Harian Bhirawa Edisi 13 April 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Segala rapat atau pertemuan tetap kami menyarankan agar menggunakan fasilitas milik Pemkab Pasuruan,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf

Senin Pahing, 13 APRIL 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

13 APRIL 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Menghadiri Kongres Dunia Ekonomi Biru ke-9 di Hotel Novotel

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Memberikan Pengarahan Pegawai di Lantai 8 Graha Wicaksana

Gandeng Perhutani, Pemkab Magetan Kembangkan Air Terjun Tirtosari Magetan, Bhirawa Pemkab Magetan mengembangkan potensi objek wisata Air Terjun Tirtosari yang berada di lereng Gunung Lawu, Desa Ngancar, Kabupaten Magetan. Targetnya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Telaga Sarangan.

Kepala UPTD Telaga Sarangan Kuswinardi mengatakan Air Terjun Tirtosari terletak dalam satu kawasan objek wisata Telaga Sarangan di Kecamatan Palosan.

“Dalam pengelolaannya, Pemkab Magetan bekerjasama dengan Perhutani dan lembaga masyarakat desa hutan setempat,” ujar Kuswinardi kepada wartawan, Minggu (12/4).

 ke halaman 11

Tahun Ini Pemerintah Angkat 30 Ribu PNS dari Honorer K2 410 Ribu Honorer Dikembalikan ke Daerah

Jombang, Bhirawa Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan ada 30 ribu lebih CPNS yang tidak terisi dari honorer kategori dua (K2). Pengisian untuk for-

masi K2 ini akan dilakukan Agustus mendatang. “ Dari total 210 ribu yang telah diterima, ada sebanyak 30 ribu yang tidak terisi. Dan formasi kosong ini akan segera dilakukan pengisian,“ujar Yuddy Chrisnandi usai melakukan ziarah ke makam

mantan Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid di Pesantren Tebuireng Jombang, Minggu (12/4).

Menpan Yuddy tidak menjelaskan mengapa 30 ribu itu tidak terisi, namun

 ke halaman 11

ramadlan/bhirawa

Menpan RB Yuddy Chrisnandi saat melakukan ziarah ke makam mantan Presiden RI ke- 4 KH Abdurrahman Wahid di Pesantren Tebuireng Jombang, Minggu (12/4).

Hari Ini, 458.807 Siswa Jatim Ikuti Ujian Nasional Air Terjun Tirtosari yang berada di lereng Gunung Lawu akan dioptimalkan untuk menggaet wisatawan berkunjung ke Telaga Sarangan Magetan.

Siap Balik Tanah Air, Buruh Migran Berniat Ikut Program Transmigrasi Blitar, Bhirawa Buruh migran yang bekerja di sejumlah negara berniat pulang ke Tanah Air dan ikut program pemerintah, transmigrasi. Program Kampung Segoro-Bara JP (Barisan Relawan Jalan Perubahan) Hongkong Trismini Sugito mengatakan buruh migran Indonesia siap mengikuti program transmigrasi tersebut. Bahkan, mereka juga sudah membekali diri dengan berbagai keterampilan.

Pihaknya mengatakan, ke depannya berniat membuat kawasan transmigrasi dengan pola pertanian modern dan pola pembangunan pertanian partisipatif sejak awal tanam sampai panen.

“Sambil bekerja di luar negeri, kami menyiapkan diri sebagai petani modern, belajar langsung di pertanian modern Tiongkok, Korea, ataupun Taiwan saat kami libur Minggu dan hari libur lainnya,” kata perempuan yang juga sebagai buruh migran ini, Minggu (12/4).

Gubernur Pantau Langsung ke Lokasi

Dindik Jatim, Bhirawa Waktu yang ditunggu telah tiba.

Rangkaian Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2014-2015 akan mulai dilaksanakan, Senin (13/4) hari ini. UN tahun ini sekaligus akan menjadi UN paling bersejarah di Indonesia. Sebab, metode baru UN dalam bentuk Computer Based Test (CBT) akan dimulai. Semua berharap metode ini akan dapat menggeser cara lama UN Paper Based Test (PBT) yang mahal.

Ujian Nasional TA 2014/2015 Jatim Jumlah Peserta UN

Peserta SMA/MA : 233.004 Peserta SMK : 198.500 Paket C : 27.303 Sumber : Dinas Pendidikan Jatim

Sekolah Jadwal Penyelenggara Pelaksanaan UN CBT SMA : 51 lembaga CBT : 13-16 April SMK : 98 lembaga PBT : 20-21 April

Sesuai jadwal, UN hari ini akan diikuti oleh siswa dari jenjang SMA/SMALB/MA/SMK dan Paket C secara serentak. Di Jatim, total siswa yang dipastikan ikut sebagai peserta dalam ujian ini sebanyak 458.807 siswa. Itu

terdiri dari SMK 198.500 siswa, SMA/MA 233.004 siswa dan Paket C 27.303 warga belajar.

“Ini pertama kalinya UN digelar dengan dua metode

 ke halaman 11

MENGGELOLA suatu perusahaan memang tidak semudah yang dibayangkan.

Apalagi di bisnis perhotelan yang lebih banyak berhubungan dengan tamu yang datang serta adanya persaingan hotel yang cukup ketat ditambah lagi masalah kesejahteraan karyawan.

Dan untuk menghadapi Ruth Aprilla

ini semua Asisten Hotel Manager Fave Hotel, Ruth Aprilla ini memiliki resep yang jitu khususnya terkait kesejahter-

 ke halaman 11

pilihnya mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH dalam kepengurusan DPP Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu).

Ini karena sejak awal hubungan antara BDH dengan Risma juga tak harmonis saat keduanya

memimpin Surabaya.

Menurut sumber resmi di lingkup PDIP, dengan posisi BDH dalam Bapilu akan semakin memberatkan langkah Risma untuk mendapatkan rekom dari DPP PDIP maju dalam Pilwali (Pilkada)

Pansus LKPJ Bisa Rekomendasikan Mutasi Jabatan

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Peluang Risma Kantongi Rekom PDIP Sangat Tipis DPRD Jatim, Bhirawa Hampir dipastikan peluang Tri Rismaharini untuk maju sebagai Wali Kota Surabaya mendatang dengan mendapat rekomendasi dari PDIP sangatlah tipis. Kondisi ini terjadi menyusul ter-

 ke halaman 11

Surabaya Desember 2015.

Apalagi dari hasil Konfercab DPC PDIP Kota Surabaya beberapa waktu lalu selain merekomendasikan Megawati Soekarno Putri

Bambang DH

Tri Rismaharini

TAK ingin kecolongan seperti kasus kebocoran soal Ujian Nasional (UN) 2014 di Lamongan, Polda Jatim menurunkan anggota Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) guna memonitor pengamanan dan pendistribusian naskah UN tingkat SMP dan SMA sederajat.

Setiap Polres dan Polsek jajaran, diminta untuk menyiapkan Rencana Pengamanan (Renpam) dalam pendistribusian maupun

DPRD Jatim, Bhirawa Menurunnya kinerja Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 yang ditunjukkan dalam beberapa indikator di antaranya terkait dengan kualitas pimpinan SKPD di lingkup Pemprov Jatim sangat memprihatinkan dewan. Karenanya, Pansus LKPJ akan mencari beberapa faktor penyebab dari kinerja gubernur yang menurun. Jika itu terjadi pada pimpinan SKPD, maka DPRD dapat memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk melakukan mutasi jabatan.

Anggota LKPJ Gubernur Irwan Setiawan menegaskan kinerja 2014 menjadi penting karena merupakan tahun terakhir

 ke halaman 11

Suka Keterbukaan

Dit Intelkam Polda Jatim Siap Awasi UN

Mahasiswa STIKOM Surabaya Ciptakan Sensor Detak Jantung

Manfaatkan Jaringan Nirkabel, Jaga Privasi Pasien saat Diperiksa Dokter Mitos sakit jantung adalah penyakit orangtua, kegemukan, dan malas berolahraga, itu dulu. Belakangan kasus meninggal secara mendadak karena serangan jantung justru kerap terjadi pada seorang yang masih muda, energik, dan suka berolahraga. Tengok beberapa artis seperti almarhum Adjie Massaid, Ricky Jo dan terbaru yakni Yani Libels. trie diana/bhirawa

Sentil..  PKB Bawasiapkan motor ikut antre dana PSKS  kader muda disandingkan Saiful Ilah  Jangan Siapa tahu pinjaman  hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas  Bina Pendatang dikenal harus diwaspadai  Margatak ajukan tambahan anggaran  Jangan Waspada bolehnambah saja asalanggaran, jangan paranoid  hanya realisasi di lapangan yang penting  Tunjangan mobil pejabat tidak pantas diberikan  Kades Tak pantas pejabatjuru minta subsidi dituntut dari rakyat  penganiaya pengairan tiga bulan penjara  Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Gegeh Bagus Setiadi, Kota Surabaya Melihat kompleksnya permasalahan penanganan terhadap penyakit jantung, mahasiswa STIKOM Surabaya Eka Sari Oktarina tergerak menyalurkan keilmuannya dari sisi teknis. Keinginannya memajukan teknologi di bidang kesehatan, menginspirasi mahasiswa jurusan Sistem Komputer ini untuk menciptakan alat periksa jantung secara massal. “ Alat sensor detak jantung yang memanfaatkan jaringan nirkabel atau wireless ini bertujuan memudahkan dokter dan menjaga privasi pasien yang hendak diperiksa,” ujar Eka, perempuan asli Malang ini akhir pekan lalu.

Perempuan yang memperoleh IPK 3,86 mencoba mencari solusi dengan membuat sebuah alat yang mampu mengirim data serempak dari beberapa pasien kepada dokter yang menanganinya. Selama ini, menurutnya, pasien enggan membuka sebagian bajunya saat ditempeli stetoskop, apalagi kalau pasiennya perempuan diperiksa dokter laki-laki. “ Karena memeriksa jantung itu kan harus keseluruhan. Selain cepat dan akurat, dengan kondisi buka sebagian baju ini ada sebagian pasien yang kurang

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Mahasiswa STIKOM Surabaya Eka Sari Oktarina menguji coba alat periksa jantung ciptaannya.

SURABAYA

2

Senin Pahing 13 APRIL 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Parenting dan Tes Psikologi

trie diana/bhirawa

Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 24 Ketintang, Surabaya, Munahar SHI ketika menyaksikan Pengurus Pimpinan Daerah (PDM) Surabaya, Drs Najib Sulhan MA selaku pembicara Parenting dan Tes Psikologi kemampuan dasar calon siswa baru dihadapan puluhan wali murid, serta siswa baru SD Muhammadiyah 24, kemarin.

Status Anggaran Belum Jelas, Pilkada Terhambat KPU Jatim, Bhirawa Status anggaran Pilkada yang diposkan pemerintah daerah ternyata masih berpolermik antara Kemendagri dan KPU RI. Pihak KPU RI tetap pada pendirian untuk menerima dana Pelaksanaan Pilkada berupa dan langsung sebagi respon percepatan Pilkada di sejumlah daerah.

Sementara Kemendagri menginginkan anggaran Pilkada berstatus dana hibah yang harus mendapatkan persetujuan Mendagri.

Polemik yang belum memperoleh solusi ini berimbas pada pelaksanaan Pilkada . Sampai saat ini, khususnya di Jatim, KPU belum bisa melaksanakan jadwal Pilkada mengingat belum ada kepastian anggaran.

Padahal sesui jadwal, tahapan pilkda dilakukan pada Mei 2015, sementara hingga April ini persoalan tersebut belum

juga selesai.

Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito menyebutkan akibat polemik status anggaran tersebut hingga kini pihaknya tidak dapat bekerja secara maksimal untuk menyiapkan Pilkada serentak Desember mendatang. Karena itu, pihaknya mendesak Mendagri segera mengeluarkan Permendagri sebagai rujukan bagi

PANGGUNG BIROKRASI

Warga Surabaya Keluhkan Aliran Air PDAM Macet Surabaya, Bhirawa Sejumlah warga Dukuh Karangan RT 10, RW 03,BabatanWiyung,KotaSurabayamengeluhkan macetnya aliran air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sudah hampir seminggu.

“Saya dapat laporan warga jika air PDAM-nya di rumahnya hanya mengalir saat malam hari yakni sekitar pukul 21.00 atau 22.00 WIB,” kata anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya Reni Astuti kepada pers di Surabaya, Minggu.

Padahal, lanjut dia, warga tersebut sudah mengadu sejak sepekan tapi belum ditindaklanjuti oleh manajemen PDAM Surya Sembada. Mendapati hal itu, Warga kemudian mengadu untuk kedua kalinya karena ada warga yang meninggal dunia.

“Kami meminta PDAM Surabaya segera menindaklanjutilaporanwargaitu.Jangansampai ini berlarut-larut karena kasihan warga yang membutuhkan air bersih setiap saat,” ujarnya.

Mendapati hal itu, Humas PDAM Surabaya M. Igbal mengatakan tidak lancarnya air di kawasan tersebut karena pihak PDAM sedang melakukan pekerjaan Q ant perbaikan pipa.Q

KPU untuk mengeluarkan PKPU yang dianggap penting untuk segera dilaksanakan tahapan Pilkada.

“Jujur saja kami tidak dapat bekerja maksimal akibat masih adanya tarik ulur soal anggaran Pilkada. Untuk itu kami berharap Mendagri segera mengeluarkan rujukan untuk dapatnya sebagai dasar dikeluarkannya PKPU dan dimulainya tahapan Pilkada,”tegas pria yang juga mantan Ketua KPU Kota Surabaya ini.

Saat ini, tambahnya KPU di daerah sedang menunggu turunnya PKPU. Diharapkan pertengahan April 2015 ini sudah kelar, sehingga mereka dapat bekerja maksimal. Apalagi seperti pe-

ngalaman tahun sebelumnya, tahapan dilaksanakan 6 sampai 8 bulan sebelumnya hari H. Seperti diketahui, persoalan tarik ulur apakah anggaran pilkada masuk dana hibah atau tidak, hanya akan menimbulkan masalah. Pasalnya, mengingat waktu persiapan Phanya tinggal dua minggu lagi sementara terdapat beberapa daerah yang belum melaporkan data penganggarannya, proses pencairan dana hibah tidak bisa segera sehingga bisa digunakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota.

“Kalau pakai jalur hibah sangat panjang prosesnya. Pemerintah daerah belum diberikan ke KPUD, kemudian perlu

di-acc dulu oleh Menteri Keuangan, baru bisa ke KPUD, kemudian kami harus kembalikan lagi kalau ada sisa,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik.

Berdasar keterangan dari Kemkeu, penggunaan dana hibah dalam APBD harus melalui pengajuan permohonan register terlebih dahulu. Lalu KPUD mengajukan persetujuan pembukaan rekening hibah, Kemkeu sebelum menyetujuinya harus menyesuaikan dengan pagu hibah dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Husni menyarankan kepada Kemdagri, selain menggunakan dana hibah yang memerlukan proses panjang, apakah tidak ada

Pemkot Gelar Surabaya Health Season Wujudkan Wisata Kesehatan Ombudsman Mediasi Pengusaha dengan Gubernur Jatim

dre/bhirawa

Warga kota Surabaya sangat antusias ketika mengikuti SHS yang diselenggarakan di Balai Kota Surabaya.

Surabaya, Bhirawa layanan Kesehatan Dalam Pemerintah Kota Surabaya Menghadapi Masyarakat Ekokembali menggelar Surabaya nomi ASEAN (MEA) 2015 UnHealth Season (SHS) yang rutin tuk mewujudkan Surabaya digelar setiap tahun. Mulai 12 Kota Sehat.

April hingga 31 Mei 2015, berRibuan lapisan masyarakat bagai rumah sakit di Surabaya khususnya para praktisi keakan memberikan pelayanan sehatan memenuhi halaman kesehatan dengan harga spesial. Balai Kota Surabaya, Minggu Dibanding dengan tahun lalu, (12/4). Di antaranya mulai dari pada penyelenggaraan SHS kali tenaga medis rumah sakit, ini bertajuk Optimalisasi Pe- klinik, puskesmas, laborato-

rium, kader posyandu, kader lansia, bumantik, kader lingkungan, sekolah kesehatan, hingga organisasi profesi. ‘’Intinya kami ingin mengajak senam dan gerak jalan bersama di Taman Surya. Ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Kita juga mengadakan lomba senam untuk lansia,’’ terang Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, drg. Febria Rachmanita Minggu (12/4) kemarin Selain itu, juga dilaksanakan pameran kesehatan serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di lokasi yang sama. Dalam pameran tersebut diikuti 12 rumah sakit, 4 klinik, dan seluruh puskesmas di wilayah Kota Surabaya.

Tidak hanya itu, adapula beragam pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat Surabaya yang hadir dalam pembukaan tersebut. Seperti pemeriksaan kesehatan mata, pemeriksaan labortorium yang meliputi pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol.Q dre

Posisi Dilengser, Adies Kadir Hormati Keputusan DPP Surabaya, Bhirawa Keputusan DPP Partai Golkar Munas Bali yang melengserkan jabatan ketua DPD II Golkar Surabaya dari Adies Kadir dan menunjuk Muhammad Alyas sebagai pelaksana Tugas(Plt) diterima secara

dana lain dari Kemdagri agar pilkada serentak 2015 ini menggunakan dana langsung yang ada di Pemda.

“Apa tidak mungkin kita masuk ke anggaran langsung. Sebenarnya ini juga tujuannya untuk pemanfaatan di daerah, dan itu menjadi urusan Mendagri. Karena rezim pemda adalah rezim Kemdagri,” ujarnya.

Husni melanjutkan kalau dana hibah tidak bisa dicairkan dalam waktu dekat ini, akan menjadi problem KPUD dalam mempersiapkan tahapan pilkada yang sebentar lagi akan dimulai. “Apalagi kita belum membuat pedoman itu, dan kita membutuhkan waktu untuk itu,” Q cty pungkasnya.Q

legowo.

“Sebagai kader partai, saya menerima dengan legowo apapun yang telah diputuskan oleh partai,” kata Adies Kadir di acara konsolidasi dan serah terima jabatan Ketua DPD Golkar baru di kantor DPD Golkar

Surabaya Jalan Adityawarman, Minggu (12/4).

Pada acara yang dihadiri oleh segenap pengurus DPD Golkar Surabaya, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Kelurahan, Adies mengatakan Partai Golkar harus tetap solid karena

banyak kepentingan masyarakat yang harus diutamakan.

“Apalagi mendekati Pilkada Surabaya yang digelar Desember 2015,” katanya.

Adies juga menyatakan dukungan penuh kepada M. Alyas untuk memimpin Gol-

kar Surabaya. Ia juga mengharapkan kepada seluruh pengurus DPD Golkar Surabaya untuk mendukung penuh keputusan partai yang menujuk M. Alyas.

“Saya siap dimintai pertimbangan demi kemajuan Q cty partai,” ujarnya.Q

Surabaya, Bhirawa Ombudsman Jawa Timur segera melakukan mediasi antara Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo guna mencegah unjuk rasa serikat pekerja (SP) secara anarkis.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Agus Widiyarta menyatakan, Ombudsman Jatim akan secepatnya memfasilitasi pertemuan Forkas Jatim dengan Gubernur Jatim Soekarwo.

Tujuannya, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang kini mengganggu kelancaran aktivitas industri manufaktur maupun jasa perdagangan di provinsi tersebut.

“Kami berperan mengawasi sistem layanan publik ketika ada penyimpangan antara lain awasi tentang perizinan dan ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 37 Tahun 2008,” katanya, usai melakukan pertemuan dengan Forkas Jatim di Surabaya, Minggu.

Wakil Ketua Forkas Jatim, Peter S Tjioe, mengemukakan, kian menurunnya kinerja industri padat karya di Jatim akibat terganggu permasalahan ketenagakerjaan. Situasi tersebut terlihat pada industri mebel, tekstil, dan sepatu.

Bahkan, kini perkembangan dan daya saing industri itu semakin menurun dibandingkan industri sejenis di negara Asia Tenggara khususnya Vietnam dan Myanmar.

“Terkait aksi yang dilakukan sejumlah pekerja di berbagai perusahaan bukan unjuk rasa murni. Tapi, hanya dilakukan sebagian kecil pekerja yang didukung serikat pekerja tertentu dan bertujuan menutup pabrik dengan menghalangi pekerja untuk masuk pabrik,” ucapnya.

Ia menjelaskan, beberapa kasus unjuk rasa yang didukung serikat pekerja di Jatim dan telah melumpuhkan aktivitas industri manufaktur terjadi di perusahaan konstruksi baja dan galvanish, PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP) Surabaya. Perusahaan itu sejak awal tahun mendapat protes dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sehingga tidak mampu berproduksi hingga dua bulan.

“Selain itu, PT Prospek Manunggal Era Mandiri.

Perusahaan mebel berorientasi ekspor di Kabupaten Mojokerto menghentikan kegiatan produksinya akibat terjadi Q rac.ant persengketaan dengan serikat pekerja,” ujarnya.Q

Sidak Pertama Kadindik ke UPT

Tinjau Sendiri Kondisi Alat Praktik, Saiful Siapkan Perbaikan Sarana Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim telah menggelar uji kompetensi untuk siswa dan guru SMK sejak setahun lalu.

Ini dilakukan agar mereka memiliki standarisasi kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Sayang, hal itu tak dapat maksimal lantaran minimnya fasilitas yang UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK).

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman mengaku telah mengetahui sejumlah persoalan di bengkel pelatihan produktif milik UPT PPPK. Diantaranya peralatan bengkel mesin yang sudah tua. Sehingga, perlu dilakukan langkah peremajaan dengan mendatangkan mesin baru yang sesuai kebutuhan sekarang.

“Mesin itu kalau sudah tua hasilnya tidak bisa presisi. Padahal, toleransi mesin itu ukurannya seperseribu mili meter,” kata

Saiful, Minggu (12/4).

Mantan Kepala Badiklat Jatim ini mengaku, mesin yang sudah tua tidak mungkin digunakan untuk uji kompetensi yang menggunakan SKNNI. Karena itu, sebagian mesin itu harus diganti baru dan yang lama dapat dihibahkan ke sekolah.

“Sebenarnya kalau untuk latihan masih layak. Tapi kalau untuk ujian tidak bisa. Karena ujian standarnya bukan standar pendidikan, tapi standar perusahaan,” tutur dia.

Selain peralatan, anggaran yang digunakan untuk sertifikasi juga sangat minim. Hal ini bisa dilihat dari sasaran uji kompetensi un-

tuk tahun ini hanya 3000 siswa. Padahal jumlah siswa se Jatim mencapai 631 ribu. Sehingga perbandingannya bisa mencapai 1 : 210 siswa.

Saiful mengakui, anggaran yang dibutuhkan untuk uji kompetensi ini memang tidak sedikit. Untuk 3000 siswa tersebut dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,5 Miliar. Namun demikian, Saiful menegaskan pentingnya sertifikat kompetensi bagi calon lulusan SMK. Apalagi jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ini, calon tenaga kerja akan diukur kompetensi sesuai standar yang diakui.

“Secara tidak langsung, pendidikan ini akan menopang pertumbuhan ekonomi di Jatim dengan mempersiapkan SDM yang berkualitas,” kata dia.

Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Drs Sumardijono MSi menambahkan, buruknya sarana uji kompetensi pal-

40 tahun. Jadi tidak dapat digunakan untuk uji kompetensi karena presisinya berkurang,” kata dia.

Sejatinya, bengkel yang dibangun dengan anggaran dari Bank Dunia itu sangat memadahi untuk pelatihan SMK. Dari segi bangunan, semua menggunakan standar internasional. Sayang, karena tidak pernah dilakukan peremajaan bengkel pelatihan produktif ini mengalami penurunan. Sebab, teknologi mesin terus mengalami perkembangan.

Sumardijono yakin, dengan langkah peremajaan yang dilakukan Dindik Jatim mendatang, layanan sertifikasi kompetensi sistam/bhirawa wa SMK akan semakin optiKepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman melakukan inspeksi di UPT PPPK meninjau alat-alat praktik mal. “Pak Kadis tau betul yang kebanyakan sudah tua. tentang teknik. Beliau juga ing banyak terdapat pada miliki, hanya delapan mesin frais yang jumlahnya men- paham mana yang harus bengkela teknik mesin. Dia yang memenuhi kualifikasi capai 30 unit, hanya empat ditingkatkan, mana yang mencontohkan, dari sekitar digunakan untuk uji kom- yang direkomendasikan. harus diperbarui,” tutur Q tam 70 mesin bubut yang di- petensi. Selain itu, mesin “Usianya sudah lebih dari dia.Q

SURABAYA

Senin Pahing 13 APRIL 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Baru Alfamart yang Miliki Izin Pengumpulan Donasi Uang Kembalian Pemprov, Bhirawa Saat ini Dinas Sosial Jatim masih penjelasan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengenai perizinan penyelenggaraan donasi uang kembalian berkaitan dengan sumbangan sosial yang ada di salah satu pertokoan modern . baru Alfamart yang dipastikan mempunyai izin pengumpulan donasi uang kembalian konsumen.

Dinsos mengakui perizinan donasi uang kembalian toko modern merupakan kewenangan Kemensos. Namun mengingat wilayah kerja toko modern menyebar di tingakt provinsi dan kabupaten/kota, Dinsos wajib mengetahui status perizinannya untuk pengawasan.

Sejauh ini, menurut Dinsos Jatim, hanya ada satu waralaba toko modern yang sudah mendapat izin resmi dari kemenso untuk donasi uang kembalian yaitu Alfamart. Sementara Indomaret , menurut Dinsos Jatim, belum bisa terkonfirmasi.

“Izin sumbangan Indomaret yang masih dipertanyakan.

Karena sebelumnya kami menemukan di Indomaret di Jawa Timur dan pertokoan itu skalanya nasional, maka kami ber-

surat untuk mengecek izinnya.

Karena Dinsos Jatim belum memegang izinnya dari Kemensos. Kami pastikan dulu,” kata Kepala Dinas Sosial Jatim, Indra Wiragana SH melalui Kasie Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial, Dra Restu Novi Windiani MM, jum’at(10/4).

Sedangkan Alfamart, lanjut Novi, perseroan dari pertokoan itu sudah jelas izinnya dari Kemensos dan dilakukan setiap bulan untuk penyandang cacat.

“Jadi kalau ada izinnya, maka pendapatan dan pendistribusian sepengetahuan pemerintah,” katanya.

Untuk mengetahui donasi uang kembalian itu benar-benar disumbang atau masuk kantong pertokoan modern tersebut, Dinas Sosial Jatim hanya me-

lakukan pemantauan terhadap izin penyelenggaraan donasi uang kembalian yang ada di Jawa Timur saja.

Sebab, pertokoan modern seperti Indomaret dan Alfamart masuk dalam ranah wilayah Kemensos dan pertokoan berkantor pusat di Jakarta juga pertokoannya menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia.

