binder8okt20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra Birokrat

1968-2020

www.harianbhirawa.co.id

Kamis Pahing, 8 OKTOBER 2020

Kinerja Pemprov Raih Penilaian Tertinggi Kemendagri

Khofifah Sebut Jadi Kado HUT Ke-75 Jatim

Pemprov, Bhirawa Kinerja Pemprov Jatim mendapatkan penilaian tertinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Prestasi tersebut diraih atas hasil gemilang dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2019 atas Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2018.

Prestasi ini menjadi kado bagi Pemprov Jatim jelang HUT ke-75 tahun, tanggal 12 Oktober mendatang. Adapun skor yang diraih yakni sebesar 3,4144 sehingga Jatim berhak atas predikat sebagai Provinsi dengan status kinerja sangat tinggi.

Penghargaan diserahkan Direktur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPKD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akbar Ali, M.Si kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Rabu (7/10).

Adapun penilaian dilakukan dengan menggu-

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan tes SKB CPNS di Kantor Regional II BKN Surabaya, Selasa (6/10).

nakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk setiap pengukuran, baik dalam hal tataran pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang nantinya menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional.

Untuk diketahui, ini adalah kali kesembilan Jatim meraih prestasi tersebut. Hal ini menunjukkan kinerja Pemprov Jatim bersama jajarannya selama ini telah berhasil memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.  ke halaman 11

Gubernur Khofifah meraih penghargaan dari Kemendagri atas penilaian tertinggi EKPPD 2019 yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

Bupati Tulungagung Lepas Ekspor Produk UMKM ke Jerman Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, melepas ekspor produk UMKM kabupaten setempat secara langsung ke Jerman, Rabu (7/10). Pelepasan berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Bupati Maryoto Birowo mengapresiasi pengusaha UMKM di Tulungagung yang sudah dapat melakukan ekspor secara langsung ke pembeli (buyer) di luar

negeri tanpa perantara dari pengusaha di kota-kota besar di Indonesia. “Ini suatu kepercayaan dari buyer di luar negeri pada pengusaha Tulungagung,” ujarnya.

Ia berharap kepercayaan ini dapat dijaga, sehingga produk-produk UMKM lain di Kabupaten Tulungagung dapat juga diekspor secara langsung. “Jadi tidak hanya produk riverstone yang  ke halaman 11

MITRA

Kolaborasi Kekuatan Humas Pemerintah

DALAM menyampaikan pesan informasi kebijakan pemerintah ataupun instansi di masa pandemi Covid-19 ini, humas pemerintah memerlukan aktivitas kolaborasi yang bukan hanya sekedar mengumpulkan perjanjian kerjasama (MoU), atau hanya sekedar membangun kemitraan baru.

Kolaborasi kini menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk suatu perubahan.

Humas Perwakilan BKKBN Jatim, Aulia Dikma menjelaskan, merumuskan informasi tentang kebijakan publik merupakan fungsi penting dari humas peAulia Dikma  ke halaman 11

Sentil

Diklatpim ASN, Jadi Kewajiban Tapi Kerap Diabaikan - Ini yang harus dibenahi Pemkab Nunggak Bayar Listrik, PJU Alun Alun Diputus PLN - Jadi alun-alun kegelapan Bawaslu Proses Pejabat Dispora Dukung Paslon LaDub - Harusnya tahu aturan

Diklatpim ASN, Jadi Kewajiban Tapi Kerap Diabaikan Eselon II Bisa Ikuti Program Penyetaraan LAN

Pemprov, Bhirawa Jenjang karir ASN idealnya harus berjalan beriringan dengan kewajiban Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim ) yang dilaksanakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) terakreditasi A. Namun, kewajiban ini kerap diabaikan dalam

Setdaprov Jatim baru berhasil mengantongi kelulusan Diklatpim IV kemarin, Rabu (7/10).

Dia lulus setelah mengikuti Diklatpim Pengawas angkatan III dan IV tahun 2020 bersama 79 lulusan lainnya di BPSDM. Kini, pihaknya masih harus berkewajiban menunai-

berbagai proses promosi jabatan ASN yang berlangsung.

Di Pemprov Jatim, tidak hanya eselon II yang diketahui belum mengantongi kelulusan Diklatpim II, di jenjang eselon III masih ada yang belum menyelesaikan kewajiban bahkan untuk Diklatpim IV. Samtiono misalnya, salah satu eselon III di Biro Umum

 ke halaman 11

Mensos Saksikan Pencairan BST dan Distribusi BSB di Surabaya Mensos Juliari P Batubara didampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menyerahkan BST di Kantor Pos Pusat Surabaya.

Surabaya, Bhirawa Menteri Sosial Juliari P Batubara menyaksikan pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap VII dan distribusi Ban-

rintah itu berlangsung lancar dan aman.

“Kami di sini untuk memasti-

tuan Sosial Beras (BSB) di Kota Surabaya, Rabu (7/9).

Kedatangannya ke Kota Pahlawan ingin memastikan langsung distribusi bantuan dari peme-

 ke halaman 11

PKS Sebut Omnibus Law Ancam Lumbung Tani dan UMKM di Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Keberadaan Undangundang Omnibus Law yang baru saja digedok oleh DPR RI dan pemerintah, dikawatirkan akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari UMKM di daerah khususnya di Jatim.

Ketua Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim, Dwi Hari Ketua FKBN DPRD Jatim, Cahyono mengatakan ada beberapa point dalam OmDwi Hari Cahyono nibus Law tersebut yang akan berdampak mengganggu perekonomian di Jatim.

“Kalau dilihat dari UU-nya tentu akan membuka pelu ke halaman 11

Pemkab Nunggak Bayar Listrik, PJU Alun Alun Diputus PLN Situbondo, Bhirawa Jika malam tiba, sejumlah ikon Kota Santri Situbondo seperti alun alun dan jalan protokol tampak gelap gulita. Ini karena Pemkab Situbondo menunggak pembayaran Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) akibat P-APBD belum bisa dicairkan hingga Rabu (7/10).

Akibatnya lalu lintas di sepanjang Kota Situbondo terganggu karena lampu penerangan yang padam. Sejumlah warga Kabupaten Situbondo yang menggunakan fasilitas jalan raya mengaku kecewa dengan kondisi tersebut.

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto melalui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo Hariyadi Tejo Laksono membenarkan jika PJU Si ke halaman 11

Sosialisasi Komunitas Pecinta Reptil Jombang

Pertontonkan Satwa, Berharap Masyarakat Tak Lakukan Perburuan Satwa Liar Ada saja hal yang bisa dilakukan untuk memberikan penyadaran dan sosialisasi agar masyarakat tidak melakukan perburuan terhadap satwa liar. Salah satunya seperti yang dilakukan sebuah komunitas pecinta reptil dari Kabupaten Jombang yang bernama Ricoper. Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini tak menyurutkan aktifitas mereka.

Arif Yulianto, Kab Jombang

Para anggota komunitas ini membawa sejumlah hewan reptili untuk dipertontonkan ke hadapan publik di Dam Karet di tepi Sungai Brantas yang berada di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Minggu (4/10). Tujuan mereka yakni, memberikan sosialisasi

kepada masyarakat agar tidak melakukan perburuan hewan liar, terutama hewan reptil.

Sejumlah hewan reptil seperti ular piton, ular boa, biawak, hingga iguana mereka bawa ke lokasi tersebut. Dengan menggendongnya, hewan-hewan yang sudah jinak ini dipertontonkan kepada warga yang tengah mengunjungi lokasi itu. Praktis, aksi mereka

pun menyita perhatian warga dan anak-anak yang kebetulan datang ke lokasi tersebut.

Selain untuk menyalurkan hobi, aksi ini sengaja mereka lakukan untuk mengedukasi masyarakat agar mencintai hewan liar, karena selama ini, telah terjadi praktek perburuan hewan liar seperti Biawak maupun Ular di sepanjang Sungai Brantas yang diburu untuk diambil daging dan kulitnya.

Salah seorang anggota komunitas Ricoper bernama Imam Khambali mengatakan, hewan liar seperti Biawak dan Ular

 ke halaman 11

Komunitas pecinta reptil di Jombang saat membawa hewan reptil yang sudah jinak untuk dipertontonkan kepada warga.

EKSEKUTIF

Kamis Pahing, 8 Oktober 2020

Halaman 2

Laksda TNI I.N.G Sudihartawan Resmi Jabat Pangkoarmada II Surabaya, Bhirawa Tongkat kepemimpinan Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II resmi berganti. Jabatan Pangkoarmada II yang semula dijabat Laksamana Muda (Laksda) TNI Heru Kusmanto, kini diserahterimakan kepada Laksamanan Muda TNI I Nyoman Gede (ING) Sudihartawan.

Dengan mengedepankan protokol kesehatan, upacara serah terima jabatan (sertijab) ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, Rabu (7/10).

Bertempat di Selasar Detasemen Markas (Denma) Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal),

Cilangkap, Jakarta Timur, upacara sertijab ini dilakukan juga untuk tiga jabatan strategis TNI Angkatan Laut.

“Hari ini (kemarin) jabatan Pangkoarmada II resmi berganti dari Laksda TNI Heru Kusmanto kepada Laksda TNI I.N.G Sudihartawan. Prosesi sertijabnya dilakukan di Denma Mabesal, dan dipimpin langsung oleh Kasal,” kata Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada II, Letkol Laut (P) Akhmad Alif Saifudin.

Kadispen menjelaskan, Laksa TNI I.N.G. Sudihartawan merupakan lulusan AAL Angkatan ke-32 Tahun 1987. Beliau sebelumnya menjabat sebagai TA. Pengkaji Bid.

SKA Lemhannas. Sedangkan Laksda TNI Heru Kusmanto selanjutnya menjabat sebagai Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI. “Jabatan baru Laksda TNI Heru Kusmanto ini menggantikan Laksamana Madya TNI Agung Prasetiawan, yang akan menjabat sebagai Kepala Pusat Hidrografi dan Oceanografi Angkatan Laut (Kapushidrosal),” jelasnya.

Sementara tiga jabatan lainnya yang disarah terimakan.

Yaitu Kepala Pusat Hidrografi dan Oceanografi Angkatan Laut (Kapushidrosal) dari Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro kepada Laksda TNI Agung Prasetiawan. Gubernur

Akademi Angkatan Laut (AAL) dari Laksda TNI Edi Sucipto diserahterimakan kepada Laksma TNI Tunggul Suropati. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) dari Laksma TNI Mohamad Zaenal kepada Kolonel Laut (S) Julius Widjojono, CHRMP. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Jalasenastri Ny. Vero Yudo Margono, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., para Asisten Kasal, para Pangkotama TNI Angkatan Laut, dan para Kepala Dinas di lingkungan Mabesal, serta pejabat terkait lainnya. [bed]

istimewa

Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono memimpin sertijab Pangkoarmada II dan tiga jabatan strategis TNI AL, Rabu (7/10) di Selasar Denma Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur.

Bupati Salwa Berharap Penerima Bantuan Manfaatkan Alat Produktif Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin berharap kepada 100 penerima bantuan alat produktif, yang salurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada warga kurang mampu agar dapat memanfaatkan betul bantuan dengan sebaik-baiknya.

Bupati Tuban, H Fathul Huda saat menyerahkan hibah pada Kakankemenag Tuban, Drs. H Sahid, MM di Pendipo Krido Manunggal Tuban.

khoirul huda/bhirawa

Bupati Serahkan Hibah Peningkatan Sarpras Tempat Ibadah Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Wabup, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., menyerahkan bantuan hibah peningkatan sarana prasarana (Sarpras) tempat ibadah, TPQ, pondok pesantren dan lembaga kemasyarakatan di Pendapa Krido Manunggal Tuban, Rabu (07/10/2020).

Tampak hadir diantara 201 lembaga menerima hibah yang berasal dari anggaran P-APBD Kabupaten Tuban tahun 2020, adalah Kepala Kantor Kemenag Tuban Sahid, Kabag Kesra

Setda Tuban Eko Julianto, dan Ketua MUI Tuban KH. Abdul Matin Djawahir. Pada kesempatan ini, juga dilakukan doa bersama dan istighosah.

Bupati Tuban H. Fathul Huda menyampaikan, Pemkab Tuban bersama kiai dan ulama telah mewujudkan Kabupaten Tuban sebagai Bumi Wali.

Sebagai bentuk penerapan slogan tersebut, tercatat angka kerukunan umat beragama di Tuban sebesar 80, berada di atas standar nasional sebesar 70.

Hal tersebut menjadi karakter luhur yang mesti dijaga dan dirawat bersama.

Selain itu, Kafilah Tuban Buwi Wali juga memperoleh juara umum MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2019.

Tercatat sampai pertengahan tahun 2020 di Tuban telah bediri 1.130 TPQ, dengan rata rata tiap lembaga memiliki 100 santri. Keberadaan TPQ di tiap desa menjadi upaya untuk mencerdaskan dan membentuk karakter luhur generasi penerus Islami sesuai tuntunan Al-Qur’an.

Bupati Tuban mengapresiasi upaya pengelolaan TPQ yang memanfaatkan hibah dengan maksimal. Hibah yang

hartono/bhirawa

Pjs Wali Kota Blitar Tinjau RPH, BBI Dan Situs Candi Gedog Pemkot Blitar Dukung BPCB Jatim Ekskavasi Situs Candi Gedog

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi mengatakan selama pandemi Virus Corona (Covid-19) di Kota Blitar pihaknya berharap semua sektor baik di bidang perekonomian, pariwisata, perdagangan dan jasa tetap berjalan dengan maksimal sesuai dengan protokol kesehatan.

“Seperti di RPH, kami berharap bisa tetap berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sehingga masih bisa melayani masyarakat Kota Blitar,” kata Pjs Wali Kota Blitar usai mengunjungi tempat pemotongan unggas, kambing dan sapi di RPH Dimoro Kota Blitar.

Lanjut Jumadi, pihaknya juga berharap di sektor perikanan juga menjadi salah satu faktor untuk peningkatan perekonomi di Kota Blitar, dimana melalui benih-benih unggul ikan yang dihasilkan oleh Balai Benih Ikan (BBI) Kota Blitar bisa memberikan

dan membantu masyarakat dalam budidaya ikan yang berkualitas.

“Dari sektor perikanan juga membantu peningkatan perekonomian di Kota Blitar, kita ketahui ada banyak jenis ikan yang berkualitas yang telah dihasilkan oleh BBI Kota Blitar,” jelasnya.

Usai mengunjungi RPH dan BBI, Pjs Wali Kota Jumadi juga menyempatkan melihat secara langsung pelaksanaan Ekskavasi Situs Candi Gedog di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur, dimana pihaknya juga berharap selain menelusuru nilai-nilai sejarah yang ada di Situs Candi Gedog juga bisa menjadi industri pariwisata sejarah di Kota Blitar.

“Dari temuan Situs Candi Gedog yang saat ini sedang dilakukan ekskavasi, kami akan tunggu ha-

katanya saat dikonfirmasi.

Dijelaskannya, untuk kriteria penerima adalah warga Bondowoso yang betul-betul tidak mampu, serta betul-betul punya usaha. Pihaknya pun tidak memberikan bantuan, bilamana mereka itu dilandang kecil harapan untuk kemudian dikembangkan lagi.

“Kami tidak memberikan bantuan, kalau mereka itu kecil harapan untuk dikembangkan, takut dijual,” jelasnya.

Kata dia, penyaluran ini tahap pertama yang merupakan program ‘Bondowoso Makmur’. Dan juga dalam rangka membantu warga kurang mampu yang memiliki usaha, apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Sementara tahap kedua dilaksanakan akhir November mendatang,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kantor BAZNAS, Achmad Erwantono pun menjelaskan, bahwa syarat pengajuan yakni terdiri dari foto copy KTP, KK dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari desa. [san]

ihsan kholil/bhirawa

Penyerahan bantuan alat produktif kepada warga penerima manfaat oleh Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin dan Ketua BAZNAS, KH Moh Junaidi di Pendopo Bupati, Rabu (7/10).

Pj Bupati Serukan Warga Sidoarjo Patuhi 3 M

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono dan Camat Sananwetan, Heru Eko Pramono saat meninjau EkskavasiSitus Candi Gedog oleh BPCB Jatim, Rabu (7/10).

Meningkatkan pelayan Pemerintah Kota Blitar kepada masyarakat, Pjs Wali Kota Blitar kembali monitoring sejumlah lokasi mulai di Rumah Potong Hewan (RPH), Balai benih Ikan (BBI) dan Situs Candi Gedog Kota Blitar, Rabu (7/10).

diberikan hanya menjadi stimulus untuk membangun TPQ. Banyak pengelola yang membangun TPQ lebih dari nilai hibah yang diberikan.

“Bangunannya lebih dari nominal hibah yang diberikan, berkat keikhlasan pengelola dan orang tua santri,” sambungnya. Bupati kelahiran Montong ini mengingatkan, pandemi Covid-19 menjadi pelajaran dari Allah SWT kepada manusia untuk muhasabah diri.

Virus Corona menyerang semua lapisan masyarakat, tanpa memandang kelas sosial maupun profesinya. [hud]

Adapun bantuan yang disalurkan, merupakan alat usaha.

Seperti diantaranya rombong gorengan, bakso, mesin jahit, mesin obras dan sebagainya, yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Drs KH Salwa Arifin, di Pendopo Bupati, Rabu (7/10).

“Penerima harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Sementara bentuk syukur lainnya, memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya,” Imbau orang nomor satu di Bondowoso itu.

Tak hanya itu, Bupati pun meminta agar peralatan tersebut dipelihara dengan baik dan benar. Bila ada kerusakan, maka segera diperbaiki.

“Ketika ada kerusakan cepat diperbaiki. Tidak dibiarkan.

Apalagi sampai dijual,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Bondowoso, KH Moh Junaidi menjelaskan, bahwa total sedikitnya ada 119 yang mengajukan untuk bantuan tersebut.

“19 kami tangguhkan karena tak memenuhi persyaratan setelah diadakan evaluasi,”

silnya Namun yang penting selanjutnya apa yang akan dilakukan kedepan, apalagi Situs Candi Gedog menjadi juga menjadi bagian sejarah Kota Blitar,” ujarnya.

Bahkan dikatakan Pjs Wali Kota Jumadi, temuan Situs Candi Gedog selain menunjukkan sejarah Kota Blitar, juga ada kaitannya dengan Mataram Hindu maupun Majapahit, sehingga sejarah itu yang harus selalu dipelihara.

“Temuan Situs Candi Gedog juga bisa menjadi nilai industri Pariwisata di Kota Blitar, dan keberadaan Situs Candi Gedog ini semakin memperkaya ciri khas Kota Blitar menjadi bagian penting perjalanan sejarah di Indonesia. Untuk itu kami akan mensuport terus ekskavasi yang dilakukan BPCB sampai menemukan bentuk di Candi Gedog,” imbuhnya yang kemudian melanjutkan kegiatan selanjutnya Rapat Satuan Tugas Covid-19 Kota Blitar di Ruang Rapat Sasana Praja pada pukul 13.00 WIB. [htn.adv]

Sidoarjo, Bhirawa Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, terus menyerukan kepada semua warga masyarakat Kab Sidoarjo, agar mematuhi dan melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19, dengan gerakkan 3 M. Yakni, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.

Menurut Hudiyono, 60% penularan Covid-19 ini, ditularkan karena tidak memakai masker. Maka itu, dirinya terus memberi semangat para petugas di Kab Sidoarjo, yang tiap hari ini saat ini terus melakukan yustisi masker.

“Hasilnya, angka penularan atau rate of transmision (RT) Covid-19 di Kab Sidoarjo bisa ditekan. Saat ini sebesar 0.18%, kalau bisa terus pertahankan dan ditekan, Sidoarjo akan segera berubah dalam zona kuning,” terangnya, dalam kegiatan kupas tuntas Covid-19, belum lama ini.

Yang perlu dilakukan supaya indikator Covid-19 di Kab Sidoarjo, bisa terus menurun adalah, dalam

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono.

istimewa

Seminggu ini perlu diupayakan agar tidak sampai lebih dari 5 orang yang ditemukan positip.

“Menurut saya, kalau itu sudah bisa dijalankan sudah cukup bagus,” katanya.

Dikatakan Hudiyono, pada saat ini kondisi raport dalam penanganan Covid-19 di daerah yakni indikator kesembuhan, menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Karena PEMBERITAHUAN DITEMUKAN dari kondisi, akan bisa dipakai untuk menentukan kebijakan strategis yang akan Pada tanggal 30 Juli 2020 telah menerima bayi laki – laki dari Dinas ditempuh oleh suatu daerah.

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Laporan yang ia terima, saat ini jumlah kasus Tuban. Bayi ditemukan di Ds. Rayung Kec. Senori Kabupaten Tuban positip Covid-19 di Kab Sidoarjo ada 6531.

Saat Ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814 Sebanyak 571 atau 8.74% dalam perawatan, 5521 atau 84,53% sembuh, dan 439 atau 6.72% meninggal.

Penanggulangan Covid-19 di Kab Sidoarjo, PEMBERITAHUAN DITEMUKAN kata Hudiyono, perlu dukungan dari semua pihak. Misalnya pemerintah, masyarakat, dunia Pada tanggal 17 April 2020 telah menerima bayi perempuan dari Dinas usaha bahkan juga dari media.

Sosial Kota Malang, yang diketemukan warga di Perum Bukit Dieng, Pisang Candi Kec. Sukun Kota Malang Menurut Dirut RSUD Sidoarjo, dr Atok Irawan SpP, saat ini kasus Covid-19 yang dirawat di Saat Ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814 RSUD Sidoarjo jumlahnya semakin menurun.

Namun ia tak sempat menyebut jumlahnya.

Dirinya hanya menyebutkan, kalau pihak PEMBERITAHUAN DITEMUKAN RSUD sudah merawat pasien Covid sejak 14 Maret 2020. Mulai awal sampai saat ini, total Pada tanggal 5 Mei 2020 telah menerima bayi perempuan dari secara keselurahan ada 2.603 pasien yang Dinas Sosial Kab. Situbondo. Bayi ditemukan warga di Dsn. Klatak sempat dirawat.

