Page 1

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

“Tahun ini tetap ada prioritas bagi jamaah haji lansia untuk usia 80 tahun atau lebih,” jelasnya

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Bojonegoro Wakhid Priyono

Rabu Pon, 5 MARET 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

Risma Terjun Langsung Tangani Pengurusan JKN Warga Surabaya Pemkot Surabaya, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya memberikan kemudahan bagi masyarakat Surabaya yang mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejak Sabtu (1/3) lalu, Dinkes Kota Surabaya membuka layanan pendaftaran peserta di Balai Kota Surabaya. Selama empat hari, sejak dibuka Sabtu (1/3) hingga Selasa (4/3), lebih dari 6.000 warga Surabaya yang telah mendaftar. Kepala Dinkes Kota Surabaya Febria Rahmanita mengatakan, setiap harinya ada sekitar 2.000 warga yang datang ke Balai Kota untuk mendaftarkan diri. Bahkan pada Minggu (2/3) lalu, ada 3.000 warga yang antre untuk didata. Warga yang datang langsung diberi nomor antrean. Sebelumnya, mereka diingatkan apakah telah membawa syarat-syarat yang diperlukan. Mereka lantas menung-

trie diana/bhirawa

Isak tangis Endang Tri Wahyuni, warga Jojoran Surabaya di hadapan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Balai Kota Surabaya, Selasa (4/3). Suasana pendaftaran peserta JKN. Sejak Sabtu (1/3) lalu, Pemkot Surabaya melalui Dinkes Kota membuka layanan pendaftaran peserta JKN.

 ke halaman 11

5

AGENDA HARI INI

MARET 2014

 Gubernur H Soekarwo 07.00

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00

Rapat Pleno BKOW di Ruang Bhinaloka Kantor Gubernur Jatim.

 Sekdaprov Achmad Sukardi 07.00

Di Ruang Kerja

Kejati Tahan Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Bea Cukai Jatim Kejati, Bhirawa Setelah menjalani pemeriksaan di ruang pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, kedua tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung Bea dan Cukai Jatim, Agus Kuncoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur PT Bintang Timur Nangdi, Nanang N akhirnya ditahan di Rutan Medaeng, Selasa (4/3).

sawawi/bhirawa

Direktur Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian RI Ir Mulyadi Hendiawan MM saat memberikan arahan dalam rakor PUAP di Situbondo, Selasa (4/2).

Kementerian Pertanian dan BKPPP Situbondo Gelar Rakor PUAP 2014

Bahas Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Petani Situbondo, Bhirawa Guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani di Kab Situbondo, Kementerian Pertanian (Kementan) RI bersama Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kab Situbondo menggelar rapat koordinasi (rakor) di Gedung PKK Kab Situbondo, Selasa (4/3) kemarin. Program rakor kali ini dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis

Sekitar pukul 15.30, keduanya dibawa ke Rutan Kelas I Medaeng menggunakan mobil tahanan Kejati Jatim. Mereka akan ditahan 20 hari sebelum berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kasi Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim M Rohmadi menjelaskan, untuk tahap awal pihaknya menahan mereka selama 20 hari. Saat ditahan, keduanya kooperatif dan tak ada perlawanan sama sekali. “Selanjutnya tinggal pemberkasan. Kami berharap berkasnya agar segera dilimpahkan sebelum masa penahanan 20

hari itu berakhir,” ujarnya pada wartawan, Selasa (4/3). Dijelaskan Rohmadi, saat menjalani pemeriksaan, kedua tersangka didampingi kuasa jukumnya masing-masing. Menurutnya, ke-

 Tersangka

 Kerugian negara: Rp 1,8 miliar (sementara)  Proyek

: Pembangunan gedung tahap II dengan total anggaran Rp 6,5 miliar, dari total anggaran pembangunan sebesar Rp 32 miliar lebih

Gubernur Beri Bonus Satu Kali Gaji Bagi PNS yang Masuki Purna Tugas

Pungky Hendriastjarjo

humas setdaprov jatim

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menyerahkan piagam penghargaan pada acara Pelepasan PNS Purna Tugas di Lingkungan Pemprov Jatim Tahun 2014 di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Selasa (4/3).

Abed nego/bhirawa

Tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung Bea Cukai Jatim sebelum dibawa ke Rutan Kelas I Medaeng, Selasa (4/3).

Kontestan Dangdut Academy Asal Gresik Minta Dukungan Bupati

: Agus Kuncoro (Pejabat Pembuat Komitmen) Nanang N (Direktur PT Bintang Timur Nangdi)

Menyesal Berbohong

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Kanwil Bea dan Cukai Jatim

 ke halaman 11

JANGAN sekali-kali kamu berbohong kepada orangtuamua, kalau kamu tak ingin menyesal seumur hidup. Ungkapan ini yang disampaikan Pungky Hendriastjarjo, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr Soetomo kepada semua orang yang dikenalnya. Dia tak sekadar asal sharing. Soal urusan berbohong kepada orangtua, Pungky punya pengalaman pahit. Meski saat itu, maksudnya baik. Tapi apapun alasannya, dia merasa menyesal dan akhirnya menjadi pembelajaran dalam hidupnya. Pungky bercerita saat dia

duanya sangat kooperatif saat menjalani pemeriksaan oleh tim pidsus Kejati Jatim. “Kedua tersangka diperiksa sejak pukul 10.00,” kata jaksa yang pernah menjadi Kasi Intel di Penajam Kaltim. Dari pemeriksaan, penyidik rupanya melihat bahwa kedua tersangka punya alasan untuk ditahan. Ketiga alasan itu adalah takut kabur, hilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana. Kedua tersangka terbelit kasus dugaan korupsi pembangunan

Pemprov, Bhirawa Tak hanya memikirkan dan memberikan bantuan untuk masyarakat miskin, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum juga memberikan perhatian kepada PNS di lingkungan Pemprov Jatim. Bentuknya dengan memberikan bonus satu kali gaji bagi PNS yang akan memasuki masa purna tugas. Bonus ini diberikan dengan harapan dapat dipakai bekal selama memasuki masa pensiun. Caranya dengan membuat usaha atau aktivitas lain yang dapat mendatangkan keuntun-

 ke halaman 11

Gresik, Bhirawa Salah satu kontestan Dangdut Academy Indonesia asal Gresik, Alfinatul Mufidah minta dukungan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Dengan diantar orangtuanya, Fida gadis asal Bungah ini menghadap bupati di ruang kerjanya, Selasa (4/3). Tidak hanya kepada bupati, agar bisa sampai lolos sebagai juara, Fida juga minta dukungan kepada seluruh masyarakat Gresik saat tampil dalam

 ke halaman 11

Kerin Ikanto/bhirawa

Fida saat berpose bersama Bupati Gresik Sambari Halim Radianto di ruang kerja, Selasa (4/3).

Melihat Kiprah Pusyan Gatra Jatim

Kawal agar KKB Sukses, Usia Senja Tak Jadi Sandungan untuk Berkarya Banyak orang menilai masa pensiun merupakan akhir dari perjalanan seorang PNS. Sebab seorang PNS yang memasuki pensiun tidak dapat melakukan pekerjaan yang produktif dan menjadi ujung tombak program kegiatan. Tapi itu tidak berlaku pada pensiunan Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasional (BKKBN) Jatim. Danang Prasetyo, Kota Surabaya

Sentil..  

Pancasila dikubur bangsanya sendiri Hasilnya menjadi bangsa yang terombang-ambing

 

Bahan baku air minum mengkhawatirkan Alamat penyakit merajalela

 

Potensi hewan ternak Bojonegoro meningkat Gitu kok sukanya impor

Stigma buruk yang melekat pada PNS yang memasuki pensiun coba ditepis oleh pensiunan Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasional (BKKBN) Jatim yang berada di Jalan Airlangga Surabaya. Dengan usia yang tidak muda lagi, mereka justru semangat dalam mengawal program-program BKKBN kepada masyarakat luas. Di gedung seluas 10 x 30 meter sebelah kiri kantor BKKBN Jatim, sebagian pensiunan BKKBN berkarya untuk menghasilkan sebuah program

pelayanan nyata bagi masyarakat. Dengan beranggotakan kurang lebih 10 orang, pensiunan yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) berupaya keras dalam mengawal program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) agar berhasil di Jatim. Berbagai upaya dilakukan untuk menyukseskan program KKB, yaitu dengan memberikan pelayanan KB (PePenghargaan yang diterima Pusyan Gatra Jatim bukti dedikasi kinerja pensiunan

 ke halaman 11 BKKBN Jatim dalam melayani masyarakat.


SURABAYA

2

Rabu Pon 5 MARET 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Ditarget Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Dewan Desak Pemprov Seriusi Pembangunan Infrastruktur DPRD Jatim, Bhirawa Pemprov Jatim didesak lebih serius menangani infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sejumlah proyek infrastruktur yang masih dalam proses pengerjaan perlu dipercepat penyelesaiannya. Desakan penanganan infrastruktur dengan lebih serius ini disampaikan DPRD Jatim , agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2019 bisa terwujud. “Gubernur Jatim lewat draf RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) menargetkan pertumbuhan sebesar 8 persen. Kami di DPRD tentu menyambut baik itikat eksekutif ini. Karena itu, segala piranti pendukung harus disiapkan mulai saat ini,”tegas Ketua Pansus RPJMD ,Agus Dono Wibawanto Selasa (4/ 3). Menurut Agus,setidaknya ada lima proyek penting di wilayah Jawa Timur yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Di antaranya pengerjaan tol Surabaya-Mojokerto (Sumo), akses jalan Gempol-Pandaan,Pandaan-Malang,Gempol-Pasuruan, serta Pasuruan-Probolinggo. Di luar itu juga ada proyek Pelabuhan Teluk Lamong

serta Jalan Lingkar selatan (JLS) yang juga masih dalam proses pengerjaan Proyek-proyek tersebut lanjut Agus memang bukan menjadi wewenang Provinsi sendiri. Tetapi juga pemerintah pusat. Namun, bukan berarti pem e r i n t a h p r o v i n s i b e rpangku tangan, menunggu pengerjaan proyek tersebut selesai. “Pemprov Jatim harus aktif berkoordinasi dan mendorongnya untuk cepat selesai. Sebab Jawa Timur berkepentingan untuk itu,”tegasnya. Lebih jauh, Agus juga berharap agar Pemprov Jatim menyusun langkah dan kebijakan strategis dalam mendorong pertumb u h a n e k o n o m i t e r s ebut.Misalnya dengan mendekatkan kawasan indusri pada jalur transportasi seperti pelabuhan dan akses tol. “Bila perlu bikin zona industri secara khusus, tentu yang berdekatan dengan akses transportasi. Dengan begitu, mobilisasi

PANGGUNG BIROKRASI

BAPETEN Tertarik Pelajari e-Government Pemkot Surabaya, Bhirawa Keberhasilan Kota Surabaya meraih penghargaan FutureGov level AsiaPasifik untuk kategori Data Center dan Data Inclusion melalui Broadband Learning Center (BLC) tahun lalu mengundang perhatian Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Namun, kunjungan BAPETEN ke Kota Pahlawan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ancaman radiasi nuklir, melainkan untuk belajar penerapan e-Government (eGov) dari Pemkot Surabaya. Rombongan BAPETEN sebanyak 11 orang yang dipimpin Kepala Biro Perencanaan Yusri Heni Nurwidi Astuti diterima Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di balai kota, Selasa (4/3). Pada kesempatan tersebut, Wali kota memaparkan tentang proses penerapan e-Gov, mulai dari sejarah hingga implementasi saat ini. Risma tak memungkiri bila menjalankan e-Gov bukan perkara instan. Dibutuhkan proses panjang. Pemkot sendiri, kata Risma, memulai perjuangan mengkonsep e-Gov sejak 2003. Saat itu, walikota perempuan pertama di Surabaya ini masih menjabat Kepala Bina Pembangunan (saat ini Bina Program). “Pada masa itu, tim pemkot yang kesemuanya PNS harus rela pulang larut malam selama enam bulan berturutQ dre turut,” kenangnya.Q

Dana Kampanye PKB Jatim Rp 1,6 Miliar Surabaya, Bhirawa DPW PKB jatim menyebut dana kampanye yang dilaporkan ke KPU JAtim sebesar Rp1,6 Miliar. Sekretaris LPP (Lembaga Pemenangan Pemilu) DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi menyebutkan, total penerimaan dana kampanye PKB Jatim via rekening khusus dana kampanye Pemilu 2014 sebesar Rp1,6 miliar. Jumlah itu tidak termasuk penerimaan dalam bentuk barang yakni atribut kampanye sebesar Rp240 juta. “Adapun pengeluaran dana kampanye caleg PKB sebagaimana formulir DK13 KPU, berkisar antara Rp20 sampai Rp500 juta per caleg, dan jika ditotal seluruh caleg PKB dari 11 dapil sebesar 10 milliar,”ungkapnya. Fuad mempersilahkan masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol dana kampanye partainya. Pihaknya sudah berkomitmen untuk membangun pendidikan politik kepada publik. Praktek-praktek money politik bagi PKB adalah sesuatu yang sangat dihindari.“Caleg PKB dilarang menggunakan money politik, karena semakin melakukan nya maka semakin memperbesar peluang untuk melakukan korupsi saat terpilih nanti,” urainya. Pria asal Lamongan ini menyarankan agar KPU Jatim harus profesional dalam menjalankan tugasnya untuk melayani parpol. Misalnya terkait Surat Edaran KPU RI Nomor 69/KPU/II/2014 tentang Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun Q cty 2014 tertanggal 7 Februari 2014.Q

barang, baik ekspor maupun impor bisa berjalan lancar. Tak perlu menganggu jalur darat yang cenderung macet,”tegas dosen Sosiologi dan Hukum Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya ini. Agus mencontohkan, posisi Surabaya Industri Estate Rungkut (SIER) yang berada di tengah Kota Surabaya sudah tidak efektif lagi sebagai sentra industri. Akan lebih bagus jika pusat industri tersebut dipindah ke lokasi yang lebih strategis, seperti Manyar. Ini karena posisinya berdekatan dengan akses tol serta pelabuhan Teluk Lamong. Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, ekspor antar pulau di Jawa Timur saat ini sudah cukup membanggakan, yakni sebesar 67 persen. Kondisi inilah kata Agus yang harus terus dijaga dan ditingkatkan. Salah satunya dengan menyiapkan infrastruktur yang memadai. Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebelumnya menyatakan optimistis sejumlah proyek infrastruktur tersebut akan selesai pada 2015 nanti, khususnya untul JLS dan tol Sumo. Soekarwo menyatakan, problem pembebasan lahan untuk dua akses tersebut

7

1

5 4

2

3 6

Proyek Infastruktur Pendukung Ekonomi Jatim (Target Penyelesaian 2015) 1.Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo), 2.Jalan Gempol-Pandaan, 3.Jalan Pandaan-Malang, 4.Jalan Gempol-Pasuruan, mulai bisa diselesaikan. Untuk tol Sumo misalnya, sudah ada appraisal baru untuk menaksir harga tanah milik warga. Terpisah,Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur Fattah Jasin menargetkan, tahun 2015 mendatang Jawa Timur dapat menguasai 50 persen pasar dalam negeri. Harapannya,

5. Jalan Pasuruan-Probolinggo. 6. Jalan Lingkar selatan (JLS) 7. Pelabuhan Teluk Lamong

pemegang kendali ekonomi bisa ditentukan Jawa Timur dan Indonesia tidak akan dikuasai pasar internasional. “Pada 2013 lalu, Industri di Jawa Timur sudah menguasai sekitar 31 persen pasar dalam negeri. Itu menunjukkan banyak industri di Jawa Timur yang sudah berkembang,”katanya.

Guna mewujudkan realisasi pengusaan 50 persen pasar dalam negeri, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengelolaan industri yang lebih baik. Khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang termasuk penyumbang perekonomian di Jawa Timur. Fattah menjelaskan, selama ini para pelaku

UMKM masih terkendala dengan pembiayaan. Pasalnya, pihak penyandang dana seperti perbankan masih ada yang tidak percaya terhadap pelaku UMKM saat pinjam modal. Menyikapi hal itu, Pemprov Jatim pun siap menggelontorkan bantuan kepada industri kecil agar semakin kuat dan kokoh secara ekonomi. “Tahun 2014 ini lewat APBD, akan dibantu sebanyak 4.000 paket senilai Rp25 juta dan segera kami kucurkan pada para pelaku UMKM,”jelas Fattah. Selain itu, juga akan dilakukan standardisasi produk. Harapannya,kualitas produk dari industri di Jawa Q cty Timur semakin baik.Q

Caleg Incumbent Siap Transparan Pengelolaan Dana Kampanye Banyak Proyek Gagal , Pemkot Samakan Persepsi dengan Kontraktor DPRD Surabaya, Bhirawa Para Caleg incumbent menyatakan siap melakukan tarnsparansi penggunaan dana kampanyenya dalam pemilu 2014. Kesiapan ini terkait peringatan KPU Surabaya agar Parpol dan Caleg peserta Pemilu 2014 transaparan dalam pelaporan dana kampanye, karena berpengaruh pada keputusan penetapan kursi. “Saya sendiri siap untuk melakukan pelaporan yang transparan atas penggunaan dan pengelolaan dana kampanye kepada KPU. Peringatan KPU sudah kami ketahui jauh sebelumnya karena hal ini diatur Undang-undang,” terang legislator Partai Demokrat, Herlina Harsono Njoto,Selasa(4/3). Herlina yang maju kembali di Dapil 3 untuk DPRD Surabaya mengaku dirinya sudah melaporkan dana kampanye dalam bentuk rekening Koran kepada KPU Surabaya sebagaimana ketentuan. Menyebut dana yang dilaporkannya mencapai angka

Rp100 juta, Herlina menegaskan laporan ke KPU tersebut sebenarnya bersifat laporan awal. “Seiring berjalannya proses kampanye, kita para Caleg memang diwajibkan untuk melaporkan perkembangan pengelolaan dana kampanyenya kepada KPU. Dan hal ini membutuhkan etika baik dari Caleg, karena harus transparan atau kemenangannya dibatalkan,” terang legislator perempuan yang baru mendapat gelar Master Psikologi ini. Hal senada disampaikan anggota Dewan asal partai Golkar, Agus Sudarsono, bahwa transparansi pengel;olaan dana kampanye harus dilakukan oleh para Caleg dalam Pemilu 2014 ini. Agus menambahkan, data dari KPU sendiri mapun pengawas Pemilu(Panwas) bisa menjadi salah satu bahan utama ferivikasi dana kampanye oleh KPU. “Jadi para Caleg memang harus berhati-hati dengan model-model kampanye yang dilakukannya. Bisa jadi cara yang

selama ini dianggap tidak masuk criteria kampanye justru dianggap kampanye. Sehingga perhitungan pengelolaan dana kampanye menjadi besar,” ujar pria yang maju di Dapil 5 DPRD Surabaya ini. Agus mengambil contoh, model kampanye dengan menggelar gerak jalan atau pemberangkatan ke misata para Wali selama ini dianggap tidak masuk criteria kampanye. Model pengenalan dengan baiaya besar seperti itu, kata Agus bisa masuk ranaha kampanye bila ditemukan bukti yang menjurus ke ajakan memilih dalam pemilu. “Tapi bisa jadi hal itu masuk ranah kampanye, karena jelas ada bukti fisik berupa spanduk, gambar atau apa saja yang menjrus ke pengenalan nomor urut di kartu suara. Lah kalau itu masuk kampanye kan biayanya akan diverifikasi KPU beradsarakan laporan dana kampanye,” terang Agus yang sudah dua periode masuk dalam jajaran legislative SuQ gat rabaya ini.Q

Diduga Salahi Izin

Dewan Segera Sidak Galaxy Pool dan Karaoke DPRD Surabaya, Bhirawa Disinyalir menyalahi izin dan meresahkan warga sekitar, tempat rekreasi hiburan umum (RHU) bernama “Galaxi Pool n Karaoke” jl Pandegiling 264 Surabaya akan di sidak Komisi A DPRD Surabaya.Rumah biliar yang selama ini dikenal sebagai tempat berlatih atlet KONI kota Surabaya bernama “Rumah Biliar Galaxi” di Jl Pandegiling 264 itu kini diduga beralih fungsi menjadi tempat rekreasi hiburan umum (RHU) bernama “Galaxi Pool n Karaoke”. Selain belum berizin, dari sejumlah temuan wartawan diduga RHU ini juga menyediakan wanita penghibur (purel) dan minuman keras, sehingga keberadaannya mulai meresahkan

warga sekitar. Pub ini pada kenyataannya juga bersebelahan dengan rumah ibadah. Kabar ini mulai disikapi Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Surabaya yang menyatakan tak segan mengambil tindakan jika memang ditemukan pelanggaran aturan di tempat yang juga menyediakan karaoke plus cewek pemandunya ini. “Kalau memang jenis usahanya berubah, tentunya semua RHU harus mematuhi dan disesuaikan dengan Perda 23 tahun 2012 tentang kepariwisataan. Kalau memang Galaxy Biliar tidak sesuai dengan izin usahanya dan melanggar aturan, tentu akan kami tindak. Nanti akan kami cek segera,” kata Wiwiek Widayati, Kadisparta Q gat Surabaya.Q

Pemkot Surabaya, Bhirawa Banyaknya kendala dalam penyelesaian proyek konstruksi selama tahun 2013 diantisipasi Pemkot dengan menggelar Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi, Selasa (4/3) kemarin di Ruang Pola Bapeko. Acara sosialisasi kemarin i bertujuan untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama antara penyelenggara lelang dan pelaksana. Sosialisasi ini diikuti SKPD dan Unit Layanan terkait serta Asosiasi Jasa Konstruksi dan Konsultansi. Asisten Pembangunan dan Ekonomi, M.Taswin, menyebut permasalahan utama dalam penyelesaian proyek konstruksi akibat ada gagal lelang untuk penyediaan jasa konstruksi dan konsultasi . Tak hanya itu, penyedia tersebut terkadang dalam pengerjaannya tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Disamping itu, muncul kendala di lapangan ketika pengerjaan seperti ada penolakan dari warga. Sebelumnya, warga yang mengajukan pada saat Musrenbang setuju, namun ternyata di tengah jalan warga melakukan penolakan. Para penyedia jasa dan konstruksi juga terkadang mengalami kendala di bahan baku. “Kendala-kendala seperti ini yang sering terjadi di lapangan. Misalnya, bahan baku paving dan box culvert, ketika mereka ditetapkan sebagai pemenang. Terkadang mereka sudah memesan namun bahan bakunya tidak datang ketika akan proses pengerjaan dimulai,” terangnya. Untuk menjembatani permasalahan tersebut, Taswin akan membantu memfasilitasi dan mengkomunikasikan kendala tersebut dengan perusahaan penyedia bahan baku. Supaya pengerjaan di tahun 2014 bisa selesai sesuai jadwal dan tidak ada yang dirugikan. “Saya berharap melalui sosialisasi ini terwujud pemahaman dan persamaan persepsi. Sehingga, berdampak pada terselanggaranya proses jasa konstruksi dan konsultansi sesuai peraturan. Mudahmudahan tidak mengalami banyak hambatan dan sesuai selesai jadawal yang ditetapkan pada tahun 2014,” ujarnya. Efisiensi lelang menurut mantan Kepala Inspektorat kota Surabaya ini dari tahun ke tahun mengalami naik turun, tahun 2010 efisiensi mencapai sekitar 20 persen, 2011 31 persen, 2012 24 persen, dan 2013 27 persen. Efisiensi tiap tahunnya naik turun dikarenakan kendala yang dihadapi setiap tahunnya berbeda-beda.“Efisiensi tahun 2014 diharapkan meningkat yakni dengan mencoba meminimalisir kendala-kendala di tahun 2013 supaya Q dre tidak terjadi di tahun 2014,” tuturnya.Q

Pustakawan, Kerja Menarik Tak Banyak Dilirik Jabatan pustakawan masih belum banyak menarik perhatian. Saat ini, di Jatim masih terdapat 450 pustakawan. Jumlah pustakawan itu masih minim dibandingkan jumlah perpustakaan yang ada di Jatim. Kini Kepala Badan Perpusatakaan dan Kearsipan (Bapersp) Jatim, Drs Mujib Affan MARS menawarkan agar pegawai negeri sipil dilingkungan SKPD bisa menjadi pustakawan. “Idealnya jumlah pustakawan di Jatim sebanyak 1500 orang. Untuk itu, saya tawarkan menjadi pustakawan ini sebenarnya cukup menarik,” katanya, Selasa (4/3). Bagi PNS, kata Affan, menjadi pustakawan akan men-

dapatkan tunjangan jabatan yang nantinya tergantung nomor golongan , pendidikan, kompetensi, dan lama masa kerja. “Masing-masing beda tunjangannya,” katanya. Selain tunjangan, lanjut Affan, masa kerja menjadi pustakawan cukup panjang. Jika pejabat dilingkungan pemerintah batas maksimal bisa mencapai 60 tahun. Lain halnya dengan pustakawan. “Kalau pustakawan, masa pensiun mencapai 60 tahun,

namun kalau tingkegiatan kerja yang katannya sudah dilakukan oleh pusutama maka pentakawan profesional siunnya bisa sammeliputi menentupai 65 tahun,” kan objek kerja perkatanya. pustakaan. Ini berUntuk itulah, Afkaitan dengan hufan mengaku, kabungan masyarakat, lau dirinya selalu minat pemakai, humemprovokasi bungan dengan pePemkab/Kota dan merintah serta bersatuan kerja pebagai pertemuan dok/bhirawa lainnya dengan angrangkat daerah Mujib Affan (SKPD) lainnya. gota masyarakat. “Setiap ke Kabupaten /kota , Selanjutnya, merumuskan saya selalu provokasi mereka kebijakan perpustakaan dari agar bisa menambah jumlah objek perpustakaan menjadi pustakawan,” katanya. perencanaan perpustakaan, Hal Menarik laindi wilayah perencanaan keseluruhan, kerja seorang pustakawan mempersiapkan perkiraan adalah obyek kerja. Tugas dan dugaan objek perpus-

takaan, merencanakan gedung serta pengaturan tempat, mengorganisasikan kegiatan perpustakaan lainnya, mengkoordinasikan atau menyelaraskan kegiatan perpustakaan, pemilihan buku, klasifikasi, tugas referens, bimbingan pemakai, dan temu kembali informasi. “Menarik dari pekerjaan perpustakaan ini merupakan gabungan dari ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan seni. Selain itu, menjadi pustakawan juga merupakan panggilan hati nurani dalam memberikan pelayanan dan mencerdaskan masyarakat supaya lebih pintar. Tidak hanya di pendidikan Q rac saja” katanya.Q