“Jika memang ada pertokoan modern berskala nasional untuk penyelenggaraan donasi uang kembalian tersebut tidak berizin, maka Kemensos harus menegur keras. Artinya mengajukan izin segera atau meniadakan program tersebut. Untuk sanksi, dalam UU no 9 tahun 1961, sanksi tanpa izin sekurangnya Rp10 ribu atau kurungan penjara 3 bulan,” katanya.

Novi juga menambahkan, jika memang ada keraguan dari masyarakat untuk memberikan donasi, diharapkan untuk meminta langsung uang kembaliannya secara utuh. “Kami juga bisa menerima aduan terhadap donasi tersebut, jika memang pertokoan itu tidak memberikan

kembalian sesuai dengan struknya,” katanya.

Sementara Said Utomo, ketua YLPK ( Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen) Jatim, mengutarakan syarat program donasi amal bagi toko modern memiliki kritieria yang cukup ketat. Terutama donasi amal yang mengumpulkan uang kembalian dari konsumen.

Menurutnya Induk perusahaan yang menaungi ritel atau minimarket itu wajib mendaftarkan program tersebut kepada kementerian Sosial, karena berkaitan dengan pengumpulan sejumlah nominal uang konsumen itu hal pertama dan wajib.

Yang kedua, lembaga atau yayasan amal yang di gandeng pun harus memiliki kejelasan dan berbadan hukum. Jangan sampai lembaga atau yayasan tersebut merupakan organisasi yang fiktif. Yang ketiga, setiap uang yang masuk dan akan disumbangkan wajib di audit oleh kantor akuntan yang kredibel dan disampaikan ke konsumen yang berdonasi.

“Ketiga unsur tersebut wajib

dipenuhi oleh industri ritel tersebut. Jika salah satu hal tersebut tidak di patuhi, maka konsumen berhak menanyakan penyaluran sumbangan atau konsumen dapat melaporkan kepada Polisi bahwa perusahaan ritel tersebut telah menggalang dana amal secara fiktif,” ujarnya di Surabaya, Minggu (12/4) kemarin.

Lanjut Said, seharusnya laporan dana amal harus di sampaikan setiap hari. Sejak minimarket tersebut mulai menerima uang kembalian yang digunakan untuk amal hingga mini market tersebut tutup. Sehingga masyarakat mengetahui sumbangannya telah masuk laporan keuangan. Bukan hanya pada hari itu saja, setiap mini market harus melaporkan total pendapatan selama seminggu saat mini market menaik sumbangan amal.

“Dengan cara itu, tingkat kepercayaan akan terbangun. Dan harus ada kejelasan kapan sumbangan amal tersebut akan disalurkan dan di daerah mana.

Selain itu nama yayasan dan lembaga amal yang menyalurkan juga harus di cantumkan. Terlebih

Penggunaan masker meminimalisir terkena ISPA.

dna/bhirawa

Musim Pancaroba Akibatkan ISPA dan Gastrointritis Surabaya, Bhirawa Menghadapi musim pancaroba atau peralihan musim (hujan ke kemarau), masyarakat diminta waspada atas gangguan pernafasan (ISPA) dan gangguan pencernaan (Gastrointritis). Musim pancaroba akan berpotensi besar bagi seseorang dalam terkena penyakit ISPA dan pencernaan.

Kepala Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dr. Urip Murtedjo mengatakan, dua penyakit tersebut saat ini menjadi perhatian khusus, sebab rata-rata pasien yang di rawat di RSUD Dr. Soetomo disebabkan virus yang menyebabkan gangguan pernafasan, tenggorokan, serta pencernaan, seperti halnya ISPA dan gangguan pencernaan.

“ISPA masih menjadi nomor satu. Meski pasien

yang dirawat tidak mengalami peningkatan,” ujarnya dr. Urip.

Urip meminta kepada masyarakat terus waspada, sebab perubahan cuaca seperti sekarang dapat mempengaruhi saluran napas bagian atas terutama tenggorok, hidung, dan paru-paru. “Jaga pola makan, dan olahraga secara teratur, sebab virus yang menyebar di peralihan musim ini disebabkan udara,” imbuhnya.

Lebih jauh Urip, menjelaskan musim pancaroba sendiri akan berdampak pada perubahan cuaca secara mendadak. Biasanya dalam waktu yang singkat, akan terjadi perubahan suhu dari tinggi mendadak menjadi sangat rendah hingga membuat kekebalan tubuh manusia rentan terhadap sejumlah penyakit dan virus.

Temperatur suhu yang berubah-ubah ini kemudian memicu virus dan bakteri untuk lebih cepat berkembang biak. Tidak heran lebih banyak orang terserang penyakit di musim pancaroba dibanding di musim yang temperaturnya relatif stabil. ‘’Di sinilah diperlukan antisapasi bagi masyarakat sebelum terkena penyakit,’’ tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan, drg.

Febria Rachmanita mengatakan, untuk kasus ISPA di Surabaya dari tahun ketahun angkanya sangat tinggi. Tahun 2014 lalu jumlah penderita ISPA mencapai ratusan orang. Banyaknya kasus ISPA dan pencernaan diharapkan masyarakat lebih barhati-hati dan memperbaiki kesehatan Q dna dan pola hidup.Q

Mahasiswa Miskin Perlu Diberi Jamkesda

RAGAM INFO

AIDS Meluas, KPA Surabaya Gencar Lakukan 4 P Surabaya, Bhirawa Pada identifikasi masalah, kasus HIV dan AIDS di Kota Surabaya terus meningkat. Pada epidemi tingkat tinggi didominasi oleh kelompok usia 20 tahun hingga usia 39 tahun.

Hal ini juga ditemukan pada ibu rumah tangga yang tertular oleh virus HIV. Data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Surabaya pun menyebutkan bahwa penyebaran virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia inipun sudah menyebar di seluruh kecamatan di kota pahlawan ini.

Merujuk data tersebut KPA Kota Surabaya terusmelakukanberbagaiupayauntukmencegah penyebaran HIV-AIDS di Surabaya, salah satunya yakni melalui promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan (4 P) dan dukungan terhadap Q dna ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS).Q

Cegah DO karena Tak Bisa Bayar Biaya Berobat

DPRD Jatim, Bhirawa Maraknya mahasiswa di berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Jatim yang Drop Out (DO) hanya karena tak mampu menanggung biaya berobat di rumah sakit, nampaknya menjadi perhatian Komisi Bidang Kesra DPRD Jatim.

Dewan mengusulkan agar pemerintah kabupaten/kota di Jatim menyediakan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dialokasikan untuk membantu jaminan kesehatan mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

Menurut Anggota Komisi E DPRD Jatim, Moh Eksan kasus mahasiswa DO akibat tak mampu membayar biaya berobat banyak terjadi di daerah yang banyak memiliki Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Seperti, Surabaya, Malang, dan Jember yang selama ini dikenal

sebagai kota pendidikan di Jatim.

Pertimbangan lainnya adalah rasa kemanusiaan. Alasannya, banyak mahasiswa rantau ketika sedang berakitivitas menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui aksi demo yang berujung bentrok dan menjadi korban kekerasan sehingga membutuhkan perawatan kesehatan.

“Ketika dirawat di rumah sakit mereka dikenakan biaya layaknya pasien umum. Bahkan ketika minta keringanan dengan menunjukkan SKTM tetap ditolak karena dianggap bukan warga setempat. Ini yang perlu dibenahi bersama karena mereka juga warga Jatim khususnya dan Indonesia pada umumnya, “ dalih politisi asli Jember ini.

Di contohkan Eksan, beberapa hari lalu dirinya sempat menjenguk

Muhammad Sakib, aktivis HMI dari IAIN Jember yang tengah dirawat di RSUD dr. Soebandi Jember, karena menderita luka cukup parah akibat menjadi korban kericuhan saat ikut aksi mahasiswa di depan gedung DPRD Jember tempo hari.

“Sakib adalah mahasiswa dari Pulau Gili Raja, Kab Sumenep, angkatan tahun 2013. Selama menjalani perawatan di RSUD dr. Subandi, ia tak berani melaporkan kejadian yang menimpanya, karena tak ingin semakin membebani orang tua yang tergolong warga tak mampu, “ bebernya Ia berjanji akan memperjuangkan supaya Pemkab/Pemkot di wilayah Jatim mau mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan mahasiswa dari keluarga tidak Q cty mampu.Q

lagi, sumbangan tersebut bukanlah atas nama perusahaan ritel, melainkan dari nama konsumen setia perusahaan ritel tersebut. Kecuali perusahaan ritel tersebut menyisihkan keuntungan untuk program amal, maka nama perusahaan ritel boleh di cantumkan,” tegasnya.

Untuk mensisiati jika terjadi kecurangan, semua perusahaan ritel yang bekerjasama dengan yasayan atau lemabaga amal diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada Dinas Sosial, sebagai instansi resmi pemerintah yang menanganani kegiatan sosial. Jangan sampai program tersebut sudah berjalan 1 tahun, ternyata di usia yang ke empat bulan yayasan amal tersebut sudah tidak aktif sedangkan penarikan tetap berjalan.

“Hal sepertini yang dapat merugikan konsumen, penarikan tetap jalan sedangkan yayasan sudah tidak beroperasi. Idealnya setiap tiga bulan, perusahaan ritel dan yayasan amal harus melakukan klarifikasi kegiatan amal mereka kepada Dinas Sosial Q rac.wil setempat,” tutupnya.Q

Terkendala Bukti-bukti Tambahan, Kejati Jatim P-19 kan Kasus Dugaan Pungli Tera SPBU Kejati Jatim, Bhirawa Terkendala bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli serta penghitungan kerugian Negara membuat kasus dugaan Pungli tera SPBU dikembalikan ke Jaksa penuntut Umum atau di P 19 oleh Kejati.

Kekurangan bukti berupa keterangan dari saksi ahli dan banyaknya saksi-saksi atas kasus ini yang pension. Ditambah lagi dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang masih belum menemukan jumlah total uang yang dirugikan atas kasus yang menyeret Hadi Witomo sebagai tersangka.

Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Kejati Jatim Dandeni Herdiana melalui Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, pekan lalu berkas kasus dugaan pungli tera SPBU di kembalikan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berkas dinyatakan belum lengkap, dikarenakan kekurangan seperti bukti-bukti berupa keterangan dari saksi ahli.

“Berkas masih P19. Ada kekurangan dari keterangan saksi ahli, sehingga kami terpaksa mengembalikan berkas untuk segera dilengkapi oleh Jaksa nya,” tegas Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Minggu (12/4).

Tak hanya itu, sebelumnya Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny menjelaskan, penanganan kasus ini juga terkendala pada penghitungan kerugian negara. Untuk itu, lanjut Kajati, dia mendorong supaya penyidik terus berusaha menuntaskan penyidikan hingga akhirnya satu tersangka yang sudah ditetapkan bisa masuk ke persidangan terlebih dulu.

Terkait adakah nantinya kemungkinan penambahan jumlah tersangka atas kasus ini ? Elvis mengaku sampai saat ini penyidik fokus pada pemberkasan. Namun, Ia mengharapkan dalam persidangan nanti akan perkembangan baru. “Strategi kami, diharapkan dalam persidangan nanti aka ada perkembangan baru untuk kasus ini,” ungkapnya.

Mengenai tidak adanya penahanan tersangka atas kasus ini, Romy menegaskan, selain tersangka dinilai kooperatif dalam penyidikan. Tidak ada penahanan atas dirinya dikarenakan ada pertimbangan lainnya yang menyangkut teknis penyidikan perkara.

“Dua pertimbangan itulah yang membuat penyidik tidak menahan tersangka Hadi Witomo,” tegas pria asal Jambi itu.

Sebagaimana diberitakan, kasus pungli tera SPBU diungkap Kejati Jatim sejak 2014 lalu. Peneraan 3000 lebih SPBU ini dilaksanakan oleh tujuh UPTD Metrologi, yang tersebar di beberapa daerah di Jatim.

Diduga, retribusi tera yang dipungut petugas jauh melebihi ketentuan. Pungli yang diusut sejak tahun 2007 hingga 2012.Q bed

Kenalkan Sisi Kelembutan Penegak Hukum,TK Sabilus Salam Kunjungi Polsek Sukolilo Ketika orang menyebut kata polisi, tafsiran mereka atas sebutan tersebut menjadi beraneka macam. Ada yang menyebutnya sosok yang tinggi dan besar serta berbadan tegap. Selain itu, orang yang kerjanya menangkap penjahat, kemana-mana menyandang senjata di pinggangnya. Bahkan, ada yang mengunakan nama polisi hanya sekadar mendiamkan anak kecil yang sedang rewel.

Namun kali ini, dalam rangka mengenal lebih dekat dengan penegak hukum kepolisian, puluhan anakanak dari TK Sabilus Salam Surabaya mengunjungi Polsek Sukolilo, Jumat (10/4) lalu. TK yang terletak di Jalan Nginden Intan Raya ini disambut meriah oleh jajaran polisi yang bertugas di wilayah Sukolilo.

Dengan mengenalkan lingkungan, mengajak bermain, serta mendidik untuk selalu mentaati hukum sejak usia dini, Wakapolsek Sukolilo

AKP Masdawati Saragih, SH, MH terlihat bersemangat. Selain itu, perempuan berbadan tegap ini juga mengatakan akan bahanya obat-obat terlarang seperti narkoba.

“Siapa yang tahu narkoba itu apa? Yang tahu silahkan mengacungkan tangan?,” tanya AKP Masdawati kepada puluhan siswa-siswi TK Sabilus Salam.

Pertanyaan itu, membuat anak-anak TK Sabilus Salam kebingungan, karena memang banyak yang tidak tahu akan obat terlarang itu. “ Narkoba

itu bisa membuat bodoh, jadi adik-adik jangan sekali-kali menyentuhnya apalagi menggunakannya. Nanti bisa dipenjara,” jawab Masdawati.

Selain mengenalkan akan bahaya narkoba, AKP Masdawati yang didampingi beberapa anggotanya juga memperkenalkan ramburambu lalu lintas dan tugastugas polisi terhadap pelajar TK Sabilus Salam.

Diharapkan dengan kegiatan kunjungan ini dapat ditanamkan taat berlalu lintas sejak dari usia dini.

“Selain itu juga untuk menghindari rasa takut anak-anak terhadap polisi.

Sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat sudah saatnya kepolisian menghilangkan adanya istilah takut kepada polisi.

Termasuk siswa usia dini perlu dikenalkan agar me-

reka mempunyai rasa aman dalam kehidupan seharihari,” tambahnya.

Kunjungan ke Polsek Sukolilo, menurut Kepala Sekolah TK Sabilus Salam, Vera mengatakan, bertujuan tidak lain untuk memperkenalkan lembaga-lembaga tersebut beserta peran polisi dalam mengayomi masyarakat.

“Kunjungan ini sengaja kita lakukan supaya anak-anak bisa mengenal lebih dekat, dan lebih akrab,” ujar Vera.

Dikatakannya Vera, kunjungan tersebut untuk mendekatkan siswa-sisiwi TK Sabilus Salam dengan anggota kepolisian. Hal itu menjadi pengetahuan baru bagi anak-anak. “ Penjelasannya juga disampaikan oleh petugas langsung supaya bisa lebih dipahami dan anak-anak juga bisa Q geh bertanya,” tuturnya.Q

Puluhan anak-anak dari TK Sabilus Salam Surabaya mengunjungi Polsek Sukolilo, Jumat (10/4) lalu.

geh/bhirawa

OPINI

4 Tajuk

Kendala Anggaran UN UN (Ujian Nasional) peserta didik kelas XII, dimulai.

Kesiapan siswa tingkat SLTA, niscaya telah dilakukan pada aspek mental dan akademis. Juga melalui penguatan spiritual melalui istighotsah, diprakarsai sekolah maupun inisiatif kelompok siswa. Namun ternyata, kesiapan siswa tidak dibarengi kesiapan “penyelenggara” UN (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah). Anggaran UN belum cair.

Seperti tahun-tahun lalu, anggaran UN selalu belum bisa dicairkan sampai saat penyelenggaraan. Persis seperti paradigma pembayaran proyek infrastruktur. Sekolah (yang dianggap sebagai rekanan pelaksana proyek) harus mengeluarkan dana talangan. Lalu baru akan dibayar setelah proyek berjalan 30%, atau bahkan setelah seluruh proyek selesai dikerjakan. Misalnya, anggaran untuk honor (guru) pengawas UN, tidak diberikan pada awal kerja. Tahun ini, sekitar 700 ribu guru menjadi pengawas.

UN, harus diakui masih merepotkan seluruh stakeholder kependidikan. Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) repot karena anggaran UN tidak dapat dicairkan untuk termin pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Biaya pengawas se-jawa Timur, belum dicairkan sampai H-1 pelaksanaan UN. Sekolah, juga direpotkan karena hak evaluasi hasil belajar lembaga pendidikan “diambil-alih” oleh pemerintah pusat.

Beruntung, beberapa satuan pendidikan (sekolah swasta) telah memasukkan biaya UN dalam cakupan penerimaan BOPDA. Yakni, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belaja Sekolah (RAPBS) untuk memperoleh BOPDA yang di dalamnya termasuk biaya UN. Tahun ini (2015) UN akan diikuti oleh 7,3 juta siswa. Rinciannya 3.773.372 siswa SMP, dan sebanyak 1.632.757 siswa tingkat SLTA (1.171.907 siswa SMK) serta sebanyak 632.214 siswa kesetaraan.

Anggaran UN (2015) yang telah disetujui DPR, sebesar Rp 560 milyar, termasuk untuk pencetakan 36 juta eksemplar lembar soal dan lembar jawaban. Juga untuk biaya pengamanan distribusi lembar soal UN ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Lembar soal UN memang harus diamankan, karena selama bertahun-tahun terbukti bocor. Saat inipun kebocoran soal UN bukan mustahil tetap terjadi.

Upaya mengurangi kebocoran soal (dan jawaban) UN mulai dilakukan tahun ini. Antaralain melalui UN online.

Tetapi belum semua sekolah mampu melaksanakan UN berbasis komputer. Sehingga tahun ini terjadi dua metode UN. Yakni, paper based test (PBT, dengan tetap menghadapi lembar soal). Serta CBT (Computer Based Test), menghadapi komputer. Khusus UN berbasis kertas, memerlukan pengamanan ekstra.

UN berbasis kertas, kini sudah terasa konvensional, ketinggalan zaman. Selain tidak effisien, juga berpotensi merugikan peserta. Tahun lalu UN diperburuk dengan lembar jawaban yang mudah sobek (manakala dihapus).

Tahun ini digunakan kertas lembar jawaban seberat 100 gram, hampir setara kertas cover. Sedangkan lembar soal menggunakan bahan kertas seberat 80 gram, lebih baik dari kertas surat pemerintahan. Anggarannya sangat besar.

Perhitungan kasar, diperkirakan biaya UN untuk setiap peserta mencapai Rp 80 ribu. Jika seluruh peserta telah menggunakan sistem CBT, maka anggaran UN bisa dikepras sampai separuhnya. Manfaat lain, sistem CBT bisa dilakukan UN dengan jadwal (jam) berbeda. Hal ini sangat penting, mengingat teritorial Indonesia (yang luas) memiliki waktu yang berbeda, sampai berselisih sekitar 2,5 jam (antara Sabang di Aceh dengan Merauke di Papua Barat).

UN dengan sistem CBT juga lebih menjamin kejujuran.

Sebagaimana amanat UUD pasal 31 ayat (3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ....” Frasa kata keimanan, dan ketakwaan serta akhlak mulia,” harus bisa diwujudkan pada saat UN sebagai batas akhir proses kependidikan. UN CBT, juga bisa menghapus honor pengawas dan pengamanan, yang sering menjadi kendala menegakkan kejujuran. 

Paket Ekonomi, Rupiah dan Neoliberalisme

Umat Islam Indonesia Jangan Terseret Konflik Yaman UMAT Islam Indonesia diharapkan tidak diseret-seret dalam konflik perang antara Arab Saudi dengan Kelompok Syiah Houthi, karena Indonesia merupakan negara yang anti-perang dan mencintai perdamaian.

Dalam pembukaan UUD 1945 negara Indonesia harus ikut aktif dan terlibat dalam upaya perdamaian dunia. Karena itu atas nama apapun, dan konflik apapun, kita tidak membenarkan cara-cara perang untuk menyelesaikan masalah.

Karena akan memakan korban kemanusiaan. Namun pada sisi lain, bangsa Indonesia, sangat menghormati prinsipprinsip demokrasi dan HAM. Apapun, Presiden Yaman Abedrabbuh Mansour Hadi yang digulingkan oleh kelompok Syiah Abdul Malek al Houthi adalah Presiden yang dipilih secara demokratis. Oleh karena itu, juga tidak membenarkan cara-cara kudeta dalam meraih kekuasaan.

Konflik Arab Saudi dan Negara Teluk, kecuali Oman, dengan kelompok Syiah Houthi di Yaman tidak dikaitkan dengan sentimen konflik aliran Sunni, dan Syiah. Sebab antara Abedrabbuh Mansour al Hadi dan Abdul Malek al Houthi sesungguhnya adalah penganut Syiah Zaidiyyah.

Jadi, konflik ini tidak ada kaitannya dengan sunni dan syiah.

Melainkan lebih pada ketakutan dan ancaman kepentingan dan politik masing-masing negara, yang kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh ikut terlibat dan intervensi.

Oleh karena itu, penulis mengimbau bangsa Indonesia terutama umat Islam dan ulama Indonesia tidak terkecoh dan jangan mau ditunggangi kepentingan pihak lain.

Masak tokoh-tokoh Islam Indonesia ditunggangi kedutaan negara lain, untuk mendukung aksi perang yang mereka lakukan.

Kita umat Islam Indonesia jangan mau dipakai orang lain. Perang bukanlah solusi. Apalagi, jika itu dari Arab Saudi maka ada kemungkinan biaya perangnya merupakan uang dari biaya haji.

Jangan-jangan duit yang dipakai biaya perang uangnya jamaah haji. Masak dana hasil umat Islam untuk perang sesama umat Islam.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Bahkan di dalam paket ekonomi ini, pemerintah memberikan insentif pajak atau tax allowance, terutama bagi perusahaan yang berorientasi ekspor dan menggunakan bahan baku dalam negeri.

Jadi dua kelebihan seguna meningkatkan kaligus bisa didapat devisa yang masuk ke Oleh : oleh para eksportir, Indonesia tanpa haAgustin Dwi Haryanti apalagi yang mengrus meningkatkan inutamakan bahan baku vestasi baru. Penamdalam negeri, yakni bahan penghasilan keringanan pajak dan devisa diperlukan prospek keuntungan lebih dari saat ini mengingat defisit neraca selisih mata uang. transaksi berjalan yang dialami Namun di sisi lain, pelemahan dan melemahnya rupiah. rupiah juga berpengaruh terhaPelayanan satu pintu perizindap kebijakan BBM pemerintah an investasi atau penambahan karena sekitar setengah dari BBM negara-negara yang akan diladomestik juga masih bergantung beli bebas visa jika melakukan pada impor. Artinya, dengan besarkunjungan wisata ke Indonesia. an persentase impor BBM dalam Pelayanan satu pintu untuk negeri saat ini, pelemahan rupiah izin investasi di Indonesia akan kemudian ikut membebani biaya sangat terbantu oleh pelemahan dan harga BBM impor. rupiah. Pasalnya, dalam kondisi Meskipun demikian, dengan mata uang yang lemah, maka mayoritas resep ekonomi yang nilai investasi di Indonesia akan cendrung mengharapkan rupiah menjadi murah karena ketika melemah, maka kebijakan untuk investor mengonversi mata uang mengurangi imbas dolar terhaasing (terutama dolar) ke dalam dap BBM dialihkan ke sisi yang rupiah, mereka akan mendapatlain, yakni meningkatkan kadar kan jumlah rupiah yang jauh biofuel BBM dalam negeri untuk lebih banyak dari sebelumnya dan menekan harga jual di pasaran. membuat “power of investment” Secara substantif, resep-resep nya menjadi lebih besar. ekonomi ini sejatinya ada dalam rel Jadi jika dihadapkan pada ideologis yang sama dengan platmata uang dolar misalnya, maka form ekonomi politik rezim, yakni nilai beli saham-saham lokal, obliberalisasi ekonomi dalam kerangligasi dalam negeri, surat utang ka program penyesuaian structural (swasta atau pemerintah), dan versi Bank Dunia dan IMF (biasa instrumen finansial lainnya, disebut dengan istilah Washington menjadi jauh lebih murah jika Consensus yang dikonseptualisasi dibanding dengan waktu-waktu oleh John Williamson, 1989). sebelum rupiah melemah.

Terlepas apakah ternyata peleBegitu pula dengan meningkatmahan rupiah bersifat by design kan target kunjungan wisata via atau memang out of controll, jika penambahan jumlah negara yang target jangka menengah dan panakan mendapat cap bebas visa. jang dari paket ekonomi ini bisa Ketika rupiah melemah, ditambah dicapai, maka pelan-pelan rupiah dengan kebijakan bebas visa tadi, diprediksi akan menguat dari maka diprediksi daya tarik wisata dalam, yakni penguatan secara Indonesia menjadi berlipat-lipat fundamental alias tidak sekedar karena faktor kemudahan dan sentimen sesaat. faktor advantages (biaya dan beNamun harus diakui bahwa lanja wisata domestik yang lebih paket ekonomi ini berjalan dalam murah) yang bisa didapat para risiko yang cukup menyakitkan. wisatawan. Jika rupiah kembali Pelemahan mata uang biasanya menguat, maka yang didapat oleh berlaku bagi negara yang memiliki para wisatawan kemudian cuma exposure impor yang kecil, kapafasilitas bebas visanya saja, sisi sitas produksi dalam negeri yang advantagesnya hilang. mapan, dan rasio hutang luar neSelanjutnya, dengan melemahgeri yang tipis. Sehingga untuk nenya rupiah, maka aktivitas ekspor gara Indonesia yang masih sangat diprediksi akan sangat menggibergantung pada impor, terutama urkan ketimbang import karena impor komoditas pokok, bahan eksportir akan menerima selisih baku, dan barang modal, risikonya nilai tukar yang jauh lebih besar akan cukup menyakitkan. dari sebelumnya. Dalam konteks inilah sejatinya kita juga bisa Prospek rupiah memahami mengapa Jepang dan Ada beberapa indikasi atau China sengaja melemahkan mata prospek bahwa biaya-biaya ekouang mereka sampai ke level yang nomi dalam negeri diperkirakan cukup rendah.

Setelah dolar melejit sampai menembus angka Rp. 13.200, akhirnya pemerintah mulai mengambil sikap. Namun, secara substantif nampaknya reaksi pemerintah yang akrab disebut dengan paket ekonomi ini bukanlah reaksi untuk menguatkan kembali mata uang rupiah dalam jangka pendek.

