Page 1

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Langkah antisipasi ini dilakukan menyusul dari hasil operasi Satpol PP di warung remangremang wilayah Kecamatan Sutojayan ada 4 PSK yang terjaring razia karena melakukan praktik transaksi esek-esek,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar Toha Mashuri

Kamis Pahing, 12 JUNI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

12 JUNI 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 09.00

Menghadiri Pelantikan KPU Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya

Enam Daerah Garap Potensi Gunung Wilis

 Wagub H Saifullah Yusuf - 09.00 - 11.30 - 15.00 - 19.00

Menghadiri acara Harganas di Lapangan Makodam V/Brawijaya Menghadiri Rakor Ma’arif di GOR Raci Pasuruan Tahlil di PP Raudlatul Ulum Sumber Wringin Sukowono Jember Menghadiri Imtihan di PP Zainul Hasan Genggong Probolinggo

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.30

Penutupan PENAS KTNA di Malang

Bawaslu Jatim Ancam Perkarakan KPU Jatim Bawaslu Jatim, Bhirawa Tidak ingin permasalahan Pileg terulang kembali di Pilpres, di mana banyak sekali KPU kabupaten/ kota yang bermasalah hingga berujung ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan MK (Mahkamah Konstitusi), Bawaslu Jatim mendesak agar ada perpanjangan jabatan terhadap komisioner yang habis masa tugasnya saat ini. Apalagi pelaksanaan Pilpres tinggal beberapa bulan lagi. Jika KPU Jatim tetap ngotot melantik komisioner baru dan kondisi ini mengancam jalannya Pilpres, Bawaslu Jatim siap memperkarakan. Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto menegaskan sebenarnya permasalahan yang masuk adalah ranah KPU Jatim dan pihaknya tak berwenang mencampurinya. Hanya, urusan bisa lain bila ternyata para PPK (Panitia Petugas Kecamatan) mengancam mogok. Karena tahapan Pilpres bisa terganggu. ’’Kalau sudah begini, maka Bawaslu Jatim bisa turun tangan,’’ungkapnya ditemui di sela-sela rapat Pleno DPT oleh KPU Jatim di Hotel Oval Surabaya, Rabu (11/6). Ditambahkan doktor ilmu politik lulusan Unair ini meski bukan wewenang Bawaslu Jatim, tapi pihaknya tetap memantau perkembangannya. Karena sangat potensial terjadinya kekisruhan saat pelaksanaan Pilpres mendatang. Untuk itu, Sufyanto mengimbau agar semua pihak kembali melihat ke regulasi yang ada.

 ke halaman 11

Diduga Korupsi, Rekanan Proyek Dinkes Madiun Diperiksa Madiuu, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan Kabupaten Madiun memeriksa rekanan proyek alat-alat kesehatan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat yang diduga menyalahi aturan dan sarat korupsi. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup pada Rabu (11/6) pagi hingga siang di salah satu ruangan kantor Kejari setempat yang juga mendapat penjagaan ketat dari pihak keamanan. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak Kejari tentang hasil pemeriksaan kasus dugaan korupsi tersebut. Data Kejari Mejayan mencatat, diduga terdapat penyalahgunaan keuangan negara atas proyek pengadaan alat kesehatan senilai Rp 4,5 miliar yang ditangani Dinas Kesehatan untuk RSUD Dolopo pada 2011. Pengadaan 22 alat kesehatan tersebut dilakukan saat terjadi perubahan status Puskesmas Dolopo menjadi RSUD Dolopo, sehingga membutuhkan perlatan baru untuk mendukung operasional rumah sakit. Selama penanganan kasus tersebut, Kejari Mejayan telah memanggil sejumlah pejabat Dinkes

 ke halaman 11

Berpolitiklah dengan Santun SUHU politik menjelang Pilpres 2014 semakin panas. Tak ingin memperkeruh situasi, Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Eko Wiratmoko meminta purnawirawan TNI yang terjun ke politik dan menjadi bagian dari tim pemenangan capres-cawapres untuk menjalankan politik secara santun, beretika, dan elegan. “Silakan membela kubu masingmasing caprescawapres, na mun jangan sampai saling menjatuhkan dan menjelekkan.

 ke halaman 11

Mayor Jenderal TNI Eko Wiratmoko

Sentil..  Budaya lelang di RSUD Sidoarjo mencemaskan  Pemenang sudah diatur, dan…wani piro?  Dolly ditutup, Pemkab Blitar waspada  Antisipasi sejak dini terhadap eksodus pendatang  Pemkot gelar pasar murah  Tak hanya murah, kualitasnya juga bagus

adi/bhirawa

Gubernur Dr H Soekarwo SH, MHum menyaksikan penandatanganan naskah Kerjasama Antar Daerah di Selingkar Gunung Wilis ‘Tunggal Rogo Mandiri’ yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Rabu (11/6). Kerjasama ini melibatkan enam daerah yakni Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, dan Madiun.

Trenggalek, Bhirawa Untuk mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki, maka Gunung Wilis akan dikelola oleh enam daerah yang yang terletak di sekitarnya. Enam daerah tersebut yakni Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, dan Madiun. Pelaksaan kerjasama tersebut diresmikan melalui penandatanganan naskah Kerjasama Antar Daerah

di Selingkar Gunung Wilis ‘Tunggal Rogo Mandiri’ yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Trenggalek,

Rabu (11/6) siang. Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo SH, MHum yang juga ikut menandatangani naskah kerjasama tersebut mengatakan, kerjasama itu bertujuan mengurangi kesenjangan masyarakat antar daerah. Caranya adalah dengan memaksimalkan potensi Gunung Wilis untuk kesejahteraan masyarakat.

Dindik Antisipasi Kekosongan Jalur Kawasan Dindik Surabaya, Bhirawa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur sekolah kawasan baru dibuka Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya 26-28 Juni mendatang. Namun, Dindik jauh-jauh hari sudah melakukan langkah untuk mengantisipasi jika ada pagu yang masih kosong. Pemenuhan pagu sekolah kawasan ini akan dilakukan bila kuota tidak terpenuhi minimal satu rombongan belajar. “Kami belajar dari tahun

lalu, tidak semua sekolah kawasan ternyata dapat memenuhi pagu yang tersedia. Karena itu kita siapkan antisipasi sejak awal agar tidak ada anggapan ada jual beli bangku kosong,” tutur Kepala Dindik Surabaya Ikhsan, Rabu (11/6). Ikhsan menyatakan pembagian wilayah sekolah kawasan tahun ini sama dengan tahun lalu. Baik untuk jenjang SMP dan SMA. Tahun lalu,

 ke halaman 11

PEMBAGIAN SEKOLAH KAWASAN DALAM PPDB 2014 Jenjang SMP Wilayah Utara Wilayah Timur Wilayah Barat Wilayah Pusat Wilayah Selatan

: : : : :

SMPN 2 dan SMPN 15 SMPN 19 dan SMPN 35 SMPN 25 dan SMPN 26 SMPN 1, SMPN 3, dan SMPN 6 SMPN 12 dan SMPN 22

: : : : :

SMAN 3 dan SMAN 19 SMAN 16 dan SMAN 20 SMAN 11 dan SMAN 13 SMAN 1, SMAN 2, SMAN 5, dan SMAN 6 SMAN 15 dan SMAN 21.

Jenjang SMA Wilayah Utara Wilayah Timur Wilayah Barat Wilayah Pusat Wilayah Selatan Sumber : Dindik Surabaya

Tidak Ingin Malu, Pemkab Nganjuk Razia PSK Nganjuk,Bhirawa Tidak ingin malu dituding pro prostitusi, Pemkab Nganjuk melakukan razia terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK). Meski tidak menyentuh lokalisasi Guyangan Kecamatan Bagor, namun Rabu (11/6) tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polres Nganjuk dan Kodim 0810 Nganjuk menyisir sejumlah tempat mangkal PSK liar. Sayangnya, razia yang dilakukan tim gabungan di tiga lokasi yakni di areal terminal truk Bagor, Desa Kandangan Kecamatan Tanjunganom serta Desa Kudu Kecamatan Kertosono tersebut telah bocor. Sehingga dari tiga lokasi mangkal para PSK tersebut, petugas hanya mengamankan 4 PSK dari dua lokasi, yakni terminal truk Bagor dan dua PSK dari Kandangan di Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom. “Lima orang yang diamankan tim gabungan, namun yang se-

 ke halaman 11

ristika/bhirawa

Kepala Satpol PP Pemkab Nganjuk Drs Suhariyono saat merazia salah satu wisma di Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom, Rabu (11/6).

Gunung Wilis, kata pria yang lekat dengan sapaan Pakde Karwo itu, berpotensi sangat besar. Dan karena terletak di antara enam kabupaten itu, maka dibuatlah kesepakatan bersama untuk menjalin kerjasama dalam mengelola potensi yang ada. Hal ini perlu dilakukan, agar di

 ke halaman 11

Pemprov Luncurkan Program Baru

Bayar Pajak Kendaraan Cukup di ATM

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim segera meluncurkan program baru dalam upaya mempermudah pelayanan pengurusan di Kantor Bersama Samsat. Gebrakan baru itu adalah dengan membentuk layanan unggulan berupa Anjungan Transaksi Mesin (ATM) Samsat. Mesin khusus ini berfungsi untuk melayani wajib pajak dengan memanfaatkan media kartu sebagai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). “Ini adalah salah satu inovasi layanan unggulan yang digagas Dipenda (Dinas Pendapatan) Provinsi Jatim untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” kata Sekdaprov Jatim Dr H Ahmad Sukardi MM pada Rapat Tim Samsat Jatim di Hotel Singgasana Surabaya, Rabu (11/6). Dijelaskan Sukardi, ATM Samsat ini mempunyai banyak kelebihan. Pertama, layanan yang tidak bertatap muka langsung antara wajib pajak de ngan petugas pelayanan. Kedua layanan tidak terbatas pada waktu, jarak dan tempat, serta layanan dalam satu anjungan untuk berbagai pendaftaran pelayanan samsat. “Layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor dengan sistem terintegrasi. Dan ini adalah layanan yang baru pertama kali di Indonesia berbasis self service,” tegasnya.

 ke halaman 11

Mahasiswa UWM Ciptakan Mayones Full Nabati

Dibuat dari Susu Kedelai, Tak Perlu Khawatir Lemak Berlebih Ada alternatif baru bagi penggemar mayones yang tidak ingin mengalami kegemukan. Ya, pelengkap makanan yang umumnya dibuat dengan bahan baku lemak hewani itu kini telah ada versi nabatinya. Dengan bahan baku full nabati, terbukti mayones garapan empat mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala (UKWM) Surabaya ini lebih rendah lemak dan ramah terhadap tubuh. Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Sepiring tempe, tahu, kentang goreng dan salad sudah tersaji di meja laboratorium teknologi pengolahan pangan. Siapapun boleh mencoba, namun tidak lengkap rasanya jika mencicipi tanpa mayones yang sudah disiapkan di tengah-tengah makanan itu. Ada rasa manis, asam dan pedas. Mayones tiga rasa itu bukan mayones pasaran yang mudah didapatkan dengan membeli. Tetapi, di laboratorium itulah empat mahasiswa Fakultas Pertanian

Jurusan Teknologi Pangan menciptakan mayones vegetarian. Mereka adalah Betsi Gisela, Maria Angeline, Sheila Marsalita dan Anita Angkadjaja. Sheila mengatakan, bahan baku mayones ini full dari nabati, seperti minyak sawit, susu kedelai, tepung pati dan bubuk mustard yang termodifikasi. Biasanya, mayones di pasaran itu terbuat dari minyak hewani, ku-

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Empat mahasiswa Fakultas Pertanian UKWM Surabaya menunjukkan hasil karyanya berupa mayones vegetarian di laboratorium teknologi pengolahan hasil pangan.


SURABAYA

2

Kamis Pahing 12 JUNI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Pembangunan Pasar Tunjungan Molor Pemkot Surabaya, Bhirawa Revitalisasi Pasar Tunjungan hampir bisa dipastikan molor dari target awal. Keinginan Wali kota Surabaya Tri Rismaharini pembangunan pasar tradisional dimulai tahun ini tipis kemungkinan bisa terealisasi. Pasalnya, grand desain sebagai acuan membangun pasar legendaris itu hingga kini belum selesai. Praktis, keadaan ini akan menjadi pekerjaan rumah. Penyebab grand desain belum selesai karena PD Pasar Surya akan mengembangkan pembangunan pasar itu. Selain dikonsep menjadi pasar, juga direncanakan sebagai hotel. Hal itu karena letak Pasar Tunjungan yang berada di Jalan Embong Malang sangat strategis. Berada di tengah kota, lokasinya cocok dijadikan tempat jasa dan perdagangan. Wali kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan kendalanya selama ini adalah rencana PD Pasar Surya yang ingin menggabungkan pasar dan hotel. Bagian bawah ditempati pasar sedangkan di bagian atas menjadi hotel. Karena itu, dia meminta agar diadakan kajian lebih lanjut. Dia juga memerintahkan kepada PD Pasar Surya berdiskusi dengan para akar. Hal itu untuk mengetahui lahan aset Pemkot Surabaya sebaiknya dibangun Q gat dan dijadikan tempat apa.Q

Hatta Diminta Jelaskan Mafia Minyak Surabaya, Bhirawa Mantan Menteri Ekonomi, Hatta Radjasa diminta bertanggungjawab atas merajalelanya mafia minyak di Indonesia. Kebijakan impor minyak dinilai hanya menguntungkan segelintir kelompok dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. “Hatta Radjasa selaku Menteri Koordinator Perekonomian seharusnya bertanggung jawab memberantas itu, dan tidak membiarkan mafia minyak merajalela di negeri kita,” kata politikus Partai Golkar Poempida Hidayatullah kepada wartawan, Rabu (11/6). Dia mengatakan itu ketika diminta tanggapannya mengenai pemberitaan sejumlah media seputar masih kuatnya cengkraman mafia impor minyak, dikaitkan dengan pernyataan Prabowo-Hatta Radjasa untuk memberantas korupsi dan penegakan hukum dalam debat Capres/Cawapres.Hari Selasa lalu, sekelompok masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan menuntut dibongkarnya mafia minyak, yang merugikan negara. Ferdinand Hutahayan, Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas, menuntut Presiden SBY mengusut keterlibatan mafia minyak yang diduga merugikan negara Rp 100 miliar/hari atau Rp 36 triliun/tahun. Bahkan kelompok ini menyebut Hatta Radjasa harus diperiksa Q cty KPK.Q

Mantan Pangdam V/Brawijaya Sayangkan Black Campaign Surabaya, Bhirawa Jelang perhelatan Pilpres 2014 atmosfir politik terus memanas. Bahkan ada yang menyebut Pilpres 2014 ini adalah pertarungan mantan petinggi TNI yang terlibat aksi dukungan baik di Kubu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Mantan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengatakan, para senior harusnya memberikan contoh yang baik. Ia juga melihat, karena kepentingan politik menjadikan para senior-senior itu terlibat saling dukung mendukung. Padahal, keluarga besar TNI ini diikat jiwa Korsa, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga yang melekat di hati sanubari. “Kami berharap jangan sampai jiwa ini luntur hanya untuk kepentingan sesaat yang mendukung pribadi seseorang dan bisa berdampak tidak bagus bagi keluarga besar TNI,” kata mantan Komandan Paspampres ini di Surabaya, Rabu (11/6). Terlebih lagi maraknya kampanye hitam yang menyudutkan Capres Prabowo Subianto. Salah satunya ada pihak yang menyebarkan surat pemberhentian Prabowo Subianto dengan tuduhan bahwa mantan Danjen Koppasuus itu dipecat. Suwarno mengaku mengetahui jelas terkait intrik politik di jajaran TNI. Sewaktu, Prabowo menjabat sebagai Pangkostrad, di tubuh TNI muncul satu Q cty dinamika atau Turbolance politik.Q

Pertemuan Bersama Pekerja

Kadisnaker Surabaya Dwi Purnomo SH MM memberikan pengarahan usai menggelar mediasi bersama pihak hotel,terkait pengaduan puluhan perwakilan pekerja yang tergabung FSP-NIBA-SPSI Jatim karena belum dibayarnya gaji tiga pekerja selama 2 bulan hingga 15 bulan dari pihak hotel Tunjungan Surabaya.

trie diana/bhirawa

Sebulan 14 Warga Surabaya Terjangkit

Prostitusi Penyumbang Terbesar Penyebaran HIV/AIDS Surabaya, Bhirawa Pratek prostitusi di Kota Pahlawan terbukti sebagai penyumbang terbesar penambahan jumlah penderita HIV/ AIDS. Dari data yang dihimpun di Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya penderita HIV/AIDS setiap bulan di Surabaya sebanyak 14 orang. Dari 14 orang ini 80 persennya didmoniasi oleh perilaku hubungan seksual sembarangan (free seks, red) dan 20 persen lainnya disebabkan oleh penggunaan jarum suntik. ‘’Jika dilihat jumlah kasus penderita HIV/AIDS di Surabaya diibaratkan gunung es, jika dilihat dari atas terlihat kecil akan tetapi jika dilihat di kedalam sangat besar,’’ ujar Kepala Dinkes Surabaya, drg Febria Rachmanita. Febria mengatakan, keberadaan praktek prostitusi baik yang terlokalisasi dan terselebung berpengaruh terhadap penularan HIV/AIDS. Untuk daerah yang rawan penyebaran HIV/AIDS adalah daerah lokalisasi seperti Dolly. Daerah tersebut sangat mudah dalam penyebaran HIV/ADIS atau penyakit seksual lainnya seperti

Lokalisasi Dolly berpotensi besar dalam penularan HIV/AIDS. kencing nanah (go), raja singa atau sifilis, hingga hepatitis B/C. ‘’Penyakit ini juga mengkhawatirkan karena dapat menular ke orang lain,’’katanya. Wanita berkacamata ini mengungkapkan, rencana pemerintah dalam menutup lokalisasi merupakan tindakan yang sangat tepat meski ada sebagian orang menentangnya. Jika

trie diana/bhirawa

dilihat keberdaan lokalisasi tidak menyelesaikan permasalahan penularan HIV/AIDS hal ini disebabkan karena keberadaannya tidak sedikitpun memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sebagai lembaga pemerintah, kita (Dinkes) Surabaya berusaha keras agar lokalisasi dapat terpanatau dan ter-

tangani dengan baik.‘’Kita rutin mengadakan pemerikasaan HIV/AIDS seminggu sekali atau dua kali, tergantung situasi kondisi dilapangan,’’ jelasnya. Menanggapi pernyataan di atas, salah satu Psikolog Surabaya, Anglis Ayu Anjarsari M.Psi Psikolog mengungkapkan, penyebaran HIV/AIDS di Surabaya kemungkinan juga tidak lepas dari perilaku buruk dari PSK. Banyak PSK yang terjangkit HIV/AIDS masih mau melayani pria hidung belang, hal ini disebabkan karena faktor balas dendam. ‘’Bisa jadi dulu PSK yang tertular disebabkan karena perilaku pelangannya yang salah (Tidak pakai alat kontrasepsi, red) dan ketika PSK tertular HIV/AIDS maka PSK tersebut akan menularkan ke pelanggan-pelanggan lainnya,’’ paparnya. Ke depan Aglis berharap agar pemerintah lebih cepat mengambil keputusan dalam menutup lokalisasi. Menurutnya, keberadaan lokalisasi tidak hanya berdampak terhadap penularan penyakit seksual atau HIV/AIDS terlebih terhadap tingginya tingkat kriminalitas. ‘’Bisa dipastikan jika disuatu daerah ada lokalisasi maka tingkat kejahatan daerah tersebut akan mengalami peningQ dna katan,’’ tegasnya.Q

Unair Siap Dukung Capres yang Lakukan Kedaulatan Energi Polrestabes Belum Kantongi Permintaan Pam Dolly Dari Pemkot Surabaya

cty/bhirawa

Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyatakan mendukung Capres yang lakukan kedaulatan energi. Surabaya, Bhirawa Tidak ingin terkotak-kotak dalam mendukung Capres-cawapres dalam Pilpres 2014, Civitas Universitas Airlangga (Unair) Surabaya akan mendukung calon yang mampu melakukan kedaulatan energy. Karenanya, Unair akan segera mengirimkan deklarasi Airlangga kepada para Capres untuk dijadikan dasar mengambil kebijakan bagi kepentingan hajat hidup orang banyak terkait migas. Pakar Lingkungan Hidup Unair, Prof.Dr. Suparto Wijoyo menegaskan migas merupakan salah satu problem besar di negeri ini. Banyak sekali perjanjian terkait migas dengan asing yang tidak menguntung-

kan republik ini. Dimana dari beberapa kontrak pertambangan, royalty yang diterima oleh pemerintah tak kurang dari 10 persen, sementara pihak asing menerima 90 persen. Dan ini tentunya sangat menguntungkan asing dan negeri ini selalu dikibuli dan dimanfaatkan. ‘’Untuk itu pemimpin ke depan harus berani melakukan penghitungan ulang terhadap kontrak pertambangan . Diantaranya lewat renegoisasi dan di evaluasi. Dan jangan takut digugat di lembaga abritase nasional dan WTO. Contohnya Cina yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, tanpa takut digugat oleh asing,’’tegas alumnuas Unair ini bersemangat,

Rabu (11/6). Ditambahkannya, kondisi yang terjadi saat ini tak ubahnya rakyat Indonesia miskin di rumahnya sendiri. Padahal kalau mau dilihat, negara ini sangat kaya dengan energynya tapi selalu ternafikan. ‘’Karenanya perlu dimunculkan daulatan energy. Diantaranya dengan menasionalisasi kontrak yang tidak menguntungkan. Dimana sumber daya alam harus dikuasai oleh negara dan tidak boleh dikuasai coorperasi. Kita tahu kontrak pertambangan banyak inkonstitusional,’’tambahnya dengan nada intonasi tinggi. Sekali lagi, tambah Suparto dalam masalah pencapresan, Unair tidak akan berpihak kepada siapapun. Tapi jika ada capres yang peduli dengan hajat hidup orang banyak melalui pangan dan energy, maka Unair siap akan mendukungnya. Ditanya soal visi dan misi salah satu capres, Prabowo yang jelas mengangkat soal pertanian dan pangan serta mengutuk keras soal maraknya orang asing yang menguasai pertambangan di Indonesia, khususnya Jatim, Suparto enggan menanggapi. ‘’Yang pasti kami akan mendukung capres yang menerima deklarasi Airlangga sebagai arah kebijakan yang akan dipakai saat duduk sebagai Q cty pemimpian,’’tegasnya.Q

Polrestabes Surabaya, Bhirawa Meski jadwal penutupan lokalisasi Dolly tinggal seminggu lagi, ternyata belum satupun surat permintaan bantuan pengamanan dari Pemkot Surabaya diterima Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya . Hal itu diakui Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran yang mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima permintaan Pam pengaman penutupan Dolly. Menurutnya, kalau pihaknya sudah menerima permintaan Pam pengamanan yang diajukan Pemkot Surabaya, langkah selanjutnya yakni akan disusun Rencana Pengamanan (Renpam) terkait Dolly. “Sampai saat ini kami belum menerima permohonan Pam penutupan Dolly. Coba mas cek aja ke Pemkot Surabaya,” terang AKBP Sudamiran, Rabu (11/6). Disingung terkait berapa jumlah personil yang akan dikerahkan, mantan penyidik SPN Polda Jatim ini mengaku, pihaknya masih belum tahu jumlah personil yang akan dikerahkan. “Pastinya, kami menunggu permohonan pam dari Pemkot dulu. Baru, kami akan menyusun Renpamnya, dan dari situ akan kami beritahukan berapa kekuatan personil yang nantinya diturunkan,” jelasnya. Sebelumnya, Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti menjelaskan, terkait pengamanan yang dilakukan pada saat penutupan Dolly nanti, pihaknya sampai saat ini belum bisa memberitahukan berapa jumlah personel yang akan dikerahkan. Sebab, hal itu baru bisa disampaikan pada saat mendekati penutupan. “Nanti kalau sudah dekat penutupannya, baru akan kami sampaikan Renpamnya,” imbuhnya. Sementara itu muncul isu di Pemkot Surabaya terkait pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak sepekan lagi.Pemkot Surabaya disinyalir bakal membatalkan upaya penutupan lokalisasi terbesar di Asia ini dan menggantikannya dengan “Deklarasi Surabaya Q bed.dre Bebas Prostitusi”.Q

Melatih Anak Tampil Berani, Ajarkan Ilmu Jurnalistik Sejak Dini Bagi sebagian sekolah, ekstrakurikuler (ekskul) jurnalistik masih dianggap asing. Kemampuan menulis dan literasi belum nenjadi perhatian penting baik elemen pendidikan maupun masyarakat sendiri. Padahal salah satu ukuran peradaban adalah kekayaan literasi. Seperti siswa-siswi SD Muhammadiyah 18 Surabaya mendatangi Kebun Binatang Surabaya (KBS), Rabu (11/6) pagi.sekitar 60 siswa-siswi ini bukan sekedar rekreasi melainkan belajar ilmu jurnalistik yang langsung terjun di lapangan. “Berdirinya KBS itu tahun berapa sih bu, dan kenapa pengunjung tidak boleh memberikan makan satwa yang membawa dari luar,” tanya salah satu siswa kepada pemandu edukasi KBS. Wini Hustiani selaku pe-

mandu edukasi mengatakan, bobot pertanyaan siswa-siswi masih wajar. Tapi sangat semangat dengan didorong rasa ingin tahunya. “ Kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari berdirinya KBS sekarang ini sudah mau menginjak 1 abad, yaitu pada 31 Agustus besok, dan pendirinya juga dari seorang jurnalis,” terang Wini kepada siswa-siswi. Humas sekolah SD Muhammadiyah 18 Surabaya, Siti Udzulah mengatakan, kegiatan ini salah satu kegiatan eks-

trakulikuler jurnalistik. Dengan tujuan pengenalan lingkungan hidup lebih dalam lagi. Dan ini salah satu materi dari pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia (BI). “Dari 60 siswa-siswi ini terdiri dari kelas 3,4,dan 5 mas, dan ini bagian dari penilaian untuk raport ekskul jurnalistik. Dan untuk melatih anak didik kami keberanian bertanya juga,” kata Siti yang juga menjadi wali kelas 3 SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Tidak hanya itu, tambah Siti, dengan jurnalistik dapat membantu anak dalam memahami mata pelajaran yang ada di sekolah, khususnya dalam mata pelajaran bahasa (Indonesia,, Inggris). Apalagi dalam kurikulum terbaru, salah satu aspek

penilaiannya adalah menulis. “Dengan menulis siswa dengan mudah memahami sekaligus mempraktekkan langsung teori-teori menulis dalam pelajaran bahasa tersebut,” tambahnya. Di samping mengajari menulis, ekskul jurnalistik melatih anak tampil lebih berani. Karena diantara materi jurnalistik adalah berita. Dalam mencari berita, anak harus berani wawancara dengan narasumber. “Di sisi lain, ekskul jurnalistik juga mengajari anak agar lebih kritis terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Dengan kata lain anak akan tanggap apa yang terjadi disekitarnya kemudian direfleksikan dalam bentuk Q geh tulisan,” imbuhnya.Q

trie diana/bhirawa

siswa-siswi SD Muhammadiyah 18 Surabaya ketika melakukan wawancara bersama pemandu edukasi KBS (Kebun Binatang Surabaya) Winy didampingi Kepala Pesonalia KBS (Kebun Binatang Surabaya) Lamidi.


