dinilai sinergi dengan program BC.

Chief Operating Officer British Council London, Adrian Greer, mengatakan bahwa BC merupakan perwakilan Pemerintah Inggris yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pengoperasiannya langsung di bawah Kedutaan Besar Inggris. Sejumlah negara tercatat juga mempunyai lembaga serupa di Surabaya, seperti Prancis dan

Amerika Serikat. Greer menyatakan, reputasi Kota Surabaya kini mulai terdengar gaungnya di kancah global. Menurut dia, hal itu dikarenakan progres pembangunan Kota Pahlawan yang sangat signifikan.

Tak heran jika kemudian Surabaya mulai dilirik sejumlah negara. “Nah, maksud kedatangan kami saat ini adalah untuk menjajagi

kemungkinan program apa yang bisa dikembangkan di sini. Untuk itu kami perlu saran dari Wali Kota” katanya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menjelaskan, sejak 2011 fokus pembangunan Surabaya terletak pada pembenahan SDM, sehingga pendidikan di Surabaya gratis hingga jenjang SMA. Q dre

Luncurkan Portal Ujian, Dukung Kesuksesan UN PGN Perbesar Target Surabaya, Bhirawa Menjelang Ujian Nasional (UN) yang akan dihadapi para pelajar dalam waktu dekat ini, Faber Castell Indonesia meluncurkan portal ujian dengan

webnya www.latihanujian.com . Isi web tersebut adalah latihan ujian secara online yang diharapkan bisa membantu para siswa saat UN nanti.

“Dengan adanya latihan se-

trie diana/bhirawa

Pemerhati pendidikan Saufi Sauniwati menjelaskan pada siswa SMPN 6 Surabaya tentang cara pengisian lembar jawaban komputer yang benar di sela-sela peluncuran portalujian.com

cara online ini, kami membantu para siswa-siswi bisa tahu salahnya dimana, kalau try out itu kan cuma tahu nilainya saja, tapi kalau latihan ujian lewat portal ini siswa bisa tahu kesalahannya, dan bisa evaluasi secara flash back kembali,” kata Product Manager Faber Castell Indonesia, Christian Herawan di SMP Negeri 6 di Jalan Jawa Surabaya, Kamis (27/3).

Ia menambahkan, portal ujian ini mengacu dengan Peraturan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Yang mengeluarkan kisi-kisi ujian khusus kelas tiga ini dari BNSP, dan guru bisa jadi pendamping pada siswa-siswinya,” tambahnya. Q geh

Penyambungan Pipa Gas Surabaya, Bhirawa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) memperbesar target penyambungan pipa gas menjadi antara 2.000 hingga 2.500 rumah tangga di Provinsi Jawa Timur dibandingkan proyeksi semula hanya mencapai 900 rumah tangga.

Juru bicara PGN SBU II Krisdyan Widagdo mengatakan, upaya tersebut merupakan komitmen perseroan agar masyarakat mendapatkan energi baru yang lebih murah. Selain itu, penyambungan gas RT ini akan selalu mengikuti pengembangan jaringan pipa gas industri.

“Saat ini, kami juga melakukan pembangunan jaringan pipa transmisi ke wilayah utara, dari Gresik ke Tuban. Untuk tahap awal, pembangunan jarin-

gan pipa transmisi tersebut akan dibangun sepanjang 20 Kilometer dari Gresik hingga Tuban,” katanya, Kamis (27/3).

Mengenai percepatan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas bumi, jelas dia, saat ini pihaknya memang berkomitmen merealisasi percepatan konversi tersebut. Walau demikian hingga saat ini, total pelanggan PGN di sektor rumah tangga menduduki peringkat terbesar atau mencapai 13.131 pelanggan.

“Pelanggan di Surabaya mencapai 9.844 pelanggan dan Sidoarjo 3.212 pelanggan.

Dengan penambahan tersebut, diharapkan pada akhir 2014 total jumlah pelanggan gas RT mencapai 15.631 pelanggan,” katanya. Q wil

Perubahan eks KKB Menjadi Pasar Ikan

Pansus KKB Tunggu Hasil FS DKPP Agenda panitia khusus (Pansus) DPRD Gresik tentang persetujuan penghapusan aset eks Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang berada di jalan raya Gresik-Lamongan Desa Banjarsari Cerme yang akan dirubah menjadi pusat bisnis pasar perikanan (pasar ikan), hingga sekarang masih menunggu Feasibility Study (FS), dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Gresik yang di pimpin oleh Ir Sentot Supriyohadi.

Menurut Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim, pansus KKB sebenarnya kemarin bisa cepat selesai. Namun karena teknis urutanya yang kurang di pahami sehingga menjadi agak molor, sebab pansus sudah bekerja se-

cara maraton menyelesaikanya.

Tapi saat penentuan, terbentur dengan penentuan pemenang lelang sehingga harus ditunda.

“Kemarin yang di pikir adalah persetujuan dulu, baru dinas terkait menentukan pemenang lelang. Ternyata harus satu paket, karena memang tahapanya seperti itu. Sehingga DKPP, harus melakukan lelang. Waktu lelang ini juga ada tahapan, termasuk sebelum lelang di lakukan pansus harus di beri FS dulu untuk minta persetujuan. Dan sampai sekarang FS yang kita tunggu belum juga di serahkan oleh dinas terkait, kita tidak tahu apa yang jadi persoalaan sehingga menjadi lama,” terang Ahmad Nurhamim, Kamis (28/3).

Padahal rapat badan musyawarah (Banmus), akan dilakukan pada tanggal 1 April mendatang. Untuk kelanjutan jadwal pansus KKB lagi, bila FS tidak segera diberikan akan menjadi sandungan dalam rapat nanti. Sebab dari waktu yang di berikan pansus kepada dinas terkait, juga sudah cukup lama. Lanjut Nurhamim politisi asal partai Golkar itu, bahwa agenda panitia khusus (pansus) tentang persetujuan penghapusan aset eks Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga. Sampai sekarang pansus sudah melakukan finalisasinya, dan menunggu rapat paripurna untuk persetujuan belum ada kejelasan agendanya.

Sebab Pemkab Gresik, belum

menunjuk pemenang untuk kerjasama eks KKB. Sebenarnya pansus bisa melakukan penuntasan pembahasan, jika Pemkab Gresik sudah menetapkan investor yang jadi pemenang untuk kerjasama eks KKB dijadikan pasar ikan modern tersebut. “Kalau belum ada pemenangnya, kita tidak bisa menuntaskan. Dan batas waktu untuk pansus melakukan pembahsan masih belum berakhir, sehingga ada waktu bagi pansus jika Bupati Gresik segera menyerahkan investor yang jadi pemenang kerjasama pemanfaatan eks KKB tersebut.

Ditambahkan Nurhamim, sebenarnya kejadian ini. Tidak boleh dilakukan oleh SKPD terkait,

Ahmad Nurhamim karena kerja dewan jadi terhambat. Waktu penyelesaian menjadi lebih panjang, apa lagi sekarang waktu kampanye pilihan legislatif ( pileg ). Waktu menjadi sempit, para anggota dewan banyak yang telah fokus pengalangan suara, supaya tetap bisa menjadi anggota dewan lagi. Q kim*

OLAHRAGA

Jumat Legi 28 MARET 2014

9

LINTASAN

Askab PSSI Daftarkan Persibo 1949 ke Liga Nusantara Bojonegoro, Bhirawa Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Bojonegoro mendaftarkan tim Persibo 1949 yang merupakan kebanggan asal Kota Ledre ke Liga Nusantara. Hal itu di ungkapkan oleh Pengurus Askab PSSI Bojonegoro, Hanafi kepada harian Bhirawa, Kamis (27/3) kemarin “Meski belum menerima surat resmi dari PSSI, Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Bojonegoro memastikan Persibo 1949 akan mengikuti Liga Nusantara,” jelasnya.

Menurutnya, kepastian itu diperoleh setelah Askab PSSI Bojonegoro sudah terdaftar sebagai anggota resmi PSSI. Dan rencananya bulan depan, akan dilakukan verifikasi.

“Verifikasi termasuk untuk mengecek sebelum mengikuti Liga Nusantara.

Adanya kompetisi internal, juga sebagai persyaratan verifikasi,” terangnya.

Dikatakan,jika selain merupakan persyaratan dari PSSI, kompetisi internal juga merupakan agenda rutin tahunan untuk mencari bibit pemain dan menyusun tim Persibo 1949 untuk mengarungi kompetisi.