Konspirasi Penguatan Rupiah Paket ekonomi yang berisi enam jurus teknis ini sejatinya adalah langkah-langkah pemanfaatan depresiasi rupiah alias kebijakan teknis yang bersifat “ambil untung” dari melemahnya rupiah. Jadi tepatnya, pemerintah tidak melakukan terapi jangka pendek (short term therapy) agar rupiah menguat segera, tapi memanfaatkan momen depresiasi mata uang untuk menggaet target ekonomi lainnya yang dalam jangka menengah dan panjang diharapkan akan berimbas pada penguatan rupiah.

Berangkat dari perspektif ini, akhirnya kita bisa sangat memaklumi mengapa pemerintah terlihat “adem” saat rupiah mulai merayap ke level Rp 13.000. Pemerintah terlihat santai sembari memberikan justifikasi-justifikasi yang berasal dari tekanan eksternal, ketimbang memberi penjelasan rasional soal rapuhnya fundamental ekonomi nasional.

Menggunakan bahasa yang sedikit konspiratif, sekiranya dapat dikatakan bahwa pemerintah secara diam-diam memang mendisain agar rupiah melemah.

Sedangkan di sisi lain, paket ekonomi yang digulirkan pasca depresiasi rupiah adalah peluru cadangan yang memang sudah ada di benak pemerintah sebelum rupiah melemah.

Indikasi Liberalisasi Ekonomi Langkah pemerintah dengan konspirasi ekonomi yang digulirkan dengan paket ekonomi ini membutuhkan momentum yang tepat untuk dilahirkan, salah satunya adalah momentum ketika rupiah sedang jungkir balik oleh tekanan eksternal. Pasalnya, tanpa momentum pelemahan mata uang, maka kelahiran paket ekonomi semacam ini akan dipertanyakan publik dan akan dicap sebagai upaya liberalisasi ekonomi nasional tanpa dasar.

Artinya, jika rupiah kembali menguat jauh melampui level psikologis, katakanlah ke level Rp 10.000-Rp11.000 misalnya, maka beberapa resep ekonomi ini akan serta merta menjadi kurang “greget” lagi. Ambil contoh misalnya keputusan pemerintah untuk memberi bebas visa kepada 30 negara dalam waktu dekat. Langkah tersebut dianggap sebagai salah satu cara yang termudah

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Senin Pahing, 13 APRIL 2015

M

akan bergerak naik, terutama untuk komoditas pokok, yang akan menekan kehidupan masyarakat menengah ke bawah. Di sisi lain, sisi ekspor juga akan sulit untuk digalakkan karena perusahaanperusahaan dalam negeri terdera oleh biaya-biaya ekonomi yang tinggi. Biaya bahan bakar dan listrik yang terus naik, pajak jalan tol yang kian tebal, dan tuntutan kenaikan gaji para karyawan akibat kenaikan biaya hidup.

Dan menggilanya harga dolar juga akan memukul perusahaanperusahaan yang berbasiskan pada bahan baku impor.

Bahkan yang agak sedikit menakutkan adalah default hutang luar negeri dari banyak perusahaan. Belajar dari kegagalan Yunani, Afrika, Amerika Latin, pemerintah nampaknya lebih memilih pro terhadap investorinvestor global dengan menjalankan secara bulat-bulat program penyesuaian struktural besutan bank dunia dan IMF untuk memperlancar rencana hutang ke depan dan menghindari ancaman loan blokade seperti yang dialami Yunani.

Boleh jadi resep-resep ini akan meramaikan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan, tapi diperkirakan akan memperkokoh dominasi pemain-pemain asing di kancah domestik yang akan sangat merugikan kepentingan rakyat banyak dan kepentingan dunia korporasi dalam negeri. Biaya investasi yang murah Cuma akan berlaku bagi pemodal-pemodal yang memegang mata uang asing yang bisa masuk kemana saja, baik ke sisi investasi finansial maupun ril, sementara bagi investor lokal yang memegang rupiah, semuanya tetap akan terasa mahal dan mencekik.

Nah, sampai saat ini kita belum melihat upaya pemerintah dalam meminimalisasi tiga imbas negatif yang akan muncul. Komoditas import yang akan melejit, ancaman default hutang publik, dan menjeritnya sektor produksi dalam negeri akibat penebalan biaya ekonomi domestik. Karena jika ketiga masalah ini tidak mendapat theraphy khusus, diperkirakan dalam jangka panjang akan melebar menjadi persoalan akut yang akan meruntuhkan optimisme pertumbuhan yang telah dicanangkan pemerintah. Dan sampai saat ini, pemerintah nampaknya belum terlalu siap menerima imbas dari resep neoliberalisme ini.

Lalu bagaimana dengan rakyat, terutama kalangan menegah ke bawah? Sudah pasti akan jauh lebih kurang siap.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah

“Pinocchio Syndrom” untuk Media

edia merupakan alat yang mempunyai peran dan fungsi penting untuk membela dan melindungi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, selain untuk kepentingan komersial, media juga harus tetap menyuguhkan informasi-informasi yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat.

Di masa penjajahan, media termasuk instrumen perjuangan kemerdekaan yang mempunyai manfaat dan pengaruh luas bagi perkembangan bangsa ini. Melalui media, para pejuang bangsa dapat menyalurkan aspirasi berupa tuntutan-tuntutan atas ketidakadilan yang dilakukan penjajah, baik pemerintahan Hindia-Belanda maupun Jepang, terhadap bangsa Indonesia. Namun, hakikat peran dan fungsi media tersebut sudah mulai luntur. Saat ini, kesucian media telah ternoda oleh kepentingan-kepentingan yang berpihak kepada kelompok tertentu, sehingga kepentingan masyarakat umum sudah tidak menjadi prioritas utama.

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Sudharto P. Hadi, Rektor Universitas Diponegoro, salah satu universitas dari sembilan universitas yang digandeng Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menjalankan Survei Indeks Kualitas Siaran Televisi 2015.

Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman, dia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemanfaatan televisi sebagai corong kepentingan kelompok.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa siaran televisi lebih berori-

tentu. Salah satunya entasi pasar sehingga dalam bidang politik. tidak memperhatiContoh konkretnya kan kualitas tayangadalah keberpihakan an yang disiarkan. beberapa media, baik (Jateng Ekspress, 27elektronik maupun 02-2015) cetak, terhadap dua Menurut UU No. kubu capres dan ca32 Tahun 2002 tenwapres pada saat tang penyiaran, pada Pemilu 2014. Bebab 2 pasal 5 disebutberapa perusahaan kan bahwa penyiaran Oleh: penyedia informasi harus memberikan Agusti Alfi Nurul Insani tersebut saling meninformasi yang begunggulkan calon nar, seimbang, dan masing-masing, tanbertanggung jawab. pa mempedulikan keabsahan Media massa dituntut agar seberita tersebut. lalu bersifat netral terhadap Keadaan media dewasa ini suberita atau tayangan yang disdah terlampau jauh dari undangampaikan. Jika hal tersebut undang dan kode etik jurnalistik. tidak diindahkan, maka hasilnya Eksistensi media di masa perakan berdampak buruk bagi

Keadaan media dewasa ini sudah terlampau jauh dari undang-undang dan kode etik jurnalistik. Eksistensi media di masa perjuangan kemerdekaan rakyat kini justru telah berbalik menjadi sarana kepentingan golongan yang merenggut kesejahteraaan rakyat. Oleh sebab itu, sudah saatnya media mengaca dan berbenah diri untuk mengembalikan eksistensi yang hilang tersebut. pemahaman masyarakat. Sebab, pemahaman yang mereka peroleh bukan informasi yang objektif, melainkan informasi yang sudah terkontaminasi dengan subjekifitas pihak dibalik media tersebut.

Lebih dari itu, saat ini, banyak media yang disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak ter-

juangan kemerdekaan rakyat kini justru telah berbalik menjadi sarana kepentingan golongan yang merenggut kesejahteraaan rakyat. Oleh sebab itu, sudah saatnya media mengaca dan berbenah diri untuk mengembalikan eksistensi yng hilang tersebut.

Untuk keluar dari permasalahan tersebut, “pinocchio syn-

drom” dapat menjadi fenomena sosial yang sangat dibutuhkan media. Istilah ini mulai terkenal saat blumingnya salah satu film korea yang berjudul “Pinocchio”.

Salah satu tokoh dalam film tersebut selalu cegukan saat berbohong. Menariknya, tokoh tersebut berprofesi sebagai reporter. Jadi, dia tidak akan bisa membawakan berita yang berbelok dari koridor kebenaran.

Pada dunia nyata, istilah sindrom ini bukan ditujukan untuk kondisi seseorang yang cegukan ketika berbohong. Namun, sindrom pinokio merupakan suatu kondisi saat tubuh seseorang kaku seperti boneka kayu karena si penderita merasa ketakutan bila ditertawakan orang. (Metronews.com, 12 Januari 2015) Meskipun demikian, sindrom pinokio yang dimaksudkan dalam film tersebut seharusnya menjadi sindrom yang wajib menjangkiti media Indonesia.

Dengan begitu, media akan mendapatkan kembali citra baiknya sebagai agen pengendali sosial dan masyarakat kesejahteraan masyarakat. Salah satu jalannya adalah dengan memberikan informsi-informasi yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang dan kode etik jurnlistik.

Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan penyiaraan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Aktifis Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Dakwah, UIN Walisongo.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Pahing 13 APRIL 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Rekomendasi Cabup NasDem Tunggu Hasil Survei Incumbent MKP dan Choirunnissa Bersaing Ketat Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kab Mojokerto belum menunjuk siapa calon yang bakal diusulkan sebagai Calon Bupati (Cabup) pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Kab Mojokerto. Kendati sudah mengantongi empat nama hasil usulan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), partai besutan Surya Paloh ini masih akan menjajaki melalui hasil survei.

Namun Nasdem mentargetkan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai setidaknya diturunkan akhir Juni mendatang atau sebelum memasuki tahapan Pilkbup di KPU. ‘’Tunggu hasil survei, dan berlaku untuk siapapun, baik itu orang dalam partai (kader) maupun diluar partai,’’ kata Effendi Choiri, Ketua DPW Nasdem Jatim saat menghadiri konsolidasi partai di Kantor DPD Nasdem Kab Mojokerto, di Jl Raya Desa Gayaman, Kec Mojoanyar, Kab Mojokerto.

Dalam konsolidasi ini, Effendi Choiri atau akrab disapa Gus Choi didampingi Pimpinan DPW dan DPD NasDem. Diantaranya Ketua Dewan Pertimbangan (Wantimbang), Choirunisa dan

Wakil Ketua DPD, Anton Fathurrahman. ‘’Artinya sampai sekarang DPP belum merekomen_dasikan siapa nama-nama yang diusulkan DPD dicalonkan sebagai Cabup oleh partai,’’ imbuh mantan anggota DPR RI itu.

Memang, sebelumnya DPD telah mengusulkan empat nama Bakal Calon Bupati (Bacabup) kepada DPW dan DPP. Namanama itu didapati melalui hasil pendaftaran menggunakan sistem seleksi dan penjaringan.

Meliputi Choirunisa atau Nisa, Wantimbang sekaligus kader partai incumbent Mustofa Kamal Pasa (MKP), Ketua DPC PKB, Aini Zuroh dan Supardi, warga asal Ngoro. Dari deretan empat nama diterima DPW, sekarang

KELANA

Ditemukan 19 Balita Gizi Buruk Sidoarjo, Bhirawa Pemantauan rawan pangan dan gizi buruk tahun 2015 ini akan dilakukan Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo pada 10 kecamatan sasaran. Yakni Wonoayu, Tarik, Waru, Jabon, Tanggulangin, Tulangan, Krembung, Gedangan, Sukodono dan Buduran.

Menurut Kabid Pemberdayaan Kesehatan Masyarakata Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, Dra Ida Ernani Apt, kegiatan ini menindaklanjuti informasi petugas Puskesmas. Kegiatan akan dilakukan pada 13 April hingga 17 April, dalam sehari akan menuju pada dua kecamatan yang menjadi sasaran. ‘’Kami menindaklanjuti informasi itu, selanjutnya akan memantau betul atau tidak ada gizi buruk sebagaimana laporan petugas Puskesmas,’’ terang Ida, baru-baru ini.

Menurut Ida, untuk sementara di awal tahun 2015 ini, sudah ada 19 Balita yang dinyatakan termasuk Kondisi Luar Biasa (KLB) gizi buruk. Dengan rincian, sebanyak 12 Balita sisa tahun 2014 yang masih belum sembuh dan tujuh Balita sampai bulan April ini. ‘’Dalam kegiatan pemantauan ini akan melacak pada 20 KK. Dilacak bagaimana pola konsumsi makan Balitanya. Bila ada masalah, masalahnya apa. Bila gizi buruk akan dibantu seperti kacang hijau, supaya bisa dikonsumsi oleh Balitanya.

Ataukah karena tak ada asupan gizi yang bisa dimakan, karena faktor ekonomi, maka akan dibantu Sembako agar bisa dipakai untuk memasak,’’ ujar Ida. Maka kegiatan ini dilakukan secara lintas sektoral. Seperti tim penggerak PKK, Bagian Kesra, Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, BPMPKB, dan Bagian Humas. Harapannya supaya nanti mereka bisa membantu dan menindaklanjuti sesuai dengan Tupoksi masingmasing.Q ali

Pendatang Tak Dikenal Harus Diwaspadai Sidoarjo, Bhirawa Sebagai daerah urban, Kab Sidoarjo selama ini banyak diserbu pendatang dari berbagai daerah. Untuk stabilitas keamanan, warga Sidoarjo harus waspada terhadap pendatang yang baru dikenal.

Khususnya yang mempunyai kebiasaan aneh yakni lain daripada warga kebanyakan. ‘’Kita tak curiga pada mereka, tapi hanya ingin kenal dan ingin tahu, sehingga di Kab Sidoarjo baru saja dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),’’ terang Kepala Bakesbangpol Sidoarjo, Yusuf Isnayanto Ssos Msi, saat dikonfirmasi Minggu ( 12/4) kemarin.

Menurut Yusuf, keberadaan forum seperti ini sangat diperlukan dan sangat penting. Keberadaan forum akan bisa dipakai untuk mendeteksi secara dini suatu masalah, sehingga tidak sampai ada keresahan di masyarakat. Forum ini harus dimaksimalkan, karena bisa menjaga stabilitas keamanan masyarakat, mulai dari terkecil di desa sampai besar di tingkat Nasional.

Diakui Yusuf, keberadaan FKMD di Kab Sidoarjo masih hanya ada di tingkatan kabupaten saja. Karena terbentuk pada akhir tahun 2014 lalu. Sedangkan untuk membentuk FKMD di tingkat kecamatan dan desa, masih belum dilakukan. Namun setelah FKMD di tingkat Kabupaten sudah berjalan bagus, baru akan melangkah pada FKMD di kecamatan dan desa.

Yusuf juga menjelaskan, Bakesbangpol Sidoarjo berencana menutup kelompok Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) yang muncul di Kec Balong Bendo. Jamaah ini sebenarnya sudah pernah ditutup pada tahun 2014, tapi kini para jamaahnya mulai kumpul-kumpul lagi. ‘’Yang jadi pengikut jamaah itu bukan warga sekitar. Tapi dari luar Sidoarjo.

Justru warga sekitar malah menolak.

Jamaah itu biasanya berkumpul pada hari Minggu. Bila sudah berkumpul jumlahnya bisa mencapai ratusan. Jamaah itu akan ditutup, sebab dari pemantauan, arahnya berafiliasi ke kelompok ISIS. Sebab dalam berpropagada menjelekkan pemerintah,’’ tandas Yusuf.Q ali

sedang dalam proses pengusulan ke DPP. Gus Choi mengatakan, menetapkan Bacabup yang akan mengantongi rekomendasi, partai tak sekadar mendengarkan masukan dari kader atau pimpinan DPD. Melainkan melakukan penjajakan kembali terhadap nama-nama melalui lembaga survei nonpartai. ‘’Ini (nama) kita dapatkan melalui informasi dari berbagai macam survei, bukan dari kami,’’ imbuhnya. Namun, lanjutnya bukan berarti partai tak melakukan survei internal, untuk mengetahui track record Bacalon. ‘’Kami sudah (survei). Setelah merekap nama-nama yang diusulkan DPD, semua diberi tugas mengikuti perkembangan rakyat.

Karenanya masing-masing (daerah) terus bergerak,’’ tandasnya.

Ditanya sosok Bacalon seperti apa yang dikehendaki partai?

Gus Choi mengaku, sejak awal Nasdem menerapkan pemikiran inklusif (terbuka), kepada setiap nama yang diusulkan. Jika

diantaranya terdapat nama kader, partai akan menghormati, diperankan dan diberikan kesempatan.

Sementara itu, Choirunisa menyatakan, meski namanya termasuk satu diantara empat nama yang diusulkan DPD, pihaknya memilih menyerahkan sepenuhnya pada ketentuan partai. ‘’Seperti yang disampaikan Ketua DPW (Gus Choi), soal siapa yang direkomendasi menunggu hasil survei,’’ katanya.

Namun demikian, wakil bupati ini tetap menjalankan roda organisasi partai menyongsong pencalonan dirinya running Pilbup mendatang. Dengan mempersiapkan pembentukan tim pemenangan, sosialisasi, serta merangkul semua elemen masyarakat. Baik dalam rangka pemenangan atau mengimplementasikan semangat restorasi. ‘’Kami laksanakan secara tenang dan damai. Kebetulan saya dan Pak Bupati (MKP) sama-sama maju. Kami sepakat selalu menjalin hubungan baik dan ingin

kariyadi/bhirawa

Ketua DPD Nasdem Jatim, Effendi Choiru atau Gus Coi menyematkan Pin Nasdem kepada Bupati MKP di Kantor DPD NasDem beberapa waktu lalu. menciptakan keharmonisan,’’ ujarnya.

Pada Pemilu April tahun 2014 lalu DPD Nasdem Kab Mojokerto berhasil mengantongi empat kursi di DPRD. Dengan raihan suara berada di posisi ke enam.

Sehingga, jika DPP menghendaki mengusung calon sendiri, maka Nasdem harus menjalin koalisi bersama partai lain. Sebagai

syarat memenuhi pengusangan pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati minimal 10 kursi dari total kursi 50 kursi di DPRD. ‘’Yang jelas kami sudah ada kesepakatan dengan beberapa partai,’’ pungkasnya. Diantara partai yang dimaksud Nisa adalah dengan menggandeng PDI Perjuangan, Hanura dan PKS.Q kar

Pelaksanaan UN SMA di Mojokerto Ternoda Diwarnai Kabar Jual Beli Kunci Jawaban Kota Mojokerto, Bhirawa Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK dan MA di Kota Mojokerto yang digelar Senin (13/4) hari ini, ternoda kabar tak sedap.

Dikalangan guru yang mengajar materi UN, santer beredar kabar ada dugaan transaksi jual beli kunci jawaban yang dilakukan guru kepada wali murid.

Pangdam V/Brawijaya turun dari sepeda setelah menempuh jarak 40 km, di halaman Makorem Mojokerto diiringi 340 anggotanya. hasan amin/bhirawa

Pangdam Ancam Anggotanya Terlibat Penyalahgunaan Pupuk Mojokerto, Bhirawa Pangdam V/Brawijaya, Mayjen Eko Wiratmoko SSos mengancam akan memecat anggotanya bila ada yang terlibat penyalahguaan pupuk bersubsidi. Pemecatan anggota TNI AD yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung ini, menjadi konsekwensi ketika Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar TNI AD harus terlibat mensukseskan ketahanan pangan. ‘’Ini benar-benar kami tegaskan kepada seluruh anggota TNI AD agar jangan mencoba-coba atau bermain-main dengan tugas ini. Karena pupuk bersubsidi hanya diperuntukan kepada petani. Bukan

untuk yang lain, apalagi untuk diperjualbelikan secara ilegal.Atau dipakai bahan dasar pengoplosan pupuk, itu larangan yang kini menjadi tugas TNI. Untuk ikut mengawasi,’’ papar Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Eko Wiratmoko saat berkunjung ke Mokorem 082/ CPYJ Mojokerto dalam rangka semarak Gowes Bike Jumat (10/5) lalu.

Lebih lanjut, Pangdam menjelaskan memang tugas TNI AD hanya sebatas mengawasi. Namun pengawasan ini tak sekedar melihat saja, tetapi juga bisa melakukan penertiban. Maka pihaknya tak main-main dalam mela-

kukan operasi. Setelah tertangkap baru diserahkan kepada polisi untuk memproses lebih lanjut.

Mengomentari soal keberhasilan salah seorang anggota Kodim yang sukses memodifikasi sepedah motor dari bahan bakar bensin ke gas elpiji 3 kg. Pangdam menyambut baik penemuan ini. ‘’Kami akan mengem bangkan penemuan ini untuk digunakan secara masal, tentunya di kalangan anggota dulu. Kalau memang benar bisa mengirit bahan bakar akan diproduksi alat- alat atau perangkatnya ini secara masal agar masyarakat juga ikut menikmatinya,’’ tandas Mayjen Eko.Q min

Awalnya yang melontarkan kabar ini Dewan Pendidikan Kota Mojokerto. Dewan pendidikan mendapatkan laporan dari salah satu wali murid kalau ada oknum guru di salah satu sekolah menengah atas (SMA) di Kota Mojokerto menawarkan kunci jawaban UN kepada siswanya.

Menurut Ketua Dewan Pendidikan Kota Mojokerto, Sulistyo, pihaknya mendapatkan laporan ada salah satu guru yang menawarkan kunci jawaban UN kepada siswa dengan harga Rp150.000 hingga Rp200 ribu.

Nama oknum guru serta asal sekolah itu masih dirahasiakan Dewan Pendidikan. ‘’Menurut laporan yang kami terima, penawaran kunci jawaban UN itu dilakukan oknum guru kepada siswanya di sekolah,’’ kata Sulistyo kemarin.

Sulistyo mengatakan, pihaknya masih belum mendapati informasi lengkap terkait dugaan jual beli kunci jawaban UN itu, termasuk apakah penawaran itu dilakukan oknum guru kepada siswa secara personal atau secara terbuka.

Begitu juga dengan harga yang ditawarkan, apakah untuk semua paket mata pelajaran atau tidak. ‘’Itu yang tak dijelaskan dalam laporan wali murid. Ini akan kami telusuri. Jika benar itu terjadi, tentu sangat menyayangkan sikap oknum guru itu yang dianggap telah mengajari siswanya berbuat curang. Padahal, pendidikan mengajarkan perilaku jujur,’’ paparnya menyayangkan.

Sulistyo juga menambahkan, kebocoran soal UN dan jual beli kunci jawaban telah menjadi rahasia umum. Itu bahkan terjadi hampir di setiap daerah. Dia meminta kepada para guru dan siswa untuk tak terlibat dalam masalah ini. ‘’Ini sudah mengotori dunia pendidikan. Kalau ini dibiarkan, tak ada lagi gunanya siswa belajar dan guru mengajar,’’ ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Din-

dik) Kota Mojokerto, Hariyanto mengaku belum mengetahui masalah ini. Namun, jika kabar itu benar, pihaknya bakal menyerahkan masalah itu ke kepolisian. ‘’Kami akan telusuri kabar ini.

Karena ini pidana, kami akan meminta polisi mengusutnya,’’ kata dia.

Hariyanto mengingatkan kepada para guru, agar menghindari praktik jual beli kunci UN karena tindakan ini termasuk pidana.

Dia mencontohkan kasus sama terjadi di Lamongan tahun lalu. ‘’Saya menilai, guru yang seperti itu tak bermoral dan menjerumuskan siswa. Makanya, kalau itu benar, biar ditangani polisi,’’ sebutnya.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Mojokero Kota, AKP Maryoko menegaskan, satuan yang dipimpin langsung bergerak. Caranya dengan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan kabar itu. ‘’Begitu mendengar kabar, saya langsung perintahkan anggota untuk mengumpulkan data. Termasuk dalam pelaksanaan UN nanti,’’ terang AKP Maryoko dihubungi kemarin.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik meminta Dindik Kota Mojokerto segera melakukan penelusuran dugaan jual beli kunci jawaban UN itu. Dindik harus cepat bergerak agar praktik sama tak terjadi di sekolah lain. ‘’Sebelum UN digelar, Dindik sudah harus menelusuri dan memberikan peringatan kepada sekolah lainnya,’’ kata dia.

Junaedi Malik juga meminta masyarakat untuk ikut berperan mengawasi UN. Politikus PKB ini membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan kecurangan baik sebelum maupun saat pelaksanaan UN. Sebab, perbuatan itu meresahkan masyarakat. ‘’Kalau ada laporan, kami akan tindak lanjuti,’’ pungkas Junaedi.Q kar

18 SMP di Sidoarjo Jadi Percontohan Sekolah Bersih Narkoba Sebanyak 18 SMP di Kab Sidoarjo tahun 2015 ini akan menjadi contoh sekolah bersih Narkoba. Mereka akan beradu inovasi dan kreasi mulai Bulan April ini, untuk jadi yang terbaik dalam lomba sekolah bersih Narkoba, yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Sidoarjo.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNNK Sidoarjo, Agus Suwandi SH, berharap sekolah di Kab Sidoarjo terus ada kegiatan untuk mencegah siswanya agar tak terjerat penyalahgunaan Narkoba.

Jadi jangan karena semata ada lomba saja. ‘’Karena ini jadi tanggung jawab moral kita bersama, jangan sampai anak didik kita masuk dalam lingkaran penyalahgunaan Narkoba, guru dan siswa harus bersemangat agar bersih dari Narkoba, impian semua anak indah, maka jangan biarkankan Narkoba merusakannya, lindungi mereka dari bahaya Narkoba,’’ ujar Agus, baru-baru ini, saat

memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) pelaksanaan lomba pada 18 SMP di 18 kecamatan, yang dipilih UPTD cabang dinas masing-masing untuk mengikuti kegiatan tiap tahun ini.

Mantan Kapolsek ini sangat berharap adanya kegiatan lomba ini bisa bermanfaat untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolah.Sehingga Agus menyatakan sempat prihatin ketika membaca berita di surat kabar, di Jatim sudah ada sekitar 65 siswa yang masih seragam merah putih, sudah memakai Narkoba. ‘’Bagaiman kalau sudah di SMP dan SMA,’’ ujarnya.

Agus mengatakan, kejadiankejadian ini bukan karangan.

Sebab ia sendiri pernah menangkap siswa SMP yang sudah memakai pil koplo.