SURABAYA

Rabu Pon 5 MARET 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Jalani 2/3 Masa Tahanan

Urus Pembebasan Bersyarat, Sukamto Cs Datangi Kejari Kejari, Bhirawa Tiga terpidana kasus gratifikasi jasa pungut (Japung) sebesar Rp 720 juta, Selasa(4/3) mendatangi Kejari Surabaya untuk mengurus administrasi pembebasan bersyarat (PB). Tiga orang itu adalah mantan Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Sukamto Hadi, mantan Asisten II Sekkota Muhlas Udin dan mantan Kepala Bagian Keuangan, Purwito. Ketiga terpidana gratifikasi japung tersebut dipastikan mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa penahannya dari total masa hukuman. Namun, saat ke tiganya datang di Kejari Surabaya tak ada pejabat yang menemui, hingga mereka kemudian kembali ke Lapas Porong. Hal ini dibenarkan Kasi Pidana Khusus (pidsus) Kejari Surabaya Nurcahyo Jungkung Madyo. Dia menuturkan, ke tiganya memang sempat datang ke Kejari Surabaya untuk mengurus PB, setelah masa penahanan mereka sudah mencapai 2/3 dari total hukuman. “Sukamto Hadi dan dua temanya memang sempat ke kantor dengan diantar mobil tahanan,” ujar Nurcahyo saat berada di Kejati Surabaya, Selasa (4/3). Dijelaskannya, kedatangan mereka pada siang hari itu tak berlangsung lama, karena dirinya tak berada di kantor Kejari Surabaya. Saat itu, Nurcahyo sedang berada di Kejati Jatim untuk membahas berkas dakwaan kasus Bank Jatim dan Bank Jabar Banten (BJB) di Kejati Jatim. “Saya diberitahu orang kantor, ke tiganya hanya sebentar saja di Kejari,” ungkap Jaksa asal Sragen itu. Nurcahyo mengaku, sesuai prosedur yang ada, maka mereka diminta datang lagi pada Rabu (5/3) pagi ke Kejari Surabaya untuk mengurus administrasi PB itu. Setelah proses itu tuntas, maka mereka hanya menjalani wajib lapor saja dan tak ditahan lagi. “Besok Rabu (5/3) (hari ini), mereka akan

datang ke kantor lagi,” tegasnya. Dalam putusan bernomor 1465 K/ Pid.Sus/2010 yang diterima Pengadilan Negeri Surabaya, Senin, 4 Februari 2013 lalu, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara terhadap Soekamto Hadi, Muhlas Udin, dan Purwito. Selain itu mereka juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan. Dalam perkara ini Sukamto Hadi, Muhlas dan Purwito terbukti melanggar pasal 3 UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekretaris Pemkot (Sekkota) Surabaya Sukamto Hadi, mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Purwito dan Asisten II Sekkota Muhlas Udin telah memberikan uang jasa pungut sebesar Rp 720 juta kepada mantan Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf yang selanjutnya dibagikan kepada anggota dewan lainnya. Pemberian itu menyalahi ketentuan karena sesuai Peraturan Pemerintah No 24/ 2004, anggota DPRD hanya diperbolehkan menerima uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan panitia anggaran, tunjangan komisi, tunjangan badan kehormatan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya. Dari hukuman itu, Sukamto dkk kini telah menjalani penjara 10 bulan dan dijadwalkan akan keluar pada September nanti. Tentunya itu dengan syarat, dimana Sukamto dkk tak mendapatkan remisi ataupun Pembebasan Bersyarat (PB).Q bed

Kirim Tim untuk Kawal Akreditasi Surabaya, Bhirawa ‘’Jika targetnya pariUntuk memperoleh purna maka kita harus akreditasi paripurna, Ruberjuang keras dalam mah Sakit Umum Derah mendapatkannya karena (RSUD) dr Soetomo akreditasi ini sangat Surabaya bakal kirim tim penting bagi RSUD Dr ke Jakarta. Tim ini akan Soetomo Surabaya,’’ menghadap Tim Akreujarnya. ditasi Rumah Sakit KeMenurut Dodo, akrementerian Kesehatan ditasi paripurna rumah untuk melengkapi stansakit tidak semata-mata dar indikator yang harus hanya sebatas penghardipenuhi.Rencananya, gaan yang melekat ke tim RSUD dr Soetomo RSUD Dr Soetomo SuraSurabaya ini akan dna/bhirawa baya melainkan lebih berangkat Kamis( 6/3) kepada bagaimana rudr Dodo Anondo MPH besok. mah sakit dalam memDirektur RSUD Dr Soetomo Suraberikan pelayanan kepada masyabaya dr Dodo Anondo MPH menyarakat atau pasien. takan, tim ini akan berangkat ke ‘’Akreditasi ini akan memicu semaJakarta untuk melengkapi standar ngat dari seluruh kerja pegawai dan indikator yang harus dipenuhi yaitu dokter RSUD Dr Soetomo Surabaya pelayanan, manajemen, MDG’S (The dalam memberikan pelayanan terMillennium Development Goals) dan baiknya,’’ terangnya. keselamatan pasien. Dijelaskannya, dalam akreditasi Tim ini akan berjuang keras dalam pihak rumah sakit tidak bisa semenamelengkapi kekurangan dari standar mena dalam memberikan pelayanan yang telah ditetapkan oleh tim penilai kepada masyarakat karena setiap akreditasi. ‘’Kita optimis RSUD Dr aktivitasnya akan dikontrol oleh tim Soetomo Surabaya akan mendapengawas akreditasi pusat. patkan akreditasi paripurna,’’ jelasnya. Akreditasi ini akan berubah setiap Bapak dua anak ini mengatakan, tiga tahun sekali dan ini akan menjadi saat ini akreditasi RSUD Dr Soetomo semangat bagi rumah sakit untuk Surabaya sudah utama tapi dalam selalu memberikan pelayanan prima. waktu dekat akan berubah menjadi ‘’Kita tidak mungkin mendapatkan paripurna. Menurutnya, dengan hasil akreditasi paripurna secara terus akreditasi utama tidak membuat menerus jika pelayanan yang dibepihaknya bangga diri kerena tarrikan RSUD Dr Soetomo Surabaya getnya adalah paripurna. tidak memuaskan. Jika ini terjadi

Eks Dirut PD Pasar Surya Dituntut 3,5 Tahun

RAGAM INFO

Dana Kampanye, KPU Jangan Main-main Surabaya, Bhirawa Sementara itu Upaya KPU Jatim yang menolak mengumumkan dana kampanye partai politik di Jatim mendapat kritikan tajam dari Direktur Bangun Indonesia , sebuah lembaga konsultan Politik dan SDM , Agus Mahfudz Fauzi. Menurut mantan anggota KPU Jatim ini jika laporan dana kampanye parpol atau calon anggota DPD RI paling lambat diterima KPU Jatim pada Minggu (2/3) pukul 18.00 WIB. Karena itu, KPU Jatim seharusnya sudah bisa mengumumkannya pada Minggu (2/3) malam atau Senin (3/3) pagi. “Pengumumannya bisa melalui website resmi KPU Jatim, ditempelkan di papan pengumuman KPU Jatim, atau di media massa seperti yang dilakukan oleh KPU RI atau KPU daerah lain,” bebernya, Selasa (4/3). Menurut Agus, dalam laporan dana kampanye ini KPU Jatim sebenarnya hanya bekerja administratif saja, yakni menerima dan melaporkan laporan dana Q cty kampanye saja.Q

Surabaya Wujudkan Kota Layak Huni Surabaya, Bhirawa Setelah sukses menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi pembangunan berkelanjutan atau World Summit on Sustainable Development-WSSD 2014 , Surabaya diharapkan bisa berkomitmen mewujudkan Kota Layak Huni. Komitmen ini untuk melaksanakan hasil pembahasan WSSD-2014 antara lain membangun semangat Deklarasi Surabaya dengan semangat transformasi semua peserta untuk layanan air dan udara bersih serta Clean and Green City melalui Kota Layak Huni (Lifeable City). Deputi IV MenLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya, dan Beracun dan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani, Selasa (4/3) mengatakan, Kota Layak Huni merupakan suatu kewajiban pengelola kota untuk dapat memberikan ketersediaan air bersih, dan minum, udara bersih, ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan Q hms rakyatnya.Q

maka akreditasi akan diturunkan ke utama. Ke depan Dodo berharap dengan sisa kepemimpinannya yang tinggal satu lagi dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pelayanan dan status RSUD Dr Soetomo Surabaya. ‘’Saya ingin RSUD Dr Soetomo Surabaya mendapat akreditasi paripurna karena akreditasi akan membawa dampak besar bagi kemajuan dan perkembangan rumah sakit yang terbesar di Indonesia bagian timur ini,’’ harapnya. Menanggapi pernyataan di atas, salah satu pasien RSUD Dr Soetomo Surabaya Supiah mengungkapkan, dirinya berharap RSUD Dr Soetomo Surabaya dapat memperoleh akreditasi paripurna, hal ini dikarenakan pelayanan dan fasilitas rumah sakit yang baik. ‘’Jika dulu RSUD Dr Soetomo Surabaya pelayanan dan fasilitasnya masih standar, maka saat ini sudah di atas standar,’’ tuturnya. Hal senada juga diungkapkan, Surtiah mengatakan, saat ini banyak masyarakat yang mulai berobat ke RSUD Dr Soetomo Surabaya. Banyaknya masyarakat yang berobat ke RSUD Dr Soetomo Surabaya menunjukkan bahwa rumah sakit ini menjadi idola bagi pasien-pasien di dalam dan luar Jatim. ‘’Jika dilihat banyak orang dari luar Jatim yang berobat ke RSUD Dr Soetomo Surabaya, dikarenakan fasilitas dan tenaga medisnya sangat Q dna baik,’’ ucapnya.Q

trie diana/bhirawa

Kertas Suara Rusak

Petugas dari pelipatan surat suara saat menunjukkan kertas yang rusak dan sebagaian belum dipotong di gudang pelipatan Jalan Sidotopo Wetan Surabaya,Selasa (4/3). Rencananya kerusakan kertas suara oleh pihak percetakan akan dikembalikan ke PT Temprina.

Surabaya, Bhirawa Nasib Sucipto bisa dipastikan mendekam lebih lama di dalam jeruji penjara. Ini setelah mantan Dirut PD Pasar Surya itu dituntut 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair tiga bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erick Ludfyansah dari Kejari Tanjung Perak. Persidangan, Selasa(4/3) dengan Majelis Hakim yang diketuai Mustofa, mengagendakan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Sucipto. Selain itu, duduk pula sebagai terdakwa dalam berkas terpisah, Mantan Direktur Keuangan Soesantyo. Berbeda dengan eks atasannya, pria yang akrab disapa Tyo ini dituntut pidana lebih berat, yakni lima tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan. “Terdakwa Sucipto diwajibkan membayar uang pengganti Rp 650 juta dan Soesantyo Rp 1,3 miliar,” ujar JPU Erick dalam nota tuntutannya di Pengadilan tipikor, Selasa (4/3). Ke duanya dijerat dengan Pasal yang sama yakni Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20/2001 jo pasal 64 ayat 1 KUHP pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal sama ini dijeratkan karena Sucipto dan Tyo dinilai terbukti menyalahgunakan kewenangannya selama menjabat sebagai Dirut dan Dirkeu PD Pasar Surya dengan melakukan pencairan secara non procedural pada 2011 lalu. Adapun hal-hal yang memberatkan, baik Sucipto maupun Tyo dinilai merugikan negara dan melakukan perbuatan yang sama lantaran pernah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus yang lain. Hal-hal yang meringankan, keduanya mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal. “Atas tuntutan dari Jaksa, kami

pahami hal itu,” ungkap Sucipto dan Tyo. Menanggapi ancaman pidana tambahan untuknya, terdakwa mengaku akan ajukan pembelaan pada persidangan pekan depan. Sucipto dan Tyo akan mengajukan pembelaan diwakili masing-masing penasihat hukumnya. “Kami ajukan pembelaan (Pledoi),” tegas terdakwa. Sucipto diseret sebagai pesakitan setelah diketahui melakukan pencairan secara non procedural sebanyak 36 kali pada 2011 untuk mendanai pengurusan pajak yang membelit PD Pasar Surya. Pencairan berlangsung mulus karena keturutsertaan Soesantyo yang saat itu menjabat sebagai Dirkeu. Pendaanaan ditujukan agar masalah perpajakan itu tak menjadi perkara yang meruncing di pengadilan. Ironisnya, selain dilakukan sendiri, pencairan rupanya juga langsung digelontorkan ke kantong pribadi Sucipto dan Soesantyo. Perusahaan daerah lantas curiga dan melakukan audit internal. PD pasar akhirnya meminta badan pengawas untuk melakukan audit dan ditemukan puluhan pencairan dengan total nominal Rp 2.029.082.230 miliar dari kas PD Pasar Surya. “Pencairan berlangsung pada bulan Februari hingga September 2011 di kantor PD Pasar Surya Manyar Kertoarjo,” ujar JPU. Menanggapi tuntutan yang mengurungkan pembebasannya pasa 18 Nopember 2013 lalu, Sucipto memilih bungkam. Ia lebih memilih segera memasuki mobil tahanan untuk kembali menuju Rutan Medaeng, tempatnya ditahan setelah dipindahkan dari Lapas Sukamiskin karena kasus dana hibah dan divonis 2,5 tahun penjara. “Kan sudah lihat persidangannya, jadi jangan Tanya-tanya lagi,” imbuhnya.Q bed

BKKBN Sulawesi Selatan Belajar ke Jatim Setelah menjuarai lomba Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) tingkat nasional, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Jatim banyak dijadikan rujukan bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) di luar Jatim untuk studi banding. Kemarin (4/5), 39 orang dari BKKBN Sulawesi Tenggara melakukan study banding ke Pusyan Gatra Jatim. Kordinator Rombongan BKKBN Sulawesi Tenggara, Salmaratu mengatakan, studi banding BKKBN Sulawesi Tenggara ke Jatim bertujuan untuk mengetahui dan belajar tentang adminsitrasi dan kepengurusan Pusyan Gatra Jatim. Banyak ilmu dan pengalaman yang diperoleh ketika melakukan studi banding ke Pusyan Gatra. ‘’Kita dapat melihat bagaimana pelayanan dan menejemen yang diterapkan di Pusyan Gatra

Jatim. Selain itu kita dapat belajar bagaimana cara BKKBN dalam merekrut dan menggerakkan para dokter dan psikolog dalam mengawal pelayanan Pusyan Gatra,’’ ujarnya. Menurutnya, dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan tangguh ini Pusyan Gatra Jatim terus menerus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika dilihat SDM yang ada adalah orang-orang yang berpengalaman, se-

hingga banyak masyarakat yang berkunjung ke Pusyan Gatra merasa puas. ‘’Hal ini yang menjadikan keistimewaan Pusyan Gatra Jatim jika dibandingkan dengan daerah lain, seperti menejemen yang tertata, tenaga dokter dan psikolog yang profesional dan advokasi dan informasi KB yang gencar kepada masyarakat,’’ ucapnya. Selain itu keistimewaan BKKBN Jatim adalah membuka pelayanan selama 4 hari kerja mulai jam 9 sampai jam 2 siang, mitra kerja Pusyan Gatra sangat beragam mulai puskesmas, sekolah hingga perguruan tinggi. ‘’Hampir semua stakeholder yang ada di Jatim dilibatkan dalam pelayanan Pusyan Gatra,’’ tambahnya. Lebih lanjut wanita berjilbab ini menuturkan, dengan

studi banding ini dapat menjadi motivasi bagi BKKBN Sulawesi Tenggara untuk berkerja keras dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jika dilihat pelayanan yang diberikan BKKBN Sulawesi Tenggara tidak sebanyak Pusyan Gatra Jatim, hal ini dikarenakan minimnya peran serta masyarakat dalam mengikuti program KB. ‘’Jika dijumlah masyarakat BKKBN Sulawesi Tenggara hanya 2,4 juta orang dan ini jauh dari Jatim yang jumlahnya mencapai 38 juta orang,’’ tuturnya. Dengan kondisi yang berbeda ini kata Salmaratu diharapkan BKKBN Sulawesi Tenggara dapat berjuang keras dalam mempromosikan dan mengenalkan program KB ke ma-

syarakat. ‘’Saya mengira Pusyan Gatra Jatim banyak dikunjungi masyarakat dikarenakan promosi dan pelayanan yang diberikan memuaskan,’’ ujarnya. Kordinator Pusyan Gatra Jatim, Kustiyah Wardhani menyatakan, sebagai kordinator Pusyan Gatra dirinya bangga kepada kinerja rekan-rekan Pusyan Gatra Jatim dalam mengawal pelayanan KB. Dengan kerja keras dan tanggung jawab yang tinggi Pusyan Gatra berhasil menyabet juara satu dalam lomba PPKS. ‘’Kita tidak dapat juara jika tidak di support dari BKKBN Jatim dan rekan-rekan Pusyan Gatra,’’ jelasnya. Wanita berjilbab ini mengungkapkan dengan dijadikannya studi banding ini akan menjadi semangat bagi

dna/bhirawa

Rombongan BKKBN Sulawesi Tenggara melakukan studi banding di Pusyan Gatra Jatim rekan-rekan Pusyan Gatra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ‘’Kita tidak mungkin asalasal dalam memberikan pelayanan karena Pusyan Gatra dijadikan barometer bagi provinsi lain,’’ ucapnya. Kedepan Dhani panggilan

akrab Kustiyah Wardhani berupaya keras agar Pusyan Gatra Jatim kembali menjadi juara satu pada perlombaan PPKS di tingkat nasional. ‘’Memang berat memperahankan gelar juara daripada memperolehnya,’’ katanya dengan Q dna nada mantap ini.Q


OPINI

4 Tajuk

Happy Ending, Risma Bertahan WALI KOTA Surabaya Tri Rismaharini, disarankan tetap pada jabatannya sampai akhir periode pada tahun 2015. Saran itu hasil konsultasi dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri (bersama Gubernur DKI Joko Widodo), yang datang langsung menemui Risma. Saran yang sama juga diberikan oleh beberapa kalangan masyarakat. Tetapi secara keregulasian, mundur atau bertahannya jabatan Walikota merupakan hak prerogatif Risma. Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seorang Kepala Daerah boleh mundur. Pada pasal 29 ayat (1) dinyatakan: Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Hingga saat ini, sudah banyak Kepala Daerah atau Wakilnya yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan. Mantan Walikota Surabaya juga pernah diberhentikan, berdasarkan pasal 29 ayat (2) huruf b. Yakni, dianggap tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. Pada saat itu Wakil Walikota Bambang DH, secara konstitusi menggantikan sebagai Walikota, sampai tahun 2005. Lalu Bambang DH memenangi pilwali tahun 2005 untuk menjabat Walikota periode 2005-2010. Pada pilwali 2010, Bambang DH tak dapat lagi mencalonkan diri sebagai Walikota. Berdasarkan rekom DPP PDIP, Bambang DH tetap maju sebagai calon wawali (karena diyakini elektabilitasnya cukup tinggi). Karena itu konon, Bambang DH merekomendasi nama Tri Rismaharini kepada DPP PDIP untuk ditunjuk sebagai calon Walikota. Benar, pasangan yang diusung PDIP memenangi pilwali 2010. Banyak “model Bambang DH” (dua periode menjadi Kepala Daerah, lalu maju pilkada lagi menjadi Wakil Kepala Daerah). Tetapi sejatinya, hal itu merupakan celah UU Pilkada. Yakni, andai Kepala Daerah terpilih berhenti atau diberhentikan. Apakah Wakilnya bisa menggantikan menjadi Kepala Daerah? Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 35 ayat (1), seharusnya digantikan oleh Wakilnya. Tetapi dalam “model Bambang DH,” pastilah tidak boleh (karena batasan dua kali jabatan Walikota, berdasar pasal 58 huruf o). Semula, di tataran publik tiada yang mengenal Risma. Di jajaran Pemkot Surabaya, cukup banyak perempuan yang memimpin SKPD. Sehingga dalam Pilwali 2010, Risma bagai “membonceng” Bambang DH yang ingin tak boleh lagi menjadi calon Walikota. Namun publik (politik) Surabaya lebih memperhatikan Walikota. Ternyata, Tri Risma seorang pekerja keras. Pendek kata, Risma berkibar, sedangkan Bambang DH bagai tenggelam. Tetapi popularitas Risma, tidak menciptakan rasa nyaman kalangan politisi. Konon, karena Risma dianggap terlalu “kenceng,” (lurus) dan semau-gue. Hanya dalam tiga bulan, pasangan pemimpin Surabaya, sudah menunjukkan ketidakharmonisan. Wawali Bambang beberapa kali minta mundur, tetapi tidak melalui prosedur yang diatur undang-undang. Sampai pada saat menjadi Calon Gubernur Jawa Timur (2009), Bambang DH mengajukan pengunduran diri secara prosedural. Hal yang sama juga terjadi pada wacana mundurnya Walikota Tri Rismaharini. Risma belum pernah menempuh pengunduran sesuai prosedur undang-undang. Hanya berupa sinyal, dengan kata-kata. Tetapi menjadi wacana yang menyita perhatian publik cukup luas. Konon Risma disebutsebut sebagai “orang kuat baru” di blantika politik. Bahkan namanya (dalam survei) telah layak running Cawapres. Setelah Megawati Soekarnoputri (dan Jokowi) datang ke Surabaya, wacana Walikota mundur bagai memudar. Tetapi sebenarnya hal itu bagai api dalam sekam. Karena mundurnya Kepala Daerah, samasekali bukan wewenang pimpinan parpol. Juga tidak bergantung pada Kepala Daerah lain. Mundurnya Walikota (aktif, sehat, serta tidak bermasalah hukum) mutlak bergantung pada sang Walikota. Namun pasti, mundurnya Walikota telah disertai perhitungan (segala aspek) secara cermat dan perenungan mendalam. Boleh jadi ada perbantuan pertimbangan. Selanjutnya, bagai tinggal membalikkan tangan, ya atau tidak. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Ironi di Negeri Berlimpah Kekayaan Alam BUKAN barang baru ternyat di negeri ini, pejabat bermewahmewah sementara rakyatnya menderita bahkan bisa tidak makan berhari-hari. Meski begitu, pejabat bisa tidur enak sementara rakyat meregang nyawa karena kesulitan mendapatkan makanan sekadar untuk menyambung nyawa dari hari ke hari. Saya sedih sebagai warga negara di tengah ironisme masyarakat yang hidup di alam yang berlimpah kekayaannya. Saya tidak bisa menahan derita, adakalanya saya menitikan air mata sendiri ketika melihat keluhan rakyat yang menderita, mengais rezeki di puing tumpukan sampah orang kaya. Iya, sungguh inilah ironisme di negeri berlimpah sumber daya alam. Tidakkah menjadi perhatian kejadian dan kasus-kasus seperti itu oleh para pejabat di negeri ini, di mana banyak rakyat yang kelaparan tidak ada nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Nah, ternyata bisa dikatakan pejabat kurang bahkan tidak punya perasaan senasib apalagi sepenanggungan dengan rakyatnya yang miskin. Kenapa, karena saban hari selalu ada muncul kasus pejabat korupsi, pejabat yang berkekayaan miliaran bahkan puluhan rupiah. Tidak aneh di negeri ini. Juga tidak aneh kekayaan alam yang berlimpah itu dikuasai oleh pihak asing melalui perusahaan transnasional melalui “baju” kerjasama. Aneh bin ajaib tetapi itulah negeriku, yang keras terhadap rakyatnya yang miskin. Negeriku yang kaya raya ini ramah terhadap bangsa asing yang mengisap kekayaannya. Aneh bukan, tetapi tidak aneh bagi pejebat negara di negeri ini. Coba bayangkan. Ada pejabat Bea dan Cukai yang kekayaanya bermiliaran rupiah dititipkannya kepada pembantunya. Ada politisi yang nyaring berkata berantas korupsi tetapi malah menjadi pelaku korupsi. Ada pula penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum dalam upaya pemberantasan kuropsi tetapi terjerat korupsi kelas super kakap. Negeri macam apa ini? Sekiranya, demikian telintas dipikiran saya sebagai rakyat jelata, para pejabat negara mau mengelola negara secara benar, barangkali tidak susah-susah untuk menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Misalnya, kekayaan alam itu dikelola benar-benar untuk kesejahteraan rakyat bukan pejabat dan orang asing. Kekayaan itu tidak dikorupsi sehingga semua berjalan sesuai program meningkatkan kesejahteraan rakyat. M. Darmawan Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Pon 5 MARET 2014

Menyikapi Hiruk Pikuk Politik Dalam sebuah kuliah, saya pernah ditanya seorang mahasiswa. Dia mengatakan bahwa semakin banyak menonton atau membaca media massa membuatnya semakin bingung. Katanya, banyak muncul kejadian silih berganti. Siapa yang benar siapa yang salah sangatlah membingungkan. Dia kemudian tutup dengan pertanyaan, “Saya harus bagaimana, pak?”

