Harian Bhirawa Edisi 1 April 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Persoalan utama yang kita hadapi saat ini adalah ancaman kemacetan, makanya kami ingin membuat sebuah perencanaan untuk menghindarkan Kota Malang dari kemacetan,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Malang Muhammad Anton

Rabu Kliwon, 1 APRIL 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

triediana/bhirawa

Gubernur Dr H Soekarwo memutasi sembilan pejabat eselon II di Gedung Negara Grahadi, Selasa (31/3).

Gubernur didampingi Wagub menyalami tiga pejabat yang memasuki masa purna tugas dan mengucapkan terima kasih atas pengabdian mereka selama ini.

1 APRIL 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Melantik Bupati Lumajang di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf 18.00

Rapat Muktamar di Pendopo Jombang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 10.30 14.00

Menghadiri Pelantikan Bupati Lumajang di Gedung Negara Grahadi Menghadiri Acara HUT ke-9 Media Online beritajatim.com Menerima Audiensi Pengurus PAUD Jatim

Gubernur Mutasi 9 Pejabat Eselon II Jabatan Staf Ahli dan Sekretaris Korpri Dilelang

Pemprov, Bhirawa Terjawab sudah teka-teki mutasi di lingkungan Pemprov Jatim yang minggu ini selalu menjadi rasan-rasan para PNS. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo akhirnya memutasi sembilan pejabat eselon II untuk menduduki posisi baru yang ditinggal pensiun pejabatnya hingga rotasi regular biasa. Pelaksanaan mutasi digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (31/3).

Salah satu posisi yang paling banyak mendapat incaran para pejabat yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, kini

resmi dijabat Dr Saiful Rachman MM, MPd. Sedangkan posisi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi

Jatim yang ditinggalkan Saiful Rachman sekarang ditempati Dr H Akmal Boedianto MSi, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim.

Lalu, jabatan Kepala BKD Jatim ditempati Siswo Heroetoto SH, MHum, MM yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) Provinsi

 ke halaman 11

Dua Jam Jelang Pensiun, Harun Sempatkan Tinjau Soal UN

Tiga PR Utama Dindik Jatim di Pundak Dr Saiful Rachman

samsul/bhirawa

Penerbangan dari Bandara Trunojoyo saat ini belum bisa dilakukan karena masih menunggu SK Dirjen Perhubungan Udara.

Rute Perintis di Bandara Trunojoyo Tunggu SK Dirjen Perhubungan Udara Sumenep, Bhirawa Penerbangan perintis dengan rute yang melalui Bandara Trunojoyo Sumenep hingga kini belum bisa dilaksanakan, meski hasil koordinasi Dishub dengan Dirjen Perhubungan Udara sudah menentukan rute penerbangan. Hingga kini penerbangan perdana dari Bandara Trunojoyo belum bisa dilakukan karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) Dirjen Perhubungan Udara.

“Penerbangan perdana di jalur keperintisan memang belum bisa dimulai karena masih menunggu SK dari Dirjen Perhubungan Udara,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Moh Fadillah, Selasa (31/3).

TANGGUNG jawab Dr Harun MSi sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim akhirnya berakhir sejak, Selasa (31/3). Selama lebih dari lima tahun menjabat, Harun dikenal sebagai pekerja keras.

Bahkan pada detikdetik menjelang pensiun, Harun masih menyempatkan diri melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Ketua panitia Ujian Nasional (UN) Jatim.

“Saya tadi (kemarin) hampir terlambat datang ke sertijab (Serah terima jabatan) karena harus menyelesaikan urusan pencetakan naskah soal Ujian Nasional (UN) di PT Jasuindo Tiga Perkasa Sidoarjo,” tutur Harun ditemui di kantornya Jalan Genteng Kali 33 Surabaya.

Harun menganggap urusan naskah soal UN ini cukup

 ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Puluhan mahasiswa di Surabaya melakukan aksi turun jalan. Mereka menilai selama enam bulan pemerintahan Jokowi-JK banyak kebijakan strategis yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aksi Mahasiswa dan Alumni UPN Veteran (Fama UPN Veteran) Jatim ini datang membawa puluhan motor ke Gedung Negara Grahadi dan sempat berorasi di depan Taman Apsari, Selasa (31/3).

Koordinator aksi, Bagus Catur mengatakan dalam orasinya,

Ada yang Diberhentikan paten Jember. Konfirmasi itu diungkap oleh Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, Selasa (31/3).

“Kami sudah menerima SK dari Gubernur Jatim dan dalam surat itu disebutkan secara resmi pemberhentian politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sukarso dari keanggota dewan,” kata Thoif Zamroni.

S K

 ke halaman 11

 ke halaman 11 gegeh/bhirawa

Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aksi Mahasiswa dan Alumni UPN Veteran (Fama UPN Veteran) saat berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (31/3).

 PKB Mimpikan punya angkutan massal  siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah  Jangan Apalagihanya yangmuda, terintegrasi , nyaman dan terjangkau  tapi kapabel, inovatif dan memiliki visirakyat jelas  Bina Wapres minta golkar cooling down  Marga ajukan tambahan anggaran  Jangan Kompornya malah pemerintah sendiri  hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang penting  PNS di kantor bupati sering bolos apel  Kades Indikasi kedisiplinan  penganiaya jururendah pengairan dituntut tiga bulan penjara  Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Ketua Kadin Jatim Dicecar 50 Pertanyaan oleh Penyidik Kejati Jatim, Bhirawa Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim La Nyalla Matalitti memenuhi panggilan penyidik pidana khusus Kejati Jatim, Selasa (31/3). Berstatus sebagai saksi, Nyalla dicecar 50 pertanyaan terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Rp 20 miliar dari Pemprov Jatim ke Kadin pada 2011-2012 lalu.

Dengan mengenakan baju batik motif merah, Nyalla tiba di kantor Kejati Jatim di Jalan A Yani Surabaya sekitar pukul

BPK Apresiasi Inovasi Pemkab Banyuwangi Banyuwangi, Bhirawa Badan Pemeriksa Keuangan mengapresiasi atas beragam inovasi pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi.

Kabag Kelembagaan, Pendidikan, dan Latihan BPK RI Nurendro mengatakan kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas dinilai berhasil mencetuskan ideide baru menuju perubahan yang positif.

“Sebelum memutuskan studi banding ke sini, kami sudah riset lewat internet.

Banyuwangi ternyata paling banyak prestasi karena faktor pemimpinnya,” ujar Nurendro di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Selasa (31/3).

Studi banding dan diklat ke Banyuwangi, kata dia, sejalan dengan upaya

 ke halaman 11

Persiapan Thailand di MEA (1- Bersambung)

Andalkan Produk UMKM dan Bidik Pasar Indonesia karena Populasi Besar Perdagangan bebas Asia Tenggara atau dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diterapkan pada Desember 2015 atau paling lambat Januari 2016, menjadi peluang bagi Thailand untuk memasarkan produk-produknya ke negara ASEAN. Dan bidikan utamanya adalah Indonesia karena memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berikut laporan wartawan Bhirawa yang akan diturunkan dalam dua edisi.

Wawan Triyanto, Thailand

Thoif Zamroni

Sentil..

Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemprov

 ke halaman 11

Mahasiswa Surabaya Kritik Jokowi Tak Pro Rakyat

 ke halaman 11

TERNYATA Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah memberhentikan tidak dengan hormat anggota DPRD Jember periode 20142019, Sukarso yang menjadi terpidana kasus korupsi alokasi d a n a desa di Kabu-

adit hananta utama/bhirawa

Dr Harun MSi berbincang dengan seluruh kepala bidang di akhir masa jabatannya sebagai Kepala Dindik Jatim, Selasa (31/3).

abed nego/bhirawa

Ketua Kadin Jatim La Nyalla Matalitti memenuhi panggilan penyidik pidana khusus Kejati Jatim, Selasa (31/3).

Saat ini pemerintah negeri Gajah Putih itu tengah serius untuk menangani Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), bahkan untuk menghadapi MEA pihak Thailand sudah mendirikan Departement of Trade Negotiation yang memiliki tugas untuk melakukan pelatihan ke pelaku UMKM serta membantu memasarkan produk ke negara-negara ASEAN. “Saat ini tercatat ada 30 juta pelaku UMKM dengan produksi sebesar 10 juta, dan semua masalah tentang MEA dibahas di departemen ini. Kami sudah siap bersaing di MEA,” kata Tipasuk

Jaratjassada, Trade Officer Senior Profesional Level di Departement of Trade Negotiation saat mendapat kunjungan dari Pemprov Jatim bersama wartawan, Jumat (27/3).

Strategi lain yang diterapkan pemerintah Thailand adalah satu daerah satu produk unggulan. Sehingga ini bisa memudahkan bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemasaran produk.

Jika satu daerah satu produk unggulan dipastikan ada ribuan produk siap

 ke halaman 11

wawan triyanto/bhirawa

Trade Officer Senior Profesional Level di Departement of Trade Negotiation, Tipasuk Jaratjassada saat memberikan penjelasan kepada Kabiro Humas Pemprov Jatim Supratomo.

SURABAYA

2

Rabu Kliwon 1 APRIL 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Pemprov Terjunkan Ratusan Ustadz Gaul Cegah ISIS Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim menerjunkan ratusan ustadz gaul yang usianya masih muda dan mudah berinteraksi dengan masyarakat, untuk mencegah berkembangnya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Jatim.

Saat ini, pemprov tengah mematangkan konsep tersebut bersama Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jatim.

“Dinamakan ustadz gaul karena masih muda dan juga mampu berkomunikasi di media social. Sebab penyeberan ISIS di media social ini juga sangat kuat. Selain itu interaksi anak muda sekarang dengan media sosial sangat kental, makanya perlu kita manfaatkan untuk menangkal ISIS juga,” ujar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (31/3).

Menurut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko untuk pembentukan ustadz gaul ini. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan MUI, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Jatim.

“Ustadz yang sekarang ini hampir sama dengan Ikatan Dai Lokalisasi (Ideal) yang dinilai berhasil mengurangi prostitusi dengan cara komunikasi dan interaksinya langsung Q iib ke yang bersangkutan,” katanya.Q

Bentuk Pansus LKPJ Gubernur DPRD Jatim, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur membentuk panitia khusus (pansus) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim dan Wakil Gubernur Jatim periode 2014. Dalam pansus LKPJ ini langsung dipimpin Hj. Aida Fitriati dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim. Dimana tugas dari pansus ini yaitu mengevaluasi dan memberikan masukan terkait kinerja eksekutif, selama masa akhir jabatan Gubernur Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Jatim, Aida Fitriati ditemui usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Selasa (31/3) mengatakan saat ini pihaknya masih mengumpulkan data dari seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkan Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim.

“Sampai saat ini, kami (pansus) masih mengumpulkan data maupun informasi terkait pelaksanaan SKPD,” ujarnya.

Politisi dari Fraksi PKB ini menjelaskan, dari data yang didapat melalui SKPD nanti akan diramu, untuk dilakukan evaluasi terkait Laporan Keterangan pertanggung jawaban gubernur periode 2014.

“Pendalaman terhadap kinerja SKPD dengan mengevaluasi lembaga dinas tersebut per tahunnya, sampai jabatan gubernur berakhir,” ujarnya.

Sementara itu Anggota Pansus LKPJ DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengatakan untuk evaluasi LKPJ ini akan dilakukan di semua bidang yang menjadi program Gubernur Jatim dan Wagub Jatim saat Q cty.inf kampanye kemarin.Q

Ralat Pada pemberitaan edisi Selasa (31/3) kemarin pada halaman 2 dengan berita berjudul Tim Robofighter dan Roborush Juara I dan II Olimpiade Robot terdapat kesalahan pada teks foto. Yang benar Siswa SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya menunjukkan trophy pemenang juara I dan 2 Kejuaraan Robot Singapore Open 2015 dan hasil karyanya di Ruang Lab IPA SD Muhammadiyah Surabaya,Senin (30/3). Dengan Q red demikian kesalahan telah diralat.Q

Perawatan Rambu Jalan Petugas Dinas perhubungan (Dishub) Surabaya kembali melakukan perawatan ulang dengan pengecatan rambu lalu lintas yang berada di jalan-jalan seperti jalan Ratna Surabaya.

Sementara perawatan ulang ini untuk mempercerah cat yang sudah kusam, Selasa (31/3). trie diana/bhirawa

Hari Ini, Lanjutkan Penertiban Toko Modern Bodong Surabaya, Bhirawa Hari ini, Selasa(1/4) Satpol PP Surabay kembali melakukan penertiban toko modern bodong. Sehari sebelumnya, satuan pengak perda ini malkukan evaluasi dan men-update proses perizinan. Dari 396 toko modern tak berizin, jumlah tersebut menyusut menjadi 343.

Diutarakan Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto ketika ditemui Bhirawa, Selasa (31/3) sore, Senin kemarin tidak ada penyegelan terhadap toko modern yang bodong. Menurutnya, saat ini fokus untuk evaluasu penyegelan dengan cara menutup.

“Hari ini (kemarin,red) tidak ada penyegelan, karena kita gunakan untuk evaluasi penutupan yang kita lakukan kemarin (Senin). Dan ini tujuan evaluasi adalah bentuk komitmen Pemkot terhadap perizinan minimarket,” terang Irvan ketika ditemui Bhirawa di Mako Satpol PP Kota Surabaya.

Mantan Camatan Rungkut ini berharap kepada para pengu-

saha minimarket atau toko modern agar melengkapi izinnya.

Dari 396 menjadi 343 yang bodong, Irvan mengatakan bahwa pengusaha menunjukkan respon baik.

“Jadi ke 53 itu sudah berizin dengan rincian 46 Indomaret, 3 Alfamart, 2 Alfamidi, dan 2 Circle-K,” tambah Irvan.

Setelah mengevaluasi dan mengupdate proses perizinan, tambah Irvan, Pemkot Surabaya fokus menutup minimarket bodong ke tahap berikutnya.

Menurutnya, penutupan minimarket dengan cara menggembok bagi tak berizin dilakukan dengan penuh prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan celah hukum atau

terjadi mal-administrasi dalam penegakan perda.

“Bahkan jika ada barang yang belum sempat dibawa saat kita tutup kemarin, kita beri kelonggaran untuk mengambil yang tentunya kita kawal setelah kita buka akan kita segel lagi hingga pengusaha atau pengelola minimarket memegang izin.

Karena kalau membuka sendiri tanpa kita ketahui nanti ranahnya ke hukum,” tegasnya.

Penertiban toko modern atau minimarket yang bodong ini, Pemkot Surabaya mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2010.

Disinggung mengenai adanya Perda Baru yakni no 4 tahun 2014 tentang Ijin Usaha Toko Modern (IUTM).

Irvan menampiknya bahwa tidak memakai perda lain. “ Kalau kami domainnya eksekutornya, kita pakai Perda 4 tahun 2010 dan tidak memakai perda yang lainnya,” Q geh imbuhnya.Q

Belum Ada Laporan Perselisihan Kerja Pemkot, Bhirawa Penutupan toko modern tak berizin oleh pemkot belum berimbas pada masalah ketenagakerjaan. Sampai saat ini belum ada laporan masuk ke Disnaker Surabaya terkait perrselisihan kerja yang berhubungan dengan penutupan toko modern tersebut.“Belum ada laporan masuk terkait perselisihan kerja sebagai dampak penutupan toko modern bodong sampai saat ini, “ terang Rizal Zainal Arifin Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya.

Kebijakan pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menertibkan dan menutup minimarket atau toko modern , terang Rizal, memang bisa berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran.Menurutnya, dengan ditutupnya ratusan minimarket maka tidak menutup kemungkinan berimbas pada bertambahnya jumlah pengangguran.

“Itu dapat terjadi jika ada efisiensi atau pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga kerja dari perusahaan yang bersangkutan.

Namun jika perusahaan tidak melakukan efisiensi maka tidak ada masalah pengangguran baru,” jelasnya, Selasa (31/3).

Rizal menambahkan, sejak penertiban toko modern dimulai pada Senin (30/3) belum ada laporan masuk ke Disnaker terkait masalah perselisihan kerja. Itu artinya, sementara waktu proses penutupan masih belum muncul masalah perselisihan kerja. “belum ada laporan masuk perselisihan kerja karena penertiban toko modern,” katanya.

Namun menurutnya, sebelum perselisihan kerja dilaporkan ke Disnaker, para pekerja dan perusahaan memiliki kesempatan melakukan musyawarah terkait kebijakan efisiensi tenaga kerja. “Kalau tidak ada titik temu atau mufakat antara perusahaan dan pekerja terPHK, maka barulah para pekerja dapat melaporkan perselisihan kerja ke Disnaker,” imbuhnya saat ditemui Q gat di Kantor Disnaker, Jalan Jemursari Timur.Q

Dukung SSW, Komisi A Wacanakan Dirut KBS Bakal Kosong dalam Waktu Lama Perda Perizinan Gabungan DPRD Surabaya, Bhirawa Munculnya program layanan Surabaya Single Window (SSW) diakui legislative sebagai langkah terobosan sekaligus inovasi soal proses perizinan di Kota Surabaya. Sebagai layanan baru, tentunya SSW masih terkendala dengan aturan sejumlah Perda . Untuk itu Dewan menganggap perlu untuk dibuat satu Perda khusus Perizinan SSW. Perda ini di gambarkan bakal menggabungan sejumlah aturan di beberapa Perda sebagai mekanisme SSW. Artinya ada satu buku besar perizinan yang bisa menjembatanni beberapa Perda terkait.

Wacana pembuatan satu buku besar yang memuat soal Perda perizinan secara menyeluruh ini disampaikan Adi Sutarwijono alias Awi wakil ketua Komisi A DPRD Surabaya.

Menurutnya ini bisa sebagai solusi

terhadap banyaknya keluhan masyarakat soal rumitnya proses perijinan yang berdampak kepada banyaknya tempat usaha yang masih bertatus tak berizin (illegal).

Awi menilai bahwa Surabaya Single Window (SSW) yang memakai system online merupakan terobosan system birokrasi yang bagus dan harus didukung oleh semua pihak, meski masih harus melakukan perbaikan didalamnya.

“SSW merupakan keberhasilan birokrasi dalam berevolusi yang sebelumnya hanya manual, namun demikian memang tetap memerlukan berbagai perbaikan pola pelayanan didalamnya karena hanya bersifat akses masuk dengan system online, yang kemudian masih memerlukan tindakan verifikasi melalui SKPD Q gat terkait,” jelasnya.Q

Pemkot, Bhirawa Posisi Dirut PT Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) dipastikan bakal kosong dalam waktu lama. Kemungkinan besar Wali kota Tri Rismahirini tidak bisa segera menunjuk pejabat pengganti mengingat dirinya tidak boleh melakukan kebijakan strategis memasuki enam bulan sebelum akhir jabatan.

Ratna Achjuningrum telah genap 60 hari menagajukan pengunduran diri dari kursi Dirut PDTS sejak Januari lalu. Dengan demikian sesuai dengan aturan, perempuan berjilbab ini telah sah tidak lagi bekerja di BUMD baru tersebut.

Apalagi surat pemberhentian sebagai Dirut PDTS KBS sudah dikeluarkan Wali Kota Risma dan diserahkan pada Ratna pada Jumat kemarin (27/3).

Menurut Kabag Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya, Drs Khalid MM hingga kini soal siapa pengganti dirut KBS belum juga ada meski surat pemberhentian Dirut yang lama sudah ditandatangani Wali Kota.

Padahal, pihaknya sendiri sudah mengajukan nama calon pelaksana (Plt) dirut PDTS KBS agar tidak terjadi kekosongan jabatan. ‘’Kami sendiri tidak tahu kok sampai sekarang surat penunjukan Plt dari walikota belum turun.

Yang pasti kami harus bersabar menunggu,’’ katanya Selasa (1/4).

Menurut Khalid, pihaknya bersama Badan Pengawas (Bawas) PDTS KBS sudah mengusulkan Direktur Operasional PDTS KBS, Aschta Boestani Tajudin Q dre sebagai Plt dirut.Q

Sidak Aset, Komisi C Temukan Hotel Mesum Hotel Malibu, salah satu hotel terkenal di kota Surabaya ternyata diduga bisa dipergunakan praktek mesum bahkan prostitusi. Kenyataan ini didapat Komisi C DPRD jatim saat melakukan sidak di hotel yang berdiri di atas tanah asset pemprov tersebut.

“Di X1 Executive Club menyediakan minuman keras, escort lady’s, room karaoke, kamar kecil plus tempat tidur serta pintu khusus tembus Hotel Malibu yang persis berada di belakangnya, “ ujar ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq di sela-sela sidak Selasa (1/4) kemarin.

Menurut politisi asal FPKB, Hotel Malibu yang berdiri di atas lahan milik salah satu BUMD Pemprov itu diduga kuat melanggar karena kamar hotel yang disediakan penggunaannya

di luar kepatutan.

“Di Hotel Malibu sewa kamar short time (6 jam) dikenakan biaya Rp.250 ribu, sedangkan untuk long time dikenakan Rp.750 ribu. Kendaraan tamu juga langsung masuk kamar di lantai bawah, sehingga mirip hotel untuk mesum,” ungkap Thoriq.

