Harian Bhirawa Edisi 13 Februari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Pentingnya mengenal alam sekitar agar kita bisa menyesuaikan, karena semua bencana melalui teknologi disa dideteksi, kecuali gempa bumi. Tapi sayangnya sebagian dari kita lupa bagaimana mengenal alam,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf

Jumat Pon, 13 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

13 FEBRUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 10.30 14.00 18.30

Menerima DPD RI di Ruang Kertanegara Menerima Yayasan Blue Economy di Ruang Kerja Membuka Europe Destination di Grand City Malam Keakraban dengan Masyarakat Jepang di Kediaman Konjen Jepang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 06.30

Senam Bersama di Halaman Kantor Setdaprov Jatim

Mutasi Perdana 2015 Bergulir, Bupati Ganti Kepala BKD Jombang, Bhirawa Mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemkab Jombang kembali bergulir, Kamis (12/2). Pada mutasi pertama pada 2015 ini, sebanyak 36 pejabat dimutasi dan dipromosi. Salah satunya adalah dr Budi Nugroho yang mendapat jabatan baru sebagai Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) menggantikan Warto MSi yang posisinya kini non job.

Budi Nugroho sebelumnya adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKBN), dan posisinya kini digantikan Laili Agustin yang sebelumnya adalah Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan posisi Laili kini digantikan Hadi Purnomo yang sebelumnya adalah staf ahli.

Bupati Nyono Suharli mengatakan bahwa mutasi dan promosi jabatan adalah bukan akhir segalanya, tetapi adalah awal untuk mening-

 ke halaman 11

Kasek se- Kota Batu Tak Izinkan Kegiatan Valentine di Sekolah KPAI Buka Pengaduan Komersialisasi Negatif Perayaan

Kota Batu, bhirawa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batu mengeluarkan Surat Edaran (SE) bahwa merayakan Valentine (Hari Kasih Sayang) hukumnya haram. Karena

perayaan semacam itu tak dikenal dalam Islam dan itu adalah budaya Barat yang telah disalahkaprahkan oleh masyarakat yang menjurus ke arah pesta dan seks bebas.

Ketua MUI Kota Batu KH

Nur Yasin menjelaskan Islam adalah agama Rahamatan Lil Alamin yang mengajarkan umatnya Hablu Minallah dan Hablu Minanas, yaitu cinta

 ke halaman 11

Kampanye damai tolak perayaan Valentine terus digencarkan berbagai kalangan , termasuk para pelajar.

Apalagi MUI telah mengeluarkan SE ke sekolah-sekolah dan menyatakan bahwa merayakan Valentine hukumnya haram.

SKPD Pemprov Bakal Dirombak Dampak UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda

anas/bhirawa

Sekda Kota Batu Widodo saat menyerahkan secara simbolik bantuan Bosda kepada kepala sekolah di Balaikota Batu, Kamis (12/2).

Bosda Cair, Kendala Operasional Pendidikan 37.212 Siswa Teratasi Batu, Bhirawa Nafas lega dirasakan seluruh pengelola atau kepala sekolah di Kota Batu mulai tingkat TK hingga SMA/SMK, baik negeri dan swasta, Kamis (12/2) siang. Bertempat di Ruang Bina Praja, Balaikota Batu mereka menerima pencairan dana Bantuan Opersional Sekolah Daerah (Bosda) dari Pemkot Batu. Pencairan Bosda ini menjawab keresahan para kepala sekolah atas keterlambatan pencairan dana Bosnas.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Mistin, mengatakan bahwa bantuan Bosda dari Pemkot Batu pada tahun ini sebesar Rp 30 miliar. Namun bantuan tersebut diberikan dalam dua tahap atau per satu semester. Dan kemarin, dilakukan pencairan Bosda tahap pertama (semester pertama) sebesar Rp 15 miliar.

ESTIMASI PEROMBAKAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV JATIM

Pemprov, Bhirawa Perombakan besar-besaran bakal dilakukan Pemprov Jatim akibat dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tak hanya tugas pokok dan fungsi berubah, tapi beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) akan dimerger, ganti nama, hingga dihapus.

Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan Bhirawa, SKPD di lingkungan Pemprov Jatim yang terancam dihapus tersebut adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat), Dinas Perkebunan, Biro Kerjasama dan Sekretariat DP Korpri Jatim. Sedangkan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan

SKPD yang Bakal Dihapus  Badan Diklat  Dinas Perkebunan  Biro Kerjasama  Sekretariat Korpri

Politik) bakal ditarik menjadi SKPD vertikal milik pemerintah pusat.

Badiklat yang sekarang berdiri sendiri rencananya akan digabung dalam struktur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, sehingga namanya kemungkin-

SKPD yang Ganti Nama  Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Peserta Pembekalan CPNS K2 Wajib Bayar Rp 3 Juta

 ke halaman 11

Dispensasi Nikah ANGKA dispensasi nikah atau pernikahan di bawah umur 16 tahun di Kabupaten Tuban terus naik dalam beberapa tahun terakhir.

P e -

nyebabnya karena faktor kemiskinan, serta minimnya pendidikan.

Selain itu karena faktor lingkungan dan budaya.

“Rata-rata yang mengajukan dispensasi nikah itu lulusan SD. Selain

 ke halaman 11

ristika/bhirawa

Sekkab Nganjuk Drs Masduqi MSi menyematkan tanda peserta pembekalan CPNS K2 di ruang Anjuk Ladang Pemkab Nganjuk.

Siswa SMK Lebih Siap Kembangkan Mobnas M Nuh : Mobnas Harus Made In dan Made By

Dindik Jatim, Bhirawa Rencana pemerintah untuk menciptakan mobil nasional (mobnas) bekerjasama dengan produsen mobil Malaysia menggelitik dunia pendidikan kejuruan di Jatim. Hal ini beralasan, karena selama ini sejumlah SMK di Jatim telah berhasil menciptakan mobil sendiri. Sayang, karya tersebut hanya menjadi prototype tanpa ada dukungan untuk mengembangkan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun mengatakan, rencana ini seharusnya bisa disambut antusias oleh siswa dan guru SMK. Terutama di Jatim yang memiliki 400 lebih SMK yang memiliki jurusan otomotif.

 ke halaman 11

Nganjuk,Bhirawa Benar-benar tidak ada yang gratis di jajaran birokrasi Pemkab Nganjuk. Bahkan kegiatan pembekalan CPNS K2 yang berlangsung selama lima hari juga tidak luput dari pungutan. Dengan dalih untuk biaya pembekalan, para CPNS K2 yang berjumlah 360 orang diwajibkan membayar Rp 3 juta atau terkumpul dana hingga Rp 1, 8 miliar.

“Tidak ada kuitansi atau bukti pembayaran, tapi kami yang mengikuti pembekalan terpaksa membayar Rp 3 juta,” terang sumber Bhirawa yang namanya enggan disebut, Kamis (12/2).

Jika seluruh peserta pembekalan CPNS K2 membayar, maka dana terkumpul mencapai Rp 1,8 miliar. Kondisi

Ombudsman: Laporan Pungli di Surabaya Paling Tinggi Sejak Dulu

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Kasus pungutan liar (pungli) yang terbongkar dan sempat menghebohkan dunia pendidikan di Surabaya awal 2015 ini dinilai terlambat. Karena sebenarnya, Ombudsman RI (ORI) sudah kerap menemukan dan melaporkannya sejak dua tahun terakhir ke Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya.

Pihak ORI mengakui, pengaduan terkait pungli yang dilakukan sekolah kepada siswa dan orangtuanya ini bahkan tercatat sebagai pengaduan paling banyak. Kapala Perwakilan ORI Jatim Agus Widarta mengungkap, sepanjang 2014

Cara SMADA PRIMA Peringati HUT ke-38 Tahun

Selamatkan Lingkungan, Gelar Lomba Fashion Daur Ulang Sampah Solikhin Jami

Sentil..  Presiden akan blusukan di Kampung Gas Metan  Sudah tak zamannya pencitraan, yang penting aksi nyata ke masyarakat  Jokowi : tangkap peneror KPK  Siapa tahu dalangnya orang dekat Istana  Pasangan nikah massal dapat bantuan Rp 1 juta  Semoga bantuan tidak disunat aparat

Aula hingga taman gazebo SMADA PRIMA atau Sekolah Menengah Negeri Dua, Prestasi Unggul, Ramah Lingkungan, Inovatif dalam Iptek dan Imtak, Mandiri Aktif dan Kreatif) mendadak ramai dengan lenggak lenggok puluhan wanita cantik dengan memakai aksesoris dan beragam baju unik dan menawan, Kamis (12/2).

Sawawi, Situbondo Pemandangan apik dengan padu padan desain baju yang terbuat dari plastik, botol dan koran itu dihelat untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun SMADA yang ke-38 tahun. Kegiatan tahunan itu diselenggarakan oleh SMADA bersama kalangan komite dan sejumlah mitra kerja.

Acara dimulai sekitar pukul 09.00 dengan dibuka langsung

oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Agus Hadi Putranto, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Dr Fathor Rakhman.

Sejumlah pengurus komite, wali murid dan ratusan siswa SMADA PRIMA tampak antusias dan larut dalam kemeriahan acara tersebut.

Puluhan peserta yang di-

dominasi kaum wanita itu ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Satu persatu mereka dipanggil pembawa acara dan para peserta berjalan di catwalk taman gazebo yang hijau dan asri. Ada peserta yang memakai baju berikut topi yang terbuat dari bahan daur ulang kertas koran. Model lainnya, tampil memesona dengan untaian bahan botol plastik air mineral dan bahan plastik lainnya. “Lomba fashion berbahan daur ulang sampah ini diikuti 23 peserta dari kalangan siswa SMP, SMA dan SMK,” ujar Ketua Panita Ary Nur. Dijelaskan Ary lomba semacam ini sejalan dengan

 ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Puteri Aundra Anggarani, salah satu peserta lomba fashion daur ulang sampah di SMADA Prima Situbondo saat memeragakan baju hasil daur ulang sampah plastik, Kamis (12/2). Dia didampingi kedua orangtuanya, Indartok dan Siti Wulandari.

SURABAYA

2

Jumat Pon 13 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

KPU Prediksikan Pilkada Serentak di Jatim Butuh Dana Rp 610,47 M KPU Jatim, Bhirawa Pelaksanaan Pilkada serentak digelar 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang direncanakan pada akhir 2015, diperkirakan menelan biaya sebanyak Rp610,47 Miliar. Dana tersebut merupakan akumulasi dari usulan 16 KPU Kabupaten/ Kota selaku penyelenggara.

Ketua KPU Provinsi Jatim, Eko Sasmito mengatakan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah daerah terbanyak dalam menggelar Pilkada serentak yang dijadwalkan pada akhir tahun 2015 ini.

“Kalau Pilkada serentak jadi

digelar tahun ini maka jumlah daerah di Jawa Timur hampir sama dengan Jawa Tengah tapi soal anggarannya lebih banyak Jawa Timur,” ujar Eko Sasmito saat dikonfirmasi Kamis (12/2).

Lebih jauh Eko menjelaskan, dari 16 kabupaten/kota di Jawa Timur yang akan menggelar Pilkada serentak, usulan anggaran terbesar berasal dari KPU Kota Surabaya yakni Rp71,2 miliar, disusul Kabupaten Jember sebesar Rp70,9 miliar., Sedangkan usulan terendah dari Kota Blitar sebesar Rp12 Miliar.

“Dana pilkada kali ini masih diambilkan dari APBD masing-

masing kabupaten/kota,” ungkap mantan Ketua KPU Kota Surabaya ini.

Di tambahkan, penyelenggara Pilkada serentak masih tetap di tangan KPU Kabupaten/Kota masing-masing. Namun demikian, KPU Provinsi dan Pusat tetap terlibat sebagai penanggung jawab. Oleh karena itu, setiap proses Pilkada tetap menjadi supervisi KPU Provinsi dan Pusat. “Pilkada ini tanggung jawab bersama makanya segala hal yang terkait kita lakukan supervisi,” jelas Eko Sasmito.

Kendati kepastian pelaksanaan Pilkada serentak masih menunggu

hasil revisi Undang-Undang Nomer 1 tahun 2014 tentang Pilkada.

Namun, 16 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sudah melakukan berbagai persiapan. Termasuk KPU Kabupaten/kota berkoordinasi dengan Pemda setempat terkiat anggaran dan sosialisasi Peraturan KPU. Seperti diketahui, Kepala Daerah di 16 Kabupaten/Kota di Jawa Timur bakal habis masa jabatannya pada tahun 2015 ini.

Beberapa daerah itu adalah, Bupati Ngawi berakhir pada 277-2015, Wali Kota Blitar berakhir 3-8-2015, Bupati Lamongan berakhir 9-8-2015, Bupati Jember

berakhir 11-8-2015, Bupati Ponorogo berakhir 12-8-2015 dan Bupati Kediri berakhir 19-8-2015.

Kemudian, Bupati Situbondo berakhir pada 6-9-2015, Bupati Gresik berakhir 27-9-2015, Wali Kota Surabaya berakhir 28-92015, Bupati Trenggalek berakhir 4-10-2015, Wali Kota Pasuruan berakhir 18-10-2015, Bupati Mojokerto berakhir 1810-2015, Bupati Sumenep berakhir 19-10-2015, Bupati Banyuwangi berakhir 21-10-2015, Bupati Malang berakhir 26-102015 serta Bupati Sidoarjo berakhir 1-11-2015.

Masih di tempat yang sama,

komisoner KPU Jawa Timur lainnya, Khoirul Anam menyatakan jika jadwal Pilkada serentak diundur pada Februari 2016, maka jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak bertambah 3 daerah, yakni Kabupaten Tuban, Kabupaten Blitard dan Kabupaten Pacitan sehingga totalnya berjumlah 19 daerah.

“Kalau jadwal Pilkada serentak diundur 2016, maka estimasi biaya yang dibutuhkan juga membengkak karena jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak juga bertambah,” pungkas mantan komisioner Q cty KPU Kota Surabaya ini.Q

Alokasikan Bopda SMA/SMK, PAPBD Dipercepat Juni DPRD Jatim, Bhirawa Perubahan kewenangan dan struktur birokrasi di tingkat provinsi termasuk pemindahan kewenangan pendidikan tingkat menengah SMA/SMK, mendorong Dewan untuk mempercepat pembahasan papbd 2015. Dari rencana awal pembahasan pada bulan Agustus, PAPBD kali ini akan dikerjakan legislative pada bulan Juni.

trie diana/bhirawa

Menyeberang Jalan

Sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi pengendara di kawasan Raya Wiyung Surabaya saat beberapa sapi dengan seenaknya menyebrang jalan tanpa ada pemiiliknya dan pemandangan ini bisa disaksikan setiap pagi dan sore hari, Kamis (12/2).

PANGGUNG BIROKRASI

Komisi D Minta Perhutani Mempercepat Proses Pembebasan Lahan Gongseng DPRD Jatim, Bhirawa Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap kepada pihak Perum Perhutani segera mempercepat proses pembebasan lahannya untuk pembangunan Waduk Gongseng di Bojonegoro. Waduk Gongseng sendiri diharapkan bisa mengurangi volume banjir di wilayah Bojonegoro serta membantu pengairan para petani.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri di DPRD Jatim mengatakan setelah melakukan pertemuan pihak anggota dan pimpinan komisi D dengan pihak Perhutani diharapkan dapat hasil yang positif yaitu lahan milik Perhutani hanya seluas 9 hektar dapat dibebaskan secara cepat, sehingga pembangunan seluas 495 hektar waduk Gongseng di Bojonegoro dapat segera dilakukan pembangunan.

“Kami anggota dan Pimpinan di internal Komisi D DPRD Jatim sepakat akan terus mengawal pembagunan waduk gongseng di Bojonegoro ini, karena bisa waduk ini bisa mengurangi banjir di wilayah Bojonegoro,”ujarnya heri Politisi asal Fraksi Nasdem - hanura, Kamis (12/2).

Ia menjelaskan, saat ini waduk Gongseng sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tiga wilayah yang selama ini selalu terkena bencana banjir saat musim hujan tiba. Sebaliknya saat musim kemarau tiba, maka kekeringan dan gagal panen mewarnai hasil pertanian.

“Inilah yang menjadi dasar kita, mengapa kita mendesak persoalan lahan Perhutani segera diselesaikan. Mengingat kebiasaan yang selama ini terjadi, pembahasan ini akan berjalan berlarut-larut dan ini sangat merugikan masyaraQ cty kat,”ujarnya.Q

Gerindra Siapkan Sendiri 16 Pemilukada Jatim Tri Risma Kembali Disarankan Tak Maju Independen

Surabaya, Bhirawa Pemilihan Kepala Daerah serentak yang rencananya digelar Februari 2016 ternyata sudah dirancang matang oleh Partai Gerindra Jatim.

Partai besutan Letjen(purn) Prabowo ini dipastikan akan mengusung kader sendiri di 19 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak di Jatim, termasuk di Surabaya.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Tjutjuk Sunario menegaskan banyak kader potensial yang akan disiapkan maju di beberapa Pilkada terutama 19 pilkada yang akan diselenggarakan serentak. Dengan kekuatan i 11 anggota DPR RI, 13 anggota DPRD Jatim dan 182 DPRD Kabupaten/kota Gerindra berkeyakinan mampu memenangkan Pemilukada.

Di Jatim Gerindra ini menempati posisi ketiga partai terbesar. “Secara kekuatan dukungan kita sudah memiliki modal untuk maju dengan kader sendiri,” kata Tjutjuk, Kamis (12/2).

Kebijakan mengusung kader sendiri ini juga berlaku bagi pemilihan walikota Surabaya. Partai Gerindra belum ada pembicaraan sama sekali untuk mengusung Tri Rismaharini sebagai cawali Surabaya. Disamping itu, Risma juga bukan kader Partai Gerindra, jadi sulit kemungkinan untuk dicalonkan. “Tidak hanya kota Surabaya, daerah lainnya kita juga akan mengusung kader sendiri,” tegas wakil ketua DPRD Jatim ini.

Saat ini, pihaknya juga sedang menunggu kebijakan dari DPP terkait penjaringan calon kepala daerah dari Partai Gerindra. Namun, untuk kriteria adalah yang layak, popularitas bagus dan mumpuni untuk menjadi kepala daerah sesuai kepentingan di daerah tersebut.

“Kalau dulu penjaringan bisa dari umum, tapi kalau untuk pilkada kali ini diutamakan kader yang bukan sembarang kader. Artinya benarbenar kader yang sudah lama aktif di Gerindra dan punya loyalitas tinggi pada partai,” tambahnya.

Gerindra sendiri membidik beberapa daerah yang akan dimenangkan.

Diantaranya Jember, Blitar dan Mojokerto. “Serta daerah-daerah lain kita tentu akan membangun koalisi dengan partai lain,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPW PKB Jatim, A Halim Iskandar tetap akan mengusung Tri Rismaharani sebagai Cawali Surabaya mendatang. Namun demikian pihaknya belum melakukan komunikasi. “Tapi saya mendengar Bu Risma akan maju lewat jalur independen, kalau itu benar kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ya kita akan cari kader internal yang mumpuni,”tegas pria yang juga Ketua DPRD Jatim ini.Sementara itu, mantan Komisioner KPU Jatim Agus mahmud menyatakan bahwa dalam mencari sosok ideal Wali Kota Surabaya, ia menybutkan bahwa Wali Kota mendatang harus orang yang tahu kebutuhan warga asli Surabaya.

Menurut Mahmud dalam Sarasehan politik yang digelar salah satu media di Surabaya kemarin, kebutuhan warga asli Surabaya mulai dari kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Jika dilihat saat ini, warga asli Surabaya banyak yang terpinggirkan. Sedangkan wargawarga pendatang justru menempati tempat sentra dan strategis di Q cty.geh kotanya sendiri di tiga sektor tersebut.Q

Salah satu alas an percepatan pembahasan adalah masalah alokasi anggaran Bopda untuk SMA/SMK, mengingat tahun ajaran akan dimulai Juli 2015.Dengan begitu total anggaran yang akan dibutuhkan untuk program tersebut yang hampir mencapai Rp3,5 triliun dapat segera dicairkan sebelum PSB dibuka.

Ketua DPRD Jatim, A Halim Iskandar menegaskan dengan berlakunya UU 23/ 2014 terkait Pemerintah Daerah (Pemda) dimana salah satunya mengatur soal pembiayaan SMA/SMK menjadi tanggungjawab Pemprov Jatim maka otomatis DPRD Jatim segera membahas alokasi anggaran untuk program tersebut.

Karenanya, pembahasan PAPBD 2015 yang biasanya dilaksanakan Agustus maka akan diajukan sekitar bulan Juni. Dengan begitu saat PSB dibuka, maka semua dana untuk program Bopda diseluruh SMA/ SMK se-Jatim sudah tidak ada masalah.

“Hal ini sudah kami sosialisasikan kepada semua ketua fraksi untuk segera membahas PAPBD 2015 pada bulan Juni.

Kami berharap semuanya sudah selesai sebelum dibukanya PSB yang biasanya dilakukan pada bulan Juli. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk program

tersebut mencapai Rp3,5 triliun,”tegas politisi asal PKB ini, Kamis (12/2).

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PAN Jatim, Malik Efendy. Menurutnya dari dana Rp3,5 triliun tersebut hampir Rp1 triliunnya digunakan untuk pembiayaan ditingkat SMK. Mengingat komitmen Gubernur Jatim, Soekarwo dalam menjelang MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) diharapkan tenaga kerja lokal dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Untuk itu semuanya harus diberi keahlian, termasuk para lulusan SMK diharapkan siap memasuki dunia usaha.

“Intinya dewan akan mendorong visi dan misi gubernur terkait pemberdayaan tenaga kerja lokal. Dan yang pasti semua ini untuk mensukseskan wajib belajar 12 tahun dengan berupaya mengalokasikan anggaran pendidikan di APBD Jatim. Dan kebetulan untuk tahun ini sesuai amanat UU, Pemprov Jatim mendapatkan posisi untuk mengurusi soal SMA/SMK,”papar politisi asal PAN ini.

Ditambahkannya, anggaran sebesar Rp3,5 triliun akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah, pemenuhan perangkat lunak serta untuk kapaQ cty sitas guru.Q

Disbudpar Siap Perbaiki Kepariwisataan di Jatim Pemprov, Bhirawa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim merespon adanya masukan dan kritikan yang dilontarkan anggota Komisi B DPRD Jatim mengenai kepariwisataan.

Bahkan, Disbudpar Jatim tidak menampik dan siap untuk melakukan pembenahan dan perbaikan berdasarkan kewenangan yang ada.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, untuk peningkatan destinasi wisata yang ada di Jawa Timur berada di kewenangan kabupaten/kota. Sehingga kebijakan untuk meningkatkan kepariwisataan di objek wisata juga di tangan kabupaten/kota.“Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebenarnya berupaya dalam mendorong dan mempromosikan kepariwisataan yang ada di kabupaten/kota, diantaranya dalam waktu dekat akan marketing digital melalui jejaring sosial,” katanya.

Tidak menutup kemungkinan, lanjutnya, jika ada pembenahan dan perbaikan terhadap kepariwisataan di Jawa Timur maka akan segera ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan yang ada. “Dalam meningkatkan kualitas kepariwisataan bukan segalanya dilimpahkan hanya pada Disbudpar Jatim. Misalkan saja, jika ada jalan akses menuju objek wisata terjadi kerusakan, maka kewenangan untuk membenahi dan memperbaiki pada instansi seperti Dinas PU Bina Marga sesuai dengan ranahnya. Selain itu, jika ada permasalahan mengenai kehutanan ya nantinya Dinas Pariwisata akan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan kehutanan seperti Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani,” paparnya.

Jarianto menambahkan, dirinya selalu siap untuk berkoordinasi dengan kabupaten/ kota jika memang kabupaten/kota memerlukan bantuan Pemprov Jatim dalam meningkatkan kepariwisataan yang ada di wilayahnya.“Kembali lagi, destinasi wisata masih berada di kewenangan kabupaten/kota baik itu restribusi dan pengembangannya.

Disbudpar Jatim tentunya membantu dalam upaya mempromosikan,” katanya.

Tahun ini, lanjutnya, pertama kali Disbudpar Jatim akan melangsungkan Bimtek Desa Wisata melalui dana APBD. Sebelumnya, Bimtek Desa Wisata selalu dilakukan dengan Q rac menggunakan dana APBN.Q

Gegeran Portal, Ketua RT dan RW Kelurahan Sememi Ramai-ramai Mengundurkan Diri Karena masalah portal kampung dan perumahan sejumlah ketua RW dan ketua RT di Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo ramai-ramai mengundurkan. diri.

Menurut mereka aksi undur diri ini dipicu sikap arogan Camat Benowo dan Lurah Sememi membuka paksa portal akses jalan ke perumahan Griya Cipta Asri yang selama ini menjadi biang keributan antara warga perumahan dan kampung. Adapun yang sudah mengundurkan diri adalah Ketua RT 1, RT 5 serta Ketua RW VII Kelurahan Sememi.