“Persyaratan mengikuti Liga Nusantara, harus sudah terdaftar sebagai anggota PSSI. Sehingga Persibo 1949 bisa didaftarkan oleh Askab PSSI Bojonegoro untuk ikut Liga,” pungkasnya. Q bas

Persela Sore Ini Jajal Persekap Lamongan,Bhirawa Persela Lamongan Jumat (28/3) sore ini bakal menjalani uji coba melawan tim divisi utama Persekap Kota Pasuruan di stadion Surajaya Lamongan.Uji coba ini dilakukan tim berjuluk Laskar Joko tingkir untuk mengisi waktu jeda liburan Indonesia Super Legaue (ISL).

Selain itu,uji coba melawan tim divisi utama agar permainan Persela tetap terjaga.Pemain akan terjaga sentuhan bolanya.dan kerja sama komunikasinya dalam pertandingan.

Eduard Tjong mengatakan,uji coba kali ini juga jadi ajang pembuktian pemain pengganti.Pemain yang selama ini jarang diturunkan bakal mendapatkan kesempatan menunjukkan kemampuannya di uji coba sore ini.Sebab,materi di Persela musim ini merata,tidak ada pemain bintang.’’Kita beri kesempatan untuk pemain pelapis,dan juga mencari komposisi terbaik dalam tim,’’ujar Edu. Dalam uji coba sore ini Persela tidak bisa menurunkan semua pemainnya. Dikarenakan empat pemainnya mengalami cedera ringan.Yaitu Zaenal Abidin, Suroso, Adison Alves, Arif Arianto. Keempatnya mengalami cedera ketika menjalani latihan.Sedangkan dua Pemain mengikuti TC timnas Indonesia,yaitu Khoirul Huda bersama timnas senior menjalani pemusatan latihan di Spanyol.Sedangkan Eky Taufik mengikuti pemusatan latihan timnas U-23 di Jogyakarta.Q ds

Parepare Target Masuk 10 Besar Porda 2014 Makassar, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Parepare, Sulawesi Selatan, hanya menargetkan menembus posisi 10 besar pada Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV Bantaeng, 9 September 2014.

Sekretaris Umum KONI Parepare Parman Farid, saat dihubungi dari Makassar, Kamis, mengatakan target tersebut cukup realistis mengingat kualitas dan pencapaian atlet pada PraPorda 2013. Pihaknya juga terus fokus memantangkan dan meningkatkan kemampuan seluruh atlet sebelum berlaga di Porda 2014.

“Pada Porda Pangkep 2010, kami hanya menempati peringkat 14. Untuk pelaksanaan tahun ini tentu kami ingin hasil yang lebih baik. Kami juga percaya dengan kemampuan atlet yang sudah mempersiapkan diri sejak awal,” katanya.Q ant

ist

Salah satu rute Bromo Marathlon tahun lalu.

Bromo Marathon 2014 Target 3.000 Pelari Surabaya, Bhirawa Jumlah peserta di even internasional "Bromo Marathon 2014" yang akan digelar 7 September mendatang diprediksi meningkat. Bahkan pihak panitia mentargetkan event ini bisa diikuti oleh 3.000 pelari baik dari dalam maupun luar negeri.

"Pendaftaraan sudah kita buka.

Tercatat sudah ada sekitar 900 pelari dari berbagai wilayah, termasuk peserta asing, " ucap CoDirector sekaligus Founder Bromo Marathon, Dedik Kurniawan, kemarin, Kamis (27/3).

Tahun 2013 lalu even "Bromo Marathon," yang baru pertama kali digelar diikuti 900 pelari dari 30 negara, "Persiapan tahun ini lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kami sudah siap untuk menggelar event ini lagi dengan jumlah peserta lebih banyak. Target kami bisa diikuti 3000 pelari, " ucapnya.

Meski relatif masih baru, "Bromo Marathon" memang cukup menarik perhatian publik. Bahkan ta-

hun lalu, sempat masuk dalam kategori lima lomba "Marathon Terbaik" di Asia versi Kantor Berita CNN. Bersanding dengan The Genghis Khan Grassland Extreme Marathon (Cina), Luang Prabang Half Marathon (Laos), Standard Chartered Bangkok Marathon (Thailand), dan Angkor Wat International Half Marathon (Kamboja).

Tahun ini, lanjut Dedik, pihaknya sudah melakukan persiapan lebih matang. Salah satunya menyediakan 1.000 kamar home stay di seluruh Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, untuk penginapan peserta.

Selain home stay, juga sudah disiapkan rumah-rumah warga. "Jika target 3.000 peserta terpenuhi,

panitia sudah siap kamar dan segala akomodasi. “Kami juga sudah menjajaki home stay dan rumah warga di Kecamatan Tutur, Puspo hingga Prigen. Jadi sewaktu-waktu diperlukan sudah siap," jelasnya.

Ditambahkan Dedik Bromo Marathlon memang sengaja didesain untuk pengembangan pariwisata, budaya dan pendidikan."Tahun lalu 20 persen dari sisa total dana kami belikan buku untuk perpustakaan di 6 sekolah di Tosari. Tahun ini tetap sama, kami siapkan charity untuk pengembangan perpustakaan-perpustakaan tersebut, " jelasnya.

Seperti tahun lalu, Untuk diketahui ada tiga kategori yang akan diperlombakan di tahun 2014, yakni The Bromo Marathon (42,195 km), The Half Marathon Bromo (21,097 km) dan The Bromo 10K. Rute Bromo Marathon akan meyuguhkan pemadangan indah karena melewati wilayah pedesaan di sekitar Taman Nasional BromoTengger-Semeru. Q wwn

Semifinal Internal Digelar di Gelora 10 Nopember Surabaya, Bhirawa pertandingan sepak Jika mendapat ijin bola. Sebab selama ini dari pihak Dinas PePersebaya yang bermuda dan Olahraga tanding di Indonesia (Dispora) Surabaya, Super League (ISL) kemungkinan babak selalu dilaksanakan di semifinal-final komGelora Bung Tomo, Bepetisi internal Pengnowo Surabaya. cab PSSI Surabaya ya“Rasanya sudah cung akan digelar 4-6 kup lama kita tak meApril akan dilaksananyaksikan pertandingkan di Stadion Gelora an sepakbola di Tam10 Nopember. baksari karena staEmpat tim yang medionnya harus direnoGede Widiade mastikan berlaga di vasi. Ini adalah mobabak semifinal yakni men yang pas untuk Suryanaga, PS Fajar, Putra Inmemulainya,” kata Gede Widiade, domaret dan Mitra Surabaya. NaKamis (27/3). ma terakhir berstatus sebagai Berdasarkan hasil manager juara bertahan kompetisi internal meeting, babak semifinal akan PSSI Surabaya. mempertemukan Putra Indomaret Menurut Ketua PSSI Surabaya, vs Mitra Surabaya dan Suryanaga Gede Widiade, alasan untuk mevs Fajar. Pertandingan akan dilanggelar pertandingan tersebut di ngsungkan pada, Jumat (4/4) menGelora 10 Nopember, karena sudah datang di Tambaksari. lama stadion yang berada di kaSedangkan perebutan juara III wasan tambak sari itu tidak perdan babak final digelar Minggu (6/ nah digunakan untuk menggelar 3/2014) sore. Berdasarkan rapat

Pengcab PSSI Surabaya bersama Badan Liga Sepakbola Surabaya (BLS), ditetapkan bahwa match fee winner untuk partai-partai semifinal dan final akhirnya dilipatgandakan.

“Di laga penyisihan grup, tim pemenang mendapatkan Rp 1 juta.

Pada babak semifinal tim pemenang mendapat match fee winner Rp 2,5 juta. Di final, sang juara mendapat match fee winner Rp 5 juta,” kata pria asli Wonokromo Surabaya ini.

Gede juga membentuk tim juri untuk memilih pemain terbaik, pelatih terbaik, dan wasit terbaik.

Untuk pemain terbaik, dipilih di tiap babak pertandingan. Rinciannya, dua pertandingan, satu pertandingan perebutan juara III dan satu pertandingan final.

Pemain terbaik di tiap babak memperoleh hadiah Rp 500.000.

Total hadiah untuk 8 babak Rp 4 juta. “Bisa saja terjadi, seorang pemain terpilih sebagai yang terbaik di babak semifinal dan babak final,” tutup Gede. Q wwn

Persebaya Uji Coba Lawan PSAL dan Persekap Surabaya, Bhirawa Mengisi liburan kompetisi, Persebaya akan melakukan uji coba melawan dua tim, yakni PS Angkatan Laut (AL) dan Persekap Kota Pasuruan. Dua pertandingan ini akan dilangsungkan di Lapangan Brigif 1 Marinir, Gedangan, Sidoarjo.

“Kita sudah memilih dua lawan, yaitu PS Angkalan Laut dan Persekap Pasuruan.

Persekap ini tim asuhan Danurwindo,” kata Asisten Manajer Persebaya, Amran Said Ali kemarin, Kamis (27/3).

