Page 1

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Pahing, 8 NOVEMBER 2018

http://www.harianbhirawa.co.id

8

AGENDA HARI INI

NOVEMBER 2018

- Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

- Wagub H Saifullah Yusuf 08.30

Menghadiri Acara BKKBN di Hotel Singosari Resort Holl A Batu

- Sekdaprov Heru Tjahjono 09.00

Sidang Paripurna di DPRD Jatim

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Duta BPJS Kesehatan Bantu Warga Nikmati Kemudahan Mobile JKN Surabaya, Bhirawa Di usianya lima tahun Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berjalan, BPJS Kesehatan terus melakukan perbaikan dan pengembangan. Salah satunya yakni aplikasi terbaru yang kini gencar dipromosikan adalah Mobile JKN guna kemudahan pesertanya. Selain memperkenalkan aplikasi setiap sosialisasi yang dilakukan, BPJS Kesehatan Cabang juga membuka booth bagi Duta Mobile JKN untuk memberikan informasi mengenai aplikasi tersebut bagi para calon peserta. “Aplikasi ini memang diciptakan untuk mengakomodir kebutuhan peserta BPJS Kesehatan tanpa

 ke halaman 11

Partisipatoris Jadi Dasar Pelayanan Publik di Jatim Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim terus melakukan inovasi di berbagai bidang pelayanan publik. Salah satu dasarnya adalah dengan menerapkan konsep partisipatoris. Yakni dengan cara melibatkan

gegeh/bhirawa

Duta BPJS Kesehatan Bantu Warga Nikmati Kemudahan Mobile JKN.

Dewan Pertanyakan Sebaran TPP PNS Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Rencananya, pada hari ini, Kamis (8/11), Komisi C DPRD Tulungagung akan menanyakan sebaran tunjangan penambahan penghasilan (TPP) yang bakal diterima PNS lingkup Pemkab Tulungagung untuk pertama kalinya pada tahun 2019 mendatang. Anggaran TPP ini sudah tercantum dalam Raperda APBD Tulungagung 2019. “Besok (hari ini, red) akan kami tanyakan secara detail tentang pemberian TPP tersebut. Bagaimana sebarannya. Sejauh ini kami belum mengetahuinya,” ujar anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd pada Bhirawa, Rabu (7/11). Pertanyaan ini menurut Heru Santoso akan ditujukan pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung yang pada hari ini, Kamis (8/11), terjadwal membahas Raperda APBD 2019 bersama Komisi C DPRD Tu-

masyarakat dalam menentukan kebijakan dan inovasi pelayanan publik. “Partisipatoris merupakan cara kami memberikan pelayanan publik bagi masyarakat Jatim. Komitmen pimpinan itu betul harus dilakukan,

Peserta Tes CPNS Harus Paham Strategi Menjawab Soal

Pemprov, Bhirawa Seleksi CPNS pada tahapan Computer Assisted Test (CAT) telah menyisihkan sebagian besar pendaftar yang lolos secara administrasi. Terutama pelamar yang mencoba peruntungan mendaftar di Pemprov Jatim. Hingga kini, baru sekitar 2,5 persen peserta ujian yang mampu memenuhi passing grade. Angka tersebut otomatis masih jauh dari kebutuhan peserta yang akan mengikuti tahap selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Kepala Badan Kepegawaian

daerah (BKD) Jatim Anom Surahno mengungkapkan, jumlah pelamar CPNS yang mengikuti tes baru sekitar 35 ribu. Dari jumlah tersebut, mayoritas tidak mampu memenuhi passing

Rocky Syahbana

 ke halaman 11

Sentil.. 

Hanya 2,5 Persen Mampu Penuhi Passing Grade - Terlalu tinggi atau peserta yang kurang mampu ?

Bank Titil Masih Marak, DPRD Jatim Minta Dinkop Evaluasi KSP - Rentenir mencekik, rentenir disayang

Anggaran dan Sarpras Jadi Problem Utama PAUD - PAUD-nya hidup segan mati tak mau

grade. Khususnya pada variabel Tes Kompetensi Pribadi (TKP) yang passing gradenya cukup tinggi, yakni 143. Sementara untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) passing grade minimal 75 dan Tes Intelegensi Umum (TIU) minimal 80. “Rata-rata jatuh karena TKP tidak memenuhi passing grade. Batas passing grade itu memang terlalu tinggi,” tutur Anom dikonfirmasi kemarin.

 ke halaman 11

Inovasi Contra War Pemkab Malang Terima Penghargaan Presiden RI

Rintis Multi Layanan Pro Warga

aneka multi layanan pro warga. Ini dilakukan Rocky selain untuk memudahkan layanan kepada masyarakat sekaligus untuk membantu permasalahan yang dialami masyarakat Kelurahan Ardirejo. Gagasan brilian Lurah Rocky disambut antusias kalangan masyarakat, termasuk dukungan penuh dari para staf yang ada di Kelurahan Ardirejo. S a t u diantaranya yang digagas R o c k y

 ke halaman 11

Hanya 2,5 Persen Mampu Penuhi Passing Grade

 ke halaman 11

BARU dilantik menjadi Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Rocky Syahbana langsung tancap gas dengan meluncurkan

tetapi di Jatim pemerintah harus berbicara dengan masyarakat,” ujar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menjadi narasumber The International

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menjadi narasumber dalam The International Public Service Forum di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC).

cyn/Bhirawa

Wapres RI HM Jusuf Kalla (kanan) yang didampingi MenPAN RB Syafruddin (tengah) telah menyerahkan penghargaan kepada Plt Bupati Malang HM Sanusi (kiri) di JCC, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/11)

Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali meraih prestasi, karena telah berhasil membuat inovasi baru. Sedangkan inovasi itu yakni terkait Contraceptive For Women At Risk (Contra War). Sehingga Contra War tersebut terpilih dan masuk dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018. Dengan terpilihnya inovasi dalam pelayanan publik itu, maka Presiden Republik Indonesia (RI) H Joko Widodo memberikan penghargaan kepada Pemkab Malang. Dan penghargaan itu diserahkan langsung melalui Wakil Presiden (Wapres) RI HM Jusuf Kalla kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang HM Sanusi, saat acara Pembukaan International Public Service Forum di

 ke halaman 11

Ribuan Pelamar Berebut Pekerjaan di Pasuruan Job Fair

Hilmi Husain/Bhirawa

Wakil Bupati Pasuruan, KH A Mujib Imron di dampingi Achmad Chasani, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan di lokasi Pasuruan Job Fair 2018, Rabu (7/11).

Pasuruan, Bhirawa Para pencari kerja antusias mengunjungi Pasuruan Job Fair di UPT Disnaker Latihan Kerja Daerah Kabupaten Pasuruan, Rabu (7/11). Antusiasme itu dibuktikan dengan belum dibuka secara resmi oleh Pemkab Pasuruan, terlihat ribuan pekerja sudah memadati area Pasuruan Job Fair. Itu pertanda,

 ke halaman 11

Bank Titil Masih Marak, DPRD Jatim Minta Dinkop Evaluasi KSP Surabaya, Bhirawa Praktik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) laiknya bank titil masih marak di Jawa Timur. Hal ini diketahui pasca adanya laporan masyarakat yang diterima oleh anggota Komisi B DPRD Jatim, Afwan Maksum. Menurut Afwan, Dinas Koperasi (Dinkop) Provinsi Jatim mempunyai fungsi pengawasan dan memperhatikan serius terkait KSP yang berpraktik sebagai bank titil.

 ke halaman 11

Cerita Pemkot Surabaya Terapkan Program Permakanan

Bermula dari Temuan Adanya Warga Bukan Surabaya yang Terlantar dan Kelaparan

Pemerintah Kota Surabaya mempunyai berbagai program khusus untuk menyejahterahkan warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Salah satunya yakni program permakanan. Para lansia, anak yatim dan penyandang disabilitas, mendapat perhatian khusus. Setiap hari, mereka mendapat bantuan makanan yang dikirimkan ke masingmasing rumah.

Zainal Ibad, Kota Surabaya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menceritakan bagaimana awal mula menerapkan program permakanan tersebut. Ketika itu, jajaran Pemkot Surabaya menemukan adanya orang terlantar dengan kondisi kelaparan yang meninggal. Namun, orang tersebut bukan warga Surabaya. Melihat hal itu, Risma pun merasa iba. Sehingga akhirnya muncul ide gagasan untuk membuat program

permakanan itu. “Karena itu, aku ndak mau ada orang Surabaya yang meninggal karena kelaparan,” kata Risma, saat ditemui di Balaikota Surabaya, beberapa waktu lalu. Program permakanan tersebut, lanjut dia, awalnya hanya diterapkan pada lansia miskin. Yakni para orang tua yang sudah berumur 56 tahun ke

 ke halaman 11

Petugas mengirim makanan kepada lansia di Surabaya. Daftar Penerima Manfaat (DPM) permakanan tahun 2018 berjumlah sebanyak 29.249 orang.


SURABAYA

2

Kamis Pahing 8 NOVEMBER 2018

PELAYANAN PUBLIK - KESEHATAN - HUKUM

RAGAM INFO

istimewa

(Pangkoarmada) II Laksamana Muda TNI Mintoro Yulianto didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada (KDJA) II Dien Mintoro Yulianto menjenguk dua anak dari dua prajurit Koarmada II yang mengalami sakit, Rabu (7/11).

Pangkoarmada II Jenguk Keluarga Anggota yang Sakit Surabaya, Bhirawa Kepedulian Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksamana Muda TNI Mintoro Yulianto terhadap anggota cukup tinggi. Hal itu dibuktikan saat Pangkoarmada II didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada (KDJA) II Dien Mintoro Yulianto menjenguk dua anak dari dua prajurit Koarmada II yang mengalami sakit. Pertama yang dijenguk adalah putera dari Kopka Iwan anggota dari KRI Oswald Siahaan (OWA)- 354 dan kedua adalah anak bayi dari Kopka Saptono anggota Denmakoarmada II. Keduanya sedang dirawat di RSAL dr Ramelan Surabaya, Rabu (7/11). Dalam kunjungannya ke RSAL tersebut, Pangkoarmada II menyampaikan rasa prihatin kepada keluarga Kopka Iwan dan Kopka Saptono, agar selalu tetap tabah, sabar dan mendoakan semoga lekas sembuh. Riswanda umur 19 th, putera dari Kopka Iwan yang dirawat di ruang I bedah kamar 6 sejak 15 Oktober dengan hidrosefalus/tekanan cairan di kepala meningkat akibat tumor otak. Dirawat oleh dokter spesialis bedah syaraf. Saat ini sudah dilakukan operasi penurunan tekanan cairan di kepala akibat tumor dan kesadaran pasien menurun. Selanjutnya dari yang merawat akan melaksanakan pengangkatan tumor bila memungkinkan serta Q bed dilanjutkan dengan radioterapi.Q

abed nego/bhirawa

Wakil Jaksa Agung Arminsyah usai meninjau Kejari Surabaya dalam proses penilaian predikat Wilayah Bebas Korupsi, Rabu (7/11).

Wajagung Optimistis Kejari Surabaya Sabet Predikat WBK Kejari Surabaya, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya terus berbenah dalam hal pelayanan publik maupun penanganan perkara di wilayah hukumnya. Hal itu tiada lain guna meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kejari Surabaya. Setelah mendapat kunjungan kerja (kunker) dari Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan (Sesjamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Elvis Johnny beberapa waktu lalu. Kini giliran Wakil Jaksa Agung (Wajagung) Arminsyah yang melakukan kunker di kantor Kejari Surabaya, Rabu (7/11) sekaligus melihat kesiapan predikat WBK apakah pantas diraih Kejari Surabaya. “Penilaian sementara, kemungkinan besar lolos. Tapi sekali lagi, yang berwenang menentukan lolos apa tidaknya bukan saya. Melainkan oleh Badan Pusat Statistik

(BPS) dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan),” kata Arminsyah. Arminsyah menjelaskan, program WBK ini sekaligus sebagai program reformasi birokrasi. Salah satu tahapannya adalah WBK. “Dari temanteman reformasi birokrasi, kementerian dan juga dari BPS sudah melakukan pengecekan. Rencananya Kejari Surabaya akan lolos,” jelasnya. Ada banyak kriteria kelolosan, sambung Arminsyah, di antaranya adalah area perubahannya mana, pelayanan masyarakatnya bagaimana, percepatan penyelesaian perkaranya bagaimana. Terkait Sistem Pelayanan Terpadu, pihaknya mengaku hal tersebut termasuk bagian dari terobosan dalam melayani masyarakat. “Hal tersebut termasuk pelayanan elektronik (e-Tilang). Jadi masyarakat terlayani. Termasuk penanganan

perkara, intinya cepat dan tidak ada yang macam-macam,” tegasnya. Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim ini menambahkan, di Jawa Timur Kejari yang digadang-gadang bisa memperoleh predikat WBK ada dua. Dua Kejari ini, lanjut Arminysah, yakni Kejari Surabaya dan Kejari Situbondo. “Dua Kejari itu sementara ini bisa dikatakan layak memperoleh predikat WBK,” pungkasnya. Tak hanya di Kejari Surabaya, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dimiliki Kejati Jatim mendapat apresiasi juga dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Karena dengan sistem ini akan lebih mempermudah masyarakat untuk memantau perkara yang sedang ditangani. “Ini (aplikasi) masih di atas ratarata (penilaian kualitas). Saat ini juga sedang dilakukan survei kepada

pengguna layanan ini,” kata Asisten Perumusan Kebijakan Pelayanan Kemenpan RB Ronald Anas usai memantau pelayanan publik di Kejati Jatim. Ronald mengaku pelayanan administrasi data terpadu ini merupakan bagian dari sistem yang akan dimasifkan. “Saat ini masih sangat terbatas informasi Kejaksaan, kepolisian dan Pengadilan. Ke depan akan bisa dioptimalkan lagi,” ucapnya. Di lingkungan Kejaksaan, sambung Ronald sistem ini sudah dikembangkan di Kejari Surabaya, Kejari Situbondo dan Kejati Jatim. Pada sistem ini masyarakat bisa memantau perkara yang sedang ditangani Kejaksaan. “Harapannya sistem ini bisa direplikasi ke sejumlah daerah lain. Sehingga antara Kejaksaan, kepolisian dan Pengadilan bisa sinkron untuk penanganan perkara,” pungkasnya.Q bed

Kejati Jatim Kantongi Nama Tersangka Dugaan Korupsi Jamkrida Kejati Jatim, Bhirawa Penyidikan dugaan kasus korupsi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim senilai Rp 6 miliar mulai menemukan titik terang. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah mengantongi nama calon tersangka kasus dugaan korupsi pada perusahaan milik Pemprov Jatim ini. “Nama tersangkanya sudah ada di kantong Pak Kajati (Kepala Kejati),” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Rabu (7/11). Ditanya lebih lanjut terkait tersangka, Didik enggan merinci. Pihaknya mengaku saat ini masih dalam proses pengembangan penyidikan yang dilakukan Pidsus. “Intinya sudah ada (nama tersangka, red). Tinggal tunggu jalannya pengembangan dari penyidikan kasusnya saja,” jelas pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya ini. Sementara itu, Kajati Jatim

Sunarta mengaku akan secepatnya mengumumkan tersangka kasus Jamkrida. Disinggung mengenai lampu hijau dari Gubernur Jatim terkait penyitaan aset Dirut PT Jamkrida, Sunarta menjelaskan jika hal itu menunggu hasil penyidikan kasus ini. Pihaknya juga membenarkan adanya komunikasi dan koordinasi dari Gubernur Jatim terkait penyitaan aset terkait dugaan kasus korupsi Jamkrida. “Gubernur sudah komunikasikan hal itu. Intinya beliau mendukung langkah penyidikan yang dilakukan Kejati Jatim,” ucapnya.

Terkait kapan adanya penyitaan aset kasus ini, Kajati asal Subang Jawa Barat ini mengaku masih menunggu proses penyidikan. Saat ini, sambung Sunarta, penyidik masih perlu memeriksa beberapa saksi terkait kasus ini. Sekaligus pemantapan proses penyidikan kasus ini. “Masih menunggu penyidikan kasus ini. Karena masih proses,” pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Richard Marpaung meyakinkan bahwa penanganan dugaan korupsi Jamkrida Jatim ditangani secara serius oleh penyidik Pidsus Kejati Jatim. Bahkan Richard mengatakan bahwa pekan ini penyidik Pidsus akan memeriksa para saksi-saksi terkait kasus ini. Adanya dugaan korupsi di tubuh perusahaan milik Pemprov Jatim tersebut berawal dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari audit yang dilakukan lembaga yang

mengawasi perbankan itu, pada 2016 ditemukan ada dana Rp 6 miliar yang keluar dari PT Jamkrida Jatim. Dana itu awalnya diperuntukkan bagi debitur yang mengalami gagal bayar. Namun oleh oknum di PT Jamkrida Jatim diduga digunakan untuk keperluan lain. Bahkan Kejaksaan yang beralamatkan di Jl A Yani ini sudah menaikkan status penyelidikan naik ke penyidikan. Penyidik pun sudah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan orang lebih terkait kasus ini. Sayangnya meski naik ke penyidikan, Kejaksaan belum juga menetapkan tersangka dalam kasus ini, dengan alasan masih penyidikan umum. Untuk memperkuat alat bukti, Kejati Jatim juga akan meminta data kerugian dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jatim. Hal itu dilakukan guna mempercepat proses penyidikan kasus Jamkrida Jatim.Q bed

Kebakaran Gedung IGD RS Bhayangkara Diduga Kesalahan SOP Polda Jatim, Bhirawa Kebakaran terjadi di lantai III gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Bhayangkara Polda Jatim, Rabu (7/11). Beruntung dalam kebakaran yang diduga akibat kesalahan SOP ini tidak ada korban jiwa, lantaran gedung lantai III ini belum digunakan. Insiden kebakaran ini diketahui sekitar pukul 12.00. Asap terlihat dari sebuah ruangan penyimpanan cat di lantai III gedung yang masih dalam tahap pembangunan itu. Gedung yang terbakar merupakan satu kesatuan dari gedung IGD RS Bhayangkara Polda Jatim. “Penyebabnya diduga ada kesalahan SOP, mungkin ada barang-barang atau material yang mudah terbakar di area itu. Terlebih suhu saat ini kan panas,

trie diana/bhirawa

Gedung IGD RS Bhayangkara Polda Jatim usai kebakaran di lantai III, Rabu (7/11). kata Wakapolda Jatim Brigjen Pol M hujan sedikit. Yang pasti kita akan Iqbal, Rabu (7/11). lakukan proses penyelidikan dari Penyelidikan ini, lanjut Iqbal, dugaan kesalahan-kesalahan SOP,”

akan ditindaklanjuti juga oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim. Iqbal mengaku, dalam kebakaran ini tidak ada korban jiwa, karena kebakaran ini terbilang kecil. Dan juga dalam gedung yang terletak di lantai III itu sama sekali tidak ada pasien. “Ini adalah gedung manajemen, cuma lantai bawah yang UGD. Dan juga gedung ini belum digunakan,” jelasnya. Sesuai dengan keterangan Kabid Humas Polda Jatim Iqbal mengaku bahwa gedung ini sedang dalam proses penyelesaian. Untuk lantai pertama dan lantai II, Iqbal mengaku pembangunan gedung ini sudah mencapai 90%. Bahkan lantai pertama sudah 100% selesai dan sudah digunakan. Sedangkan lantai III Q bed belum digunakan sama sekali.Q

istimewa

Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati menghadiri Focus Group Discussion (FGD) digelar di Aula Kanwil, Rabu (7/11).

Tahun Ini Desa Sadar Hukum di Jatim Capai 184 Desa

Surabaya, Bhirawa Desa Sadar Hukum (DSH) di wilayah Jatim yang digagas oleh Kanwil Kemenkumham Jatim kini terus bertambah. Jika saat ini sudah terbentuk 72 DSH, tahun ini bakal bertambah lagi 112 DSH, sehingga total mencapai 184 DSH. Namun untuk pembentukan DSH tahun ini bakal ada prosesi pengukuhan yang rencananya akan dihadiri Menkumham Yasonna H Laoly. Guna menyiapkan hal itu, Kanwil Kemenkumham Jatim mulai melakukan persiapan pengukuhan DSH dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD). Acara digelar di Aula Kanwil, Rabu (7/11) itu dibuka langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati. Tiga narasumber juga dihadirkan di antaranya Kadiv Yankumham M Yunus Affan, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Setdaprov Jatim Edy Kuncahyo dan Kabag Penyuluhan, Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Pemprov Jatim Emmy Krisnawati. Susy mengungkapkan, Jatim perlu kerja yang lebih keras untuk memunculkan DSH baru, karena hingga saat ini, baru 72 DSH yang ada di Jatim. “Padahal jumlah desa/kelurahan di Jatim ada sekitar 6.000. Terbanyak di Indonesia. Tahun ini sendiri rencananya ada 112 DSH baru yang akan diresmikan Menkumham. Era sekarang memang tidak mudah. Standarnya dan persyaratannya lebih tinggi dan tidak bisa direkayasa. Sehingga saya percaya 112 DSH ini secara kualitas memang sangat Q bed baik dan memenuhi persyaratan,” kata Susy.Q

Istri Kendalikan Bisnis Narkoba saat Suami Dipenjara

trie diana/bhirawa

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Indra Mardiana menginterogasi tersangka pengedar 100 gram sabu, Rabu (7/11).

PolrestabesSurabaya,Bhirawa Irawati (35) harus berurusan dengan Satreskoba Polrestabes Surabaya. Wanita asal Jl Sunan Drajat Lamongan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yakni menjadi pengendali pengiriman narkoba ke Banyuwangi. Modusnya, Irawati menggunakan jasa ekspedisi untuk mengirimkan sabu seberat 100 gram, yang merupakan bisnis dari suaminya yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lamongan. Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Indra Mardiana mejelaskan, selain Irawati, pihaknya juga mengamankan satu tersangka lain.

