Page 1

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Saya minta momen pelantikan ini menjadi titik awal bagi para kades yang terpilih untuk segera melakukan koordinasi dengan para aparatur lain guna membangun desa,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto

Kamis Kliwon, 1 DESEMBER 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

1

AGENDA HARI INI

DESEMBER 2016

 Gubernur H Soekarwo

08.00 Peringatan HIV/AIDS di Gedung Negara Grahadi Surabaya 13.30 Outlook Perekonomian Jatim di Hotel Bumi Surabaya 15.00 Apel di Tugu Pahlawan 19.00 Malam Apresiasi Sahabat Airlangga di Hotel Bumi Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

Sukses Jaga Stabilitas Politik dan Demokrasi, Gubernur Terima Anugerah IDI Pemprov, Bhirawa Kesuksesan Jatim dalam menjaga suasana yang aman dan nyaman mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Pemprov Jatim, di bawah kendali Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dinilai pemerintah pusat mampu terus mengembangkan demokrasi sekaligus menjaga stabilitas politik yang tumbuh secara kondusif.

08.00 Peringatan HIV/AIDS du Gedung Negara Grahadi Surabaya 20.00 Bersih Desa di Megaluh Jombang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00 Peringatan HIV/AIDS di Gedung Negara Grahadi Surabaya Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Lima SKPD Pemkab Madiun Dilebur Madiun, Bhirawa Pemkab Madiun melebur lima SKPD dan digabung ke SKPD lainnya dengan alasan efektivitas sehingga bisa fokus menjalankan kinerjanya. “Saat ini Perda tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) sudah berlaku dan hasilnya ada sekitar lima SKPD yang dilebur,” ujar Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Madiun Suharyono kepada wartawan di Madiun, Rabu (30/11). Lima SKPD yang dilebur adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pengairan digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas PU dan Tata Ruang. Kemudian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, untuk urusan kehutanan diambil alih oleh pusat sedangkan perkebunannya digabung dengan Dinas Pertanian. Lalu, Dinas Peternakan dan Perikanan digabung dengan Dinas Pertanian, Dinas Kebersihan

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menerima Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Menkopolhukam RI Jenderal TNI (Purn) Wiranto di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (30/11).

PKK Jatim Borong Penghargaan di Jambore Nasional Kader PKK 2016 achmad basir/bhirawa

Bupati Bojonegoro Suyoto saat mendampingi tamu undangan keliling stan dalam festival HAM di Bojonegoro, Rabu (30/11).

Festival HAM dari Bojonegoro untuk Indonesia dan Dunia Bojonegoro, Bhirawa Festival HAM 2016 diadakan di Kabupaten Bojonegoro, Rabu (30/11) di pendopo setempat. Dengan mengambil tema Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal, acara ini merupakan yang pertama kalinya diadakan di daerah setelah dua kali diselenggarakan di Jakarta. Sekitar 500 peserta hadir dalam kegiatan yang dibuka oleh Sidharto Danusubroto selaku Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI. Tak hanya dihadiri oleh masyarakat sipil, acara ini juga dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, akademisi, pelajar dari berbagai penjuru Indonesia.

Pemprov, Bhirawa Prestasi luar biasa diukir Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jatim dalam ajang Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2016. Yakni berhasil memborong empat penghargaan dari empat perlombaan yang diselenggarakan. Penghargaan yang diraih PKK Jatim ini terasa istimewa, karena sebelumnya selama dua tahun TP PKK Provinsi Jatim

dilarang mengikuti perlombaan ini. Sebab selama empat tahun berturut-turut TP PKK Jatim berhasil menyabet juara umum. Setelah diperbolehkan kembali mengikuti lomba tahun ini, TP PKK Jatim kembali meraih juara umum lagi. Dari empat lomba yang diselenggarakan TP PKK Pusat, tiga di antaranya diraih Jatim dengan predikat Prakarti Utama Ter-

 ke halaman 11

Ketua TP PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi bersama ketua TP PKK Provinsi lainnya berfoto bersama dengan Mendagri Tjahjo Kumolo pada acara Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2016 di Mercure Hotel Ancol Jakarta .

Empat Lampu TL Padam, Jalur Keluar-Masuk Surabaya Lumpuh Surabaya, Bhirawa Sedikitnya empat lampu lalu lintas atau Traffic Light (TL) di Kota Surabaya tibatiba padam. Akibatnya, jalur keluar dan masuk Kota Pahlawan mengalami kemacetan. TL yang padam hingga empat jam ini dikarenakan aliran listrik dari PT PLN Distribusi Jatim tiba-tiba mati. Keempat titik padamnya lampu TL ini terpantau di Jalan Adityawarman depan Kantor KPU Surabaya, Jalan Kutai, Jalan Ciliwung dan Jalan Darmo depan Al Falah. Hal ini diketahui dan dipantau langsung oleh petugas operator SITSATCS Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya

Hobi Belanja

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Kerusakan lampu TL di beberapa ruas jalan ditambah guyuran hujan deras memacetkan Surabaya, Rabu (30/11).

 Wawali Malang Ajak Pelajar Pertahankan NKRI  Pertahankan NKRI jangan di atas kertas, butuh bukti nyata  Lagi, KPK Periksa Beberapa Pejabat Pemkot Madiun  Nasib korupsi dengan kerugian besar jangan dilupakan  Anggaran SMA/SMK Terancam Tak Bisa Cair  Risiko bongkar pasang kebijakan

Berharap Desentralisasi UN Libatkan PTN

 ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Wacana desentralisasi Ujian Nasional (UN) diharap bisa menjadi pintu masuk bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk terlibat di dalamnya. Hal ini bertujuan agar hasil ujian sekolah tetap kredibel dan dapat digunakan sebagai komponen penggantin UN dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof M Nasih menjelaskan selama ini komponen UN masih menjadi pertimbangan dalam SNMPTN. Berapa porsinya? Se-

Pariwisata Jatim Raih Penghargaan Tingkat Asia Pasifik Pemprov, Bhirawa Pariwisata Jatim meraih penghargaan tingkat Asia Pasifik karena dinilai berhasil dalam mengelola homestay atau rumah sewa untuk penginapan milik warga. “Syukurlah pariwisata Jatim dinilai yang terbaik dari Asosiasi Pariwisata se-Asia Pasifik dalam hal homestay dan pengelolaannya,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim Jarianto kepada wartawan di Surabaya, Rabu (30/11). Penghargaan yang akan diberikan pada pertengahan Januari 2017 di Singapura tersebut, kata dia menjadi

 ke halaman 11

Acara Ritual Hodo di Pedalaman Pariopo Asembagus

Mulai Dilirik Pemkab Situbondo untuk Gaet Wisatawan Pagi itu ratusan masyarakat adat Pariopo Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo mulai memakai pakaian khas, udeng, baju dan celana hitam di pelataran rumah masing masing. Masyarakat di sana sudah tahu hari itu merupakan hari yang paling bersejarah untuk meminta turun hujan kepada Sang Ilahi. Sawawi, Kabupaten Situbondo