Menurut Ketua RW VII, Taufik Rochman, Camat Benowo Tommi dan Lurah Sememi Mustofa dianggap melecehkan pengurus RW dan RT dengan membuka paksa portal Perumahan Griya Cipta Asri di Sememi. ‘’Kita sebagai pengurus merasa dilecehkan, Camat dan Lurah mengambil keputusan sendiri meski be-

lum ada mufakat,’’ kata Taufik Rochman, kepada wartawan Kamis (12/2).

Karena kecewa, Taufik langsung menyerahkan stempel RW VII kepada Sekretaris Kelurahan Sememi Hendri. ‘’Saya mundur.

Buat apa kalau Camat dan lurah berjalan seenaknya sendiri,’’ kata Taufik.

Buntut dari persoalan itu adalah, warga RW VII Bandarejo Sememi menutup akses perumahan menuju kampungnya. Warga perumahan yang terdiri dari 7 RT pun gerah dan akhirnya ikut menutup akses. Kedua pihak pun saling memasang gembok di portalnya pada November 2014.

Warga Bandarejo meminta kompensasi. Dari Rp10 Juta kemudian minta Rp5 Juta. Namun warga peruma-

han menolak. Tak berselang lama, warga Bandarejo mendadak meminta portal dibuka semua. ‘’Kita siap membuka, asal orang yang bikin masalah itu meminta maaf.

Mereka yang awalnya menutup kok, warga perumahan disalahkan,’’ kata Taufik dengan nada kesal.

Persoalan yang meruncing itu kemudian berusaha diselesaikan di kecamatan.

Perundingan digelar dihadiri dua belah pihak. Pertemuan pertama, tidak ada kesepakatan karena warga Bandarejo yang meminta portal kembali dibuka juga menuntut pelebaran jalan akses.

Pertemuan kedua pada Jumat pekan lalu, berusaha digelar. Tapi dari 7 RT di RW VII hanya hadir 3 RT. ‘’Saya tidak bisa datang karena undangannya mendadak. Dan di pertemuan itu diputuskan portal harus dibuka semua oleh Keca-

ist

Karena masalah portal kampung para ketua RT dan RW dikawasan Griya Cipta Asri ramai-ramai mengundurkan diri. matan,’’ katanya. pembukaan dari Kecamatan Rabu pagi.

Yang membuat Taufik ma- belum diterima, namun por‘’Setelah dibuka paksa rah adalah surat keputusan tal telah dibuka paksa pada baru ada surat. Ini camat

dan aparatnya tidak punya etika. Bu Wali (Tri Rismaharini) harus tahu gaya pejabat anak buahnya yang arogan. Insyaallah semua RT di bawah saya akan mengikuti mundur,’’ tegas Taufik yang telah 3 periode dipilih warga menjabat ketua RW ini.

Ia menambahkan berdasarkan informasi dari leman warga yg mengikuti rapat di kelurahan menyatakan bahwa pembukaan portal itu atas perintah Pak Camat. ‘’Jadi portal dibuka paksa dulu, baru musyawarah.

Kalau benar ini omongan Camat, kasihan Wali Kota yang selalu dekat dengan rakyat,’’ katanya.

Taufik mengatakan pihaknya sudah menyerahkan stempel RW dan diikuti oleh RT, Rabu kemarin. ‘’Ketua RT yang akan menyerahkan stempel sebagai simbol mengundurkan diri, dalam waktu dekat ini ke pak Lurah,’’ tegasnya.Q dre

SURABAYA

Jumat Pon 13 FEBRUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Nilai Dakwaan JPU pada Eks Bupati Sampang Tak Cermat Tipikor, Bhirawa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Misjoto terhadap mantan Bupati Sampang Noer Tjahja di Pengadilan Tipikor, Kamis (5/2) pekan lalu, disambut eksepsi atau bantahan oleh Penasihat Hukum (PH) terdakwa.

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Sri Herawati, Ma’ruf Syah selaku PH Noer Tjahja mengaku, dakwaan yang dibuat JPU terlihat tidak cermat. Ia menilai dakwaan JPU tak sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 huruf B, yang berbunyi ‘uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan’. Namun ini tidak ditunjukkan dalam dakwaan JPU. “Saya yakin eksepsi klien saya akan dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim.

Memang sesuai Pasal 143 ayat 2 huruf A, sudah benar. Tapi dakwaan Jaksa tak sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 huruf B,” tegas Ma’ruf, Kamis (12/2).

Menurut Ma’ruf, hal ini diperkuat oleh pernyataan Jaksa bahwa audit BPKP dinilai tidak sah. Ini membuktikan bahwa tidak ada kerugian negara yang dilakukan oleh Noer Tjahja. Selain itu, PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) merupakan perusahaan swasta, bukan masuk dalam BUMD. Karena PT SMP mempunyai anggaran dasar dan rumah tangga, dan uangnya bukan dari APBD atau APBN. Lanjut Ma’ruf, PT SMP tunduk pada wewenang perseroan. Sementara perseroan kekuasaan dipegang di Rapat Umum Pemagang Saham (RUPS). Jaksa pun mengakui tidak ada kerugian negara dalam kasu ini. Dengan kata lain unsur korupsinya tidak ditemukan, namun terdakwa didakwa dengan tindak pidana korupsi.Q bed

Empat Jurusan ITS Penuhi Parameter AUN Surabaya, Bhirawa AUN (ASEAN University Network) Deputy Executive Director Dr Choltis Dhirathiti menilai empat jurusan di ITS yang divisitasi telah memenuhi parameter AUN-QA (AUN Quality Assessment) secara umum, kendati hasil resmi dari tim asesor masih sebulan lagi.

“Meski visitasi oleh AUN-QA telah berakhir Kamis (12/2), proses penilaian untuk sertifikasi masih berlanjut, karena para assessor masih harus menulis final report,” katanya di kampus ITS Surabaya, Kamis (12/2).

Selanjutnya, hasil final report itu akan diserahkan ke pihak ITS setelah 1-2 bulan dan semua rekomendasi pun disampaikan kepada empat jurusan yang telah dinilai. “Nantinya, pihak ITS akan mengoreksi hasil final report tersebut.

Jika terdapat ketidaksesuaian, maka para assessor akan memperbaiki. Inilah akhir dari proses sertifikasi,” katanya.

Hal senada diungkapkan salah satu asesor, Johnson Ong Chee Bin. “Saat ini ITS telah membangun sistem informasi yang terintegrasi, sehingga setiap jurusan bisa mengontrol performa mahasiswanya dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan kualitas mahasiswa di ITS semakin meningkat setiap tahunnya. “Semangat belajar mereka juga cukup tinggi. Hal itu terlihat dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tinggi,” katanya.

Pada aspek lain, Johnson juga mengapresiasi peningkatan mutu staf akademik di keempat jurusan tersebut, karena staf akademika di ITS juga banyak yang telah Q ant mengikuti berbagai pelatihan.Q

Nekat Berjualan Meski berulang kali dilakukan penertiban oleh petugas Satpol PP Surabaya dan Kecamatan Tegalsari para pedagang tetap nekat berjualan di median pemisah jalan di Pasar Keputran Surabaya setiap menjelang pagi hari, Kamis (12/2).

trie diana/bhirawa

Tak Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jatim

Daging Sapi Impor Masuk, Pedagang Lapor Kejati Jatim Kejati Jatim, Bhirawa Banyaknya daging sapi dan jeroan beku dari Australia dan Selandia Batu ke Jatim mengindikasikan dugaan pen yelewenagn perizinan.

Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jatim geram dan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Kamis (12/2).

Diungkapkan Muthowif selaku Ketua PPSDS, adanya indikasi masuknya perizinan masuknya daging segar impor ke Jatim. Dinilainya tak sesuai

dengan Surat Edaran Gubernur Jatim No 524/8838/023/2010 tentang larangan memberikan pemasukan dan peredaran sapim daging, dan jeroan impor.

“Kami meminta Kejati Jatim untuk mengusut adanya dugaan pemberian izin terhadap masuknya daging impor ke Jatim,” kata Muthowif, Kamis (12/2).

Selain itu, Muthowif menjelaskan, adapun permintaan pengusutan lainnya adalah terkait pengusutan program paket bantuan sapi RTSM sejak tahun 2010, mengusut program inseminasi buatan (IB), serta megusut surat ijin masuknya sapid an daging

dari luar Jawa Timur. Terakhir, lanjut Muthowif, pihaknya meminta Kejaksaan mengusut program revitalisasi RPH se Jawa Timur.

“Sebagai paguyuban pedang sapi dan daging segar, kami tidak ingi adanya sapi impor dari negara lain. Sementara prosuksi sapi dalam negeri tidak diperhatikan,” tegasnya.

Menanggapi laporan ini, Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto mengaku, pihaknya akan menampung semua laporan dari PPSDS. Selanjutnya, laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosesdur penanganan laporan yang masuk ke Kejaksaan.

Gairahkan Minat Siswa dengan Ciptakan Sudut Baca RS Soewandie Telah Layani Sesuai SPO

riq/bhirawa

Peserta SD dan MI sedang praktik IPA dalam pelatihan sekolah lab LPTK di Hotel Santika Premiere Surabaya.

Surabaya, Bhirawa pemerintah untuk meningkatkan Menumbuhkan gairah siswa minat baca di masyarakat, salah terhadap budaya membaca sa- satunya dengan membuat sudut ngat penting untuk kesuksesan baca di sekolah-sekolah. “USAID pembelajaran di sekolah dan sangat mendukung program-prodalam kehidupan sehari-hari. gram dari pemerintah untuk bisa Untuk itu dengan adanya sudut meningkatkan kualitas penbaca diharapkan anak-anak bisa didikan di Surabaya melalui para membacanya dengan baik se- guru. Sementara kalau dilihat hingga mencapai hasil yang baik dari sisi siswa, minat baca pula di dalam mata pelajaran. mereka sangat tinggi sehingga USAID mendukung program kemampuan mereka untuk me-

mahami teks dalam artian general yakni menulis bisa lebih baik,” ungkap Office of International Affair Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Silfia Asningtias, Kamis (12/2) saat mengikuti pelatihan praktik yang baik dalam pembelajaran SD/MI dan SMP/MTs yang digelar USAID Prioritas di Hotel Santika Premiere Surabaya.

Ia menambahkan, saat melakukan penelitian terhadap sekolah mitra UNESA yakni SDN Wiyung program pemerintah literasi dan sebagainya sangat terlihat disekolah itu dimana disetiap kelas terdapat sudut baca, kemudian siswa yang di kelas saat istirahat banyak juga yang mengambil bukunya lalu membacanya.

Sedangkan semangat literasi sendiri sudah mengakomoditi sekolah untuk menggandakan minat baca siswa sehingga siswa sudah mulai terbiasa dan mungkin tidak banyak sekolah yang memiliki perpustakaan yang besar namun dengan adanya sudut baca ini siswa bisa tetap antusias Q riq gemar membaca.Q

Keterangan Saksi Tak Signifikan, Berkas Bambang DH Dikembalikan Lagi Surabaya, Bhirawa Meski telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, berkas dugaan kasus japung Bambang DH bakal dikembalikan lagi ke penyidik Polda Jatim. Ini dikarenakan penambahan petunjuk yang diberikan Jaksa peniliti

“Kami tampung dulu laporan dari PPSDS. Langkah selanjutnya akan kami susun,” terang Romy.

Untuk menindaklanjuti laporan ini, Kejaksaan harus mendapat data-data terkait adanya indikasi seperti yang dilaporkan oleh PPSDS. Selain itu, lanjut Romy, data tersebut nantinya akan dikaji, apakah bisa diteruskan dengan upaya pengumpulan data (puldata) atau tidak.

“Kejaksaan juga perlu melakukan pengumpulan data atasa laporan itu.

Puldata inilah yang menjadi bahan untuk menentukan sikap terhadap laporan yang sudah diserahkan ke kami (Kejaksaan),” ungkap Romy.Q bed

belum juga dipenuhi penyidik kepolisian.

Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Dandeni Herdiana kepada Bhirawa mengatakan, berkas yang dikembalikan penyidik belum menunjukkan peran katif tersangka Bambang DH. Memang, penyidik ke-

polisian sebelumnya menambahi keterangan dari tiga orang mantan pejabat Pemkot Surabaya yang juga mantan terpidana kasus Japung. Namun keterangan ketiganya tidak signifikan.

“Tambahan keterangan ketiga saksi dinilai tidak

signifikan. Keterangan ketiganya malah melemahkan peran tersangka dalam kasus japung,” tegas Dandeni kepada Bhirawa, Kamis (12,2).

Menurut Jaksa asal Garut ini, keterangan ketiga saksi ini tidak menunjukkan peran aktif Bam-

bang DH dalam kasus japung. Begitu juga saat ditanya apakah Bambang DH melakukan pertemuan nonprosedural dengan pihak berkepentingan untuk melancarkan pencair a n d a n a j a p u n g , k et i ganya hanya mengaku tidak tahu.Q bed

Pemkot, Bhirawa Pihak rumah sakit Soewandie mengaku telah memberikan pelayanan sesuai standar operasional prosedur pada pasien Imam Makin (2th) yang kemudian meninggal dunia. \Menurut Plt Direktur RS Soewandie Febria Rachmanita, Menindaklanjuti berita di surat kabar Bhirawa Hari Kamis Pahing Tanggal 12 pebruari 2015 dengan Judul “Kelalaian Sebabkan Balita Tewas RS Soewandhie dilaporkan Dewan”. Bersama ini dapat kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut : Bahwa almarhum lmam Makin (2 Th) datang ke IGD RSUD dr. Mohamad Soewandhie dalam keadaan panas dan telah dilakukan pemeriksaan serta pengobatan sesuai standart prosedur operasional (sPo) pengobatan.

Bahwa tidak ada perbedaan pelayanan bagi pasien peserta JKN (BPJS Kesehatan) maupun pasien kelas lll, ll, I dan VIP di RSUD dr. Mohamad Soewandhie, yang berbeda adalah fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di ruang kelas.

Rumah sakit telah mengupayakan pengobatan yang terbaik untuk almarhum lmam Makin, dan sebagaimana advis dokter, pasien akan dirujuk ke RSUD dr. mSoetomo tetapi bapak Ahmad Rifai (orang tua) menolak dirujuk dan mengatakan tetap memilih dirawat di RSUD dr.

Mohamad Soewandhie, dan juga menolak tindakan medik yang akan diberikan dalam rangka upaya menyelamatkan nyawa yang bersangkutan sebagaimana surat penolakan yang ditandatangani oleh bapak Ahmad Rifai (orang tua).

Pasien yang dirawat di IGD dilayani berdasarkan tingkat kegawatdaruratan bukan berdasarkan nomor antrian. pelayanan obat di instalasi farmasi (depo IGD) telah menggunakan sistim antrian satu pintu dimana jam pelayanan tercetak pada kwitansi dan berlaku sama untuk semua pasien yang mengambil obat di depo IGD RSUD dr. Mohamad Soewandhie, tidak dibedakan antara pasien umum dan peserta JKN (BPJS Kesehatan) pertu kami tegaskan kembali tidak ada kesalahan dan kelalaian dalam memberikan pengobatan dan perawatan kepada almarhum lmam Makin karena telah sesuai dengan standart prosedur operasional’ demikan klarifikasi yang dapat kami sampaikan untuk menjadi Q geh maklum.Q

Kualitas ASI Tergantung Pola Hidup Ibu Pemberian Air Susu Ibu (ASI) oleh ibu kepada anak sangat tergantung pada pola hidup sehat sang ibu.Sebagai pemproduksi ASI, ibu harus menjaga pola makanan dan pola hidup. Pernyataan ini disampaikan Kepala Seksi Gizi Dinkes Jatim Heru Nugroho.

Menurut Nugroho, ibu yang mengkonsumsi makanan-makanan pedas, seperti cabe akan membuat ASI berbahaya untuk anaknya. Bayi akan mengalami diare atau ganguan pencernaan. ‘’Ibu harus berharti-hati dalam mengkonsumsi makanan jika tidak maka kesehatan anaknya akan terganggu,’’ ucapnya.

Nugroho menyatakan, banyaknya anggapan di masyarakat bahwa susu formula berbahaya bagi bayi tidak selama benar, hal ini dikarenakan ada beberapa susu formula yang cocok untuk bayi. Untuk susu formula tidak memiliki kandungan gizi yang sama dengan ASI hal ini dikarenakan kandungan susu formula tidak terdapat kolustrum.

‘’Kolustrum ini sangat penting bagi bayi karena jika dilihat dari manfaatnya sangat banyak,’’terangnya.

Dalam kolostrum ASI banyak terdapat kandungan zat kekebalan terutama IgA (immunoglobulin) untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi seperti selaput paru-paru, usus, tenggorokan. IgA yang terdapat dalam ASI juga bermanfaat untuk saluran pencernaan sang bayi dalam hal ini adalah untuk menambal lubang pada usus bayi yang belum terbentuk sempurna ketika dilahirkan sehingga ini akan bisa mencegah diare pada bayi.

Selain itu kolostrum juga mempunyai kemampuan untuk menurunkan timbul-

nya reaksi sebuah alergi.

Antibodi yang terkandung di dalam kolostrum dapat melawan alergen (zat pencetus alergi). Zat ini mengandung kemampuan mengikat IgE (imunoglobulin yang terlibat dalam reaksi alergi). Dengan kemampuan tersebut, maka kolostrum ini akan dapat membantu menekan munculnya IgE sehingga akan menghambat dan mencegah timbulnya reaksi alergi.

Ditegaskannya, dari beberapa kasus yang ada jarang ditemui bayi yang alergi ASI sedangkan pada pemberian susu formula banyak ditemukan, Menurutnya, susu formula dapat baik jika diberikan dengan tepat. ‘’Namanya saja susu formula jadi bisa diatur berapa kandungan gizinya, apakah ditambah atau dikurangi,’’ ucapnya.

Perlu diketahui keunggulan ASI daripada susu formula lainnya adalah Immunoglobulin A (IgA) yang banyak terdapat pada kolostrum yakni ASI berwana

kekuningan yang keluar pertama dari payudara. Zat ini melindungi bayi dari serangan infeksi. IgA melapisi saluran cerna agar kuman tidak dapat masuk ke dalam aliran darah dan akan melindungi bayi hingga sistem kekebalan tubuhnya berfungsi dengan baik.

Ganfliosida (GA) yang berperan dalam pembentukan memori dan fungsi otak besar serta sebagai alat konektivitas sel otak bayi. GA sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Ketika lahir, bayi memiliki 100 miliar sel otak yang belum terhubung dan GA diperlukan untuk menghubungkan sel-sel otak tersebut.

Protein yang disebut protein kasein dan whey. Protein yang terdapat dalam ASI ini bersifat lebih mudah dicerna oleh tubuh bayi, dibandingkan dengan protein yang berasal dari susu mamalia lainnya.

Lemak ASI terdiri dari beberapa jenis namun yang paling esensial adalah asam

Pemberian ASI yang tepat membuat anak menjadi lebih sehat. lemak yang merupakan kom- lemak tidak jenuh ganda ponen dari semua jaringan berantai panjang (long-chain tubuh dan diperlukan untuk polyunsanturated fatty acid perkembangan jaringan sel, atau LC-PUFA) yang terdiri otak, retina dan susunan dari DHA (docosahexaneoic saraf. ASI mengandung asam acid atau asam dokosahek-

dna/bhirawa

saenoat), LA ( linoleic acid atau asam linoleat), ALA (alfa linoleic atau asam alfa linoleat) dan AA (arachidonic acid atau asam arakidoQ dna nat).Q

PUSTAKA

4

Resensi Buku :

Tajuk

Spirit Hadapi Banjir Kerugian yang diakibatkan banjir sungguh besar secara ke-ekonomi-an. Sering pula diiringi inflasi karena gagal panen dan terhambatnya jalur distribusi. Tetapi inilah periode (musim) yang cukup efektif untuk mengendurkan eksploitasi perekonomian oleh masyarakat. Sebagai gantinya, pemerintah mestilah bekerja lebih keras memberi stimulus berupa proyek infrastruktur. Serta program karitatif menjaga daya beli masyarakat.

Di berbagai negara yang kerap menghadapi bencana, masyarakat dilatih menghadapi bencana, sejak dini. Bahkan melalui kurikulum sekolah. Di Amerika Serikat, diajarkan kurikulum menghadapi badai dan kebakaran. Sedang­ kan di Jepang dan Korsel, sekolah-sekolah mengajarkan menghadapi banjir akibat tsunami. Termasuk pengajaran pengelolaan sumber makanan pada saat gempa.

BPBD memiliki kewajiban untuk semakin memasifkan upaya tanggap darurat melalui pendidikan dan pelatihan secara ter-struktur. Pemahaman terhadap penyelamatan diri menghadapi dampak bencana telah menjadi amanat UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah diamanatkan hak dan kewajiban pemerintah. Pada pasal 26 ayat (1) huruf b, dituliskan bahwa setiap orang berhak: “mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.”

UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 9 huruf (b) memberikan kewenangan memasukkan penanggulangan bencana pada perencanaan pembangunan. Karena itu seyogianya dalam penyusunan RPJMD tingkat kabupaten dan kota, juga memasukkan aspek penanggulangan dampak bencana. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan regulasi yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penetapannya tak lama setelah pelantikan Kepala Daerah (baru) yang memenangi Pilkada.

Bulan Pebruari ini BPS (Badan Pusat Statistik) merilis indeks harga konsumen. Terdapat kenaikan harga-harga total hampir sebesar 10% selama Januari 2015. Walau pada sebulan itu inflasi tercatat “hanya” 1,07%. Kenaikan inflasi dan IHK (Indeks Harga Konsumen) tergolong rutin, tetapi tahun ini terjadi tren semakin naik. Januari tahun (2014) lalu inflasi tercatat tak lebih dari 0,9%.

Diduga penyebab meroketnya inflasi dan IHK, adalah terganggunya transportasi (distribusi) banjir dampak hujan.

Hampir di seluruh pulau Jawa dan sentra pangan lain terkendala banjir dan badai. Banyak ekspedisi laut dan perairan mengalami tunda layar. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, banjir juga menjadi pemicu gagal panen dan paceklik.

Sehingga terjadi kelangkaan bahan pangan.

Pada saat sama banjir menyebabkan seluruh moda transportasi (darat, laut dan udara) mengalami kendala di jalan. Dus, mengurangi suplai bahan pangan. Ujungujugnya biaya transportasi juga naik. Bahkan menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) karena cuaca pula, upah jasa tukang dan upah pembantu rumahtangga turut naik. Karena itu pemerintah daerah mesti bersiap-siap menggencarkan operasi pasar.

Inovasi dan kreasi tim BPBD harus selalu dilakukan, termasuk memasukkan aspek rencana tata ruang wilayah (RTRW). Sebab berdasar mapping bencana, seluruh daerah di Jawa Timur tanpa terkecuali, (di 38 kabupaten dan kota), rawan terhadap bencana banjir. Ancaman peringkat kedua, berupa badai di 31 kabupaten/kota, serta potensi gempa bumi di 23 kabupaten/kota. Lalu bencana susulan berupa tanah longsor mengancaman di 20 kabupaten/kota.

Bencana, sebenarnya lebih banyak disebabkan ke-tidak patut-an daya dukung lingkungan. Juga karena Pemda tidak kukuh menegakkan RTRW. Tetapi yang lebih memperihatinkan adalah memanfaatkan korban bencana untuk kepentingan kelompok politik tertentu (dengan memajang bendera parpol). Banyak parpol lebih dulu mencari wartawan agar bantuan disiarkan atau ditulis di Koran. Padahal bantuannya tak seberapa.

Perusahaan swasta dan BUMN/BUMD seyogianya mulai dilibatkan melaksanakan program tanggungjawab sosial (CSR). Banyak perusahaan telah menggunakan CSR tetapi masih menyimpang. Penderitaan akan lebih terasa menyakitkan manakala bantuan logistik yang dibutuhkan terhambat urusan birokrasi, atau bahkan dikorupsi oleh LSM atau aparat Pemda. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kejahatan Seksual Anak Saat Valentine Menarik imbauan yang disampaikanKomisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat menjelang perayaan hari kasih saying (valentine). KPAI meminta masyarakat untuk melapor bila menemukan adanya pihak-pihak yang memfasilitasi anak usia sekolah berpotensi menjadi pelaku atau korban kejahatan seksual pada hari valentine yang jatuh pada 14 Februari.

Masyarakat bisa melaporkan ke KPAI Jalan Teuku Umar Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat melalui telepon 02131901556 atau faksimile 021-3900833 atau surat elektronik ke pengaduan@kpai.go.id Imbauan KPAI menurut saya memang tidak berlebihan.

Saya menengarai reaksi pasar dan pelaku usaha dalam menyambut hari valentine akan “memanjakan” pasangan muda dengan berbagai paket atau promosi. Dikabarkan ada promosi penginapan bagi pasangan muda di hari valentine, coklat berhadiah kondom dan kontrasepsi, serta berbagai layanan lainnya. Jika masyarakat menemukan paket-paket khusus seperti itu, silakan laporkan ke KPAI. Kami akan menindaklanjuti.