Dia adalah Asmadi Safar (42) warga Dusun Tegal Gondo, Banyuwangi. Pria bertato ini, lanjut Indra Mardiana, ditangkap di rumahnya pada 12 Oktober lalu. Penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari informasi yang didapat petugas. “Penangkapan tersebut berawal saat kami mendapatkan informasi dari kantor ekspedisi di Jalan Mayjend Sungkono. Pihak ekspedisi menyatakan ada paket yang mencurigakan yang hendak di kirimkan ke Banyuwangi,” kata AKBP Indra, Rabu (7/11). Informasi itu, lanjut Indra, ditindaklanjuti dengan membuka paketan yang ditujukan kepada seorang yang

bernama Andi. Saat dibuka, ditemukan satu buah kotak hitam yang terdapat satu satu paket abu seberat 100 gram. Lalu, untuk proses penyelidikan bungkusan tersebut dikemas kembali seperti semula. Semua proses tesebut disaksikan oleh pihak ekspedisi. “Kemudian pihak ekspedisi mengirimkan paketan tersebut ke cabang Banyunwangi, namun dalam pengawasan dan pengintaian kami,” jelasnya. Mantan Wakapolres Sidoarjo ini menambahkan, saat paket tersebut sampai ke Banyuwangi, paketan itu diambil oleh seorang pria yang belakangan diketahui bernama Asmadi. Lalu se-

telah mengambil barang tersebut tepat di Jalan Tegalsari Banyuwangi, Asmadi disergap polisi. “Setelah kami interogasi, Asmadi mengaku jika narkoba tersebut dikirimkan oleh seorang perempuan bernama Irawati. Keesokan harinya kami kembangkan penyelidikan hingga mengamankan tersangka Irawati di rumahnya Lamongan,” tambahnya. Sementara kepada polisi Irawati mengaku terpaksa meneruskan bisnis narkoba itu untuk menanggung beban kebutuhan keluarganya. Sebab sudah hampir satu tahun, suaminya ditahan di Lapas Lamongan karena terliQ bed bat kasus yang sama.Q


SURABAYA

Kamis Pahing 8 NOVEMBER 2018

3

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pembangunan Trem Sudah Masuknya RPJM Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya terus mengupayakan pembangunan angkutan massal cepat trem bisa direalisasikan. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Surabaya Gede Dwija Wardhana menyampaikan, bahwa pembangunan angkutan massal sudah masuk dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain Surabaya, beberapa kota lain yang mengembangkan angkutan massal, yakni Medan dan Bandung. “Di RPJMN sudah masuk program-program kota besar, hanya tak disebutkan angkutan massal cepat,” paparnya, Rabu (7/11). Dwija mengatakan, karena masuk program nasional, maka pemerintah kota berupaya untuk mendapatkan dukungan dalam pembangunannya. Sebelumnya, untuk kebutuhan penganggaran, salah satu mekanisme yang direncanakan ada-

istimewa

Ilustrasi angkutan massal cepat trem di Surabaya. Pemkot terus mengupayakan agar pembangunan angkutan massal ini bisa segera direalisasikan. lah melalui KPBU, yakni ker- pemerintah pusat dan PT KAI Sarana dan Prasarana Bappeko mendapat persetujuan Wali jasama antara pemerintah de- tiga tahun silam, kewajiban Mengenai pendirian badan Kota Surabaya. ngan badan usaha untuk pe- Pemkot Surabaya hanya me- usaha, Dwija Wardhana me“Kemudian dilanjutkan denyediaan infrastruktur untuk nyediakan trunk (bus) dan feeder ngatakan, bahwa pihaknya su- ngan pembentukan BLUD (Bakepentingan umum. Alternatif (minibus). Dan, kewajiban terse- dah mengajukan usulan terse- dan Layanan Umum Daerah ) lain dalam pembiayaan melalui but sudah dijalankan dengan but untuk pengelolaan Suraba- atau bisa langsung Badan Usaha alokasi APBD. “Hanya ada atu- pengoperasian Surabaya Bus. ya Bus. Namun, menurutnya Milik Daerah (BUMD),” tegasnya ran harus benbentuk badan “Trem dan LRT merupakan prosesnya bertahap. Pertama Ia menyampaikan, sebenarusaha,” terangnya peran APBN. Makanya kita terus dengan pembentukan UPTD, nya skenario Dinas Perhubungan Sebenarnya sesuai MoU dengan dorong,” ungkap mantan Kabid skema ini minggu lalu sudah dalam pengoperasian angkutan

massa sudah berjalan. Dalam pengoperasian Surabaya Bus di tahun pertama hingga ketiga direncanakan dengan adanya subsidi supaya murah. Bahkan, yang berlaku saat ini justru gratis. “Kalau dengan menggunakan sampah itu kan soal edukasi ke masyarakat,” jelasnya Dwija memperkirakan, jika tahun depan pengelolan angkutan massal sudah ditigkatkan di bawah BUMD. Maka, proses yang dilalui adalah dengan pembentukan peraturan daerah dahulu. “Tranpsortasi darat kan luas, nanti bisa menaungi feeder, trunk atau trem,” paparnya. Namun demikian, menurutnya, apabila sudah ada badan usaha yang mengelola angkutan massal, secara struktur lepas dari Dinas Perhubungan. Hanya keuntungannya dengan bentuk Badan Usaha (BUMD, BUMN atau Badan Usaha Swasta) lebih fleksibel dalam anggaran keuangan, proses lelang. “Sesuai Perpres 16 Tahun 2018 Badan Usaha punya otoritas mengatur mekanisme lelang,” Q dre ujarnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Penanganan Pasung di Madura Butuh Koordinasi DPRD Jatim, Bhirawa Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Sosial diminta melakukan koordinasi dengan pemkab di Madura untuk menangani orang tergganggu jiwanya yang akhirnya dipasung. Mengingat masih banyak orang dipasung yang tidak terdeteksi dan terdata untuk diobati. Anggota DPRD Jawa Timur Mahhud mengatakan, hingga saat ini penanganan orang dipasung kurang maksimal. Hal ini diakibatkan kurangnya koordinasi antara provinsi dengan pemkab. “Sampai saat ini penanganan itu masih kurang maksimal, akibat kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemkab kabupaten. Sehingga pendataannya tidak maksimal,” kata Mahhud, Rabu (7/11). Mahhud mengaku dari sekian kabupaten, Bangkalan yang paling banyak orang dipasung. Ironisnya hampir tiap kecamatan di Bangkalan ada warga yang dipasung. Masih tingginya masyarakat Bangkalan yang dipasung karena sakit jiwa akibat pendataan yang kurang valid. Penderita sakit jiwa yang dipasung hampir ada di tiap kecamatan di Bangkalan. “Pendataan yang kurang fik. Seperti kapan hari ditemukan di Bangkalan. Katanya cuma 39 orang, ternyata lebih dari 50 orang. Itu di per kecamatan. Ada di Kecamatan Galis yang dipasung. Kecamatan Kwanyar juga ada. Tiap kecamatan ada,” ungkap politisi asal PDIP itu. Mahhud menilai korban pasung ini tidak tertangani dengan baik. Padahal Pemprov Jatim menargetkan pada 2018 sudah bebas pasung karena sudah dialokasikan dananya melalui APBD Jatim. Maka Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan yang baru dilantik Senin (24/9) lalu harus segera melakukan pendataan, karena jika dibiarkan terus masyarakat akan dirugikan. “Sudah ada gratis dan dibiayai Pemprov Jatim, cuma pendataannya minta kabupaten. Mudahan-mudahan bupati yang baru segara mendata. Kalau data sudah fik enak dikaver oleh Pemprov Jatim,” Q geh tegasnya.Q

andre/bhirawa

Suasana reses anggota DPRD Kota Surabaya, Rabu (7/11).

Reses DPRD, Kader Bumantik Usulkan Kenaikan Transport Surabaya, Bhirawa Reses anggota DPRD Kota Surabaya pada 1-7 November 2018, menjadi ajang curhat warga. Selain melontarkan berbagai usulan pembangunan, tidak sedikit warga yang mengusulkan kenaikan biaya transport lokal Bumantik atau Ibu Pemantau Jentik. Atas keluhan itu, anggota DPRD diminta memperjuangkan kenaikan biaya transport lokal dalam penyusunan APBD Kota Surabaya 2019, yang sebentar lagi akan dibahas. “Ibu-ibu kader Bumantik banyak yang usul kenaikan biaya transport lokal itu. Maklum, jumlahnya sangat kecil,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, Rabu (7/11). Pada reses ke-3 pada 2018, Adi

menggelar pertemuan dengan warga di Rungkut, Tenggilis Mejoyo dan Wonocolo. “Ibu-ibu menyampaikan, mereka terima transport lokal dari Pemkot Surabaya Rp 30 ribu per bulan. Itu masih dipotong PPN. Terima bersih Rp 28.200 per bulan,” kata Adi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Kader-kader Bumantik dibentuk Pemkot Surabaya untuk membantu pemantauan jentik nyamuk di masyarakat. Tujuannya untuk mencegah nyamuk demam berdarah. Anggota DPRD Kota Surabaya yang lain, Chusnul Chotimah, juga menerima usulan kenaikan transport lokal tersebut. “Ibu-ibu di Kenjeran dan Tambaksari juga mengusulkan kenaikan biaya transport,” ujar Chusnul, anggota Komisi D Bidang Kese-

jahteraan Rakyat. Politisi perempuan dari PDI Perjuangan itu berjanji akan membawa aspirasi warga itu dalam forum kebijakan dengan Pemkot Surabaya. “Pemkot Surabaya itu membentuk kader-kader untuk membantu tugas pemerintahan di masyarakat. Selain transport lokal, mereka juga mendapatkan BPJS yang dibiayai dari APBD Kota Surabaya,” kata Chusnul. Ia menyebut, total kader Bumantik di Kota Surabaya mencapai 23.150 orang. Kemudian, kader lansia sebanyak 3.565 orang. Lalu, satgas TB (tuberkolosis) 190 orang. Total kader posyandu 14.000 orang. Ditambah lagi kader pos pembinaan terpadu (Posbindu) 1.754 orang. Kader kesehatan jiwa 156 orang. Terakhir, kader paliatif 315 orang.

“Total dari semua itu mencapai 43.130 orang,” kata Chusnul. Pada awal pembentukan, para kader itu menerima transport lokal Rp 15.000. Kemudian, dilakukan kenaikan menjadi Rp 25.000. Kenaikan terakhir, Pemkot Surabaya setuju memberi Rp 30 ribu. “Jadi sudah terjadi kenaikan tiga kali,” kata Chusnul. Ia memastikan, Fraksi PDIP di DPRD Kota Surabaya akan memperjuangkan kenaikan transport lokal para kader itu. “Mudah-mudahan Pemkot Surabaya setuju usulan itu. Mengingat para kader itu bekerja sukarela di masyarakat,” kata dia. Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji juga mendapatkan curhat sama. Ia juga setuju kenaikan transport lokal Q dre para kader tersebut.Q

DPRD Bentuk Pansus Ruislag Aset Milik Pemprov Jatim DPRD Jatim, Bhirawa DPRD Jatim membentuk Pansus tentang usulan tukar guling (ruislag) aset milik Pemprov Jawa Timur dengan aset milik Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya. Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan dalam rapat paripurna pada Senin kemarin telah disepakati pembahasan tukar guling diserahkan kepada panitia khusus yang melibatkan lintas fraksi dan komisi. “Ini

tahun politik dan proses ruilslag itu ribet dan sensitif, makanya kita serahkan kepada Pansus saja bukan Komisi C,” terang Kusnadi, Rabu (7/11). Kusnadi menjelaskan, Pemprov Jatim telah mengajukan permohonan persetujuan DPRD Jatim terkait rencana ruilslag aset Pemprov yang saat ini digunakan oleh Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya. “UWK mena-

warkan tukar guling dengan aset mereka yang ada di kawasan Jagir Surabaya. Tapi sesuai ketentuan perundangan Pemprov harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari DPRD Jatim,” ujarnya. Diakui Kusnadi, masa kerja Pansus Ruilslag aset Pemprov dengan aset UMK Surabaya masih tarik ulur. Sebagian pihak berharap bisa diselesaikan dengan cepat atau minimal sebelum Gubernur Jatim

Soekarwo mengakhiri masa jabatannya pada 12 Februari 2019. “Tapi sebagian pihak yang lain minta diperpanjang hingga 6 bulan. Sehingga persetujuan DPRD Jatim nanti akan ditindaklanjuti oleh Gubernur Jatim yang baru. Pimpinan dewan ingin dipercepat karena kita tak ingin meninggalkan bom waktu pada Gubernur Jatim yang baru,” imbuhnya. Ia menambahkan, untuk ketua Panitia

Khusus (Pansus) ruislag ini langsung dipimpin dari Fraksi PDIP Jatim. Yaitu Bambang Juwono. Selain itu, DPRD Jatim juga membentuk Pansus untuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Jatim periode 2014-2019. “Untuk Ketua Pansus AMJ LKPJ Gubernur Jatim ini berasal dari fraksi PKB yaitu, Q geh Ahmad Tamim,”ujarnya.Q

Pakde Karwo Ajak Pers Bersinergi Dongkrak Ekonomi Kerakyatan Momentum Hari Pers Nasional (HPN) diharapkan dapat memperkuat kerjasama pemerintah dengan insan media. Khususnya dalam rangka mendongkrak ekonomi kerakyatan berbasis digital. Salah satunya dengan memberi ruang untuk mempromosikan UKM dan IKM di Jatim. Kerjasama itu diharapkan bisa dikembangkan melalui kemajuan teknologi digitalisasi yang saat ini perkembangannya sangat luar biasa. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengakui, peran pers sangat menentukan dalam sinergitas tersebut. “Kita harus mengambil sisi positifnya dan harus bisa mengikutinya agar menjadi pemenang. Semakin banyak media dalam digital semakin banyak pula produk yang dapat dipasarkan,” ujar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang sering disapa Pakde Karwo pada saat talkshow Launching Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Hotel Mercure Surabaya, Selasa (6/11) malam.

Menurut Pakde Karwo, HPN 2019 yang akan diselenggarakan di Jatim dengan tema Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital menunjukkan misi yang selaras antara pemerintah dengan pers. Tema itu, sebut Pakde Karwo sangat bermakna dalam memberdayakan ekonomi kerakyataan, khususnya di sektor UMKM dan IKM. Untuk itu, Pakde Karwo berharap, sinergitas tersebut terjadi sebuah perubahan. Tidak hanya dalam hal pemasaran saja, tetapi juga perubahan dalam permasalahan pendampingan. “Yang jelas akan memperpendek proses distribusi, karena di dalamnya

akan terjadi hubungan langsung antara buyer dan produsen, yang berakibat harga barang lebih murah,” paparnya. Terpenting lagi, lanjut Pakde Karwo, proses tersebut tidak memerlukan tempat usaha dan karyawan yang terlalu banyak. Dan pemerintah akan terus melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM dan IKM sebagai usaha meningkatkan kualitas produk baik kualitas rasa maupun packaging. “Semua yang dipasarkan harus produk lokal dan sesuai standar agar dapat bersaing dengan barang dari luar,” jelasnya. Sebagai langkah nyata, Pemprov. Jawa Timur telah melakukan kerjasama dengan Bukalapak untuk memasarkan produk-produk UMKM dan IKM yang ada di Jawa Timur melalui eCommerce. “Kita menggandeng Buka-

adit hananta utama/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Ketua PWI meluncurkan logo HPN 2019 yang akan digelar di Jatim sebagai tuan rumah, Selasa (6/11) malam. lapak. Dan ini merupakan ngan pasar global,” ujarnya. nangkal informasi yang tisebuah impian untuk memePakde Karwo mengibarat- dak benar atau hoax. “Peran nangkan pertarungan dalam kan, pers di Indonesia seper- pers sangat luar biasa, kaperdagangan agar menjadi ti aliran air jernih yang rena sebagai pilar ke empat lebih efektif dan efisien, membersihkan kotoran. Ar- dalam demokrasi, tapi juga sehingga mampu menjadi tinya, sebagai pers yang mampu membuat data dan pemenang dalam pertaru- sehat harus mampu me- analisa menjadi informasi

sebagai sumber pendidikan,” jelasnya. Apalagi, peran pers di Jatim memiliki sejarah yang sangat kuat dan positif. Pers dinilai mampu mengolah data menjadi informasi dan bukan sebuah isu yang diolah menjadi berita. “Kalau isu diolah menjadi berita, maka akan cenderung kecil dan dikoreksi temannya sendiri,” tuturnya. Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menekankan akan kualitas berita yang dihasilkan para insan pers di era digital. Dirinya juga mengapresiasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam mendorong anggotanya untuk meningkatkan jenjang pendidikan sampai S2 dan S3. Upaya tersebut sebagai salah satu bentuk membangun sumber daya manusia pers yang berkualitas.Q tam


OPINI

4 Tajuk

Inflasi Musim Hujan BANJIR dan longsor mulai menyergap beberapa daerah, termasuk melanda sentra tanaman pangan. Ketidak-mampuan lingkungan menghadapi hujan, telah menimbulkan multiplier-effect. Tak lama, niscaya akan menghambat mobilitas perekonomian mayarakat di seluruh sektor. inflasi bisa meroket lagi, dipicu oleh naiknya harga bahan makanan dan minuman, terutama ikan, sayur, buah, telur dan bumbu-bumbuan. Lebih lagi, kenaikan inflasi bisa “digoreng” menjadi komoditas politik. Ditebar di media sosial (medsos) dengan narasi mencekam. Seolah-olah seluruh harga pangan naik tak terkendali, mahal tak terjangkau. Padahal kenaikan harga disebabkan cuaca (hujan) yang rutin terjadi. Inflasi juga sangat kecil, hanya berkisar 0,28%. Tidak menguras perekonomian rumahtangga. Dalam setahun (Januari sampai Oktober 2018), inflasi tercatat sebesar 2,22%. Pengalaman “bulan hujan” semusim lalu (November 2017), inflasi tercatat 0,20%. Meningkat tipis (0,01%) dibanding bulan Oktober 2017. Namun secara tahunan (year to yaer, yty) inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) selama sebelas bulan naik sebesar 2,87%. Selain disebabkan volatile food, kenaikan IHK juga disebabkan administrated price (kenaikan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah). Antaralain, kenaikan cukai rokok, kenaikan harga BBM, dan kenaikan harga gas LPG. Sedangkan volatile food, biasa naik pada musim hujan. Diantaranya, beras, cabai merah, bawang merah, telur, dan daging ayam. Namun secara tahunan, kelompok volatile food malah mencatat deflasi sebesar 1,24%. Pada musim hujan, biasanya menghambat distribusi darat maupun perairan, karena banjir (dan longsor). Guyuran hujan merendam lintasan jalan negara dan jalan propinsi. Serta banyak armada angkutan diliburkan. Panen buah juga tidak akan menggembirakan. Tetes air hujan yang menembus kulit buah menyebabkan fermentasi lebih cepat, berakibat pembusukan. Begitu pula sayur dan aneka tanaman bumbu: cabe, bawang merah, tomat, sawi, brokoli, semuanya sangat rentan terhadap guyuran hujan. Padahal musim hujan baru berjalan setengah bulan. BMKG ((Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) me-warning, bahwa cuaca ekstrem masih akan berlanjut sampai Pebruari. Problem yang sama juga dialami perdagangan interinsuler (antar-pulau) terkendala oleh cuaca berupa badai dan ombak besar. Di pelabuhan Jangkar (Situbondo), dan pelabuhan Mayangan (Probolinggo), misalnya, puluhan kapal memilih bersandar di dermaga. Sehingga ratusan kontainer berisi bahan kebutuhan sehari-hari tak terangkut. Pelabuhan lain di Jawa Timur, juga dipenuhi truk yang berjejer. Kapal kecil dilarang melaut. Hal yang sama terjadi di tempat pelelangan ikan (TPI) dalam kawasan pelabuhan rakyat. Hampir tidak ada transaksi hasil tangkapan, karena tidak ada nelayan yang melaut. Perekonomian petani, nelayan dan pedagang kecil makin terpuruk karena tidak dapat menjalankan aktifitas nafkahnya. Bahkan merugi karena banyak sawah yang baru disemai (sebagian malah siap panen) habis tersapu banjir. Begitu pula areal tambak dan kolam ikan tersapu air bah. Tekanan multiplier dampak hujan, patut diwaspadai sebagai bencana yang tak boleh sering-sering terjadi. Karena itu diperlukan kebijakan antisipatif lebih komprehensif. Bukan sekadar proposal perbaikan infra-struktur (jalan dan jembatan). Melainkan juga program bersifat karitatif dan penegakan peraturan rancangan tataruang dan wilayah (RTRW). Musim hujan seolah-olah menjadi pertanda “periode” merosotnya perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah. Maka periode “jeda” ekonomi seiring musim hujan, memerlukan respons pemerintah dan masyarakat lebih bijak. Terutama kukuh menjaga daya dukung lingkungan, dan tata-ruang. Sehingga tidak menimbulkan musibah perekonomian. Pemerintah seyogianya tidak menaikkan tarif dan harga komoditas. Serta secara khusus mengawasi kenaikan harga pulsa telepon selular. Belanja pulsa telah menjadi kebutuhan sekunder terbesar, yang bisa menguras keuangan rumahtangga. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Tank Medium Cocok Dengan Geografis Indonesia TANK medium yang dibuat oleh PT Pindad bekerja sama dengan FNSS, Turki cocok dengan geografis Indonesia. Kita memang cocoknya medium tank di Indonesia. Kalau MBT Leopard yang berat itu gak cocok, kita mau kemana. Apalagi kalau sudah keluar Jawa, Sumatera dan Kalimantan yang rawa-rawa, gak pas. Memang paling pas tank ringan dengan sedang. Kerja sama antara Indonesia dan Turki dalam pembuatan tank medium “Harimau” itu dengan cara transfer teknologi. Saya berharap produk industri pertahanan Indonesia bisa diterima di dunia internasional. “Pada ‘event’ ini ada produk baru pertahanan nasional. Yaitu medium tank yang diproduksi PT Pindad. Medium tank ini dukungan penuh sebagai produk anak bangsa. Tank Harimau ini adalah program kerja sama pemerintah Indonesia dengan Turki melalui Kementerian Pertahanan kedua negara. Dari kerja sama tersebut, kata dia, kedua negara membahas tentang beberapa hal yang dapat dikembangkan bersama dalam dunia pertahanan, di antaranya kendaraan tempur, roket, dan alat komunikasi. Kebetulan Pindad memegang program pengembangan untuk medium tank, sementara dari Turki menunjuk FNSS. Kementerian Pertahanan Turki menunjuk FNSS sebagai sebuah perusahaan yang berkompeten dalam menangani pembangunan tank tersebut. Berangkat dari hal tersebut, Pindad dan FNSS yang belum pernah membangun tank kombatan mulai membangun tank tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis kebutuhan TNI dari Indonesia. Pindad pernah membangun tank Anoa, sementara FNSS pernah membangun “infanteri fighting falcon”. Jadi mereka benar-benar membantu untuk samasama mengembangkan kendaraan tank ini. Pada tahun 2015, mulai berlangsung tahap desain, kemudian 2016 tahap ‘engineering’ secara detail dengan memantapkan beberapa produksi, tahun 2017 sudah keluar tanknya. Ryamizard Ryacudu Menteri Pertahanan (Menhan) RI

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Pahing, 8 NOVEMBER 2018

Polemik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan orang-orang terpelajar di kota tentang “Proyek Sosial” yang bernama “Pembangunan Masyarakat yang Partisipatoris”. Banyak sekali masyarakat kota yang memanfaatkan pesantren sebagai ini adalah lembaga “pusat” dari mana Oleh : modern yang cendperencanaan-perenAhmad Mufl ihin, S.Pd erung mengalami canaan pembangukompartementalisasi nan ditingkat bawah atas pengetahuan? diinspirasikan. Maka Sedangakan serdari itu, peran kiai sebagai figur ingkali terjadi kontradisksi denkharismatik yang akan menjadi gan penggambaran “Romantik” ‘pialang’ bagi pembaharuan-pemtentang pesantren yang seringbaharuan ditingkat lokal. Namun, kali mewakili kenyataan yang hal tersebut tidak dapat hanya sebenarnya. Karena, gambaranditaklukan dengan cara berfikir gambaran yang “Romantik” itu kaum terpelajar kota. Pasalnya, hanyalah khas pandangan kaum dinamika intern pesantren tidak terpelajar kota yang melihat memberikan dukungan yang pasti

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam kajian disiplin keilmuan, yang disajikan dengan apiknya. Dunia yang mewarisi dan memelihara kontinuitas Islam yang dikembangkan dari masa-ke masa, dan dari periode. Kondisi tersebut, telah tercover dalam dunia pesantren.