Siswa itu mengaku sudah

memakai pil koplo sejak duduk di bangku SD. Siswa yang bapaknya penjaga tambak itu mengaku tak tahu apa yang dipakainya. Akibatnya ia menjadi ketagihan. Ia juga menjual

ali kusyanto/bhirawa

Guru – guru dari 18 SMP di Kab Sidoarjo mendapat bimbingan teknis dari BNNK Sidoarjo untuk pelaksanaan lomba sekolah bersih Narkoba tahun 2015.

pil koplo itu pada temantemannya. Satu paket berisi 10 pil koplo, dijual Rp10 ribu. ‘’Maka lewat lomba sekolah bersih Narkoba ini kita cegah, jangan sampai sekolah kita ada indikasi siswa mengkonsumsi Narkoba, lomba ini kita ambil hikmahnya, yaitu kita berantas Narkoba sejak dini,’’ ujarnya berulang-ulang.

Dalam Bimtek yang disampaikan, patokan yang akan dinilai dalam lomba yang akan dimulai April sampai Mei ini, disebut Agus diantaranya, dituangkan dalam majalah dinding, ada Posko Satgas Narkoba, Ada yel-yel anti Narkoba yang tak hanya siswanya ikut tapi juga diikuti guru, ada baliho, ada website dan media social web se kolah, ada drama pencegahan Narkoba. ‘’Lomba tahun ini konsepnya beda dengan tahun 2014 lalu, supaya ada inovasi dan kreasi,’’ kata Agus. Q ali*

JAWA TIMUR

6

Senin Pahing 13 APRIL 2015

Bawa Motor Ikut Antre Dana PSKS Warga Gunung Semeru Lumajang Justru Menolak Tulungagung, Bhirawa Mulai Sabtu (11/4), keluarga miskin (gakin) di wilayah Kecamatan Kota Tulungagung menerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Mereka antre untuk mendapatkan dana yang kini diberikan Rp 600 ribu per gakin tersebut.

Kepala Kantor Pos Tulungagung, Endro Sumartono, mengungkapkan jumlah gakin di wilayah Kecamatan Kota Tulungagung yang mendapat dana PSKS sebanyak 1.777 orang. Para gakin tersebut dapat mencairkan dana PSKS sesuai jadwal yang ditentukan Kantor Pos yakni dua hari mulai Sabtu (11/4) sampai Minggu (12/4). “Kami membuat jadwal agar tidak terjadi antrean yang panjang. Karena itu dijadwal,” tuturnya.

Sesuai jadwal yang ditentukan Kantor Pos Tulungagung, untuk pencairan hari Sabtu (11/4) meliputi tujuh kelurahan yakni Kelurahan Kauman, Kelurahan Kampung Dalem, Kelurahan Botoran, Kelurahan Tamanan, Kelurahan Kutoanyar, Kelurahan Karangwaru dan Kelurahan Tertek.

Sedang Minggu (12/40 kemarin merupakan gakin yang berdomisili di Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Kedungsoko, Kelurahan Jepun, Kelurahan Bago, Kelurahan Kenayan, Kelurahan Sembung dan Kelurahan Kepatihan.

Pembagian jadwal penerimaan PSKS ini membuat suasana di Kantor Pos Tulungagung relatif kondusif. Kendati ada antrean, tetapi terlihat tidak sampai terlalu memanjang. Bahkan seorang nenek renta, Minggu (12/4)

kemarin yang ikut antre dapat dilayani dengan baik oleh petugas Kantor Pos dan aparat keamanan dari TNI serta Kepolisian yang berjaga-jaga di Kantor Pos Tulungagung.

Nenek yang yang berasal dari Kelurahan Panggungrejo tersebut begitu tiba di Kantor Pos langsung diberi tempat duduk yang terpisah dari warga lainnya yang sedang antre. Tidak lama kemudian seorang petugas Kantor Pos menghampirinya dan melayani pemberian PSKS. Tidak ada yang merasa iri dengan layanan yang diberikan petugas Kantor Pos tersebut pada nenek itu. Terlebih ia datang ke Kantor Pos dengan mengenakan tongkat sebagai penahan tubuh saat berjalan.

Pantauan Bhirawa, sebagian warga yang antre untuk mendapat dana yang dirapel dari Bulan Januari sampai Maret 2015 tersebut datang mengendarai sepeda motor. Mereka memarkir motornya di dua tempat berbeda.

Ada yang langsung memarkir di area parkir dalam Kantor Pos Tulungagung, ada pula yang di luar dan di area parkir Alun-Alun Kota Tulungagung.

Seorang aparat TNI yang tengah melakukan penjagaan di Kantor Pos Tulungagung meng-

Tolak Sementara itu, ternyata tak semua warga desa bersuka cita menerima bantuan dari pemerintah. Di desa Kandangan, Kecamatan Senduro yang terletak di lereng Gunung Semeru warga menolak dana PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera) untuk warga miskin. ‘’Kepala Desa Kandangan menolak karena pembagiannya dinilai tidak merata,’’ kata Hadi Yono Kasubag TU Kantor Sosial Kabupaten Lumajang terus terang. Pasalnya, masih banyak warga miskin yang tidak terdata sebagai penerima sasaran.

Lebih lanjut Hadi Yono mengungkapkan, sesuai data, terdapat 150 rumah tangga sasaran (RTS) warga desa setempat yang akhirnya dicoret karena Kades menolak pencairannya. ‘’Hal ini terjadi sejak pencairan terakhir, tahun 2014 lalu,’’ jelasnya.

Sehingga untuk penyaluran Tahun 2015 ini, penerima sasaran

Seorang nenek renta dilayani petugas Kantor Pos Tulungagung tanpa menunggu lama mengantre. di Desa Kandangan, Kecamatan Senduro kembali dicoret. Ditemui secara terpisah, Heny Setyonusanto Manager Pemasaran Kantor Pos Lumajang menilai pencoretan penerima dana PSKS bagi warga Desa Kandangan, Kecamatan Senduro tidak perlu

dipermasalahkan lagi. ‘’Kantor Pos Lumajang menyalurkan dana PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera) untuk 87.260 RTS yang tersebar di 204 Desa/Kelurahan. Kantor Pos Lumajang akan menyalurkan dana PSKS dengan nilai total

wiwie eko/bhirawa

Rp52,3 miliar secara bertahap sampai Sabtu (25/4). Setiap RTS akan menerima dana sejahtera yang dicairkan rapel tiga bulan sekaligus senilai Rp 600 ribu, terhitung untuk bulan Januari, Februari dan Maret,’’ jelasnya.Q wed,yat

Disperindag Bangun Pasar Baru

KILAS JATIM

Siapkan Tim URC Perbaikan Jalan

Kota Batu, Bhirawa Untuk meningkatkan kenyamanan bagi pengguna lalu lintas, khususnya wisatawan, Dinas PU Pengairan dan Bina Marga membentuk tim Unit Reaksi Cepat (URC) untuk perbaikan jalan berlubang.

Tim tersebut dibentuk tidak hanya dibentuk di tingkat dinas, namun juga di masing-masing kecamatan dibentuk tim serupa beranggotakan 10 personel.

"Kerusakan jalan membuat wisatawan menjadi tidak nyaman. Maka kita bentuk tim URC agar penanganan perbaikan jalan berlubang dapat dilakukan secara cepat," ungkap Kadis PU Pengairan dan Bina Marga Arif As Sidiq kepada Bhirawa, Minggu (12/4).

Lebih lanjut dikatakan, tim ini dilengkapi kendaraan pengangkut pasir dan aspal, alat untuk memadatkan material dan lainnya.

Sehingga begitu ada jalan yang berlubang, maka tim langsung bergerak. Untuk memenuhi kebutuhan perbaikan jalan tersebut, dinas PU Pengairan dan Bina Marga melakukan pengadaan aspal jalan senilai Rp 2 miliar untuk stok selama setahun. Q sup

Stok Pangan Cukup 5,5 Bulan ke Depan

akui jika sebagian motor yang terparkir di area parkir dalam Kantor Pos merupakan milik orang yang sedang mengantre dana PSKS. “Lihat saja, itu kan langsung parkir kemudian ikut antre,” ujarnya sembari menunjuk seorang wanita yang memarkir motornya dan kemudian ikut antre.

Tidak hanya wanita itu yang terlihat mengendarai sepeda motor. Bhirawa juga melihat sebagian warga yang telah mendapat dana PSKS meninggalkan Kantor Pos Tulungagung dengan mengendarai sepeda motor.

Madiun, Bhirawa Meski Bulog Sub Divre Madiun baru dapat menyerap pengadaan pangan dari hasil panen padi petani 426 tondari target 52.000 ton setara beras, namun warga Kota/Kabupaten Madiun dan Ngawi, jangan kuatir. Masalahnya, stok pangan masih 13.000 ton setara beras yang cukup untuk 5,5 bulan ke depan.

Bahkan jumlah stok pangan itu, masih akan bertambah karena sekarang ini sudah memasuki musim tanam ke II yang diperkirakan 3 bulan lagi sudah panen raya kembali. Karena itu, Bulog Sub Divre Madiun dalam pengadaan pangan pada 2015, optimis tercapai 100 %, (baca Harian Bhirawa Jumat 10/4).

Demikian ditegaskan oleh, Kepala Perum Bulog Sub Divre Madiun, Ir. Rachmat Syahdjoni Putra dihubungi melalui Wakil Kepala Sub Divre Madiun Arya Gathasidharma kepada Bhirawa Minggu (12/4). Dikatakan oleh Arya Gathasidharma, dalam rangka menstabilkan hatga gabah dan beras hasil panen petani serta penyerapan pengadaan pangan dari hasil panen petani, Perum Bulog Sub Divre Madiun bekerjasama dengan pihak lain.Q dar

Situbondo, Bhirawa Untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM (Disperindag), tahun 2015 ini membangun pasar baru di desa setempat. Pembangunan pasar tradisional yang menelan dana ratusan juta rupiah itu dinyatakan rampung dan langsung diresmikan penggunaannya oleh Bupati Situbondo Dadang Wigiarto Jumat malam (10/4).

Hadir mendampingi Bupati Situbondo diantaranya, Sekda Syaifullah, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM, Tutik Margiyanti beserta sejumlah pimpinan SKPD dan Camat Banyuputih.

Yang membanggakan ribuan masyarakat Desa Wonorejo beserta persatuan pedagang

tradisional tampak antusias dalam peresmian pasar pertama dan satu-satunya bagi masyarakat setempat.

Kepala Disperindag dan ESDM Kabupaten Situbondo, Tutik Margiyanti, mengatakan, Desa Wonorejo sebagai Desa Wisata dan Kebangsaan yang sudah dicanangkan Pemkab Situbondo sudah seharusnya memiliki pasar sendiri. Sebab, kata Tutik, selama bertahuntahun Desa Wonorejo yang merupakan desa perbatasan dengan Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, tidak memiliki pasar, guna untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat setempat. “Ini sudah lama kami pikirkan dan baru kali ini berhasil diwujudkan,” ujar Tutik.

Mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Situbondo itu menambahkan dengan dires-

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto didampingi Kadis Perindustrian Perdagangan dan ESDM Hj Tutik Margiyanti, saat peresmian pasar Wonorejo.

mikannya pasar baru tersebut, selain dapat mengangkat taraf ekonomi masyarakat Desa Wonorejo, diharapkan juga untuk memberikan lahan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. “Nanti hasil panen palawija dan kerajinan milik warga Desa Wonorejo bisa dipasarkan atau dijual di lahan pasar baru ini. Jadi tidak perlu jauh menjual ke pasar desa Bajulmati atau pasar lainnya,” papar Tutik.

Sementara itu Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, dalam sambutan singkatnya mengaku bangga atas selesainya peembangunan pasar Wonorejo, kemarin. Pria nomor satu dijajaran Pemkab Situbondo itu meminta masyarakat untuk mengoptimalkan keberadaan pasar, sehingga perekonomian masyarakat bergerak cepat. “Pasar ini dibangun selain untuk memacu ekonomi masyarakat juga untuk mendukung pencanangan Desa Wonorejo sebagai Desa Wisata atau Desa Kebangsaan yang dalam waktu dekat ini akan diresmikan,” ungkap Bupati Dadang.

Salah satu pedagang Desa Wonorejo, Amin, mengaku bersyukur dengan kiprah Pemkab Situbondo melalui Disperindag dan ESDM dalam realisasi pembangunan pasar baru tersebut. Sebab, kata Amin, masyarakat baik dari kalangan petani maupun pedagang kecil yang membutuhkan bahan sembako, harus mencari ke Pasar Desa Bajulmati sejauh 3 km.

“Dengan adanya pasar baru di desa ini, kami bersama masayarakat kian mudah mencari bahan kebutuhan pokok selain itu juga untuk mengurangi biaya transportasi,” tegasnya.Q awi

irvan/bhirawa

Bupati Kediri melakukan evaluasi kinerja Satker di jajaran Pemkab tersebut.

Bupati Akan Evaluasi Kinerja Satker Kab Kediri, Bhirawa Tidak optimalnya penyerapan anggaran di lingkup Pemerintan Kabupaten (Pemkab) Kediri yang mengakibatkan melambungnya Silpa yang mencapai 638,5 Miliar dalam tahun 2014, menjadikan Bupati Kediri akan melakukan evaluasi kinerja Satker di jajaran Pemkab tersebut.

Diungkapkan Kabag Humas Pemkab Kediri, M. Haris Setiawan, dia tidak membantah kalau Silpa tahun 2014, memang relatif tinggi. Tetapi, jumlah itu beralasan dan tidak adanya sangkut perihal program kerja yang tidak berjalan.

Kendati demikian, kata Haris, pihaknya dalam waktu dekat juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Satker, yang boleh dinilai kurang optimal dalam penyerapan anggaran.

Karena, bentuk dari evaluasi, merupakan cambuk bagi mereka supaya lebih optimal lagi kedepanya.

“Bupati dalam waktu dekat ini, akan melakukan evaluasi di setiap Satker.

Karena, dari hasilnya nanti bisa diketahui titik mana yang menjadi kelemahan, hingga mengakibatkan anggaran sebesar itu tidak terserap secara maksimal,“ ungkap Haris, Minggu (13/4).

Saat ditanya, Satker mana saja yang Silpanya relatif tinggi, Haris mengatakan, untuk lini Dinas Kesehatan, terdapat 200 Miliar, yang diperuntukkan pembangunan RSUD 2 yang tidak terserap. Ditambah lagi, lini Dinas Pendidikan dan juga minimnya penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT), yang terjadi disejumlah Satker.

“Pastinya akan lebih optimal dan maksimal lagi, dalam menggunakan anggaran 2015 ini, supaya tidak terjadi hal serupa, dengan melambungnya jumlah Silpa 2014 yang mencapai 638,5 Miliar,“ tandasnya.Q van

Ketua Tim PKK Bantu Lembaga Pendidikan Melalui CSR Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia Pendidikan di Bondowoso, Ketua Tim Penggerak PKK Bondowoso Hj Faizah Amin Said Husni bekerja sama dengan Bank BNI Cabang Bondowoso menyerahkan dana Coorporeate Social of Responsibility (CSR) tahun laba 2014 sebesar Rp 20 juta yang diberikan kepada tiga lembaga Taman Kanakkanak yang ada di Bondowoso.

Bantuan tersebut diberikan bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso bertempat di sekolah TK Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Setkab Jl. Abdurahman Saleh Bondowoso, kemarin. Hadir dalam kegiatan tersebut ketua Tim PKK, Hj. Fauziah Amin Said Husni didampingi pengurus PKK, Kepala DInas Pendidikan Bondowoso, Dra. Endang Hardiyanti, MM serta pimpinan Bank BNI Cabang Bondowoso.

Kedatangan mereka disambut oleh seluruh siswa TK setempat

serta para guru dan wali murid.Sebelum acara dimulai, sejumlah siswa TK menyambut kedatangan rombongan Tim PKK dan jajaran dari Bank BNI Cabang Bondowoso dengan nyanyian serta tarian. Anak-anak TK ini dengan tangkas dan cerdas bernyanyi dan menari yang sesekali membuat Hj. Fauziah Amin Said Husni dan rombongan tersenyum melihat kelucuan anak anak TK tersebut Dalam sambutannya, Hj. Fauziah Amin Said Husni menjelaskan bahwa bantuan tersebut me-

rupakan salah satu bentuk kepedulian Bank BNI dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso terhadap dunia pendidikan. Bantuan tersebut diberikan ke TK Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Setkab Jl. Abdurahman Saleh Bondowoso, TK Ma'arif, Kecamatan Tamanan dan TK Mambaul Ulum, Kecamatan Klabang dengan bantuan sebesar total Rp 20 juta.

Bantuan tersebut digunakan untuk pengecatan gedung TK yang diharapkan nantinya gedung tersebut sedap dan enak dipandang sehingga anak-anak kerasan di sekolah yang berdampak pada peningkatan belajar mengajar di sekolah.

"Kami berharap agar bantuan ini menjadi bantuan yang berkesinambungan sehingga hal ini akan membantu pendidikan di Bondowoso. Kami juga berharap agar pendidikan Taman Kanak-kanak terus eksis sehingga nantinya

akan melahirkan generasi penerus yang cerdas dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara," katanya.

BNI sendiri melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial secara terencana, terarah dan berkesinambungan agar mampu memberi manfaat jangka panjang sebesarbesarnya pada kesejahteraan masyarakat. Program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) BNI secara khusus diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan pada lingkungan hidup.

BNI percaya bahwa implementasi program-program CSR yang efektif untuk mencapai tujuantujuan tersebut di atas akan dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi BNI menjadi ‘Perusa-

samsul tahar/bhirawa

Hj. Faizah Amin Said Husni bersama pengurus PKK Bondowoso usai memberikan bantuan kemarin. haan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja’.

Lebih jauh, aktivitas BNI dalam rangka CSR, termasuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dimandatkan bagi sebuah Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan bagian dari upayaupaya terpadu yang dilaksanakan oleh BNI secara konsisten untuk memastikan keberlanjutan eksistensinya sebagai sebuah entitas bisnis.Q mb7

JAWA TIMUR

Senin Pahing 13 APRIL 2015

7

UN Libatkan 1.707 Pengawas Tujuh Sekolah di Kabupaten Kediri Kerjakan UN Sistem Online Bojonegoro, Bhirawa Dinas Pendidikan (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro akan melibatkan ribuan guru pengawas ruangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK tahun 2015. Sesuai jadwal UN SMA/SMK sederajat yang akan dilakasanakan berlangsung serentak pada hari Senin (13/4) ini. “Kami akan libatkan sebanyak 1.707 guru sebagai pengawas ruangan selama UN SMA/SMK di Bojonegoro,” ungkap Kasi Kesiswaan Dinas Pendidikan ( Disdikda) Bojonegoro, Suwanto Minggu (12/4).

Dikatakan, ribuan guru-guru yang akan mengawasi pelaksanaan UN di setiap ruangan akan menggunakan sistem silang penuh dari 14 sub rayon penyelenggara UN. “Para guru pengawas ini merupakan utusan dari pihak sekolah peserta yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro,” katanya.

Dari 14.261 ssiswa yang mengikuti UN tersebut terdiri dari 4.901 siswa SMA, sebanyak 6.010 siswa SMK, 6 siswa dari SMA Luar Biasa dan 3.344 siswa dari MA. “Sekarang ini naskah UN

sudah dititipkan di sekolah yang ditunjuk, dan tinggal pelaksanaannya saja,” imbuhnya lanjutnya.

Dikatakan, UN tingkat SMA dan sederajat akan digelar selama tiga hari yakni pada 13 sampai 15 April 2015 dengan tujuh mata pelajaran untuk jurusan bahasa, lima mata pelajaran untuk jurusan IPA, dan tujuh mata pelajaran untuk jurusan IPS. Sedangkan ujian susulan UN akan digelar pada 20 hingga 22 April 2015.

Menurutnya, UN kali ini kecil

kemungkinan peserta melakukan contek contekan dengan peserta lainnya. Pasalnya, soal UN dalam setiap ruangan terdiri dari 20 paket soal dimana soal ujian yang dihadapi peserta berbeda dengan soal ujian peserta lainnya.

Meski kecil kemungkinan terjadi kecurangan dalam ruangan ujian, keterlibatan banyak pengawas pada UN tahun ini demi kelancaraan pelaksanaan UN. “Demi kelancaraan UN, Pelaksanaan UN SMA/SMK di setiap sekolah penyelenggara juga akan dijaga ketat oleh petugas keamanan dari kepolisian,” ujarnya.

Suwanto mengharapkan agar peserta UN benar-benar mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi UN. Peserta juga diminta untuk tetap menjaga kesehatannya sehingga saat UN peserta dalam kondisi sehat menyelesaikan setiap soal ujian.

Begitu juga dengan para guru diharapkan senantiasa membim-

bing dan memberikan motivasi bagi para anak didiknya agar siswanya sudah siap menghadapi UN. “Menjelang UN, siswa diharapkan mengurangi kegiatan di luar rumah dan lebih giat belajar sehingga pada hari H peserta UN bisa melaksanakan ujian dengan baik dan lancar,” harap Suwanto.

Sistim Online Sementara itu, di Kabupaten Kediri, UN dilaksanakan dua sistim, yaitu dengan mengerjakan soal pada lembar jawaban computer dan mengerjakan secara online. Ada tujuh sekolah di Kabupaten Kediri yang siap melaksanakan UN dengan system online, yakni SMA Negeri 1 Pare, SMKN 2 Pare, SMKN 1 Ngasem, SMK Pawiyatan Daha, SMK Canda Bhirawa Pare, SMK Bakti Mulia Pare, SMK 17 Agustus Pare.

Kepala Bidang Pendidikan Menegah Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kediri Darmadi,

Ujian Nasional dengan system PBT (Paper Base Test) dan CBT (Computer Base test) sudah dipersiapkan, "Bahkan hari ini soal sudah di Polres Pare, selanjutnya akan didistribusikan.

Pembagian jadwal pengawas ujian dan proses pengamanan juga sudah dikoordinasikan" kata Darmadi.

Lebih lanjut Darmaji mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya kendala disaat ujian dengan sistim online ini pihaknya sudah mempersiapkan semaksimal mungkin. "Kami sudah memperiapkan bila terjadi mati lampu dan penambahan bandwith internet bagi sekolah yang ujian online sudah dilakukan," terangnya.

Dia juga menjelaskan UN tahun ini hanya menjadi alat pemetaan dan digunakan sebagai tolak ukur peningkatan mutu pendidikan bukan standar kelulusan seperti tahun sebelumnya. Bah-

Bupati Tetap Sarankan Rapat PNS Gunakan Fasilitas Milik Pemkab

KILAS JATIM

Rencana Tukar Guling Waduk Ditolak Situbondo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo kembali kecolongan soal kebijakan publik. Betapa tidak, saat ini Pemkab Ponorogo secara diam-diam telah menguasai puluhan hektar tanah milik warga Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

Penguasaan tanah sekitar 83 hektar ini membuat gerah Bupati Dadang Wigiarto.

Bahkan Bupati secara tegas menolak keingingan Pemkab Ponorogo yang ingin menjadikan tanah tersebut sebagai kawasan hutan.

Konon Pemkab Ponorogo membeli tanah tadah hujan di kawasan Desa Tambak Ukir itu sejak tahun 2012 hingga 2013 lalu. Tak tanggung-tanggung, selama kurun waktu dua tahun itu sudah ada 83 hektar tanah yang dikuasai Pemkab Ponorogo.

Kabarnya, tanah tersebut akan dijadikan tukar guling untuk tanah Perhutani yang dipergunakan Pemkab Ponorogo membuat waduk. Ironisnya, Pemkab Ponorogo melakukan tukar guling tanah dengan cara membeli lahan di Situbondo secara diam-diam. Pemkab Situbondo sendiri baru tahu tanah warganya dibeli Pemkab Ponorogo pada tahun 2014 lalu.

Menurut Bupati Dadang Wigiarto, dirinya secara tegas menolak keinginan Pemkab Ponorogo, yang ingin menjadikan tanah tersebut menjadi kawasan hutan.

Pertimbangannya, kata Dadang, peralihan tanah warga menjadi hutan akan berdampak secara sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar.Q awi

430 Warga Terancam Tak Dapat Kompensasi Tuban, Bhirawa Hampir pastikan, 430 warga Desa Mlangi Kecamatan Widang Kabupaten Tuban yang selama ini mengerjakan lahan pertanian dan rawa-rawa yang akan dibangun waduk jabung ring dyke tidak akan mendapatkan kompensasi ganti untung garapan, karena dinilai tidak memiliki dasar hukum atau cantolan hukum kuat.

Seperti yang disampikan Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, kalau ganti untung yang diminta warga itu tidak memiliki landasan hukum.

Akan tetepi pemerintah daerah (Pemda) tetap akan berusahan mencari solusi agar pihak pelaksana dan masyarakat tidak saling menyalahkan hingga terjadi aksi penghadangan oleh warga. “Dasar untuk memberikan ganti rugi memang belum ada, kalau kita memberikan surat rekomendasi terkait kompensasi yang diminta malah salah," kata Budi Wiyana, saat dikonfirmasi via phonelnya (12/4).

Plt Sekda yang juga kepala Bappeda Pemkab Tuban mengungkapkan perihal tersebut sudah masuk meja pengadilan, dan solusi untuk permaslaahan tersebut ditempuh melalui mediasi antara warga dan pihak pelaksana proyek di Pengadilan Negeri (PN) Tuban. Namun, sudah empat kali melakukan mediasi ternyata masih mentah alias belum membuahkan hasil. "Terkait permintaan warga, Rp 9.000 per meter, hingga kini masih belum ada solusi," terang Budi.Q hud

kan UN menjadi dasar pertimbangan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Sebab nilai UN menjadi bagian dari beberapa syarat administratif masuk perguruan tinggi negeri.

Terang Darmadi. “Nilai raport sejak semester tiga beserta nilai ujian sekolah menjadi dasar kelulusan siswa. Sementara UN akan menjadi penting bagi siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi,” tandas Darmadi.

Dari data Disdik Kabupaten Kediri Jumlah siswa yang mengikuti UN SMA Sederajat tahun ini sebanyak 11.764 siswa. Jumlah itu berasal dari 25 SMA, 38 SMK, 37 MA, 6 SMA LB, 26 Sekolah Kejar Paket C Se-Kabupaten Kediri. Pelaksanaan UN 2015 terbagi menjadi dua system.

Yaitu dengan mengerjakan soal pada lembar jawaban computer dan mengerjakan secara online.Q bas,van,wap

anas bachtiar/bhirawa

Seorang warga terlihat sedang menerima bantuan PKH yang dibagikan di Kantor Pos Batu, Kemarin (12/4).

Warga Batu Antre Bantuan PKH Batu, Bhirawa Minggu (12/4), ratusan warga Kecamatan Batu mendatangi Kantor Pos Batu. Mereka adalah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan mengambil bantuan tunai dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial. Selain PKH, saat ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsonaker) juga melakukan verifikasi terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Batu yang jumlahnya mencapai 39.864 orang.