Sandhik Hermanto

Sentil..

 ke halaman 11

Rasiyo: Manfaatkan IT untuk Atasi Kebocoran Soal

 ke halaman 11

HOBI belanja memang identik dengan kaum hawa, namun berbeda dengan hobi yang dimiliki salah satu manager di Surabaya ini. Meski laki-laki, dia juga memiliki hobi belanja pakaian, sepatu, arloji, dompet maupun tas dengan brand favoritnya seperti Tumi, Bonia dan lainnya. Manager Museum De MATA Surabaya Sandhik Hermanto ini mengaku memiliki kepuasan tersendiri apabila sudah mendapatkan apa yang diinginkannya saat belanja. Bahkan begitu seringnya masuk mal di Surabaya, hampir semua pemilik toko kenal dengannya. “Memang hobi belanja ini sudah ada sejak kecil, tapi karena saat itu orangtua

Atas keberhasilan Jatim mengembangkan demokrasi dan menjaga stabilitas politik, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia memberikan Anugerah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 bagi provinsi berprestasi. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Soekarwo dari Menko Polhukam Jend TNI (Purn) Wiranto pada acara pemberian anugerah dan sosialisasi hasil Indeks Demokrasi Indonesia di Puri Ratna Ballroom Grand Sahid Jaya Hotel Jl Jenderal Sudirman Kav 86 Jakarta, Rabu (30/11). Capaian IDI Provinsi Jatim terus meningkat sebesar 6,54

Tak hanya para pria dewasa, para wanita paro baya, remaja dan anakanak sangat antusias mempersiapkan diri untuk mengikuti ritual khusus bernama Pojhian Hodo yang digelar 27-28 November lalu. Ini merupakan kebiasaan sekaligus adat masyarakat setempat, tatkala hujan belum juga turun meski sudah memasuki musim penghujan. Setelah pakaian siap, tokoh berikut sesepuh masyarakat Pariopo menuju taman khusus Bato Toman yang di kanan kirinya berdiri bongkahan

batu raksasa yang mengelilingi taman beralaskan tanah tersebut. Di sana sudah ditata aneka macam makanan dan sesajen yang akan diperuntukkan untuk dimakan bagi masyarakat setempat setelah acara ritual selesai. Setelah mengikuti rangkaian acara, para sesepuh mengajak para undangan untuk menikmati hidangan ala kadarnya yang sudah disiapkan juru masak asal Pariopo. Tohasan, sesepuh adat Pariopo

 ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Tokoh dan sesepuh masyarakat adat Pariopo Desa Bantal Kecamatan Asembagus Situbondo saat memimpin acara ritual Pojhian Hodo untuk meminta hujan.


SURABAYA

2

Kamis Kliwon 1 DESEMBER 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Polemik Moda Transportasi di Surabaya

Angkutan Umum Berbasis Aplikasi ‘Tumbangkan’ Moda Resmi Kondisi angkutan umum yang ada di Kota Surabaya kian menunjukkan titik kelesuan. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendaraan pribadi yang bertransformasi menjadi angkutan umum berbasis aplikasi. Kendaraan angkutan berplat hitam ini jumlahnya kian meningkat ditengah kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Alhasil, angkutan umum resmi semakin menunjukkan keterpurukannya ditengah teknologi yang begitu cepat. Dampaknya, banyak dikeluhkan oleh para sopir angkutan umum karena tidak mampu mengejar setoran kepada pemilik. Begitu pula pemilik kesulitan melunasi cicilan. Inilah akibat langsung yang dirasakan oleh moda angkutan umum. Ketua Organisasi Angkutan Daerah Surabaya, Sunhaji saat dikonfirmasi Harian Bhirawa,

Rabu (30/11) kemarin menyanyangkan sikap pemerintah yang dinilainya tidak tegas dalam menindak adanya angkutan umum berbasis online tersebut. Padahal, keberadaan angkutan online tersebut jelas melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. “Di Undang-Undang tersebut kan sudah jelas bahwa setiap kendaraan umum wajib berbadan hukum dan uji kir. Tapi, pemerintah terkesan menutup mata terhadap kendaraan yang digunakan angkutan umum illegal merajalela di Surabaya,” katanya. Ia mencontohkan, di Pulau Den-

PANGGUNG BIROKRASI

Dianggap Masalah Internal, BK Kembalikan PAW Edi Rahmat DPRD Surabaya, Bhirawa Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya akhirnya memutuskan mengembalikan surat permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW) Edi Rahmat kepada DPC Hanura Surabaya. BK beralasan masalah PAW tersebut merupakan buntut masalah internal partai yang harus diselesaikan hanura sendiri. Dikonfirmasi usai pertemuan yang menghadirkan Sekretaris DPC HanuraSurabaya, Agus Santoso itu, Ketua BK Minun Latif menjelaskan klarifikasi kali ini untuk memastikan keabsahan surat dari DPC Hanura. Sebelumnya, rencana klarifikasi dijadwalkan pada hari Senin (28/11). “Benar tadi kita telah melakukan klarifikasi. Ternyata benar surat itu berasal dari DPC Hanura,” ujar Minun Latif, Rabu (30/11). Dari pertemuan tersebut, juga telah diputuskan untuk mengembalikan masalah pengajuan PAW ke Hanura Surabaya. Mengingat pengajuan Pergantian antar waktu terhadap Edi Rahmat, merupakan masalah internal. “Kita kembalikan permasalahannya. Karena jalan keluar dari masalah ini ada di internal partai yang bersangkutan,” Q gat jelasnya.Q

Larangan Kader Parpol Jadi Pengurus RT/RW jadi Masalah Krusial DPRD Surabaya, Bhirawa Pansus Raperda Penataan Rukun Warga/ Rukun Tetangga (RT/RW) memastikan bakal serius membahas aturan terkait organisasi masyarakat paling bawah itu. Masalah larangan kader partai politik menjadi pengurus RT/RW akan menjadi pasal paling kruisal dalam pembahasan. “Yang jelas kita akan membahas dengan lebih serius, terutama memang mengeni larangan kader partai politik menjadi pengurus RT/RW. Sejumlah pihak baik akademisi maupun masukan langsung masyarakat bakal kami akomodasikan segera mungkin,” terang anggota Pansus, Budi Leksono, Rabu(30/11). Memang, mendahului Raperda Penataan RT/RW, pihak pemkot telah meluncurkan Perwali no 38 tahun 2016 tentang pedoman pembentukan organisasi lembaga ketahanan masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Dalam Perwali 38/2016 ini ada pelarangan kader Parpol menjadi pengurus utamanya ketua RT/RW. Budi Leksono menyebut , dari sejumlah masukan masyarakat , masalah pengurus RT/RW yang merupakan kader Parpol tidak terlalu dipermasalahkan . Bahkan menurut Budi, kondisi di lapangan justru memperlihatkan seseorang yang berhubungan dengan Parpol lebih mumpuni untuk menjadi pengurus RT/RW dalam Q gat mengurusi kepentingan masyarakat.Q