N

amun, dilain sisi keilmuan yang diajarkan dalam pesantren. Mengalami sekelumit masalah yang terjadi dalam lingkup pesantren. Pesantren digunakan sebagai lembaga alternatif_baik dalam bidang pendidikan, pengembangan masyarakat (Community Development) atau pembangunan proyek yang berbasis “Partisipatoris”secara umum. Asumsi yang terselip dalam masyarakat, menjadi tolok ukur. Apakah memang pesantren hanya sebuah lembaga alternatif yang dapat mengatasi kesenjangan-kesenjangan antara teori dan praktek, dengan menjembatani ‘Proyek yang disusun secara elitis oleh kaum terpelajar dan birokrat’ di kota-kota besar?. Pasalnya, banyak sekali terjadi pembelokan yang ditingkat praktis, diatas maupun dibawah dalam masyarakat. Apabila memang, diperlukan sebuah kajian atau studi serius tentang lembaga-lembaga yang mampu mengatasi masalah tersebut. Maka, hal tersebut dapat pula dikaitkan dengan ‘proyek pembanguan’ dengan lembaga-lembaga lokal yang disebut sebagai pesantren. Walaupun, nantinya akan memiliki implikasi pada perubahan masyarakat, yang notabennya perubahan tersebut dilakukan melalui dan menggunakan kultur mereka sendiri. Yaitu dengan pembanguna dari ‘dalam’, bukan dipaksakan dari ‘luar’. Sehingga, kegagalan yang muncul akan dapat diminimalisir. Maka, peran pesantren dan kiai menjadi sangat diperlukan. Dan dari sinilah, romantisasi atas kehidupan mulai muncul dari dunia pesantren. Ketika dunia pesantren mengalami “romantisasi” yang termanifestasikan dalam bentuk lembaga alternatif bagi masyarakat. Seringkali terjadi banyak kritikan dari berbagai pihak. Sehingga, masyarakat mulai menengok dan mempertanyakan. Benarkah “Lembaga Pendidikan Partikular”

K

Munculnya berbagai penolakan terkait Draft RUU yang mengatur tentang sekolah minggu dan katekisasi yang terdapat pada Pasal 69 dan Pasal 70. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) tentang aturan pendidikan sekolah Minggu dan Katekisasi, pemerintah berjanji akan memperhatikan berbagai aspirasi tersebut. Prinsipnya, kehadiran RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, bukan untuk mengintervensi lembaga pendidikan keagamaan, tetapi untuk memberikan pengakuan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. segala jenis “Barang-barang etnik”dengan mata seorang turis? Kemudian, bukankah “Romantisasi” atas pesantren hanya bagian dari “Romantisme” oleh orang-orang kota atas hal yang berbau tradisi. Dari gambaran diatas, memberikan interpretasi yang jelas. Bahwasanya, romantisasi pesantren tidak menawarkan “solusi” apa-apa atas persoalan yang membelit pesantren. Selama ini, pesantren di romantisir, akan tetapi seraya juga mengalami “instrumentalisasi” demi memenuhi kebutuhan masyarakat kota. Atau kasarannya hanya sekadar diperalat untuk memuasi obsesi

terkait hal itu semua. Pro-Kontra RUU Pesantren Semenjak muncul wacana terkait disahkannya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagaman, banyak sekali dari berbagai pihak terutama pemuka agama lain yang mengkritik kebijakan tersebut. Draft RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menuai polemik. Sebab, dalam draft tersebut, ada pasal yang mengatur tentang sekolah minggu dan katekisasi yang terdapat pada Pasal 69 dan Pasal 70. Hal tersebut RUU Pesantren dan Pendidikan Keagaman tersebut dapat memberatkan pendidikan

agama lain yang notabennya memiliki adat yang berbeda dengan pesantren sendiri. Draft RUU ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat lantaran memuat poin yang meregulasi sekolah minggu dan katekisasi pada agama Kristen. Ini juga yang kemudian membuat Sekretaris Umum PGI, Gomar Gultom turut mengomentari RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. “Sejatinya, pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan izin karena merupakan bentuk peribadahan,” ujar Gomar. (Kompas.com) Kondisi tersebut tentu menjadi sebuah polemik yang harus segera diselesaikan agar tidak merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, sebagai bahan usaha preventif sebelum disahkannya secara resmi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pemerintah melakukan peninjauan ulang dan mempelajari Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang menjadi inisiatif DPR. Pemerintah tidak terburu-buru untuk membahasnya karena ingin mendengarkan dari semua pihak terkait. Munculnya berbagai penolakan terkait Draft RUU yang mengatur tentang sekolah minggu dan katekisasi yang terdapat pada Pasal 69 dan Pasal 70. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) tentang aturan pendidikan sekolah Minggu dan Katekisasi, pemerintah berjanji akan memperhatikan berbagai aspirasi tersebut. Prinsipnya, kehadiran RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, bukan untuk mengintervensi lembaga pendidikan keagamaan, tetapi untuk memberikan pengakuan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Semoga pemerintah lebih bijak untuk memutuskan draf RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Sehingga negara yang Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika menjadi nilai-nilai yang dapat teraplikasikan dengan baik. Sikap toleransi menjadi pondasi utama untuk membentuk negara yang aman dan damai. Wallahu’alam Bi As Shawab Guru Bahasa Inggris SMA N 1 Karangrayung, Grobogan

Kontekstualisasi Spirit Kepahlawanan

urang lebih 72 tahun sudah Indonesia menjadi negara yang merdeka. Merdeka berarti bebas dari cengkaraman penjajah yang ingin terus menguasai negeri ini. Indonesia begitu menarik untuk dikuasai. Negara yang terkenal akan kekayaan alam dan keaneka ragaman budaya. Negara yang memiliki banyak keunikan dibandingkan dengan negara lain. Saat ini, Indonesia sudah merdeka. Kemerdekaan itu tidaklah didapat dengan cuma-cuma, tetapi semua ini tak lepas dari perjungan para pahlawan. Oleh karena itu, pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hal ini sebagai salah satu bentuk penghargaan dan wujud terima kasih kepada para pahlawan. Selain itu juga untuk mengenang jasa para pejuang serta meneladani segala sifat dan sikap baiknya. Siapakah sebenarnya sosok pahlawan itu? Pahlawan adalah seorang pejuang yang gagah, berani, dan rela berkorban demi negara Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Seperti kata Bung Karno, “Negara yang besar adalah negara yang tidak lupa akan Jas Merah”. Artinya adalah negara yang besar adalah negara yang tidak melupakan sejarah yang pernah terjadi di negara tersebut. Karena berawal dari sejarahlah seseorang akan tau apa yang terjadi di masa lalu. Jika tidak ada pahlawan, belum tentu Indonesia bisa merdeka seperti sekarang ini.Nah, apakah pintu untuk menjadi pahlawan Indonesia bagi anak bangsa sudah tertutup ketika negeri ini sudah merdeka? Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar

Mampukah genParawangsa, pahlaerasi muda saat ini wan modern saat ini meneruskan pertak perlu memakai juangan para pahlasenjata dan menwan yang telah lalu? gorbankan nyawa Pasti mampu, tapi demi bangsa Indodengan jalan yang nesia. Kalau pahlaberbeda. Karena wan dulu lebih pada tantangannya pun patriotis defensive, berbeda. Sejak awal sekarang lebih pada Indonesia merdepatriotis progresif, Oleh: ka sampai saat ini karena kita punya Diah Inarotul Ulya masalah datang silih kebutuhan untuk berganti. Ini adamenyiapakan daya lah tugas generasi saing diri dan bangpenerus bangsa. Mesa di antara bangsanengok kasus beberapa tahun bangsa lain. yang lalu, ada menteri keungan Pahlawan Indonesia terbagi yang dicopot jabatanya oleh dari beberapa macam sesuai Bank Indonesia, padahal beliau dengan zaman mereka berjuang, masih aktif menjabat. Seolah ada pahlawan nasional,pahlawan bangsa yang tidak punya harga revolusi, pahlawan proklamator, diri. Begitu mudahnya lembaga pahlawan ampera dan pahlawan asing mencampuri kita, sampai tanpa tanda jasa. Yang menjadi membawa pejabat yang sedang masalah saat ini adalah masih aktif dan bermasalah. Mungkin, adakah sosok pahlawan itu? suatu saat nanti giliran lemLalu siapakah yang pantas baga lain akan membajak pejabat mendapat sebutan pahlawan presiden. Tak hanya itu, masalah itu? Sejatinya sosok pahlawan bangsa Indonesia saat ini adalah yang telah memperjuangkan mengenai kasus korupsi, ketidak Indonesia itu telah mati. Namun, bijaksanaan seorang pemimpin, spirit dan jiwa para pahlawan mafia hukum, dan generasi muda itu seharusnya selalu ada di yang tidak bermoral. dalam diri para pemuda Indonesia. Wahai kau yang mengaku Tantangan Pahlawan Masa Kini pemuda, kaulah generasi peTak perlu pakai atribut. Cukup juang. Pikiranmu akan mampu hanya dengan niat dan tindakan. membangun jiwa bangsa yang Di zaman sekarang ini, siapapun tertidur. Per gerakanmu akan bisa menjadi pahlawan di posisimembangkitkan setiap sudut nya masing-masing. Dengan negeri untuk membangunkan cara meneladani sifat dan sikap para pahlawan-pahlawanya. para pahlawan. Menjadi generasi Apa arti gelar pahlawan, kalau yang kurang suka melakukan hal rakyat Indonesia tidak mengerti tidak terpuji. Menjadi generasi hakikat kemerdekaan. Pahlayang mendahulukan kewajiban wan berjasa besar bagi bangsa, daripada tuntutannya. Menjadi khususnya dalam meraih kemahasiswa yang tidak hanya merdekaan. Namun apa gunanya pintar mengkritisi akan tetapi jika kita sebagai rakyat indosia juga pintar memberi solusi. tak mampu meralisasikannya Perjuangan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

tak cukup sampai disini masih sangat panjang perjuangan itu. Setiap generasi perlu adanya pahlawan. Hal terpenting adalah kiprah sang pahlawan mempunyai nilai yang nyata. Meskipun itu bukan sesuatu yang besar dan harus tercatat dalam sejarah. Sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memiliki intelektualualitas yang memadai, agar dapat berpikir dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa, sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain. Itulah yang sedang dibutuhkan Indonesia saat ini. Generasi yang memiliki semangat berjuang dan berkorban untuk negara sekaligus yang memiliki kemampuan berfikir yang baik, progresif, dan sistematis. Untuk mewujudkan semua itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tetapi diperlukan kemauan dan semangat baja. Dengan demikian, Indonesia berharap, semakin ada banyak orang yang mempunyai jiwa pahlawan, untuk tetap bisa mempertahankan bangsa Indonesia, dapat menumpas para penjajah dengan segala bentuk dan variannya. Penjajah itu berupa mentalitas atau juga penjajahan fisik yang semu; penjajahan ekonomi oleh negara-negara tertentu, sosial, budaya, dan agama oleh Barat, dan lain sebagainya. Semangat patriotisme dan nasionalisme itu juga diperlukan oleh generasi muda agar mampu mewujudkan negara Indonesia yang damai, tentram, dan sejahtera. Wallahu a’lam bi al-Shawaab. Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits dan Humaniora Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu. Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.


EKONOMI BISNIS

Kamis Pahing, 8 NOVEMBER 2018

5

Universitas Belanda Jaring Anak Pintar Surabaya Surabaya, Bhirawa Nuffic Neso Indonesia memboyong 16 universitas riset maupun universitas ilmu terapan Belanda untuk bertemu dengan masyarakat Surabaya yang tertarik untuk studi di Belanda, juga menjaring anak anak pintar kota pahlawan ini untuk diberi bea siswa dengan tanpa beaya atau gratis. “Mereka yang lulus lewat tes dan persyaratan yang ditentukan maka akan kita beri bea siswa untuk study gratis di Belanda, menimba berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang ada sesuai dengan bidang uang mereka tekuni,” ungkap Peter van Tuijl, direktur Nuffic Neso Indonesia, “yang berhasil ditemui disela sela perhelatannya di Four Points Hotel by Sheraton Surabaya. Seraya Peter yang telah beristerikan orang Indonesia ini menceritakan beberapa orang sukses Indonesia yang jebolan Universitas Belanda seperti, Retno Marsudi (Menlu RI), Siti Nur-

baya (Menhut RI), dan Tri Rismaharini (Walikota Surabaya). Sangat diharapkan Peter, nantinya akan muncul orang orang hebat seperti yang disebutkan di atas dari Surabaya melalui pendidikan di Belanda. Dalam rangka penjaringan inilah maka digelar acara di hotel Four Point tersebut dengan penawaran mereka akan dididk pada jenjang foundation, Bachelor, Master, PhD, maupun jenjang non-degree seperti kursus singkat. Melalui pameran pendidikan tinggi Belanda yang bertajuk Dutch Placement Day 2018, diharapkan dapat meningkatnya kesadaran

para pelajar untuk membekali dirinya dengan pengetahuan dan kemampuan dengan baik untuk dapat bersaing di era globalisasi. DPD menjadi one stop information centre dimana pengunjung dapat berkonsultasi one on one, mengikuti presentasi universitas maupun Lembaga pengelola beasiswa, seminar menulis motivation statement, hingga mengikuti IELTS Try Out. Setiap tahun Neso Indonesia menyelenggarakan pameran pendidikan Belanda atau yang disebut “Dutch Placement Day”. Seperti tahun sebelumnya, kota Surabaya terpilih untuk membuka rangkaian DPD yang diselenggarakan pada Selasa, 6 November 2018 di Four Points Hotel by Sheraton. Dengan menghadiri acara ini, pengunjung mendapatkan informasi langsung dari universitas di Belanda tentang program studi yang ditawarkan, biaya – biaya yang

bersangkutan selama kuliah di Belanda, cara pendaftaran, dan persiapan – persiapan yang perlu dilakukan untuk mendaftar ke universitas di Belanda. Nuffic Neso juga hadir memberikan informasi umum mengenai universitas – universitas yang kebetulan tidak berpartisipasi dalam DPD maupun kehidupan pelajar di Belanda, serta informasi beasiswa untuk studi di Belanda. Tidak ada biaya apapun yang dikenakan selama mengunjungi pameran. Dari 27 institusi pendidikan tinggi Belanda yang datang ke Indonesia untuk mengikuti rangkaian pameran pendidikan DPD & European Higher Education Fair di berbagai kota, 16 institusi memutuskan mengikuti acara DPD di Surabaya. Alasan universitas tersebut berpartisipasi pada acara DPD di Surabaya karena mereka melihat besarnya potensi masyarakat baik dari

segi minat maupun kemampuan untuk sekolah di luar negeri. Antusias masyarakat Surabaya terhadap informasi pendidikan di luar negeri khususnya di Belanda dapat terlihat dari jumlah pendaftar yang tercatat mencapai sebanyak 800 yang terdiri dari pelajar / lulusan SMA, mahasiswa perguruan tinggi, karyawan, orang tua murid, mau-

pun praktisi akademis. Informasi mengenai DPD 2018 dapat diakses di www.nesoindonesia.or.id/daftardpd2018. “Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Inty Dienasari | Nuffic Neso Indonesia, Telp: 021 5248 261 ; 081291678493 E-mail: inty.dienasari@nesoindonesia.or.id,” pungkas Peter van Tuijl. I ma

Peter van Tuij saat memberikan arahan di lokasi seleksi calon mahasiswa.

RAGAM EKBIS

Sajikan Nuansa Bali untuk Jamuan Makan Malam

Hadiah dari BRI untuk nasabahnya.

Bank BRI Bagi-bagi Hadiah Surabaya, Bhirawa Program Hot Deal 2018 Simpanan tabungan dan giro atau current account saving account (CASA) tengah menjadi primadona bagi perbankan untuk memupuk likuiditas. “Pasalnya, dana murah memiliki kelebihan biaya dana atau cost of fund lebih rendah ketimbang biaya dana di

deposito. Dalam rangka meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya di tabungan (CASA), BRI membuat program special yang diberi nama BRITAMA HOT DEAL 2018,” ungkap Pemimpin Cabang BRI Surabaya Rajawali Rabu (7/11). Dalam program ini, nasabah yang berkomitmen menempatkan dana di tabungan

selama jangka waktu tertentu akan memperoleh hadiah special dari BRI. Hadiah yang dapat dipilih diantaranya yaitu Mobil Toyota Rush ,Toyota Calya, Sepeda Motor NMX dan beragam hadiah lainnya. Pada hari Senin 5 November 2018 sekitar pukul 14.00 WIB BRI mengadakan acara penyerahan hadiah 1 Unit Toyota Rush yang dilakukan oleh Sugeng Santoso sendiri dengan disaksikan oleh Wakil Pemimpin Wilayah BRI Surabaya Budhi Novianto kepada na-

sabah yang mengikuti program BRITAMA HOT DEAL 2018. Penyerahan hadiah dilaksanakan di kantor cabang BRI Surabaya Rajawali. Tidak hanya melalui promosi program berhadiah, BRI juga mengembangkan fitur layanan guna mendukung aktivitas perbankan nasabah. Selain mengembangkan digital banking melalui BRI MOBILE, BRI kini hadir dengan fitur pembayaran langsung tanpa uang tunai (cash-less) bernama MY QR dan top up online Kartu BRIZZI. I ma

Investasi Lamongan Tumbuh Positif Lamongan, Bhirawa Meski perekonomian nasional sedang mengalami turbulensi, investasi di Kabupaten Lamongan masih bisa tumbuh positif. Sampai dengan tribulan II tahun 2018 jumlah investasi yang masuk ke Kabupaten Lamongan sebesar Rp 473.121.275.655. “Ini menunjukkan Lamongan sangat kondusif untuk invetasi. Para investor masih memberi kepercayaan untuk menanamkan modalnya di Lamongan,” ujar

Kabag Humas dan Protokol Agus Hendrawan. Dengan terus tumbuhnya investasi, sambung dia, diharapkan bisa berimbas secara langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah investasi tersebut terdiri dari Rp 133.836.845.655 berupa investasi domestik, Rp 174.726.000.000 dari Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN), dan Rp 164.558.430.000 dalam bentu Penanaman Modal Asing (PMA). Pada Tribulan I, Jaka Mitra

Industri galangan kapal di pantura Lamongan.

Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang jasa bounded warehousing menambah investasi Rp 26.617.800.000. Sehingga total investasinya di Kabupaten Lamongan sebesar Rp 713.516.600.000. Sedangkan untuk PMA, Mahan Indo Global, perusahaan yang berasal dari India menginvestasikan USDo 784.400. keduanya saat ini masih berupa jenis permohonan izin prinsip. Kemudian pada tribulan II, Natpac Graha Arthamas, perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas menambah investasinya sebesar Rp 62.092.900.000. Sehingga total investasinya di Kabupaten Lamongan menjadi sebesar Rp 220.582.300.000. Sedangkan dari PMA, Eastern Logistics perusahaan yang berasal dari Singapura menambah investasinya menjadi USD 38.226.600. Kabupaten Lamongan rupanya juga menjadi favorit bagi perusahaan galangan kapal untuk beroperasi. Saat ini terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang galangan kapal di pantura Lamongan. Meski belum semuanya beroperasi. Beberapa perusahaan galangan kapal yang sudah beroperasi yakni PT. Lintech Duta Pratama, Dok Pantai Lamongan, Lamongan Marine Industri, Prakitri Hasta Dharma dan PT Tri Ratna Diesel. I yit

Berada di lokasi yang strategis, dekat dengan bandara Juanda dan dikelilingi oleh perkantoran, Hotel Premier Place Juanda menjadi tempat yang cocok untuk sekedar ngopi atau menikmati jamuan makan malam. Untuk melewati akhir pekan bersama keluarga, kerabat maupun teman dengan jamuan makan malam di samping kolam renang menjadikan suasana semakin nyaman. “Dengan mengusung tema Balinese Poolside All You Can Eat dengan nuansa Bali yang kental, kami menawarkan makan malam dengan konsep barbeque,” ungkap Chef Andi Abidin saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (7/11) kemarin. Chef Andi menambahkan dengan nuansa Bali yang kental mulai dari dekorasi, alunan musik dan tentunya ragam menu yang disajikan pun khas olahan pulau Dewata. “Mengusung konsep BBQ makan sepuasnya menjadi daya tarik Hotel Premier Place, mulai dari appetizerhingga dessert semua tersaji lengkap, nilai plusnya kali ini mengusung tema Bali dan kami totalitas untuk itu,” jelasnya. Sedangkan untuk hidangan khas Bali tersedia berbagai macam makanan seperti sate lilit, sate sapi bumbu taliwang, ayam betutu, lawar dan sambal matah. Tak ketinggalan aneka hidangan panggangan (ikan dan seafood) dapat dinikmati sepuasnya dengan ditemani live music yang akan menambah sensasi dining out. Dibanderol dengan harga Rp 125,000++, nikmati hidangan BBQ bertemakan Balinese Poolside All You Can Eat setiap hari Jumat mulai pukul 18.30-21.00 malam. “Bertempat di lantai 2 dengan kapasitas hingga 100 orang untuk resto dan poolside, tamu bisa menikmati makan malam nikmat di tengah suasana klasik kontemporer nan hangat dan cozy. Cocok untuk yang ingin menghabiskan waktu berkualitas dengan orang tercinta,” ujar Chef Andi. I riq

Alber Fleming saat menerima penghargaan Polytron.

Polytron Water Dispenser Hydra Raih Penghargaan Surabaya, Bhirawa Polytron satu-satunya produsen elektronik asli Indonesia yang memproduksi berbagai perangkat elektronik rumah tangga seperti pendingin ruangan (air conditioner), mesin cuci, kulkas, showcase, rice cooker hingga dispenser. Produksi dispenser-nya sudah dimulai sejak tahun 2007, dan terus berevolusi hingga tahun 2014 dengan diluncurkannya water dispenser Hydra. Dikatakan Albert Fleming General Manager Home Appliances dari Polytron, Selasa (6/11) kemarin, itu semua adalah berkat inovasi teknologi dan fitur unggulan yang disematkan pada water dispenser Hydra, membuat

dispenser ini mudah diterima oleh konsumen. Barubaru ini di Jakarta, dispenser Hydra dari Polytron meraih apresiasi Indonesia Digital Popular Brand Award 2018. Hydra unggul dan berhasil menjadi merek dispenser listrik yang populer di dunia digital dan di tengah gencarnya persaingan dengan merek lain. Penghargaan ini diperoleh Hydra berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Indonesia Digital Popular Brand Index 2018 dengan berdasarkan pada analisa dan suara netizen di dunia maya yaitu berdasar pada parameter penilaian dari search engine, social media dan website search. I ma

Berbagai makanan khas Bali yang disajikan Hotel Premier Place Juanda untuk menemani saat jamuan makan malam.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Mitsubishi Pick Up, th. 2016, Hitam Kanzai, AG9304RJ, a/n. Winarto, Ds. Srikaton, Ngantru-T.Agung No. 4573/IMB/BI-II/2018 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG4133TW, a/n. H Sujarno- T.Agung No. 4574/IMB/BI-II/2018 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Hitam, AG4926RBW, a/n. Erni Sudarwati, Ds. Wonokromo, Gondang-T.Agung No. 4575/IMB/BI-II/2018 HILANG STNK, AG3886RAT, a/n. Bambang Setyorini, RT 3/3 Wonorejo , Sumbergempol-T.Agung No. 4576/IMB/BI-II/2018 HILANG STNK, AG5266TY, a/n. Titik Idayanti, RT 3/1, Suruhankidul, Bandung-T.Agung No. 4577/IMB/BI-II/2018

Nestle Lactogrow Ajak Orang Tua Bangun Kebahagiaan Bersama Anak Peran orang tua saat ini memiliki beragam tantangan yang lebih dinamis dan modern dalam menjalani perannya untuk menumbuhkan rasa bahagia kepada anaknya. Untuk itu dibutuhkan keselarasan antara nutrisi, stimulasi dan keterlibatan orang tua dalam membangun dan memupuk Grow Happy. Psikolog, Elizabeth Santosa, M. Psi, Psi, SFP, ACC saat dikonfirmasi Bhirawa dalam workshop Nestle Lactogrow bertema Grow Happy Parenting, Rabu (7/11) di The Consulate Surabaya, mengungkapkan pada umumnya para orang tua sudah mengerti teori pentingnya mendukung anak tumbuh bahagia, seperti menghabiskan waktu yang berkualitas dengan anak. “Namun yang menjadi tantangan adalah bagaimana mewujudkan kondisi tumbuh bahagia (Grow Happy), sebab masih banyak orang

tua yang masih belum memaksimalkan keterlibatan mereka bersama anak meskipun telah susah payah menyisihkan waktu,” terangnya. Elizabeth menambahkan agar orang tua bisa lebih terlibat dalam kegiatan anak seharusnya bukan terfokus pada jenis aktivitas, namun waktu kebersamaan. Tidak ada distraksi pada saat melakukan aktivitas bersama anak, melakukan eye-to-eye contact saat bersama anak dan buatlah anak merasa dirinya paling penting. “Adapun beberapa kiat yang da-

pat membantu orang tua untuk membesarkan anak supaya tumbuh bahagian diantaranya, memberikan makanan tepat waktu dan bergizi, mendukung kompetensi anak, cukupi waktu tidur anak, memberikan cinta tanpa syarat kepada anak dan menjadi orang tua yang bahagia sehingga bisa menularkan kebahagiaannya kepada pasangan dan anak,” terangnya. Tantangan hidup modern seperti tingkat stres yang lebih tinggi atau interaksi yang intens dengan handphone misalnya membuat keterlibatan emosional menjadi tantangan baru bagi orang tua sehingga berdampak kepada kebahagiaan orang tua itu sendiri. “Bagaimana bisa mendukung kebahagiaan anak, apabila orang tuanya sendiri tidak mengetahui bagaimana membahagiakan diri

sendiri?, panduan inilah yang dibutuhkan para orang tua agar bisa membangun rantai tumbuh bahagia dalam keluarga,” jelasnya. Untuk mengenal dirinya sendiri, setiap individu khususnya orang tua perlu memahami apa saja sumber kebahagian dalam hidup seperti positif afektif (tertawa, damai, pemenuhan diri), negatif afektif (marah, sedih, curiga) dan tingkat kepuasan hidup agar dapat mengajarkan anak bagaimana arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Brand Manager Nestle Lactogrow, Gusti Kattani Maulani mengatakan hasil studi Child Happiness menemukan bahwa anak merasa bahagia saat bermain bersama orang tua, bahkan lebih bahagia dari ketika mereka bermain bersama adik atau kakaknya. I riq

Achmad tauriq/bhirawa

Dokter Spesialis Anak, Dr dr Ariani Dewi Widodo, Sp.A(K) (tengah) didampingi Psikolog, Elizabeth Santosa, M. Psi, Psi, SFP, ACC (kiri) dan Brand Manager Nestle Lactogrow, Gusti Kattani Maulani dalam workshop Nestle Lactogrow bertema Grow Happy Parenting.