SURABAYA

Kamis Pahing 12 JUNI 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Operasi Cipta Kondisi Pilpres dan Bulan Ramadan

Sebulan,Polda Jatim Ungkap 785 Kasus Miras

Pelayanan yang diberikan Pusyan Gatra Jatim kepada masyarakat.

Polda Jatim, Bhirawa Jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan mendekati Bulan Suci Ramdhan 1435 H, jajaran Polda Jatim berhasil mengungkap 785 kasus peredaran miras. Pengungkapan ini merupakan hasil dari Operasi Cipta Kondisi yang dilakukan mulai tanggal 6 Mei sampai 9 Juni 2014. Dalam keterangannya, Kabid Penmas Bidhumas Polda Jatim AKBP Bambang Tjahyo Bawono mengatakan, pengungkapan kasus peredaran miras ini dilakukan oleh jajaran yang ada di Polda Jatim. Dalam Operasi Cipta Kondisi, sebanyak 785 kasus peredaran miras berhasil diungkap oleh Polres dan Polsek jajaran Polda Jatim. “Selama kurang lebih satu bulan kami beserta jajaran melakukan Operasi Cipta Kondisi, 865 tersangka telah kami amankan. Tentunya, semua tersangka ini terlibat kasus peredaran minuman beralkohol,” terangnya kepada wartawan, Rabu (11/6). Lanjutnya, pengungkapan sejumlah kasus peredaran miras, tak lain atas bantuan dan informasi dari masyarakat. Sebab, peran serta masyarakat sangat diperlukan oleh petugas untuk mengungkap jaringanjaringan pengedar miras di wilayah Jawa Timur, khususnya di daerah Surabaya. “Kami menghimbau bagi masyarakat yang mempunyai atau mengetahui info terkait peredaran miras, dimohon kerjasamanya dengan pihak kepolisian,” ungkapnya. Ditanya soal hasil pengungkapan terbanyak berada dimanakah? Bambang menerangkan, pengungkapan peredaran miras didominasi oleh Polrestabes Surabaya. Sedangkan untuk daerah yang

dna/bhirawa

BKKBN Pusat Kagum Kinerja Pusyan Gatra Jatim Surabaya, Bhirawa Pelayanan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Jatim mendapatkan apresiasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dengan kerja keras yang telah dibangun, menjadikan Pusyan Gatra Jatim menjadi satu-satu rujukan bagi Pusyan Gatra di daerah lainnya di Indonesia. ‘’Kita bangga dengan Pusyan Gatra Jatim selain menjuarai lomba lomba Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) tingkat nasional, juga memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan KB di masyarakat luas,’’ ujar Seketaris Utama BKKBN Ambar Rahayu di kantor BKKBN Jatim, Rabu (6/14) kemarin. Ambar mengatakan, selain pelayanan KB, Pusyan Gatra Jatim juga memberikan layanan tumbuh

RAGAM INFO

Penyaluran Raskin Jatim 95 % Bulog Jatim, Bhirawa Dalam setahun, alokasi penyaluran raskin (beras untuk masyarakat miskin) di Jawa Timur mencapai 514 ribu ton untuk 2.857.469 RTSPM (rumah tangga sasaran penerima manfaat) di 8.506 desa. Untuk penyaluran tahun ini sejak Januari hingga Mei sudah mencapai 202.929 ton atau mencapai 95 persen. Kepala Bulog Divisi Regional Jawa Timur, Rusdianto mengatakan, penyaluran raskin di Jatim tidak mengalami persoalan. Bahkan, kata dia, penyaluran raskin percepatan juga telah diberikan sesuai dengan rekomendasi Menko Kesra melalui surat bernomoer B-23 Menko/Kesra/II/2014. “Untuk jatah November Desember telah disalurkan juga bulan Februari Maret sebanyak 82.406 ton atau mencapai 96 persen, kecuali Kota Pasuruan,” katanya, Rabu (11/ 6). Tiap RTS-PM, kata dia, memperoleh jatah sebanyak 15 kg/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,-/kg di titik distribusi. Walau mendapatkan sorotan dari data kajian KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), pihaknya tetap berupaya memperbaiki sitem kinerja distribusi hingga menjaga kualitas beras medium Q gat yang menjadi alokasi jatah raskin.Q

kembang anak dan peningkatan usaha mikro keluarga. Disana ada banyak tenaga ahli dibidangnya mulai dari psikolog sampai dokter spesialis. ‘Jadi kalau bisa disebutkan seperti one stop service, dimana semua pelayanan yang menyangkut keluarga sejahtera ada di dalamnya. Termasuk, konseling remaja dan konseling pemilihan alat KB,’ jelasnya. Ambar mengatakan, dengan pelayanan maksimal yang diberikan Pusyan Gatra Jatim kepada masyarakat dapat memacu semangat Pusyan Gatra di daerah lain untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan. Baiknya pelayanan yang diberikan Pusyan Gatra Jatim memberikan bukti bahwa aktivitas dan kinerja anggota dan relawan KB di Pusyan Gatra sangat profesional. ‘’Bisa dibayang banyak relawan yang

mau bekerja dan mengabdi di Pusyan Gatra tidak semata-mata untuk mengharapkan imbalan, melainkan untuk meningkatkan dan memasyarakatkan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB),’’ jelasnya. Sementara itu Koordinator Pusyan Gatra Jatim, Kustiyah Wardhani menyatakan, sebagai relawan Pusyan Gatra dirinya bangga kepada kinerja rekan-rekan Pusyan Gatra Jatim dalam mengawal pelayanan KB. Dengan kerja keras dan tanggung jawab yang tinggi Pusyan Gatra berhasil mendulang prestasi dan mendapatkan apresiasi dari BKKBN Pusat. “Kita tidak dapat juara dan dijadikan sebagai tempat studi banding jika tidak di support dari BKKBN Jatim dan rekan-rekan Q dna Pusyan Gatra,” jelasnya.Q

Jatim Akan Minta Tambahan Kuota Transmigrasi Disbudpar Jatim Selenggarakan FKKS Disnakertransduk Jatim, Bhirawa Jatim akan meminta tambahan kuota pengiriman transmigrasi kepada Kemenakertrans. Cukup besarnya permohonan masyarakat Jatim untuk masuk program transmigrasi menjadi salah satu pertimbangan pengajuan pen a m b a h a n k u o t a t r a n sm i grasi ini. Sementara ini dari tahun ke tahun, jumlah kuota pengiriman transmigrasi dari Jatim ke provinsi lain semakin berkurang, kendati dalam porsi nasional masih mendapatkan porsi yang lebih banyak dari pada provinsi lainnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Edi Purwinarto mengatakan, pihaknya tetap akan meminta kuota tambahan pada saat pertemuan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam sepekan depan. “Nanti juga ada penandatanganan kesepakatan bersama bersama provinsi lainnya untuk

pengiriman transmigrasi yaitu Kalimantan Utara. Sebelumnya sudah ada kerjasama dengan Kalimantan Timur,” katanya, di Surabaya, (11/6). Tahun 2015, informasi terakhir yang diterima Disnakertransduk Jatim, Jatim masih mendapatkan kuota pengiriman transmigrasi sebanyak 255 kepala keluarga (kk). Dari jumlah itu sebanyak 20 kk ke Sumatera Selatan, 10 kk ke Bengkulu, 10 kk ke Babel, 200 kk ke Kalimantan Utara, dan 15 kk ke Maluku. “Namun, ke depan kami juga akan kerjasama dengan provinsi lainnya yang memungkinkan atau terbuka untuk bisa mengirimkan para transmigran ini. Seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Aceh,’ ujarnya. Tahun ini, Jatim masih akan mengirimkan 200 kk transmigran lagi ke provinsi lainnya. Biasanya warga Jatim yang ikut program Transmigrasi berasal dari beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pacitan,

Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. “Sementara ini, tahap pemberangkatan transmigrasi masih menunggu Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) dari pemerintah pusat yakni Kemenakertrans,” katanya. Sekedar diketahui, transmigrasi merupakan program mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk serta memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, juga memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Menurut Edi, dalam pengiriman transmigrasi memang harus ada kesiapan dari para transmigran yang sebelumnya sudah menerima pelatihan dan pembinaan.dari Disnakertransduk Jatim. “Jadi harus benar-benar siap mental dan ketrampilan. Sebab, mereka sebagai transmigran sebagai beban pemerintah setempat dalam mengembangkan potensi wilayah tersebut,” kaQ rac tanya.Q

Lindungi Data Elektronik, Gelar FGD Surabaya, Bhirawa Merespon kegelisahan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat mengenai banyaknya terjadi pelanggaran dan penyelewengan khususnya informasi data pribadi berbasis elektronik, Kementerian Komunikasi dan In-

paling mendominasi peredaran miras, lanjut Bambang, peredaran paling banyak yakni di Surabaya, Sidoarjo, Nganjuk, dan Magetan. “Operasi Cipta Kondisi ini, akan kami lakukan sampai dengan Bulan Suci Ramadhan. Tentunya, operasi semacam ini dibutuhkan guna menjaga kantibmas,” urai Bambang. Adapun barang bukti (BB) yang berhasil diamankan oleh jajaran Polda Jatim sebanyak 8.480 liter. Dengan jenis miras diantaranya Arak sebanyak 4.998 botol/ liter, cukrik oplosan 1.273 botol, miras jenis kuntul sebanyak 771 botol, topi miring 370 botol, new pork 306 botol, dan vodka 193 botol. Disinggung terkait antisipasi lebaran, Bambang menambahkan, pihaknya berkoordinasi dengan Polres dan Polsek jajaran untuk mengadakan razia maupun operasi terhadap penyakit-penyakit masyarakat. Selain itu, Kapolda Jatim berpesan agar masyarakat berperan aktif dalam menjaga kantibmas di wilayah Jatim khususnya Surabaya. “Selain mengintruksikan masyarakat untuk menjaga kantibmas di Jatim. Kapolda juga berpesan agar masyarakat berperan aktif untuk menginformasikan adanya peredaran miras,” imbuhnya.Q bed

fromatika melalui Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik (Puslitbang Aptika dan IKP) mengadakan Focus Group Discussion Kegiatan yang digelar di Surabaya, Selasa (11/6) dia-

dakan dengan harapan dapat menghasilkan berbagai informasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, baik dari sisi hukum, manajemen maupun aplikasi di lapangan. “Jadi FGD ini bagian dari tahap-tahap penelitian mengenai urgensi perlindu-

ngan data pribadi bagi pengguna akses informasi. Kami banyak mendapat keluhan dari masyarakat terkait perlindungan data pribadi misalnya data pribadi dalam asuransi, kartu kredit bank, pola penyedotan pulsa pelanggan tidak bisa melakukan unreg, menerima

konten yang tidak diharapkan dan masih banyak lagi bentuk lainnya,” Kata Arifianto, Peneliti Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan InQ rac formatika.Q

Disbudpar Jatim, Bhirawa Dalam waktu dekat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim akan menyelenggarakan kegiatan yang dinanti masyarakat, yaitu Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) tepatnya dimulai pada 14 Juni 2014. Penyelenggaraaan FKKS merupakan ajang dimana akan muncul segala kemungkinan dari potensi masingmasing daerah. Munculnya kemungkinan tersebut bisa berdampak terjadinya peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena berbagai unsur budaya dan pariwisata berkumpul jadi satu dalam satu pagelaran FKKS. Seperti menigkatkan peran lembaga seni di daerah, menjadi daya tarik wisata, meningkatkan produktivitas, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya, meningkatkan kualtias para pelaku seni, dan lain sebagainya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Dr. H. Jarianto, MSi mengatakan, adanya kegiatan seni budaya ini dapat memberikan angin segar bagi peserta khususnya daerah untuk mengeksplorasi kekayaan budanyanya agar dilihat dan diminati masyarakat. “ Ini adalah satu kesempatan bagi daerah untuk memperkenalkan keaneka ragaman potensinya kepada halayak. Dinama khalayak akan secara langsung menyaksikannya. Dan lebih daripada itu juga sebagai daya tarik wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” terang Jarianto, Rabu (11/6) Sementara dalam ajang itu setidaknya diikuti daerah yang berada di kawasan selatan Jawa Timur. Seperti Blitar, Banyuwangi, Jember, Situbondo, Kota Malang, Kabupaten Malang, Trenggalek, Tulungagung, hingga Pacitan. Diharapkan, apresiasi masyarakat mencuat ketika kegiatan ini berlangsung. Sebab, banyak masyarakat juga menanti kehadiran event yang dilaksanakan hanya setahun sekali ini. Biasanya mereka datang dengan berbagai rombongan keluarga dan sanak family. Sebab, dalam penyelenggaraan FKSS ini, biasanya terdapat berbagai hisan kereta-kereta yang menyuguhkan kesenian daerah masing-masing peserta pun diluncurkan. Dan iring-iringan rombongan pun mendapat apresiasi luar biasa oleh masyarakat. Dan tak pelak, petugas pun kuwalahan menertibkan masyarakat yang Q rac semakin membludak.Q

Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-54

Kejaksaan Adakan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-54 yang jatuh pada tanggal 22 Juli nanti, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menggelar kegiatan yang sifatnya internal dan eksternal. Salah satunya yang merupakan kegiatan eksternal adalah bakti sosial pengobatan gratis bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Kejaksaan, maupun masyarakat umum. Dalam keterangan Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto menyebutkan, kegiatan pengobatan gratis ini, tak lain untuk hal sosial yakni mendekatkan diri atara Kejaksaan dan masyarakat. Adapun bentuk kegiatan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat meliputi, pengobatan dan periksa gigi gratis, bhakti sosial, dan donor darah. “Pengobatan dan periksa gigi gratis ini, akan diadakan dua hari. Terhitung mulai tanggal 11-12 Juni, pukul 08.00-13.00 WIB,” terangnya kepada wartawan, Rabu (11/6).

Lanjutnya, adapun jumlah pasien dihari pertama pembukaan pengobatan gratis, mencapai 105 orang. Untuk pengobatan umum jumlah pasiennya 70 orang, sedangkan untuk pemeriksaan gigi jumlah pasien sebanyak 35 orang. Pengobatan umum yang dilakukan dokter klinik Kejaksaan diantaranya pengobatan penyakit diabetes, darah tinggi, dan ispa. “Pemeriksaan gigi seperti penambalan, pencabutan, dan pembersihan karang gigi, dilakukan oleh dua dokter dari klinik Kejaksaan,” ungkap Romy. Disinggung terkait peringatan HBA yang sejatinya bulan Juli, namun acaranya diadakan bulan Juni, Romy beralasan karena sebentara lagi umat muslim melaksanakan iba-

dah puasa di Bulan Suci Ramadhan. Oleh karenanya, agar tidak mengganggu pelaksanaan ibadah puasa, Kejati mengawali pelaksanaan kegiatan ini dibulan Juni dengan melibatkan seluruh kejaksaan dan masyarakat. “Walaupun berbagai kegiatan dilaksanakan bulan ini. Namun untuk kegiatan puncaknya, tetap pada 22 Juli 2014 nanti,” jelasnya. Pria kelahiran Jambi ini menambahkan, pelaksanaan berbagai kegiatan jelang HBA, Kejati tidak bekerja sendiri namun melibatkan berbagai pihak seperti pengobatan gratis melibatkan para dokter di lingkup Kejati Jatim. Donor darah melibatkan PMI Kota Surabaya dan untuk kegiatan baksos nanti, sasarannya adalah Panti Asuhan Al Hasan yang ada di daerah Jombang. Menurutnya, pemilihan panti asuhan ini, dikarenakan anak-anak yang meng-

bed/bhirawa

Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 54, Kejati Jatim gelar pengobatan dan pemeriksaan gigi gratis di Klinik Kejaksaan, Rabu (11/6). huni kebanyakan mereka tidak mengetahui siapa orang tuanya dan ditelantarkan oleh orang tuanya. “Alasan itulah yang membuat kami me-

ngadakan baksos di Panti Asuhan Al Hasan,” urainya. Selain kegiatan eksternal bagi masyarakat, nantinya pada tanggal 19 Juni, Ke-

jaksaan akan mengadakan seminar. Dengan tujuan memberi pengetahuan ilmu tentang posisi ideal Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia. Sedangkan pembicara seminar adalah pakarpakar hukum, baik dari Unair ataupun Perhimpunan Jaksa Indonesia (PJI). Terkait tema seminar nanti, Mantan Kasi Eksekusi dan Eksaminasi di Kejari Jambi menambahkan, adapun temanya adalah ‘Melalui peringatan Hari Bhakti Adyaksa tahun 2014, kita kobarkan semangat pengabdian dalam rangka melayani masyarakat pencari keadilan. Dan untuk tercapainya kepastian hukum yang berkemanfaatan’. Apabila melihat tema tersebut, maka Kejaksaan akan mengoptimalkan penyelesaian perkara. Sehingga tidak akan banyak tunggakan atau hutang perkara. Dalam arti, apabila perkara tersebut masih sulit untuk di proses, maka sebaiknya ditutup dulu. Namun tidak menutup kemungkinan, apabila ditemukan bukti, bisa Q bed dibuka lagi.Q


OPINI

4

Kampanye Sudah Masif

Tajuk

Lapindo Tanggungjawab Rezim PROTES dengan berkesenian kini menjadi pilihan korban lumpur Lapindo. Namun ganti rugi wilayah terdampak (peta luar maupun peta dalam) masih selalu “tersandera” urusan politik. Lebih lagi menjelang Pilpres, kasus ini dimanfaatkan sebagai salahsatu komoditas politik. Walau sudah terbukti, altar politik tidak pernah efektif. Seharusnya, advokasi lebih diarahkan pada realisasi P-APBN 2013 yang menjamin pembayaran ganti-rugi. Seniman patung (yang telah sukses membuat tema serupa di Ancol, Jakarta) kini turut hadir di kawasan lumpur Lapindo. Dulu 100 patung di Ancol sukses memperoleh perhatian di Australia. Pematung-nya juga sukses secara ke-ekonomi-an, karena dibeli dengan harga 100 dolar per-patung. Boleh jadi “patung Lapindo” diharapkan bakal memperoleh perhatian internasional, dan pematungnya memperoleh keuntungan. Sudah sering dilakukan protes murni masyarakat korban Lapindo. Ada pula yang tidak murni, karena didasari sponsor politik. Misalnya, ketika korban Lapindo berjalan kaki menuju Jakarta (rumah Aburizal Bakrie). Berkali-kali pula diterbitkan Perpres (Peraturan Presiden). Dan konon, grup Bakrie sudah mengeluarkan ganti-rugi cukup besar. Toh, tidak cukup. Sehingga pemerintah selaku pemilik sebagian saham juga diminta berpartisipasi menunaikan ganti rugi. Ganti-rugi dampak lumpur Lapindo oleh pemerintah secara resmi dituangkan dalam undang-undang tentang Perubahan APBN 2013. UU tentang P-APBN telah disahkan oleh DPR-RI, tercantum pada pasal 9 ayat (1). Nilainya sebesar Rp 155 milyar, akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan diluar peta terdampak di 3 desa melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Sedangkan ganti-rugi didalam area terdampak konon, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Lapindo. Tetapi UU tentang P-APBN 2013 itu pernah diduga hanya akal-akalan. Karena itu tiga anggota masyarakat mengajukan judicial review pasal 18 UU APBN 2012. Tetapi gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) itu ditolak. Juga terdapat reasoning cukup meyakinkan, bahwa sumur minyak dan gas itu sebagiannya juga milik negara. Karena itu pemerintah menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah), dan selalu diubah sampai beberapa kali seiring dinamika tuntutan masyarakat. Sejak tahun 2007, memang terdapat pembagian beban ganti-rugi. Yakni oleh pemerintah melalui BPLS untuk area luar peta, serta oleh PT Lapindo Brantas Inc., untuk area dalam. Area luar peta, merupakan desa-desa yang tidak terendam, tetapi secara langsung menerima dampak semburan gas bercampur lumpur. Seluruh warga desa sudah dievakuasi, walau rumah dan tanah tidak terendam. Selain karena bau asap, bahaya luberan semburan lumpur bisa terjadi setiap saat. Negara (pemerintah), mulai terbebani lumpur Lapindo setelah terbit Perpres Nomor 14 tahun 2007. Perpres itu mengatur pemberian ganti rugi tanah milik korban lumpur lapindo oleh negara. Hal itu cukup realistis, karena sumur migas tersebut milik negara, yang sebagiannya dikerjasamakan dengan swasta nasional. Pada zaman orde baru, sumur migas ini pernah ditangani oleh grup Humpuss. Pada APBN 2012 ganti rugi Lapindo dianggarkan sebesar Rp 1,2 trilyun, khusus untuk asset masyarakat yang dahulu belum masuk peta wilayah terdampak. APBN tahun lalu (2011) pun juga dialokasikan dana sebesar Rp 1,286 trilyun. Sedangkan kerugian total yang diderita oleh warga mencapai Rp 3,2 trilyun, plus kerugian perusahaan sekitar Rp 370-an milyar. Dalam UU Nomor 22 tentang P-APBN tahun 2012 pasal 18 berkonsekuensi talangan (bail-out) oleh pemerintah sebesar Rp 1,1 trilyun (membengkak menjadi Rp 1,6 trilyun). Jadi, kehadiran negara (pemerintah) untuk korban Lapindo sudah rutin dan disahkan sebagai UU. Tetapi berapapun jumlah ganti-rugi dampak lumpur Lapindo takkan pernah sebanding dengan kehilangan kerugian masyarakat. Lebih lagi, setelah 8 tahun menunggu, ganti-rugi belum pernah selesai. Apakah rezim yang akan datang siap menyelesaikannya? 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Debat Itu Penting MULAI 9 Juni kemarin, calon presiden dan wakil presiden memasuki babak baru dalam rangkaian proses pemilihan presiden, yaitu berdebat. Selama masa kampanye, akan diadakan debat sebanyak lima kali dengan variasi debat antara calon presiden/wakil sebanyak dua kali, debat antar calon presiden dua kali dan debat antarcalon wakil presiden sebanyak satu kali. Di negara maju, debat calon pemimpin merupakan acara yang ditunggu-tunggu. Debat bukan acara basa-basi yang hanya menghabiskan waktu atau sekadar tontonan dengan semangat melihat “artis manggung”. Debat sangat menentukan popularitas dan keterpilihan (elektabilitas) sang calon pemimpin. Peserta debat begitu memperhatikan dan mempersiapkan acara ini secara detail. Kita tentu saja semakin menuju ke sana. Debat harus kita tonton dan kritisi. Melalui acara ini kita menilai bobot calon pemimpin kita. Kita perlu meyakini bahwa debat itu merupakan ajang untuk menguji kemampuan menguasai masalah, kemampuan berpikir sistematis, dan bahkan debat juga bisa dilihat sebagai cara untuk kemampuan calon pemimpin kita menghadapi masalah-masalah darurat atau tak terduga. Debat yang baik adalah debat yang dipersiapkan oleh panelis atau moderator namun tidak diketahui secara detail oleh peserta debat. Para calon pemimpin akan lebih teruji jika disodori pertanyaan yang tidak terduga. Pemimpin di era sekarang harus mengusung intelektualitas tinggi, kemampuan menganalisis yang tajam, dan harus siap menghadapi masalah yang tak terduga. Bahkan pemimpin juga harus hebat kemampuan orasinya sehingga ia menjadi pantas mewakili negara besar bernama Indonesia ini di panggung dunia. Pasal terakhir itu menjadi penting karena kecenderungan bahwa dunia ini makin “sempit”, makin mengelompok dalam aneka kerja sama dan organisasi. Di level dunia, ada Persatuan Bangsa-bangsa dengan aneka macam organisasi di bawahnya, World Trade Organization (WTO), dan sebagainya hingga yang paling “dekat” organisasi negara0negara se serumpun ASEAN. Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Pahing 12 JUNI 2014