pasar Bali tidak ada kendaraan umum berbasis online ini berkeliaran. Sebab, pemerintah disana telah melarang keberadaan angkutan umum online tersebut. “Meski disana (Bali, red) itu jujugan wisatawan, tapi pemerintah telah bersikap tegas terhadap angkutan online,” ujarnya. Ditanya beralihnya masyarakat memilih angkutan umum berbasis aplikasi karena lebih murah, Sunhaji membenarkannya. Namun, perlu diingat untuk melakukan usaha itu harus ada izinnya. Pihaknya menuturkan bahwa kalau mengurus perizinan untuk satu unik kendaraan menghabiskan puluhan juta rupiah. “Untuk satu unit angkutan umum saja bisa menghabiskan dana Rp 20 juta. Nah, mereka (pelaku angkutan umum online, red) kena apa?. Mereka juga

seakan tidak menghiraukan Undang-Undang setiap kendaraan umum wajib berbadan hukum. Ini kan tidak adil,” keluhnya. Bahkan, Sunhaji merinci angkutan umum yang bergabung di Organda Surabaya yang mencapai 10 ribu unit kian menunjukkan penurunan terkait beroperasi. Taksi yang saat ini berjumlah 6 ribu tinggal 2.500 yang masih aktif beroperasi. Sedangkan, untuk mikrolet dari jumlah 4.500 yang beroperasi hanya 2 ribu unit. “Ini semua karena keberadaan angkutan umum online. Semua angkutan umum yang resmi telah dihabisi adanya angkutan online illegal,” pungkasnya. Sementara, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tundjung Iswandaru juga megakui akhir-akhir ini kondisi angkutan umum sedang

lesu. Ia menuturkan bahwa kurang nyamannya angkutan umum membuat calon penumpang enggan menggunakannya. “Selain itu juga waktu tunggu yang sangat lama dan juga kondisi angkutan umum yang kurang baik. Hal inilah yang membuat calon penumpang beralih pada kendaraan pribadi,” kata Tundjung saat ditanya penyebab angkutan umum yang lesu ini kepada Harian Bhirawa. Selain itu, lanjut Tundjung, mudahnya kepemilikan sepeda motor dan kondisi lalu lintas yg semakin padat membuat motor menjadi pilihan yang lebih cepat. “Meskipun tingkat fatalitasnya apabila terjadi laka lantas lebih fatal,” ungkapnya. Dengan begitu, Dsihub Kota Surabaya mengimbau kepada seluruh pemilik angkutan umum

agar memperbaiki kondisi kendaraannya yang sudah tidak layak jalan. Selain itu, pihaknya mengimbau kepada pemilik angkutan umum untuk segera memperbaiki manajemennya. “Kami terus berupaya untuk terminal-terminal dan halte angkot juga telah dilakukan pembenahan sehingga lebih nyaman dan aman,” ujarnya. Hal ini diakui Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajat. Menurutnya, sekarang ini kondisi angkutan umum memang lagi lesu. Tidak hanya terjadi di angkutan kota, namun juga terjadi pada bus AKAP dan AKDP. “Apalagi masyarakat lebih cenderung memilih naik kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum,” teQ geh rangnya.Q

Parade Nusantara Bersatu

Pangdam V Brawijaya : Doa Bersama Tidak Perlu ke Jakarta, Bisa Dimana Saja Surabaya, Bhirawa Apel Parade Nusantara Bersatu bertema ‘IndonesiaKU, IndonesiaMU, Indonesia Kita Bersama’ digelar secara serentak di berbagai daerah. Di Surabaya, apel yang melibatkan semua komponen masyarakat ini digelar di Lapangan Makodam V Brawijaya, Rabu (30/11). Puluhan ribu orang dari berbagai unsur seperti masyarakat, seniman, pelajar, mahasiswa, TNI dan Polri berbaur menjadi satu kesatuan yakni ‘Bhineka Tunggal Ika’. Selain melakukan doa bersama, mereka juga disuguhi beragam atraksi seperti teatrikal dan pembacaan puisi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana mengatakan, parade Nusantara Bersatu ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur masih bersatu dalam Kebhinekaan. Ini merupakan gambaran kongkret bahwa masyarakat tidak ingin negara ini pecah belah, dan sebagai pembuktian bahwa masyarakat Indonesia masih utuh. Menyoal tentang aksi 2 Desember atau lebih dikenal 212 ini, Made mendukung acara doa bersama yang ditujukan untuk keamanan dan kesejaterahan bangsa Indonesia. Pihaknya pun meminta masyarakat Jatim untuk tetap tenang dan tidak perlu risau. Alangkah baiknya masyarakat Jatim juga ikut berdoa sama-sama. “Kalau doa bersama kan tidak perlu berangkat ke Jakarta. Kita bisa

bed/bhirawa

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji dan Forkopimda Jatim dalam Apel Parade Nusantara Bersatu, Rabu (30/11) di Makodam V Brawijaya. berdoa dimana saja, dan semua pendapat di tempat umum mendapat untuk tetap kondusif jelang aksi 2 agama berdoa bersama-sama untuk jaminan Undang-undang. Desember nanti. Bahkan himbauan keamanan dan kesejaterahan bangsa “Memang sangat riskan kalau itu dilakukan pada saat acara ‘Doa Indonesia,” kata Mayjen TNI I Made sampai ada unras. Tapi bagaimana Bersama Lintas Agama’ yang diSukadana, Rabu (30/11). lagi, hal tersebut dijamin Undanglakukan di Tugu Pahlawan, Selasa Ditanya perihal langkah yang dilaundang. Kami sebagai aparat pe(29/11) malam. kukan untuk masyarakat Jatim yang negak hukum menjamin masya“Himbauan sudah kami lakukan hendak ke Jakarta, Made mengaku rakat jangan sampai ada masalah, saat doa bersama lintas agama di tidak ada langkah khusus untuk itu. terutama masalah keamanan. Hak Tugu Pahlawan Selasa malam keNamun, pihaknya menghimbau maaparat penegak hukum yakni mengmarin. Tanggal 1 besok, di Jatim ada syarakat untuk ikut dalam doa himbau agar tidak terjadi apakegiatan istighosah yang dilakukan bersama demi Indonesia. Jika nanapa,” tegasnya. di Bangkalan, Mojokerto, Malang, dan tinya tetap ada aksi unjuk rasa Senada dengan Pangdam, Kapolda Ponorogo. Mari kita berdoa untuk In(unras), Made tidak bisa melarang hal Jatim Irjen Pol Anton Setiadji berudonesia, terutama untuk kondusifitas Q bed itu, dengan alasan mengemukakan paya untuk menghimbau masyarakat di Jatim,” ungkapnya.Q

Maret 2017, Blangko e-KTP Dipastikan Sudah Didistribusikan Pusat Surabaya, Bhirawa Kekosongan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) di Kota Surabaya diperkirakan hingga Maret 2017 mendatang. Pasalnya, pada Januari 2017 baru proses pengadaan yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam menindaklanjuti Surat