PENDIDIKAN, KEBUDAY

6

Menristekdikti Kembali Persilakan OKP Usai Teken Permendikti Nomor 55 Tahun 2018 Surabaya, Bhirawa Disahkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permendikti) nomor 55 tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa beberapa waktu yang lalu, membawa angin segar bagi organisasi kampus di seluruh Indonesia. Pasalnya yang semula pemerintah bersikeras untuk melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus di perguruan tinggi, sebagai kelanjutan dari normalisasi kehidupan kampus (NKK) yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 26/DIKTI/KEP/2002, dianggap Menristekdikti Prof Moh Nasir justru bisa menyuburkan berkembangnya ideologi radikalisme dan intoleransi

di lingkungan kampus. Menanggapi itu, Sekretaris Jendral (Sekjen) Menristekdikti, Prof Ainun Na'im PhD., M.B.A mengungkapkan jika disahkannya permendikti nomor 55 tahun 2018 sebagai langkah untuk memperluas wawasan dan memperkuat wawasan kebangsaan mahasiswa. Kendati begitu mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik praktis.

"Tapi ingat peraturan menteri memiliki klausul bahwa tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis," ungkap Prof Na'im ditemui usai menjadi pembicara dalam 17th Asian University President Forum (AUPF) 2018 di UK Petra, Rabu (7/11). Konteksnya nanti, sambung dia, tetap untuk pembangunan karakter diri mahasiswa. Sehingga memiliki sikap punya espouse, dan pandangan terhadap wawan sosial dan kebangsaan yang tinggi. "Artinya wawasan sosial mahasiswa lebih luas lagi," sambung dia . Sehingga, tidak didominasi satu aspek pemaha-

man saja. Melainkan ada berbagai banyak pemikiran, ide yang menyatu pada masalah kebangsaan. Hal tersebutpun sudah pihaknya sosialisasikan kepada kampus-kampus di seluruh Indonesia. Dengan adanya Permenristekdikt tersebut, organisasi seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) diperbolehkan masuk kampus. I ina

Stop Merokok Disekolah

KTR dan UBM di Sekolah Terus Ditingkatkan Probolinggo, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo menggelar workshop Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM). Kegiatan yang diikuti oleh guru dan tenaga kesehatan ini dihadiri narasumber dari Dinkes Provinsi Jawa Timur dan SMKN 1 Kraksaan. Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa Dinkes Kabupaten Probolinggo Wiwik Yuliati, Rabu (7/11) kemarin mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pada guru dan tenaga kesehatan tentang KTR dan UBM di sekolah. Ini sangatlah penting karena dari sinilah semuanya akan dapat tertangani dengan baik kedepannya. Sudah sangat memprihatinkan mengenai anak-

Dinkes gelar penguatan KTR dan upaya berhenti merokok di lingkungan sekolah.

anak usia sekolah yang dengan enaknya merokok sambil berkendara sepeda motor, padahal mereka itu masih siswa SD, SMP apa lagi SMA. Selain itu, mengimplementasikan KTR dan UBM baik di sekolah dan institusi laon agar guru dan tenaga kesehatan dapat mempraktikkan penggunaan alat smokerlyser. Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr Shodiq Tjahjono melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Liliek Ekowati mengatakan semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok orang lain. Tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok. Racun yang dikandung asap rokok yang masuk ke dalam tubuh secara kumulatif akan tersimpan dan menimbulkan berba-

gai gangguan kesehatan. Salah satu upaya efektif untuk melindungi seluruh masyarakat dari asap rokok orang lain adalah melalui penerapan kawasan tanpa rokok (KTR). Penerapan KTR memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati udara bersih dan sehat serta terhindar dari berbagai risiko yang merugikan kesehatan dan kehidupan, katanya. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/ atau mempromosikan produk tembakau. "Oleh karena itu semua tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR harus bebas dari asap rokok, penjualan, produksi, promosi dan sponsor rokok, jelasnya. I wap

AUPF Ajang Universitas Tin Surabaya, Bhirawa Tingkatkan internasionalisasi pendidikan tinggi, Rektor dan pimpinan Perguruan Tinggi di wilayah ASIA hadiri 17th Asian University President Forum (AUPF) 2018 di Universitas Kristen (UK) Petra selama tiga hari. Mulai tanggal 6 hingga 8 Nopember. Forum ini dihadiri oleh 122 delegasi dari 62 perguruan tinggi yang berasal dari 14 negara di Asia. Diungkapkn Rektor UK Petra, Prof Djwantoro Hardji-

Melihat Prestasi IGTK

Jaga Kekompakan, Raih Juara IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesia) PGRI Kabupaten Situbondo, masuk diantara satu dari 38 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jawa Timur yang ikut dalam event pekan olahraga seni (Porseni) tahun 2018. Khusus dari perwakilan Kabupaten Situbondo di utus Upi Tisiana SPd bersama rekan seprofesi se-Jatim. Dalam Porseni tahun 2018 yang dihelat di Ancol Jakarta, kontingen IGTKI PGRI Provinsi Jatim berhasil menjadi juara umum. Prestasi membanggakan ini disambut meriah oleh berbagai kalangan dunia pendidikan Provinsi Jatim kemarin. Ketua IGTKI PGRI Provinsi Jatim, Suprihatin, mengatakan, ajang Porseni merupakan sarana bagi para guru TK untuk menunjukkan kemampuan dan bakat yang dimiliki pada tingkat nasional. Pada Porseni guru TK tahun ini, aku Suprihatin, kontingen Provinsi Jawa Timur mampu menunjukkan prestasi yang menggembirakan karena mampu menjadi juara umum, mengalahkan perwakilan guru TK se-Indonesia. "Raihan prestasi ini patut kami syukuri. Kedepan kami terus bertekat dan berkomitmen untuk terus dapat mengukir prestasi yang lebih tinggi lagi," ucap Suprihatin. Masih kata Suprihatin, dalam Porseni

Hari Ini, Bupati Sidoarjo Buka Bursa Inovasi Desa

Wabup Mojokerto Pungkasiadi menyalami salah satu peserta diklat Kepala Sekolah.

60 Kasek Ikut Diklat Pengembangan Keprofesian Kab Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 60 orang terdiri dari 40 Kepala SDN dan 20 Kepala TK, mendapat pengarahan Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, sebelum digembleng materi kompetensi melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Pesan Wabup ysng kini juga sebagai pelaksana tugas Bupati itu, disampaikan dalam Pembukaan Diklat Penguatan Kepala Sekolah Angkatan I dan II Tahun 2018, di Pendopo Graha Maja Tama, Pemksb Mojokerto. "Kepala sekolah wajib meningkatkan kompetensinya melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), yang salah satunya adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat ini merupakan salah satu upaya peningkatan kemampuan manajerial di sekolah," terang wabup. Terdapat dua macam karakter

yang ingin ditanamkan kepada para peserta didik. Yakni karakter intrapersonal dan interpersonal. Karakter intrapersonal dicirikan dengan sifat kreatif, visioner, cerdas. Sedangkan interpersonal berkaitan dengan aspek kinestik yang dicirikan dengan kerja keras, gigih dan tanggung jawab. "Terkait dengan intrapersonal dan interpersonal, maka nilainilai pendidikan karakter perlu dilaksanakan secara komperhensif di sekolah, melalui aktivitas intrakurikuler dan ekstrakurikuler," tambah Pungkasiadi. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto, Susantoso, menambahkan, para peserta akan menjalani diklat mulai tanggal 5-10 November 2018. Para peserta akan menerima materi pelatihan selama 75 jam pelajaran untuk tiap angkatan. I kar

GALERI

litian bersama, summer program dan banyak lagi," ungkap Prof Djwantoro Hardjito. Sayangnya, sambung Prof Djwantoro, pendidikan tinggi di Indonesia harus terbentur dengan regulasi yang diterapkan. Seperti pembukaan prodi baru yang sesuai dengan kebutuhan di era industri 4.0 yang tidak bisa semena-mena dilakukan. "Kita kalau mau buka prodi baru yang dipersiapkan untuk kebutuhan era industri susah. Karena terikat dengan nomenklatur.

LIPUTAN

BANGKU POJOK

Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo melalui Tim Inovasi Kabuaten (TIK) bakal menggelar Bursa Inovasi Desa (BID) 2018, Kamis (8/11) hari ini. Acara yang direncanakan dibuka Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ini juga akan menghadirkan segenap Forpimda Sidarjo. Kegiatan ini merupakan BID ke-2 setelah sebelumnya pada akhir 2017 BID pertama terlaksana sebagai wujud implementasi Program Inovasi Desa (PID) agar dana desa (DD) yang dikucurkan bisa semakin efektif, optimal dan tepat sasaran. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sidoarjo, Drs Ec. Ali Imron, MM mengatakan Pemerintah Pusat melalui Kemendesa, PDT dan Transmigrasi yang bekerjasama dengan World Bank (Bank Dunia) mulai 2017 telah meluncurkan PID sebagai program pendamping P3MD yang telah lebih dulu hadir. "Dengan keberadaan PID [Program Inovasi Desa] diharapkan pengucuran DD [Dana Desa] yang berada dalam lingkup P3MD [Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa] bisa semakin berdaya guna sehingga realisasi dana tersebut tidak terfokus pada infrastruktur atau program-program yang jauh dari tataran kebaharuan dan inovatif, sehingga lebih punya nilai tambah bagi masyarakat desa," kata Imron pada Selasa (6/11) kemarin. Koordinator TPP P3MD/Tenaga Ahli Kab Sidoarjo, Ulul Azmi, S. Hi mengatakan pelaksanaan BID kedua pada 2018 ini diharapkan lebih baik dibandingkan pelaksanaan BID 2017 yang terlaksana tidak bisa mencapai target ideal yaitu terkait terdatanya kartu ide tentang kebutuhan inovasi di sejumlah desa serta kartu komitmen terkait upaya replikasi sejumlah program inovasi yang telah terverifikasi oleh Kemendesa. I ach

to pertemuan tahunan kali ini membahas terkait tantangan masa depan Pendidikan tinggi khususnya yang berkaitan dengan gangguan inovatif. Forum tersebut jufga dinilai sebagai kesempatan yang baik bagi Universitas yang tergabung dalam AUPF untuk meningkatkan relasi bilateral. "Dari kerja sama yang terbangun melalui AUPF ini, antar intitusi nantinya bisa melakukan konferensi bersama, pertukaran pelajar, pene-

guru TK tahun 2018 ini, tim Provinsi Jatim berhasil meraih juara 1 pada cabang olahraga (cabor) gerak jalan; juara 1 pada bidang bermain sambil bernyanyi. Selain itu, ku-

pas Suprihatin, khus tim IGTKI Provinsi Ja juara 1 MTQ putera, ju ra 2 lomba sandiwara

Tim IGTKI PGRI Provinsi Jatim bersama Kadis Pendidikan Jatim Dr Syaiful

Langganan Juara Umum, ke D Tim IGTKI PGRI Provinsi Jatim, sudah tak terhitung berapa kali meraih prestasi sebagai juara umum setiap ada perhelatan Porseni guru TK tingkat nasional. Yang jelas, setiap porseni, tim IGTKI PGRI Provinsi Jatim tahun 2018 kembali mampu meraih juara umum. Khusus Porseni tahun 2018 ini, tim IGTKI PGRI Provinsi Jatim mengutus sedikitnya 106 peserta dengan perincian perwakilan dari pengurus IGTKI Provinsi Jatim, pelatih lomba, peserta lomba, official dari 38 Kabupaten/Kota se-Jatim. Ketua IGTKI PGRI Provinsi Jatim, Suprihatin, mengaku san-

gat mengapresiasi kepada seluruh official dan keluarga besar Provinsi Jatim yang telah sukses meraih prestasi pada ajang Porseni tahun 2018 ini. Kedepan, sambung Suprihatin, dirinya terus berkomitmen kepada IGTKI PGRI Provinsi Jatim untuk bisa mengukir prestasi yang lebih banyak lagi, sehingga status langganan peraih juara umum tetap bisa dipertahankan. "Saya meminta untuk bisa meriah penghargaan lebih banyak lagi pada Porseni 4 tahun mendatang,sehingga IGTKI PGRI Jatim lebih berjaya," terang wanita energik itu. Sementara itu, Upi Tisiana

Ketua IGTKI Provinsi Jatim Suprihatin s juara umum dari Gubernur

PRESTASI

Anggaran dan Sarpras Jadi Problem Utama PAUD Keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dituntut untuk terus berbenah dalam hal manajemen kelembagaan. Kendati masuk dalam kategori pendidikan non formal, pemerintah telah mengalokasikan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD untuk menunjang layanan di lembaga pra sekolah tersebut. Oleh: Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

adit hananta utama/bhirawa

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti saat melakukan jaring aspirasi masyarakatdi Wisma Guru Surabaya, kemarin.

Sayang, BOP-PAUD masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Terutama di Surabaya, BOP PAUD yang sedianya sudah dapat diterima pengelola hingga kini belum terdengar kabarnya. "Kami telah mendengar dari bunda PAUD problem yang mereka sering dihadapi. Dua di antaranya terkait anggaran dan sarana prasarana," ungkap Ang-

gota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti di selasela kegiatan reses yang digelar di Wisma Guru, Surabaya, Rabu (7/11). Diungkapkan Reni, BOP PAUD berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dicairkam pelusat selama satu tahun sekali. Ketentuan nilainya berdasar jumlah peserta didik yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidi-

kan (Dapodik) PAUD. Di Surabaya, tahun lalu pencairan BOP ini sudah terlambat. Persisnya baru dicairkan pekan ketiga Bulan Desember. "Pencairan mepet akhir tahun yang membuat bunda PAUD ini kerepotan membuat pertanggungjawabannya. Karena saat itu sudah memasuki masa libur," kata dia. Karena itu, Reni berharap tahun ini bisa dilakukan lebih awal. Karena secara fungsi, pencairan yang terlambat itu tidak akan optimal dan secara adminiatrasi menyulitkan. Seperti diketahui, besaran BOP PAUD dari pemerintah pusat dialokasikan Rp 600 ribu tiap peserta didik dalam satu tahun. Selain anggaran, Reni juga mengaku problem yang kini dihadapi bunda PAUD ad-

alah terkait sarpras. Khususnya untuk mendukung kegiatan administrasi seperti komputer. Sementara tuntutan administratif PAUD kini semakin tinggi. Salah satunya harus mengisi dapodik. "Jadi bunda PAUD itu selama ini ada yang pinjam laptop anaknya atau rental. Sebagian ada juga yang telah memiliki perangkat komputer melalui bantuan dari Pemkot Surabaya. Tapi sebagiam masih belum memilikinya," tutur Reni. Lebih lanjut, Reni juga mengungkapkan bahwa kebutuhan bunda PAUD dalam mengasah kompetensinya perlu senantiasa ditingkatkan. Karena itu, jika terdapat pelatihan untuk Bunda PAUD membutuhkam materi lanjutan. I


YAAN & OLAH RAGA

P Masuk Kampus

Kamis Pahing, 8 NOVEMBER 2018

S O S O K

Jalani Istirahat Menjelang Lawan Crolla Petinju nasional pemegang dua gelar sekaligus IBO Intercontinental dan WBA Asia, Daud Yordan, menjalani masa istirahat menjelang pertarungan melawan petinju tuan rumah Anthony Crolla di Manchester Arena, Inggris, Sabtu (10/11). "Sudah tidak ada latihan, saya 'full istirahat'," kata petinju dengan rekor bertarung 38 kali menang (26 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah ketika dihubungi dari Kendari,

Sulawesi Tenggara, Rabu petang. Ketika ditanya soal jadwal latihan terbuka dihadapan publik, Daud Yordan mengatakan, nanti sore waktu setempat baru melaksanakan latihan terbuka. "Sekarang ini di Inggris masih pagi dan sore harinya akan ada sesi latihan terbuka," katanya. Kemudian pada Kamis (8/11) mengikuti konferensi pers, Jumat (9/11) mengikuti timbang badan, sedangkan pertarungan dilaksanakan Sabtu (10/ 11) pukul 5.30 waktu setempat. Daud Yordan bakal menghadapi petinju tuan rumah Anthony

122 delegasi dari 14 negara hadiri AUPF 2018 di UK Petra. Guna bahas Tantangan pendidikan tinggi di masa depan. Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

ngkatkan Kerjasama Global Tapi, kita sedikit menemui titik terang ketika Dikti membuka fleksibelitas baru dalam mendirikan prodi," Kegiatan tersebut pun mendapat respon positif dari Kemenristekdikti yang diwakilkan oleh Sekjen Menristekdikti, Prof Ainun Na'im. Pihaknya menilai kegiatan tersebut sebagai langkah yang bagus dalam meningkatkan eskposur akademisi terhadap isu-isu international dan standart nasional sebagai kesiapan dalam meng-

hadapi tantangan pendidikan tinggi di masa depan. "Dari kementerian melihat ini bagus. Tidak hanya melakukan sekinar akan tetapi juga dilakukan sesi paralel yang mana hal tersebut akan memberi kesempatan untuk membangun pendidikan tinggi di Indonesia. Meskipun sebagian juga sudah melakukan kerja sama Universitas antar negara," ungkap dia. Kerja sama tersebut antara lain adalah pertukaran

mahasiswa dalam mengambil mata kuliah di berbagai Universitas. Bahkan berkesempatan dalam mengembangkan join program, join degree, double degree, dan join riset antar pendidikan tinggi yang tergabung dalam AUPF. Menurut dia, Negara-negara di Asia sedang mengalami perkembangan. Termasuk kualitas kehidupan, pendidikan menjadi faktor yang paling penting, tidak terkecuali pendidikan tinggi. I ina

KHUSUS

KI PGRI Provinsi Jatim

Umum Porseni Nasional 2018

us pada bidang seni atim berhasil meraih uara 2 cipta lagu; juaa boneka dan juara 3

tari kreasi baru. "Kami mengajak semua komponen, mari terus mengukir prestasi dengan menambah terus koleksi penghargaan. IGTKI yes," teriak Suprihatin dengan

sawawi/bhirawa

Rakhman dan Ketua PGRI Jatim saat mengikuti porseni di Ancol Jakarta.

didampingi Upi Tisiana, SPd. Disisi lain, Upi Tisiana SPd, salah satu perwakilan IGTKI PGRI Kabupaten Situbondo menambahkan, dirinya juga ikut berbahagia karena tim IGTKI Jatim berhasil mengukir prestasi sebagai peraih juara 2 pada bidang lomba sandiwara boneka. Dengan raihan juara 2 ini, aku Upi Tisiana, tim IGTKI Jatim berhasil menambah koleksi penghargaan pada Porseni tahun 2018 ini. "Kami sebagai satu dari bagian tim IGTKI Jatim terus berobsesi untuk terus mengukir prestasi pada Porseni 4 tahun mendatang," kupas Upi Tisiana. Upi Tisiana menambahkan, untuk menjadi juara umum tidak mudah dicapai karena harus ditopang oleh rasa kebersamaan dan kekompakan diantara sesama tim IGTKI Jatim. Tanpa itu semua, ujar Upi Tisiana, mustahil IGTKI Provinsi Jatim akan menuai prestasi yang sangat membanggakan ini. "Kami sebagai salah satu perwakilan dari Kabupaten Situbondo ikut berbahagai karena bisa ikut mengantar tim Provinsi Jawa Timur menjadi juara umum pada ajang Porseni tahun 2018 ini. Penghargaan ini suatu kebanggaan kita bersama," aku Kepala KB/TK Al Amin Peduli Situbondo itu. I awi

Depan Berharap Lebih Berjaya

saat menerima penghargaan sebagai Jakarta Anis Baswedan.