Kec. Kendit Kab. Situbondo “Pesan saya, patuhi Protokol kesehatan dengan Saat Ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814 melakukan gerakkan 3 M. Dan jangan sampai meremehkan Covid-19,” ujarnya. [kus]

PILKADA SERENTAK Bawaslu Proses Pejabat Dispora Dukung Paslon LaDub Kamis Pahing, 8 Oktober 2020

Kabupaten Malang, Bhirawa Sosialsiasi yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tidak boleh memihak atau mendukung secara secara langsung kepada Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020.

Halaman 3

Namun hal ini, masih tetap saja dilanggar oleh oknum ASN dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kabupaten setempat.

Hal ini dibenarkan, Divisi Bidang Hukum dan Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva, Rabu (7/10), kepada

wartawan, bahwa ada salah pejabat dilingkungan Pemkab Malang yakni Slamet Suyono telah mengupload gambar salah satu Paslon Bupati Malang Lathifa ShohibDidik Budi Muljono (LaDub) di group WhatsApp (WA) Inspirasi Malang terkait program-program yang akan dilakukan jika terpilih menjadi Bupati Malang.

“Meski dia dengan inisiatif sendiri telah mendatangi kantor Bawaslu terkait men-upload gambar salah satu paslon, tetap saja kita proses,” jelasnya.

Meski dengan inisiatif sendiri datang ke Kantor Bawaslu untuk mengklarifikasi, dia tegaskan, pihaknya tetap saja memproses sesuai dengan aturan. Karena dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomo 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan pejabat negara, pejabatAparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Selain itu, lanjut George, ASN yang terbukti mendukung secara langsung Paslon Bupati dan Wakil Bupati, maka juga dikenakan sanksi pidana, hal ini sudah diatur di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga dengan adanya dukungan ASN pada salah satu Paslon Bupati Malang, maka akan kita lanjutkan proses, dan Slamet sudah kita mintai keterangan.

“Dan dia saat memberikan klarifikasi menyatakan jika dirinya salah kirim, karena sudah satu jam di upload di group WA, maka tidak bisa dihapus,” ungkapnya.

Disisi lain, dia menambahkan, selama pelaksanaan kampanye Palon Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang yang maju di Pilkada Kabupaten Malang, pihaknya sudah memberikan dua kali peringatan kepada Paslon HM SanusiDidik Gatot Subroto (SanDi) terkait telah mengabaikan protokol kesehatan Corona Virus Disease (Covid19) saat menggelar kampanye. Dan surat peringatan itu sudah kita berikan kepada Paslon SanDi karena mengerahkan massa melebihi batas 50 orang.

“Surat peringatan itu merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11-13 Tahun 2020. Dan surat peringatan itu harus ditanggapi paling lama 1 jam setelah surat peringatan itu kita dilayangkan. Namun jika tidak ditanggapi, maka akan kita berikan surat rekomendasi pada Polsek setempat,” tuturnya. [cyn]

DPRD Hentikan Pembangunan Perumahaan Taman Tirta

Hasil Test Swab Pimpinan dan Anggota DPRD Surabaya Negatif DPRD Kota Surabaya melakukan test swab secara maraton, sejak SabtuSelasa 3-6 Oktober 2020. Minus hari Minggu 4 Oktober. Tercatat 363 yang telah mengikuti test swab, terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD, karyawan PNS dan pekerja kontrak. Hasilnya, yang sudah keluar hari ini, semua Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surabaya dinyatakan negatif Covid-19.

“Ada sekitar 29 terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD, yang mengikuti test swab. Hasilnya negatif semua.

Puji syukur kami sehat,” kata Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono Rabu (07/10).

Hasil test swab lainnya masih menunggu keluar, yang ditangani Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

“Sedangkan Anggota DPRD yang tidak mengikuti tes swab kemarin, diantaranya karena sedang berada di luar kota dan menjalani test swab secara mandiri,” kata Adi. Test swab itu merupakan upaya preventif DPRD Kota Surabaya untuk mencegah penularan Covid-19.

“Testing dan tracing adalah metode yang dijalankan Walikota Bu Risma, sehingga Kota Surabaya menunjukkan hasil yang

signifikan untuk penanganan Covid-19,” kata Adi. DPRD Kota Surabaya menyadari sebagai tempat publik. Gedung ini dikunjungi berbagai lapisan masyarakat dari seluruh Surabaya, dan luar Kota Surabaya.

Untuk warga Surabaya, DPRD Kota Surabaya adalah tempat mengadu. Siapa pun datang dan dilayani. Di masa pandemi Covid-19, penanganan pengaduan masyarakat tetap berjalan.

“Tapi rapat-rapat sudah beberapa bulan ini kita ubah dengan metode daring. Rapat-rapat di Komisi dan Rapat Paripurna. Ruang-ruang juga disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan,” kata Adi. DPRD Kota Surabaya berko mitmen untuk mencegah penularan

Adi Sutarwijono Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan.

“Kami siapakan alat pengukur suhu sebelum masuk gedung, wastefel cuci tangan, hand sanitazer, serta ketentuan menjaga jarak yang aman,” kata Adi. [dre.adv]

Kabupaten Malang, Bhirawa Pembangunan Perumahan Taman Tirta yang berlokasi di wilayah Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang telah dihentikan pembangunannya oleh Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

Karena pembangunan perumahan tersebut tidak mengindakan persoalan lingkungan, dan juga belum memiliki izin secara lengkap, hanya memiliki izin lokasi.

“Kami datang ke lokasi pembangunan Perumahaan Taman Tirta ini, untuk mengecek langsung terkait adanya pengaduan masyarakat Desa Ngenep.

Sehingga dengan mengetahui langsung lokasi pembangunannya, maka Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang meminta pemilik perumahaan itu menghentikan pembangunannya,” kata salah satu Anggota III DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq, Rabu (7/10), kepada sejumlah wartawan.

Dijelaskan, meninjau lokasi pembangunan Perum taman Tirta, pihaknya juga mengajak Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam (DPUSDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perumahan Ka-

yoyok cahyono/bhirawa

Anggota Komisi III DPRD Kab Malang saat meninjau pembangunan Perumahaan Taman Tirta, di Desa Negenep, Kec Karangploso, Kab Malang.

wasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang.

Karena ketiga instansi tersebut yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin pembangunan perumahaan tersebut. Selain itu, pembangunan perumahaan itu juga berdekatan dengan Sumber Mata air Umbulan atau berada dibawah lokasi perumahaan.

“Padahal sesuai aturan minimal 200 meter tidak boleh ada aktivitas pembangunan, tapi lokasi pembangunan Perumahaan Taman Tirta sangat berdekatan dengan sumber mata air,

yang setiap hari dimanfaatkan masyarakat Desa Ngenep,” terang Zia. Menurutnya, jika pembangunannya tidak dihentikan bisa mengancam hajat hidup masyarakat desa setempat, karena air merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Dan tidak jauh dari lokasi pembangunan perumahan itu juga terdapat peninggalan situs sejarah peninggalan zaman kerajaan Singhasari. Dan sebenarnya, DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tidak menghalangi pengusaha dalam membangun perumahan. [cyn]

istimewa

Komisi A DPRD Jatim saat berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo, Rabu (7/10/2020).

Komisi A Minta Penyelenggaraan Pilkada Tak Gunakan Kotak Suara Keliling

DPRD Jatim Minta Bank BPR Berikan Bantuan Modal ke Pelaku UMKM Optimalisasi Kinerja Sebagai Penggerak Perekonomian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Anwar Sadad meminta kepada Bank BPR atau Bank UMKM Jawa Timur untuk terus memberikan bantuan modalnya kepada para pelaku UMKM di Jawa timur selama masa pandemi Covid 19 agar roda percepatan perekonomian bisa segera pulih.

“Kami minta bank BPR dan UMKM Jatim harus berani bersaing atau istilahnya head to head dengan bank nasional milik BUMN dalam memberikan bantuan tersebut kepada pelaku UMKM selama pandemi ini,” katanya usai membuka pertemuan rapat Komisi C DPRD Jatim bersama Bank BPR, dan Bank UMKM Jatim di hotel Odaita Pamekasan Madura, Selasa (6/10) kemarin.

Lebih jauh Sadad menjelaskan bahwa bank BPR dibentuk untuk membantu para pelaku UMKM sehingga sudah seharusnya terus mendapatkan support dari Pemprov Jatim di masa pandemi covid 19 untuk pemulihan ekonomi, selain bantuan sosial yang diberikan selama ini.

Politisi Partai Gerindra ini menyebut bantuan kepada petani dan pelaku UMKM sebesar Rp200 miliar dialokasikan dalam APBD 2020 ini dinilai lebih efektif. Karena itu mulai sekarang pemprov harusnya memilah bantuan yang efektif yaitu kepada

pelaku UMKM, pertanian, sektor peternakan agar para pelaku tersebut bisa bertahan ditengah pandemi covid 19.

“Jadi saat para pelaku ekonomi ini lebih butuh sentuhan bantuan permodalan dari pemerintah, dimana bantuan tersebut bisa membuat para pelaku bisa berkembang usahanya, serta lebih mandiri. Dan pemerintah juga harus membantu proses penjualannya dengan mengikutkan pelaku UMKM di pameran, atau ikut dalam perdagangan antar provinsi,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan, saat rapat pendapat dengan bank BPR dan Bank UMKM ini baik di Sampang, dan Pamekasan maupun di kabupaten/kota lain di wilayah Jatim, masukan ke komisi C DPRD Jatim yaitu masyarakat lebih butuh bantuan modal atau istilahnya stimulus untuk usahanya.

“Kami mengapresiasi bank BPR dan UMKM di Pamekasan dan Sampang yang telah memberikan bantuan modal kepada pelaku

usaha di Madura. Bahkan saya dengar juga para pelaku UMKM ini dipermudah dalam proses penudaan penagihan selama masa pandemi covid 19,” pungkas Sadad yang juga politisi asal Dapil Pasuruan ini.

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Jatim lainnya, Agus Dono Wibawanto meminta kepada BPR dan bank UMKM untuk memperbaiki kualitas SDM dan memperbanyak SDM-nya agar program bantuan pemerintah selama ini bisa dirasakan oleh para pelaku UMKM. “BPR dan UMKM ini harus kembali ke marwahnya yaitu membantu para pelaku UMKM di Jatim di tengah pandemi. Boleh mencari nasabah untuk bank BPR dan UMKM. Tapi jangan melupakan tugasnya utama yaitu sosial memberikan bantuan permodalan dari pemerintah ke ma syarakat,” harap anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Senada, anggota Komisi C lainnya, Agung Supriyanto mengatakan pembentukan bank BPR dan UMKM ini untuk memberikan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi di Jatim, yaitu memberikan bantuan kredit murah kepada pelaku UMKM dan masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha.

Oleh karena itu bantuan stimulus sebesar Rp200 miliar dari pemerintah kepada BPR melalui APBD Jatim 2020 ini diharapkan bisa membangkitkan kembali gairah pelaku UMKM di tengah pandemi ini.

“Saya apresiasi pemerintah provinsi yang telah memberikan stimulus ke BPR. Namun agar bantuan itu tepat sasaran kami minta BPR turun langsung ke lapangan untuk bantuan stimulus tersebut. Bahkan pihaknya menyarankan ke BPR juga agar memberikan bantuan modal kepada sektor pertanian mengingat saat ini Jatim merupakan lumbung pangan nasional,” pungkas politisi asal Fraksi PAN Jatim.

Seperti diketahui, Komisi C DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke bank BPR dan UMKM Jatim cabang Pamekasan dan Sampang dalam rangka optimalisasi kinerja BUMD sebagai penggerak perekonomian dan sumber PAD ditengah pandemi covid 19.

Kegiatan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, Ketua Komisi C, M Fawaid, wakil ketua komisi C Fauzan Fuadi serta anggota komisi C lainnya. Turut pula hadir perwakilan Bank BPR dan UMKM Jatim, Divisi SDM, dan Biro Perekonomian Jatim yang diselenggarakan di hotel Odaita Pamekasan. [geh*]

Komisi A DPRD Jawa Timur meminta penyelenggara untuk membatalkan wacana Kotak Suara Keliling di pilkada. Kotak Suara keliling dinilai banyak menimbulkan tantangan bukan hanya oleh penyelenggara, namun juga pemilih.

Hal ini disampaikan Komisi A DPRD Jatim saat berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo, Rabu (7/10/2020). “Kami memastikan penyelenggara pilkada berjalan optimal,” kata Ketua Komisi A DPRD Jatim, Istu Hari Subagio.

Komisi A DPRD Jatim mengingatkan bahwa setiap regulasi yang dibuat oleh penyelenggara harus mempertimbangkan dampak. Termasuk, mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada.

Terobosan penyelenggara dalam meningkatkan partisipasi pemilih diharapkan harus serta merta mempertimbangkan kesehatan masyarakat. “Sehingga, di samping proses pilkada menghasilkan pimpinan daerah berkualitas juga tidak menimbulkan cluster penyebaran Covid19,” kata politisi Golkar ini.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Karimullah Dahrudiaji mencontohkan regulasi yang dinilai memiliki sejumlah tantangan. Misalnya, Kotak Suara Keliling.

Karim menyebut regulasi ini justru berpotensi menimbulkan banyak masalah. Mulai dari pengadaan hingga pelaksanaannya.

“Konsekuensinya, anggaran darimana? petugas yang berkeliling harus ada perekrutan kembali.

Keamanan bagaimana? Apalagi kita juga belum tahu kotak suaranya bagaimana?,” katanya.

Semangat menambah partisipasi pemilih harus diimbangi dengan menjaga kualitas Pemilu.

“Jangan sampai, masyarakat justru timbul curiga adanya manipulasi terhadap kotak keliling ini,” kata politisi Golkar ini.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediyansyah meminta penyelenggara lebih baik menyiapkan startegi lain untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Di antaranya, dengan meningkatkan sosialisasi.

“Silakan KPU berkeliling, namun sebelum pelaksanaan pemungutan suara. KPU bisa menggunakan sejumlah fasilitas dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” katanya.

Anggota Komisi A lainnya, Muzammil Safi’i menambahkan, dibandingkan menambah skema pencoblosan lain, lebih baik KPU mengantisipasi gejolak sosial. Termasuk, gejolak Perguruan pencak silat.

“Di sini banyak elemen masyarakat, termasuk termasuk perguruan pencak silat. Selain mengantisipasi pandemi, jangan sampai pilkada menimbulkan konflik antar mereka,” harap Ketua Fraksi NasDem ini.

Di sisi lain, Komisioner KPU Ponorogo Divisi Teknis, Arwan Hamidi menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu regulasi teknis dari KPU RI. “Hal tersebut belum masuk dalam PKPU proses pemungutan dan rekapitulasi suara,” katanya.

Pihaknya memastikan bahwa segala upaya akan dilakukan untuk mencapai target partisipasi pemilih yang mencapai 77,5 persen. “Prinsipnya, regulasi yang dibuat penyelenggara akan mendengar seluruh masukan. Kami tegak lurus dengan KPU RI,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mengusulkan metode pemungutan suara tambahan di Pilkada 2020 berupa kotak suara keliling.

Melalui metode ini, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya untuk memfasilitasi pemilih menggunakan hak suara mereka.

Komisioner KPU Pramono Ubadi Tanthowi memastikan, prinsip kerahasiaan tetap terjaga melalui metode pemungutan suara ini, lantaran petugas yang berkeliling akan didampingi oleh pengawas dan saksi peserta Pilkada.

Pramono menyebut, metode pemungutan suara ini tak akan menularkan virus corona.

Sebab, seluruh pihak yang terlibat dalam pemungutan suara wajib mengenakan alat pelindung diri sekurang-kurangnya masker, sarung tangan, face shiled dan hand sanitizer.

Namun demikian, lanjut Pramono, metode ini hanya dapat digunakan jika ke depan diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Sementara, penerbitan Perppu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, bukan KPU. [geh*]

Kamis Pahing, 8 Oktober 2020

TAJUK

CoViD-19 “Terkendali” Propinsi Jawa Timur mengawali status “terkendali” penularan wabah pandemi CoViD-19. Rate of Transmission (RoT, tingkat penularan) di bawah angka 1, selama 14 hari. Begitu pula angka positivity rate (tingkat ke-positif-an hasil swab, dan rapid test) menurun pada angka 10%. Itu “buah” disiplin masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Ke-terkendalian masih harus dilanjutkan melalui PSBB ber-keseimbangan dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Tetapi ke-darurat-an CoViD-19 belum tuntas benar. Masih banyak “zona merah.” Maka penggunaan masker secara benar, mencuci tangah, dan menjaga jarak antar-orang, masih harus berlanjut. Pemerintah (dan daerah) masih berkewajiban melanjutkan upaya kesehatan penanganan CoViD-19, uji swab, dan penelusuran kluster. Juga melancarkan jaringan pengaman sosial, terutama bantuan sosial (Bansos) berbasis data RT (Rukung Tetangga).

Tingkat hunian ruang rawat pasien di Jawa Timur, telah menurun drastis. Hanya mencapai 19,39%. Jauh di bawah standar WHO (World Health Organization) sebesar 60%. Sudah banyak tempat tidur kosong ditinggalkan pasien yang sudah sembuh. Tingkat kesembuhan juga meningkat, tertinggi di Indonesia. Bahkan pada “zona merah,” Surabaya misalnya, tingkat kesembuhan sebesar 84,12%. Selama ini Jawa Timur menjadi propinsi kedua dalam kasus positif CoViD-19, setelah Jakarta.

Disiplin sosial protokol kesehatan (Prokes) meningkat seiring upaya penegakan hukum. Razia penggunaan masker secara benar digencarkan, disertai sanksi (hukuman fisik, dan denda). Razia dilaksanakan Satpol Pamong Praja didukung personel TNI dan Polri. Seluruh daerah menggencarkan penegakan hukum Prokes setelah terbit Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian CoViD-19.

Instruksi diberikan, antara lain kepada Panglima TNI, Kapolri, serta seluruh Kepala Daerah. Sejak pertengahan Agustus 2020, banyak didirikan pos cek poin penegakan hukum Prokes, di perbatasan daerah, di jalan raya protokol, serta patrol di pusat perbelanjaan, dan pusat keramaian. Berdasar catatan BPS (Badan Pusat Statistik) per-14 September, kepatuhan menggunakan masker sebesar 92%. Termasuk balita (anak usia di bawah 5 tahun) sudah terbiasa menggunakan masker.

Survei lain dilakukan oleh YouGov, dan Imperial College London, mencatat 86% penduduk Indonesia menggunakan masker ketika berada di ruang publik. Berbagai komunitas sosial juga berpartisipasi menyokong kampanye disiplin Prokes, terutama dengan pembagian masker gratis. Penggunaan masker, menjadi kunci pemutus rantai pewabahan virus corona. Terutama melalui droplet (semburan partikel kecil saat batuk dan bersin). Sekaligus benteng masuknya virus melalui udara.

Namun kampanye, dan penegakan hukum prokes masih perlu digencarkan. Terutama pada daerah pinggiran dan kawasan pedesaan. Pemerintah wajib mencegah CoViD-19 memasuki kawasan sentra produksi pangan (di pedesaan). Namun penegakan hukum Prokes di pedesaan harus tanpa ke-gaduh-an sosial. Karena sebenarnya di pedesaan memiliki “imun alamiah” mencegah CoViD-19. Antara lain, sangat jarang aktifitas keramaian, dan tidak terdapat pusat perbelanjaan. Bekerja di ladang sudah menjamin physical distancing.

Pemerintah wajib menjamin ketahanan kesehatan. Karena urusan kesehatan di-amanat-kan konstitusi sebagai hak asasi manusia, tercantum dalam UUD pasal 28H ayat (1). Lebih lex specialist, UUD pada pasal 34 ayat (3), dinyatakan, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Bahkan pada kerjasama dunia tentang indeks pembangunan manusia, urusan kesehatan di-posisi-kan pada urutan nomor satu (di atas pendidikan).

Pewabahan CoViD-19 sudah mulai terkendali. Pemerintah masih memiliki kewajiban menggencarkan realisasi program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Pergerakan ekonomi rakyat harus segera dibangkitkan setelah enam bulan terkungkung PSBB. I

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359.

Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menyoal Peta Jalan Pendidikan Indonesia Peta jalan pendidikan nasional menjadi keniscayaan bagi perjalanan panjang pembangunan manusia Indonesia yang unggul.

Oleh sebab itu, peta jalan pendidikan sebagai kebijakan pendidikan harus berkesinambungan dan berkelanjutan dalam waktu panjang. Sehingga, sudah semestinya penyusunan peta jalan pendidikan harus memperhatikan layanan pendidikan anak berbakat dan skema peningkatan mutu guru sehingga tercipta peningkatan rerata angka partisipasi pendidikan.

Realitas tersebut, menjadikan logis adanya jika penekanan substansi pendidikan karakter dan parenting perlu mendapatkan porsi yang besar dalam peta jalan pendidikan. Selanjutnya, supaya tujuan pendidikan Indonesia ke depan menjadi lebih terarah. Maka, sudah semestinya, penyusunan peta jalan pendidikan di negeri ini harus jelas dan visoner, yang selajutnya bisa dikaitkan dengan visi negara. Peta pendidikan kedepannya bisa lebih komprehensif, sesuai konstitusi untuk menjawab kebutuhan pendidikan masa depan.

Sejatinya, peran pemerintah dalam upaya menjalankan peta jalan pendidikan nasional sangat besar. Pasalnya, sudah jelas adanya tertuang dalam konstitusi kita lewat UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan menjamin biaya pendidikan untuk setiap warga negara Indonesia. Itu artinya, otomatis pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki peran penting dalam menyukseskan pencapaian prioritas nasional pemerintah, yakni meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Idealnya, perencanaan pendidikan perlu dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya meliputi empat aspek. Pertama, berorientasi pada masyarakat. Kedua, manpower planning atau perencanaan tenaga kerja. Ketiga, rate of return atau laju pengembalian. Empat, efektivitas anggaran. Melalui keempat aspek pendekatan tersebut, maka sudah seharusnya pendidikan dibangun untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekaligus, menyesuikan dengan perkembangan zaman. Berangkat dari kesadaran akan pentingnya peta jalan pendidikan negeri ini kedepannya. Maka, saatnya bangsa ini harus segera berubah, pembangunan sektor pendidikan harus bergerak, bergerak cepat agar tidak ketinggalan lebih jauh dari bangsa-bangsa lain.