Edaran (SE) Mendagri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL tertanggal 29 September 2016 serta memperhatikan hasil pelelangan pengadaan blangko e-KTP sebanyak delapan juta keping. Melalui DIPA Ditjen Kependudukan dan pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2016terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 115.200.000.000

untuk mencetak delapan ribu keping blangko. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan evaluasi teknis pelelangan yang dilakukan oleh Pokja ULP dibantu Tim Teknis Teknologi Informasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memperhatikan masukan dari Badan Pemeriksaan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Maka, pelelangan pengadaan blangko KTP dinyatakan gagal lelang yang apabila tetap dilanjutkan dengan melakukan penetapan pemenang lelang. Hal ini dapat berimplikasi adanya permasalah hukum. Dengan adanya itu, Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Suharto Wardoyo menjelaskan berdasarkan pemberitahuan ketersediaan blangko e-KTP bahwa yang dilakukan langkahnya yakni mempercepat pelaksanaan pelelangan pekerjaan pencetakan blangko tahun anggaran 2017 melalui tender Q geh Pra-DIPA tahun 2017.Q

Risma Berbagi Pengalaman Manage Pajak ke Delegasi 32 Negara Dipilihnya Surabaya sebagai tempat gelaran agenda internasional bertajuk Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030, bukan sekadar asal pilih. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI bersama dengan South Center (think tank internasional yang berpusat di Jenewa) punya alasan untuk mengadakan agenda yang diikuti perwakilan dari 32 negara berkembang tersebut di Surabaya. Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan, dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, Surabaya lebih tinggi capaian nya dari sisi indeks pembangunan dan juga dari sisi capaian peningkatan pajak. “Saya senang agenda ini diselenggarakan di Surabaya. Ini bukan sebuah kebetulan diselenggarakan di Surabaya. Karena itu kami sangat apresiasi,” tegas AM Fachir seusai opening ceremony agenda tersebut di Hotel JW Marriot, Rabu (30/11). AM Fachir mengapresiasi paparan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pada sesi awal pembukaan acara.

Dalam paparannya, wali kota yang telah membawa Surabaya meraih banyak penghargaan nasional dan internasional ini menjelaskan banyak hal. Diantaranya tentang pelayanan pajak yang bisa dilakukan secara online. Sehingga, wajib pajak bisa lebih mudah dalam membayar pajak. Dan outcome nya, capaian penerimaan dari sektor pajak menjadi lebih besar dibanding ketika sebelum menerapkan teknologi. “Apa yang disampaikan Bu Risma sangat mendasar dari persoalan ini. Pengalaman beliau sejak 2010 sampai sekarang yang ditampilkan dalam gambar dan angka, menarik buat mereka karena langsung bagaimana memberdayakan sumber daya yang ada. Juga dari sisi indeks pembangunan dan meningkatkan pajak. Mungkin nanti juga bisa disampaikan ba-

gaimana mencapainya. Itu sangat penting dan itu akan jadi pengalaman berarti bagi teman-teman di sini,” tegas pejabat kelahiran Samarinda ini. Lebih lanjut, AM Fachir menegaskan, agenda yang diinisiasi oleh South Center dan juga Kemenlu ini bertujuan untuk saling berbagi tentang kebijakan dan kerja sama terkait pajak. Menurutnya, hal ini selaras dengan salah satu upaya yang sedang dilakukan negaranegara berkembang dalam mencapai sustainable development yang sudah dicanangkan agenda sampai 2010. Semangatnya adalah upaya memberdayakan publik untuk ikut di dalam pembangunan di berbagai bidang. Dan, salah satu yang menjadi persoalan adalah bagaimana mmebiayai program tersebut. Salah satunya dengan pajak. “South Center kemudian meminta Indonesia untuk menjadi host dari pertemuan pertama yang diikuti 32 negara ini. Dengan kondisi dunia seperti sekarang, terutama kondisi ekonomi

geh/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan cindera mata kepada salah satu delegasi negara. nya yang melambat, ini pen- pajak (tax policy), bergantung mana intensifikasi serta bating untuk memobilisasi kondisinya. Dia mencontoh- gaimana me-manage uang sumber daya yang ada,” kan, ketika ekonomi melam- sehingga uang itu bisa maksambung AM Fachir. bat, Pemkot Surabaya tidak simal penggunaannya,” jelas Sementara Wali Kota Su- menaikkan PBB (Pajak Bumi wali kota. rabaya, Tri Rismaharini me- dan Bangunan). “Baru kalau Wali kota yang Oktober ngaku senang bisa berbagi ekonomi naik, saya naikkan. lalu mendapat penghargaan pengalaman dalam menye- Jadi tidak setiap tahun naik, alumnus terbaik dunia dari lesaikan berbagai macam bergantung kondisi ekono- The Institute for Housing masalah perkotaan, utama- minya. Tapi kenapa bisa ter- and Urban Development nya tentang kebijakan pajak. capai dan relatif bsia mem- Studies (IHS) Rotterdam, Wali kota menjelaskan bahwa biayai program yang kami Belanda ini juga mengaku dalam membuat kebijakan buat di Surabaya? Itu bagai- senang Surabaya ditunjuk

sebagai tuan rumah agenda ini. “Tentunya ini agenda yang bagus untuk Surabaya menuju kota MICE. Karena semakin banyak acara dan kunjungan ke Surabaa, pendapatan dari pajak hotel dan restoran juga akan meningkat,” sambung wali kota. Agenda ini digelar dari mulai Rabu (30/11) hingga 3 Desember 2016. Di hari pertama, tema yang diangkat tentang “International Tax Cooperation: The Challenge to the South”, Global Tax Norms and The Process of Agenda Setting Internationality and in the South”, “Managing Tax Competition and Investment Incentives: Forum National to Collaborative Approaches”, serta The Taxation of Technical Services in Developing Countries”. Senior Advisor on Finance and Development South Centre, Manuel F Montes, menambahkan, agenda yang dihadiri perwakilan negara-negara dari Afrika, Amerika Latin dan juga Asia ini akan menjadi event reguler. Forum di Surabaya ini merupakan yang pertama dan nanti akan dibuQ geh.dre at forum tahunan.Q