Senada, anggota Komisi C DPRD Jatim lainnya, Gatot Sutantra menambakan bahwa tamu hotel Malibu tak usah melalui receptionis, tapi langsung masuk ke kamar bersama kendaraan yang dibawa.

“Ini jelas tak patut, aset milik Pemprov digunakan untuk bisnis asusila, jadi jelas tak pantas diteruskan kerjasamanya,” jelas politisi asal Partai Hanura.

Begitu juga dengan X1 Executive Club, lanjut Gatot itu bukan tempat karaoke biasa tetapi sudah bisa dikategorikan Night Club karena menyediakan purel, escort lady’s hingga berbagai minuman keras.

Masih di tempat yang sama, Irwan manajer Hotel Malibu Surabaya dihadapan anggota Komisi C DPRD Jatim menjelaskan bahwa hotel yang beralamat di jalan Ngagel Surabaya itu memiliki sebanyak 70 kamar.

“Penggelola hotel Malibu adalah PT Artawa Nusantara,” terang Irwan.

Sebelumnya, sekitar 50

orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jatim Bersatu (AMJB) menggelar aksi di depan halaman kantor DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya.

Mereka menuntut agar DPRD Jatim khususnya Komisi C, jangan ada konspirasi traksaksional, aset daerah harus digunakan untuk kepentingan rakyat secara umum.

“Kami mendesak DPRD Jatim menyelamatkan aset daerah dari bisnis prostitusi.

Putuskan kontrak dengan PT Benoa Nusantara dan tutup Penthaouse dan c’zar serta X1 Excecutive Club maupun hotel Malibu karena sudah merusak generasi bangsa,” tegas Lambung Bayu Permana korlap aksi AMJB Q cty disela-sela aksi.Q

cty/bhirawa

Satu hotel terkenal di Surabaya diduga menjadi tempat mesum, ditemukan Komisi C saat sidak, Selasa (31/3).

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Rabu Kliwon, 1 APRIL 2015

Motor-motor Modifikasi Karya SMK di UPT PPPK Dindik Jatim

Rombak Total Bodi, Sukses Jadi Langganan Juara Inilah saatnya, karya-karya siswa SMK tidak sebatas menjadi pajangan di ruang pameran. Mangkrak dibiarkan tak terawat. Terlihat bagus dari luar tapi tak berdaya fungsi maksimal. Karena itu, jargon ‘SMK Bisa’ saja tak cukup, karena tantangan pasar menuntut ‘SMK Bisa dan Berkualitas’.

U

PT Pelatihan dan Pengembangan Pendid ikan Kejuruan (PPPK) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim adalah tempatnya siswa SMK di Jawa Timur berlatih sekaligus melahirkan karya. Ada berbagai karya di sana, mulai dari mobil pemadam kebakaran mini, sepeda listrik, motor gede dan berbagai jenis sepada motor modifikasi ekstrim. Sayang, kebanyakan karya-karya itu dibuat dan hanya menjadi koleksi instansi yang terletak di komplek Universitas Negeri Surabaya itu. Sampai akhirnya Kepala UPT PPPK Dindik Jatim memutuskan untuk mengeluarkan karya-karya itu dari kandangnya dan diikutkan dalam berbagai festival.

“Sejak 2014 lalu saya mulai aktif mengirimkan karya-karya siswa SMK di sini (UPT PPPK) ini untuk ikut berbagai festival mulai lokal sampai internasional,” kata Sumardijono ditemui di kantornya, Selasa (31/3).

Terakhir, ada tiga sepeda motor modifikasi ekstrim yang diikutikan dalam festival modifikasi sepeda motor skala Jatim.Ketiganya ialah Honda Tiger Gls 200 yang disulap menjadi cooper, Supra X 125 menjadi retro classic bermotif mahadewa dan Yamaha Scorpio

225 menjadi café racer. Tiga-tiganya merupakan karya prestisius yang telah menjadi langganan juara di dua ajang berbeda.

Sumardijono menjelaskan, dua ajang yang sudah diikuti ketiga karya siswa SMK ini antara lain Show Bike Competition di Surabaya akhir 2014 lalu. Dalam ajang ini, UPT PPPK berhasil mengantar cooper sebagai juara 2 dan retro classic mahadewa sebagai juara 3. Sedangkan ajang kedua, ialah Safety Modification Contest di Ponorogo dan berhasil mengantar café racer Yamaha Scorpio 225 sebagai juara 1 dan retro classic mahadewa sebagai juara 3. “Ini kontes lokal, tapi pesertanya sudah ratusan.

Bukan hanya dari pelajar tapi juga ahli-ahli otomotif di Jatim,” tutur Sumardijono.

Sumardijono mengakui, antusiasmenya dalam mengikuti berbagai kontes itu lantaran untuk menguji karya siswa SMK di mata masyarakat. Sebab, jika hanya di pajang di ruang pameran karya-karya ini tidak akan teruji. Karena setiap ajang, selain menilai kondisinya juga menilai fungsinya sekaligus unsur keselamatannya. “Lihat saja, meskipun sepeda motor ini dimodifikasi total hampir 50 pers-

Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Drs Sumardijono bersama instruktur otomotif dan para siswa perancang motor cafe racer menunjukkan sejumlah trophy juara dari berbagai kontes yang diikuti.

en tapi fungsinya masih bagus,” tutur dia.

Jika karya siswa ini benar-benar teruji, lanjut Sumardijono, siswa SMK ini juga diakui kompetensi. “Kalau hanya membuat saja banyak yang bisa. Tapi kalau membuat sekaligus berkualitas itu yang jarang,” kata dia.

Untuk membuat karya tersebut, Sumardi-

Jadi Pemanasan Kustomfest 2015

Modifikasi Lebih Ekstrim Lebih Baik Menang di kontes tingkat lokal adalah prestasi yang sudah membanggakan. Namun, Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Sumardijono tidak bisa puas begitu saja. Dia bahkan mengakui ajang tingkat lokal adalah pemanasan untuk kontes di level internasional.

Tahun lalu, Sumardijono mengaku telah mengirimkan dua unit sepeda motor modifikasi ekstrim untuk mengikuti ajang kustomfest 2014 di Jogja. Salah satunya ialah copper mahadewa yang dibuat dari mesin Supra X 125 cc dan motor gede dari mesin mobil Honda Life tahun 70’an. Dari dua yang lolos seleksi administrasi, satu yang berhasil masuk arena kustomfest di Jogja.

Ajang ini merupakan kontes modifikasi sepeda motor internasional yang diikuti oleh ratusan

Karya terbaru, motor jenis cafe racer yang dibuat dari Yamaha Scorpio 225 sukses menyabet juara 1 dalam Safety Modification Contest di Ponorogo 28 Maret lalu.

karya dengan seleksi super ketat.

Dari Jatim saja, hanya UPT PPPK yang berhasil lolos sampai ke arena pameran. Meski pada hasil akhir penilaian, motor tersebut belum mendapat nomor urut.

“Tahun ini kita sudah siapkan lagi dengan para siswa SMK. Mereka sedang mengerjakan motor sejenis BMW Hitler dengan mesin mobil VW combi,” kata dia.

Sumardijono mengaku, dalam kustomfest modifikasi yang paling ekstrim yang akan dipilih. Dia mengevaluasi pengalamannya tahun lalu, meski mengubah mobil menjadi sepeda motor. Hal itu belum cukup ekstrim. “Di kustomfest lebih ekstrim lebih baik. Tahun lalu, ada sepeda motor BMW yang harganya Rp400 juta masih dimodifikasi total.

Kalau distater suara mesinnya bikin copot jantung,” tutur dia. Q tam*

jono menyerahkan sepenuhnya kepada siswa yang mengikuti pelatihan dan praktek kerja industri di instansinya. Biasanya, karya sepeda motor yang akan dimodifikasi hanya diambil rangka dan mesinnya saja. Sedangkan tangki, cover dan spare part lainnya dibuat sendiri dengan alat dan mesin yang sudah tersedia di UPT PPPK Dindik Jatim.

Seperti diungkapkan Luhur Tri Atmojo siswa SMKN 2 Kraksan Probolinggo. Dia merupakan salah satu tim yang menciptakan café racer dari Yamaha Scorpio 225. Dia mengakui keistimewaan karyanya bersama teman-temannya itu. Sebab, matrial yang digunakan tidak sembarangan. Biasanya tangki sepeda

motor hanya menggunakan besi plat setebal 0,7 – 0,8 mili meter. Tapi untuk membuat tangki café racer ini, ketebalan besi plat yang digunakan mencapai 1,2 mili meter. “Membuat tangki sebenarnya tidak sulit. Tapi dengan plat setebal itu jadi lebih sulit,” tutur Luhur.

Selain Luhur, Ahmad Imam Buchori dari SMKN Widang Tuban mengungkapkan pengalamannya selama mengikuti prakerin. Ahmad mengaku kesempatan prakerin di UPT PPPK harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebab, tempat praktik di sekolahnya tidak selengkap di UPT PPPK. “Kita belum punya mesin bubut di sekolah. Padahal jurusan otomotif itu juga harus bisa mbubut,” kata dia. Q tam*

Motor jenis Cooper yang dibuat dari Honda Supra X 125 menggunakan teknologi gardan. Motor ini sukses meraih juara 2 dalam Show Bike 2014 di Surabaya dan Safety Modification Contest di Ponorogo sebagai juara 3.

Hasil Reses Dapil III Meliputi Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi Tidak selamanya kebijakan Pemprov Jatim khususnya pembangunan dinikmati oleh masyarakat, khususnya mereka yang hidup di wilayah pinggiran. Karenanya dengan reses ini dimana setiap anggota dewan turun untuk menyerap aspirasi di bawah atau masyarakat, sangat mungkin akan membantu pemerintah untuk merealisasikan pembangunannya hingga ditingkat bawah.

dr Agung Mulyono

Siap Bantu Ternak Cacing dan Penyelesaian Sengketa Tanah ‘Urayat’ Meski telah berjuang sejak tahun 1993, namun warga di Desa Pakel Kec. Licin Kab. Banyuwangi belum dapat memperoleh haknya untuk mengelola lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun.

Mengingat lahan ‘urayat’ merupakan lahan milik negara dan kini dikuasai oleh Perhutani. ‘’Kami sudah mencoba berjuang, baik di pusat, provinsi hingga kabupate/ kota, namun hingga kini belum ada jawaban yang jelas,’’tegas Kades Pakel, Kecamatan. Licin kepada Anggota DPRD Jatim, Agung Mulyono saat reses.

Karena, masalah lahan tersebut sudah

masuk dalam rana pusat, maka politisi asal Partai Demokrat Jatim ini tidak bisa berbuat apa-apa. Namun demikian pria yang pada tahun ini maju dalam Bacabup Banyuwangi berjanji akan mengurus permasalahan ini. ‘’Sesuai hukum yang ada jika tanah negara tidak dapat dimiliki oleh warga, namun hanya sekedar mengelola. Meski begitu saya coba menelusuri alur dari tanah urayat ini ke pusat termasuk ke Perhutani. Barangkali nantinya ada harapan agar masyarakat disini bisa mengelola sekaligus memiliki,’’tegasnya.

Disisi lain, saat turun ke masyarakat, dr Agung Mulyono juga disambati soal ternak cacing yang kini saat daun. Mengingat banyak negara yang menjadikan komoditi cacing untuk kosmetik dan dibutuhkan oleh perusahaan farmasi. Karenanya, para pemuda di Desa Pakel Kecamatan Licin ingin berkembang biak cacing.

Apalagi ada beberapa wilayah yang siap menampung hasil ternak hewan melata

tersebut. ‘’Saat ini kami sudah mencoba mengembangbiakan cacing, dengan modal Rp2 juta. Namun hasil yang diperoleh juga terbatas. Karenanya saya berharap dr Agung bisa memberikan bantuan modal untuk memperluas pengembangbiakan cacing ini,’’tegas salah satu Karangtaruna, Wahyu.

Selain itu, soal pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggap banyak yang salah sasaran. Dimana banyak mereka yang memiliki lahan, justru mendapatkan BLT, sedang mereka sebagai buruh tidak pernah menerima BLT.

KH Fauzan

Masyarakat Minta Segera Dibentuk BUMDES di Setiap Desa

Ma’mullah Harun

Upayakan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD dan TPQ Minimnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan PAUD dan TK memang membuat Anggota Komisi E DPRD Jatim, Ma’mullah Harun mengelus dada.

Apalagi, jumlah PAUD dan TPQ di Banyuwangi mencapai ribuan sekolah, namun tidak dibarengi dengan kesejahteraan para gurunya. Buktinya, mereka menda-

patkan gaji tak lebih Rp150 ribu sampai Rp200 ribu perbulan. Sementara mereka sendiri memiliki keluarga. ‘’Karenanya kami akan terus berjuang agar para guru baik PAUD dan TPQ diberi tunjangan sesuai UMR. Kasihan mereka dengan kondisi perekonomian seperti ini, tentu jumlah itu tidaklah

‘’Saya berharap BLT kedepan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak, bukan sebaliknya,’’tandas Mustofa.

Mendapat keluhan seperti itu, pria yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim langsung menyanggupi. Untuk ternak cacing pihaknya akan memberikan bantuan sebesar Rp50 juta. ‘’Saya akan beri tambahan modal sekitar Rp50 juta. Saya berharap bantuan dari Pemprov Jatim dapat membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat disini. Dan yang terpenting dengan bantuan ini dapat mengurangi angka kemiskinan di Kab. Banyuwangi,’’tegasnya. Q cty*

manusiawi,’’papar politisi asal PKB Jatim ini. Disisi lain, dia berharap pemerintah juga memiliki program untuk peningkatan jenjang keilmuan dengan ada program beasiswa kepada guru PAUD, paling tidak bisa mengenyam sekolah SMA atau Perguruan Tinggi (PT). Dengan begitu hasilnya dapat dirasakan oleh

anak didiknya. Mengingat dengan kondisi seperti ini, banyak dari para guru hanya memiliki ijazah SMA, kalaupun ada di PT jumlahnya sangat terbatas. ‘’Inilah yang sudah harus menjadi perhatian pemerintah. Karena dengan tenaga pengajarnya memiliki ilmu yang mumpuni, tentunya akan berimbas pada anak didiknya,’’papar Ma’mullah yang juga Ketua PC Muslimat Kabupaten.

Banyuwangi. Ma’mullah juga berharap sarana dan prasarana sekolah Madraah Diniyah (Madin) juga mendapatkan perhatian. Maklum hampir 90 persen sumbangan pembangunan diambil dari para orangtua. Sementara kondisi mereka pas-pasan. Akibatnya, 70 persen bangunan gedung sekolah sangat memperihatinkan. Belum lagi bicara soal sarana dan prasarana lainnya. ‘’Apapun keberadaan Madin telah membantu pemerintah dalam pendidikan dan memajukan anak bangsa. Untuk itu sudah saatnya pemerintah juga memperhatikan sarana dan prasarana sekolah yang ada di Madin. Dan jangan sampai dipandang sebelah mata,’’tegas Ma’mullah dengan nada tinggi. Q cty*

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dinilai dapat menjadi solusi dari semua persoalan yang ada di masyarakat.

Ini lantaran keberadaannya bisa membantu ekonomi masyarakat dipedesaan. Hal itu disampaikan oleh Fauzan anggota DPRD Jatim dari dapil III yang meliputi Bondowoso, Situbondo dan Banyuwang usai melakukan reses di Besuki, Asembagus dan kecamatan pasangerahan. “BUMDES sangat diharapkan. karena bisa menjadi solusi perekonomian masyarakat.

Kita akan dorong BUMDES bisa terbentuk guna membangun ekonomi desa. sehingga kita semua bisa melihat dan merasakan perekonomian masyarakat jadi terangkat,” tuturnya.

Karena itu, ia mengharapkan agar keluhan masyarakat agar terbentuk BUMDES di pedesaan juga bisa disambut secara positif baik itu oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten-kota. Sebagai anggota dewan yang mewakili masyarakat, pihaknya menyampaikan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara maksimal. “Dewan khan punya hak legislasi, hak budgeting dan hak pengawasan. Melalui hak – hak tersebut akan kita perjuangkan aspirasi masyarakat agar dilakukan oleh pihak eksekutif,” tandasnya Adanya BUMDES ini menurutnya harus juga ditunjang dengan kebijakan pertanian yang memadai dan memihak kepada masyarakat. Terlebih lagi saat ini, masyarakat banyak mengeluhkan kelangkaan pupuk. “Kita perlu mendorong kontrol dan evaluasi dari seluruh instansi yang terkait dengan sektor pertanian agar tidak terus terjadi masalah yang cenderung merugikan para petani. Makanya perda perlindungan petani harus diselesaikan dan disosialisasikan. agar provinsi menjadi bagian dari solusi dari keluhan petani, Selain beberapa persoalan tersebut, politisi dari Fraksi PPP ini juga menyampaikan adanya keluhan dari kepala desa mengenai anggaran pedesaan sebagaimana termaktum dalam Undang – Undang Desa. Berdasarkan keluhan dari kepala desa ternyata anggaran tersebut tidak merata. “ada beberapa desa yang dapat, ada juga yang tidak dapat. Jadi tidak menyeluruh,” ungkapnya Karena itu, ia mengharapkan agar pemerintah pusat benar – benar mendsitribusikan anggaran tersebut secara menyeluruh sesuai amanat undang – undang yang berlaku dan tidak membedakan antara provinsi yang satu dengan yang lainnya maupun antara desa yang satu dengan desa yang lain.

“Jadi disamaratakan semuanya. Jangan sampai ada desa yang di anak emaskan maupun di anak tirikan,” tuturnya . Q cty*

JAWA TIMUR

4 KILAS JATIM

Pemkab Lumajang Bentuk Pansel Sekda Lumajang, Bhirawa Pemkab Lumajang telah membentuk Tim Panitia Seleksi untuk mempersiapkan pendaftaran dan rekruitmen Sekda Lumajang. ‘’Tim Panitia Seleksi terdiri atas lima orang yang mewakili berbagai elemen,’’ kata Buntaran Supriyanto, Sekda Lumajang. Bebragai elemen tersebut di antaranya, Sekda Lumajang sendiri selaku Ketua Tim Pansel, Badan Kepegawaian Daerah, mantan pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, perwakilan LSM dan akademisi.

Lebih lanjut lanjut Buntaran mengungkapkan ada beberapa syarat untuk calon yang berminat mengikuti proses rekruitmen. ‘’Misalnya memiliki pengetahuan soal pemerintahan dan bisa bekerja sama dengan Bupati. Sedangkan untuk Dan biaya pendaftarannya antara Rp7 juta sampai Rp10 juta. Biaya pendaftaran ini ditanggung oleh peserta seleksi sendiri," jelasnya.

Ia menambahkan, pendaftaran Sekda Lumajang ini nantinya akan diumumkan secara terbuka dan bisa diakses oleh publik. "Siapa pun serta dari daerah mana pun, pejabat yang berminat untuk menduduki posisi Sekda Lumajang, bisa mendaftarkan diri ke Tim Pansel. Untuk kemudian mengikuti proses seleksi dengan syarat, peminat memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan,’’ jelasnya.

Terkait kepastian jadwal seleksi, Buntaran mengaku pihaknya belum bisa memastikan. Pasalnya, sejauh ini Tim Pansel Sekda masih melakukan persiapan.

"Agendanya setelah ditetapkan penjadwalannya, maka Tim Pansel Sekda akan mengumumkan pendaftaran. Kemudian melakukan seleksi administrasi, lalu hasil seleksi administrasi dikirimkan ke Tim Assessment,’’papar Buntaran.Q yat

Kesbangpolinmas Redam Isu SARA Nganjuk, Bhirawa Mencuatnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terkait pendirian gereja Kristen Pentakosta di Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunagnom, Kantor Kesbangpolinmas menggelar fórum silaturahmi antar agama. Kapolres, Dandim 0810 Nganjuk, Wakil Bupati dan sejumlah tokoh agama sepakat untuk menjalin kerukunan dan menjaga toleransi.

Pendirian Gereja Pantekosta di Desa Kedungrejo sempat mendapat protes dari warga setempat. Namun Bupati Nganjuk, Kapolres dan Dandim telah memanggil sejumlah pihak dan meredam agar isu SARA tidak meluas. “Upaya untuk menyelesaikan masalah soal pendirian gereja Pantekosta telah dilakukan dan sekarang Kantor Kesbangpolinmas berusaha memelihara kerukunan antar umat agama,” ungkap Drs Abdul Wakid, Kepala Kantor Kesbangpolinmas Pemkab Nganjuk.

Menurut Abdul Wakid, kerukunan umat beragama di mana hubungan sesama umat bera-

gama yang dilandasi toleransi, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting. Apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Forum yang diciptakan oleh Kesbangpolinmasd, hendaknya dapat menjadi jembatan penghubung di internal umat masing-masing. Artinya, masing-masing agama secara vertical memiliki keyakinan, cara, etika, susila yang dimiliki dan

bersifat hakiki. Hal ini merupakan pembeda antara agama yang satu dengan yang lainnya yang harus dihormati.