Asri Kusuma Dewanti Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

OPINI

Halaman 4

Asa Membangun Kinerja Guru di Tengah Pandemi Pandemi Covid-19 yang terdeteksi mulai pertengahan bulan Maret 2020 memutarbalikkan fakta pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru.

Rencana kegiatan pembelajaran di tengah semester genap akhir berantakan dan harus diakhiri tanpa pembelajaran tatap muka.

Ujian Nasional sebagai agenda rutin tahunan sekaligus tolak ukur standarisasi dan pemetakan kualitas SDM anak didik harus diakhiri tanpa kejelasan. Dampak pengiringnya, anak-anak yang berada di kelas akhir masing-masing jenjang lulus tanpa hasil seleksi optimal.

Asa memasuki tahun pelajaran baru dengan beragam perubahan konsep dan rancangan kegiatanpun harus ditunda karena wabah belum juga akan berakhir. Kendala dan buramnya aktivitas ternyata tidak hanya dihadapi oleh guru, orang tua siswa juga dibuat kalang kabut menghadapi persoalan ini. Pemerintah bahkan lebih ‘sock’ menghadapi wabah mendunia ini, bukan hanya masalah pendidikan, sektor ekonomi sebagai penopang berlangsungnya roda pemerintahan juga terkena imbasnya.

Sesal bukan untuk direnungkan, tetapi harus dicari solusi agar permasalahan segera dapat diurai.

Beruntung dalam keterpurukan, keberadaan dan nasib guru yang hingga saat ini masih buram mendapat jawaban pemerintah dengan beragam jalan keluar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan pendukung brilian untuk guru yang dilanda kegalauan.

Beragam program pemerintah (Kemendikbud) seperti: Pendidikan dan Latihan (diklat) online dalam bentuk kegiatan guru berbakti, webinar kelas menulis bagi guru, bincang guru berbagi, hingga pelatihan mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) diluncurkan.

sekedar mendapat Banyak dan variatifpujian orang lain, nya kegiatan ini dilunjuga lama kelamaan curkan, tinggal kemauan bisa membuat seseoruntuk maju bagi seorang ang tidak percaya guru yang kini diharapdengan kemampuankan. Tidak hanya kenya sendiri. Ujungmauan keras yang harus ujungnya, membikin ditampilkan dari seorang sikap menunda-nunguru, tetapi juga dituntut da pekerjaan menjadi belajar tekun dan optikebiasaan. mal bagi guru dalam OLEH : Ada dua alasan menmengikuti, memilih dan Slamet Yuliono dasar mengapa orang memilah program yang gemar menunda pekersesuai dengan karakter jaan. Pertama, penundaan pekerjaan anak didiknya.

Asal berpartisipasi dan hanya seke- terjadi karena orang kerap merasa bedar menggugurkan kewajiban bukan rada di suasana hati yang tak tepat jalan yang elok untuk saat ini. Ikuti saat mengerjakan tugas. Kedua, ada kegiatan dan pelatihan dengan sung- asumsi yang meyakini bahwa guh-sungguh tanamkan niat dengan perasaan bisa berubah dalam waktu benar apa yang disampaikan oleh tu- dekat. Padahal, tidak usah merasa tor dan instruktur insyaallah akan harus dalam situasi hati tertentu unberbuah manis. Tulis dan serap ilmu tuk bisa lancar melakukan pekerjaan.

Memaafkan diri sendiri adalah yang telah di dapat rangkum dan sinergikan dalam rencana pembelajaran, langkah awal untuk tidak larut itulah jawaban yang saat ini harus di- dalam perasaan bersalah akibat menunda-nunda pekerjaan. Lebih lakukan oleh seorang guru. baik segera memikirkan aksi berikutnya supaya tidak terjerembab Segera Aplikasikan Beragam ilmu pembelajaran da- suasana hati yang lebih buruk. Tidak pat diperoleh di era pandemi cov- masalah jika hal tersebut ditempuh id-19, susun dan rangkum hasil ka- secara bertahap. Bikinlah skala prijian dari pakar untuk diaplikasikan. oritas, dan lakukan apa yang paling Pemilahan dan pemilihan konsep mendesak untuk dilakukan.

Penulis melihat, secara umum, keajar baru terbarukan mulai dijalankan oleh seorang guru. Jangan sam- bijakan yang diambil pemerintah pai ilmu yang telah di dapat den- dalam menghadapi krisis akibat pangan susah payah menjadi sia-sia demi Covid-19 ini sudah “on the dengan argumen nanti saja kalau track”. Desain berupa kebijakan yang memadukan percepatan eksekusi bersudah ada waktu yang tepat.

Hilangkan kebiasaan menunda- bagai program pendidikan dengan nunda pekerjaan (procrastinati- penguatan mendasar pembelajaran on) yang menjadi persoalan banyak bagi masyarakat pembelajar sudah teorang. Pastikan tugas untuk segera pat. Hanya saja, dalam implementadiselesaikan, sering kita memilih sinya diperlukan upaya kerja keras mengerjakan tugas lain, bahkan ada berbagai pihak, perlu dukungan denkesan procrastination sebagai per- gan kekompakan seluruh elemen peilaku lari dari tanggung jawab kare- merintah dari pusat hingga daerah. na tersimpan perasaan takut, rendah Pemerintah juga mesti sesegera mungkin meredam penyebaran Coviddiri, atau cemas.

Sikap meragukan diri sendiri 19 yang hingga kini terus meroket, bisa menumbuhkan perasaan tidak agar perbaikan aktivitas pendidikan nyaman. Sikap rendah hati palsu yang ada di dalamnya tidak tersen-

dat. Selama transisi Covid-19 masih tinggi, para guru harus lebih aktif dan tidak mengambil sikap wait and see, tanpa berani memulai kegiatan.

Sektor pendidikan termasuk sektor yang perlu mendapat perhatian lebih dari dampak Covid-19. Seperti yang diurai oleh Mas Menteri dalam paparan di penyesuaian kebijakan pembelajaran masa Pandemi covid-19 atas resiko “learning loss” bagi anak-anak usia muda. Bila pandemi Covid- 19 berlanjut hingga tahun depan, ketakutan terjadinya loss generasi bukan kenisyacaan.

Ambil keputusan berupa langkah ‘revolusioner’ tanpa mengesampingkan protokol kesehatan demi kelancaran, kemajuan dan jalannya pembelajaran agar terus berlangsung.

Daerah (zona) hijau dan kuning dapat dilaksanakan pembelajaran tatap muka, sedang daerah oranye dan merah pembelajaran tetap dengan aturan PJJ, seperti yang telah dipaparkan Mas Menteri. Meskipun prioritas kesehatan dan keselamatan peserta didik, keluarga, dan masyarakat merupakan faktor utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.

Sekali lagi, ketidakpastian pembelajaran harus segera dicari jalan keluarnya, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) ditingkatkan pelayanan dan kualitasnya karena di zona oranye dan merah. Sedang sekolah yang memberlakukan pembelajaran tatap muka harus mematuhi protokol Kesehatan ketat. Ingat masalah kesehatan bagi masyarakat pembelajar harus selalu diutamakan.

Alhasil, dengan terus berharap dan berdoa kepada sang Khaliq wabah segera di angkat. Tetap menjaga dan mematuhi ketertiban, disiplin dalam menjaga diri, insyaallah perlahan namun pasti pandemi bernama covid-19 akan segera berakhir. Kehidupan normal baru akan dapat kita jalani, semoga! [*] Guru SMP Negeri 1 Turen Kabupaten Malang

Mengantisipasi Ancaman “Gulung Tikar” Sekolah Swasta Miris dan sedih. Itulah kalimat mungkin bisa mengambarkan fenomena Sejumlah lembaga pendidikan di wilayah kabupaten dan Kota Mojokerto berguguran. Setelah sebuah sekolah keujuruan (SMK) swasta memutuskan untuk mengajukan penghentian operasional pembelajaran alias tutup. Penyebabnya, kekurangan murid. (Jawa Pos, 2/10/20).

Fenomena matinya sekolah karena kekuarangan murid juga terjadi tahun ajaran sebelumnya yaitu 2019-2020 ada beberapa sekolah yang menutup aktifitas pembelajaran karena kekurangan murid. Kasus tutupnya sekolah akibat kekurangan murid yang melanda daerah Mojokerto tersebut bisa jadi merupakan fenomena “gunung es” yang melanda sekolah-sekolah swasta di daerah lainnya, selain Mojokerto. Sebab akibat pandemi–Covid-19 ini banyak sekolah kesulitan dalam operasional sekolah karena kekuarangan murid.

Persaingan Ketat Antar Sekolah Telah sejak lama sekolah swasta kesulitan dalam mencari murid (peserta didik) terutama sejak adanya kebijakan zonasi. Dimana dengan adanya zonasi sekolah negeri terutama banyak diberi kemudahan dalam penerimaan peserta didik. Kalau dulu sebelum diberlakukannya zonasi paserta didik hanya satu jalur yaitu lewat nilai Ujian akhir nasional (NEM). Tapi semenjak ada Zonasi ada berbagai jalur untuk bisa masuk sekolah negeri. Istilah banyak “pintu masuk” untuk ke sekolah negeri.

Akibatnya sekolah swasta kekurangan murid, terutama sekolah swata pingiran atau kelas bawah.

Belum lagi banyak berdirinya sekolah baru yang kadang berdeka-

maupun orang tua untan lokasinya dengan tuk mereka bersekolah. sekolah lama, yang akHal itu memang salah ibatnya antar sekolah satunya karena adanya terjadi persaingan pandangan bahwa dalam memperebutkan sekolah negeri apalagi peserta didik baru. yang favorit menjadiSekolah seperti pasar kan seperti menjamin bebas dimana peserta masa depan yang cerah didik tinggal mau mebagi anak didiknya. milih sesuai dengan Karena biasanya nilai kemampuan, nilai akaOLEH : ujian nasionalnya tingdemis dan ekonomi orLumiyati gi dimana tahun depan ang tua. Sekolah satu (2021) diganti dengan dengan sekolah lainnya seperti terjadi “seleksi alam” AKM (Asesmen Kompetensi Minidimana sekolah yang bagus dan ter- mum) sehingga lebih mudah untuk golong favorit selalu mendapat ke- melanjutkan ke jenjang pendidikan mudahan dalam mendapatkan pe- selanjutnya ke sekolah yang favorit.

Pandangan seperti itulah kiranya serta didik. Sedangkan sekolah swasta harus berjibaku untuk mem- yang membuat sekolah swasta apalagi yang pingiran dianggap seperoleh murid baru.

Belum lagi kebijakan pemerintah bagai sekolah “kasta kedua” sehingmengenai Dana Bantuan Operasion- ga minim akan jumlah muridnya. al Sekolah (BOS) belum menduku- Memang tidak semua swasta seperti ng sekolah swasta yang memper- itu terutama sekolah swasta yang oleh murid sedikit. Sebagaimana tergolong favorit, tetapi dengan bijuga dikemukakan oleh Wahid aya pendidikan yang mahal. SehWahyudi selaku Kepala Dinas Pen- ingga hanya orang-orang yang mamdidikan Provinsi Jawa Timur dalam pu saja yang bisa menyekolahkan acara webinar yang diselenggrakan anaknya di sekolah tersebut. oleh ikatan Alumni Jawa Timur (2/ Melihat hal tersebut kiranya per10) yang mengatakan bahwa kebi- lu pembinaan dan kebijakan khusus jakan terkait BOS dinilai tidak ber- oleh Kemedikbud terhadap sekolah pihak keberadaan sekolah-sekolah swasta yang minim murid tersebut. dengan jumlah siswa yang sedikit ( Kiranya apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan Nadhiem Makaharianbhirawa. co.id, 2/10/20). rim dalam webinar yang diselengarakan Ikatan Alumni Lemhanas Perlu Dukungan untuk Jawa Timur( 2/10/20) menjadi kenSekolah Swasta Sekolah swasta yang bertujuan yataan. Dikatakan Oleh Nadhiem untuk memberikan pilihan alterna- Makarim bahwa mulai tahun 2021 tif bagi peserta didik maupun orang akan mengubah kebijakan alokasi tua untuk fasilitas pendidikan selain BOS, dimana sekolah kecil akan dityang sediakan pemerintah (sekolah ingkatkan jumlah dana BOSnya. negeri). Sejak lama memang seperti (harianbhirawa. co.id, 2/10/20).

Apabila apa yang dijanjikan oleh pilihan kedua bagi peserta didik

menteri Pendidikan itu jadi direalisasikan tahun depan (2021) maka bisa menjadi “tambahan gizi” bagi sekolah swasta yang terasa “lesu darah” karena adanya ontran-ontran Pandemi Covid-19 yang membuat sekolah swasta seperti lumpuh karena adanya pembatasan sosial dimana salah satunya adanya pendidikan daring untuk sektor pendidikan.

Rekomendasi Berkaca pada kenyataan di atas maka berikuit ini ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbud RI untuk mencegah gulung tikarnya sekolah swasta. Pertama, Adanya bantuan sarana dan prasana yang lebih besar kepada sekolah swasta karena minimnya sarana-dan prasana, khususnya bagi sekolah sekolah swasta pingiran. Kedua, Program bantuan peningkatan kapasitas tenaga pengajar bagi sekolah swasta.

Entah itu sekolah lanjut, atau program pelatihan bagi peningkatan kapasitas pedagogik mereka. Ketiga, Adanya sistem penerimaan siswa baru yang bisa lebih mengakomodasi siswa baru untuk paling tidak memilih sekolah swasta apabila mereka tidak diterima di sekolah favorit.

Sebagai penutup sekolah swasta bukanlah “penggembira” dalam penyelengaraan pendidikan di Indonesia. Dia harusnya ditempatkan sejajar dengan sekolah negeri yang bertujuan mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terutama peserta didik (murid). Sehingga ancaman “gulung tikar” sekolah swasta harusnya tidak semestinya terjadi. [*] Founder Lembaga PAUD AN-NAJA Surabaya

PELAYANAN PUBLIK Satgas TMMD Lamongan Bekali Prokes ke Anak Usia Dini Halaman 5

Kamis Pahing, 8 Oktober 2020

Surabaya, Bhirawa Ditengah pandemi Covid-19 Satgas TMMD 109 Kodim 0812/Lamongan bekerja keras dalam pembangunan fisik dan non fisik. Hal itu diimbangi dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dan melakukan cek kesehatan setiap harinya.

Tak ingin kecolongan akan penyebaran virus corona, Satgas TMMD getol mensosialisasikan prokes kepada warga Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Bekerjasama dengan para guru di lembaga pendidikan tingkat SD, MI, dan PAUD. Anggota Satgas menyisir anak usia dini.

Anak-anak diajarkan hal yang paling mudah dalam penerapan protokol kesehatan. Yakni dari mulai menjaga kebersihan diri, seperti mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan penggunaan masker hingga menjaga jara dan menghindari kerumunan.

“Sosialisasi protokol kesehatan ini sangat penting bagi semua masyarakat. Dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, kami juga menyasar anak usia dini untuk pembinaan dan mensosialisasikan protokol kesehatan,” kata Prada Prabowo, Rabu (7/10).

Selain sosialisasi, pihaknya juga

mempergakan gerakan mencuci tangan. Dilanjutkan dengan pemakaian masker yang benar kepada anak-anak usia dini. “Kami mensosialisasikan dengan cara memperagakan langsung bagaimana cara cuci tangan yang benar. Serta penggunaan masker yang benar dan tepat. Alhamdulillah anakanak bisa menerimanya dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Mafrudzoh selaku Kepala Sekolah Perguruan Muhammadiyah Desa Tebluru, mengapresiasi apa yang telah dilakukan Satgas TMMD kepada peserta didiknya. Dengan begitu anak-anak bisa mengetahui secara langsung bagaiamana penerapan protokol kesehatan yang benar dan tepat.

“Anak-anak sangat senang diberikan pengetahuan tentang bahaya virus Covid-19. Serta antusias terhadap peragaan langsung penerapan protokol kesehatan yang diajarkan anggota TNI Satgas TMMD,” pungkasnya. [bed.aha]

LINTAS PELAYANAN

Balita dengan Asupan Makan Tak Seimbang Lebih Rentan

Pemenang Scroll of Honour Award 2020 Takjub Lihat Siola Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya terus memanjakan para tamu atau delegasi yang mengikuti perayaan Hari Habitat Dunia. Buktinya, pemkot membawa mereka ke berbagai destinasi wisata dan berbagai terobosan yang ada di Kota Surabaya.

Terbaru, pemkot mengajak Pemenang Scroll of Honour Award 2020 Mr Jose David Alvarez Maldonado untuk mengunjungi Gedung Siola, Rabu (7/10). Tiba di Siola, Jose langsung memasuki Museum Surabaya yang berisi berbagai koleksi tentang masa lalu Surabaya. Penjaga museum pun menjelaskan satu persatu koleksi tersebut, hingga Jose terlihat kagum dengan berbagai koleksi itu.

Setelah puas melihat berbagai koleksi museum, dia diajak untuk melihat kecanggihan Command Center 112. Dia pun mendapatkan penjelasan tentang operasional CC112 itu. Ia juga sempat melihat beberapa monitor CCTV yang ada di ruang komando kedaruratan itu.

Selanjutnya, Jose diajak untuk mengunjungi Koridor Coworking Space, tempat dimana para startup mengembangkan ide dan usahanya. Di tempat tersebut, ia disambut oleh salah satu startup dan diberi penjelasan tentang Koridor beserta berbagai startup yang ada di tempat tersebut. [iib]

Istimewa

Sosialisasi protokol kesehatan oleh Satgas TMMD Lamongan kepada anak usia dini, Rabu (7/10.

Istimewa

Nutrition Officer UNICEF Field Office Java, dr. Karina Widowati, M.P.H menjelaskan tentang kebutuhan gizi anak selama masa pandemi.

Surabaya, Bhirawa Preferensi makanan untuk anakanak usia bawah lima tahun (balita) seperti sekarang ini, berpotensi membentuk pola makan yang tidak sehat bagi anak-anak di masa mendatang.

Alasannya, karena saat ini kemungkinan banyak orang tua memiliki pilihan terbatas lantaran kehilangan mata pencaharian.

Akibatnya, asupan gizi yang masuk pada anak-anak menjadi

tidak seimbang dan anak-anak rentan terhadap penyakit. Balita dengan gizi baik, dikatakan akan lebih tahan terhadap efek negatif perubahan iklim dan pandemi seperti COVID-19.

Nutrition Officer UNICEF Field Office Java, dr. Karina Widowati, M.P.H mengatakan, karena kehilangan mata pencaharian dan pendapatan tersebut, maka banyak orang tua yang sulit untuk memenuhi keberagaman minimal (hewani, nabati, bijibijian atau umbi) makanan untuk anak-anak mereka.

Pemberian makanan yang sehat dan seimbang sejak awal kehidupan, bisa mencegah timbulnya malnutrisi seperti obesitas remaja dan anemia zat besi. Bahkan hingga timbul penyakit degeneratif di masa depan seperti diabetes, osteoporosis, hipertensi.

“Dalam kondisi normal saja atau bukan saat pandemi, keberagaman minimal makanan yang bisa dipenu-

hi untuk anak-anak masih tidak sampai 50 persen. Bahkan tidak sampai 40 persen seingat saya. Kondisi pandemi seperti saat ini, perkiraan saya akan malah memperparah. Ini perkiraan saya saja ya, karena untuk yang balita memang belum ada survei penelitiannya. Kalau yang untuk remaja sudah ada,” kata Karina Widowati saat mengisi materi Makanan Sehat dan Bergizi untuk Balita di Masa Pandemi, pada acara Geliat Airlangga Webinar Series, Rabu (7/10/ 20) di Surabaya.

Karina menambahkan, untuk yang usia remaja sudah ada penelitiannya. Dan hasilnya, memang ada perubahan preferensi makanan yang diasup. Saat pandemi ini remaja di Indonesia memang lebih banyak mengonsumsi makanan di rumah, namun makanan yang dikonsumsi lebih banyak berupa process food (sarden dan makanan kaleng), padahal seharusnya memperbanyak fresh food. [geh]

Saat Pandemi, Anggota Satgas Kawal Pelaksanaan Posyandu

Pemenang Scroll of Honour Award 2020 Mr Jose David Alvarez Maldonado saat mengunjungi Koridor Coworking Space di kompleks Gedung Siola, Surabaya.

Lamongan,Bhirawa Dalam upaya mencegah stunting di masa pandemi Covid-19,Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-109 turut serta mengawal pelaksanaan Posyandu di Desa Tebluru,Kecamatan Solokuro.

Balita yang rata - rata berumur 1 sampai 5 tahun tersebut dalam kegiatan Posyandu di timbang badan rutin dan dipantau setiap bulan oleh para petugasnya dari unsur ibu-ibu,pemuda

dan pemerintah desa setempat.

Jalanya Posyandu yang tetap dilaksanakan di situasi pandemi Covid-19 tersebut juga tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Tidak hanya cukup timbang berat badan dan imunisasi,penyuluhan juga diberikan kepada ibu ibu balita dengan tujuan supaya ibu desa memahami betul pentingnya gizi dan kesehatan balita dimasa

pertumbuhan.

“Ini kita laksanakan sesuai prosedur seperti biasanya.Dimulai dari pendaftaran,penimbangan,pencatatan dan pelayanan imunisasi.Juga kita laksanakan penyuluhan,namun karena kondisi Covid-19 penyuluhanya kita laksanakan secara berkala di masing - masing rumah warga,”ujar Bidan Desa Sulasih,Rabu,(7/10).

Bu Sulasih menjelaskan, pelaksanaan

Posyandu selama pandemi Covid-19 ini tetap dilaksanakan secara rutin di Balai Desa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.”Alhamdulillah antusias ibu yang memiliki balita tetap aktif untuk ke Posyandu.Meski dalam situasi pandemi Covid-19.Itu terbukti dari data yang kami rekap anak usia 1-5 tahun ada 130.Namun untuk penyuluhan kepada ibu - ibu kita laksanakan dengan tekhnis yang berbeda,” jelasnya. [Aha/Yit]

Lala Mobile Dekatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Di masa pandemi seperti ini banyak kekhawatiran bagi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Terpadu khususnya di Kecamatan Laren.