SURABAYA

Kamis Kliwon 1 DESEMBER 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Perlu Revisi Perda HIV/AIDS Lindungi Hak ODHA DPRD Jatim, bhirawa Perhatian terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) terus diberikan dengan melakukan revisi terhadap Perda HIV/AIDS. Revisi diperlukan untuk memperjuangkan ODHA agar mendapatkan haknya seperti orang lain. Anggota Komisi E DPRD Jatim dr Benyamin mengungkapkan, Perda HIV/AIDS yang sudah ada masih perlu disempurnakan. “Dalam Perda itu nanti akan kita tekankan pada preventif dan promotif. Jadi kita tidak hanya fokus pada pengobatan yang sulit dan cost yang tinggi. Namun kita juga menekankan pada cara pencegahan dan promosi bahaya

dan penanganan penyakit itu,” ujar dr Benyamin, Rabu (30/11). Ditegaskan, penting pula untuk yang sudah terlanjur terjangkit HIV/AIDS tetap bisa bekerja. “ODHA jangan dikucilkan. Mereka juga tetap punya hal untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak kasus ODHA ini ketika ketahuan, akan dikeluarkan oleh perusahaannya. Itu akan kita

kawal,” tegas politisi Partai Gerindra ini. Pria yang biasa dipanggil Dokter Beni ini menambahkan, penyebaran HIV/AIDS ini setiap tahun memang semakin memprihatinkan. Untuk mencegah penyebarannya perlu dilakukan upaya, salah satunya berupa pendidikan seks usia dini. “Sebenarnya kalau di luar negeri, pendidikan seks ini sudah diberikan sejak SMP. Anak-anak yang sudah mulai pubertas ini perlu diberitahui jangan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan tertular HIV/AIDS,” lanjut dia. Benyamin sangat prihatin jika

ada yang mencari informasi di internet atau malah pada temantemannya. Informasi yang benar terkait seks ini seharusnya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan. “Sejak dini, anakanak harus sudah dikenalkan bagaimana hidup sehat agar tidak neko-neko,” pungkasnya. Sementara itu, anggota Komisi E lainnya, M Eksan, juga menilai penyebaran penyakit ini masih tetap terjadi meski kantongkantong lokalisasi di Jawa Timur sudah tidak ada. “Lokasasi yang sudah ditutup tidak langsung bisa menyelesaikan masalah. Makanya, kita juga perlu menggandeng tokoh-tokoh masyarakan

dan agama menanggulangi masalah ini,” kata politisi asal partai Nasdem ini. Sekadar diketahui, pada 1 Desember ini diperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Dinkes Jatim menargetkan zero kasus penyebaran HIV/AIDS pada tahun 2020 seiring dengan intensifnya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut oleh berbagai pihak terkait. Ada tiga zero yang ingin dicapai dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur. Yakni, zero penularan HIV/AIDS, zero kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan HIV/AIDS, dan zero stigma

HIV/AIDS bagi ODHA. Guna mewujudkan tiga zero tersebut, Dinkes Jatim akan menggandeng semua pihak terkait, termasuk Dinkes di tingkat kota/kabupaten beserta jajarannya hingga tingkat desa dan kecamatan untuk aktif melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut. Jumlah kasus HIV/AIDS di Jawa Timur sejak awal ditemukan hingga pertengahan tahun 2016 sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dari estimasi sebanyak 52.000 kasus HIV/AIDS, saat ini baru ditemukan sebanyak 31.000 kasus Q cty atau sekitar 50%.Q

trie diana/bhirawa

Tunggu Nomor Urut

PT KAI DAOP VIII Surabaya mulai melakukan perubahan disemua Stasiun di Jatim, dimana setiap penumpang tidak lagi berdiri dan mengantre memesan tiket diloket melainkan penumpang hanya mengambil nomor antrean elektrik yang telah disediakan. Jadi penumpang hanya duduk ditempat sambil menunggu sesuai nomor urut, seperti di salah satu Stasiun Wonokromo Surabaya, Rabu (30/11).

Bimtek BNNP Jatim di Lingkungan Pendidikan

RAGAM INFO

Selangkah Lagi Ketua Yayasan MI Al Hidayah Dimejahijaukan Surabaya, Bhirawa Berkas perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) MI Al Hidayah dengan tersangka ketua yayasan sekolah tersebut, Syamsi sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda Surabaya. Dengan di limpahkannya berkas dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak ke Pengadilan Tipikor, selangkah lagi tersangka Syamsi akan disidangkan. Pelimpahan tersebut dibenarkan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie. “Berkas sudah kita limpahkan ke Pengadilan pada 28 November 2016 lalu,” kata Lingga saat dikonfirmasi via selulernya, Rabu (30/11). Ditanya perihal jadwal persidangan tersangka, Lingga mengaku masih belum mendapatkan jadwal dari Pengadilan Tipikor. Pihaknya pun mengaku masih menunggu penetapan jadwal persidangan tersangka Syamsi. “Bisa dipastikan dengan pelimpahan berkas perkara ini, dalam waktu dekat perkara tersebut bisa segera disidangkan. Kita masih menunggu penetapannnya,” tegasnya. Menyoal terkait adakah tambahan tersangka dalam kasus ini, Lingga enggan berspekulasi. Menurutnya, selain berpedoman dari penemuan dua alat bukti yang cukup, penentuan adakah tersangka baru dalam kasus ini dapat dilihat juga pada saat persidangan.Q bed

Sinergitas Porgram P4GN di Kampus Unitomo

bed/bhirawa

Bimtek P4GN BNNP Jatim kepada Wakil Rektor dan Pembantu Rektor di Universitas Dr Soetomo, Surabaya, Rabu (30/11). Surabaya, Bhirawa Pemberdayaan Masyarakat Guna meningkatkan upaya BNNP Jatim, AKBP Ria Damapencegahan dan pemberantasan yanti mengatakan, bimtek ini peredaran gelap narkotika di menyatukan serta mensingJawa Timur, Badan Narkotika kronkan program wawasan keNasional Provinsi (BNNP) Jatim bangsaan yang ada di Unitomo mensinergikan program P4GN dengan program P4GN kita. di lingkungan pendidikan dan “Dengan adanya sinergi antar perguruan tinggi. Salah satunya dua program itu, kami beryakni dengan bimbingan teknik harap hasilnya dapat diterap(bimtek) di Universitas Dr. Soe- kan kepada para mahasiswa di tomo (Unitomo), Rabu (30/11). kampus Unitomo. Untuk imAcara bimtek yang dihadiri plementasinya, antara kami sekitar 30 orang dari Wakil dan Unitomo akan terus meRektor III dan Pembantu Rektor lakukan koordinasi demi menUnitomo ini, merupakan sinergi cegah peredaran gelap narkoba program P4GN dari BNNP Ja- di lingkungan perguruan tingtim dengan program yang ada di gi,” kata AKBP RIa Damayanti, Unitomo. Kabid Pencegahan dan Rabu (30/11).