Tidak sedikit anak sekolah yang menjadi korban kekerasan seksual saat hari valentine. Di lain pihak, valentine juga dimanfaatkan oleh pelaku bisnis dengan menawarkan berbagai promosi dan paket. KPAI telah mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa ada pelaku usaha hotel yang memberikan diskon 50 persen kepada pasangan yang menginap.

Bagaimana jika yang menginap anak usia sekolah?

Tentu ini masalah serius. Karena itu, KPAI meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia memproteksi anak agar tidak menjadi korban kejahatan seksual.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Pon 13 FEBRUARI 2015

Mengenal Lebih Dekat Cak Nur Cak Nur menempatkan keislaman dan keindonesiaan dalam satu tarikan nafas. Di tangannya, Islam dan Indonesia berkolaborasi dan saling mengisi. Hasil kerja intelektualnya untuk terwujudnya Indonesia modern, sebagaimana negara-bangsa yang Nabi pernah pimpin.

N

amun tak semua pihak paham, sehingga ga­ gasan Nurcholish Mad­ jid atau Cak Nur kerap mengundang kontroversi. Ide pembaruan pemikiran Islam sebagai konsekuensi logis inte­ grasi Islam dan Indonesia oleh se­ bagian orang dipahami salah. Tak jarang penghinaan dialamatkan hingga pada pribadinya, walau­ pun orangnya telah menghadap Tuhan sejak 29 Agustus 2005.

Kebencian yang mengarah pada personal, misalnya, tentang meninggalnya Cak Nur dengan wajah kusut dan hitam. Hal itu dikaitkan dengan mati dalam keadaan tidak baik (su’ul khatimah) dalam Islam. Sayang, Nafis tidak memberikan klarifikasi dan sedikit sekali mengulas aktivitas keagamaan Cak Nur. Padahal, tuduhan tersebut tidak ber­ banding lurus dengan kehidupan pribadi Cak Nur yang setiap gerak geriknya diori­ entasikan ibadah. Da­ lam sebuah jamuan makan di Denver, Amerika Serikat, dengan tegas Cak Nur menolak ta­ waran minum ang­ gur. “Dalam agama saya, minuman ini (anggur) tidak di­ bolehkan,” tegas­ nya (hlm. 53).

Cak Nur me­ mang bukan orang yang terpelihara dari salah dan pe­ mikirannya juga mengandung kemungkinan salah. Penda­ patnya tak harus diterima semua pihak secara mutlak. Sikap kritis perlu dan penting sebagai ciri masyarakat modern yang didambakan Cak Nur. Na­ mun, kritik harus tetap

dilandasi etika dan rasionalitas.

Kritik rasional-konstruktif hanya diperoleh dari orang yang memiliki wawasan luas, analisis mendalam, membuang praduga, dan klaim paling benar. Di sini pentingnya membaca pemikiran Cak Nur secara utuh. Yudi Latif menyebut buku Cak Nur, Sang Guru Bangsa sebagai tulisan paling otoritatif tentang biografi pemikiran.

Islam dan Indonesia Di negeri ini, agama dan negara berjalan tanpa benturan bahkan saling membutuhkan, tanpa perlu dilebur seperti Romawi atau dipi­ sah seperti Amerika Serikat. Arah bangsa mendapatkan pijakan dari nilai-nilai agama sementara ajaran Islam mendapatkan ru­ ang di Indonesia. Kolaborasi ini membuat Indonesia tak pernah

dilupakan dalam kajian keisla­ man, demikian sebaliknya.

Relasi Islam dan Indonesia juga jadi perhatian Cak Nur, dan merupakan muara dari penginte­ grasian ajaran dan nilai-nilai keislaman dengan kemanusiaan, kemoderenan, dan politik yang menjadi strategi pemikirannya (hlm. 211). Cak Nur meyakini Islam tidak menghambat bahkan sangat mendukung terwujudnya Indonesia modern.

Namun, solusi Islam atas masalah-masalah yang terjadi di negara lain tidak dapat begitu saja ditiru dalam menyelesaikan masalah di Indonesia (hlm. 231).

Dengan demikian, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim perlu mengetahui secara tepat lingkungan sosial-budaya tempat ajaran Islam hendak dilaksana­ kan, dan konsekuensinya pem­ baruan pemikiran Islam adalah sebuah keniscayaan.

Nafis menyederhanakan agenda liberalisasi ajaran Islam Cak Nur ke dalam tiga pemikiran besar, yaitu (1) tauhid, (2) pluralisme, dan (3) Indonesia sebagai bangsa-negara mo­dern (hlm. 237).

Pertama, tauhid tidak bermakna pasif hanya sekadar be­ rarti percaya kepada Allah. Menurut Cak Nur, tauhid yang benar akan menjadi sarana pembebasan diri karena semua manusia setara.

Implikasi terpenting dari pembebasan adalah terbentuknya jiwa yang terbuka (hlm. 246).

Sedangkan dalam kitab suci, prinsip tauhid dikaitkan dengan meno­ lak thaghut (kekuasaan tiranik, mutlak, dan otoriter) [hlm. 250]. Ber­ dasarkan prinsip terse­ but, tauhid menghendaki sistem kemasyarakatan yang de­mo­kratis, terbuka, dan egaliter.

Kedua, Indonesia nega­

ra he­terogen. Luasnya terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan ragam kekayaan daerah masing-masing. Tapi keberaga­ man disatukan akan kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa (tauhid). Ini alasan Cak Nur menaikkan pluralitas menjadi pluralisme.

Kemajmukan keagamaan (religious plurality) yang Cak Nur maksud bukan secara langsung mengakui akan kebenaran se­ mua agama dalam bentuk nyata sehari-hari. Namun semua agama diberi kebebasan untuk hidup dengan risiko yang akan ditang­ gung oleh para pengikutnya masing-masing (hlm. 274).

Sendi-sendi kemajemukan Islam tersebut sebenarnya telah terlaksana dalam sejarah pan­ jang. Pluralisme Islam telah mem­ berikan ruang kebebasan agama dan ekonomi bagi kaum Yahudi di masa lalu. Kata Cak Nur, paham kemajemukan masyarakat yang dimiliki ajaran Islam adalah nilai keislaman yang sangat tinggi bagi kemoderenan (hlm. 219).

Ketiga, para pendiri bangsa merancang Indonesia sebagai negara-bangsa bukan tanpa mak­ sud. Menurut Cak Nur, tujuan negara-bangsa untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah al-mursalah). Yang menjadi pem­ beda dengan negeri kerajaan, neg­ ara-bangsa terbentuk berdasarkan kontrak sosial (hlm. 295).

Kontraktual yang dibayangkan Cak Nur seperti Bay’at Aqabah antara Nabi dan para utusan pen­ duduk Yatsrib. Dengan kontrak tersebut, Nabi dan pengikutnya memperoleh keselamatan dan keamanan, dan penduduk Yatsrib memperoleh jaminan kepemimpi­ nan Nabi yang adil dan bijaksana.

Indonesia hingga kini sedang pros­ es menjadi negara-bangsa modern.

Pemikiran Cak Nur tetap relevan untuk mempercepat terwujudnya tatanan masyarakat yang men­ junjung tinggi kemanusiaan, toler­ ansi, pluralisme, egalitarianisme, dan demokrasi. ****

Judul : Cak Nur, Sang Guru Bangsa Penulis : Muhamad Wahyuni Nafis Penerbit : Penerbit Buku Kompas Terbitan : Pertama, 2014 Tebal : 370 halaman ISBN : 978-979-709-865-0 Pereseni : M Kamil Akhyari

Sarjana Fakultas Ushuluddin Instika, Sumenep.

Resensi Buku :

Menyelami Pemikiran Soekarno Terhadap Dunia

S

oekarno, adalah nama yang sudah tidak asing lagi di telinga, khususnya orang Indonesia. tokoh besar yang mengalir darah ke pahlawan ini, secara lantang berani menentang imperialisme dan penjajahan yang dilakukan bangsa barat dan sekutunya. Dari keberaniannya itu, sam­ pai sekarang lakilaki yang sering di panggil bung Karno ini dike­ nal sebagai bapak Proklamator.

Orang yang terlahir sebagai pemimpin perta­ ma Republik Indo­ nesia ini, mampu menjadi teladan para pemimpin di negara-negara dunia. Dengan ideide perjuangannya, mereka mengang­ gap Soekarno seba­ gai guru yang patut di tiru. Dengan sikap politik yang keras Soekarno juga dianggap sebagai pemimpin yang san­ gat berbahaya bagi negara-negara ba­ rat, terutama negara Amerika serikat dan Inggris.

Tidak sebatas men­ genal dalam dunia figur saja. Soekarno su­ dah menjadi guru pada pemimpin-pemimpin besar yang ada di du­ nia. Seperti Nelson

Mandela, di Afrika selatan nama Nelson Mandela sudah melekat pada rakyat-rakyatnya. Laki-laki yang sebagian hidupnya di habis­ kan di balik jeruji besi yang meng­ urungnya ini, berani menantang beragam bentuk ketidakadilan dan penindasan yang ada di Afrika sela­ tan. semua

ini dilakukan hanya untuk mem­ bela warga kulit hitam. Hingga pada akhirnya Nelson Mandela menjadi presiden Afrika selatan.

Terlepas dari keberhasilan yang dicapai itu, Soekarno men­ jadi tokoh yang sangat penting dalam perjalanan perjuangan Nelson Mandela. Nelson Man­ dela menganggap Soekarno sebagai guru yang memberi­ kan banyak inspirasi. Bahkan orang berkulit hitam itu sem­ pat terpukau ketika mend­ engar pidato Soekarno yang disiarkan ke seluruh dunia saat konferensi Asia Afrika di Bandung. “hal 91” Bukan hanya Nilsson Mandela saja yang mengge­ mari sesosok Soekarno. Mo­ hammad hatta, meskipun beliau sudah terbilang san­ gat dekat dengan Soekarno, Mohammad hatta juga sangat menggemari Soe­ karno. Hatta menganggap Soekarno sebagai tokoh yang inspiratif. Hatta juga menganggap persa­ habatan dan pertukaran pemikiran dengan Soe­ karno mampu memben­ tuk jalan hidup hatta.

Kedua tokoh ini tidak pernah sungkan untuk mengkritik kalau salah satu dari mereka melaku­ kan kesalahan.

Dari sisi lain penulis juga mengambil pemikiran tokoh dunia “Fidel Castro” orang yang memiliki julukan si janggut ini, telah memimpin rakyat Kuba untuk melakukan pemberontak­ an secara besar-besaran kepada razim Bastia. Dia merampok para tuan tanah yang kaya, lalu mem­ bagikan tanah tersebut kepada para petani miskin. Dengan apa di capai ini Fidel Castro mengang­ gap Soekarno tidak hanya sebagai sahabat karib saja, melainkan guru yang mengajarkan bahwa sebuah negara harus diban­ gun secara mandiri dan setelah merdeka tidak boleh disetir oleh orang asing.

Lewat buku Berguru Pada Soekarno. Generasi penerus akan bisa memahami perjalanan dan pemikiran tokoh-tokoh dunia khususnya pemikiran Soekarno terhadap dunia. dan banyak lagi pelajaran yang dapat di petik. Di harapkan pembaca memahami sejarah secara utuh dan mampu menerapkan pemikirannya di era modern ini.

Judul : Berguru pada Soekarno Penulis : Yanuar Arifin Penerbit : DIVA Press Terbit : Desember 2014 ISBN : 978-602-255-775-3 Tebal : 282 halaman Peresensi : Suroso Peneliti di Garawiksa Institute Yogyakarta

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Pon 13 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Wacanakan Pembangunan Pelabuhan Ikan Ekspor di Gresik Gresik, Bhirawa Berkunjung ke Gresik,Direktur Pemasaran Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DJP2HP), Ir Muhammad Zaini langsung mewacanakan pembangunan Pelabuhan Perikanan Ekspor di Gresik.

Menurut Zaini, Gresik merupakan tempat yang cocok. Melihat adanya potensi perikanan serta adanya pasar perikanan modern yang dalam taraf pembangunan. ‘’Saya kira Kab Gresik sangat cocok,’’ ujar Zaini saat menghadiri acara ekspose dan Promosi Pembangunan serta pengelolaan Pasar Ikan Modern yang berlangsung di Gedung Kelola Mina Laut, KIG Gresik, Rabu (11/2).

Acara yang dihadiri Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto juga dihadiri para pelaku usaha perikanan di Indonesia. Didepan para pelaku usaha perikanan, Zaini menyatakan, di Jatim memang belum ada Pelabuhan Perikanan ekspor.

Dia juga mengaku, kalau pihaknya sudah mengadakan survey ke beberapa tempat untuk mencari tempat yang paling cocok dan pas untuk pelabuhan ikan ekspor ini.

Pada kesempatan itu, Zaini memuji Bupati Gresik tentang kebijakan membangun Pasar Ikan Moder di Gresik. ‘’Akan semakin lengkap kalau pasar Ikan modern juga di lengkapi dengan Pelabuhan Ikan Ekspor,’’ kata Zaini saat memberi sambutan.

Kalau Bupati menyiapkan lahan akan dibangun Pelabuhan Ikan Ekspor tersebut di Gresik. Sepertinya Gresik sangat cocok untuk melengkapi Pasar Ikan Modern dan satu-satunya di Jatim. Pembangunan pasar Ikan modern Gresik yang terletak di Jl Raya Ambeng-ambeng dekat Terminal Bunder menelan biaya sekitar Rp56 miliar. Pasar ikan modern ini menempati lahan seluas 3,2 hektar. ‘’Pasar ini nantinya akan menjadi pusat pemasaran perikanan terbesar di Jatim,’’ ujar Bupati ketika memberi sambutan.Q eri

Pemkot Pasif Garap Proyek Gas Metan Pemkot Mojokerto ternyata masih belum merespon potensi alternatif berupa gas metan. Padahal selama hampir setahun lebih 15 kepala keluarga (KK) di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan, Kec Magersari menikmati suplai energi alternatif, gas metan untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

Namun program rintisan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto itu stagnan, bahkan kadangkala para ‘pelanggan’ dipaksa bersabar beralih ke elpiji hingga berhari-hari manakala ada kerusakan perangkat jaringan.

Warga hanya bisa berharap program kerjasama dengan sebuah LSM lingkungan itu dikembangkan lebih luas, sehingga keberadaannya sebagai pengganti elpiji yang harganya terus merangkak naik. ‘’Hampir setahun ini warga terutama sekitaran TPA pakai gas sampah ini,’’ aku Suwarno warga setempat, Kamis (12/2) kemarin.

Pria paruh baya ini mengungkapkan, manfaat dari sumber daya sisa rumah tangga ini. Apinya bagus, sama seperti elpiji. Kita menggunakannya untuk kebutuhan memasak sehari-hari,’’ tambahnya.

Meski demikian, dari program ini bukannya tak ada masalah sama sekali. Sejak sepekan lalu, suplai gas methan ke rumah warga tersendat. Hal ini dikarenakan adanya kerusakan blower di rumah instalasi yang berfungsi menyedot dan mengalirkan gas ke rumahrumah. ‘’Seminggu ini blowernya rusak sehingga gasnya tak mengalir,’’ ungkap Suwarno.

Tidak hanya itu, karena keterbatasan anggaran dan peralatan, pihak DKP terpaksa mengatur jadwal pemberian gas ke konsumen. Gas dialirkan mulai jam 05.00 WIB hingga 17.00 WIB. Sebab jika tidak, maka kompresornya akan panas dan tidak ada anggaran untuk bayar listrik.

Sumber energi alternatif di TPA ini disedot dari 12 sumur berkedalaman 20 meter di lokasi pembuangan sampai.

Bhirawa mendapati, gas metan yang diambil dari sumur-

sumur itu dialirkan melalui jaringan pipa kecil berukuran 2 dim kedalam ruang instalasi sebelum akhirnya didistribusikan ke rumah-rumah warga disekitaran TPA. Penyalurannya sendiri sangat sederhana hanya menggunakan blower yang diputar oleh dinamo kecil pompa air yang telah dimodifikasi dengan kipas. Kipas inilah yang menyedot dan mendorong gas metan dari sumur ke pelanggan.

Ditemui terpisah, Kepala DKP Kota Mojokerto, Suhartono didampingi Kabag Humas Pemkot Mojokerto, Dodik Heryana mengungkapkan keinginannya mengembangkan proyek ini. ‘’Ini adalah program yang sangat bagus, karena bisa menyediakan energi alternatif yang murah bagi masyarakat,’’ ujarnya.

Tahun ini, tambahnya, DKP berencana mengembangkannya sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat setempat. ‘’Kita akan mengembangkan potensi ini. Kemampuan gas kita besar sehingga bisa menyuplai lebih dari 100 KK,’’ tandasnya.

Namun untuk itu, Suhartono

Mantan Bupati Gresik Meninggal Gresik, Bhirawa Mantan Bupati Gresik, H Saewarso meninggal dunia. Almarhum meninggal dunia di rumah duka di Jl Teluk Sampit 35, Surabaya pada Kamis (12/2) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. Mantan Bupati Gresik periode 1994 - 2000 yang dikenal sangat familier dikalangan para stafnya saat menjabat itu meninggal dunia di usia 75 tahun, karena penyakit yang lama dideritanya.

Almarhum meninggalkan dua anak dan seorang istri Hj Siti Syamsiah Soewarso.

Sebagai pensiunan anggota TNI, jenasah almarhum di makamkan di Taman Makam Pahlawan Surabaya di Jl Mayjend Sungkono, Surabaya pada Kamis hari itu juga pukul 11.00 dengan upacara militer serta tembakan salvo.

Mantan Bupati Gresik dua periode 2000 – 2010, KH Robbach Maksum bersama isteri serta mantan Sekda Gresik, Gunawan juga hadir memberikan penghormatan terakhir di rumah duka.

Selain itu, segenap pejabat Pemkab Gresik juga turut hadir dan ikut mengantar sampai upacara pemakaman jenasah.

Bupati Gresik Sambari Halim, Radianto yang berhalangan hadir dan diwakili Asisten I Tursilowanto Hariogi juga turut menyampaikan duka cita. ‘’Bupati tak bisa hadir langsung, karena sudah berangkat ke Bogor atas undangan Presiden RI,’’ ujar Tursilo.

Mewakili Bupati dan segenap pejabat Pemkab Gresik serta masyarakat Gresik, menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya almarhum. ‘’Semoga semua amalan beliau diterima dan diampuni segala dosanya. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih atas jasa beliau terutama saat memimpin Gresik pada periode 1994 – 2000,’’ tutur Tursilo. Q eri

kariyadi/bhirawa

Suwarno, menunjukkan instalasi gas metan sebelum didistribusikan ke rumah warga, Kamis (12/2) kemarin. mengaku perlunya Perda sebagai payung hukumnya. ‘’Kita butuh Perda sebagai payung hukum dan itu akan kita ajukan bersama-sama dengan Raperda yang lain,’’ paparnya.

Ia berharap, jika upaya memaksimalkan proyek ini berhasil nantinya akan ia serahkan pengelolaannya kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Alasannya, penyerahan tang

gungan ini membuat manajemen lebih sehat. Sehingga jika ada permasalahan bisa langsung ditangani. Selain menyiapkan payung hukum, secara teknis pihak DKP bersiap mengganti pipa jaringan dan blower dengan ukuran yang lebih besar. Dan butuh dana yang tak murah untuk pengadaan pipa yang bertugas mendistribusikan gas metan ini ke rumah warga.Q kar

KPU Warning Parpol dan Bacalon Bupati Soal Larangan Keluar dari Koalisi Pengusung Kab Mojoketo, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Mojokerto memberikan warning kepada Partai Politik (Parpol) tergabung dalam koalisi pengusung atau pendukung Bakal Calon Bupati (Pilbup) agar hati-hati menentukan langkah politik.

Pemkab Keberatan Penghapusan PBB dan BPHTB Sidoarjo, Bhirawa Wacana penghapusan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang dilakukan Menteri Agraria dan Pertanahan/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, membuat jajaran Pemkab Sidoarjo merasa keberatan.

Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan, kemarin (12/2). Apa yang dikatakan Menteri Agraria sangat kami sayangkan, itu baru wacana sudah katakan kepada kepada publik, sehingga efeknya sangat mengganggu psikologi ekonomi publik.

Membuat berpikir ragu, membuat berpikir malas membayar pajak. ‘’Terlepas dari itu semua, mestinya wacana itu harus digodhok terlebih dahulu.Seandainya sungguhan kami sangat keberatan. Pemerintah yang ada di daerah ini sangat terobang ambing.

Padahal PBB dan BPHTB baru tiga tahun yang lalu baru diserahkan kepada daerah. Oleh karena itu kami berharap hal itu tak dilakukan oleh pemerintah pusat. Mungkin kalau perlakuan khusus, bagi orang yang tak mampu maupun bagi para pengusaha/bisnis itu tidak masalah.

Yang jelas, cara berfikir seperti itu sangat kurang pas,’’ papar Sulamul.

Efeknya akan sangat mengurangi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Makanya PBB dan BPHTB masih sangat layak untuk dipertahankan. Karena cukup signifikan hasinya, untuk BPHTB Sidoarjo tahun ini targetnya antara Rp180 miliar hingga Rp190 miliar. Sedangkan untuk PBB sekitar Rp240 miliar.

Keberatan yang sama juga ditegaskan Kepala DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset) Joko Sartono, karena PBB dan BPHTB itu baru diserahkan ke daerah tahun 2012. Bahkan ada daerah-daerah tertentu yang baru melaksanakan tahun 2014 kemarin. Q ach

5

ali kusyanto/bhirawa

Para peserta nikah massal di Kab Sidoarjo tahun 2015 ini, kemarin, diarak naik becak menuju Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo

Pasangan Nikah Massal Dapat Bantuan Rp 1 Juta Sidoarjo, Bhirawa Pasangan nikah massal di Kab Sidoarjo kini sedang berbahagia. Selain sudah resmi sebagai suami istri, 40 pasangan nikah massal itu juga dapat bantuan modal usaha dari BAS Sidoarjo sebesar Rp1 juta. Selain itu, juga ada titipan amplop dari Bupati Saiful Ilah, karena orang nomor satu di Sidoarjo itu bowo pada mereka.

Wakil Ketua III Bas Sidoarjo, Ilhamudin, menyampaikan, bantuan modal usaha itu karena peserta nikah di Sidoarjo itu berasal dari warga kurang mampu di Sidoarjo.

Tahun 2015 ini, akad nikah tak dilakukan di Masjid Agung Sidoarjo. Karena kalau dilakukan, maka tiap peserta bisa kena biaya Rp600 ribu.

Maka dilakukan di KUA masing-masing peserta nikah massal. Karena pada tahun ini nikah di KUA gratis.

‘’’Maka biaya yang tadinya untuk membayar nikah di Masjid Agung, lebih baik diberikan saja pada para peserta nikah massal,’’ kata Ilham, saat menggelar resepsi nikah massal 40 pasangan pengantin itu di Pendopo Delta Wibawa, Kamis ( 12/2) kemarin.

Dari 40 pasangan pengantin, pasangan termuda berasal dari Kec Sidoarjo kota, yakni atas nama Agus Setyawan (20 ) dan Putri Ayu (18), Sedangkan pasangan tertua berasal dari Kec Balong Bendo atas nama Untung Wijaya (65 )dan Maslikah (65). Peserta nikah massal tahun ini, kata Ilham, paling banyak berasal dari Kec Tanggulangin ada 12 pasangan dan paling sedikit dari Kec Gedangan dan Sukodono, masing-masing 1 pasangan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sidoarjo, Hadi Sucipto, mengatakan perni-

kahan secara resmi itu penting untuk membuktikan legalitas pernikahan, pengakuan hukum bagi keluarga dan anak ketenangan dalam hidup berumah tangga. Dalam nikah massal ini ada yang tadinya hanya menikah sirih saja, ada juga yang sudah menikah resmi tapi tak bisa menunjukkan bukti dan juga ada yang memang baru menikah. ‘’Dengan menikah secara resmi ini, semoga bisa menghindarkan dari perbuatan zina dan semoga bisa menjadi pasangan rumah tangga yang mawadah, waromah dan sakinah, serta terhindar dari penyalahgunaan Narkoba,’’ katanya.

Menurut Wabup, peserta nikah massal ini berasal dari kalangan warga kurang mampu, karena Pemkab Sidoarjo ingin berusaha membantu warga kurang mampu dan mengentas kemiskinan.Q ali

Pasalnya baik Parpol maupun Bacabup bisa dijatuhi sanksi diskualifikasi untuk mendapatkan hak politik oleh KPU, jika ditengah jalan mendadak keluar dari koalisi. Karena alasan berubah dukungan atau mengalami sesuatu hal dalam proses koalisi.