“Dengan adanya forum kerukunan umat beragama melalui perwakilan di masing-masing agama, harus dapat menularkan kerukunan di internal umat dan menjaga aspek sakralisasi pelaksanaan tradisi keberagamaan masing-masing dengan tetap berpegang pada kaidah agama,” papar Abdul Wakid.

Hal senada juga diungkapkan oleh wakil Bupati KH Abdul Wahid Badrus menyatakan agar masing-masing tokoh agama di Desa Kedungrejo mampu menjaga umatnya untuk tetap mengutamakan kerukunan. Selain itu, dikatakan Wabup, berbedaan agama bukanlah suatu alasan untuk menebar kebencian.

“Saya bahwa Komandan Kodim 0810 Nganjuk beragama Nasrani, tetapi saya tidak harus benci beliau,” tegas Wabup Nganjuk yang duduk

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda NF100D, th. 2002, AG5063SJ, a/n.

Kusnianto, Ds. Nglampir RT 04 RW 02, Bandung-T.Agung No. 645/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2012, Merah Hitam, AG2715GX, a/n. Aris Purwanto, Ds. Pagung RT 1/2, Kec. Semen-Kediri No. 646/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK,Yamaha Jupiter, th. 2009, Merah Hitam, AG3163TL, a/n. Suwari, Ds. Segawe, Pagerwojo-T.Agung No. 647/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Hijau, AG4910TT, a/n.

Rianik, Ds. Panjerejo, Rejotangan-T.Agung No. 648/IMB/BI-II/2015

ristika/bhirawa

Wakil Bupati Nganjuk, Kapolres dan Dandim 0810 menghadiri fórum silaturahmi antar umat beragama di Kantor Kesbangpolinmas. bersebelahan dengan Dandim Letkol Inf. Akatoto.

Sementara itu sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Kedungrejo

sepakat untuk tetap menjaga toleransi dan menghormati masing umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.Q ris

Arisan Pamong Praja untuk Pembinaan

Hakim Alihkan Penahanan Terdakwa Narkoba Kota Madiun, Bhirawa Sidang kasus Narkoba dengan terdakwa Joko Tri Kuncoro alias Kojek (37) warga Jalan Walet Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, kembali digelar di Pengadilan Negeri setempat dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Selasa (31/3).

Untuk 'mengakomodasi' proses persidangan yang cepat dan murah, JPU Fuat Zamroni tidak membacakan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Tapi langsung membacakan pokok tuntutannya.

"Terdakwa secara syah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 (sebagai pengedar Narkoba). Memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 tahun penjara, denda Rp.1 milyar subsider 3 bulan kurungan," baca JPU Fuat Zamroni dalam tuntutannya di hadapan majelis hakim yang diketuai D.G.Rai A.Prayajana dengan anggota masing-masing Maulia Martwenty Ine dan Arif Wisaksono.

Dengan kata lain, jika terdakwa Tri Joko Kuncoro tidak mampu membayar denda sebesar Rp.1 milyar, dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan. Atas tuntutan JPU, melalui penasehat hukumnya, Arif Purwanto, terdakwa langsung menyampaikan pledoi secara lisan.

Pada pokoknya, penasehat hukum mohon keringanan atas tuntutan JPU. Setelah penasehat hukum mengajukan pledoi secara lisan, majelis hakim juga langsung menjatuhkan putusannya. Q dar

Rabu Kliwon 1 APRIL 2015

nurkholis/bhirawa

Massa gaib demo kajari Sampang.

Gaib Desak Kajari Sampang Tuntaskan Kasus Korupsi Sampang, Bhirawa Puluhan massa yang tergabung ormas Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB), melakukan aksi unjuk rasa mendesak Kajari Sampang segera tuntaskan kasus pidana korupsi di Kabupaten Sampang, di antaranya kasus korupsi pesangun dewan yang sudah 9 tersangka, kasus bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), kasus dipertania, kasus pengadaan mobil pemadan kebakaran (damkar) dan lain-lain.

Habib Yusuf koordinator aksi, mengatakan, banyaknya kasus pidana korupsi yang ditangani kejaksaan negeri Sampang hingga saat ini masih belum ada kepastian, seperti kasus pesangun dewan periode 1999-2004 yang sudah ada 9 tersangka, kasus pengadaan damkar mantan kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) ditetapkan tersangka, kasus BSPS yang sudah ada tersangkanya, kasus pengadaan bibit tersangka ahmadi, dan masih banyak yang lain.

“Kami ormas GAIB sudah ke sekian kalinya melakukan aksi untuk mendesak Kajari selesaikan kasus korupsi di Kabupaten Sampang, namun sayang hanya beberapa kasus saja yang sudah mulai maju dalam persida-

ngang tipikor, kami berharap kejaksaan segera memberikan kepastian terhadap kasuskasus korupsi di Kabupaten Sampang,” tegas dia Selasa (31/3).

Abdullah Kajari Sampang yang menemui para pengunjuk rasa, menyambut baik dorongan massa terhadap penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sampang. “Terkait kasus pesangon dewan kami sedang melakukan proses, karena kasus tersebut masih tahapan PK terhadap terpidana sebelumnya sehingga kami masih menunggu dokumen yang masih ada di mahkamah agung (MA), guna memperkuat penuntutan kami,” kata dia.

“Kasus BSPS saat ini sedang kita proses, Damkar, bahkan untuk berkas tersangka mantan kadisperta dalam minggu ini sudah akan kita limpahkan pada sidang tipikor, intinya semua kasus yang kami tangani tidak ada yang mandeg, semuanya jalan dan dalam proses, jadi perlu di pahami masyarakat penangan kasus korupsi berbeda dengan pidana umum, sehingga butuh proses untuk memperkuat penuntutan, termasuk meminta pendapat ahli, pendapat badan pemeriksaan keuangan dan pembanguan (BPKP) terkait nilai kerugian Negara,” jelas dia.Q lis

Bondowoso, Bhirawa Arisan Pamong Praja yang rutin dilaksanakan jajaran pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, digunakan oleh Bupati Drs H Amin Said Husni untuk melakukan pembinaan kepada stafnya di luar jam kerja, jalin silaturrahmi hingga sharing pemikiran untuk peningkatan pelayanan publik.

Hal ini sebagaimana terlihat dalam Arisan Pamong Praja yang dilaksanakan dia Ballroom Hotel Ijen View, kemarin. Terlihat Bupati berbincang akrab dengan para bawahannya, juga dilakukan penyampaikan sambutan oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pada para bawahannya yang hadir dalam acara tersebut bersama istrinya.

Kepada Bhirawa Bupati mengungkapkan jika sesibuk apa pun dirinya bersama wakil Bupati Drs KH Salwa Arifin berusaha untuk hadir langsung dalam acara arisan tersebut setiap bulan, pasalnya menurut Bupati dirinya tidak ingin hanya menjalin komunikasi dengan para bawahannya secara birokratis saja, karena dengan acara semacam ini terjalin komunikasi kekeluargaan karena para bawahan adalah mitra kerjanya untuk peningkatan pelayanan public dan pembangunan di Bondowoso.

“Acara semacam ini sangat penting bagi saya, karena saya bisa berkomunikasi dengan bawahan saya secara lebih kekeluargaan di luar jam kerja,” katanya.

Bupati mengaku bangga karena kekompakan yang ditunjukkan para bawahannya dalam acara arisan tersebut, dirinya juga tidak lupa menyampaikan pada para istri stafnya yang ikut hadir dalam acara tersebut untuk terus mendukung karier dan tugas suaminya dalam rangka pembangunan Bondowoso yang lebih baik, karena dengan dukungan dari

istri maka pekerjaan akan semakin maksimal.

“Tentunya dukungan para istri pejabat akan sangat membantu pelaksanaan pekerjaan yang baik dan iklim kerja yang baik, sehingga saya meminta pada ibu-ibu diisi untuk mendukung dan mengingatkan suaminya akan tugas dan tanggung jawabnya,” kata Bupati kemarin malam.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Hidayat MSi mengaku jika selama ini kegiatan arisan ini dilaksanakan dengan bergantian menempati rumah para pejabat yang ketempatan acara arisan, namun khusus mala mini menurutnya ditempatkan di Hotel Ijen View karena ingin mendapatkan suasana baru dan ingin makan malam bersama serta mengharap arahan dan pembinaan dari Bupati.

Pihaknya juga mengakui, jika acara informal ini ternyata menjadi acara konsolidasi birokrasi yang cukup baik, karena selain berkumpul secara informal dari forum semacam ini terkadang muncul ide cemerlang untuk pengembangan pembangunan dan peningkatan pelayanan di Bondowoso. “Acara semacam ini memang informal mas, tetapi kadang dari acara semacam ini muncul ide untuk pengembangan wisata yang potensi di Bondowoso sangat luar biasa,” kata Hidayat.

Hidayat menambahkan, jika pendekatan yang dilakukannya bersama Bupati untuk meningkatkan kinerja para bawahannya selain dengan pembinaan dan pendidikan juga dilakukan melalui arahan terhadap para istri yang diharapkan mendorong pada suaminya untuk mencitai pekerjaan. “Kalau orang sudah mencintai pekerjaannya, maka tentu akan paham tugas dan tanggung jawabnya dan dorongan itu paling utama bisa diberikan oleh istri yang selalu mendampingi di rumah,” katanya.Q mb7

Sarasehan dan Rakercab, Perjuangkan Honor Guru Sesuai UMK Dari Harlah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Situbondo ke-63 Tahun Sedikitnya 200 anggota dan pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Cabang Kabupaten Situbondo berkumpul diaula gedung NU, di Jalan Madura, guna memperingati hari lahir (Harlah) ke 63, pagi kemarin (31/3).

Selain dihadiri Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Ketua DPRD Bashori Shonhaji, Ketua PCNU KHA. Fauzan Masruri juga ikut hadir dalam acara tahunan tersebut. Perwakilan Pergunu Pusat Jakarta yang juga menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana IAI Al Khosiny, DR H Zakariyah ikut hadir sebagai narasumber sarasehan dengan tema ‘Peningkatan Kompetensi Guru NU melalui Organisasi Profesi Pergunu Dengan Penguatan Ideologis Aswaja NU Dalam Bingkai NKRI’.

Ketua Pergunu Cabang Situbondo, Ismail Ali Yasin, mengatakan, dalam peringatan Harlah ke 63, selain menggelar sarasehan, pihaknya juga menggelar rapat kerja cabang (rakercab) I bersama seluruh pengurus se-Kabupaten Situbondo.

Salah satu hal yang penting untuk dibahas, kata Ismail, Pergunu akan mengusulkan peningkatan upah guru non PNS sesuai dengan nilai UMK (upah minimal kabupaten) Situbondo. ”Selain itu, Pergunu juga mendukung pelaksanaan kurikulum 13 seperti yang direkom Dinas Pendidikan Situbondo. Semua hasil rekomendasi rakercab nanti, akan saya kirim ke Bupati,” ungkap Ismail, yang juga pengurus Dewan Pendidikan Situbondo itu.

Akhmad Abu Bakar, salah satu pengurus Pergunu Situbondo berharap seluruh pengurus yang berlatar belakang tenaga pendidik NU untuk ikut mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian harlah ke 63 tahun. Kata Akhmad, Pergunu merupakan wadah organisasi profesi guru seperti

yang diamanatkan dalam UU nomor 14 tahun 2005.

“Dalam UU itu disebutkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Oleh karena itu, meski Pergunu kedudukannya berada di bawah NU, sudah dapat memenuhi UU itu. kami (Pergunu) juga bersinergi dengan wadah profesi lain seperti PGRI,” ujar Akhmad Abu Bakar.

Sementara itu, DR Zakaria, mengaku bangga dengan kiprah Pergunu Cabang Situbondo. Pasalnya, tegas Zakaria, selain sanggup mempersatukan ulama dan umara di Kota Santri, juga mampu mempersatukan seluruh jajaran pengurus Pergunu se Situbondo. Zakaria juga meminta agar wadah Pergunu bisa menjembatani aspirasi seluruh anggotanya, sehingga nasibnya kian membaik.

Apalagi, lanjut Zakaria, Kabupaten Situbondo dikenal sebagai salah satu basis guru yang berlatar belakang NU di wilayah Jatim. “Ke depan saya minta Pergunu Situbondo bisa menjadi

penggerak intelektual dan manusia yang berbudaya. Untuk itu, saya minta Pergunu Situbondo mengirimkan pengurusnya untuk menimba ilmu hingga S3, melalui PP Pergunu,” papar Zakaria.

Di sisi lain, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, menandaskan, dirinya ikut serta membidani dalam proses berdirinya Pergunu Cabang Situbondo, beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, kata pria nomor satu di jajaran Pemkab Situbondo itu, dirinya tidak berdiam diri dalam upaya memajukan keberadaan Pergunu Situbondo.

“Saya banyak terlibat dalam upaya peningkatan kompetensi guru NU yang tergabung dalam wadah Pergunu Situbondo ini.

Salah satu buktinya, Ketua Pergunu sudah lama dilantik menjadi Kepala Sekolah,” aku Bupati Dadang.

Ke depan, lanjut Bupati Dadang, Pergunu Situbondo bisa menjadi cikal bakal kekuatan dalam menciptakan wadah guru

sawawi/bhirawa

Ketua Pergunu Cabang Situbondo, M. Ismail Ali Yasin, didampingi jajaran pengurus saat memberikan penjelasan peringatan Harlah ke 63 tahun, di gedung NU, kemarin (31/3).

NU yang berkualitas serta dapat memperbaiki nasib guru NU di dunia pendidikan Kabupaten Situbondo. “Saya juga minta kepada jajaran Dinas Pendidikan

Kabupaten Situbondo agar meningkatkan perannya dalam upaya peningkatan kualitas sekolah yang berlatar belakang NU,” pungkas Bupati Dadang.Q awi

Rabu Kliwon 1 APRIL 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

PU dan Dishub Terkesan Tutup Mata Gresik, Bhirawa Resahnya masyarakat terkait Jembatan Manyar yang mulai goyang dan tak lama lagi bakal rusak. Ternyata tak mendapat respon serius dari Pemkab Gresik sebab Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perhubungan ( Dishub ) berasalan kalau jalan dan jembatan itu milik Dinas PU Jatim. Sehingga Dinas PU Gresik merasa tak berwenang untuk melakukan perbaikan dengan anggaran APBD. Menurut Kepala Dinas PU Kab Gresik, Bambang Isdianto, terkait perbaikan jalan dan jembatan pihaknya hanya bisa melaporkan dan kordinasi saja. Dan kondisi jembatan maupun jalan sudah dikordinasikan, tetapi untuk jadwal perbaikannya belum bisa memastikan. Karena itu kewenangan PU Jatim maka kami juga berharap segera diperbaiki supaya tak rusak terlalu parah hingga tak dapat digunakan. ‘’Untuk melakukan perbaikan secara langsung kami tak bisa, sebab sesuai aturan jembatan itu hanya bisa diperbaiki dengan anggaran APBN, karena jembatan itu merupakan milik nasional. Kalau PU Gresik melakukan perbaikan pasti disalahkan karena bukan kewenanganya dan menyalahi aturan.

Sementara itu, Kepala Dishub Gresik Andi Hendro Wijaya menambahkan Dishub Gresik tak memiliki wewenang untuk memasang plang di jembatan, maupun menguranggi volume aktifitas truk muatan Galian C. Seperti pada Jembatan Sembayat yang dulu pernah rusak, kemudian dipasang dua plang. Itu saja dari Dinas PU Gresik berkordinasi dengan PU Jatim. ‘’Yang bisa dilakukan Dishub terhadap truk muatan Galian C dalam operasi hanya menertibkan truk yang muatan galian C, agar ditutup mengunakan terpal agar tanahnya tak tumpah di jalan dan tercecer. Dan bila tanah tumpah di jalanan maka pengusaha galian harus melakukan penyemrotan. Sehingga kondisi jalan aspal bisa normal kembali, supaya penguna Q kim jalan lainya bisa nyaman,’’ ujarnya.Q

Bus Anti Copet Segera Diluncurkan Kemacetan permanen di perempatan Gedangan dan Aloha menjadi pertimbangan untuk tidak membuka jalur pelayanan bus kota Porong-Bungurasih yang akan dioperasikan April mendatang.

Kadishub Sidoarjo, Joko Santosa SH, ditemui Selasa siang, mengatakan, jalur Buduran-Gedangan-Bungurasih sebenarnya jalur gemuk artinya banyak penumpang yang butuh angkutan umum.

Namun Dishub tak mau menambah kemacetan di perempatan Gedangan dan Aloha.

Prinsip pelayanan kota bantuan Kementerian Perhubungan ini memberikan pelayanan sehat, murah, aman dan cepat.

Bila melewati jalur kemacetan maka prinsip kecepatan tadi tak bisa dipenuhi.

Karena itu, bus kota sebanyak 30 armada akan melewati jalan tol Sidoarjo-Waru untuk menuju terminal akhir di Bungurasih. Begitu pula baliknya juga lewat tol. Bus anti copet dan anti gendam ini full air condition untuk memberikan

kenyamanan dan ketepatan waktu. Interfal waktu pemberangkatan juga dijaga sehingga dalam keadaan bus tanpa penumpang wajib berangkat bila tiba saatnya.

Joko menambahkan, bus kota ini berusaha menghindari dari himpitan angkutan umum yang sudah ada. Untuk Buduran-Gedangan-Bungurasih sudah banyak dilayani angkutan umum sejenis minibus. ‘’Harga tiketnya juga terbilang murah hanya Rp4 ribu.

Lebih rendah Rp1.000 dengan mobil angkutan penumpang umum, jenis Isuzu Bison. Di-

rencanakan, bulan depan akan mulai beroperasi, busnya sebanyak 30 unit saat ini sudah siap. Bus itt bantuan dari Kementerian Perhubungan RI di Jakarta,’’ katanya.

Dijelaskannya,jarak waktu antar bus yang akan melintas disetting berjarak 10 menit tiap bus, sehingga penggunanya tak membutuhkan waktu tunggu relatif yang lama. Dan berhentinya hanya di halte yang telah ditentukan.

Trayek melintasi jalan konvensional yang ada mulai dari terminal Porong yang berada di dekat pasar baru Porong, lantas menuju ke Candi, lantas Jl Pahlawan Sidoarjo dan masuk ke Tol untuk menuju ke Terminal Bungurasih pulang pergi.

Dengan beroperasinya bus baru ini, Joko Santoso berharap masyarakat Sidoarjo yang hendak ke Surabaya maupun sebaliknya tak perlu lagi menggunakan kendaraan

hds/bhirawa

Halte mirip Transjakarta, posisi halte sejajar dengan lantai atas bus Sidoarjo. pribadi, sebab telah tersedia moda angkutan bus baru yang nyaman dan aman. ‘’Keberadaan bus ini selain untuk pemenuhan angkutan massal yang nyaman dan aman juga murah dan yang penting untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi selama ini,’’ jlentrehnya.

Bidan Puskesmas Disanksi Indisipliner Sidoarjo, Bhirawa Diduga telah melakukan kesalahan Ny Amn, PNS yang berprofesi sebagai Bidan di Puskesmas Kec Gedangan, Sidoarjo telah mendapat sanksi indisipliner dari Badan Kepegawai Daerah (BKD) Kab Sidoarjo.

Hal itu dibenarkan Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Sidoarjo, Happy Setianingtyas saat dihubungi Selasa (31/3) kemarin. Ia mengatakan kalau Ny Amn telah diberikan sanksi indisipliner, namun Happy tak menjelaskan secara detail apa sanksi yang telah diberikan. ‘’Kami tak bisa menjelaskan secara detail. Karena menyangkut harga diri seseorang, yang jelas sanksi itu sudah dikeluarkan sekitar akhir 2014,’’ katanya.

Terpisah, suami Ny Amn yang bernama Dodik Susandoro warga Gajah Magersari Nomor 91 mengatakan, kalau istrinya banyak melakukan kesalahan terhadap keluarga.

Yakni pernah berselingkuh dengan seseorang karyawannya sendiri, yang akhirnya sudah kami laporkan ke BKD Sidoarjo. Kami berdua juga telah memintai keterangan pihak BKD, dan istri saya juga mengakui atas tindakan yang dilakukan itu tak benar. Melanggar etika sebagai PNS. ‘’Itu semua diakui istri saya,’’ ungkap Dodik.

Saya pun pernah mengajukan gugatan cerai, karena demi anak-anak akhirnya gugatan cerai kami cabut. ‘’Tetapi anehnya ternyata istri saya malah melakukan gugat cerai pada 6 Nopember Q ach 2014 lalu,’’ katanya.Q

Salah satu warga Sidoarjo, Suryantini, mengaku sudah mengetahui bila akan beroperasi bus kota baru itu. ‘’Tentu saja saya senang, selama ini saya menggunakan MPU, tidak aman banyak penggendam dan tukang copetnya,’’ tutur wanita ini yang selalu bepergian ke Q hds Surabaya ini.Q

PNS di Kantor Bupati Sering Bolos Apel Sidoarjo, Bhirawa Meski lingkungan Sekretariat Daerah Pemkab Sidoarjo dianggap jadi contoh tingkat kedisplinan PNS di Kab Sidoarjo, tapi ternyata masih ada saja PNS yang membolos tak ikut apel pagi tiap harinya. Menurut catatan Bagian Organisasi Setda Sidoarjo, maksimal pernah ada sampai tiga PNS tak ikut apel pagi.