Sementara itu, Pembantu Rektor III Universitas Negeri Surabaya (UNESA) DR.Ketut Prasetyo menambahkan, sinergi ini bisa meringankan kita dalam menjaga generasi muda dari ancaman bahaya narkoba. Kenapa Bimtek dilakukan, Ketut mengaku, tujuannya yakni supaya menyelamatkan generasi muda dari peredaran gelap narkoba, dan memberikan pengetahuan tentang narkotika. “Sekarang peredaran narkoba juga sudah memperhatinkan. Sasaran tembak para bandar juga semakin ngawur, yakni anak-anak, pelajar dan mahasiswa. Generasi muda kita yang jadi incaran para bandar,” papar Ketut dalam materinya. Lanjut Ketut, pemahaman ini bisa diterapkan oleh temanteman di daerah, sehingga paling tidak ada upaya mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika. Terutama menjangkau pencegahan hingga ke daerah-daerah yang kotanya belum ada BNN Kota nya. “Tidak hanya petugas BNNP dan kepolisian saja yang memberantas dan mencegah peredaran gelap narkotika. Namun, semua elemen masyarakat juga ikut bertanggung jawab menjaga generasi bangsa ini,” tegas Q bed Ketut.Q

Dorong EBT Berbasis Teknologi Biogas Pemprov, Bhirawa Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis teknologi biogas agar dilakukan di setiap daerah di Jatim terus mendapatkan dorongan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim. Saat ini be-

berapa daerah yang menggunakan teknologi biogas diantaranya Blitar, Malang dan Lamongan. Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan, Dinas ESDM Provinsi Jatim, Didik Agus Wijanarko mengatakan Biogas merupakan salah satu

alternative energi terbarukan yang bersumber dari proses penguraian biomasa. “ Biogas ini dapat mengurangi efek gas rumah kaca. Dan masyarakat memanfaatkan kotoran sapi untuk diambil gasnya,” katanya. Lebih lanjut, Didik men-

jelaskan, pemanfaatan gas dari kotoran sapi dimanfaatkan secara dua arah. Gas dari kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk masak. Sedang sisa kotoran dimanfaatkan untuk pupuk kompos yang mengandung unsur hara yang tinggi.

“Masyarakat kami bantu material seperti pasir, semen, dan batu untuk membangun biogas. Jadi dengan begitu mereka merasa memiliki karena mereka harus membangun sendiri dengan gotong royong,” Q rac jelasnya.Q

dna/bhirawa

Untuk menjaga kesehatan banyak masyarakat mengkonsumsi jamu.

Bahaya Mengabungkan Obat Herbal dan Kimia Surabaya, Bhirawa Untuk mempercepat penyembuhan, terkadang orang menggabungkan pemakaian obat herbal maupun obat kimia, termasuk jamu. Penggunaan obat kimia dan obat herbal sekaligus secara serampangan bukan menyembuhkan, melainkan akan memperburuk kesehatan. “Untuk pengobatan herbal seperti untuk pencegahan, untuk gejala yang ringan. Kalau menggunakan obat herbal 2-3 hari masih tidak membaik, sebaiknya langsung konsultasi ke dokter, Penggunaan obat herbal dan obat kimia bersamaan itu salah,”kata Dokter Surabaya dr. Indah Harianti. Karena tidak semua obat kimia dapat dikombinasikan dengan obat herbal. Obat kimia mengandung zat aktif yang lebih cepat diserap tubuh. Sementara obat herbal, selain lebih lambat diserap tubuh terkadang bersifat mengikat zat dati obat kimia. Akibatnya, efek obat kimia jadi tidak maksimal. “Dosisnya berlebihan, ada interaksi antara obat herbal dan obat kimia bisa menyerang jantung, ginjal dan tekanan darah tinggi. Apabila berlebihan dapat merusak ginjal, karena penyerapan obat melalu ginjal.” ujarnya. Ia menambahkan, obat kimia bersifat menyembuhkan penyakit. Sementara, obat herbal untuk melengkapi obat kimia sesuai dengan anjuran dokter. Kepala Poliklinik Obat Tradisional RSUD Dr. Soetomo, Arijanto Jonosewojo mengatakan, secara umum masyarakat menilai bahwa obat herbal lebih aman daripada penggunaan obat kimia karena memiliki efek samping yang lebih sedikit. “Namun obat hebral tidak seratus persen aman, karena itu saat mengkonsumsinya konsumen perlu mempertimbangkan kaidah empat tepat satu waspada. Yakni, tepat penggunaan, tepat pemakaian, tepat obat herbal, tepat dosisi dan cara pemberian, serta waspada efek Q dna samping,” paparnya.Q

Optimalkan Peran Public Relation Perguruan Tinggi Lewat Medsos Berkembangnya dunia digital diiringi dengan perubahan gaya komunikasi. Media sosial punya peran sendiri dalam berkomunikasi antar pengguna. Bahkan, data terakhir, sekitar 2,3 miliar orang di dunia menggunakan media sosial. Hal ini seharusnya disadari dan dimanfaatkan media massa serta public relation bila tidak mau tergilas zaman. Mengulas hal ini Pusat Informasi dan Humas(PIH) Universitas Airlangga menggelar Dialog Komunikasi Publik: Inisiasi Kemitraan Kehumasan Perguruan Tinggi di Jatim, di Kampus C Unair , Rabu (30/11). Dialog tersebut menghadirkan Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jatim Prof Rahmah Ida, Founder dan Editor Good News from Indonesia (GNFI) Akhyari Hananto, dihadiri humas perguruan tinggi (PT) se Jatim. Akhyari mengatakan, ke-

kuatan media sosial dapat dilihat pengaruhnya dalam pemilihan Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu. Sebelum pemilihan dimulai, Hillary Clinton diprediksi menang mudah melawan Donald Trump. Media-media arus utama (mainstream) di AS bahkan secara terangterangan mendukung Hillary. “Tapi hasilnya dibalik oleh Donald Trump melalui kekuatan grassroots yang menggunakan media sosial,” katanya. Dia menjelaskan, posisi pengguna internet di dunia saat ini mencapai 3,4 miliar orang. Sekitar 2,3 miliar orang pengguna media sosial dan 2 miliar pengguna mobile media sosial. Indonesia

sendiri, sekitar 127 juta pengguna internet. Dari jumlah itu, sekitar 65% merupakan anak-anak muda. “Mereka sangat besar, massif, dan aktif,” ungkapnya. Potensi tersebut harus mampu dimanfaatkan humas dan media massa. Akhyari mengungkapkan, pengguna internet di Indonesia sangat aktif melakukan like, berkomentar, dan membagikan (share). Jadi, sebuah informasi yang dikeluarkan bisa dengan cepat menjadi viral. “Viral ini merupakan teknologi internet yang baru. Efeknya berantai dan panjang,” tuturnya. Akhirnya, lanjut dia, revolusi dunia komunikasi sedang terjadi. Dan humas maupun media berada di dalamnya. Prof Rahmah Ida lebih menyoroti posisi humas PT. Menurut dia, beberapa tahun yang lalu humas dijabat

tam/bhirawa

Ketua PIH Unair memandu dialog komunikasi publik yang melibatkan public relation dari perguruan tinggi se Surabaya. orang-orang terbuang. Dam- menjadi humas,” ujar Guru beberapa prinsip. Di anpaknya, humas menjadi ins- Besar FISIP Unair ini. taranya membangun hubutitusi yang tertidur. Namun, Dia menjelaskan, humas ngan yang baik dan mutual belakangan ini citra itu dan media massa punya understanding atau samamulai berubah. “Bukan lagi kepentingan berbeda. Untuk sama memahami kebutuhan. orang-orang buangan yang itu perlu dibangun berdasar “Yang patut diingat, ma-

sing-masing institusi punya karakteristik yang berbeda,” terangnya. Ketua Pusat Informasi dan Humas Unair Sukowidodo menegaskan, untuk melaksanakan kerja-kerja public relation agar sesuai tujuan setidaknya harus memenuhi dua hal penting. Diantaranya merevitalisasi sumberdaya manusia dan perangkatnya menjadi lebih modern. Dalam era digital, hal ini penting untuk memudahkan penyebaran informasi. Yang kedua, menurut Suko, ialah membangun sinergi dengan institusi dan awak media. Ada kepentingan-kepentingan yang harus berjalan seiring. Baik itu kepentingan meningkatkan reputasi maupun kepentingan media sebagai industri. “Ini juga berlaku bagi perguruan tinggi jika ingin bersaing dalam dunia Q tam global,” pungkas dia.Q