Ketua KPU Kab Mojokerto, Ayuhanafiq mengungkapkan, Peraturan Bakal Calon (Bacalon) bupati diusung atau didukung koalisi Parpol kini berbeda dengan tahapan Pilkada sebelumnya.

Langkah politik demikian itu berpotensi menjadi blunder bagi Parpol tergabung koalisi. Apalagi nanti setiap Bacalon diwajibkan menyerahkan dukungan pencalonan maksimal enam bulan sebelum tahapan pendaftaran di KPU. ‘’Artinya sejak awal jauh sebelum tahapan pencalonan sudah ada koalisi,’’ imbuhnya.

Blunder, menurut Yuhan adalah ketika ditengah jalan koalisi tiba-tiba retak, karena sesuatu hal atau berbeda pandangan politik.

Sehingga mengurungkan niat salah satu parpol mendukung atau mengusung.

Parpol ini lantas melompat dalam koalisi lain dan mendukung Bacalon lain. ‘’Kalau koalisi yang ditinggal kursi dukungan pencalonannya masih cukup saya tidak masalah. Beda jika koalisi yang ditinggal dan kursinya kurang dari 10% kursi DPRD, sebagai syarat minimal pencalonan,’’ tandasnya.

Ayuhanafiq menerangkan, sesuai UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pera turan Pemerintah Peng ganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU, setiap calon wajib didukung Parpol peraih kursi di DPRD, minimal 10% dari jumlah kursi.

Sehingga, bila sebelumnya salah satu calon semula

hanya didukung dua Parpol koalisi dengan jumlah 10 kursi, mendadak ditengah jalan satu Parpol mundur, maka dapat berakhir fatal.

Baik bagi Parpol sendiri maupun Bacalon. ‘’Dalam aturannya Parpol tak bisa tiba melompat dari koalisi. Makanya, ketika ada kasus seperti itu, Parpol harus hati-hati ketika menjatuhkan dukungan,’’ tandasnya.

Yuhan menegaskan, dalam pasal 43 UU Nomor 1 tahun 2015, bila terjadi Parpol keluar dari koalisi dukungan, KPU dapat menjatuhkan diskualifikasi hak politik.

Baik berlaku pada Parpol maupun si Bacalon. ‘’Berbeda dengan Bacalon yang syarat dukungannya lebih dari 10%.

Kami rasa tak ada masalah.

Syarat pencalonan masih mencukupi,’’ paparnya.

Karenanya, Yuhan mengingatkan, sebelum merapatkan barisan koalisi bulat mendukung Bacalon, baiknya Parpol mempertimbang kan hak politik dengan matang. Pertimbangan politik koalisi atau sosok calon yang akan diusung atau didukung.

Komisioner KPU, Afidatusholiha menambahkan, tahapan pelaksanaan Pilkada periode 2015-2020 belum diputuskan pemerintah bersama KPU Pusat.

Meski, lanjutnya, belakangan muncul berbagai usulan tentang waktu pelaksanaan, namun KPU daerah belum mendapat kepastian. ‘’Informasi yang kami dengar keputusannya nanti ditetapkan pada 15 Februari melalui revisi terbatas terhadap UU. Apakah dilaksanakan Bulan September, Desember 2015 atau Februari tahun 2016. Cuma setidaknya tahapan pilkada ini berlangsung selama sembilan bulan. Meliputi tahapan pendaftaran, uji publik, sosialisasi, kampanye, pemungutan hingga penghitungan perolehan suara,’’ paparnya.Q kar

50 Anggota DPRD Bintek di Unmuh Malang Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga Sabtu (14/2) kemarin melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek). Di Universitas Muhamadiyah (Unmuh) Malang, dalam acara pembekalan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Angaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES).

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolid, Bimbingan Teknis (Bintek) Dimaksudkan agar anggota DPRD, bisa memahami Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai wakil rakyat. Dan Bintek ini wajib karena sifatnya sangat penting dan sudah di agendakan. Materi yang akan didapat anggota dewan adalah mengenai penyusunan APBD dan APBDES, yang nantinya sebagai pengguatan pemahaman atas ke-

wenangan anggota dewan dalam mengawasi.

Wakil rakyat akan diberikan pemahaman tentang aturan kedesaan, mulai dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang aturan desa, PP Nomor 43 tahun 2014 tentang mekanesime pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa dan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang sistem pem-

Nur Qolib bangunan desa. Aturan ini baru saja keluar sehingga perlu mempelajari hal ini agar tak terjadi kekeliruan nanti.

Diharapkan semua anggota dewan nantinya bisa memahami sehingga dalam pem-

bahasan bisa lancar. Karena Bintek ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman anggota terkait penggunaan anggaran desa. Sebab baik APBN maupun APBD akan mengucurkan anggaran yang cukup besar.

Selain aturan tentang desa, wakil rakyat juga akan diberikan pemahaman tentang penyusunan RAPBD dan RAPBDes. ‘’Penggunaan anggaran desa kan, dimulai dari RAPBDes sehingga kami juga perlu tahu dan sekarang harus belajar hal itu,’’ imbuhnya.

Terpisah Ketua DPRD Gresik, Ir Abdul Hamid mengatakan, seluruh wakil rakyat mulai Kamis (hari ini, red) bakal berada di Malang, Bintek ini sesuai hasil rapat Badan

Musyawarah (Banmus), pada Hari Kamis hingga Sabtu mendatang bakal diadakan Bintek.

Dan semua anggota dewan ikut, supaya bisa paham terkait adanya aturan baru penyusunan dan penganggaran APBD dan APBDESA. ‘’Pelaksanaan Bintek kerjasama dengan Unmuh Malang ini sesuai dengan moratorium terkait adanya larangan rapat di hotel. Dan DPRD telah mematuhi itu dan selama Bintek seluruh anggota dewan menginap di Kampus Unmuh.

Semoga adanya ini tak membuat kita menjadi kurang semangat. Namun merupakan bentuk kesederhanaan yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh,’’ tandas Nur Qolid.Q kim, adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Parmadi Segel Kantor PT SMP Sampang, Bhirawa Puluhan massa yang tergabung dalam Parlemen Masyarakat Dizalimi (Parmadi) menggelar aksi demo penyegelan kantor PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) di Jalan Wahid Hasyim Sampang, Kamis (12/2). Pasalnya penyegelan tersebut sebagai bukti kekecewaan warga terkait dugaan kebocoran dana miliaran rupiah terhadap pengeloaan Minyak dan Gas (Migas) oleh BUMD PT SMP di Kabupaten Sampang.

Massa dengan pengawalan ketat apara kepolisian dan Satpol PP Sampang, mendatangi kantor Bupati Sampang dan kantor PT SMP di Kabupaten Sampang, namun aksi mereka tak ditemui Bupati dan pihak PT SMP. Pantauan di lapangan, orasi dan hujatan kepada A Fanan Hasib selaku Bupati Sampang diteriakkan oleh para pendemo.

Sebab, kasus aliran dana PT Sampang Mandiri Perkasa ( SMP) sebesar Rp 32 M dari bagi hasil migas belum ada kejelasan. Apalagi massa menuding sisa angaran sebesar Rp 16 M belum diketahui lari kemana? "Kami minta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus bertangung jawab dalam kasus Migas di Kabupaten Sampang, Kembalikan sisa Rp 16 M dari hasil migas PT SMP kepada KAS Negara.

Bupati Sampang harus bertangung jawab dan transparan terkait ketidak jelasan Rp 16 M tersebut. Audit ulang keuangan PT. GSM yang diduga menerima Rp 16 M dari PT SMP, berantas semua mafia migas di Kabupaten Sampang. Itulah tuntutan kami terkait persoalan Migas di Sampang,” kata Jakfar salah satu koordinator aksi, Kamis (12/2).Q lis

Presiden Akan Blusukan di Kampung Gas Metan Malang, Bhirawa Pengelolaan sampah di Kota Malang tampaknya mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Karena itu orang nomor satu di Indonesia ini, dijadwalkan akan melakukan blusukan di Kampung Gas Metan, bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang Erik S. Santoso, kepada Bhirawa Kamis (12/2) kemarin, mengutarakan, berdasarkan pertemuan yang dilakukan Pemkot Malang bersama dengan Asisten Kementrian Lingkungan Hidup, Kota Malang, akan dijadikan tempat launching Perduli Sampah oleh Ibu Negara.

“Kota Malang bakal dijadikan tempat launching peduli sampah oleh Ibu Iriana Joko

Widodo, atau Ibu Presiden, setelah kegiatan launching rencananya akan dilanjutkan blusukan oleh Pak Presiden, dan kamungkinan blusukan itu dilakukan di kampung yang masyarakatnya telah memanfaatkan gas metan,” tutur Erik S. Santoso.

Erik lantas menjelaskan, kampung gas metan itu berada di kawasan Mulyorejo, 1 KM, dari Tempat Pembungan Akhir (TPA) Supit Urang. Sebanyak 450 kepala keluarga,

(KK) telah memanfaatkan gas metan yang diambil dari limbah sampah, digunakan untuk memasak nasi dan memenuhi kebutuhan dapur mereka.

Jadi, ujar Erik masyarkat di Mulyorejo, secara tidak langsung telah mendapatkan manfaat dari pengelolaan sampah. Dan ini akan terus dikembangkan sehingga gas metan, tidak terbuang dengan sia-sia tetapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Bahkan, proyeksi DKP Kota Malang pemanfaatan gas metan akan dikembangkan, pada tahun 2015 ini, pihaknya merencanakan untuk menyalurkan gas metan kepada 200 KK lagi sehingga masyarakat yang memanfaatkan gas metan akan semakin banyak.

Erik tidak menyebutkan, alasan Presiden dan Ibu Ngera berkunjung ke TPA, supit urang. Tetapi yang jelas pihaknya telah berupaya untuk mengelola sampah dengan maksimal, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Yang kita lakukan ada pengelolaan sampah mulai dari hulu hingga ke hilir, karena volume sampah di Kota Malang ini cukup besar. Setiap harinya ada 420 ton, sampah yang dihasilkan dari seluruh masyarakat di Kota Malang,” tuturnya.

Namun pihaknya telah berhasil mengurangi sampah hingga 20 persen melalui berbagai kegiatan, termasuk dengan keberadaan Bank Sam-

sudarno/bhirawa

Peringati HPN, FWM Gelar Sarasehan hingga Baksos sawawi/bhirawa

BPBD dan Dinsos Kabupaten Situbondo dibantu jajaran TNI-Polri tampak kompak saat melaksanakan bakti sosial di Desa/Kecamatan Taman, kemarin.

BPBD dan TNI-Polri Gelar Baksos Situbondo, Bhirawa Guna mengantisipasi terjadinya bencana tanah longsor yang ada di pinggiran sungai Mayit, Dusun Taman, Desa Taman, Kecamatan Sumbermalang, jajaran Polres, Kodim, BPBD, Dinas Sosial Situbondo serta Muspika melakukan gotong royong dengan membangun pondasi rumah di lahan relokasi desa setempat, kemarin.

Hal itu dilakukan dalam rangka acara bakti sosial. Hadir diantaranya Kalpores Situbondo, AKBP Hadi Utomo, Dandim, Letkol Arm. Sugeng Riadi, Kepala BPBD, Zainul Arifin, Kepala Dinas Sosial, Basuki. Para pejabat tersebut juga menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang berada diwilayah rawan longsor.

Kapores Situbondo, AKBP Hadi Utomo mengatakan pihaknya bersama jajaran TNI berkomitmen untuk mendukung kegiatan tersebut guna menghindari terjadinya bencana. “Kami juga menggelorakan kembali program sistem keamanan lingkungan (sis-

kamling) dengan mengajak dan mengimbau kepada masyarakat akan pentingnya keamanan,” ujar Kapolres Hadi.

Polres Situbondo, kata AKBP Hadi, juga mendukung adanya revitalisasi siskamling yang notabene sangat bermanfaat bagi keamanan dan ketertiban lingkungan. “Maka itulah Siskamling ini terus dijaga dan ditingkatkan, termasuk aspek-aspek dalam menghadapi sebuah kejadian bencana,” papar Kapolres.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Situbondo, Zainul Arifin, menandaskan, kegiatan bakti sosial dilakukan sebagai wujud kesiapsiagaan dan antisipasi dini sebelum terjadinya bencana, sehingga dapat menekan dampak yang akan ditimbulkan jika terjadi suatu bencana. “Kami sejak awal berupaya untuk ikut meringankan beban warga yang rumahnya terancam longsor dengan menggelar kegiatan bakti sosial ini,” terang mantan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo itu.Q awi

Jalur Lalin Alun-alun Diubah Lumajang, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang melakukan rekayasa perubahan jalur lalu-lintas di seputaran Alun-alun. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi kesemerawutan arus kendaraan. Perubahan jalur ini dibarengi dengan penerapan larangan parkir

pah. Ternyata keberadaan Bank Sampah ini selain mengurangi volume sampah juga bisa menambah pendapatan bagai 2500 masyarakat yang secara sukarela menjadi Kader Bank Sampah Malang (BSM). “Masyarakat sekarang sudah bisa merasakan, karena itu makin banyak yang senang menjadi kader BSM, awalnya pada saat BSM berdiri hanya puluhan orang saja, tetapi saat ini semakin berkembang,” tuturnya.

Diakui dia, mungkin saja itu salah satu penyebabnya, Ibu Negara tertarik untuk melaunching perduli sampah di Kota Malang. Bahkan rencannya nanti seluruh prosesi akan dilakukan di TPA Supit Urang.Q mut

Usai sarasehan dalam rangka peringati HPN 2015 FWM se Eks Madiun para awak media di Madiun foto bersama dan meniup lilin di aula Kecamatan Taman Kota Madiun, Kamis (12/2).

Hujan dan Angin Telan Ratusan Juta Rupiah Lumajang, Bhirawa Belasan kejadian bencana akibat guyuran hujan lebat disertai angin kencang di Lumajang selama satu bulan terakhir mengakibatkan kerugian sebesar Rp 118,7 juta. "Kerugian yang paling besar nilainya adalah ambruknya gedung SDN Sememu 01 di Dusun Umbul, Desa Sememu, Kecamatan Pasirian pada 16 Januari lalu,’’ kata Ribowo, Ssos Kepala BPBD Kabupaten Lumajang.

Nilai kerugiannya ditaksir mencapai Rp 75 juta. Sedangkan untuk kejadian bencana lain, nilai kerugiannya bervariasi antara Rp 1,5 juta sampai Rp 7 juta.

Ribowo menyampaikan, selama bulan Januari terjadi 14 peristiwa bencana di berbagai wilayah Kabupaten Lumajang.

"Sebanyak 12 kejadian di antaranya disebabkan faktor tingginya intensitas hujan," katanya.

Kejadian bencana yang disebabkan oleh hujan ini, diantaranya Balai Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro yang juga digunakan untuk aktivitas PAUD atapnya ambruk setelah duguyur hujan deras yang disertai angin kencang. "Selain itu masih ada pengeroposan jalan akibat hujan di wilayah Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Kota Lumajang,” tambahnya.

Kemudian tiga kejadian tanah longsor di jalur selatan Lumajang-Malang, Dusun Krajan, Desa Kedawung, Kecamatan Padang dan Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian. Sejumlah pohon juga tumbang, terjadi abrasi, kerusakan saluran air dan gedung SD yang ambruk.Q yat

Jumat Pon 13 FEBRUARI 2015

di seputaran Pusat Kota ini dengan pemasangan tanda larangan.

Rencana perubahan ini memperoleh tanggapan positif dari jajaran Polres Lumajang ‘’AKBP Aries Syahbudin Kapolres juga sepakat dengan rekayasa lalin ini dengan tujuan ingin melakukan penataan dengan harapan agar masyarakat bisa me-

nikmati jalur dengan nyaman,’’ jelas kata Rochani, ssos Kepala Dishub Kabupaten Lumajang. Salah satu caranya dengan menata jalur dan parkir seputar Alunalun.

Lebih lanjut Rochani mengungkapkan, sesuai rencana, Jl. Imam Sujai di sisi selatan Alun-alun yang semula diberlakukan dua jalur

menjadi satu jalur saja.

Kendaraan hanya diperbolehkan melintas dari arah utara ke selatan saja. Sedangkan dari arah selatan ke utara tidak diperbolehkan.

"Masyarakat yang ingin ke Pemkab Lumajang bisa melalui Jl. Arif Rahman Hakim depan Kantor Bakesbangpol Linmas Kabupaten Lumajang yang dibuka dua jalur

ke selatan dan utara," paparnya.

Selain itu, jalur di Jl. Abu Bakar samping Masjid Agung KH Anas Mahfud yang semula dibuka dua arah juga akan diberlakukan satu jalur saja dari arah Timur ke Barat. Untuk kendaraan yang melaju dari arah barat ke timur tidak diperkenankan.Q yat

Madiun, Bhirawa Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2015, Forum Wartawan se-Eks Karesidenan Madiun (FWM) menggelar berbagai kegiatan. Diantaranya acara Sarasehan yang digelar di aula Kecamatan Taman Kota Madiun, Kamis (12/2).

Sayangnya, dalam acara Sarasehan dengan Tema ‘Keterbukaan Informasi Publik’, dari sekitar 125 undangan yang disebar, hanya sekitar 50 orang yang hadir. Bahkan jajaran elit Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, di antaranya Wali Kota Bambang Irianto, Wakil Wali Kota Sugeng Rismiyanto dan Sekretaris Daerah Maidi, tidak hadir.

Termasuk jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda). Ironisnya, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, Suluh Dumadi, hanya mendelegasikan undangan ini kepada staf Intelijen (non jaksa), yakni Aris.

Menurut Sekretaris FWM, Wahyu Utomo, selain menggelar Sarasehan, Sabtu 14 Pebruari 2015, FWM juga menggelar Bhakti Sosial (Baksos) di beberapa Panti Asuhan yang ada di wilayah Kota/Madiun. "Untuk kegiatan Baksos, sasarannya masyarakat yang dinilai tidak mampu sesuai hasil liputan kami selama satu tahun terakhir. Terutama yang berada di wilayah Kota/ Kabupaten Madiun," terang Sekretaris FWM, Wahyu Utomo yang juga wartawan Radio Wijaya Kusuma, kepada rekan-rekannya.

Menurutnya lagi, melalui momentum Hari Pers Nasional, wartawan se-Eks Karesidenan Madiun yang tergabung dalam FWM, diharapkan dapat mempererat

tali silaturrahmi dan saling bekerjasama guna menghindari perselisihan. Selain itu, wartawan selaku sarana kontrol sosial sekaligus sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, berharap adanya keterbukaan informasi publik dari pemerintah daerah kepada pekerja media.

"Dengan Sarasehan yang mengambil tema KIP, kita berharap agar bisa mendapatkan akses informasi lebih mudah dari pemerintah daerah maupun dari instansi lain. Karena selama ini kami menilai, informasi sulit kami mendapatannya.

Sehingga melalui peringatan HPN ini, sekali kami berharap kepada pemerintah untuk membuka krankran informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Tapi sayangnya, banyak pejabat yang biasa menjadi sumber informasi, tidak datang," papar Wahyu Utomo alias Ito. Kondisi Peringatan HPN di Kota Madiun ini, berbalik 180 derajat dibanding dengan hal yang sama di Kabupaten Madiun. Pasalnya, di Kabupaten Madiun, pada peringatan HPN 9 Pebruari 2015 lalu, justru Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun yang menjadi penyelenggara. Sedangkan wartawan justru sebagai undangan.

Acara peringatan HPN di Kabupaten Madiun saat itu, meski digelar secara lesehan dengan alas karpet, namun dihadiri oleh Bupati Madiun Muhtarom, Wakil Bupati Iswanto, Sekretaris Daerah Sukardi dan seluruh pimpinan Satuan Kerja yang berkantor di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun yang baru, di Mejayan.Q dar

Baru Dibangun, Plengsengan Ambrol Dewan Minta Rekanan Dievaluasi Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Dhuha, meminta agar rekanan pelaksana proyek pembangunan plengsengan rehabilitasi saluran sekunder di sungai Desa Balongsono, Kecamatan Kesamben, Jombang, dievaluasi.

Permintaan tersebut seiring dengan ambrolnya proyek plengsengan senilai Rp 196.864.000 juta tersebut, meski belum lama selesai dibangun. "Tolong eksekutif segera mengevaluasi rekanan.

Masak proyek baru beberapa bulan sudah ambrol. Kalau perlu tidak usah lagi dilibatkan," kata Dhuha, ditemui di sela-sela agenda reses DPRD Jombang di Kecamatan Diwek, Rabu (11/2) kemarin.

Menurut politisi PAN ini, proyek yang baru selesai dikerjakan tetapi sudah rusak pantas untuk

dicurigai cara dan proses pengerjannya. Jika terjadi pelanggaran dalam pengerjaan, Dinas PU Pengairan tak perlu ragu untuk melanjutkan ke jalur hukum.

"Jika perlu dicek proses pengerjaannya sudah sesuai spek atau tidak. Kalau tidak ya bawa ke proses hukum," tandas Dhuha.

Sebuah proyek pembangunan plengsengan rehabilitasi saluran sekunder di sungai Desa Balongsono, Kecamatan Kesamben yang belum lama selesai dibangun ambrol. Diduga, bangunan baru tersebut, tidak dapat menahan arus

sungai yang sejak tiga bulan terakhir mengalami peningkatan seiring dengan datangnya musim hujan.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun, plengsengan sungai tersebut sudah ambrol sejak awal bulan lalu. ’’Sejak bulan Januari lalu sudah ambrol. Saya tahunya karena setiap hari melintas disini,’’ ujar Samsul Hadi (41) warga setempat.

Menurut Samsul, selain akibat gempuran air sungai, ambrolnya plengsengan tersebut diduga kuat karena kualitas bangunan yang buruk. Sehingga, tidak tahan terhadap gempuran air. ’’Kalau banjir besar belum, itu baru kena air hujan. Soalnya saat ambruk itu tidak banjir,’’ tambahnya.

Samsul menjelaskan, proyek pembangunan plengsengan tersebut dikerjakan mulai pada bulan

Agustus hingga 26 November 2014. Artinya plengsengan itu baru berumur beberapa bulan saja. “Masak baru dibangun sudah ambrol dan ambles. Kalau dihitung kan baru 3 bulan hingga sekarang,’’ jelasnya.

Selain itu, lanjut Samsul, plengsengan dengan panjang 83,04 meter tersebut ambrol sekitar 10 meter. Padahal semestinya, plengsengan tersebut dapat menahan gempuran air yang mengalir dan mengalami kenaikan pada musim penghujan ini. Sehingga, tanggul sungai aman dari terjangan air. ’’Kalau ambrol begini bisa bahaya. Jika terjadi banjir, tanggulnya bisa ikut jebol dan pasti banjir,’’ lanjutnya.

Masih menurut Samsul, meski sudah hampir sebulan ambrol namun baik pihak Dinas PU

rur/bhirawa

Plengsengan rehabilitasi saluran sekunder di sungai Desa Balongsono, Kecamatan Kesamben, Jombang yang baru dibangun dan jebol.

Pengairan maupun kontraktor belum melakukan perbaikan. Dan ada kesan rusaknya bangunan baru tersebut sengaja diabaikan.

’’Kelihatannya tidak ada tandatanda mau dibenahi. Buktinya sudah sebulan ini tidak diperbaiki juga,’’ ungkapnya.Q rur

JAWA TIMUR

Jumat Pon 13 FEBRUARI 2015

KILAS JATIM

Polres Buru Dugaan Penipuan PT DBS Kota Blitar, Bhirawa Dilaporkannya oleh salah satu nasabah PT. Dua Belas Suku (DBS) ke Polres Blitar Kota, saat ini Polres Blitar Kota terus memburu dugaan praktik penipuan money game berkedok bisnis investasi beromzet miliaran rupiah per hari di PT Dua Belas Suku (DBS) Blitar.

Bahkan meskipun saat ini laporan tersebut telah dicabut, Polres Blitar Kota tidak akan menghentikan penyelidikan.

Hal ini diungkapkan Kasat Reskrim Polres Kota Blitar AKP Naim Ishak.

“Kami akan terus melanjutkan proses hukum walaupun laporan telah dicabut,” ujar Kasat Reskrim Polres Kota Blitar AKP Naim Ishak.

AKP Naim Ishak, mengatakan pencabutan laporan tidak akan mempengaruhi proses hukum. Bahkan bila memang terbukti ada pelanggaran hukum, Polisi akan menjalankan proses sesuai ketentuan berlaku. Termasuk saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi masih tetap berjalan. “Mencabut adalah hak. Silakan. Namun proses hukum tetap berjalan,” tegasnya.Q htn

Parkir Liar Akan Ditertibkan

Banjir Bandang Kembali Landa Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Hujan lebat disertai anging puting beliung dan jebolnya tanggul sungai Pacal telah merendam Dusun Sugihan, Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro pada Rabu malam sekitar pukul 20.00 WIB (11/2) kemarin.