Padahal ANC Terpadu sangatlah penting bagi ibu hamil karena merupakan pelayanan terpadu dengan program lain yang memerlukan intervensi selama kehamilan. Sehingga ibu hamil mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat.

Berkurangnya kunjungan ANC Terpadu ini disikapi Puskesmas Laren di Lamongan dengan membuat inovasi Layanan Laboratorium (Lala) Mobile untuk mendekatkan ANC Terpadu kepada ibu hamil.

“Jadi kunjungan ANC Terpadu ibu hamil di Puskesmas Laren masih rendah, hal tersebut karena infrastruktur yang kurang mendukung mobilisasi menuju puskesmas, ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid 19 membuat ibu hamil semakin khawatir,” ungkap Kepala UPT Puskesmas Laren dr. Istiqomah,Rabu (7/10).

Dijelaskan olehnya, melalui Lala Mobile ibu hamil tidak perlu jauh-jauh datang ke Puskesmas Laren untuk melakukan ANC Terpadu. Namun tim Puskesmas Laren yang datang melayani ibu hamil.

“Dari 20 desa, Kami mendatangi 4 titik desa agar semakin terjangkau.

Kami juga bekerjasama dengan Kepala Desa untuk memanfaatkan Mobil Sehat untuk menjemput ibu hamil secara gratis,” jelas Istiqomah.

Di harapkan, melalui Lala Mobile pelayanan ANC Terpadu menjadi lebih mudah dan cepat, kunjungan ANC ibu hamil meningkat sehingga risiko tinggi pada ibu hamil dapat terdeteksi sejak dini.

Pemeriksaan ANC Terpadu beberapa diantaranya adalah timbang berat badan, pemeriksaan tekanan darah secara rutin, pemeriksaan ter-

hadap janin dan denyut nadi janin, pengukuran status gizi untuk mencegah dampak buruk pada kelahiran bayi, penentuan usia kehamilan, pemberian tablet zat besi serta konseling terkait kehamilan, persiapan pemberian asi eksklusif, dan KB pasca persalinan.

Dia menjelaskan ANC yang baik adalah yang dilakukan minimal empat kali selama kehamilan. Yakni satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali di trimester ketiga. [aha/yit]

Alimun Hakim/Bhirawa

Pandemi Covid-19 tak menyurutkan pelayanan kesehatan ibu hamil,inovali Lala Mobile mamou deteksi sejak dini resiko tinggi pada ibu hamil.

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Pahing, 8

Selama Pandemi, Ada Delapan Guru Po LIPUTAN

Kacabdindik Masih Evaluasi Sistem Tatap Muka Situbondo, Bhirawa Hingga Hari Rabu (7/10) kemarin, pencegahan penyebaran Virus Corona di Kabupaten Situbondo masih menjadi atensi Satgas Covid 19.

Termasuk pencegahan untuk dunia pendidikan.

Dari catatan yang ada mulai masa pandemi melanda di Situbondo sedikitnya ada delapan guru yang dinyatakan positif Virus Corona atau Covid 19. Enam guru diantaranya berasal dari ASN dan sisanya dua guru merupakan tenaga honorer.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Achmad Yulianto memastikan hingga memasuki masa pandemi selama tujuh bulan terakhir ini, sudah ada delapan tenaga pendidik yang tercatat positif Virus Corona.

Dari jumlah itu, kata pria yang kini juga menjabat Kepala Inspektorat Kabupaten Situbondo itu, dua orang merupakan guru honorer dan enam diantaranya merupakan guru ASN. ''Sejumlah delapan guru itu kondisinya sebanyak enam diantaranya sudah sembuh. Sedangan dua guru masih menjalani isolasi mandiri,'' beber Yulianto.

Yulianto menambahkan, Satgas Covid 19 Kabupaten Situbondo hingga kini juga intens kepada dunia pendidikan memberikan himbauan tentang penerapan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan). Ini penting demi untuk menekan jumlah penderita Covid 19 yang hingga kini sudah tembus di atas 500 orang.

"Ya kami juga menekankan pentingnya penerapan 3M di lingkungan pendidikan,'' jelas Yulianto.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bondowoso, Sugiono Eksantoso, masih melakukan evaluasi untuk menerapkan kembali sistem Pembelajaran Tatap Muka.

Pasalnya, hingga saat ini jumlah penderita Covid 19 di Situbondo masih terus bertambah. ''Ada sejumlah syarat nantinya jika SMA/SMK

BANGKU POJOK

Dialog Moderasi Sekolah bersama BNPT-FKPT di Rays UMM Rabu (7/10) kemarin.

BNPT Lakukan Pendekatan Soft Approach Moderasi dari Sekolah Malang, Bhirawa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melibatkan dunia pendidikan dalam penanggulangan merebaknya faham radikalisme, guna masifikasi aksi pencegahan tindakan terorisme.

Kasubid Pengawasan BNPT Chairil Anwar, saat membuka dialog Moderasi Sekolah di Hotel Rayz UMM, pada Rabu (7/ 10) kemarin mengatakan, selain melakukan proses penanggulangan terorisme dengan aspek penegakakan hukum secara tegas, BNPT juga melakukan pendekatan secara lunak dengan program - program yang berkonsepsi soft approach.

"Moderasi dari sekolah termasuk didalamnya upaya internalisasi nilai - nilai agama dan budaya di sekolah dalam menghadapi terorisme, merupakan bentuk penanganan radikalisme secara soft approach,'' kata Chairil.

Chairil menyampaikan secara khusus, BNPT mendorong para guru dan pelaku sektor pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan metode pengajaran pada materi pendidikan agama, agar siswa didik bisa sejak dini memahami proses moderasi atau menerima perbedaan, sehingga dapat hidup harmoni dalam perbedaan yang ada.

"Penguatan kapasitas para pengajar, guru agama untuk menyamakan persepsi tentang radikalisme dan terorisme, peta kerawanan serta cara menghadapinya secara benar. Kontek ini BNPT juga bekerja sama lintas sektor baik dengan Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan Nasional termasuk asosiasi guru,'' ungkap Chairil.

Chairil menyebut, jika acara Moderasi dari Sekolah ini juga dilakukan pada 32 FKPT lainnya yang ada di Indonesia. Acara Moderasi dari sekolah ini tetap digelar dengan menggunakan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat guna mencegah timbulnya penyebaran Covid 19.

Pada Kesempatan sama Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jatim, Syamsuri menyatakan, pihaknya sangat senang dengan adanya kegiatan yang diinisiasi BNPT dan FKPT Jatim ini terkait moderasi dari sekolah ini. [mut]

hendak menerapkan sistem pembelajaran tatap muka kembali. Satu diantaranya harus mengantongi ijin dari orang tua,'' jelas Sugiono.

Mantan Kepala Cabdindik Wilayah Sumenep itu menuturkan, selain itu setiap sekolah juga harus menyiapkan sarana prasarana pendukung seperti kelengkapan mencuci tangan, hand sanitizer serta

menyediakan alat meja dan kursi dengan jarak yang sudah diatur dalam Protokol Kesehatan.

"Namun kami sampai saat ini masih menerapkan pembelajaran Daring. Nanti setelah ada hasil evaluasi baru diputuskan, apakah jadi atau tidak menerapkan sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM),'' pungkas Sugiono. [awi]

Achmad Yulianto

Sugiono Eksantoso

Kuatkan Potensi Lokal, Kenalkan Batik Cap Khas Bejijong Surabaya, Bhirawa Upaya bangkitkan potensi industri kreatif dan wisata lewat batik cap tengah dilakukan Tim PPDM Universitas Surabaya (Ubaya). Dengan melibatkan penduduk lokal Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kreasi batik cap khas Bejijong merupakan rangkaian Hibah Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Ubaya yang didanai Kemenristekdikti.

Batik cap khas Bejijong buatan tim PPDM Ubaya merupakan bentuk kegiatan Program Pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan mendampingi warga menuju desa wisata yang berbasis pada kearifan lokal.

Salah satu Tim PPDM, Ninik Juniati menuturkan, program ini bertujuan untuk menarik wisatawan dosmestik maupun mancanegara lewat potensi wisata di Desa Bejijong. Selain patung Budha Tidur, desa itu merupakan wilayah Kampung Majapahit yang memiliki beragam potensi wisata dan industri kreatif namun belum banyak terlihat dan diminati masyarakat.

"Karena itu kami membuat batik cap khas Bejijong. Batik cap ini kami buatkan 25 seragam berupa kebaya untuk pemilik homestay, 10 seragam dan udeng untuk guide, dan enam seragam receptionist,'' ujar dia.

Terlebih, desa mitra Ubaya ini memiliki pusat informasi dan riset bu-

daya di Sanggar Seni dan Budaya Bhagaskara. Batik cap khas Bejijong kata Ninik, memiliki ciri khas warna dasar yang unik. Warna dasar yang digunakan adalah warna-warna alam yang ada di Desa Bejijong seperti terakota atau cokelat kopi.

"Ada juga motif batik capnya tidak jauh dari khas Desa Bejijong seperti Surya Majapahit, buah maja, dan ragam hias sulur di relief candi. Umumnya motif batik cap khas Bejijong berwarna putih,'' lanjut dia.

Selain dibuat untuk kebutuhan seragam, tim PPDM Ubaya juga membuat kostum berupa kain batik cap khas Bejijong dilengkapi atasan kebaya warna - warni yang disewakan ke wisatawan.

Kain batik cap khas Bejijong ini tidak diperbolehkan untuk dipotong atau dijahit ketika dipakai.

Meskipun pandemi Covid 19, Tim PPDM Ubaya menggelar kegiatan secara Daring untuk mengajak warga lebih aktif dalam memperkenalkan batik cap khas Bejijong melalui Renzy (Ready and Eazy) Competition. Kompetisi ini merupakan lomba video kreatif berupa tutorial fashion styling dengan mix and match menggunakan kain batik cap khas Bejijong. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep fashion batik yang bisa dikreasikan dan selalu terlihat menarik tanpa harus dipotong atau dijahit. [ina]

Mengusung warna tercota, Surya Majapahit, dan buah maja batik cap khas Bejijong diharapkan mampu gaet wisatawan.

GALERI

Pebimbing Tim Karawitan Eko Jalu Pramono saat melatih siswa karawitan SMKN 12 Suraba

SMKN 12 Surabaya Raih Dua Emas

Maknai Jujur adalah Juara, Lakuka Surabaya, Bhirawa Tim Karawitan SMKN 12 Surabaya sukses mempertahankan gelar juara untuk ketiga kalinya dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di bidang Musik Tradisi. Menariknya, proses seleksi lomba dilakukan secara virtual. Kendati begitu, tim yang beranggotakan Caesar Prayoga, Five Prita Oktavia, Tegar Roytama, Krisna Juliananta, Bayu tri Wahyudi meraih penyaji terbaik kategori inovatif.

Menurut Pembimbing Tim Karawitan, Eko Jalu Pramono, berbeda dengan tahun sebelumnya di

mana seluruh peserta bisa unjuk kompetensinya di depan juri secara langsung, tapi tahun ini seluruh lomba dilakukan secara virtual dengan mengirimkan rekaman video.

"Karena hastag nya Berpestasi Dari Rumah, Jujur Adalah Juara, itu buat semuanya secara langsung. Mulai distribusi alat ke rumah masing - masing hingga nge record musik yang dimainkan siswa secara satu per satu. Kita ndak mau dubbing atau lipsing,'' ujar dia kepada Bhirawa, Rabu (7/10).

Jalu, sapaan akrabnya Eko Jalu Pramono, dalam proses pembuatan musik tradisi yang menga-

ngkat Harmonis menghabiskan w bulan. Dan bers yang merupaka membuat musik l ga merekamnya "Kemudian ke distribusikan mus anak - anak mem dengan alat yang Bulan Agustus ka Bojonegoro, Ked lunganggung. B kami melakukan r gu sekali kami lakukan editing se Lebih lanjut, da

Maksimalkan Potensi Lokal, Siapk Memaksimalkan potensi daerah menjadi salah satu kunci kesuksesan Tim Karawitan SMKN 12 Surabaya mempertahankan juara dalam ajang FLS2N. Terlebih, persiapan pun sudah dilakukan setahun sebelum ajang bergengsi tahunan ini dilaksanakan. Kepala SMKN 12 Surabaya, Bhiwara Sakti Pracihara menuturkan, salah satu kunci sukses sekolahnya dalam FLS2N yakni mampu membaca Juknis yang diberikan. Apalagi, Jatim mempunyai akar budaya yang diunggulkan yang tidak dimiliki provinsi lain.

"Sehingga saya tantang untuk benar - benar menggali music - musik potensial di berbagai daerah. Kalau bisa yang belum terkenal untuk dikembanhkan jadi icon. Jadi lebih fokus dalam mengangkat budaya lokal,'' jelas dia.

Dan tahun depan, lanjut dia, sudah mempunyai progres yang akan dilombakan dalam FLS2N. Tak hanya progres untuk musik tradisi, di bidang Film pun, tahun

depan ia menargetkan emas untuk bidang Film. "Yang selama ini difokuskan dalam satu jurusan misalnya film, padahal kalau dibilang membuat film anak teater dan animasi bisa. Jadi akan saya adu internal dulu. Dan akan saya lihat sampai sejauh mana para Kajur bisa membaca Juknis.

Itu upaya kedepan. Apalagi tidak ada pembedaan antara sekolah seni dan non seni, jadi emas memang saya targetkan,'' tegasnya.

Dalam FLS2N tahun ini, dikatakan Praci ada enam bidang lomba yang diikuti SMKN 12 Surabaya. Mulai Film, Gitar Solo, Penyanyi Klasik, Musik Tradisi, Vokal Solo dan Tari Solo. ''Saat di provinsi saya kirim semua.

Yang masuk mewakili Katim hanya tiga dan ketiganya mendapat juara,'' katanya.

Perlu diketahui, selain Musik Tradisi yang mendapatkan medali emas, bidang Tari Solo juga meraih prestasi yang sama. Selain itu meraih medali perunggu di lomba Monolog. [ina]

Five Prita Oktavia m

SISWA

Bhakti Sosial Semarakkan EJGSI Zona 7 Kabupaten Probolinggo Rangkaian penutupan East Java Green Scout Inovation (EJGSI) Zona 7 Probolinggo yang digelar Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur di kawasan Candi Jabung, Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton disemarakkan dengan kegiatan bakti sosial, Selasa hingga Kamis ( 6-8/10).

Oleh: Wiwit Agus Pribadi, Kabupaten Probolinggo

wiwit agus pribadi/bhirawa

Peserta East Java Green Scout Innovation Zona 7 Kabupaten Probolinggo, bergotong-royong membersihkan lingkungan.

Kegiatan ini diikuti 80 orang peserta didampingi 30 orang panitia. Para peserta berasal dari lima Kwarran (Kwartir gembar - gembor) termasuk Kwarran Paiton, Kwarran Besuk, Kwarran Kotaanyar, Kwarran Pakuniran dan Kwarran Kraksaan.

Rangkaian penutupan kegiatan EJGSI ini tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat mulai dari

wajib menggunakan masker, penerapan sosial jarak masing - masing peserta dibagi menjadi tujuh titik masing - masing tidak ada 10 anggota, menggunakan pelindung wajah, membawa tangan dan penyemprotan disinfektan awal peserta datang.

Selama tiga hari kegiatan Bakti Sosial (Baksos) yang dilaksanakan diantaranya gerakan bersih lingkungan, penge-

catan area gapura dan fasilitas umum, penyerahan 100 tempat sampah, pembuatan satu gapura dan persembahan 10 tanaman, pembuatan satu gerobak sampah, serta pembagian 150 bahan pangan.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan pembukaan di pelataran Candi Jabung yang dipimpin Wakil Ketua Bina Muda Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Probolinggo Kak Dewi Korina didampingi pengurus dari Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur dan pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Probolinggo, Selasa (6/10) siang. Pembukaan ini dengan penyematan tanda peserta dan penyerahan sarana dan prasarana secara simbolis ke-

pada peserta.

Usai dibuka secara resmi, kegiatan ini dengan gerakan bersih lingkungan mulai dari gapura pintu masuk hingga sepanjang jalan menuju kawasan Candi Jabung. Gerakan bersih lingkungan ini juga difokuskan kepada area sekitar pelataran Candi Jabung mulai dari sampah hingga rumput liar.

Wakil Ketua Bina Muda Kwarcab Gerakan Pramuka Probolinggo Kak Dewi Korina, Rabu (7/10) menyampaikan selamat, sukses dan terima kasih kepada Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur atas terselenggaranya EJGSI Zona 7 di Kabupaten Probolinggo.

Semoga semua kegiatan berjalan lancar dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat. [*]

rawa

& OLAHRAGA ositif Covid-19

AYAAN

8 Oktober 2020

Halaman 7

Kwarcab Madiun Diharapkan Berkiprah Bentuk Pemuda Berkarakter Lokal

Kabupaten Madiun, Bhirawa Bupati Madiun, H Ahmad Dawami berharap Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Madiun berkiprah lebih maju lagi dalam membentuk pemuda memiliki karakter lokal. Apalagi, Kabupaten Madiun telah dicanangkan sebagai Kampung Pesilat Indonesia, sehingga tak ada lagi konflik antar pemuda yang berujung menghambat pembangunan di Kabupaten Madiun.

Hal ini dikatakan Bupati Dawami, setelah dirinya dilantik menjadi Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Madiun masa bakti 2020 - 2023, dan Pelanti-

KHUSUS

kan Pengurus Kwartir Cabang yang diketuai Wakil Bupati, H Hari Wuryanto, serta Pelantikan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Madiun masa bakti 2020 - 2025, oleh Plt. Ketua Kwarda Jatim, H AR Purwadi, Rabu (7/10) di Pendopo Ronggo Djoemeno tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

Selaku Kamabicab, wajar jika Bupati ingin Kwarcab Gerakan Pramuka Madiun lebih maju lagi, karena Pramuka SMKN 1 Kebonsari Kab Madiun baru saja menjadi juara I lomba foto Pramuka se-Asia Pasifik. Maka dengan dilantiknya Kepengurusan Pramuka ini akan semakin mendorong pe-

sudarno/bhirawa

Plt Ketua Kwarda Jatim, H. A.R. Purwadi,menyematkan tanda sebagai pengurus Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Madiun masa bakti 2020 - 2023 kepada bupati Madiun, H. Ahmad Dawami.

Pengurus Kwartir Cabang yang diketuai oleh Wakil Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto mendatangani berita acara pelantikan dan disaksikan oleh Plt Ketua Kwarda Jatim, H. A.R, Purwadi.

muda Kab Madiun turut memajukan pembangunan dan mewujudkan visi misi Kab Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlaq.

Apalagi di era kemajuan informasi teknologi seperti saat ini, Bupati Dawami berharap generasi muda memanfaatkannya untuk kemajuan kabupaten yang dipimpinnya ini. ''Pemuda Madiun tak boleh dikendalikan oleh informasi teknologi, namun bagaimana kita menggunakan IT itu untuk meraih kemajuan tanpa meninggalkan kebijakan Pemkab Madiun.

Jaga nama baik Kab Madiun, karena kami mendukung kegiatan Pramuka,'' pesan Bupati selaku Kamabicab.

Sementara itu, Plt Ketua Kwarda Jatim, H AR Purwadi juga memberi motivasi untuk insan Pramuka dengan mengutip amanat Presiden Pertama RI, Soekarno dan Amanat Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid. Juga menjelaskan Tupoksi dari Majelis Pembimbing (MABI), salah satunya memberikan bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiil, finansial dan konsultasi. [dar]

Di Kabupaten Sidoarjo akan Dicetak Menjadi Bahan Pustaka

Hasil Lomba Penulisan Local Content dan Novel Remaja oky abdul sholeh/bhirawa

aya dan salah satu anggota yang juara dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).

dan Satu Perunggu di Ajang FLS2N

Sidoarjo, Bhirawa Bibit calon penulis di Kab Sidoarjo terus tumbuh. Dari lomba lokal content yang digelar tahun 2020 ini oleh Disperpusip Kab Sidoarjo, ada 17 peserta lomba mengirimkan karyanya. Sedangkan dari sayembara penulisan novel remaja Sidoarjo, ada 32 orang yang mengirimkan.

Juara I, II dan III serta juara harapan I dan II, Rabu (7/10) kemarin, menerima sertifikat, thropy dan uang pembinaan dari Disperpusip Kab Sidoarjo. Untuk juara I penulisan lokal content diraih Danil Yudo Kumoro, juara II diraih Hasan Irsyad, juara III diraih Fery Ariestyanto, juara harapan I diraih

an Rekaman dari Daerah ke Daerah

asi Surabaya ini waktu selama dua sama Suparman an pembimbing ebih dahulu hing. elima anak kami siknya. Kemudian mpelajari di rumah kita distribusikan. ami observasi ke diri, Blitar, dan TuBulan september rekaman. Semingrecord dan meendiri,'' jabarya. alam memainkan

musik tradisi ini setiap anak menghabiskan waktu selama 10 menit.

Jika, siswa mampu memainkan lebih dari tiga instrumen, misalnya kemampuan bermain musik gender, slentem, vokal dan bunang yang dimainkan secara bersamaan selama 10 menit.

"Jadi Alhamdulillah, anak - anak ini menguasai lebih dari tiga instrumen musik,'' imbuh dia.

Sementara itu, salah satu anggota karawitan Five Prita Oktavia mengungkapkan, dalam FLS2N kemarin, pihaknya mampu memaimkan empat instrumen seperti kenong, ketuk, vokal, sarang penerus atau

peking. "Ada kendala apalagi waktu bareng vokal sindenan dan harus memainkan peking ini sulit.

Jadi memang harus belajar setiap hari, kalau ada kesulitan harus tanya ke guru,'' kata dia.

Kesulitan lain yang ditemukan yakni penyamaan beat, tempo, ketukan dan irama. Pasalnya, proses latihan dan lomba pun dilakukan sendiri-sendiri dirumah masing-masing. ''Dengan sistem yang seperti itu, Alhamdulillah mendapat banyak banget pengalaman, kerja keras ekstra dan tidak menyangka sampai meraih medali emas,'' urainya. [ina]

kan Progres Setahun Sebelumnya

alikus/bhirawa

Kepala Disperpusip Kab Sidoarjo menyerahkan piala untuk lomba perpustakaan desa, penulisan local content dan novel remaja.

Denok Oktawila dan juara harapan II diraih Mega Anindyawati.