SPd, utusan IGTKI PGRI Kabupaten Situbondo, berharap ajang Porseni nasional bisa memotivasi tim Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Situbondo, sehingga bisa selalu mengukir prestasi dan intens berpartisipasi pada event Porseni periode yang akan datang. Untuk tim dari Kabupaten Situbondo kali, aku Upi Tisiana, belum bisa ikut serta dalam Porseni, namun khusus Porseni tahun 2222 mendatang, pihaknya optimis Situbondo bakal ikut berlomba dalam event tersebut. "Sehingga bisa meraih juara dan mampu mengharumkan nama Situbondo dimasa mendatang," un-

gkap Upi Tisiana. Masih kata Upi Tisiana, Porseni tahun 2018, digelar selama 4 hari mulai 1 hingga 3 November 201 kemarin di Ancol Jakarta. Sebelum berlaga di Jakarta, aku Upi, tim IGTKI PGRI Provinsi Jatim sangat intens melakukan pemuasatan latihan di berbagai titik di wilayah Jatim. Ini dilakukan, urai Upi, agar dapat mempertahankan prestasi sebagai juara umum, yang rutin diraih IGTKI PGRI Provinsi Jatim. "Alhamdulillah, tim kami (IGTKI PGRI Provinsi Jatim, red) tahun ini kembali meraih juara spesial tersebut," papar Upi. I awi

Sidoarjo, Bhirawa Disinyalir banyaknya hashtag ajakan pernikahan dini yang beredar secara luas dan cepat di Sosmed, disikapi langsung oleh para remaja/ pelajar Sidoarjo, yakni dengan melakukan penolakan secara bersama-sama. Penolakan mereka para pelajar SMA Negeri 1 Sidoarjo dan SMK Negeri 1 Buduran dikemas dalam Sosialisasi Pembangunan Keluarga Bersama Mitra oleh BKKBN Jawa Timur. Usai orasi menolak pernikahan dini, Mayang Pramesti siswi kelas XII IPS 3 SMA Negeri 1 Sidoarjo dengan tegas mengatakan usia juga menentukan faktor psikologis seseorang untuk menyelesaikan masalah. Sehingga pernikahan dini masih belum siap untuk menjalani rumah tangga yang beragam macamnya. "Diantaranya biaya hidup sehari-hari, untuk anak, untuk sekolah anak dan membesarkan anak kedepannya seperti apa, ini juga harus memerlukan pemikiran yang matang," kata Mayang Pramesti, kemarin(7/11). Menurutnya, efek dari pernikahan dini adalah ibu yang melahirkan akan mengalami sindrum, karena dunianya atau masa remaja-

nya akan dirembut oleh anaknya. Artinya masih senang dengan masa remaja yang penuh dengan keceriaan, tetapi mereka sudah harus merawat bayi, dan menyiapkan keperluan rumah tangganya. "Karena sejatinya ibunya itu masih anak-anak atau remaja yang senang menikmati masa keceriaannya itu," jelas Mayang Pramesti yang juga sebagai Wakil Ketua Duta Anti Narkoba Sidoarjo (DANS) ini. Plt. Kepala SMA Negeri 1 Sidoarjo Sri Mujayanti menuturkan kalau pihak se-

kolah selalu mendukung kegiatan atau aktivitas anakanaknya. Selama itu kegiatannya positif dan bermanfaat untuk mereka. Apalagi kegiatan seperti ini, sosialisasi Genre Ceria yang dilakukan oleh BKKN Jawa Timur dan Dinas PMD P3A KB Sidoarjo ini sangat perlu dan bermanfaat sekali bagi anak-anak. "Jadi anak-anak yang mempunyai bakat apapun, sebisa mungkin terus kami kembangkan di sini, termasuk sarana dan prasarana yang memadai pula," tutur Sri Mujayanti. Sementara Kabid Keluar-

ga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Jatim Suhartuti mengakatan sosialisasi melalui program Genre Ceria ini memberikan edukasi dan pemahaman kepada seluruh para pelajar di seluruh 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Hal tersebut merupakan salah satunya cara untuk menekan angka pernikahan dini tidak semakin meningkat. "Karena pernikahan tidak saja dihalalkan, namun juga tanggung jawab dalam menjadi keluarga perlu pemikiran yang matang," katanya. I ach

Para pelajar SMAN 1 Sidoarjo dan SMKN 1 Buduran bersama-sama menolak pernikahan ini.

Latih Demokrasi, SMKN 3 Bondowoso Gelar Pemilos 2018 Bondowoso, Bhirawa Guna melatih demokrasi sejak dini, SMKN 3 Bondowoso mengadakan pemilihan pengurus OSIS tahun 2018, Rabu (7/11) S. Ajang peningkatan ilmu kepemimpinan ini diadakan untuk meningkatkan kesada-

ran tentang pentingnya berorganisasi kepada para siswa dan menyalurkan minat siswa untuk berorganisasi. Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kreativitas pengurus OSIS, mencetak kaderisasi personil pengurus OSIS dan

juga untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama siswa. Kasek SMKN 3 Bondowoso, Dr Umar Said MPd, mengatakan, kegiatan rangkaian pemilihan pengurus OSIS diawali dengan pemaparan visi-misi para kandidat dan dilanjutkan dengan agenda debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2018-2019. "Program ini sangat sesuai dan seirama dengan ikon SMKN 3 Bondowoso yakni techno entrepreneur," papar mantan Kasek SMKN 1 Situbondo itu. Kata Umar, ada 5 pasang peserta didik yang mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS dan sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi di depan Kepala Sekolah, dewan guru, staf tata administrasi sekolah

Kecamatan Kota Tuban, Pimpin Perolehan Medali Porkab V poinya sama dengan Merakurak, harus bergeser di posisi ke tiga dengan 13 poin dari 9 medali di antaranya 1 medali emas, 1 perak dan 7 perunggu. Selanjutnya, Kecamatan

Crolla pada pertarungan "Eliminator for: WBA Super World Lightwight Championship" di Manchester Arena, Inggris. "Saya minta doa restu dan dukungan masyarakat Indonesia agar bisa meraih kemenangan dan membawa pulang kemenangan itu ke Tanah Air," kata petinju kelahiran Sukadana, Kalimantan Barat, 10 Juni 1987 itu. Daud Yordan dan Anthony Crolla berusia sama, yaitu 31 tahun. Daud Yordan kelahiran 10 Juni 1987, sedangkan calon lawannya kelahiran 16 November 1986. Anthony Crolla memiliki rekor bertarung 33 kali menang (13 diantaranya dengan KO), seri tiga kali, dan kalah enam kali. Sedangkan Daud Yordan memiliki rekor bertarung 38 kali menang (26 diantaranya dengan KO) dan tiga kali kalah. Daud Yordan menjalani pertarungan terakhir pada 23 April 2018 saat mengalahkan petinju tuan rumah Pavel Malikov dengan KO pada ronde kedelapan di DIVS Ekaterinburg, Rusia. Sedangkan Crolla menjalani pertarungan terakhir setelah menang atas Edson Ramirez Daud Yordan (Meksiko) di Inggris, 31 Maret 2018. I ant

Pelajar Sidoarjo Sepakat Tolak Pernikahan Dini

Para kandidat Ketua OSIS SMKN 3 Bondowoso saling adu program dalam pemaparan visi misi Rabu (7/11).

Tuban, Bhirawa Setelah menggeser Kecamatan Merakurak dari puncak peraih medali terbanyak Porkab V pada hari keempat, Kecamatan Tuban tetap kukuh di posisi puncak pada hari kelima pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) V 2018 Rabu (7/11/2018). Humas Porkab V KONI Tuban, Sri Wiyono menyampaikan, Kecamatan Tuban puncaki klasemen sementara dengan 48 poin. Hasil dari 18 medali yang diraih, rinciannya 9 medali emas, 3 perak dan 6 perunggu. Hasil tersebut membuat Kecamatan Tuban unggul jauh meninggalkan kecamatan lainnya. Di posisi ke dua Kecamatan Merakurak dengan peroleh 14 poin dari 5 medali, yakni 3 medali emas dan 2 perunggu. Sememtara Kecamatan Bancar yang semula jumlahnya

7

Senori yang sebelumnya di posisis ketiga harus melorot di posisi empat dengan 12 poin dari 6 medali, rinciannya 2 medali emas dan 4 medali perunggu.

Begitu juga Kecamatan Semanding yang sebelumnya di posisi empat harus turun di posisi lima. Semanding meraih 11 poin dari 6 medali, yakni 1 medali emas, 2

Ketua panitia Porkab V Tuban 2018 Hj. Juwita Ratna Sari, SE MM saat menyerahkan medali pada atlet Cabor Atletik.

medali perak dan 3 perunggu. Sedangkan kecamatan lain masih di bawah 10 poin. Kecamatan Jenu misalnya meraih 9 poin dari 4 medali yang didapat, yakni 1 medali emas, 1 perak dan 2 perunggu. Jumlah poin Jenu dengan Widang yang mengumpulkan 6 medali, yakni 3 perak dan 3 perunggu. Selanjutnya Kecamatan Parengan dengan 8 poin hasil dari 5 medali, yakni 3 medali perak dan 2 perunggu, Kecamatan Jatirogo juga punya 8 poin hasil dari 2 medali emas serta Rengel yang berpoin 8, dengan meraih 3 medali yakni 1 emas dan 2 perak. Kemudian Kecamatan Grabagan, Kenduruan, Kerek, Palang dan Soko sama-sama mengemas 4 poin. Kecamatan Bangilan, Montong dan Plumpang baru mengemas 2 poin. I hud

dan ribuan lebih peserta didik SMKN 3 Bondowoso. Khusus acara debat, papar Umar, diadakan untuk mencari tahu strategi para kandidat jika dihadapkan pada sebuah masalah organisasi. "Para calon juga diminta paparannya soal cara menjadi pemimpin mewakili siswa," ujar Umar. Adapun lima pasangan calon yang berlaga diantaranya, sebut Umar, Imron Rofiqi-Elham Nuri Kurniawan; Ahmad Djafari-Alfio; M.Duwi Niki-M.Fikri; Rendi Gunawan-Ditto Ardiyanto dan Fina Dwi Yunis-Deny Bagus Kurniawan. "Kegiatan Pemilos ini diselenggarakan secara marathon, mulai prosesi rekrutmen tanggal 26 Oktober 2018 hingga penyampaian visi-misi masing-masing calon ketua-wakil ketua," pungkas Umar. I awi.har

GELANGGANG

Disparbud Target Tembus 7 Juta Wisatawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang pada tahun 2018 menargetkan kunjungan wisata sebanyak 7 juta wisatawan. Meski dalam realisasinya hingga bulan November tahun ini masih belum mendekati target. Hal ini disampaikan, Kepala Disparbud Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara, Rabu (7/11), kepada wartawan. Menurut dia, sampai saat ini jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang baru mencapai 4,6 juta orang. Namun, dari jumlah tersebut, wisatawan yang datang berwisata di Kabupaten Malang didominasi wisatawan domestik atau lokal. "Kami optimis dapat memenuhi target, walau sekarang baru sekitar 4,6 juta wisatawan dari target tujuh juta wisatawan. Sehingga untuk memenuhi target, maka pihaknya telah gencar mempromosikan tempat wisata yang di miliki Kabupaten Malang melalui media sosial (medsos)," ujarnya. I cyn


JAWA TIMUR

8

Kamis Pahing, 8 NOVEMBER 2018

Hari ke 3 Tes CPNS di Sumenep, Hanya Lima Orang Penuhi Passing Grade

TEROPONG JATIM

Bupati Ipong Lantik 4 Kepala DesaTerpilih Ponorogo Ponorogo, Bhirawa Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni melantik dan mengukuhkan 4 Kepala Desa (Kades) terpilih di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Rabu (7/11). Dalam sambutannya, Bupati Ipong meminta para Kades terpilih untuk menjadi Kepala Desa bagi semua warga desanya, bukan hanya Kepala Desa bagi warga pemilihnya. "Kan sudah dilantik, sudah sah, harus tidak ada lagi penggolongan kelompok. Kepala Desa harus merangkul semua warganya, jangan hanya pemilihnya saja yang dirangkul," tegasnya. Menurut Bupati Ipong, hal tersebut sangat berpengaruh dalam kelanran pembangunan di desa tersebut. "Jika semua warga dapat dirangkul, maka situasi desa akan kondusif. Sebuah situasi yang ideal untuk kelancaran pembangunan di desa terkait," ujarnya. "Kelancaran pembangunan di sebuah desa tentunya akan berpengaruh pada kemakmuran dan kesejahteraan desa. Di mana hal tersebut juga berpengaruh pada kemakmuran Ponorogo, karena mayoritas warga Ponorogo adalah warga desa" imbuh Bupati Ipong. Dalam kesempatan itu, Ipong tidak lupa memberikan apresiasi pada warga desa terkait dan Polres Ponorogo yang ikut menjaga agar proses pemilihan kepala desa berjalan dengan aman dan kondusif. Dirinya berharap, pemilihan - pemilihan selanjutnya dapat berjalan dengan sama aman, lancar, dan kondusif.. Bupati Ipong juga berpesan pada Kepala Desa terpilih untuk tidak melakukan kampanye pada Pemilu 2019 mendatang. "Jangan menjadi tim sukses atau tim kampanye pada Pemilu 2019 mendatang. Berdasarkan Undang - Undang tidak boleh ikut dalam tim kampanye partai apapun atau capres siapapun," jelasnya. Bupati Ipong melantik 4 Kades terpilih di dua kecamatan, yaitu kecamatan Pulung dan kecamatan Balong. Dari kecamatan Pulung ada 3 yaitu Parlan Kades Bedrug, Hariadi Kades Serag, dan Haryono Kades Pomahan. Sedangkan dari kecamatan Balong adalah Mulyadi Kades Sumberejo.Q mg10

Puluhan Miliar Persediaan Dinkes Tak Tercatat Memadai Sampang, Bhirawa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), menemukan puluhan miliar rupiah nilai persedian non medis tahun anggaran 2017 di Dinas Kesehatan Sampang, tak dicatat secara memadai. Plt. Kepala Dinas Hasil pemerikKesehatan Sampang saan tersebut keAsrul Sani luar April 2018, dengan pencatatan non medis tidak memadai per 31 Desember 2017. Dinas Kesehatan menyajikan nilai persediaan sebesar Rp. 20.236.462.359.00. Dengan rincian, ATK Rp. 664.500.00, Listrik/elektronik Rp. 634.000.00, Alat/ bahan pembersih Rp. 1.762 500.00, Obat Rp. 19.840.006.359.00, Barang cetakan Rp. 937.500.00, Perangko/materai/benda pos Rp. 60.000, Hibah barang Rp. 392.397.500.00. Asrul Sani (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Sampang, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan Sampang, mengatakan tahun-tahun sebelumnya itu tidak masalah karena pencatatan obat dan BHP cukup di Gudang Obat dan perbekalan kesehatan. Rabu (7/11/18). "Distribusi dan pelaporannya juga kesana, tetapi tahun 2017 BPK meminta harus dimasukkan catatan Dinkes. akan tetapi rekomendasi BPK tersebut untuk tahun 2018 ini sudah dilakukan perbaikan pencatatan dan disatukan di Dinkes". terang Asrul Sani yang sebelum menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Sampang. Q lis

Sumenep, Bhirawa Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sumenep hingga sesi ke 8 atau hari ketiga sejak dimulai, hanya lima orang dari peserta formasi umum yang memenuhi ambang batas atau passing grade. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Sumenep, Titik Suryati mengatakan, tes CPNS di Sumenep dimulai sejak tang-

gal 5 November 2018. Setiap hari ada tiga sesi dan setiap sesi ada 90 peserta yang ikut tes. "Sejak hari pertama hingga sekarang, baru lima orang dari peserta umum yang memenuhi ambang batas," kata Titik Suryati, Rabu (07/11). Titik menyampaikan, bisa dinyatakan lulus dalam tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), peserta CPNS formasi umum harus memenuhi passing grade 298 dari tiga bidang yakni

Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 143, Tes Intelegensia Umum (TIU) 80 dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75. "Meski secara total nilainya memenuhi ambang batas, tapi dimasing-masing bidang tidak memenuhi, ya percuma, tetap tidak masuk," paparnya. Sedangkan peserta tes dari formasi K2, ada 40 peserta yang memenuhi ambang batas dan dari formasi comlaud ada 6 orang. "Total peserta, baik dari formasi umum maupun K2

yang memenuhi passing grade sejak sisi pertama hingga hari ini sebanyak 51 orang. Kalau yang dari formasi K2 relatif banyak, tapi yang dari umum ini yang minim," urainya. Kalau tidak ada perubahan aturan, lanjutnya, dimungkinkan peserta yang lulus akan sedikit atau tidak memenuhi target yang ada. Namun, pihaknya berharap, ada perubahan aturan dari Kementerian Menpan RB agar formasi yang ada bisa terpenuhi.

"Misalnya ada penurunan passing grade, sebab hasil komunikasi kami dengan daerah lain di Jawa Timur, hasil tes peserta banyak yang tidak memenuhi passing grade," imbuhnya. Peserta tes CPNS 2018 di Sumenep sebanyak 1.943 orang. Formasi yang tersedia sebanyak 372, dengan perincian guru K2 163 orang, guru non K2 40 orang, tenaga kesehatan 125 formasi dan tenaga teknis 44. Q sul

Pemkab Kediri Persiapkan Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan MA

ristika/bhirawa

Tugas berat dan resiko tinggi petugas pemadam kebakaran Pemkab Nganjuk harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Penambahan Sarpras Damkar Sangat Mendesak Nganjuk, Bhirawa Tingginya intensitas kebakaran di Kabupaten Nganjuk akhir-akhir ini menuntut adanya perhatian lebih dari Pemkab Nganjuk. Sarana dan prasaran (Sarpras) pemdam kebakaran yang saat ini dimiliki Pemkab Nganjuk dinilai jauh di bawah standar minimal keselamatan petugas pemadam kebakaran dan pelayanan terhadap masyarakat jika terjadi musibah kebarakan. Kekurangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran diantaranya adalah ketersediaan baju tahan panas. Selain itu baju tahan yang merupakan standar minimal petugas pemadam kebakaran saat melakukan pekerjaanya. “Dengan resiko pekerjaan yang tinggi, dapat dikatakan kondisi PMK Nganjuk masih sangat jauh dengan standarisasi jika dibandingkan deng-

an daerah lain,” ujar Drs Abdul Wakid, Kepala Satpol PP dan Damkar Pemkab Nganjuk. Dikatakan Abdul Wakid, untuk memenuhi kekurangan sarana dan prasarana di PMK, pihaknya telah mengajukan anggaran untuk pembelian 1 unit mobil pemadam baru. Selain itujuga pengadaan 1 unit mobil tangki pemasok air untuk melengkapi tiga unit mobil pemadam kebakaran yang ada saat ini. Disamping itu sarana lain yakni baju tahan panas dan baju tahan api untuk personel pemadam kebakaran juga akan dianggarkan pada APBD 2019. Pengajuan tambahan anggaran untuk sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran sangat beralasan. Indikasinya, intensitas kebakaran ditahun 2018 ini mengalami peningkatan 100% lebih.

“Tahun 2017 musibah kebakaran di Kabupaten Nganjuk hanya 40 kejadian selama setahun. Sedangkan tahun 2018 hingga awal November ini sudah mencapai 85 kejadian,” terang Abdul Wakid. Dibanding daerah lain seperti Madiun, Kediri, Bojonegoro dan Jombang, UPT Pemadam Kebakaran Pemkab Nganjuk masih sangat jauh dibawahnya. Karena itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khusus untuk kebakaran, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana. “Tahun 2019 UPT Pemadam Kebakaran memang sudah selayaknya ditambah, mengingat tingginya intensitas musibah kebakaran dan pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami musibah juga harus prima,” pungkas Abdul Wakid.Q ris

Kab Kediri, Bhirawa Pasca diterimanya putusan hasil Uji Materi dari Mahkamah Agung ( MA) akan Perda Perangkat Desa tentang Perda No. 5 Tahun 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui SKPD terkait sudah berkoordinasi untuk menindaklanjuti hal tersebut. Hal ini bertujuan, supaya pengisian perangkat desa dapat segera dilaksanakan dengan berdasarkan regulasi yang sesuai dengan hasil putusan uji materi tersebut. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Krisna Setiawan, menurutnya ada beberapa hal yg menjadi perhatian utama Pemkab Kediri terkait hasil uji materi untuk segera dikonsultasikan ke Biro Hukum Propinsi dan Kementerian Dalam Negeri. " Ya, meliputi,apakah usai hasil uji materi, Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pengisian Perangkat Desa perlu dirubah atau tidak dirubah namun cukup diakomodir dalam Peraturan Bupati. Lalu, bagaimana terkait pasal - pasal lain yang berkaitan dengan pasal yang dicabut setelah uji materi dan setelah tidak ada tim tingkat kabupaten. Dan, untuk soal ujian penyaringan perangkat desa dibuat dan disiapkan pihak mana, karena hal ini belum diatur setelah pasal 9 serta pasal 11 ayat 2 dihapus" ujarnya, Rabu ( 7/11). Menurutnya, langkah-langkah koordinasi diperlukan supaya dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa yg akan datang dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan kepastian hukum dalam setiap tahapannya. " Sesuai hasil uji materi atas perda perangkat desa, bahwa pasal 9 ayat 1 dan 2 yg mengatur pembentukan tim kabupaten serta pasal 11 ayat 2 yg menyebutkan dalam pembuatan soal ujian penyaringan, tim Kabupaten bekerjasama dengan pihak ketiga dicabut.Hal ini, secara substansi sesuai dengan draft raperda yang diajukan oleh Bupati untuk dibahas bersama dengan DPRD bahwa tidak ada Tim Kabupaten untuk melaksanakan pengisian perangkat desa" tegasnya. Terakhir, Kresna mengatakan, mengacu hal inilah yg kemudian perlu dikonsultasikan lebih lanjut, supaya ada kejelasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengisian perangkat desa mendatang.Q van

Ciptakan Pelayanan Terintegrasi, Dinas PMPTSP Sosialisasi Sistem Online Bojonegoro, Bhirawa Guna untuk mempermudah pelayanan perizinan terintegrasi, Pemkab Bojonegoro menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi ONLINE Single Sub Misision (OSS). Acara dibuka langsung oleh Pj. Sekda Bojonegoro Yayan Rohman, AP. MM, di ruang Angling Darma, kemarin (7/11).