B

arangkali apa yang ditanyakan mahasiswa itu juga dialami oleh masyarakat umum. Sebab tidak bisa dipungkiri, terutama menjelang Pemilu 2014, berbagai kejadian muncul silih berganti bahkan susul menyusul. Apa yang dikatakan oleh seseorang media bisa diyakini sebagai sebuah kebenaran. Setelah diyakini, ada omongan lain yang bisa jadi juga dianggap sebagai sebuah kebenaran lain. Media terus menerus mengekspos kejadian, menampilkan faktafakta baru, dan menampilkan pelaku atau aktor-aktor baru. Aktor-aktor baru itu membuat aktor lain ikut muncul. Muncullah nama yang dahulunya tidak dikenal mendadak terkenal hanya karena disinggung oleh tokoh terkenal. Politik itu ya Politik Menjelang Pemilu 2014 apa saja bisa menjadi masalah politik. Masalah sosial, budaya, ekonomi, agama bisa menjadi masalah politik. Mengapa? Ada banyak orang yang memang punya kepentingan atasnya. Bisa jadi sebuah kasus itu hanya masalah agama, misalnya soal korupsi pengadaan kitab Al Qur’an. Tetapi karena munculnya menjelang Pemilu ia akan jadi komoditas politik baik yang pro atau kontra. Iklan-iklan di TV yang muncul bisa dipahami sebagai iklan politik pula, padahal bisa jadi hanya iklan layanan sosial. Kasus yang menjerat para politisi yang harusnya berada dalam ranah hukum, bisa diseret ke ranah politik, hanya karena menjelang Pemilu saja. Jadi tidak ada kasus yang berdiri bergitu saja tanpa berkait erat dengan politik, apalagi jika menyangkut penyelenggara negara. Masyarakat tidak perlu menjadikan media sebagai kambing hitam. Mereka yang tidak mengetahui persoalan sebenarnya tentang politik atau apa yang melingkupi

P

atau mempertahankan kekuasaan tentu akan hambar. Jadi kalau ada politisi itu kritis pada penguasa, dia sedang berusaha merebut kekuasaan. Sementara jika ada penguasa yang membabi buta (membela diri sampai mencari media tentu akan gamtumbal politik) itu pang menyalahkannya. Oleh : salah satu bagian Kalau memang binNurudin dari mempertahankgung gara-gara media, an kekuasaan. Politik mengapa harus memtetaplah politik yang baca koran (misalnya)? mempunyai dunianya sendiri. Atau jika media dituduh biang keladi mengapa tidak membaca Hajatan Besar, Biaya Besar banyak koran agar sudut pandang Pemilu memang masih dianggap kita tentang pemberitaan bisa lebih hajatan besar. Namanya hajatan, luas dan detail? ada banyak persiapan di sana sini. Banyak orang mengatakan, jika Biaya pun tidak tanggung-tanggung tidak tahu menahu urusan politik dikeluarkan. Kalau di desa, jika ada jangan ikut-ikutan. Sebab, nanti hajatan bisa dihibur dengan pentas hanya akan membuat bingung diwayang, ludruk, reog, karapan sapi rinya sendiri. Mengurusi diri sendiri dan seni tradisional lain. Semua itu saja sudah bingung, apalagi ikut untuk mendukung hajatan desa mengurusi politik? Biarlah politik tersebut. diurusi oleh orang-orang yang meDalam wilayah politik tidak mang tertarik politik. Jika mereka jauh berbeda. Menjelang Pemilu melenceng biarlah ada orang-orang sudah banyak biaya dikeluaryang ikut menyadarkan.

Dalam wilayah politik tidak jauh berbeda. Menjelang Pemilu sudah banyak biaya dikeluarkan oleh lembaga negara atau pribadi masing-masing calon legislatif. Berbiaya mahal salah satunya karena pemilihan legislatif terpisah dengan pemilihan presiden. Belum lagi jika pemilihan presiden nanti dua putaran. Biaya politik jelas sangat tinggi. Tentu ini tidak bermaksud hanya orang-orang tertentulah yang berhak mengurusi politik. Bukan itu. Semua warga negara berhak ikut terlibat dan mengurusi politik. Namun, kalau sudah ikut terlibat, tidaklah gampang menjatuhkan vonis dengan menyalahkan pihakpihak tertentu secara membabi buta atau membela kelompok tertentu secara serampangan. Kalau tidak siap, mending tidak usah ikutikutan mengurusi politik. Politik tetaplah politik yang mempunyai nuansa tersendiri. Politik itu, kalau tidak merebut kekuasaan tentu mempertahankan kekuasaan. Ini sudah berdarah daging dalam dunia politik. Politik tanpa melibatkan proses merebut

kan oleh lembaga negara atau pribadi masing-masing calon legislatif. Berapa banyak biaya sudah dikeluarkan untuk persiapan pendataan pemilih? Itu belum termasuk pada hari pelaksanaannya. Berbiaya mahal salah satunya karena pemilihan legislatif terpisah dengan pemilihan presiden. Belum lagi jika pemilihan presiden nanti dua putaran. Biaya politik jelas sangat tinggi. Biaya politik juga menyangkut siapa harus diangkat ke permukaan dan siapa yang harus dikorbankan. Ini juga menyangkut biaya politik. Sebagai mana disebutkan di atas, bahwa politik itu tetap politik maka usaha mempertahankan kekuasaan bagi

penguasa tetap penting. Bagaimana penguasa yang direpresentasikan oleh Partai Demokrat (PD) begitu getol untuk mengusut kasus yang membelit partai lain sementara yang berkaitan dengan partainya cenderung ditutup-tutupi. Lihat saja, bagaimana getolnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cepat menyelesaikan kasus Lutfi Hasan Ishaq (PKS), kemudian disusul kasus yang menyangkut Raatu Atut (PG)? Bagaimana juga kasus-kaksus yang menyangkut para pejabat di PD itu sendiri? Kekuasaan memang punya kecenderungan seperti itu. Tulisan ini bukan bermaksud suka dan tidak suka pada seseorang atau lembaga tertentu, tetapi mencoba mendudukkan persoalan pada posisi semestinya. Bahwa ada kepentingan politik atas pengusutan sebuah kasus. Hal semacam inilah yang jarang diketahui oleh masyarakat. Media karenanya berkewajiban menginformasikannya kepada publik. Bagi masyarakat awam seolah media hanya membuat proses politik semakin membingungkan. Media hanya memberitakan fakta, interpretasi diserahkan sepenuhnya pada masyarakat sendiri. Karenanya, media bukan pemain politik, ia sekadar sarana saja. Soal Calon Legislatif (Caleg) yang ambisi merusak pemandangan kota dengan memasang baliho, spanduk, foto di pinggir-pinggir jalan agak susah untuk dilarang. Anggap saja itu bagian dari menyambut hajatan tadi atau memang kualitas Caleg kita memang baru sebatas itu. Mereka mau untung tetapi tetap tak mengaku salah ketika melanggar hak orang lain menikmati pemandagan yang elok di pinggir-pinggir jalan. Jadi, mengamati hiruk pikuk politik biarlah berjalan apa adanya. Politik itu tetap politik. Ia akan berputar sesuai kepentingannya. Tak heran jika ada politisi yang sebelumnya biasa saja menjadi penguasa atau yang dahulunya penguasa akhirnya tumbang dengan kenistaan. Politik adalah kepentingan yang semua pemain ikut bermain di dalamnya. “Wasit” pun bisa tergiur untuk bermain dalam politik. Jadi, take is easy for a while. Penulis adalah dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Remaja di Tengah Maraknya Seks Bebas

eran remaja dalam perkembangan negara kita bukanlah merupakan hal yang sepele, mereka adalah harapan bangsa yang di harapkan akan memberikan pencerahan dan membawa bangsa kita kepada perubahan besar yang lebih baik. Akan tetapi jika kita perhatikan, terkadang rasa ingin tahu yang besar yang lazim di miliki oleh remaja kita tidak di imbangi oleh pemikiran rasional dan pertimbangan akibat dari suatu keputusan, sehingga membawa mereka kepada kenakalan yang sangat fatal, dan mirisnya hal ini terjadi ketika mereka seharusnya melakukan yang terbaik untuk masa depan mereka. Menilik perkembangan remaja Indonesia dalam rentang waktu kurang dari satu dasawarsa terakhir, kita akan mendapati kenakalan remaja semakin menunjukkan trend yang amat memprihatinkan bahkan hingga di awal tahun 2014 sekarang. Kenakalan remaja yang diberitakan dalam berbagai forum dan media dianggap semakin membahayakan. Berbagai macam kenakalan remaja yang ditunjukkan akhir-akhir ini seperti perkelahian secara perorangan atau kelompok, tawuran pelajar, mabukmabukan, pemerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, dan terutama seks bebas pranikah kasusnya semakin menjamur. Di indonesia saat ini, bahaya mengenai penyimpangan remaja banyak sekali di sebutkan, selain mengenai obat-obatan terlarang, seks bebas juga menjadi masalah yang sedang mengintai tunas-tunas penerus bangsa kita Indonesia. Sebagai contoh, saat ini di beberapa kota besar seperti Surabaya, Jakarta dan Bandung banyak terjadi kasus penyimpangan seksual akibat dari adanya seks bebas. Hampir setiap malam banyak para muda-mudi yang memenuhi hampir tiap-tiap sudut kota, mulai dari nongkrong hingga menghabiskan malam dengan meminum minumminuman keras yang pada akhirnya tindakan mereka di akhiri

dengan melakukasus HIV dan AIDS Oleh : kan seks bebas pra setelah Papua, Jawa nikah. Maka betaTimur dan Jakarta Syarifah Itsnaini pa memprihatinkdengan kasus AIDS annya keadaan 4098 kasus dan HIV yang seharusnya 7157 kasus. banyak mendapat perhatian dari Penyimpangan Seks Remaja kalangan pendidik, khususnya Berbagai macam faktor yang orang tua ini. Karena dengan terus sangat berpengaruh bagi penyimberlanjutnya keadaan ini, maka pangan seks remaja, salah satunya itu sama saja dengan membiarkan adalah faktor keluarga, seperti remaja kita terjerumus ke dalam kurangnya kedekatan hubungan tindakan amoral yang dapat mengorang tua dengan anak. hancurkan citra Indonesia sebagai Banyak fakta yang menunjukkan sebagai bangsa yang beradab. bahwa merasa kurangnya anak terKetika para remaja telah terjehadap kasih sayang dan komunikasi rumus ke dalam seks bebas, maka dari orang tua akan menjadikan

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa merasa kurangnya anak terhadap kasih sayang dan komunikasi dari orang tua akan menjadikan mereka mencari perhatian dari kalangan eksternal, dan jika mereka telah salah dalam mencari teman bergaul, maka besar kemungkinan hal tersebut akan mengantarkan mereka kepada seks bebas. yang terjadi adalah praktek aborsi yang lazim akan terjadi sebagai akibat dari seks bebas tersebut. Padahal kita tahu bahwasanya praktek aborsi sangat membahayakan dan memiliki banyak peluang kematian jika tidak di lakukan oleh ahlinya. Menurut hasil penelitian selama beberapa tahun terakhir oleh sejumlah LSM yang khusus menangani masalah remaja di Indonesia, secara kumulatif, aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta kasus per tahun. Setengah dari jumlah itu dilakukan oleh wanita yang belum menikah, sekitar 10-30% adalah para remaja. Artinya, ada 230 ribu sampai 575 ribu remaja putri yang diperkirakan melakukan aborsi setiap tahunnya. Sumber lain juga menyebutkankan, tiap hari 100 remaja melakukan aborsi dan jumlah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) pada remaja meningkat antara 150.000 hingga 200.000 kasus setiap tahun. Bahkan, data dari Dinas Kesehatan Nasional tahun 2012 menjelaskan bahwa Jawa Barat menduduki posisi ke 4 dalam

mereka mencari perhatian dari kalangan eksternal, dan jika mereka telah salah dalam mencari teman bergaul, maka besar kemungkinan hal tersebut akan mengantarkan mereka kepada seks bebas. Selain itu, faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah ketersediaan berbagai sarana yang dapat menghantarkan mereka kepad seks bebas seperti gedung bioskop, diskotik, tempat-tempat hiburan, televisi, VCD, internet, akses kepada halhal mesum, buku-buku porno serta minuman beralkohol. Perkuat Benteng Pertahanan dari Seks Bebas Beberapa aspek yang perlu di perhatikan untuk menghindari seks bebas menurut penulis adalah: Pertama, adanya kasih sayang, perhatian dari orang tua dalam hal apapun serta pengawasan yang tidak bersifat otoriter dan berada di dalam batas yang wajar. Karena seperti penulis sebutkan di atas bahwa salah satu faktor terbesar yang mengakibatkan remaja kita terje-

rumus ke dalam perilaku seks bebas adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Kedua, peranan agama sangat penting untuk mengantisipasi perilaku seks bebas remaja tersebut. Dengan bertopang pada ajaran agama yang kuat, maka keinginan untuk melakukan hal yang di larang pun akan dapat di minimalisir, karena mereka telah memiliki jalan yang bisa di jadikan sebagai arah yang lurus yang harus di ikuti. Ketiga, pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi baik oleh orang tua di rumah maupun oleh para guru di sekolah. Pada usia remaja, mereka selalu mempunyai keinginan untuk mengetahui, mencoba dan mencontoh segala hal. Seperti dari media massa dan elektronik yang membuat remaja seringkali terpancing untuk mengikuti seperti yang ada dalam tayangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dalam hal tersebut. Terakhir, mengutip nasihat dari Pak dokter Boyke untuk menghindari seks bebas. Ada tiga hal yang perlu diingat. Pertama, harus berpedoman pada ajaran agama. Kedua, perhatikan norma sosial di masyarakat dan ketiga, adat istiadat setempat. Maka karena telah melihat berbagai dampak seks bebas yang telah banyak bermunculan di dalam seluruh lapisan masyarakat kita ini, maka penulis dalam hal ini menghimbau kepada seluruh kalangan yang berperan penting di dalam menjaga proses perkembangan remaja kita, khususnya para orang tua dan juga para pendidik agar lebih menyumbangkan partisipasi yang lebih baik bagi mereka. Dan juga bagi para remaja, penulis menyarankan agar menghindari pergaulan yang dapat membawa kita kepada seks bebas, agar masa depan kita dan juga masa depan Indonesia dapat terjaga. Mahasiswi Jurusan Syariah Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Guruh Eko Prasetyo, Sri Poernomo Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986. Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.


SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Rabu Pon, 5 MARET 2014

KELANA

Diknas Siapkan Ruang Khusus Siswi Hamil Kab Mojokerto, Bhirawa Siswi hamil di wilayah Kab Mojokerto mendapat perlakukan khusus dari Dinas Pendidikan Kab Mojokerto, disaat pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) pada April mendatang. Dinas Pendidikan mengambil jalan tengah atas kontroversi siswi hamil dilarang Unas. Otoritas pendidikan di daerah ini tetap memberi hak pendidikan bagi siswi hamil saat Unas. Bahkan bagi siswi yang hamil akan ditempatkan di ruang khusus saat mengerjakan soal-soal Unas. ‘’Kami sudah menyiapkan solusinya, yakni dengan menyiapkan ruang khusus semacam ruang isolasi untuk siswi hamil. Saat mengerjakan Unas nanti, ruang khusus ini bisa digunakan,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan Kab Mojokerto, Suharsono, Selasa (4/3) kemarin. Kini di Kab Mojokerto seluruh siswa kelas tiga di jenjang SMP dan SMP tengah menyiapkan diri menuju Unas. Diantara siswi hamil saat ini sudah masuk dalam daftar nominasi tetap atau peserta tetap Unas April nanti. Otomatis, jika sudah masuk nominator ini artinya terdaftar sebagai peserta Unas. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi saat ditemui usai acara PKK di Pendopo Kab Mojokerto mengatakan, dari tujuh siswi hamil yang ditemukan, kini salah satu siswi hamil sudah dinikahkan. ‘’Otomatis karena menikah sudah tak lagi menjadi siswa. Jadi siswi hamil saat ini tinggal tujuh,’’ kata Yudha. Tapi hingga kini, Dinas Pendidikan Kab Mojokerto mengaku belum mendapat data resmi mengenai jumlah sisiwi hamil di wilayahanya. Belum lama ini, Suharsono menyatakan telah mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMP dan SMA seluruh kabupaten. Pertemuan itu hanya khusus untuk sekolah negeri. Namun Dindik tak menemukan satu pun siswi hamil. ‘’Sejauh ini belum ada siswi hamil di bawah naungan kami. Kecuali sekolah swasta, kami belum tahu. Sebab itu wewenang yayasan yang menaunginya. Namun bagi kami semua harus dicarikan solusi,’’ pungks Suharsono.Q kar

Pembelian Kantor PNPM Dibidik Kejari Gresik, Bhirawa Pembelian kantor dilakukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Mandiri Pedesaan (Mpd). Mulai dibidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, yang ada di tiga kecamatan. Yaitu Kec Balongpangang, Benjeng dan Kedamean. Yang menghabiskan dana hingga ratusan juta rupiah. Menurut Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Gresik, Wahyu Triantono, memang benar Kejari sekarang masih dalam Pulbaket (Pengumpulan Bahan Keterangan), terkait dugaan pengadaan Kantor PNPM – Mpd bernilai ratusan juta rupiah di tiga kecamatan. ‘’Tim Intel kini telah turun untuk mengumpulkan data-data penunjang, dan aturan pengadaan aset PNPM Mpd yang dibeli dari hasil laba dana bergulir,’’ kata Wahyu kepada wartawan selasa (4/3). Sebab polemik pengadaan Kantor PNPM dan Mpd sangat rawan, pasalnya bila merujuk peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007. Bahwa aset yang dibeli dengan uang negara, yang merawat adalah pemerintah. Dengan dasar aturan itu. Apalagi anggaran yang telah digolontorkan untuk pengadaan pembelian kantor itu nilainya besar. Perlu diketahui, kalangan dewan dengan tegas mengatakan. Pengadaan Kantor PNPM Mpd di Kec Balongpanggang, Kec Benjeng, dan Kec Kedamean telah menyalahi aturan. Pasalnya pengadaan aset menggunakan uang negara, dalam aturanya yang boleh mengunakan uang pemerintah adalah hanya dilakukan oleh pemerintah.Q kim

Komisi C Minta BLH Tindak Tegas PT ROR Gresik, Bhirawa Komisi C DPRD Gresik akhirnya angkat bicara terkait pencemaran lingkungan dilakukan PT Royal Oriental Raplastex (PT ROR). Dewan minta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Gresik menindak tegas bahkan menutupnya. Sebab sudah jelas membuang limbah dan keberadaanya telah merugikan. ‘’Menurut UU membuang limbah dengan sembarangan merupakan kesalahan dan harus di pidanakan sesuai hukum. Dan BLH jangan menunggu hasil laboratorium, karena memakan waktu lama. Seharusnya d hentikan lebih dahulu, tapi kalau dari hasil lab tidak benar ya dicabut kembali. Ini dilakukan, supaya PT atau perusahaan ada efek jera tidak main-main apa lagi kucing-kucingan,’’ kata anggota Komisi C, HM Syafi’k AM kepada wartawan ( 4/2 ). Hal ini sesuai UU 32 tahun tahun 2009. Dan perusahaan itu sudah melanggar aturan lingkungan, karena membuang limbah pada avoor larangan. Apa lagi yang harus ditunggu BLH, sebab dengan membuang limbah sembarangan sudah menyalahi aturan. Apalagi sesuai laporan, tidak ada laporan yang dilakukan pihak perusahaan ke BLH baik tiga bulanan maupun enam bulan. Pasti perusahaan itu tak memiliki IPLC, tapi mengapa hingga kini oleh BLH tetap dibiarkan beroprasi.Q kim

5

Bahan Baku Air Minum Mengkhawatirkan Kota Mojokerto, Bhirawa Kondisi bahan baku air minum yang berasal dari air bawah tanah di Kota Mojokerto ternyata mengkhawatirkan. Padahal selama ini mayoritas warga kota mengonsumsi air tanah, sementara kondisi air tanah di Kota Mojokerto berdasarkan laporan Dinas Kesehatan 35% mengandung bakteri E.coli.

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus menandatangani kerjasama pengelolahan air bersih dan sanitasi, Selasa (4/3) kemarin.

Bantuan Pemerintah Jangan Ditelantarkan Sidoarjo, Bhirawa Bantuan mesin pengering dan pencacah tempeh afkiran dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim kepada Primer Koperasi Produsen Tempe Tahun Indonesia (Primkopti) Desa Sepande, Kec Candi, Sidoarjo harus dimanfaatkan secara maksimal. ‘’Pemerintah/Balitbang Prov Jatim telah bersusah payah memberikan bantuan ternyata dibiarkan mangkrak begitu saja, kan sayang,’’ tegas Kadin Koperasi Perindag UMKM dan ESDM Sidoarjo Fenny Apridawati, saat penandatanganan atau MoU dengan Balitbang Prov Jatim di Balai Desa Sepande, Kec Candi, Sidoarjo. Fenny selaku kepala dinas sangat berterima kasih kepada Balitbang Prov Jatim yang telah memberikan perhatiannya kepada pengrajin tempe Sidoarjo. Makanya saya berharap agar Balitbang jangan hanya memberikan bantuan dengan bentuk fisik saja. ‘’Tetapi pembinaan terhadap SDM nya justru lebih diutamakan,’’ harapnya. Selain itu, Fenny berharap, ke-

pada para perajin tempe hendaknya jangan selalu mengharapkan atau membeli bahan baku kedelai dari luar negeri saja. Lebih baik berusaha menanam kedelai sendiri. Kalau menggantungkan bahan baku dari luar saja, nanti akan habis. Apalagi tahun 2016 sudah memasuk tahun bebas perdagangan. Sementara Kepala Balitbang

Prov Jatim, Ir Priyo Dharmawan, saat menyerahkan bantuan dari hasil penelitian berupa mesin pengering dan pencacah tempe, yang diterimakan kepada Dinas Koperasi Perindag UMKM dan ESDM Sidoarjo menegaskan, kalau peralatan ini sifatnya masih sementara masih banyak alat-alat yang belum dilengkapi.Q ach

‘’Secara bahan baku air tanah di Kota Mojokerto ini kandungan zat besinya sangat tinggi, ini persoalan yang harus kita selesaikan bersama,’’ ujar Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, Selasa (4/3) kemarin. Karena kondisi air tanah seperti itu, wali kota menyambut baik kerjasama Pemkot Mojokerto dengan IUWASH USAID terkait dengan program air bersih dan sanitasi. ‘’Kita akan diberikan bimbingan tehnis soal pengelolahan air bersih,’’ tambah Wali kota. Ditambahkan wali kota, kondisi debu di Kota Mojokerto juga sudah di atas ambang batas 0,01. Dengan jumlah penduduk yang padat, kondisi perumahan yang padat juga bisa berpengaruh terhadap kualitas air. ‘’Nantinya PDAM yang saya tugaskan untuk belajar pengelolahan air bersih dengan USAid,’’ tandas Kiai Ud, sapaan Wali Kota Mojokerto yang juga da’i ini. Selama ini Pemkot Mojokerto sudah menjalin kerjasama dengan Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) DAIUSAID. Kedua lembaga ini secara berkala menggelar visioning Workshop Program Air Bersih dan Sanitasi. Usai pertemuan, perwakilan IUWASH Indonesia Purwoko Hadi, mengatakan, berdasarkan pertemuan Presiden Indonesia dan Presiden Amerika, rakyat Amerika membantu rakyat Indonesia untuk bidang air minum dan sanitasi. ‘’Kami melalui IUWASH ditugaskan dalam 5 tahun agar rakyat Indonesia mendapat pelayanan air bersih sebanyak dua juta orang,’ paparnya. Purwoko juga mengatakan, bantuan dari pihaknya bersifat pemikiran dan teknis

untuk Pemkot Mojokerto. ‘’Kami mendapat mandat yang cukup tegas yaitu untuk menyehatkan kondisi PDAM Kota Mojokerto dari kondisi sekarang yang sakit. Dan dari penilaian Mendagri, PDAM Kota Mojokerto kinerjanya kurang,’’ katanya. Kepala Bappeko Mojokerto, Harlistyati mengatakan, maksud dan tujuan kerja sama untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan bagi pemangku kepentingan, dalam rangka peningkatan pelayanan jaringan akses air minum dan sanitasi di Kota Mojokerto. ‘’Kegiatan ini juga mendorong terjalinnya kerjasama antara pemangku kepentingan khususnya antar SKPD terkait dengan pelayanan air minum dan sanitasi guna peningkatan kualitas service city kepada masyarakat,’’ paparnya. Harlis juga berharap dengan kegiatan ini bisa menjadikan program air minum dan sanitasi sebagai program strategis daerah sejalan dengan visi Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral. ‘’Kegiatan ini juga merupakan embrio lahirnya perogram air minum dan sanitasi yang inovatif, terintergrasi, terpadu dan berkelanjutan, yang bisa menjadi ikon di Kota Mojokerto nantinya,’’ katanya. Acara visioning workshop air bersih dan sanitasi diisi presentasi dari IUWASH oleh Laksmi Cahyaniwati selaku Regional Coordinator Jatim dan Purwoko Hadi. Presentasi kondisi existing oleh Kepala Bappeko, dan presentasi kondisi existing air minum kota Mojokerto oleh Direktur PDAM Kota Mojokerto Trisno Nur Palupi.Q kar

Akses Terminal I dan II Disambung Jalan Penghubung

ach\bhirawa

Suasana penandatanganan MoU antara Kepala Balitbang Jatim bersama Kadin Koperasi Perindag UMKM dan ESDM Sidoarjo, kemarin.