Sedangkan juara I sayembara penulisan novel remaja, oleh Niswatul Hikmah, juara II M Dhimas Adiputra, juara III Naura Rahmah Azzarine. Sedangkan juara harapan I diraih Vindi Ramahdani dan juara harapan II diraih Ersa Wahyu Agustina. Menurut Kepala Disperpusip Kab Sidoarjo, Drs Medi Yulianto MSi, hasil karya para juara local content dan novel tersebut, nantinya akan diterbitkan dan dicetak oleh Disperpusip Sidoarjo menjadi bahan pustaka atau buku.

"Nanti akan dijadikan sebagai tambahan bahan koleksi buku di Perpustakaan Umum Sidoarjo,'' kata Medi, usai menyerahkan piala kepada para pemenangnya.

Medi menjelaskan, tema penulisan lokal content ini bisa bidang apa saja. Budaya, olah raga, kesenian dan sebagainya. Yang penting tentang perkembangan kehidupan di Kab Sidoarjo. Demikian juga novel remaja. Bisa dari bidang apa saja, yang penting tentang kehidupan remaja di Sidoarjo.

Medi menegaskan, di Kab Sidoarjo masih banyak ragam keari-

fan lokal yang bisa diangkat menjadi karya tulis. Supaya warganya sendiri bisa mengetahuinya. Dan juga bisa diketahui oleh masyarakat luar Sidoarjo.

"Maka itu kegiatan positip, yang bertujuan mencetak calon penulis dari Sidoarjo ini, tiap tahun kita gelar,'' kata Medi, yang sempat mengatakan kegiatan ini dimulai kali pertama pada tahun 2018 lalu.

Dalam kesempatan ini juga diserahkan piala untuk lomba perpustakaan desa tingkat Kab Sidoarjo tahun 2020. Juara I diraih Perpustakaan Desa Ceria milik Desa Jedong Cangkring, Kec Prambon, juara II Perpustakaan Desa Darul Ilmi milik Desa Kupang, Kec Jabon dan juara III Perpustakaan Desa Dadapan Pintar milik Desa Segorotambak Kec Sedati. Sedangkan juara harapan I Perpustakaan Desa Kartini milik Desa Kebaron, Kec Tulangan dan juara harapan II perpustakaan Desa Pelita Hati milik Desa Sugihwaras Kec Candi.

"Juara I lomba perpustakaan desa ini, akan diikutkan dalam lomba perpustakaan desa di tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2021,'' katanya. [kus]

Bupati Instruksikan Agar BPD dan Guru TPQ Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

memainkan alat musik tradisional saron di studio karawitan SMKN 12 Surabaya, Rabu (7/10).

Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H Fathul Huda menyerahkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan jaminan kematian kepada sejumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Ronggolawe Setda Tuban, Selasa (6/10). Turut mendampingi bupati, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro dan Tuban, Dolok Yulianto, dan Plt Kepala Dinas PMPTSP dan Naker Tuban, Asri Buana.

Menurut Bupati Huda, Pemkab Tuban terus berupaya meningkatkan keikutsertaan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan dibutuhkan sebagai bentuk ikhtiar para pekerja. Karenanya, perlu disosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati Huda menjelaskan, Pemkab telah mengikutsertakan seluruh perangkat desa menjadi peserta aktif yang bersumber dari APBDes. Selain itu, Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dan guru TPQ juga terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Bupati menyoroti masih minimnya keikutsertaan pegawai non PNS di lingkungan Pemkab Tuban yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Jumlahnya masih 39 orang.

Menyikapi hal ini, Pemkab Tuban akan menaikkan gaji Non PNS setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2021 mendatang. Melalui cara itu smerwka bisa mendaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait bantuan dan santunan yang diberikan secara simbolis ini, Bupati Huda menambahkan, ini komitmen pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan memberi manfaat kepada para peserta aktif. Tujuannya, untuk membantu meningkatkan jual beli masyarakat apalagi di tengah pandemi Covid 19. Sedangkan Penerima BSU diminta memanfaatkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan pokok. ''Sebisa mungkin konsumsi produk lokal agar membantu perekonomian di Kabupaten

Tuban,'' sambungnya.

Orang nomor satu di Bumi Wali ini mengimbau masyarakat agar mendaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan terdaftar peserta, sebagai bentuk ikhtiar dan antisipasi jika terjadi kecelakaan kerja. Juga

Bupati Tuban, H Fathul Huda saat menyerahkan BSU pada peserta penerima BPJS ketenagakerjaan.

Sosialisasikan DBL Play Skill Competition ke MGMP PJOK Sidoarjo, Bhirawa Ditengah masa pandemi PT DBL Indonesia memiliki cara jitu untuk memberikan ruang pelajar penggemar bola basket mengasah kemampuannya. Kali ini perusahaan yang didirikan Azrul Ananda itu menggelar lomba basket secara virtual bertajuk DBL Play Skills Competition.

Untuk menarik animo peserta, tim DBL Indonesia melakukan sosialisasi ke Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) se Jatim di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR), Rabu (7/10).

Event ini mendapat dukungan penuh dari Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim yang diwakili oleh Ramliyanto selaku sekretaris Dindik Jatim.

Menurutnya selama masa pandemi aktifitas olahraga para siswa sangat kurang, sebab sebagian besar sekolah di Jatim menerapkan sistem daring.

Padahal selama masa pandemi siswa

harus memiliki tubuh yang sehat agar terhindar dari virus asa Wuhan itu.

"Dimasa pandemi olahraga tidak boleh ditinggalkan karena punya unsur reaktif dan kita berharap pandemi ini segera berakhir agar aktifitas olah raga bisa dilakukan lagi," katanya di-

hadapan anggota MGMP PJOK. Lebih lanjut ia menjelaskan, kalau untuk olah fikir atau belajar bisa menggunakan atau digantikan teknologi informasi (daring) namun untuk olahraga dan olahraga belum ada teknologi yang menggantikan, karena semua

wawan triyanto/bhirawa

Sekretaris Dindik Jatim Ramliyanto (tengah) didampingi Kepsek SMANOR Suswanto dan General Manager PT DBL Indonesia, Yondang Tubangkit.

mendapatkan manfaat lain seperti jaminan hari tua maupun beasiswa.

"Saya juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro dan Tuban yang telah memberi pelayanan terbaik,'' pungkas Bupati Tuban dua periode itu. [hud]

harus dilakukan didepan atlet. "Mungkin pelatih bisa memberikan contoh lewat vidio, tapi tidak ada yang bisa menggantikan tepukan di bahu untuk memberikan semangat atlet, inilah olahrasa yang belum bisa digantikan teknologi," katanya.

Ditemui ditempat yang sama Kepala SMANOR Suswanto mengatakan kalau acara ini bertujuan agar para guru olahraga bisa memberikan informasi ke siswanya terkait event DBL Play Skills Competition atau lomba basket secara virtual. "Ini kesempatan yang bagus untuk tetap mengasah teknik bola basket bagi para siswa," katanya.

DBL Play Skills Competition akan diselenggarakan secara digital di aplikasi DBL Play. Nantinya, DBL Indonesia akan memberikan berbagai tantangan terkait skills bermain basket kepada peserta. Pendaftaran dibuka 18 September melalui aplikasi DBL Play yang dapat diunduh melalui Google Playstore dan AppStore. [wwn]

GELANGGANG

Dirut IBL Jelaskan Keputusan Batalkan Kelanjutan Musim 2020 Jakarta, Bhirawa Direktur Utama Liga Bola Basket Indonesia (IBL) Junas Miradiarsyah menjelaskan keputusan pembatalan rencana digelarnya kelanjutan kompetisi musim 2020/21 yang awalnya dijadwalkan berlangsung 13-27 Oktober.

Menurut Junas, keputusan itu lebih bersifat penundaan, dengan kata lain tidak menutup sepenuhnya kemungkinan kompetisi IBL 2020 dilanjutkan jika kondisi memungkinkan.

Kondisi yang dimaksud terkait situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, lokasi rencana kelanjutan IBL 2020 yang saat ini menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyusul lonjakan infeksi kasus harian. “Pembatalan rencana kelanjutan ini kami setop. Kalau bahasanya ditunda, kami tidak berani berspekulasi dengan kondisi seperti ini atau satu dua bulan ke depan,� kata Junas dalam konferensi pers virtual, Rabu.

Namun Junas mengaku apabila kondisi pandemi COVID19 yang tengah berada dalam kisaran buruk berlanjut hingga dua bulan ke depan atau Desember, maka IBL 2020 tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. [ant]

JATIM MEMBANGUN Baru Satu Perusahaan Tambang Setor Pajak Sesuai Analisa BPPKAD Kamis Pahing, 8 Oktober 2020

Halaman 8

Situbondo, Bhirawa Dari sejumlah penambang legal yang tersebar di Kabupaten Situbondo, hingga saat ini baru ada satu orang pemilik tambang yang menyetorkan pajak sesuai dengan analisa Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo.

sawawi/bhirawa

Tampak salah satu lokasi tambang di Kabupaten Situbondo. Kini sejumlah penambang sudah mulai menyetor pajak sesuai analisa BPPKAD Kabupaten Situbondo.

Para penambang Situbondo diketahui hanya menyetor pajak tidak sesuai dengan pendapatan yang semestinya.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo Hariyadi Tejo Laksono mengatakan, untuk mensukseskan program penarikan pajak tambang sebenarnya sudah didukung sebuah kerjasama (MoU) dengan Kejak-

saan Negeri Kabupaten Situbondo pada Maret 2020 silam.

“Ini dilakukan untuk mempermudah saat melakukan sidak di lokasi tambang. Kami hanya memback up tugas tugas dari Kejaksaan Negeri,” ujar Hariyadi dengan di dampingi Kabid Pendataan Lutfi Zakaria.

Hariyadi menambahkan, saat ini BPPKAD Kabupaten Situbondo semakin intens melakukan monev bersama Kejaksaan Negeri untuk turun ke

lokasi dalam rangka meneliti dan mencocokkan jumlah yang ditambang dengan pajak yang ada di lapangan.

Ini dilakukan, lanjut Hariyadi, karena Tim BPPKAD Kabupaten Situbondo menemukan angka perbedaan yang disetor dengan hasil tambang.

“Makanya kami terus berharap para penambang membayar pajak sesuai dengan pendapatan hasil tambang di lokasi,” ujar Hariyadi.

Sementara itu Kabid Pendataan Lutfi Zakaria menjelaskan, dari data BPPKAD Kabupaten Situbondo, baru ada satu penambang yang membayar pajak yang sesuai dengan hasil pantauan dan analisa tim pendataan.

Yang bersangkutan, sebut Lutfi, bernama Totok Haryono dengan menye-

tor pajak sebesar Rp 8. 836. 000. “Ini Totok Haryono membayar pajak untuk bulan September 2020,” jelas Lutfi.

Sisanya, sebut Lutfi, sesuai analisa tim BPPKAD Kabupaten Situbondo masih ada empat penambang yang ada di wilayah barat dan wilayah tengah Situbondo belum membayar pajak seperti Totok Haryono.

Mereka, sebut Lutfi, hingga saat ini masih belum menyerahkan pelaporan pendapatan dan pajak ke BPPKAD Kabupaten Situbondo.

“Untuk mengetahui selisih pendapatan tambang dan pajak yang disetor penambang cukup mudah karena kami punya tim analisa. Namun saat akan turun kelokasi kami selalu menyesuaikan kegiatan dengan Kejaksaan,” pungkas Lutfi. [awi]

KELANA JATIM

120 Peserta SKB Tes CPNS Pemkot Kediri Dirapid Test Kota Kediri, Bhirawa Sejumlah 120 peserta tes SKB (Seleksi Kompetensi Bidang), salah satu rangkaian tes CPNS Pemkot Kediri mengikuti _rapid test_ gratis di Dinas Kesehatan Kota Kediri, (7/10). Tes ini bertujuan untuk membantu para peserta yang mengikuti tes CPNS pusat wilayah Kota Kediri memenuhi kelengkapan syarat peserta.

“Ini instruksi dari Bapak Wali Kota Kediri untuk membantu peserta CPNS juga merupakan wujud layanan Pemkot Kediri untuk masyarakat,” kata Alfan Sugiyanto, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Kota Kediri.

Menurut Alfan, SKB merupakan rangkaian tes CPNS setelah peserta mengikuti SKD (Seleksi Kompetensi Dasar). Tes ini selain bertujuan untuk membantu warga Kota Kediri, sekaligus juga untuk memonitor penyebaran Covid 19. Tak hanya peserta, Pemkot juga memberi layanan rapid test gratis kepada 60 orang dari BKPPD Kota Kediri yang bertindak sebagai panitia tes CPNS. “Tesnya masih berlangsung, sudah separuh lebih dan ditemukan satu yang reaktif dari panitia,” kata Alfan. Satu orang yang reaktif ini kemudian mengulang rapid test dengan reagan yang berbeda untuk memastikan bahwa hasil tersebut bukan reaktif palsu.

Setelah _reagan_ berbeda, hasilnya non reaktif. Menurut Alfan, apabila ternyata dari rapid test yang diganti reagan menunjukkan hasil reaktif, maka akan dilanjutkan swab test.

“Pemkot terus berupaya untuk mencegah penyebaran Covid19 ini termasuk dengan rapid test_” tambah Alfan. [van]

PAD Merosot Dewan Fokus Pembangunan Desa Wisata Gresik, Bhirawa Mesrosotnya, pendapatan asli daerah ( PAD ) hingga 50 persen. Akibat pandemi Covid-19, membuat dewan ikut serta untuk mendapatkan. Gagasan yang muncul, akan mengalih potensi desa untuk di kembangkan menjadi desa wisata.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik Sahrul Munir, dampak turunya PAD bagi pemerintah sangat menganggu di semua sektor untuk kemajuaan Gresik. Sehingga berdampak pada pembangunan, dan lainya ikut terhambat. Untuk itu, perlu ada terobosan baru untuk mengalih agar bisa kembali pada posisi semula.

“Ini inisiatif dewan guna membantu pemerintah dalam untuk mendapatkan PAD, sebab kalau hanya didapat monoton pencapaian untuk kembali normal sulit tercapai. Harus jemput bola, karena PAD merupakan urat nadi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.”ujarnya.

Pada pembahasan KUAPPAS 2021, dewan telah sepakat untuk fokus pada kesehatan dan stimulus wisata desa. Agar bisa terwujud, wisata-wisata desa baru yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi.[kim]

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-5711-IJ. An.Dia Ana, Ds Pliwetan dsn Pliwetan RT 002/002,Kec Palang, Kab Tuban No. 7442/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, S-6034-FJ. An.Taufiqurachman, Kel Kutorejo ,kutorejo XII/75, RT 003/004,Kec Tuban, Kab Tuban No. 7443/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, S-4713-EJ. An.Parno, Ds Kapu dsn Pohcilik, RT 006/001,Kec Merakurak, Kab Tuban No. 7444/IMB/BI-III/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5088 RBY, Yamaha Vega, a/n. Endra Dianita, Ds.Mojosari, Kauman – T.Agung No. 7445/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 4267 RBZ, Honda, th. 2012, Hitam, a/n. Budi Utomo, Ds. Kromasan, Ngunut – T.Agung No. 7446/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 2325 SL, a/n. Didik, Jl MT Haryono 4 Nomer 23E RT 03/02 Kel. Bago – T.Agung No. 7447/IMB/BI-III/2020

Tampak Komisi III DPRD Kabupaten Blitar saat melakukan peninjauan langsung pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), Rabu (7/10).

Hartono/Bhirawa

Dewan Berharap Pembangunan JLS Kabupaten Blitar Segera Tuntas Kabupaten Blitar, Bhirawa DPRD Kabupaten Blitar meninjau langsung proses pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), Rabu (7/10).

Dalam tinjauan tersebut Dewan optimis pekerjaan pembangunan JLS di kawasan Kabupaten Blitar selesai tepat waktu sehingga bisa segera dinikmati masyarakat sebagai akses baru di wilayah selatan.

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Panoto mengatakan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Blitar sepanjang 12 kilometer antara Tambakrejo-Serang ditargetkan selesai 2021 mendatang, bahkan setelah Komisi III DPRD Kabupaten Blitar melakukan tinjauan lang-

sung di lokasi pihaknya optimis segera selesai pembangunannya.

“Kami ingin tahu perkembangan pembangunan JLS di Kabupaten Blitar, dan melihat kondisi di lapngan kami juga optimis pembangunan bisa selesai tepat waktu,” kata Panoto.

Lanjut Panoto, pihaknya juga berharap adanya dukungan masyarakat sekitar yang sudah sangat baik ini juga bisa membantu keberlangsungan pembangunan JLS ini.

“Sehingga tidak banyak persoalan pada pelaksanaan pembangunan JLS di kalangan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu Panoto juga berharap, adanya pembangunan JLS ini juga mampu dan mendorong kontribusi

yang bagus terhadap pembangunan di Kabupaten Blitar, dimana pihaknya juga melihat dukungan dari Pemerintah Daerah sudah sangat baik, bahkan adanya kendala yang ada saat proses pembangunan bisa teratasi dengan baik.

“Kami memastikan akan terus meninjau proses pembangunan JLS bisa berjalan dengan baik, sehingga target penyelesaian tahun depan bisa dicapai dengan cepat,” imbuhnya.

Sementara perlu diketahui pembangunan infrastruktur Jalur Lintas Selatan (JLS) di sejumlah Kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar selatan telah dimulai tahun ini, dimana saat ini masih tahap galian tanah atau buka

lahan yang diharapkan juga bisa mempercepat pengembangan wisata di pesisir Blitar Selatan.

Bahkan pada tahun ini telah dimulai pembangunan di titik Lot 7 yang menghubungkan wilayah Tambak ke Serang sehingga akses jalur yang nantinya menghubungkan wilayah Tulungagung dan Malang bisa terealisasi dengan baik.

Pembangunan JLS ini merupakan Program Pemerintah Pusat yang dialokasikan anggaran sekitar Rp. 248 miliar melalui APBN tahun 2020, sementara itu Pemkab Blitar hanya bertugas melakukan pengadaan lahan dan sudah selesai untuk percepatan pengadaan lahannya. [htn]

DPMD Salurkan Bantuan 55 Hand Traktor Pada Petani Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menyalurkan bantuan sedikitnya 55 hand traktor kepada kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai petani, Rabu (7/10). Hal ini dalam rangka pemanfaatan teknologi tepat guna dan upaya pemberdayaan masyarakat selama pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD), Abdurrahman menerangkan, bahwa bantuan ini dianggarkan di APBD, dengan total anggaran sekitar Rp 1,2 miliar. Yang diberikan kepada Pokmas (Kelompok Masyarakat). Yang profesinya sebagai petani, dan juga mereka tak tergabung dalam Gapoktan.

Menurutnya, bantuan ini tidak lantas tumpang tindih dengan bantuan dari Dinas Pertanian (Dispertan) set-

Puluhan hand traktor siap disalurkan oleh DPMD Bondowoso kepada Pokmas.

empat. Sebab kata dia, kalau Dinas Pertanian untuk Poktan, sementara di DPMD sendiri untuk Pokmas.

Abdurrahman mengimbau, agar bantuan tersebut tidak boleh dijual, dan

Ihsan Kholil/Bhirawa

harus digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan sudah ada klausal dalam berita acara, bahwa bantuan tidak boleh dipindahtangankan atau dijual.

“Memang kalau sanksi tidak ada.

Tapi paling tidak ketika nanti dia melanggar dari pernyataannya sendiri. Karena ini kan uang negara,” jelasnya saat dikonfirmasi di kantornya.

Akan hal itu, pihaknya berkomitmen akan melakukan pengawasan pasca penyaluran bantuan. Mengingat bahwa sebelumnya telah ditegaskan di dalam berita acara serah terima, terdapat klausul bahwa barang tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau dijual.

“Setelah ini akan kita survei lagi,”imbuhnya.

Pihaknya pun berharap, agar bantuan hand traktor itu dapat pula membantu masyatakat dalam meningkatkan produktifitas pertanian. Sehingga, tidak hanya penanggulangan Covid yang berjalan, namun kesejahteraan masyarakat melalui meningkatkan ekonomi juga terpenuhi.[san]

Salat Subuh Berjamaah Berjalan Lagi

Wali Kota Ajak Masyarakat Perbanyak Doa Agar Pandemi Segera Pergi Kota Madiun, Bhirawa Giat Salat Subuh berjamaah Wali Kota Madiun kembali bergulir, Rabu (7/10). Kegiatan salat berjamaah sekaligus serap aspirasi masyarakat tersebut memang sempat dihentikan sementara karena pandemi covid-19.

Salat Subuh berjamaah di Masjid Al Falaq Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun itu menjadi lokasi pertama setelah kali terakhir pada awal Maret lalu. ‘’Pemerintah bersama TNI/Polri sudah mati-matian dalam upaya pencegahan covid-19. Setiap malam Jumat kita juga melaksanakan doa bersama. Nah, melalui Salat Subuh berjamaah ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk juga ber-

doa agar covid-19 ini segera berakhir,’’ kata Wali Kota Madiun, Maidi, pada salat subuh berjamaah di Masjid Al Falaq Kelurahan Nambangan Lor, Rabu pagi (7/10).

Segala upaya memang tak akan maksimal tanpa diiringi doa.

Karenanya, wali kota berharap masyarakat turut berdoa setiap waktu. Artinya, tidak hanya saat gelaran Salat Subuh berjamaah.

Selain itu, Wali Kota juga sudah

mengeluarkan instruksi untuk melaksanakan doa bersama di tempat ibadah masing-masing. Khusus bagi yang beragama Islam, Kota menginstruksikan untuk membaca surat Al-Fatihah 41 kali.

Doa lanjutnya Wali Kota, diharap menjadi senjata tambahan dalam menghadapi covid-19. Harapannya, yang saat ini sakit segera diberikan kesembuhan, yang sehat tidak tertular, dan pandemi segera menghilang. ‘’Semua upaya harus dimaksimalkan. Kita tingkatkan protokol kesehatan selain itu kita berdoa memohon agar Covid-19 segera meninggalkan kita semua,’’ kata Wali Kota berharap.

Seperti gelaran sebelumnya, Salat

Subuh berjamaah juga saran tatap muka warga dengan Wali Kota. Tak heran, jika kesempatan digunakan warga untuk menyampaikan saran dan masukan. Salah satunya, terkait permintaan bantuan AC dan tangga untuk masjid.