Acara yang diikuti oleh seluruh SKPD Lingkup Pemkab. Bojonegoro, instansi vertikal yang ada di Bojonegoro seperti Bea Cukai, KPP Pratama, dan Notaris, serta perwakilan pengusaha. Acara tersebut mendatangkan nara sumber Daru Kurniawan, S.Sos.MM selaku Kepala Bidang Kerjasama Pembinaan

Teknis Perizinan dan Nonperizinan BKPM pusat Dalam sambutannya Pj. Sekda Bojonegoro Yayan Rohman, AP. MM mengatakan, bahwa Kabupaten Bojonegoro siap mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terkait sistem perizinan ini. Yayan menegaskan , untuk itu agar semua petugas pelayanan un-

tuk merubah pola pikir lama menjadi pola pikir yang baru. “ Karena mekanisme sistem OSS ini menutut perubahan perilaku dari seluruh stakeholder baik dari petugas pelayanan dan pengusaha, “ ungkapnya. Yayan Rohman menambahkan bahwa sistem OSS ini juga merupakan kemudahan

akses yang diwujudkan dengan teknologi informasi (IT) . “ Sistem yang benar-benar terintegrasi, di mana antar tingkatan pemerintah di Indonesia disatukan cara kerjanya serta sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada investor/pelaku usaha untuk memproses sendiri izin usahanya,” tandasnya.Q bas

Semarak Puncak HKG Tuban 2018

Dorong Penyerapan CSR ke Desa sebagai Penguatan Gotong Royong BUPATI didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Tuban bersama Wabup dan istri menghadiri kegiatan Puncak Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-15 dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-46, Rabu (07/11). Sebelum menuju lokasi kegiatan, Bupati Tuban bersama rombongan meninjau pelaksanaan pelayanan Posyandu dan KB di Balai Desa Socorejo. Selanjutnya menuju pantai Kapal Kandas, Desa Socorejo, Jenu, sebagai lokasi penyelenggaran Puncak Peringatan BBGRM dan HKG tahun 2018. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Camat, OPD se-kabupaten Tuban, serta perangkat, dan warga desa setempat. Bupati Tuban, H Fathul Huda, menyampaikan, apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat pada penyelenggaraan kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Keluarga Berencana (Dispemasdeas dan KB). Kegiatan ini merupakan wujud gotong royong dari semua pihak. Lebih lanjut, budaya gotong royong merupakan menjadi ciri

khas bangsa Indonesia dan budaya khas Jawa. Bupati menyatakan saat ini semakin banyak orang berbondongbondong ke kota. Arus urbanisasi membawa dampak pada kurangnya kepedulian atau sifat gotong royong di masyarakat perkotaan. "Hal ini harus disikapi dengan bijak. Harus berpikir seperti orang kota dan berbudaya seperti orang desa yang gotong royong," terang Fathul Huda. Guna menekan arus urbanisasi, berbagai potensi di setiap desa harus dimaksimalkan. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dioptimalkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan potensi desa. Selain itu, program Coorporate Social Reponsibility (CSR) dari perusahaan juga harus menyasar pada pemberdayaan masyarakat. "Saya minta laporan tentang kajian dan penelitian akademik mengenai CSR perusahaan ke desa-desa. Akan saya tinjau

langsung," tegasnya. Dengan demikian, tambah Bupati asal Montong itu, dapat diketahui output dan manfaat dari CSR tersebut. Berkaitan dengan HKG PKK ke-46, orang nomor satu di Kabupaten Tuban ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PKK karena telah berkontribusi bersama Pemkab Tuban dalam rangka pembangunan kabupaten Tuban. Diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat dengan menyasar keluarga. Berbagai upaya tersebut hendaknya terus ditingkatkan. Pendidikan menjadi sektor yang harus terus ditingkatkan sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini, sebanyak 98,8 persen dari total anak-anak berusia 4-6 tahun sudah masuk PAUD. Bupati menekankan bahwa PAUD merupakan pendidikan dasar, pondasi dasar untuk membangun karakter dan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Diminta PKK dapat mendata anakanak yang tidak bersekolah di PAUD. Kemudian dapat dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

Diperlukan upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Bupati Huda merasa prihatin karena masih cukup tingginya angka kematian bayi. Karena itu anggota PKK harus jeli dan mampu menangkap permasalahan tersebut sehingga tersebut dapat teratasi. Peningkatan ekonomi juga termasuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan cara pemberdayaan nelayan dan istri nelayan. Tidak hanya itu, kesejahteraan Lansia juga harus mendapat perhatian. "Saya minta agar Camat segera memeriksakan lansia yang tidak bisa melihat. Juga perlu diajarkan sholat dan berikan bantuan alat sholat jika memang belum punya," tutur Bupati. Bupati Tuban dua periode ini juga menyerahkan piala dan penghargaan kepada pemenang kompetisi Gebyar BBGRM dan HKG tahun 2018. Adapun pemenang kompetisi tersebut adalah Desa Socorejo, Jenu. Posisi kedua diraih oleh Desa Kembangbilo, Tuban dan posisi ketiga didapatkan Desa Talun, Montong. Bupati berpesan agar penghargaan tersebut menjadi motivasi

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat menyerahkan hadiah pada Kades Socorejo Kecamatan Jenu Tuban. untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dan kinerja. Motivasi tersebut berlaku bagi seluruh desa dan aparatur. Untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Tuban. Kepala Dispemasdes dan KB Kabupaten Tuban, Drs. Mahmudi, M.Si., dalam laporannya menyatakan bahwa Puncak Peri-

ngatan BBGRM dan HKG PKK Kabupaten Tuban tahun 2018 diikuti lebih dari 400 orang. Juga disemarakkan dengan penampilan siswa PAUD, TK, dan SD/MI di Desa Socorejo. Selain itu, dilakukan Pelayanan Posyandu dan KB, pameran Produk unggulan Bumdes dan desa se-jenu.Q hud


Kamis Pahing, 8 NOVEMBER 2018

JAWA TIMUR

9

Bantaran Sungai Kaliasem Harus Bersih dari Bangunan Lumajang Bhirawa Setelah melihat kondisi tanggul Kaliasem , Bupati Thoriq berencana melakukan koordinasi dengan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur diantaranya terkait larangan mendirikan bangunan permanen di sepanjang tepi sungai Kali Asem Lumajang. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, saat meninjau langsung tanggul Dam Kaliasem, Gambiran Lumajang, (7/11) yang sempat jebol akibat banjir pada hujan lebat sehari sebelumnya . Dikatakan Bupati, bahwa faktor penyebab dari banjir tersebut akibat pengelolaan tepi sungai yang telah disalahgunakan dengan adanya bangunan permanen., yang berdiri di tanah negara sepanjang tepi sungai hingga berdampak terjadinya berbagai masalah. Berdirinya bangunan di atas bantaran sungai Kaliasem memang menyebabkan tumpukan sampah yang bisa menyumbat jalannya aliran air, dan mengurangi kekeuatan tanggull hingga bisa menyebabkan ambrol dan menyebabkan korban jiwa. Untuk itu pihaknya dalam hal ini,Pemkab Lumajang akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam menata secara menyeluruh Sungai Kaliasem, yang menjadi langganan banjir ketika musim hujan tiba.

"Pemkab akan terus bersinergi dengan Pemprov Jawa Timur terkait Kali Asem, memang harus ada pengelolaan bersama tentang tepiannya," ujarnya. Harapannya, Pemerintah Provinsi Jatim nantinya melakukan langkah langkah evaluasi konstruksi bangunan sepanjang tebing sungai, serta melakukan tindakan yakni sepanjang tepian Kaliasem harus bersih dari bangunan yang tidak sesuai dengan aturan. "Untuk semua bangunan yang ada di sepanjang tepian sungai di wilayah Lumajang, harus dibongkar, apabila melanggar ketentuan, dan tindakan tegas harus dilakukan, sebelum ada lagi musibah yang di sebabkan oleh air sungai," jelasnya. Dalam kunjungannya ke Sungai Kali Asem yang didampingi Pimpinan OPD terkait diantaranya Kepala Bappeda, Nugroho Dwi Atmoko, Kasat Pol PP, Basuni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, R. Hadi Prayitno, Kalaksa BPBD, Teguh Widjayono, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ir. Paiman, Ketua Komisi B DPRD, Solikin, S.H., serta Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Lumajang, Aziz Fachurrozi, disampaikan bahwa untuk sementara ini, pasca terjadinya banjir akibat tanggul jebol,agar mendahulukan permasalahan darurat kebencanaannya. "Kami Pemkab Lumajang ingin

dwi/bhirawa

Bupati Lumajang Thoriqul Haq didampingi oleh jajaran Pimpinan OPD ketika meninjau Tanggul Dam Sungai Kaliasem yang jebol akibat hujan deras. segera mengatasi kebencanaannya dulu, daruratnya dulu, kasihan masyarakat yang sawahnya terkena imbas", terangnya.

Tantangan Berat, Petugas Pajak Harus Lebih Jujur dan Tertib Malang, Bhirawa Kerap diidentikkan dengan konotasi 'lahan basah' lantaran tupoksinya berkaitan dengan uang rakyat, tantangan yang dihadapi para petugas pajak daerah jelas bukan perkara mudah. Kejujuran dan integritas menjadi modal utama yang harus dijunjung tinggi para petugas pajak daerah dalam menjalankan tugasnya. "Petugas pajak daerah bahkan harus lebih jujur dan lebih tertib daripada Wajib Pajak. Karena petugas juga sebagai panutan masyarakat," ujar Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT, mewakili Walikota ketika menutup giat Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerimaan Pajak Daerah di Hotel Savana, Rabu (7/11) siang. Selain harus memberikan teladan positif bagi masyarakat, memang sudah sepantasnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) tidak 'gelap mata' sekalipun pekerjaannya bersinggungan langsung dengan uang pajak. "ASN menerima hak-haknya mulai dari gaji yang layak hingga tunjangan profesi. Haram jika masih melegalkan praktik pungutan liar, apalagi kepada wajib pajak," seru Sam Ade d'Kross, sapaan akrabnya. Materi terkait kiat-kiat menghadapi tantangan, resiko sekaligus cara menangkal praktik kecurangan-kecurangan, gratifikasi dan tindak pidana korupsi itulah yang disampaikan kepada para peserta pada hari terakhir

m taufik/bhirawa

Kegiatan Bimtek Penerimaan Pajak Daerah di Hotel Savana, pada hari terakhir pelaksanaan, Rabu (7/11) kemarin. pelaksanaan bimtek yang berlangsung mulai Senin (5/11) lalu. Adapun narasumber yang hadir memberikan materi yakni Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Malang; Paulus Krisna Hadi SH dan Kanit Tipikor 1 Polres Malang Kota; Iptu Rudi Hidajanto. "Dengan pemahaman yang kuat akan resiko yang rawan dihadapi serta potensi pelanggaran yang terjadi, kami berharap rekan-rekan petugas pajak daerah bisa lebih berhati-hati dan mawas diri dalam menjalankan tugasnya yang tidak ringan," tutur Iptu Rudi yang juga memberikan materi terkait saber pungli. Selama tiga hari pelaksanaan, BP2D bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Jawa Timur, Kanwil DJP III Jawa Timur serta Kejaksaan Negeri Malang dan Polres Malang Kota mengisi bimtek secara berkualitas. Ade berharap kegiatan ini bisa

menjadi sarana sharing ilmu guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi para petugas pajak daerah. "Agar ilmunya benar-benar bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam menjalankan tupoksi seharihari," beber mantan Kabag Humas Setda Kota Malang ini. Dengan begitu, petugas pajak daerah bisa makin kompeten dalam menjalankan tugas. Karena kompetensi bisa diperoleh dari berbagai cara, seperti dari pengalaman kerja, memperoleh portofolio atau referensi pendukung serta dari pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi, termasuk melalui bimtek. Melalui kegiatan ini, sekaligus sebagai wujud komitmen nyata para petugas pajak daerah dalam mengimplementasikan inovasi demi inovasi baru dalam menjankan tupoksi sebagai petugas pemungut pajak dengan tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.Q mut

Berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Lumajang, pada Selasa (6/11) kemarin, telah terjadi peningkatan debit air

Kaliasem akibat hujan deras, akibatnya tanggul Dam Sungai Kaliasem tersebut jebol, hingga meluap ke lahan pertanian di

Pemkab Blitar Tanam 87.120 Pohon di Tahura R Soerjo Pemprov, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan penanaman pohon sebanyak 87.120 pohon di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R Soerjo. Penanaman tahap pertama ini, dilakukan di Blok Bon 3 yang meliputi Kecamatan Bumiaji, Kota Batu seluas 66 hektare. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, Dewi J Putriatni, penanaman pohon yang dilakukan Pemkab Blitar ini adalah untuk memenuhi kewajiban sebagai pemegang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) atau Jalan Pantai Selatan (Pansela). Pemkab Blitar telah mendapat IPPKH melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK. 641/MenLHK/Setjen/PLA.0/8/2016, Tentang IPPKH untuk Pembangunan JLS atas nama Bupati Blitar seluas 109,00 hektare. Trase jalan Kabupaten Blitar melintasi empat kecamatan yakni Wates, Panggungrejo, Wonotirto dan Bakung sepanjang 64,2 km dengan lebar antara 20 – 24 meter. "Salah satu kewajiban pemegang IPPKH adalah melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) pada kawasan hutan konservasi. Maka dipilihlah kawasan Tahura R Soerjo yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5040/MenLHK-PDASHL/KTA/DAS.1/4/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penetapan Lokasi Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi DAS Atas Nama Bupati Blitar seluas 120 hektare terletak di kawasan Tahura R Soerjo," kata Dewi didampingi Kepala UPT Tahura R Soerjo, Drs Daryono Budi Santoso MM, usai penanaman di Blok Bon 3 Tahura R Soerjo, Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Rabu (7/11). Dalam acara penanaman pohon yang juga dihadiri Bupati Blitar Drs Rijanto MM ini, selain di wilayah Blok Bon 3, penanaman juga akan dilakukan di wilayah lain. Yakni di Blok Lemahbang yang meliputi Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan seluas 14 hektare dan Blok Cemoro Kandang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto seluas 40 hektare.Q iib

upaya pencegahan, kesiapan masyarakat, supaya resiko bencana dapat diminimalisir. "Lebih baik mencegah dan upaya mitigasi bencana dan akan terpola dalam kesatuan program. Untuk mencegah dan mengantisipasi, harus meli-

batkan semua pihak, karena bencana sendiri tidak pernah pilih-pilih korban. Karenanya, masyarakat harus siap, sehingga resiko bencana bisa dikurangi," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI, Evi Zainal Abidin dihadapan perwakilan masya-

ibad/bhirawa

Bupati Blitar Drs Rijanto MM, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim Dewi J Putriatni, Kepala UPT Tahura R Soerjo Drs Daryono Budi Santoso MM, saat melakukan penanaman pohon di Blok Bon 3.

rakat desa tangguh bencana seKabupaten Pasuruan, saat bersosialisasi penanggulangan banjir di KUTT Suka Makmur Grati, Kabupaten Pasuruan, Rabu (7/11) sore. Sekretaris BPPD (Badan Penanggulangan Bencana Dae-

rah) Kabupaten Pasuruan, Edy Supriyanto mengungkapkan Pasuruan menjadi langganan daerah banjir karena keberadaan tujuh daerah aliran sungai. Kondisi kerusakan lingkungan di hulu sungai menjadi faktor penyebab utamanya.Q hil

Dua Kapolsek Dimutasi, Kapolres Minta Pejabat Baru Selalu Berdedikasi KAPOLRES Situbondo AKBP Awan Hariono, memimpin prosesi upacara serah terima jabatan sejumlah Kapolsek di lingkungan Polres Situbondo, Rabu (7/11).

sawawi/bhirawa

Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono saat memimpin prosesi mutasi bagi sejumlah Kapolsek Rabu (7/11).

Dalam amanatnya, Kapolres Awan menegaskan, mutasi atau alih tugas dalam Institusi Polri adalah hal yang biasa terjadi terutama untuk kepentingan peningkatan kinerja Kesatuan dan untuk pembinaan karier. Masih kata Kapolres Awan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para perwira selaku pejabat lama yang telah bertugas dengan baik dan selamat betugas di tempat yang baru. “Saya tegaskan sebenarnya

TEROPONG JATIM

Jelang Pemilu 2019, Ingatkan Netralitas Kades Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin mengingatkan tentang Netralitas Kepala Desa (Kades) dalam Pemilu 2019 yang sedang berlangsung tahap kampanyenya. Menurut Buoati, agar dalam masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini Kepala Desa dan aparatnya menjaga netralitas. Karena hal ini menjadi kunci dalam menciptakan keamanan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat saat masa-masa tahapan Pemilu. “Saya harapkan aparat desa betul-betul menjaga netralitas,” tuturnya saat saat memberikan sambutan dalam Kunker Pembinaan DD/ADD, di Kecamatan Wringin, Rabu (7/11) kemarin. Ia menerangkan pentingnya Camat dan Kepala Desa turut membantu KPU dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menyalurkan hak pilih mereka. Tentu, ini ujungnya adalah meningkatkan partisipasi pemilih. “Ada keprihatinan partisipasi pemilih itu rendah, ini bukan hanya tugas KPU. Tapi, pak camat dan pak kepala desa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar partisipasi pemilih. Mungkin masyarakat kurang mengetahui karena kruang menarik. Maka saya harapkan ke depan kita melaksanakan Pilpres dan Pileg disamping aman dan damai, partisipasi pemilih juga betul-betul tinggi,” pungkasnya. Berdasar informasi KPU tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejak 23 Sepetmber hingga 13 April 2018 merupakan masa kampanye Pileg dan Pilpres. Kemudian, pada 22 September 2018 sampai 2 Mei 2019, tahapan laporan dan audit dana kampanye.Q har

Pemkab Blitar Mulai Tertibkan Rumah Kos

Antisipasi Bencana Banjir, Dibutuhkan Edukasi Warga Pasuruan, Bhirawa Memasuki musim penghujan diperlukan kesiapan khusus terutama mengantisipasi banjir dan tanah longsor. Kesiapan khusus itu adalah penyediaan sarana alat dan peralatan untuk disiagakan. Hingga

sekitar dan luapan air sungai Kali Asem itu juga menggenangi 2 rumah di tepi sungai itu, namun tidak ada korban jiwa.Q dwi

ini hanya pergeseran tempat tugas saja. Sebab ada satu Kapolsek yang memasuki masa pensiun. Jadi posisinya diganti,” ungkap Kapolres Awan Hariono. Masih kata Kapolres Awan, personil yang dimutasi diantaranya Kapolsek Kapongan AKP H. Mansur, SH diganti Iptu SPT Pramana, SH yang semula menjabat sebagai Kapolsek Jangkar. Sedangkan posisi Kapolsek Jangkar diisi oleh IPTU Sadali, SH yang semula menjabat sebagai KBO Satreskoba. Un-

tuk AKP H Mansur, SH pindah tugas di Polres Situbondo karena memasuki masa pensiun. Di akhir arahannya, Kapolres Awan, sangat mengapresiasi kiprah AKP H Mansur, SH karena selama menjabat sebagai Kapolsek Kapongan sudah mampu bertugas dengan baik. Bahkan, aku Kapolres Awan, Kapolsek Mansur layak untuk dijadikan contoh oleh personil yang lain, terutama disaat mengemban tugas Kepolisian. “Saya meminta kepada pada Kapolsek yang baru hendaknya melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan penuh dedikasi,” pungkas mantan Kasat Sabhara Mapolrestabes Surabaya itu. Q awi

Kabupaten Blitar, Bhirawa Masih banyaknya rumah kos liar di Kabupaten Blitar yang tak memiliki izin resmi, memebuat Satpol PP Kabupaten Blitar siap melakukan penertiban. Bahkan untuk mengethui perizinan sejumlah rumah kos di Kabupaten Blitar, Satpol PP Kabupaten Blitar bakal lakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Blitar. Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Suyanto menyampaikan pasca Satpol PP Kabupaten Blitar mendapat laporan adanya usaha rumah kos di Desa Kuningan Kanigoro yang tidak mengantongi izin dan langsung diberikan peringatan agar segera melakukan pengurusan izin di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar, pihaknya masih menduga juga masih banyak rumah kos yang belum memiliki izin. “Disinyalir dengan adanya laporan ini, di Kecamatan lain Kabupaten Blitar juga ada usaha rumah kos yang tidak mengantongi izin,” kata Suyanto. Lanjut Suyanto, pihaknya juga belum bisa memetakan daerah mana saja yang memiliki jumlah cukup banyak usaha rumah kos, sehingga selama ini ia hanya memantau secara periodik dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat. “Karena tidak ada izin resmi serta dimana saja lokasi rumah kos, kami juga belum bisa menertibkan selam tidak ada laporan dari masyarakat,” jelasnya. Bahkan diakui Suyanto, kedepan ia bakal melakukan klarifikasi atau koordinasi dengan instansi terkait dalam ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mengetahui jumlah pasti usaha rumah kos beserta dengan daerah asal. “Sehingga proses pemantauan dilapangan akan lebih mudah dilakukan,” ujarnya. Q htn


SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

10 KELANA

Warga BAB di Sungai Asal Bahan Baku Air PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Bhirawa PDAM Delta Tirta Sidoarjo termasuk pihak yang bertahun-tahun menjadi ‘korban’ dari aktivitas warga Sidoarjo, yang masih saja Buang Air Besar (BAB) dengan sembarangan ke sungai. Menurut Plt Kabag Humas PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Yoyok Supriyanto SH, karena warga yang tinggal di pinggir sepanjang sungai Pelayaran Kec Krian Mangetan Kanal dan Tawangsari Kec Taman itu, masih saja BAB ke sungai yang airnya jadi bahan baku air PDAM Sidoarjo itu. Diperkirakan, jumlah kakus atau ‘helikopter’ di sepanjang aliran sungai itu mencapai puluhan. Kata Yoyok, pihaknya pernah kerja sama dengan pihak USAID untuk program air bersih, sanitasi dan kebersihan perkotaan (IUWASH), membantu menyediakan jamban sehat pada warga disana. Tapi setelah dibangunkan, fasilitas itu disana banyak yang tidak dipergunakan warga. ‘’Untuk menyediakan fasilitas jamban itu sebetulnya bukan Tupoksinya. Tapi kerja sama itu dilakukan karena pihaknya merasa peduli dan prihatin dengan masih rendahnya kesadaran warga disana dalam BAB. Menurut saya yang harus ditata dan dibangun dulu adalah kesadaran dari warga,’’ kata Yoyok. Yoyok bisa menyimpulkan demikian, karena di lapangan ternyata ada warga yang sudah mempunyai jamban. Tapi tetap saja BAB ke sungai yang berada di depan rumah mereka. Mereka melakukannya dengan berbagai alasan. Diantaranya karena alasan kebiasaan yang sudah jadi budaya. ‘’Jadi meskipun seandainya hari ini ditertibkan oleh Satpol PP, kalau kesadaran dalam BAB yang sehat tidak ada, pasti warga akan kembali mendirikan kembali kakuskakus di pinggir kali itu,’’ ujarnya.Q kus

Menakar Pembentukan Pansus KPBU RS Barat Sidoarjo, Bhirawa Walaupun Pemkab dan DPRD sudah menyetujui penggunaan anggaran Rp125 miliar untuk membangun RS Barat, namun bisa ditiadakan bila keinginan Pemkab membangun dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) mendapat persetujuan pemerintah pusat.

Dinkes Kota Mojokerto Kampanyekan Gemar Makan Sayur dan Buah Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto mengkampanyekan kepada masyarakat untuk gemar makan sayur dan buah. Sebab konsumsi sayur dan buah yang merupakan sumber nutrisi terbaik untuk kesehatan, juga untuk tumbuh kembang anak serta mencegah perkembangan penyakit tidak menular.. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat makan sayur dan buah itu, Dinkes Kota Mojokerto menggelar seminar kesehatan di Ayola Hotel, Rabu (7/11) dengan menghadirkan DR dr Tan Shot Yen, pakar gizi dan konsultan kesehatan tingkat nasional. Seminar kesehatan yang mengangkat tema Cegah Penyakit Tidak Menular Sebelum Petaka Menjalar ini diikuti petugas dari Puskesmas, RS dan pemerhati kesehatan di Mojokerto. DR dr Tan Shot Yen, pakar gizi yang juga kerap menjadi narasumber di TV Nasional mengatakan, kebiasaan pola makan masyarakat Indonesia yang cenderung kurang sehat harus segera diubah. Agar Penyakit Tidak Menular (PTM) bisa dicegah. ‘’Petugas kesehatan harus memahami seperti apa makanan yang sehat dan bagaimana cara menyampaikannya ke masyarakat. Semua harus kreatif dan Inovatif,’’ ungkapnya. Dokter Tan mencontohkan, anak-anak di Posyandu selalu diberi bubur kacang hijau. Pertanyaannya, mengapa harus bubur selalu kacang hijau. ‘’Masih banyak makanan yang sehat yang bisa diberikan untuk tumbuh kembang si anak, semua sayur, buah dan ikan itu sumber nutrisi,’’ terangnya.Q kar

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Sambari saat melakukan sidak pembangunan revitalisasi alun-alun.