Untuk PKH, di Kota Batu jumlahnya mencapai 663 kepala keluarga (KK). Mereka diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

“Dan untuk hari ini (kemarin-red), penyerahan bantuan PKH diperuntukkan untuk Warga Kecamatan Batu. Pembagian bantuan sengaja dilakukan per kecamatan, untuk memudahkan petugas dan mengurangi antrean panjang,” ujar Kabid Swadaya Sosial Dinsosnaker Batu, Susilo Tri Mulyo yang juga ketua UPPKH Kota Batu, Minggu (12/4).

Ia mengatakan, para peserta/penerima PKH merupakan Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang terdaftar dalam Badan Pusat Statistik.

Itu dibuktikan dengan keterangan perangkat desa, Dinas Sosial dan verifikasi ulang oleh pendamping dari kementerian.

Adapun bantuan untuk anak SD telah ditetapkan sebesar Rp 450 ribu, anak SMP Rp 750 ribu, dan SMA Rp 1 juta. Sementara untuk ibu hamil dan balita masing-masing Rp 1 juta per tahun, dibagi dalam empat tahap. Setiap anggota PKH bisa mendapatkan bantuan dengan nilai maksimal hingga Rp 2,8 juta.

Karena setiap anggota PKH bisa mendapatkan hingga dapat tiga item.

Meskipun anggota PKH bisa mendapatkan bantuan tunai dengan mudah, namun mereka dituntut harus bisa memanfaatkan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya. Jika tidak sesuai, maka mereka akan mendapatkan sanksi.

Salah satu pendamping PKH, Nurjanah, menjelaskan bahwa pemberian sangsi itu diberlakukan jika bantuan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Yaitu, komitmen seorang anak sekolah harus rajin sekolah, yang balita harus rajin dibawa ke Posyandu, dan ibu hamil rajin memeriksakan kandungan ke Puskesmas atau bidan desa.

“Kami setiap minggu akan melakukan verifikasi ke sekolah, puskesmas maupun posyandu. Jadi kita akan mendapatkan data para peserta PKH yang aktif datang ke sana,” ujar Nurjanah. Adapun sangsinya akan ada pemotongan sebesar 10 persen dari besaran per item. Dengan program PKH ini, diharapkan ada perubahan perilaku kesehatan dan pendidikan di masyarakat.

Ditambahkan Susilo Tri Mulyo bahwa saat ini pihaknya terus melakukan proses verifikasi untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Saat ini sudah ada sebanyak 39.864 orang yang sudah terdaftar atau teregistrasi.

Yaitu, 17.586 orang berasal dari Kecamatan Batu, 15.341 orang dari Kecamatan Bumiaji, dan 6.937 dari Kecamatan Bumiaji. “Jumlah ini masih merupakan data mentah. Maksudnya, data ini akan kita (Dinsonaker) verifikasi kepada RT,RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat desa/ kelurahan,” pungkas Susilo.Q nas

Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan ternyata masih menerapkan larangan bagi PNS yang menggelar rapat di hotel. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyampaikan kegiatan rapat ataupun pertemuan sebaiknya di lakukan Pendopo Nyaweji Ngesti Wenganing Gusti Pemkab Pasuruan Pasuruan ataupun di ruangan gedung Serba Guna yang berada di area komplek perkantoran Pemkab Pasuruan.

Pasalnya, larangan rapat di luar kantor bagi PNS itu dinilai akan menghemat anggaran pemerintah sekaligus meminimalisir maraknya penyalahgunaan anggaran negara. “Segala rapat atau pertemuan tetap kami menyarankan agar menggunakan fasilitas milik Pemkab Pasuruan. Antara lain bisa menggelar di Pendopo Pasuruan atau di gedung Pemkab Pasuruan,” papar Irsyad Yusuf, Minggu (12/4).

Hanya saja, seandainya para pegawai menggelar kegiatan dengan peserta berjumlah banyak dan ruangan milik Pemkab Pasuruan tidak memadai, tentu bisa dilaksanakan di hotel. Namun, harus melihat penjelasan sekaligus definisi rapat. “Hingga saat ini kami masih menyiapkan petunjuk teknis serta standar operasional operasi (SOP) atas

kebijakan rapat di hotel,” jelas Irsyad Yusuf.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pasuruan, Joko Widodo menyambut baik, dimana pemerintah pusat sudah mencabut aturan larangan bagi PNS yang menggelar rapat di hotel. Menurutnya, pencabutan aturan lama dari Kemenpan RB Nomor 11 Tahun 2014 akan meningkatkan gairah okupansi perhotelan seperti semula.

“Ini menjadi angin segar bagi kami. Terlebih okupansi perhotelan yang sebelumnya lesu kini akan bergairah lagi.

Tapi, pencabutan surat edaran itu yang kami tahu hanya bermalam saja yang diperbolehkan,” kata Joko Widodo.

Akibat dari larangan bagi PNS yang menggelar rapat di hotel, spontan dunia perhotelan di wilayah Pasuruan turun drastis bahkan hingga 40 persen. Begitu pula juga mempengaruhi pendapatan hotel dari meeting, incentives, conferences and exhibitions.

“Meki berlega hati, PHRI masih menunggu juknis serta SOP dari Pemkab Pasuruan yang mengatur kegiatan pertemuan atau rapat di hotel. Sebab, setiap hotel memiliki kapasitas gedung yang berbeda-beda,” tambah Joko Widodo.Q hil

BPBD Pasang Rambu Rawan Bencana Lumajang, Bhirawa Sebagai langkah antisipasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang saat ini menyelesaikan kegiatan pemasangan puluhan ramburambu bencana di sejumlah titik kawasan rawan bencana Gunung Semeru. ‘’Rambu-rambu yang dipasang sebanyak 20 unit,’’ jelas Purwanto, SH Sekretaris BPBD Kabupaten Lumajang.

Rambu-rambu ini, kata dia, antara lain berupa ramburambu jalur evakuasi, peringatan bencana, titik kumpul dan tempat pengungsian. Pemasangan ini, lanjut dia, telah dilaksanakan personel Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik dan dijadwalkan akan selesai pekan ini juga. ‘’Fokus pemasangan rambu-rambu bencana ini di kawasan rawan bencana yang menjadi zona paling bahaya erupsi Gunung Semeru. Yakni di wilayah Kecamatan Pronojiwo, yang tersebar di Desa Oro-Oro Ombo, Supiturang dan Desa lainnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait erupsi Gunung Semeru," terangnya.

Secara bertahap, kata Purwanto, rambu-rambu bencana itu akan terus ditambah untuk dipasang di kawasan rawan bencana lainnya. ‘’Karena kawasan rawan bencana Semeru tersebar di berbagai titik. Cukup banyak desa yang termasuk dalam zona rawan bencana itu, yang nanti akan membutuhkan pemasangan rambu-rambu guna memastikan jalur yang aman bagi masyarakatnya untuk mengungsi ketika terjadi erupsi,’’ tambahnya.Q yat

Cuaca Ekstrim, Sisir Canangkan Diri sebagai Kelurahan Tangguh Bencana Prediksi bulan April sebagai puncak dari cuaca ekstrim, menuntut warga Kota Batu untuk lebih waspada. Dan bentuk kewaspadaan itu diwujudkan oleh Kelurahan Sisir dengan mencanangkan dirinya sebagai kelurahan tangguh bencana. Lewat Program Sisir Gemilang, Sisir meningkatkan kesiapannya untuk mengantisipasi bencana dan melaksanakan rehabilitasi pasca bencana.

Diketahui, Kelurahan Sisir selama ini termasuk daerah rawan bencana. Dikatakan Lurah Sisir, Dian Fachroni, selama dua tahun terakhir di daerahnya acapkali terjadi bencana longsor, banjir, puting beliung, bahkan kebakaran.

“Terakhir kali bencana banjir yang terjadi di Sisir telah menyebabkan 40 rumah warga rusak.

Untuk itu kita bersama semua

warga harus lebih siap siaga agar tangguh dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana,” kata Fachroni saat me-Launching Sisir Sebagai Kelurahan Tangguh, Minggu (12/4).

Ia menjelaskan, nantinya di setiap RW akan disediakan 7 orang relawan mitigasi bencana.

Jika di Sisir terdapat 13 RW, berarti akan ada 91 relawan yang disiagakan untuk mengantisipasi

dan menghadapi adanya potensi bencana.

Dalam program awal Sisir sebagai Kelurahan Tanggguh, Fachroni mengajak warganya untuk memetakan titik-titik rawan bencana yang ada di Sisir. Jika hal ini sudah dilalui, maka warga diajak untuk merumuskan kegiatan atau langkah-langkah antisipasi dan pencegahan terhadap terjadinya bencana alam.

Keberadaan relawan ini, kata Fachroni, juga bisa membantu upaya percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Hal ini menjadi langkah dan upaya yang penting sehingga masyarakat terdampak bencana bisa segera pulih dan beraktifitas normal. “Dengan demikian dalam

upaya pemulihan kita tidak terlalu bergantung pada petugas BPBD,”tambah Fachroni.

Sementara, Kepala BPBD Batu, Sasmito, mengapresiasi pencanangan Kelurahan Tangguh seperti yang dilakukan Kelurahan Sisir. Langkah ini diharapkan bisa diikuti desa/kelurahan lainnya karena sejalan dengan komitmen BPBD. “Dengan meningkatkan kesiapsiagaan ini akan bisa meminimalisir kejadian maupun munculnya korban jiwa dan benda.

Selain itu dengan kesiapan dalam melakukan rehabilitasi pasca bencana akan cepat mengantarkan masyarakat bisa hidup normal,”ujar Sasmito.Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Beberapa titik di Kelurahan Sisir yang acapkali terjadi musibah banjir maupun angin kencang.

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,065.00

12,935.00

SGD

9,590.40

9,489.40

EUR

14,065.78

13,923.23

JPY

10,925.74

10,815.22

GBP

19,378.01

19,180.02

Sumber: Bank Indonesia (2 APRIL 2015)

RAGAM EKBIS

Pintu masuk “Kampung Coklat” di Kab Blitar.

Cokelat Blitar Kebanjiran Pesanan Blitar, Bhirawa Usaha olahan biji kakao yang menghasilkan coklat di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mulai banjir pesanan untuk persiapan hari raya Idul Fitri 2015. Pemilik olahan coklat “Kampung Coklat” Kholid Mustofa, Minggu mengatakan permintaan meningkat drastis dan menghadapi hari raya Idul Fitri 2014, sudah banyak yang order. “Rata-rata dari luar kota. Saat ini, kami sudah persiapan dan lembur terus untuk stok,” katanya di lokasi usahanya, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Ia mengatakan, dalam satu hari bisa membuat olahan coklat sampai 120 kilogram. Produksi itu jauh jika dibanding produksi awal, yang hanya sekitar 6 kilogram per hari.

Untuk mengolah coklat, kata dia, memang memerlukan ketelatenan. Awalnya, dipilih biji coklat dengan kualitas terbaik, dijemur, lalu dihancurkan. Dengan itu, nantinya akan menghasilkan coklat bubuk. Olahan itu nantinya bisa dicampur dengan berbagai macam bahan lain, seperti susu ataupun gula, sehingga bisa diolah menjadi coklat dengan berbagai rasa. Bahkan, untuk dibuat lebih menarik, bisa dicampur dengan bahan lain, seperti kacang-kacangan. Menurut dia, usaha olahan coklat cukup menjanjikan.

Terlebih lagi, dengan berbagai inovasi olahan coklat, masyarakat sangat tertarik.

Ia mencontohkan, untuk coklat yang diolahnya ada yang dicampur dengan krupuk gambir. Krupuk dibuat dengan sedemikian rupa, dihancurkan, lalu dicampurkan dengan olahan coklat yang sudah dimasak. Dengan campuran itu, bisa menghasilkan coklat yang renyah. Untuk harga dari olahan coklatnya, ia mengatakan cukup terjangkau, mulai harga belasan ribu sampai puluhan ribu.

Hal itu juga tergantung dari model serta berat dari olahan coklat itu. Q htn,ant

Penumpang KA Mulai Berburu Tiket Mudik H-7 Surabaya, Bhirawa Sejak dibukanya pembelian tiket mudik 2015 untuk 7 hari sebelum lebaran pada Sabtu (11/4) dini hari kemarin, masyarakat mulai berburu mendatangi stasiun kereta yang berada di Surabaya. Dari dua stasiun yang di datangi masyarakat saat ini baru mengkonfirmasi kebenaran kabar telah dibukanya pembelian tiket mudik, ada masyarakat yang membeli untuk dirinya sendiri, guna mencari bukti kebenaran informasi tersebut.

Suhardi warga Kalibaru Banyuwangi, yang tinggal di daerah Pulo Wonokromo mengungkapkan dirinya mengetahui kabar tersebut justru bukan dari media massa, tetapi informasi dari ponakannya yang tinggal di daerah Lebak Jaya.

Dirinya mendatangi Stasiun Wonokromo guna membeli tiket kereta api ekonomi Probowangi jurusan SurabayaBanyuwangi pada H-3 sebelum Idulfitri. Dan ia mendapatkan tiket yang di maksud, ia berharap tiga hari kedepan dirinya akan meminta beberapa saudaranya untuk segera membeli tiket mudik sebelum banyak antrean. “ Di dompet tadi ada uang Rp.300.000, saya coba beli tiket untuk diri saya sendiri ternyata bisa dan mendapatkan harga sekitar Rp.100.000.

Ini lagi saya sudah mengirim SMS kepada beberapa saudara sekampung yang kerja di Surabaya untuk segera membeli tiket kereta. Lumayan mas, biar nanti jika sudah masuk bulan puasa sudah tidak mencari tiket lagi. Dan kerja bisa tenang di pabrik, tanpa harus memikirkan mencari tiket mudik,” jelas Suhardi usai mengantri di loket, Minggu (12/4) kemarin.

Ia mengakui dengan dibukanya pembelian tiket lebih

awal memang menghindarkan dari praktek calo yang sering beredar di sekitar stasiun.

Karena menurut pengalamannya, dirinya kurang mencari informasi pembelian tiket mudik. Biasanya ia mencari tiket kereta ketika saat akan memasuki bulan puasa, namun saat itu, antrean yang sudah panjang serta kalah cepat dengan calon penumpang yang membeli secara online. “ Tahun kemarin saya tidak mendapatkan tiket mudik, dan terpaksa mudik menggunakan bus. Karena empat hari sebelum puasa, saya baru datang ke stasiun tetapi banyak calon penumpang yang sudah mengantre tiket. Itu pun ada calon penumpang yang tidak mendapatkan tiket, karena sudah keburu habis. Menurut petugas bagian tiket, tiket yang dijual habis karena memang di buka penjualan secara online dan dijual juga melalui mitra kerja KAI yang menjual tiket melalui agen-agen,” tegasnya.

Sementara itu bagi Safril, yang bekerja sebagai security di Stasiun Gubeng menguraikan memang belum banyak masyarakat yang membeli tiket mudik H-7 kali ini. Tetapi yang paling banyak adalah masyarakat yang masih mencari kebenaran informasi

trie diana/bhirawa

Masyarakat mulai berburu mendatangi stasiun kereta yang berada di Surabaya sejak dibukanya pembelian tiket mudik 2015 untuk 7 hari sebelum lebaran pada Sabtu (11/4) dini hari kemarin.

tersebut dengan menanayakan kepada orang-orang di lapangan. Selama dia bekerja shift sore, sudah ada 12 orang bertanya kepadanya tentang penjualan tiket mudik. “ Selama saya duduk disini sejak Jam 15.00 sudah ada 12 orang mencari informasi tentang kebenaran penjualan tiket kereta api untuk mudik.

Ada dari mereka yang bertanya kepada customer service, ada pula yang tanya ke security. Soalnya tadi ada masyarakat yang mengira bahwa kabar tersebut adalah kabar bohong, ternyata kabar tersebut memang benar adanya,” jelas pria berpotongan ce-

Pemprov, Bhirawa Produksi kambing di Jawa Timur masih kalah tipis dengan Jawa Barat. Namun, Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan Jatim berupaya meningkatkan produksi kambing hingga melebihi produksi Jawa Barat. Untuk meningkatkan produksi kambing, di Jatim telah mulai mengembangbiakkan kambing jenis baru, yakni boerja (pesilangan kambing boer dan kambing jawa) serta boerawa (persilangan kambing boer dan kambing etawa).

“Kambing boerja dan boerawa ini mulai banyak

dikembangkan di Jatim seperti Bojonegoro, Malang, Blitar dan Trenggalek. Persilangan ini cukup sukses karena bentuk kambing bisa lebih besar dan berbobot sehingga daging lebih banyak,” kata Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM, Minggu (12/4).

Ia menuturkan, kambing boer yang merupakan spesies kambing asal Afrika Selatan memliki ukuran dan bobot yang cukup besar. Jika dibandingkan dengna kambing jawa bobot dengan umur yang sama bisa beda jauh. “Kalau kambing jawa bobot 20-25 kg, kambing

SITUBONDO

Kambing boerawa lampung berumur 18 bulan dengan berat 37kg.

boer bisa diatas 50 kg. Jadi persilangan jadi boerja dan boerawa ini sangat menguntungkan peternak,” katanya.

Bahkan, lanjut Maskur, Gubernur Soekarwo sangat mendukung pengembangbiakan boerja. Untuk itu, pihaknya kini terus gencar menyosialisasikan kambing jenis baru tersebut dan juga menyediakan kambing boer jantan super untuk membuntingi kambing jawa dan etawa melalui proses kawin alam.

Selain itu, proses pengembangbiakan juga dilakukan denga proses inseminasi buatan (IB). Maskur mengakui, selama ini jumlah kambing Jatim masih kalah dibandingkan dengan Jawa Barat. Namun dengan boerja dan boerawa ini, ia yakin minat peternak pada jenis baru ini akan sangat tinggi dan bisa mendongkrak jumlah populasi kambing di Jatim.

Salah satu peternakan yang fokus dalam pembibitan kambing adalah Agriranch yang berada di Karangploso-Malang. Peternakan tersebut melakukan persilangan kambing yang ada di Indonesia dengan Kambing Boer. Dalam melakukan usahanya tersebut tidaklah mainmain karena parent stock (indukan) Kambing Boer diimpor dalam jumlah yang cukup banyak yaitu 119 ekor. Q rac

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2001, Hitam, AG3048RM, a/n.

Yatno, Ds. Srikaton, Ngantru-T.Agung No. 700/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG5875OG, a/n.

Wahyu Irawan, Ds. Kalidawir-T.Agung No. 701/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG2850SN, a/n.

Suprayitno, Dsn. Karangsono RT 03/04, Ds. Gebang, Pakel-T.Agung No. 702/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2001, Hitam, AG4051RO, a/n.

Hertamiek Sutji Wardani, Ds/Kec. Kauman-T.Agung No. 703/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NC11BF1DA/T, Putih, AG2093OO, a/n. Rinawati, Jl Sentot Prawiryo Dirjo RT 2 RW 10, Kel. Kutoayar-T.Agung No. 704/IMB/BI-II/2015

pak tersebut sambil menjaga pintu masuk peron tersebut.

Humas KAI Daop 8 Surabaya, Soemarsono mengungkapkan ribuan tiket mudik dari kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi sudah bisa dipesan.Mulai 11 April, dan hari seterusnya tiket kereta mulai H-7 sampai H-1 dibuka penawarannya. Pihak kereta api sudah menyediakan tiket online di kereta-api.co.id, atau tiket1.kereta-api.co.id, tiket2.kereta-api.co.id. Lebaran pada 17-18 Juli. “ Dengan pemesanan secara online, tim IT KAI akan menjaga server tetap berjalan dengan normal. Karena ada bany-

ak serbuan masyarakat yang membeli tiket secara online atau menggunakan gadget yang terkoneksi internet,” jelasnya. Soemarsono melanjutkan Tahun 2015 untuk kereta api lokal dan kereta api kelas ekonomi bisa lewat Stasiun Gubeng Baru. Kalau sebelumnya penumpang yang hendak naik kereta api lokal dan kereta api kelas ekonomi harus melalui Stasiun Gubeng Lama. “ Untuk harga tiket, masyarakat tidak perlu mencemaskan, karena gerai ritel yang bekerja sama dengan KAI telah siap melayani penjualan tiket mudik H-7,” tuturnya. Q wil

Produksi Kambing Jatim Optimistis Lebihi Jabar

KEHILANGAN HILANG STNK nopol P 3544 EZ, a/n Zaini Munim, Ds. Tanjung Glugur rw 11/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 697/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 1363 H, a/n Yuswandi, Ds. Pokaan rw 02/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 698/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 1751 EA, a/n Khalilurrahman, Ds. Tribungan, rw 08/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 699/IMB/BI-II/2015

Senin Pahing, 13 APRIL 2015

Juli, Tak Ikut BPJS Didenda Rp 1 Miliar Surabaya, Bhirawa Pengusaha di seluruh Indonesia, khususnya di Jatim kini harus mulai mengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk karyawannya. Karena mulai 1 Juli jika ada perusahaan yang tidak mengikuti program tersebut akan terkena denda Rp1 miliar atau 8 tahun penjara.

Penegasan tersebut di sampaikam oleh Kepala Kantor Cabang ( Kakacab,) BPJS ketenaga Kee-

jaan Karimun Jawa, Heru Prayitno saat djumpai disela-sela blusukan untuk sosialisasi BPJS Ketenaga Kerjaaan di Gubeng Kertajaya lV B RT 6 RW 11 Surabaya Minggu ,(22/4) kemarin jam 6 pagi .

Menurut Heru, PP 86/ 2013 yang mengatur soal BPJS Ketenagakerjaan secara intensif pada 1 Juli, kemudian pihak BPJS akan melakukan sweeping kepada perusahaaan dan apakah sudah memberikan kartu BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika ketahuan dan tertangkap ada perusahaan atau mereka yang mempekerjakan orang lain tanpa didaftarkan di BPJS ketenaga kerjaan akan diserahkan pada pihak yang berwajib,” tegas Heru.

Pada 1 Juli 2015 ini pula TNI,/ Polri juga diwajibkan ikut BPJS Ketenaga kerjaan dengan harapan mereka juga nantinya bisa dengan mudah tanpa harus bersusah payah jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terthadap diri dan keluarganya. Q ma

ahmad tauriq/bhirawa

Regional Vice President South East Asia Singapore Airlines, Philip Goh (tengah) beserta General Manager Indonesia Singapore Airlines, Vinod Kannan dan Manager Surabaya Singapore Airlines, Lee Yong Tat serta perwakilan dari mitra-mitra Singapore Airlines yang turut berpartisipasi di dalam acara Singapore Airlines Travel Fair 2015.

SIA Tawarkan Tarif Khusus bagi Pelanggan di Surabaya Surabaya, Bhirawa Setelah menuai sukses tahun lalu kini Singapore Airlines (SIA) kembali menyelenggarakan ajang kedua Travel Fair di Supermall Main Atrium Surabaya yang berakhir Minggu (12/4) kemarin. Dengan adanya travel fair ini SIA menawarkan tarif khusus bagi pelanggan Surabaya ke berbagai destinasi. “Travel Fair ini memberikan tarif dan paket wisata menarik khusus untuk para pelanggan di Surabaya dengan penawaran yang lebih menarik dari tahun sebelumnya,” ungkap General Manager Singapore Airlines Indonesia, Vinod Kannan.

Ia menambahkan, SIA akan menyediakan informasi lengkap mengenai berbagai destinasi perjalanan dan wisata dalam jaringan globalnya. Selain itu juga memberikan penawaran khusus bagi penerbangan dengan Kelas Ekonomi (Economic Class), Kelas Premium Ekonomi (Premium Economy Class) dan Kelas Bisnis (Business Class) ke berbagai destinasi wisata.

Sementara tawaran bagi pelanggan yang berangkat dari Surabaya berupa tarif

khusus penerbangan pergipulang ke berbagai destinasi mulai dari USD116 untuk penerbangan ke Singapura USD246 ke Thailand, USD326 ke Hong Kong, USD556 ke Jepang, Korea, Australia, dan USD866 ke Eropa atau Amerika Serikat.

Sedangkan mitra kerja untuk SIA Travel Fair 2015 kali ini adalah Bank BCA, Grup Changi Airport (CAG), Tourism Authority of Thailand.

Mitra-mitra lain yang turut berpartisipasi, seperti Tourism Western Australia, Gardens by the Bay, Star Cruises, Resorts World Sentosa Singapore dan agen perjalanan terpilih.“Selain tiket tarif khusus, bagi pelanggan yang membeli tiket saat berlangsungnya travel fair juga berkesempatan mendapatkan berbagai penawaran menarik termasuk: Changi Dollar Voucher (CDV) hingga SD60 untuk digunakan saat transit di Bandara Changi, voucher belanja sebesar SD20 untuk 400 pelanggan pertama yang membeli tiket penerbangan ke Singapura, cash back dari BCA hingga sebesar USD50 dan 0 persen cicilan selama 6 bulan,” jelasnya. Q riq

Kopi Rakyat Bondowoso Tembus Pasar Luar Negeri

Kualitas Bagus, Kemenlu Siap Pasarkan ke Negara Eropa Bondowoso dalam waktu dekat akan menjadi daerah pemasok kopi di daratan Eropa, karena kualitas Kopi Arabika Rakyat Bondowoso sangat diminati masyarakat di benua biru itu. Bahkan Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi kopi Arabika hasil produksi petani untuk memperluas pasar ekspor ke berbagai negara Eropa Tengah dan Timur.

ist

Tri Sari Paramita (kanan) ditemani petani kopi rakyat Desa Sumber Wringin, Bondowoso, Jawa Timur, mencoba memetik kopi atabika yang sudah merah.

Melalui Direktorat Eropa Tengah dan Timur, kopi Arabika Bondowoso yang sebelumnya sudah di ekspor ke Swiss dan Amerika akan merambah pasar di Rusia, Ceko, Polandia Hungaria, dan negara Eropa lainnya. Agar program itu bisa berjalan, beberapa waktu lalu Kemenlu mengirimkan Direktorat Eropa Tengah dan Timur, Tri Sari Paramita untuk bertemu langsung dengan para petani kopi. Pada pertemuam tersebut Tri Sari Paramita mengatakan, pemilihan kopi Bondowoso ini didasari banyak fak-

tor, di antaranya kualitas kopi yang sudah terjamin dan adanya sertifikat indikasi geografis yang sudah dimiliki oleh kopi produksi 40 kelompok tani ini.

Bentuk dukungan yang diberikan Kementerian Luar Negeri kepada para petani kopi ini diantaranya dengan melakuka market intelligence tentang selera pasar, serta mencarikan importir besar untuk menerima pasokan kopi.