Wali Kota menyebut permintaan AC bakal diberikan setelah pandemi berlalu. Sebab, AC salah satu sarana penyebaran covid-19 menurut sejumlah pakar. Sedang urusan tangga, wali kota menyarankan pihak masjid untuk bersurat kepada Pemkot. ‘’Di masa pandemi, AC tidak disarankan. Nanti kalau ini (pandemi) selesai, akan kita bantu. Kalau dari pemerintah tidak ada, saya bantu secara pribadi,’’ kata Wali Kota.[dar]

sudarno/bhirawa

Tampak Wali Kota Madiun, Maidi pada kegiatan Salat Subuh berjamaah di Masjid Al Falaq Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Rabu pagi (7/10) menyerahkan BTT dana kelurahan tahun 2020 untuk masji dan mushola juga serahkan sembako kepada warga dan

JATIM MEMBANGUN

Kamis Pahing, 8 Oktober 2020

Halaman 9

Sampaikan Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Saluran Hukum Jakarta, Bhirawa Pimpinan Komite II DPD RI Hasan Basri, mengajak masyarakat untuk menahan diri dan menghormati keputusan yang telah diambil pemerintah bersama DPR RI. Yakni disahkan nya UU Cipta Kerja.

Mengenai ketidak setujuan sebagian masyarakat tentang substansi Omnibus Law Cipta Kerja, Hasan Basri menyarankan, agar disampaikan dengan cara yang baik. Yakni melalui saluran-saluran yang diperbolehkan oleh peraturan perUndang- Undangan. Serta tetap mengedepan kan pro-

tokol kesehatan.

Hasan Basri menilai, meskipun menuai beragam polemik di publik sampai demodemo penolakan, diyakini Omnibus Law akan menjadi regulasi yang memudahkan investasi. Yng akan berdampak baik pada pembukaan lapangan kerja baru di daerah.

“DPD RI telah berupaya keras memperjuang kan aspirasi daerah dalam pembahasan tingkat pertama RUU Cipta Kerja. DPD telah menyampaikan aspirasi daerah yang telah disiapkan oleh masing-masing Komite,” tutur pimpinan Komite II DPD RI Hasan Basri.

Menurut Hasan Basri, DPD berkepentingan untuk menjaga agar tidak terjadi degradasi kewenangan Pemda dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dalam 56 kali rapat Panja. yang dimulai sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020.

Terkait dengan substansi perubahan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, DPD telah menyampaikan analisa substansi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Yang menyatakn ketidak setujuan nya terhadap norma-norma baru yang diusulkan dalam RUU Cipta Kerja. DPD bahkan mengusulkan untuk kembali ke UU eksisting atau dicabut dari RUU Cipta Kerja. ”Penolakan DPD terhadap klaster UU Ketenagakerjaan, juga telah disampaikan Ketua PPUU, mewakili DPD pada ra-

pat Kapoksi dengan pimpinan DPR RI,” lanjut Hasan Basri.

Menurutnya, dalam setiap pembahasan, DPD RI tak pernah berhenti mendesak, agar kewenangan daerah tetap diakomodir dalam RUU Cipta Kerja. Dikembalikannya kewenangan daerah dari draf awal, merupakan bukti perjuangan DPD untuk menjaga prinsip otonomi daerah.

Pilihan politik desentralisasi yang meng haruskah penataan urusan di daerah, tidak sepenuhnya dilaksanakan pemerintah pusat. Tetapi harus men-sinergikan dan meng- in-

tegrasikan pembangunan daerah, dalam bingkai satu kesatuan antara pemerintah pusat dengan Pemda.

Namun demikian, tidak semua usulan DPD diakomodir sebagaimana disampaikan dalam pandangan mini DPD dalam pengambilan keputusan pembahasan tingkat I RUU Cipta Kerja tanggal 3 Oktober 2020. Kesulitan DPD meluluskan usulannya, untuk diakomodir dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja ini, disebabkan keterbatasan kewenangan DPD. ”Sebagai lembaga negara,

seharusnya DPD RI diberikan kewenangan yang cukup dalam pengambilan keputusan,” sesak Hasan Basri.

Disebutkan, dalam pasal 22 D UU MD 3, DPD RI hanya dapat mengajukn dan ikut membahas berbagai UU. Kewenangan pengambilan keputusan tidak diberikan kepada DPD RI. Jika ingin DPD lebih maksimal memperjuangkan kepentingan daerah, harusnya ada penguatan kewenangan DPD. Entah melalui revisi UU MD3 atau amandemen konstitusi. [ira]

KELANA JATIM

Terindikasi Covid-19 Satu ASN Pemkot Batu Meninggal Tinggalkan Balita 11 Bulan Kota Batu,Bhirawa Keluarga besar Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dikagetkan dengan meninggalnya satu Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat terindikasi Covid-19. ASN ini berinisial SKI, berjenis kelamin perempuan, dan berdinas sebagai staf di Kantor Inspektorat Kota Batu.

Selain SKI, suami korban juga meninggal dunia kemarin (7/ 10) pagi, namun hasil tes swab suami korban belum keluar hanya tes swab SKI yang sudah keluar dan positif.

Diketahui, di Pemkot Batu SKI berdinas sebagai staf inspektur pembantu (irban) 1 di Kantor Inspektorat Kota Batu. Namun suami SKI yang juga telah meninggal dunia bukan merupakan ASN di Kota Wisata ini. Namun ironisnya, meninggalnya pasangan suami istri (pasutri) ini meninggalkan dua anak laki- laki yang salah satunya masih balita berusia 11 bulan.

“Namun karena beliau (almarhumah) tinggal di wilayah kerja Kabupaten Malang maka yang menangani jenazah (dan pemakamannya) adalah Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Malang,”ujar Kepala Inspektorat Kota Batu, Edi Murtono, Rabu (7/10).

Diketahui, almarhumah SKI dan keluarganya tinggal di Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Adapun terkait hak- hak kepegawaian almarhumah sebagai ASN akan segera diurus BKPSDM Kota Batu. [nas]

Warga Kota Malang Disiplin, Angka Kesembuhan Covid-19 Tinggi Malang, Bhirawa Status zona oranye atau daerah beresiko sedang disandang oleh Kota Malang, setelah sebelumnya masuk kategori zona merah penyebaran Covid-19.Angka kesembuhan di daerah ini juga tinggi.

Sesuai data Satgas COVID-19 Kota Malang, dari 1.823 orang yang terkena COVID-19, hanya 71 orang yang masih berstatus dalam pemantauan atau sedang dirawat. 1.575 orang telah dinyatakan sembuh, dan 177 orang meninggal dunia.

Wali Kota Malang H. Sutiaji, Rabu (7/10) kemarin mengemukakan, jika tingkat kesadaran masyarakat untuk disiplin menjalani protokol kesehatan Covid-19 itu linier dengan pertumbuhan tambahan kasus.

“Ini merupakan pekembangan yang bagus, tetapi tetap saja kita tidak boleh lengah, disipilin harus tetap terjaga,” kata Wali Kota Malang, yang juga seoarang ustadz itu.

Sutijai berharap, jumlah pasien yang sembuh terus meningkat.

Sehingga Kota Malang bisa masuk kategori zona kuning atau daerah dengan penularan COVID-19 beresiko ringan.

Dia meminta masyarakat untuk terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun.

“Sekarang masih oranye, mudah-mudahan dalam waktu dekat zona kuning. Seperti dulu PSBB penerapan sosial berskala besar kan flat jumlah pertambahan kasusnya. Begitu new normal, langsung melonjak. Kita pernah dapat rekor 60-an tambahan pasien dalam sehari,” ujar Sutiaji. [mut]

110 hektar tanaman tembakau milik petani tembakau mati akibat hujan deras turun sebulan

110 Hektar Tanaman Tembakau di Bojonegoro Mati Kehujanan Bojonegoro,Bhirawa Memasuki masa peralihan musim, Dinas Pertanian (Disperta) Bojonegoro menyebutkan sebanyak 110 hektar tanaman tembakau milik petani tembakau mati akibat hujan deras turun sebulan lalu berada di wilayah Kecamatan Kepohabru, Ngraho dan Kasiman. “ Selama 2 hari hujan deras bulan Agustus lalu, akibatnya 110 hektar tanaman tembakau tidak bisa diselamatkan (gagal panen atau mati),”

ungkap Kepala Bidang Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian (Disperta) Bojonegoro Moch Rudianto, kemarin (7/10).

Dia menambahkan, tembakau yang berusia sekitar satu bulan itu mati karena terendam air . Selain itu, kata dia, akibat air hujan yang menggenangi sawah. “ Karena gulutan atau parit di lahan mereka kurang dalam. Sehingga tanaman tembakau yang ditanam pada bulan Juli akarnya belum begitu kuat menjadi busuk dan mati,” ujarnya.

Dana Refocusing Covid-19 Nganjuk Berpotensi Dikorupsi Nganjuk, Bhirawa Potensi korupsi dana penanganan pandemi covid 19 di Kabupaten Nganjuk sangat besar, terutama pada dana perawatan pasien covid 19. Pertama, perawatan pasien dengan penyakit bawaan namun dimasukan sebagai suspect covid 19 dan pasien positif covid 19 yang melakukan isolasi mandiri namun biaya perawatan tetap dianggarkan.

Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Nganjuk, setidaknya ada tiga warga yang berada di Kelurahan Ploso, Kelurahan Kartoharjo dan Kelurahan Begadung yang melakukan isolasi mandiri setelah hasil tes swab menunjukkan positif covid 19. Di Kelurahan Ploso dan Kartoharjo warga yang dinyatakan suspect covid 19 menerima bantuan beras dari swadaya warga atau

Tolak Omnibus Law, Aktivis PMII Lamongan Teriakkan DPR Tak Pecus

Alimun Hakim/Bhirawa

Para aktivis yang kecewa tidak ditemui pimpinan Dewan, meneriakkan lagu DPR tidak pecus.

Masih kata Rudi mengatakan, seharusnya Juni sudah tutup musim tanam tembakau. Namun, ternyata masih ada petani yang nekat menanam tembakau pada Juli, sehingga saat ini ada yang panen masih berlangsung. “ Dari luas lahan 11.411 hektar ada 3.423 hekatar belum selesai dipanen atau 30 persen panen pada petik terakhir. Sedangkan luas lahan 7.988 hektar yang sudah selesai panen,” jelasnya. [bas]

Lamongan, Bhirawa Gelombang penolakan keras terkait RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi UU terus digelorakan para aktivis dan buruh di Jawa Timur.

Salah satunya di Kabupaten Lamongan,ratusan aktivis mengajak Perwakilan Rakyatnya di Daerah untuk satu suara dengan tuntutanya.

Namun, saat para aktivis dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

(PMII) Cabang Lamongan mendatangi Gedung DPRD setempat ternyata tidak mendapatkan satu sikap tegas bersama akan RUU yang dinilai para aktivis merugikan rakyat utamanya para pekerja atau buruh.

“Kami ingin Omnibus Law ini di cabut. Bagi kita percuma diajak diskusi ternyata wakil rakyat kita yang ada di DPRD pun sampai salah ucap menyebut RUU Cipta Kerja

disebutkanya RUU Cipta Karya.”terang Muhammad Syamsudin Abdillah saat orasi di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan,Rabu(7/10).

Saaat di temui Ketua Komisi D Abd.Shomad juga tak menemui sebuah kesepahaman.Hingga ahirnya membuat ratusan aktivis PMII ahirnya merangsek masuk ke Ruang Paripurna DPRD dan menduduki kursi wakil rakyatnya. [aha]

pihak kelurahan berupa beras.

Namun sumber dana dari bantuan tersebut bukan dari dana satgas penanggulangan covid 19 Kabupaten Nganjuk seperti yang seharusnya. “Ini harus ada evaluasi terhadap alokasi dana satgas penanganan covid 19. Jangan sampai dana yang seharusnya untuk penanganan pandemi justru menguap tidak jelas,” ujar Suprapto, S.Pd, SH, anggota Komisi I DPRD Nganjuk.

Dikatakan Suprapto, setidaknya ada 4 potensi korupsi penanganan covid-19. Pertama potensi korupsi adalah dana bansos, jika ada yang bermain-main dengan dana bansos diancam pidana mati. Kedua potensi korupsi pada proses refocusing dan realokasi anggaran COVID-19 untuk APBD. Titik rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran.

Ketiga potensi korupsi pengadaan barang/jasa mulai dari kolusi, markup harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan. Keempat, potensi korupsi filantropi/sumbangan pihak ketiga. Kerawanan pada pencatatan penerimaan, penyaluran ban-

tuan dan penyelewengan bantuan.

“KPK telah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan SE No.8 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 terkait pencegahan korupsi dan surat panduan KPK Nomor B/1939/GAH.00/0 1-10/04/ 2020 tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat. Ditujukan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda,” papar Suprapto.

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 besaran biaya perawatan pasien covid 19. Dalam surat tersebut, ada aturan serta besaran biaya perawatan pasien COVID-19. Biaya ini mencakup pasien yang dirawat di rumah sakit dan juga rawat jalan yang mencapai ratusan juta rupiah untuk satu pasien covid 19. “Jadi jangan main-main dengan biaya perawatan pasien covid 19, jangan ada pihak yang berusaha mencari untung untuk pribadi,” tandas Suprapto. [ris]

Aksi Coret-Coret Diduga Catut Nama Lembaga Negara Terjadi di Jombang Aksi coret-coret yang diduga mencatut nama sebuah lembaga negara terjadi di Kabupaten Jombang. Lembaga negara yang diduga dicatut dalam coretan-coretan ini yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Setidaknya, berdasarkan pengamatan di lokasi Rabu siang (07/ 10), terdapat tulisan DPR di 3 lokasi coretan yang berbeda yakni, di depan Gedung Kesenian Jombang di Jalan Dr Soetomo, Jombang, kemudian di perempatan Jalan Sultan Agung, Jombang, dan di tembok tempat usaha warga di Jalan Kusuma Bangsa, Jombang.

Coretan-coretan ini diduga terkait dengan proses politik yang terjadi di DPR-RI akhir-akhir ini. Selain coretan-coretan yang terdapat tulisan DPR, di depan bekas Gedung Bioskop Plaza Jombang juga terdapat spanduk yang dipasang bertuliskan ‘#GAGALKAN OMNIBUS LAW’.

Di depan Gedung Kesenian Jombang, terdapat coretan ‘DPR sehat???’ dan disebelah baratnya terdapat kertas yang ditempel di tem-

bok dengan tulisan #MOSI TIDAK PERCAYA yang di bawahnya terdapat tulisan #REFORMASIDIKORUPSI. Warga sekitar bernama Bu Yusuf (58) mengaku tidak mengetahui secara persis waktu penulisan coretan di depan Gedung Kesenian Jombang tersebut. Termasuk pihak yang membuat coretan, ia juga tidak mengetahuinya.

“Ndak tahu, (orangnya) juga ng-

arif yulianto/bhirawa

Warga di Jalan Kusuma Bangsa, Jombang membersihkan tembok tempat usahanya dari coretan-coretan yang salah satunya bertuliskan DPR, Rabu (07/10).

gak tahu,” ucap dia.

Di perempatan Jalan Sultan Agung, Jombang, nama DPR juga ditulis dengan coretan ‘DPR KNTL’.

Coretan itu terdapat di sebuah tembok di sebelah barat perempatan.

Seorang penjual es tebu yang tiap hari berjualan di sebelah timur pe-

rempatan, Nanang Rustamaji (58), juga tidak mengetahui siapa pembuat coretan dan kapan coretan tersebut dibuat. Dia bahkan mengetahui adanya coretan tersebut saat sejumlah wartawan datang ke lokasi.

“Saya nggak tahu, nggak tahu sama sekali. Yang nulis juga nggak tahu,” kata Nanang Rustamaji.

Sementara di tembok tempat usaha seorang warga di Jalan Kusuma Bangsa, coretan tentang DPR juga terdapat lokasi itu. Di tempat tersebut, dicoretkan tulisan ‘DPR TOLOL PENGUSAHA PESTA BURUH SENGSARA’. Coretan di lokasi ini bahkan membuat kesal pemilik usaha warung bakso ini.

Tampak di lokasi, pemilik warung bakso, Mat Rokim (50) harus menghilangkan coretan-coretan berwarna hitam itu dengan mengecat temboknya dengan menindihnya meng-

gunakan cat berwarna lain.

“Ini saya mengecat (untuk menghilangkan) coretan-coretan. Tadi ya ada tulisan DPR. Kalau yang tulisan DPR itu kemarin,” tutur Mat Rokim.

Meski begitu, sama halnya dengan 2 warga di lokasi berbeda, Mat Rokim juga tidak mengetahui ‘pelaku’ pembuat coretan-coretan yang salah satunya terdapat tulisan DPR itu.

“Nggak tahu, malam mungkin, kan saya sudah pulang. Saya jam 9 (malam) kan sudah tutup,” ucap Mat Rokim.

Mat Rokim mengaku, adanya coretan-coretan di tembok tempat usahanya itu, menjadi kurang enak dilihat.

Sehingga ia pun harus menghilangkannya dengan pengecatan untuk menindihnya. Sejumlah aparat kepolisian dari Polsek Jombang Kota juga datang ke untuk memantau lokasi usaha milik Mat Rokim di Jalan Kusuma Bangsa Jombang tersebut. [rif]

EKONOMI

Kamis Pahing, 8 Oktober 2020

Halaman 10

Transaksi Kontrak Komoditi JFX Melonjak 25,43 Persen Surabaya, Bhirawa Transaksi komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) sepanjang kuartal I hingga kuartal III tahun 2020 telah mengalami lonjakan sebesar 25,43 persen atau naik 252.304 Lot menjadi 1.244.491 Lot, dibanding periode yang sama di tahun 2019 sebesar 992.187 Lot. Direktur Utama JFX, Stephanus Paulus Lumintang mengungkapkan transaksi kontrak komoditi atau yang lebih dikenal dengan transaksi multilateral ini diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun 2020.

“Kami optimis target transaksi multilateral yang sebesar 1,75 juta Lot hingga akhir tahun ini dapat dicapai,” terangnya, Rabu (7/10).

Sementara itu, hingga kuartal III 2020 beberapa Kontrak yang mengalami pertumbuhan adalah Kontrak Berjangka komoditas Olein dan Kopi.

Kontrak Berjangka Olein tumbuh sebesar 49,20 persen atau 109.467 Lot dari 222.487 Lot menjadi 331.954 Lot. “Kontrak Berjangka Kopi yang menjadi salah satu kontrak primadona JFX mengalami pertumbuhan

sebesar 63,06 persen atau 161.078 Lot dari 255.452 Lot menjadi 416.530 Lot pada kuartal I hingga kuartal III 2020,” ujar Stephanus.

Terjadinya lonjakan volume transaksi atas beberapa kontrak berjangka tersebut terkait dengan kondisi perokonomian global saat ini, yang dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 di mana terjadi volatilitas harga atas beberapa komoditi dan terjadinya fluktuasi nilai tukar, serta tingginya animo investor untuk bertransaksi.

JFX akan terus mempersiapkan kontrak baru untuk diluncurkan hingga akhir tahun ini guna memenuhi kebutuhan dan harapan pasar. Pihaknya juga mendorong anggota bursa untuk meningkatkan

kuantitas dan kualitas transaksinya, serta mendorong pelaku usaha dan investor untuk bertransaksi di JFX. Paulus menjelaskan meskipun saat ini dalam kondisi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi dengan tatap muka secara langsung, namun JFX tetap menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi secara jarak jauh (by zoom).

Selama perpanjangan masa PSBB, JFX tetap memberikan pelayanan penerimaan transaksi Perdagangan Berjangka selama 24 jam dari Senin sampai dengan Jumat, dan pelayanan untuk Kegiatan Operasional dari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.30 hingga 15.30 WIB. [riq]

Direktur Utama JFX, Stephanus Paulus Lumintang bersama kolega di Kantor JFX.

BURSA EKONOMI

555 DTW Kini Sudah Terbuka Pemprov, Bhirawa Sebanyak 555 daya tarik wisata, dari 969 daya tarik wisata yang ada di 38 kabupaten kota di Jawa Timur kini mulai kembali terbuka untuk wisatawan. Pembukaan daya tarik wisata ini menarik lebih dari 2,7 juta wisatawan, yang masih didominasi wisatawan domestik.

Kepala Disbudpar Jatim, Sinarto mengatakan, dari data per Sabtu (3/10) sudah ada 2.711.448 wisatawan yang sudah berkunjung ke Jatim. “Dibukanya daya tarik wisata ini, diharapkan bisa menggeliatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

Ia juga tetap menekankan kalau pembukaan daya tarik wisata wajib dengan diiringi penataan protokol kesehatan, apalagi ditengah pandemi Covid-19 ini. Harapannya, semuanya baik pelaku kepariwisataan maupun wisatawan sama-sama aman dan tidak menjadikan kepariwisataan sebagai klaster baru.

Untuk saat ini, lanjutnya, pembatasan kunjungan juga masih harus tetap dilakukan. Penambahan jumlah kunjungan wisatawan nantinya bisa dilakukan secara bertahap, namun semuanya harus melalui hasil evaluasi.

Diakuinya, tempat wisata belum bisa menerima 100 persen kunjungan seperti saat masih normal. Selain itu, pembukaan tempat-tempat wisata di Jatim juga dilakukan bertahap dengan melihat perkembangan Covid-19 di masing-masing daerah. [rac]

Bondowoso Peroleh Tambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Bondowoso, Bhirawa Angin segar bagi para petani kota tape saat ini. Mengapa demikian, karena Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur memperoleh tambahan kuota pupuk bersubsidi. Setelah sebelumnya sempat ada pengurangan pupuk bersubsidi hingga sekitar 50 persen.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir. Dijelaskan, bahwa adapun tambahan tersebut, yang secara terperinci yakni untuk pupuk urea peroleh tambahan 5.677 ton, ZA tambahannya 1.707 ton, NPK 658 ton, SP-36 mendapat tambahan 90 ton, dan pupuk organik 568 ton.

Akan hal itu, Ketua DPC PKB mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui dinas dan petugas terkait untuk benar-benar melakukan pengawasan pendistribusiannya.

Dimulai dari distributor, hingga kios pupuk.