Perizinan Online Lolos 33 Besar se-Indonesia Sidoarjo, Bhirawa Inovasi pelayanan perizinan secara online yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo, kini sudah lolos dalam 33 besar inovasi pelayanan public di Indonesia. Sebelumnya usulan inovasi yang disampaikan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) itu, totalnya berjumlah 515. Kemudian oleh tim pakar dari Kementerian PAN, disaring lagi menjadi 99 besar. Menurut Kabag Organisasi Kab Sidoarjo, Drs Ahadi Yusuf MSi, pada Selasa (4/3) kemarin, Tim BPPT Sidoarjo mem-

presentasikan inovasi pelayanan public perizinan secara online itu dihadapan Tim Panel Kementerian PAN di Jakarta. Yusuf berharap kedepan, tak hanya BPPT Sidoarjo saja yang nantinya ikut dalam kompetisi inovasi pelayanan yang diselenggarakan Kementerian PAN mulai pada tahun 2014 ini. Tetapi kalau bisa semakin banyak SKPD yang ikut, karena punya inovasi pelayanan di tempatnya masing-masing. ‘’Pak Sekda juga berharap agar nantinya yang ikut kompetisi inovasi pelayanan publik ini, tak hanya dari BPPT saja tapi juga

dari SKPD lain,’’ ujar Yusuf, Selasa (4/3) kemarin, yang dihubungi via seluler karena harus ikut mendampingi presentasi Tim BPPT Sidoarjo pada Tim Panel Kementerian PAN di Jakarta. Yusuf juga perlu menambahkan, sebetulnya yang dicapai dalam kompetisi ini bukan hanya masalah penghargaan saja. Namun yang menjadi esensi adalah upaya inovasi untuk memberikan kualitas pelayanan publik yang baik pada masyarakat. Misalnya mempermudah, mempercepat dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat Sidoarjo dan masyarakat lainnya.Q ali

Sidoarjo, Bhirawa Keberadaan terminal I dan II Bandara Juanda yang kerap dikeluhkan calon penumpang, akan diatasi dengan menghidupkan jalan penghubung samping hangar Merpati. jarak terminal I menuju terminal II atau sebaliknya cukup jauh yang membuat calon penumpang kerap dipingpong karena misinformasi petugas maskapai. Kadishub Sidoarjo, Joko Santoso SH ditemui Selasa (4/ 3) usai mengadakan rapat kordinasi dengan jajaran PT Angkasa Pura I dan Lanudal Juanda, menjelaskan, sudah ada kesepakatan untuk menghidupkan jalan penghubung di samping hanggar Merpati Airline yang akan digunakan mengatur lalu lintas calon penumpang yang kesasar dari terminal I ke terminal II atau sebaliknya. Selama ini yang menjadi keluhan calon penumpang, adalah pihak maskapai tak memberikan informasi jelas calon penumpang masuk terminal I atau II. Padahal jarak kedua terminal itu cukup jauh apalagi bila ditempuh melalui Jl Raya Pabean. Kesalahan informasi maskapai meresahkan calon penumpang karena untuk bergeser dari terminal I ke II atau sebaliknya memakan waktu cukup lama. Misalnya calon penumpang yang diberi petunjuk bahwa pesawat akan berangkat melalui terminal II, tetapi kemudian pesawatnya berada di posisi terminal I, sehingga calon penumpang harus ke luar kawasan terminal untuk pindah ke terminal yang diinginkan. ‘’Kalau begini terus, kasihan calon penumpang,’’ tandasnya. Untuk mengurangi jarak tempuh antar terminal ini dengan menghidupkan kembali jalan penghubung di samping hangar Merpati. Jalan penghubung ini dulu pernah dioperasikan saat ada perbaikan jalan bypass Juanda. Namun dengan selesainya jalan bypass Juanda, jalan penghubung tak boleh dilewati kecuali yang berkepentingan. Nantinya calon penumpang yang mengalami pergeseran terminal tak perlu lagi ke luar ke Jl Raya Pabean-Sedati, tetapi diperpendek di jalan penghubung.Q hds

Pengaduan Masyarakat Menurun Drastis Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Sidoarjo terus mengalami penurunan drastis. Sebelumnya rata-rata pengaduan tiap bulannya bisa sekitar 40, bahkan pernah mencapai 90 pengadu. Namun kini turun hingga nol pengadu. Pemkab Sidoarjo memberikan bentuk layanan pengaduan masyarakat secara langsung dilakukan sendiri melalui akses internet, atau datang langsung dengan menggunakan layanan petugas ke Kantor P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat) di Jl Sultan Agung 17, Sidoarjo, tiap harinya benar-benar sepi. Hasil pantauan di lokasi tak pernah ada warga yang mengadu secara langsung alias sepi. Kasubag Pengolahan dan Pengaduan dari Bagaian Humas dan Protokol Sekretariat

Kab Sidoarjo, Muhammad Rofik SSos, Selasa (5/3) saat berkunjung ke Kantor P3M mengatakan, kalau pihaknya akan melakukan evaluasi. Bagaimana caranya agar masyarakat yang membutuhkan layanan aduan ini bisa difaslitasi secara mudah. Sepinya pengadu bisa terjadi karena masyarakat terlalu sibuk sehingga tak sempat datang ke Kantor P3M. Sementara menggunakan jaringan internet juga memerlukan biaya dan perlengkapan yang

cukup lumayan mahal. ‘Agar pengaduan lebih mudah terjangkau semua kalangan masyarakat, kedepan kami akan mengusulkan agar memberikan fasilitas pengaduan dengan menggunakan pesan singkat atau SMS (Short Massage Service) Center. Dengan fasilitas SMS Center ini, masyarakat dengan mudah melakukan pengaduan. ‘’Bila menemukan sesuatu hal yang perlu diadukan, tinggal kirim yang disertai identitas diri sebagai pertanggungjawaban,’’ ujarnya. Sehingga petugas P3M tinggal melakukan penyaringan, mana yang benar-benar mengadukan permasalahan, dan mana yang tidak. Karena selama ini menggunakan jaringan

internet saja ada beberapa pengadu yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka tak memberikan identitas yang jelas. ‘’Hanya orang-orang iseng. Maka kedepan perlu adanya identitas yang jelas, entah nanti bagaimana bentuk program usernya,’’ terang Rofik. Adapun respon para SKPD atas aduan masyarakat yang sudah berjalan hampir 90% telah mendapatkan perhatian. Tetapi soal realiasi di lapangan, itu yang kurang dipahami. Biasanya para SKPD merelisasikan ke lapangan langsung, bila ada pengaduan yang perlu ditindaklanjuti di lapangan. Mengenai jumlah pengaduan yang tercatat di web

Pemkab Sidoarjo, tahun 2011 rata-rata per bulan sebanyak 35 pengaduan. Tetapi hanya di bulan September 2011 yang mencapai 90 pengaduan. Tahun 2012, hanya 4 bulan (sampai April) yang rata-rata 35 pengadu, seterusnya turun hanya 5 pengadu. Begitu juga di tahun 2013 sedikit sekali, total sekitar 39 pengadu. Pada Bulan Januari malah tak ada pengaduan sama sekali atau nol, Pebruari ada tujuh pengadu, Maret dua pangadu dan April dan Juni mencapai sembilan pengadu. Juli hingga Nopember hanya sekitar satu hingga empat pengadu. Sedangkan untuk Mei dan Desember tak ada yang mengadu atau nol aduan.Q ach


JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Dewan Konsultasikan Ranperda IUJK Kabupaten Blitar, Bhirawa Bahas Rancangan Peratuan Daerah (Ranperda), Dewan Konsultasikan Ranperda Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) dengan Staf Ahli. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Heri Romadhon. Ia mengatakan untuk pembahasan Ranperda Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) saat ini tengah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan staf ahli dewan. ”Hal itu dilakukan untuk mendapatkan masukan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Karena pembahasan ranperda IUJK tidak boleh menyalahiu UU maupun peraturan diatasnya,” kata Heri Romadlon. Sementara untuk Ranperda Ijin Usaha Jasa Kontruksi yang digulirkan Komisi III bisa mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengaturan serta pembinaan usaha jasa kontruksi sehingga terwujud iklim usaha yang lebih sehat dari usaha jasa kontruksi.”Dengan harapan pelaksanaan dan persaingan usaha jasa kontruksi bisa sehat,” ujarnya. Selain itu juga untuk meningkatkan perlindungan terhadap pengguna jasa dan keselamatan umum, kepastian keamanam perusahaan serta menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan usaha kontruksi. “Karena Ranperda ini juga mengatur persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha persorangan hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian,” jelasnya lagi. htn

Butuh Terminal Wisata di Desa Sumberbrantas Batu, Bhirawa Banyak pelaku wisata maupun wisatawan yang mengeluhkan tidak adanya tempat transit bila mau obyek wisata yang ada di Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Karena itu masyarakat desa setempat mengharapkan dibangun sebuah terminal wisata di desa mereka. Dengan keberadaan terminal ini, diharapkan bisa mengangkat roda perekonomian masyarakat setempat. Selain itu juga bisa mempermudah wisatawan yang akan berkunjung ke desa paling Utara Kota Batu ini. Kepala Desa Sumberbrantas, Suliono, mengatakan keterdesakan kebutuhan terminal wisata ini mengingat ada beberapa obyek wisata yang berada di desanya. Yaitu, Pemandian Air Panas Cangar, Sumber air Sungai Brantas dan bumi perkemahan. “Bahkan beberapa waktu lalu, Pemkot Batu sudah mencanangkan desa ini sebagai desa wisata Bahasa Inggris, atau yang akrab dengan sebutan Kampung Inggris. Kita sangat berterima kasih atas program pemerintah menjadikan desa kita sebagai kampung Inggris, sekarang semua warga kita bisa berbahasa Inggris,” ujar Suliono, Selasa (4/3). Selain itu, katanya, banyak wisatawan yang datang ke desa Sumber Brantas untuk berwisata pertanian dan wisata pendakian gunung. Namun banyak wisatawan yang mengeluhkan tidak adanya tempat untuk transit bila mau ke Sumberbrantas. Seringkali, mereka duduk-duduk di depan rumah warga, untuk menunggu angkutan umum yang lewatnya kadang 30 menit hingga 1 jam sekali. nas

Inspektorat Siap Berikan Sanksi Pejabat Dindik Kab Malang, Bhirawa Kasus dugaan pungutuan liar (pungli) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013 di lingkungan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang, yang juga diduga dilakukan oknum pejabat dindik setanpat, dan oknum konsultan Dindik. Hal itu telah mendapatkan perhatian khusus dari Inspektorat Kabupaten Malang. “Kami kini sudah membentuk tim pemeriksaan dan penyidikan untuk menangani kasus dugaan pungli DAK di lingkungan Dindik Kabupaten Malang. Sehingga dalam waktu dekat ini, pihaknya akan memanggil oknum pejabat Dindik untuk kita mintai keterangan,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, Selasa (4/3), kepada wartawan. Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan menyiapkan surat pemanggilan pemeriksaan kepada oknum konsultan Dindik. Sebab, konsultan Dindik tersebut, menurut laporan yang kita terima, yakni sebagai eksekutor untuk meminta uang kepada masing-masing kepala sekolah (kasek) yang menerima pencairan DAK 2013. Masing-masing kasek harus menyetor kepada oknum pejabat Dindik melalui konsultan itu, sebesar Rp6 juta-8 juta. “Uang setoran itu dengan alasan untuk diberikan kepada para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Dan jika apa yang dilakukan itu benar, maka pihaknya akan memproses sesuai dengan Undang-Undang PNS. Dan bahkan, oknum pejabat Dindik tersebut kita laporkan ke polisi bersama konsultan Dindik yang terlibat pungli tersebut,” tegas Didik. cyn

Rabu Pon 5 MARET 2014

Wali Kota Izinkan Blue Bird Karena Taksi Lokal Tak Profesional Malang, Bhirawa Wali Kota Malang HM, Anton, mengutarakan alasannya untuk memberikan izin perusahaan taksi Blue Bird masuk Kota Malang. Salah satu penyebabnya adalah taksi lokal yang ada tidak mempu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Wali Kota menyatakan hal itu kepada wartawan di Balai kota Malang, Selasa (4/3) kemarin. Dikatakan Wali kota yang kini Ketua DPC PKB Kota Malang itu, pihaknya telah menerima komplain dan pengaduan dari masyarakat. Rata-rata mereka megeluhkan buruknya pelayanan taksi yang ada saat ini. “Kami tidak akan sembarangan memberikan izin Blue Bird, jika taksi yang ada mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Komplain masyarakat itu merupakan bentuk isi hati mereka untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal,” terang HM. Anton. Pihaknya lantas menyebut, salah satu ciri ketidakprofesionalan taksi lokal adalah, selain ongkos yang sering tidak sesuai dengan argo, kondisi fisik taksi yang ada sekarang sudah saatnya untuk diganti dengan armada yang baru. Wali kota yang kerap disapa Abah Anton ini menegaskan, jika para supir taksi keberatan dengan kebijakan yang akan diambil, maka pihaknya akan melakukan dialog, untuk mencari tahu mengapa tidak mau dilakukan penambahan armada taksi. “Kami terbuka untuk melakukan dialog dengan para supir, apa permasalahan yang dia hadapi sehingga menolak jika ada taksi baru. Makanya mereka boleh berdialog dengan kami,” imbuhnya. Ditambahkan Abah Anton, Kota Malang, menjadi salah satu kota tujuan investasi, jadi siapa saja yang akan berinvestasi dipersilakan. Apalagi di tahun 2015 nanti akan terjadi pasar bebas siapapun boleh melakukan investasi. “Pada prinsipnya pemkot welcome kepada semua pengusaha termasuk Blue Bird,” ujar Abah Anton. Terkait dengan janji para supir taksi lokal yang akan memperbaiki kualitas pelayanan terhadap masya-

nurkholis/bhirawa

Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono menemui massa aksi dengan duduk lesehan di depan gerbang kantor Bupati Sampang.

Mahasiswa Tuntut Janji Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Sampang, Bhirawa Puluhan mahasiswa yang tergabung Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (IKMAS), Selasa (4/3) kemarin melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Sampang. Mereka menuntut janji Bupati K.A. Fannan Hasib yang sudah memasuki satu tahun kepemimpinnannya, tetapi masih belum bisa melaksanakan visi-misi pemerintahannya untuk mensejahterakan masyarakat. Aksi puluhan mahasiswa tersebut mendapatkan pengawalamn ketat dari aparat kepolisian, bahkan sempat terjadi aksi dorong massa yang hendak memaksa masuk ke kantor Bupati, namun massa kembali tenang setelah ada perwakilan pemerintah yang menemui mereka, yakni wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono yang menemui pengunjuk rasa dengan duduk lesehan di depan gerbang kantor Bupati Sampang Menurut Jalil, koordinator aksi, kepemimpinan Bupati

K.A. Fannan Hasib, selama satu tahun sudah gagal membawa Sampang dalam visimisinya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Sampang. Bupati sibuk mengurusi kepentingan golongannya bukan kepentingan masyarakat Sampang secara umum, bahkan isu ketidakharmonisan antara Bupati dan wakil Bupati terus ditunjukkan di depan masyarakat. “Satu tahun sudah kepemimpinan K. A. Fannan Hasib, tetapi tidak ada program-program yang signifikan untuk kepentingan masyarakat, bahkan beberapa hari ini 10 pengahargaan yang dinilai prestasi Bupati K.A. Fannan, itu merupakan kebohongan publik, sebab prestasi itu diperoleh Bupati sebelumnya yakni Bupati Noer Tjahja. Sementara wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono yang menemui pengunjuk rasa, mengucapkan permintaan maaf karena saat ini Bupati sedang

mengikuti pelatihan lemhanas di Jakarta mulai tanggal 2-22 Maret 2014, jadi semua tugas pemerintahan dilimpahkan pada wakil Bupati, jika ada isu terjadi tidak harmonis antara Bupati dan wakil Bupati itu semuanya tidak benar, sebab sampai saat ini pihaknya masih kompak untuk menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan. “Kemudian terkait visi-misi program kami yang dianggap gagal, kami menjabat menjadi Bupati dan wakil Bupati masih satu tahun masih belum bisa diukur keberhasilan atau kegagalannya. Oleh sebab itu, kami akan membuktikan bahwa visi-misi yang telah dijanjikan akan terus kami lakukan sesuai amanah masyarakat sampan,” tegasnya. Setelah menerima penjelasan dari wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono yang sambil lesehan di depan gerbang kantor Bupati Sampangb tersebut, akhirnya massa pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. lis

Kakek Terancam Hukuman Mati

Tim Verivikasi Bansos Mahasiswa Miskin Diminta Lebih Objektif Sumenep, Bhirawa Komisi A DPRD Sumenep meminta tim verifikasi penerima program bantuan sosial untuk mahasiswa kurang mampu lebih objektif. Pasalnya, selama ini Komisinya sering mendapat pengaduan dari mahasiswa yang belum pernah mendapat bantuan, padahal juga tergolong mahasiswa tidak mampu dan berprestasi. Sekretaris Komisi A DPRD Sumenep, Moh Riadi meminta Tim verifikasi dari Pemkab itu agar objektif dan tidak segan mencoret calon penerima yang dinilai tidak memenuhi kriteria, sehingga realisasi bantuan sosial untuk mahasiswa miskin itu dapat dipertanggung jawabkan. “Sekarang kan proses verifikasi, jadi kami minta tim

verifikasi dari Pemkab itu lebih hati-hati dan objektif, jika memang tidak layak silahkan dicoret dan bisa diganti yang lain,” kata Moh Riadi, Selasa (04/03). Dia menyatakan, realisasi program beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu yang anggarannya melekat di Bagian Kesejahetaran Masyarakat (Kesmas) Pemkab Sumenep itu sangat diharapkan banyak anak didik ditingkat perguruan tinggi utamanya mereka yang secara ekonomi lemah sehingga sangat diharapkan objektivitas penilaian kriterianya. “Di Sumenep ini banyak mahasiswa yang kurang mampu dan berkualitas, untuk itu jika memang ada penerima yang tidak sesuai kriteria segera diganti yang lain

rakat Abah Anton menyambut baik hal itu, namun pihaknya justeru mempertanyakan mengapa niatan tersebut baru muncul sekarang setelah ada wacana masuknya Blue Bird di Malang. “Ini sebenarnya merupakan kompetisi usaha dengan masuknya Blue Bird berarti ada kompetitor seharusnya taksi lokal bersaing memperbaiki kualitasnya,” tegasnya. Sementara itu, di kalangan dewan terjadi tarik ulur atas rencana tersebut, ada yang pro ada yang kontra, Lookh Mahfudz anggota DPRD Komisi D menyatakan pihaknya menolak hadirnya taksi Blue Bird di Malang. Alasannya, jumlah taksi di kota Malang sudah sangat banyak. “Sudah overload, harusnya para supir taksi dibina dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas,” kata Lookh Mahfudz, yang juga katua DPD PAN Kota Malang itu. Perusahaan Taksi Blue Bird yang merupakan korporasi besar ini lanjut Lookh Mahfudz bakal mematikan usaha taksi lokal. Kondisi ini dikhawatirkan akan sama seperti maraknya minimarket yang mematikan usaha lokal. Secara terpisah Rasmuji Katua Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan dukungan langkah yang diambil Walikota ini. Menurut Rasmuji selain untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masarakat, juga untuk membuka lapangan kerja baru. “Saya kira baguslah ada taksi Blue Bird biar masyarakat mendapat pilihan pelayanan. Apalagi dengan hadirnya taksi Blue Bird itu untuk membuka lapangan kerja baru, meskipun jumlahnya hanya 50 unit,” terangnya. mut

dan lebih tepat,” ujarnya. Riadi menambahkan, sejauh ini, kuota program bantuan sosial untuk mahasiswa kurang mampu yang dianggarkan di APBD relatif kecil hanya untuk 225 orang dan besarnya Rp 2 juta per mahasiswa. “Jumlahnya hanya 225 orang,” tuturnya. Untuk itu, lanjutnya, pihaknya akan mengupayakan penambahan anggaran melalui Perubahan APBD 2014 dengan memprioritaskan mahasiswa miskin dan berprestasi yang belum pernah mendapatkan bantuan itu. “Kami tetap berupaya untuk menambah anggaran di perubahan anggaran tahun ini dan akan diprioritaskan untuk mahasiswa yang belum pernah menerima,” jelasnya. sul

Madiun, Bhirawa Terdakwa kasus pembunuhan, Arjo Sirun (65), warga Desa Kanung, Kec Sawahan, Kab Madiun, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), di Pengadilan Negeri Kab Madiun, Selasa (4/3) kemarin. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan pasal 340 KUHP yang ancamannya hukuman mati. Dalam surat dakwaannya, JPU, Suhardono, mendakwa terdakwa Arjo Sirun telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban, Sukandar (55), yang masih tetangga terdakwa, pada 14 Desember 2013 lalu. Motifnya, terdakwa Arjo Sirun ingin menguasai kembali tanah milik keluarganya yang kini telah dibeli keluarga Sukandar. Kejadian bermula, saat Sukandar sedang menggarap sawah, tiba-tiba terdakwa Arjo Sirun mendatangi Sukandar dan menanyakan perihal tanah milik keluarganya yang telah dijual kepada keluarga Sukandar. Hingga terjadi perang mulut diantara keduanya dan berujung pada pembunuhan terhadap Sukandar dengan menggunakan sebilah sabit. Sukandar tewas di RSUD Sogaten Kota Madiun, ketika dalam perawatan. ‘’Mendakwa terdakwa Arjo Sirun dengan dakwaan primer pasal 340 (tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman mati), subsider pasal 338 (tentang Pembunuhan dengan ancaman penjara selama 15 tahun) lebih subsider pasal 351 ayat 3 (tentang Penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan ancaman penjara selama 7 tahun),” kata JPU Suhardono, dalam surat dakwaannya. dar

Adakan Lomba MTQ Kali Pertama Korpri Serahkan 80 Ekor Sapi untuk Entas Kemiskinan Sebagai abdi negara dan pelayan publik, keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) utamanya di pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban juga dituntut bisa menjadi contoh dan panutan pada masyarakat sekitar di mana mereka tinggal. Karena itu, kemarin (4/3) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Tuban di Musala Al-Furqon Komplek Kantor Pemkab setempat diadakan Seleksi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Seleksi lomba MTQ PNS Pemkab Tuban yang dihadiri Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si diharapkan PNS yang memiliki tugas mulia dan terhormat, jika tugas tersebut dilaksanakan atas dasar tanggung jawab dan keihlasan seperti terkandung dalam Alquran. “Kesuksesan yang sejati adalah mengantarkaan dirinya, keluarganya dan masyarakatnya pada kehidupan yang baik di dunia dan keselamatan di akhirat seperti yang tertuang dalam kitab suci Alquran,” kata Wabub dalam Sambutanya. Dengan jumlah sebelas ribu

lebih anggota Korpri di kabupaten Tuban, hal tersebut merupakan kondisi potensial di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang Membaca Alquran. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya korp pegawai negeri ini melaksanakan MTQ yang diikuti anggota Korpri perwakilan dari semua SKPD. “Kita akan memberikan wadah minat, bakat, hoby para PNS, diantaranya adalah kegiatan seperti ini,” terang Wabub yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Tuban. Dari kegiatan lomba MTQ

PNS ini, nantinya yang terbaik akan mewakili Kabupaten Tuban di tingkat Provinsi dan Nasional. Wabub juga mengingatkan agar anggota Korpri harus dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta dapat melayani dengan hati yang dilandasi ibadah kepada Allah SWT. “Korpri juga harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa di era reformasi ini Korpri telah berbenah dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan, dan dengan MTQ ini diharapkan Korpri dapat mewujudkan Perannya melalui Birokrasi yang bersih dan bermartabat sesuai tuntunan Alquran,” kata Wabub Noor Nahar. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tuban yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Drs. Heri Sisworo, MH dalam laporanya menjelaskan, Lomba MTQ yang dila-

khoirul huda/bhirawa

Wakil Bupati Tuban, Ir. H.Noor Nahar Hussain, M.Si didampingi oleh seluruh kepala dinas saat membuka Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) di Musala Al-Furqon Komplek Kantor Pemkab Selasa (4/3). kukan pertama kali oleh Korpri Kabupaten Tuban ini diikuti oleh 27 Orang Golongan Tartil Al qur’an, 28 Orang Golongan Tilawah Al qur’an, 3 Orang Cabang Hifzil Al-Qur’an, 8 Orang Cabang Syahril Qur’an dan 8 Orang Cabang Khot Al Qur’an. “Selain lomba MTQ, melalui

Badan Amil Zakat (BAZ) Korpri juga mengadakan menyerahkan 80 ekor Sapi sebagai sarana mengentas kemiskinan bersama-sama Pemkab Tuban untuk mewujudkan Tuban yang Baldatun Toyibatun Warobbun Gofur” Terang Sekda Pemkab Tuban” Kata Drs. Heri Sisworo, MH. hud


JAWA TIMUR

Rabu Pon, 5 MARET 2014

KPU Tak Sediakan Fasiltas Difabelitas

KILAS JATIM

KPU Tetapkan Aturan Kampanye Lumajang, Bhirawa Semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2014, berbagai persiapan telah dilakukan oleh KPU Lumajang. Salah satunya dengan menetapkan aturan main kampanye. Masa kampanye Pemilu Legislatif mendatang ditetapkan sejak 16 Maret sampai 5 April mendatang. Dari jadwal kampanye selama 3 pekan itu, ada masa jeda libur kampanye karena bertepatan dengan hari libur nasional, yakni Hari Raya Nyepi pada 31 Maret mendatang. Kesepakatam ini dilakukan setelah KPU Lumajang mengundang perwakilan instansi terkait, di antaranya Polres Lumajang, Badan Kesbangpol Linmas, Bagian Tata Pemerintahan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, termasuk juga mengundang perwakilan 12 Parpol peserta Pemilu. Pudholi Sandra, SH. MH, Komisioner KPU Kabupaten Lumajang mengungkapkan, melalui Rakor tersebut pihaknya telah menentukan penjadwalan jatah kampanye bagi 12 Parpol peserta Pemilu di Kabupaten Lumajang yang mengacu dengan jadwal kampanye dari DPR RI dan DPRD Provinsi. Q yat

Kab Malang, Bhirawa Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang akan berlangsung 9 April 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat (difabelitas) untuk memilih calon legislatif (caleg), Tapi, KPU hanya menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat tuna netra untuk memilih calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Verifikasi DNS Belum Jelas Bangkalan, Bhirawa Verifikasi Daftar Nominasi Sementara (DNS) peserta Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/SMA/SMK di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, belum ada kejelasan. Pasalnya, pihak Dinas Pendidikan (Disdik) setempat mengaku tengah menunggu Generalisasi Nomor Peserta Ujian (GNP) sehingga belum bisa memastikan jumlah keseluruhan siswa peserta UN tersebut. Sementara DNS tersebut, seharusnya diketahui sebelum penetapan Daftar Nominasi Tetap (DNT). Penentuan DNS tersebut erat kaitannya dengan jumlah ruang kelas yang dibutuhkan oleh seluruh peserta UN di Bangkalan. Kondisi demikian, menimbulkan sebuah petanyaan besar terkait kesiapan menjelang pelaksaan UN tersebut. “Tidak bisa memberitahukan Daftar Nominasi Tetap (DNT) sebelum Generalisasi Nomor Peserta ujian yang diajukan menjadi Data Nominasi Tetap (DNT) diturunkan oleh pusat melalui Disdik provinsi," ujar Kasi Kurikulum SMP/SMA/ SMK Dinas Pendidikan Bangkalan, Risman Iriyanto, kemarin. Ia tidak ingin memberikan data lantaran khawatir ada persoalan dalam data tersebut yang diakuinya bakal menimbulkan masalah. "Biar tidak menimbulkan masalah, sebaiknya data ini tidak kami informasikan sebelum GNP diturunkan oleh Disdik provinsi," kata Risman.Q dit

KPUD Terima 3.231 Bok Surat Suara Pileg Sampang, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menerima sebanyak 3.231 bok surat suara. Semua surat suara tersebut merupakan surat suara untuk DPR-RI, DPRD, DPRD Provinsi dan DPD yang akan digunakan untuk Pemilu Legislatif 2014 pada April mendatang. "Untuk logistik surat suara, sementara baru surat suara DPRD yang telah kami terima sebanyak 806 bok, dan di pastikan pada hari selasa ini semua surat suara mulai dari DPRD, DPR-Ri, DPRD Provinsi, dan DPD akan diterima oleh KPUD Sampang" ujar sekretaris KPUD Sampang Muhadi selasa (4/3). Muhadi menjelaskan, saat ini KPUD setempat belum dapat mengetahui ada tidaknya surat suara yang rusak kekurangan surat suara. Rencananya, setelah ini, KPUD Sampang akan melakukan penyortiran untuk melihat keberadaan surat suara yang rusak, cacat, ataupun tidak layak pakai pada hari kamis 6 maret 2014. "Untuk proses penyortiran surat suara perkiraan satu minggu sudah selesai, kami akan menyewa sebanyak 300 orang yang telah terlatih. Mereka sebelumnya juga digunakan dalam pelipatan surat suara Pilkada dan Pilgub," tutur Muhadi.Q lis

7

Pemasok Narkoba Ditangkap

trie diana/bhirawa

Kasubid Penmas Humas Polda Jatim, AKBP R Bambang T Bawono menunjukkan barang bukti (BB) sebanyak 1,4 gram narkoba jenis sabu dan timbangan digital di Ruang Humas Mapolda Jatim Surabaya, Selasa (4/3). Petugas berhasil menangkap S, salah satu bandar narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya di Dusun Masaran, Sampang, Madura. S menjual sabu-sabu dengan harga Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per gram.