Pilih Bung Wo atau Kang Wi Saat ini, kosmos langit seolah-olah bergemuruh ditembus suara teriakan yel-yel dukungan terhadap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Begitu pula jagad media sosial facebook, twitter, e-mail serta SMS digunakan bagai panggung orasi tulis. Kampanye sudah marak dan ramai, walau diselenggarakan dibawah terik matahari. Tampaknya, tim sukses (TS) langsung menggenjot aksi kampanye setelah “peluit” (pemberian nomor pasangan Capres-Cawapres) disahkan oleh KPU.

P

asangan Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh nomor urut 1. Sedangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla memperoleh nomor urut 2. Masing-masing nomor (oleh tim sukses) diyakini membawa keberuntungan. Beberapa ahli filsafat nomor didatangkan untuk memberi wejangan. Sehingga kini tim sukses sudah memiliki banyak cara sosialisasi khusus dengan tema nomor urut. Seluruhnya bukan hanya yakin bakal unggul, bahkan over confident. Nomor urut 1, cukup mengacungkan jari telunjuk setinggi-tingginya dengan menyebut “nomor satu” sebagai simbol juara. Yang nomor dua pun, cukup dengan menunjuk lambang huruf V (dua jari telunjung dan jari tengah direnggangkan), yang berarti victory, kemenangan. Karena pasangan Capres dan Cawapres hanya dua kontestan, maka bisa dipastikan pemilihan presiden (pilpres) akan berlangsung satu kali gebrak. Tidak akan ada putaran (kesempatan) kedua. Pilpres merupakan amanat UUD 1945 hasil amandemen ketiga (9 November 2001). Pada pasal 6A ayat (1) dinyatakan: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Frasa (secara langsung) inilah yang menyebabkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, memerlukan sosialisasi. Bahkan kampanye harus dilakukan secara masif dan terstruktur, dengan membentuk tim sukses. Dulu sejak zaman kemerdekaan hingga sebelum pilres tahun 2004, proses pemilihan presiden dilakukan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebanyak seribu orang). Amanat UUD 1945 memang seperti itu, dipilih oleh MPR. Pada pasal 6 ayat (2), amanatnya bunyi,: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.” Trauma Masa Lalu Pasal pada batang tubuh ini berdasarkan alenia keempat mu-

S

MPR periode 19992004 “bernafsu” meng-amandemen UUD 1945. Hasilnya, disisipkan pasal 6A dengan 5 ayat, plus beberapa kata sambungan pada pasal 7, yakni dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang Oleh : kadimah UUD yang sama, hanya untuk Yunus Supanto tidak boleh diamansatu kali masa jademen. Yakni, bahwa batan.” Sambungsistem demokrasi an kalimat yang yang dianut Indonesia adalah, terakhir ini membatasi jabatan Permusyawaratan yang dippresiden hanya dua kali periode. impin oleh hikmah kebijaksanBetapapun dicintai rakyat, beaan dalam permusyawaratan / tatapun masih diperlukan, tetap perwakilan.” Artinya, demokrasi tidak boleh dipilih untuk ketiga kita haruslah hasil dari kearifkali. an nasional, melalui prosedur Pemilihan presiden lebih lanmusyawarah dan perwakilan. jut diatur pada pasal 6 dan pasal Frasa kata “musyawarah” dan 6A, seluruhnya berisi tujuh butir kata “perwakilan” menjadi meaturan. Tetapi sudah banyak pula todologi demokrasi. desakan untuk kembali mengTetapi MPR (mayoritas) hasil amandemen pasal-pasal tentang pemilu tahun 1999 hasil gerakan pilpres, serta pasal lain tentang reformasi menghendaki perubake-demokrasi-an. Antaralain dehan UUD 1945 terhadap pasal 7. sakan dari forum raja dan sultan Pada Sidang Umum MPR tanggal (pemangku adat di berbagai daer19 Oktober 1999 disahkan amanah). Arahnya, mengembalikan demen pertama. Semula UUD demokrasi pada sistem yang dikepasal 7 berbunyi: “Presiden dan hendaki Pancasila, sebagaimana Wakil Presiden memegang jabatdiamanatkan pada mukadimah annya selama masa lima tahun, UUD 1945 alenia keempat. dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Frasa kata dapat “dapBaliho dan Cukong at dipilih kembali” didesak-desak Terlepas dari berbagai desakuntuk diubah. an terhadap sistem demokrasi, Nampaknya, MPR sudah traukenyataann menunjukkan bahwa ma dengan jabatan presiden pada demokrasi liberal selalu diiringi masa lampau yang selalu hampir dengan pengkotak-kotakan sodigenggam hampir selama hidup. sial. Berpotensi merusak keKarena setiap diadakan SU untuk bhineka-an Indonesia yang terdiri memilih presiden, selalu saja saja dari berbagai suku, adat budaya presidennya dipilih kembali, dipidan kepulauan. Begitu pula fakta lih kembali, terus berulang-ulang. menunjukkan, bahwa pelaksaMemang sungguh kelewatan, naan demokrasi telah diracuni seorang presiden dipilih sampai oleh kecurangan makin masif enam kali (periode). Bahkan yang dan terstruktur oleh parpol dan terdahulu, berkuasa selama 21 caleg. Dan penyelenggara pemilu tahun tanpa melalui proses pemi(PPS, dan KPUD) pun turut aktif lihan presiden secara resmi. “bermain.” Namun, walau terdapat keApakah sistem pada UUD cenderungan menggenggam akan diamandemen lagi? Wallahu kekuasaan selama-lamanya, a’lam bis-shawab. Tetapi MPR sebenarnya seluruh tahapan hasil pemilu 2004 (kini berjumdemokrasi dilalui dengan baik. lah 700 orang, 560 diantaranya Misalnya, pada zaman orde-baru, merangkap anggota DPR) tetap Golkar sebagai parpol rezim sememiliki hak mengubah UUD. lalu bisa meraih lebih dari 50% Yang pasti untuk pilpres tahun suara. Terlepas dari kritisi keini masih menggunakan UUD curangan pemilu yang masif dan pasal 6A. Inilah yang menyebabterstruktur oleh rezim. Dengan kan pilpres menjadi tidak mudah begitu rezim bisa melaksanakan dan tidak murah. Sebanyak 175 sistem presidensiil secara baikjuta lebih jiwa rakyat Indonesia baik dan mantap. harus dilibatkan sebagai. SehingTrauma masa lalu, menjadikan ga setiap pasangan Capres dan

Cawapres harus menggerakkan mesin politik. Lembaga tim sukses didirikan mengikuti paradigma teritorial. Ada tim sukses nasional, propinsi, tingkat kabupaten kota, sampai tim sukses tingkat kelurahan dan desa. Tim sukes mestilah benarbenar meng-inovasi kampanye, agar nomor pasangan Capres dan Cawapres gampang dikenal. Dengan berbagai simbol (dan filosofi) tentang angka, termasuk mitos dan legenda sosial yang dikenal luas masyarakat. Bahkan konon untuk meledek nomor urut pasangan lain pun sudah disiapkan dengan mengambil paradigma judi togel. Kini, hampir seluruh ruang fasilitas publik tidak tersisakan dimanfaatkan untuk kampanye. Alat peraga gambar Capres dan Cawapres sudah terpasang sampai di plengsengan sungai dan dinding kuburan. Berbagai baliho raksasa (ukuran 4x6 meter persegi) sampai gambar pasangan ukuran kartu nama (3x5 sentimeter persegi) suda ditebar. Ada yang disebar door to door (kaos baju). Ada yang disebar di lapangan arena kampanye. Ada pula yang disembunikan oleh tim sukses (uang makan dan transpor peserta kampanye). Tren terbaru saat ini, adalah ke-tidak netral-an media masa. Terlibat langsung kampanye Capres dan Cawapres tertentu, menjadi parsial (karena bos-nya tercantum sebagai tim sukses). Akibatnya, beberapa situs website berita online, dan televisi hanya meng-iklan-kan pasangan Cawapres dan Cawapres tertentu. Pasangan lain tidak nampak samasekali (boleh jadi ditolak). Boleh jadi pula, kelak jika kalah akan menjadi corong oposisi. Diluar anggaran iklan tim sukses, banyak pula pengusaha terlibat langsung mendanai ongkos sosialisasi. Tidak diketahui pasti “balas jasa” yang diharapkan. Namun pasti, para cukong-cukong tidak pernah memberi bantuan gratis. Inilah yang harus diwaspadai oleh penyelenggara pilpres, termasuk Bawaslu. Karena sudah terdapat catatan pengusaha Indonesia yang dihukum ketika berpartisipasi untuk pilpres di Amerika Serikat. Saat itu Wapres Algore sampai harus mengembalikan jimpitan uang yang dikumpulkan dari berbagai biara. Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

Reformulasi SDM Melawan Ketertindasan

etiap orang menginginkan kebebasan tanpa ada kekangan, terlepas dari segala bentuk tirani. Tirani bak jeruji yang hanya mengebiri kebebasan manusia. Manusia yang terbelit tirani seperti burung yang terperangkap kedalam sangkar. Tirani-tirani itu termanifestasi dalam beberapa hal. Bisa berupa kebodohan, kemiskinan, ketidak beruntungan dalam mengenyam bangku sekolah dan lain-lain. Yang jelas, itu semua adalah bentuk tirani yang mendiskriminasi kehidupan manusia. Seseorang mudah terpengaruh akan lingkungan karena ketidakberdayaannya dalam memberikan proteksi dirinya, sehingga ia hanya nurut saja, tanpa adanya protes. Manusia yang lemah maka akan tertindas dan banyak juga yang manusia yang tertindas akan tetapi tidak sadar jika ditindas. Dia tertindas oleh retorika pembebasan yang menipu, tertindas oleh kesewenang-wenangan penguasa dan tertindas karena sistem yang membelit. Umumnya, orang yang tertindas adalah kelompok yang tergolong sebagai komunitas pinggiran. Kita ambil contoh saja para petani. Sebenarnya, para petani itu tertindas oleh kelaliman penguasa. Mereka sengaja dicetak menjadi miskin akan tetapi mereka tidak merasa. Dan inilah yang seringkali kita kenal dengan istilah kemiskinan sistemik. Mereka termiskinkan oleh sistem. Cobalah dipikir, dari mana para elit penguasa yang malas itu bisa makan kalau tidak dari tangan ringkis para petani. Merekalah para elit kapitalis, lebih suka menjajah negeri sendiri

dari pada membebasuntuk rakyat, ibarat kan kaum proletar punguk merindukan dari ketertindasan. bulan. Terlalu jauh Kemiskinan ini malah kata-kata merdeka itu sengaja diciptakan bisa dinikmati dengan untuk eksistensi para nikmat oleh rakyat. penguasa. Dalam isBahkan pada kutilah yang terdapat run waktu belakangdalam teori sosial an ini, ketika pesta hal ini dinamakan demokrasi digelar desublimasi represif, dan menggeliat, imOleh : dimana orang-orang ing-iming janji dari yang tertekan itu para capres seakan Taqwim merasa menikmati menjadikan telinga terhadap tekananrakyat tuli dari jantekanan yang ada. ji-janji kosong yang Orang-orang yang tertekan tersedulu pernah dikatakan, buta dari but lebih memilih untuk menikmapengalaman pahit ditipu para ti ketertindasannya dari pada penjahat bertopeng malaikat, harus memberontak dan mengusik terkecoh dengan pencitraan dan status quo penguasa. Sering kita opini sesat yang direkayasa oleh jumpai di sekitar kita, berapa pihak tertentu untuk memberikan banyak para tukang becak yang kesan baik terhadap figur yang

Merekalah para elit kapitalis, lebih suka menjajah negeri sendiri dari pada membebaskan kaum proletar dari ketertindasan. Kemiskinan ini malah sengaja diciptakan untuk eksistensi para penguasa. tertawa lepas ditengah-tengah kemelaratannya mengayuh becak reot yang menjadi sumber mata pencahariannya. Mereka menikmati tanpa berani mengkritik penguasa dan mereka seakan lupa jika negerinya itu adalah negeri yang kaya. Nah, melihat fenomena ini, dari manakah indonesia bisa dikatakan negeri yang merdeka? Itu semua nonsense. Merdeka hanyalah untuk para penguasa. Sedangkan

sesungguhnya tidak baik, terlalu mudah percaya berita dan opini yang dibentuk pemberitaan media mengenai karakter, integritas dan kredibiltas seorang tokoh, begitu kasat mata rekayasa pencitraan yang dibangun secara sistematis, masif, terencana dan pasti menghabiskan uang yang sangat besar untuk pencitraan tokoh yang diusung. Banyak tokoh yang semula disanjung dan diteladani, kemudian terbukti tidak lebih dari

seorang penipu. Ketika mereka kabur, tinggalah rakyat korban penipuannya menangis menderita meratapi kerugiannya. Tentunya, setelah kita mengetahui akan hal ini, pastilah kita tidak tinggal diam dan menurut atas segala keadaan. Menurut hanya menyebabkan nurani membuta. Menurut juga hanya menjadikan kebrutalan mereka menjadi tidak terkendali. Jadi, sudah saatnya kita menolak, melawan dan mendobrak tirani. Melawan segala bentuk penindasan dan menjadi pembebas bagi orang-orang yang tertindas karena tidak ada kemerdekaan tanpa adanya perlawanan. Diantara langkah awal untuk memerangi ketertindasan diri adalah dengan cara memerangi kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketiga faktor diatas, yaitu faktor kebodohan, keterbelakangan dan kemisikinan adalah menjadi faktor penyebab dari ketertindasan bangsa ini. Bangsa ini sebenarnya sangat kaya dengan kekayaan alamnya. Akan tetapi karena kurangnya ketersediaan SDM berkualitas yang memadai akhirnya bangsa ini kemudian menjadi budak di negeri sendiri. Dengan demikian, sudah sepatutnya bangsa ini melakukan reformulasi SDM berkualitas untuk memerangi ketiga virus diatas dan membebaskan rakyat dari belitan penindasan diri yang diusung secara sistemik di negeri nan kaya raya ini. Mahasiswa Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986. Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.


Kamis Pahing 12 JUNI 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Mantan Kabag Humas Dilantik sebagai Ketua PWRI Gresik Gresik, Bhirawa Wakil Bupati Gresik, Drs Mohammad Qosim MSi mengukuhkan Drs Yahya sebagai Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kab Gresik masa bakti 2014-2019. Pengukuhan yang dilaksanakan pada Rabu (10/6) dihadiri segenap anggota PWRI Kab Gresik bertempat di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik. Segenap pengurus daerah PWRI Provinsi Jatim hadir lengkap. Yakni Ketua Pengda PWRI Jatim, Drs H Sudjito yang didampingi Sekretaris, Untung Sobirin dan bendaharanya, Joko Suryanto. Dalam sambutannya, Sudjito berharap kepada Bupati agar terus menerus melakukan pembinaan dan dukungan. ‘’Pembinaan dan dukungan Bupati sangat penting agar PWRI Kab Gresik dapat melaksanakan agendanya,’’ tuturnya. Setelah dikukuhkan, Yahya selaku Ketua PWRI Gresik masa Bakti 2014 – 2019 menyatakan siap mengemban amanah PWRI Gresik sesuai AD/ART PWRI. Pensiunan pejabat Pemkab Gresik ini juga berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk memberikan dukungan penuh atas segala kegiatan PWRI Gresik. ‘’Saya tak dapat melaksanakan apa-apa kalau tak didukung Bupati dan Wakil Bupati Gresik serta segenap anggota PWRI yang lain,’’ ujarnya. Mantan Kabag Sosial ini mengajak anggota PWRI Gresik untuk berjuang dan mengabdi secara terus menerus. ‘’Meski kita sudah pensiun dan masuk dalam usia lanjut, namun perjuangan tak pernah berhenti,’’ ujar Yahya memberi motivasi dan semangat kepada anggotanya.Q eri

Jatim Waspadai PHK PR Sampoerna Daerah Harus Kreatif Ciptakan Lapangan Kerja Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan Pabrik Rokok (PR) Sampoerna di seluruh Jatim menjadi atensi Pemprov. Agar ledakan pengangguran tak hanya menjadi beban Pemprov, daerah-daerah di wilayah Jatim harus kreatif untuk membuka dan menciptakan lapangan kerja baru. ‘’PHK oleh Pabrik Sampoerna memberikan kontribusi terhadap angka pencari kerja di Jatim. Kita mengantisipasi dengan melakukan koordinasi dengan daerah-daerah,’’ ujar Edy Purwinarto, Kadisnakertrans Pemprov Jatim usai pembukaan job fair di GOR dan seni Kota Mojokerto, Rabu (11/6) kemarin. Menurut Edy, tahun 2013 lalu PHK yang dilakukan PR Sampoerna menyentuh 1.000 orang. Dari PHK itu berdampak pada penambahan pengangguran di Jatim meningkat

0,8%. Sementara pada tahun 2014 ini PHK yang dilakukan menyentuh lebih banyak lagi yakni sekitar 1.900 orang. ‘’Daerah-daerah di Jatim diharapkan kreatif membuka lowongan kerja. Job fair yang digelar Kota Mojokerto ini bisa membantu penyerapan tenaga kerja,’’ tambah Edy lagi. Saat ini angka pengangguran di Jatim 4,20%, sementara angka pengangguran di Kota Mojokerto sebesar 5,02%. Tapi angka itu masih tetap dibawa nasional sebesar 5,25%. Dalam job fair yang

dibuka langsung Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, diikuti 46 perusahaan yang menyediakan 2,785 lowongan kerja. ‘’Antusias masyarakat sangat tinggi. Ini merupakan salah satu upaya Pemkot mengurangi angka pengangguran,’’ kata Mas’ud Yunus. Karena animo yang sangat besar, Pemkot menjadwalkan akan kembali menggelar job fair pada Oktober mendatang. ‘’Pada job fair kali ini Disnaker saya minta melakukan analisa. Dan hasilnya sebagai dasar job fair oktober mendatang,’’ urai wali kota. Sementara itu, Kepala Disnaker kota Mojokerto Amin Wachid mengaku kaget dengan membludaknya peserta yang hadir. Di hari pertama ini tercatat ada 2,600 pelamar yang mendaftarkan diri. Dip-

Curi Gabah 12 Sak, Dihukum 3,5 Bulan Gresik, Bhirawa Terbukti mencuri gabah 12 sak, terdakwa Muhamad Farid (22) dan terdakwa Yudi Rizki Eka Pribadi (23). Keduanya warga Desa Ketapang Lor Ujung Pangkah divonis hukuman 3 bulan dan 15 hari oleh majelis hakim yang diketuai Djuanto SH. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Herry Wahyudi SH, yang menuntut 5 bulan penjara. Dalam amar putusanya di Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Rabu (11/6) majelis hakim menilai, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dengan sengaja tanpa izin mencuri gabah milik saksi korban Ali Fathanyang berada di samping Musholla Al Hidayah di Desa Ketapang Lor. Terdakwa, terbukti melanggar dari pasal 362 KUHP. Atas putusan majelis hakim, kedua tersang tertunduk lemas dan menerimanya. Dilain pihak Jaksa Herry Wahyudi menyatakan masih pikir-pikir, karena harus koordinasi lebih dahulu dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Baru kemudian menentukan upaya hukum banding atau menerima putusan majelis hakim. Perlu di ketahui, kedua terdakwa diseret jaksa ke pengadilan. Karena telah melakukan tindak pidana pencurian gabah 12 sak, pencurian dilakukan Hari Jumat, tanggal 14 Maret 2014, sekitar pukul 01.30 WIB dengan menggunakan mobil pick up. Gabah sebanyak 12 sak itu, oleh kedua terdakwa di bawah ke tempat penyelepan padi. Di tempat itu, kedua terdakwa tertangkap tangan olek pemilik gabah dan dilaporkan pada polisi.Q kim

kariyadi/bhirawa

Edy Purwinarto (tengah) Kadisnakertrans Jatim bersama Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus melihat stand pada job fair, Rabu (11/6) kemarin. rediksi, jumlah pencari kerja akan terus bertambah pada hari kedua ini. Hal ini karena kualitas lowongan pekerjaan yang disodorkan peserta sangat menggiurkan. ‘’Besok (hari

ini, red) jumlah pelamar saya prediksi lebih banyak. makanya kita merubah layout resepsionisnya agar tak terjadi lagi antrian yang panjang,’’ pungkas Amin Wachid.Q kar

Budaya Lelang di RSUD Sidoarjo Mencemaskan Sidoarjo, Bhirawa Semakin kuat bau tak sedap dalam tender pengadaan Alkes RSUD Sidoarjo senilai Rp8,45 miliar. Komisi C sudah melihat gelagat tak benar dalam penentuan Harga Penawaran Satuan (HPS), proses lelang dan alokasi pagu yang dibuat semepet mungkin dengan harga penawaran pemenangnya PT Guna Mitra Persada, Surabaya.