Mahin Diharapkan Memberi Kemajuan Pendidikan Gresik, Bhirawa Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Moh Qosim berharap lembaga pendidikan di Kab Gresik dibawah kepemimpinan Mahin kedepan semakin baik. Harapan itu disampaikan Wabup Qosim saat memberi sambutan acara serah terima jabatan (sertijab) dari mantan pejabat sebelumnya M Nadlif kepada penggantinya Mahin sebagaiKepala Dinas Pendidikan yang baru, Selasa (31/3) kemarin.

Sertijab Kadispendik (Kepala Dinas Pendidikan) Pemkab Gresik yang berlangsung di lantai II Aula Kantor Dispendik Jl Arif Rahman Hakim itu berlangsung khimat.

Sartijab itu disaksikan Wakil Bupati Gresik, M Qosim, dan para undangan lain di lingkungan Dinas Pendidikan se Kab Gresik.

Wabup M Qosim mengatakan, sekolah akan lebih maju dan berkualitas jika dikelola dengan baik dan menerapkan manajemen yang benar yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta evaluasi yang benar. ‘’Sehingga pendidikan berhasil sesuai dengan yang diharapan masyarakat,’’ tutur Wabup Qosim.

Ditambahkab Wabup, untuk menciptakan komunikasi yang intensif antar staf pendidik, selain koordinasi, seorang Kepala Dinas Pendidikan juga harus memilki integritas yang tinggi, sehingga terjalin sinkronisasi dalam sekolah sehingga setiap pelakasanaan kegiatan menjadi transparan. ‘’Semoga dengan kepemimpinan yang baru dapat memberikan harapan baru bagi kemajuan dan kesuksesan pendidikan di Dinas Pendidikan Q eri Kab Gresik,’’ ungkap Wabup Qosim.Q

5

achmad suprayogi/bhirawa

Warga dan pedagang Pasar Bluru sedang meratakan tanah di bekas pasar lama.

Pedagang Pasar Bluru Masih Bergolak Sidoarjo, Bhirawa Pedagang Pasar Bluru Kidul, Kec Sidoarjo yang direlokasi Puskopkar masih bergolak. Mereka terus menuntut tak mau direlokasi, sebelum sertifikat rumah yang bermasalah di lingkungan Perumahan Bluru Permai harus dituntaskan terlebih dahulu oleh Puskopkar.

Kuasa hukum warga dan pedagang, Sunarno Edi Wibowo SH MHUm Selasa (31/3) kemarin mendatangi pedagang yang ingin terus memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan sertifikat.

Pedagang yang asli warga Bluru terus meminta kejelasan Puskopkar selaku pihak pengembang untuk bertanggungjawab.

Menurut Bowo—sapaan

akrab Advokat Senior Surabaya itu, pihaknya menuntut agar Puskopkar bertanggungjawab atas pemukulan yang dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila (PP). Tak mungkin Ormas itu datang ke lokasi sengketa ini untuk mengusir pedagang kalau tidak ada yang menyuruh.

Apalagi para oknum yang memukul pedagang itu sudah ditetapkan aparat kepolisian sebagai tersangka. ‘’Saya yakin pasti yang mengundang Ormas untuk mengusir warga itu pihak Puskopkar. Jadi pihak PP itu hanya melaksanakan, siapa yang menyuruh,’’ katanya.

Kasusnya harus diusut secara tuntas, jangan sampai terjadi tebang pilih. Sebenarnya siapakah otak dibalik

kerusuhan itu. Berarti pihak yang menyuruh ini sama dengan mengadu masyarakat dengan Ormas PP. Jangan terjadi seperti itulah, permasalahannya akan menjadi lebih rumit. “Mestinya harus diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan, jangan malah memukuli orang-orang yang tak bersalah,’’ tegasnya.

Usai bertemu dengan kuasa hukumnya, ratusan pedagang bersama dengan warga beramai-ramai meratakan tanah di tempat yang mereka gunakan berdagang setiap hari. Bukan hanya para bapak-bapak, para ibu-ibu pun ikut beramai-ramai melakukan pengurukan, sebagian menggunakan cangkul dan yang lainnya menggunakan Q ach alat-alat seadanya.Q

Dewan Minta Dilibatkan Membahas Pemekaran Wilayah Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD Kota Mojokerto meminta dilibatkan dalam pembahasan rencana pemekaan wilayah kecamatan di Kota Mojokerto. Lembaga wakil rakyat mengaku kecewa terkait keputusan Bagian Pemerintahan Setda setempat yang tak melibatkan DPRD dalam program pemekaran wilayah.

Komisi I (Bidang Hukum dan

Pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto mengaku mempunyai kewenangan untuk menganulir program membagi Kota Mojokerto jadi tiga kecamatan, jika diajukan pembahasan ke lembaga legislasi itu. ‘’Kami sama sekali tak diajak bicara soal pemekaran ini. Padahal banyak poin penting misalnya soal penghapusan KTP, KK yang ini menyangkut hajat hidup orang banyak,’’ lontar anggota Komisi I

DPRD Kota Mojokerto, Deny Novianto, Selasa (31/3) kemarin.

Menurut Deny, seharusnya dewan dilibatkan dalam masalah ini. ‘’Harusnya Bagian Pemerintahan tak jalan sendiri karena banyak kepentingan yang akan dicapai.

Jangan sampai ditilap-tilap seperti itu,’’ sesalnya.

Karena keputusan soal pemecahan wilayah nanti harus diajukan ke Dewan. ‘’Kami bisa saja menolaknya karena itu sama halnya dengan membodohi dewan,’’ Qkar pungkasnya.Q

Menurut catatan Bagian yang membidangi kepegawaian di lingkungan Setda Sidoarjo itu, oknum PNS itubiasanya ‘orang-orang lama’ yang itu-itu saja. Dari hasil rekapan, mereka berasal dari empat Bagian yang ada di lingkungan Setda.

Sementara Kasubag Kepegawaian Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Ahmad Fauzi SH, ketika dikonfirmasi Selasa (31/3) kemarin, tak mau menyebutkan siapa saja oknum PNS yang sering membolos apel pagi, dengan alasan tidak etis, dan kawatir menyinggung perasaan PNS yang bersangkutan.

Menurut Fauzi, oknumoknum PNS itu dianggap telah meremehkan aturan yang ada, yakni PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Padahal aturan sudah jelas,kalau PNS itu wajib ikut apel, tapi mereka tidak mengindahkannya. ‘’Mereka terlambat tak ikut apel beberapa kali. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka tidak berusaha memperbaiki diri, dan mengikuti apel pagi.

Sebaliknya meraka justru kembali tak ikut apel pagi.

Dari pengamatan Fauzi, PNS yang tak ikut apel pagi itu bisa jadi karena keberadaan mereka merasa dibutuhkan, sebab punya keahlian khusus, yang semua orang tak bisa. Sehingga mem-

buat ego mereka tinggi dan meremehkan aturan.

Fauzi menegaskan, sesuai PP Nomor 53 tahun 2010, pimpinan PNS yang bersangkutan harusnya diberikan teguran tertulis. Dan kalau sudah beberapa kali tak ada perubahan, maka pimpinan harus bertindak tegas, seperti memberikan penundaan kenaikan gaji atau penundaan kenaikan pangkat.

Kabid Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD ) Kab Sidoarjo, Happy Setyaningtias SH mengatakan, bila sampai ada pimpinan yang tak pernah menegur para stafnya yang telah melalukan pelanggaran disiplin PNS, maka sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010, maka ia dianggap tak efektif dan tak melakukan kerjanya dengan baik.

Selain itu, lanjut Happy, sesuai Perbub Nomor 1 tahun 2014, PNS Sidoarjo juga harus ikut apel. Bila ada PNS yang tidak melakukan, maka atasan harus membinanya, jangan malah dibiarkan saja. Kecuali tak ikut apel pagi karena izin sakit. ‘’Harus ada kepedulian dari atasan untuk mengingatkan stafnya, sebab kalau dibiarkan, maka bisa-bisa staf yang suka melanggar aturan itu akan terus meremehkannya,’’ Q ali kata Happy.Q

JAWA TIMUR

6

Rabu Kliwon 1 APRIL 2015

Mimpikan Punya Angkutan Massal

KILAS JATIM

Jadwal Pilkades Tunggu Perda

Kota Malang Peringati HUT ke-101

Probolinggo, Bhirawa Jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak di sekitar 252 desa di Kabupaten Probolinggo, sampai berita ini diturunkan tidak ada jelas kapan akan dilaksanakannya. Pemerintah kabupaten setempat menunggu hasil evaluasi gubernur terhadap Perda tentang Pilkades yang sudah dikirimkan 2 minggu lalu. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Probolinggo Sjaiful Efendi, Selasa (31/3).

Akibat belum turunnya hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Timur tersebut maka kami belum bisa memastikan hari H pelaksanaan pilkades. Untuk itu pulalah kami belum bisa membuat jadwal pelaksanaannya. “Tanpa perda, kami masih belum bisa menyusunnya,” katanya.

Bahkan, sejauh ini belum bisa memastikan memastikan apakah pilkades akan digelar serentak atau bergelombang.

Semua itu tergantung keputusan Bupati.

Sedangkan pihaknya baru akan berkonsultasi kepada Bupati, setelah ada perda. “Penetapan waktu pelaksanaan dan sistemnya, itu wewenang penuh Ibu Bupati.

Secara terpisah, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Probolinggo Siti Mu’alimah mengaku, sudah mengonfirmasi biro hukum Pemprov Jatim soal hasil evaluasi Perda Pilkades itu. Akan tapi, sejauh ini hasil evaluasi itu belum ditandatangani Gubernur yang masih umrah. “Kami hanya bisa menunggu.

Setelah hasil evaluasi Gubernur turun, kami baru bisa membukukan dalam perda,” ujarnya.Q wap

57.215 RTSM Kembali Dapat Jatah Raskin Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung rencananya hari ini, Rabu (1/4), kembali akan menggelontorkan 858,225 ton beras untuk masyarakat miskin (raskin). Penggelontoran raskin tersebut dilakukan setelah pemkab menyerahkan surat permintaan (SPA) raskin pada Bulog setempat.

Demikian diungkapkan Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Tulungagung, Bambang Ermawan pada Bhirawa, Selasa (31/3). “Besok (hari ini) kami akan kirim SPA raskin ke Bulog dan warga yang berhak kembali dapat menerima raskin,” ujarnya.

Pemkab Tulungagung, menurut dia, berusaha akan menormalkan kembali pemberian raskin pada masyarakat miskin setelah pada awal tahun ini sempat tersendat. “Waktu awal tahun itu tersendat karena teknis. Sekarang kami berusaha untuk mengajukan SPA pada Bulog sesuai waktu yang telah ditentukan perbulannya,” paparnya.

Bambang Ermawan yang pernah menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Kedungwaru ini selanjutnya mengatakan pemberian raskin di Tulungagung tetap akan dilakukan pada 57.215 RTSM (rumah tangga sasaran miskin). Tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. “Tetap 57.215 RTSM yang mendapat raskin.

Belum ada peningkatan jumlah dari tahun lalu. Tetap sama,” bebernya.Q wed

Malang, Bhirawa Peringatan 101 tahun Kota Malang, dijadikan momentum untuk meningkat kankinerja pemerintahan dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat.Walikota Malang Muhammad Anton, bertekat pada HUT Kota Malang, dijadikan momentum awal penanganan persoalan besar di Kota Malang.

Menurut Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton itu, Pekerjaaan Rumah (PR) terbesar yang haru dilakukan oleh Pemkot Malang adalah menangani persoalan kemacetan secara kongkrit. Sebab jika tidak dilakukan sekarang maka persoalan kemacetan di Kota Malang ini sulit untuk diatasi.

“Persoalan utama yang kita hadapi saat ini adalah ancaman kemacetan, makanya kami ingin membuat sebuah perencanaan untuk menghindarkan kota Malang ini dari kemacetan,” tutur Wali Kota Malang itu, di sela-sela Rapat Pari-

purna Dewan dalam rangka memeringati HUT ke 101 Kota Malang, Selasa (31/3) kemarin.

Kota Malang, lanjutnya akan memiliki monorel, dan kereta listrik pada tahun 2020 mendatang. Saat ini, tengah dilakukan kajian oleh tim dari dewan riset daerah (DRD) Kota Malang. Selanjutnya akan ada kajian untuk merumuskan, bagaimana persoalan macat ini, terselesaikan dengan baik.

Makanya untuk mewujud kan itu, kajiannya harus benarbenar matang. “Kita telah mempresentasikan rencana kedepan, untuk mengantisi-

pasi kemacetan di Kota Malang ini dengan cara simultan. Yang melibatkan kawasan lain yakni Kota Batu dan Kabupaten Malang,” tuturAbah Anton.

Bahkan pihaknya juga mengumpulkan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tiga wilayah, Kota Malang Kabupaten Malang, Kota Batu. Inisangat penting agar persoalan bisa ditangani secara bersama-sama.

Karena itu, Kota Malang melakukan kerjasama dengan para akademisi untukmem berikan masukan, persoalan yang ada di Malangraya. Dengan cara itu, mak aakan ada jalan keluar untuk mengatasi semua persoalan di Kota Malang termasuk persoalan kemacetan dan pembangunan jalan lingkar timur dan lingkar barat.

Perencanaan sudah dilakukan saat initinggal membuat

mengirimkan masterplan tersebut ke Pemerintah Pusat.

“Tunggu saja kini sedang kita proses,” timpalnya.

Pihaknya lantas menyatakan, diatastahun 2020, akan terlihat, penataan angkutan termasuk, kumungkinan kota Malang memiliki basway. Dengan tidak adanya persoalan kemacatan maka problematika masyarakat akan cepat selesai.

Impian lain yang ingin diwujudkan pada HUT ke 101 ini, adalah mewujudkan smart city. Atau alih tehnologi dengan menggunakan IT. Pada tahun ini smart city akan diwujudkan ini sangat penting untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Malang. Dengan semart city akan diketahui kemampuan kinerja kepalaSKPD, setiap yang dialakukan akan termonetor dengan jelas. Sehingga kemampuan kinerja selalu terpantau dan terukur.Q mut

Dinsosnaker Gelar Delapan Kali Bursa Tenaga Kerja Batu, Bhirawa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Batu berjanji akan ada perekrutan tenaga kerja yang dilakukan secara berkala bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Kota Wisata ini. Dalam tahun ini ditargetkan 800 pencari kerja dapat terserap dalam bursa tenaga kerja atau perekrutan oleh perusahaan yang digelar oleh Dinsosnaker. Dalam bursa tenaga kerja di halaman kantor Dinsosnaker kemarin (31/3), tak kurang dari 75 pencari kerja ikut seleksi yang digelar 6 perusahaan besar yang ada di Malang Raya.

Data di Dinsosnaker menyebutkan, pada tahun ini ada sebanyak 642 pencari kerja yang sudah terdaftar. Angka ini mengalami penurunan dari jumlah pencari kerja di tahun sebelumnya yang mencapai 1.298 orang. “Dan dengan perekrutan tenaga kerja yang diselenggarakan di Dinsosnaker, diharapkan 642 pencari kerja ini sudah bisa terserap di dunia kerja pada tahun ini,”ujar Kasie Penempatan Tenaga Kerja di Dinsosnaker, Sufiatmoko, Selasa (31/ 3).

Untuk menyerap para tenaga kerja ini, katanya, Dinsosnaker akan menggandeng semua perusahaan besar yang ada di Kota Batu bahkan Malang Raya. Kemu-

dian Dinsosnaker akan menggelar sedikitnya 8 kali bursa tenaga kerja di Kantor Dinsosnaker.

“Jika dalam sekali penyelenggaraan perekrutan atau bursa tenaga kerja bisa menyerap 100 tenaga kerja baru, maka dalam setahun ini aka nada 800 tenaga kerja yang akan terserap dalam bursa tenaga kerja Dinsosnaker,” tambah Moko, panggilan akrab Sufiatmoko.

Hingga akhir bulan Maret kemarin, ada 6 perusahaan yang menyatakan membutuhkan tenaga kerja baru. Perusahaan tersebut bergerak di bidang retail, perhotelan, dan juga perkebunan. Bahkan ada perusahaan yang langsung menempatkan konsultannya agar bisa langsung menyeleksi para pelamar kerja yang datang ke Dinsosnaker.

Di tahun ini, jelas Moko, penyelenggraan perekrutan tenaga kerja difokuskan pada bulan Maret hingga Oktober. Jadi ada delapan bulan waktu untuk menyelenggarakan perekrutan tenaga kerja ini. “Perekrutan tidak harus digelar tiap bulan. Kalau memang banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, maka perekrutan ini bisa digelar dua kali bahkan tiga kali dalam sebulan,” pungkas Moko.Q nas

Tak Sengaja, Petugas Amankan 19 Batang Katu Jati Hasil Jarahan Tuban, Bhirawa Aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Reskrim), Polres Tuban berhasil amankan kayu jati yang diangkut menggunakan kendaraan tanpa dilengkapi dokumen sah pengangkutan. Kayu jati yang masih berbentuk gelondongan tersebut diduga meruakan kayu hasil jarahan hutan di kawasan KPH Parengan Tuban.

maket, dan master plan. Maket dan master plan inia kan di jual kepada investor, sehingga mereka tertarik untuk melakukan investasi di Malang raya.

Pihaknya juga berharap, master plan yang sudah jadi kelak bisa dijadikan Peraturan Presiden atau Perpres. Jika ada Perpres pembangunan bisadilakukan dengan anggaran dari Pemerintah Pusat.

“Melalui Perpres, penanganan kemacetan di Kota Malang dan daerah sekitarnya, akan selesai dengan tepatwaktu.

Karena untuk proyek-proyek bersama daerah lain tidak mungkin dibiyayai sendir ioleh Pemerinta hdaerah, melainkan dengan APBN,” ujar Abah Anton.

Pihaknya ingin seperti Kota Surabaya yang masterplanya mendapat Perpres, karena itu, setelah nanti tersusun dengan baik, pihaknya akan segera

“Kayu ini diduga berasal dari penjarahan dikawasan KPH parengan,” kata Kasat reskrim Polres Tuban AKP Suharyono.

Kasat reskrm Polres Tuban ini juga menjelaskan, kronologis penangkapan kayu jati tersebut bermula saat petugas kepolisian yang kebetulan melintas di jalan raya Desa Pandanagung, Kecamatan Soko, Kabupate Tuban,

khoirul huda/ bhirawa

Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Suharyono bersama barang bukti dan tersangka saat menunjukan kayu jati hasil tangakapan anggotanya di halaman belakang Mapolres Tuban.

mencurigai kendaraan pick up bernopol S-9170-HF yang tengah melintas.

Melihat ada yang tak beres, kendraan tersebut kemudian dihentikan oleh petugas, setelah diperiksa ternyata berisi 19 gelondong kayu jati dengan panjang sekitar 2 meter tanpa dilengkapi dokumen yang sah. “Setelah diperiksa petugas, rupanya bermuatan kayu jati tanpa dilengkapi dokumen sah, selanjutnya dibawa ke polsek setempt sebelum dibawa ke polres,” terang AKP Suharyono.

Adapun, tersangka dalam kasus kayu ilegal tersebut adalah Bahrul Ulum (33), warga Mojoagung, Kecamatan Soko, yang juga pengemudi sekaligus pemilik kayu jati. Dia mengaku kalau kayu tersebut dibeli dari seseorang untuk berbagai keperluan bahan meubel. “Pengakua tersangka kayu ini dibeli dari seseorang, dan akan dibuat beragam barang meubel,” terang Kasat Reskrim.

Untuk mempertanggngjawabkan perbuatanya itu, tersangka langsung ditahan di Mapolres Tuban dan akan dijerat dengan Undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan prusakan hutan dengan ancman pidana lima tahun.Q hud

nas/bhirawa

Perwakilan perusahaan (kiri) nampak memberikan pengarahan sebelum dilakukannya tes terhadap para pencari kerja di bursa tenaga kerja Dinsosnaker.

Pasuruan Terima Bantuan 47 Traktor dari Kementan Pasuruan, Bhirawa Kabupaten Pasuruan menerima bantuan 47 unit traktor dan 10 unit pompa air dari Kementerian Pertanian dari total 3.000 traktor yang dibagikan di seluruh Jawa Timur.

"Traktor dan pompa air itu dibagikan untuk kelompok tani yang memiliki SK Bupati, bukan perorangan," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Gatot Irianto di Desa Siyar di Pasuruan, Selasa (31/3).

Ia mengatakan, bantuan tersebut dari anggaran dana kontingensi 2014 serta APBNP 2015, bantuan tersebut di Pasuruan sudah tersalurkan, namun masih

ada sebagian yang belum tersalurkan karena masih menunggu verifikasi gabungan kelompok tani.

"Saat ini sudah tercatat sebanyak 30 ribu dibagikan dari target 62 ribu traktor kepada kelompok petani dengan nilai pengadaan masing-masing traktor sebesar Rp 20 juta yang diberikan lebih cepat delapan bulan dari tahun lalu pada Maret," paparnya.