‘PNS Khusus’ Maksimalkan Pembangunan Desa Batu, Bhirawa Tidak semua program pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa dilaksanakan atau direalisasikan di pedesaan. Hal ini berkaitan dengan tidak maksimalnya komunikasi antara Pemkot dengan desa. Untuk mengatasi hal ini Pemkot telah mempersiapkan sebanyak 48 PNS khusus untuk ditempatkan di pedesaan. Dikatakan, PNS khusus karena mereka memiliki tugas khusus sebagai penyambung antara pemkot dengan pemerintahan desa/ kelurahan. Selain itu mereka juga harus mampu menjabarkan program-program SKPD untuk diterapkan di desa tempatnya bertugas. Dengan langkah ini diharapkan bisa mempercepat program pembangunan di pedesaan.

“Jika ada kendala dalam pelaksanaan program pembangunan di desa, PNS khusus ini bisa langsung melaporkannya kepada pemerintahan kota dan SKPD. Dengan demikian kendala dan permasalahan yang ada di masing-masing desa bisa dengan cepat termonitor (diketahui) oleh pemkot,” jelas Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Pemkot Batu, Ahmad Suparto, Selasa (4/3). Dengan tugas yang cukup strategis ini, Selasa (4/3) kemarin, Pemkot memberikan pembekalan dan pelatihan khusus kepada para PNS ini. Karena salah satu tugasnya menjabarkan program SKPD, maka beberapa kepala SKDP didaulat untuk memberikan materi pelatihan. Di antaranya, Kepala Bappeda, Kadinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dll. Dalam realisasi program ini, setidaknya ada 2 orang PNS yang ditempatkan di setiap desa. Dengan kata lain, akan ada 48 PNS yang akan menjadi penjembatan antara pemkot dan pemerintah desa. “Namun tidak semua yang ditugaskan ini sudah berstatus sebagai PNS. Ada juga petugas yang masih berstatus sebagai pegawai honorer. Namun hal ini tidak bermasalah, asalkan yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya,” tambah Suparto. Adapun para peserta pelatihan/pembekalan yang akan menjadi duta kota untuk desa ini adalah para PNS dan honorer yang ada di masing-masing SKPD. Mereka ditunjuk untuk lebih memaksimalkan fungsi dan tugasnya sebagai PNS atau honorer. Artinya, ada beberapa PNS dan honorer yang fungsi dan tugasnya belum maksimal di SKPD. Dengan program ini, akan mennas/bhirawa jadi kesempatan bagi mereka (PNS dan Para PNS dan honorer mengikuti pembekalan di ruang Bina Praja honorer) untuk lebih memaksimalkan Balaikota Batu untuk ditempatkan di pedesaan. kinerjanya.Q nas

Komisioner KPU Kabupaten Malang Totok Haryono, Selasa (4/3), kepada wartawan menyatakan hal itu seusai melayat di rumah duka Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kromengan, Kabupaten Malang. Ketua PPK itu meninggal akibat jatuh dari atap rumah, pada (3/3) malam kemarin. Totok Haryono membenarkan, KPU tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat tuna netra ketika saat mencoblos untuk memilih calon legislatif (caleg) di bilik suara. “Namun, KPU telah menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat tuna netra untuk memilih calon DPD saja, tapi harus diantar oleh petugas khusus dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat,” kata dia. Hal itu ditegaskan Totok, sebab KPU Pusat tidak memberikan fasilitas bagi penyandang difabel tuna netra yang akan memilih caleg. Sebab, KPU hanya menyediakan formulir A2, dengan diantar petugas KPPS yang berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti. Sehingga petugas khusus itu yang membantu pemilih difabelitas sesuai yang ada di formulir A2. Menurutnya, berdasarkan formulir A2 yang diisi oleh petugas itulah, bisa diketahui jumlah pemilih difabelitas yang mencoblos untuk para caleg DPR dan DPRD. Se-

dangkan jumlah penyandang cacat yang memiliki hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Malang yakni sebanyak 1.966.158 orang dengan jumlah TPS sebanyak 4.850 lokasi. “Sejak Senin (3/3) kemarin, KPU mulai mengirimkan logistik ke 33 kecamatan, yang selanjutnya didistribusikan ke 378 desa, dan 12 kelurahan. Sedangkan logistik yang sudah kita didistribusikan di masingmasing kecamatan itu, nantinya akan dilakukan pelipatan kertas suara oleh PPK,” jelas Totok. Di tempat terpisah, salah satu penyandang cacat tuna netra asal Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Nur Khasanah mengatakan, seharusnya KPU menyediakan fasiltas penyandang difabelitas seperti saya ini, karena meski saya tidak bisa melihat, tapi saya juga punya hak untuk mengikuti pemilu, baik itu pemilu untuk memilih presdien dan wakil presiden ataupun memilih caleg. “Ketika negara ini menggelar pesta demokrasi, seharusnya penyandang cacat tuna netra diberikan fasilitas, agar bisa memporoleh hak yang sama dalam berpolitik seperti yang lainnya atau manusia normal. Namun, nyatanya KPU hanya memberikan fasiltas pada penyandang cacat tuna netra untuk mencoblos caleg DPD saja,” tandasnya.Q cyn

Kuota Haji Bojonegoro Tunggu Pengumuman Resmi dari Pusat Bojonegoro, Bhirawa Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro hingga kini masih belum berani membeberkan soal pengumuman kuota atau daftar nama-nama Calon Jemaah Haji (CJH) yang akan berangkat ke tanah suci tahun ini.Keputusan tersebut menuggu resminya dari pusat. Selain itu jadwal keberangkatan calon jamaah haji masih menunggu kebijakanan pemerintah pusat. Hanya saja pemerintah telah merevisi skema prioritas untuk calon haji lanjut usia (lansia). Hal itu diungkapkan oleh Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Bojonegoro, Wakhid Priyono, Selasa (4/3). Menurutnya, pada periode haji 2013 lalu, Kemenag menentukan bahwa calon jamaah haji lansia yang diprioritaskan adalah mereka yang berusia 75 tahun atau lebih. “Tahun ini tetap ada prioritas bagi jamaah haji lansia. Untu usia 80 tahun atau lebih,” jelasnya. Selanjutnya, Wakhid mengatakan sampai saat ini belum bisa dipastikan berapa jumlah calon jamaah haji lansia yang ketiban rezeki, karena mendapat free pass dari panjangnya waiting list itu. “Sebab keputusan jumlah calon jamaah haji tua berangkat tahun ini, masih menunggu sisa kuota haji 2014 yang tidak terserap,” imbuhnya.Q bas

Dikritik CSR, Dijawab dengan Prestasi Seringkali dikritik persoalan Cost Social Responsibility (CSR) oleh kalangan DPRD, LSM maupun mahasiswa, tampaknya tidak menurutkan langkah Pertamina Hulu Energi (PHE) West Madura Offshore (WMO) untuk konsen membina usaha kecil menengah (UKM) dan pemenuhan fasilitas masyarakat di daerah terdampak. Beberapa home industri batik tulis di kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan misalnya telah berhasil menggeliatkan usaha jenis ini ke jenjang yang lebih maju lagi. Diakui Hj. Rofiah (42), pemilik butik Syafira, bantuan yang diberikan berupa modal dan bimbingan manajerial oleh PHE WMO sangat bermanfaat. "Kalau dulu untuk membuat batik gentongan, kami seringkali nggak berani memproduksi dalam jumlah yang besar," jelasnya. Hal ini dikarenakan untuk produksi 1 (satu) kain batik jenis gentongan ini membutuhkan modal yang cukup besar, di samping pengerjaannya sendiri yang cukup panjang, berkisar 2 (dua) tahunan. "Padahal peminat jenis batik ini cukup besar," akunya. Sekarang ini menurutnya, home

industri yang mempekerjakan puluhan ibu-ibu rumah tangga di sekitarnya ini tidak lagi kesulitan memproduksi batik paling dicari konsumen ini, sehingga kebutuhan konsumen untuk batik jenis ini mampu terpouaskan. Sistemnya adalah prosuksi secara berkala tiap bulan selama 2 tahun. "Jadi dalam satu bulan, kita sudah mulai pembuatan batik gentongan ini dalam jumlah tertentu. Untuk bulan selanjutnya kita lakukan prosuksi dengan jumlah yang sama hingga bulan-bulan selanjutnya. Tidak pernah mati," selorohnya. Sehingga dalam durasi 2 tahun kedepan, batik jenis gentongan ini sudah ada yang siap edar dan siap saji. Mengapa lama? Proses produksi batik gentongan tergolong unik. "Memakai bahan-bahan pewarna alami dari tumbuh-tum-

buhan dan diawetkan kedalam gentong selama 2 tahun menjadi ciri utama batik jenis ini," jelas M. Gufron, Ka. Dinas Pariwisata Kabupaten Bangkalan. Ada rumus klasik atau tradisional yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang mereka (para pembatik red.) untuk menghasilkan warna-warna tertentu. Cukup unik memang. "Bahkan profesi pembatik pun diyakini sebagai profesi warisan leluhur. Sehingga jika nenek moyang mereka adalah pembatik, maka dalam satu garis turunannya harus ada yang menjadi pembatik," ulas Gufron. Harga jual batik gentongan tanjung bumi ini juga cukup mahal. "Mulai lima juta-aan ke atas. Tergantung tingkat kesulitan pembuatannya. Dilihat dari corak, warna dan tekstur yang dihasilkan," jelasnya. Batik jenis ini pun sudah mulai memasuki pasar ekspor. "Banyak yang memesan dari negeri Belanda, Malaysia, Amerika dan beberapa Negara Asia Tenggara lainnya," jelas. Mereka (para konsumen luar negeri red.) rata-rata

memesan corak batik yang dipakai Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama saat kunjungan Kenegaraannya ke Indonesia beberapa waktu lalu. "Sedangkan untuk konsumen dalam negeri rata-rata memesan corak yang digunakan Presiden SBY saat meresmikan Jembatan Suramadu beberapa waktu lalu," jelas Rofiah. Di samping konsen dalam pengembangan UKM, PHE WMO juga berusaha memenuhi fasilitas yang menunjang pembangunan Desa. Pemenuhan fasilitas air bersih di Desa Bandang Dajah Kec. Tanjung Bumi merupakan salah satu bukti nyatanya. Fasilitas yang dikelola HIPAM (Himpunan Masyarakat Pengguna Air Minum) ini mampu memenuhi kebutuhan 150 Kepala Keluarga akan air minum bersih. "Keberadaan fasilitas HIPAM ini sangat membantu masyarakat Bandang Dajah akan keterpenuhan air bersih di Desanya mengingat sulitnya mencari air bersih sebelum ini," jelas Tumar (41) Ketua HIPAM Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

Proses membatik Gentongan. Sebelumnya masyarakat Bandang Dajah harus rela berjalan sejauh 7 Km untuk mendapatkan air bersih di sumber mata air terdekat. "Namun sejak hadirnya fasilitas air sumur bor dengan pipa-pipa yang dialirkan ke rumah-rumah warga ini, masyarakat tidak lagi resah akan stok air bersih layak minum," paparnya.

dit/bhirawa

Agar fasilitas yang sudah diberikan PHE WMO ini tetap baik, maka diperlukan maintenance (perawatan) yang memadai pula. "Untuk biaya perawatan kita ambilkan dari iuran warga pemakai air bersih ini. Jumlah iurannya bervariasi. Bergantung besar kubik yang dihabiskan oleh masing-masing KK," pungkasnya.Q dit


EKONOMI BISNIS

8

Rabu Pon 5 MARET 2014

UU No.24 Tahun 2013 Tentang Adminduk

Permudah Masyarakat Dapatkan Dokumen Pribadi Kebijakan Undang-Undang (UU) No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) sangat meringankan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan dokumen pribadi. Baik itu Akta Kelahiran, e-KTP dan Kartu Keluarga (KK). Selain gratis, birokrasi untuk mendapatkan data penting terpangkas dan mudah. “UU No.24 tahun 2013 ini menegaskan 10 kebijakan-kebijakan yang harus diperhatikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Indonesia. Diantaranya, semua pelayanan Adminduk gratis, masa e-KTP tidak lagi tapi seumur hidup,” tegas Irman, MSI Dirjen Admindukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendgari) saat sosialisasi UU No.24 tahun 2013 di Aula PB. Sudirman kemarin. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengurusan akta kelahiran terlambat setahun cukup dilayani Dispendukcapildan

penerbitan akta pencatatan sipil yang semula ditempat lahir, kini ditempat domisili.” Ini sangat membantu masyarakat. Semula pengurusan akte terlambat setahun harus dipengadilan negeri, kini cukup kebijakan kepala Dispendukcapil. Sedang penerbiatan akta pencatatan sipil yang semua harus ditempat lahir, kini ditempat domisili bisa dilakukan.,” terangnya. Peran Rukun Tetangga (RT) juga disinggung dalam UU No.24 tahun 2013. Yakni pencatatan kematian wajib dilakukan oleh RT. Kemudahan lain yang juga diatur dalam UU tersebut pelayanan

Adminduk harus jemput bola.” Ini yang penting, sehingga masyarakat yang semua tidak tahu informasi, enggan mengurus pendataan pribadi karena lamanya birokrasi, kini tidak lagi. Petugas harus pro aktif melakukan jemput bola kepada masyarakat. Karena data kependudukan Kemendagri ini jadi satu-satunya rujukan,” tandasnya pula. Dalam kesempatan tersebut, Irman juga menjelaskan bahwa mulai 2014 ini penerbitan e-KTP ditangani oleh Kab/ Kota bukan lagi ditangani oleh pusat. Pusat hanya menyediakan anggaran melalui APBN.” Semua yang menyangkut persoalan Adminduk nantinya dianggarkan melalui APBN. Untuk tahun 2014 untuk Adminduk akan dianggarkan dalam APBNP, untuk sementara, saat ini masih menggunakan APBN,” terangnya pula.

Kepala Dispendukcapil Kab. Jember Arief Tjahyono mengatakan, aturan baru tentang Adminduk (UU No.24 tahun 2013) sangat memudahkan masyarakat. Mereka tidak perlu memikirkan biaya, mereka tidak direbetkan dengan proses pengadilan disaat terlambat setahun dalam pengurusan akta kelahiran, masyarakat juga tidak disibukkan mengurus pencatatan sipil.”Biasanya mareka harus datang ke tempat lahir, kini mereka cukup mengurusi dimana domisili tinggal,” kata Arief kemarin. Kemudahan-kemudahan ini tandas mantan Kepala Pariwisata Jember ini harus segera disosialisasikan kepada masyarakat. Karena dengan kemudahan-kemudahan ini diharapkan mampu memutus jalur percaloan.” Kita tidak bisa berbuat banyak, karena masyarakat sen-

diri yang menggunakan petugas jasa. Padahal kalau dilakukan sendiri, prosesnya cepat dan mudah. Mudah-mudahan de-

ngan kemudahan-kemudahan ini, masyarakat bisa mengurus sendiri yang menyangkut soal Adminduk,” harapnya pula.Q efi*

efi/bhirawa

Dirjen Admindukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendgari) Irman, Msi saat sosialisasi UU No.24 tahun 2013 di Aula PB. Sudirman kemarin.

Situbondo Terima Dana BLM Rp 21 Miliar

kurs Jual

Beli

USD

11,705.00

11,589.00

SGD

9,217.99

9,120.89

EUR

16,069.79

15,909.38

JPY

11,519.54

11,402.01

GBP

19,486.48

19,291.05

Situbondo, Bhirawa Kabupaten Situbondo akan mendapatkan kucuran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 21 miliar lebih. Diharapkan bantuan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Bank Indonesia per Selasa (4/3)

RAGAM EKBIS

OJK Minta Beri Dispensasi Korban Kelud Surabaya,Bhirawa Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) daerah wilayah III, Haryo Yuno Kusuma akan memberikan pelayanan prima kepada korban erupsi Gunung Kelud. “Ini bentuk kepedulian perbankan atau non bank pada korban erupsi Kelud,”tandasnya. Ditemui di ruang kerjanya kemarin (4/3). Lebih lanjut Haryo mengatakan, bahwa sebagai daerah yang baru terkena musibah tidak menutup kemungkinan kalau para korban Kelud membutuhkan bantuan. Karena untuk meronovasi rumah maupun keperluan lainnya memerlukan dana yang cukup banyak. Makanya selain ada uluran tangan dari berbagai kalangan masyarakat, mereka nanti juga membutuhkan jasa keuangan, baik bank maupun non bank. Bahkan pada kesempatan inilah mereka bisa membantu dengan mengulurkan tangan bagi mereka yang terkena musibah ini.Q ma

Bisnis Perhotelan Bidik Market Surabaya Surabaya, Bhirawa Pelaku bisnis perhotelan saat ini lebih fokus membidik market Jatim, khususnya Surabaya. Intercontinental Bali Resort concern salah satunya yang ingin menggarap Kota Pahlawan karena dari 25 persen tamu domestik, 5 hingga 10 persen berasal dari Surabaya. “Tamu domestik kita datang dari Asia seperti Jepang, China, Malaysia, dan Indonesia yang mencapai 25 persen dan 5 hingga 10 persennya dari Surabaya, kebanyakan family dan couple,” ungkap Director of Sales Intercontinental Bali Resort-Lenny Willyana, Selasa (4/3). Lenny menambahkan, sementara market terbesar lebih didominasi dari benua Eropa dan Australia yang mencapai sekitar 75 persen. Selain berlokasi di Jimbaran Bali dan berada di pinggir pantai dengan hamparan pasir putih menjadikan resort ini tempat favorit bagi wisatawan mancanegara maupun domestik untuk berlibur.Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda Beat, th. 2012, Hitam, AG3597OG, a/n. Mahmut, Ds. Bendosari, Ngantru-T.Agung No.185/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG3317OJ, a/ n. Iis Heriyanto, Ds. Gempolan RT1/4 Pakel-T.Agung No.186/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6278 EY, a/n Isnaeni Ds Gunung Malang RW 01/02, Kec. Suboh, Situbondo. No.187/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5504 EV, a/n Habir Ds Wonokoyo RW 06/17, Kec. Kapongan, Situbondo. No.188/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4888 EC, a/n Yulinianto, Kel. Mimbaan RW 07/03, Kec. Panji, Situbondo. No.189/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2433 EZ, a/n Muzanni, Ds Tribungan, Kec Mangaran, Situbondo. No.190/IMB/BI-II/2014

Hewan Ternak di Bojonegoro

Sapi Potong Sapi Perah Kerbau

160.037 ekor, 19 ekor, 1.026 ekor

Kuda Kambing Domba

Sentra Sapi

antara

Upaya Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro untuk mengembangkan hewan ternak di beberapa kecamatan mulai menuai hasil. Bahkan tidak menutup kemungkinan Bojonegoro akan menjadi pemasok daging.

123 ekor. 105.013 ekor 129.990 ekor.