Pembangunan Revitalisasi Alun-alun Gresik Tak Sesuai Gambar Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap progres pembangunan revitalisasi alun - alun Gresik, Rabu (7/11). Hasilnya, Bupati minta sejumlah bangunan dilakukan perbaikan ulang karena tak sesuai gambar. Sidak itu dilakukan untuk milihat sejauh mana progres pembangunan revitalisasi alun - alun yang sebelumnya mendapat penolakan dari banyak kalangan itu. Turut serta dalam Sidak itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Ir Gunawan Setijadi bersama dengan Kabid dan Kasi yang menangani proyek itu. Mereka diajak bupati berkeliling untuk mengecek konstruksi bangunan dan memeriksa satu per satu bagian bangunan, mulai dari lantai, pondasi hingga atap yang tak luput dari perhatian. Hasil Sidak, menurut Bupati Sambari, progres pembangunan revitalisasi alun - alun tak sesuai dengan gambar dan perencanaan. Sehingga, harus dilakukan perbaikan pada sejumlah bagian. ‘’Saya chek lantainya, pondasinya dan atapnya ternyata ada yang tidak sesuai

gambar yang pernah ditunjukkan kepada saya. Harus dilakukan perbaikan. Bila perlu dibongkar,’’ kata Bupati Sambari. Tak hanya itu, Bupati Sambari juga sempat geram dan langsung menegur kontraktor yang melaksanakan pekerjaan. Sebab, kondisi sebagian bangunan tak sesuai dengan yang diharapkan. ‘’Saya tegur kontraktor kontraktornya. Semua saya kembalikan kepada Dinas PU. Yang jelas saya menekankan bahwa ini harus dilakukan perbaikan sesuai dengan rencana awal,’’ tegas bupati. Dalam pengerjaannya, Bupati Sambari menekankan kepada Dinas terkait dan juga pihak kontraktor yang melaksanakan proyek untuk dilakukan secara professional dan sesuai dengan prosedur. ‘’Saya tidak mau kalau pengerjaannya asal-asalan dan tidak sesuai dengan prosedur. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Yang perlu diperhatikan, jangan ada pekerjaan malam hari,’’ tegas bupati. Selain itu, bupati meminta agar pekerjaan selesai tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diharapkan. ‘’Saya minta jangan sampai molor dan harus on time selesai tepat pada waktunya,’’ pinta Bupati Sambari.Q eri

Baznas Pusat Apresiasi Program Kandang Ternak Milik Baznas Gresik BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) mengapresiasi langkah Baznas Kab Gresik dalam membentuk Kampung Produktif Ternak Kambing. Apresiasi itu ditunjukkan dengan hadirnya Ketua Baznas Pusat, Bambang Sudibyo saat launching program itu di Desa Kertosono, Kec Sidayu, Rabu (7/11). Mantan Menteri Keuangan RI ini diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Gresik, Indah Sofiana didampingi Ketua Baznas Gresik, Abdul Munif di tempat launching. Melihat salah satu Program Baznas Gresik, yaitu Gresik Berdaya, Bambang Sudibyo menyatakan, program ini perlu ditularkan kepada seluruh Baznas kabupaten se Indonesia. ‘’Saya bangga dengan Program Kampung Ternak yang merupakan program pemberdayaan masyarakat. Kami berharap kedepan para penerima manfaat yaitu para mustahiq ini kelak dikemudian hari bisa menjadi Muzakki (Pemberi Zakat). Baznas Gresik harus menggali lagi lebih kreatif dalam menciptakan program baru sehingga manfaat zakat bisa lebih dirasakan,’’ tandasnya. Bambang juga menyatakan, program kampung ternak ini bisa memberikan nilai plus terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengumpulan zakat dari para Muzakki. Kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik Sutrisno, Ketua Baznas Gresik Abdul Munif mengatakan, Program Kampung Ternak ini merupakan bagian dari lima Progam Baznas Gresik, yaitu Gresik Berdaya,

Kamis Pahing, 8 NOVEMBER 2018

Gresik Sehat, Gresik Peduli, Gresik Taqwa dan Gresik Cerdas. Total dana yang telah didistribusikan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Sinergi Baznas Pusat, Unit Pengumpulan Zakat PT Semen Indonesia dan Baznas Gresik sebesar Rp1,3 miliar yang tersalur dalam lima program Baznas Gresik. Program Baznas Gresik yaitu Gresik Cerdas telah menyalurkan beasiswa sebesar Rp311 juta, Gresik Peduli Rp562 juta, Gresik berdaya Rp166,6 juta dan Gresik Taqwa Rp230,9 juta. Ada delapan kandang ternak yang telah dibangun Baznas Gresik baik itu

untuk masyarakat desa maupun pondok pesantren. Masing-masing ada di Desa Kertosono Sidayu, Desa Wedani Cerme, Desa Sukorejo Bungah, Desa Petung Panceng, Desa Ketanen Panceng, Desa Kesambenkulon Wringinanom, Desa Tiremenggal Dukun dan Desa Banyuurip Kedamean. Untuk kandang yang dilaunching saat ini di Desa Kertosono ada tiga kandang dengan jumlah kambing 161 ekor yang dimanfaatkan oleh 24 orang Mustahiq. Tiap Mustahiq menerima empat ekor kambing yaitu tiga ekor betina dan seekor jantan. ‘’Setelah dua tahun Mustahiq penerima berkewajiban menggulirkan 4 ekor kambingnya kepada para Mustahiq yang lain. Sisa dari populasi kambing yang dipelihara itu menjadi hak miliknya. Begitu seterusnya,’’ tandas Abdul Munif.Q eri

kerin ikanto/bhirawa

Ketua Baznas Pusat Bambang Sudibyo saat launching Program Kandang Ternak Kambing.

Anggota Komisi B, Khulaim Junaedi, Rabu (7/11) menyatakan, anggaran Rp125 miliar yang masuk KUAPPAS 2019 bukan menjadi kewajiban yang harus dijalankan eksekutif. Karena eksekutif yang bisa mengukur mampu atau tidak membangun gedung RS Barat dengan SDM nya. Apabila ternyata eksekutif tak mampu menyerap anggaran itu dengan berbagai argumentasi, maka legislatif tidak bisa memaksanya. ‘’Sesuai kewenangan, legislatif hanya mendorong penggunaan APBD untuk membangun RS Barat. Setelah itu terserap eksekutif mau menyerap anggaran itu atau tidak,’’ katannya dengan nada tanya. Ia menduga, eksekutif masih berupaya menggolkan keinginannya membangun RS Barat dengan skema KPBU. Skema ini memang tak masuk KUAPPAS 2019, namun tidak masuk tidak berarti gagal. Eksekutif mempunyai cara lain menggolkan itu lewat berbagai cara, diantaranya melalui pmbentukan Pansus KPBU. ‘’Saya tidak tahu apakah eksekutif mempunyai rencana begitu, tetapi saya mencium rencana pembentukan Pansus di DPRD,’’ ujarnya. Apakah pembentukan Pansus KPBU bakal diterima mengingat KUAPPAS 2019 sudah tidak merespon KPBU. ‘’Ini akan menjadi

peristiwa menarik, kalau sampai Pansus KPBU dibentuk,’’ tambahnya. ‘Pertempuran’ babak kedua terjadi, tidak lagi di medan Banggar tetapi di Pansus yang beranggotakan 13 orang. Pansus KPBU ini jalan memudahkan Pemkab meneruskan programnya membangun RS Barat dengan melibatkan swasta, tidak lagi dengan dana APBD. Waktunya sudah sangat mepet sekali, APBD 2019 harus disahkan 30 November. Dan bila sampai pengesahan APBD, Pansus KPBU belum selesai, maka timbul tanda tanya besar pembangunan RS Barat bisa berjalan atau tidak. Ketua Fraksi Golkar, Hadi Subiyanto, tidak mau berpolemik soal RS Barat. Karena anggaran APBD sudah dialokasikan Rp125 miliar untuk membangun RS Barat. ‘’Tugas dewan sudah selesai dengan masuknya anggaran RS Barat di KUAPPAS 2019, dan tidak perlu ada pembahasan lagi,’’ ungkapnya. Dari gambaran sebelumnya, Pemkab memang setegah hati dalam menyetujui penggunaan APBD untuk membiayai pembangunan RS Barat. Alasan yang digunakan, tidak cukup waktu menyediakan tenaga medis RS. Sedangkan KPBU menurut anggapan Pemkab akan mempercepat pelayanan medis kepada pasien RS.Q hds

Gunakan Data BPS, Pemkab Sidoarjo Raih Penghargaan Gubernur Sidoarjo, Bhirawa Kerja sama Pemkab Sidoarjo selama ini dalam penggunaan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota, meraih peringkat tiga terbaik dari Gubenur Jatim, Soekarwo. Penghargaan diserahkan dalam acara Statistical Capacity Building di Hotel Shangrila, Jl. Mayjen Sungkono, Surabaya, Selasa, (6/11) kemarin. Hadir dalam acara itu, Kepala BPS Pusat, Kecuk Suhariyanto dan Kepala BPS Jatim, Teguh Pramono. Menurut Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Sidoarjo tidak terlepas dari data yang dikeluarkan BPS. Misalnya dalam masalah pengentasan kemiskinan. Bila data sampai salah, akibatnya bisa fatal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kab Sidoarjo. ‘’Sehingga nanti tidak bisa mencapai pembangunan yang ditargetkan,’’ katanya.Q kus


Kamis Pahing, 8 NOVEMBER 2018

Duta BPJS Kesehatan Bantu Warga Nikmati Kemudahan Mobile JKN l Sambungan hal 1

perlu datang langsung ke kantor cabang. Hal ini diharapkan dapat mengurai antrian peserta di kantor BPJS Kesehatan,” ujar Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Arif Sugihato ketika ditemui di kantor BPJS Kesehatan, Rabu (7/11) kemarin. BPJS Kesehatan Surabaya, kata Arif, membuka 13 loket untuk berbagai layanan yang melayani rata-rata 900 antrean per harinya. “Sudah banyak berkurang, sejak diperkenalkan beberapa bulan terakhir ini jumlah antrian sudah berkurang secara signifikan walaupun belum stabil. Karena itu kita sosialisasikan terus,” terang Arif. Menurut dia, aplikasi inovasi terbaru dari BPJS Kesehatan ini difungsikan untuk mempermudah peserta BPJS Kesehatan dalam memperoleh layanan. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi ini, mulai dari pendaftaran, perubahan data peserta dan fasilitas kesehatan. Melalui aplikasi ini, lanjut Arif, peserta juga bisa mengetahui informasi tagihan iuran, informasi data peserta dan keluarganya, menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi seputar JKN – KIS hingga Kartu Indonesia Sehat Virtual. “Jadi kalo berobat kemana-mana sudah tidak repot bawa kartu fisik, cukup tunjukkan kartu yang ada di aplikasi saja sudah bisa dilayani,” tutup Arif. Menurut data BPJS Kesehatan per September 2018, dari 3,1 juta jiwa penduduk Kota Surabaya, hampir 2,7 juta jiwa yang sudah tercover dalam program JKN – KIS. “Saya baru tahu tentang aplikasi ini waktu nunggu nomor antrian saya dipanggil. Coba mendaftar aplikasinya di booth, ternyata mudah. Jadi batal daftar di loket karena sudah bisa lewat aplikasi,” ujar salah seorang calon peserta JKN – KIS dari Kelurahan Mojo Surabaya, Rudi Haryanto. n geh

Dewan Pertanyakan Sebaran TPP PNS Tulungagung l Sambungan hal 1

lungagung. Pembahasan Raperda APBD 2019 ini sudah berlangsung sejak Selasa (6/11) lalu dan dilakukan oleh semua komisi di DPRD Tulung­ agung dengan mitra kerjanya masing-masing. “Sepengetahuan kami untuk TPP itu akan dibagikan sama rata sesuai golongan masingmasing PNS. Bukan berdasarkan kinerja masingmasing PNS. Jadi PNS yang golongan IIIA akan menerima TPP besarannya sama dengan PNS lainnya yang bergolongan IIIA,” paparnya. Heru Santoso menandaskan, saat ini di lingkup Pemkab Tulungagung baru akan diberlakukan TPP. Bukan tunjangan kinerja (tukin). “Tukin akan diberlakukan setelah penerapan TPP,” tuturnya. Politisi asal PDI Perjuangan ini belum bisa memastikan kapan pemberlakuan tukin pada PNS di lingkup Pemkab Tulungagung. “Di UU ASN itu memang ada yang namanya tukin. Tetapi yang pasti untuk saat ini di Pemkab Tulungagung baru akan diberlakukan TPP. Karena memang aturannya PNS sudah harus menerima TPP pada tahun 2019,” tuturnya. Menjawab pertanyaan, Heru Santoso memastikan anggaran untuk TPP PNS yang besarannya mencapai 124 miliar tidak akan mengalami pengurangan atau dipangkas oleh Badan Anggaran DPRD Tulungagung. “Kalau dipangkas tidaklah.Yang akan kami pertanyakan sebarannya itu bagaimana,” ucapnya. Sebelumnya, Plt Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, menyatakan Pemkab Tulungagung sudah menganggarkan dana sebesar Rp 124 miliar untuk TPP PNS lingkup Pemkab Tulungagung. Namun demikian, ia enggan menyebut berapa besaran TPP terendah yang akan diterima PNS. “Besarannya sesuai aturan pemerintah itu lima persen dengan pembenan­ an kerja,” ujarnya menjawab Bhirawa. Maryoto Birowo memastikan semua PNS akan menikmati TPP. Mulai golongan I sampai golongan IV. “Jadi sesuai klasifikasi jabatan dan berdasarkan pembenanan kinerja,” tegasnya. n wed

Rintis Multi Layanan Pro Warga

l Sambungan hal 1

adalah memberikan pelayanan jemput bola pembuatan KTP-elektronik khusus bagi warga miskin atau tak mampu yang ada di Kelurahan Ardirejo. Tak cukup itu, Rocky juga berinisiatif membantu warga yang berkecukup­ an namun belum memiliki KTP-Eleketronik. “Kepemilikan KTP-elektronik ini sangat pen­ ting. Makanya sanya pekan ini menandatangani kerjasama dengan Dispendukcapil untuk membantu pembuatan KTP elektronik bagi warga yang tidak mampu,” tegas Rocky. Dari catatan Rocky, warga yang tidak punya KTP elektronik jumlahnya lumayan signifikan. Dari pendataan sementara ditemukan sedikitnya 25 warga tak mampu belum memiliki KTP-el dan ada 14 warga mampu yang juga tidak memiliki KTP-el. Khusus bagi warga miskin yang tdak memiliki KTP-el, tegas Rocky, pada pekan ini sudah harus tuntas memiliki KTP-el semua. “Program ini sudah saya paparkan kepada staf dan termasuk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo. Alhamdulillah disambut positif,” tegas Rocky. Mantan Sekretaris Kelurahan Patokan Situbondo itu menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat juga akan segera mengaktifkan program Pos Kamling agar kondisi kamtibmas di wilayah Keluarahan Ardirejo semakin kondusif. Pasalnya, aku Rocky, baru baru ini ada sejumlah kasus kejahatan yang menimpa dua warganya. Rocky menilai dengan mengaktifkan kembali kegiatan pos kamling, pelaku kejahatan akan mikir dua kali untuk mengincar masyarakat Kelurahan Ardirejo dalam kasus pencuian. “Saya juga akan mengaktifkan program e-kinerja. Kami sudah menandatangani MoU dengan CV Antariksa, sebagai penyedia tehnologi layanan tersebut,” kupas Rocky. Program lain yang digagas Rocky adalah pemberdayaan bank sampah di Kelurahan Ardirejo. Program ini, kata Rtocky, selain dapat meningkatkan hubungan kemasyarakatan yang lebih meningkat juga dapat membantu program program pemberdayaan yang digalakkan pemerintah. n awi

SAMBUNGAN Hanya 2,5 Persen Mampu Penuhi Passing Grade l Sambungan hal 1

Sebelumnya, Anom mengaku juga telah mengajukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar mengurangi passing grade yang menjadi ketentuan dalam syarat lolos CAT. Sebab, dalam ketentuan untuk mengikuti SKB sekurangkurangnya terdapat dua kali lipat pelamar dari jumlah formasi yang dibuka. Misalnya, biro humas dan protokol Setdaprov Jatim terdapat dua lowongan, maka setidaknya ada empat pelamar yang lolos CAT. Kesulitan menjawab soal-soal CAT memang benar-benar dirasakan oleh peserta. Salah satunya Syukron, pelamar pada formasi guru dari Malang ini datang bersama empat temannya kemarin. Sayang, keempat-empatnya, termasuk Syukron tidak ada yang lolos karena nilainya di bawah passing grade. “Karena kita harus kejar-kejaran dengan waktu yang hanya 90 menit untuk menjawab 100 soal. Jadi satu soal itu otomatis kurang dari satu menit waktu menjawabnya,” tutur Syukron saat

ditemui usai mengikuti ujian di Kanreg II BKN di Waru, Sidoarjo, kemarin. Syukron mengatakan, sebelum mengikuti tes dia tidak memahami bagaimana seharusnya mengikuti tes CAT. Padahal, jika mengetahui caranya tidak harus menjawab seluruh soal agar lolos passing grade. Misalnya untuk kelompok soal TWK yang berjumlah 35 soal. Untuk mendapat memenuhi passing grade 75 dia hanya cukup menjawab dengan benar 16 soal. Sedangkan untuk memenuhi passing grade TIU, dia cukup menjawab dengan benar 15 soal dari 30 soal. “Kalau ini kita kerjakan dulu, mana yang dianggap mudah dan yakin benar, kita akan punya waktu lebih untuk mengejar 35 butir soal TKP yang passing gradenya 143,” tutur dia. Passing grade TKP, lanjut dia, paling tinggi karena tidak ada joawaban yang nilainya nol. Nilai dari jawaban soal TKP berada pada rentang 1 – 5. “Jadi seperti tes psikologi begitu. Tidak ada jawaban yang salah,” tambahnya. Syukron mengaku baru tahu

terkait strategi itu setelah dia mengikuti tes dan dinyatakan tidak lolos. Karena itu, sejak awal tes dia melahap seluruh soal TWK maupun TIU hingga tuntas. Sedangkan begitu memasuki soal TKP dia terburu-buru karena dikejar waktu. “Jadi kita kerjakan soal sesuai kebutuhan kita dulu. Yaitu untuk memenuhi passing grade. Kalau masih ada waktu sisa, kita baru memenuhi jawaban kita yang masih kurang,” ungkap dia. Berbeda dengan Syukron, Dwi pelamar asal Bojonegoro mengaku sudah siap dengan materi dan strategi untuk menjawab soal-soal CAT. Dia hadir lebih awal dari sesi 5 kemarin. Dwi mengaku, sejak beberapa bulan terakhir dia telah banyak berlatih soal baik melalui buku latihan, youtube maupun aplikasi dalam android. “Teman saya yang sudah ikut tes lebih dari sepuluh orang dan semuanya gagal. Makanya saya dikasih tau supaya mengerjakan soal CAT itu yang mudah didahulukan. Tapi akhirnya dengan berbagai usaha itu kita tetap pasrah dengan do’a,” pungkas Dwi. n tam

Inovasi Contra War Pemkab Malang Terima Penghargaan Presiden RI l Sambungan hal 1

Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Rabu (7/11). Menurut, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Publikasi dan Dokumentasi Humas dan Protokol Kabupaten Malang Johan Dwijo, Rabu (7/11), kepada Bhirawa, bahwa dalam sambutan Wapres RI HM Jusuf Kalla usai menyerahkan penghargaan kepada Plt Bupati Malang HM Sanusi, bahwa Wapres telah memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemkab Malang, karena telah membuat inovasi baru. Sehingga inovasi baru itu memeberikan kemudahan dalam pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sedangkan inovasi Contra War yang dilakukan Pemkab Malang, lanjut dia, hal ini mampu menghindarkan kematian sia-sia kepada ibu melahirkan. Karena tercatat lebih dari 70 persen  kematian ibu akibat tidak tahunya penyakit yang dideritanya sebelum hamil. Sehingga mempengaruhi terhadap bayi yang dikandungnya. Dan dengan Contra War ini mampu pastikan kondisi ibu hamil stabil hingga selamat saat melahirkan. “Bahkan, ketika Sustainable Development Goals (SDGs) tingkat nasional angka kematian per 100 ribu, Kabupaten Malang sudah dibawah 50,” jelas Johan, saat mengutip sambutan Wapres. Selain itu, kata dia, Wapres juga menyampaikan bahwa suatu

negara atau bangsa untuk bisa maju butuh langkah-langkah yang dilaksanakan pemerintah. Sehingga harus ada perubahan dan inovasi dalam melayani masyarakat. Dan Wapres juga berpesan, agar birokrasi selalu mengutamakan dan mendahulukan prosedur baru, kemudian hasil untuk lahirkan birokrasi entrepreneur. “Dengan begitu, maka lahirlah banyak inovasi yang tujuannya melayani masyarakat lebih cepat dan mudah. Karena dalam era saat ini, tentunya pelayanan harus lebih cepat lagi dan lebih berdaya guna dengan baik, serta berhasil. Sehingga program Contra War yang diciptakan Pemkab Malang bisa menjadi contoh dan pelajaran berharga bagi daerah lainnya,” terang Johan, saat Wapres mengakhiri sambutannya. Selain Wapres RI HM Jusuf Kallah, kata dia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Syafruddin juga menyampaikan, bahwa penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018, yang diterima Pemkab Malang, hal ini berdasarkan Keputusan MenPAN RB   Nomor   636/2018, Kementerian PAN RB menetapkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik, yakni Top 40 Inovasi Pelayanan Publik ini merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding atau terpuji hasil seleksi dari Top 99.    “Penilaian kompetisi dilakukan secara independen oleh Tim Evalu-

asi dan Tim Panel Independen yang berasal dari para akademisi, praktisi, dan pakar pelayanan publik yang kompeten dan memiliki reputasi baik,” kata Johan. MenPAN RB dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan, bahwa KemenPAN RB telah menetapkan 40 terbaik untuk Inovasi Pelayanan Publik 2018. Sehingga Pak Syafruddin mengapresiasi instansi pemerintah yang lolos sampai tahap ini. Dan bagi pemerintah daerah yang inovasinya terpilih sebagai Top 40 akan mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Sedangkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 terdiri dari lima inovasi kementerian, dua inovasi Kepolisian Negara RI, delapan inovasi Pemerintah Provinsi, 15 inovasi kabupaten, dan 10 inovasi dari Pemerintah Kota. Sebelumnya, terang Johan KemenPAN RB mengirim tim independen ke Malang untuk mengecek langsung dengan berkunjung ke wilayah Kabupaten Malang, pada bulan Agustus 2018. “Dan saat itu Bupati Malang H Rendra Kresna yang didampingi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Malang, dan dr Hadi Puspita selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Malang juga menerima tim ini di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang,” tandasnya. n cyn

Partisipatoris Jadi Dasar Pelayanan Publik di Jatim

l Sambungan hal 1

Public Service Forum di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (7/11). Ia menjelaskan, inovasi pelayanan publik itu harus dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat dan melibatkan peran serta masyarakat yang dilayani. “Pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh stakeholder dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam menyusun pelayanan publik,” kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim. Agar usaha yang dilakukan itu bisa ditiru pemerintah yang lain, Pakde Karwo berbagi ide atau sharing soal inovasi pelayanan publik yang ia terapkan. Sebagai contoh, Public Private Partnership (PPP) SPAM Umbulan yang mampu menghasilkan 4.000 liter per detik air minum. Dengan dilakukannya PPP ini harganya bisa Rp. 5.280 per meter kubik. Dan jika diserahkan kepada pihak swasta, harganya semakin tinggi menjadi Rp. 7.000 per meter kubik. “SPAM Umbulan ini sudah dirancang Presiden Soeharto sejak

tahun 1972, dan baru bisa dimulai tahun 2015. Dan pada tahun 2015, PPP SPAM Umbulan dapat penghargaan dari PBB sebagai showcase penyediaan air minum di dunia,” jelasnya. Selain itu, Pemprov Jatim juga mempunyai inovasi Kolaborasi Pembinaan Ekonomi Terpadu Kopi Arabika (Kabinet Arabika) dan Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (SIMPADU-PMI) yang mendapatkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 dari Wapres RI. Terkait dengan SIMPADU-PMI, Pakde Karwo menjelaskan, inovasi pelayanan ini dilakukan kerja sama dengan Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM dan menjadi solusi menangani permasalahan terkait pekerja migran Indonesia. Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) Freddy Harris mengatakan, instansinyaberupaya melakukan transformasi pelayanan seperti pengesahan PT : 90-60-30-14 hari menjadi 1 hari, yayasan online,

perkumpulan online, kewarganegaraan online. Untuk melakukan transformasi, pihaknya memberikan syarat antara lain komitmen pimpinan, tatap muka (face to face menjadi tidak perlu face to face), pembayaran berbasis tunai (cash basis) menjadi online, SOP yang jelas, standar pelayanan yang jelas dan timeline yang jelas. Dalam kesempatan itu, Asistensi Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri Irjen. Pol. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si menyampaikan beberapa inovasi pelayanan publik yang dilakukan Polri. Diantaranya, inovasi pelayanan publik polri bidang penegakkan hukum (gakkum) seperti aplikasi e-manajemen penyidikan yang menampung data seluruh perkara yang ditangani Polri, Sistem Administrasi Perkara Terpadu (SIAP Terpadu) menghubungkan Polres Jember, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kemudian juga inovasi pelayanan publik bidang pelayanan kepolisian seperti SKCK Online, pelayanan SKCK keliling, dan SIM Online. n tam