Pendapatan Jukir di Gresik Tambah Besar Gresik, Bhirawa Diberlakukannya parkir berlangganan di Kab Gresik mulai awal Mei 2014 lalu, membuat pendapatan juru parkir (Jukir) bertambah besar. Sebab, selain mendapat gaji pokok, mereka juga mendapat pendapatan tambahan dari pengguna parkir. Meski parkir berlangganan sudah diberlakukan, namun di lapangan masih banyak juga para pengguna parkir yang tetap memberi uang kepada Jukir. Selain dengan alasan kemanusian, juga pelayanan yang diberikan Jukir sejak diberlakukan parkir berlangganan semakin baik. Jika tak memberi misalnya, mungkin bagi Jukir dianggap keterlaluan. ‘’Untuk menarik simpati, sekarang pelayanannya Jukir tambah prima. Mau masuk mobil sekarang pakai dikawal. Masak nggak ngasih uang, kan kasihan,’’ kata Sugeng salah seorang pengguna parkir di Jl Usman Sadar, Rabu (11/6), Sehingga penghasilan Jukir sejak diberlakulannya parkir berlangganan semakin besar. Sekarang selain mendapat gaji pokok Rp700 ribu setiap bulan, juga mendapat penghasilan tambahan dari para penggunaparkir. ‘’Sekarang lumayan pendapatan saya. Selain dapat gaji pokok juga dari ceperan. Kadang masih dapat Rp20 ribu sampai Rp50 ribu, bahkan lebih,’’ kata Sokran, salah seorang Jukir di Pasar Senggol. Sejak diberlakukan parkir berlangganan,memang tak ada kewajiban bagi pengguna parkir untuk membayar retrebusi karcis selama memiliki bukti parkir berlangganan berupa stiker. Untuk roda dua Rp15 ribu dan mobil Rp20 ribu selama setahun. Bukti stiker itu didapat pada saat pemilik kendaraan membayar pajak motornya. Kendati demikian, banyak yang masih memberi uang kepada jukir dengan alasan kasihan. Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Gresik, Drs Ahmad Nuruddin MM dikonfirmasi melalui Kabag Humas, Suryo Wibowo menjelaskan, dengan diberlakukan parkir berlanggan sudah tak ada lagi kewajiban bagi pengguna parkir membayar retrebusi karcis kepada Jukir sepanjang ada bukti stiker.Q eri

5

achmad suprayogi/bhirawa

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gresik, Kurniawan SH didampingi Kadis PU Bina Marga, Ir Sigit Setyawan sedang memberikan pemahaman pelanggaran hukum kepada 31 kontraktor, kemarin.

Tingkatkan Kualitas Jalan, PU Gandeng Kejaksaan Sidoarjo, Bhirawa Untuk meningkatkan kualitas jalan yang ada di wilayah Kab Sidoarjo, Dinas PU Bina Marga Sidoarjo telah menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo untuk memberikan wawasan hukum/pelanggaran kepada kontraktor, agar proses pelelangan hingga pelaksanaan di lapangan lebih berkualitas dan profesional. Pelaksanaan itu telah dilakukan tiap tahun dalam PCM (Pertemuan Pre Contruction). Namun Rabu (11/6) kemarin, pihak PU BM selain menggandeng Kejari Sidoarjo, juga Kelapa Inspektorat, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Pemkab dan beberapa SKPD terkait, juga 31 kontraktor yang mengerjakan proyek jalan di Sidoarjo. Kepala Dinas PU BM, Ir Sigit Setyawan mengatakan, selama ini pihak kontraktor masih banyak yang belum profesional. Sebab apa, pihak

direktur hanya mempercayakan kepada anak buah saja. Mereka tak memahami, bahkan membaca surat kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan (SPK) saja tak pernah, tahunnya beres. ‘’Padahal kalau ada permasalahan itu yang bertanggungjawab adalah pihak direkturnya,’’ katanya. Sehingga dengan cara seperti ini harapan kami kedepan jangan sampai terjadi lagi, karena kualitas jalan merupakan tuntutan masyarkat. Jadi kontraktor juga harus memiliki rasa tanggungjawab kepada masyarakat. ‘’Jangan hanya menuntaskan pekerjaan saja, tanpa memperhitungkan kualitasnya,’’ tegas Sigit Sityawan. Kami berharap semuanya nanti bisa dikerjakan secara profesional, mulai dari penawaran profesional, pelaksanaan di lapangan juga profesional. Termasuk juga masalah administrasi apalagi, sangat penting dituntut trans-

Rokok Ilegal Ditemukan di Enam Pasar Tradisional Sidoarjo, Bhirawa Tim monitoring rokok illegal Kab Sidoarjo, tahun 2014 ini banyak menemukan rokok illegal atau rokok tanpa pita cukai yang dijual di sejumlah pasar tradisional di enam kecamatan. Sehingga tim monitoring melakukan sosialisasi keberadaan rokok illegal itu, di enam kecamatan. Diantaranya, Kec Taman, Krian, Balongbendo, Tarik, Wonoayu dan Sukodono. Para Kepala Desa, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat diundang untuk ikut sosialisasi ini. Agar mereka nanti bisa menyampaikan pada masyarakat supaya tak menjual rokok tanpa cukai. ‘’Sebab itu termasuk illegal,’’ ujar Kasubag Pertanian Bagian Perekonomian Kab Sidoarjo, Ir Agung Sudiyanto, Rabu ( 11/6) kemarin. Agung menyebut, di Kec Taman tim monitoring mendapati rokok illegal yang dijual oleh pedagang barang loak di Pasar Taman. Di tempat ini tim mendapati 30 merk rokok yang berbeda-beda. Rokok illegal tanpa pita cukai yang ditemukan di enam kecamatan itu, kata Agung, kini sedang dalam proses pengajuan untuk dibawah ke Bea Cukai Juanda. Karena instansi inilah yang berhak untuk menindaknya. Tetapi Agung sempat menyampaikan, temuan adanya rokok illegal tahun 2014 ini mengalami penurunan jumlah bila dibandingkan pada temuan tahun 2013 lalu. Diperkirakan penurunannya ada sampai 50%. Bila temuan rokok illegal tahun ini menurun, dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) untuk Sidoarjo tahun ini juga, lanjut Agung, juga ikut menurun. Bila tahun 2013 dapat Rp16.9 M tahun 2014 dapat Rp10.6 M. ‘’Saya tidak tahu apa sebabnya,’’ ujar Agung.Q ali

paransinya dan keprofesionalannya. ‘’Kalau tak berhubungan dengan ranah hukum,” tegas Sigit lagi. Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Sidoarjo, Kurniawan SH menegaskan, pihaknya mempunyai wewenang untuk membubarkan sebuah rekanan bila terbukti banyak melakukan pelanggaran. Apalagi pelanggaran yang berkaitan dengan peyimpangan anggaran. Makanya dalam pelaksanaan administrasi, utamanya menyangkut anggaran harus transparan, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebenarnya, kegiatan yang berhungan dengan rekanan/ proyek itu tak ada masalah kalau semuanya dilakukan dengan baik dan transparan. ‘’Agar tak terjadi pelanggaran, pihak direktur rekanan diharapkan memahi aturanaturan yang ada. Jangan hanya mempercayakan kepada bawahan,’’ katanya.Q ach

Saat dilakukan pertemuan Komisi C dengan Unit Layanan Pelelangan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sidoarjo, Rabu (11/6), terdapat sedimentasi yang tak wajar antara HPS dengan harga penawaran. Pemenang tender itu hanya turun 0,1%. ‘’Ini sama saja proyek Rp8,45 miliar yang di PL (Penunjukkan Langsung) kan. Lelang itu hanya formalitas, sejatinya itu proyek PL,’’ kata anggota komisi C, Unggul Prabawa, seusai RDP (Rapat Dengar Pendapat). Pihak ULP dan LPSE sendiri tak mampu menjelaskan pertanyaan ini. Unggul malah menyebut, bau kolusi dan rekayasanya sangat kuat. Alasan yang dilakukan pihak RS dalam menyusun spesifikasi yang dikaitkan nilai mata uang dolar yang mengalami fluktuasi sehingga membuat 12 peserta lelang tak mengajukan penawaran, hanya alasan yang dibuat-buat. Masalahnya SKPD lain yang menggelar lelang tak mengalami kendala dengan fluktuasi dolar. Dalam menentukan perencanaan, menurutnya sudah dihitung kekuatan harga spesifikasi. Budaya tender di RS, menurut Unggul, selalu begitu. Bukan hanya proyek Alkes saja. Dalam pengadaan proyek fisik pun juga sama. Harga penawarnya selalu mepet dengan harga pagu proyek. Tidak bisa peserta lelang yang sudah mengajukan dokumen ke panitia lelang, lalu mundur begitu saja. Ini akan menimbulkan pertanyaan besar, kenapa mereka mundur. Apalagi yang mundur sangat banyak, seolah memberi jalan kepada peserta lain yang sejak awal mengatur permainan tender ini. Seharusnya yang mundur itu tak bisa dibiarkan begitu saja. ‘’Harus ada sanksi

tegas bagi peserta yang mundur. Supaya tak menjadi preseden buruk, yang pada ujungnya akan menggerogoti keuangan Negara,’’ tegasnya. Sementara Zainul Lutfi, anggota komisi C mengingatkan, tender ini seperti mainmain. Perusahaan itu seenaknya sendiri mendaftar lalu mundur begitu saja. Panitia tak bisa membiarkan, dalam tender yang menggunakan prakualifikasi tender maupun paska tender, harus diverifikasi dulu semua peserta. Kalaupun gugur, itu gugur pada awal tender. Bukan di akhir tender. Dari 15 peserta, 12 tidak mengajukan penawaran. 2 peserta dinyatakan gugur karena dokumennya dinilai tak lengkap. Sehingga hanya ada 1 perusahaan yang lang sung dinyakan pemenang dengan harga penawaran Rp8,39 miliar. Kalau hal seperti ini ditolerir, menurut ia, kondisi tender ini akan rentan. Akan mudah dibuat permainan oleh kalangan peserta tender yang berkolusi untuk mengatur tender. Ketua Komisi C, Nur Achmad Saefudin mengatakan, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan intern komisi C. Nur Achmad juga menangkap ada keganjilan. Di SKPD lain tender itu turun 5%, 10% atau ada yang sampai 20%. Kenapa dalam membuat perencanaan RS dengan SKPD tak sama. Apakah RS yang dipihak benar, atau SKPD lain yang tidak benar. Komisi C akan mengundang semua pihak untuk mengkaji semua ini. Kepala RSUD Sidoarjo, dr Atok Irawan menyatakan, tidak mengetahui banyak mengetahui tender ini karena tahun 2013 itu dirinya belum menjadi direktur utama. LSM sudah melaporkan dugaan tender ini ke Kejari Sidoarjo.Q hds

Kantin SMAN Wonoayu Tak Layak Kesehatan Sidoarjo, Bhirawa Kantin sekolah yang dimiliki SMAN 1 Wonoayu dinilai tak layak dari segi kesehatan. Karena lokasinya berdekatan dengan tempat sampah dari sekolahan itu. Kepala Seklah SMAN 1 Wonoayu, Drs Digdo Santoso menegaskan, tempat sampah milik sekolahan yang berada di dekat kantin sekolah itu akan segera ditangani. ‘’Nanti sampah itu harus langsung diangkut ke pembuangan sampah, pada hari itu juga, entah itu di TPS atau TPA, sehingga tak ada timbunan sampah di sekolah, rencana kita seperti itu,’’ ujar Digdo Santoso, kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Pemkab Sidoarjo, Rabu (11/6) kemarin, di kantornya. Diakui, selama ini sampah di SMAN 1 Wonoyu tak diangkut ke TPS atau TPA. Tetapi masih dibakar di lahan sekolahan. Nantinya, SMAN 1 Wonoayu kata Digdo akan mengusahakan kerja sama dengan pihak lain, agar sampah itu minimal langsung diangkut tiap hari. ‘’Tempat sampah itu akan kita hilangkan, jadi nanti tak ada istilah tempat sampah, langsung segera diangkut,’’ janji Digdo. Disampaikan Digdo, untung

ali kusyanto/bhirawa

Kantin di SMAN Wonoayu dinilai tak layak dari sisi kesehatan, karena tempatnya berdekatan dengan tempat pembuangan sampah di sekolahan. saja selama ini tak sampai ada siswa di SMAN 1 Wonoayu yang sampai jatuh sakit karena mengkonsumsi makanan dari kantin sekolahan itu. ‘’Alhamdulilah, belum sampai ada yang sampai jatuh sakit,’’ ujarnya. Tetapi meski demikian, menurutnya, pihak sekolah harus

waspada. Selain akan mengelolah sampah, pihak sekolah nanti akan mengintruksikan pihak kantin, agar menjual makanan yang sehat, yakni tak mengandung zat warna dan zat kimia. Sebab akan bisa berpengaruh pada kesehatan siswa yang mengkonsumsi makanan di sana.Q ali


JAWA TIMUR

6

Dolly Ditutup, Pemkab Blitar Waspada

KILAS JATIM

Tangkal Virus MERS, CHJ Bojonegoro Jalani Imunisasi Bojonegoro, Bhirawa Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh, Kantor Departemen Agama (Kandepag) Bojonegoro Wakhid Priyono, mengatakan 1.040 CJH dari Bojonegoro saat ini telah menjalani serangkain tes dan imunisasi guna mengantisipasi penyakit yang mungkin menyerang saat beribadah di tanah suci. Ia menagtakan, berbagai langkah dilakukan agar jamaah tidak terjangkit penyakit yang saat ini menyebar di Arab Saudi. “Terutama Virus MERS, jamaah sudah mendapatkan imunisasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh,” ujar Wakhid Priyono kepada Bhirawa Rabu (11/6). Selain itu, CJH juga akan dibekali masker khusus untuk dipakai di tanah suci. Tak hanya kondisi fisik jamaah, CJN juga bakal menjalani scaning tes kesehatan psikologis. “Untuk tes psikologis baru bisa dilakukan di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil). Tesnya sederhana, untuk melihat kondisi kejiwaan CJH,” imbuhnya. Sementara itu, jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia diperkirakan pada tanggal 31 Agustus 2014. Jamaah asal Bojonegoro terbagi dalam dua kloter yang masing-masing kloter akan didampingi satu orang dokter dan dua paramedis.Q bas

Kabupaten Blitar, Bhirawa Ditutupnya Lokalisasi Dolly Surabaya membuat Pemerintah Kabupaten Blitar ikut Waspada adanya mutasi penghuni lokalisasi Dolly masuk ke wilayah Kabupaten Blitar. Hal ini diungkapkan Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Toha Mashuri. Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penutupan Lokalisasi Dolly pada 18 Juni mendatang yang sedianya akan dilakukan pada 19 Juni 2014.

Tiang Pancang Pembangunan Pasar Anom Siap Dipasang Sumenep, Bhirawa Pembangunan pasar Anom Baru Sumenep yang digarap investor terus dilakukan. Korban kebakaran tahun 2007 itu sudah memasuki persiapan pemasangan tiang pancang. Kabid Pendapatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep, Imam Sukandi mengatakan, proses pembangunan pasar Anom Baru yang menjadi korban bencana kebakaran tahun 2007 lalu, tiang pancangnya sudah datang dan siap dipasang. "Tiang pancangnya sudah datang, berada dilokasi Pasar Anom Baru. Dan siap dipasang," kata Imam Sukandi, Rabu (11/6). Imam menyatakan, pembangunan pasar tradisional ini menggunakan kontruksi baja bukan kontruksi beton sehingga sebagian prosesnya bisa dilakukan di Surabaya. "Kontruksi pasar saat ini menggunakan kontruksi baja, bukan beton, jadi bisa dikerjakan di Surabaya," terangnya. Ditegaskan, pembangunan pasar Anom Baru oleh pihak ketiga ini dianggarkan memakan dana sebesar Rp 40 milyar. Dengan dana itu, pembangunan direncanakan dua lantai yang akan menampung ratusan pedagang. "Dana yang disiapkan sebesar Rp 40 milyar lebih. Dari lokal yang disiapkan itu diprioritaskan untuk korban bencana kebakaran 2007 lalu," tuturnya. Untuk pembangunan pasar induk ini ditrgetkan selesai pada bulan OktoberNopember 2014. Setelah selesai, para pedagang utamanya korban kebakaran akan diprioritaskan. "Kami targetkan bulan Oktober-Nopember sudah selesai dan bisa ditempati," urainya.Q sul

Ratusan massa pengunjuk rasa kepung kantor kejaksaan negeri Sampang.

nurkholis/bhirawa

Massa Kepung Kantor Kejaksaan Sampang, Bhirawa Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi LSM dan Ormas mengepung kantor kejaksaan negeri Sampang. Mereka mendesak kajari Sampang harus segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani kejaksaan, Rabu (11/6). Menurut Tamsul, Koordinator Aksi, kedatangan ratusan massa ke kantor kejaksaan negeri Sampang ini untuk mendesak penuntasan beberapa kasus tindak pidana korupsi yang sudah ada tersangkanya oleh kejaksaan. Jangan hanya pihak kejaksaan penetapkan tersangka, namun hingga saat ini selama kepemimpinan Abdullah tidak ada satu pun penetapan tersangka dilimpahkan pada sidang pengadilan. “Ada beberapa kasus perkara korupsi yang ditangani kejaksaan, di antaranya kasus pesangon dewan periode 1999-2004 tahap kedua yang sudah ada 9 tersangka, kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran di badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), kasus pengadaan bibit fiktif di Disperta, perkara BSPS/RTLH di PU Cikatarung, perkara kontengensi dan deframr di disperta, perkara tebu di dishutbun, dan kasus-kasus lainnya,” tegasnya dalam penyampaian orasi di depan kantor kajari. Setelah perawakilan pengunjuk rasa melakukan orasi kurang lebih 30 menit di depan kantaor kejaksaan dengan pengawalan ketat aparat keamanan, akhirnya ada perwakilan dari kejaksaan kasi intel dan sekaligus humas kajari Sucipto, keluar untuk

menemui pengunjuk rasa untuk berdialog terkait tuntutannya. Menrut Sucipto mewakili kajari yang sedang tidak berada di kantor, pada dasarnya pihaknya sangat setuju dengan tuntutan para pengunjuk rasa untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Sampang, namun penangan kasus korupsi ini berbeda dengan perkara umum dan butuh waktu untuk mengumpulkan beberapa bukti, terkait 9 tersangka kasus pesangon kejaksaan masih terkendala dokumen, bahkan pihak kejaksaan meminta dokumen pada Mahkamah Agung (MA). Kemudian terkait kasus kasus yang lain dugaan korupsi yang tersangkanya masih belum kami tahan, hal itu karena datadatanya masih kurang, kalau dugaan kasus korupsi yang sudah ditahan tersangkanya, hal itu dikarenakan datanya sudah mencapai 80 persen, semua keinginan temanteman pengunjukrasa akan kami lakukan, tetapi proses ini butuh kelengkapan data untuk menjerat pelaku. Usai menerima penjelasan dari perwakilan kejaksaan akhirnya massa membubarkan dengan tertib, namun sebelum membubarkan diri perwakilan dari pengunjuk rasa memberikan kado miniatur keranda mayat sebagai simbol matinya penegakan hukum di Kabupaten Sampang, tetapi pihak kejaksaan menolak menerima itu dan langsung bergegas masuk ke dalam kantar kejaksaan dengan pengawalan ketat keamanan.Q lis

Ratusan Sekcam dan Operator Ikuti Bimtek Paten Situbondo, Bhirawa Guna untuk meningkatkan SDM (sumberdaya manusia) dan kualitas kinerja, sedikitnya ratusan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan operator Kecamatan se-Kabupaten Situbondo mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pelayanan administrasi terpadu (paten) Kecamatan se-Kabupaten Situbondo, pagi kemarin. Acara yang dipusatkan di ruang auditorium Balai Latihan Kerja (BLK) Situbondo itu dibuka Sekda Kab Situbondo Syaifullah dengan didampingi Asisten I Drs H Suraji dan perwakilan Bagian Pemerintahan. Sekda Syaifullah mengatakan, mengikuti bimtek merupakan salah satu tugas mengawal tugas Negara, yang memiliki tujuan yang sangat mulia dan melindungi segenap bangsa indonesia. “Ini juga sangat sesuai dengan misi visi Capres-cawapres

Kamis Pahing 12 JUNI 2014

2014. Fungsi lain, aparatur itu juga bertugas mencerdeskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan serta bimtek ini,” ujar Syaifullah. Agar ke depan kita maju, ujar Syaifullah, bisa mencontoh Negara Singapura, Jepang dan China, yang memiliki kedisplinan dan etos kerja tinggi. Sehingga para aparat (Sekcam dan operator) bisa memberikan peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat. “Kita juga memiliki tugas untuk melakukan ketertiban dunia dan memajukan kesejahteraan umum. Sehingga kita kerucutkan dalam hidup organisasi yang akan berjalan dengan baik, sesuai dengan menajemen,” papar mantan Kepala Bappeda Kab. Situbondo itu. Untuk mencapai tujuan tersebuturai dia lagi, tentunya tidak bias dilakukan sendiri tetapi harus bersama-sama, sehingga tidak meng-

sawawi/bhirawa

Sekda Kab Situbondo, Syaifullah, bersama Asisten I Suraji, saat menjadi pembicara dalam bimtek pelayanan administrasi terpadu Kecamatan seKabupaten Situbondo, kemarin. utamakan tujuan dan kepentingan sendiri. “Kita ini harus rukun dan kompak serta bersatu bersama sama untuk mencapai tujuan. Kita

juga harus menjunjung UU untuk mengatur pemerintahan dan pemberdaayaan dan peran serta masyarakat,” terang Syaifullah.Q awi

Hal itu perlu ada perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Bahkan saat ini tengah mempersiapkan langkah antisipasi untuk mewaspadai adanya mutasi penghuni lokalisasi terbesar di Asia tersebut itu masuk ke wilayah Kabupaten Blitar. “Langkah antisipasi ini dilakukan menyusul dari hasil operasi Satpol PP di warung remang-remang wilayah Kecamatan sutojayan ada 4 PSK yang terjaring razia karena melakukan praktek transaksi esekesek,” kata Toha Mashuri. Lanjut Toha Mashuri, dari hasil identifikasi diketahui 3 orang PSK dari Kabupaten Blitar, sedangkan yang satu orang dari Sumatra. Bahkan PSK asal sumatra ini berdasarkan pengakuannya sebelum di Blitar pernah menjadi penghuni lokalisasi Dollly Surabaya. “Dan alasannya pidah ke Blitar karena lokalisasi Dolly akan segera ditutup,” ujarnya.