“Agar tepat sasaran pada petani yang berhak,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Tak hanya kata Dhafir, pendistribusian pupuk hendaknya harus sesuai dengan kebutuhan pupuk lahan pertanian dan memperhatikan kondisi klimatologi setiap daerah. Yakni memprioritaskan lahan yang tiga kali musim tanam.

“Jangan sampai terulang kasus distributor pupuk yang pada tahun 2019 mengembalikan kelebihan kuota pupuk karena di daerah tersebut hanya memiliki musim tanam 1-2 kali saja. Tetapi pada tahun 2020 justru kuota pupuknya ditambah 100% dari kuota pupuk 2019,” katanya.

Menurutnya, permasalahan “salah” distribusi ini menandakan masih adanya ketidaksesuaian data petani penerima pupuk bersubsidi.

“Bisa jadi juga ada indikasikan permainan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik itu dari petugas lapangan yang bekerjasama dengan petani yang tidak berhak menerima pupuk bersubsidi. Karena itu saya ingatkan, agar benar-benar diawasi. Lindungi petani,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan Kecamatan ljen, kata Dhafir, perlu adanya alokasi pupuk bersubsidi. Karena berdasarkan ketentuan pemerintah petani penerima pupuk bersubsidi bukan hanya petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan.

Tapi juga usaha tani sub sektor perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas 2 hektare. [san]

SIG menyelenggarakan program “Sopir Hebat” sebagai apresiasi atas kinerja pengemudi ekspeditur, hari ini di Gresik Jawa Timur.

SIG Serahkan Hadiah Ibadah Umrah kepada Pengemudi Berprestasi Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), memberikan apresiasi atas kinerja pengemudi ekspeditur yang mendukung kelancaran distribusi semen dari Pabrik Tuban, Jawa Timur dan Rembang, Jawa Tengah ke pelanggan. Apresiasi tersebut diwujudkan dalam program “Sopir Hebat”.

Program “Sopir Hebat” adalah program pemberian poin kepada pengemudi ekspeditur yang melakukan pengiriman semen sesuai waktu yang ditentukan oleh Perusahaan.

Pada hari ini Rabu (7/10/2020) SIG, menyerahkan hadiah ibadah umrah kepada pengemudi dengan poin tertinggi untuk pengumpulan poin pe-

riode Januari 2020 hingga Agustus 2020. Penyerahan hadiah dilakukan oleh General Manager of Transportation SIG, Fredy Agung Prabowo, kepada Imam Santoso selaku pengemudi ekspeditur PT Semesta Abadi Transport di Gresik, Jawa Timur.

General Manager of Transportation SIG, Fredy Agung Prabowo mengatakan, program Sopir Hebat merupakan wujud apresiasi terhadap kinerja pengemudi ekspeditur yang menjadi mitra penting bagi perusahaan.

Hingga saat ini sebanyak 5.478 pengemudi yang terdaftar dalam database Sopir Hebat.

Lebih lanjut, Fredy Agung Prabowo menjelaskan, program Sopir He-

bat ini rutin diselenggarakan dengan reward yang selalu bertambah. “Dengan adanya program ini kami berharap pengemudi ekspeditur terpacu untuk bekerja optimal memenuhi target waktu pengiriman sesuai yang sudah ditentukan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pelanggan yang pada akhirnya mampu meningkatkan volume penjualan,’’ kata Fredy Agung.

Program Sobat pada periode ini, SIG menyediakan hadiah senilai Rp400 juta yang terdiri dari paket umrah, sepeda motor, emas batangan, mesin cuci, lemari es, TV LED, handphone, kompor gas dan voucher belanja.

Sementara itu, Imam Santoso pen-

erima hadiah umrah mengaku senang mendapat hadiah. Tidak pernah terbayang sebelumnya untuk berangkat ke tanah suci dari program Sopir Hebat SIG. Selama 20 tahun menjadi pengemudi PT Semesta Abadi Transport selaku ekspeditur SIG, pria 61 tahun ini berusaha bekerja dengan baik mengirimkan semen dari Rembang menuju Sukoharjo, Karanganyar dan Batang dengan tepat waktu. ”Terima kasih SIG, dengan hadiah yang saya dapat akan semakin memacu saya dan rekan pengemudi lainnya untuk bekerja mengirimkan semen dengan tepat waktu serta mengedepankan keselamatan kerja,” ungkap Imam Santoso. [kim]

Dekopin Sarankan Koperasi Segera Lakukan Digitalisasi Malang, Bhirawa Resesi akan terjadi, ketika pertumbuhan ekonomi sebuah negara mengalami penurunan selama dua kuartal berturut-turut. Badan Pusat Statistik pada awal Agustus lalu mengumumkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok ke posisi minus 5,32 persen.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, mengutarakan, pemerintah harus membuat sejumlah kebijakan untuk menyelamatkan koperasi Indonesia.

Menurut Sri Untari, melalui, Kementerian Koperasi dan UKM pemerintah telah membuat sejumlah langkah diantaranya relaksasi pajak dan bantuan pinjaman modal melalui

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

“Mau tidak mau suka tidak suka semua menghadapi resesi. Kementerian koperasi sudah melakukan berbagai langkah. Salah satunya relaksasi pajak, LPDB Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk koperasi,” kata Sri Untari Rabu (7/10) kemarin.

Wanita yang meriah gelar Doktor Pemberdayaan itu mengungkapkan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menahan resesi.

Khusus untuk Koperasi, lanjut Sri Untari, Pemerintah menyediakan bantuan sebesar Rp1 Triliun. Bahkan LPDB Koperasi UMKM telah me-

mangkas sejumlah aturan permodalan dari sebelumnya 18 syarat menjadi 3 syarat saja.

“Itu upaya menahan resesi bahwa pedagang super mikro kesulitan dan terdampak. Back up Pemerintah harus sangat kuat untuk membuat permodalan kembali,”tutur Untari.

LPDB dengan bunga 3 persen menurut dia, sudah sangat tepat, kalau perlu diberi masa tenggang 6 bulan tidak membayar.

“Jadi kalau kita mau mengatasi resesi melalui ekonomi mikro, salah satu caranya itu agar tidak semakin terpuruk,” ujar Sri Untari.

Langkah internal yang ditempuh Dekopin adalah menyarankan kepa-

da seluruh anggotanya untuk segera melakukan digitalisasi koperasi.

Dalam kondisi pandemi kegiatan tatap muka dibatasi, sehingga aktivitas simpan maupun pinjam saat ini berbasis online.

Diakui Sri Untari, saat ini baru 15 persen saja Koperasi yang telah melakukan digitalisasi. Salah satunya koperasi milik yang dia pimpin, yakni koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malanh.

Tidak hanya meliputi aktivitas anggota koperasi. Website atau aplikasi yang dibuat oleh Koperasi juga bisa menjadi tempat berjualan produk.

Sehingga memudahkan anggota dalam memasarkan produk. [mut]

SELAYANG PANDANG

Dorong UMKM on Boarding, Bank Indonesia Temukan UMKM dengan Ahlinya Surabaya, Bhirawa Bank Indonesia terus menjaga komitmen dalam mendukung akselerasi ekonomi syariah salah satunya melalui pemberdayaan UMKM. Pada gelaran Fesyar Regional Jawa 2020 hari ke-2, Bank Indonesia menyelenggarakan kelas business coaching UMKM dengan topik “Teknik Foto Produk Unggulan UMKM” dan “Kiat Berbisnis Online di Marketplace”.

Langkah tersebut merupakan dukungan kongkrit Bank Indonesia dalam mendukung UMKM on boarding dan go digital. Kepala Kantor Perwakilan BI Kediri, Sofwan Kurnia, menyampaikan bahwa pemasaran masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Sementara itu, pemasaran online saat ini menjadi suatu keharusan. Berkenaan dengan hal tersebut maka foto produk menjadi elemen penting dalam menarik konsumen untuk

membeli suatu produk serta menunjang pemasaran.

Founder Darwis Triadi School of Photography Darwis Triad dalam kelasnya menyampaikan bahwa fotografi mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan sangat terkait dengan fotografi. Begitu pula dengan UMKM. Foto produk mencerminkan apa yang kita jual. Jika bicara mengenai foto produk yang harus dilakukan adalah bagaimana kita melakukan capture visual agar foto agar bisa menjual.

Para ahli Dalam Mendorong UMKM On Boarding

Foto produk menjadi bagian dari advertising sehingga setiap orang harus bisa membuat sebuah foto produk menjadi jauh lebih menarik.

Sejalan dengan dukungan langkah Bank Indonesia dalam mendorong UMKM on boarding, Kepala Kantor Perwakilan BI Tasikmalaya, Darjana, men-

yampaikan bahwa pandemi yang terjadi telah mendorong perubahan perilaku menjadi stay at home lifestyle serta menyebabkan kenaikan dan

penurunan pada sektor ekonomi tertentu. Perubahan perilaku ini dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pelaku UMKM di Indonesia. Indonesia memiliki potensi digital yang luar biasa. Ditengah perlambatan ekonomi karena COVID-19, ekonomi digital masih meningkat dan diproyeksikan tetap tumbuh.

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang besar terhadap perubahan perilaku konsumen dalam melakukan transaksi.

Perubahan itu tercermin dari mulai beralih belanja yang di lakukan di pasar fisik ke pasar non-fisik (marketplace). Peluang digitalisasi dari sector hulu ke hilir perlu dimanfaatkan dengan maksimal oleh pelaku UMKM di Indonesia.

Harsi Annisa - Senior Associate Marketing Shopee mengatakan peluang bisnis online

masih terbuka lebar di Indonesia. Dengan populasi penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa, 94% lebih dari populasi ini menggunakan internet dan smartphone hingga mencapai 8 jam per hari.

Berdasarkan survei yang dilakukan Shopee Indonesia, aplikasi belanja merupakan aplikasi yang mengalami kenaikan penggunaan hingga 300% per Maret 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi.

Sebelum pandemi, sebagian orang menganggap bahwa belanja offline sama halnya belanja online. Namun, di era new normal ini, perilaku konsumen mulai berubah untuk melakukan belanja online daripada belanja offline karena pasar online cenderung banyak menawarkan promo menarik, katalog produk, transaksi yang lebih aman serta waktu yang lebih fleksibel.[ma]

SAMBUNGAN

Kamis Pahing, 8 Oktober 2020

Diklatpim ASN, Jadi Kewajiban Tapi Kerap Diabaikan Sambungan hal 1 kan Diklatpim III sesuai jabatannya yang kini telah diduduki.

Di tempat terpisah, Alfian Majdie masih harus menunggu kesempatan untuk bisa mengikuti Diklatpim IV. Padahal, pihaknya kini telah menjabat sebagai Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan Jatim.

“Sebenarnya saya sudah tiga kali dapat undangan saat masih menjadi Kasie. Tapi saat itu saya belum diizinkan pimpinan karena padatnya urusan pekerjaan,” tutur Alfian yang mengaku telah tiga kali dimutasi sebagai Kasie sebelum duduk di eselon III. Alfian mengaku, saat ini pihaknya tengah meminta izin untuk menunaikan kewajibannya mengikuti Diklatpim III. “Saya dulu tidak ditanya untuk naik ke eselon III. Tapi langsung diperintah pimpinan akan dipromosikan,” ujar dia.

Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai meng­akui, banyak fakta terkait kewajiban ASN dalam mengikuti Diklatpim . Me­ reka yang jabatannya tinggi namun jenjang pendidikan kepemimpinannya masih di bawah Aries Agung Paewai biasanya karena promosi yang terlalu cepat dari jabatan sebelumnya.

Padahal, jika pejabat yang telah dipromosikan tidak segera mengajukan Diklatpim maka jabatan itu bisa dianulir. “Bisa didiskualifikasi jabatannya jika dalam satu tahun setelah dilantik tidak melaksanakan Diklatpim , karena itu kewajiban,” jelas Aries.

Aries mengakui, kuota dalam pelaksanaan Diklatpim sangat terbatas. Karena itu, jika kuota di BPSDM Jatim penuh, pejabat yang sudah promosi harus mencari kelas yang masih bisa menampung di BPSDM provinsi lain. “BPSDM Jatim untuk Diklatpim II hanya mendapat dua angkatan. Jadi kalau tidak memenuhi kuota pejabat harus mencari di luar provinsi dan mengikuti diklat selama empat bulan,” jelas dia.

Aries mengakui, kewajiban Diklatpim memang tidak harus menjabat dulu. ASN yang belum naik jabatan juga bisa mengajukan untuk Diklatpim .

Syaratnya, dia harus mengikuti tes terlebih dahulu.

“Kalau sudah duduk (menjabat) tapi belum pendidik­ an tidak perlu tes, karena itu sudah kewajiban,” terang dia.

Sebelumnya, Aries mengaku di Pemprov Jatim masih tercatat ada lima eselon II yang belum lukus Diklatpim II. Mereka adalah Kepala Biro Umum Yanuar Rachmadi, Kepala Biro Humas dan Protokol Agung Subagyo, Kepala Biro Ekonomi Tiat S Suwardi, Kepala Biro Hukum Lilik Pudjiastuti serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Cipta Karya Bayu Trihaksoso.

“Kalau ada kepala OPD yang mengikuti kesetaraan Diklatpim II, silahkan melaporkan ke BPSDM bukti bahwa sudah dinyatakan lulus,” tutur Aries.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis mengakui, tidak semua eselon II yang belum Diklatpim tidak mengantongi kompetensi setara eselon II. Sebab, dari LAN juga ada program penyetaraan untuk Diklatpim II. Misalnya Kepala Biro Ekonomi Tiat S Suwardi yang saat ini tengah mengikuti Reform Leader Academy (RLA) yang setara PKN II. Program tersebut dilaksanakan selama 60 hari mulai 16 September - 17 November. [tam,ina] l

Kolaborasi Kekuatan Humas Pemerintah Sambungan hal 1 merintahan, karenanya humas dituntut memiliki kemampuan dan pemahaman tentang isu atau topik kebijakan yang jelas dan lengkap. Hal ini agar terwujud tersampaikannya informasi kebijakan publik yang aktual, cepat, tepat sasaran dan tidak meresahkan masyarakat.

“Kolaborasi antar institusi pemerintah dengan organisasi masyarakat dinilai juga penting dilakukan humas pemerintah. Hal ini tentu untuk memperkuat sinergi dalam menyukseskan kerja-kerja pemerintah, dan membangun optimisme pembangunan,” katanya.

Sebagai contoh di masa pandemi Covid-19 saat ini, kata Aulia, pemerintah menggunakan strategi kolaborasi pentahelix berbasis kearifan lokal agar dapat menjadi upaya menekan kasus Covid-19.

Strategi pentahelix ini adalah pendekatan yang memprioritaskan penggunaan konteks lokal, budaya atau kebiasaan lokal, sumberdaya lokal sesuai dengan jiwa gotong royong dalam mencegah dan mengatasi bencana, termasuk pandemi Covid-19.

Indikator pentahelix adalah pemerintah, dunia usaha, komunitas masyarakat, akademisi, dan media bekerjasama menghadapi bencana apa pun.

“Praktisi humas perlu mengembangkan paradigm baru, yakni dari relasi ke kolaborasi. Penyebabnya, karena disrupsi yang terjadi dalam cara berkomunikasi di masyarakat. Bisa dibayangkan apabila semua terkoneksi dan tenaga humas berkolaborasi.

Humas sebagai satu energi yang mengikat semua partikel yang terdapat dalam kebijakan publik, dan kolaborasi adalah jawaban yang tepat,” jelasnya.

Menurutnya, humas harus mulai mengubah cara kerja mereka untuk meraih perhatian audiens.

“Sekarang bukan waktunya untuk hardselling.

Konten-kontenadalah sinergi antar partikel yang menghasilkan energi. Untuk mendukung sinergi maka diperlukan kolaborasi, salah satunya peran humas sebagai kolaborator. The power of collaborations, not only relations,” pungkasnya. [bed]

l

Halaman 11

Sidoarjo Butuh Pemimpin Perempuan Sidoarjo, Bhirawa Figur perempuan cukup mewarnai kepemimpinan di Surabaya dan sekitarnya. Mulai Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini; Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari; hingga Wakil Bupati Lamongan Kartika Hidayati. Bahkan Jawa Timur pun dipimpin gubernur perempuan, Khofifah Indar Parawansa.

Situasi ini, menurut Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sidoarjo, KH Mohammad Kirom, menandakan masyarakat semakin ‘haus’adanya figur pemimpin perempuan dalam paket kepemimpinan daerah. Termasuk di Kabupaten Sidoarjo.

“Kalau hanya didominasi laki-laki, maka aspirasi dan hubungan intens antara pimpinan dengan masyarakat yang dipimpinnya kurang dekat. Dan hingga saya umur 50 lebih ini, di Sidoarjo belum ada pemimpin perempuan,” katanya di Waru, Sidoarjo, Rabu, (7/10).

“Makanya, kehadiran Bu Dwi Astutik ini salah satunya figur yang harus kita sukseskan dalam Pilkada 2020. Kalau yang lain (dua pasangan calon lainnya) sih sudah jelas, laki-laki semua,” sambungnya.

Selain itu, masyarakat Sidoarjo adalah mayoritas warga Nahdlatul Ulama

l

achmad suprayogi/bhirawa

H Masnuh dan Muhammad Kirom saat menyampaikan dukungannya.

(NU) dan Astituk dipandang Kiai Kirom satu-satunya kader NU yang memang dipersiapkan untuk estafet kepemimpinan.

“Mulai dari tingkat bawah IPPNU, naik ke Fatayat NU, hingga pada tingkat Muslimat NU, itu namanya kader.

Maka saya sangat bangga dan senang

sekali, kehadiran beliau (Astutik) harus all out kita menangkan,” ucapnya.

“Artinya, kehadiran beliau (Astutik) senantiasa kita jadikan sebagai jembatan aspirasi rakyat yang notabene mayoritas di Sidoarjo itu memang ala Ahlussunnah wal Jamaah,” imbuhnya. [ach]

pelayanan prima. Khofifah berharap, kedepan prestasi ini dapat dipertahankan oleh seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemprov Jatim.

“Saya ingin Jatim bisa jadi role model penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, transparan, akuntable, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada publik,”imbuhnya.

Sementara itu, kabupaten/kota di Jatim juga turut meraih penghargaan LPPD Tahun 2018 yang merupakan EKPPD tahun 2019 diantaranya untuk tingkat kab/kota di Jatim, peringkat I diraih oleh Kabupaten Banyuwangi yang juga meraih predikat I tingkat

nasional. Sedangkan peringkat II diraih Kab. Sidoarjo dan peringkat III diraih Kab. Pasuruan.

Direktur EKPKD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Akbar Ali, M.Si menyampaikan selamat dan apresiasinya atas diraihnya penghargaan ini. Dirinya berharap agar prestasi ini bisa terus dipertahankan.

“Untuk itu di tahun 2021 nanti kami akan menjadikan Jatim sebagai salah satu dari dua provinsi pilot project dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah agar bagaimana provinsi maupun kabupaten kota lain mampu seperti Jatim,” ujarnya. [tam]

Kinerja Pemprov Raih Penilaian Tertinggi Kemendagri

l

Sambungan hal 1

“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja kepala daerah melainkan seluruh jajaran Pemprov Jatim secara keseluruhan.

Terimakasih kepada seluruh ASN dan Non ASN Pemprov Jatim yang telah be­ kerja keras melayani masyarakat dengan semangat prima,” ungkap Khofifah.

Menurut Khofifah, penghargaan ini menjadi salah satu wujud dari Nawa Bhakti Satya yakni “Jatim Amanah” yang bertujuan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, kompeten, profesional, partisipatoris dan berorientasi pada

Bupati Tulungagung Lepas Ekspor Produk UMKM ke Jerman l

Sambungan hal 1

berupa wastafel yang sekarang dapat diekspor secara langsung. Tetapi juga produk-produk Tulungagung lainnya,” paparnya.

Ia menyebut banyak produk UMKM di Kabupaten Tulungagung yang berpotensi ekspor. Bukan hanya marmer saja, atau riverstone. “Ada banyak hasil pertambangan. Termasuk juga handycraft,” tandasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung, Slamet Sunarto, menambahkan rata-rata pengusaha Tulungagung masih menggunakan undername service dalam melakukan ekspor. “Dan ini yang sekarang dilepas oleh Bupati yang pertama melakukan ekspor secara langsung,” ujarnya.

Menurut Slamet Sunarto, selama tahun 2019 lalu, tercatat sebanyak 460 kontainer produk Tulungagung telah diekspor ke luar negeri. Namun semuanya masih menggunakan undername service.

“Kalau pakai undername service bayar fee ke orang lain. Dengan masih

Sambungan hal 1

kan bahwa negara hadir di tengah pandemi sekarang ini. BST dan BSB dari pemerintah ini semoga bermanfaat bagi masyarakat di tengah pandemic,” ujar Juliari di sela penyaluran BST di Kantor Pos Besar Surabaya.

Pada kesempatan tersebut, Mensos yang didampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Direktur Utama PT Pos Faizal R Djoemadi menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo, khususnya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BST merupakan bantuan sosial dari Kemensos yang diluncurkan khusus untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang tujuannya untuk mengurangi beban dan meningkat daya beli masyarakat.

Dengan bantuan ini, kata dia, diharapkan dapat meringankan beban hidup bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan karena tempat kerjanya tidak beroperasi. Selain BST, BSB, dan bansos lain dari Kemensos, pemerintah juga meluncurkan berbagai jenis bansos, seperti BLT Dana Desa, Kartu Pra Kerja.

“Dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota juga menyiapkan

Sambungan hal 1

ang investor asing masuk. Namun, dengan masuknya investor masuk dan berinvestasi, tentunya akan mengganggu produk UMKM di Jatim,” jelasnya saat dikonfirmasi, Rabu (7/10) kemarin.

Dalam Omnibus Law, lanjut Dwi Hari Cahyono, disebutkan kalau negara memberikan kemudahan kepada pihak asing untuk berinvestasi. “Ini jelas juga mengancam kedaulatan pangan kita,” imbuhnya.

Politisi asal PKS ini lalu mengaitkan keberadaan Omnibus Law dengan kondisi perekonomian masyarakat di Jatim. Salah satunya keberadaan lumbung pangan.