Kecamatan Tambakrejo Kecamatan Kedungadem Keccamatan Ngasem

14.784 ekor. 12.034 ekor 10.926 ekor

Potensi Hewan Ternak Bojonegoro Meningkat Bojonegoro,Bhirawa Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro terus mengembangkan potensi hewan ternak diwilayah setempat.Mulai dari hewan ternak sapi, kerbau, kambing hingga domba.Hasilnya jumlah hewan ternak di Bojonegoro meningkat. Dari data yang ada, untuk jenis sapi potong di 28 kecamatan mencapai 160.037 ekor, sapi perah sebanyak 19 ekor, kerbau 1.026 ekor dan kuda 123 ekor. Kemudian untuk kambing jumlahnya juga cukup banyak yakni 105.013 ekor. Sedangkan domba

sebanyak 129.990 ekor. Menurut keterangan Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bojonegoro, Soemarsono, sentra sapi ini paling besar berada di Kecamatan Tambakrejo yang mencapai 14.784 ekor. Sedangkan Kedungadem sebanyak 12.034 ekor dan Ngasem sebanyak 10.926 ekor. “ Untuk ternak kambing dan domba, jumlah paling banyak berada di Kecamatan Tambakrejo mencapai 10.036 ekor dan 10.269 ekor,” jelas Somarsono, Selasa (4/3). Pada saat musim kemarau, Somarsono mengatakan selama

ini peternak banyak mengalami kendala ketersediaan pangan. Sehingga Disnakan melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap para peternak. “ Selain itu para petani juga mendapat pemberian Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang bekerjasama dengan IPB selama empat tahun,” imbuhnya. Sementara pemberian modal dengan kredit murah tengah diupayakan oleh Pemkab Bojonegoro. Selain itu juga pemberian informasi kemasyarakatan untuk penerapan teknologi tepat guna. Sehingga, diharapkan hasil produksi ternak semakin meningkat.Q bas

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekda Kabupaten Situbondo Drs Syaifullah MM saat membuka rapat kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) Situbondo di pendopo kabupaten, kemarin Selasa (4/3). Dalam sambutannya menjelaskan, bahwa program PNPM Perdesaan layak diapresiasi karena akan membantu peningkatan pemberdayaan masyarakat terpencil yang tersebar di Situbondo. Kemudian tahun 2014 ini Kabupaten Situbondo akan mendapatkan kucuran bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp 21 miliar lebih. “Ini akan juga mengangkat sektor pemberdayaan dan peningkatan masyarakat perdesaam di Situbondo,”kata mantan Kepala Bappeda Situbondo. Pada acara tersebut dihadiri oleh 255 peserta yang terdiri dari tim koordinator BP UPK, Kepala Desa, dan fasilitator wilayah tengah (Kecamatan Panji, Kendit, Mlandingan dan Bungatan). Hadir pula pada rapat tersebut adalah Kepala BPMP Kabupaten Situbondo, Drs Akhmad Junaidi Msi dan Kabid Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan H Solikhan. Tak hanya itu saja yang diundang dalam raker pagi kemarin, kalangan perbankan, Kepala Bappeda, sejumlah Kepala SKPD dan para Camat juga ikut dilibatkan para panitia BPMP kab Situbondo. Untuk Kepala BPMP Kabupaten Situbondo didapuk sebagai pemateri dengan tema ‘Integrasi PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Pembangunan Partisipatif’. Sedangkan pemateri kedua disampaikan Kepala Bappeda Drs H hariyadi Tejo Laksono dengan mengupas soal Musrenbang sebagai wujud integrasi program pembangunan partisipatif’. Sementara itu, Kepala BPMP Kab Situbondo, Akhmad Junaidi menuturkan, pengelolaan pembangunan tersebut megacu pada surat Menko Kesra RI bahwa Kabupaten Situbondo mendapatkan alokasi BLM sebesar Rp 21 miliar lebih. Sedangkan untuk dana cost sharing (dana daerah urusan bersama) atau biasa disebut DDUB dari dana APBD ditetapkan sebesar Rp 2, 35 miliar lebih. “Program ini merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang menjadi program prioritas nasional kabinet Indonesia Bersatu jilid 2,” ujar Junaidi. PNPM juga sebagai acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakatuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan. Selain itu, kata mantan Kabag Perlengkapan itu, program PNPM Perdesaan juga dapat mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan di kalangan pemerintah ditingkat bawah. awi

Pedagang Mengeluh Kesulitan Menjual Cabai

Langka, Harga ‘si Pedas’ Masih Mahal Sudah dua pekan lebih, harga cabai rawit di sejumlah pasaran tradisional masih mahal dan saat ini mencapai Rp60 ribu/Kilogram (Kg), atau naik lagi kisaran Rp10 ribu/Kg dari harga sebelumnya sekitar Rp30 ribu sampai Rp35 ribu/kg naik sampai Rp25-30ribu/Kg. Kondisi ini dipicu karena langkanya atau minimnya kiriman cabai atau ‘si pedas’ dari beberapa daerah pemasok seperti Kediri. Mahalnya harga cabai menurut salah satu pedagang pasar tradisional Pasar baru Jl. Gajag Mada Tuban, Anik (35) dikarenakan kelangkaan pasokan dan minimnya stok dipasaran. Selain itu persediaan cabai lokal yang semakin menipis memaksa pedagang mengambil barang dari luar Tuban sehingga harganya menjadi lebih tinggi. “Kalau cabai rawit memang tidak ada dari sini mas, semuanya berasal dari Kabupaten

Kediri, kalaupun ada biasanya dari wilayah Kecamatan Palang, Grabakan dan Kecamatan Jenu, itu saja sudah jarang ada,” Kata Anik, Rabu (4/3). Mahalnya harga cabai membuat ia dan penjual cabai lainnya kesulitan untuk menjual barang dagangannya, bahkan jika biasanya stok cabai habis dalam waktu 2 sampai 3 hari, sejak harganya naik satu sak cabai dengan beban 25-30 Kg baru habis setelah satu minggu. “Kalau harganya mahal, modalnya banyak terjualnya lama

malah gak enak mas, kami lebih senang jika harga cabai normal, dengan alasan tudak terlalu banyak mengeluarkan modal tambahan dan perawatan” Terang Anik. Karena harga cabai rawit masih mahal, para pembeli saat ini lebih banyak mengalihkan pembelian pada cabai jenis lain seperti cabai keriting yang harganya hanya Rp25 ribu/kg. “Meski masih tergolong mahal, dari pada masak ngak terasa, dengan terpaksauntuk sementara kita beli cabai yang lebih murah” Kata Masruroh salah satu Ibu rumah tanggal dari Perum Tasikmadu Palang saat belanja di Pasar baru Tuban. Selain cabai, komuditi lain rupanya juga masih bertahan bahkan cenderung naik, seperti bawang merah masih bertahan pada harga Rp15 ribu/ Kg,

sedangkan harga bawang putih saat ini Rp10 ribu/Kg atau naik dari Rp. 2000/kg dari harga sebelumnya. “Saya pengenya harga stabil mas, dengan harga

cabai mahalnya gitu, kita harus juga pintar memutar utak untuk memenuhi kebutuhan sesuai biaya dapur yang ada,” Terang Masruroh. Q hud

khoirul huda/bhirawa

Salah satu pedagang bumbu dapur di Pasar Tradisional Pasar baru Jl. Gajagmada Tuban saat melayani pembeli.


Rabu Pon, 5 MARET 2014

LINTASAN

Empat Pemain Persis Absen Lawan Persinga Solo, Bhirawa Empat pemain pilar Persis Solo absen melawan tim tuan rumah Persinga Ngawi dalam pertandingan uji coba persiapan kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia yang digelar di Stadion Ketonggo, Rabu (5/3). “Empat pemain Persis itu, tidak bisa diturunkan karena mengalami cedera saat latihan,” kata Pelatih Persis Solo Widyantoro usai latihan di Stadion Sriwedari Solo, Selasa. Menurut Widyantoro, sebelumnya yang mengalami cedera paha yakni striker yang merangkap kapten tim, Ferryanto, dan pemain gelandang Andrid Wibowo. kini disusuk dua pemain lain, yakni Hendri Aprilianto (beck) dan Tinton Suharto (gelandang). Namun, Widyantoro mengaku masih banyak pilihan pemain yang akan diturunkan melawan tim tuan rumah Persinga. Ujian mental pemain Persis Solo bakal menjadi fokus pelatih Widyantoro dalam laga nanti. Menurut Widyantoro, karena serangkaian uji coba selama ini, Persis selalu memainkan di kandang yakni Stadion Manahan Solo. Praktis akan menjadi tugas Marcelo Cirelli dan kawan-kawan untuk mengukur mental bertandingnya di kandang lawan. Apalagi tekanan yang dirasakan pemain, kata dia, main tandang tentunya akan jauh berbeda dibandingkan saat bertandingan di kandang sendiri.Q ant

Lanal Lomba Renang Lintasi Teluk Balikpapan Balikpapan, Bhirawa Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan bersama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar lomba renang melintasi Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. “Kegiatan tersebut akan dilaksanakan Lanal Balikpapan bekerja sama dengan Pemkab PPU yaitu berkaitan dengan Perlombaan OWS (Open Water Swimming) lintas Teluk Balikpapan ke Penajam menempuh jarak sekitar 6.000 meter,” kata Komandan Lanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Ariantyo Condrowibowo di Balikpapan, Selasa. Acara akan dilaksanakan pada Minggu (9/3) mulai pukul 08.00 Wita dengan mengambil start di Pantai Kemala, Kilang Mandiri Balikpapan dan finis di Pantai Nipah PPU. Kegiatan renang Teluk Balikpapan PPU dibuka untuk umum putra dan putri serta khusus masyarakat di Kabupaten PPU dan TNI/Polri. OWS akan dilaksanakan dua kategori yaitu umum dan TNI/Polri dengan hadiah total Rp190 juta, sedangkan untuk masyarakat PPU sendiri juga akan dilaksanakan perlombaan renang dengan menempuh jarak 500 meter, katanya. Untuk pendaftaran kategori umum dan masyarkat dapat langsung mengakses ke Seketariat PPU dengan Hatta pada nomor telepon 081253975111 dan Helena nomor telepon 082350577505 atau ke e-mail Dishubpar PPU owsppu12@gmail.com. Sedangkan untuk TNI/Polri dapat mendaftar ke Lanal Balikpapan 0542422016, 0542-412870 atau membuka Website Lanal Balikpapan www.lanal balikpapan.com, tanpa dipungut biaya. “Renang Teluk Balikpapan - Penajam adalah kegiatan yang dilaksanakan Lanal Balikpapan beserta Pemerintah PPU yang bekerja sama dengan PB PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia) dalam menyambut HUT PPU yang yang ke-12. Kegiatan ini bertaraf Nasional,” kata Ariantyo.Q ant

OLAHRAGA

Atlet Anggar Kaltim Gabung Pelatnas Asean Games Samarinda, Bhirawa Atlet anggar putri Kalimantan Timur, Ima Safitri, ikut dipanggil oleh Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB Ikasi) guna mengikuti Pelatnas Asian Games Incheon 2014. Wakil Ketua PB Ikasi Muslimin di Samarinda, Kaltim, Senin, mengatakan, Ima merupakan satu-satunya peanggar putri asal Kaltim yang di-

panggil mengikuti persiapan nasional tersebut. “Dia (Ima-red) bergabung dengan Reni dari Sumatera Selatan dan Yuli dari Jawa Tengah,” jelas Muslimin. Menurut Muslimin, masuknya Ima dalam deretan atlet pelatnas memang bukan hal yang baru, karena beberapa kali putri kelahiran Tenggarong, Kutai Kartanegara, tersebut tergabung dalam tim

anggar Indonesia di berbagai kejuaraan. “Ima Safitri yang dipanggi selama ini memang sudah sering dipanggil untuk mengikuti event internasional,” imbuh Muslimin. Dikatakan Muslimin, Ima saat ini masih menjalani latihan intensif di Kaltim, karena pelatnas anggar sendiri belum dimuali. “Surat Keputusan pemang-

Pelatih Gulat Rumania Segera Tangani Atlet Surabaya, Bhirawa Jika tidak ada kendala, dua pelatih gulat asal Rumania, Manzala Floryn dan Motoi Rapsan bakal segera tiba di Surabaya, hari ini Rabu (5/3). Keduanya bakal segera menangani atlet yang bergabung di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim. “Sekarang baru berangkat dari Rumania. Besok (Rabu, 5/3/2014) tiba di Surabaya,” sebut Dudi Harjantoro, Wakil Ketua I Pengprov Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Jatim , Selasa (4/3). Keduanya masih berusia muda, Floryn berusaia 21 tahun dan akan menangani pegulat gaya bebas. Kemudian Rapsan yang berusia 23 tahun memoles atlet gaya grego roman. Floryn dan Rapsan tak hanya bertugas untuk melatih. Mereka juga direncanakan dijadikan sebagai lawan tanding bagi pegulat-pegulat Jatim. Pria yang juga pengurus KONI Jatim ini berharap, keterlibatan pelatih asal Rumania selama dua bulan di Surabaya, bisa menambah kualitas tim gulat Jatim. Sehingga

bisa membawa dampak positif pada prestasi Jatim, terutama pada PON 2016 di Jawa Barat nanti. Dudi menegaskan, keputusan mendatangkan pelatih asal Rumania sudah dipikirkan secara matang dan masuk program kerja PGSI Jatim. Kecuali biaya mendatangkan pelatig Rumania itu tidak terlalu mahal, kiblat olahraga gulat juga memang dari Rumania. “Pekai pelatih Rumania tidak hanya sekarang saja. Pada PON di Kalimantan Timur, kami juga pakai jasa pelatih Rumania,” kata Dudi yang juga menjabat sebagai Kabid Olahraga Prestasi di Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim itu. Saat ini PGSI Jatim memiliki 13 pegulat yang resmi masuk Pemusatan latihan daerah (Puslatda). Guna menambah kekutan, ada delapan atlet baru yang disiapkan masuk daftar atlet cadangan. Mereka masih berlatih di Malang dan Surabaya. Di PON 19 Jawa Barat mendatang, cabor gulat Jatim memamtok minimal bisa menyumbangkan dua medali emas. Q wwn

30 Atlet Simalungun Ikuti Kejurda Sumut Simalungun, Bhirawa Sebanyak 30 atlet Wushu Indonesia dari Kabupaten Simalungun siap mengikuti kejuaraan daerah (Kejurda) Sumatera Utara di Medan pada 6-9 Maret 2014. “Raih prestasi terbaik untuk mengharumkan Kabupaten Simalungun,” ujar Bupati Jopinus Ramli Saragih yang diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Simalungun Pintor Siahaan saat melepas keberangkatan para atlet itu di Simalungun, Rabu. dalam amanatnya, Bupati berpesan kepada pelatih, atlet dan ofisial untuk tetap menjaga kekompakan dan kekeluargaan supaya tercipta suasana nyaman sehingga atlet tidak terlalu terbebani dengan masalah lain kecuali siap bertanding dan mengalahkan lawan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyampaikan Pemkab berupaya melengkapi prasarana dan sarana olahraga di Ibu Kota Kabupaten di Kecamatan Raya untuk lancarnya proses pembinaan para atlet. Ketua KONI Simalungun Piliaman Simarmata mengingatkan kepada atlet untuk menjaga porsi makanan guna menghindari kelebihan berat badan supaya tidak menjadi permasalahan saat berlaga di kelompoknya masing-masing. “Bertandinglah dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Jaga juga nama baik Kabupaten Simalungun,” pesan Ketua KONI. Sementara itu, Ketua Wushu Indonesia Kabupaten Simalungun Jesron Sihotang menyampaikan 30 atlet bertekad tampil sebagai juara umum pada Kejurda Wushu Indonesia Sumut. “Setidaknya kami siap mempertahankan posisi juara umum ke dua pada Kejurda tahun lalu dengan raihan tiga emas, dua perak dan empat perunggu,” sebut Manager Tim Wushu Indonesdia Kabupaten Simalungun ini.Q ant

9 gilan Ima memang sudah ada, namun PB belum meminta Ima bergabung ke Jakarta, dan saat ini kami juga masih menunggu kabar dari PB,” tambahnya. Selain pemanggilan Ima, Muslimin yang juga ketua umum Pengprov Ikasi Kaltim ini, juga mengusulkan kepada PB agar pelatnas Asian Games dilaksanakan di Kaltim, tepatnya di Gedung Anggar

Kompleks Polder Air Hitam. Gedung Anggar tersebut rencananya bulan ini sudah bisa dipakai. “Kita coba minta siapa tahu pelatnas bisa dilaksanakan dua bulan di sini,” tandasnya. Muslimin mengatakan, gedung anggar tersebut yang pertama di Indonesia. Gedung tersebut dapat menampung 7 piste atau landasan untuk latihan maupun bertanding.Q ant

Persebaya Maksimalkan Fandi Surabaya, Bhirawa Peluang Fandi Utomo dan Novri Setiawan untuk menghuni tim inti Persebaya semakin terbuka lebar, setelah pihak manajemen memutuskan mencoret Leo Saputra. Walau sudah mendepak pemain lokal, namun Persebaya tidak akan mencari pengganti. Karena Persebaya masih memiliki dua pemain muda potensial yakni Fandi Utomo dan Novri Setiawan. “Bursa transfer sudah tutup dan kesempatan kita untuk menambah pemain sudah tak bisa. Jadi kita akan maksimnalkan pemain yang ada,” kata Direktur Olahraga Persebaya, Dhimam Abror Djuraid, Selasa (4/3). Keputusan manajemen itu tentu saja membuka peluang bagi Fandi maupun Novri untuk menembus tim inti, karena selama ini keduanya

selalu menjadi pilihan kedua Pelatih Rachmad Darmawan (RD). Bisa dimaklumi, karena dua pemain yang masih berusia 23 tahun itu selalu berada di bawah bayang-bayang para pemain senior. Rahmad lebih sering memilih M Ilham di posisi sayap. Dari lima pertandingan, Fandi baru dua kali tembus starting eleven. Sedangkan Novri bahkan tidak dipernah diturunkan sebagai starter. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai pemain cadangan. Penampilan apik saat membela Persebaya U-21 lawan Timnas U-19 menjadi bukti bahwa Novri layak dipakai di posisi bek kiri menggantikan Leo. “Saya akan berlatih keras dan lebih keras lagi. Saya harap suau saat diberi kesempatan oleh head coach untuk tampil inti,” harap Novri. Seperti diketahui, Persebaya telah mendepak dua pemain, Patrice Nzekou asal Kamerun dan Leo Saputra. Q wwn

ist

Dua pelatih gulat asal Rumania bakal menangani atlet yang bergabung di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim.

PESTI Berupaya Bangkitkan Soft Tennis Jakarta, Bhirawa Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia (PP Pesti) berupaya membangkitkan cabang olahraga soft tennis untuk turut mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. “Pesti pernah mengalami kevakuman sejak 1998 hingga bernaung di bawah Persatuan Tenis Indonesia (Pelti). Dalam kondisi vakum organisasi, kiprah atlet soft tennis tetap mampu membanggakan Merah putih,” ujar Ketua Umum PP Pesti Martuama Saragi di Jakarta, Selasa. Martuama mengatakan salah satu prestasi cabang olahraga soft tennis Indonesia yaitu menyapu bersih tujuh medali emas dalam pesta olahraga Asia Tenggara (SEA Games) 2011 di Palembang.

Pesti, kata Martuama, akan menyempurnakan organisasinya hingga 2017 dengan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah di Indonesia tentang olahraga yang mirip dengan tennis lapangan ini. “Soft tennis ini olahraga yang menjanjikan prestasi. Kami memang perlu sosialisasi. Karena banyak daerah yang belum mengenal soft tennis. Bahkan bolanya sendiri belum dijual di sana. Kami akan melakukan demo ke daerahdaerah,” ujar Martuama. Menurut Martuama, Pesti saat ini memiliki 10 pengurus provinsi dan akan menambahnya menjadi 14 untuk memenuhi persyaratan agar dapat aktif kembali sebagai anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).Q ant

ist

Setelah mendepak M Ilham dan Leo Saputra, Persebaya tidak akan mencari pemain pengganti, namun memaksimalkan pemain yang ada seperti Fandi Utomo.

Kamis, Persela U21 Seleksi Pemain Lamongan,Bhirawa Tak hanya fokus ke tim senior,pengurus Persela Lamongan juga konsentrasi ke tim junior.Sebab,Indonesia Super League (ISL) 2014 U21 dijadwalkan bergulir 12 april mendatang. Wakil Sekretaris Persela, Muji Santoso menerima pemberitahuan dari PT Liga Indo-

nesia kemarin (3/3).Surat bernomor 194/LIGA/III/2014 itu ditandatangani CEO Joko Driyono dan dikirimkan lewat faksimile.Surat tersebut mencantumkan persyaratan dan pendaftaran tim. Dengan keluarnya jadwal ini,Persela secepatnya membentuk tim U21.’’Kamis (6/3) ki-

ta lagsung mengadakan seleksi selama 3 hari untuk pemain lokal.Sedangkan untuk pemain luar daerah dalam tahap selanjutnya setelah pemain lokal terseleksi,’’kata Muji. Persela Lamongan U21 tergabung dalam grup III bersama Persepam,Persegres Gresik, Persebaya Surabaya,

Persik Kediri.’’Sistem pertandingan home and away. Kecuali grup lima yang digelar menggunakan sisitem home turnamen,’’Jelas Muji Santoso. Menurut Muji,dari babak penyisihan,dipilih 12 tim terbaik. Masing-masing dua tim grup I,IV,dan V.Sedangkan grup II dan III diambil tiga tim teratas. Dari 12

besar ini,terbagi 3 grup dengan sistem home turnamen.Masingmasing juara dan runer up terbaik lolos ke semifinal. Untuk Pelatih dan asisten Persela tetap mempercayakan kepada duet Ragil Sudirman dan Mahfud yang musim sebelumnya mengantarkan Persela U21 Juara. Q Mb-1


NASIONAL-POLITIK

10

Rabu Pon 5 MARET 2014

Penyelesaian Outsourcing Tak Terkait Tahun Politik Dahlan Iskan : Saya Tak Bisa Intervensi Komisi IX DPR-RI menyatakan bahwa penyelesaian masalah ketenagakerjaan alih daya (outsourcing) di BUMN bukan agenda politik tetapi murni sebagai tugas untuk menyelesaikan amanah konstitusi. “Tidak ada kaitan pembahasan penyelesaian outsourcing ini dengan politik menjelang Pemilu, tapi merupakan tanggung jawab kami kepada masyarakat terutama para buruh,” kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Indra, di sela-sela Rapat Panja Outsourcing Komisi IX dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa. Menurut Indra, ketika UU tidak dijalankan, maka DPR sebagai legislatif harus bertanggungjawab untuk menyelesaikannya. “Kita tidak ingin masalah outsourcing berlarut-larut, sehingga harus dicarikan solusi terbaik,” kata Indra. Pada rapat yang dimulai sekitar 10:30 WIB, sedianya juga meng-

hadirkan Menakertrans Muhaimin Iskandar namun yang bersangkutan tidak datang karena sakit. Rapat berlangsung alot dengan diwarnai teriakan-teriakan kecil dari sejumlah karyawan outsourcing yang memenuhi balkon dan bahkan di dalam ruang rapat itu sendiri. Sebelumnya Komisi IX melalui Panja Outsourcing BUMN, tertanggal 22 Oktober 2013, merekomendasikan agar pekerjapekerja outsourcing di BUMN diangkat menjadi pekerja tetap di perusahaan. Bahkan menurut data Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN), bukan pengangkatan yang terjadi tetapi kenyataannya sekitar 3.000 orang tenaga kerja di BUMN di PHK dengan berbagai dalih selama tahun 2013.

KILAS NASIONAL

Pangdam XVII Bantah Operasi Militer di Papua Jayapura, Bhirawa Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua menegaskan hingga saat ini tidak ada operasi militer di Papua, apalagi di kawasan pedalaman. “Tidak ada operasi militer, apalagi di Kabupaten Puncak Jaya,” tegas Pangdam di Jayapura. Dikatakannya saat ini anggota TNI yang bertugas hingga di pos-pos lebih mengedepankan kasih, apalagi mereka itu masih saudara juga sehingga bila mereka tidak bersenjata maka pihaknya tetap akan menerima dengan tangan terbuka. Karena itu, sebanyak 296 lulusan bintara lulusan Rindam XVII Cenderawasih akan bertugas di koramil-koramil itu sudah diberi ketrampilan sehingga diharapkan nantinya dapat diterapkan di masyarakat. “Kami dalam hal ini TNI, tidak akan melakukan tindakan yang akan menyakiti masyarakat melainkan lebih mengedepankan kemanusiaan. Namun bila nantinya ada kelompok yang mencoba menyakiti masyarakat maka anggota TNI akan menumpas mereka,” katanya. Ia mengatakan pihakinya sudah perintahkan bila mereka menganggu masyarakat sikat namun bila mereka ingin kembali dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman maka anggota TNI dengan tangan terbuka menerima kehadiran mereka. Ditambahkan walaupun demikian pihaknya tetap berharap anggota tidak boleh lengah dalam bertugas karena bila lengah sedikit saja maka dapat berdampak fatal. Anggota terutama yang bertugas dipospos harus senantiasa siaga dan waspada guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, harap Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Zebua. Q ant

Majelis Kehormatan Hakim Berhentikan Tetap Elsadela Jakarta, Bhirawa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tebo, Jambi, Elsadela. Hukuman itu dijatuhkan terhadap hakim Elsadela karena terbukti berselingkuh dengan Hakim Pengadilan Agama Tebo Mastuhi, demikian Ketua Majelis MKH Andi Syamsu Alam saat membacakan putusan di Jakarta, Selasa (4/3) kemarin. “Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH), dan menjatuhkan hukum disiplin terlapor, berat, pemberhentian tetap, dengan hak pensiun,” katanya. Andi Syamsu mengatakan sambil menunggu keputusan Presiden untuk memberhentikan Elsadela itu, MKH juga merekomendasikan agar Elsadela langsung dibebastugaskan dari pengadilan negeri Tebo. Menurut majelis, perbuatan hakim terlapor telah mencedarai pengadilan, bertentangan dengan KEPPH, perbuatan tercela dan tidak menjunjung harga diri, martabat dan keluhuran hakim. Hal yang memberatkan dari putusan ini karena hakim terlapor melakukan perbuatan tersebut berulang kali dan dilakukan di ruang kerja pengadilan negeri agama. “Yang meringankan terlapor (Elsadela) menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,” kata hakim anggota Desnayati. Kasus perselingkuhan dua hakim ini muncul setelah HR, suami dari Hakim Elsadela, melaporkan perselingkuhan istrinya dengan Hakim Mastuhi ke Pengadilan Tinggi Jambi. Perbuatan ini dilaporkan HR setelah dirinya memergoki istrinya telah berselingkuh dengan hakim Pengadilan Agama Tebo pada Sabtu 30 November 2013. Atas laporan tersebut, Pengadilan Jambi langsung menindaklanjuti laporan HR dengan menarik Hakim Elsadela ke ke pengadilan tinggi dan meneruskan kasus ini ke Badan Pengawas (Bawas) MA dan keduanya dibawa ke MKH dengan rekomendasi sanksi berat pemecatan. Sementara Hakim Mastubi masih akan menjalani sidang MKH setelah pembacaan putusan sidang MKH Hakim Elsadela. Q ant

Sejumlah BUMN tersebut yaitu PT Telkom (289 orang), Jamsostek (1.055 orang), Petrona Kimia Gresik (182 orang), Indofarma (700 orang), PT PLN (1.524 orang), Kimia Farma (7 orang), Kerta Leces (12 orang), PT Pertamina (10 orang). Sementara itu, anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, sesungguhnya penyelesaian masalah outsourcing di BUMN tidak merupakan hal yang sulit. “Faktanya telah terjadi pelanggaran UU Ketenagakerjaan secara masif di BUMN. Kasus paling parah adalah gaji yang di bawah upah minimum regional,” ujar Rieke. Dahlan Tak Bisa Intervensi Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan tidak bisa melakukan intervensi kepada perusahaan milik negara terkait dengan persoalan masalah ketenagakerjaan alih daya (outsourcing).