4

OPINI Tajuk

Merekat Aparat dengan Rakyat KERETAKAN sosial terasa sedang mengancam kebhineka-an sosial di Indonesia. Dipicu kericuhan ekses pilkada Jakarta berlatar SARA, bisa berujung terganggunya stabilitas keamanan dan perekonomian. Kerugian (material maupun persatuan nasional) akan semakin besar, manakala aksi demo rakyat lebih kerap dilakukan. Maka diperlukan “kanal” sosial politik, dengan (sedikit) ke-rela-an berkorban. Dan wajib menghindari perpecahan sosial yang lebih besar. Istighotsah dan doa bersama masyarakat agama-agama sedang marak digelar di berbagai daerah. Umat beragama (Hindu, Budha, Katholik, Kristen, dan Islam) masingmasing menyelenggarakan doa di rumah ibadah maupun di lapangan. Area-area tentara (lapangan dan gedung) juga dijadikan arena doa bersama. Begitu pula seluruh Pangkotama (Panglima Komando Utama) daerah, turut dalam aksi perekatan sosial. Tak terkecuali di Makodam Brawijaya, Makoarmatim dan Mapolda Jawa Timur. TNI dan Polri di daerah kabupaten dan kota, tak kalah menyelenggarakan acara serupa. Kebersamaan TNI-Polri dengan rakyat, seolah-olah terbangun memantapkan pola sishankam rakyat semesta. Seebagaimana diamanatkan konstitusi. UUD pasal 30 ayat (1) menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Maka TNI wajib selalu bergandengan tangan rakyat. Sishankam rakyat semesta lebih kontekstual melalui UUD pasal 30 ayat (2). Yakni, bahwa “Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.” Tidak elok, manakala antara TNI-Polri berhadap-hadapan dengan rakyat secara vis a vis pada kasus apapun. Kampanye pilkada dapat menjadi tunggangan empuk kelompok perusuh bermodus aksi menyampaikan pendapat. Beberapa kelompok masyarakat mulai kerap menyusun proposal demo kepada pasangan calon (paslon). Biasanya, demo dijadikan “senjata” membidik paslon pesaing. Patut diwaspadai, menyulut tawur sosial manakala memperoleh demo balasan. Menghadapi suasana sosial politik meng-gelisah-kan, polisi menjadi garda terdepan. Sebagaimana amanat UUD pasal 30 ayat (4) menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Kesiapan Polri (Polda Metro) telah nampak dilakukan untuk mencegah tawur sosial. Diantaranya dengan menyebar maklumat melalui helikopter, serta door to door keliling kampung. Tugas Polri, senantiasa wajib ditakar dengan UUD. Menghadapi demo aksi unjukrasa, misalnya, menimbang cermat UUD pasal 28E ayat (3). Tekstual konstitusi menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Selain itu juga perlu memperhatikan UU Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaian Pendapat Di Depan Umum. Terutama yang diatur pada pasal 5 dan pasal 7. Begitu pula pimpinan unjukrasa mesti memahami benar “UU demo” itu. Terutama pasal 6, pasal 9 ayat (3), serta pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. Sudah banyak aksi unjukrasa (ekses) merespons kasus penistaan agama di Indonesia. Seluruhnya telah diproses secara baik oleh Kepolisian. Misalnya, kasus “tabloid Monitor.” (Oktober tahun 1990 silam). Seketika Pemimpin Redaksi Monitor, ditahan polisi. Penahanan yang sama (seketika pada awal berstatus tersangka) juga dialami Lia Aminudin (kasus aliran sesat), dipenjara dua kali, tahun 2005 dan 2009. Kasus serupa juga memenjarakan Ahmad Musadeq. Pemimpin aliran sesat AlQiyadah,itu ditahan Mei 2016. Serta paling akhir, dialami Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok), walau tidak seketika ditahan. Andai masih dianggap cara yang ampuh, unjukrasa mestilah dikelola ekstra waspada. Agar tidak kehilangan tujuan awalnya, menghukum penistaan agama. Dan tidak disusupi kepentingan lain. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

IMM Jember Tuntut Penegakan Hukum Kasus Ahok IKATAN Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Jember, menuntut penegakan hukum kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan unjuk rasa di DPRD dan kantor pemerintah kabupaten setempat. Hukum di Indonesia telah mati, tumpul ke atas dan tajam ke bawah seperti penanganan kasus hukum Ahok yang berjalan sangat lamban. Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan, sehingga hukum harus menjadi panglima tertinggi untuk dilaksanakan tanpa pandang bulu, sehingga tidak boleh tumpul saat memproses penegakan hukum para penguasa. Selama ini negara hukum hanya jadi angan-angan dan faktanya negara hanya dikuasai kaum kapitalis, sehingga IMM Jember mengambil sikap dengan mengeuarkan pernyataan sikap sebanyak enam poin di antaranya penegakan hukum di Indonesia. IMM mengecam langkah pemerintah neo-Orde Baru dengan melarang aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 karena aparat kepolisian seharusnya melindungi masyarakat, dan bukan sebaliknya melindungi penguasa. Isu makar yang dibuat oleh elite politik yang menyatakan demonstrasi mengarah ke gerakan makar, tuduhan itu tidak berdasar karena makar telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 107. IMM Jember tetap berkomitmen dan konsisten untuk mengawal penegakan hukum di Indonesia karena diam adalah sebuah penghianatan, sehingga seluruh aktivis IMM di daerah berunjuk rasa pada Rabu ini sesuai dengan instruksi DPP IMM Nomor 36/A-1/2016. Unjuk rasa yang dilakukan aktivis IMM Jember merupakan murni gerakan mahasiswa dan tidak ditunggangi oleh kepentingan apapun karena penekanan kami adalah penegakan kasus hukum di Indonesia. Dwi Chandra Irawan Aktivis IMM Cabang Jember