Diungkapkan oleh Dwi, sebelumnya, Indonesia memiliki UU No.19/2013 tepatnya pada Pasal 30 Juncto Pasal 101 yang mengatur terhadap setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan pangan dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi atau mencukupi cadangan pangan Pemerintah.

Tak tanggung-tanggung, kata Dwi, ancaman pidananya dua tahun dan diwajibkan membayar denda sebanyak Rp2 miliar.

“Aturan ini jelas-jelas melindungi petani kita atas ancaman serbuan impor bahan pangan luar negeri yang merusak harga bahan pertanian dalam negeri,” sambungnya.

Tak disangka-sangka, kata pria yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim ini, malah dalam Omnibus Law dihapus tanpa adanya alasan yang jelas. “Penghapusan ancaman pidana terhadap praktik impor illegal ini tentunya akan membahayakan bagi petani dan sektor pertanian di Indonesia khususnya di Jatim, “ terangnya.

Dengan adanya beberapa kerugian tersebut, kata Dwi, khususnya bagi perekonomian masyarakat di Jatim, PKS Jatim berharap Presiden RI Jokowi mengeluarkan PP untuk membatalkan atau menunda Omnibus Law. “Setidaknya saat ini di Jatim pandemi Covid-19 masih tinggi setidaknya pemerintah pusat tidak memberlakukan terlebih dahulu Omnibus Law. Hal ini dikarenakan mengancam perekonomian masyarakat di Jatim khususnya masyarakat bawah,” pungkasnya. [geh]

Pemkab Nunggak Bayar Listrik, PJU Alun Alun Diputus PLN Sambungan hal 1 Situbondo hingga saat ini masih padam karena diputus oleh PLN Situbondo.

Kondisi ini tak bisa dihindari, kata Hariyadi, karena anggaran untuk pembayaran PJU senilai Rp 1,2 miliar dipatok hanya sampai bulan September 2020. “Ya kan ada refocusing (pemusatan anggaran) untuk pencegahan Covid-19 di Kabupaten Situbondo,” jelas Hariyadi.

Masih kata Hariyadi, kondisi PJU akan segera normal diperkirakan saat memasuki pekan ketiga di bulan Oktober 2020. Pasalnya, sebut Hariyadi, posisi P-APBD Situbondo saat ini masih dalam tahap evaluasi pihak Pemprov Jatim.

Baru setelah itu, lanjut dia, nota PAPBD Situbondo memasuki revisi tim Pemkab Situbondo. “Terakhir kami membuat dokumen DPA yang dilanjutkan dengan pembuatan anggaran kas. Baru setelah itu bisa dicairkan,” papar mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu.

Hariyadi menegaskan, tak hanya PJU yang masih belum cair, untuk operasional rutin perkantoran listrik OPD juga menunggu pencairan P-APBD Situbondo yang dipastikan tuntas akhir Oktober 2020 ini. Saat ini, ungkap dia, pihaknya sudah menyampaikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Situbondo untuk mempersiapkan proses pembayaran dengan menggunakan dana anggaran P-APBD 2020. “Ya saat ini kami masih berproses. Yang jelas kami membayar rekening PJU sebesar Rp 1,2 miliar setiap bulannya. Yang belum dibayar hanya September 2020 ini,” ujar Hariyadi.

Hariyadi berharap setelah kondisi normal untuk pembayaran PJU akan dibayar seperti sediakala. Khusus listrik di DPRD Kabupaten Situbondo dan OPD, aku Hariyadi, tidak mengalami kendala karena anggaran listrik sampai pada bulan Oktober 2020 ini. “Semua anggaran pembayaran listrik cair Oktober 2020. Justeru yang tidak aman itu listrik PJU yang dianggarkan sampai September 2020,” pungkas mantan Kabag Keuangan Pemkab Situbondo itu. [awi] l

wed/bhirawa

Bupati Maryoto Birowo memecahkan kendi saat melepas ekspor produk UMKM Tulungagung ke Jerman, Rabu (7/10).

adanya yang melakukan undername service kami berencana kedepan akan bangun pusat logistik berikat sehingga kalau ekspor dari Tulungagung langsung ke pelabuhan,” paparnya.

Produk ekspor dari Kabupaten Tulungagun, lanjut dia, kebanyakan dikirim ke negara Amerika, Eropa dan ASEAN. “Kemarin ada produk kuliner dari Kecamatan Rejotangan yang diek-

spor ke Malaysia. Juga ada batu fosil yang diekspor ke Belanda,” tuturnya.

Sementara itu, Operation Manager Deeliving Inc, Indri Heselschwerdt, mengungkapkan membeli produk riverstone dari Tulungagung dengan alasan untuk memajukan industri lokal. Apalagi Tulungagung disebut termasuk penghasil batu natural yang signifikan. [wed]

bansos. Bapak Presiden berharap dengan berbagai bantuan tersebut dapat membantu masyarakat,” ucapnya.

Juliari mengatakan sejak Juli 2020, BST sudah memasuki gelombang II yang indeksnya ditetapkan sebesar Rp300 ribu/KPM/bulan selama enam bulan, atau sampai Desember 2020.

“Ini merupakan tambahan karena pada gelombang I sudah pernah disalurkan.

Penambahan periode penyaluran pada gelombang II ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa dampak pandemi masih dirasakan masyarakat, “ katanya.

Sementara itu, sasaran penerima BST di Kota Surabaya sebanyak 225.255 KPM dengan nilai total Rp67,58 miliar. Penerima BST di Jatim untuk penyaluran sampai Oktober 2020 sebanyak 1.407.701 KPM dengan nilai Rp422,31 miliar yang penyalurannya dilakukan baik melalui PT Pos maupun Bank Himbara. Selanjutnya, alokasi beras yang disalurkan di Jatim sebanyak 77.826.825 kilogram untuk 1.729.485 KPM PKH. Realisasi penyaluran beras dari gudang Bulog saat ini mencapai 47 persen atau 36.959.295 kilogram dan berdasarkan data transporter, bansos beras yang sudah didistribusikan ke

KPM PKH mencapai 29.902.290 kilogram atau 80,91 persen.

Di sisi lain, selepas dari Kantor Pos Pusat Surabaya, Mensos Juliari dan rombongan menuju Kantor Kecamatan Gayungan dalam rangka peluncuran BSB. BSB merupakan bansos terbaru dari Kemensos yang diluncurkan pada September dengan target atau penerima 9 juta KPM PKH dan besarnya sebesar 15 kilogram/ KPM/bulan selama tiga bulan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos, Faizal R Djoemadi mengungkapkan, di Jatim total penerima BST sebanyak 1,2 juta keluarga penerima.

Dan terealisasi sebanyak 1,19 juta keluarga. “Jadi tinggal 10 ribu keluarga lagi atau pencapaiannya 99,12 persen,” katanya.

Diantara 1,2 juta alokasi dana BST tersebut, untuk wilayah Kota Surabaya sebanyak 162 ribu keluarga.

Dan sudah terealisasi sebanyak 161 ribu keluarga, atau tercatat tercapai 99,43 persen. “Jadi, sudah sedikit lagi, kalau di Surabaya tinggal 932 keluarga. Sedangkan untuk keluarga yang mengambil BST di Kantor Pos Kebonrojo ini, adalah warga dari Kelurahan Asemrowo, sebanyak 2.837 keluarga,” tandasnya. [iib]

Mensos Saksikan Pencairan BST dan Distribusi BSB di Surabaya l

PKS Sebut Omnibus Law Ancam Lumbung Tani dan UMKM di Jatim

Pertontonkan Satwa, Berharap Masyarakat Tak Lakukan Perburuan Satwa Liar l

Sambungan hal 1

memang selama ini dikenal masyarakat sebagai hewan yang galak. Namun kata dia, jika hewan-hewan tersebut bisa menjadi jinak jika dipelihara dan dirawat de­ngan baik. “Kami hanya sekedar

hobi, sekalian edukasi ke masyarakat.

Hewan yang dikira galak, ternyata bisa jinak,” kata Imam Khambali.

Imam Khambali menjelaskan, sejumlah reptil di alam liar seperti halnya Ular Piton, Biawak, maupun jenis-jenis ular lainya bisa dijinakkan. Meski be-

gitu, masayarakat juga harus mengenali jenis-jenis ular yang berbisa dan yang tidak berbisa. “Kalau Biawak kan hidup di alam sungai, dia kan makan telur-telur ular berbisa seperti telur Ular Cobra,” jelas Imam Khambali.

Dia berharap kepada masyarakat

agar satwa-satwa liar terutama reptil tetap lestari dan tidak terjadi lagi perburuan-perburuan satwa liar di Jombang.

“Seperti halnya perburuan Biawak. Jangan lagi dibuat rica-rica, kalau sekedar dibuat untuk obat sih ndak apa-apa,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

DERAP NUSANTARA Kamis Pahing, 8 Oktober 2020

Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Vaksin Covid-19 Jakarta, (ANTARA) - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 5 Oktober 2020.

Sejumlah isi perpres vaksin tersebut antara lain adalah penegasan dilakukannya percepatan pengadaan vaksin Covid19 dan pelaksanaan vaksinasi (pasal 1 ayat 1).

Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi berwenang untuk menetapkan: a. Kriteria dan prioritas penerima vaksin; b. Prioritas wilayah penerima vaksin; c. Jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan d. Standar pelayanan vaksinasi (pasal 13 ayat 2).

Pasal 1 ayat 2 disebutkan cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID- 19 meliputi: a. pengadaan vaksin Covid-19; b. pelaksanaan vaksinasi Covid-19; c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID19; dan d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Pengadaan untuk vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tahun 2020, tahun 2021, dan tahun

2022,” demikian disebutkan dalam pasal 2 ayat 4.

Namun waktu vaksinasi dapat diperpanjang oleh Komite Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan usulan Menteri Kesehatan.

Dalam pasal 2 ayat 6 disebutkan pemerintah mengutamakan pengadaan vaksin Covid-19 dari dalam negeri.

Pengadaan vaksin tersebut meliputi (a) penyediaan Vaksin Covid-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan (b) distribusi Vaksin Covid-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Pihak-pihak yang dapat mengadakan vaksin adalah BUMN, penunjukan langsung badan usaha penyedia atau kerja sama dengan lembaga/badan internasional (pasal 4 ayat 1).

Namun dalam pasal 5 ayat 1 dinyatakan BUMN yang mendapat penugasan adalah PT Bio Farma (Persero) yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk. Sementara lembaga/badan internasional yang dapat ikutsertakan dalam melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan atau penyediaan vaksin Covid-19 adalah (a) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI); (b) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau (c.) lembaga/badan internasional lainnya.

Selanjutnya mengenai harga vaksin ditetapkan oleh menteri kesehatan seperti termuat dalam pasal 10 ayat (1) “Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian vaksin Covid-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya vaksin Covid-19”.

Sementara pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tetap dilakukan Kementerian Kesehatan (pasal 13 ayat 1). [*]

Presiden RI Joko Widodo

Satgas Catat Penurunan Kasus di 10 Provinsi Sepekan Terakhir

LINTAS NUSANTARA Penanganan Covid-19 GRAFIS diINFO Gorontalo Cukup Bagus Gorontalo, (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monarno mengatakan penanganan Covid-19 di Provinsi Gorontalo sudah cukup bagus dengan tingginya tingkat kesembuhan pasien positif.

“Menurut saya sudah cukup bagus ya, angka kesembuhan termasuk paling tinggi walaupun angka kematian cukup relatif masih bisa ditekan. Apabila pasien dalam kondisi ringan jangan sampe masuk status sedang atau berat, nah ini harus bisa ditekan nanti,” katanya usai menggelar Rapat Koordinasi dengan Pemerintah se-Gorontalo di aula rumah dinas Gubernur Gorontal di Gorontalo, Rabu.

Selain menyoroti angka pasien positif COVID19, Ketua Satgas Nasional Covid-19 itu juga menyoroti tingginya ketidakpercayaan warga terkait dengan penularan virus tersebut di Indonesia.

Menurutnya angka ketidakpercayaan warga di Gorontalo relatif rendah hanya 16,56 persen bila dibandingkan dengan Maluku di angka 29,18 persen dan Sulut 27,66 persen. Data tersebut merupakan hasil survei Badan Pusat Statistik beberapa waktu lalu.

“Ini tantangan bagi kita semua. Gorontalo berada di posisi 15 dari bawah, artinya berada pada posisi lebih kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain, tapi harus tetap mengedukasi warga,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah lebih mengoptimalkan peran masyarakat di berbagai lapisan, dengan mengedukasi dalam berbagai kesempatan. Kepada Pemprov, saya berharap keterlibatan masyarakat dioptimalkan sampai ke tingkat RT/RW. Ketika RT/RW dilibatkan, diikutsertakan, dijadikan bagian dalam program ini maka akan timbul kesadaran lebih tinggi. Mereka diharapkan berperan lebih aktif untuk memutus mata rantai di hulu yakni pencegahan. Pencegahan akan jauh lebih murah dibandingkan dalam penanganan kesehatan,” jelasnya.

Data Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Gorontalo menyebut hingga Selasa 6 Oktober 2020 total pasien yang terpapar virus corona berjumlah 2.839 orang. [*]

mulai sedikit menurun.

Jakarta, (ANTARA) Berikutnya, Suma- Satuan Tugas (Satgas) tera Utara pada pekan Penanganan Covid-19 terakhir juga terjadi mencatat penurunan penurunan jumlah kakasus di enam dari 10 sus sebesar minus 3,9 provinsi dengan kumupersen, dibandingkan latif kasus paling tinggi dengan pekan sebelumpada sepekan terakhnya, dengan 50 persen ir, yaitu DKI Jakarta, kasus di antaranya disSumatera Utara, Jawa umbangkan oleh Kota Barat, Jawa Timur, KaMedan. limantan Selatan dan Ketua Bidang Data dan Selanjutnya, Provinsi Sulawesi Selatan.

Informasi Satgas Jawa Barat mencatatkan “Jadi memang dari Teknologi Penanganan Covid-19 penurunan 28,5 persen 10 provinsi ini masih dr. Dewi Nur Aisyah pada satu pekan terakhir, beberapa yang ada peningkatan kasus. Sisanya dari pekan berbeda jauh dengan dua pekan lalu sebelumnya sudah terjadi penurunan,” saat peningkatan kasusnya tinggi sekali. kata Ketua Bidang Data dan Teknologi Provinsi Jawa Timur juga menurun sebeInformasi Satgas Penanganan Covid-19 sar minus 8 persen, Kalimantan Selatan dr Dewi Nur Aisyah dalam konferensi minus 8,1 persen dan Sulawesi Selatan pers di Graha BNPB Jakarta, Rabu. yang juga mencatatkan penurunan cukup Ia mengatakan untuk DKI Jakarta, signifikan sebesar 30,1 persen.

Sementara itu, 4 dari 10 provinsi tren kasus Covid-19 dalam sepekan mengalami penurunan sebanyak minus lain dengan kumulatif kasus pal0,8 persen. Untuk itu, Satgas Covid-19 ing tinggi di Indonesia pada satu mendorong agar penurunan tersebut pekan terakhir mengalami tren keakan jauh lebih tinggi pada pekan-pekan naikan, antara lain adalah Provinsi Jawa Tengah, Papua, Bali dan Aceh. berikutnya.

Berdasarkan data yang ada, pe- Provinsi Jawa Tengah meningkat 1,3 ningkatan kasus sangat signifikan persen, Papua 2,4 persen, Bali 6,3 DKI Jakarta terjadi pada awal-awal persen dan Aceh mencatatkan tren September. Namun demikian, pada kenaikan cukup signifikan sebesar pekan terakhir tren tersebut sudah 12,2 persen. [*]

K A N T O R B E R I TA I N D O N E S I A

Halaman 12

Netralitas ASN Jadi Penentu Kualitas Demokrasi Pilkada

Jakarta, (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi faktor penentu bagi kualitas dan keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2020.

“Netralitas adalah salah satu faktor penentu kualitas demokrasi dan kontestasi dalam pemilihan umum.

Perhatian terkait netralitas ASN ini harus mendapatkan prioritas kita bersama, demi menjaga amanah konstitusi tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat,” kata Ma’ruf Amin dalam pidato kunci pada Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu.

Pilkada merupakan mandat konstitusi sekaligus sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya secara demokratis. Karena itu, Ma’ruf meminta pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, berintegritas dan netral.

“Kesakralan prosesi demokratis pilkada, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, integritas dan netralitas dalam penyelenggaraannya, harus kita jaga agar tidak dikotori oleh halhal yang dapat merusak esensi dan sendisendi dasar demokrasi itu sendiri,” tegasnya.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, lanjut Ma’ruf, telah disebutkan jelas bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas.

Sehingga, lanjutnya, netralitas menjadi prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku yang tidak dapat dipisahkan dari ASN. Wapres juga berharap pembentukan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dapat diterapkan dengan benar oleh selu-

ruh instansi dan ASN di 270 daerah.

“SKB ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang netral, objektif dan akuntabel, khususnya terkait pengawasan netralitas ASN,” ujarnya.

Dalam acara Kampanye Virtual tersebut juga dilakukan Deklarasi Netralitas ASN dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2020.

Deklarasi tersebut berisi empat poin komitmen yang harus dilakukan seluruh ASN selama pelaksanaan tahapan Pilkada.

Komitmen tersebut yaitu menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN; menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan masyarakat, tidak memihak kepada paslon tertentu; menggunakan media sosial secara bijak, tidak untuk mendukung paslon, tidak untuk ujaran kebencian dan berita bohong; serta menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apa pun.

Sebelumnya pada 10 September, SKB Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 telah ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto. [*]

Jakarta, (ANTARA) - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat hingga September 2020 sebanyak 694 aparatur sipil negara dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Berdasarkan data per 30 September 2020, terdapat 694 pegawai ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas. Sebanyak 492 telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas, dengan tindak lanjut pemberian sanksi dari PPK baru 256 ASN atau 52 persen,” kata Ketua KASN Agus Pramusinto dalam acara Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu.

Pelanggaran netralitas oleh para ASN tersebut ialah kampanye atau sosialisasi melalui media sosial, melakukan pendeka-

tan ke partai politik dan bakal calon kepala daerah, menyelenggarakan kegiatan yang berpihak pada salah satu bakal calon, menghadiri deklarasi pasangan bakal calon, serta membuat keputusan yang menguntungkan calon tertentu.

Berdasarkan instansi, pelanggaran netralitas paling banyak dilakukan di Kabupaten Purbalingga sebanyak 56 orang; kemudian Kabupaten Wakatobi (34 orang), Kabupaten Kediri (21 orang), Kabupaten Musi Rawas Utara (19 orang) dan Kabupaten Sumbawa (18 orang).

Sementara berdasarkan wilayah, pelanggaran terbanyak dilakukan oleh ASN di Sulawesi Tenggara sebanyak 90 orang, lalu Nusa Tenggara Barat (83 orang), Jawa Tengah (74 orang), Sulawesi Selatan (49 orang) dan Jawa Timur (42 orang). [*]

KASN Catat 694 ASN Langgar Netralitas

INFO GRAFIS

SEKILAS JAWA TIMUR

Dinas Pertanian Probolinggo Kenalkan Varietas Tembakau Paiton Probolinggo, Jawa Timur, (ANTARA) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mengenalkan varietas tembakau Paiton 3, Paiton 4, dan Paiton 5 sebagai varietas benih unggul setelah Kementerian Pertanian melepas varietas benih unggul tembakau tersebut pada 2019.

“Kami melakukan diseminasi berupa sosialisasi di wilayah 7 kecamatan potensi tembakau, agar masyarakat tahu benih tembakau Paiton yang sudah dilepas sudah menjadi benih unggul,” kata Kepala Bidang Perkebunan DKPP Kabupaten Probolinggo Nurul Komaril Asri di Probolinggo, Rabu.

Dalam diseminasi itu, lanjut dia, dilakukan demplot tanaman tembakau

seminasi itu hanya sosialisasi saja yang intinya varietas tersebut sudah dilepas, sudah ditanam dan nanti didiskripsikan, jadi kerja samanya dari Balittas Malang dan UPT Sertifikasi dan Pengawasan Benih Perkebunan.

“Kalau perbenihan untuk persiapan tanam di tahun 2021 dengan Benih unggul varietas tembakau Paiton 5 yang ditanam proses perbenihan yang sudah terstandarisasi, agar di Kabupaten Probolinggo. membuat benih tembakau untuk benih unggul va- Bucor Kulon di Kecama- yang baik karena selama ini benihnya asal-asalan,” rietas Paiton 3, Paiton 4 tan Pakuniran.

“Kegiatan demplot dan ujarnya. dan Paiton 5 di Kelompok Dalam perbenihan Tani Karya Bakti II Desa perbenihan tembakau unKlampokan di Kecamatan tuk benih unggul varietas itu, lanjut dia, pihaknya Paiton 3, Paiton 4 dan mengajari petani untuk Besuk.

Selain itu proses per- Paiton 5 itu dilakukan membuat benih sendiri benihan di penangkar bersamaan karena benih- dan karena baru dilepas, benih tembakau Desa nya berasal dari Balai kemudian melakukan Sindetanyar di Kecamatan Penelitian Tanaman Pe- diseminasi untuk menBesuk, Desa Rawan dan manis dan Serat (Balittas) genalkan kepada petani dan sekaligus dibenihkan Kedungcaluk di Kecama- Malang,” katanya.

Menurutnya kalau di- untuk persiapan tanam di tan Krejengan, serta Desa

tahun 2021.

“Tapi bukan sekedar perbenihan biasa, namun perbenihan yang sudah terstandarisasi, jadi perbenihan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbenihan tembakau,” katanya.

Ia berharap petani menanam tembakau yang sudah menjadi benih unggul lokal dan petani sudah bisa membenihkan sendiri, sehingga tidak perlu mencari benih yang tidak jelas.

“Kalau benih yang sudah dilepas menjadi benih unggul, petani sudah bisa memprediksi dari awal hasil produksi yang akan diperolehnya.

Tetapi kalau benih tidak jelas, petani tentu masih akan meraba-raba sesuatu yang masih belum pasti,” ujarnya. [*.wap]

Pemerintah menata Labuan Bajo, Komodo, Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk dijadikan wisata premium. Sejumlah sarana dan prasarana dibangun untuk mendukung rencana itu dengan tahap pertama ditargetkan rampung pada akhir 2020.