Selain itu, Kemlu juga akan membantu petani untuk bisa mengikuti pameran besar di berbagai negara serta mendatangkan para buy-

er langsung ke Bondowoso. “Tapi Pemkab Bondowoso harus berupaya menjaga kualitas kopi dan memberikan fasilitas untuk menunjang proses produksi,” kata Tri Sari Paramita didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Ir HM Erfan Ghani, MSi kepada para petani kopi.

Kepada para petani dan Dishutbun Bondowoso yang mendampingi mewakili Bupati Amin Said Husni yang kebetulan sedang berada diluar kota, Kementerian Luar Negeri berjanji akan memfasilitasi kopi Arabika hasil produksi petani rakyat di Bondowoso, Jawa Timur, untuk memperluas pasar ekspor ke berbagai negara Eropa Tengah dan Timur.

Sementara itu Ir HM Erfan Ghani, MSi mengatakan kopi Arabika Bondowoso yang sebelum-

nya sudah di ekspor ke Swiss dan Amerika akan merambah pasar di Rusia, Ceko, Polandia Hungaria, dan negara Eropa lainnya.

“Saya menadapat tugas khusus untuk mendatangi Bondowoso dan melihat langsung kopi rakyat yang berjenis arabika untuk membantu memasarkan di kawasan eropa tengah dan timur yang selama ini belum terjamah,” kata Sari dihadapan para petani kemarin.

Ketua Kelompok tani kopi rakyat Mat Khosen menyambut baik rencana Kemenlu untuk membantu pemasaran kopi rakyat yang mereka kelola. Menurut Mat Khosen sebagai petani, pihaknya merasa sangat berterima kasih atas perhatian Pemkab dan Pemerintah Indonesia yang sejauh ini sudah membantu untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kopi. Q mb7

OLAHRAGA

Senin Pahing 13 APRIL 2015

LINTASAN

Pelatda Butuh Tambahan Perlengkapan Bandung, Bhirawa Tim Pelatda PON XIX/2016 cabang angkat berat besi memerlukan tambahan perlengkapan latihan agar tidak rebutan saat pemusatan latihan digelar.

"Kami berharap saat memasuki Pelatda nanti semua peralatan ada penyegaran dan penambahan, sehingga tidak rebutan atau giliran saat berlatih barbel atau beban," kata Sekretaris Umum PABBSI Jabar Maman Suryaman di Bandung, Minggu.

Ia menyebutkan pemusatan latihan akan dilakukan di sasana PABBSI di Kompleks Padjadjaran Sport Center. Namun saat ini masih menunggu lampu hijau dari KONI Jabar.

"Kami menunggu lampu hijau dari KONI Jabar untuk Pelatda karena menggunakan 100 persen anggaran dari KONI, saat ini Pelatda belum bisa dilakukan," katanya. ant

9

Petinggi Yayasan Arema Siap Rekonsiliasi Sama-sama Ingin Menyelamatkan Arema Kab Malang, Bhirawa Kelanjutan proses rekonsiliasi Arema mulai menemui titik terang.

Karena para petinggi Yayasan Arema telah melakukan pertemuan di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang, pada Sabtu (11/4).

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Andi Darussalam Tabusalla sebagai mantan Presiden Direktur PT Liga Indonesia, Bambang Winarno sebagai pengawas Yayasan Arema dan Gunadi Handoko sebagai Kuasa Hukum Ketua Yayasan Mochamad Nur dan Iwan Budianto sebagai pengelola klub.

Sedangkan dengan pertemuan petinggi Yayasan Arema tersebut, hal itu dibenarkan

Bupati Malang H Rendra Kresna, yang juga selaku Bendahara Yayasan Arema, Minggu (12/4), kepada wartawan, jika petinggi Yayasan Arema sama-sama ingin menyelamatkan Arema. “Selain itu, dalam pertemuan telah ditemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang sama-sama mengklaim sebagai pemilik Arema, yakni sepakat untuk melakukan perubahan Yayas-

an Arema,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, ada 8 poin rekonsiliasi yang sudah dilakukan kesepakatan untuk merubah yayasan tersebut diantaranya para pihak yang hadir dalam pertemuan sepakat ingin agar Arema tetap tampil dan eksis di kompetisi ISL/QNB League dibawah naungan PT Liga Indonesia dan PSSI, para pihak yang hadir sepakat bahwa proses rekonsiliasi diawali dari pembenahan Organ Yayasan Arema yang disahkan oleh SK Menkumham No AHU-AH. 01.06-317 atas Akta Nurul Rahadianti yang disahkan pada 9 Mei 2012. Dan Para pihak sepakat secepatnya

melaporkan Rapat Gabungan Yayasan Arema dan keputusan akhir rekonsiliasi kepada PT. Liga Indonesia dan PSSI dengan tembusan kepada Menpora/ BOPI. Sehingga 8 poin yang disepakati oleh petinggi Yayasan Arema, terang Rendra, hal ini juga diamini mantan Presiden Direktur PT Liga Indonesia Andi Darussalam Tabusalla.

Dan dalam kesempatan itu Pak Andi mengakui bahwa perubahan yayasan serta Perseroan Terbatas (PT) sangat penting untuk menjaga legalitas club persepak bolaan. “Sehingga dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka Are-

ma akan terselamatkan dan tetap eksis untuk mengikuti setiap laga pertandingan sepak bola di Indonesia,” ujar dia.

Secara terpisah, Kuasa Hukum Ketua Yayasan Mochamad Nur dan Iwan Budianto sebagai pengelola klub menegaskan, jika dirinya selama ini mendesak supaya ada perubahan yayasan serta PT Arema untuk segera dilakukan. “Alasan kami untuk segera dilakukan perubahan, selain pengurus Yayasan Arema banyak tidak aktif, juga untuk menyelamatkan Arema, serta tidak ada lagi yang mengganggu seperti mengkalim sebagai pemilik Arema,” tegasnya. cyn

FORKI Jatim Tolak Batasan Usia PON Tiga Tim Mundur di Turnamen

wawan triyanto/ bhirawa

Ketua Umum FORKI Jatim, Totok Lucida saat memberikan banus kepada peraih emas Kejurnas Piala Mendagri di nomor kata beregu, Rafi Haidar, Seftian Adli, Kevin Hidayat.

Surabaya, Bhirawa Pengprov Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Jatim dengan tegas menyatakan kalau menolak aturan batasan usia atlet yang bertanding di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016, karena ada indikasi menguntungkan tuan rumah.

Menurut Ketua Umum FORKI Jatim, Totok Lucida, beberapa provinsi seperti Sumbar, DKI Jakarta dan lainnya sudah menyatakan menolak batasan usia, sedangan yang hingga saat ini ngotot agar aturan itu diterapkan adalah Jabar.

"Kalau keputusan itu diterapkan, maka akan banyak atlet senior nasional yang tidak bisa bertanding di PON, dan kami sudah mengirimkan surat penolakan ke PB FORKI," kata Totok Lucida saat ditemui pada acara pemberikan bonus kepada para karateka Jatim yang berhasil meraih medali di Kejurnas Piala Mendagri di Surabaya, Minggu (12/4).

Pantas jika Jatim getol untuk menolak aturan tersebut, karena jika diterapkan, maka atlet terbaik se Asia Tenggara, Umar Syarif dipastian tidak bisa ikut di PON. Karena hingga saat ini peraih emas SEA

Games itu masih menjadi tulang punggu bagi Jatim untuk mendulang emas di

PON. Sedangkan atlet Jatim lainnya yang saat ini ber-

gabung di Puslatda bisa bertanding di multieven empat tahunan itu, tapi dengan syarat mereka bisa lolos di Pra PON yang rencanannya digelar Bulan Oktober di Medan. "Kalau atlet lainnya usianya rata-rata masih di bawah 25 tahun, jadi tidak ada masalah," kata pria yang juga pengusaha properti itu.

Pada kesempatan itu ia juga menjelaskan kalau saat ini semua atlet dan pelatih fokus untuk berlaga di Pra PON. Ia berharap karateka Jatim bisa meraih prestasi di Pra PON dan meraih tiket ke PON. Agar target itu bisa terealisasi, rencanannya FORKI Jatim akan menggelar try out ke Jepang atau mendatangkan pelatih dari matahari terbit itu. "Belum kita putuskan, try out ke Jepang atau pelatihnya yang kita panggil untuk melatih anak-

Advokasi P4GN di Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) oleh BNNK Trenggalek

PENYALAHGUNAAN dan peredaran gelap Narkoba yang merupakan masalah yang krusial yang ada di Indonesia dan butuh Reaksi cepat dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Salah satu kegiatan yang dilakukan BNNK Trenggalek untuk mewujudkan Trenggalek bebas Narkoba adalah memberikan advokasi terhadap kalangan swasta, Kali ini BNNk Trenggalek melakukan advokasi P4GN di Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) RejowinangunTrenggalekdengan di ikuti 40 orang karyawanPabrik PGT. Kegiatan Sosialisasi P4GN di Instansi Swasta yang digagas BNN Kabupaten Trenggalek ini dilakukan untuk menjangkau semua kalangan Se-Kabupaten Trenggalek.

Turut hadir dan membuka acara advo-

kasi iniKasie Pencegahan BNNK Trenggalek Trikoranto, SE. Pada pembukaan Advokasi kali ini Trikoranto, SE Mengatakan, “Dengan adanya pencerahan narkoba kita dapat mengantisipasi secara dini bahaya daripada narkoba serta dapat memilah pergaulan positif dan negatif dalam lingkungan pekerjaan, upaya lain agar terhindar yakni dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa” LebihlanjutTrikoranto, SEmengatakan “Sosialisasi Anti Narkoba di Organisasi Swasta merupakan bentuk preventif agar tidak menjadi korban. Melalui kegiatan ini bisa mengetahui, memahami, dan mengerti tentang bahaya narkoba. Sehingga dapat meminimalisir tingkat Penyalahgunaan Narkoba di berbagai kalangan,” Ungkapnya.

Penyampaian materi P4GN kali ini di sampaikan oleh Nara sumberAntrista Yuniara (Staf Dinas Kesehatan & Apoteker RS Dr. Soedamo).

“Terkait dengan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Organisasi Swasta merupakan salah satu pilar bangsa yang memiliki potensi kuat sebagai pelaku dalam rangka mengakselerasikan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), khususnya dalam bidang Pencegahan baik dalam lingkungan keluarga maupun di Instansi tempatnya bekerja”. wek.adv Ungkap Antrista Yuniara.

anak," katanya.

Sementara itu, Binpres FORKI Jatim, Suyanto mengatakan, jika saat ini Jabar tengah berubaya melakukan segala cara termasuk mengusulkan pembatasan usia agar mereka bisa merebut juara umum PON. "Sebagai langkah antisipasi, kami sudah menyiapkan atlet muda," katanya.

Seperti diketahui, saat ini ada 10 atlet yang berlatih di Puslatda, mereka adalah Rafi Haidar, Seftian Adli, Kevin Hidayat (kata Beregu) dan Sisilia Agsutin Ora (kata perorangan). Sedangkan dinomor kumite Angga Lesmana kelas -75kg, Herga Yoga (-67kg), Desti Mega (61kg), Yuswinda (+68kg), Sutantyo (-84kg) dan Umar Syarif (+84kg). wwn

Bude Karwo Cup 2015 Surabaya, Bhirawa Turnamen sepakbola wanita Bude Karwo Cup 2015 akhirnya diikuti delapan tim peserta. Turnamen kali keempat ini akan digeber di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, 21-27 April mendatang. Sedangkan tiga tim dipastikan mundur dari turnamen itu.

Semula, ada 11 tim yang siap ambil bagian pada turnamen ini. Termasuk keterlibatan Putri Sidoarjo sebagai juara bertahan pada edisi 2013 silam. Tapi pada perkembangannya hingga technical meeting (TM), Minggu (12/4) sore, hanya delapan tim yang menyatakan kesiapannya. "Ada tiga tim yang mundur karena mengaku tidak siap," ucap Ketua Panitia Bude Karwo Cup Erna

Sunging, Minggu (12/4).

Sedangkan anggota Komite Sepakbola Wanita PSSI Jatim Aciek Lutfiana menyatakan turnamen kali ini memperebutkan total hadiah Rp 30 juta. "Untuk total hadiah sebesar Rp 30 juta. Selain itu, ada uang pembinaan bagi top skor dan pemain terbaik," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Asprov PSSI Jatim Amir Burhannudin menambahkan pada even kali ini sebaran tim-tim peserta lebih nampak dari gelaran tahuntahun sebelumnya. Dibanding gelaran sebelumnya, terangnya, delapan tim yang ambil bagian kali ini tersebar di delapan kota/kabupaten se-Jatim. wwn

BNNK Trenggalek Lakukan P4GN di Karang Taruna Desa Tawing

BNNKTrenggalek tak henti hentinya melakukan proses pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkoba di berbagai kalangan. Kali ini BNNK Trenggalek melakukan advokasi P4GN bagi masyarakat swasta di Karang taruna Desa Tawing Kecamatan Munjungan, Trenggalek pada Kamis, (9/4).

Kegiatan advokasi ini bertujuan untuk melaksanakan Kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat swasta, selain itu juga bertujuan untuk membentengi terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan masyarakat swasta.

Pada kesempatan kali ini hadir Camat Munjungan S. Musyafa yang didaulat untuk memberikan sambutan pembuka. Dalam sambutannya, Camatmunjunganmengatakan, “selain ingin mendampingi peserta beliau juga ingin memberikan suport kepada kegiatan anak-anak karang taruna di Desa Tawing

untuk terus berkegiatan posistif dan membantu BNN dalam melindungi generasi dari bahaya penyalahgunaan narkoba”.

Hadir pula dalam kegiatan, sekretaris seksie pencegahan Eddy Ganepoedjianto, SE dan tim cegah BNNK Trenggalekbesertapenyuluh BNNK TrenggalekMuhammad Hilal, S.Sos. Materi P4GN kali inidisampaikan oleh penyuluh BNNK Trenggalek Muhammad Hilal, S.Sosyang memberikan paparan mengenai Kebijakan dan Strategi Menciptakan Lingkungan Bersih dari Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam sambutannya Muhammad Hilal, S.Sos mengatakan, “Kita menyadari bahwa bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah cukup memprihatinkan sehingga Preseiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo mendeklarasikan “Indonesia darurat Narkoba” dan BNN RI mencanangkan program Penyelamatan para korban penyalahgunaan narkoba dengan merehabilitasi 100.000 pecandu di tahun 2015.Oleh karena itu mari kita bersama sama saling bergandeng tangan untuk bersama sama memerangi Peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkoba dari sekitar kita”. Ungkap Muhammad Hilal, S.Sos Pada sesi sharing, peserta terlihat antusias untuk menyampaikan usulan dan masukan terkait kebijakan P4GN yang akan diterapkan di lingkungan masyarakat swastasekitar.

Diharapkan dengan adanya upaya semacam ini dapat memberikan pemahaman lebih bagi masyarakat swastayang secara langsung berhubungan dengan masyarakatsekitar, yang tidak menutup kemungkinan juga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menyalahgunakan narkoba.

Tim penyuluh BNNK Trenggalek juga menekankan kembali akan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. wek.adv

Ratusan Pelajar Bermain Gobak Sodor di Istana Gebang Rangkaian Peringatan Hari Jadi Kota Blitar Ratusan anak-anak tingkat SD dan SLTP se Kota Blitar berlomba dalam permainan tradisional Gobak Sodor di halaman belakang istana Gebang Kota Blitar, Rabu (8/4) kemarin. Anak-anak dari sekolah negeri dan swasta ini nampak ceria mengikuti permainan yang mulai tergilas permainan modern.

Agenda dolanan anak Gobak Sodor ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kota Blitar yang ke 109. Dimasukanya dolanan anak tradisional dalam acara hari jadi berawal dari keprihatinan Pemkot Blitar mengenai semakin tidak populernya permainan tradisional di kalangan anak-anak. Padahal permainan tradisional mestinya tidak boleh dilupakan meskipun saat ini bermunculan berbagai permainan yang lebih modern.

"Anak-anak jaman sekarang sudah mulai lupa dengan berbagai permainan tradisional. Mereka lebih tertarik dengan permainan yang menggunakan tekhnologi modern. Padahal sebagian permainan modern justru memberi dampak negatif terhadap

perkembangan anak," ujar Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar) Kota Blitar, Tri Iman Prasetyo.

Dijelaskanya, lomba Gobak Sodor ini diikuti okeh 79 kelompok. Tersebut terdiri atas tingkat SD sebanyak 63 kelompok, serta tingkat SMP sebanyak 16. Masing-masing kelompok mewakili setiap sekolah, baik negeri maupun swasta.

Agenda ini dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 9-16 Apil 2015. Untuk hari pertama diikuti oleh kelompok SMP. Menurut Tri Iman, Pemkot Blitar berkewajiban untuk melestarikan permainan-permainan tradisional yang merupakan warisan budaya.

"Semangat awal dari dilaksanakanya agenda ini adalah untuk

nguri-nguri budaya jawa. Supaya anak-anak kita tidak lupa dengan tradisi jawa," ujarnya.

Sementara itu penanggung jawab acara, Heru Santoso mengakui, sebenarnya banyak permainan tradisional lain selain Gobak Sodor. Namun permainan Gobak Sodor merupakan permainan tradisional yang paling digemari. Sehingga Pemkot Blitar memilih Gobak Sodor untuk dimasukan dalam agenda hari jadi.

Menurut Heru, permainan ini pernah sangat populer masa masa tahun 1960. "Melalui agenda ini kami berharap anak-anak mengenal kembali permainan ini.

Syukur-syukur bisa mengembalikan tradisi masa lalu," terangnya.

Mengenai alasan pemilihan lokasi di istana Gebang, Heru menjelaskan bahwa istana Gebang merupakan cagar budaya. Diharapkan agenda ini bisa semakin memperkenalkan istana Gebang.

Agenda ini didukung himpunan pedagang istana gebang. Rencananya acara seperti ini akan dilaksanakan secara rutin.

Gobak Sodor sendiri adalah permainan grup yang terdiri dari dua grup. Masing-masing tim terdiri dari 3 - 5 orang. Inti permainannya adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik, dan untuk meraih kemenangan seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolakbalik dalam area lapangan yang telah ditentukan.

Gobak Sodor dimainkan di lapangan terbuka dengan acuan garis-garis yang ada atau bisa juga dengan menggunakan lapangan segiempat dengan ukuran 9 x 4 m yang dibagi menjadi 6 bagian. Garis batas dari setiap bagian diberi tanda. Anggota grup yang mendapat giliran untuk menjaga lapangan ini terbagi dua, yaitu anggota grup yang menjaga garis batas horisontal dan garis batas vertikal. Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas horisontal, maka mereka akan berusaha untuk menghalangi

hartono/bhirawa

Tampak salah satu rangkaian Hari Jadi Kota Blitar ke 109 yang diisi dengan agenda dolanan anak tradisional Gobak Sodor. lawan mereka yang juga berusaha untuk melewati garis batas yang sudah ditentukan sebagai garis batas bebas. Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas

untuk menjaga garis batas vertikal, maka orang ini mempunyai akses untuk keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di htn.adv tengah lapangan.

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Panglima TNI Meninjau Pasukan Garuda di Lebanon Jakarta, Bhirawa Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko meninjau pasukan Garuda dari dekat pelaksanaan tugas Prajurit TNI yang tengah melaksanakan tugas sebagai “Peacekeepers” atau penjaga perdamaian dalam misi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Lebanon, Sabtu (11/4).

Dansatgas FPC Konga XXVI-G2/Unifil, Letkol Inf Muhammad Sjahroni melalui pesan elektronik yang diterima di Jakarta, Minggu (12/4), mengatakan dalam kunjungan itu Panglima TNI didampingi antara lain oleh Asintel Panglima TNI Laksda TNI Amri Husaini, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Indra Hidayat R, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya, dan Asops Kasad Mayjen TNI Johny L. Tobing.

Setibanya di Naqoura, Lebanon, Panglima TNI beserta rombongan diterima oleh Komandan Kontingen Garuda Kolonel Inf Danni Koswara didampingi Komandan Satgas Indo FPC (Force Protection Company) Konga XXVI-G2/Unifil Letkol Inf Muhammad Sjahroni, dan langsung menuju UNIFIL HQ (United Nations Interim Force In Lebanon - Headquarter).

Dalam pengarahannya, Jenderal TNI Moeldoko mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kinerja para Prajurit TNI selama melaksanakan tugas yang mendapat apresiasi oleh Force Commander Unfil.

Panglima TNI juga berpesan kepada Pasukan Garuda yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon agar tetap memelihara dan meningkatkan disiplin, loyalitas, semangat, kerja sama dalam pelaksanaan tugas serta jaga nama baik Indonesia. Q ant

Indonesia Pengakses Situs Porno Terbanyak Ketiga Sukabumi, Bhirawa Asisten Deputi Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Haliq Siddiq mengatakan Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak yang mengakses situs porno.

“Data ini merupakan hasil survey yang dilakukan oleh Google sebagai situs penyedia data dan pencari ini, ternyata Indonesia berada diperingkat ketiga yang paling banyak mengakses situs porno dan diperingkat pertama adalah India,” katanya di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (11/4) kemarin.

Menurutnya, hasil survey yang dilakukan oleh Google ini

sangat mengkhawatirkan pihaknya karena, salah satu penyebaran HIV/AIDS melalui hubungan seksual. Dengan banyaknya pengakses situs porno di Indonesia, tidak menutup kemungkinan maraknya seks bebas yang berpotensi penularan HIV melului hubungan seksual.

Bahkan daerah yang paling besar mengakses situs porno adalah Daerah Istimewa Yog-

yakarta padahal kota ini berjuluk kota pelajar. Maka dari itu, pihaknya meminta bantuan kepada pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi RI untuk memblokir situs-situs porno yang tersebar di dunia maya.

“Kami sangat khawatir, dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses situs porno maka penyebaran HIV sulit ditanggulangi, untuk itu kami meminta kepada Kementerian Kominfo untuk memblokir situs porno maupun berbau porno,” tambahnya.

Di sisi lain, KPA Nasional juga telah melakukan survey

bersama Kementerian Kesehatan RI, ternyata hasilnya baru sekitar 20 persen pelajar mengetahui apa itu HIV dan AIDS. Untuk itu, pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar seluruh masyarakat tahu apa itu HIV, bagaimana penyebarannya, pencegahannya dan menanggulangi jika sudah teridentifikasi positif mengidap penyakit yang belum ada obatnya ini.

Jumlah penderita HIV di Indonesia saat ini mencapai 150 ribu orang yang diantaranya sudah AIDS, mayoritas pengidap penyakit ini berusia

pproduktif antara 17 hingga 30 tahun. Bahkan, ada perbedaan penyebaran virus ini dibandingkan beberapa tahun lalu, awalnya penularannya HIV mayoritas dari jarum suntik pengguna narkoba, tetapi dalam beberapa tahun terakhir mayoritas penularan dari hubungan seksual.

“Cara yang paling mudah mencegah penularan adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meningkatkan kadar keimanan kita dan jangan sekali-kali melakukan kegiatan yang berpotensi tertular HIV,” kata Haliq. Q ant

Partai NasDem Bertekat Kembalikan Martabat DPR

Mendag Pantau Harga Kebutuhan Pokok Jakarta, Bhirawa Menteri Perdagangan Rachmat Gobel memantau harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Grogol, Jakarta Barat, guna mengetahui perkembangan secara riil harga barang kebutuhan pokok pascapenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu yang lalu.

“Kami terus memantau perkembangan harga kebutuhan barang pokok untuk melihat respons pasar terkait dengan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak),” kata Rachmat saat mengunjungi Pasar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Minggu (12/4) kemarin.

Berdasarkan pantauan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, harga barang kebutuhan pokok per 12 April 2015 dibandingkan dengan harga per 10 April 2015 di Pasar Grogol terpantau stabil.

Rachmat berharap situasi kondusif pada harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok ini bisa berlangsung secara terus-menerus dan pemerintah akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk terus menjaga ketersediaan stok atau pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok masyarakat.

“Kami akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar kondisi harga barang kebutuhan pokok yang kondusif ini bisa terjaga secara berkelanjutan. Kegiatan pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok akan terus dilakukan pemerintah, termasuk juga dalam rangka pengamanan distribusi barang kebutuhan pokok menjelang puasa dan Lebaran 2015,” ujar Rachmat. Selain kunjungan ke Pasar Grogol, Rachmat Gobel juga membuka acara Bazar Murah Minyak Goreng yang diselenggarakan oleh Sinar Mas di Kantor Sekretariat RW 09, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Q ant

Senin Pahing 13 APRIL 2015

istimewa

Presiden Jokowi berdialog dengan petani saat Panen Raya Jagung, di Dompu, NTB, Sabtu (11/4) kemarin.

Presiden Jokowi Naikkan Harga Beli Jagung Petani Dompu, Bhirawa Seusai menghadiri acara Puncak Kegiatan Tambora Menyapa Dunia dan Peresmian Taman Nasional Gunung Tambora, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri panen raya jagung, di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dom pu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (11/4) siang.

Kehadiran Presiden Jokowi disambut antusias warga dan petani setempat. Terlebih dalam kunjungan ini, Presiden Jokowi menyempatkan diri berdialog dengan mereka, dan terjun langsung ke sawah memetik tanaman jagung.

“Dibeli berapa sama PT?” taya Presiden Jokowi me-

ngenai hasil panen jagung, yang dijawab para petani dengan harga kalau basah Rp 17.000/kg, sementara kalau kering Rp 20.000/kg. Harga tersebut dikeluhkan petani terlampau rendah.

Mendengar jawaban itu, Presiden Jokowi bertanya kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Bulog mengenai kemampuan Bulog membeli jagung hasil panen petani.

Setelah bertanya ke sejumlah pihak, termasuk Menteri BUMN Rini Soemarno dan Wakil Bupati Dompu, Presiden Jokowi kembali mengambil pembicaraan.

“Ini keputusan di lapangan.

Jadi, harganya yang basah kurang lebih Rp 20.000/kg,

yang kering Rp 27.000/kg,” kata Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan suka cita dari seluruh yang hadir di acara tersebut.

Presiden juga menyampaikan, bahwa Menteri Pertanian akan membantu petani Dompu dengan pupuk untuk tanaman seluas 20 hektar.

“Nanti ditagih. Nagihnya jangan ke saya ke menteri lho ya,” tutur Jokowi.