Jika tidak ada kendala, partai uji coba tim asuhan Rachmad Darmawan (RD) itu akan dilaksanakan pada awal April mendatang.

Persebaya terlebih dulu akan menjamu PS AL di Lapangan Brigif. “Untuk lawan PS AL, dilaksanakan tanggal 3 April sore,” tutur Amran.

Sedangkan untuk laga lawan Persekap, Amran belum mengetahui jadwal pasti.

Sebab belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak. “Untuk yang Persekap memang belum ada kepastian tanggal. Yang jelas setelah lawan PS AL. Mungkin tanggal 6 April,” ujar Amran.

Selain untuk menjaga agar kondisi pemainnya tetap fit selama jeda kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2014, uji coba juga diperuntukkan untuk memoles penyelesaian akhir tim asuhan Rahmad Darmawan.

Pasalnya, meski menjadi tim paling subur di wilayah timur, Rahmad masih kurang puas dengan lini depannya. “Kami masih kurang dalam penyelesaian akhir. Anak-anak masih belum tenang saat di depan gawang lawan,” tutur mantan pelatih Arema Cronus dan Persija Jakarta ini. Q wwn

wwn/bhirawa

Persebaya mengagendakan uji coba melawan PSAL dan Persekap Pasuruan pada awal April mendatang.

Pemkab Lumajang Perbanyak Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Pemkab Lumajang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kini sedang berupaya memperbanyak Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang bisa menampung sampah dengan pembagian zona. Yakni, zona Selatan-Tengah, Timur dan Utara. Ini mengingat kapasitas TPA Sampah di Desa Besuk, jika dipergunakan untuk menampung sampah dari seluruh Kabupaten Lumajang tidak akan mencukupi lagi.

Untuk itu Pemkab Lumajang akan menambah dua lagi lokasi TPST baru. “Untuk Zona tengah dan selatan, TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh masih cukup memadai,” kata Ir Nurul Huda Kepala DLH Kabupaten Lumajang.

Yakni, di wilayah Kecamatan Yosowilangun dan Kecamatan Klakah. TPST di Kecamatan Yosowilangun akan menampung sampah dari zona timur. Sedangkan untuk TPST di Kecamatan Klakah akan menampung sampah di wilayah zona utara.

Pembagian pengelolaan sampah melalui zonasi ini, dilakukan agar Lumajang tidak menjadi hutan sampah. Dimana, potensi sampah semakin tahun

akan terus menumpuk dan menggunung. Termasuk juga, sampah yang dihasilkan dari rumahtangga di berbagai wilayah perkampungan dan Desa. Untuk kepentingan ini, DLH Kabupaten Lumajang pun meminta Camat Yosowilangun dan Klakah guna mencarikan lahan seluas masing-masing 1 hektar guna merealisasikan TPST baru tersebut. “Lahan satu hektar itu, pengadaannya akan dianggarkan Pemkab Lumajang melalui DLH,” papar Nurul Huda.

Konsep pengelolaan sampah yang akan diterapkan nantinya, lanjut Nurul Huda, DLH akan menggunakan sistem 3R. Yakni, reduce, reuse dan recycling. Dimana, sampah akan dipilah-pi-

Ir Nurul Huda lah pengelolaannya. “Ada yang bisa didaur ulang, ada bisa diuraikan. Ini yang akan kita pergunakan dalam pengelolaan sampah. Tujuannya adalah ramah lingkungan,” urainya.

Untuk mempermudah pengelolaan sampah dengan sistem 3R ini, DLH Kabupaten Lumajang juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pemisahan sampah buangan

Guna menghindari tumpukan sampah, Pemkab Lumajang bakal menambah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu. rumah-tangga. Dimana, sampah-sampah rumah tangga yang dibuang, bisa dikemas dengan kategori tersendiri. Diantaranya, sampah yang bisa didaur ulang dan sampah basah yang bisa diuraikan. “Sampah organik bisa menjadi komposter, sampah daur ulang bisa dimanfaatkan lagi. Guna kepentingan ini, kita akan mensosialisasikan melalui RT/RW. Dengan begitu,

maka pengelolaan sampah ramah lingkungan di Kabupaten Lumajang akan lebih baik lagi,” paparnya. Apalagi, Pemkab Lumajang sejak Tahun 2008 sudah tidak lagi mempergunakan istilah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) untuk pengelolaan sampah ini. Hal itu disebabkan, sampah jika dikelola dengan baik maka tidak akan berdampak terhadap lingkungan. “Ma-

ka orang tidak akan sembarangan lagi membuang sampah,’’paparnya Minimal ada keuntungannya yaitu jika di kampung atau kelompok masyarakat ada yang mengelola sampah ini, ada hasilnya kok. ‘’Bahkan, di RW05 Kelurahan Ditotrunan ada percontohan Bank Sampah yang dikelola masyarakat sendiri,” terang Nurul Huda lagi.

Sampah-sampah yang bisa didaur ulang, dicontohkan Kepala DLH, bisa dimanfaatkan dengan dijual lagi. Sampah organic bisa dijadikan komposter yang hasilnya nanti bisa dijadikan pupuk organik. Pupuk organik yang dihasilkan juga bisa dimanfaatkan lagi. Bisa digunakan sendiri atau dijual lagi. ‘’ Sampah unorganik, bisa dimanfaatkan untuk kerajinan,’’jelasnya.

Contohnya, kemasan sabun bisa dimanfaatkan untuk tas plastik dan kerajinan lainnya. Ini memang butuh kreativitas, namun kami bisa membantu dengan pelatihan melalui narasumber nantinya. Q yat*

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Merapi Kembali Keluarkan Gas Jogjakarta, Bhirawa Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyebutkan, gunung api aktif di perbatasan DIY dan Jawa Tengah, Merapi kembali mengeluarkan embusan gas disertai material vulkanik yang menyebabkan hujan abu di sejumlah wilayah.

Berdasarkan pemantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), embusan gas disertai material vulkanik tersebut terjadi pada pukul 13.12 WIB selama empat menit.

“Namun kami belum dapat memastikan ketinggian kolom asap embusan karena cuaca di puncak Merapi tertutup kabut,” kata Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Subandriyo di Yogyakarta, Kamis (27/3) kemarin.

Hujan abu pascaeembusan tersebut dilaporkan terjadi di radius tujuh kilometer dari puncak gunung seperti di Kemalang Klaten Jawa Tengah dan di sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman DIY. Selain embusan, lanjut dia, juga dilaporkan adanya suara gemuruh yang terdengar hingga radius tujuh kilometer dari gunung.

Menurut dia, embusan yang terjadi kali ini bukan termasuk dalam kategori letusan freatik melainkan disebabkan banyaknya kandungan gas di dalam gunung.

“Setelah terjadi embusan, kondisi Merapi kembali normal,” kata Subandriyo yang berharap masyarakat tidak panik dan tidak mempercayai berita yang menyesatkan.Q ant

Emas Batangan Antam Laku Keras Jakarta, Bhirawa Memenuhi permintaan pasar untuk batangan emas murni ukuran kecil, PT Antam akan menambah jumlah ButikButik Emas LM (outlet). Tahun 2013, dari 5 butiknya di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar dan Palembang, telah terjual 183,75 kg emas. Sedang total penjualan produksi PT Antam pada 2013 mencapai 9.391 kg, termasuk ekspornya.

“Melihat animo masyarakat pada batangan emas ukuran kecil terus meningkat, maka tahun ini butik-butik baru akan dibuka lagi. Menambah jumlah butik-butik yang telah ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar dan Palembang. Juga akan dibuka butik-butik baru di kota lain seperti Medan, Banjarmasin, Balikpapan, dan Batam,” papar Dirut PT Aneka Tambang (Antam) Ir Tato Miraza, usai RUPS tahunan di kantor pusat Jakarta.

Dikatakan, Antam merupakan perusahaan yang berorientasi ekspor dengan pasar utama Asia dan Eropa. Komoditas utama Antam adalah bijih nikel, feronikel, emas/perak, bauksit, alumina dan batubara.

Pada 2013 penjualan bersih Antam mencapai Rp11,3 triliun. Dengan prosentase terbesar pada penjualan emas/perak 44%, bijih nikel 33%, feronikel 18% dan bauksit & batubara 2%. Ekspor Antam mencapai 65%, sisanya 35% mengisi pasar domestik.

“Dalam RUPS tahunan kali ini, para pemegang saham menyetujui laba ditahan Rp317.706.689.692,- (Rp317,7 miliar) atau 77,5% dari laba tahun berjalan. Sedang deviden yang akan dibagikan mencapai Rp 92,2 milliar atau 22,5% dari laba bersih pada 2013,” jelas Tato Miraza.Q ira

Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Budi Mulya Putusan Sela Korupsi Century Jakarta, Bhirawa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak nota keberatan penasihat hukum terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century.