Menurutnya, lahan di Kabupaten Pasuruan sangat luas dan bagus, sehingga ia mengimbau kepada masyarakat agar lahan tersebut tidak dialihfungsikan menjadi sebuah bangunan, seperti perumahan atau lainnya.Q hil

Surat Wali Kota Malang Pada HUT Ke- 101 Kota Malang Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam Satu Jiwa Dalam Kehangatan Kebersamaan Warga Kota Malang yang saya cintai dan saya banggakan, Bangsa kita berdiri kokoh karena tampaan dari sebuah perjalanan sejarah, Pun demikian dengan bhumi arema, dimana kita berpijak, mampu terus mengukir prestasi demi prestasi hingga usianya yang ke – 101 tahun; semata dipupuk dan diuntai dari lorong perjalanan sejarah yang mewarnainya…..

Hari ini, tepat di 1 April 2015, diusianya yang ke – 101 tahun, kita letakkan komitmen bersama untuk terus membangun kejayaan kota Malang…

Kita bangun jembatan yang mampu menghantarkan semua warganya Untuk dapat menuju rumah kemakmuran, rumah prestasi, rumah kebanggaan yang menyatu dalam sebuah bangunan rumah yang bermartabat…

Tentu kita pun harus sadar bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan, dirapikan dan diperkuat selalu…

Namun kita harus yakin ke semua mimpi dan cita dapat diwujudkan dengan selalu berlandaskan pada bimbingan serta ridho Allah SWT… Terlebih berbagai kepercayaan telah disematkan ke Kota Malang, antara Lain dijadikannya Kota Malang sebagai pilot project nasional program 100 – 0 – 100 (100 % terlayaninya air bersih, 0 % bebas dari kawasan kumuh, 100 % terwujudnya Sanitasi bersih dan sehat), Penghargaan Nasional di Bidang Lingkungan Berupa Adipura Kencana, Penghargaan Wahana Tata Nugraha di Bidang Lalu Lintas, Penghargaan Nasional di Bidang Kesehatan berupa Swasti Saba Wistara, Posyandu Terbaik Tingkat Nasional, Penghargaan Kelurahan Terbaik Tingkat Nasional yang diraih Kelurahan Tlogomas, Penghargaan Nasional di Bidang Kesehatan berupa Pemberdayaan ekonomi – Pos Daya, Penghargaan Nasional di Bidang Cipta Karya, Penghargaan Langit Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup, Penghargaan Museum Rekor Indonesia Atas Rekor Pemrakarsa dan penyelenggara M.O.U dengan Perguruan Tinggi Terbanyak, yakni 32 Perguruan Tinggi, Penghargaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Status Sangat Tinggi, Penghargaan Green City Tingkat Nasional serta sederet prestasi–prestasi lainnya, baik secara kelembagaan Maupun perorangan.

Atas itu semua, secara pribadi dan atas nama lembaga Pemerintah Kota Malang, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi–tingginya Kepada semua warga kota dan segenap elemen Kota Malang.

Ikhtiar, Syukur, Ikhlas dan Sabar menyertai langkah kita bersama dalam balut harmonisasi fikir dan jiwa menuju Kota Malang yang Bermartabat.

Dirgahayu Kota Malang, Jayalah Kotanya, Makmurlah Masyarakatnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Wali Kota Malang H. Moch. Anton

Seribu Hektare Lahan Padi Diserang Hama Wereng dan Tikus Puluhan petani di Desa Kebondalem Kecamatan Bareng Jombang memburu hama tikus yang menyerang lahan pertanian mereka. Dibantu anggota TNI para petani ini memburu tikus yang merusak lahan mereka.

“Akibat serangan hama tikus ini puluhan hektar tanaman padi rusak dan gagal panen. Kerugian bisa mencapai puluhan juta,”ujar Sulton salah satu petani ditemui usai melakukan gropyokan tikus, Selasa (31/3) mengatakan.

Di Desa Kebondalem saja areal sawah petani yang diserang hama wereng terutama tikus sekitar 80 hektare lebih. Petani dikatakannya sudah berusaha dengan berbagai cara untuk membasmi tikus namun tidak berhasil. ”Kalau mereka menyerang, bisa seperti rombongan bebek yang sedang digiring. Banyak sekali,

sampai petani takut sendiri apalagi kalau malam hari,”ujarnya menambahkan.

Kerusakan lahan pertanian akibat serangan hama wereng dan tikus di Jombang diperkirakan mencapai seribu hektare lebih.

Akibat serangan hama ini, petani gagal panen dan terancam merugi puluhan juta.

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang ikut memantau gerakan pembasmian hama tikus ini mengakui masih banyaknya serangan hama tikus di lahan petani. Namun demikian Bupati mengatakan serangan hama ter-

sebut diyakini tidak mempengaruhi pencapaian hasil panen di Kabupaten Jombang.”Dari 16 ribu hektare lahan tanaman yang ada di Bareng ini, 15 ribu hektare lebih bisa dipanen pada musim kali ini. Selebihnya, atau sekitar seribu hektare lahan tanaman padi mengalami gagal panen,” ujarnya mengatakan.

Lebih lanjut dikatakan Bupati bahwa, pada 2015 ini luas lahan tanam persawahan di Kabupaten Jombang sebanyak 42.823 hektare area. Dari jumlah tersebut, luas lahan panen ditargetkan mencapai angka 69.910 hektare. ’’Sisanya itu yang kita prediksi mengalami kegagalan atau panen yang kurang maksimal karena diserang hama. Maka dari itu hari ini kita galakkan untuk pem-

berantasan hama agar target panen bisa terlampaui,’’ tuturnya.

Masih menurut Nyono menambahkan, meski terdapat seribuan lahan tanaman padi yang gagal panen, namun, hal itu tidak terlalu berdampak pada pendapatan hasil panen. Karena berdasarkan kalkulasi sementara, pada tahun ini, hasil panen di petani Jombang dalam bentuk beras diperkirakan surplus lebih dari 300 ribu ton. “ Pada tahun ini, target pencapaian hasil panen dalam bentuk beras diharapkan bisa sebanyak 435 ribu ton.

Sedangkan kebutuhan beras untuk warga Jombang dalam setahun sebanyak 120 ribu ton, jadi masih ada surplus 300 ribu ton, ”pungkasanya mengatakan. Q rur

Dibantu anggota TNI Puluhan petani memburu hama tikus yang menyerang lahan pertanian yang merusak lahan mereka.

OLAHRAGA

Rabu Kliwon 1 APRIL 2015

LINTASAN

Dispora Sikapi Keluhan Atlet Dayung Pra PON Jayapura, Bhirawa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Papua, tengah berkoordinasi dengan instansi terkait guna menyikapi keluhan atlet dayung Pra-PON mengenai makanan yang tidak layak.

Kepala Dispora Provinsi Papua Z F Marey di Jayapura, Selasa, mengaku belum mendapat laporan secara resmi sehingga tidak mengetahui secara pasti kondisi yang sebenarnya.

"Urusan mengenai atlet pun sebenarnya menjadi tanggung jawab pihak KONI sehingga bukan ranah kami untuk mencampuri," katanya.

Marey menuturkan, meskipun demikian pihaknya akan tetap mencari tahu permasalahan yang dihadapi dan berupaya untuk mencari jalan keluar.

"Atlet pra-PON ini nantinya akan membawa nama baik bagi Papua sehingga tetap harus diperhatikan mulai dari sekarang," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan KONI mengenai anggaran bagi atlet yang mengikuti TC (Training Center).

"Segala sesuatu yang berkaitan dengan atlet merupakan tanggung jawab dan kewenangan KONI sehingga untuk permasalahan makanan ini diharapkan dapat segera diselesaikan," katanya lagi.Q ant

Dispora Jambi Bina 10 Cabang Olahraga PPLP Jambi, Bhirawa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jambi pada 2015 membina 10 cabang olahraga yang masuk dalam program Pusat Pembinaan Latihan Pelajar (PPLP) dengan dana sekitar Rp1 miliar yang bersumber dari APBN dan APBD. Kasi Prestasi Dispora Provinsi Jambi, Herman, saat dihubungi di Jambi Selasa, mengatakan pada tahun ini Jambi masih tetap melakukan pembinaan terhadap 10 cabang olah raga PPLP yang telah berjalan melalui tahapan seleksi.

Kesepuluh cabang itu terbagi masingmasing lima cabang olahraga yang dibina menggunakan dana APBN dan APBD tahun anggaran 2015 yakni dengan jumlah atlet seluruhnya sebanyak 90 orang atlet.

Cabang olahraga yang akan menggunakan dana APBN adalah cabang dayung, gulat, atletik, panahan dan taekwondo, sedangkan cabang yang menggunakan dana APBD Provinsi Jambi adalah karate, tinju, judo, angkat besi dan senam.

"Pada tahun ini jumlah cabang olahraga yang masuk dalam program pembinaan PPLP masih tetap tidak ada penambahan namun anggarannya yang berkurang pada 2015 jika dibandingkan 2014," kata Herman.Q ant

7

Jelang ISL, Persebaya Tiadakan Uji Coba Surabaya, Bhirawa Lima hari menjelang diputarnya Kompetisi Indonesia Super League (ISL), Persebaya tidak akan melakukan agenda pertandingan uji coba. Tim kebanggaan Arek-Arek Suroboyo itu diagendakan akan menjamu Mitra Kukar, Minggu (5/4) di Stadion Gelora Bung Tomo.

Persebaya telah menyelesaikan tujuh pertandingan uji coba, baik di sekitar Surabaya maupun di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar).

Hasilnya Fandi Eko Utomo dan kawan-kawan meraih enam kemenangan dan satu

hasil seri.

Sepulang dari Jabar, Persebaya sempat merencanakan untuk bertemu dengan Laga FC, Rheza - Persebo Bondowoso maupun tim internal lokal anggota PSSI Surabaya.

Namun segala rencana ter-

sebut akhirnya diurungkan oleh Ibnu Grahan.

Saat ini tim yang dilatih oleh Ibnu Grahan itu tengan konsentrasi penuh untuk menghadapi pertandingan perdana.

Apalgi sebagai tuan rumah tentunya Persebaya dituntut untuk bisa merebut poin penuh. "Kita memiliki banyak pemain, kalau melakukan uji coba nanti hanya bermain separuh-separuh dan tidak bisa penuh," kata Ibnu Grahan.

Lebih lanjut mantan pemain Gelandang Persebaya di era 90 an itu berharap Evan Dimas

Darmono yang saat ini mengalami cedera bahu dan bergabung dengan Timnas U23 bisa segera sembut.

Sebab tenaga pemain yang menempati gelandang itu sangat dibutuhkan. "Kami sudah memantau Evan Dimas lewat BBM. Mudah-mudahan kondisinya tidak masalah," harap Ibnu.

Selain Evan, Ibnu juga berharap tak ada pemain Persebaya di Timnas U-23 lainnya yang mengalami masalah serupa.

Seperti yang diketahui bersama, Persebaya mengirimkan empat nama untuk memper-

kuat skuat Garuda Muda. Selain Evan, tiga pemain lainnya adalah Ilham Udin Armaiyn, Putu Gede Juni Antara dan Zulfiandi. "Mereka akan kembali gabung dengan tim tanggal 2 April besok," terangnya.

"Kita akan lihat kondisi terakhir mereka. Disitu kita akan siapkan mereka untuk pertandingan," lanjut mantan pelatih Persela U-21 ini. Ibnu juga menyampaikan rencananya untuk berlatih malam di Stadion GBT. "Kami akan lakukan hari Kamis besok," tutup Ibnu. Q wwn

Olahraga Bola Gawang Dikembangkan di Lubuklinggau Lubuklinggau, Bhirawa Olahraga bola gawang (Gateball) yang selama ini menjadi permainan para pejabat di Provinsi Bengkulu, saat ini mulai dikembangkan di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

"Kita akan mengadopsi dan memasyarakatkan permainan gateball itu pada warga Lubuklinggau, karena mulai disenangi warga setempat," kata Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe, Selasa.

Ia mengatakan, olahraga tersebut dikenalkan kepada masyarakat setelah uji coba permainan antar-pejabat di Lubuklinggau beberapa waktu lalu.

Olahraga itu awalnya diperkenalkan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah kepada rombongan dari Kota Lubuklinggau saat melakukan kunjungan persahabatan belum lama ini, kemudian diuji coba bersama unsur pejabat dan ditonton masyarakat umum.

Meski olahraga itu baru dikenal warga Kota Lubuklinggau bahkan di Sumatera Selatan, namun minat masyarakat disetiap kelurahan cukup antusias untuk mengembangkan permainan itu.

"Kita akan mendukung untuk mengembangkan olahraga tersebut karena sangat sederhana dan terjangkau oleh kalangan warga menengah ke bawah," ujarnya.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan olahraga akan menyiapkan lokasi khusus bagi mereka yang hobi dan ingin mencoba permainan tersebut.

Ke depan akan dibuat anggaran khusus agar olah raga itu bisa

berkembang dan tidak hanya di Kota Lubuklinggau, tapi ke seluruh pelosok di wilayah Sumatera Selatan, ujarnya.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Lubuklinggau Hendra Gunawan mengatakan permainan Gateball itu merupakan cabang olahraga baru didengar masyarakat Lubuklinggau.

Beberapa pekan terakhir permainan itu mulai dikenal masyarakat setelah melihat uji coba dilakukan Wali Kota bersama para pejabat di halaman Mapolres Lubuklinggau beberapa waktu lalu.

Dipilihnya lapangan Mapolres sebagai uji coba Gateball itu karena strategis berada di pusat kota dan bisa ditonton oleh masyarakat umum.

"Permainan ini bisa dimainkan pada waktu santai sore hari, seperti Sabtu atau Minggu pagi jadi tidak menggangu aktifitas kantor," katanya.

Untuk peralatan permainan khusus para Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dididatangkan langsung dari Jakarta dan pelatih khusus.

Ia menjelaskan, permainan Gateball sebenarnya hampir mirip golf, hanya saja golf membutuhkan lapangan lebih luas dan tidak menggunakan gawang tapi menggunakan lubang.

Olahraga ini, katanya terdiri atas kata gate artinya gawang sedangkan ball artinya bola. Jadi arti gateball adalah bola gawang namun ukurannya kecil dan ciri khasnya menggunakan tongkat saat sedang bermain.

"Ke depan permainan gateball akan dibuka secara luas sehingga permainan ini makin memasyarakat di Sumatera Selatan," ujarnya.Q ant

KONI Kabupaten Bojonegoro, Jatim, menyatakan atlet panahan daerahnya yang pernah ditolak di ajang Porprov Jatim 2013 lalu, kini bisa ikut Porprov Jatim 2015 di Banyuwangi.

Atlet Panahan Bojonegoro Bisa Ikut Porprov Bojonegoro, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan atlet panahan daerahnya yang pernah ditolak di ajang Pekan Olahraga (Porprov) Jatim 2013 lalu, bisa ikut Porprov Jatim 2015 di Banyuwangi.

"Sudah ada jaminan dari KONI Jatim bahwa atlet panahan Bojonegoro bisa terjun mengikuti Porprov Jatim di Banyuwangi, 6-13 Juli," kata Sekretaris KONI Bojonegoro Sahari, di Bojonegoro, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu, menjawab pertanyaan kemungkinan kasus penolakan atlet panahan Bojonegoro diajang Porprov Jatim di Kediri, 2013, akan terulang lagi di ajang Porprov Jatim 2015.

"Soal jaminan atlet Bojonegoro bisa ikut Porprov Jatim di Banyuwangi, di-

sampaikan KONI Jatim kepada Ketua KONI Bojonegoro M. Taufik, dalam rapat di Surabaya, beberapa waktu lalu," paparnya.

Ia optimistis dengan masuknya atlet panahan daerahnya di ajang Porprov Jatim 2015 di Banyuwangi, akan menambah pundi-pundi medali, karena daerahnya memiliki banyak atlet panahan andal.

Di Porprov Jatim 2013, jelasnya, daerahnya memperoleh dua emas, lima perak dan tujuh perunggu.

"Kalau saja panahan bisa ikut jelas akan ada tambahan banyak medali emas," tandasnya.

Di ajang Porprov Jatim 2015, lanjutnya, daerahnya kehilangan satu atlet panahan Catur Wuri, yang tidak bisa mengikuti ajang Porprov Jatim, karena masuk Pelatda di Surabaya.

"Sesuai ketentuan atlet yang sudah masuk pelatda

dan pelatnas tidak diperbolehkan mengikuti porprov," ucap Wakil Sekretaris KONI Bojonegoro Syafiuddin, menambahkan.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya sudah menetapkan di ajang Porprov Jatim 2015 di Banyuwangi, akan menerjunkan 100 atlet dari 13 cabang olahraga.

"Kami hanya memberangkatkan atlet dari 13 cabang olahraga, dari 35 cabang olahraga yang dipertandingkan di porprov, sebab atlet yang ada hanya 13 cabang olahraga," paparnya.

Ia menyebutkan 13 cabang olahraga yang akan diikuti di Porprov Jatim 2015 di Banyuwangi, antara lain, panahan, pencak silat, catur, atletik, futsal, angkat besi, dan bina raga.

"Ada beberapa cabang olahraga yang tidak masuk, karena gagal di pra-porprov, antara lain, sepak bola dan basket," jelasnya.Q ant

BNNK Trenggalek Lakukan Advokasi P4GN di PNPM Panggul

UPAYA P4GN terus digalakkan oleh BNN Kabupaten Trengggalek dengan mengajak semua pihak maupun seluruh elemen masyarakat untuk menyamakan persepsi bahwa permasalahan narkoba adalah permasalahan yang kompleks.

Advokasi menjadi salah satu cara untuk mengajak semua pihak berperan aktif dalam upaya P4GN di Kabupaten Trenggalek, termasuk pihak lembaga PNPM MP Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek agar tidak ada anggota atau pegawai dari lembaga Serta masyarakat yang terjerumus pada penyalahgunaan narkoba.

Senin(30/3) BNNK TrenggalekLakukan advokasi P4GN di PNPM MP Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Acara dilaksanakan di Balai Desa Wonocoyo Kec.Panggul dengan diikuti sebanyak 40 orang.

Acara Advokasi kali ini di buka langsung Oleh Kepala Desa Wonocoyo, Dalam sambutannya Kepala Desa Wonocoyo mengatakan, “Mari Kita bersama saling bahu membahu untuk turut mem-

bantu BNN dalam rangka pemberantasan Narkoba, Karena Narkoba adalah salah satu perusak moral bangsa yang sangat kejam”. Ungkap Kepala Desa Wonocoyo Pemberian materi P4GN kali ini disampaikan langsung oleh Kepala BNNK Trenggalek I Made Arjana, SH, MH. “Dalam menghadapi ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di sekitar kita, di perlukan kerjasama antar berbagai pihak dan elemen, tanpa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, sangat sulit untuk memberantas Ancaman Narkoba ini. Oleh karena itu saya marilah kita bersama sama memberantas peredaran gelap narkoba ini, agar generasi selanjutnya bisa selamat dari ancaman Narkoba”. Kata I Made Arjana BNNKTrenggalek menghimbau untuk menginformasikan segala permasalahan narkoba sekecil apapun ke BNNk Trenggalek untuk ditolong dan mendapatkan penanganan, bukan kalau pecandu sudah parah baru dilaporkan. Hal ini agar penanganan terhadap penyalahguna lebih mudah.

Advokasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk penyusunan kebijakan P4GN. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini semakin banyak masyarakat yg memahami akan pentingnya peduli akan bahaya penyalahgunaan narkoba, serta semakin banyak masyarakat yg mengetahui akan pentingnya wajib lapor bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk di sembuhkan dengan cara di rehabilitasi, guna meyelamatkan generasi muda dari ancaman bahaya narkoba yang sekarang sudah sangat mengkhawatirkan.Q wek. adv

EKONOMI - BISNIS

8

Dinkop Optimistis Koperasi Siap Hadapi MEA

RAGAM EKBIS

Reksadana Syariah Tolak Saham Rokok

Perkuat dengan Slogan Jimat AKIK

Surabaya, Bhirawa Reksadana berbasis syariah memiliki komitmen untuk memberikan rasa nyaman bagi para nasabah muslim, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menolak saham dari pabrik rokok maupun perusahaan yang memiliki produk berbau riba.

Menurut Febriana Dewi Rosyanti manager Investor Lounge Danareksa Invesment Managemen (DIM) Surabaya, produk reksadana syariah ini membidik nasabah muslim agar tidak ragu untuk melakukan investasi. “Rokok di kalangan kaum muslimin hukumnya makruh bukan haram, tapi demi untuk menjaga persaan kaum muslim kami menolak saham dari pabrik rokok,” katanya didampingi Customer Servoce Officer, Rima Ningsih saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/3).

Secara umum di Indonesia, data historis menunjukkan bahwa IHSG masih berkinerja positif selama tahun periode Pemilu berlangsung maupun 12 bulan sesudahnya. Selama masa Pemilu, kegiatan kampanye yang gegap-gempita mendorong tingkat konsumsi yang tinggi akan makanan, minuman, percetakan, jasa konsultasi, media, angkutan, dll.