Akibatnya, tak hanya digenangi air, wilayah banjir juga dipenuhi lumpur setebal 15 cm.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Andik Sudjarwo mengatakan, banjir bandang yang melanda di desa setempat, disebabkan hujan deras yang terjadi di wilayah selatan, sehingga mengakibatkan tanggul Kali Pacal, jebol sekitar 200 meter. “Warga korban banjir bandang di desa setempat masih membersihkan lumpur yang masuk kedalam rumahnya masing-masing, yang ketebalannya berkisar 15-30 centimer, yang datang bersama air banjir,” jelasnya.

Selain hujan lebat yang menguyur wilayah tersebut banjir bandang juga di karenakan jebolnya tanggul Kali Pacal, air banjir merendam sekitar 150 rumah warga, tanaman padi seluas 18 hek-

tare dan jalan raya BojonegoroNganjuk, juga terendam air banjir sepanjang 270 meter. “ Mengenai tanggul yang jebol, menurut dia, akan segera diperbaiki secara darurat oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Saat ini perangkat desa masih melakukan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan, baik berat, sedang maupun ringan,” terangnya.

Dari kejadian tersebut, pihaknya sekarang ini membuka dapur umum untuk melayani warga Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, karena ada 245 kepala keluarga (KK) di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, korban banjir bandang, yang belum bisa bekerja.

Bahkan pihaknya dengan melibatkan anggota Kodim 0813, kepolisian resor (polres)

Kota Batu, Bhirawa Masalah perparkiran di Kota Batu selalu menjadi salah satu sorotan. Selain retribusibya tidak pernah mencapai target, juga marak praktek jukir nakal dan parkir liar. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), banyak wisatawan yang mengeluhkan tarif retribusi parkir pinggir jalan di Kota Batu. Pasalnya, di sejumlah titik, tarif parkir roda 2 yang di Perda ditetapkan Rp 1.000, namun prakteknya jukir menarik Rp 2.000.

Sedangkan untuk roda 4 yang seharusnya hanya Rp 2.000 ditarik Rp 5.000, serta bus yang seharusnya Rp 5.000 ditarik Rp 10.000, bahkan lebih. "Ini jelas menyalahi Perda Parkir, sehingga akan kita tertibkan karena memungut melebihi ketentuan. Tak hanya wisatawan, masyarakat kota Batu juga mengeluhkan praktek jukir tersebut," tutur Kuncoro.

Tak hanya masalah tarif, praktek parkir liar dan parkir yang menggunakan sarana pedestrian juga marak. Parkir liar ini biasanya terjadi di sejumlah titik yang berdekatan dengan tempat wisata atau tempat keramaian. Ada yang memanfaatkan jalan-jalan yang dilarang untuk tempat parkir, seperti tanjakan dan turunan tajam, trotoar dan lahan milik warga. "Parkir liar ini biasanya dilakukan oleh Jukir tak resmi. Biasanya juga memungut tarif parkir yang tinggi, sehingga sering meresahkan wisatawan," terang Kuncoro.Q sup

Sanitasi Buruk Disorot Dewan Kab Malang, Bhirawa Anggota DPRD Kabupaten Malang telah menyoroti kondisi sanitasi di wilayah kabupaten setempat. Hasilnya, 30 persen sanitasi dalam kondisi buruk.

Selain itu, juga tidak sesuai dengan standar Internasional. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Unggul Nugroho, Kamis (12/2), saat berada di Kantor DPRD kabupaten setempat mengatakan, di Kabupaten Malang ini terdapat 17 ribu Rukun Tetangga (RT), dari jumlah RT itu terdapat 30 persen sanitasi dalam kondisi buruk, dan tidak sesuai dengan standar Internasional. “Buruknya sanitasi di beberapa desa, kemungkinan disebabkan minimnya APBD Kabupaten Malang,” ujarnya.

Kondisi buruknya sanitasi tersebut, menurut dia, akan berdampak mengganggu kondisi kesehatan masyarakat. Yang paling banyak sanitasi tidak sesuai dengan standar, mayoritas berada di wilayah pedesaan. Di antaranya, banyak drainase dan sistem pembuangan air, serta jamban yang dimiliki warga kurang layak.

“Dengan kondisi sanitasi seperti itu, maka dirinya mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk segera melakukan pembenahan sanitasi. Sehingga Pemkab harus mengalokasikan tambahan anggaran baik melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) maupun dari anggaran yang lainnya,” pintah Unggul, dari Fraksi Partai Gerindra.Q cyn

7

dan masyarakat yang totalnya mencapai 300 personil melakukan kerja bakti untuk membersihkan lumpur yang memenuhi jalan raya dengan ketebalan berkisar 15-30 centimeter. “Paska Banjir bandang ini, untuk pembesihan lumpur tersebut mendatangkan alat berat dari Dinas Pengairan dan UPT Bina Marga Provivinsi Jawa Timur Di Bojonegoro,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Desa Kedungsumber, Kardi, mengatakan, banjir bandang ini diakibatkan hujan deras yang mengguyur wilayah Temayang dan sekitarnya pada sore tadi. Akibatnya, banjir badang Sungai Sugihan tak mampu menampung debit air hujan. “Hanya RT 12 dan 14 yang tidak kebanjiran. Semua Dusun Sugihan total kebanjiran,” pungkasnya.

Pantauan di lapangan, tinggi air di jalan nasional itu mencapai 2-2,5 meter. Akibatnya arus lalu lintas terputus sementara. Banyak terjadi penumpukan kendaraan baik dari arah selatan (Nganjuk) maupun utara (Bojonegoro). Sejumlah warga memasang papan peringatan agar kendaraan tak melan-

bas/bhirawa

Kondisi jalan Bojonegoro–Nganjuk digenangi lumpur banjir bandang dan petugas sedang membersihkan lumput tersebut dengan menggunakan alat berat yang ada di lokasi. jutkan perjalanan.

Sementara itu, banjir bandang akibat hujan lebat maupun luapan anak sungai Bengawan Solo tak hanya terjadi di Temayang. Beberapa daerah lainnya seperti di Kecamatan Kanor juga mengalami hal serupa.

Sementara itu, BPBD melalui prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Bojonegoro hari ini (Kamis, 12/2) dibayangi hujan dengan intensitas ringan. Namun, kecepatan angin relatif tinggi yang berkisar pada 40 km/jam.Q bas

Dinilai Gagal, FAMS Tuntut Direktur PT WUS Diganti

van/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim H Saifullah Yusuf, saat melihat foto-foto penanganan bencana erupsi gunung kelud.

Pameran Foto Mengenang Setahun Erupsi Gunung Kelud Kab Kediri, Bhirawa Di tengah sengketa perebutan wilayah gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Blitar, Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Kediri mengenang setahun erupsi kelud dengan menggelar pameran foto peristiwa erupsi kelud di Monumen Simpang Lima Gumul.

Pameran dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifulloh Yusuf, kemarin.

Tak hanya Pemeran foto yang digelar dalam setahun mengenang erupsi kelud, namun wartawan Aji juga menggelar workshop peliputan bencana yang dihadiri narasumber dari Pusat Vulkanologi, Mitigasi bencana Geologi dan testimoni warga lereng gunung kelud saat terjadi erupsi kelud pada 13 Februari 2014 lalu.

Ketua Aji Kediri Afnan Subagio mengatakan, kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengenang kembali peristiwa meletusnya gunung kelud, bagaimana cara penangan saat terjadi peristiwa, sehingga masayarakat agar selalu waspada.

"Kita hanya inigin bersama-sama untuk memberikan informasi yang obyektif agar penanganan bencana bisa sukses, karena jika ngomong bencana ada hubungan erat dengan nyawa," kata Afnan.

Sementara, dalam arahanya, Wagub Jatim

Saifulloh Yusuf, mengatakan ada beberapa point penting dalam menyikapi sebuah bencana alam, di antaranya pentingnya mengenal alam sekitar. "Pentingnya mengenal alam sekitar agar kita bisa menyesuaikan, karena semua bencana melalui teknologi disa dideteksi, kecuali gempa bumi.

Tapi sayangnya sebagian dari kita lupa bagai mana mengenal alam bahkan merusaknya," ungkap Gus Ipul.

Sealin itu, lanjut Gus Ipul ada beberapa point lagi yang penting dalam penanganan bencana, yakni harus ada orang-orang yang terlatih seperti BNBP, Tagana, TNI POLRI, agar bisa memberikan arahan atau membuat simulasi atau pelatihan.

"Yang tak kalah pentingnya adalah pemberitaan secara obyektif, dan informasi yang membuat orang turut andil dalam penanganan suatu bencana, dan yang terakhir adalah rekontruksi dan rehabilitasi agar kondisi kembali normal paska bencana," terangnya.

Diketahui setahun yang tepatnya Kamis malam, 13 Februari 2014 gunung kelud akhirnya meletus dan menyebabkan sejumlah kerugian. Berdasarkan data dari pemprov Jatim, kerugian akibat erupsi Gunung Kelud ketika itu mencapai Rp 1, 2 Triliun dan dimungkinkan akan terus bertambah karena pendataan hanya bersifat awal.Q van

Sumenep, Bhirawa Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Fron Aksi Mahasiswa Sumenep (FAMS) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PT Wira Usaha Sumekar (WUS). Selain berorasi, mereka membawa sejumlah poster. Di antaranya, ‘PT WUS harus transparan’, ‘PT WUS rugi, bupati harus tegas’, dan ‘Ganti direktur atau PT WUS ditutup’.

Mereka juga datang dengan menggunakan pakaian atasan jas dan bawahan celana pendek sebagai lambang bahwa pengelolaan salah satu BUMD yang bergerak dibidang SPBU dan bengkel mobil itu gagal karena selalu merugi meski sudah digelontorkan dana penyertaan modal pada tahun 2013 sebesar Rp1 miliar lebih.

Koordinator aksi FAMS, Hazmi mengatakan, kedatangan aktifis yang kesekian kalinya ke kantor PT WUS di jalan Trunojoyo dan kantor Bupati di jalan Dr Cipto itu bertujuan untuk meminta pengelolaan BUMD ini dilakukan secara transparan sehingga bisa menyumbang ke pendapatan asli daerah (PAD).

Sebab, selama kepemimpinan Sitrul Arsy, selalu terjadi kerugian dengan alasan tangki pendam SPBU bocor. "Dalam hal ini Bupati harus tegas, apakah direkturnya diganti atau PT

WUS-nya ditutup agar tidak menambah beban terhadap Pemkab," kata Hazmi, di depan kantor Bupati, Kamis (12/2).

Ia menegaskan, tidak ada alasan merugi dalam perusahaan besar seperti BUMD. Sebab, dana yang digelontorkan Pemerintah setempat tidak sedikit yakni milyaran rupiah. Ia menilai, jika benar terjadi kerugian, berarti pengelolaannya tidak serius atau memang sengaja dana tersebut menjadi bancaan para petinggi di PT WUS, "Ini perusahaan besar, kenapa selalu rugi. pengecer bensi di desa-desa saja masih bisa meraup keuntungan, padahal modalnya tidak seberapa," jelasnya.

Dia menuding, kerugian itu tidak terjadi karena kebocoran tangki pendam saja melainkan ada unsur kesengajaan. Bahkan, mereka membeberkan kekayaan direktur PT WUS, Sitrul Arsy setelah menjabat pimpinan PT WUS. Salah satu kekayaan Sitrul Arsy di antaranya satu unit solar packed dealer nelayan (SPDN) di Pamekasan, satu unit toko di Bangselok, kecamatan Kota Sumenep senilai Rp350.000.000, satu unit rumah di Bangselok senilai Rp250.000.000, satu unit rumah di perumahan bumi Sumekar senilai Rp400.000.000. Q sul

sul/bhirawa

Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Fron Aksi Mahasiswa Sumenep (FAMS) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PT Wira Usaha Sumekar (WUS).

Gelar Silaturahim dengan Insan Pers

Dandim Sharing Konsep Ketahanan Pangan Komandan Kodim 0822 Bondowoso Letkol Sudrajat, SH menggelar silaturahmi dengan kalangan insan pers di Bondowoso baik dari kalangan media cetak maupun elektronik, bertempat di Aula Makodim, Kamis (12/2) kemarin.

Silaturrahim Dandim dengan Wartawan di Makodim 0822 Bondowoso.

mb7/bhirawa

Maksud dari silaturahmi tersebut, Dandim meminta masukan dan informasi pada kalangan insan pers terkait keterlibatan mereka dalam membantu ketahanan pangan sesuai perintah Presiden Jokowi yang menjalin kerjasama dengan Panglima TNI di Pangkalan Bunn beberapa waktu lalu.

Acara yang dihadiri puluhan insan pers Bondowoso tersebut dijadikan ajang diskusi ringan oleh Dandim yang saat itu didampingi Kasdim M Tohir terkait pertanian, peternakan dan perkebunan yang menjadi sumber ketahanan pangan masyarakat Bondowoso.

Dandim juga menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan dalam membantu ketahanan pangan di Bondowoso, diantaranya dengan menerjunkan babinsa ke masing-masing desa untuk membantu PPL Pertanian dalam membantu petani baik untuk mendapatkan pupuk yang layak serta mendapatkan iigasi yang layak untuk perkembangan tanaman petani. “Kita sudah menerjunkan babinsa mengawal penyaluran pupuk, serta mengumpulkan para pengelola pengairan agar petani mendapat hak berupa pupuk dan irigasi yang layak agar

pertaniannya maksimal,” kata Dandim kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Muhlis dari memorandum dan Samsul Tahar dari Bhirawa mengingatkan Dandim untuk tidak hanya fokus pada pertanian atau terlibat dalam konspirasi penyaluran pupuk saja, karena ketahanan pangan untuk kabupaten Bondowoso mencakup beberapa sektor di antaranya peternakan, perikanan dan perkebunan.

Karena menurut dua jurnalis tersebut, selain bertani masyarakat Bondowoso juga beternak seperti sapi dan kambing juga melakukan beberapa tanaman perkebunan berupa tebu dan kayu-kayuan yang menjadi tambahan penghasilan mereka dalam peningkatan perekonomian.

“TNI menurut saya seharusnya tidak hanya fokus dalam pertanian

saja, peningkatan peternakan dan perkebunan juga seharusnya menjadi konsen TNI karena bantuan pemerintah juga cukup besar dalam bidang ini dan harus dikawal agar tidak terjadi penyelewengan,” kata Muhlis kemarin.

Menanggapi hal itu, Dandim berjanji untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan serta dengan Dinas Perkebunan, sehingga akan mengetahui banyaknya intervensi pemerintah dalam membantu masyarakat agar kesejahteraannya meningkat.

“Inilah maksud kita melakukan silaturahmi ini, agar kita mendapat masukan dalam membantu pemerintah meningkatkan ketahanan pangan berupa sur plus padi, daging dan lain sebagainya,” ungkap Dandim mengakhiri silaturahmi tersebut.Q mb7

EKONOMI - BISNIS

8

Jumat Pon, 13 FEBRUARI 2015

Harga Kedelai Turun Tak Pengaruhi Harga Jual Tempe Kab Malang, Bhirawa Meski harga kedelai dan Bahan Bakar Minyak (BBM) turun, namun hal itu belum berpengaruh pada pendapatan perajin tempe di wilayah Kabupaten Malang.

Sebab, penurunan harga kedelai hanya Rp 500 per kilogram.

Semula, terang salah satu perajin tempe asal Desa Penarukan, Kecematan Kepanjen, Kabupaten Malang Suraji, Kamis (12/2), kepada Bhirawa, harga kedelai Rp 9.000 per kilogram kini turun menjadi Rp 8.500 per kilogram.

“Tidak ada pengaruhnya mas, meski harga kedelai dan BBM turun. Karena biaya produksi dan harga jual tempe tidak ada perubahan dan habisnya juga sama ketika terjadi kenaikan BBM saat itu,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, daya beli masyarakat kini semakin turun.

Sehingga dengan turunnya daya

beli masyarakat, maka produksi tempe yang setiap hari kami kerjakan jumlahnya tetap yakni sebanyak 50 kilogram kedelai. Sedangkan harga jual tempe per 1 alir ukuran besar kita dijual Rp 10 ribu. Dan meski harga kedelai turun, perajin tidak menurunkan harga tempe. Sebab, penurunan bahan pokok kedelai hanya turun Rp 500 per kilogramnya.

Suraji juga menegaskan, penurunan harga kedelai tidak diimbangi dengan bahan lainnya diantaranya harga pertabung gas elpiji dan ragi. Sehingga perajin tidak menurunkan harga kedelai meski ada penurunan harga BBM dan kedelai. Sementara, kedalai yang digunakan untuk memproduksi tempe merupakan

kedelai impor, sehingga harga ditentukan oleh pasar global.

“Perajin tempe saat ini hanya mampu bertahan saja, karena untuk mengharapkan keuntungan yang besar rasanya sangat sulit mas,” kata dia.

Secara terpisah, salah satu pedagang tempe di Pasar Kepanjen Komariah membenarkan, jika terjadi penurunan pada pembeli tempe. Karena biasanya saya bisa menjual tempe sebanyak 45-50 alir, tapi sekarang turun penjualan hingga mencapai 30-35 alir tempe. “Mungkin keengganan masyarakat membeli tempe, karena harga tempe tidak turun dan harganya tetap seperti ketika terjadi kenaikan BBM,” ujarnya. Q cyn

Suraji perajin tempe asal Desa Penarukan, Kec Kepanjen, Kab Malang saat akan memproduksi tempe.

Kurs JUAL

BELI

USD

12,707.00

12,581.00

SGD

9,392.42

9,295.85

EUR

14,404.66

14,259.31

JPY

10,725.92

10,617.77

GBP

19,352.76

19,155.83

Sertifikasi Hotel Terhambat Transisi PHRI dan Biaya Surabaya, Bhirawa Sanksi berat bakal diberikan kepada 106 pelaku usaha industri perhotelan di Jawa Timur yang belum memiliki sertifikasi standar yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 7/2014. Sementara kendala dalam pengurusan sertifikasi itu sendiri sebenarnya dikarenakan adanya hambatan transisi dan biaya.

Sumber: Bank Indonesia (10 FEBRUARI 2015)

RAGAM EKBIS

30 Perusahaan di Sampang Daftar BPJS Ketenagakerjaan Sampang, Bhirawa Sebanyak 30 perusahaan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mendaftarkan karyawannya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS-Ketenagakerjaan setempat. “Perusahaan yang mendaftarkan karyawannya ikut program jaminan sosial ketenagakerjaan ini umumnya perusahaan besar saja, sedangkan perusahaan kecil belum,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Sampang, Insriani, di Sampang, Kamis.

Padahal, data terbaru Dinsosnakertrans Sampang mencatat jumlah perusahaan sebanyak 500 perusahaan yang terdiri dari perusahaan besar dan kecil yang terdaftar di akte notaris atau telah berbadan usaha.

“Dengan demikian, masih ada sebanyak 470 perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenakerjaan,” katanya. Saat ini, kata Insriani, pihaknya terus mendorong para pemilik perusahaan tersebut untuk mengikutsertakan karyawannya pada program jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS-Ketenakerjaan itu. Hal itu dimaksudkan agar semua karyawan atau buruh di perusahaan itu bisa mendapatkan perlindungan sosial tenaga kerja, sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja akan menjadi bebas tanggungan perusahaan. Q lis,ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2006, Biru, AG3005SG, a/n.

Khoirul Anam, Ds. Bendiljati Kulon, Sumbergempol-T.Agung No. 315/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam Abu-abu, AG2376OD, a/n. Sugita, Ds. Pojok, Campurdarat-T.Agung No. 316/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2565 J, a/n Asyari, Ds. Kilensari rw 01/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 317/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2049 FH, a/n Arwi, Ds. Sumber Anyar, rw 01/03, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 318/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2717 EW, a/n Rodhi, Drs, Ds. Lamongan, rw 01/03, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 319/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5242 EG, a/n Abun Yamin, Kel. Patokan, rw 03/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 320/IMB/BI-II/2015

cahyono/bhirawa

M Soleh

“Sebenarnya ada dua hambatan yang dialami pemilik hotel yang ingin mengurus sertifikasi standar antara lain adanya transisi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang sudah tidak lagi penentu klasifikasi namun beralih ke Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) yang sampai saat ini masih belum diresmikan sehingga penguru-

san sertifikasi molor,” ungkap Ketua PHRI Jawa Timur, M Soleh, Kamis (12/2). Ia menambahkan, faktor hambatan satunya lagi adalah terkait biaya pengurusan sertifikasi yang mencapai ratusan juta sehingga banyak juga hotelhotel kecil yang belum mampu mengurus sertifikasi.

Jadi dengan adanya peraturan yang baru ini sistem au-

dit tergantung dari klasifikasi dan luas hotel dan ini juga yang membuat biaya semakin besar. “Semakin banyak kamar dan luas bangunanya maka semakin besar juga biaya pengurusannya, apalagi sekarang menggunkan sitem baru dimana disetiap hotel akan dihitung banyaknya kamar untuk menentukan klasifikasi dan biaya,” jelasnya.

Sebenarnya para pelaku bisnis perhotelan ini sadar akan pentingnya mengurus sertifikasi itu, namun kembali dengan biaya yang sangat tinggi ini menjadi beban. “Bayangkan saja untuk hotel Bintang 5 untuk mengurus Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) saja membutuhkan biaya sekitar Rp 500 juta sedangkan

KSEI, P3EI dan BAPMI Edukasi Perlindungan Investor Surabaya, Bhirawa Mengawali program rutin sosialisasi pasar modal yang telah dijadwalkan untuk tahun 2015, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) menyelenggarakan workshop bersama media dan Perusahaan Efek di Surabaya. Menurut Isharsaya Dirut PT KSEI, Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya mendapat perhatian

khusus terkait program pengembangan pasar modal, baik melalui kegiatan sosialisasi maupun edukasi.

Dalam struktur pasar modal Indonesia, KSEI bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT KPEI merupakan Self Regulatory Organization (SRO) untuk penyelenggaraan kegiatan investasi di pasar modal Indonesia. Dengan peran sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), peran utama KSEI adalah sebagai Kustodian Sentral di mana dicatatkan data seluruh kepemilikan Efek, termasuk saham yang ditran-

saksikan di BEI dan juga proses penyelesaian transaksinya.

Berdasarkan data KSEI per 30 Januari 2015, jumlah investor domestik di pasar modal Indonesia ada sekitar 360 ribu orang, dan sekitar 45 ribu di antaranya tercatat berdomisili di Jawa Timur.

Untuk kota Surabaya sendiri tercatat sekitar 24 ribu investor, jumlah ini meningkat sekitar 11% persen dibandingkan dengan akhir Januari pada tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 21 ribu,” papar Isharsaya, Kamis (12/2). Q ma

Pemkab Belum Berani Sosialisasikan Kenaikan HET Elpiji Kab Kediri, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Kediri belum berani sosialisasikan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji 3 kilogram sesuai Peraturan Gubernur Jatim yang mencapai Rp 16 Ribu kepada masyarakat Alasanya pihaknya masih akan mengkaji dasar kenaikan HET Elpiji, karena ketika ada gejolak kenaikan harga Elpiji disaat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pemkab Kediri juga salah satu daerah yang menolak untuk memeberikan rekomendasi untuk menaikan harga Elpji ketika itu Dikatakan Kabag Humas Pemkab Kediri Haris Setiawan, bukan hanya itu saja yang menjadikan Pemkab Kediri tidak berani mensosialisasikan HET elpiji ukuran 3 kilogram pada masyarakat. “Kami juga belum menerima salinan Pergub nomor 6 tahun 2015 ini, sehingga kami belum berani mensosialisasikan, Kami juga akan mengkaji dasar kenaikan tersebut, dasar dari kementrian ESDM pun belum ada” ungkap Haris, Kamis (12/2).

Disisi lain Wakil Gubernur H Saifulah Yusuf saat dikonfirmasi ketika membuka pameran foto di Simpang lima Gumul mengaku jika belum tahu adanya Pergub tentang

kenaikan HET Elpji 3 kilogram “Lho saya kok belum tahu, coba besok saya cek, saya juga pengen tahun pertimbangannya apa menaikan harga Elpiji” kata Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim ini Diberitakan sebelumnya Pemerintah Kota Kediri juga belum memberi izin agen maupun pangkalan elpiji untuk memberlakukan harga baru itu. Namun ironisnya harga elpiji 3 kilogram di wilayah kediri pada

tingkat konsumen mencapai Rp 17 ribu Diketahui, dalam Pergub nomor 6 tahun 2015 pasal 2 rinciannya sebagai berikut, harga dalam depot pengisian elpiji beserta PPN 10 persen Rp 11 584, Biaya opersional distribusi Rp 1 715, Keuntungan Agen Rp 1150 , sehingga HET dari Agen kepangkalan berjumlah Rp 14 500, Kemudian untuk margin pangkalan 1500, sehingga HET ke pengecer berjumlah Rp 16 ribu. Q van

Pemerintah Kabupaten Kediri belum berani sosialisasikan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji 3 kilogram sesuai Peraturan Gubernur Jatim yang mencapai Rp 16 Ribu kepada masyarakat.

untuk hotel Bintang 4 sekitar Rp 300 juta,” terangnya.