Termasuk penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, kata Ketua Majelis Hakim Alfiantara di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Mengadili, menyatakan keberatan eksepsi tim penasihat hukum tidak dapat diterima memerintahkan sidang perkara atas nama Budi Mulya dilanjutkan,” katanya.

Putusan tersebut diambil oleh Ketua majelis hakim Afiantara dan anggota majelis hakim Rohmat, Anas Mustaqin, Made Hendra dan Joko Subagyo.

“Majelis berpendapat dakwaan sudah jelas, cermat, dan lengkap didasari dengan menggambarkan unsur pidana yang jelas mengenai waktu pidana, tempat pidana, siapa yang melakukan tindak pidana, kapan tindak pidana dilakukan, dan akibat dari tindak pidana sehingga terdakwa tidak akan dirugikan haknya dalam pembelaan dirinya karena surat dakwaan sudah memenuhi syarat materiil,” kata Afiantara.

Apalagi menurut hakim, setelah pembacaan dakwaan Budi Mulya mengaku mengerti maksud dakwaan tersebut.

“Terdakwa mengerti materi dakwaan dengan mengatakan ‘Saya secara bahasa bahasa

Terdakwa kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century serta penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik Budi Mulya (kiri) berdiskusi dengan tim penasehat hukumnya saat persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/3) kemarin.

antara foto

mendengar dan mengerti tapai kalau hukum tidak mengerti karena saya hanya menjalankan tugas’,” kata Afiantara.

Sejumlah keberatan tim kuasa hukum Budi Mulya yang dipimpin oleh Luhut Pangaribuan seperti perubahan FPJP bukanlah perbuatannya sendiri, ketidakcocokan wewenang Budi sebagai deputi Gubernur bidang pengelolaan moneter dan devisa dan keberatan lain sudah masuk dalam materi persidangan.

“Keberatan telah masuk materi perkara yang harus dibuktikan di persidangan

maka keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah tidak dapat diterima,” tegas Afiantara.

Agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi yang dilakukan tiga kali seminggu yaitu pada Senin, Kamis dan Jumat yang dimulai pada Kamis, 3 April 2014.

“Sidang dijadwalkan seminggu tiga kali karena banyaknya saksi-saksi, saksi dari penuntut umum pada 9 Mei 2014, saksi a de chart (meringankan) mulai 12 Juni 2014, tuntutan pada 9 Juni 2014, pledoi pada 16 Juni 2014 dan

putusan pada 14 Juli 2014,” ungkap Afiantara.

Menurut Ketua jaksa penuntut umum KPK pada perkara tersebut, KMS Roni, ada 66 saksi yang akan dihadirkan.

Jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP; dan dakwaan subsider dari pasal 3 o Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana

diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut mengatur tetang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Q ant

Bawaslu Rekomendasi PKS Langgar Kampanye Jakarta, Bhirawa Badan Pengawas Pemilu mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena melibatkan anak-anak dalam pelaksanaan kampanye, kata Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, Kamis (27/3) kemarin.

“Bawaslu sudah memberikan rekomendasi supaya ditindak. Saya kemarin sudah menandatangani di rapat pleno bahwa Presiden PKS

Anis Matta melakukan pelanggaran administrasi,” kata Muhammad usai Workshop Pemilu DPR, DPD dan DPRD di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Muhammad mengatakan rekomendasi tersebut sudah dikirimkan ke KPU Pusat untuk kemudian diberikan sanksi kepada parpol karena melakukan pelanggaran adminis tratif sebagai peserta Pemilu.

Dalam surat rekomendasi tersebut, Bawaslu sudah men

Musrenbang Kabupaten Jember

PAD Tembus Rp 500 M, Bupati Djalal Janjikan Desa Rp 1 M Bupati Djalal menjanjikan Rp1 miliar untuk masing-masing desa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp500 miliar ditahun 2014 ini. Ini merupakan bentuk komitmen Bupati MZA Djalal untuk penguatan pemerintah desa yang menjadi program prioritas tambahan kepemimpinan jilid ke 2 ini.

“Kita sudah mengawali program penguatan pemerintah sudah empat tahun berjalan.

Dan selama itu desa sudah mendapat anggaran melalui ADD sebesar Rp500 juta per tahunnya dan sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penataan sarana prasarana yang ada didesa,” ujar Bupati dalam Musrenbang kemarin. Penguatan pemerintah desa akan terus dilakukan sebagai implementasi “Membangun desa menata kota demi kemakmuran bersama”. Oleh karena itu tandas Djalal, jika 2014 nanti PAD kita tembus Rp500 miliar, bukan Rp500 juta lagi tapi Rp1 Milyar.

“Saat ini PAD kita Rp460 miliar, kurang Rp40 miliar untuk

Jumat Legi 28 MARET 2014

mencapai itu. Oleh karena itu kami berharap kepada jajaran SKPD, Camat dan Desa/Kelurahan untuk lebih giat lagi, dalam hal retiribusi PBB dan retribusi lainnya yang selama ini menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Djalal mengungkapkan, pembangunan yang telah dilakukan selama ini adalah pengejawantahan pertanggung jawabannya diakhir masa jabatannya 2015 nanti. Oleh karena itu, Bupati Djalal berharap kepada seluruh SKPD, Camat, Lurah/ Kades agar menjaga riteme pembangunan di Jember. “ Saya berharap kepada rekan-rekan SKPD, Camat dan Kades untuk menjaga ritme

efi/bhirawa

Bupati Jember MZA Djalal bersama Muspida saat meninjau pembangunan Jember Sport Garden (JSG)di Jember

pembangunan jangan melompat-lompat. Sehingga pembangunan di Jember berjalan sesuai dengan koridor yang ada,” katanya.

Persoalan belum dapat beroperasionalnya bandara notoadinegoro pada awal April 2014, karena ada tahapantahapan yang harus dilalui sebagai penanggung jawab anggaran. Kalau itu dipaksakan, Djalal memastikan dirinya bersama jajarannya akan berhadapan dengan persoalan hukum.” Dibutuhkan waktu 3-4 bulan kedepan prepare untuk beroperasionalnya rute JemberSurabaya PP,” kata Bupati pilihan rakyat ini menjelaskan.

Djalal juga menyinggung pem bangunan Jember Sport Gardes (JSG) yang belum terselesaikan.

Menurut Djalal, mestinya Awal Januari kemarin JSG bisa rampung 100 persen. Namun karena ada beberapa kendala, hingga perpanjangan waktu yang telah disepakati dalam aturan, JSG belum juga selesai.

Sehingga Dinas Cipta Karya sesuai dengan kontrak memutus hubungan kerja dengan rekanan pemenang tender.

“Kondisi fisik JSG sudah mencapai 90 persen, tinggal 10 persen,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini juga, Djalal berwasiat kepada seluruh jajaran untuk tertib administrasi 2014 untuk mewujudkan pemerintah yang bersih tanpa korupsi.Karena untuk mewujudkan itu harus diawali dengan tertib adminitrasi, seingga transparasi serta akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat semakin terbuka.

“Baik itu pengelolaan anggaran, penertiban aset-aset daerah semuanyateradminitrasi secara baik,” pugkasnta. Q efi*

yertakan pemberian sanksi administratif yang harus diberikan KPU kepada PKS. “Sekarang tinggal di KPUnya, berani menindak Presiden PKS itu apa tidak. Karena rekomendasi dari kami sudah berjalan. KPU punya cara memberi sanksi administratif itu, apakah menghentikan kampanyenya, menegur atau yang lain,” kata Muhammad.

Sebelumnya, Bawaslu menemukan indikasi keterlibatan anak-anak secara sengaja

oleh PKS di hari pertama pelaksanaan kampanye rapat umum terbuka.

“Berdasarkan bukti dan hasil investigasi Bawaslu, Anis Matta sengaja melibatkan anak-anak dalam kampanye rapat umum terbuka di GBK pada Minggu (16/3),” kata Muhammad.

Unsur kesengajaan melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye itu semakin kuat ketika dalam sebuah wawancara dengan televisi swasta Anis Matta mengatakan hal

itu untuk membangun militansi politik sejak dini.

“Dalam kesempatan wawancara di salah satu televisi swasta, dia (Anis Matta) bilang bahwa PKS sengaja mengikutsertakan anak-anak kampanye dalam rangka membangun militansi politik sejak dini. Menurut saya, ini indikasi dugaan pelanggaran Undangundang dan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 (tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu),” ujarnya. Q ant

Pemkot Blitar Sosialisasikan Ketentuan Umum Bidang Cukai 2014 Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat, Pemerintah Kota Blitar (Pemkot) Blitar gelar Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2014 di Hotel Puri Perdana Blitar, Kamis (27/3) kemarin.