Lebih jauh Toha mengatakan pasca Dolly Surabaya ditutup pada 18 Juni mendatang tidak menutup kemungkinan eks penghuni banyak pidah ke daerah lain tidak terkecuali Kabupaten Blitar. Untuk itu saat ini pihaknya akan meningkatkan razia di warung remangremang atau tempat-tempat yang diindikasikan dijadikan tempat praktik prostitusi. “Agar praktik protitusi yang dilakukan secara liar ini bisa dihapuskan di wilayah Kabupaten Blitar, bahkan sesuai dengan Perda jelas dilarang adanya praktik prostitusi di Kabupaten Blitar,” tegasnya. Sementara perlu diketahui 4 PSK yang terjaring razia oleh Satpol PP Kabupaten Blitar setelah diminta menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan praktik prostitusi dan dikembalikan ke daerah asalnya dan sudah menjadi catatan bagi Pemkab Blitar.Q htn

Pemerintah Dukung Eksistensi Popti Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang, akan memberikan dukungan penuh keberadaan, Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassaemia Indonesia (Popti) Malang. Supranoto, staff ahli Pemkot Malang, menyebutkan bahwa pemerintah bersedia membantu dan mendukung kinerja Popti di kota Malang. "Kita akan mendukung penuh keberadaan Popti, sebab penyakit Thalassaemia ini, memang belum populer, tapi bagaimanapun pemerintah berkewajiban untuk memberikan perhatian agar penderita Thalassaemia, mendapat akses kesehatan yang sama," terang Supranoto, di sela-sela silaturrahmi, pengurus Popti di Ruang Sidang Pemkot Rabu (11/6) kemarin. Menurut Supranoto, Thalassaemia ini adalah penyakit kelainan sel darah merah karena tidak dibentuknya bahan pembentuk hemoglobin. Akibatnya, sel darah merah mudah pecah dan penderita tidak mampu lagi membentuk sel darah baru. Penderita Thalassaemia, harus selalu melakukan transfusi sel darah. Thalassaemia dibagi menjadi tiga bagian, yakni Thalassaemia Minor tidak bergejala dan penderita biasanya hidup normal. Yang kedua adalah Thallassaemia Intermedia yakni dalam koridor ringan. Penderita tidak membutuhkan transfusi rutin. Sedangkan Thallasaemia Mayor adalah gejala yang paling parah, di mana biasanya gejalanya adalah Anemia, pembesaran hati dan limpa. Sementara itu, Minarsiah (41) penderita Thalassaemia, sejak berusia enam tahun, mengatakan beberapa gejala seperti perut buncit, wajah pucat dan mata kuning. "Katanya ini penyakit turunan, tapi orang tua saya tidak ada riwayat penyakit ini, namun saya tidak tahu dari kakek atau buyut saya," katanya. Ketua Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassaemia Indonesia (Popti), Ruswandi, menyebut saat ini jumlah orang yang mengidap Thalesemia Major berjumlah 6400 di Indonesia. Jumlah ini berpotensi bertambah karena memang Thalesemia adalah penyakit turunan. Ruswandi mengatakan, bahwa saat ini masyarakat masih banyak yang belum mengetahui info mengenai penyakit ini. "Bahkan keluarga banyak yang belum tahu, karena keluarga ring I harus tahu ini bukan penyakit menular," tutur Ruswandi. Penderita Thalassaemia ini, lanjut Ruswandi tidak usah minder, karena kebanyakan mereka memiliki IQ yang bagus dan berprestasi. Pemerintah pusat, sendiri lanjut dia, sudah menjamin melalui BPJS kesehatan, satu anak per bulan di biayai sekitar 10 juta itu untuk biaya pengobatannya.Q mut

MNC Group Nobatkan Dwi Soetjipto Jadi The Best CEO 2014 Kepedulian lingkungan merupakan awal dari langkah perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang. Itulah yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang bertekad untuk terus peduli terhadap lingkungan sekitar.

hud/bhirawa

Direktur MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, saat memberikan penghargaan kepada Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto, di Jakarta (09/06).

Memperingati hari Bumi dan Lingkungan Hidup se-Dunia tahun 2014, PT SI bersama dengan pemerintah propinsi Jawa Tengah menyelenggarakan penanaman pohon mangrove di pesisir pantai Banggi–Rembang Jawa Tengah. Pada kesempatan PT SI dengan BLH Rembang berpartisipasi dengan menyumbang 10.000 batang pohon mangrove. Acara penanaman pohon magrove yang dihadiri oleh Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo, PT SI menyampikan kalau indutri yang dilakukan berpegang teguh pada tiga pilar utama atau Triple

Botom Line yakni Profit, Planet dan People, terbukti perusahaan telah mengantongi predikat Proper Emas sebagai perusahaan yang mengedepankan aspek lingkungan. “Kami sebagai perusahaan milik negara sangat peduli terhadap lingkungan sekitar, selain profit perusahaan memperhatikan lingkungan dan masyarakat. Untuk itu keselarasan dan keseimbangan alam sangat kami jaga demi kebaikan bersama,” kata Slamet Mursidiarso Kepala Biro Bina Lingkungan Semen Indonesia (10/6).

Diterangkan, Semen Indonesia dalam rencana pengembangannya di Rembang akan selalu bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat Rembang. Harapan kedepan kehadiran perusahaan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Rembang dan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Selain itu Semen Indonesia telah intensif membantu dalam kegiatan-kegiatan masyarakat serta bantuan lainnya dengan tujuan lebih mendekatkan antara perusahaan dengan masyarakat Rembang. Sementara itu, kinerja Semen Indonesia yang meliputi kinerja keuangan, Kinerja saham dan tata kelola Perusahaan yang terus menunjukkan tren peningkatan

positif. Terbukti perusahaan semen terbesar di Asia Tenggara ini membukukkan laba bersih tahun 2013 sebesar 5,37 Triliun meningkat 10,8 persen dibanding periode 2012 sebesar Rp 4,84 Triliun. Laba bersih persaham dasar meningkat dari Rp817 menjadi Rp905. Peningkatan kinerja tersebut mendapat apresiasi dari saluran televisi bisnis di Indonesia yaitu MNC Busines. Semen Indonesia dianugerahi dua penghargaan sekaligus yakni sebagai The Best Listed company Manufacturing Sector Basic Industri dan Direktur utama Dwi Soetjipto dinobatkan menjadi The Best CEO 2014 pada ajang penghargaan MNC Business Award 2014 yang digelar di Hotel Luwangsa Jakarta kemarin (10/6).Q hud


Kamis Pahing 12 JUNI 2014

KILAS JATIM

Incar Piala WTN, Dishub-Kominfo Perbaiki Rambu Jalan dan Terminal Situbondo, Bhirawa Agar dapat memperoleh penghargaan nasional dibidang lalu lintas jalan atau Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) dari pemerintah pusat tahun 2014 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi (Dishub-Kominfo), kini intensif melakukan pembenahan dan perbaikan empat sasaran. Diantaranya, perbaikan rambu-rambu jalan, zebra cros, terminal dan sejumlah perkantoran dibawah Dishub Kominfo. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab Situbondo, Lutfi Joko Prihatin mengatakan, saat ini pihaknya melakukan persiapan guna menghadapi penilaian WTN tingkat nasional yang bakal dilakukan Kamis (12/6). “Dalam rangka tersebut, kami telah melakukan pembenahan dan evaluasi yang meliputi beberapa sasaran. Antara lain, pusat perkotaan, arus jalan, perkantoran Pengujian Kendaraan Bermotor serta terminal,” ujar mantan Kepala BKD Kabupaten Situbondo itu kemarin. Selain itu, imbuh Lutfi, pihaknya juga melakukan pembenahan rusaknya jalan di perkotaan dengan koordinasi dengan instansi terkait yang meliputi sasaran yang dinilai. “Terus terang Pemkab Situbondo hanya sebatas melakukan pembenahan bukan mempersiapkan karena jauh hari Dishub-Kominfo sudah rutin melakukan pemasangan rambu dan pengecatan zebra cros sehingga bila tidak ada penilaian pun, kami sudah siap melaksanakan tugas apa yang telah digariskan oleh tim penilai Piala WTN,” tegas Lutfi.Q awi

JAWA TIMUR

Baliho Prabowo-Hatta Bertebaran Tim Jokowi-JK Ramai-ramai Sumbang Dana Jember, Bhirawa Berbagai manuver yang dilakukan tim sukses capres dan Cawapres kedua kubu baik Prabowo- Hatta dan Jokowi-JK terus dilakukan. Di Jember misalnya, beberapa hari terakhir gambar Pasangan Nomor Urut 1 (Prabowo-Hatta) mulai mewarnai. Hampir semua sudat kota dan desa sudah mulai terpasang capres yang diusung oleh partai kualisasi merah putih. "Ini merupakan strategi kami untuk memenangkan PrabowoHatta dalam Pilpres 9 Juli nanti," ujar Siswono Ketua tim Pemenangan Prabowo-Hatta

di Jember. Menurut Siswono, selama ini Capres dan Cawapres yang diusungnya, sudah dikenal lama oleh masyarakat Jember. "Sejak awal nama beliau sudah melekat dihati masyarakat karena memang diharapkan untuk memimpin ne-

geri ini 5 tahun kedepan. Tanpa adanya baliho dan gambar pun masyarakat sudah tahu siapa Pak Prabowo dan Pak Hatta, apalagi skrang sudah banyak baliho yang terpasang, sehingga akan lebih mantap," ujarnya pula. Selain itu, kata Siswono, dukungan kuat dari MZA Djalal sebagai seorang tokoh di Jember akan semakin memuluskan Prabowo menjadi RI 1. Hampir di setiap desa dan kota, baliho ajakan MZA Djalal untuk mendukung Prabowo-Hatta rata terpasang.

Wali Kota Ingin Berdayakan Perempuan Desa Batu, Bhirawa Dalam program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu, sudah banyak kemajuan yang dicapai desa-desa yang ada di pinggiran kota. Namun Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko (ER), menginginkan adanya partisipasi yang lebih banyak diberikan oleh para perempuan Batu. Untuk itu, dalam perayaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR) ke-11 bertempat di Desa Giripurno, Rabu (11/6), walikota siap menyediakan modal awal kepada para perempuan untuk berwira usaha. “Kita harapakan para ibu-ibu dan perempuan di Kota Batu bisa berperan lebih banyak dalam pembangunan Batu sebagai Kota Wisata. Dan langkah ini bisa dimulai dari Desa Giripurno,”ujar ER dalam sambutannya dalam peringatan BBGR ke-11, dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKKK yang berpusat di Lapangan Giripurno, Rabu (11/6).Q nas

Sementara, puluhan orang warga simpatisan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla rela antre di Kantor Bank BRI Unit Patrang, Jember, Rabu (11/6), untuk menyumbang dana kampanye pasangan yang diberangkatkan PDI Perjuangan dan beberapa partai itu. "Ini gerakan spontanitas. Ada kuli bangunan yang mau datang, mau nyumbang. Mereka ini kan ingin nyumbang karena hati nurani," kata Sekretaris Pengurus Anak Cabang PDIP Patrang, Moh.

Rosidi. Sebenarnya, PDIP dan partai koalisi lain ingin mengoordinasi pemberian sumbangan itu. "Tapi mereka tak mau. Akhirnya satu orang satu setoran. Kami koordinasi di dalam dengan pihak bank, tak masalah, karena toh ini pakai rekening giro," kata Rosidi. Jumlah sumbangan pun beragam sesuai kemampuan. Menurut Rosidi, yang terpenting adalah keikhlasan untuk berjuang memenangkan Jokowi-JK dalam pilpres. "Kami mengawal ini," katanya.Q efi

DPT Pilpres Kota Blitar Naik 0,4 Persen Anggota Brimob di Bojonegoro Latihan Rutin

Anggaran Optimalisasi Internet Masuk di LKPj Bondowoso, Bhirawa Komisi III DPRD Bondowoso yang kemarin mengkritik habis-habisan serta menunda rapat kerja dengan salah satu mitra kerjanya yakni bagian Humas dan PDE Pemkab Bondowoso ternyata kurang jeli dalam menelaah Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bondowoso tahun 2013. Komisi III pada Senin (9/6) siang menuding bahwa Humas & PDE Pemkab Bondowoso tidak memasukkan anggaran optimalisasi teknologi informasi sebesar Rp 808 juta dari dana APBD tahun 2013 dalam dokumen LKPj Bupati Bondowoso. Padahal, berdasarkan pantauan Bhirawa di LKPj Bupati Bondowoso tahun 2013, anggaran tersebut tercantum dengan jelas. Dalam dokumen LKPj Bupati itu dijelaskan bahwa dalam rangka efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk memenuhi perkembangan teknologi informasi, maka bagian humas & PDE Bondowoso melaksanakan program itu dengan anggaran Rp 888. 508.000. Dana sebesar itu direalisasikan dalam bentuk pengembangan website Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 126 juta, pengembangan teknologi mandiri dengan anggaran Rp 53 juta, pengembangan layanan pengadaan secara eletronik sebesar Rp 173 juta, pengembangan intranet senilai Rp 535 juta di mana dalam hal ini digunakan untuk pengadaan server, jaringan internet lingkungan Kesekretariatan, pemeliharaan dan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi.Q mb3

7

suprayitno/bhirawa

Sekkab Lamongan Yuhronur Efendi menerima cinderamata dari tamunya, Kepala BKD Blitar.

Pejabat Blitar Belajar Inovasi ke Lamongan Lamongan, Bhirawa Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai lokasi yang dikunjungi (locus) oleh peserta benchmarking Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV Angkatan XIII Kabupaten Blitar. Selama di Lamongan, mereka akan fokus pada tiga locus, yakni Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP), Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskopindag) serta Kecamatan Lamongan. Sebanyak 30 peserta Diklatpim yang didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Achmad Lazim itu diterima oleh Sekkab Yuhronur Efendi kemarin di Ruang Pertemuan Sasana Nayaka. Dalam kesempatan tersebut, Achmad Lazim menyampaikan bahwa kedatangan rombongan peserta Diklatpim Tingkat IV Angkatan XIII Kabupaten Blitar ini akan fokus pada tiga locus. “Kami akan fokus pada tiga locus di Kabupaten Lamongan. Yakni BPMP, Diskopindag, dan Kecamatan Lamongan. Karena kami merasa pengelolaan program di tiga SKPD tersebut telah melakukan banyak inovasi yang berjalan secara efektif dan efisien. Jadi mumpung disini peserta harus aktif berdiskusi untuk menggali lebih banyak ilmu,” tambah Achmad Lazim. Sekkab Yuhronur Efendi menyampaikan, banyak persamaan antara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Blitar. Baik dalam aspek geografis maupun kependudukan. Sehingga

banyak hal yang dapat dijadikaan sebagai perbandingan. Yuhronur di kesempatan itu juga menjelaskan keberhasilan Kabupaten Lamongan dalam memperoleh Adipura Kencana yang kedua di tahun 2014. “Yang menjadi keunggulan Lamongan dalam penilaian Adipura Kencana ini dan berbeda dengan kabupaten lain yakni partisipasi masyarakat yang tinggi, yang rela mengeluarkan dana swadaya untuk menata kampong,” jelasnya. Selain itu Yuhronur juga menyebutkan IPM Kabupaten Lamongan yang saat ini mencapai 71,42 sudah masuk kategori rata-rata menangah atas. Dia kemudian mengungkapkan pengungkit IPM yang kini menjadi program unggulan di Kabupaten Lamongan. Di bidang kesehatan, urai Yuhronur, Pemkab Lamongan meluncurkan 33 mobil sehat untuk meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian bayi. Kemudian di bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada 400 mahasiswa miskin. “Jika ditotal, selama ini Pemkab Lamongan telah memberikan beasiswa pada kurang lebih 2.300 mahasiswa miskin. Dan untuk meningkatkan angka indeks daya beli ada program Gemerlap yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lamongan,” jelas Yuhronur Efendi.Q yit

Blitar, Bhirawa Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan umum Presiden (Pilpres) oleh KPU Kota Blitar ada kenaikan pada jumlah Pemilih. Jumlah calon pemilih yang masuk DPT Pilpres tercatat 108.004 orang, di mana angka tersebut lebih besar jika dibandingkan DPT Pemilu Legislatif 2014 lalu, yang hanya 107.553 orang. Hal ini diungkapkan Kasubag Tehnis dan Humas KPU Kota Blitar, Suharto S.Sos. Ia mengatakan meskipun angka DPT naik, namun jika diprosentase kenaikannya hanya sekitar 0,4 persen saja. “Meski sedikit, tapi jumlahnya bertambah sekitar 451 orang,” kata Suharto S.Sos. Lanjut Suharto S.Sos, kenaikan jumlah pemilih ini terjadi karena adanya pemilih pemula, dimana pasca Pileg kemarin saat ini sudah genap berusia 17 tahun. Selain itu adanya anggota TNI-Polri yang memasuki masa pensiun. Namun demikian Suharto memprediksi meski telah ditetapkan menjadi DPT, jumlah pemilih bisa juga mengalami penyusutan. “Jumlah pemilih dalam DPT kemungkinan masih bisa berubah, disebabkan berbagai faktor seperti karena meninggal, atau ada warga pindah ke luar kota,” ujarnya. Selain itu berdasarkan rincian DPT per Kecamatan diketahui jumlah calon pemilih paling banyak di Kecamatan Sananwetan sebanyak 39.707 orang, disusul Kecamatan Sukorejo yakni 37.767 orang dan yang paling sedikit di Kecamatan Kepanjenkidul sebanyak 30.530 orang. Sedangkan untuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikatakan Suharto tidak ada kenaikan dan jumlahnya tetap 311 TPS, meskipun ada kenaikan jumlah pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada tanggal 9 Juli menda-

tang. “Sehingga dipastikan jumlah TPS di Kota Blitar akan tetap seperti pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) pada 9 April lalu yakni sebanyak 311 TPS,” jelasnya. Menurut Suharto S.Sos, hal ini sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2014, tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres, di mana diasumsikan jumlah pemilih per TPS maksimal 500 orang, akan tetapi di dalam Pilpres maksimal 800 orang. Karena KPU kota Blitar memakai kisaran 300-400 pemilih per TPS, sehingga hanya membutuhkan 311 TPS sudah cukup. ”Rata-rata disetiap TPS akan digunakan bagi sekitar 347 pemilih, sehingga tidak perlu menambah atau mengurangi jumlah TPS,” terangnya lagi. Sementara perlu diketahui sebanyak 311 TPS tersebut tersebar di tiga Kecamatan se-Kota Blitar, di mana di kecamatan Sananwetan sebanyak 111 TPS, Kecamatan Sukorejo ada 104 TPS dan Kecamatan Kepanjenkidul sebanyak 96 TPS. Latihan Rutin Sementar itu, menjelang pimilihan umum Calon Presiden dan Calon wakil presiden RI tahun ini, anggota Subden 3 Datasemen C Pelopor Satbrimob Polda Jatim di Bojonegoro, rutin menjalani latihan di markas komando (mako) setempat Rabu (11/6) kemarin. “Latihan ini dilakukan untuk mengasah kemampuan anggota Brimob,” kata AKP Edy Suyono, Kepala Subden 3 Datasemen C Pelopor Satbrimob Polda Jatim di Bojonegoro. Menurutnya, setiap pagi, aktivitas anggota Brimob adalah membaca al-Quran setelah salat subuh bagi yang beragama Islam. “Setelah apel pukul 07.00 WIB, khusus untuk hari Rabu anggota Brimob akan menjalani latihan fisik. Latihan termasuk antisipasi teror, penjinakan bom dan lainnya,” ujarnya.Q htn,bas

bas/bhirawa

Asah kemampuan menjelang Pilpres, anggota brimob lakukan latihan rutin.

Belum Terlaksana, Wawali Tinjau Lokasi Bedah 1.000 Rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terus melakukan persiapan untuk pelaksanaan program bedah rumah. Namun data terakhir menunjukkan bahwa pelaksanaan program bedah rumah yang dikerjasamakan dengan Divisi 2 Kostrad Singosari ini belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

nas/bhirawa

Wakil Wali kota Batu, Punjul Santoso, saat meninjau rumah milik Fatoni yang akan segera dibedah oleh tim dari Pemkot dan Kostrad.

Karena dari 24 desa/keluarahan yang mengikuti program ini, baru 5 desa dan 2 kelurahan yang telah menyerahkan data rumah penduduk yang akan direnovasi. Lima desa itu yakni Beji, Sumberjo dan Sumber Brantas serta Desa Giripurno. Kelurahan Ngaglik dan Temas, juga sudah menyerahkan datanya ke Bagian Kesra, Kota Batu. “Kita ingin menunjukkan keseriusan pemkot untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal masyarakat. Untuk itu semua persiapan dari program itu terus kita perbaiki sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa lancer dan

sesuai rencana,” ujar Wakil Wali Kota (Wawali) Batu, Punjul Santoso, saat meninjau rumah milik Fatoni, salah satu warga Desa Giripurno yang rumahnya juga akan dibedah, Rabu (11/6). Rumah Fatoni ini, katanya, dalam program bedah rumah Pemkot Batu ini masuk dalam kategori rusak berat. Padahal rumah ini telah ditinggali Fatoni bersama 1 istri dan 3 anak selama 30 tahun. Namun saat ini ada anaknya yang telah berumah tangga dan memiliki rumah sendiri. Data di bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Batu, jumlah rumah yang masuk dalam

program bedah rumah ini mencapai 1000 unit rumah. Tapi sampai awal bulan ini baru 281 rumah sudah diajukan pemerintah desa/kelurahan untuk direnovasi. “Setelah seluruh desa memasukan datanya lagi. Pihak Kostrad akan mengecek ulang kondisi bangunan rumah milik penduduk yang ingin diperbaiki,” ujar kordinator tim bedah rumah Kota Batu, Driatmanto. Menurutnya, survey pertama sudah dilaksanakan. Setelah desa/kelurahan menyerahkan data surat pernyataan dari pemilik rumah. Maka anggota Kostrad akan melakukan survey lagi. Yaitu, untuk memastikan luas bangunan dan kondisi rumah secara umum. "Tipe rumah yang masuk dalam kategori perbaikan, luas bangunannya 4 x 7 m. Lantainya masih tanah, janda, cacat, tidak memiliki penghasilan tetap atau hanya Rp500 ribu per bu-

lannya," jelas Driatmanto. Adapun biaya perbaikan rumah pada tahun ini bervariatif. Dilihat dari berat dan tidaknya kerusakan rumahnya. Biaya perbaikan rumah penduduk yang rusak ringan hanya Rp 4.6 juta. Sedangkan yang mengalami rusak berat biayanya sampai Rp23 juta. Kasubag Kemasyarakatan, Bagian Kesra Kota Batu, Badrut Taman menambahkan, Pemkot Batu sudah menyiapkan dana Rp10 miliar untuk membiayai program bedah rumah. "Nanti yang mengerjakan anggota TNI AD bersama masyarakat yang tinggal di dekat rumah yang akan direnovasi. Anggota TNI-nya akan bermalam di rumah warga," ujarnya. Badrut berharap agar dalam pelaksanaan program, seluruh desa dan kelurahan segera menyerahkan surat pernyataan dari warganya yang siap untuk direnovasi.Q nas


EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Pahing, 12 JUNI 2014

Kurs JUAL

BELI

USD

11,669.00

11,553.00

SGD

9,300.97

9,206.31

EUR

15,874.51

15,714.39

JPY

11,494.29

11,376.66

GBP

19,522.24

19,321.24

sumber: Bank Indonesia (11 Juni 2014)

RAGAM EKBIS

Wujudkan Pangan, Pemkab Gandeng Perhutani Bojonegoro, Bhirawa Pemkab Bojonegoro bekerjasama dengan pihak Perhutani untuk menjaga ketahanan pangan di daerah tersebut. Nantinya lahan hutan itu akan dikelola dan dibangun beberapa fasilitas seperti akses jalan maupun penerangan. Bupati Bojonegoro Suyoto didampingi Sekretaris Daerah Soehadi Moeljono dan Dinas terkait melakukan pertemuan dengan Perhutani Bojonegoro untuk membahas kerjasama lebih lanjut pemanfaatan kawasan perhutani. Administratur Perhutani Bojonegoro, Anggar Widiyatmoko mengatakan, bahwa pertemuan yang dilakukan siang ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang dilaksanakan oleh Bupati Bojonegoro dengan Direktur perencanaan dan pengembangan bisnis perhutani terkait dengan kegiatan kegiatan yang ada dikawasan hutan yang ada diwilayah KPH yang ada di wilayah Bojonegoro. Menurut Anggar kerjasama akan meliputi beberapa hal diantaranya listrik dan waduk, bahkan infrastruktur jalan yang berada dikawasan perhutani. Selain bidang tersebut, untuk mengantisipasi lahan kritis nantinya akan dibudidayakan tanaman kemiri luasan dilahan yang sangat luas. “Selain itu juga kerjasama untuk pembudidayaan tanaman tepi dan teduhan yang berada dikawasan hutan Perhutani,” ujarnya. Dengan demikian dalam pertemuan yang digelar di Rumah Dinas Bupati yakni meliputi penggunaan kawasan hutan dan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan diantaranya adalah pinjam pakai dan kerjasama, bahkan jika dimungkinkan terjadinya tukar menukar lahan. Dari kegiatan ini pula akan terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan diantaranya adalah pembangunan waduk gongseng yang masuk dalam wilayah KPH Bojonegoro, jaringan listrik desa yang meliputi KPH Padangan dan KPH Bojonegoro. Pembangunan embung yang masuk dalam wilayah KPH Bojonegoro. Kegiatan lain adalah pengerasan jalan melalui alur di kawasan KPH padangan dan uji coba demplot ternak sapi di kawasan KPH Bojonegoro. Kesemua kerjasama yang dilakukan ini adalah bentuk kerjasama non komersial, sedangkan yang mengarah pada komersial meliputi pembangunan lapangan terbang, pembangunan tempat pembuangan sampah dan pengolahan sampah serta pengelolaan wana wisata Kayangan Api. Q bas

KEHILANGAN TULUNGAGUNG K E H I L A N G A N S T N K , Ya m a h a , t h . 2 0 1 0 , M e r a h Marun, AG6628RI, a/n. Eko Winarno, Ds. Pojok, Ngantru-T.Agung No.771/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, Pink, AG5153TO, a/n. Sulistyono, Ds. Gendingan, Kedungwaru-T.Agung No.772/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, AG2988TL, a/n. Senen, Ds. Punjul, Karangrejo-T.Agung No.773/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3813 EV, a/n Abunito Ds. Banyuputih RW 01/02, Kec. Banyuputih, Situbondo. No.774/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5493 GA, a/n Arli Haizal Ds Perante RW 02/01, Kec. Asembagus, Situbondo. No.775/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3079 EJ, a/n Mistari, Ds/Kec. Jatibanteng, RW 01/02, Situbondo. No.776/IMB/BI-II/2014

achmad tauriq/bhirawa

Chief Operating Officer, Accor Malaysia, Indonesia and Singapore-Gerald Guillouet dan Nia Niscaya, Direktur Promosi Pariwisata Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif (Kemenparekraf) saat meresmikan hotel Pullman Surabaya City Centre.