Mahalnya biaya pengurusan sertifikasi ini sebenarnya juga karena melibatkan para konsultan. “Kalau tidak menggunakan jasa konsultan surat nggak bakalan selesai cepat tapi kalau menggunkan jasa konsultan pasti cepat selesai tapi mahal,” pungkasnya.

Soleh berharap pemerintah bisa meringankan biaya pengurusan sertifikasi itu hingga 50 persen karena hotel berdiri itu juga untuk kepentingan pariwisata Jawa Timur itu sendiri. Jadi seharusnya ada kerjasama antara pemerintah dengan pemilik hotel supaya nantinya juga bisa menjaga standarisasi dan kualitas hotel. Q riq

Dinsosnaker Gelar Pelatihan bagi PMKS Kota Batu, bhirawa Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) menggelar Pelatihan Manajemen dan Usaha yang dikuti oleh 30 peserta. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kepala Dinsosnaker Eko Suhartono menegaskan bahwa pelatihan ini dalam rangka untuk mengentaskan PMKS agar menjadi masyarakat yang mandiri. “Pelatihan ini selain diberikan kemampuan mengelola usaha, juga tentang menggaet pasar atas produknya,” kata Eko Suhartono, kepada bhirawa, Kamis kemarin (12/2).

Peserta diberi pelatihan orientasi dan motivasi, serta teori dan praktek dalam usaha. Tujuannya yaitu membantu kemampuan mengelola usaha dan ketrampilan dalam memproduksi.

Selain mendapat pelatihan, mereka juga akan menerima bantuan alat usaha, yaitu gerobak cilok dan bakso, serta peralatan pembuatan tahu kapasitas kecil, serta etalase pemasaran tahu.

“Ini pelatihan yang pertama, nanti juga ada pelatihan lagi untuk gelombang ke-2. Total ada 52 orang PMKS yang akan kita latih dan berikan bantuan alat usaha,” tutur Eko. Ditambahkan, Dinsosnaker akan menyerahkan 20 grobak cilok, 20 gerobak bakso dan 2 alat produksi tahu skala kecil, serta 10 etalase untuk 52 PMKS. Sedangkan untuk permodalan nanti akan dikoordinir oleh Diskoperindag.

“Sebelum kita berikan bantuan barang, para PMKS diberikan pelatihan dulu agar mereka bisa meningkatkan usahanya. Jangan setelah menerima barang, kemudian dijual,” tukas Eko. Lebih lanjut dikatakan, upaya pemberdayaan PMKS ini sebagai wujud nyata dari tekad Pemkot Batu dalam mengentaskan masyarakat PMKS. Mereka diharapkan bisa bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Q sup

Kunjungan Kades ke Malang

Tertarik Kembangkan Wisata Petik Jeruk Kegiatan kunjungan lapangan (visitasi) yang dilakukan oleh para kepala desa (Kades), menjadi inspirasi bagi peserta untuk mengembangkan wisata petik jeruk yang ada di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Jawa Timur.

wawan triyanto/bhirawa

Camat Dau Kabupaten Malang, Eru Suprijambodo saat memberikan penjelasan kepada para kepala desa yang mengunjungi Desa Selorejo.

Kades Kalipait Kecamatan Tegal Drimo, Puput Hendriatojo mengaku tertarik dengan wisata petik jeruk yang ada di kawasan tersebut. Karena selama ini wilayahnya juga penghasil buah berasa asam manis tersebut.

Hanya saja di Desa Kalipait warga menanam jeru jenis siam, sedangkan di Desa Selorejo jeruk baby jenis keprok. “Jenisnya memang beda, tapi tidak ada salahnya kalau potensi wisata itu bisa dikembangkan di desa saya,” kata Puput Hendriatojo usai melakukan kunjungan, Kamis (12/2).

Ia juga merasa optimis wisata itu bisa berkembang di Desa Kalipait karena letaknya yang dekat dengan Alas Purwo yang selama ini menjadi jujugan bagi para mahasiswa maupun ilmuwan untuk melakukan penelitian. “Saya tertarik mengembangkan wisaya petik jeruk setelah mendengarkan masukan dari Pak Sulaiman Akbar (salah satu perintis penanam jeruk di Desa Selorejo),” katanya.

Saat melakukan kunjungan, para peserta mendapat informasi seputar potensi jeruk baby yang saat ini sudah dipasarkan di selu-

ruh Indonesia. Pada pertemuan yang digelar di balai desa itu, salah satu warga desa Sulaiman menjelaskan kalau dulunya warga lebih memilih bercocok tanam sayur.

Namun setelah ia berhasil mengembangkan jeruk baby, banyak warga yang beralih menanamnya.

Bahkan saat ini sudah ada 333,76 hektar tanaman jeruk baby di desa yang memiliki ketinggian sekitar 800 dpl di lereng Gunung Kawi itu. “Jeruk bisa dipanen antara Bulan Mei hingga Desember dan menghasilkan sekita Rp100 juta per hektar,” kata Sulaiman.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kalau jeruk baby sangat diminati oleh masyarakat, selain itu pemeliharaannya juga sangat muda.

“Malah kita kuwalahan untuk memenuhi kebutuhan permintaan

pasar lokal,” katanya.

Senada dengan Sulaiman, Camat Dau, Eru Suprijambodo mengatakan selama ini jeruk baby masih dipasarkan di tingkat dalam negeri, namun pria yang baru menjabat sebagai Camat Dau selama 15 hari itu berharap kedepan jeruk baby bisa di impor ke negara lain. “Luas lahan jeruk baby di Kecamatan Dau 880 hetar dan saat ini ada penambahan lahan 30 hektar. Agar bisa di impor kualitas jeruk harus ditingkatkan,” katanya. Kunjungan ke Desa Selorejo adalah rangkaian dari progam Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Kepala Desa yang digelar di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim dan diikuti lebih dari 7.000 Kades se Jatim. Q wwn

OLAHRAGA

Jumat Pon 13 FEBRUARI 2015

Nasib Djemba Ditentukan Hasil Tes Kesehatan

LINTASAN

KONI Sumbar Gelar Tes Fisik Atlet Binaan Padang, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat (Sumbar) akan menggelar tes fisik bagi atlet yang masuk dalam binaan induk olahraga daerah itu.

"Ada 161 atlet binaan KONI yang akan menjalani tes fisik. Dijadwalkan tes fisik akan dilaksanakan selama dua hari, Sabtu(14/2)dan Minggu(15/2)," kata Ketua Umum KONI Sumbar, Syahrial Bakhtiar di Padang, Kamis.

Ia menjelaskan tes fisik yang akan dijalani atlet tersebut merupakan bagian dari persiapan KONI Sumbar menghadapi Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) di Bangka Belitung dan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat.

Menurut dia, 161 atlet binaan KONI Sumbar itu terdiri dari tiga katagori yakni, atlet andalan, atlet potensial, dan atlet prioritas dari beberapa cabang olahraga.

"Dalam tes fisik itu, kami akan melihat perkembangan atlet itu nanti, dan selanjutnya menjadi dasar pada latihan berikutnya," ujarnya.

Ia menambahkan tes fisik akan dijalankan sebanyak tiga kali dengan rentang waktu dua bulan sampai tiga bulan setelah tes fisik tahap pertama.Q ant

Jambi Pakai Pelatih Nasional Hadapi Pra PON Jambi, Bhirawa Pengurus provinsi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (Pengprov PBSI) Jambi berencana memakai pelatih nasional untuk menanggani atlet daerah itu dalam menghadapi babak prakualifikasi PON pada Pekan Olahraga Wilayah (Popwil) se-Sumatera tahun ini.

Pelatih nasional itu diharapkan bisa meningkatkan prestasi atlet bulutangkis Jambi yang akan tampil pada Popwil nanti hingga bisa meraih tiket PON 2016, kata Ketua Umum Pengprov PBSI Jambi, Meidrin Joni di Jambi, Kamis.

Dijelaskannya, Jambi saat ini sedang mengenjot atlet-atlet muda yang diharapkan bisa melahirkan prestasi untuk mengharumkan daerah ini baik ditingkat nasional maupun internasional.

Para atlet muda itu prestasinya cukup menggembirakan dimana beberapa kali diikutsertakan dalam kejuaran regional se-Sumatera bisa dan sudah mampu melahirkan prestasi gemilang.

Kejuaraan terakhir yang diikuti atlet muda Jambi yakni di Padang beberapa waktu lalu, para atlet bulutangkis muda itu berhasil mendapatkan dua medali emas dan kejuaraan di Batam juga mendapatkan dua medali perak.Q ant

9

Sulsel mengakui belum memiliki banyak atlet yang bisa diandalkan untuk menghadapi babak kualifikasi PON 2015.

Sulsel Kekurangan Atlet Hadapi Pra PON 2015 Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia Sulawesi Selatan mengakui belum memiliki banyak atlet yang bisa diandalkan menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015.

Sekretaris Umum PSAWI Sulsel, Ismail Sellery di Makassar, Kamis, mengatakan, masih terus berupaya meningkatkan kualitas, sejumlah atlet agar bisa pula diharapkan meraih hasil maksimal sekaligus lolos ke PON XIX Jabar 2016.

"Kami sebenarnya punya banyak atlet namun yang kita lihat bisa bersaing baru sekitar empat atlet. Kami tentu berharap bisa menyertakan atlet yang lebih seperti halnya di pra-PON 2011 yakni delapan atlet," jelasnya.

Untuk keempat atlet yang dinilai berpotensi meraih hasil terbaik yakni Ananda Salsabila, Adinda Salsabita, Andi Rafika Ilhamsyah Mattalatta, dan Fahriansyah. Tiga nama awal merupakan atlet program "Sulsel Maju II" yang memang diproyeksikan tampil di PON 2016.

Atlet tersebut juga baru saja membuktikan kualitasnya ketika berhasil merebut medali untuk kontingen Sulsel pada kejuaraan nasional kelompok umur di Jakarta, 20-25 Januari 2015.

Menurut dia, agar bisa menu-

rukan lebih banyak atlet ke praPON membuat pihaknya terus fokus mematangkan kemampuan. Waktu yang masih tersisa kurang lebih enam bulan kedepan akan terus dimaksimalkan demi menjaga peluang bersaing.

Apalagi beberapa atlet juga cukup berpengalaman mengikuti kejuaraan nasional seperti Muhammad Raihan, Fatahillah, serta Renaldy Oktavian.

"Mudah-mudahan pada saat pelaksanaan nanti sudah siap dan bisa kita turunkan memperkuat Sulsel. Kami cukup optimistis melihat perkembangan seluruh atlet," katanya.

Dalam meningkatkan kemampuan setiap atlet, PSAWI Sulsel juga berencana menurunkan para atlet mengikuti kejuaraan internasional Indonesia Open di Bandung, Jawa Barat, 18-21 Maret 2015.

Pengprov Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia (PSAWI) Sulawesi Selatan menyiapkan atlet terbaiknya menghadapi kejuaraan internasional Indonesia Open yang direncanakan di Bandung, Jawa Barat, 1821 Maret 2015.

"Kami tetap menyiapkan sejumlah atlet untuk tampil di ajang internasional itu. Mudahmudahan untuk pelaksanaan kali ini bisa terlibat," ujarnya.Q ant

Surabaya, Bhirawa Pemain asal Kamerun, Eric Djemba-Djemba masih belum bisa tenang mengenakan seragam Persebaya, walau sudah menandatangi kontrak dengan klub berjuluk bajol ijo, namun nasibnya masih ditentukan dengan hasil tes kesehatan.

Saat ini Persebaya masih menunggu laporan dari dokter tim, dr Heri Siswanto.

Mantan pemain Manchester United itu menjalani ted medis di RS Husada Utama, Rabu (11/2) kemarin. Rangkaian tes medis yang dijalani Djemba-Djemba, diawasi secara langsung oleh dokter tim Persebaya, dr Heri Siswanto.

Menurtu dr Heri, DjembaDjemba menjalani tes Pencitraan Resonansi Magnetik (MRI). "Seluruh fisiknya baik luar maupun dalam sudah diperiksa. Hasilnya keluar dalam waktu dekat. Insya Allah sekitar satu-dua hari ini lah," sebut dr Heri.

Tes medis ini juga dilakukan untuk menjawab pertanyaan Persebaya mengenai kondisi Djemba-Djemba. Sebab muncul dugaan bahwa mantan penggawa Timnas Kamerun ini mengalami masalah pada lutut kanannya.

Jika dilihat dari luar, lanjut dr Heri, Djemba-Djemba memang terlihat tidak ada masalah. Namun tidak tahu lagi kondisi di internal tubuhnya. "Oleh karena itu, hasil MRI juga dicek ke ortopedi. anti kalau sudah diketahui kami akan berikan rekomendasinya pada manajemen. Untuk jadi direkrut atau tidak, itu kewenangan mana-

jemen," terang dr Heri.

Pelatih Persebaya, Ibnu Grahan mengaku belum mengetahui hasil tes MRI DjembaDjemba. "Saya belum bertemu dengan dr Heri. Mungkin hari ini saya akan bertemu dengan beliau untuk menanyakan hasil tesnya," kata Ibnu usai sesi berlatih, Kamis (12/2) siang.

Secara terpisah, sekretaris tim Persebaya, Rahmad Sumanjaya menjelaskan, hasil tes medis sangat menentukan nasib Djemba-Djemba. Bila dinyatakan gagal, bukan tidak mungkin eks pemain Aston Villa ini harus out dari Surabaya. "Kalau memang gagal, ya bisa gugurkan kontraknya," katanya. Q wwn

37 Atlet Pelatnas PBSI Raih Kontrak Sponsor Jakarta, Bhirawa Sebanyak 37 atlet pemusatan pelatihan nasional (pelatnas) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) meraih kontrak individu dengan sponsor untuk periode 2015 hingga 2017.

"Program kontrak individu dengan sponsor ini telah memasuki tahun ketiga sekaligus sebagai pembuktian bagi para orang tua jika anak mereka menjadi atlet dan meraih prestasi bagus akan mendapatkan kehidupan layak," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBSI Achmad Budiharto di Jakarta, Kamis.

Atlet-atlet pelatnas PBSI yang menandatangani kontrak sponsor dengan Yonex yaitu Greysia Polii, Nitya Krishinda Maheswari, Riky Widianto, Richi Puspita Dili, Debby Susanto, Angga Pratama, Rian Agung Saputra, Ricky Karanda Suwandi, Berry Angriawan, Lina Wenifanetri, Bellaetrix Manuputty, Anggia Shitta Awanda, Della Destiara Haris, Rosyita Putri Ekasari, Hanna Ramadhini, Ihsan Maulana Mustofa, dan Anthony Sinisuka Ginting.

Kemudian 12 atlet yang meraih sponsor Victor yaitu Marcus Fernaldi Gideon, Alfian Eko Prasetyo, Annisa Saufika, Edi Subaktiar, Gloria Emanuelle Widjaja, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Lukhi Apri Nugroho, Masita Mahmudin, Jonatan Christie, Hafiz Faisal, Fitriani, Zakia Ulfa.

Tujuh atlet pelatnas PBSI yang mendapatkan sponsor Li Ning yaitu Hardianto, Muhammad Bayu Pangisthu, Tiara Rosalia Nuraidah, Gebby Ristiyani Imawan, Riyanto Subagja,

Rian Swastedian, dan Hantoro.

Sedangkan Suci Rizki Andini mendapatkan kontrak sponsor dengan Flypower.

Selain 37 atlet bulu tangkis pelatnas itu, sebanyak 18 atlet masih melanjutkan kontrak dengan masingmasing sponsor seperti Mohammad Ahsan, Hendra Setiawan, Praveen Jordan, Muhammad Rian Ardianto, Ni Ketut Mahadewi oleh Yonex.

Kemudian Tontowi Ahmad, Liliyana Natsir, Firman Abdul Kholik, Maretha Dea Giovani, dan Fajar Alvian oleh Victor.

Lima atlet pelatnas yang masih terikat kontrak dengan Astec yaitu Simon Santoso, Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira, Ade Yusuf, Ronald Alexander, dan Melati Daeva Oktavianti.

Gregoria Mariska masih menjalin kontrak dengan Li Ning sedangkan Kenas Adi Haryanto dan Dinar Dyah Ayustine masih terikat kontrak dengan Dunlop.

Kepala Bidang Pemasaran dan Sponsorship PBSI Yoppy Rosimin mengakui Yonex menjadi sponsor yang paling banyak untuk atlet pada periode 2015-2017.

"Tapi, masih ada empat atlet yang masih dalam proses negosiasi dengan sponsor yaitu Melvira Oklamona, Nisak Puji Lestari, Rika Rositawati, dan Meirisa Cindy Sahputri," kata Yoppy.

Meski Yonex menjadi sponsor yang paling banyak menyepakati kontrak dengan atlet-atlet PBSI, Li Ning masih memegang sponsor untuk seragam tim nasional hingga 2016.

"Li Ning akan menjadi sponsor tim nasional pada kejuaraan beregu seperti Piala Thomas dan Piala Uber, serta Piala Sudirman. Sedangkan untuk pertandingan multi-olahraga seperti Asian Games atau SEA Games kami mengikuti kebijakan dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Yoppy menjelaskan penentuan nilai kontrak oleh pihak sponsor didasarkan pada prestasi masingmasing atlet, potensi prestasi masing-masing atlet untuk atlet muda, dan penampilan atlet.

"Untuk atlet berpotensi seperti Kevin, Anthony, dan Fitriani. Sedangkan untuk atlet dengan penampilan menarik seperti Gloria, Hanna, Jonatan atau Bella," kata Yoppy.

PBSI, lanjut Yoppy, juga mewajibkan para sponsor untuk mengirim atlet-atlet pelatnas ke turnamen di luar negeri dengan biaya tiket dan hotel ditanggung pihak sponsor.

"Itu aturan baru mulai tahun ini.

Pada 2015 minimal satu kali turnamen di luar negeri dan pada 2016 minimal dua kali turnamen di luar negeri," kata Yoppy.Q ant

Sulsel Siapkan 20 Atlet Hadapi Pra PON Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan menyiapkan sekitar 20 atlet untuk menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) yang direncanakan di Jawa Barat, Agustus 2015.

Ketua Harian Porlasi Sulsel, Basri di Makassar, Kamis, mengatakan, 20 atlet tersebut terdiri dari atlet layar dan selancar angin.

Pra-PON dua cabang olahraga itu memang akan dilaksanakan secara bersamaan pada Agustus 2015.

"Untuk sementara masih seimbang yakni 10 atlet layar dan selancar. Untuk komposisi atlet masih memungkinan berubah tergantung sejauh mana potensi setiap atlet merebut tiket tampil di PON 2016," je-

lasnya Menurut dia, 20 atlet yang terus dimatangkan kemampuannya tersebut merupakan gabungan atlet senior dan junior. Untuk atlet yang dinilai cukup berpengalaman yakni Ramadhan Syarief, Rika Riawan serta Reski Riawan (selancar angin) dan Dandy Munawaran dari cabang layar.

Mengenai peluang berprestasi atau lolos ke PON 2016, pihaknya mengaku cukup optimistis. Pencapaian atlet di sejumlah ajang baik nasional hingga internasional menjadi salah satu modal dalam menghadapi pra-PON 2015.

Salah satu pencapaian atlet tersebut, kata dia, saat behasil keluar sebagai juara umum "The 1st Merdeka International Open Regatta" di Pantai Karnaval Ancol Jakarta, 15-17 Agustus

2014. Tim Sulsel tampil sebagai yang terbaik setelah sukses meraih dua medali emas, dua perak dan satu medali perunggu.

Ia menjelaskan, sejumlah atlet juga sudah lama fokus berlatih dalam program "Sulsel Maju II" yang memang diproyeksikan memperkuat Sulsel di PON XIX Jabar 2016.

"Persaingan menuju PON tentu lebih ketat meski bukan halangan atlet untuk berprestasi. Mudah-mudahan setiap atlet bisa terus meningkatkan kemampuan demi menjaga peluang lolos," katanya.

Sementara itu, Untuk agenda seleksi timnas layar dan selancar angin menghadapi SEA Games 2015 ternyata tidak ada kejelasan setelah sebelumnya direncanakan Januari 2015.Q ant

Eric Djemba-Djemba

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Jalan Mayjen Panjaitan No. 106 Telp. (0334) 887014 LUMAJANG

PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG

Nomor : 185/Peng-35.08/II/2015 Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang berdasarkan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : No. Nama / Alamat Pemohon Hak Atas Tanah Jenis & Nomor Hak 1.

Sumar Afandi Hak Milik No. 2195 Jl. Nanas RT. 001. RW. 002 Kelurahan Kepuhharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang

NIB

12.33.09.16.00028

Terdaftar Atas Nama

Sumar Afandi

Tanggal Pembukuan

Letak TanahDesa / Kelurahan

Keterangan

22-06-1999

Kel. Tompokersan Kec. Lumajang

1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tgl. 12-02-2015 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl. 11-02-2015 No. Pol : STLK/327/II/ 2015/POLRES

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan–keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pengganti Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Lumajang, tgl. 12 Februari 2015 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Drs. TONTON SUDIYANTO, MH. NIP 19600707 198403 1 013

NASIONAL-POLITIK

10

Jumat Pon 13 FEBRUARI 2015

Terkena HIV/AIDS, Bukan Berarti Kehidupan Berakhir BPPKB Jatim Berdayakan Perempuan Lakukan Pencegahan Kalau sakit diobati, kalau sehat jangan sampai sakit. Demikian pesan yang relevan untuk disampaikan kepada mereka yang kini sedang menderita penyakit, termasuk juga penyakit yang dianggap mematikan yakni HIV/AIDS. “Banyak orang beranggapan bahwa ketika divonis dokter menderita HIV/AIDS seolah kehidupan telah berakhir dan tak ada masa depan lagi. Anggapan itu jelas salah sama sekali,” kata Kepala Unit Perawatan Intermediat Penderita Infeksi) UPPI unit HIV/AIDS Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya Dr Erwin Astha Triono, Sp, PD saat menjadi pembicara pada acara sosialisasi pencegahan HIV/AIDS yang digelar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi

Jatim, Kamis (12/2) kemarin.

Menurut Erwin, penyakit apapun sesungguhnya bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditangani secara baik termasuk HIV/AIDS. “Jadi para penderita HIV/AIDS itu meninggal bukan karena penyakitnya tidak bisa diobati tetapi karena penderitanya yang enggan berobat secara disiplin,” kata Erwin dihadapan peserta sosialisasi yang berasal dari berbagai organisasi kemasyaraat wanita se Jatim.

Lebih lanjut menurut Erwin, pihaknya mengajak semua pihak

KILAS NASIONAL

Kinerja Komisi Kejaksaan Dinilai Memprihatinkan Jakarta, Bhirawa Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kejaksaan menilai kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memprihatinkan karena sampai sekarang tidak memiliki laporan kinerja penanganan pengaduan tahun 2013 dan 2014.

“Publik tidak dapat menemukan laporan kinerja Komisi Kejaksaan dalam menangani pengaduan tahun 2013 dan 2014,” kata Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Choky Ramadhan di Jakarta, Kamis (12/2) kemarin.

Koalisi tersebut merupakan gabungan aktivis antikorupsi di tanah air, MaPPI FHUI, Kontras, YLBHI, PSHK, ICJR, ICW, dan ILR. Ia menyebutkan pada 2011, hanya 222 dari 1.159 laporan pengaduan yang diterima Komjak diteruskan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan di tahun 2012, laporan yang diteruskan kepada Jaksa Agung meningkat menjadi 568 dari 1.107 laporan yang diterima. Setelah itu, kata dia, publik tidak dapat menemukan laporan kinerja Komisi Kejaksaan dalam menangani pengaduan tahun 2013 dan 2014.

“Dalam pemberitaan media, Komisi Kejaksan tercatat belum melaporkan kinerja tahun 2013 dan 2014. Bahkan website Komisi Kejaksaan juga tidak ditemukan laporan kinerja atau sekedar laporan terkait jumlah pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti,” katanya.Q ant

BNN Musnahkan 7 Kg Sabu Milik Warga Nigeria Jakarta, Bhirawa Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan tujuh kilogram sabu hasil pengungkapan kasus yang melibatkan Warga Negara Nigeria Mustofa (50) sebagai pengendali peredaran narkoba tersebut di dalam penjara, di lapangan parkir BNN, Rabu (11/2).

Sabu tersebut disita dari transaksi yang dilakukan oleh Dewi (37) di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, yang diketahui didalangi oleh Mustofa.

Pada Minggu (25/1) petugas melakukan penyergapan terhadap perempuan yang diketahui bernama Dewi di bilangan Gunung Sahari.

Saat digeledah di tempat tersebut Dewi kedapatan membawa sabu seberat 1.794,1 gram yang disembunyikan dalam jaketnya.

Petugas melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah kontrakan Dewi di kawasan Kemayoran.

Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sabu seberat 5.828,8 gram yang disembunyikan dalam kardus dengan 56 plastik berisi sabu berukuran sedang.