Seperti diungkapkan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Blitar, Maryoto bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penggunaan dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dipergunakan untuk mendanai beberapa kegiatan di antara Peningkatan kualitas bahan baku, Pembinaan Industri, Pembinaan Lingkungan Sosial, Sosialisasi ketentuan di bidang Cukai dan Pemberantasan barang kena cukai illegal.

Untuk tahun 2014 Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Blitar sebanyak Rp10,2 miliar yang teralokasi pada 8 SKPD, yaitu Dinas Perindustrian

dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Humas dan Protokol dan Bagian Perekonomian Setda Kota Blitar.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi pemahaman kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan dibidang cukai serta mensinkronkan para pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,” kata Maryoto.

Sebagai narasumber tentang Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Muchamad Taufik, SH. M.AP yang juga Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Kota Blitar dan Materi Peraturan Cukai Tembakau dan Minol dari Kantor Bea dan Cukai Blitar Adi Cahyono.

hartono/bhirawa

Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs Ichwanto saat memberikan sambutan dan membuka acara Sosialisasi Ketentuan Umum Bidang Cukai 2014.

Adapun jumlah peserta sebanyak 300 orang yang terdiri dari pedagang rokok sebanyak 252 orang, Kecamatan/Kelurahan sebanyak 24 orang, utusan dari Pengusaha rokoks 7 orang dan SKPD terkait sebanyak 17 orang.

Sementara Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs Ichwanto mengatakan mulai tahun 2008, Pemerintah Kota Blitar setiap tahun selalu mendapatkan amanah untuk mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dulu biasa dikenal dengan istilah Dana Alokasi Cukai (DAC).

Bahkan dari tahun ke tahun, pengelolaan DBHCHT terus dievaluasi agar semakin besar nilai manfaatnya bagi masyarakat dalam mendukung ekonomi kerakyatan yang ada di Kota Blitar dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Blitar mengelola DBHCHT di antaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai.

“Seluruh program dan kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha kita sinergikan untuk mendukung Visi APBD Pro Rakyat,” kata Drs Ichwanto pada saat memberikan sambutan mewakili Wali Kota Blitar, Muh Samanhudi Anwar, SH. Bahkan selama ini Pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT di antaranya melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok illegal.Q htn.ip*

Jumat Legi 28 MARET 2014

SAMBUNGAN

11

Gubernur Hentikan Dana Jasmas l Sambungan hal 1

mas. Namun dirinya memastikan, anggaran jasmas selama ini telah tersalurkan dengan baik. “Hari ini juga sudah saya cek juga, jasmas sudah berhenti,” katanya singkat.

Selain disebar dan berlaku di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), SE tersebut juga berlaku di kabupaten/kota.

Setiap bupati dan wali kota juga diminta untuk menghentikan dana jasmas anggota DPRD kabupaten/kota.

Sedangkan jasmas untuk anggota DPR RI dari Dapil Jatim, Pakde Karwo tidak bisa berbuat lebih jauh. “Semuanya sudah, saya juga membuat surat edaran ke bupati/wali kota. Tapi untuk DPR RI saya nggak bisa mengatur. Itu urusan peme­rintah pusat,” tuturnya.

Dengan adanya penghentian pencairan dana jasmas yang berjalan sejak Senin kemarin, dinilai sangat bagus untuk kepastian keadilan dari perilaku menyimpang yang bisa dilakukan anggota dewan incumbent, terutama kampanye dengan menggunakan dana negara.

“Langkah ini (penghentian pencairan jasmas) sangat bagus. Baik untuk fungsi kepastian keadalian dan fungsi moral.

Kalau begini tidak akan ada dewan incumbent yang memanfaatkan dana pemerintah untuk kampanye,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK telah mengingatkan kepala daerah dan jajarannya untuk berhati-hati dalam mengelola dana bantuan sosial dan dana hibah.

KPK juga sudah menyebarkan surat imbauan bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014, yang dikirimkan kepada seluruh gubernur, dan ditembuskan kepada Mendagri.

Dalam surat imbauan itu, KPK meminta kepala daerah agar pengelolaan dana hibah dan bansos mengacu pada Permendagri 32/2011 yang telah diubah menjadi Permendagri 39/2012. Pemberian dana hibah dan bansos harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasio­nalitas dan manfaat yang luas bagi masyarakat, sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, dengan adanya imbauan itu kepala daerah diminta memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah, agar tidak terkesan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan pemilu. Apalagi berdasarkan kajian, KPK menemukan adanya relasi dana bansos dan hibah APBD terkait pelaksanaan pemilu. n iib

Serahkan Bantuan, Dharma Wanita Kunjungi Korban Kelud l Sambungan hal 1

ragam sekolah SD dan SMP, serta 200 paket snak untuk anak-anak.

Dalam kesempatan itu Ketua DWP Provinsi Jatim sekaligus Ketua DPW Setda Provinsi Jatim Ny.Hj Chairani Yuliati Akhmad Soekardi SSos mengatakan musibah erupsi Gunung Kelud merupakan bencana yang cukup besar sehingga hampir seluruh pulau Jawa turut merasakan. Dan masyarakat Kediri yang paling merasakan dampaknya.

“Kami ikut prihatin atas musibah ini. Namun tetap terkesan dan bangga karena meski dalam suasana sedih tapi warga terus berjuang dan berusaha untuk memperbaiki dan mengembalikan semua kondisi yang terkena dampak bencana dengan kegotong- royongan dan kekeluargaan yang terbina dengan baik,” katanya.

Dijelaskan Ny Hj Chairani, musibah yang terjadi telah usai dan meninggalkan beragam keprihatinan keadaan yang harus diperbaiki dan dibenahi. “Sebagai mahkluk sosial, kita harus berbaik sangka atas kejadian ini. Allah SWT pasti memberikan yang terbaik, di balik musibah pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Seperti misalnya tanahnya yang akan menjadi lebih subur karena tertimbun lahar vulkanik , yang dulu kurang berpotensi untuk ditanami tumbuhan nantinya diharapkan akan menjadi pertanian atau perkebunan yang lebih baik,” harapnya.

Sementara itu Penasihat DWP Kab Kediri Ny Hj Yuni Suswati Supoyo mengharapkan, dengan adanya kunjungan DWP Provinsi Jatim dapat memberikan semangat terutama terhadap anakanak agar menjadi generasi yang kuat sehingga semua harapan dan cita-cita an dapat terwujud.

Ikut hadir dalam kegiatan bakti sosial kemarin pengurus DWP Provinsi Jatim yaitu istri staf ahli Gubernur Jatim, istri Asisten Sekdaprov Jatim, istri Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim dan pengurus DWP Setdaprov Jatim. Selain itu ada juga Ketua DWP Kab Kediri Ny Hj Rosida Maskur. n iib,hms

Bangga Dipimpin Mahfud MD l Sambungan hal 1

rinya saat mengetahui Pimpinan Redaksinya merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Menurutnya, Mahfud MD merupakan pimpinan yang tegas terhadap rekan-rekan pers kampus, serta seorang yang cakap dalam mengkritisi segala macam pemberitaan. “Saat gabung di pers di kampus, Pemimpin Redaksinya dipegang oleh Pak Mahfud MD, jadi saya tahu betul bagaimana bekerjanya,” ujar pria yang pernah menjadi Kasi Pidsus selama dua kali itu.

Mantan Kasi Intelijen Kejari Denpasar Bali itu mengungkapkan, tak hanya menjadi pers di kampus saja. Dia juga pernah menjadi wartawan di sebuah surat kabar lokal di daerah Jogjakarta. Selama menjadi wartawan, hal menantang yang dirasakannya yakni pada saat Pemilu DPR dan DPRD 1982.

Dijelaskannya, pada saat Pemilu 1982 dirinya harus menjadi wartawan militan yang tak kenal lelah meliput aksi dari tiga partai di masa itu. Adapun partai besar yang menjadi bahan tulisannya yakni Golkar, PDI, dan PPP. “Walaupun pada saat Pemilu 1982 terjadi bentrok antar massa dari tiga parpol itu, saya tetap melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis yang harus bertahan dalam situasi apapun,” ungkapnya.

Selepas meninggalkan dunia pers, Nur Rahman merasa nyaman dengan profesi yang digelutinya saat ini. Walaupun tidak menjadi wartawan, dirinya mengaku bahwa jiwa menulis yang ada pada dirinya tidak pernah bisa hilang. “Sampai saat ini, di waktu luang saya masih suka menulis soal kemanusiaan dan kemasyarakatan untuk selanjutnya dikirim ke media cetak,” imbuhnya. n bed

Penanda­ tanganan RPJMD oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH,MHum di DPRD Provinsi Jatim, Kamis (27/3).