Masuk Jaringan Accor, Pullman Optimistis Lebih Berkembang Surabaya, Bhirawa Usai diakuisis Accor Grup, Hotel Meritus Surabaya yang berubah nama menjadi Hotel Pullman Surabaya City Centre semakin optimis semakin berkembang. Sebab Accor Grup juga memiliki jaringan yang luas di dalam dan luar negeri. “Pullman sendiri merupakan jaringan mana-

jemen hotel group Accor untuk kelas upscale atau hotel kelas atas atau hotel bintang lima. Dengan tergabungnya Pullman Surabaya city center, jumlah hotel di Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang dimanage by Accor mencapai 80 unit untuk semua skala,” ungkap Chief Operating Officer, Accor Malaysia, Indonesia

and Singapore-Gerald Guillouet di Hotel Pullman Surabaya City Center, Rabu (18/6). Ia menambahkan, hampir tiap hari ada hotel yang pengelolaannya dilakukan oleh Accord, apakah hotel yang sudah berdiri maupun hotel yang baru proses pembangunan. Dan hingga akhir tahun 2014 di targetkan bisa sam-

pai 100 hotel di tiga negara ini. Selain nama Pullman, khusus di Surabaya, group Accor juga memiliki hotel untuk kelas bintang empat dan tiga. Di antaranya Hotel Novotel Surabaya, Grand Mercure Mirama Hotel, Ibis Basuki Rahmad, Ibis Rajawali, dan Hotel Ibis budget di terminal 1 Bandara Juanda.

Seperti diketahui, hotel yang berada di Jalan Basuki Rahmat Surabaya sudah tiga kali berganti nama dalam empat tahun, pertama kali diluncurkan bernama LJ Discovery, setahun berikutnya berganti nama menjadi Meritus Hotel dan kini berganti nama lagi menjadi Pullman Surabaya City Centre. Q riq

Stabilkan Harga Sembako

Pemkot Gelar Pasar Murah Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya mulai mengantisipasi kenaikan harga menjelang Bulan Ramadan, upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar pasar murah mulai 13-26 Juni di 19 titik. Kemudian 11-22 Juli diselenggarakan di 9 titik di Surabaya dengan sasaran masyarakat bawah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya, Widodo Suryantoro mengatakan, sasaran operasi pasar tersebut adalah kawasan pemukiman, yang diutamakan pada masayrakat Surabaya yang berpenghasilan rendah. Kegiatan pasar murah akan dipusatkan di kecamatan, kelurahan, dan rumah susun (Rusun). “Jumlah kegiatan pasar

murah sebelum Ramadan tahun ini lebih banyak dari tahun lalu yang hanya 12 lokasi. Kali ini sebelum puasa ada 19 lokasi antara lain Rusun Grudo, Tambak Segaran, Pabean Cantikan, Tambak Asri, Lapangan Bangun Sari, Gayungan, dan Tandes,” terang Widodo ketika ditemui Bhirawa, Rabu (11/6). Kegiatan pasar murah, tambah Widodo, bertujuan

untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Berdasarkan pantauan Disperindag, menjelang ramadhan beberapa sembako harganya sudah mengalami kenaikan. Untuk komoditi cabe naiknya hingga 14 %, tomat 12 %, serta bawang 13 % persen. Namun demikian untuk barang kebutuhan pokok , seperti Beras, Gula, Minyak Goreng dan Telur masih relatif stabil. “Untuk komoditi beras, Minyak, dan gula masih stabil karena di bawah lima persen,” tambahnya. Kenaikan yang tak signifikan untu komoditi sembako tersebut, karena ketersediaan komoditi masih cukup besar. Widodo memperkirakan, pasokan

Antisipasi Trafik Komunikasi, Operator Selular Uji Jaringan Surabaya, Bhirawa Mengantisipasi lonjakan trafik komunikasi seluler yang diprediksi mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama bulan Ramadan terutama saat Lebaran 2014, beberapa operator seluler melakukan uji coba kesiapan jaringan di sepanjang jalur mudik. Telkomsel telah sukses melakukan Network Drive Test 2014 yang merupakan uji coba jaringan disepanjang jalur kereta api pantai utara Jawa. “Kegiatan uji jaringan selalu kami lakukan setiap tahunnya jelang Ramadan dan Lebara karena hal ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan layanan yang berorientasi pada quality of service,” ungkap Direktur Network Telkomsel- Abdus Somad Arief, Rabu (11/6). Ia menambahkan, momen Ramadan hingga lebaran merupakan saat yang sangat penting bagi para pelanggan untuk itu akan dipastikan

kenyamanan para pelangga dalam berkomunikasi. Bahkan selama Ramadan dan Lebaran tahun ini diperkirakan lonjakan trafik di beberapa daerah tujuan mudik, rata-rata mengalami kenaikkan lonjakan layanan mencapai 0 persen hingga 5 persen untuk layanan suara, sedangkan layanan SMS mencapai 10-15 persen dan lonjakan Data naik menca-

pai 25-35 persen dibandingkan dengan hari biasa. “Di sepanjang jalur utama mudik Jawa-Bali dan beberapa lokasi tujuan mudik di luar Jawa, telah disediakan kelonggaran sebesar 20 sampai 40 persen, seperti di Jawa Barat dengan kelonggaran kapasitas 45 persen, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar 55 persen,” jelasnya. Q riq

achmad tauriq/bhirawa

Manager Jabotabek Jabar Radio Access Network Quality Telkomsel, Nurdianto; Direktur Network Telkomsel, Abdus Somad Arief, dan Vice President Corporate Communications Telkomsel, Adita Irawati, saat sedang uji coba jaringan Telkomsel.

sembako akan berlangsung lancar hingga lebaran. Dalam menggelar kegiatan pasar murah, Pemkot surabaya bekerjasama dengan PD Pasar Surya. Tiap titik lokasi akan digelontor beberapa ton komoditi sembako dengan rincian Beras 500 Kg - 1 Ton, minyak goreng 500 botol, gula 750 Kg – 1 Ton dan telur 250 Kg, namun bisa ditambah hingga 500 Kg jika peminatnya banyak, dan menyusul Tepung. Harga komoditi yang dijual dalam pasar murah adalah harga distributor. “ Kerja sama ini langsung dari distributor, jadi mengikuti harga distributor. Semisal telur dari Mojokerto yang harga rata-rata mencapai Rp-

19.500 di pasar murah ini jadi Rp14.500,” papar Widodo. Selain menggelar pasar murah, Disperindag kota Surabaya juga intensif memantau harga komoditi di sejumlah pasar tradisional. Beberapa pasar tradisinal yang digunakan sebagai lokasi pantauan harga kebutuhan pokok, antara lain Pasar Wonokromo, Pasar Keputran, Pasar Genteng, Pasar Pucang, dan Pasar Tambak Rejo. “ Kalau evaluasi harga pasar, kita reguler ada sebulan empat kali, menjelang Ramadan sampai lebaran, pantauan khusus frekuensinya bisa meningkat lagi. Kalau terjadi penimbunan, itu nanti akan kita tindak lanjuti,” tegasnya. Q geh

Telkom Kembangkan Wifi 100 MBPS Surabaya dan Denpasar Surabaya, Bhirawa PT Telkom Indonesia terus mendorong pengembangan akses data kecepatan tinggi (broadband access) Wifi ID salah satunya dengan meluncurkan WiFi Corner dengan kecepatan akses sampai 100 Mbps di Surabaya dan Denpasar. Deputy Executive General Manager Divisi Telkom Timur, Bagyo Nugroho, mengatakan WiFi Corner 100 Mbps ini ditempatkan di lokasi strategis agar bisa dijadikan sebagai tempat bertemunya komunitas-komunitas di masyarakat, sekaligus media untuk melakukan edukasi akses internet broadband. Di Surabaya, launching WiFi Corner 100MBps dilakukan di kantor Telkom Jl. Kapuas Surabaya. Sedangkan di Denpasar, dilakukan di Warung Taman Denpasar, Rabu (11/6). Deputy Executive General Manager Divisi Telkom Timur, Bagyo Nugroho mengatakan kemudahan akses menjadi satu hal krusial bagi pengguna akses internet. Keberadaan Wifi Corner 100 Mbps ini menambah kemudahan masyarakat dalam melakukan akses internet broadband selain di ribuan titik WiFi.ID yang tersebar di Surabaya. “Sebelumnya, Telkom memang telah menggelar program Indonesia Wifi, berbagai publik area, telah dilengkapi dengan akses internet wifi.id. Sampai tahun 2015, ditargetkan tak kurang dari 1 juta WiFi akan terpasang di Indonesia,” kata Bagyo disela sela acara launching di Jalan Kapuas Surabaya. Nantinya, tambah Bagyo, selain wifi.id, beberapa kantor Telkom yang letaknya strategis akan dilengkapi WiFi Corner. Tak hanya itu, tidak menutup kemungkinan masyarakat bisa mengajukan WiFi Corner yang ditempatkan di lokasi-lokasi seperti misalnya di sekolah dan perguruan tinggi. Ditambahkan oleh General Manager Jatim Suramadu, Djatmiko, Telkom memiliki infrastruktur broadband akses yang menjadi internal resources Telkom, baik disisi fixed broadband maupun mobile broadband. Q ma

Langka, Harga Pupuk Bersubsidi Naik

Produktivitas Cabe Terganggu, Harga di Pasar Turun Kelangkaan pupuk bersubsidi tak hanya dirasakan petani padi. Di Kabupaten Pasuruan tepatnya di Desa Seladi, Kecamatan Kejayan kelangkaan pupuk tersebut juga terjadi pada petani cabe merah. Akibatnya, petani mengeluhkan produktifitas tanaman pedas itu kurang maksimal dan berdampak pada musim panen tiba.

hilmi husein/bhirawa

Petani cabe saat memanen lombok di Desa Seladi, Kecamatan Kejayan Kab Pasuruan, Selasa (10/ 6). Mereka mengeluhkan produktifitas cabe kurang maksimal akibat kelangkaan pupuk bersubsidi.

“Sejak tiga bulan terakhir para petani cabe mulai kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Sehingga, produktifitas cabe tentu juga ikut turun. Bahkan hasil panen pun menjadi berkurang,” ujar Ikhwan Kusuma, petani cabe saat akan memanen cabe merah di lokasi, Rabu (11/6). Menurut Ikhwan, tanaman lombok biasanya dapat tumbuh setinggi satu meter lebih. Namun akibat dari pemberian pupuk yang terlambat, membuat tanaman lombok merahnya tumbuh kerdil atau sekitar 50 cm. “Jika dikalkulasikan saya terpaksa kehilangan 20 persen akibat kelangkaan pupuk ini.

Artinya, jika 1 pohon bisa menghasilkan cabe 1 kg, saat ini hanya 8 ons,” kata Ikhwan Kusuma. Selain mengalami kelangkaan, pupuk subsidi juga dijual dengan harga yang tidak wajar. Biasanya 1 sak berisi 50 kg pupuk bersubsidi seharusnya dijual Rp90 ribu, saat ini harganya bisa naik menjadi Rp140-160 ribu. Tak hanya itu, petani lombok juga mengeluhkan harga lombok merah yang mengalami penurunan. Jika kondisi normal, lombok merah dijual dengan harga Rp15-20 ribu/kg, kini turun menjdi Rp5.000/kg. “Siapa yang cepat dialah yang dapat. Itulah

saat untuk mencari pupuk bersubsidi. Jika petani yang terlambat karena tidak tahu kalau pupuk sudah tersedia, akhirnya tidak dapat jatah. Belum lagi harga lombok merah yang mengalami penurunan. Makanya, kami sangat dipusingkan dengan keadaan ini,” jelasnya. Berdasarkan data dari Kantor Bagian Penjualan Jawa Timur, jumlah realisasi dan alokasi penyaluran per/kecamatan di Kabupaten Pasuruan, hingga bulan Mei sudah mencapai 16.342. Padahal alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Pasuruan, pada 2014 sebanyak 33,657 ton digunakan hingga tujuh bulan ke depan. “Sisa pupuk urea bersubsidi tinggal 17.315 ton untuk tujuh bulan kedepan. Jika kami bagi menjadi tujuh bulan tinggal 2.473 ton per/bulan. Padahal jika dibagi lagi menjadi 24 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan menjadi 103 ton per bulan/ kecamatan. Jelas

itu tidak cukup,” jelas Ikhwan. Ikwan pun khawatir kurangnya pupuk urea bersubsidi juga akan mengganggu puncak musim tanam tiba sekitar bulan Oktober, November dan Desember. Pada kebutuhun pupuk pada puncak musim tanam, rata-rata mencapi 4000 ton per/bulan. “Kami berharap kepada para petani untuk pupuk urea bersubsidi secara secara berimbang. Optimalkan dengan pupuk organik bersubsidi. Semuanya itu bertujuan untuk menekan penggunakan pupuk urea,” kata Ikhwan. Sementara itu, alokasi pupuk urea bersubsidi untuk Kabupaten Pasuruan tahun ini berkurang 6000 ton, bila dibandingkan dengan jatah tahun 2013 lalu. Pada tahun anggaran 2013 dialokasikan oleh Provinsi Jatim terhadap pupuk urea bersubsidi sebanyak 39.355 ton urea. Sedangkan pada tahun anggaran 2014 dialokasikan sebanyak 33.657 ton. Q hil


OLAHRAGA

Kamis Pahing 12 JUNI 2014

LINTASAN

Warga Biak Antusias Pasang Bendera Piala Dunia

9

Timnas Senior Gelar TC di Sidoarjo Surabaya, Bhirawa Sebelum menggelar uji coba melawan Laos, Rwanda dan Maladewa, Tim Nasional (Timnas) senior menggelar training center (tc) di Sidoarjo. Rencanannya para punggawa garuda itu akan mulai berlatih hari ini, Kamis (12/6).

Biak, Bhirawa Segelintir warga Kabupaten Biak Numfor, Papua, terlihat antusias dengan memasang bendera negara peserta piala dunia Brazil di kendaraan motor dan mobil sebagai wujud kecintaan mendukung tim favorit juara, Rabu pagi. Erman, salah seorang pendukung tim “orange” Belanda, mengakui ia harus membeli asesoris bendera Negara Belanda seharga Rp30 ribu untuk dipasang di kendaraan motor. “Sebagai fans berat Belanda saya harus beli bendera piala dunia, ya ini wujud kecintaan akan tim kesayangan untuk berlaga di ajang akbar empat tahunan piala dunia,” ungkap Erman, fans tim orange. Harga bendera peserta piala dunia Brazil dijual pedagang Biak sekitarnya sangat bervariasi mulai dari Rp30 ribuan hingga Rp100-an tergantung dnegan jenis bahan dan ukuran bendera. Sementara itu, di berbagai lokasi permukiman warga di kawasan Biak Kota, Distrik Samofa serta beberapa kampung lain sejumlah pengemar bola juga memasang berbagai ukuran bendera negara peserta piala dunia hingga di atas pohon dan rumah penduduk. Beberapa bendera negara peserta piala dunia 13 Juni 2014 yang semarak dipasang di atas pohon diantaranya Brazil, Jerman, Spanyol, Uruguay, Argentina, Prancis. Menjelang pesta akbar pembukaan kejuaraan sepak bola piala dunia 13 Juni di Brazil semarak warga Biak Numfor untuk menonton melalui dekoder K-Vision sangat tinggi. Distributor dekoder piala dunia, Firman mengakui permintaan akan dekoder untuk menonton piala dunia Brazil makin meningkat menjelang pembukaan piala dunia Brazil.Q ant

Menurut Sekretaris Badan Tim Nasional (BTN), Sefdin Syaifuddin, anak asuh Alfred Riedl akan menjalani TC di Sidoarjo. "TC mulai tanggal 12 Juni. Para pemain akan menginap di Sun City Hotel. Sedangkan untuk tempat berlatih, kami memilih di Stadion Gelora Delta Sidoarjo," imbuh mantan wartawan salah satu koran lokal di Surabaya ini. TC Timnas Senior akan berlangsung mulai 12 Juni dan berakhir 26 Juni," katanya, Rabu (11/6). Firman Utina dan kawan-kawan akan menjalani tiga pertandingan uji coba di Jatim, pertama mereka akan meladeni Laos pada 18 Juni di Gelora Bangkalan. Pada 21 Juni, Timnas Garuda ditantang Rwanda di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ujicoba terakhir dari rangkaian tersebut akan dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan Malang pada 25 Juni mendatang. Timnas akan berhadapan dengan Maladewa.Q wwn

ist

Alfred Riedl saat memberikan instruksi kepada pemain timnas senior.

Pupo Perkuat Lini Tengah Persebaya Timnas U-19 Dijamu di Stadion Utama Riau Surabaya, Bhirawa Kekuatan lini tengah Persebaya bakal semakin kokoh, sebab Isaac Pupo yang baru saja bergabung dengan tim yang dilatih Rachmad Darmawan pekan lalu ternyata bisa menunjukkan skil dan teknik yang cukup mumpuni. Menurut Asisten Pelatih Persebaya, Tony Ho Pupo memiliki teknik lengkap, ia juga bisa bermain di lini tengah dan menjadi second striker. “Dia (Pupo) sesuai dengan kebutuhan kami, dia punya kualitas bagus, full teknik dan bertenaga,” katanya, Rabu (11/6). Hanya saja, Pupo masih punya satu kendala, yakni kebugaran. “Mungkin problemnya hanya masalah kebugaran. Tapi, untungnya sekarang jeda kompetisi,” terang pelatih yang mengantarkan Persebaya promosi ke Indonesia Super League (ISL) ini. Pupo sudah resmi menyandang sta-

tus pemain Persebaya usai menandatangani kontrak berdurasi setengah musim, akhir pekan lalu. Setelah mengantongi International Transfer Certificate (ITC) dari Asosiasi Sepakbola Liberia (LFA), saat ini Pupo tinggal menunggu pengesahan dari PT Liga Indonesia.

Liga Soeratin Asosiasi Provinsi (Asporv) PSSI Jatim memastikan akan menggelar turnamen sepakbola usia muda, Piala Soeratin dimulai Agustus 2014. Asprov PSSI Jatim telah mengirimkan surat kepada Asosiasi PSSI Kota/ Kabupaten yang menjadi anggotanya. Dalam surat bernomor 471/PSSIJatim/VI/2014 yang ditandatangani Sekum Asprov PSSI Jatim, Amir Burhannudin itu, disebutkan perihal pelaksanaan Kompetisi Piala Soeratin tahun 2014. Dimulai Agustus, dan

diikuti oleh klub-klub sepakbola di Jatim. “Piala Soeratin adalah kompetisi U18. Jadi, pemain tertua yang boleh ikut adalah yang kelahiran 1 Januari 1997,” tutur Amir Burhannudin ketika dikonfirmasi secara terpisah. “Tentang kapan tanggal pastinya dimulai, format kompetisinya, dan persyaratan-persyaratan lain akan diberitahukan lebih lanjut,” imbuh pria yang berprofesi sebagai pengacara ini. Yang pasti, tim bayangan PON Remaja Jatim akan diterjunkan di turnamen ini. Sebagai persiapan, tim PON Remaja Jatim menggelar pemusatan latihan (TC) di Surabaya. Saat ini, tim bayangan PON Remaja berkekuatan 26 pemain hasil seleksi ketat sudah terbentuk. “Kami siap terjun di Piala Soeratin,” tegas Mursyid Effendi, pelatih kepala tim PON Remaja Jatim. Qwwn

Forki Simalungun Kirimkan Atlet ke Porwil Sumut Sumut, Bhirawa Federasi Olahraga KarateDo Indonesia (Forki) Kabupaten Simalungun mengirimkan 18 atlet ke Porwil Sumatera Utara Wilayah II, di Kota Pematangsiantar, 13-14 Juni 2014. “Kita harapkan semua lolos ke Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada November 2014 di Medan,” ujar Tim Manajer Kontingen Simalungun Parsaoran Simanullang, Rabu. Sekretaris Umum Pengkab Forki Simalungun ini berharap di ajang nanti, atlet mampu mempertahankan raihan tiga emas, tiga perak dan tiga perunggu seperti Porprov Sumut tahun 2010. Untuk mempersiapkan atlet, kata Parsaoran, Pengkab FORKI Simalungun melakukan pemusatan latihan

berjalan di beberapa lokasi, khususnya Kecamatan Panei Tongah dan Purba yang menjadi basis atlet muda. Parsaoran menyampaikan penetapan target sama seperti raihan empat tahun lalu disesuaikan dengan kondisi pembinaan atlet karate senior yang sulit menjalankan program latihan secara kontiniu dan bersama-sama. “Mereka banyak yang ke luar daerah karena merantau dan juga melanjutkan pendidikan karena kami akui dari prestasi karate belum menjanjikan untuk jaminan hidup,” sebut Parsaoran. Sementara Sekretaris Panitia Porwil Sumatera Utara Wilayah II Cabang Karate Ronald Hutagalung menyampaikan pertandingan akan dilaksanakan di Aula

18 atlet Forki Kabupaten Simalungun dikirim ke Porwil Sumatera Utara Wilayah II, Kota Pematangsiantar. Brimob Pematangsiantar pada 13-14 Juni 2014. “Persiapan lapangan sudah selesai. Saat ini pendaftaran atlet dari enam kabupaten/

kota yang masuk wilayah II yakni Pematangsiantar, Simalungun, Binjai, Deliserdang, Tobasa dan Samosir,” sebut Ronald.Q ant

Pekanbaru, Bhirawa Tim Nasional Sepak Bola Umur 19 tahun ke bawah atau U-19 akan dijamu Tim Sepak Bola Pra-Pekan Olahraga Nasional Riau di Stadion Utama yang menjadi kebanggaan masyarakat di daerah ini. “Izin dari Kerja Sama Operasi (KSO) untuk pemakaian stadion kebanggaan masyarakat Riau itu telah didapat dan pertandingan sudah siap untuk dilaksanakan di Stadion Utama,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Edi Satria kepada pers di Pekanbaru, Rabu siang. Sebelumnya, izin penggunaan stadion berkapasitas lebih dari 35 ribu orang itu sempat terhambat persoalan utang pemerintah daerah dengan KSO. “Namun kerja keras akhirnya membuahkan hasil dan Stadion Utama bersiap untuk menjamu Timnas U-19,” kata dia. Ia mengatakan, pihaknya sangat senang sikap KSO yang telah mengizinkan pemakaian Stadion Utama untuk penyelenggaraan pertandingan ujicoba Tim Pra PON Riau melawan Timnas U-19. “Dengan demikian, maka kami bisa memastikan pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Riau. Tentunya hal ini sangat kita sambut dengan gembira, karena stadion tersebut bisa kembali digunakan untuk even besar,” kata dia. Ia mengatakan, pihaknya telah membenahi lapangan

dengan memotong rumput, memupuknya dan menyiraminya sehingga kembali segar saat digunakan bertanding.Q ant Selain itu, kata dia, panitia juga telah menyiapkan genset, membersihkan lingkungan stadion serta melengkapi berbagai peralatan yang kurang.Q ant