“Saya tidak boleh melakukan itu (intervensi), karena semua terkait perusahaan termasuk masalah ketenagakerjaan diatur dalam UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas (PT),” kata Dahlan di sela-sela Rapat Panja Outsourcing Komisi IX DPR-RI. Menurut Dahlan, ada aturan yang mengatur persoalan pengangkatan karyawan perusahaan merupakan tanggung jawab direksi. “Ada yang menganggap bahwa saya harus intervensi ke perusahaan-perusahaan langsung. Minta maaf saya tidak boleh melakukan itu, meskipun tetap harus diselesaikan,” ujarnya. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjipatning berlangsung alot dengan diwarnai teriakan-teriakan kecil dari sejumlah karyawan outsourcing yang memenuhi balkon dan bahkan di dalam ruang rapat itu sendiri. Sementara itu, Ketua Komisi IX Ribka Tjitaning mengatakan,

Rieke Diah Pitaloka

ist

desakan menyelesaikan masalah outsourcing BUMN tersebut tidak ada kaitannya dengan agenda politik terutama dalam menghadapi Pemilu 2014. “Kenyatannya banyak persoalan dalam outsourcing BUMN. Harus diselesaikan dengan segala kewenangan yang dimiliki Dahlan Iskan. Tinggal bagaimana kemauannya saja,” ujarnya. Ribka menambahkan, hasil rapat dengan sejumlah BUMN

ist

Dahlan Iskan menyebutkan bahwa direksi menyerahkan keputsan kepada Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham. “Tapi Menteri-nya bilang kewenangan ada pada direksi. Ini namanya main lempar tanggungjawab, tidak bisa harus tegas,” ujarnya. “Kita lihat saja, kalau tidak bisa diselesaikan juga kita akan hak interpelasi untuk memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal outsourcing ini,” tegasnya. Q ant

Pancasila Dikubur Bangsanya Sendiri Jakarta, Bhirawa Ahli Filsafat dan Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr Kaelan MS mengatakan pasca reformasi hampir 14 tahun, Pancasila dikubur di bumi Indonesia oleh bangsanya sendiri.

antara

SULTAN BEDAH BUKU Sri Sultan Hamengku Buwono X menandatangani buku Hamengku Buwono IX Inspiring Prophetic Leader yang ditulis Parni Hadi usai bedah buku Hamengku Buwono IX Inspiring Prophetic Leader di sela-sela Islamic Book Fair di Istrora Senayan, Jakarta, Selasa (4/3). Hamengku Buwono IX menjadi sosok panutan sebagai manusia dan pemimpin sehingga ia bisa menjadi contoh bagi para calon pemimpin baik di tingkat daerah dan tingkat nasional.

KPK Periksa Mantan Bendum Demokrat Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan bendahara umum (Bendum) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Sartono Hutomo, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain. “Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka AU (Anas Urbaningrum),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (4/3) kemarin. Sartono yang juga kerabat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, sudah tiba di gedung KPK namun tidak berkomentar apapun mengenai pemeriksaannya. Selain Sartono, KPK juga memeriksa Henny Susanti staf Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya dan mantan anggota Komisi X DPR yang kini duduk di Komisi VII dari fraksi Partai Demokrat Juhaeni Alie. Dalam kasus ini KPK juga telah memeriksa Ketua Pengawas Partai Demokrat Tiopan Bernhard Silalahi yang mengakui bahwa ada beberapa orang mantan ketua DPC mengadukan pemberian uang saat kongres, selain itu mantan ketua DPC Boalemo, Gorontalo, Ismiyati Saidi juga mengaku ada pemberian uang hingga Rp50 juta dalam bentuk dolar AS hingga pemberian

telepon pintar merek Blackberry. Kongres Partai Demokrat 2010 diduga mendapat aliran dana dari proyek Hambalang yang merugikan keuangan negara hingga Rp463,66 miliar. Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012 berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar. Anas mendapat Rp2,21 miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010. Uang itu diserahkan ke Anas digunakan untuk keperluan kongres Partai Demokrat, antara lain membayar hotel dan membeli “blackberry” beserta kartunya, sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung Anas, dan juga jamuan dan entertain. Q ant

antara

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Sartono Hutomo (tengah) memenuhi panggilan penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum, Jakarta, Selasa (4/3).

“Sehingga dapat dipahami internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi terputus, dan bangsa Indonesia terombang-ambing kehilangan pandangan hidup bangsa, sebagai suatu konsensus dan dasar filosofis Negara,” kata Kaelan, saat memberi keterangan sebagai ahli pengujian UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (4/3) kemarin. Dalam situasi kekosongan dan kehampaan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kata Kaelan, semestinya dilakukan revitalisasi nilai-nilai yang telah dimiliki bangsa Indonesia dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukannya menciptakan terminologi baru yang dapat mengacaukan pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, dan berakibat menyesatkan pengetahuan Pancasila pada generasi penerus bangsa. “Bagaimanapun juga penentuan dan pemaksaan tentang penggunaan terminologi ‘Pancasila sebagai Pilar Berbangsa dan Bernegara’ dalam Pasal 34 ayat (3b), UU Parpol adalah merupakan suatu keputusan politik, yang tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara historis, yuridis maupun ilmiah,” katanya. Kaelan juga mengatakan terminologi “Empat Pilar” dimana “Pancasila sebagai pilar” itu dilakukan dengan keputusan dan pemaksaan secara politis. “Socio linguistic itu suatu bahasa yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial, bukan datang dari penguasa. Terminologi ini janganlah dipandang sepele, “enteng” dan seakanakan masyarakat dianggap apriori menerima dengan begitu saja,” tegas Kaelan. Dia mengatakan secara prinsipial isi Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2011 sangat baik, terutama ketentuan tentang pendidikan politik pada Pasal 34 ayat (3) huruf b, namun esensi Pancasila harus tetap diletakkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Adapun dalam hubungan Simbol (konvensi), ungkap dia, Pancasila merupakan suatu hasil konsensus yang luhur, “Founding Fathers” tatkala mendirikan negara,

dan dalam hubungan ini dalam Sidang BPUPK Soekarno menyatakan, bahwa dasar filsafat negara yang akan didirikan itu diberi nama “Pancasila”, hal ini atas pertanyaan Ketua BPUPK dr. Radjiman Wedijodiningrat. “Lalu istilah “Pancasila sebagai Pilar Berbangsa dan Bernegara” itu sumbernya dari mana,” tanya Kaelan. Kaelan didatangkan sebagai ahli pemohon bersama Guru Besar Ilmu Hukum UGM Prof Dr Sudjito SH M Si dan Profesor Ilmu Hukum dan Pengajar Hukum Internasonal, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Jawahir Thontowi. Dalam keterangannya, Prof Sudjito mengatakan kontroversi tentang istilah “Pancasila sebagai pilar” wajib diakhiri, dan MPR wajib bersedia mengoreksi istilah tersebut serta tidak menggunakannya lagi dalam rangka sosialisasi Pancasila, UUDN RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Sudjito juga mengatakan Pancasila sebagai “Philosophische Grondslag” mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia, yakni sebagai inti atau rohnya. “Pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm mempunyai hakikat dan kedudukan tetap, kuat dan tidak berubah melekat pada kelangsungan hidup bagi negara, dan dalam hierarkhi tertib hukum Indonesia berada pada kedudukan tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi pasal-pasal dalam UUD maupun peraturan perundangan lain dibawahnya,” katanya. Oleh sebab itu, lanjutnya, penyelenggara negara (termasuk MPR) sebagai alat perlengkapan negara yang kedudukannya di bawah Pembentuk Negara wajib mengemban amanah Pancasila sebagai Philosophische Grondslag dan mengamalkannya secara obyektif sebagai dasar penyelenggaraan. Sedangkan Profesor Jawahir mengatakan penggunaan empat pilar kebangsaan yang saat ini sedang diupayakan untuk disosialisasikan dan sebagai upaya untuk mencegah timbulnyaa degradasi moral dan jati kebangsaan, sebagai diatur dalam Pasal 34 (3b) adalah jelas memiliki cacat secara historis, secara juridis dan sosiologis.Q ant

Pemilu 2014, PNS Pemkab Blitar Harus Netral Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar Mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menegaskan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Pemkab Blitar bersikap netral.

hartono/bhirawa

Drs. Mujianto

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Drs. Mujianto meminta Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar diminta menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2014. “Netralitas PNS dalam Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu

Presiden (Pilpres) sifatnya wajib,” kata Drs. Mujianto. Menurut Mujianto, sesuai dengan UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 9 disebutkan PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik. Artinya, lanjut Mujianto PNS tidak boleh ikut kampanye

maupun mendukung pemenangan salah satu partai maupun caleg. “Jika PNS tetap bandel tetap memihak pada salah satu parpol dan caleg yang bersangkutan akan diberikan sanksi. Mulai dari sanksi ringan- hingga yang paling berat yaitu Pemberhentian dengan tidak hormat,” ujarnya. Untuk itu dalam setiap kesempatan PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar, pihaknya selalu mengingatkan untuk tidak pernah bersing-

gungan dengan dunia politik. “Diharapkan semua PNS bisa mematuhi dan melaksanakan aturan ini dengan baik,” jelasnya. Di sisi lain, pihaknya juga berharap pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2014 ini bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar tanpa ada konflik apapun. “Semoga pelaksanaan Pemilu tahun 2014 berjalan dengan lancar, aman dan kondusif tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya. Q htn*


SAMBUNGAN

Rabu Pon 5 MARET 2014

11

Ratusan Surat Suara Pileg di Sumenep Ditemukan Rusak Sumenep, Bhirawa Sedikitnya 300 lembar surat su­ ara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ditemukan rusak setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep melakukan sortasi sejak Rabu (26/2) hingga Selasa (4/3) kemarin. Kabag Umum Sekretariat KPU Sumenep Dewiyani mengatakan, set­ elah petugas sortir melakukan sortasi terhadap surat suara selama sepekan ini, ditemukan sedikitnya 300 surat suara yang mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan lagi. Akibatnya ratusan surat suara itu harus disisih­ kan dan dilaporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jatim untuk diganti. “Untuk sementara, yang kami temu­ kan dalam kondisi rusak sebanyak 300 surat suara. Bisa jadi jumlah itu akan ber­ tambah, karena proses sortasi masih terus

berjalan,” kata Dewiyani, Selasa (4/3). Dewi menyatakan, kerusakan yang ditemukan dalam surat suara tersebut sangat beragam, di antaran­ ya robek dan terdapat bercak tinta di semua bagian surat suara. Dengan kondisi seperti itu, otomatis surat suara tidak bisa digunakan dalam Pileg 9 April mendatang. “Kami akan mengajukan ke KPU RI melalui KPU Jawa Timur untuk peng­ gantian surat suara yang rusak tersebut, karena surat suara harus steril dari kerusakan meski sedikit,” ujarnya. Dewi memaparkan, proses sortasi su­ rat suara Pileg 2014 itu ditargetkan tuntas pada 10 Maret, selanjutnya dilakukan pengepakan dan kemudian didistribusi­ kan ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 27 kecamatan. “Hingga sekarang, surat suara

Bahas Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Petani l Sambungan hal 1

Pedesaan (PUAP). Dalam sambutannya Direktur Pembi­ ayaan Pertanian Direktorat Jenderal Pra­ sarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI Ir Mulyadi Hendiawan MM mengatakan bahwa PUAP Gapoktan (Gabungan Kelom­ pok Tani) merupakan salah satu kelompok yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. “Pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan program pember­ dayaan masyarakat lainnya dalam pengem­ bangan usaha Gapoktan di masing-masing desa,” terang Mulyadi Hendiawan. Sementara itu Tenaga Ahli Menteri Per­ tanian Atang Trisnanto SHut menuturkan, pelaksanaan PUAP gapoktan 2013 men­ gacu kepada pola dasar yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pertanian No: 08/ Permentan/ot.140/i/2013 tentang Pedoman PUAP. Di sana, kata dia, ada Gapoktan yang beranggotakan kelompok tani pelaku utama dan pelaku usaha menjadi pelaksana kegiatan pengembangan usaha produktif, sehingga dapat mendukung empat sukses pembangunan pertanian. “Di antaranya swasembada dan swasembada berkelanjut­ an (beras, jagung, kedele, gula dan daging), diversifikasi pangan peningkatan nilai tam­ bah, daya saing dan ekspor serta pening­ katan kesejahteraan petani,” urainya. Kepala BKPPP Kab Situbondo Ir Budi Priono MSi, mengaku memiliki strategi dasar yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Caranya, sebut mantan Kadis Pertanian itu, melakukan pember­ dayaan masyarakat, optimalisasi potensi agribisnis, fasilitasi modal usaha petani kecil serta penguatan dan pemberdayaan kelembagaan. “Dalam rakor ini diikuti pe­ serta dari pengurus gapoktan se-Kabupaten Situbondo, koordinator penyuluh kecama­ tan, koordinator BPP, Penyelia Mitra Tani (PMT) serta instansi terkait,” ungkap Budi yang didampingi Kabid Pelaksana Pe­ nyuluhan BKPPP Kab Situbondo H Bajuri Hadiwijoyo SP. Data yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, jumlah lembaga tani (Ga­ poktan) se-Kabupaten Situbondo mulai 2008-2012 berjumlah 134 dengan perincian 125 Gapoktan sudah menerima bantuan PUAP dan 9 sisanya masih belum menerima bantuan. Dari jumlah 125 lembaga tani Gapoktan penerima PUAP tersebut, kata H Bajuri, baru tiga Gapoktan yang sukses menyelenggarakan pertanggung jawaban pengurus kepada anggota berupa RAT (Ra­ pat Anggota Tahunan) 2013. Di antaranya Gapoktan Wringin Makmur Kec Asem­ bagus, Anggrek Bersatu Kel Patokan, Kec Kota dan Gapoktan Peleyan Makmur, Kec Panarukan. Dua dari tiga Gapoktan ini akan mewakili Kab Situbondo pada ajang lomba Gapoktan berprestasi tingkat Provinsi Jatim dalam waktu dekat ini. n awi

Menyesal Berbohong l Sambungan hal 1

muda, orangtuanya yang juga pejabat di ke­ polisian di Jatim meminta Pungky mendaftar di Fakultas Kedokteran selepas tamat dari SMA. Namun waktu itu, pria asli Kediri, 15 Agustus 1955 ingin sekali sekolah teknik dan mendaftarlah dia di ITB. Karenanya, diapun mencoba mendaftar di Fakultas Kedokteran Unair dan ITB. “Eh, ternyata Allah berkehendak lain, saya justru diterima di Fakultas Kedokteran Unair dan ITB saya tidak diterima,’’tegas pria murah senyum mencoba mengingat masa lalu. Tapi karena pria yang hobi berat dengan olahraga badminton ini tak suka di kedokteran, dirinya terpaksa berbohong kepada sang ayah. Kepada ayahnya, Pungky mengaku tidak di­ terima di Fakultas Kedokteran. Dia memilih tetap melanjutkan kuliah di Bandung, meski tidak di ITB seperti yang diharapkan. ‘’Waktu itu saya tak sadar jika pengumum­ an penerimaan selain di tempel di fakultas, juga dikirim ke rumah,’’lanjutnya. Tak disangka, meski ayah sudah men­ erima surat pemberitahuan jika dirinya di­ terima, namun sang ayah yang demokrasi ini memilih diam sampai akhir hayatnya. ‘’Jujur waktu itu saya menyesal telah berbohong pada ayah. Menjelang dipanggil oleh Allah dua tahun setelah saya menjalani kuliah di Bandung, ayah menyerahkan surat dari Fakultas Kedokteran Unair yang menyata­ kan saya diterima di sana,’’paparnya seraya berkaca-kaca. Dari situlah, suami Djatmiko Ningsih merasakan penyesalan seumur hidup. Tapi karena itu sudah jalan hidupnya, sekolah di Bandung tetap diselesaikan sampai mendap­ atkan gelar sarjana. Namun dari situlah awal dari perjalanan karirnya di Pemprov Jatim berjalan mulus. Ini tak lepas dari keteguhan hati dan sikapnya yang selalu nguwongke terhadap sesama. Dengan prestasi plus kepribadiannya itu, Pungky yang memiliki saudara sepuluh orang ini dan sebagian besar adalah dokter saat ini dipercaya untuk menjabat Wadirum RSUD dr Soetomo Surabaya. n cty

yang sudah selesai disortir baru untuk DPD, sedangkan surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, masih dalam proses sortasi,” ungkapnya. Lebih lanjut Dewi menjelaskan, proses sortasi tersebut melibatkan masyarakat sekitar kantor KPU setem­ pat. Awalnya KPU melibatkan warga sebanyak 100 orang. Karena dianggap kurang, pihaknya menambah jumlah pekerja hingga mencapai 240 orang. “Khawatir sortasi tidak selesai, kami menambah lagi hingga menjadi 300 orang, jadi yang bekerja sekarang semuanya 300 orang,” tuturnya. Dia berharap, proses sortasi ini selesai sesuai target. Setelah selesai secara keseluruhan, surat suara itu akan segera didistribusikan utamanya untuk TPS di wilayah kepulauan. “Ka­

lau semuanya selesai sortasi, semua logistik termasuk surat suara itu akan didistribusikan untuk wilayah kepu­ lauan terlebih dahulu,” jelasnya. Surat suara yang sudah dite­rima dan disortasi KPU Sumenep itu se­ banyak 3.656.332 lembar, mencakup beberapa jenis surat suara yakni DPR RI, DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi dan DPD. Termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% dan 7 ribu surat suara untuk perse­ diaan pemilu ulang di setiap dapil sebanyak seribu surat suara. Pada Pileg tahun ini, jumlah Daf­ tar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diplenokan KPU setempat sebanyak 894.444 orang. Sedangkan TPS yang tersebar di 27 kecamatan daratan dan kepulauan sebanyak 2.798 TPS.n sul

Nyepi, Parpol dan Caleg Dilarang Kampanye Surabaya, Bhirawa Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 31 Maret 2014 menda­ tang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim melarang semua caleg dan partai politik untuk berkampanye. Larangan ini diberlakukan menyusul ditetap­ kannya jadwal kampanye 12 parpol pada 16 Maret hingga 5 April 2014. Selain itu, juga untuk menghormati perayaan Hari Raya Nyepi itu. Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito mengatakan pelaksan­ aan kampanye 12 parpol berlang­ sung selama 20 hari dan dipotong sehari yakni pada hari raya Nyepi. “Kami berharap semua parpol dan caleg mematuhi aturan tersebut dan tidak melanggar,” kata Eko di Surabaya, Selasa (4/2). Eko juga menyebut, setelah masa kampanye, tepatnya pada 6-8 April 2014 adalah memasuki masa tenang. Pada masa itu

semua parpol dengan tidak melang­ dan calegnya di­ gar zona atau kawasan larang melaku­ yang sudah diatur,” kan aktivitas jelasnya. politik. Dan Untuk itu, KPU Ja­ pada 9 April tim berkordinasi dengan dilakukan pen­ 38 KPU di Kabupaten/ coblosan. Kota untuk membahas Dalam pelak­ masa kampanye. Na­ sanaan kampa­ mun, dapat dipastikan nye, setiap par­ bahwa KPU telah siap pol diberikan untuk menggelar per­ jatah tujuh kali helatan lima tahunan berkampanye. itu. Untuk pengawasan Eko Sasmito Rinciannya, larangan kampanye sebanyak lima pada saat hari raya kampanye diatur oleh KPU Nyepi, pihaknya mengaku te­ RI dan dua kali diatur oleh lah berkordinasi dengan Badan KPU Jatim. Selain itu juga Pengawas Pemilu (Banwaslu) diatur zona kampanye sehingga Jawa Timur. masing-masing parpol tidak “Tentunya teknis di lapangan berbenturan. adalah Bawaslu yang memi­ “Setiap harinya empat par­ liki Panwas hingga tingkat tai politik diberi kesempatan kecamatan. Surat larangan ini berkampanye dan menyapa juga ditembuskan ke Bawaslu masyarakat. Namun, tentu saja Jatim,” tukasnya. n cty

Kejati Tahan Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Bea Cukai Jatim l Sambungan hal 1

gedung Bea dan Cukai Jatim. Untuk diketahui, pembangunan gedung Bea dan Cukai Jatim ini dibangun secara bertahap. Tahap pertama yang terdiri atas dua lantai, diselesaikan pada 2011 lalu dengan anggar­ an APBN sebesar Rp 26 miliar. Tahap dua, pembangunan di­ fokuskan untuk mengerjakan gedung lantai 2 dan 3 dengan anggaran Rp 6,5 miliar. Namun sayang, hingga target akhir 2012, pembangunan itu tak per­ nah selesai karena terindikasi

terjadi penyimpangan. Kerugian sementara ditaksir mencapai Rp 1,8 miliar. Pe­nyidik telah menetapkan PPK Agus Kuncoro dan Direktur PT Bintang Timur Nangdi, Nanang N sebagai tersangka dalam pembangunan gedung tahap II dengan kerugian sementara sekitar 1,9 miliar. Meski ada kerugian sebe­ sar itu, namun dia mengakui bahwa salah seorang tersang­ ka, yakni Direktur PT Bintang Timur Nangdi, Nanang N te­ lah mengembalikan sebagian kerugian negara. Nanang sudah mengembalikan uang sebesar Rp

1 miliar. “Kerugian negara ini me­ mang dinikmati rekanan proyek, sehingga Nanang mengembalikan kerugian ini,” imbuhnya. Terpisah, pada saat kedua tersangka dibawa ke Medaeng, salah seorang kuasa hukum mereka enggan berkomentar banyak. Pria berambut panjang yang enggan menyebutkan namanya ini, mengaku bahwa itu semua bagian dari proses hukum. “Penahanan klien kami sesuai dengan prosedur yang ada. Ya kita jalani saja,” terang­ nya singkat sembari bergegas ke mobil. n bed

Risma Terjun Langsung Tangani Pengurusan JKN Warga Surabaya l Sambungan hal 1

gu panggilan untuk kemudian menyerahkan data ke petugas. “Setelah mendapat perintah dari Ibu Wali Kota Tri Rismaha­ rini, kami melakukan sosialisasi melalui Sapa Warga, Puskemas dan kelurahan. Dan respon war­ ga luar biasa,” tegas Febria Rach­ manita yang ikut melayani warga di Balai Kota, Selasa (4/3). Dijelaskan Febria, Pemkot Surabaya menginginkan semua warga tercover oleh program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Mereka meru­ pakan peserta Jamkesmas 2008 yang tidak mendapat kartu pada 2012. Dinkes mendata warga untuk kemudian didaftarkan sebagai peserta JKN dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI). Setelah terdaftar sebagai peserta, mereka nanti mendap­ atkan jatah pelayanan kelas III dengan tarif premi Rp19.925. “Jadi warga yang punya kartu Jamkesmas lama dan tidak menda­ patkan kartu Jamkesmas baru, difasilitasi oleh Pemkot Surabaya. Mereka didata, dan nanti akan diusulkan ke BPJS untuk menjadi peserta PBI dari dana APBD Kota Surabaya,” tegas Febria. Untuk bisa didaftarkan seba­ gai peserta JKN, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi war­ ga. Mereka harus membawa foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK), dan kartu Jamkesmas lama (2008) berwarna hijau. Jika kartu Jamkesmas lama hilang, warga harus meminta surat ket­ erangan dari kepolisian. Setelah semua syarat dikumpulkan, Dinkes akan melakukan proses verifikasi. Jika syarat sudah terpenuhi, Dinkes mengajukan

mereka ke BPJS untuk menjadi peserta JKN. “Kalau masih ada yang terting­ gal, kami akan data lagi. Setelah selesai, data kita entry dengan dibantu BKD dan Kominfo untuk sinkronisasi. Setelah itu diusul­ kan ke BPJS. Dengan begitu, semua warga Surabaya yang tidak mampu akhirnya tercover program BPJS,” jelas Febria. Untuk keperluan pendaftaran warga Surabaya sebagai peserta JKN, Febria menyebut anggaran yang dialokasikan Pemkot Suraba­ ya mencapai Rp150 miliar. Angga­ ran tersebut dialokasikan melalui pengajuan mendahului perubahan anggaran keuangan (MPAK) yang sebentar lagi bisa dicairkan. Sebelumnya, untuk berobat ke rumah sakit, warga menggu­ nakan Surat Keterangan Miskin (SKM) dari kelurahan. Padahal, tidak semua rumah sakit bisa menerima pasien SKM. Di Sura­ baya, ada 19 rumah sakit yang bekerjasama dengan Dinkes un­ tuk menerima pasien SKM Na­ mun, tidak semua warga tahu 19 rumah sakit tersebut. “Rumah sakit yang tidak bekerjasama ya tidak bisa karena mereka harus mempertanggungjawabkan obat yang keluar,” katanya. Sementara itu Wali Kota Tri Rismaharini terlihat turun langsung melayani warga yang mendaftar sebagai peserta JKN. “Ini sudah tanggung jawab saya sebagai Wali Kota Surabaya, dan tugas saya juga melayani warga yang mendaftar JKN ini,” kata Tri Rismaharini saat melayani warga. Kehadiran Risma disambut antusias warga yang mendaf­ tar sebagai peserta JKN di Balai Kota. Endang Triwahyuni, warga

Jojoran, saat dilayani langsung oleh Wali kota Risma terlihat menangis menceritakan apa yang dialaminya. Dia mengaku setiap mengurus KTP,SKTM di RT di daerahnya selalu dimintai biaya. Padahal pekerjaannya sehari-hari hanya sebagai pembantu. “Saya tak punya uang kalau setiap mengurus surat-surat harus mengeluarkan uang,” keluhnya. Mendengar keluhan Endang, Risma terharu. Wali kota ber­ janji akan memberikan mesin jahit sebagai modal usaha untuk Endang serta rumah susun yang bisa dicicil sesuai kemampuan Endang. Dalam kesempatan itu, Risma juga memberi uang tunai. “Senang dan saya tak menyangka kalau saya dikasih uang sama Ibu Risma. Saya juga akan dikasih mesin jahit dan rumah susun yang akan saya angsur dari penghasilan saya, karena saya ini pembantu jadi senang kalau dikasih mesin jahit untuk usaha. Saya diminta ambil besok (hari ini,red) ke Ibu Risma langsung” ucap Endang sembari menangis. Sementara itu Sutrisno (35), warga Ngemplak, Kelurahan Genteng, mengaku diberitahu oleh RW soal pendaftaran ini. Dia mengaku ingin mendaftar pada Minggu kemarin. Namun, karena antrean yang terlalu padat, dia memutuskan untuk kembali pulang. “Bagusan hari ini, ada nomor antre dan lebih tertib,” ujarnya. Sementara Wiwit (44), war­ ga Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, mengaku tidak kesulitan dalam mengurus se­ bagai peserta JKN di Balai Kota. “Gampang, tidak antre,” ujarnya. n dre,geh

samsul/bhirawa

Setelah melakukan sortasi, KPU Sumenep menemukan sedikitnya 300 lembar surat suara untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 rusak, Selasa (4/3).