Tampak hadir dalam acara Panen Raya di Dompu itu antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Wakil Ketua DPRRI Fahri Hamzah, dan anggota DPD-RI Farouk Muhammad. Q Humas Setkab/ES

Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR RI Johny G Plate mengakui, citra DPR RI semakin terpuruk akibat adu jotos antar anggota DPR di tengah persidangan. Ditambah lagi kasus tertangkap tangan kasus suap anggota DPR oleh KPK di Bali. Dilandasi hal-hal buruk tersebut fraksi NasDem merasa perlu dan wajib mengembalikan citra baik dan martabat DPR. “Kesan buruk adu jotos di tengah sidang dan anggota DPR RI tertangkap tangan KPK, maka Nasdem bertekad membangun kembali martabat dan harkat DPR. Dengan jalan mentaati dan menjalankan secara baik dan benar UU MD3 Termasuk melaksana kan otonomi daerah secara baik dan benar pula,” ujar Johny Plate pada pembukaan seminar “Membedah Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Memperkuat Demokrasi Indonesia” di gedung DPR RISenayan, akhir pekan. Acara itu sekaligus launching Media Center fraksi Nasdem DPR RI. Hadir sebagai pembicara Prof Irfan Ridwan Maksum pakar Otoda dari UI dan Prof Syarif Hidayat peneliti LIPI. Sekretaris fraksi Nasdem DPR RI Syarief Abdullah menyatakan, semangat Otoda di Indonesia sejatinya bukan untuk menghantar kepada sistem federalisme.

Tetapi, Otoda dipakai untuk menjadikan Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan

perpan jangan tangan pemerintah. Otoda menjaga kesatuan politik dan pemerintahan. Namun tetap menjaga Kebhinekaan dan potensi daerah.

“Negara kita menganut sistem integralistik, sehingga kita pun mesti memaknai pemekaran wilayah bukan untuk memisahkan arah pmbangunan Tetapi terlebih untuk menyediakan pelayanan dasar bagi warga negara. Saya berharap, perspektif pemekaran daerah dan otoda harus tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia (NKRI),” lanjut Syarief Abdullah Alkadrie.

Syarief Alkadrie yang anggota Komisi II ini menghendaki, setiap Pemda bisa membidik potensi daerah menjadi kekuatan lokal.

Seperti potensi kelautan,perikanan,pariwisata, pertanian, kehutanan, energy, SDM, perdagangan dan perindustrian. Pengembangan potensi daerah akan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Dalam hal ini pemerin tah pusat perlu didorong menciptakan langkah-langkah yang tepat untuk meng-akselerasi.

Prof Irfan Ridwan Maksum meman dang dalam kontruksi dasar sistem pemerintahan Indonesia,konsep Otoda merupakan perkawinan antara sentral lisasi dengan desentralisasi. Otoda dan Pemda, kehadirannya selalu bersa maan dengan dijalankannya pemerin tahan pusat.

Jadi bukan saling menia dakan.Q ira

Tunjangan Mobil Pejabat Tidak Pantas Diberikan Jakarta, Bhirawa Meskipun Perpres nomor 39/2015 tentang Tunjangan Mobil Pejabat sudah dicabut, namun kekecewaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi masih saja mengendap. Hal itu tercermin dari terus maraknya celotehan kekecewaan berbagai kalangan lewat media massa. Protes keras bukan hanya dari para tokoh masyarakat dan

Lembaga Masyarakat, juga para wakil rakyat di Parlemen beramai-ramai mencela kebijakan yang tidak bijak itu Adalah senator asal Bali Gede Pasek Suardika, yang Ketua Panitia Perancang Undang Undang DPD RI menganggap, tunjangan mobil untuk pejabat melanggar kepantasan dan kepatutan. Di tengah kondisi rakyat yang lagi terpuruk dan tertindih

beban kenaikan harga kebutuhan hidup. Sebagai dampak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Gas, Listrik, tarif tol dsb.

“Saya sarankan para pejabat sebaiknya diwajibkan menggunakan mobnas Esemka saja. Selain harga murah hanya sekitar seratus juta rupiah, mobil Esemka juga akan menumbuhkan produksi dalam negeri. Dengan cara itu,

Esemka bisa menjadi Mobnas yang kita dambakan, yang digarap sepenuhnya oleh anak bangsa sendiri,” papar Gede Pasek, usai memberikan pandangannya dalam dialektika Demokrasi di pressroom DPR RI. Nara sumber lainnya, Yandri Susanto. Sekretaris PAN dan Uchok Sky Kadhafi Direktur Center of Budget Analicys.

Yandri Susanto menilai,

sikap Presiden Jokowi sangat aneh bila mengaku kecolongan atas lolosnya Perpres Tunjangan Mobil Pejabat. Sebab Presiden sudah menyetujui lewat tandatangan, yang tentunya Perpres itupun sudah disaring lewat Sekretaris Negara maupun Sekretaris Kabinet. Kecerobohan ini tidak layak dan tidak bisa dibiarkan karena me nyangkut lembaga kepresidenan. Q ira

Pembangunan GOR Menganti Ditunda Dewan Sesalkan Kabag Pemerintahan Lamban Proses Status Tanah Dalam hearing Komisi C DPRD Gresik, menentukan kelanjutan pembangunan GOR Menganti yang menelan anggaran APBD sebesar 12 milyar. Secara resmi juma’at ( 10/4 ), dipending. Itu diketahui setelah Bagian Pemerintahan Pemkab Gresik, hingga kemarin belum melakukan proses pengajuan tanah negara (TN) kepada BPN menjadi aset Pemkab.

Hearing yang dilakukan Komisi C di kantor DPRD, dihadiri oleh Dinas PU, BLH, Bappeda, Kabag Pemerintahan, BPN dan Kepala Desa Mojotengah Menganti. Berjalan dengan alot, Komisi C menanyakan terkait dokumen kelengkapan pembangunan GOR juga kesiapan anggaran uangnya.

Menurut anggota Komisi C Edi Santoso, pada prinsipnya Komisi C sepakat pembangunan GOR Menganti, karena di Gresik utara juga ada, namun sebelum pembangunan ini dilakukan persyaratan dokumen harus jelas.

Tidak hanya asal-asalan, karena pemerintah ini contoh bagi swasta “Swasta saja proses persyaratan diketati masak untuk pemerintah seenaknya saja. Kalau memang tidak siap jangan di paksa, nanti ujungnya malah ribut. Masak mau bangun semua dokumen seperti UKL - UPL, proses status tanah dari tanah negara (TN) menjadi aset belum diurus. Yang lebih fatal lagi, bagian pemerintahan baru mau menyerahkan proses surat ke BPN pekan depan setelah kita desak. Kondisi ini adalah bukti, bahwa Pemerintahan yang ge-

gabah dan tidak jeli lebih baik dipending saja menunggu semua dokumen lengkap,” ujarnya.

Senada dengan Edi Santoso, Wakil Ketua Komisi C DPRD Gresil Moh Syafi’ AM mengatakan, penghentian sementara pembangunan GOR Menganti setelah mendengarkan seluruh pemaparan dari SKPD terkait, Komisi C DPRD Gresik sepakat untuk menunda pembangunan GOR. Dengan asumsi, pembangunan ini tidak siap secara dokumen dan ditakutkan menyalahi aturan yang ada. “Menariknya dari bagian pemerintahan Pemkab belum mengajukan proses pengajuan tanah TN, menjadi aset pemkab ke BPN. Ini butuh waktu lama tahunan, dan merupakan bukti bahwa SKPD terkait tidak kompak,” jelasnya.

Kabag Pemerintahan Pemkab Gresik Yusuf Anshori, mengakui belum mengajukan perubahan

TN menjadi asset daerah ke BPN. Namun, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan BPN Gresik terkait hal itu. Baru minggu besok, mengenai surat-surat akan diserahkan karena persyaratan belum lengkap.

Kasubsi BPN Gresik Eko menjelaskan, bahwa waktu 38 hari hanya untuk pemetaan bidang.

Sedangkan untuk selesainya proses dipastikan lebih dari 38 hari.

“Karena itu ada bidang sendiri saya kurang paham waktunya.

Dan waktu 38 hari, adalah untuk pengukuran hingga pendaftaran pemindahan TN menjadi aset daerah,” jelasnya. Kepala DPU Gresik Ir Bambang Isdianto, mengatakan bahwa belum mengajukan UKL-UPL. “Kalau UKL - UPL cepat tadi Kadis BLH bilang waktunya 14 hari, untuk perpindahan TN menjadi asset daerah tupoksinya di bagian pemerintahan. Untuk

rokim/bhirawa

Suasana hearing yang digelar Komisi C DPRD Gresik memutuskan untuk menghentikan sementara proses pembangunan GOR Menganti, Gresik. selanjutnya kami pasrah, dan saya serahkan keputusan itu pada Komisi C,”ujarnya.

Di tempat yang sama Kepala Desa Mojotengah Muliadi meminta agar pembangunan dihentikan dulu. Pasalnya, belum

ada sosialisasi dan kesepakatan antara Pemkab dengan warga sekitar. Selain itu, di situ ada kioskios yang sudah berdiri juga meminta ganti rugi hingga sekarang juga belum mendapat titik temu. Q kim.adv

Senin Pahing 13 APRIL 2015

Dit Intelkam Polda Jatim Siap Awasi UN l Sambungan hal 1

pengawasan untuk mengantisipasi ke­ mungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan UN. Nantinya, pengamanan tertu­ tup dan terbuka akan dilakukan dalam proses pengamanan UN. Setiap sekolah-sekolah dijaga dua personel polisi berpakaian preman.

“Untuk mengantisipasi terjadinya keboc­ oran soal UN 2014 lalu di Lamongan, kami (Polda Jatim) menurunkan anggota Dit In­ telkam untuk memonitor kegiatan UN,” tegas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono dikonfirmasi, Minggu (12/4).

Dijelaskan Awi, tugas Intelkam difokuskan untuk memonitoring penyimpanan hingga pendistribusian naskah UN di sekolah-sekolah.

Fokus Intelkam ditempatkan pada titik penga­ manan di mana naskah UN disimpan. “Jika terjadi kecurangan dalam penyimpanan maupun pendistribusian naskah UN, Intelkam siap mela­ cak dan memberitahukan hal itu,” katanya.

Tak sampai di situ saja, mantan Wadirlantas Polda Jatim ini mengaku kalau pengamanan di Polsek diperketat dengan penggandaan kunci penyimpanan naskah UN yang akan diserahkan kepada pihak terpercaya. Nantinya ada tiga kunci yang digunakan, kunci pertama dipegang oleh Dindik atau pihak sekolah. Sementara kunci kedua dipegang oleh LSM, dan kunci ke­ tiga dipegang oleh Polri yakni Polsek setempat.

“Penggandaan kunci ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kebocoran dalam penyimpanan naskah UN,” terang Awi. Awi menambahkan, selama proses pen­ gawalan berlangsung, baik anggota kepoli­ sian maupun dari pihak sekolahan dilarang ‘mampir-mampir’. Hal ini dimaksudkan guna pencegahan terjadinya pencurian naskah sep­ erti yang pernah terjadi di Lamongan.

48 Sekolah Nunut Sementara itu sebanyak 20. 136 siswa di Jombang hari ini menjalani Ujian Nasional (UN) secara serentak. Dari jumlah itu sebanyak 48 lembaga sekolah SMA sederajat tidak bisa menyelenggarakan UN secara mandiri. Mereka terpaksa harus digabung karena tidak me­ nenuhi standar akreditasi sebagai pelaksana.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jom­ bang Muntholib mengatakan puluhan ribu peserta UN tahun ini rinciannya adalah dari SMA sebanyak 5.686 siswa, SMK sebanyak 8.438 siswa dan tingkat MA di bawah Kemen­ terian Agama (Kemenag) Jombang sebanyak 5.302 siswa dan peserta dari Paket C sebanyak 807 peserta dan SMA LB sebanyak 3 orang. “ Bagi sekolah yang pesertanya di bawah 20 maka memang harus digabung, rinciannya saya lupa,”ujarnya.

Muntholib menambahkan, pada UN kali ini ada tiga sekolah yang akan menggunakan sistem CBT (Computer Basic Test). Yakni SMAN 2, SMKN1 dan SMA 2 Darul ulum Peterongan. Sedangkan satu sekolah tidak mendapatkan persetujuan dari pusat. ”Untuk persiapan sudah maksimal. Bahkan untuk mengantisipasi listrik mati, tiga sekolah ini juga sudah membeli genset,”ujarnya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Me­ nengah Dinas Pendidikan Kabupaten Jom­ bang Fatthurrohman mengungkapkan, ada sebanyak 48 sekolah yang terpaksa harus gabung dengan sekolah lain. n bed, rur

Siap Balik Tanah Air, Buruh Migran Berniat Ikut Program Transmigrasi l Sambungan hal 1

Pihaknya juga sudah seringkali melaku­ kan komunikasi dengan buruh migran di sejumlah negara lainnya. Ke depannya, selain membangun pertanian, juga berniat membangun kawasan industri sehingga bisa mencukupi kebutuhan.

“Hampir 90 persen kebutuhan pokok luar Jawa masih dikirim dari Pulau Jawa.

Kami berinisiatif dalam Kampung Segoro nanti perlu home industry seperti, kecap, minyak kelapa, mi, kerupuk dan industri kecil lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar lokasi,” paparnya.

Lembaga yang tergabung dalam Bara JP serta Kampung Segoro menawarkan buruh migran untuk mengikuti program pemerintah, berupa transmigrasi di sejum­ lah daerah wilayah Indonesia.

Saat ini, lembaga itu mengklaim sudah ada sekitar 500 TKI dan keluarganya yang bersedia ikut program transmigrasi. Mereka berasal dari berbagai negara, seperti Korea, Tiongkok, Arab Saudi, dan sejumlah negara lainnya. Mereka juga berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pasca pulang menjadi buruh migran. n htn

Suka Keterbukaan l Sambungan hal 1

aan bagi para karyawan. Keterbukaan itulah yang diterapkan di mana semua permasalahan di dalam hotel harus dibicarakan secara ter­ buka supaya tidak ada lagi permasalahan di belakang hari.

“Di sini saya terapkan segala sesuatunya terbuka, karena saya bersama staf yang ada di sini bisa dikatakan seusia. Jadi saya mengajak mereka untuk mengerti terhadap ladang pan­ gan kita supaya kita bisa saling bekerjasama,” ungkap lulusan Universitas Kwik Kian Gie Jakarta di bidang akuntasi ini.

Wanita kelahiran Jepara ini juga meminta kepada para karyawan untuk mengerti kon­ disi hotel saat ini. Kalau memang hotel hanya mampu memberikan segini, ia tidak memaksa mereka untuk mencari tempat kerja yang lain.

Yang terpenting baginya seluruh karyawan merasa senang bekerja meskipun gaji yang diterima itu entah kurang atau lebih.

“Jadi kita memang terbuka kepada semua baik dengan HOD serta staf, baik masalah gaji, service, kondisi keuangan, cash flow kita seperti apa jadi kita terbuka semua agar me­ reka bisa ikut memiliki. Jadi ibaratnya setiap bulan mereka tidak hanya minta gaji sekiansekian, tapi mereka juga bisa memikirkan kondisi hotel saat ini itu seperti apa,” ujar Ruth yang baru menginjak usia 27 tahun ini.

Bagi Ruth yang memilih fokus di karir ini, meskipun tidak bisa memberikan tawaran yang lebih tinggi dibandingkan di hotel lain, namun ia menawarkan segi kenyamanan dan kekeluargaan saat bekerja. n riq

SAMBUNGAN

11

Hari Ini, 458.807 Siswa Jatim Ikuti Ujian Nasional l Sambungan hal 1

sekaligus. Karena itu kita akan cermati betul pelaksa­ naannya di lapangan,” tutur Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Saiful Rahman di­ hubungi, Minggu (12/4).

Di Jatim, pelaksanaan UN CBT ini akan diikuti oleh 51 SMA dan 89 SMK. Waktu pelak­ sanaan UN CBT ini sedikit lebih panjang daripada PBT. Jika PBT dimulai Senin (13/4) sampai Rabu (15/4), maka PBT dimulai 13-16 April dan 20-21 April. Hal itu bukan tanpa ala­ san. Dalam satu hari peserta PBT akan mengerjakan dua mata pelajaran, sementara pe­ serta CBT hanya mengerjakan satu mata pelajaran (mapel) dan terbagi menjadi tiga gelombang pengerjaan.

Saiful mengakui, pihaknya bersama seluruh stake holder di Jatim akan turun langsung memantau pelaksanaan UN. Termasuk Gubernur Jatim Dr H Soekarwo alias Pakde Karwo juga akan turun dalam

inspeksi mendadak. Menurut Saiful, hari pertama inspeksi akan dimulai dari Surabaya.

“Kita akan keliling sekolahsekolah di Surabaya yang melaksanakan UN CBT mau­ pun PBT. Tapi untuk tujuan persisnya masih kita rahasia­ kan,” kata dia.

Meski metode CBT baru per­ tama kali dilaksanakan, Saiful tetap yakin, pelaksanaanya dapat berlangsung dengan baik.

Sebab semua persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari baik oleh panitia pusat, provinsi, ka­ bupaten/kota hingga di sekolah.

Keyakinan serupa juga di­ ungkapkan Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dindik Surabaya Sudarminto. Dia men­ gaku, ruang ujian PBT dan labotarorium untuk pelaksanaan UN CBT sudah steril dan aman.

Bahkan, semua ruangan untuk UN yang digelar hari ini sudah digembok sejak 8 April lalu.

“Setelah try out 7 April lalu, semua langsung disterilkan.

Baik kepala sekolah, guru, pengawas, siswa dan penjaga

sekolah pun dilarang keras masuk ke ruang ujian,” ung­ kap Sudarminto.

Menurut Sudarminto, ster­ ilisasi ruang ujian pada UN 2015 ini lebih lama diband­ ingkan tahun-tahun sebelum­ nya. Karena biasanya panitia pelaksana baru melakukan sterilisasi tiga hari sebelum pelaksanaan. Bahkan, pen­ empelan kartu UN di meja pe­ serta baru dilakukan tiga hari sebelumnya. Namun, pada 2015 ini penempelan kartu ujian dilakukan lima hari sebelum UN berlangsung.

Soal CBT Diunduh Pada H-1 kemarin, seluruh soal UN CBT telah diunduh oleh sekolah penyelenggara.

Sehingga pada hari pelak­ sanaan, sekolah-sekolah ya­ kin tidak akan ada masalah terkait jaringan. Sebab, semua soal untuk empat hari ke de­ pan telah siap.

Seperti diungkapkan Kepala SMKN 2 Surabaya Djoko Priat­ modjo. Sejak Sabtu (11/4) pukul

23.00, proses pengunduhan naskah soal sudah dapat dimu­ lai dan selesai pada Minggu (12/4) pukul 01.00. “Semua soal sudah diunduh untuk empat hari kedepan,” kata Djoko.

Djoko mengaku, UN tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun lalu siswa yang deg-degan mengikuti UN karena takut tidak lulus, kini justru sekolah yang merasakan cemas karena takut ada masalah teknis. “Kita berharap siswa bisa serius seperti sekolah yang sudah serius menyiapkan ujian CBT ini,” kata dia.

Djoko mengaku tak mau asalasalan menyiapkan UN CBT di sekolahnya. Dari sisi sarana, dia menyediakan satu server untuk satu ruang ujian. Padahal satu server bisa digunakan un­ tuk dua ruang ujian sekaligus.

Selain itu, dia bahkan telah membuat pengadaan genset baru demi kelancaran UN CBT di sekolah yang dia pimpin itu.

Nilai pengadaan pun lumayan, lebih dari Rp 49 juta. “Kita sengaja beli ini agar UN CBT

Tahun Ini Pemerintah Angkat 30 Ribu PNS dari Honorer K2 l Sambungan hal 1

mun dikatakannya pemerintah pada 2015 ini akan melakukan pengisian terhadap formasi yang masih kosong tersebut. ”Kita akan selenggarakan tes itu pada Agus­ tus mendatang. Karena itu untuk honorer K2 yang kemarin gagal dalam seleksi dipersilakan ikut kembali, terutama yang usianya 35 tahun ke bawah,”tandasnya.

Bagaimana dengan ratusan ribu sisa honorer yang lain? Men­ pan mengatakan honorer yang tidak diterima CPNS dikatakan­ nya tetap bisa menjadi pegawai pemerintah. Namun dengan sistem perjanjian kerja atau kon­

trak. ”Mereka tetap bisa menjadi pegawai pemerintah. Tapi itu ter­ gantung kebutuhan instansi lokal daerah masing-masing, tetapi mereka tidak akan mendapatkan hak pensiun,”ujarnya.

Dari total honorer K2 seluruh Indonesia dikatakannya ada se­ banyak 650 ribu, sebanyak 210 ribu di antaranya telah diterima menjadi CPNS. Yang berarti se­ banyak 440 ribu akan berebut untuk mengisi 30 ribu yang tidak terisi kemarin.” Ka­rena dari yang diterima kemarin, hanya terisi 170 ribu orang dan selebihnya akan be­ rebut mengisi formasi yang kosong itu dan sisanya terserah kebutuhan pemerintah daerah. Kalau itu dibu­

tuhkan bisa tetap menjadi pegawai dengan sistem perjanjian kerja tadi,”katanya seraya memberikan contoh jika kebutuhan pembantu rumah tangga hanya 2 yang daftar 10 orang maka jelas tidak bisa di­ terima semuanya karena disesuai­ kan dengan kebutuhan.

Disinggung apakah DPR RI setuju dengan fomula yang diaju­ kan Kementerian PANRB? Yuddy hanya menyatakan persoalan tersebut sudah disampaikan ke­ pada Komisi II DPR RI pekan lalu.

“Dan Komisi II DPR RI akan mem­ bicarakan berbagai permasalahan K2 ini lebih lanjut dalam rapat Panja (Panitia Kerja),” pungkas Yuddy Chrisnandi. n rur

Peluang Risma Kantongi Rekom PDIP Sangat Tipis l Sambungan hal 1

sebagai Ketua Umum DPP PDIP juga menyodorkan nama Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana sebagai Cawali Sura­ baya yang diberangkatkan dari PDIP. “Hampir dipastikan langkah Risma mendapat rekom dari PDIP untuk maju dalam Pilawali kali ini sangat berat. Selain hasil konfer­ cab lalu, pertimbangan lain yakni selama Risma duduk sebagai Wali Kota Surabaya tidak ada sedikit­ pun kontribusi ke partai. Bahkan waktu itu Pak Bambang DH yang telah mengambil dan memajukan Risma sebagai Wali Kota Surabaya justru banyak dimusuhi, “ kata sumber yang menolak namanya dikorankan itu, Minggu (12/4).

Padahal kata sumber itu, saat itu Risma tak memiliki dana sepeser pun sekaligus dukungan dalam maju Pilwali 2009. Langkah Risma untuk maju semakin berat karena hampir seluruh kader PDIP menolaknya maju lagi lewat jalur PDIP. Informasi dari sumber itu juga dikuatkan oleh Ketua DPW PKS Ja­ tim Hammy Wahjunianto. Menurut Hammy peluang Risma mendapat­ kan rekom dari PDIP sangat tipis akibat masa lalu Risma terhadap partai pendukungnya disharmo­ nis. Termasuk buruknya hubungan dengan BDH yang saat itu menjadi Wawali Risma. Padahal saat ini BDH justru diberi kepercayaan duduk di DPP sebagai Bapilu seIndonesia.

“Ini bisa jadi akan memberat­ kan langkah Risma,”papar pria yang juga anggota DPRD Jatim.

Anggota DPD Partai Demokrat Jatim Surawi mengatakan banyak batu sandungan yang akan ditemui Risma jika akan running lagi da­ lam Pilwali Surabaya. Selain hasil rekomendasi Konfercab DPC PDIP Kota Surabaya lalu, juga Risma

Gandeng Perhutani, Pemkab Magetan Kembangkan Air Terjun Tirtosari

tidak pernah ‘ngramut’ partai yang telah mendukungnya maju sebagai Wali Kota Surabaya. Di sisi lain banyak kader PDIP yang kecewa dengan sikap Risma yang kata orang Timur tidak pernah merasa ‘berterimakasih’. “Seper­ tinya saat ini seluruh kader PDIP menginginkan kader sendiri yang nantinya diusung dalam Pilwali Surabaya. Dan Whisnu Sakti lebih berpeluang untuk mendapatkan rekomendasi,”tegas Surawi.

Sementara ketika diklarifikasi lewat SMS, Bambang DH mengaku jika rekom Risma maju kembali dalam Pilwali Surabaya belum final.

Partainya masih menunggu be­ berapa pertimbangan dan masukan.

Termasuk track record Risma saat duduk sebagai Wali Kota Surabaya yang tidak sedikitpun memberikan kontribusi ke partai. Justru saat kepemimpinannya banyak investasi di Surabaya mundur akibat proses perizinan sangat lama dan berbelitbelit. “Saya tidak perlu menjelaskan secara detil. Pasti semua orang su­ dah tahu, bagaimana kinerja yang bersangkutan saat duduk sebagai Wali Kota Surabaya. Termasuk dengan partai yang mendukungnya.

Saat ini banyak investor yang lari dari Surabaya, silakan minta data ke Kadin, termasuk soal penyerapan anggaran di APBD yang kurang dari 30 persen,”tegas Bambang singkat.

Cari Sosok Alternatif Sementara itu sejumlah parpol mencari sosok alternatif bakal calon Wali Kota Surabaya selain calon petahanan (incumbent) yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelang Pilwali yang digelar Desember 2015.

Hal ini terungkap pada saat diskusi panel politik dengan nara­ sumber dari pimpinan parpol di Surabaya yang digelar Partai Nas­ Dem Surabaya di salah satu hotel di Surabaya, Minggu (12/4).

l Sambungan hal 1

Menurut dia, Air Terjun Tirtosari merupakan salah satu tujuan wisata yang digarap untuk lebih mengop­ timalkan lagi tingkat kunjungan di Telaga Sarangan. Karena untuk men­ gunjugi objek tersebut, wisatawan harus masuk ke dalam kawasan objek wisata Telaga Sarangan. Diperkira­ kan jaraknya sekitar 2,5 kilometer

Ketua DPC Partai Gerindra Sutadi mengatakan bakal calon Wali Kota Surabaya mendatang salah satu persyaratan wajib ada­ lah berasal dari kalangan politisi yang mengerti regulasi.

“Siapapun yang akan menjadi wali kota mendatang harus memi­ liki orientasi membangun Surabaya lebih baik. Syaratnya politisi yang mengerti regulasi,” katanya.

Menurut dia, parpol harus berani mengkritisi kebijakan yang ada di pemerintah kota. Ia menekankan persoalan pengangguran, kemiski­ nan yang sampai saat ini jumlahnya masih tinggi perlu disoroti bersama untuk perbaikan penanganan di masa mendatang.

“Sebagai warga, jangan mudah puas. Melihat keberhasilan Bu Rismaharini saja sudah puas.

Banyak hal yang kurang dan perlu dilengkapi,” katanya.

Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin mengatakan harus ada keberanian untuk maju seba­ gai cawali dalam Pilwali Surabaya mendatang. “Jangan belum-belum ketakutan bersaing dengan calon yang dianggap kuat,” katanya.

Mengenai koalisi dengan partai lain, lanjut dia, pihaknya masih menunggu perkembangan politik menjelang Pilwali mendatang.

“Sebelum ada kepastian dari calon yang kuat, kami belum berani membuat keputusan,” katanya.

Hal sama juga dikatakan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangu­ nan (PPP) Kota Surabaya Buchori Imron. Ia mengatakan bahwa sosok pemimpin Surabaya harus memi­ liki cerdas dan cerdik. “Begitu juga harus paham dan mengerti akan politik,” katanya.

Ketua DPD Nasdem Surabaya Zaenal Abidin mengatakan pihaknya menggelar diskusi panel politik guna menjaring aspirasi mengenai figur ideal bakal Calon Wali Kota Surabaya jelang Pilwali mendatang. n cty

dari telaga dengan medan jalan yang menanjak.

Ia mejelaskan, secara umum cu­ kup banyak tujuan wisata yang ada di kawasan lereng Gunung Lawu yang layak dikembangkan. Hanya saja, butuh kerjasama dengan pihak terkait untuk mengelolanya.

Adapun sejumlah tempat me­ narik lain yang dapat dikunjungi di kawasan setempat antara lain,

tidak ada masalah sedikitpun.

Anggaran yang kita gunakan dari dana BOS,” kata dia.

Sementara di SMA Muham­ madiyah 2 Surabaya, hingga kemarin persiapan masih terus dilakukan. Progtor UN CBT SMAM 2 Surabaya Supri­ yadi mengatakan, persiapan di sekolahnya hanya untuk finishing. Yaitu menyiapkan genset untuk antisipasi listrik mati. “Kita menyewa genset.

Jadi baru dipasang sekarang karena biaya sewanya harian,” kata dia.

Untuk naskah soal, Supriya­ di mengaku tidak ada masalah.

Sejak kemarin siang, naskah sudah di download dan tersim­ pan di server sekolah. Meski demikian, Supriyadi mengaku belum dapat membuka soal-soal tersebut. Sebab, untuk mem­ bukanya harus menggunakan nomor token yang baru akan diberikan ke siswa beberapa menit jelang UN dimulai. “Baru besok bisa dibuka. Dan hanya siswa yang bisa membukanya,” tutur dia. n tam

Pansus LKPJ Bisa Rekomendasikan Mutasi Jabatan l Sambungan hal 1

dari tahapan RPJMD 2009 - 2014 yang akan menentukan tahapan RPJMD berikutnya yaitu 2015- 2020. Oleh karena itu, keberhasilan tidak sekadar diukur dari ket­ ercapaian target-target yang telah ditetapkan dari kenaikan berbagai macam indikatornya, tetapi seber­ apa besar dan wajarkah kenaikan tersebut bila dibandingkan dengan be­ sarnya anggaran yang di­ gunakan, dengan dampak yang dihasilkan serta dibandingkan dengan ke­ naikan yang dicapai oleh daerah lain.

“Yang pasti acuan Pansus dalam melaku­ kan penilaian tehadap LKPJ adalah Rencana Kerja Pemerintah Daer­ ah yang merupakan turunan dari RPJMD. Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD dan KUAPPAS,”tegas politisi asal PKS, Minggu (12/4).

Ditambahkannya, da­ lam kaitannya dengan Indikator tingkat efisiensi atau kehematan penggu­ naan sumber daya, jika ada anggaran yang tidak terpakai harus didalami apakah karena memang ada efisiensi ataukah karena alokasi anggaran tersebut melebihi kebutu­ han yang sesungguhnya.

Sedangkan kaitannya dengan indikator tingkat efisiensi program atau kegiatan dilakukan den­ gan cara menghitung seberapa besar manfaat dari keluaran atau out­ put yang dihasilkan dari pelaksanaan program atau kegiatan dalam me­ mecahkan persoalan yang mendasar.

“Selain pendekatan di atas digunakan juga dua pendekatan yang lain yaitu pendekatan kelem­ bagaan dan pendeka­ tan urusan kewenangan daerah. Dalam tinjauan pendekatan kelem­ bagaan perlu didalami SKPD mana saja yang diindikasikan kinerjanya baik dan mana saja yang buruk,”lanjutnya.

Sehingga, lanjutnya bisa ditarik kesimpulan

Air Terjun Pundak Kiwo, Watu Ondo, Jarakan, dan Telaga Wahyu.

Juga wisata kuliner dan wisata agrobisnis di sepanjang jalur tem­ bus Magetan-Karang Anyar, Jawa Tengah.

“Diharapkandenganpengoptimalan objek wisata yang ada di sekitarnya, tingkat kunjungan ke kawasan Telaga Sarangan meningkat,” paparnya.

Semakin banyak wisatawan yang

apa rendahnya kinerja SKPD itu karena kurang­ nya anggaran ataukah karena pimpinan SKPD yang kurang mampu men­ gelola. Jika disebabkan karena pimpinan SKPD maka DPRD dapat mem­ berikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk melakukan mutasi jabatan.

Menurut, pria yang juga Sekretaris Fraksi PKS Jatim pada 2014 ini pertumbuhan ekonomi Jatim terus mengalami pelambatan. Pada 2013 ki­ nerja pertumbuhan ekono­ mi Jawa Timur mampu mencapai 6,55%, semen­ tara kinerja pertumbu­ han ekonomi Jawa Timur pada 2014 hanya mampu mencapai 6,06%. Padahal pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai angka 6,68% pada 2010, dan mencapai 7,22% pada 2011, dan kemudian men­ jadi 7,27 pada 2012.

Irwan juga menyoroti semakin menurunnya jumlah orang yang bek­ erja pada 2014 yang hanya 19.306.000 orang, padahal pada 2013 yang bisa bekerja mencapai 19.553.000 orang. Hal ini berarti ada 247 ribu orang yang kehilangan lapangan pekerjaan.

Jumlah penduduk miskin di Jatim juga masih men­ duduki posisi tertinggi di Indonesia walaupun pada 2014 pemerintah propinsi berhasil men­ gentaskan 99.740 orang dari kemiskinan.

Selain itu angka ket­ impangan antar wilayah kabupaten dan kota di Jawa mengalami stag­ nasi. Artinya, ketimpa­ ngan antar daerah tetap tinggi dan tidak menga­ lami perbaikan. Hal ini ditunjukkan oleh Indek Williamson pada 2014 yang masih mencapai sebesar 112,69. Ketim­ pangan antar wilayah ini diperparah dengan semakin tingginya ket­ impangan pemerataan yang ditandai dengan naiknya angka gini rasio menjadi 0,40 pada 2014 dibandingkan pada 2013 yang hanya mencapai 0,36. n cty

berkunjung ke Sarangan, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari omzet pos retribusi objek wisata Tela­ ga Sarangan di Kabupaten Magetan.

Untuk diketahui target PAD dari sektor Telaga Sarangan pada 2014 ditetapkan sebesar Rp 5,2 miliar.

Pada 2015, target diperkirakan naik berkisar 10 hingga 20 persen. n vin

Manfaatkan Jaringan Nirkabel, Jaga Privasi Pasien saat Diperiksa Dokter l Sambungan hal 1

nyaman ditangani oleh dokter beda gen­ der. Kaitannya dengan privasi terutama pasien perempuan. Padahal penyakit jantung itu jenis penyakit yang memati­ kan, sama dengan kanker, diabetes dan gagal ginjal. Karena itu penanganannya harus semaksimal dan seakurat mung­ kin,” terang Eka. Meski masih dalam bentuk prototipe, menurut Eka, alat ini sudah bisa digu­ nakan untuk mendeteksi sinyal denyut jantung sekaligus mentransfer data dalam bentuk grafik di komputer.

Selain itu, perempuan kelahiran 4 Oktober 1991 ini mengakui kesusahan dalam pengoperasian alat periksa jan­ tung yakni dalam tahap pengiriman dari dua data. “Jadi harus memisahkan

data satu ke data yang lainnya, karena itu harus ada ID masing-masing agar tidak terjadi tabrakan,” ungkapnya.

Sementara itu, dosen pembimbing Eka Sari Dr Jusak mengatakan, se­ jumlah peneliti menyebutkan risiko se­ rangan jantung pada usia di bawah 65 tahun sebesar 18 persen. Sebanyak 10 persennya terjadi pada usia di bawah 45 tahun. Data lain menyebutkan, sekitar 17 juta orang meninggal tiap tahun karena serangan jantung. “ Penanganan cepat dan akurat terhadap penderita penyakit jantung harus segera dilakukan. Namun, kon­ disi di lapangan terkadang membuat dokter kesulitan melakukan penan­ ganan pada beberapa pasien sekali­ gus,” kata Jusak saat mendampingi Eka memamerkan karyanya.

Jusak menjelaskan, ada beberapa fak­ tor yang menjadi kendala seorang dokter kesulitan dalam menangani pasien yakni faktor alat, jarak, biaya, dan banyaknya pasien yang juga menjadi kendalanya. “ Belum lagi terbatasnya tenaga dokter spesialis jantung,” ujarnya.

Dengan menggunakan alat ini, Jusak menambahkan, pasien tidak perlu khawatir terjadi kesalahan data yang diterima oleh dokter. Sebab, data yang dikirm ke komputer dokter berdasarkan ID khusus, sehingga data pasien satu dengan yang lainnya tidak mungkin tertukar. “ Alat ini mengadopsi teknologi Wireless Sensor Network (WSN) yang bekerja dengan cara memancarkan gelombang radio melalui alat steto­ skop. Alat ini bekerja dengan cara

menghubungkan stetoskop ke Arduino 2560, sebuah alat untuk mengontrol suatu sistem. Data tersebut diolah oleh software khusus agar dapat diba­ ca sesuai kebutuhan analisis dokter,” tambah Jusak.

Selain itu, dosen pembimbing lain­ nya, Ira Puspasari menyakini, alat periksa jantung secara massal tentu masih memiliki beberapa kelemahan dan perlu banyak penyempurnaan.

Menurut Ira, tugas akhir mahasiswan­ ya ini akan dilakukan riset lanjutan agar lebih optimal manfaatnya. “ Ini baru pertama kali, dan ke depannya bisa diproduksi secara massal. Kami juga perlu dokter pendamping untuk penelitian selanjutnya. karena alat ini dari sisi elektronya memang seperti ini,” urainya. *

UTAMA

12

Senin Pahing, 13 APRIL 2015

Jalan di Bondowoso Rusak

Dewan Ancam Tempuh Jalur Hukum Bondowoso, Bhirawa Buruknya kondisi jalan di beberapa wilayah Bondowoso mendapat sorotan tajam dari DPRD setempat. Ada indikasi rusaknya ruas jalan itu karena buruknya kualitas jalan yang dibangun oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK).

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Syamsul Hadi, bahkan ia mengancam akan memperkarakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait ke jalur hukum, jika terbukti melakukan pekerjaan secara tidak benar.

“Faktor jalan rusak itu banyak, bisa karena bobot ken-

daraan yang terlalu berat. Tapi kualitas juga harus diutamakan.

Kalau BMCK tidak mau melakukan secara benar, akan kami perkarakan lewat jalur hukum bersama rakyat. Kondisi jalan ini sudah super sangat memprihatinkan, baru dibangun sebulan sudah rusak” kata Syamsul Hadi saat dihubungi Bhirawa, Minggu

(12/4) kemarin.

Politikus dari PKB ini juga mengingatkan Dinas BMCK untuk tidak main-main dengan besarnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah daerah terkait pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Bondowoso.

Pantauan Bhirawa, jalan berlubang banyak terlihat di beberapa ruas jalan utama di Kabupaten Bondowoso diantaranya jalan Aip Mugiman, Kis Mangunsarkoro, Imam Bonjol, dan jalanHos Cokroaminoto. Berdasarkan data yang dirilis BMCK di tahun 2014, dari 1.300 km jalan yang ada di

Bondowoso, 500 km diantaranya masih dalam kondisi rusak.

Seperti diketahui untuk 2015, Dinas BMCK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 96 miliar lebih untuk berbagai proyek pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan serta bidang cipta karya. Anggaran tersebut bersumber dari APBD dan APBN. Dikonfirmasi terkait hal tersebut Kepala Dinas Bida Marga dan Cipta Karya Ir Mudjianto MM melalui Kepala Bidang Perencanaan Dinas BMCK, Apil Sukarwan menolak memberikan informasi tentang

berapa banyak proyek yang akan dikerjakan oleh BMCK. Namun pihaknya berjanji untuk mempercepat perencanaan pernbaikan jalan yang rusak tersebut akibat curah hujan yang tinggi di Bondowoso.

Pihaknya memastikan saat ini Dinas BMCK sudah memiliki data yang akurat terkait kondisi jalan di Bondowoso, bahkan pendataan jalan yang rusak selama musim penghujan juga sudah dilakukan serta khusus untuk yang terdata dalam proyek tahun 2015 akan segera dilaksanakan untuk mengatasi hal tersebut.

“Kalau jumlah proyeknya

tidak usah disebutkan, nanti menimbulkan persepsi yang tidak-tidak di masyarakat, tetapi kita sudah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan dan akan segera kami gelar” kata Apil.

Pihaknya juga mengungkapkan jika untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan yang ada di Bondowoso masih terbentur minimnya anggaran yang dimiliki, namun sesuai skala prioritas menurutnya akan dilakukan pembangunan secara bertahap dan terukur sehingga kerusakan tersebut bisa segera diatasi. Q mb7

Salah satu kondisi jalan yang rusak di Kab Bondowoso.

LINTAS PERISTIWA

Bambang Haryo

Anggota DPR/MPR RI Sosialisasikan Empat Pilar Surabaya, Bhirawa Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo menggelar acara Sosialisasi 4 Pilar (Pancasila, UUD’45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika) Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Gedung Bumi Mandiri Surabaya, Sabtu (11/4/2015). Acara sosialiasi itu juga menghadirkan pembicara dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Sri Ayu Astuti. Selain itu juga dihadiri Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Cabang Kota Surabaya Hartoyik dan Penasehat Paguyuban Seniman (PaS) Surabaya Latief Toha. Ratusan masyarakat dari berbagai elemen ikut dalam sosialisasi 4 pilar itu, mulai dari Pepabri, LVRI dan para kader Gerindra di Surabaya.

“Saya bangga ada politisi muda senayan seperti Pak Bambang Haryo ini masih mau turun menyosialisasikan pentingnya 4 pilar ini. Saya menitipkan ke Pak Bambang tolong untuk dikaji ulang UUD’45 yang empat kali diamandemen ini agar kehidupan berbangsa bernegara ke depan lebih baik,” tutu Ketua LVRI Cabang Kota Surabaya Hartoyik.

Sementara itu Bambang Haryo dalam sambutannya mengatakan, saat ini empat pilar diubah menjadi empat konsensus dasar bangsa. “Komitmen dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, kami para anggota MPR wajib menyosialisasikan empat konsensus dasar bangsa itu kepada masyarakat. Empat pilar itu harus dimengerti, didalami dan diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara,” tegasnya.

Dia juga mengkritisi pemerintah saat kampanye pilpres lalu pernah melontarkan wacana revolusi mental, tapi hingga saat ini belum terlihat apa yang telah dilakukan revolusi mental. “Seharusnya internal pemerintah dulu yang perlu direvolusi mental. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah merasakan belum revolusi mental?” tanyanya kepada peserta sosialisasi dan mereka yang ditanya kompak menjawab belum. Q bj

Gubernur Minta Alumni SMK Mini Siap Masuk Sistem AKAD Surabaya, Bhirawa Gubernur Jatim, H Soekarwo mengaku bangga karena para alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini nantinya akan dipersiapkan untuk sistem Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI. “Suatu kebanggaan apabila alumni SMK Mini siap dipekerjakan oleh Kemenaker RI melalui sistem AKAD. Hal itu membuktikan, SMK Mini mempunyai potensi untuk menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan yang dibutuhkan industri,” kata Gubernur

Jatim Soekarwo, Minggu (12/ 4). Sebelumnya, ia menawarkan alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mini untuk bisa direkrut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Alumni SMK Mini adalah orang-orang terlatih yang bisa menjadi tenaga kerja profesional. “Secara tidak langsung pemerintah juga akan mendapatkan tenaga informal plus,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Pemprov Jatim telah bekerjasama dengan pemerintah Jerman dalam bidang pengembangan pendidikan SMK. Kerjasama itu mencakup pelatihan guru-guru dan

kepala sekolahnya, serta standarisasi pendidikannya disamakan dengan Jerman. Saat ini Pemprov Jatim sudah mengembangkan sebanyak 70 SMK Mini dan sebagian besar bekerjasama dengan pondok pesantren. “Program pelatihan yang diberikan pada SMK Mini ini dilakukan selama enam bulan, dan targetnya sebanyak 400 SMK Mini dengan 80 ribu lulusan hingga akhir tahun 2017,” imbuhnya.

Pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu menambahkan, beberapa bidang disasar SMK Mini untuk memperoleh alumni yang siap bekerja di dunia industri. Diantaranya,

teknologi rekayasa, agrobisnis, perikanan, kehutanan, seni rupa dan pariwasata. “ Bidang tersebut sesuai dengan kondisi lapangan dimana banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, dengan adanya SMK Mini diharapkan tenaga kerja dari Jatim bisa terserap di dunia industri baik nasional maupun internasional,” kata mantan Sekdaprov Jatim itu.

Pakde Karwo juga menanggapi mengenai kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi pekerja di luar negeri.

Sebagian besar TKI Jatim tersebar di Timur tengah dan Malaysia. Dari sekitar enam juta TKI, sebanyak 1,2 juta TKI

Semen Indonesia Gelar Operasi Bibir Sumbing Gratis Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia menggelar operasi bibir sumbing dan sumbing langit-langit secara gratis berkerja sama dengan beberapa instansi, seperti Rumah Sakit Arafah, Yayasan Permata Hati dan Perum Perhutani di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kepala Biro Komunikasi PT Semen Indonesia Abimanyu dalam keterangan persnya Minggu mengatakan kegiatan hal itu ini merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan pada masyarakat Rembang di bidang kesehatan.

Ia mengatakan, masalah kelainan bibir sumbing dan sumbing langit-langit banyak terjadi di tengah masyarakat, dan sebagian besar dari penderita

gangguan ini berasal dari kelompok yang kurang mampu secara ekonomi. “Atas kondisi inilah, PT Semen Indonesia tergerak untuk turut berbakti dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami hambatan untuk melakukan operasi itu,” katanya, Minggu (12/4).

Ia mengatakan, setelah melalui masa sosialisasi sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai 9 April 2015, diperoleh pendaftar sebanyak 22 orang, namun pada saat pelaksanaan Sabtu (11/9) jumlah itu menyusut hanya sebanyak 15 orang. Abimanyu mengatakan, berkurangnya jumlah peserta operasi disebabkan adanya gangguan kondisi pada sebagian calon peserta operasi tersebut.

Sehingga setelah melalui pe-

meriksaan medis, sejumlah peserta ditunda proses operasinya, sedang sebagian lainnya mengaku takut saat hendak dilakukan operasi, khususnya terjadi pada calon pasien yang berusia anak-anak. “Peserta kegiatan juga tidak hanya diikuti oleh masyarakat Rembang, namun ada beberapa peserta operasi yang berasal dari luar Rembang. Hal ini menunjukkan bahwa PT Semen Indonesia ingin berbagi manfaat, bukan hanya kepada masyarakat Rembang saja,” katanya.

Ia berharap, operasi yang dilakukan secara gratis oleh Semen Indonesia ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Q kim,ant

Pemerintah Diminta Proaktif Tangani Pasien Sakit Jiwa DPRD Jatim, Bhirawa Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jatim mendesak kepada Pemprov Jatim dan Pemkab/ Pemkot di Jatim supaya lebih proaktif dalam penanganan pasien sakit jiwa, khususnya yang sedang dipasung. Mengingat, Jatim telah mencanangkan bebas pasung 2015, namun faktanya masih banyak dijumpai korban pasung di berbagai daerah di Jatim.

Ketua DKR Jatim, Arif Witanto mengaku program Jatim bebas pasung tahun 2015 memerlukan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat. "Walaupun

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jatim sudah mengalokasikan anggaran melalui Jamkesda,tapi kalau masyarakat tak proaktif, rasanya sulit program tersebut terealisasi," ujar Arif saat dikonfirmasi Minggu (12/4).

Di contohkan Arif, Suyanto (37 th) warga Dusun Pucunganyar Rt 035, Rw 009 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, anak pertama dari 7 bersaudara terpaksa di rantai diikatkan sebuah pohon karena pasung yang sudah dikenakan sejak 3 bulan lalu lepas akibat kayunya lapuk. "Suyanto kumat setelah kembali bekerja ke

Riau," terangnya.

Padahal sebelumnya Suyanto sudah sembuh dari ganguan jiwa yang ia derita selama hampir 3 tahun, setelah mendapat perawatan intensif dari RSJ Lawang Malang. "Setelah sembuh Suyanto ikut temannya bekerja di Riau, tapi belum sebulan penyakitnya kumat sehingga dibawa pulang ke Kediri, dan dipasung kemudian diganti rantai sejak sebulan lalu, (erpaksa, ketika kami hendak membawa Suyanto ke RSJ Lawing rantainya harus digergaji karena sulit dibuka menggunakan kunci," tambah pria berpenampilan kalem ini. Q cty

masih merupakan tenaga kerja informal. “Peran pemerintah sangat penting dalam mengawal TKI informal tersebut karena tidak memperoleh perlindungan hukum. Perlu upaya keras dari pemerintah untuk menginformalkan para TKI tersebut,” tambahnya.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri mengatakan Jatim menjadi pilot project untuk sistem AKAD melalui SMK Mini. SMK Mini dirasa mempunyai potensi luar biasa untuk menciptakan tenaga kerja yang mempunyai keterampialn dan siap ditempatkan keluar daerah yang membutuhkan. Q iib,ant

1.010 Warga Bojonegoro Terjangkit TB, Tiga Meninggal Bojonegoro, Bhirawa Sejauh ini sejak dua tahun sebanyak seribu lebih warga Kabupaten Bojonegoro terkena penyakit Tuberkulosis (TB). Penyakit yang disebabkan mycobacterium tuberculosis ini masih dianggap mematikan kedua di dunia setelah HIV/AIDS. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat tercatat selama tahun 2014 lalu sebanyak 936 orang terjangkit dengan dua orang meninggal, sementara di tahun 2015 ini tercatat 74 orang terjangkit dengan satu orang nyawa melayang.

Kasi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, dr Whenny Dyah P saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (12/4) membenarkan jumlah tersebut. Menurutnya jumlah itu terdata dari 36 puskesmas dan empat rumah sakit milik pemerintah.

“Jumlahnya ada seribu lebih dari dua tahun terakhir ini, tiga diantaranya meninggal dunia terserang penyakit TB, dimana di 2014 terdapat dua meninggal dan di tahun 2015 terdapat satu orang meninggal,” tegasnya, Minggu (12/4).

Menurutnya, tiga orang meninggal dunia terkena

dr Whenny Dyah P

penyakit TB jenis Multidrug-resistant TB (MDR TB). Dimana MDR TB sendiri masuk dalam tiga katagori jenis penyakit TB, dan rata-rata yang terkena penyakit TB adalah usia produktif. “Rata-rata yang terkena penyakit TB masih berusia produktif, dimana usia diantara 30 tahun sampai 45 tahun,” ujarnya.

Dia mengatakan, banyak jenis untuk penyakit TB, namun yang paling berbahaya adalah TB paru.

“Karena 85 persen TB paru resiko penularannya melalui bicara, bersin maupun batuk,” katanya. Q bas

Dorong Pejabat Eselon III Ikut Lelang Jabatan Tahun ini, sebanyak 13 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jawa Timur memasuki masa pensiun. Untuk mengisi belasan jabatan kepala dinas, badan, biro, staf ahli, dan bakorwil, Asisten IV Bidang Administrasi Umum Setdaprov Jatim, Sukardo mendorong pejabat eselon III untuk mengikuti proses lelang jabatan eselon II.

Untuk mengisi belasan jabatan, Asisten IV Bidang Administrasi Umum Setdaprov Jatim, Sukardo mendorong pejabat eselon III untuk mengikuti proses lelang jabatan eselon II.

“Bagi pejabat eselon III yang usianya maksimal 57 tahun bisa ikut proses lelang jabatan eselon II. Tahun ini banyak yang pensiun dan sekarang masih ada dua jabatan yang kosong, yakni Sekretaris Korpri Jatim dan Staf Ahli,” kata Sukardo saat pisah sambut Kepala Dinas Kominfo Jatim, Minggu (12/4) kemarin.

Menurutnya, peluang lelang jabatan terbuka bagi siapapun termasuk pejabat eselon III di

lingkungan Pemprov Jatim. Mantan Plt Kadiskominfo Jatim yang juga anggota tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) itu berharap dengan adanya regenerasi pejabat eselon II maka kinerja Pemprov Jatim bisa lebih bagus lagi.

Akhir Maret lalu terdapat tiga pejabat eselon II yang purna tugas, yakni Kadiskominfo Jatim Harjogi, Kadispendik Harun, dan Kabiro Administrasi Kes-

ra Setdaprov Jatim, Ratnadi Ismaon. Di penghujung Maret itu pula proses mutasi juga telah digelar dan ada sembilan pejabat yang mendapatkan tugas di SKPD baru.

Sembilan pejabat yang dilantik, meliputi Kadispendik Saiful Rachman, Kepala Badan Diklat Akmal Boedianto, Kepala Bakorwil Madiun Gathot Hendro Priyono, Staf Ahli Gubernur Agung Harianto, Kadiskominfo Eddy Santoso, Kepala Bakorwil Malang Jonathan Judianto, Kepala Bakorwil Pamekasan Shofwan, dan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Hizbul Wathon.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Dr Soekarwo juga menjelaskan jika aka nada tiga kali mutasi pejabat eselon II selama 2015.

Setelah pertama dilakukan akhir Maret, selanjutnya akan kembali dilakukan mutasi bulan Juni dan Oktober mendatang. Hingga mutasi Oktober mendatang akan ada pengganti seluruh 13 pejabat eseon II yang pensiun.

Adapun 10 pejabat lain yang juga bakal memasuki purna tugas tahun ini yakni Asisten III Bidang Kesra Asyhar, Kepala Biro Umum Riang Sudarmanto, Kepala Disperindag Warno Harisasono, Kepala Dinas Kehutanan Gatot Soebektiono, Kepala Disnakertransduk Edi Purwinarto, Direktur RSU dr Soetomo Dodo Anondo, Direktur RS Saiful Anwar Malang dr Budi Rahaju dan beberapa kepala Bakorwil di Jatim. Q iib,kmf