Harun Lepas 26 Ton Naskah UN ke Kaltim l Sambungan hal 1

selama perjalanan dari gudang percetakan hingga ke gudang provinsi yang dituju telah dikawal oleh pihak kepolisian.

“Bahkan sopir yang membawa mobil berisi naskah juga tidak boleh ganti dari tempat pemberangkatan sampai ke lokasi tujuan,” ungkap dia.

Sementara pengiriman untuk Provinsi Jatim, Harun mengaku baru akan dilakukan pada 3 hingga 5 April. Namun, untuk beberapa daerah kepulauan di Jatim, seperit di Sumenep dan Gresik akan dikirim lebih dulu, yaitu 1 April mendatang. “Semua proses sudah sesuai dengan jadwal yang tercantum di Prosedur Operasional Standar (POS) yang ada,” ungkap dia.

Sementara dari Direktur PT Jasuindo Hendro Susanto menambahkan, sejauh ini proses pencetakan soal telah dilakukan dengan pengamanan yang sangat ketat. Sekitar 400-an karyawan dikerahkan selama satu setengah bulan tanpa diperkenankan meninggalkan lokasi percetakan. “Mereka dikarantina mulai dari persiap­ an sampai masa lupa berakhir.

Masa lupa ialah tempo setelah proses percetakan rampung dan karyawan dianggap sudah lupa dengan isi soal,” ungkap dia.

Tak hanya itu, PT Jasuindo yang ditunjuk untuk mengerjakan naskah UN 13 provinsi di Indonesia juga melakukan penandatangan pernyataan tertulis dan sumpah untuk tidak membocorkan soal. Antisipasi lain, karyawan juga dilarang membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun, termasuk handy talkie “Memang tugas mereka berat, tapi kami rasa gaji yang diberikan cukup setimpal.

Gaji mereka dinaikkan 3,5 sampai 4 kali lipat,” ungkap dia.

Sepertiga Personel Panitia UN 2014 Jatim tak ingin kecolongan terhadap segala bentuk kecurangan yang mungkin dapat terjadi. Karena itu, Polda Jatim bakal mengerahkan kekuatan untuk mengamankan UN sama seperti pengamanan kampanye Pemilu 2014. Yaitu sepertiga dari 43 ribu personel Polda Jatim.

Kabiro Operasi Polda Jatim Kombespol Mamboying meng­ atakan, sepertiga atau sekitar 14.300 personel kepolisian telah dikerahkan untuk mengaman­ kan kampanye pemilu mulai 16 Maret sampai 5 April mendatang.

Sementara UN ini baru dilaksanakan pada 14 April. Sehingga masih ada jeda lima hari setelah masa pencoblosan dilaksanakan pada 9 April mendatang.

Dia mengaku, pihak kepolisian akan mem-back-up UN secara penuh tanpa terpengaruh pengamanan UN. Sebab, usai masa coblosan berlangsung, kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak akan sebesar saat kampanye berlangsung. Jumlahnya hanya seperlima dari kekuatan yang dimiliki oleh seluruh kepolisian di Jatim.

“Memang masih terus dilakukan pengamanan pemilu hingga 28 hari pasca pencoblosan. Yaitu mengawal penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hinga Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD),” ungkap Mamboying usai rapat kordinasi pengamanan bersama Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Kanwil Kemenag Jatim, dan pengawas Perguruan Tinggi (PT) di Hotel Utami Sidoarjo, Kamis (27/3).

Selain kampanye, Mamboying mengaku tingkat kesibukan tertinggi menghadapi tahapan pemilu ialah saat pemungutan suara. Pada saat itu, dua per tiga atau sekitar 28.300 per­

sonel akan dikerahkan. “Namun setelah pemungutan, kita akan langsung mempersiapkan personel untuk UN,” ungkap dia.

Terkait sistem pengamanan, Dia menjelaskan akan menerapkan dua sistem, yaitu pengamanan tertutup dan terbuka.

Pengamanan terbuka, dilakukan di luar lokasi penyelenggara UN dengan menggunakan seragam kepolisian lengkap.

Sementara pengamanan tertutup, dilakukan oleh kepolisian tanpa berseragam. Pembagian petugas kepolisian ini, nantinya akan disebar sesuai banyaknya peserta ujian. Bisa saja hanya satu, atau bahkan sampai lima petugas kepolisian tiap satuan pendidikan. “Nanti akan juga dibantu dari polsek dan polres daerah setempat,” ungkap dia.

Selain personel kepolisian, UN juga bakal dijaga ketat oleh Peng­ awas Satuan Pendidikan (PSP) UN dari unsur PT. Koordinator PSP (Pengawas Satuan Pendidikan) Ali Mufie mengatakan, UN tahun ini akan diawasi sebanyak 7.206 PSP dari unsur PT. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya sebanyak, 3.552 orang.

“Pembagian jumlah peng­ awas per satuan pendidikan akan disesuaikan jumlah kelas.

Untuk penyelenggara dengan 1 sampai 4 ruang terdapat 1 PSP, 5 sampai 10 ruang 2 PSP dan lebih dari 10 ruang akan diawasi 3 PSP,” ungkap dia.

Semua upaya ini, lanjut Ali, dilakukan agar kredibilitas UN benar-benar terjaga. Sebab, tahun ini PSP dari PT akan dapat masuk ke ruang ujian jika terjadi hal-hal yang perlu ditangani. “Masing-masing pengawas akan membuat berita acara setiap satu mata pelajaran selesai.

Itu nanti dikirimkan jadi satu dengan Lembar Jawaban UN (LJUN),” tutur Ali. n tam

Pemkot Pasuruan dan Pemprov Belum Ada Titik Temu l Sambungan hal 1

dan Kabupaten Pasuruan serta dua komplek perusahaan yaitu PT Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan dan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Dari lima daerah yang akan dialiri sumber mata air Umbulan, ada satu daerah belum menyepakati perjanjian proyek Umbulan dengan Pemprov Jatim yakni Kota Pasuruan. Dari draft MoU yang pernah dilihatnya, Kota Pasuruan akan mendapatkan jatah 110 liter/ detik dengan harga Rp 1.200/ m3. Sementara untuk jatah Kabupaten Pasuruan sebesar 410 liter/detik dengan harga Rp1.100/m3.

Menurut Nawawi, Pansus Umbulan yang dibentuk oleh DPRD Kota Pasuruan belum berhasil menghasilkan sebuah rekomendasi. Padahal, Pansus Umbulan sebelumnya menjadwalkan rekomendasi akan selesai pada Oktober 2013 lalu.

“Yang kami inginkan adalah Kota Pasuruan harus mendapatkan hak istimewa dalam pembagian harga maupun jatah sumber air Umbulan. Karena Kota Pasuruan de facto memiliki sertifikat tanah atas wilayah

Umbulan berbahasa Belanda,” jelas Nawawi.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Kerjasama Pemkot Pasuruan Sahari Putro menyampaikan hingga saat ini Pemkot Pasuruan enggan menandatangani MoU pengelolaan sumber air Umbulan dengan Pemprov Jatim. “Pemkot Pasuruan masih menunggu jawaban dari Kementerian PU untuk difasilitasi dengan Pemprov Jatim.

Saat ini masih deadlock,” kata Sahari Putro.

Sahari menjelaskan meski draf kerjasama mengalami perubahan hingga tiga kali, namun Pemkot Pasuruan menilai kerjasama tersebut belum saling menguntungkan. Terakhir Pemkot Pasuruan difasilitasi Kementerian PU untuk bertemu dengan Pemprov Jatim membahas masalah proyek Umbulan, November lalu.

“Januari lalu, kami sudah menjawab pertanyaan dari Gubernur Jatim, terkait penyebab atau kendala dalam perjanjian MoU nya. Yang kami inginkan Kota Pasuruan dikasih harga Rp 1.000 per m3 lebih murah di bawah Kabupaten Pasuruan.

Karena sumber mata air Umbulan ini milik kami,” kata Sahari.

Untuk diketahui pemerintah menargetkan groundbreaking proyek SPAM Umbulan dapat dilakukan pada 2014.