Pelajar Barito Utara Wakili Kalteng ke Jakarta Muara Teweh, Bhirawa Sejumlah pelajar dari tingkat SD, SMP dan SMU di Kabupaten Barito Utara, berhak mewakili Kalimantan Tengah pada event olimpiade olahraga siswa nasional tingkat nasional di Jakarta pada 15-21 Juni 2014 cabang olahraga karate. “Sejumlah siswa itu berhasil meraih medali pada pekan olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat Kalimantan Tengah belum lamba ini terutama cabang olahraga karate,” kata pelatih karate Barito Utara, Hery di Muara Teweh, Rabu. Menurut Hery, anak-anak Barito Utara pada kegiatan di Palangka Raya itu berhasil menyabut tujuh medali emas, dua perak dan satu perunggu. Pelajar yang meraih medali diantaranya untuk tingkat SD karate Barito Utara mendulang tiga emas dan satu perak, untuk SMP dapat tiga emas dan satu perak dan tingkat SMU satu emas dan satu perunggu. “Kami optimis para pelajar itu

mampu meraih medali di kejuaraan tingkat nasional tersebut,” kata Hery yang juga sebagai wasit nasional karate. Hery mengatakan karateka pelajar yang akan mengikuti 02SN nasional untuk mengikuti kelas kata dan kumite masing-masing tingkat SD yakni Reysha M dan Ranto Rivaldi. Untuk SMP atas nama Rayani Safitri dan Muhammmad Fahri serta tingkat SMA dengan atlet Kevin. Karateka Barito Utara selalu membawa harum nama daerah khususnya Provinsi Kalteng, semoga atlet kita sukses meraih gelar dan memperbaiki peringkat. Dia juga mengucapkan, terima kasih mewakili pengurus FORKI Barito Utara kepada pemerintah daerah dan masyarakat atas dukungan selama ini. “Kami mohon doa masyarakat di daerah ini semoga atlet potensial ini mampu membawa harum dan nama baik daerah,” katanya.Q ant

Maldini Pali


NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Dokumen Pemberhentian Prabowo Tak Boleh Bocor Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua Tim Pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, George Toisutta menegaskan dokumen hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberikan rekomendasi untuk memberhentikan Prabowo Subianto dari militer tidak boleh bocor ke publik. “Tidak boleh bocor dokumen itu pada mereka yang tidak berkepentingan dan itu dokumen rahasia,” ujar George Toisutta di Rumah Polonia, Jakarta, Rabu (11/6) kemarin. Menurut mantan KSAD tersebut, pihaknya meminta jajaran TNI agar mengevaluasi kenapa dokumen rahasia itu dapat bocor ke publik. Ketika ditanya siapa yang membocorkan dokumen rahasia itu, ia mengaku tidak tahu dan enggan untuk menanggapi hal tersebut lebih jauh. “(Apakah akan membentuk tim khusus untuk menelusuri bocornya surat DKP?) Itu bukan pekerjaan kami itu tugasnya pemerintah untuk mengungkap kebocoran dokumen itu,” kata dia. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman meminta TNI untuk mengevaluasi bocornya dokumen hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas nama Prabowo Subianto ke publik. Pihak berwenang, lanjutnya, harus menjelaskan dan mengevaluasi bocornya dokumen karena itu bersifat rahasia. “Saya duga dokumen tersebut dimiliki oleh Markas Besar (Mabes) TNI. Jajaran TNI harus evaluasi penyebab bocornya dokumen rahasia itu,” kata dia. Q ant

Jangan Korbankan Harmoni Masyarakat Debat Capres Jadi Vitamin Relawan Pemenangan Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mengatakan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kontestasi Pemilu Presiden 2014 harus dihentikan, karena merusak harmonisasi kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. “Jangan hanya karena pilpres, tatanan masyarakat yang sudah baik, sudah harmonis, menjadi rusak,” kata Khofifah di Jakarta, Rabu (11/ 6) kemarin. Ia mengatakan isu SARA sangat sensitif di masyarakat dan jika terus disuarakan bisa memicu konflik horizontal, bahkan disintegrasi. Apalagi, kata dia, suka atau tidak suka harus diakui bahwa masyarakat masih mudah terpengaruh dengan sentimen SARA. Selama ini, lanjut Khofifah, tokoh-tokoh moderat telah berupaya keras menjaga keharmonisan di dalam masya-

rakat yang beragam, sehingga sangat disayangkan jika apa yang diusahakan itu rusak akibat perebutan kekuasaan. Sebagaimana diberitakan merebaknya isu SARA terkait pilpres tidak hanya mencuat di media sosial, namun juga tersebar ke masyarakat melalui media massa, salah satunya melalui tabloid Obor Rakyat yang isinya memojokkan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan men yebutnya sebagai non-Muslim dan beretnis Tionghoa. Khofifah menampik jika pernyataannya itu sematamata untuk membela Jokowi, mengingat ia merupakan sa-

lah satu juru bicara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. “Persoalan ini menjadi keprihatinan kita semua. Kita tentu tidak ingin pilpres yang seharusnya menjadi pijakan untuk menata masa depan, justru merusak tatanan yang sudah baik di masa sekarang,” ujarnya. Menurut dia, kerusakan harmonisasi kehidupan mas yarakat merupakan ongkos yang terlalu mahal untuk sebuah persaingan menuju kekuasaan, dan akan menjadi beban berat bagi siapapun yang nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden untuk melakukan pemulihan. “Jadi, untuk menang tidak boleh menghalalkan segala cara,” tukas Menteri Pemberdayaan Perempuan di era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Eksportir Dituntut Miliki Standar Kompetensi Jakarta, Bhirawa Eksportir, produsen, pendamping, dan konsultan ekspor dituntut untuk memiliki standar kompetensi kerja nasional agar bisa bersaing saat pemberlakuan pasar tunggal Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). “Kita harus memiliki sumber daya manusia yang profesional dan siap bersaing di bidang ekspor, kita memerlukan orangorang yang kompeten saat MEA,” kata Asisten Deputi Urusan Advokasi Kementerian Koperasi dan UKM Taty Ariati di Jakarta, Rabu (11/6) kemarin. Ia mengatakan pihaknya telah menyusun tiga Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yakni SKKNI di bidang koperasi, SKKNI ritel, dan SKKNI ekspor. Taty berharap pelaku UKM yang mengekspor produknya termasuk pendamping dan konsultan ekspor memenuhi SKKNI yang telah ditetapkan. “Kami sendiri rutin menyelenggarakan pelatihan SKKNI khusus untuk ekspor agar SDM kita siap masuk ke pasar global,” katanya. Taty menekankan pentingnya kemampuan pelaku koperasi dan UKM ekspor dalam hal komunikasi dan dokumentasi. Korespondensi dengan buyer, kata dia, menjadi kunci utama dalam menjalin jejaring yang lebih luas termasuk dalam melakukan deal-deal bisnis dengan lebih optimal. “Di Jawa Timur misalnya kami melatih 30 pelaku usaha, pendamping, dan konsultan ekspor agar mereka bisa memenuhi SKKNI,” katanya. Pihaknya memastikan peserta pelatihan mendapatkan materi dan uji kompetensi dalam hal kemampuan mempelajari pasar, membaca peluang dan potensi, memodifikasi kemampuan, hingga mempertimbangkan risiko usaha. Q ant

Debat Capres “Vitamin” Relawan Debat calon presiden-wakil presiden bagian pertama, Senin (9/6), memberikan nilai positif bagi pasangan Joko WidodoJusuf Kalla dan menjadi “vitamin” bagi relawan di lapangan, kata Juru Bicara Jokowi-JK, Khofifah Indar Parawansa. “Sambutan dari masyarakat terhadap hasil debat luar biasa. Ini menjadi tambahan energi bagi kami,” kata Khofifah di Jakarta. Apalagi, kata dia, hasil survei menunjukkan peningkatan jumlah pemilih Jokowi-JK pascadebat, sehingga jarak tingkat keterpilihan dengan pasangan Prabowo-Hatta semakin lebar. Khofifah optimistis sisa waktu sebelum pemungutan suara 9 Juli masih memberikan peluang yang besar bagi kubu Jokowi-Jk untuk meningkatkan tingkat keterpilihan atau elektabilitas.

Khofifah Indar Parawansa

ist

“Masih ada waktu untuk terus menambah suara dukungan masyarakat. Insyaallah hasilnya akan sangat maksimal,” ujar mantan ketua umum Korps PMII Putri (KOPRI) itu. Khofifah mengajak semua pihak yang turut dalam kontestasi pilpres untuk menghindari caracara destruktif yang bisa merusak demokrasi itu sendiri. Apalagi kedua pasangan caprescawapres telah berjanji akan bertarung dengan fair di hadapan masyarakat. Q ant

Anggoro Akui Bersalah Kabur Keluar Negeri

Kemenag Ikuti Aturan Kemendikbud Jakarta, Bhirawa Kementerian Agama akan ikut langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai aturan seragam sekolah/ madrasah bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah, kata Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan. “ Madrasah siap mengikuti aturan seragam nasional sebagaimana diatur dalam Permendikbud. Aturan tentang seragam nasional, tentu harus diikuti. Untuk seragam sekolah, madrasah akan menyesuaikan. Sedang tentang seragam Pramuka juga akan disamakan,” kata M. Nur Kholis Setiawan di Jakarta, Rabu (11/6), saat dimintai tanggapannya terkait terbitnya Permendikbud tentang Pakaian Seragam Sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014, tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud tersebut mengatur tentang seragam untuk siswa SD sampai SMA. Seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah dibagi menjadi tiga, yaitu seragam nasional, seragam sekolah, dan seragam kepramukaan. Hal baru yang ditambahkan dalam peraturan ini adalah keharusan meletakkan bendera Merah Putih pada dada kiri atas kantong saku. “Yang ditambahkan dalam seragam nasional itu adalah bendera Merah Putih, diletakkan di dada kiri atas kantong saku. Kita ingin betul menanamkan kecintaan terhadap Merah Putih. Sebagai identitas diri bahwa kita ini adalah siswa dan siswi Indonesia,” jelas Mendikbud Mohammad Nuh kepada pers, Selasa (10/06).Q ant

Kamis Pahing 12 JUNI 2014

antara foto

Kampanye Pemilu Adil Warga Solo mengenakan topeng capres-cawapres sambil membawa pernik Piala Dunia 2014 berkampanye kreatif di Kawasan Olahraga Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/6). Mereka menghimbau agar slogan “Fair Play” (pertandingan yang adil) dalam sepak bola juga dapat menginspirasi proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 dilaksanakan dengan adil dan jujur.

Kontras : Capres Tak Beritikad Tegakkan HAM Jakarta, Bhirawa Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan kedua kandidat baik pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Jokowi-Jusuf Kalla tidak beritikad membangun negara beralaskan HAM. “KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan para kandidat tidak memiliki itikad membangun negara yang beralaskan HAM,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (11/6) kemarin. Menurut Haris, setelah melihat debat kedua kandidat di Balai Sarbini, Senin (9/6), pihaknya sangat menyesalkan bahwa tidak ada pertanyaan maupun pernyataan yang secara spesifik diajukan KPU melalui moderator guna memberikan ruang untuk menguji gagasan,

visi dan misi para kandidat terkait kewajiban negara di bidang HAM selama lima tahun mendatang. Lebih dari itu, ujar dia, HAM juga dipastikan tidak masuk dalam debat kandidat pada tahap ke dua hingga ke tahap kelima mendatang karena sesuai jadwal yang dikeluarkan KPU, materi debat hanya terfokus pada program pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta sumber daya manusia (SDM). “Absennya HAM dalam materi debat, dipertegas oleh sikap dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang tidak memasukan HAM kedalam materi debat,” katanya. Ia menilai absennya materi HAM dalam debat adalah ironis mengingat Indonesia adalah salah satu anggota Dewan HAM PBB, dan dua tahun terakhir kondisi HAM di Indonesia men-

dapatkan catatan kritis dari PBB. Kontras juga menilai hanya pada segmen keempat nuansa debat sedikit terlihat, yaitu ketika moderator memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk saling bertanya. “Hal positif dalam segmen ini adalah keberanian Jusuf Kalla, selaku Cawapres dari Joko Widodo, yang mengangkat dan menanyakan agenda Capres dan Cawapres nomor urut satu, terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,” ujar Haris. Ia menyayangkan jawaban dari Prabowo yang terkesan menyederhanakan pelanggaran HAM hanyalah persoalan pendidikan, dan menyederhanakan “represi” terhadap aktivis pro-demokrasi pada saat itu, serta Prabowo menyerahkan persoalan ini kepada atasannya pada saat itu. Q ant

Jakarta, Bhirawa Pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo mengaku bersalah karena kabur ke luar negeri saat proses penyidikannya masih berlangsung hingga 4,5 tahun. “Apakah saudara mengakui saudara bersalah?” tanya ketua majelis hakim Nani Indrawati dalam sidang pemeriksaan terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu. “Saya mengakui, saya siap menerima hukuman, saya siap bertobat,” jawab Anggoro. “Bersalah di mana?” tanya hakim lagi. “Saya menyesal, saya tidak cepat-cepat pulang, sitkon (situasi dan kondisi) membuat saya tidak bisa pulang, mungkin kalau saya pulang tidak seperti ini, penyesalan saya terbesar kenapa saya tidak pulang,” ungkap Anggoro. Namun ia tidak menyampaikan penyesalannya terhadap dakwaan yang ditujukan kepadanya yaitu menyuap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pejabat Departemen Kehutanan sejumlah Rp210 juta, 92 ribu dolar Singapura, 20 ribu dolar AS, Rp925,9 juta dan dua unit lift penumpang kapasitas 800 kilogram.

“Saya sering menyumbang kalau cuma miliaran (rupiah,red), saya juga menyumbang ke badan lain, masjid, pesantren dan gereja juga,” ungkap Anggoro. Padahal dalam dakwaan, Anggoro didakwa menyuap Ketua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faishal, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan 2005-2007 Boen Mochtar Purnama sebesar 20 ribu dolar AS dan Menteri Kehutanan 2004-2009 Malam Sambat (MS) Kaban sejumlah 45 ribu dolar AC, Rp50 juta, 40 ribu dolar Singapura serta pemberian berupa dua lift di Gedung Menara Dakwa sebagai pusat kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) senilai 58.581 dolar AS dan Rp200,65 jutsd (sekolah dasar), saya sudah lama berkecimpung di dunia komunikasi, kalau (uang) ke DPR, dan staf-stafnya, mungkin benar tapi kalau ke orang Kementerian Kehutanan itu tidak benar. Bisa saja pemberian itu direkayasa, tidak tahu oleh siapa, bisa saja KPK, karena dan pada faktanya mereka tidak bantu saya. Saya tiga tahun baru dapat proyek. Jadi saya pada posisi bertobat dan siap menjalani hukuman,” tambah Anggoro.Q ant

antara foto

Terdakwa kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan, Anggoro Widjojo menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Rabu (11/6).

SBY Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ketahanan Hari Ini, di Kampus Universitas Pertahanan (Unhan) Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia akan mengukuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu ketahanan nasional. Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Dr Desi Albert Mamahit di Kantor Kementrian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu, mengatakan m e l a l u i pengukuhan tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Profesor pertama di Indonesia dal-

Susilo Bambang Yudhoyono

am bidang ilmu ketahanan nasional. Pemberian gelar Profesor ilmu ketahanan nasional kepada Presiden RI telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2012 tentang pengangkatan Profesor/Guru Besar tidak tetap pada perguruan tinggi. Desi Albert Mamahit mengatakan, pengukuhan ren cana dilaksanakan diKampus Unhan, Kompleks Indonesia Peace and Security C e n t e r (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/6). Pengukuhan Dr Susilo Bam-

bang Yudhoyono sebagai Guru Besar Ilmu Ketahanan Nasional dilakukan dengan mem pertimbangkan penguasaan ilmu Ketahanan Nasional yang diperoleh dari berbagai pendidikan militer dan non militer, baik di dalam maupun di luar negeri. Yudhoyono, kata dia, juga memiliki latar belakang akademik yang diperlukan untuk menjadi Guru Besar. SBY meraih gelar Master of Art (MA) bidang Manajemen diperoleh dari Webster University, Missiuri, Amerika Serikat. Selanjutnya, gelar Doktor bidang Ekonomi Pertanian diperoleh dari Institut Pertanian Bogor pada atahun 2004, dengan judul disertasi ‘Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Kebijakan Ekonomi dan Fiskal’. Penguasaan akademis berbagai ilmu telah dibuktikan Susilo Bambang Yudhoyono

melalui karya-karyanya, berupa buku dan artikel, di antaranya Coping with the Crisis Securing the Reform (1999); Revitalization of the Indonesian Economy: Business, Politics and Good Governance (2002); Taman Kehidupan, sebuah Ontologi (2004); Transforming Indonesia: Selected International Speeches (2005); Peace Deal with Aceh is Just a Beginning (2005); The Making of a Hero (2005), dan lainnya. Mantan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakor kamla) ini mengatakan, SBY telah memberikan kuliah umum dan orasi ilmiah di beberapa perguruan tinggi ternama di dunia. Pada September 2005, kuliah umum dengan judul “Perpective on the MDGs and the Way Forward to 2015” diberikan di Columbia University, New York, Amerika Serikat. Pada April 2006, di Islamic University of Imam Muhammad Bin Saud, Riyardh, mem-

berikan kuliah umum dengan judul “Progress and Prosperity”. Pada November 2006, menyampaikan orasi ilmiah di Keio University, Tokya dengan judul “Goverrnance, Reforms and Democratic Transformation in Indonesia”. Pada Oktober 2008, SBY memberikan kuliah umum di Beijing University, Tiongkok dengan judul “Indonsia, China and East Asia”: Building Bridges During Turbulent Times”. Pada September 2009, juga memberikan kuliah umum di The Jhon F Kennedy Scholl of Government, Harvard University Boston, Amerika serikat dengan judul “Towards Harmony Among Civilizations”. Rektor Unhan menambahkan, pada acara pengukuhan Guru Besar tersebut, SBY juga akan menyampaikan pidato berjudul “Perdamaian dan Keamanan dalam Dunia yang Berubah”: Tantangan Penyusunan Grand Strategy bagi Indonesia”. Q ant


Kamis Pahing 12 JUNI 2014

SAMBUNGAN Berlangsung Tegang, KPU Jatim Klaim DPT Pilpres Meningkat

Bawaslu Jatim Ancam Perkarakan KPU Jatim l Sambungan hal 1

’’Jangan sampai melenceng, memaksakan kehendak, dan justru malah mengganggu tahapan Pilpres. Karena semua sudah diatur,’’ ucapnya. Seperti diketahui, sejumlah PPK di Surabaya, Lamongan, dan sejumlah daerah yang melakukan pergantian komisioner karena sudah habis masa tugasnya mengajukan tuntutan. Mereka meminta agar para komisioner yang sudah habis masa tugasnya diperpanjang hingga Pilpres usai digelar 9 Juli mendatang. Alasannya, mereka khawatir komisioner KPU yang baru sulit untuk langsung tune in dan melaksanakan tahapan Pilpres. Sementara waktu Pilpres kurang dari sebulan lagi. Apalagi, kemudian muncul Peraturan KPU No 24 Tahun 2014 yang memberikan peluang untuk perpanjangan jabatan. Di sisi lain, munculnya peraturan tersebut boleh dibilang agak terlambat. Karena seleksi komisioner di KPU juga sudah memasuki babak akhir, yakni 10 besar. Di sinilah kemudian terjadi tarik-menarik. KPU Jatim bersikukuh untuk tetap melantik karena sudah melaksanakan seleksi. Pengamat politik dari Bangun Indonesia yang juga mantan komisioner KPU Jatim Agus Mahfudz Fauzi mengkritik langkah KPU tersebut. ’’Dari apa yang saya dengar, tidak ada dialog sama sekali. Alasan KPU bahwa peraturan tersebut datang terlambat tak bisa diterima,’’ ucap Agus. Menurutnya, justru KPU Jatim sendiri yang terlambat membaca regulasi tersebut. ’’Ini justru menimbulkan gejolak yang tak perlu. Bahkan, bisa memberi noda merah terhadap pelaksanaan demokrasi di Jatim,’’ tandasnya. Di bagian lain, KPU Jatim tak ambil pusing dengan kontroversi tersebut. Menurut Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data, Choirul Anam jika pelaksanaan seleksi sudah dilakukan, dan KPU Jatim tetap akan memilih dan melantik komisioner baru yang terpilih. ’’Kami sudah melakukan seleksi dan siap akan melakukan pelantikan,’’ungkapnya. Tentu saja ungkapan Choirul Anam memantik reaksi keras dari salah satu Komisioner Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmoko. Akibatnya, pria nyentrik ini terpaksa walk out saat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT Pilpres se-Jatim. n cty

Diduga Korupsi, Rekanan Proyek Dinkes Madiun Diperiksa l Sambungan hal 1

setempat, distributor, panitia lelang, dan panitia perencana. Namun hingga saat ini, Kejari Mejayan belum menentukan tersangka atas dugaan kasus korupsi tersebut. Kepala Kejari Mejayan Andi Sundari, membenarkan bahwa Kejari setempat sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi alat kesehatan tersebut. Saat ini, proses penyelidikannya masih berlanjut. “Saat ini tim penyidik yang sudah dibentuk sebelumnya sedang bekerja. Proses hukum masih berlanjut,” ujar Kepala Kejari Mejayan Sundari kepada wartawan. Selain dugaan proyek alat kesehatan, Kejari setempat juga sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi yang dikelola oleh dua dinas di lingkungan Pemkab Madiun. Kedua kasus tersebut adalah, pengadaan buku untuk perpustakaan SD se-Kabupaten Madiun senilai Rp1,3 miliar yang ditangani Dinas Pendidikan dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) pada 2013 untuk 74 desa di Kabupaten Madiun dengan nilai masing-masing desa Rp 250 juta. n dar

Berpolitiklah dengan Santun l Sambungan hal 1

Berpolitiklah secara santun, penuh etika, dan elegan,” kata Pangdam saat bersilaturahim dengan sejumlah jurnalis senior di Surabaya, Rabu (11/6). Sebagai junior dan generasi penerus di TNI, Wiratmoko mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini, karena sejumlah purnawirawan TNI yang terjun ke dunia politik seperti lupa daratan hingga kemudian membuka aib yang ada di institut TNI. Aib yang dimaksud Pangdam adalah beredarnya dokumen hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberikan rekomendasi untuk memberhentikan Prabowo Subianto dari militer, padahal di institusi TNI dokumen itu bersifat sangat rahasia. “Mudah-mudahan para senior saya segera menyadari sikapnya dan tidak mudah diadu domba oleh orang dari luar TNI. Bagaimanapun yang terkena dampaknya adalah institusi TNI,” tambahnya. Menurut Pangdam, seorang prajurit TNI harus memegang teguh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, meskipun sudah pensiun dari kedinasan kemudian terjun ke bidang lain, termasuk politik. “Sesama anggota TNI seharusnya tetap menjaga jiwa korsa. Jangan hanya ketika menjadi komandan meminta anak buah untuk solid, tapi sekarang justru saling membuka aib dan gontok-gontokan. Kenapa tidak dari dulu, kok baru sekarang,” ujar jenderal berbintang dua itu. Pada kesempatan itu, Mayjen Eko Wiratmoko menambahkan bahwa Kodam V/Brawijaya siap mendukung Polri dalam pengamanan Pemilihan Presiden 2014 di wilayah Jatim agar berjalan aman, lancar dan kondusif. “Kita siapkan sekitar 2.500 personel untuk pengamanan Pilpres. Kalau jumlah itu dirasa masih kurang, siap kita tambah. Sejauh ini, kondisi keamanan di Jatim cukup kondusif dan mudahmudahan hal itu terus berlangsung hingga pelaksanaan Pilpres pada 9 Juli,” katanya. n bed

11

trie diana/bhirawa

KPU Jatim menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Hotel Oval Surabaya, Rabu (11/6) sore.