Gubernur Beri Bonus Satu Kali Gaji l Sambungan hal 1

gan secara finansial bagi PNS yang sudah pensiun. “Kita dorong PNS yang sudah pensiun untuk tetap aktif. Sebab jika tidak aktif akan mudah sakit-sakitan. Bentuknya bisa macammacam seperti mengikuti kegiatan sosial masyarakat atau mendirikan usaha,” kata Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM ditemui saat acara Pelepasan PNS Purna Tugas di Ling­ kungan Pemprov Jatim Ta­ hun 2014 di Graha Wicak­ sana Praja Kantor Gubernur Jatim, Selasa (4/3). Sukardi mengatakan, sebelum PNS memasuki purna tugas akan dibekali keahlian oleh Badan Kepe­ gawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim berupa beternak lele, keahlian ka­ tering, rias manten dan usaha-usaha lainnya. Se­ telah diberikan pelatihan itu, diharapkan PNS yang memasuki purna tugas da­ pat mendirikan usaha ses­ uai dengan keinginannya. “Agar usahanya itu bisa terwujud, Pak Gubernur memberikan reward berupa satu kali gaji. Saya kira satu kali gaji ditambah dengan dana Taspen cukuplah un­ tuk bisa mendirikan usaha kecil-kecilan. Intinya yang penting banyak aktivitas agar tidak mudah sakit,” kata mantan Asisten IV Sekdaprov Jatim ini. Sementara, Kepala BKD Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto MSi menambah­ kan, pelepasan PNS purna tugas ini dimaksudkan se­ bagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan

yang setinggi-tingginya dari Pemprov Jatim atas jasajasa dan kontribusi mereka. Para PNS yang memasuki purna tugas itu selama ini telah mengabdikan hidup­ nya kepada masyarakat dan pembangunan Jatim. Pelepasan PNS juga se­ bagai sarana untuk men­ jadikan purna tugas yang dilepas dapat menjadi con­ toh yang baik bagi rekanrekan yang lain, sehingga memotivasi PNS yang masih aktif untuk dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Peserta pelepasan PNS purna tugas ini diikuti sebanyak 100 orang dari 18 SKPD di lingkungan Pemprov Jatim. Dengan rincian laki-laki 68 orang dan perempuan 32 orang. Namun dari total 100 PNS yang purna tugas diikuti 98 orang karena satu orang telah meninggal dunia dan satu orang lagi sedang di Tasikmalaya Jawa Barat. Jika dilihat berdasarkan golongan, PNS yang paling banyak pensiun berasal dari golongan III sebanyak 67 orang, kemudian golongan II 22 orang dan golongan IV 11 orang. “Untuk eselon­ nya, eselon III tujuh orang, eselon IV tujuh orang dan staf sebanyak 86 orang,” kata Akmal. Setiap PNS yang masuki purna tugas, lanjut mantan Sekretaris DPRD Jatim ini, mendapatkan piagam penghargaan dari Guber­ nur Jatim, tali asih berupa satu kali gaji dan souvenir. “Tali asih satu kali gaji ini merupakan bentuk perha­ tian dari Pak Gubernur bagi PNS yang purna tugas,” pungkasnya.n iib

Kontestan Dangdut Academy Asal Gresik Minta Dukungan Bupati l Sambungan hal 1

program yang ditayangkan salah satu televisi swasta ini. ”Saya mohon dukungan bu­ pati dan seluruh masyarakat Gresik agar saya bisa sukses di Academy Dangdut Indo­ nesia. Caranya, cukup ketik DA (spasi) FIDA kirim ke 7288,” ujarnya berpromosi. Meski terkesan men­ dadak, bupati tampak bang­ ga dan bahagia atas kunjung­ an Fida, satu-satunya kon­ testan Dangdut Academy Indonesia asal Gresik ini. “Saya tentu sangat mendu­ kung dan bangga Fida bisa sampai ke tahap 14 besar. Saya dan masyarakat Gresik akan selalu berdoa dan men­ dukung agar sukses,” ujar bupati kepada Fida.. Bupati berharap pada saat babak akhir nanti, masyarakat Gresik akan berupaya untuk memberikan dukungan ke Jakarta. “Saya yakin Fida menang. Karena saya sudah melihat penampilan Fida yang tampak lebih baik dari yang lain,” puji bupati. Fida memang sudah menyisihkan ribuan kon­ testan. Baik dari pemilihan kualifikasi saat di Surabaya, maupun pada tahap-tahap selanjutnya. Sehingga kini dia lolos masuk babak 14 besar. Prestasi ini dimulai

sejak 18 Desember 2013 lalu. Saat itu Fida mengikuti audisi di Kampus C Unair Surabaya.” Saya masuk dalam 26 kontestan asal Surabaya yang akan maju ke babak selanjutnya di Ja­ karta,” ujar dara kelahiran 9 Oktober 1994 ini. Anak pasangan Muhtadi Syakur dan Nuraini Zahro ini tercatat sebagai maha­ siswi semester IV Fakultas Komunikasi Universitas dr Soetomo Surabaya (Uni­ tomo). Bagi Fida, kontestan ajang pencarian bakat su­ dah tak asing lagi. Sebab, sebelumnya ia pernah ber­ gabung dengan kelompok Girl Band Sunni dan keluar sebagai juara. Fida bisa menyanyi ber­ bagai lagu dan aliran musik. Namun, musik dangdut paling disukai. Musik dan­ gdut menurutnya bukan sesuatu yang sulit. Bah­ kan, sejak kecil ia sudah menyukai dangdut.”Saya banyak hapal lagu dangdut dan sering menirukan me­ nyanyikan lagu dangdut yang saya dengar dari radio. Setiap pagi ibu selalu me­ nyetel musik dangdut yang disiarkan oleh radio Suara Giri Gresik. Dari situ saya suka lagu dangdut dan bisa menyanyi lagu dangdut,” katanya. n eri

Kawal agar KKB Sukses, Usia Senja Tak Jadi Sandungan untuk Berkarya l Sambungan hal 1

masangan IUD, MOP, Implant, pil, kondom, red) dan konseling remaja dan orangtua. Banyak masyarakat tertarik untuk datang ke Pusyan Gatra, hal ini dikarenakan pelayanan KB dan konseling tidak ditarik biaya seperpun. Selain itu se­ mua pelayanan yang diberikan memuaskan. Tidak ditemukan ada masyarakat yang meng­ eluhkan pelayanan KB dan

konseling di Pusyan Gatra. Jika pun ada, hanya masalah sepele bukan prinsip. Baiknya pelayanan ini tidak terlepas dari koordinasi dan kekompakkan antara pengelola dengan tenaga pelayanan yang ada di Pusyan Gatra. Banyak aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua peng­ elola dan petugas pelayanan yaitu datang lebih awal dan pulang lebih akhir, memberikan senyum kepada semua pasien

yang datang serta melakukan izin bagi setiap petugas pelayan­ an yang tidak hadir bekerja. ‘’Kita menerapkan aturan ini dan berlaku bagi semua pihak. Tidak terlepas bagi staf dan pe­ gawai Pusyan Gatra, ketua dan koordinator pelayanan juga ikut melaksanakannya,’’ ujar Ketua Kordinasi Pusyan Gatra Jatim Kustiyah Wardhani. Dengan aturan yang jelas ini memudahkan Pusyan Gatra untuk berkordinasi dalam mem­

berikan pelayanan terbaik kepa­ da masyarakat. Bertambahnya pasien dan program kerja di Pusyan Gatra menuntut seluruh pegawai di Pusyan Gatra harus bekerja optimal. ‘’Meski pegawai di Pusyan Gatra secara usia lebih tua (pensiunan, red) tapi semangat dan kerjanya seperti orang muda, kuat dan energik,’’ tutur wanita berjilbab ini. Menurutnya, dari semangat dan kerja keras dalam mem­ berikan pelayanan kepada

masyarakat, Pusyan Gatra Ja­ tim berhasil mengondol juara umum untuk lomba PPKS di tingkat nasional. Gelar juara yang disematkan BKKBN Pusat kepada BKKBN Jatim melalui Pusyan Gatra Jatim membukti­ kan semakin kuat dan kokohnya kerjasama antara BKKBN Jatim dengan Pusyan Gatra. Selain itu juga menandakan se­ makin baiknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Jatim. n *


UTAMA

12

Rabu Pon 5 MARET 2014

30 Desa Belum Lunasi Raskin, Tunggakan Tinggal 10 %

LINTAS PERISTIWA

Panwaslu Rekrut Pelajar untuk Relawan Pemilu Pasuruan, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pasuruan merekrut para pelajar atau pemilih pemula untuk menjadi relawan pemilu. Relawan tersebut dipersiapkan untuk membantu Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di setiap Tempat Pengungtan Suara (TPS) masing- masing. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kota Pasuruan Mohammad Anas menyampaikan di Kota Pasuruan terdapat sebanyak 102 PPL dan 12 Panwascam sehingga membutuhkan 585 orang pelajar. Saat ini jumlah tersebut sudah hampir terpenuhi. Sebanyak 570 pelajar sudah mendaftarkan diri dan bersedia untuk menjadi relawan pemilu. “Setiap PPL akan dibantu oleh 5 orang pelajar. Untuk setiap Panwascam masingmasing juga dibantu 5 orang. Perekrutan ini sesuai dengan surat edaran 080/Bawaslu/I/2014 perihal pembentukan sejuta relawan sehingga Panwaslu Kota Pasuruan juga melakukan perekrutan pelajar,” ujar Mohammad Anas, Selasa (4/3). Menurut Anas, relawan pemilu itu mempunyai tugas hampir sama dengan Relawan Demokrasi yang dibentuk oleh KPU. Bedanya, relawan pemilu tidak mendapat gaji atau upah. Relawan pemilu berasal dari kalangan pemilih pemula ini akan bekerja 16 Maret-5 April. 2014. “Relawan pemilu itu nantinya bertugas mengawasi dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu. Bila menemukan adanya tindakan pelanggaraan, maka relawan pemilu akan melaporkannya ke PPL atau Panwascam,” jelasnya. Tak hanya itu, relawan pemilu itu nantinya bertugas untuk mengajak para pemilih pemula agar menggunakan hak pilihnya. Para pelajar yang menjadi relawan pemilu juga akan mendapatkan sertifikat yang ditandatangin oleh Kepala Bawaslu RI. “Relawan itu selain mendorong penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil juga untuk mengurangi jumlah pemiQ hil lih golput,” kata Mohammad Anas.Q

Tuban, Bhirawa Penyaluran beras miskin (Raskin) untuk rumat tangga sasarah (RTS) tahun ini di Kabupaten Tuban tersisa sekitar 10 persen, sisa tersebut berasal dari 30 desa yang masih memiliki tunggakan alias belum melunasi pembayaran Raskin yang disalurkan oleh badan urusan logistic (Bulog) setempat. Kepala bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) V TubanBojonegoro, Efdal Ms mengatakan, penyaluran beras miskin tahap pertama di tahun ini sudah 90 persen dari total alokasi yang ada, sisa itu disebabkan desa yang menjadi tempat tinggak RTS belum melunasi pembayaran sesuai alokasinya. “Pendistribusianya lancar, tahap

pertama ini sisanya kurang dari 10 persen saja, karena 90 persen sudah sampai ke tangan RTS,” kata Efdal, Selasa (4/3). Lebih lanjut diterangkan, 10 persen kekurangan tersebut terdapat di sedikitnya 30 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tuban, dengan total tunggakan sekitar 900 juta. Efdal juga menjelaskan, beragai upaya percepatan telah dilakukan Bulog agar masyarakat miskin tidak terlambat menikmati beras yang sudah menjadi jatahnya. Salah satunya melakuk a n launcing program percepatan distribusi raskin dengan mengundang seluruh tim pelaksana raskin, yakni para camat dan lurah atau kepa-

hud/bhirawa

Bupati Tuban H. Fathul Huda saat melihat Raskin di gudang Bulog Jl. Pahlawan Tuban beberapa saat yang lalu. la desa (Kades) di seluruh Kabupaten Tuban. “Percepa-

tan ini untuk memberikan pelayanan disitibusi raskin agar

Renovasi Rumah Korban Kelud Hampir 100 Persen Pemprov, Bhirawa Kerja keras personil TNI dan Polri untuk merenovasi bangunan rumah milik warga korban erupsi Gunung Kelud secara keseluruhan hampir selesai. Bahkan beberapa daerah yang diperbaiki sudah rampung 100 persen.

Empat Parpol Belum Lengkapi Laporan Dana Kampanye Madiun, Bhirawa Sebanyak empat dari 12 partai politik (parpol) peserta Pemilu Legislatif 2014 di Kota Madiun, Jatim, belum melengkapi laporan dana kampanye ke KPU setempat. “Secara umum, 12 paprpol yang ada telah menyerahkan laporan rekening dana khusus kampanye. Namun, setelah diteliti ulang, masih ada empat parpol yang belum melengkapi berkas persyaratannya,” ujar Komisioner KPU Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko, kepada wartawan, Selasa (4/3). Meski demikian, pihaknya enggan menyebutkan keempat partai politik yang belum melengkapi berkasnya. Ratarata, kekurangan itu meliputi perincian penggunaan dana, perincian laporan dari masing-masing calon anggota legilatif (caleg), dan adanya perbedaan saldo. Terkait hal itu, Kokok mengimbau kepada keempat partai politik bersangkutan agar segera melengkapi kekurangannya. Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, parpol diberikan waktu hingga tanggal 7 Maret 2014 untuk melakukan perbaikan. “Bagi parpol yang kemarin merasa kurang lengkap, dipersilakan datang ke KPU untuk melengkapi berkasnya. Nanti ada petugas yang akan memandu kekurangannya atau kesalahannya dimana,” tutur Kokok. Ia menjelaskan, setelah rekapitulasi dan verifikasi laporan dana kampanye parpol selesai, KPU akan segera melimpahkan ke pihak kantor akuntan. Sebab, yang berwenang menilai laporan keuangan terseQ ant but adalah tim audit.Q

trie diana/bhirawa

Pertukaran satwa antarlembaga konservasi diperbolehkan selama mendapat izin dari Menteri Kehutanan.

Pertukaran Satwa Harus Seizin Menhut Surabaya, Bhirawa Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Jatim yang juga Ketua I Tim Pengelola Sementara II Kebun Binatang Surabaya Hadi Prasetyo mengatakan pertukaran satwa antarlembaga konservasi diperbolehkan selama mendapat izin dari Menteri Kehutanan. “Jika tak berizin, maka tidak diperbolehkan menukar tumbuhan maupun satwa yang dilindungi. Apalagi sampai ada yang memperjualbelikan satwa yang merupakan koleksi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (4/3). Dalam setiap lembaga konservasi, pembinaan dan evaluasi hanya boleh dilakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan RI dan di lapangan dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat. “Pembinaannya dilakukan terhadap teknis, adminitrasi, dan pemanfaatan tumbuhan serta sat-

wa koleksi yang dipelihara. Semua sudah diatur dan tidak boleh sembarangan dalam melakukan pembinaan maupun pemanfaatannya,” kata dia. Di bagian lain, terkait kasus pertukaran satwa di KBS, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan tersebut mengaku siap memberi keterangan jika dibutuhkan kepolisian. Jika memang dipanggil secara resmi untuk menerangkan maka dirinya siap. Sampai saat ini, ia masih menjabat Ketua I TPS II KBS bentukan Menteri Kehutanan yang belum dibubarkan. Padahal, KBS saat ini sudah dikelola Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS. Masalah Manjemen Sementar itu puluhan karyawan KBS, mendatangi ruang pertemuan pengurus untuk menanyakan haknya yang dikurangi. Saat PDTS KBS lakukan penyusunan peraturan perusahaan, menurut peraturan yang lama

pensiun usia dipercepat. Salah satu karyawan KBS, Maidi (57) bagian keeper mengatakan, adanya aturan pensiun karyawan PDTS KBS pada usia 56 tahun dipertanyakan, Karena peraturan yang lama itu 60 tahun baru pensiun. “Pada usia 56 tahun itu karyawan KBS masih cukup, dan pensiun usia 60 tahun itu yang paling sesuai, teman-teman ini menanyakan tanda kenangan yaitu berupa emas 25 gram, masalah parkir sepeda motor karyawan dapat sekarang tidak dapat, dan aset koperasi diambil oleh pihak KBS sudah 1 bulan ini.” tutur Maidi. Ia juga menambahkan dalam aksi ini mengatakan ada beberapa kebijakan dari PDTS dianggap meugikan,”saya dan teman-teman bukan demo, melainkan ingin menanyakan hak-hak kami sebagai pekerja lapangan di KBS, karena hak kami merasa dikurangi oleh pihak manajemen KBS,” Q ant.geh katanya.Q

Diduga Kampanye di Sekolah, Panwaslu Panggil Anang Hermansyah Jember, Bhirawa Menjelang Pemilu Legeslatif, konstelasi politik di Jember sedikit mulai memanas. Kehadiran Anang Hermansyah ke SMA Negeri 2 beberapa waktu lalu, jadi bidikan. Artis asal Jember

sampai kepada RTS tepat waktu,” jelas Efdal. Bulog sendiri saat ini telah menerapkan dua sistem pembayaran untuk memudahkan pemerintah desa dalam pelunasan tunggakan pembayaran Raskin, yakni dengan sistem tunai maupun pembayaran melalui Bank yang ditunjuk Bulog untuk menerima pembayaran tunggakan Raskin. Untuk diketahui, di Kabupaten Tuban, alokasi Raskin tahun ini masih sama dengan alokasi tahun sebelumnya 1.456 ton beras miskin bagi 97.104 RTS dimana masing-masing RTS menerima raskin sejumlah 15 kilogram setiap bulannya dengan harga teQ hud bus Rp1.600/kg.Q

yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR-RI Dapil IV (Jember-Lumajang) yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN), disoal oleh Panwaslu Kabupaten karena dianggap melakuan pelanggaran politik terselubung.

Selasa kemarin (4/3), Panawaslu secara resmi memanggil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jember, Haryono, untuk mengklarifikasi persoalan itu. Menurut pengakuan Haryono, kedatangan Anang bukan karena di-

undang oleh pihak sekolah. Namun, Anang sudah memiliki jadwal sendiri untuk mendatangi beberapa sekolah, diantarannya adalah SMA 2 dan SMA Muhammadiyah Jember. “Kami tidak pernah mengun-

dang Anang Hermansyah, namun kedatangan artis asli Jember ini karena kemauannya sendiri. Anang sudah memiliki jadwal untuk mengunjungi beberapa sekolah, termasuk SMA 2 Jember,” Q efi kilah Hariyono, Selasa (4/3).Q

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, hingga sampai saat ini Pemprov Jatim telah mengeluarkan dana sebesar Rp30 miliar untuk perbaikan, dari total anggaran yang disiapkan sebanyak Rp100 miliar. Pihaknya sangat optimis target renovasi rampung pada 9 Maret akan bisa terwujud. Renovasi yang kita lakukan ada di tiga kabupaten yang terdampak, yaitu Blitar, Malang dan Kediri. Khusus untuk Blitar sudah selesai 100 persen karena dampaknya tidak terlalu parah. Namun untuk di Puncu dan Kepung yang masuk wilayah Kediri masih dalam proses penyelesaian. Sedangkan di Ngancar dan Plosoklaten selesai,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Selasa (4/3). Menurut Pakde Karwo—sapaan lekat Soekarwo, untuk renovasi rumah yang hancur bagian atapnya, terpaksa harus mendatangkan genteng dari Jawa Tengah. Sebab saat ini Jatim tidak musim pembuatan genteng karena pengaruh musim hujan. Meskipun jumlah genteng menjadi kendala, Pakde Karwo mengatakan, tidak akan memaksakan warga untuk mau memakai asbes sebagai ganti genteng. Dalam renovasi harus ada persetujuan pemilik rumah, jika atap rumah mereka diperbolehkan menggunakan atap asbes. “Prinsipnya mereka yang tidak dapat genteng, asal membuat permohonan yang ditanda tangani mau pakai esbes ya tidak apa-apa. Jangan langsung diganti dengan asbes, sebelum mendapat izin pemilik rumah,” ujar mantan Sekdaprov Jatim ini. Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Ediwan Prabowo, juga mengatakan, jika seluruh proses rehabilitasi dan pembangunan rumah warga yang rusak akibat letusan Gunung Kelud sudah hampir selesai. Rata-rata perbaikan sudah mencapai 55 persen lebih. “Kebutuhan genteng untuk perbaikan rumah korban Kelud sebanyak 8 juta. Mudah-mudahan jumlahnya tidak kurang,” katanya. Terkait adanya rencana TNI yang akan mengerahkan enam ribu pasukan untuk membantu Polri dalam pengamanan Pemilu 2014 di Jatim, Pangdam mengatakan, jumlah pasukan yang dikerahkan untuk pengamanan pemilu tidak mempengaruhi jumlah personel yang dikerahkan untuk membantu perbaikan rumah warga korban Kelud. Sedangkan Ketua Posko Induk Penanganan Korban Gunung Kelud, Dr H Akhmad Sukardi MM, menambahkan, saat ini Posko Induk sedang melakukan koordinasi terus dengan pihak TNI terkait berapa jumlah rumah yang sudah diperbaiki. Dengan rincian berapa jumlah rumah yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. “Rata-rata yang paling banyak itu rusak sedang. Rusak sedang pun dikategorikan lagi menjadi rusak sedang parah, rusak sedang sedang dan rusak sedang ringan. Kita masih terus mengumpulkan data dan dicocokkan jumlah pastinya, sebab setiap hari jumlah tersebut terus berubah seiring semakin baQ iib nyaknya yang diperbaiki,” ungkapnya.Q

Dishub Keluarkan Izin Trayek Insidentil

Bus Mogok Beroperasi, MPU Menuai Berkah Bus jurusan Bojonegoro-Surabaya kembali menggelar aksi mogok Selasa (4/3) ini membuat para penumpang menumpuk di terminal Rajekwesi Bojonegoro, namun dengan mogoknya awak bus itu berbuah berkah bagi mobil angkutan umum (MPU). Pasalnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro mengeluarkan izin trayek insidentil untuk MPU supaya bisa mengangkut penumpang dari Bojonegoro menuju Surabaya. Trayek insidentil yang dikeluarkan oleh Dishub memang hanya berlaku sehari ini saja. Namun, berkah itu jelas terasa. Untuk satu penumpang jurusan Bojonegoro-Surabaya, MPU menarif Rp 30 sampai Rp 35

ribu. Padahal, tarif biasa bus Bojonegoro-Surabaya hanya Rp 18 ribu sekali jalan. Dan hari ini merupakan hari yang biasanya banyak penumpang dari Bojonegoro menuju Surabaya. “Yang ikut meminta trayek isidental ini kebanyakan MPU jurusan Bojonegoro-Padangan dan Bojonegoro-Babat,” kata Kepala UPT Terminal Rajekwesi Bojonegoro, Sentot Waloyo saat dikonfirma-

si, Selasa (4/3). Dikatakan, trayek isidental ini hanya berlaku satu hari. Jika besok bus masih belum beroperasi dan MPU mau mengangkut penumpang sampai ke Surabaya lagi, harus ada pengajuan izin lagi. “Trayek insidentil hanya berlaku satu hari ini saja,” ujarnya. Lebih lanjut Sentot mengatakan saat ini Dishub telah mengeluarkan sebanyak 20 surat ijin trayek insidentil, jika kalau sejumlah itu dianggap masih kurang kita akan menambah lagi sesuai kebutuhan. “Saat ini baru ada 15 MPU yang sudah melakukan operasional untuk mengangkut penumpang yang mau menuju ke

Surabaya. Prisip kalau trayek insidentil kurang kita siap untuk menambhanya,” imbuhnya. Sebelum mendapat izin, MPU harus dicek semua kelaikan kendaraan dan administrasinya. Termasuk uji kir, surat-surat kelengkapan kendaraaan. “Seperti ban tipis, klason, sabuk pengaman, hal itu sebagai dasar untuk menjadi pertimbangan dalam pengeluaran izin,” pungkasnya. Seperti diketahui, hari ini para awak bus AKDP mogok beroperasi. Akibatnya, banyak penumpang keleleran sehingga dikeluarkan trayek isidental bagi MPU untuk mengangkut penumpang dari Bojonegoro menuju

Surabaya. Sementara salah satu sopir MPU, Mugito, mengaku senang dengan adanya bus mogok. Pasalnya ia bekerja biasanya hanya mendapatkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.Namun dengan adanya bus mogok seperti sekarang ini pendapatan kita lumayan meningkat. “ Kalau kondisi seperti ini, pendapatan bersih bisa mencapai Rp 100 - Rp 150 ribu.Sementara pada harihari biasa hanya mampu membawa pulang uang sebesar Rp 30 - Rp 50 ribu itu hanya cukup satu hari,” jelasnya. Kemudian, untuk setiap penumpang yang naik kita kenai ongkos Rp 35 ribu un-

Aksi mogok awak bus jurusan Bojonegoro-Surabaya menguntungkan MPU. tuk Bojonegoro – Surabaya. Ditambahkan, kalau biasanya naik bus BojonegoroSurabaya, dikenakan ongkos hanya Rp18.000. Namun kini ia harus membayar Rp 30.000 untuk sekali jalan Bojonegoro-Surabaya. Terlihat dari pantauan Bhirawa dilapangan, menye-

ist

butkan, di terminal rajekwesi Bojonegoro nampak sepi tidak seperti biasanya. Hanya beberapa kendaraan MPU (elf) yang biasanya mengangkut penumpang Bojonegoro-Babat, sedang menunggu dicek kelayakan kendaraan, agar bisa beroperasi Q bas Bojonegoro-Surabaya.Q


Harian Bhirawa Edisi 5 maret 2014  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you