Sayangnya proses persiapan groundbreaking masih terkendala finalisasi persetujuan di antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang terdiri dari Pemprov Jatim dengan salah satu dari dengan lima pemkot/pemkab. Kendati begitu, dia berharap pihak PJPK bisa segera bersepakat untuk merealisasikan proyek bernilai Rp 2,2 triliun tersebut. “Dengan mempertimbangkan semua kondisi diharapkan semua bisa memberi kepastian pada proyek ini,” ujar Kepala Badan Pendukung Pengembangan SPAM Kementerian Pekerjaan Umum Rachmat Karnadi Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Emma Sri Martini mengakui progres finalisasi persetujuan proyek SPAM Umbulan masih berlangsung alot karena masih terganjal kesepakatan salah satu pemerintah kota. “Itu sudah progressing. Sudah ada final untuk 4 pemkab/pemkot. Tinggal satu lagi yang belum mencapai kesepakatan. Itu masih berproses antara Pemprov dengan Kota Pasuruan,” katanya. n hil,ira

Ranperda RPJMD 2014-2019 Resmi Ditetapkan sebagai Perda l Sambungan hal 1

Hanura, PPP Reformasi, Demokrat, dan PDI-Perjuangan menyatakan menerima dan setuju Ranperda RPJMD ditetapkan menjadi Perda.

Dengan ditetapkannya Perda, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengungkapkan pihaknya segera bergerak cepat untuk mencapai target RPJMD 2014-2019 yang memiliki visi ‘Terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing’ serta misi ‘Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik’.

Guna mewujudkannya, Pakde Karwo memberikan prioritas kepada pengembangan dan pemberdayaan sektor agro industri. Yakni dengan cara memperbaiki teknologi pembibitan, pemupukan dan pengairan. “Dengan begitu, masa tanamnya tidak hanya satu kali saja, tapi bisa dua kali. Sehingga produksinya bisa lebih besar dan berkualitas” katanya.

Dijelaskan Pakde Karwo, agro industri tersebut dibangun dengan basis ekonomi kerakyatan. Artinya, pengolahan hasil panen harus memiliki nilai tambah, hal ini bertujuan agar petani

tidak hanya menjual buah nangka atau buah lainnya berupa buah saja, tetapi diharapkan dapat menjual hasil olahannya seperti keripik nangka, jus buah, minuman sari buah.

Untuk menunjang sektor agro industri, Pemprov Jatim juga terus memperbaiki pengairan melalui pembangunan embung geo-membrane. Pada tahun ini, sebanyak 100 unit geo-membrane akan dibangun di seluruh Jatim. Geo membran tersebut memiliki water treatment, sehingga masyarakat masih bisa memanfaatkan air saat musim kemarau.

Selain itu, guna menghadapi era Asean Free Trade Area (AFTA) pada 2015, Pemprov Jatim juga akan mendirikan sekolah mini di sekitar 200 pondok pesantren yang tersebar di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda, khususnya lulusan ponpes agar memiliki keterampilan dan mampu bersaing di era tersebut.

Pada rapat paripurna tersebut juga dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi PKNU yakni Drs H. Akik Zaman MPdi digantikan oleh Akhmad Subhan, SHI. n Iib,cty

Pencairan Dana Jamkesmas Molor l Sambungan hal 1

Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dari pemerintah pusat. Ada beberapa hal yang harus dibahas dari APBN-P yang akan dilakukan pada Juni mendatang. ‘’Pada intinya APBN-P ini berpengaruh pada perubahan anggaran pada keuangan Kementerian Kesehatan.

Tapi yang jelas anggaran Kemenkes akan dinaikkan,’’ ujarnya.

Dodo menjelaskan, dalam pencairan anggaran Jamkesmas, Kemenkes bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan beberapa koligium telah mengkaji besaran dana yang akan dikucurkan dalam pencairan dana Jamkesmas ke depannya. Untuk pencairan dana Jamkesmas 2013 tetap akan sama dengan dana yang diklaimkan rumah sakit, akan tetapi untuk pencairan dana Jamkesmas tahun berikutnya akan dikaji ulang. ‘’Tahun ini besaran dana yang akan dikucurkan untuk Jamkesmas akan dievaluasi dan dikaji lebih dalam, apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Jadi biaya yang dibebankan ke pemerintah nanti akan sama antara rumah sakit satu dengan yang lain. Jangan sampai untuk operasi yang sama biaya yang dibebankan

di rumah sakit berbeda,’’ paparnya.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinkes Jatim ini berharap agar Kementerian Kesehatan segera mencaikan dana Jamkesmas.

Menurutnya, keterlambatan pencairan dana ini akan berpengaruh besar terhadap pelayanan rumah sakit. ‘’Saat ini pelayanan RSUD dr Soetomo belum terganggu, akan tetapi jika sampai akhir 2014 tidak cair maka akan mengganggu operasional rumah sakit,’’ tambahnya.

Menurutnya, sebagai rumah sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD dr Soetomo masih mempunyai kecukupan dana dalam mengatasi ketidakcairan dana Jamkesmas. ‘’Kalau kita di RSUD dr Soetomo belum berdampak, akan tetapi untuk rumah sakit kecil akan sangat berpengaruh,’’ tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Jatim dr Harsono berharap agar pemerintah segera mencairkan dana Jamkesmas. Menurutnya, pemerintah masih mempunyai utang untuk mencaikan dana Jamkesmas seluruh rumah sakit di Jatim sebesar Rp 200 Miliar. ‘’Jika rumah sakit besar yang berstatus BLUD tidak berpengaruh, tapi rumah sakit kecil sangat berpengaruh,’’ tegasnya. n dna

Ada Buatan Belanda, Dilengkapi Skala Gelombang Berhias Nama Kota dengan Ejaan Lama l Sambungan hal 1

kan di sini berkisar 56 radio dan megaphone milik tujuh anggota komunitas itu. Kondisi puluhan radio dan megaphone kuno itu nisbi bagus atau berkisar 80 persen, karena cukup terawat,” katanya.

Dalam pameran itu Iwan sempat memperdengarkan suara radio yang dibuat pada 1925 dengan bunyi masih nisbi-bagus dan masih mampu menangkap gelombang AM dan FM. Selain itu, ada salah satu radio kuno yang dipamerkan antara lain merek Philips Aida keluaran pada 1946 pasca-Perang Du­nia II. Radio buatan Eindhoven, Belanda,

ini dilengkapi dengan skala gelombang radio yang dihiasi dengan nama-nama kota dengan ejaan lama seperti Batavia, Soerabaia, dan Bandoeng.

Ada pula radio Philips Kompas yang juga diproduksi pasca-Perang Dunia II yang memiliki keunikan pada jarum gelombangnya yang mirip dengan jarum kompas. Ada pula Bence yang merupakan radio yang dipasarkan di Indonesia sekitar tahun 1950-an dan diproduksi di daerah Dinoyo, Surabaya.

Sementara itu, anggota lain dari komunitas itu, Endro Nugoroho, mengatakan dirinya tertarik dengan radio kuno, karena desain yang unik, kualitas suara yang lebih natural, dan

nilai sejarah atau kelangkaan. “Suaranya lebih natural karena memakai tabung dan sifatnya analog, sehingga suara tidak diolah terlebih dulu seperti dalam alat komunikasi sekarang yang menggunakan transistor dan rekayasa digital,” katanya.

Namun, katanya, penelusuran/pelacakan radio kuno itu tidak mudah, karena dirinya harus melakukan hunting hingga ke Palembang, Malang, Kediri, Bandung, Solo, dan sebagainya. “Har­ ganya juga nisbi-murah yakni mulai Rp 2 juta hingga Rp 15 juta,” katanya.

Apalagi, bila radio kuno itu mengalami kerusakan, maka dirinya perlu mencari komponen di pasar loak

hingga berbulan-bulan. “Kalau kami memiliki dua radio kuno yang sejenis, maka akan kami jual bila ada turis yang kebetulan ke Jogjakarta dan berminat,” katanya.

Pameran radio kuno ini menarik minat pengunjung. Ratna (21) baru mengetahui jika Indonesia juga bisa memproduksi radio dan pemasarannya cukup bagus kala itu. “Hebatnya diproduksi di Surabaya. Secara umum saya salut pada para pemilik radio, mereka benar-benar merawat koleksinya. Terbukti meski bukan produk baru, tapi radio yang mereka miliki sangat terawat,” kata mahasiwi Unair ini.*

UTAMA

12

Jumat Legi, 28 MARET 2014

Dinas Pendidikan Provinsi Jatim

Rapat Pengamanan UN 2014

Hotel Utami, Sidoarjo 27 Maret 2014

Jatim Paling Siap Gelar Ujian Nasional 2014 Harun: Jangan Percaya Isu Bocoran Soal Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim terus mematangkan persiapan Ujian Nasional (UN) 2014 yang bakal digelar pada 14 April mendatang.

Penandatanganan pakta integritas oleh kepala Dindik kabupaten/kota di Kantor Dindik Jatim Jl Gentengkali 33 Surabaya

M

eski tahun ini mendapat tanggung jawab lebih besar, yaitu sebagai Koordinator Regional VI (Kalimantan – Jatim), Dindik Jatim tetap menyatakan paling siap menggelar UN 2014.