Total sabu yang disita dari tangan Dewi adalah sebesar 7.622,9 gram.

Kepada petugas, Dewi mengaku mendapat perintah dari seorang pria bernama Andi (32), penghuni LP Nusakambangan yang mendapat vonis tujuh tahun penjara karena kasus Narkoba.Q ant

untuk mensosialisasikan bahwa penyakit HIV/AIDS bisa disembuhkan dan obatnya gratis.

“Jadi jangan khawatir pemerintah sekarang sudah punya obat untuk menyembuhkan dan obat itu gratis,” katanya lagi.

Dalam kesempatan tersebut Erwin juga menegaskan bahwa penularan HIV/AIDS hanya bisa terjadi lewat hubungan seks dan darah. Oleh karena itu, jangan sampai ketika di lingkungan sekitar kita ada yang sakit lantas dikucilkan dan dijauhi karena takut tertular HIV/AIDS. “Sikap masyarakat yang semacam itu bisa jadi yang akan mempercepat kematian penderita karena stres dan malas untuk berobat,” pesan Erwin lagi.

Sebelumnya, Kabid Keluarga

Berencana BPPKB Jatim Dra Umi Yuniati MSi saat membuka acara sosialisasi mengingatkan betapa pentingnya organisasi perempuan dalam ikut serta mencegah HIV/AIDS. “Saya berharap para aktivis perempuan ini secara aktif ikut menyampakan informasi terkait HIV/AIDS kepada orang disekitrrnya,” kata Umi. Menurut Umi, data menunjukkan bahwa ternyata penderita HIV/AIDS lebih banyak didominasi oleh ibu rumah tangga.

“Kondisi itu menunjukkan bahwa ancaman HIV/AIDS bisa mengancam siapa saja termasuk ibu rumah tangga,” kata Umi lagi.

Bahkan lanjut Umi, jumlah ibu rumah tangga yang menderita HIV/AIDS lebih besar jumlahnya

Kepala Unit Perawatan Intermediat Penderita Infeksi) UPPI unit HIV/AIDS Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya Dr Erwin Astha Triono, Sp, PD saat menjadi pembicara pada acara sosialisasi pencegahan HIV/AIDS, Kamis (12/2) kemarin. dibanding dari kalangan Pekerja Seks Komersial (PSK).

“Itu artinya, meskipun ibu-ibu duduk manis di rumah, tetapi

suami ‘jajan’ di luar maka peluang ibu yang baik tersebut tertular HIV/AIDS sangat besar,” kata Umi lagi. Q why

Jokowi : Tangkap Peneror KPK Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah bertemu dengan seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan juga pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terkait dengan adanya teror kepada pegawai KPK dan keluarganya.

“Yang meneror siapa? Ini yang sulit dilacak,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan yang mencegatnya seusai membuka acara Jakarta Food Security Summit (JFSS) ketiga yang digelar di Jakarta Convention Center, Kamis (12/ 2) pagi.

Kalau yang meneror jelas, Presiden Jokowi memerintahkan tegas, agar ditangkap saja.

“Ya tangkap saja. Polri sudah saya undang, kalau betul ada yang meneror, tangkap,” tegas Jokowi seraya menyebutkan, bahwa ia sudah menerima seluruh pimpinan KPK itu dua hari lalu.

istimewa

Presiden Jokowi menjawab pers seusai membuka Jakarta Food Security Summit, di JCC Jakarta, Kamis (12/2) kemarin.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (11/2) mengemukakan, jika sebelumn ya pegawai KPK dan

keluarganya mendapat teror berupa telepon atau pesan gelap, kini ancaman pembunuhan.

“Menurut kami, eskalasi ancamannya sangat serius

karena menyangkut nyawa,” kata Bambang.

Ia menyebutkan, KPK telah melaporkan teror tersebut kepada Presiden Jokowi.

“Beliau menerima informasi

Pemerintah Inginkan MA Tangani Sengketa Pilkada Jakarta, Bhirawa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah tetap menginginkan Mah kamah Agung menangani sengketa perolehan suara hasil pilkada serentak.

“Menurut kami (Pemerintah) memang lebih baik di MA, banyak pertimbangan kenapa tetap di MA. Kalau MA keberatan dengan pertimbangan pengalaman di MK sebelum-sebelumnya ya wajar saja. Tapi apa pun itu, lembaga penyelesaian sengketa harus ada karena selisih satu suara saja bisa jadi sengketa,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri Jakarta, Kamis (12/2) kemarin.

Proses penyelesaian sengketa, lanjut Mendagri, juga menjadi salah satu poin yang direvisi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Terkait keberatan MA dalam menyelesaikan sengketa pilkada, Mendagri mengatakan berbagai kekhawatiran tersebut bisa diatasi bersama.

Juru Bicara MA Suhadi mengatakan pihaknya telah meminta kepada DPR supaya mengembalikan mandat penyelesaian sengketa hasil pilkada ke M a h k a m a h Konstitusi (MK).

MA beralasan para hakimnya sudah terbebani dengan perkara reguler, baik perdata maupun pidana, yang dalam satu tahun bisa mencapai 14 ribu perkara.

Sehingga dikhawatirkan akan terjadi penumpukan perkara jika hakim-hakim harus menangani juga sengketa hasil pilkada.

Namun, Mendagri menampik alasan tersebut karena melihat jumlah potensi sumber daya manusia hakim MA di daerah mencukupi untuk menangani sengketa pilkada.

“Kalau alasannya karena ketidakmampuan hakim, saya rasa tidak, karena hakim di daerah cukup. Kalau alasannya ketakutan akan kerusuhan sehingga mengorbankan kantor

pengadilan, juga tidak, karena selama ini hanya tiga atau empat (daerah), jangan sampailah (ada kerusuhan),” tuturnya.

Bahkan Mendagri menilai sebenarnya hakim-hakim MA di daerah memiliki kompetensi untuk menangani sengketa pilkada. Namun, karena keenggannan mengemban amanat tersebut maka banyak yang mengaku tidak lolos uji coba seleksi hakim pilkada.

“Misalnya, tempo hari MA sudah uji coba, ada tes khusus, yang katanya hanya satu orang yang lolos. Itu tidak mungkin, yang lain pasti sengaja tidak meloloskan diri karena takut seperti pengalaman MK dulu,” ujarnya. Q ant

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi keterangan kepada sejumlah wartawan.

ini,serta berjanji akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk meminimalkan ancaman dan potensi ancaman yang akan datang,” ujarnya.

KPK sendiri, lanjut Bambang, akan membentuk tim untuk mengusur teror tersebut.

“Mudah-mudahan semua masalah bisa diatasi,” katanya.

Sementara Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menegaskan, teror terhadap penyidik maupun pegawai KPK dan keluarganya bukan oleh polisi. Badrodin justru khawatir teror semacam itu dimanfaatkan oleh pihak lain. Apalagi ancaman serupa, juga diterima oleh anggota Polri.

“Saya minta ancaman itu diwaspadai, apakah benar dari kamu atau ancaman ke kami itu dari mereka. Saya sudah cek ke Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), ternyata bukan dari anggota kami,” tegas Badrodin.

Wakapolri menyatakan, kesiapan Polri untuk menambah penjagaan jika memang diminta terkait berkembangnya teror kepada pegawai KPK dan keluarganya itu. Q ist

Indonesia Konsisten Lawan Kejahatan Narkoba Jakarta, Bhirawa Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menegaskan Indonesia konsisten melawan kejahatan narkoba karena berdampak luas terhadap warga negara Indonesia.

“Saya berhubungan dengan Julie Bishop (Menlu Australia) dua kali, komunikasi berjalan konsisten. Kami sampaikan ini kebijakan Indonesia bukan melawan negara namun melawan kejahatan,” kata Retno di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Retno sebelum Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta.

Retno menjelaskan kejahatan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal itu menurut dia karena dahulu Indonesia jadikan negara transit perdagangan narkoba namun saat ini menjadi negara tujuan perdagangan narkoba.

“Apakah kejahatan itu akan kita biarkan? Karena berapa harga yang harus dibayar (dari kerugian dampak narkoba),” ujarnya.

“Pemerintah Australia terus melakukan upaya untuk menyelamatkan dua warga negaranya yang masuk dalam jaringan “Bali Nine” yang terancam hukuman mati di Indonesia atas kasus narkoba.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan pemerintahnya tidak akan menyerah untuk melakukan upaya membebaskan dua warganya tersebut.

“Kami terus meminta orang-orang yang punya pengaruh dan kontak dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan kontak sekarang dan membuat representasi,” ujar Julie.

Dua warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran terancam segera dieksekusi mati setelah Presiden Joko Widodo menolak permohonan grasi keduanya. Keduanya ditangkap pada 17 April 2005 di Bali saat berusaha menyelundupkan 8,3 kilogram heroin yang diperkirakan nilainya sekitar Rp40 miliar ke Australia dan divonis mati pada tahun berikutnya.Q ant

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, menyimak pertanyaan anggota dewan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).

SAMBUNGAN

Jumat Pon 13 FEBRUARI 2015

Proses Lelang, Stok Material STNK di Polda Jatim Habis ramadlan/bhirawa

Bupati Nyono Suharli saat melantik 36 pejabat struktural di lingkungan Pemkab Jombang, Kamis (12/2).

Mutasi Perdana 2015 Bergulir, Bupati Ganti Kepala BKD l Sambungan hal 1

katkan kinerja dalam rangka menjadi pelayan masyarakat. Karenanya jabatan yang diemban harus disikapi dengan baik dengan meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. ”Rakyat sudah ikhlas membayar pajak, tetapi apa yang kita lakukan dalam pelayanan kepada mereka belum seberapa.

Mari kita tingkatkan memberikan pelayanan ke masyarakat,”ujarnya berpesan.

Nyono menambahkan, mutasi dan promosi adalah hasil evaluasi yang dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Dan hal itu didasarkan Presentasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT). ” Ini mutasi pertama pada 2015, nanti ketika evaluasi dilakukan berdasarkan PDLT pasti akan ada mutasi jilid II. Karenanya kita berharap kinerja lebih ditingkatkan, Insya Allah pasti ada mutasi berdasarkan evaluasi Baperjakat,”katanya.

Terkait ada pejabat non job, bupati mengatakan itu adalah hal biasa. Setiap ada mutasi pasti ada pejabat yang dapat jabatan dan ada yang tidak mendapatkan tempat alias non job. “ Ada memang, wajar non job itu sambil menunggu posisi jabatan baru. Tapi tidak lebih dari satu yang non job itu,” jawabnya. n rur

Bosda Cair, Kendala Operasional Pendidikan 37.212 Siswa Teratasi l Sambungan hal 1

“Pemberian bantuan Bosda ini diperuntukkan kepada sekitar 37.212 siswa dari tingkat SD, SMP dan SMA. Adapun untuk tingkat TK ada sebanyak 93 lembaga. Dan khusus TK ini diberikan dalam bentuk bantuan operasional kepada lembaga yang bersangkutan yang besarnya Rp 1 juta per bulan,”papar Mistin, Kamis(12/2).

Ia menambahkan, pada tahun ini bantuan yang diberikan tak hanya dalam bentuk bantuan dana operasional sekolah. Pemkot juga memberikan bantuan tambah­an nutrisi susu dan bantuan tambahan makanan sehat untuk para siswa.

Untuk tingkat SD/MI, ada sebanyak 19.196 siswa penerima dana Bosda. Dalam setahun dana Bosda yang dianggarkan untuk mereka sebesar Rp 7,97 miliar. Dana tersebut terbagi dalam dana operasional sekolah Rp 2,3 miliar, tambahan nutrisi susu Rp 2,21 miliar, dan tambahan makanan sehat Rp 3,45 miliar.

Adapun untung jenjang SMP, dalam setahun nilai total bantuan operasional sekolah plus nutrisi susu, dan plus makanan sehat sebesar Rp 5,34 miliar. Sedangkan jenjang SMA sebesar Rp 5,5 miliar, dan jenjang SMK sebesar Rp 10,33 miliar.

Untuk jenjang SMK mendapatkan dana bantuan paling besar, karena bantuan yang diberikan untuk setiap siswanya juga paling tinggi dibanding siswa jenjang pendidikan lainnya. Untuk jenjang SMK, setiap siswanya mendapatkan bantuan Rp 225.000 per bulannya. Jumlah ini berbeda dengan jenjang SMA yang hanya Rp 110.000 per siswa per bulan, jenjang SMP Rp 20.000 per siswa per bulan.

Selain Bosda, Pemkot Batu juga menyediakan bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi.

Melalui Disdikpora, pemkot menyiapkan beasiswa bagi 300 siswa Kota Batu. Adapun setiap siswanya akan mendapatkan bantuan beasiswa itu dengan nilai Rp 1 juta.

Namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh para penerima beasiswa tersebut. Yaitu, siswa bersangkutan bersedia melanjutkan sekolah di sekolah yang ada di kecamatan masingmasing tempat siswa tersebut tinggal. “Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya melakukan pemerataan dan mengurangi siswa berprestasi hanya ada di sekolah favorit,” jelas Mistin.

Beasiswa ini juga diharapkan memacu semangat siswa agar berprestasi dan bersaing dengan siswa lainnya. Meskipun nilainya tidak besar, paling tidak dapat membantu keuangan siswa tersebut. n nas

Dispensasi Nikah l Sambungan hal 1

kemiskinan dan pendidikan, pengaruh sosial budaya juga menjadi faktor pemicu banyaknya kasus seperti ini di Tuban. Seperti perjodohan yang dilakukan orangtua kepada anaknya, karena takut anak mereka menjadi perawan tua,” ujar Wakil Panitera Pengadilan Agama Tuban Solikhin Jami.

Ditambahkannya, risiko perkawinan dini sebenarnya dampaknya sangat besar, mulai dari risiko kesehatan hingga aspek sosial.

Aspek kesehatan meliputi reproduksi yang tidak sempurna, dan rawan kematian pada ibu serta anaknya karena usia dini. “Hal itu menjadi PR negara dan peran aktif masyarakat dan tokoh agama,” katanya.

Dari data yang ada di Pengadilan Agama (PA) Tuban tercatat sebanyak 702 perkara dispensasi nikah yang ditangani PA mulai 2010 hingga Januari 2015. Pada 2010 terdapat 66 perkara yang ditangani PA Tuban. Selanjutnya pada 2011 sebanyak 120 perkara dan pada 2012 ada 131 perkara. Selanjutnya pada 2013, di PA tercatat 168 perkara dan pada 2014 naik menjadi 183 perkara.

“Angka dispensasi nikah di Tuban terus naik bila dibandingkan dengan kabupaten tetangga. Untuk per Januari saja yang mengajukan ada 34 perkara,” katanya. n hud

Polda, Bhirawa Stok material untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Nomor Polisi (Nopol) di Jatim habis, sehingga Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim belum bisa menerbitkan STNK dan Nopol untuk kendaraan baru.

“Sejak Februari ini, stok material untuk STNK dan Nopol memang habis dan kami masih menunggu kiriman dari Korlantas Polri,” kata

Wadir Lantas Polda Jatim AKBP Yusuf di Mapolda Jatim di Surabaya, Kamis (12/2).

Menurut mantan Kapolres Madiun dan Banyuwangi itu, habisnya stok material ini karena pihak Mabes Polri masih melakukan proses lelang untuk pengadaan barang tersebut, sehingga memerlukan waktu.

“Kami mohon maaf atas keterlambatan pelayanan ini, semoga dalam waktu dekat stok material bisa kami

terima dari Korlantas Polri,” ucapnya, didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono.

Namun, masyarakat Jawa Timur yang memiliki kendaraan baru pada 2015 dan belum mendapatkan STNK serta Nopol baru tidak perlu khawatir, sebab Polda Jatim telah memberikan instruksi kepada jajar­ an agar tidak menilang.

“Kami sudah memerintahkan ke jajaran untuk tidak melakukan pe-

SKPD Pemprov Bakal Dirombak l Sambungan hal 1

an besar menjadi BKD dan Diklat.

Begitu pula dengan Dinas Perkebunan akan dimerger dengan Dinas Pertanian, Biro Kerjasama akan gabung dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum serta urusan Korpri akan ikut dalam bidang di BKD dan Diklat.

Penggabungan SKPD ini merujuk pada perubahan Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang melarang satu urusan dikelola lebih dari dua SKPD. Contohnya, saat ini dalam urusan Pekerjaan Umum (PU) ada tiga SKPD yang berdiri di Pemprov Jatim, yaitu Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang.

Dengan munculnya larangan tersebut, mengakibatkan SKPD yang mengurusi PU tersebut harus dihapus satu dengan mengganti nama dan menghilangkan kata PU. Rencananya, SKPD yang ‘dikalahkan’ tersebut adalah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mengganti namanya menjadi Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang.

Selain menggabung SKPD yang sudah ada, Pemprov Jatim juga akan mendirikan SKPD baru. Yaitu Biro Pemberdayaan Masyarakat, Biro Otonomi Dae­ rah dan meng-upgrade P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu) menjadi SKPD yang berdiri sendiri

tidak tergantung Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

“Perubahan-perubahan tersebut memang berl Dinas Perhubungan dan LLAJ dasarkan perubahan RPP diubah menjadi Dinas Perhubungan 41 Tahun 2007. Jadi nanl Biro Administrasi Pemerintahan Umum dan ti total SKPD pemprov Kerjasama hanya ada 57 saja, terdiri dari 30 dinas, 6 badan, 12 SKPD Baru biro dan SKPD khusus l Biro Otonomi Daerah yang dibentuk melalui l Biro Pemberdayaan Masyarakat kebijakan khusus seperti l P2T berubah menjadi Badan P2T BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) atau Satpol PP,” jelas Setiadjit, Kamis (12/2).

Dalam perubahan Rancangan PP 41 Tahun 2007 nanti, jelasnya, juga ada tidak ikut dalam Badan Penanaman Modal (BPM). Khusus un- peraturan-peraturan baru yang hartuk Biro Otonomi Daerah nanti us ditaati SKPD. Seperti dua SKPD tugasnya akan lebih banyak yang digabung jadi satu, jumlah menggarap tupoksi Biro Adminis- bidang yang ditanganinya maksimal trasi Pemerintahan Umum yang hanya tujuh bidang dan tidak boleh lebih. Sedangkan SKPD yang tidak sekarang ditangani.

Sedangkan bidang Kebudayaan ada merger hanya boleh memiliki yang sekarang menempel di Dinas empat bidang satu sekretaris. Itu Pariwisata masih belum bisa di- artinya dalam setiap SKPD hanya pastikan akan bergabung ke Dinas akan ada lima pejabat eselon III. “Semua konsep baru nanti Pendidikan. Alasannya, berdasarkan RPP 41 Tahun 2007 bidang masih menunggu perubahan kebudayaan masuk dalam kategori RPP-nya diputuskan. Kalau PPurusan wajib yang seharusnya nya jadi, kita akan menyesuaiberdiri sendiri menjadi SKPD, kan. Kemungkinan besar Maret PP-nya sudah disahkan. Saya tidak gabung dalam SKPD lain.

Ketika dikonfirmasi mengenai dapat informasi perubahan RPP rencana perombakan SKPD Pem- 41 Tahun 2007 sudah ada di tanprov Jatim ini, Kepala Biro Orga­ gan Setneg (Sekretaris Negara). nisasi Setdaprov Jatim Setiadjit Sekarang kita buat konsepnya, SH, MM membenarkannya. Na- nanti tinggal menyesuaikan. Jadi mun perombakan tersebut masih sama-sama jalan tidak menunggu sebatas rancangan, disetujui atau PP-nya jadi,” pungkasnya. n iib

Ombudsman: Laporan Pungli di Surabaya Paling Tinggi Sejak Dulu l Sambungan hal 1

lalu pungli menjadi pengaduan terbanyak yang dilayangkan ke Dindik Surabaya. Meski menjadi pengaduan terbanyak, tidak banyak yang mendapat respon. “Kita tidak tahu mengapa persoalanpersoalan pungli ini baru disikapi sekarang. Padahal sejak dua tahun lalu sudah banyak,” ungkap Agus, Kamis (12/2).

Dari data yang tercatat selama 2014, sebanyak 847 jenis pengaduan khusus terkait pungli. Selain itu, pengaduan yang juga tinggi ialah terkait tidak diberikannya izin membuka sekolah baru sebanyak 153 laporan. Terakhir pengaduan terkait dengan penahanan ijazah oleh sekolah, mencapai 52 laporan.

Agus mengatakan, jumlah pengaduan pungli sebanyak ini tidak hanya terjadi dalam tempo satu tahun saja. Sebelumnya,

pada 2013 sudah ada sebanyak 591 pengaduan terkait dengan pungli. Dilanjutkan dengan pengaduan sengketa yayasan sekolah yang mencapai 50 laporan dan terakhir, penahanan ijazah yang mencapai 70 laporan. “Jadi dua tahun terakhir pengaduan pungli ini sebenarnya mengalami peningkatan,” kata dia.

Menurut Agus, pengaduan jenis pungli sekolah ini dilakukan dengan beberapa macam alasan.

Di antaranya ialah pembelian seragam, les tambahan, buku tambahan, iuran sekolah dan lainnya. Padahal, pemberlakuan pelarangan pungli dalam Perda Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 sudah diterapkan sejak 2012 lalu. Sehingga, sangat ironis jika masih banyak sekolah yang melakukan pungutan terhadap orangtua dan siswanya.

Selain Dindik Surabaya, ada dua instansi atau lembaga yang

sering menjadi sasaran pengaduan yakni kecamatan, kelurahan dan Dinas Cipta Karya. “Urutan pertama kecamatan, kelurahan dan Cipta karya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengakui tingginya jumlah pengaduan terkait pungutan. Hal itu diketahui sejak Dindik membuka layanan informasi dan pengaduan pasca munculnya kasus SMAN 15 Surabaya yang berakibat hingga ke ranah hukum. “Sekarang, melalui media center ini kalau dapat pengaduan langsung kita kroscek dan kita selesaikan,” tandasnya.

Layanan media center ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan layanan pendidikan di Surabaya menjadi lebih baik. Masyarakat dapat langsung menyalurkan keluhannya baik melalui telepon, SMS, maupun secara online di website dispendik. surabaya.go.id. tam

Kasek se- Kota Batu Tak Izinkan Kegiatan Valentine di Sekolah l Sambungan hal 1

kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. “Cinta dalam pengertian ini bukan berarti berperilaku bebas seperti perayaan Valentine di dunia Barat yang mengarah kepada perbuatan zina dan seks bebas,” tegasnya, Kamis (12/2).

Karena perayaan Valentine setiap 14 Februari ini kecenderungannya berbau negatif dan lebih banyak mudharatnya, maka MUI mengharamkan perayaan tersebut. Dan menyampaikan edaran tersebut ke sekolah-sekolah di Kota Batu, agar jangan sampai anak-anak muda terjebak dalam pergaulan bebas.

Atas SE MUI tersebut, sekolahsekolah di Kota Batu akhirnya membuat larangan perayaan Valentine kepada siswanya. Seperti yang dilakukan Kepala SMAN 1 Kota Batu Suprantiyo. “Kami ikuti imbauan MUI, di sekolah bersih dari acara Valentine. Siswa kita larang menggelar perayaan Valentine di sekolah,” kata Suprantiyo.

Oleh karena itu Suprantiyo meminta agar guru agama menyampaikan dan menjelaskan kepada para siswa tentang Fatwa MUI bahwa merayakan Valentine itu haram. Langkah ini ditempuh agar siswa SMAN 1 tidak ada yang melakukan kegiatan yang melanggar norma agama, susila dan sosial saat merayakan Valentine. “Sanksi tegas akan kita berikan manakala melanggar, apalagi sampai melakukan tin-

dakan asusila,” tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kasek SMPN 2 Kota Batu Barokah Santoso. Dikatakannya Valentine merupakan budaya Barat. “Kalau sekadar bagi cokelat antar sesame, saya kira belum keluar batas. Tetapi kalau sudah meniru di film-film yang mengumbar seks bebas, maka hal itu bisa merusak pribadi siswa. Makanya SE MUI tersebut langsung kami sampaikan ke siswa,” tutur Barokah.

Dia berharap, para orangtua juga mengawasi kegiatan anakanak selama di rumah atau keluar rumah. Sebab perilaku seks bebas saat ini memang sudah semakin mengkhawatirkan.

Sama dengan Kota Batu, MUI Kabupaten Tuban juga mengharamkan perayaan Valentine.

Untuk meminimalisir pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini dikarenakan hamil di luar nikah, MUI Tuban mengharamkan perayaan Valentine yang biasanya dirayakan oleh kalangan anak muda.

“Itu bukan budaya kita, kita mengharamkan budaya yang melanggar norma-norma agama, melanggar budaya dan adat ketimuran kita seperti merayakan Valentine, “kata Ketua MUI Tuban KH Abudl Matin.