Tidak mengherankan selama masa Pemilu di Indonesia, IHSG menunjukkan kenaikan positif karena peristiwa Pemilu memang memberikan kontribusi positif secara ekonomis dan finansial. Q ma

Pemprov, Bhirawa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop dan UMKM) Provinsi Jatim optimis mayoritas koperasi yang ada di Jatim mampu jadi penopang dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Eksportir kemaritiman mengeluhkan “eksportir siluman” yang merusak bisnis kemaritiman hingga negara tujuan.

Pengusaha Maritim Keluhkan ‘Eksportir Siluman’ Surabaya, Bhirawa Pelaku usaha (eksportir) kemaritiman Andi Syahdatul Bariah MM mengeluhkan “eksportir siluman” yang merusak bisnis kemaritiman hingga negara tujuan bisa menerapkan sanksi untuk semuanya. “Itu kita alami dengan Rusia, karena negara tujuan itu akhirnya menghentikan pasokan ikan tuna dari 100 lebih eksportir asal Indonesia,” katanya dalam seminar FE Universi-

tas dr Soetomo (Unitomo) di Surabaya, Jatim, Selasa Alumni FE Unitomo yang kini memimpin CV Prima Indo Tuna, Makassar itu mengaku pihak Rusia akhirnya melakukan verifikasi dan hanya mengizinkan delapan dari 100-an eksportir untuk memasok ikan tuna ke negara itu.

“Alhamdulillah, perusahaan menjadi salah satu dari delapan perusahaan eksport itu, tapi eksportir siluman itu sangat meru-

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo beserta Ketua PB IPSI Prabowo Subianto dan Sesmenpora Dr Alfitra Salam ketika hadir dalam pemberian penghargaan KONI Award di JCC.

Pakde Karwo Terima Anugerah KONI Award Sukses Selenggarakan PON Remaja I Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo menerima penghargaan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.

Penghargaan tersebut berupa piala dan piagam Penghargaan Anugrah KONI Award yang diserahkan langsung Sekretaris Kemenpora RI, Dr Alfitra Salam.

P

enghargaan tersebut diberikan Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, atas dedikasi dan perannya sebagai pelopor pengembangan olahraga terbaik selama 2014/2015. Penghargaan tersebut di serahkan pada Rapat Anggota KONI di Jakarta Convensional Centre (JCC) Senin (30/3) malam.

Jatim merupakan satu-satunya provinsi yang menerima penghargaan dari KONI Pusat yang telah dinilai menjadi pelopor pengembangan olahraga terbaik di daerahnya. Salah satu alasan KONI memberikan penghargaan tersebut yakni kesuksesan penyelenggaraan PON Remaja I yang dilaksanakan di Jatim, dengan memperebutkan 14 cabang olahraga yang diikuti kontingen olahraga dari seluruh Indonesia. KONI Pusat menilai, Jatim sukses menyelenggarakan PON Remaja I meski diberi waktu yang singkat dan pendanaan yang terbatas. Sukses disini dalam artian sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan sukses perberdayaan olahraga di Jatim.

Tak hanya itu, Jatim juga dinilai mampu sebagai pemrakarsa dan in-

Rabu Kliwon, 1 APRIL 2015

ovator pengembangan infrastruktur dan prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional dan internasional. Secara berkesinambungan, Jatim juga telah mampu menyelenggarakan event olahraga baik secara nasional maupun internasional, sekaligus membangun iklim kondusif dengan seluruh stakeholder olahraga dalam pembinaan prestasi.

Menanggapi atas penghargaan ini, Pakde Karwo mengatakan, rasa syukur dan terima kasih atas diraihnya penghargaan Anugrah KONI Award. Jatim mendukung penuh pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional yang memfokuskan pada cabang olahraga (cabor) unggulan di daerah.

“Kami di daerah sudah mengusulkan agar setiap daerah fokus terhadap pembinaan Cabor unggulan.

Jatim memfokuskan kepada 3-4 Cabor unggulan yang akan menjadi bagian untuk dipertandingkan pada eventevent olahraga tingkat nasional maupun internasional,” ungkapnya. Dihadapan seluruh insan olahraga seluruh Indonesia, Pakde Karwo menegaskan, Jatim siap mendukung penuh pelaksanaan UU No3 Tahun 2005 sistem keolahragaan nasional.

“Kami mendukung penuh dan siap segalanya. Kami siap secara moril, materiil sekaligus siap secara semangat dari masyarakat Jatim untuk membawa nama harum Bangsa Indonesia di bidang olahraga,” terangnya yang disambut riuh tepuk tangan peserta Rapat Anggota Koni yang memadati JCC. Sementara itu, Sekretaris Kemenpora, Dr Alfitra Salam menuturkan tema pada Rap-

at Anggota yakni Melalui Pemetaan Cabang Olahraga Unggulan Daerah Kita Wujudkan Daya Saing Prestasi Olahraga Internasional dirasa tepat.

Tema tersebut merupakan gambaran dari bina prestasi yang berasal dari basis klub yang secara struktural berada mulai dari pengcab hingga sekolah-sekolah.

Tema ini, sekaligus mengingatkan pada amanah Pasal 34 Ayat 2 UU No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurangkurangnya satu cabor unggulan yang bertaraf nasional atau internasional. Untuk itu, setiap kabupaten/ kota perlu menentukan cabor unggulan bedasarkan potensi daerah.

Sedangkan Ketua Umum (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Koni Pusat Tono Suratman mengatakan, dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun ke depan akan berlangsung beberapa multi event olahraga baik dalam maupun luar negeri. Event tersebut diantaranya adalah Sea Games 2015 di Singapura, PON IX Tahun 2016 di Jabar, Olimpiade Tahun 2016 di Brazil dan PON Remaja II Tahun 2017 di Jateng serta Asian Games 2018 di Indonesia. “Pada SEA Games dan Olimpiade, kita di tuntut untuk menjadi lebih baik. Sedangkan pada Asean Games kita yang bertindak sebagai tuan rumah dituntut untuk meraih sukses penyelenggaraan.

Sementara untuk pelaksanaan PON XIX dan PON Remaja II, KONI Pusat dituntut untuk memecahkan rekor disamping sukses dalam pelaksanaaanya,” terangnya. Q iib*

sak dan mengganggu bisnis kami, karena mereka tidak punya izin dan tidak punya perusahaan, tapi bisa ekspor, padahal pengawasan juga ketat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk menertibkan “eksportir siluman” itu agar bisnis kemaritiman berkembang pesat dan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia akan terwujud karena kepercayaan. Q tam,ant

Dari catatan Dinkop, dari 30.866 koperasi, saat ini hanya 3.000 atau hanya 24,6 persen saja yang mati suri.

“Jadi 27 ribu Lebih atau sekitar 75 persen koperasi di Jatim sudah siap untuk jadi penopang MEA. Koperasi bisa menjadi salah satu andalan Jatim untuk menghadapi pasar bebas ASEAN nanti,” kata Kepala Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim, Dr Mudjib Afan MKes, dikonfirmasi, Selasa (31/3).

Menurut Mudjib, bagi koperasi yang tidak aktif, pihaknya terus melakukan pendampingan sehingga mereka bisa bergeliat kembali untuk mensejahterakan anggota yang mayoritas adalah pelaku UMKM. Sedangkan bagi yang sudah maju, juga terus didorong agar koperasi tersebut melakukan inovasi dan mengembangkan diri.

Dengan majunya koperasi, maka pertumbuhan ekonomi Jatim diharapkan bisa terhindar dari ekonomi liberal yang bersifat kapitalistik. “Koperasi adalah tumpuhan kita untuk menjaga perekonomian yang sesuai kultur bangsa,” kata Mudjib.

Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Koperasi Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim, Dr H Mas Purnomo Hadi MM menambahkan, jika Pemprov Jatim memang terus berusaha untuk memajukan dan menambah jumlah koperasi. Bahkan sejak tahun 2009-2011, Pemprov Jatim juga membantu pendirikan 8.506 koperasi wanita di seluruh desa dan kelurahan.

“Tiap desa saat itu diberikan bantuan Rp25 juta.

Bahkan saat ini ada diantara koperasi ini yang sudah memiliki aset lebih dari Rp1 miliar,” kata Mas Purnomo. Meski mayoritas koperasi saat ini mulai berkembang, namun mereka tetap dilakukan pendampingan guna meningkatkan kualitas produk sehingga bisa bersaing di era MEA. “Selain membentengi diri dari gempuran MEA, saat ini ada beberapa koperasi bahkan sudah ekspor dan mereka kini terus mengembangkan diri untuk meluaskan pasar,” kata dia.

Mayoritas koperasi yang sudah siap ekspor kebanyakan adalah sektor peternakan, susu, makanan dan minuman, kerajinan serta kain dan baju. Untuk makanan ini, bahkan Koperasi di Kota Batu saat ini sudah bisa mengekspor makanan jenis rempeyek ke Hongkong dan Malaysia. “Kami juga dorong mereka dengan slogan Jimat AKIK. AKIK ini artinya mereka harus Aktif, Kreatif, Inovatif dan Koordinatir,” ujarnya. Q iib

Rabu Kliwon 1 APRIL 2015

NASIONAL-POLITIK

9

Wapres Minta Golkar Cooling Down Golkar Serahkan Surat Penjelasan Hukum MPG Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kedua kubu Partai Golkar, baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono, untuk saling menahan diri guna menemukan jalan keluar yang baik bagi partai beringin tersebut.

“Tidak ada (mediasi), saya sudah meminta mereka agar cooling down dulu karena dengan kegaduhan ini otomatis memberikan nama Golkar jadi kurang bagus dilihat,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (31/3).

Wapres mengatakan pihaknya tidak ikut campur dalam urusan internal partai, misalnya dengan berkomunikasi khusus kepada salah satu pihak. Dia hanya berharap kedua kubu dapat menyelesaikan konflik internal mereka melalui jalan islah.

“Mudah-mudahan islah. Kan sudah diputuskan mereka, saya pikir satu atau dua hari ini akan kembali baik. Kalau saya lihat prosesnya, kegaduhannya, me-

mang dua-duanya harus menahan diri. Itu urusan internal dan saya tidak turut campur dalam hal itu,” jelasnya.

Konflik internal Partai Golkar semakin memanas setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menerbitkan SK Kepengerusan partai tersebut versi kepemimpinan Agung Laksono.

Senin (30/3), fraksi partai kubu Agung Laksono memaksa masuk ke ruang Sekretariat Fraksi Partai Golkar di lantai 12 Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan Jaarta.

“Kami menunjukkan niat dengan sesuai surat Kementerian Hukum dan HAM bahwa Ketua

Umum Partai Golkar yang sah adalah Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainuddin Amali,” kata Sekretaris Fraksi Golkar Fayakhun Adriani di Ruang Fraksi Golkar. Mereka berhasil meringsek masuk setelah mencongkel kunci pintu kaca yang sebelumnya dikunci oleh pengurus Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie yang dipimpin Ade Komaruddin.

Golkar Serahkan Surat MPG Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham menyerahkan surat penjelasan hukum dari Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi kepada pimpinan DPR RI. “Kami menyerahkan surat penjelasan hukum yang dibuat Muladi sebagai jawaban atas surat kami tanggal 19 Maret 2015,” kata Idrus di ruang kerja Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (31/3).

Dia menjelaskan isi surat Ketua MPG itu menyebutkan bahwa MPG tidak memenangkan salah satu pihak baik Munas Ancol maupun Munas Bali.

Menurut dia, isi amar putusan MPG dalam pokok perkara itu tidak memenangkan karena perbedaan pendapat dalam pokok permohonan tentang keabsahan.

“Pertimbangan hukum telah menegaskan bahwa putusan MPG tidak memenangkan salah satu pihak sebagai munas yang sah sesuai UU,” ujarnya.

Idrus menjelaskan surat Ketua MPG itu menegaskan bahwa dua pendapat hakim MPG yang menenangkan Golkar Munas Jakarta bukan amar putusan namun pendapat hakim.

Dia menilai pascakeluarnya surat penjelasan hukum Ketua MPG itu maka surat Keputusan Menkumham yang memenangkan Golkar Munas Jakarta tidak

Sekjen Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham (kiri) didampingi Wakil Ketua Ade Komaruddin (kanan) menyerahkan surat mahkamah partai kepada Ketua DPR Setya Novanto (tengah) dan Wakil Ketua Fadli Zon (kedua kanan) di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3) kemarin. memiliki alasan yang menjadikan MPG sebagai alas keputusannya.

“Kami ingin mengungkap kebenaran dan ini surat kelima yang kami sampaikan (ke pimpinan DPR RI) namun ini surat yang mendasar karena untuk

menentukan keabsahan Munas Golkar,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan setiap surat yang masuk ke pimpinan DPR RI akan diterima dengan mekanisme yang ada dan menjadi bahan untuk rapat pimpinan. Q ant

BPPKB Jatim Ajak Perusahaan Ikut Kembangkan Program KB

KILAS NASIONAL

22 WNI Dibebaskan Otoritas Yaman Jakarta, Bhirawa Kementerian Luar Negeri telah mengonfirmasi bahwa 22 WNI yang ditahan Otoritas Yaman telah dibebaskan pada Selasa waktu setempat dan kini tengah menunggu untuk dievakuasi ke luar dari Sana’a.

“Semua WNI yang dilaporkan ditahan Otoritas Yaman telah dibebaskan dan kini sedang menunggu untuk dievakuasi ke Al Hudaydah,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, Selasa (31/3) kemarin.

Sebelumnya, Kemlu menerima informasi dari KBRI di Sanaa bahwa 23 WNI ditahan oleh otoritas Yaman karena masalah keimigrasian, dan dua diantara mereka telah dibebaskan. Kemudian, pada Senin (30/3), lima orang lagi telah ditemukan di penjara Shumayla dan menunggu untuk dibebaskan.

Dalam proses penyisiran di penjarapenjara tersebut, KBRI menemukan satu lagi WNI yang bekerja di sektor domestik (TKI) juga ditahan karena masalah keimigrasian.

“Jadi total 22 WNI telah dibebaskan dalam waktu yang relatif singkat, hanya dalam dua hari. Kita punya hubungan baik dengan pihak otoritas Yaman sehingga proses pembebasan mereka relatif lebih lancar,” ujar Iqbal.

Saat ini, 22 WNI tersebut berada di wisma duta besar RI di Sanaa dan akan segera dievakuasi ke Al Hudaydah, wilayah Yaman yang masih relatif aman dan memiliki lapangan udara yang dapat digunakan.

Sebelumnya, KBRI telah berhasil mengevakuasi 230 WNI ke Al Hudaydah.Q ant

Surabaya, Bhirawa Keterlibatan perusahaan untuk ikut serta mengembangkan program Keluarga Berencana (KB) diharapkan akan ikut menyelesaikan berbagai persoalan kependudukan. Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jatim Dr Sukesi, MARS saat dikonfirmasi terkait dengan kegiatan evaluasi dan sinkronisasi program KB dengan mitra kerja (perusahaan).

Menurut Sukesi sinergi program KB pemerintah dengan program KB Perusahaan akan efektif dalam mendukung produktivitas kerja disamping turut mendukung upaya akselerasi penurunan angka kematian ibu/bayi serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

“Kami berharap perusaha an melalui program kerja atau CSR dapat mengembangkan program KB/kesehatan reproduksi dengan sasaran pekerja dan keluarganya serta masyarakat di sekitar perusahaan,” harap Sukesi.

Lebih lanjut menurut Sukesi, masih banyak persoalan lain seperti penularan HIV/AIDS, kanker Serviks/payudara, ASI Ekslusif, Bina Keluarga Balita dan sebagainya yang membutuhkan peran perusahaan di dalamnya.

Sementara Kabid Keluarga Be-

rencana BPPKB Jatim Umi Yuniati menambahkan penyelenggaraan kegiatan evaluasi dan sinkronisasi dengan mitra kerja merupakan salah satu upaya untuk membangun kesadaran perusahaan untuk ikut serta mengembangkan program KB guna mewujudkan pengendalian total fertility rate (TFR) dan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

“Tujuan utamnya adalah mewujudkan kehidupan karyawan yang kecil, bahagia dan sejahtera,” kata Umi. Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua tersebut, menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Erna Murtanti, ST, MT dari Disnakertransduk Provinsi Jatim, Shoim, Hidayat dari FKM Unair, Haryanto dari Apindo Jatim dan beberapa narasumber yang lain.

Di hadapan para peserta pembicara dari Apindo Jatim Haryanto mengakui rendahnya kepedulian perusahjan dalam ikut serta pengembangan program KB di perusahaan. Kondisi tersebut menurut Haryanto bisa jadi karena kurangnya sosialisasi KB dan minimnya sarana yang dimiliki perusahaan.

“Faktor kurangnya tenaga ahli bidang program KB di perusahaan juga menjadi salah satu penyebabnya,” kata Haryuanto lagi.

Q why

Panglima TNI Jend. Moeldoko, di Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (31/3) kemarin

istimewa

Presiden Setujui Penempatan 1 Batalyon TNI di Poso Poso, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui penempatan satu batalyon Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

“Saya sudah lapor kepada Presiden Joko Widodo bila memang diperlukan, ada pasukan PPRC yang tinggal di sini untuk melanjutkan operasi dengan aparat kepolisian. Presiden pun menyetujui,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko usai menghadiri acara Bakti Sosial di sela-sela latihan PPRC TNI 2015, di Kelurahan Tabalu, Kabupaten Poso, Sulteng, Selasa (31/3) kemairn.

Latihan PPRC TNI dise-

lenggarakan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada 22 – 31 Maret 2015 dengan melibatkan 3.222 personel TNI. Jenderal Moeldoko menegaskan, TNI dan pemerintah tak pernah memberikan tempat kepada paham radikal, termasuk ISIS untuk berkembang di Indonesia.

Ia menyebutkan, latihan PPRC TNI yang diselenggarakan di Poso itu dimaksudkan untuk menekan ber kembangnya paham radikalisme di Indonesia, khususnya di Poso.

“Kita lihat di Poso ada potensi berkembangnya paham tersebut. Oleh karena itu, kita tentukan pilihan di Poso untuk melakukan latihan PPRC. Kita lihat nanti. Bila diperlukan, satu batalyon

akan disiagakan untuk melakukan pengamanan bersama kepolisian,” kata Moeldoko.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI mengaku prihatin terhadap rasa cemas dan ketakutan masyarakat mengenai situasi keamanan di Poso, yang rawan terjadinya konflik horizontal.

“Saya prihatin dengan pernyataan tokoh masyarakat, dimana masih ada kecemasan dari masyarakat tentang situasi keamanan. TNI ingin melihat situasi dalam negeri dalam keadaan baik, kondusif dan aman. Kita hidup di negara yang sudah cukup lama merdeka, sesungguhnya tak perlu ada lagi perasaan itu,” jelas Q ist Moeldoko.Q

Tujuh Situs Islam Protes Pemblokiran Kemkominfo Jakarta, Bhirawa Tujuh situs Islam melakukan protes dan keberatan terhadap pemblokiran sepihak yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorrisme (BNPT) karena dinilai menyebarkan radikalisme.

Tujuh pimpinan dan wartawan situs tersebut, aqlislamiccenter.com, hidayatullah.com, kiblat.net, salamonline.com, panjimas.com, arrahmah.com dan gemaislam.com, mendatangi Gedung Kementerian Komunikasi dan

Informatika di Jakarta, Selasa (31/3) kemarin.

Perwakilan ketujuh media tersebut ditemui oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Regulasi Strategis Danrivanto Budhijanto.

Pemimpin Redaksi Hidayatullah Mahladi yang menjadi juru bicara mengatakan, pemblokiran dilakukan tanpa mengetahui apa kesalahan yang dilakukan situs-situs Islam tersebut.

“Tiba-tiba saja di blokir, kita tidak tahu kesalahannya apa, tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” katanya.

Pihaknya juga menegas-

kan tidak ada peraturan konten negatif yang mereka langgar. Untuk itu, pihaknya mengajukan protes dan keberatan atas pemblokiran situs-situs karena tidak ada konten negatif seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri No 19/ 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.Kedua, pihaknya juga mengajukan normalisasi atas pemblokiran tersebut sesuai dengan pasal 16 Peraturan Menteri No 19/2014 tersebut dan menghilangkan situs-situsnya dari Trust Positif.Q ant

Bupati Pasuruan Sampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf dan Wakil Bupati, Riang Kulup Prayuda menyampaikan laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasuruan akhir tahun anggaran 2014 di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Selasa (31/3).

Penyampaian itu berjalan lancar dan tertib dihadapan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Forpimda dan seluruh pejabat Pemkab Pasuruan serta para undangan.

LKPJ itu juga disampaikan kedua kalinya sejak kepemimpinan Irsyad-Gagah 2013 lalu itu berisikan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan, penyelenggaran tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Untuk kebijakan pengelolaan keuangan daerah dari sisi PAD tahun 2014 Pemkab Pasuruan memperolah Rp2,205 triliun,

jumlah itu melampaui target sebenarnya yakni Rp2.014 triliun atau mencapai 109,50 persen.

Selain itu, perolehan PAD jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun lalu dengan realisasi tahun 2013 yang mencapai hanya Rp1.817 triliun.