Koordinator Regional VI Dr Harun MSi menyatakan, berbagai persiapan mulai dari sosialisasi, penandatanganan pakta integritas, percetakan dan distribusi naskah soal telah berjalan tanpa hambatan. Selain itu, dari sisi pengawasan satuan pendidikan oleh Perguruan Tinggi (PT) dan pengamanan oleh kepolisian juga berjalan dengan baik.

“Bersama Kanwil Kemenag Jatim, Polda Jatim, Universitas Negeri Surabaya dan Dindik Jatim siap mengamankan dan menjalankan UN 2014. Jatim dengan bentangan yang sangat luas, dan terpecah dengan kepulauan telah mempersiapkan UN dengan matang,” tutur Harun usai memimpin Rapat Pengamanan UN 2014 di Hotel Utami, Kamis (27/3).

Tidak hanya di level provinsi, di level kabupaten/kota juga telah menyatakan kesiapannya menggelar UN dengan ditandatanganinya pakta integritas sepekan lalu di Kantor Dindik Jatim Jl Gentengkali 33 Surabaya. “Pakta ini merupakan komitmen daerah untuk menggelar UN dan bertanggung jawab atas kelancarannya,” ungkap Harun yang juga merupaka Kepala Dindik Jatim.

Dalam kesempatan tersebut, Harun menghimbau agar masyarakat, khususnya orang tua dan peserta UN tidak terpengaruh dengan munculnya

Target Prestasi UN Minimal Sama Meski belum lama ini beberapa daerah di Jatim mengalami musibah berupa bencana erupsi Gunung Kelud, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) diprediksi akan berjalan dengan lancar . Bahkan Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi optimis, hasil prestasi UN tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu.

“Tahun ini kami optimis prestasi akan meningkat. Jika tidak, minimal tahun ini sama seperti tahun lalu,” tegas Harun.

Tahun lalu, di jenjang SMA, MA dan SMK tingkat kelulusan jatim dinyatakan tertinggi se Indonesia. Tak hanya itu, rerata UN Jatim juga dinyatakan terbaik. “Tahun lalu, sepuluh dari 38 kabupaten kota di Jatim berhasil lulus seratus persen,” ungkap dia. Untuk jenjang SMA, tingkat kelulusan rata-rata mencapai 99,93 persen dan siswa tidak lulus hanya 0,070 persen. Sedangkan untuk jenjang SMK di Jatim tingkat kelulusannya mencapai 99,77 persen dan siswa tidak lulus hanya sebesar 0,23 Q tam persen.Q

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi bersama Kanwil Kemenag Jatim, Rektor Unesa dan Kabiro Operasional Polda Jatim usai menggelar rapat pengamanan UN 2014 di Hotel Utami, Sidoarjo, Kamis (27/3).

isu bocoran jawaban UN. Sebab, tidak mungkin dengan pengawasan pihak kepolisian, dan proses pencetakan naskah yang begitu ketat terjadi kebocoran. Selain itu, jumlah paket juga terdapat 20 soal berbeda.

“Saya tahu sendiri, setiap jengkal dilakukan pengawalan pihak kepolisian dan PT. Tidak mungkin ada bocor kecuali hanya isu yang digulirkan setiap kali akan digelar UN. Masyarakat saya himbau untuk tidak mempercayai itu,” tegas Harun.

Menurut Kabid Pendidikan Menegah Pertama – Pendidikan Menengah Atas

(PMP-PMA) Dindik Jatim Bambang Sudarto, tahun ini jumlah peserta UN untuk jenjang SMA mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Otomatis, volume pendistribusian naskah soal tahun ini juga meningkat. Sesuai Daftar Nominasi Tetap (DNT) UN 2014, jumlah peserta UN 2014 mencapai 229.897 siswa.

Jumlah ini meningkat dari tahun lalu sebanyak 220.816 siswa. “Penyelenggaraan UN SMA akan digelar di 983 lembaga. Dan MA dilaksanakan di 851 lembaga,” tutur Bambang.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Kejuruan

(Dikmenjur) dan Perguruan Tinggi (Perti) Dindik Jatim Hudiyono mengatakan, peserta UN tingkat SMK mencapai 187.037 siswa. Sedangkan jumlah sekolah peneyelenggara UN SMK terdapat 989 lembaga “Jumlah ini juga meningkat dari tahun lalu. Peningkatannya cukup tajam, yaitu sekitar 10 ribu siswa,” ungkap dia. Q tam

Dr Harun MSi

Rapat Paripurna DPRD Jatim

Pengesahan Raperda tentang RPJMD Jatim 2014-2019 Menjadi Peraturan Daerah (Perda)

Dewan Resmi Sahkan Raperda RPJMD Menjadi Perda Drs, H. Sudono Syueb

Setelah sebelumnya terjadi pro dan kontra dilingkungan DPRD Jatim, pimpinan DPRD Jatim akhirnya mengesahkan Raperda RPJMD menjadi Perda.

Menyusul adanya persetujuan dari Mendagri terkait draf Raperda RPJMD yang lebih dahulu dikonsultasikan oleh Pansus Raperda RPJMD.

S

Dra Hj. Anisah Syakur, M. Ag

DR. H Kodrat Sunyoto, SH. M.Si

epuluh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyetujui dan mengesahkan Rancangan Pendapat Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2014-2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (27/3).

Juru Bicara Fraksi PKB Jatim, Dra Hj. Anisah Syakur M Ag di paripurna DPRD Jatim, Kamis (27/3) mengatakan Fraksi PKB dapat menerima dan menyetujui Raperda RPJMD menjadi perda. Namun ada beberapa catatan yang perlu disempurnakan dalam perda tersebut.

Ia menjelaskan adapun catatan yang diperlukan yaitu pertama diperlukan peningkatan kualitas narasi strategi kebijakan dalam rancangan RPJMD tersebut, agar setidaknya untuk memperkuat fundamen sinergitas pendekatan perencanaan politis, teknokratis, dan partisipatif, sehingga visi dan misi pembangunan RPJMD 2014 – 2019 dapat tepat sasaran.

Yang kedua yaitu fraksi PKB meminta dalam RPJMD ini pentingnya perubahan rasionalitas target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Ketiga yaitu pihaknya berharap agar pemerintah dalam RPJMD ini tetap berfokus pada pengurangan angka kemiskinan di jatim, dan juga peningkatan lapangan pekerjaan.

Sementara itu Fraksi Juru Bicara Fraksi Golkar, DR H Kodrat Sunyoto SH MSi mengatakan Fraksi Partai golkar menyetujui Raperda RPJMD ini menjadi perda. Namun pihak Fraksi Golkar berpesan kepada Gubernur dalam penyempurnaan RPJMD perlu diperhatikan, yaitu pertama dalam RPJMD ini perlu difokuskan pada persoalan penanggu-

Gubernur Jatim, Soekarwo menandatangani nota RPJMD disaksikan pimpinan

langan Kemiskinan, dan pencapaian produksi pertanian. Lebih lanjut Fraksi Golkar juga meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jatim harus mampu menterjemahkan secara operasional visi dan misi dari bapak Gubernur Jatim.

“Oleh karena itu Fraksi Golkar berharap agar program kegiatan dan struktur anggaran untuk setiap SKPD bersinergi dan lebih fokus pada visi dan misi pembangunan di Jawa Timur,”ujarnya. Juru Bicara Fraksi PAN, Drs H Sudono Syueb mengatakan menyetujui Raperda ditetapkan sebagai Perda. “Persetujuan Raperda RPJMD untuk ditetapkan

menjadi Perda, disertai dengan sejumlah cacatan kritis. Nah, catatan kritis tersebut harus jadi perhatian serius oleh Pemprov,”tegasnya.

Ia menjelaskan, adapun catatan yaitu pertama penguatan terhadap tatanan religius, budaya, dan Iptek, yang kedua penguatan terhadap tatanan ekonomi masyarakat miskin, ketiga yaitu penguatan terhadap tatanan politik kepemerintahan.

“Maka RPJMD 2014 – 2019 benar – benar mampu meletakkan landasan visi dan misi serta arah yang jelas, tegas dan konstruktif, sehingga pembangunan di Jatim kedepannya dapat terkelolah secara sistematis, sistemik, terkoor-

dinatif dan tersinkronisasi. Baik pada tataran fungsional manajerial maupun pada tataran keseluruhaan lini di Pemerintahan,”paparnya.

Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan di DPRD Jatim yang telah membahas, dan menyetujui perda tersebut.

“Diharapkan perda ini dapat dilaksanakan sesuai harapan kita semua, dan perda ini tidak hanya menjadi aturan diatas kertas semata, tapi perda tersebut dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan daerah, serta kehidupan masyarakat di Provinsi Jatim,” tegasnya. Q cty*