Sementara itu Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan, KPAI telah mendapat berbagai informasi tentang perayaan valentine pada 14 Februari 2014,

11

mendatang. Di antaranya, akan diadakannya promosi penginapan bagi pasangan muda, cokelat berhadiah kondom, alat kontrasepsi, serta berbagai layanan lainnya.

“Jika masyarakat menemukan paket-paket khusus seperti itu, silakan laporkan ke KPAI. Kami akan menindaklanjuti,” kata Susanto di Jakarta Kamis kemarin.

Selain itu, KPAI juga telah mendapat pengaduan dari masyarakat terkait pelaku usaha hotel yang memberikan diskon 50 persen kepada pasangan yang menginap. “Bagaimana jika yang menginap anak usia sekolah? Tentu ini masalah serius,” ujarnya.

Karena itu, KPAI meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia memproteksi anak agar tidak menjadi korban kejahatan seksual. “KPAI juga meminta kepada gubernur, wali kota, dan bupati agar memberikan teguran keras kepada pengusaha hotel yang digunakan untuk aktivitas seks bebas bagi anak usia sekolah,” pungkasnya.

Dia juga meminta masyarakat untuk melapor bila menemukan adanya pihak yang memfasilitasi anak usia sekolah berpotensi menjadi pelaku atau korban kejahatan seksual pada perayaan Valentine.

Masyarakat bisa melaporkan ke KPAI Jalan Teuku Umar Nomor 10 Menteng, Jakarta Pusat melalui telepon 021-31901556 atau faksimile 021-3900833 atau surat elektronik ke pengaduan@kpai. go.id. n sup, hud, ira

nilangan terkait STNK, khususnya pengurusan kendaraan yang baru masuk pada 2015,” ujarnya.

Namun, pemilik kendaraan tetap wajib menunjukkan surat tanda pembayaran pajak atau notification pajak sebagai bukti pengganti STNK itu. “Kemungkinan dalam waktu dekat, stok material sudah akan terdistribusi sehingga pelayanan STNK bisa normal kembali,” katanya. n bed

Siswa SMK Lebih Siap Kembangkan Mobnas l Sambungan hal 1

“Jika pemerintah melibatkan SMK, sekolah-sekolah ini bisa berperan sebagai produsen suku cadang yang dibutuhkan mobnas,” kata Harun, Kamis (12/2).

Apalagi, sebagian SMK di Jatim telah terbukti dapat memproduksi mobil sendiri. Selain itu, kerjasama dengan sejumlah produsen otomotif ternama juga sudah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi melalui kurikulum yang sudah distandarkan pihak perusahaan. Harun mengakui, sejak awal SMK telah diupayakan untuk membangun link and match dengan industri.

Kabid Pendidikan Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Jatim Hudiyono menambahkan, SMK jurusan otomotif menjadi pilihan yang terbanyak di Jatim diban­ ding dengan jurusan lain.

Oleh sebab itu, jika ada kebijakan mobnas, SMK ini perlu dilibatkan. Terutama SMK yang sudah memiliki track record dalam menciptakan karya berupa mobil.

“Ini bisa menumbuhkan industri kecil menengah (IKM) dan usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah dengan memberdayakan SMK,” ujar dia.

Dia mengungkapkan, pemberdayaan mobnas ke SMK merupakan salah satu bagian transfer teknologi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Dengan demikian, SMK tidak akan mengalami kesulitan jika ingin merakit sendiri mobnas. “Kita akan siapkan diri supaya SMK di Jatim bisa menjadi pemasok suku cadang mobnas,” tandasnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mengatakan pengertian produk nasional ialah made in dan made

by. Jadi, produk nasional itu dibuat oleh anak-anak Indonesia dan di Indonesia.

Meskipun dalam pengerjaannya tidak seratus persen komponen dibuat oleh Indonesia. Sebab, tidak ada ceritanya komponen itu dibuat sendiri seratus persen. Tapi komponen dan desain pokok harus oleh orang atau perusahaan Indonesia dan di Indonesia.

“Karena itu, sebenarnya apa yang sudah kita rintis tinggal melanjutkan saja,” tutur Nuh. Diakui Nuh, Indonesia telah merintis untuk mengembangkan mobil listrik. Alasannya, jika mengembangkan mobil berbahan bakar minyak, Indonesia jelas kalah. Berbeda jika mengembangkan mobil listrik, Nuh yakin peluang berkembangnya masih besar. Sebab, semua negara juga baru mulai mengembangkan.

“Kalau BBM kita startnya saja sudah kalah jauh dan pasti akan kalah besar,” tutur dia.

Karena itu, akan lebih baik apa yang sudah dirintis ini bisa dievaluasi untuk bisa dipakai lagi. Mantan Rektor ITS ini mengakui, pihaknya sesungguhnya menyambut positif setiap usaha apapun untuk membangkitkan semangat kemandirian bangsa.

Namun demikian, jangan sampai salah dalam menerjemahkan arti nasional.

“Kalau saya, nasional itu prinsipnya ya made in dan made by,” tegas dia.

Kalau mau dijadikan nasional, lanjut dia, tapi tidak made in dan made by di Indonesia, itu sudah banyak perusahaan yang mengerjakan. “Saya yakin kok, orang Indonesia buat pesawat saja bisa, kapal bisa, masak mobil tidak bisa,” pungkas dia. n tam

Peserta Pembekalan CPNS K2 Wajib Bayar Rp 3 Juta l Sambungan hal 1

yang terjadi di Kabupaten Nganjuk sangat ironis, sebab reformasi birokrasi justru mengarah ke birokrasi transaksional.

Mereka yang mampu membayar akan mendapat fasilitas sesuai keinginan, sedangkan yang tidak maka harus terima jika karirnya macet.

Para CPNS K2 khusus untuk tenaga pendidikan, sebelum pembekalan me­ reka juga diminta untuk membayar Rp 5 juta. Uang tersebut dikumpulkan oleh salah CPNS K2 berinisial ERK. Oleh oknum CPNS K2 tersebut dana yang terkumpul disetorkan kepada salah satu pejabat di Pemkab Nganjuk.

Menurut sumber Bhirawa tersebut, untuk menyetor uang Rp 5 juta saja dia harus menggadaikan BPKB motor. Hutang belum lunas, saat pembekalan masih diwajibkan membayar Rp 3 juta untuk biaya pembekalan. “Istri saya memang telah membayar Rp 5 juta ke salah satu temannya yang juga CPNS K2, sekarang diminta lagi bayar Rp 3 juta, pusing saya,” keluh suami dari CPNS K2.

Sayangnya, terkait masalah pungutan yang dibebankan kepada CPNS K2 ini, Kepala BKD Drs Suroso MSi maupun Sekretaris Kabupaten Drs Masduqi MSi tidak dapat dikonfirmasi. Sementara, Kabaghumas Pemkab

Nganjuk Ghozali Afandi SH menyatakan dengan tegas tidak ada pungutan sepeserpun dalam kegiatan CPNS K2. Jika memang benar ada pungutan, sebaiknya CPNS K2 atau siapapun yang mengetahui adanya pungutan segera melaporkan ke kepolisian atau kejaksaan. Karena hal itu nyata-nyata melanggar hukum. “Tidak benar kalau ada pungutan bagi CPNS K2 yang mengikuti pembekalan,” elak Ghozali.

Berbeda dengan Basori Sag, anggota Fraksi Gerindra DPRD Nganjuk yang mengaku telah menerima laporan adanya pungutan kepada CPNS K2. Jumlah pungutan kepada CPNS K2 adalah Rp 3 juta. Meski dengan alasan sudah mendapat persetujuan dari peserta pembekalan, tetapi tindakan dengan memungut uang kepada CPNS K2 tidak ada dasar hukumnya. “Laporan sudah masuk dan pungutan Rp 3 juta bagi CPNS K2 peserta pembekalan itu dapat dikatakan korupsi,” tegas Basori.

Karena itu, DPRD Nganjuk akan memanggil panitia pelaksana pembekalan CPNS K2 dan meminta kesaksian dari mereka yang telah membayar. “Luar biasa memang ulah para birokrasi di Nganjuk, ada saja cara untuk mengeruk keuntungan pribadi dari setiap kegiatan,” pungkas Basori. n ris

Selamatkan Lingkungan, Gelar Lomba Fashion Daur Ulang Sampah l Sambungan hal 1

status SMADA yang menyandang sekolah Adiwiyata Nasional. Karena itu dalam setiap lomba selalu ada unsur pemanfaatan lingkungan hidup. “Kami melibatkan mitra Adiwiyata dengan mengangkat tema lingkungan, kertas, plastik dan botol serta lomba pengetahuan lingkungan

hidup,” urai Ary. Salah satu peserta, Puteri Aundra Anggarani mengatakan keikutsertaannya dalam lomba fashion bahan daur ulang sampah untuk memberikan pesan bahwa tidak semua bahan bekas tidak memiliki multiguna bagi masyarakat. Sebaliknya, kata Puteri, bahan-bahan daur ulang plastik memiliki nilai ekonomis yang multi-

guna. “Ini saya rangkai sendiri dalam beberapa hari dan berasal dari botol plastik air mineral. Justru yang sulit adalah mencari bahannya itu,” ungkap Siti Wulandari, orangtua Puteri Aundra Anggarani di sela-sela lomba kemarin.

Sementara itu Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Agus HP mengatakan

lomba fashion bahan daur ulang sampah yang digelar SMADA PRIMA penuh dengan inovasi dan layak untuk terus digelorakan di masa mendatang.

“Kegiatan seperti ini berperan menyelamatkan bumi dari kerusakan. Perlu diapresiasi karena sangat luar biasa dan sesuai bagi upaya peningkatan mutu pendidikan non akademik,” ujar Agus HP. *

UTAMA

12

Jumat Pon, 13 FEBRUARI 2015

Cari Keadilan, 55 Karyawan Operator 108 Ngeluruk Disnaker

Dirumahkan Secara Sepihak, Digaji Tak Sesuai UMK Surabaya, Bhirawa Merasa dirugikan, 55 karyawan Operator 108 mendatangi Dinas Keternagakerjaan (Disnaker) Surabaya. Mereka mengadukan nasibnya karena dirumahkan oleh pihak manajemen dan digaji tidak sesuai UMK. Dengan mata berkaca-kaca Yulia (38) mengungkapkan isi hatinya. Sebagai pegawai yang sudah mengabdikan diri selama 18 tahun di Perusahan Infomedia penyelenggara operator 108 ternyata tak mendapatkan penghargaan sedikitpun. Sebaliknya dirinya bersama 54 karyawan dirumahkan tanpa pemberitahuan dan digaji tak selayaknya alias dibawah UMK.

‘’Hallo selamat pagi/siang/ malam….disini operator 108, ada yang perlu dibantu’’ ungkapan itu selalu mengawali pembicaraan saat masyarakat minta bantuan informasi terkait nomor telepon.

Namun suara nyaring tersebut tidak sepadan dengan nasib yang dialami mereka. Buktinya, meski mereka bekerja sebagai seorang operator selama 13 tahun hingga ada yang sampai 18 tahun ternya-

ta tidak ada sedikitpun penghargaan yang diberikan oleh perusahaan. Sebaliknya, pada Januari 2015 lalu tiba-tiba turun surat yang mengagetkan dimana mereka resmi dirumahkan sampai habis perjanjian kontrak dengan digaji ‘seenaknya’ dari perusahaan. Dimana rata-rata mereka menerima gajian dibawah UMK. ‘’Bagaimana dengan usia saya yang sudah tua ini dapat masuk dunia kerja. Padahal saya sudah mengabdi sebagai operator 108 selama 13 tahun. Tapi mengapa saya tiba-tiba dikeluarkan tanpa tahu kesalahan saya. Untuk itu saya menuntut keadilan atas

kesewenang-wenangan Perusahan Infomedia yang mempekerjakan saya,’’papar Joko Harjanto seraya menunujukan surat perjanjian kerja kepada Mediator Disnaker Kota Surabaya, Pulung Wicaksono, Kamis (12/2).

Hal senada juga diungkapkan Alek. Pria berpenampilan plonthos ini sudah mengabdikan diri sebagai operator telepon 108 sudah 13 tahun lalu. Lagi-lagi dirinya merasa dibohongi oleh perusahaan. Biaya lembur yang harus diterimanya tidak pernah diberikan.

Begitupula dengan biaya persalinan isitrinya juga tak pernah cair.

Tidak sampai disitu saja, terk-

adang dia harus bekerja dobel dengan mensosialisasikan perusahaan asuransi Cigna, ditengahtengah melayani telepon 108. ‘’Jujur perusahaan banyak berbohong kepada kami. Mulai soal rapelan lembur hingga biaya persalinan ternyata tak jelas. Khusus uang lembur baru dikasih saat kami melakukan protes. Termasuk ketika kami dirumahkan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan dan itu jelas melanggar perjanjian kerjasama yang kami bawa,’’paparnya .

Choirul, salah satu kuasa hukum dari karyawan PT Infomedia Nusantara mengaku apa yang dilakukan

PT Infomedia Nusantara dengan memberikan beberapa vendor untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja banyak melanggar aturan UU Ketenagakerjaan. Dimana IM telah mencoba cuci tangan terkait penghentian atau dirumahkannya sejumlah karyawan yang hampir sebagian besar bekerja selama 5 sampai 18 tahun. Dimana mereka di PHK sepihak tanpa pemberitahuan serta tidak ada pesangom dan justru mereka digaji dibawah UMK. Kami akan terus memperjuangkan nasib mereka. Jujur keputusan perusahaan yang merumahkan 52 karyawan banyak melanggar aturan yang ada. Q cty

LINTAS PERISTIWA

DPRD Batu Persoalkan Tanah Block Office

Batu,Bhirawa Hingga saat ini Komisi C DPRD Kota Batu masih mempertanyakan pembangunan jalan yang berada di area proyek pembangunan perkantoran terpadu atau block office. Karena jalan yang seharusnya menjadi bagian dari proyek block office justru dipergunakan untuk jalan bagi proyek perumahan swasta. “Kita minta untuk dilakukannya kajian ulang terkait penggunaan tanah Block Office yang digunakan sebagai jalan perumahan tersebut,”ujar Ketua Komisi C, Didik Mahmud, ditemui usai meninjai lokasi proyek, Kamis (12/2).

Pihaknya menanyakan legalitas tanah yang seharusnya menjadi asset daerah.

Jika memang jika pembangunannya diperuntukkan bagi pengembang, maka langkah itu jelas menyalahi aturan. Karena tanah tersebut merupakan aset negara.

“Sampai sekarang kami belum tau statusnya, apakah sudah ada MOU atau tidak,” tambah politisi Golkar tu.

Ia mengatakan masalah ini mencuat ketika sebagian tanah Block Office digunakan jalan tembusan perumahan Batu Panorama. Karenanya Komisi C DPRD langsung mempertanyakan masalah tersebut kepada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Namun hingga saat ini dewan belum mendapatkan penjelasan terkait status tanah itu.

Namun demikian, kata Didik, dirinya akan menyambut baik ketika pembangunan jalan tersebut diperuntukkan untuk umum. Maksudnya, jalan tersebut dimanfaatkan sebagai jalan tembus dari PangliQ nas ma Sudirman ke Desa Sumberejo.Q

hilmi husein/bhirawa

Ratusan pengendara becak bertenaga motor dari Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan memblokir jalur pantura Pasuruan-Probolinggo.

Dilarang Beroperasi di Jalan Raya

Bentor Blokir Pantura trie diana/bhirawa

Banyaknya jajanan yang beredar di masyarakat menjadi siswa rentan terkena penyakit. Tampak siswa SD saat sedang membeli makanan pada jam istirahat dipinggir sekolahan.

Dinkes Jatim Antisipasi Makanan Berbahaya

Surabaya, Bhirawa Beredarnya makanan berbahaya berbentuk snack dan biskuit di masyarakat membuat Dinkes Jatim harus gencar melakukan kordinasi dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan Dinas Perdaganan.

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengatakan, beredarnya makanan berbahaya akan merugikan masyarakat khususnya anak-anak. Selain itu bahaya

terbesar adalah pengkonsumsi makanan akan keracunan, diare dan muntah-muntah. ‘’Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban sehingga peredaran makanan berbahaya harus diawasi dan dihentikan,’’ ucapnya.

Mantan Bupati Ngawi ini mengungkapkan, saat ini Dinkes Jatim gencar melakukan sosiliasi dan edukasi kepada masyarakat dan produsen makanan. Selain itu pihaknya juga

KINERJA KINERJA PELAYANAN PELAYANAN PRIMA PRIMA

Gubernur Raih Penghargaan dari Mendagri Berhasil Wujudkan Pelayanan Terbaik

rutin melakukan pemantauan bersama dinas terkait seperti Disperindag dan Balai Besar POM untuk pengawasan peredaran makanan. ‘’Memang tidak mudah melakukan pengawasan terhadap seluruh makanan hal ini dikarenakan makanan yang beredar di pasaran cukup banyak tidak hanya puluhan bahkan bisa ratusan dan ribuan produk makanan Q dna siap makan,’’ paparnya.Q

Pasuruan, Bhirawa Larangan beroperasinya becak bertenaga motor (bentor) di Kabupaten Pasuruan membuat pemilik kendaraan roda tiga itu meluapkan amarahnya yakni dengan memblokir jalur pantura Pasuruan-Probolinggo. Aksi blokir yang dilakukan oleh ratusan pengendara becak bertenaga motor dari Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan ini dilakukan secara spontan, Kamis (12/2).

Akibat pemblokiran jalan sekitar setengah jam itu sempat memacetkan jalur pantura Pasuruan-Probolinggo. Pasalnya, ratusan becak bertenaga motor terparkir di jalan raya Nguling tanpa pengawalan dari ke-

Musik Lesung dan Drama Tari Rara Kuning Unjuk Kebolehan di GSBD Musik Lesung yang biasa dimainkan ibu-ibu desa usai menumbuk padi itu sudah langka. Karena itu akan jadi pertunjukan menarik ketika disajikan bersama tarian. Demikian pula kisah perihal Rara Kuning, sebagai bagian dari Cerita Panji, yang disajikan dalam bentuk drama tari.

Pemprov Jatim kembali mendapat apresiasi berupa penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik (Kemendagri), atas peran sertanya dalam mewujudkan sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang baik kepada masyarakat.

P

enghargaan tersebut diberikan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, pada acara Rapat Peresmian Hasilhasil Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum di aula Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Kamis (12/2). Kemendagri memberikan penghargaan kepada Gubernur Soekarwo karena di pandang Pemprov Jatim mampu mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan cepat. Gubernur juga dinilai dapat menciptakan sebuah inovasi untuk mendekatkan pelayanan pemerintah melalui sistem pemprosesan dokumen terpadu dalam satu tempat atau loket di tingkat kecamatan, yang merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, dihadapan seluruh para tamu dan undangan Tjahjo Kumolo juga memuji Gubernur Soekarwo atas pengelolaan BUMD yang terbaik di seluruh pemprov se-Indonesia. Oleh karena itu, Tjahjo Kumolo meminta provinsi lainnya untuk mau belajar kepada Pemprov Jatim dalam pengelolaan BUMD. Usai menerima penghargaan, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo mengatakan, fokus pelaksanaan reformasi di Jatim antara lain aspek tata laksana, organisasi, sumber daya manusia (SDM) aparatur, peraturan perundangan, penga-

rachmat/bhirawa

Musik Lesung yang biasa dimainkan ibu-ibu desa usai menumbuk padi siap menghibur di GSBD.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima penghargaan pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan (PATEN) terbaik dari Mendagri Tjahjo Kumolo.

wasan, akuntabilitas, mind set and culture, dan pelayanan publik. Khusus untuk aspek pelayanan publik, komitmen Pemprov Jatim sangat besar.

Bukan hanya P2T saja yang menjadi andalan Jatim, tetapi ada beberapa komitmen andalan lainnya, yaitu pembentukan zona integritas/wilayah bebas korupsi pada lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pembentukan komisi pelayanan publik, dan pembuatan perda 8 tahun 2011 tentang pelayanan publik “Kita telah melakukan upaya diantaranya fasilitasi raperda dan klarifikasi perda kabupaten/kota terkait pelayanan publik, gelar pameran pelayanan publik, lomba pelayanan publik percontohan, supervisi inovasi pelayanan publik SKPD. Gelar pameran pelayanan publik diselenggarakan setiap dua tahun sekali, agar setiap SKPD berkompetisi dalam memberikan pelayanan terbaik,” jelasnya.

Sekadar catatan, penyelenggaraan PATEN ditujukan untuk mewujudkan pemerintah kecamatan sebagai pu-

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berbincang akrab dengan Mendagri Tjahjo Kumolo seusai menerima penghargaan.

sat pelayanan masyarakat dan mampu menjadi simpul bagi kantor/badan/ dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bawah koordinasi dan binaan camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan.

Sampai saat ini penerapan PATEN telah di implementasikan di 105 kabupaten/kota pada 1005 Kecamatan. Pada acara ini telah dilakukan peresmian penyelenggaraan PATEN di 67 Kecamatan pada 5 Kabupaten di empat Provinsi yang telah memenuhi persyaratansebagai tempat penyelenggaraan PATEN yang dimana salah satunya adalah Provinsi Jatim.

Dalam acara tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa syarat negara bisa maju jika memperhatikan empat hal, yaitu partai politik kompak, perencanaan pembangunan berorientasi jangka panjang, pembangunan infrastruktur tidak ditunda-tunda dan pejabat daerah maupun pusat tidak ragu-ragu mengambil keputusan meskipun tidak populer.

“Sepanjang kebijakan itu untuk kepentingan rakyat dan sangat dibutuhkan rakyat, saya akan mendukung dan menyetujui,” katanya.

Guna mendukung kebijakan tersebut, Tjahjo Kumolo saat ini sedang melakukan revisi dan pembenahan peraturan menteri agar tidak tumpang tindih. “Kita juga melakukan koreksi dan pembetulan terhadap raperda yang diajukan oleh daerah. Jumlahnya ratusan untuk dilakukan koreksi, bahkan ada yang dikembalikan untuk dibenahi,” pungkasnya. Q iib*

polisian setempat.

Salah satu pengendara becak bertenaga motor M Ilham mengatakan dilarangnya becak bertenaga motor di jalan raya membuat penghasilannya dalam menarik penumpang menjadi berkurang. Sebab, dari penghasilan becak bertenaga motor ini dipakai untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

“Kami ingin meningkatkan perekonomian keluarga kami dengan becak bertenaga motor, tapi kenyataannya meningkatkan kesejahteraan sendiri malah dilarang.

Hasilnya ini untuk kebutuhan sehari-hari untuk istri dan anak-anak kami,” teriak M Ilham disela-sela aksi blokir pantura. Q hil

Dua pertunjukan tersebut merupakan bagian dari Gelar Seni Budaya Daerah (GSBD) “Kridaning Budaya Bhumi Anjuk Ladang” dari Kabupaten Nganjuk yang dihadirkan di Taman Budaya Jawa Timur, Jl. Gentengkali 85 Surabaya, mulai Jumat sore hingga Sabtu larut malam (13-14 Pebruari 2015). Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, Dr. Jarianto, M.Si menjelaskan, kabupaten Nganjuk memiliki banyak potensi seni budaya dan pariwisata yang menarik.

Karena itu kali ini Pemkab Nganjuk sengaja diundang untuk menunjukkannya dalam acara GSBD. Selain seni pertunjukan, juga disajikan beragam kuliner khas Nganjuk dan potensi pariwisata serta produk unggulan.

Sebagai daerah yang termasuk dalam wilayah sub-etnis Mataraman, Nganjuk juga memiliki kesenian Jaranan yang khas, yaitu bernama Jaranan Senterewe.

Setelah Sabtu pagi diisi dengan lomba menggambar family dan anak usia PAUD, SD dan TK, maka sajian GSBD dari Nganjuk ini dipungkasi dengan Pergelaran Langen Tayub hingga larut.

Sementara, Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn mengatakan, jika ingin melihat seni budaya asal Kabupaten Nganjuk maka masyarakat bisa mendatangi Taman Budaya Jatim dan menontonnya secara gratis.

“Tanpa dipungut biaya dan ada undian berhadiah yang hadiahnya dari para sponsor mulai dari kepala daerah hingga swasta yang turut menyukseskan gelar seni budaya di pendapa,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, masyarakat bisa juga membeli produk khas dari kabupaten yang menampilkan langsung seni budayanya.

“Mungkin kalau jauh lokasinya, disini masyarakat bisa membelinya produk yang diusung kabupaten bersangkutan langsung dari daerahnya,” katanya.

Dijelaskannya, kalau gelar seni budaya daerah merupakan program periodik setiap bulan yang diikuti sejumlah kota di Jatim.

Jika tahun sebelumnya kegiatan GSBD dilakukan 12 kali, namun kini menjadi 10 kali pertunjukkan.

Namun, ada pertunjukkan seni budaya lainnya yang ikut ditonjolkan yaitu ketoprak, ludruk, dan janger. Kegiatan GSBD , lanjutnya, ada 10 kabupaten/kota yang sudah mempersiapkan untuk meQ rac nampilkan seni budayanya.Q