Kontribusi terbesar pendapatan daerah tahun 2014 yakni dana perimbangan sebesar 61 persen, kemudian lain-lain pendapatan yang sah sebesar 20 persen dan pendapatan asli daerah sebesar 19 persen. Untuk belanja daerah tahun 2014 yang ditargetkan sebesar Rp2.269 triliun dan ternyata telealisali sebesar Rp2.200 triliun atau terserap 88,14 persen.

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun

Irsyad Yusuf

hil/bhirawa

2013 yang tercatat Rp1.739 triliun, maka mengalami peningkatan sebesar 15,04 persen sehingga selisi realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah surplus sebesar Rp205.152.437.245,08. Dengan demikian, sisa perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2014 sebesar Rp444.807.898.033,05. Sedang-

kan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 7,15 persen. Jika dibandingkan tahun lalu yakni 2013 hanya tercatat sebesar 6,97 persen atau masih berada diatas pencapain Provinsi Jawa Timur dan nasional. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional dari data nota RAPBDN-P 2015 diasumsikan sebesar 5,5 persen.

“Tentu capaian ekonomi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan memiliki daya saing yang cukup tinggi dalam pengembangan investasi dan penanaman modal,” ujar Irsyad Yusuf.

Di sisi lainnya, bidang pendidikan maupun penghargaan lainnya, Kabupaten Pasuruan memiliki banyak penghargaan.

Begitupula urusan kesehatan.

Alokasi anggaran belanja langsung urusan kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan dan RSUD Bangil. tahun 2014 se-

hil/bhirawa

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf saat menyampaikan LKPJ Bupati Pasuruan akhir tahun anggaran 2014 di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Selasa (31/3). besar Rp224.191.803.831,56 dan terealisasi Rp173.246.287.844,47 atau terserap 77,28 persen.

“Keberhasilan itu diukur dengan indikator sejumlah kineja antara lain angka kematian bayi, angka

kematian ibu, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, rasio posyandu persatuan balita, balita gisi buruk dan Ben Occupancy Rate atau tingkat hunian RSUD Bangi,” kata Irsyad Yusuf.

Q hil.adv

SURABAYA

10

Rabu Kliwon 1 APRIL 2015

Awasi Distribusi, Kodam V/Brawijaya Amankan 37.992 Pupuk Bersubsidi Surabaya, Bhirawa Intruksi Presiden RI Jokowi terkait swasembada pangan, direspon cepat oleh Kodam V/Brawijaya. Beserta Korem dan Kodim jajaran, sebanyak 37 ribu ton pupuk bersubsidi berhasil diamankan dari tindak penyalagunaan distribusi.

Sebanyak 37.992,03 ton pupuk bersubsidi diamankan sejak tiga bulan terakhir. Temuan terakhir, Kodim 0813 Lamongan berhasil mengamankan 3,30 ton pupuk jenis Urea, Ponska, PS 36, dan ZA. Anggota TNI mengamankan empat jenis pupuk bersubsidi di Desa Djati Drojog, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan.

“Dari bulan Januari sampai Maret 2015, anggota jajaran kami berhasil mengungkap sebanyak 25 kasus penyalagunaan pupuk bersubsidi,” terang Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Eko

Wiratmoko usai Coffee Morning dengan media di Makodam V/Brawijaya, Selasa (31/3).

Dijelaskan Pangdam, keterlibatan TNI AD khususnya Kodam V/Brawijaya beserta jajaran merupakan tindak lanjut dari intruksi Presiden untuk membantu Menteri Pertanian. TNI juga bertekad menjaga ketahanan dan swasembadan panga di Indonesia.

“Upaya ini sebagai bukti kongkret TNI untuk menjaga dan mewujudkan swasembada pangan Indonesia,” jelas Pangdam.

Sejak 20 Januari hingga

30 Maret 2015, Kodim di wilayah Jawa Timur mengamankan 37.992,03 ton pupuk bersubsidi dari tindak penyalahgunaan. Tak hanya itu, lanjut Pangdam, TNI juga membantu mengawasi setiap distribusi pupuk bersubsidi dari Pemerintah. Sehingga bantuan tersebut tepat sasaran kepada para petani, dan digunakan untuk rakyat Indonesia.

Adapun jajaran Kodam V/Brawijaya yang berhasil mengamankan penyalagunaan pupuk bersubsidi, diantaranya Kodim 0822/ Bondowoso mengamankan 120 sak seberat 6 ton.

Kodim 0825/Banyuwangi 50 sak seberat 2,50 ton hingga Kodim 0815/Mojokerto mengamankan pupuk phonska oplosan sebanyak 60 sak seberat 3 ton.

“Kami hanya menga-

wasi dan menangkap oknum penyalagunaan pupuk bersubaisi. Prosea selanjutnya kami serahkan ke yang berwenang yaitu polisi. Selanjutnya prosesnya ada di polisi,” tegas Mayjen TNI Eko Wiratmoko.

Tak hanya berperan dalam pengamanan pupuk bersubsidi, Kodam V/Brawijaya bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan Petrokimia Gresik, melaksanakan program penanaman tanam yakni Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K).

“Dimana ada program GP3K, cuma membantu petani miskin. Bisa bayar pupuk dan bibit setelah panen.

Terdata yang GP3K sekitar 500 ribu hektar lebih,” Q bed tandasnya.Q

trie diana/bhirawa

Dukungan untuk Risma

Warga Surabaya tergabung PBAS (Paguyupan Bendera Arek Surabaya) bersatu Surabaya dan Madura memasang spanduk untuk mendukung kembali Tri Rismaharini sebagai Wali kota Surabaya dengan tulisan ‘siapa lagi kalau bukan bu Risma lanjutkan membangun kota Surabaya masyarakat Kota Surabaya mendukungmu’ yang terpasang di jembatan gantung Joyoboyo Surabaya, Selasa (31/3).

Masalah Ruko City Nine Banyak Kejanggalan Pemprov, Bhirawa Masalah pembangunan ruko City Nine yang berlokasi di Kabupaten Gresik ternyata masih belum tuntas.

Saat ini Dinas PU Perngairan Jatimmasih melakukan penelitian atas keabsahan sertifikat lahan yang digunakan City Nine, mengingat loksinya di sempadan sungai Kali Surabaya.

Pihak Dinas PU Pengairan menyebut permasalahan ini muncul sejak tahun 2012 dengan tidak responnya aparat hukum pemerintah daerah setempat atas adanya pembangunan di simpadan sungai.

Permasalah City Nine ini kemudian memuncak dengan munculnya fotocopy sertifikat lahan yang berada di sempadan sungai kini masih masih dipertanyakan keabsahannya. “Dari letak patok saja, tidak mungkin lahan sempadan tersebut yang merupakan milik negara, lalu bisa berubah dengan muncul-

nya fotocopy sertifikat itu.

Kami masih mempertanyakan keabsahannya,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas PU Pengairan Jatim, Ruse Rante P SH MH, Selasa (31/3).

Saat ini, lanjutnya, Dinas PU Pengairan Jatim tengah menghadapi gugatan pengelola ruko Nine City ke Pengadilan Negeri Surabaya, terkait sertifikat lahan di Pengadilan Gresik.

“Dari Biro Hukum Setdaprov Jatim juga mengarahkan kami untuk melihat keabsahan sertifikat. Apakah benar BPN mengeluarkan sertifikat tersebut. Kami juga berharap kalau BPN bisa menangguhkan sertifikat jika memang masih dalam proses,” katanya.

Selain menghadapai gugatan dari City Nine, Dinas PU Pengairan juga sedang melangsungkan mediasi terhadap LSM yang telah melaporkan gugatan di Pengadilan Negeri Gresik dan

tetap melangsungkan proses peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya.

“LSM tersebut memberikan beberapa opsi, dan kami belum bisa menyanggupi dua hal,” katanya.

Kedua opsi tersebut, lanjutnya, pihaknya diminta melangsungkan penertiban langsung terhadap bangunan di sempadan sungai. “Sebenarnya untuk penertiban sudah kami siapkan, sayangnya secara tiba-tiba Asisten Kabupaten Gresik menunda penertiban tersebut. Hal itu juga dipertanyakan juga,” katanya yang mengaku juga sempat ditelpon seseorang mengaku Sebagai ketua salah satu partai.

Selain itu, kata Ruse, pihaknya juga tidak bisa mengabulkan permintaan LSM yang menginginkan agar Gubernur, Bupati, dan Menteri melakukan permintaan maaf secara terbuka. “Kedua hal itu belum bisa kami Q rac iyakan,” katanya.Q

Pemkot Lakukan Penyelidikan Epidemiologi terhadap DBD Pemkot, Bhirawa Menghadapi musim panca roba yang tak menentu, warga kota Surabaya diimbau untuk tetap waspada terhadap penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Sebab puncak DBD di Surabaya diperkirakan akan berlangsung pada April 2015.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Surabaya, drg Febria Rahmanita, menegaskan, sebelum kegiatan fogging dilakukan, pihak puskesmas telah melakukan penyelidikan epidemiologi.

Kegiatan epidemologi untuk melihat apakah dalam radius 100 meter dari lokasi terjangkitnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) positif terdapat jentikjentik nyamuk Aedes Aegepty. ‘’Penyelidikan Epidemioligi (PE) itu untuk melihat apakah 100 meter di lokasi itu terkena atau tidak,’’ tegasnya Selasa (31/3).

Febria menegaskan, untuk menghadapi puncak penyakit Demam Berdarah, seluruh Kecamatan melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap minggu sekali.

Dari tahun ke tahun, kasus DBD selalu ditemukan dan jumlahnya fluktuatif.

Dalam lima tahun terakhir, kasus DBD di

Surabaya paling tinggi terjadi di tahun 2010 dengan 3.379 kasus. Lalu di 2011, turun jauh menjadi 1.008 kasus.

Di tahun 2012, kasus DBD kembali naik menjadi 1.091 dan kembali naik menjadi 2.207 kasus di tahun 2013. Dan pada 2014 lalu, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lewat program pemberantasan sarang nyamuk (PSN), membuat kasus DBD turun menjadi hanya 816 kasus.

Di Surabaya, Kecamatan Sawahan (kelurahan Putat), menjadi kawasan dengan paling banyak kasus DBD. Ini dikarenakan lokasi pemukiman yang padat dan dari hasil inspeksi Dinkes Surabaya juga ditemukan banyak barang bekas menumpuk yang bisa menampung air hujan.

Kecamatan yang jumlah kasus nya juga banyak yakni Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Bubutan. Sementara Kecamatan Tandes dan Kecamatan Wonokromo yang padat tahun lalu lumayan tinggi, untuk tahun ini sudah turun.

Untuk mengantisipasi DBD Dinkes meminta masyarakat untuk selalu tanggap minimal melaporkan jika di sekitar tempat tingQ dre galnya ada yang terserang DBD.Q

Rabu Kliwon 1 APRIL 2015

SAMBUNGAN

BPK Apresiasi Inovasi Pemkab Banyuwangi

Gubernur Mutasi 9 Pejabat Eselon II

membentuk pola kepemimpinan yang mau melakukan perubahan positif. Ia berharap, agenda ini melahirkan pemimpin yang penuh inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai konsumen birokrasi. “Pemimpin itu bisa kepala SKPD atau Satker. Kami ingin melahirkan pemimpin yang penuh inovasi terus menerus,” kata Nurendro.

Kepada Pemkab Banyuwangi, pihaknya banyak belajar perihal koordinasi antar instansi di lingkup Pemkab Banyuwangi.

Selain itu, strategi pengembangan potensi daerah berbasis pariwisata, teknologi informasi, dan ekonomi kreatif tak luput dijadikan bahan pelajaran bagi peserta diklatpim BPK RI di Kabupaten Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mengakui tidak mudah membangun sistem kerjasama terintegrasi antar instansi di awal ia memimpin Banyuwangi pada 2010. Menurut Anas butuh komitmen bersama menuju perubahan positif. Ia pun gencar menyelenggarakan event untuk memperkuat koordinasi antar instansi sekaligus mereduksi ego sektoral. “Saya ingin PNS tidak hanya jadi penonton.

Makanya kami ajak semua terlibat dalam setiap kegiatan, ini sekaligus koordinasi,” kata dia.

Ia mencontohkan agenda Banyuwangi Festival tanpa melibatkan event organizer.

Bupati Anas juga membagi resep strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Menurut dia, pengambangan pariwisata Banyuwangi banyak berkiblat ke Langkawi, Malaysia.

Di Malaysia, kata Anas, arus kunjungan wisata tetap ramai meski diskotik dan mal tidak banyak berdiri di sana. “Di sini kami ingin membangun destinasi pariwisata keluarga berdasarkan ecotourism. Strategi menyesuaikan penduduk muslim yang banyak di sini. Saya tidak khawatir meski diskotik dan mal tidak ada, karena tidak ada relevansinya,” ujarnya.

Di bidang teknologi informasi, ia berkomitmen membuka akses Banyuwangi dengan menyebar 1.500 titik WiFi dan pembangunan serat optik seantero kabupaten.

Ia percaya bahwa penguasaan IT mampu berkontribusi meningkatkan perekonomian daerah. Itu sebabnya, Bupati Anas mencetuskan gerakan smart kampung ketimbang smart city yang lebih populer.

“Kota Bandung sudah studi banding tentang smart kampung. Saya promosi potensi Banyuwangi melalui youtube, tidak iklan di televisi. Kami juga banyak inovasi layanan publik lain,” ia menambahkan. n nan

Jatim di Madiun. Kemudian posisi yang ditinggalkan Siswo Heroetoto ditempati Gathot Hendro Priyono SH, CN, MHum yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik.

Mantan Kepala Biro Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Jatim Agung Hariyanto yang sempat ‘diparkir’ menjadi staf khusus akhirnya mendapat posisi sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik. Posisi Kepala Biro Administrasi Kesejahtera­ an Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim yang ditinggalkan Ratnadi Ismaon yang memasuki masa purna tugas kini dijabat Drs Hizbul Wathon MM, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim.

Tak hanya itu, Gubernur Soekarwo juga melantik Ir Eddy Santoso MM yang sebelumnya menjabat Kepala Bakorwil di Malang menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jatim, yang ditinggalkan Harjogi SH, MSi yang memasuki masa pensiun.

Sedangkan Kepala Bakorwil di Malang sekarang dijabat Drs Jonathan Judianto MMT yang sebelumnya menjadi Kepala Bakorwil di Pamekasan. Lantas Bakorwil di Pamekasan kini dipegang Dr H Shofwan MSi, mantan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Dalam mutasi kali ini, tidak ada yang istimewa seperti yang dikabarkan sebelumnya bahwasanya Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, akan memutasi banyak pejabat, menyesuaikan hasil assessment yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Pejabat yang kini menempati posisi baru sudah bisa ditebak sebelumnya. Seperti Saiful Rachman yang sudah disebut-sebut bakal menjabat Kepala Dindik Jatim kini terbukti.

l Sambungan hal 1

Rute Perintis di Bandara Trunojoyo Tunggu SK Dirjen Perhubungan Udara l Sambungan hal 1

Sesuai hasil koordinasi di Bogor, rute keperintisan direvisi dari Sumenep-Surabaya-Karimun Jawa dan Sumenep-Jember.

Rute tersebut berbeda dari yang diajukan sebelumnya yakni Sumenep-Surabaya, Sumenep-Bawean (Gresik), dan SumenepKangean. Revisi itu dilakukan karena rute yang diajukan sebelumnya belum siap, sehingga rute keperintisan itu dialihkan ke bandara yang lain.

“Jalur keperintisan ini bisa diberlakukan pada pertengahan April 2015. Sedangkan tiketnya kisaran Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu per penumpang per jalur,” tuturnya.

Bandara Trunojoyo saat ini memiliki panjang runway 1.160 meter dan diupayakan akan diperpanjang lagi hingga 1.400 meter. Susi Air, maskapai yang akan melayani penumpang di rute keperintisan itu dengan kapasitas 12 penumpang.

Pemerintah setempat sudah melakukan pembebasan lahan pada tahun anggaran 2014 seluas 8,5 hektare dengan anggaran ganti rugi sebesar Rp 9,6 miliar untuk perpanjangan runway dan fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan fasilitas lain seperti tempat parkir dan fasilitas pendukung lainnya sudah siap. n sul

Ada yang Diberhentikan l Sambungan hal 1

Gubernur Jatim itu tertanggal 26 Maret 2015, namun baru diterima oleh Ketua DPRD Jember M Thoif Zamroni , Selasa (31/3). Dari salinan SK itu tertulis Gubernur Jatim yang akrab dipanggil Pakde Karwo memberhentikan tidak dengan hormat Sukarso dari keanggotaan di DPRD Jember periode 2014-2019 dan SK tersebut berlaku sejak 4 November 2014. “Setelah menerima surat itu, pimpinan DPRD Jember akan menggelar rapat untuk meneruskan surat dari gubernur ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember,” ucap politisi Partai Gerindra Jember itu.

Ketika ada anggota dewan yang diberhentikan di tengah jalan, lanjut dia, maka akan ada penggantinya dan siapa orang yang akan mengganti posisi Sukarso itu menjadi kewenangan KPU. “Kami tidak akan terlibat dalam konflik partai dan KPU yang memiliki kewenangan untuk menentukan penggantinya berdasarkan hasil perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014,” paparnya.

Ia menambahkan, SK tersebut berlaku sejak 4 November 2014, sehingga sejumlah hak yang telah diterima Sukarso berupa gaji dewan harus dikembalikan, setidaknya mulai Desember 2014 hingga Maret 2015.

Sukarso adalah anggota DPRD Jember terpilih di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jember dari PPP, namun sejak dilantik menjadi anggota dewan pada Agustus 2014, ia sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Jember.

Politisi PPP itu divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim tindak pidana korupsi karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi alokasi dana desa pada saat Sukarso menjabat sebagai Kepala Desa Arjasa. n efi

l Sambungan hal 1

Sedangkan pejabat lainnya yang turut dalam gerbong mutasi kali ini semuanya dinilai wajar jika digeser.

Contohnya Akmal Boedianto yang dipindah ke Badiklat karena mantan Sekretaris DPRD Jatim itu memang sudah lebih dari lima tahun menjabat Kepala BKD Jatim.

Yang sedikit mengejutkan adalah posisi yang diberikan Agung Hariyanto, yang sebelumnya menjadi staf khusus atau tidak memiliki jabatan di pemprov. Seperti yang diketahui, Agung terpaksa harus kehilangan jabatannya sebagai Kepala Biro SDA karena terkait temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam penyalahgunaan APBD 2013.

Selain Agung, pejabat lain yang tersandung kasus serupa adalah M Ardi Prasetyawan yang harus dilengserkan dari jabatannya sebagai Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim.

Dari informasi yang berkembang, pencopotan dua pejabat tersebut berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan BPK. Namun setelah enam bulan berlalu, nasib baik menghampiri Agung yang diberikan jabatan sebagai Staf Ahli Gubernur.

Sedangkan Ardi kini masih menjabat sebagai staf khusus.

Dalam sambutannya, Pakde Karwo berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik supaya meneruskan program dari pejabat lama yang dipandang bagus. “Jangan mudah mengganti program pejabat lama yang sudah bagus dan menggantinya dengan yang tidak jelas,” tegasnya.

Pakde juga melarang pejabat baru memoratorium program pejabat lama semaunya sendiri. “Jangan sampai rezim baru mengubah tatanan program yang sudah berjalan baik,” pinta Pakde Karwo lagi.

Di akhir sembutannya, Pakde

meminta seluruh pejabat agar segera menguasai soal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Tolong pejabat SKPD di Pemprov Jatim ini jangan hanya tahu nama MEA saja. Tapi juga harus menguasai MEA secara menyeluruh agar Jatim tidak keteteran jika MEA sudah benar-benar diterapkan pada 2016 mendatang,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Sekdaprov Jatim ini juga memastikan ada dua jabatan yang bakal dilelang tertutup. Dua jabatan tersebut adalah Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim yang ditinggal Hizbul Wathon dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan.

“Semua pejabat eselon III yang masuk kriteria bisa mendaftar lelang jabatan ini. Pelaksanaannya akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Panselnya (Panitia Seleksi) juga sudah dibentuk dan siap bekerja.

Tapi saya tidak begitu paham betul bagaimana teknis lelangnya nanti seperti apa,” tandasnya.

Mutasi kemarin merupakan bagian mutasi pertama, berikutnya akan digelar mutasi serupa pada Juni dan Oktober untuk mengisi jabatan kosong karena masa purna tugas pejabat eselon II. Dari jumlah 13 orang pejabat yang pensiun, kini sudah ada tiga yang mengakhiri tugas, sehingga masih ada 10 lagi pejabat di lingkungan Pemprov Jatim yang akan pensiun.

Di antaranya Asisten Bidang Kesra Asyhar, Kepala Biro Umum Riang Sudarmanto, Kepala Disperindag Warno Harisasono, Kepala Dinas Kehutanan Gatot Soebektiono, Kepala Disnakertransduk Edi Purwinarto, Direktur RSU dr Soetomo Dodo Anondo dan Direktur RSU Syaiful Anwar Malang Budi Rahaju. n iib

Dua Jam Jelang Pensiun, Harun Sempatkan Tinjau Soal UN l Sambungan hal 1

darurat. Sebab, Kamis (2/4) besok, naskah soal sudah harus didistribusikan ke daerah. Harun mengaku sengaja terus mengebut persiapan UN karena mepetnya waktu pelaksanaan. Saat ini, persiapan UN diakuinya sudah hampir tuntas. Tinggal menunggu implementasinya saja. “Implementasinya ini yang mengkhawatirkan. Apalagi tahun ini ada UN Computer Based Test (CBT) dan Jatim paling banyak pesertanya,” tutur Harun.