Enam Daerah Garap Potensi Gunung Wilis l Sambungan hal 1

kemudian hari tidak timbul masalah dalam pengelolaannya. “Untuk itu, di kesempatan yang baik ini saya selaku Gubernur dan Pemimpin di Jawa Timur mengingatkan pada semua kepala daerah yang telah menandatangani kerjasama agar terus menindaklanjuti setiap perjanjian yang telah dibuat dan disetujui. Karena, setiap perjanjian itu syarat yang harus dibuat dan dimaknai dalam perencanaan dan kesepakatan serta pelaksanaan,” tegasnya Pemerintah, kata Pakde Karwo, tidak akan bisa melaksanakan perjanjian yang telah dibuat bila tidak mendapat ke­ sepakatan dari DPRD. Karena yang namanya pemerintahan itu adalah satu paket yakni kepala daerah ( kepala pemerintahan ) bersama DPRD. Oleh sebab itu, dalam penandatangan kerjasama, masing- masing daerah harus menghadirkan DPRD dan Forpimda untuk hadir sebagai saksi agar memahami apa saja yang tercantum dalam naskah perjanjian dan kerjasama dimaksud. Langkah selanjutnya yang harus segera dilakukan adalah pemetaan dan mencari tahu apa saja potensi yang ada di masing- masing daerah atau

wilayah. Baru kemudian membuat klaster sekaligus solusi apa yang dibutuhkan di daerah itu. “Kalau memiliki potensi pertanian, maka dibuatlah perencanaan dan bantuan apa yang cocok dan dibutuhkan untuk mengembangkan pertanian, agar masyarakat di daerah tersebut dapat dan bisa lebih baik kesejahteraannya. Demikian juga untuk potensi lainnya, “ujarnya. Di depan bupati dan Forpimda enam daerah tersebut, ia juga menjelaskan tiga konsep pembangunan yang perlu diperhatikan. Yakni konsep kewilayahan, konsep sektor dan konsep kelompok bawah. Kalau ketiga konsep ini bisa dibuat dengan rapi dan runtut serta dapat dilaksanakan diyakini semua masalah akan selesai. ”Selama ini permasalahan yang sering muncul dan yang selalu menjadi kendala di pembangunan adalah masalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Dan karena ketidakadilan serta kesenjangan sosial inipun yang memicu disparitas tinggi di masyarakat,” jelasnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah infrastrukturnya. Infrastruktur seperti jalan rusak harus segera diperbaiki. Ini agar masyarakat pinggiran atau perbatasan di masing-mas-

ing wilayah tidak terisoalasi dan dapat merasakan pembangunan yang sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Menyingung soal kemudah­ an berinvestasi, Pakde Karwo minta agar pemkab/pemkot mempermudah izin investasi. Tetapi perlu juga diberi syarat tambahan agar tenaga kerja kasar atau non skill harus mengambil dari daerah setempat. Akan lebih baik lagi, bila daerah tersebut juga dapat menyediakan tenaga-tenaga terampil yang dibutuhkan oleh perusahaan yang akan dibangun. “Tetapi, bila tidak tersedia maka perusahaan itu harus mau membantu untuk mendirikan Sekolah Keterampilan atau Kejuruan untuk memenuhi kebutuhan tenaga di waktu mendatang,” pungkasnya. Terpisah, Bupati Trenggalek Mulyadi mengakui jika masih banyak hal yang perlu dibenahi agar rencana yang digagas Pemprov Jatim tersebut bisa terlaksana. Terlebih masih banyak potensi yang belum tergali secara maksimal, khususnya di sektor pertanian dan pariwisata di sekitar Gunung Wilis. “Memang perlu tindak lanjut agar bisa segera terwujud, yang mendesak adalah pembenahan infrastruktur,” ungkapnya. n adi

Bayar Pajak Kendaraan Cukup di ATM l Sambungan hal 1

Model pelayanan yang dirancang tim pembina samsat ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kantor Bersama Samsat. Oleh karena itu, Sukardi meminta program ini dipersiapkan dengan sangat matang. “Saya minta program tersebut harus diiringi sosialisasi, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, peningkatan SDM, pe­ ningkatan keamanan dan akurasi data. Serta pelaksanaan yang terorganisir dan terintegrasi untuk memenuhi harapan seluruh masyarakat Jatim,” ungkapnya. Kepala Dipenda Provinsi Ja-

tim Bobby Sumiarsono SH, MSi mengatakan, peluncuran mesin ATM Samsat akan diusahakan sebelum pemilihan Pilpres 2014 berlangsung. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di kantor bersama samsat. Pelayanan unggulan ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi Jatim yang menunjukan proyeksi yang positif. Pada 2013 lalu, pertumbuhan tersebut sebesar 6,55 persen. Hal ini berdampak pada pertumbuhan jumlah kendaraan baru. Pada Mei 2014 saja, jumlah kendaraan bermotor mencapai 13, 557 juta kendaraan. Saat ini, telah terealisasi

penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sampai dengan 31 Mei 2014 dari sektor PKB sebanyak Rp 1, 648 triliun atau 41,74 persen dari target sebesar Rp 3,950 triliun. Sedangkan dari sektor BBNKB telah tercapai Rp 1,603 triliun atau 43,80 persen dari target sebesar Rp 3,660 triliun. “Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini, karena Kantor Bersama Samsat telah bekerja keras untuk mewujudkan target PAD Jatim. Mudahmudahan dengan diluncurkannya program baru nanti akan memberikan kemudahan wajib pajak dalam membayar kewajibannya,” tandasnya. n iib

Dindik Antisipasi Kekosongan Jalur Kawasan l Sambungan hal 1

dia menjelaskan proses PPDB jalur sekolah kawasan jenjang SMAN menyisakan bangku kosong di beberapa sekolah. Seperti di SMAN 3 Surabaya, melalui seleksi jalur ini hanya terisi 77 kursi. Selain SMAN 3, pagu dari SMAN 19 juga belum terpenuhi melalui jalur sekolah kawasan. Sekolah yang berada di Jl Kedung Cowek ini hanya menerima 120 siswa dari total pagu sebanyak 357. SMAN 20 pun mengalami nasib serupa. Dari 322 pagu yang disediakan, hanya terisi 157 tempat, kosong 165 kursi. Sekolah ini pun kekurangan sekitar 4 rombongan belajar. Sebab, untuk sekolah tingkat SMA, maksimal rombongan belajar sebanyak 38 siswa dalam satu kelas. Hal ini akhirnya dilakukan pemenuhan pagu melalui jalur umum. “Ini kalau kurangnya mini-

mal satu rombongan belajar. Kalau kurangnya hanya 6-7 siswa akan dibiarkan saja. Tapi, bila kurangnya sampai satu rombongan belajar maka dilakukan mekanisme pemenuhan pagu,” ujar mantan Kepala Bapemas KB Surabaya ini. Ketua PPDB Surabaya Yusuf Masruh menambahkan, pemenuhan pagu di jalur sekolah kawasan akan dibatasi pada satu sekolah asal dan mengabaikan pilihan di luar sekolah asal. Dia mencontohkan, pemenuhan pagu di SMA wilayah pusat, hanya dilakukan pada lulusan SMP wilayah pusat. Meskipun siswa di luar wilayah nilainya lebih tinggi, itu tidak bisa masuk dalam proses pemenuhan pagu tersebut. “Hal ini sudah diatur oleh Dindik Surabaya. Jadi peserta didik memang harus pintar memilih sekolahnya dan memperhitungkan dengan lokasi wilayahnya,” kata Yusuf.  

Di jalur sekolah kawasan ini, masing-masing peserta hanya dapat memilih satu sekolah yang dituju sesuai wilayah sekolah asal dan satu di dalam atau di luar wilayah sekolah asal. Bagaimana dengan siswa luar Surabaya? Menurut Yusuf, siswa dari luar Surabaya tetap diperbolehkan mengikuti PPDB jalur kawasan. Hanya saja mereka akan terkena kuota 1%. Sementara untuk pilihan sekolahnya, mereka dibebaskan memilih dua sekolah di wilayah manapun. Begitupun saat pemenuhan pagu, mereka bisa masuk di sekolah manapun, asalkan nilai ujian nasional dan nilai TPAnya di atas nilai minimal yang diterima di sekolah tersebut. “Jalur sekolah kawasan ini melihat bobot nilai ujian nasional sebesar 40% sementara TPA 60%. Jadi, yang nilainya memenuhi syarat bisa diterima,” tandasnya. n tam

KPU Jatim, Bhirawa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Provinsi Jawa Timur oleh KPU Jawa Timur di Hotel Oval Surabaya, Rabu (11/6) sore berlangsung tegang. Pasalnya, sejumlah Panwaslu kabupaten/kota memberikan catatan kritis terhadap penetapan DPT Pilpres yang dibacakan oleh KPU kabupaten/kota di Jatim. Bahkan Panwaslu Kota Mojekerto secara tegas menyatakan menolak karena penetapan DPT dinilai tak sesuai prosedur. ‘’Kami menolak karena baru pukul 14.30 tadi KPU Kota Mojokerto memberikan jawaban atas rekomendasi Panwaslu khususnya menyangkut mundurnya PPS Kelurahan Kranggan dan PPK Kecamatan Prajurit Kulon dan Pagersari. Tapi  penetapan DPT dilakukan pada 10 Juni lalu, jadi  kami pertanyakan siapa yang  melakukan pemutakhiran datanya karena petugasnya sudah mundur,” terang Elsa Fifajanti, anggota Ketua Panwaslu Kota Mojokerto saat rapat pleno rekapitulasi DPT Pilpres, Rabu (11/6). Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto juga mengkritik kinerja KPU dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih di Pilpres. Berdasarkan laporan Panwaslu kab/ kota yang masuk, setidaknya ada beberapa daerah yang masih bermasalah. Seperti Kota Mojokerto, Lamong­ an, Kab Malang, Sampang, Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo. “DPT yang disampaikan KPU tidak jelas asal usulnya karena tahap pemutakhiran data tidak dilakukan. Se­ hingga tidak jelas penambahan dan pengurangan pemilih itu dari mana,” bebernya . Dicontohkan Sufyanto, di Kecamatan Banyuwates Kab Sampang ada 1.000 pemilih yang tidak tercatat di DPT, Kecamatan  Ketapang 2.148 pemilih, Kecamatan Karang Pe­nang 1.398 pemilih, Kecamatan Camplong 37, dan Kecamatan Sampang 45 pemilih tidak masuk DPT. Begitu juga di Sidoarjo di Kecamatan Jabon, Porong, Tanggulangin, Sukodono, Waru, Krian, dan Tanggulangin. “DPSHP sebelum rekapitulasi harusnya ada pemutakhiran tapi itu tidak dilakukan,” ungkapnya

“Secara tegas Bawaslu Jatim menolak rekapitulasi DPT Pilpres di Jatim. Ka­ rena itu kami merekomendasikan DPS dimutakhirkan terlebih dulu sebelum ditetapkan jadi DPT. Selain itu proses pemutakhiran juda dibuatkan jadwal agar Panwaslu dan Panwascam serta PPL bisa ikut mengawasi. Kalau DPT ini dipaksakan maka sama saja dengan DPT fiktif dan ini paling buruk dibanding pelaksanaan Pilgub dan Pileg lalu,” tambah Andreas Pardede, anggota Bawaslu Jatim lainnya. Sementara itu komisioner KPU Jawa Timur Choirul Anam menyatakan bahwa jumlah DPT Pilpres meningkat dibanding Pileg 9 April lalu. Sebaliknya, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) cenderung turun karena kuota per TPS ditingkatkan menjadi 800 orang dari yang semula hanya 500 orang per TPS. “Jumlah DPT Pilpres di Jatim sekitar 30.639.900 pemilih atau bertambah 93.935 pemilih dari DPT Pileg yang berjumlah 30.545.935 pemilih. Sedangkan total TPS di Jatim sebanyak 75.979 TPS,” jelasnya. Menurut mantan komisioner KPU Kota Surabaya, DPT adalah syarat terpen­ ting agar demokrasi lebih berkualitas, karena itu seluruh warga negara yang memenuhi syarat harus didaftar supaya bisa menggunakan hak pilih yang sudah diatur dalam konstitusi negara. Kendati DPT ini sudah diumumkan namun KPU akan terus melakukan pemutakhiran hingga H-7 pemungutan suara. “Pemilih yang belum masuk DPT tapi sudah memenuhi syarat punya hak pilih, bisa dimasukkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga H-7 pencoblosan. Begitu juga pemilih yang ingin pindah pilih sekarang bisa mengurus di tempat yang diinginkan asal sebelum H-10 lapor ke KPU kab/kota,” jelas Choirul Anam. Begitu juga Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKT), lanjut Anam bisa menggunakan hak pilih cukup dengan membawa KTP tapi menggunakan hak suaranya di atas pukul 12.00. “DPT Pilpres bisa diakses oleh seluruh masyarakat secara online, ini bagian dari transparansi. Dan kami juga akan membikin 2 TPS Khusus di Bandara Internasonal I dan II yang petugasnya diisi oleh pegawai bandara,” tuturnya. n cty

Tidak Ingin Malu, Pemkab Nganjuk Razia PSK l Sambungan hal 1

orang lagi mantan PSK yang berkunjung ke salah satu temannya di Kandangan,” ujar Kabaghumas Pemkab Nganjuk Ghozali Afandi SH, Rabu (11/6). Para PSK yang berdalih hanya untuk sekadar mencari makan tetap saja digaruk oleh Satpol PP. Ketika razia dilakukan, beberapa para PSK tengah melayani tamunya di dalam kamar. Karena itu petugas juga menggiring lelaki hidung belang yang tengah mengencani para PSK itu. Namun beberapa di antaranya ada yang tidak mengaku sebagai PSK dan mengaku hanya tengah duduk-duduk. Mereka sempat terlibat adu mulut karena para PSK dan hidung belang tidak mau dibawa oleh petugas Satpol PP. “Beberapa PSK yang kami jaring tidak membawa kartu identitas, untuk itu kami bawa untuk pendataan,” terang Ghozali Afandi. Lebih jauh Ghozali Aandi mengatakan, empat yang terjaring akan diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerrja dan Transmigrasi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Keluarga Berencana dan Sosial (PPKBS). “Para PSK yang terjaring razia diberikan pembinaan dan peme­ riksaan kesehatan. Jangan sampai mereka mengidap penyakit seks menular sehingga menyebar ke seluruh masyarakat,” ujar Kabaghumas. Selain itu bagi PSK yang terjaring juga dilakukan pembinaan keterampilan kerja oleh Dinsosnakertrans. Sehingga para PSK yang terjaring tidak kembali menjajakan dirinya melainkan membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. “Memang dalam razia tim gabungan berhasil meng­ amanan seorang mantan PSK yang sekarang katanya membuka warung bakso,” papar Ghozali. Dari data hasil razia, empat PSK yang digiring ke Kantor Satpol PP Pemkab Nganjuk hanya seorang yang berasal dari Nganjuk, tepatnya dari Kecamatan Ngetos. Sedangkan tiga orang lainnya berasal dari Blitar dan Jombang. Indikasi ini membuktikan bahwa sebagian besar PSK di tiga lokalisasi di Nganjuk memang dihuni oleh warga luar Nganjuk. n ris

Dibuat dari Susu Kedelai, Tak Perlu Khawatir Lemak Berlebih l Sambungan hal 1

ning telur dan tepung pati. Dari bahanbahannya sudah dapat diketahui, nabati jauh lebih rendah lemak. Perbandingannya, lemak mayones nabati hanya 40 sampai 45%, sedangkan ma­ yones hewani bisa sampai 75-80%. “Jadi bagi yang gemuk tidak perlu khawatir akan semakin gemuk,” kata dia. Keunggulan lainnya, mayones nabati juga aman dikonsumsi ibu hamil. Sebab, dalam prosesnya semua bahan baku tidak mentah. Berbeda dengan mayones hewani yang menggunakan telur mentah. Sementara dalam telur

mentah itu terkadang terdapat bakteri yang tidak baik untuk pencernaan. Cara membuat pelengkap hidangan ini ternyata cukup mudah. Maria angela menjelaskan tahap demi tahap yang tak memakan waktu lama. Mulanya, mi­ nyak sawit dan susu kedelai dicampur menggunakan mixer selama 1,5 sampai 2 menit. Setelah itu, tepung pati yang berfungsi untuk pengental dan penye­tabil dicampur agar minyak tidak terpisah lagi dengan susu kedelai. Agar mayones lebih nikmat, dia tak lupa menambahkan bubuk mastard, air cuka, gula dan garam. “Kalau ingin pedas, berarti ditambah juga dengan cabai,” kata dia.

Meski prosesnya terkesan mudah, kegagalan sempat terjadi berulangulang saat mengawali pembuatan mayones ini. Karena itu, penelitian ini berlangsung cukup lama, yakni sejak Oktober 2013 lalu. “Yang paling susah itu kan mengukur agar campuran minyak dan kedelai dapat seimbang. Agar minyak yang masa jenisnya lebih rendah tidak terangkat,” tutur dia. Dosen pembimbing penelitian ini, Thomas Indarto Putut Suseno mengakui orisinalitas karya mahasiswanya. Sejauh ini, mayones telah menjadi tren baru makanan modern. Namun tidak ada alternatif bagi para penggemar vegetarian yang

ingin juga mencicipinya. “Sebenarnya ini mudah sekali dibuat oleh siapapun. Yang penting takarannya pas dan tidak malas membuatnya. Sama seperti membuat selai, siapapun pasti bisa membuat, tapi kan kita lebih memilih membeli karenalebih praktis,” ungkap dia. Thomas mengatakan, makanan telah menjadi gaya hidup yang terus mengalami perkembangan. Namun, ada hal yang harus diperhatikan dari pada sekadar mengonsumsi makanan enak, yaitu kesehatan. Karena itulah, bahan baku makanan harus diperhatikan. “Boleh mengikuti gaya hidup. Tapi tetap harus sehat. Mayones vegetarian ini contohnyan” pungkasnya. *


UTAMA

12

Kamis Pahing, 12 JUNI 2014

BPBD Petakan Delapan Kecamatan Rawan Kekeringan Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus melakukan persiapan menghadapi ancaman kekeringan dimusim kemarau. Selain itu juga meningkatkan sarana penyediaan air serta pemantauan air mata terus dilakukan untuk mengukur potensi terjadinya kekeringan. Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko mengatakan potensi tahun ini bisa saja lebih besar jika ditinjau dari kemungkinan terjadinya kemarau kepanjangan. Hal ini seriing dengan prediksi BMKG yang memperkirakan musim kemarau panjang yang

terjadi di bulan Juli-Agustus 2014. “Prediksi dari BMKG Jatim, musim kemarau panjang pada bulan Juli hingga Agustus,” ujar Yudha Triwidya Sasongko kepada Bhirawa, Rabu (11/6). Menurut Yuda, pada musim kemarau tahun ini, ada 34 desa pada 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan yang berpotensi akan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Kedelapan kecamatan itu adalah Lumbang, Pasrepan, Winongan, Nguling, Puspo, Lekok, Kejayan dan Grati. “Berdasarkan pemetaan BPBD, ada 34 desa pada 8 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Untuk Puspo ada Desa Palangsari,

Jimbaran dan Puspo. Sedangkan Kecamatan Lekok masuk desa Pasinan, Semedu Sari, Wates dan Bulu Anyar. Sementara Kecamatan Winongan di desa Jeladri dan Sumberejo. Yang lainnya ada di 5 Kecamatan,” jelas Yudha Triwidya Sasongko. Untuk mengatasi potensi kekeringan tersebut, pihaknya sudah bekerjasama dengan Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) Jatim setidaknya akan menyiapkan 1-2 tanki air bersih untuk disalurkan ke warga per/kecamatan. Dengan adanya program pemberian air bersih gratis dari pemerintah, warga bisa terbantu hingga tak mengalami kesulitan air pada

musim kemarau nanti. “Hingga saat ini belum ada laporan dari warga terkait kekeringan dan krisis air bersih. Jika seandainya ada, kami langsung melakukan tindakan dengan langsung menyuplainya,” tandas Yudha Triwidya Sasongko. Terpisah, Manager Stakehorder Relation PT Tirta Investama Pasuruan Fafit Rahmat Aji menyampaikan pabrik Aqua akan berpartisipasi kembali sebagai wujud kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, seperti tahun sebelumnya. Yakni akan membantu membantu menangani krisis air bersih. Q hil

Hilmi Husain/bhirawa

Puluhan warga saat mengantri untuk mendapatkan bantuan air bersih dari PT Tirta Investama di Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan beberapa bulan yang lalu.

Dihadiri Wapres dan 15 Ribu Undangan Puncak Peringatan Harganas XXI di Jatim Pemprov, Bhirawa Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXI Tahun 2014 yang rencananya akan digelar di lapangan Kodam V/Brawijaya dipastikan akan berlangsung meriah. Sebab 15 ribu tamu undangan dari 33 provinsi bakal hadir dan ribuan masyarakat juga turut memadati acara tersebut.

Khoirul Huda/bhirawa

Salah satu titik jalan yang rusak di wilayah kecamatan Grabakan dekat Kantor Kecamatan yang banyak dikeluhkan penguna jalan.

Jalan Dekat Kantor Kecamatan Rusak Parah Tuban, Bhirawa Pengguna jalan yang melintas di sebelah utara kantor Kecamatan Grabakan hingga menuju Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatul Mustofa Grabagan, harus ekstra waspada, karena kondisi jalan russak parah sepanjang 2 Kilometer (KM). “Sudah setahun yang lalu, tapi yang paling parah baru tiga bulan ini akibat banjir bandang yang berasal dari pegunangan hingga meluber ke jalan besar,” Kata Suwandi salah satu warga (11/6) Dari pantaun Bhirawa, setidaknya ada tiga titik kerusakan yang parah dan mengakibatkan kendaraan sulit melintas serta harus ekstra hati-

hati. Konon jalan rusak ini setiap hari jalan itu menjadi lintasan Camat Grabagan saat hendak berangkat maupun pulang dari kantor kecamatan. Namun sepertinya pemerintah setempat tutup mata dan tidak mau hal tersebut. Pada awalnya tidak sebitu membahayakan, karena hujan dan bajir bandang yang menyebabkan jalan rusak itu semakin tambah parah. Apalagi gorong-gorong yang dibuat oleh pemerintah tidak mampu menampung debit air. Akibatnya air selalu naik ke permukaan jalan, dan merusak trotoar yang berada disebelah utara kantor kecamatan. Q hud

Acara yang berlangsung sejak 12 - 14 Juni ini bakal dihadiri Wakil Presiden RI Boediono yang didampingi istri, Herawati Boediono. Sejumlah menteri dan para pejabat pusat, para gubernur dan bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia juga akan datang. Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM mengatakan, Pemprov Jatim berusaha maksimal menyukseskan acara tersebut. “Kami ingin masyarakat juga merasakan manfaat dengan adanya peringatan ini sehingga mutu keluarga makin meningkat,” katanya, Rabu (11/6). Dikatakan Sukardi, peringatan Harganas yang ditempatkan di Surabaya ini, disambut baik Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, mengucapkan terima kasih kepada Kepala BKKBN Pusat yang telah memberikan kepercayaan Jatim untuk menjadi tuan rumah puncak peringatan Harganas ke XXI. Menurut Sukardi, peringatan ini mengingatkan seluruh lapisan masyarakat dan para keluarga dalam konteks pembangunan yang berbasis penggarapan keluarga yang berasal dari berbagai aspek. Yaitu, masalah kependudukan, masalah sosial, masalah pendidikan, kesehatan dan penyediaan pangan dalam membangun keluarga kecil yang bahagia sejahtera. Harganas juga sebagai upaya akselerasi implementasi program kependudukan KB dan pembangunan keluarga untuk mencapai target RPJMN 2014 dan target MDGs 2015. Q iib

Harian Bhirawa Edisi 12 Juni 2014