11 Ribuan Pelamar Berebut Pekerjaan di Pasuruan Job Fair l Sambungan hal 1

sangat antusiasnya para pencari kerja yang berharap segera mendapatkan pekerjaan. Salah satu pencari kerja, Anjarwati mengatakan dirinya mecoba mendaftar di Pasuruan Job Fair untuk mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya. “Semoga saya diterima di perusahaan yang saya inginkan. Kebetulan lowongan kerja disini untuk kreterianya sama seperti lulusan sarjana sebelumnya. Saya datang pukul 06.30 dan 07.00 langsung bergegas menuju loket pendaftaran,” tandas Anjawati, lulusan SI Universitas Malang, warga Kota Probolinggo di lokasi Pasuruan Job Fair. Pasuruan Job Fair digelar selama dua hari, yakni mulai 7-8 November 2018. Lowongan tersebut diikuti oleh 42 perusahaan dari Kabupaten Pasuruan, Jember, Malang dan Surabaya. Adapun jumlah lowongan mencapai 4.768 loker yang terdiri dari 2018 penempatan dalam negeri dan 2.759 penempatan luar negeri. Menariknya, Pasuruan Job Fair kali ini berbeda dengan Job fair sebelumnya. Karena terdapat 3 perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang menerima lowongan pekerjaan untuk para penyandang disabilitas. Yakni dari PT Jatim Autocomp Indonesia (PT JAI), PT Yamaha Musical Product Indonesia (PT YMPI) dan PT YEMI (Yamaha Electronic Manufacturing Indonesia). “Pemkab Pasuruan berterima kasih kepada 3 perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang telah mempekerjakan maupun menerima lowongan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Ini adalah gebrakan yang sangat kami apresiasi,” ujar Achmad Chasani, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Wakil Bupati Pasuruan, KH A Mujib Imron menyatakan agar jumlah perusahaan yang membuka lowongan kerja bagi penyandang disabilitas bisa semakin banyak. “Langkah kongkrit terhadap 3 perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas harus ditiru oleh perusahaan lain. Sehingga ada pemerataan kesempatan kerja,” tandas KH A Mujib Imron. Dalam kesempatan yang sama, Wabub Pasuruan juga melaunching hellowork.pasuruan. go.id yang di dalamnya merupakan aplikasi dalam bentuk website yang berisikan semua informasi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan dari Pemkab Pasuruan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Pasuruan, diatas rata-rata Jawa Timur yakni 4,9%. Ditengah-tengah TPT itu, pertumbuhan ekonomi sebesar mengalami peningkatan 5,72%. Sedangkan, nilai investasi dari tahun ke tahun berikutnya selalu melebihi target, yakni Rp 5 triliun, terealisasi menjadi Rp 17 triliun. “Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan cukup besar. Makanya, kegiatan ini untuk mengurangi tingginya pengangguran,” tambah Mujib Imron. n hil

Bank Titil Masih Marak, DPRD Jatim Minta Dinkop Evaluasi KSP l Sambungan hal 1

Selain itu, Dinkop Jatim juga harus melakukan koordinasi dengan Dinkop Kabupaten maupun Kota guna untuk mengawasinya. Menurut Afwan, KSP yang berperan sebagai bank titil bukan saja melanggar izin operasional mereka sebagai koperasi yang bergerak dalam bidang simpan-pinjam. Tetapi hal itu juga merugikan masyarakat karena harus membayar bunga yang tinggi, diatas suku bunga perbankan. “Koperasi itu jelas AD/ART nya, hanya untuk anggota. Kalau meminjamkan uang kepada masyarakat umum itu jelas fungsi perbankan. Padahal sejatinya itu seperti tengkulak, istilahnya bank titil,” jelas anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, Rabu (7/11). Anggota Dewan asal daerah pemilihan Tuban dan Bojonegoro ini berharap Dinkop Provinsi Jatim harus Afwan Maksum memiliki program pengawasan secara aktif dan langsung. Dengan begitu bisa memberikan sanksi kepada koperasi yang menyelewengkan fungsi menjadi bank titil. Karena itu, lanjut Afwan, kalau ada laporan tentang praktik bank titil harus ditindaklanjuti. Kalau memang benar ada praktik itu harus ada teguran dan pembinaan terhadap koperasi tersebut. Dengan begitu koperasi bisa kembali ke fungsinya. “Kalau pembinaan tidak mempan ya ko­ perasi tersebut harus dibubarkan. Karena sudah melakukan praktik bank titil,” tegas anggota dewan yang punya lisensi sebagai auditor itu. Afwan mengkhawatirkan kalau praktik bank titil yang dilakukan oleh koperasi tak segera diter­ tibkan akan menjadi gejolak sosial di masyarakat. Pihaknya mensinyalir cepat atau lambat gejolak sosial itu bisa meledak berujung tindak pidana. “Saat ini sudah muncul keresahan masyarakat. Harus cepat ditangani sebelum menjadi gejolak di masyarakat. Kalau ada unsur pidana serahkan pada pihak Kepolisian sesuai UU Perbankan dan UU OJK,” pungkas alumni Universitas Trisakti (Usakti) Jakarta tersebut. n geh

Bermula dari Temuan Adanya Warga Bukan Surabaya yang Terlantar dan Kelaparan l Sambungan hal 1

atas. Menurutnya, lansia menjadi prioritas utama karena kebanyakan mereka tinggal sendiri. Walaupun Pemkot Surabaya mempunyai griya werdha, namun kebanyak­ an dari mereka memilih untuk tinggal di rumah. Sehingga, kemudian lansia menjadi prioritas utama mendapat program permakanan tersebut. “Akhirnya lansia kita dahulukan. Kemudian kita tambah lagi (penerima) anak yatim dan orang difabel,” ujarnya. Risma mengungkapkan data terakhir Daftar Penerima Manfaat (DPM) permakanan tahun 2018 berjumlah sebanyak 29.249 orang. Rinciannya yakni, sebanyak 17.537 penerima permakanan untuk lansia miskin. Sebanyak 5.712 penerima permakanan, untuk anak yatim piatu dengan usia di bawah 18 tahun. Sedangkan untuk penyandang difabel, sebanyak 6000 orang penerima. “Misalnya untuk anak yatim penerima

permakanan yang tinggal di rumah panti. Jika di rumah yatim ada lima anak (penerima), ya kita titipkan uangnya itu ke (pihak) rumah yatim,” terangnya. Sementara untuk orang yang bertugas memasak permakanan, lanjut dia, merupakan warga yang ditunjuk oleh pihak RT–RW setempat. Biasanya mereka merupakan kader, pekerja sosial, atau warga miskin di wilayahnya. Wali Kota Risma mengaku dari hasil memasak permakanan itu, ekonomi mereka juga terbantukan. Bahkan, beberapa warga petugas memasak itu, pernah berkirim surat ucapan terima kasih kepadanya. “Dia kirim surat terima kasih. Dia ternyata juga orang miskin, yang biasanya memasak itu. Dari hasil memasak (permakanan) itu, ekonominya jadi terbantukan,” terangnya. Seiring berjalannya waktu, Wali Kota Risma pun kemudian menggagas ide baru untuk menambah kategori penerima permakanan tersebut. Den-

gan program permakanan tambahan yang bergizi. Sebanyak 260.636 orang menerima program permakanan tambahan itu. Makanan tersebut diberikan sebulan sebanyak empat kali. Rinciannya yakni, lansia miskin sebanyak 57.311 penerima, balita 164.000, siswa PAUD 33.737, balita kekurangan gizi 280 anak, ibu hamil/ menyusui 1.020, cancer patients 825, pasien TBC 2.300, penderita HIV/AIDS 150, pasien lepra/kusta 80, petugas fogging 128, siswa PAUD 30.100 (makanan bergizi) dan terakhir pos PAUD (PPT) sebanyak 1.397. “Makanan tambahan itu sebulan empat kali, tapi isinya itu yang ada gizinya. Ada anak paud, anak balita, orang kena TBC, orang kena Aids. Selain itu, kita kasih makanan tambahan untuk vitaminnya dia (penderita TBC/AIDS), supaya cepat sembuh,” imbuhnya. Tidak hanya itu, Risma menuturkan, sebulan sekali dokter juga melakukan

pemeriksaan ke rumah-rumah penderita TBC dan HIV/AIDS tersebut. Sementara untuk lansia, Pemkot Surabaya mempunyai posyandu lansia yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Seperti, layanan pemeriksaan kolesterol, asam urat, gula darah, mata, dan tekanan darah tinggi. “Itu dokter datang, dan itu semua gratis. Semua lansia (miskin) yang tergabung di posyandu lansia itu, kita tambahi makanan tambahan yang bergizi,” kata dia. Disamping posyandu lansia, pemkot Surabaya juga mempunyai program posyandu balita dan remaja. Wali Kota Risma menambahkan program permakanan tersebut, menjadi salah satu intervensi pemerintah kota untuk mensejahterahkan warga miskin, khususnya bagi para lansia. “Ini (program permakanan) memang ndak ada di Indonesia, cuman ada di Surabaya. Mungkin juga di dunia,” pungkasnya. n


12

BHIRAWA

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Pahing 8 NOVEMBER 2018

PUPR 2019 Diproyeksikan Capai Rp 95 M Jombang, Bhirawa Jumlah anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang pada tahun anggaran 2019 mendatang diproyeksikan mencapai angka Rp95 Milyar Rupiah. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk pekerjaan pada sejumlah bidang di dinas tersebut.

Pemkot Raih Predikat Terbaik II Kerjasama BPS Pemerintah Kota Kediri berhasil meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Timur dalam acara Statistical Capacity Building Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, Selasa (6/ 11) bertempat di Ballroom C Hotel Shangri-La Surabaya. Kali ini Pemkot Kediri meraih predikat Terbaik II kategori Pemerintah kabupaten/kota dengan kerjasama dan penggunaan data Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan tersebut diserahkan oleh langsung oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang didampingi oleh Kepala BPS Republik Indonesia Suhariyanto kepada Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar. Selain Kota Kediri, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Sidoarjo juga meraih penghargaan tersebut. Pada kesempatan itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjelaskan bahwa tugas kepala daerah salah satunya dicapai melalui penyusunan laporan-laporan. Untuk menyusun laporan diperlukan data yang valid. Data tersebut dikeluarkan oleh BPS. Oleh karenanya, peran BPS dan kerjasama dengan pemda sangat diperlukan. Sementara itu Walikota Kediri mengatakan Pemerintah Kota Kediri telah bekerjasama dengan BPS Kota Kediri untuk mengkaji lebih dalam datadata terkait Kota Kediri, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, IPM, kemiskinan, dan sebagainya. Dengan memahami data tersebut dapat diambil kebijakan yang tepat. “Misalnya seperti kemiskinan, kita akan intervensinya dimana. Kemudian seperti inflasi kita bisa lakukan intervensi pasar, sehingga inflasi kita paling rendah di Jawa Timur. Jadi data-data dari BPS benar-benar kita gunakan untuk membuat kebijakan,” ujarnya saat ditemui usai menerima penghargaan.

Pria yang lekat dengan sapaan Mas Abu ini mengungkapkan bahwa di setiap daerah pasti memiliki datadata yang berbeda serta karakteristik daerah yang berbeda-beda. Data tersebut pasti akan sangat penting saat pengambilan kebijakan. “Itulah yang dilakukan oleh Pemkot Kediri sehingga kemiskinan di Kota Kediri berada dibawah nasional dan IPM di Kota Kediri jauh diatas nasional. Nah ini karena kita intervensi dalam bentuk kebijakan,” ungkapnya. Mas Abu menjelaskan dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut maka angka harapan hidup di Kota Kediri akan semakin tinggi, angka kematian ibu dan bayi rendah dan rata-rata lama sekolah tinggi. “Nah itu semua yang akan kita kejar kedepannya. Banyak juga orang berbicara bahwa investasi terbaik adalah dibidang sumber daya manusia. Nantinya di Kota Kediri sumber daya manusianya juga akan semakin baik,” pungkasnya. Senada dengan Walikota Kediri, Kepala BPS Kota Kediri Ellyn T. Brahmana mengungkapkan bahwa dalam melakukan perencanaan Pemkot Kediri menggunakan data yang disajikan oleh BPS. Begitu pula dalam melakukan evaluasi kegiatan juga menggunakan data yang telah disajikan BPS. Menurut Ellyn karena data BPS di-

akui oleh pemerintah dan metodologi yang digunakan berstandar internasional dan diakui PBB, sehingga dengan membuat kebijakan berdasarkan data BPS Kota Kediri berhasil mengendalikan inflasi dan mendapat predikat sebagai TPID terbaik. “BPS telah melaksanakan fungsinya sebagai sumber data dengan menjaga independensi yang ada, BPS bekerja secara objektif dan profesional”, pungkasnya. Untuk diketahui Statistical Capacity Building Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ini diselenggarakan selama tiga hari mulai tanggal 6 November. Kegiatan in bertujuan untuk memperkenalkan lebih dalam indikatorindikator pembangunan. Yakni, inflasi, pertumbuhan ekonomi, IPM, kemiskinan dan ketimpangan. Melalui pegenalan ini Pemda diharapkan memperoleh gambaran bagaimana indikator-indikator tersebut dibentuk dan dapat mengambil kebijakan yang tepat. Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kepala BPS RI Suhariyanto, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Teguh Pramono, bupati/walikota se-Jawa Timur, Kepala BPS Kota Kediri Ellyn T. Brahmana, dan Plt.Kepala Barenlitbang Kota Kediri Edi DarQ Van, HMS, Adv masto.Q

Hal itu seperti dikatakan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Hari Utomo saat diwawancarai sejumlah wartawan, Selasa (06/11). “Untuk jalan kabupaten, jalan poros desa, Sumber Daya Air (SDA), dan tata ruang,” kata Hari Utomo. Ia melanjutkan, pada tahun anggaran 2019 nanti dinasnya juga akan mencakup pekerjaan terkait jalan poros desa yang sebelumnya menjadi kewenangan Dinas PU Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Jombang. “Tentunya tetap melanjutkan, apa yang tadi di sampaikan Pak

Arif (Kadinas PU Perkim Jombang), 49 sampai 50 persen kondisi baik. Sedangkan jalan PUPR, sudah 78 persen. Jadi itu tetap nanti tetap, mana yang prioritas yang belum selesai saat ini,” terangnya. Hari Utomo menambahkan, kegiatan perbaikan jalan 2019 untuk melanjutkan ruas-ruas jalan yang belum terlaksana pada tahun 2018 dicontohkannya seperti pada ruas jalan BarengPenggaron yang masih kurang satu kilometer, kemudian ruas Losari-Rejoso Pinggir, dan ruas jalan Talun Kidul-Curah Malang. “Ini yang tetap diselesaikan

dulu, sehingga untuk kebijakan pembangunan infrastruktur yang lain melihat kemampuan anggaran serta upaya Bupati dan Wakil Bupati (Jombang) untuk koordinasi ke pusat, sehingga ada tambahan dari DAK,” tandas Hari Utomo memaparkan. Sementara itu sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Jombang, Sumrambah menjelaskan, meskipun pada tahun 2019 nanti belum bisa semua permasalahan jalan di Kabupaten Jombang dapat terselesaikan, namun ia optimis dengan langkah dari Dinas PUPR Jombang, akan mampu memberikan terobosan baru. “Tapi dengan adanya terobosan baru dari PUPR untuk unit reaksi cepat khusus untuk jalan berlobang, Insya Alloh saya yakin itu bisa menjadi obat, dan itu menjadi semacam untuk stimulus untuk penyelesaian permasalahan jalan di Kabupaten Jombang,” pungkas Q rif Wabup Sumrambah.Q

Kasat Lantas Polres Bojonegoro AKP Aristianto BS, SIK., SH., MH pimpin operasi zebra semeru 2018.

achmad basir/ bhirawa

Zebra 2018, Polres Bojonegoro Keluarkan 969 Lembar Tilang Bojonegoro,Bhirawa Selama 7 hari Pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2018 di Bojonegoro berhasil menindak ratusan pelanggar lalu lintas melalui sanksi tilang. Dimana operasi zebra berdasarkan profesi mulai 31 Oktober hingga 7 November, Satlantas Polres Bojonegoro setidaknya telah keluarkan sebanyak 969 lembar surat tilang. Pada Kegiatan Pelaksanaan Operasi Zebra tersebut, Satlantas Polres Bojonegoro kali ini lebih berfokus pada tindakan Represif, kepada para pengendara baik roda dua maupun roda empat yang masih melakukan pelanggaran artinya, para pengendara pelanggar langsung mendapat tindakan penegakan hukum secara tegas. Kasat Lantas Polres Bojonegoro AKP Aristianto BS, SIK., SH., MH selaku Perwira Pengendali ope-

rasi mengatakan, selama tujuh hari operasi zebra berlangsung, pihaknya telah mengelurkan surat tilang sebanyak 969 lembar tilang. “Operasi zebra bedasarkan profesi, total keseluruhan ada 969 tilang dengan rincian untuk PNS 11 orang, swasta 520 orang, pelajar 436 orang, dan pengemudi sebanyak 2 orang,” kata Aristianto dikonfirmasi, kemrain (7/11).. Kasat Lantas juga menjelaskan, bahwa pelanggaran yang dilakukan pengendara roda dua ratarata berupa tidak lengkapnya surat atau dokumen kendaraan. Kemudian pelanggaran berupa tidak memakai helm, dan kelengkapan berkendara. “Sementara pelanggaran tertinggi yang di dominanasi oleh profesi swasta, disusul anak pelajar dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, PNS Q bas kemudian pengemudi,” terang Kasat Lantas.Q

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Gubernur Raih Dua Penghargaan dari Wapres RI Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo meraih dua penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. Penghargaan diserahkan langsung Wakil Presiden RI, H Jusuf Kalla kepada Gubernur Jawa Timur saat The International Public Service Forum di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (7/11). Ada dua Provinsi yang mendapatkan dua penghargaan sekaligus yakni Jatim dan DKI Jakarta. Penghargaan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Menpan-RB) No 636/ 2018 tentang Top Inovasi 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. Kedua inovasi pelayanan publik yang menjadikan Jatim mendapatkan penghargaan Top 40 yakni Kolaborasi Pembinaan Ekonomi Terpadu Kopi Arabika (Kabinet Arabika) dan Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (Simpadu-PMI). Terkait Simpadu PMI, Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo menjelaskan, inovasi pelayanan ini dilakukan kerja sama dengan Dirjen Imigra-

Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo memegang dua penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018, diapit Kadisnakertrans Jatim Dr Himawan Estu Bagijo SH MH dan Kadisbun Jatim Ir Karyadi MM. Sebelumnya, Gubernur meraih dua penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 201, yang diserahkan Wakil Presiden RI, H Jusuf Kalla, dalam acara The International Public Service Forum di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (7/11). Gubernur Jawa Timur menjadi pembicara transformasi pemerintah untuk perbaikan pelayanan publik. si Kemenkum HAM dan menjadi solusi menangani permasalahan terkait pekerja migran Indonesia. Lebih lanjut disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, inovasi ini memasukkan model percepatan proses pelayanan. Sehingga jumlah imigran yang bermasalah di tempat kerja dan pekerja migran non prosedural (deportasi) bisa berkurang banyak. Dicontohkan, jumlah imigran yang

bermasalah 1.391 orang dan pekerja migran non prosedural mencapai 5.117 orang di tahun 2016. Jumlah itu berkurang menjadi 65 orang imigran yang bermasalah di tempat kerja dan 425 orang pekerja migran non prosedural pada tahun 2018. “Ini yang menjadi solusi dan memang model yang ditawarkan, dan imigrasi masuk dalam sistem ikut menyelesaikan permasalahan migran,” kata orang nomor

satu di Jatim itu. Dikatakannya, Inovasi Pelayanan Publik Simpadu PMI pada prinsipnya mengubah dari tenaga kerja informal ke formal agar perlindungan bagi WNI di luar negeri yang formal ini, kemudian terdaftar dan terakses di Kementerian Luar Negeri, dan jika terjadi permasalahan bisa memberikan langkah-langkah bantuan penyelesaian permasalahannya. Selanjutnya, keberadaaan tenaga

Selanjutnya, Replikasi Ke Daerah Kepala Disnakertrans Jatim, Dr Himawan Estu Bagijo SH MH mengatakan, langkah selanjutnya, Simpadu PMI yang sudah berjalan baik saat ini, diharapkan ke depan harus bisa didukung dan direplikasi hingga ke daerah-daerah. “Dengan mereplikasi itu maka memperluas layanan dan banyak calon TKI yang akan mendapatkan perlindungan. Itu prinsip dasarnya. Terutama daerah-daerah yang mensupport pengiriman PMI,” katanya. Dikatakannya, hasil nyata inovasi yang dirasakan masyarakat adalah peningkatan komitmen pelayanan, janji layanan (citizen charter), tersedianya SOP/Standar Pelayan

sebagai dasar operasional pelayanan yang baku, layanan dokumen pra penempatan lebih transparan, dengan biaya dan waktu pasti. “Melalui sarana informasi, konsultasi dan pengaduan, masyarakat menjadi lebih paham hak, kewajiban dan resiko jika memilih bekerja ke luar negeri,” ujarnya. Sedangkan melalui layanan pemberdayaan, lanjutnya, PMI purna kerja lebih memiliki pengetahuan, informasi dan kemampuan pengelolaan remitansi untuk kegiatan-kegiatan produktif. Penerapan inovasi ini, akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan publik, berkontribusi mendukung pencapaian reformasi

kerja informal yang sering timbul permasalahan karena kualitasnya tidak bagus, maka kemudian melalui inovasi ini dilakukan langkah-langkah pembenahannya. Sebelumnya, dalam sambutannya,

Kadisnakertrans Jatim Dr Himawan Estu Bagijo SH MH memegang penghargaan dengan Kepala UPT P3TKI Budi Raharjo SE MSi. birokasi, menghapus calo, pekerja migran illegal, mendorong peningkatan penempatan PMI pada jabatan formal, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran beserta keluarganya.

“Kedepan layanan PMI di Jatim akan menyentuh perbaikan layanan kepulangan di Bandara Juanda, serta pengenalan toko online PMI purna agar remitansinya lebih produkQ rac* tif,” katanya.Q

Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan, birokrasi harus direform, dibentuk ulang dan diperbaiki. Beberapa waktu lalu sudah terjadi perubahan dalam melayani masyarakat. Menurutnya, birokrasi selalu mendahulukan prosedur baru kemudian hasil. Karena itu timbul upaya melakukan entrepreneur birokrasi. Artinya prosedur dapat digabungkan sehingga birokrasi bisa lebih cepat. “Sekarang ini banyak inovasi dan pelayanan lebih cepat dan mudah kepada masyarakat. Era teknologi maju, upaya pelayanan pada masyarakat harus lebih cepat. Dulu pelayanan satu pintu, sekarang ada mal pelayanan publik,” ujar Wapres RI. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin melaporkan, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah, dunia usaha serta masyarakat sebagai kunci utama pelayanan publik yang Q rac* prima.Q

binder8nov18  
binder8nov18  
Advertisement