Meski persiapan UN telah matang, bukan berarti tugas Kepala Dindik Jatim yang baru tidak akan lebih ringan. Sebaliknya, Dindik Jatim memiliki segudang pekerjaan yang sampai saat ini masih berjalan setengah. Selain UN yang akan digelar pada 13

April mendatang, Dindik Jatim juga bertanggung jawab terhadap pelimpahan pengelolaan SMA/ SMK dari kabupaten/kota. Hal ini seiring berlakunya UndangUndan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Pelimpahan pengelolaan SMA/SMK sekarang sudah memasuki tahap pendataan,” kata dia.

Pekerjaan rumah ketiga D i n di k Jat i m i al ah m e n g aw al implementasi Kurikulum 2013 yang sempat berhenti dan k e m bal i k e K u r i k u l u m T in gkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Dalam hal ini, ada dua hal yang harus dilakukan, yakni pembinaan untuk sekolah yang menggunakan KTSP sekaligus Kurikulum 2013.

Harun berharap, tugas-tugas penting ini terus dikawal hingga tuntas. Sebab, ketiganya bersen-

tuhan langsung dengan layanan pendidikan di Jatim. Alumnus Lemhanas 2008 ini optimistis, semua dapat diselesaikan dengan baik. “Kuncinya di sini adalah koordinasi dengan daerah harus dibangun solid,” kata dia.

Mantan Kadisbudpar Jatim ini mengaku, tantangan pendidikan di Jatim ini memang cukup berat. Namun, selama lima tahun terakhir Jatim dikenal sebagai barometer pendidikan nasional.

Sejumlah prestasi tingkat nasional dan internasional telah ditorehkan setiap tahunnya. Menurutnya, hal ini harus dipertahankan. “Saya yakin, Pak Saiful (Kepala Dinas Pendidikan Jatim yang baru, Dr Saiful Rachman MM) nanti akan bisa mengemban tugas ini lebih baik. Intinya yang kurang harus diperbaiki, yang sudah baik harus dipertahankan,” tutur dia. n tam

11 Ketua Kadin Jatim Dicecar 50 Pertanyaan oleh Penyidik l Sambungan hal 1

09.30 pagi. Ketua Kadin Jatim ini langsung menuju lantai lima ruang Pidana Khusus Kejaksaan dan menjalani pemeriksaan secara tertutup oleh penyidik Kejati Jatim.

Sempat istirahat untuk makan dan salat dzuhur, pemeriksaan kembali dilanjutkan hingga pukul 18.30 malam.

Usai menjalani pemeriksaan kurang le­bih selama 9 jam, Nyalla didampinggi Kuasa Hukumnya Ahmad Riyad enggan memberikan komentar terkait pemeriksaanya oleh penyidik Kejaksaan. “Biar peng­acara saya saja yang menjelaskan,” tegas La Nyalla Mataliti kepada wartawan, Selasa (31/3).

Ahmad Riyad menjelaskan, pemanggilan kliennya oleh penyidik Kejaksaan hanya sebagai saksi kasus dugaan dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim. Selain itu, 50 pertanyaan yang ditanyakan penyidik di antaranya terkait kewenangan tugas La Nyalla Mataliti selaku Ketua Kadin Jatim.

Penyidik juga menanyakan terkait penerimaan hibah yang diberikan kepada Kadin Jatim. “Hampir 50 pertanyaan dari penyidik yang dita­ nyakan kepada klien kami,” terang Ahmad Riyad.

Ditambahkan Riyad, penyidik juga menanyakan terkait SOP tentang penerimaan dana hibah dari Pemprov Jatim. Klienya juga ditanya soal hak dan kewajiban Ketua dan Wakil Ketua. Lanjut Riyad, sebagai Ke­ tua Kadin Jatim, Nya­ lla menandatangani proposal pengajuan dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin.

Namun hanya sebatas itu saja. “Terkait penggunaan dana hibah, klien kami tidak tahu wujud penggu-

naan apakah disalahgunakan atau tidak,” tambah Riyad.

Menurut Riyad, dari 20 saksi yang diperiksa Kejati Jatim, tidak ada satupun yang ada kaitannya dengan kliennya. Sebab, dalam proses penerimaan dana hibah terdapat pendelegasian mulai dari penerimaan sampai ke pertanggungjawabannya. Terkait keterlibatan Nyalla, Riyad menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan kasus ini ke Kejati, dan akan bersikap kooperatif.

Sambung Riyad, dari pemeriksaan ini pihaknya akan menyerahkan bukti dokumen agar kasus ini bisa terang. “Semua buktibukti sudah kami serahkan ke penyidik.

Terkait keterlibatan klien kami, kami serahkan sepenuhnya ke penyidik Kejaksaan,” tegasnya.

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto menjelaskan, pihaknya belum tahu rinci terkait pertanyaan yang diajukan penyidik. Tapi, intinya dia diklarifikasi terkait proses pencairan dan penggunaan dana hibah yang mengucur dari Pemprov Jatim.

Menurut Romy pertanyaan penyidik yakni terkait tugas dan kewenangan Nyalla selaku Ketua Kadin Jatim. Serta hubungan kerja dia dengan jajaran pengurus Kadin di bawah, termasuk dengan tersangka Diar Kusuma Putra selaku Waketum Hubungan Antar Provinsi, dan Nelson Sembiring selaku Waketum ESDM Kadin Jatim.

“Pertanyaan terkait kewenangan dan sejauh mana pengawasan dia (Nyalla) pada penggunaan dana hibah yang diduga disalahgunakan itu, juga dipastikan ditanyakan kepada beliau,” tandas Romy. n bed

Mahasiswa Surabaya Kritik Jokowi Tak Pro Rakyat l Sambungan hal 1

kondisi Indonesia saat ini mengalami fase kemunduran. Di mana pemerintah saat ini tidak lagi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan di negeri ini. “ Padahal kita tahu semua bahwa pemerintah sekarang adalah produk pemilu langsung yang dipilih dan diberikan amanah oleh 50 persen lebih rakyat Indonesia. Di mana ketegasan Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan?,” ujar Bagus di sela aksinya di depan Gedung Negara Grahadi.

Menurut Bagus, kebijakan yang digulirkan Presiden Jokowi tidak seperti yang dikampanyekan semasa akan menjadi presiden. Sudah lebih enam bulan sejak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden berbagai kebijakan yang dibuat justru menyengsarakan rakyat. “ Sudah cukup kita melihat, dan sudah saatnya kita bangkit dari tidur panjang untuk kembali menuntut janji-janji kampanye pemerintahan saat ini,” imbuhnya.

Soal harga BBM yang fluktuatif dan berimbas kepada fluktuasi harga bahan pokok dan pangan juga disoroti mahasiswa. Kebijakan kenaikan BBM semakin menurunkan daya beli masyarakat. Apalagi nilai tukar rupiah

terus merosot yang berakibat semakin melemahnya kekuatan perekonomian negara. Bagus juga menyebut di rezim pemerintahan sekarang terjadi pembiaran konflik KPK vs Polri yang terkesan mengacak-acak supremasi hukum karena justru melemahkan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setelah aksi di Gedung Negara Grahadi, massa beralih demo di depan gedung DPRD Kota Surabaya. Mereka melanjutkan orasinya dan melakukan aksi teatrikal. Mereka meminta agar dewan menemui dan menyampaikan tuntutan mereka.

Aksi tersebut ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Surabaya yakni Armuji. Dalam kesempatan itu Armudji berjanji akan mengakomodasi tuntutan mahasiswa dengan mengirimkannya ke DPR RI melalui faksimil. “ Yang penting jangan sampai anarkis. Mengenai kondisi sekarang ini, saya juga merasa prihatin,” kata Armuji kepada mereka.

Ketidakmatangan Kebijakan Sementara itu Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku sangat menyesalkan sikap pemerintah yang menaikkan harga BBM di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan. Apalagi harga BBM

di Indonesia sangat berpengaruh pada ongkos produksi, sehingga pemerintah tidak bisa membiarkan harga BBM berjalan bebas di pasar seperti yang dianut oleh AS. “Kita tidak bisa mengikuti kultur di luar yang menganut harga bebas.

Kultur kita masih setengah bebas,” jelas orang nomor satu di Jawa Timur ini ditemui usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Selasa (31/3).

Disinggung apa yang akan dilakukan oleh Pemprov Jatim menyikapi fluktuasi harga BBM tersebut? Pakde Karwo, sapaan karib Gubernur Soekarwo mengatakan pihaknya tidak pasrah kendati juga bukan pemegang kendali kebijakan. Sebab Pemprov Jatim hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kendati demikian sebagai pejabat politik di daerah, pihaknya sudah melakukan langkah - langkah politik.

“Saya sudah mengirim surat ke Menteri Perekonomian agar bisa mengendalikan fluktuasi harga BBM. Ini lantaran harga BBM juga merupakan salah satu faktor harga produksi dari ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Suli Da’im menegaskan pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi terkesan main - main dalam

menentukan kebijakan. Hal tersebut membuat bingung masyarakat karena awalnya dinaikkan, kemudian diturunkan dan kembali dinaikkan lagi dengan jenjang waktu yang relatif singkat.

“Kalau seperti itu kan terkesan pemerintah kebingungan dalam mengambil kebijakan. Apa yang dibuat sebagai bentuk ketidakmatangan kebijakan,” kata Suli Da’im.

Ditambahkannya kenaikan harga BBM tersebut semakin menyengsarakan rakyat lantaran beban hidup mereka semakin berat mengingat harga bahan pokok yang cenderung tinggi.

Suli Da’im menegaskan harusnya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan malah mengikuti pasar bebas, karena rakyat Indonesia belum siap.

Jika pemerintah terus-terusan seperti ini, maka kondisi ekonomi pun tidak akan bisa stabil.

“Kondisi masyarakat saat ini sudah pada titik jenuh, dikarenakan harga yang terus-terusan naik. Walaupun harga BBM sempat turun tapi faktanya harga berbagai sembako di pasaran tidak turun. Ini menunjukkan kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di negeri sendiri, tapi malah mengikuti pasar bebas,” ujarnya. n gat,geh, cty

Andalkan Produk UMKM dan Bidik Pasar Indonesia karena Populasi Besar l Sambungan hal 1

dipasarkan ke luar negeri, karena Kerajaan Thailand dibagi menjadi 76 provinsi changwat (provinsi) yang kemudian dibagi kepada 5 kelompok provinsi - kadang Timur dan Tengah digabung menjadi satu. Nama setiap provinsi sama dengan ibukotanya, yang kadang diawali dengan kata Mueang (atau Muang) untuk mencegah kebingungan dengan provinsinya. Kecuali Songkhla, ibukotanya juga sekaligus merupakan kota terbesar di provinsinya.

Bangkok adalah provinsi dengan populasi terbesar. Provinsi terbesar menurut wilayah adalah Nakhon Ratchasima, yang terkecil adalah Samut Songkhram. Mae Hong Son mempunyai kepadatan penduduk terkecil, sementara Ranong mempunyai populasi terkecil (semua angka menurut sensus 2000).

Setiap provinsi diperintah oleh se-

orang gubernur yang dilantik Menteri Dalam Negeri. Pengecualian berlaku terhadap Bangkok di mana sang gubernur dipilih melalui pemilu.

Provinsi-provinsi tersebut dibagi lagi menjadi 796 distrik (amphoe) dan 80 distrik kecil (king amphoe), 50 distrik Bangkok dipanggil khet. Jumlah distrik di provinsi berbeda satu sama lainnya, dari tiga di provinsi kecil hingga 50 di Bangkok. Sistem pembagian lebih ke bawah lagi adalah tambon (komunitas atau sub distrik) dan mubaan (desa).

Jumlah penduduk Thailand saat ini mencapai 67 juta jiwa dan sebagian besar adalah pengusaha atau pelaku UMKM. “Separo warga Thailand saat ini serius di bidang UMKM dan terus berproduksi,” kata Tipasuk Jaratjassada.

Walau serius di UMKM, Pemerintah Thailand tetap mengembangkan produk pertanian yang selama ini menjadi ikon negara kerajaan itu.

Selain buah dan sayuran, saat ini juga mengembangkan beras dan cokelat.

“Vietnam juga memiliki beras yang bagus, tapi beras kami sudah merajai di kawasan Nigeria,” kata perempuan berkulit putih itu.

Saat ini produk tersebut sangat melimpah dan siap untuk diekspor ke luar negeri. “Jumlah penduduk kami 67 juta dan sisa produksi akan kami ekspor ke luar negeri, terutama ke Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sangat besar,” katanya.

Saat disinggung mengenai rival, Tipasuk menyebut negara Vietnam dan Kamboja karena tenaga kerja di dua negara itu murah. Sedangkan upah tenaga kerja di Thailand cukup tinggi, namun pihak pemerintah berupaya agar harga produksi tetap berkualitas dan murah.

Jika dilihat, pengusaha dan pekerja di Thailand sudah sangat siap untuk

menghadapi MEA, karena rata-rata pekerja di Thailand sudah bisa berbahasa Melayu maupun Indonesia.

Seperti pria yang akrab di sapa Tom yang kini bekerja di Gems Galerry International Manufacturer, dengan lancar ia bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia saat menjual produknya. “Saya baru belajar Bahasa Indonesia 6 bulan lalu, kebetulan bahasa Indonesia dan Malaysia agak sama,” katanya.

Sementara itu, Kabiro Humas Pemprov Jatim Supratomo yang ikut dalam kunjungan ke Bangkok mengakui Thailand sudah sangat begitu siap menyambut MEA, namun Pemprov Jatim saat ini juga terus berupaya untuk mendorong kemajuan UMKM. “Gubernur Jatim (Dr H Soekarwo) terus berupaya untuk mengembangkan UMKM di Jatim agar siap bersaing di MEA,” katanya.*

12

Rabu Kliwon, 1 APRIL 2015

KABUPATEN LAMONGAN H. FADELI,SH, MM

Drs. AMAR SAIFUDIN, MM

Baru 4 Tahun, Semua Indikator Lampaui Target Bupati Fadeli Sampaikan LKPJ 2014

Masa pemerintahan Bupati Lamongan Fadeli baru memasuki tahun keempat, namun hampir semua indikator sudah terlampaui. Padahal capaian tersebut seharusnya baru bisa dicapai dalam masa waktu lima tahun.

H

al itu terungkap saat Bupati Fadeli menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Selasa (31/3). Itu menurut Fadeli bisa tercapai berkat berbagai langkah inovasi, percepatan dan kerja bareng semua pihak. Mulai dari legislatif, para alim dan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat serta didukung keguyuban masyarakat Lamongan.

Dia kemudian menyebutkan indikator bidang pekerjaan umum yang semua targetnya bisa dilampaui. Untuk jalan kabupaten, yang ditargetkan bisa tercapai kondisi baik pada 2015 sebesar 83,78 persen, di akhir 2014 sudah mencapai 92,75 persen.

Kemudian untuk jalan poros strategis, kini sudah tercapai dalam kondisi baik mencapai 88,96 persen. Padahal targetnya, bisa mencapai kondisi baik sebesar 87 persen baru pada 2015.

Kondisi jalan poros desa juga semakin baik. Dari target pada 2015 yang diharapkan bisa tercapai kondisi baik sebesar 79,41 persen, saat ini sudah tercapai 90,49 persen. Bahkan untuk jalan lingkungan dalam kondisi baik saat ini mencapai 139,303 kilometer Begitu juga panjang drainase dalam kondisi baik sudah mencapai 93,14 persen, padahal target-

nya sebesar 51,25 persen. Pula jaringan irigasi yang ditarget bisa berkondisi baik 83,90 persen pada 2015, saat ini sudah mencapai 86,45 persen.

Meski sudah menuntaskan target, Pemkab Lamongan tahun ini masih menyiapkan anggaran hingga sebesar Rp 174 miliar untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan serta tembok penahan tanah. Dengan besarnya anggaran yang disiapkan, maka tahun ini diharapkan infrastruktur di Lamongan bisa tercapai 100 persen dalam kondisi baik.

Di luar itu, juga sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk merehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) sehingga mempermudah akses petani untuk membawa hasil produksi dari sawah.

Capaian kinerja tinggi juga ditunjukkan di bidang pendidikan.

Dari target kepesertaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 73,53 persen, kini sudah tercapai 93,97 persen. Kemudian angka putus sekolah di tingkat SMA saat ini hanya tercatat sebesar 0,07 persen dari target sebesar 0,47 persen.

Sedangkan di bidang kesehatan, Posyandu aktif saat ini sudah mencapai 70,14 persen, sedangkan targetnya di 2015 adalah 54 persen.

Bahkan cakupan desa siaga aktif dari target 59 persen, kini mencapai 96,62 persen. Dan angka harapan hidup di Lamongan saat ini mencapai usia 68,65 tahun.

Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Uraian

Tahun 2013

Penyerahan LKPJ Kepala Daerah kepada Ketua DPRD H Kaharudin.

Itu tidak terlepas dari kebijakan Bupati Fadeli yang memberi perhatian lebih di bidang kesehatan. Seperti dengan meluncurkan program mobil sehat dan pemberian bantuan 1.735 unit sepeda sehat kepada kader Posyandu. Juga menggratiskan biaya rawat inap di ruang kelas III jauh sebelum pemerintah pusat menerapkannya melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Selanjutnya di bidang perumah-

an, rumah tangga pengguna air bersih yang ditargetkan ada 25,18 persen, kini sudah tercapai 29,18 persen. Rumah layak huni yang ditargetkan 82,22, saat ini sudah mencapai 83,22 persen.

Suasana yang kondusif juga berdampak positif bagi perkembangan investasi serta koperasi dan usaha kecil menengah. Kenaikan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang hanya ditarget sebesar 5 persen, saat ini melejit hingga

84,97 persen. Jumlah koperasi yang aktif saat ini mencapai 92, 16 persen, melampaui targetnya yang sebesar 79,50 persen.

Kebijakan Bupati Fadeli melakukan modernisasi di bidang pertanian, bahkan jauh sebelum ada program serupa dari pemerintah pusat, kini berdampak positif. Dia menyebut akan terus berkomitmen untuk mengembangkan sektorsektor unggulan maupun potensial melalui berbagai program ino-

vatif seperti Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap).

Sehingga akselerasi potensi-potensi ekonomi desa bisa terwujud, menurunnya kesenjangan antar wilayah dan terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Di bidang pertanian, terjadi peningkatan produksi padi dari 967.497 ton Gabah Kering Giling (GKG) pada 2013 menjadi 1.028.254 ton GKG pada 2014. Produksi perikanan pada 2014 juga tembus hingga 116.972 ton, sementara pada 2013 produksinya sebesar 112.384 ton.

Untuk mendukung bidang pertanian, Pemkab Lamongan pada 2015 menyiapkan anggaran sebesar Rp 38.742. 438.000 untuk melakukan normaliasi sungai dan waduk.

Harapannya, anggaran sebesar itu dapat mengurangi potensi banjir dan menambah kapasitas daya tamping air untuk pertanian. “Keberhasilan dan kesuksesan jalannnya pemerintahan dan pembangunan tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh pimpinan dan anggota DPRD, seluruh jajaran Forum Pimpinan Daerah serta adanya kebersamaan dan partisipasi para ulama, tokoh masyarakat, para wartawan dan segenap komponen masyarakat yang telah membantu dan mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, “ ucap Bupati Fadeli.

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Lamongan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Secara umum IPM Kabupaten Lamongan meningkat dari 2010 sebesar 69,63 meningkat menjadi 71,81 pada 2013 atau mengalami peningkatan 2,18. ď Ž yit *

Tahun 2014 *

PDRB ADHB Rp 17.610.759.700.000 PDRB Perkapita Rp 14.844.089 Pertumbuhan Ekonomi - Lamongan 6,90 - Jawa Timur 6,55 - Nasional 5,78

Rp 20.173.986.480.000 Rp 16.994.574 7,01 6,06 5,02

Keterangan : * Angka Estimasi

A. Infrastruktur Jenis Jalan

Total Panjang Target (km)

Kondisi Baik Tahun 2010

Tahun 2014

Jalan Kabupaten

346, 732 83,78 %

182, 381 km (52,60 %)

321,611 km (92,755 %)

Jalan Poros Desa Strategis

168,8

87,00 %

75,960 km (45,00 %)

150,67 km (88,96 %)

Jalan Poros Desa

762,34

79,41 %

405,345 km (53,17 %)

689,807 km (90,49 %)

Sumber : Pemkab Lamongan

Bupati Fadeli menyerahkan bantuan alat panen multiguna.

Kondisi jalan di Kabupaten Lamongan, mulus.

Produksi padi di Lamongan meningkat.

Salah satu program gemerlap bidang perikanan. Hasilnya produksi perikanan di Kabupaten Lamongan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Produksi perikanan seperti ikan terus meningkat.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulistyo saat mengunjungi Pelabuhan Lamongan Shorebase.