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Kliwon, 1 DESEMBER 2016

Mencermati Angka Ketenagakerjaan Jatim Jika hal tersebut benar, maka diperlukan pengaturan kebijakan dalam pengendalian TKA guna melindungi tenaga kerja domestik. Terlebih di Jatim terdapat 54.470 orang pengangguran dengan pendidikan SMP kebawah. SeOleh : dangkan konstruksi Tasmilah naga kerja sebanyak sebagai sektor yang 14.317 orang. Dengan paling mungkin mekenyataan tersebut nyerap tenaga kerja dapat disimpulkan dengan tingkat penbahwa investasi yang masuk didikan tersebut ternyatamalah pada sektor industri merupamengalami penurunan penyerakan investasi padat karya yang pan tenaga kerja. Hal ini harus masih memerlukan penambahan menjadi perhatian pemerintah tenaga kerja untuk meningkatuntuk memikirkan lapangan kerja kan produktifitasnya. Sehingga baru bagi angkatan kerja dengan ini masih menjadi peluang bagi pendidikan rendah tersebut. angkatan kerja di Jatim. Sektor lain yang juga banyak Demikian juga untuk sektor mengalami penurunan penyerapan

Keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memacu pertumbuhan ekonomi hingga 5,61 persenpada triwulan III tahun 2016ternyata tidak mampu menambah penyerapan tenaga kerja baru dalam setahun terakhir. Hal ini terbukti dengan menurunnya jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 253 ribu orang. Artinya dalam setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen dibarengi dengan pengurangan jumlah tenaga kerja sebanyak 45.099 orang.

J

umlah pengangguran di Jatim yang mencapai 839,28 ribu orang didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Meski jumlah pengangguran lulusan SMK masih tinggi namun hal ini menunjukkan sinyal positif bahwa tujuan awal SMK untuk mencetak tenaga kerja siap pakai telah menunjukkan hasilnya. Terbukti dalam setahun terakhir lulusan SMK paling banyak terserap dalam bursa tenaga kerja. Berbeda dengan lulusan SMA yang justru mengalami peningkatan jumlah pengangguran. Namun ada yang hal perlu dicermati dalam perekonomian Jatim yang telah mneyumbang 14,92persen terhadap perekonomian nasional. Meski semua sektor mengalami pertumbuhan namun hanya sektor industri yang mengalami penyerapan tenaga kerja meski jumlahnya kurang signifikan. Sedangkan untuk sektor lainnya mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja, tidak terkecuali sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan yang memiliki kontribusi cukup besar dalam perekonomian Jatim. Industridengan kontribusinya sebesar 28,51 persen menjadi sektor yang paling dominan dalam menopang perekonomian Jatim. Meskipun sektor industri tumbuh sebesar 4,61 persen, namun hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 66 ribu orang dalam setahun terakhir. Artinya setiap pertumbuhan sektor industri sebesar 1 persen dibarengi dengan penambahan jumlah te-

P

Diperlukan pengaturan kebijakan dalam pengendalian TKA guna melindungi tenaga kerja domestik. Terlebih di Jatim terdapat 54.470 orang pengangguran dengan pendidikan SMP kebawah. Sedangkan konstruksi sebagai sektor yang paling mungkin menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tersebut ternyatamalah mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja.

konstruksi yang berkontribusi 9,62 persen terhadap perekonomian Jatim dan tumbuh sebesar 4,36 persen ternyata juga tidak mampu menyerap tenaga kerja baru. Yang terjadi malah mengalami penurunan jumlah tenaga kerja selama satu tahun terakhir hingga40.120 orang. Apakah ini ada kaitannya dengan pinjaman bilateral beserta Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia?

tenaga kerja adalah sektor perdagangan dengan penurunan sebesar 104,5 ribu orang. Dengan kontribusinya sebesar18,10persen terhadap perekonomian Jatim, sektor perdagangan hanya mampu tumbuh sebesar 5,64 persen. Apabila dicermati penurunan ini seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap/

dibayar yang mencapai 398.01 ribu orang. Artinya banyak wirausaha perorangan dan mikro kecil yang gulung tikar usahanya. Dengan kenyataan tersebut, maka harus ada perbaikan iklim usaha di Jatim. Perbaikan dalam bentuk kemudahan berusaha, pelatihan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk, dan pelatihan pemasaran produk mutlak diperlukan segera. Terlebih di era sekarang dengan adanya teknologi informasi yang memungkinkan jangkauan pemasaran yang luas tanpa batas. Bagi Indonesai yang menyimpan sumber daya alam yang melimpah, kemampuan mengolah sumber daya lokal menjadi produk yang bernilai tinggi mutlak diperlukan. Sehingga akan muncul berbagai produk lokal sepertikerajinan kulit, batik, sambel pecel, hingga makanan khas Indonesia lainnya yang mampu bersaing tidak hanya di pasar nasional namun juga internasional. Kisah sukses pedagang online bisa menjadi inspirasi bagi wirausahawan konvensional untuk berinovasi dalam hal kualitas produk dan pemasaran. Demikian juga dalam bidang jasa. Kisah dua orang kakak beradik lulusan SMK asal Salatiga yang menguasai desain engineering hingga menyabet juara pertama dalam “3D Printing Challenge” yang diadakan General Electric (GE) menjadi salah satu contohnya. Atau bagaimana kisah anak-anak lulusan SMP/SMA yang memenangkan berbagai kontes desain/logo dan menghasilkan ratusan hingga ribuan dollar tiap bulan. Itu menjadi bukti bahwa angkatan kerja Indonesia memiliki potensi yang besar, namun belum terasah dan tergali secara optimal. Sehingga diperlukan kehadiran pemerintah untuk mengoptimalkan potensi tersebut, sehingga disamping tingkat pengangguran menurun namun juga kesejahteraan masyarakat meningkat. Penulis Adalah Statistisi Pemerhati Masalah Ekonomi

Ahok dalam Persimpangan Hukum

olemik demi polemik tentang penista agama yang kian hari semakin memanas, kini semakin menjadi sorotan publik setelah Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa Ahok telah dinyatakan sebagai tersangka. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Wenny Warouw menyatakan bahwa keputusan kepolisian untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka adalah langkah yang sudah tepat. Apalagi sudah diawali dengan demo-demo dari masyarakat, dan para penyidik menentukan dengan bukti yang ada, itu harus diproses secara hukum yang berlaku. Cuma, asal benar-benar jangan sampai di tengah jalan masyarakat bisa kecewa. Wenny Warouw juga menambahkan bahwa beliau merasa heran mengapa Polri tidak langsung menahan Ahok setelah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, ulah Ahok telah memenuhi semua unsur pidana sehingga bisa langsung ditahan. Namun, itulah realitas yang ada di Indonesia saat ini. Padahal, Indonesia adalah negara demokratis dan menjamin kebebasan beragama kepada semua warga negaranya. Pernyataan tersebut juga telah tercantum dalam konstitusi negara Indonesia. Konstitusi ini juga menetapkan bahwa negara Indonesia harus didasarkan pada keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut tertera dalam sila pertama Pancasila, yaitu filosofi negara Indonesia yang dinyatakan oleh presiden Soekarno pada 1 Juni 1945. Oleh sebab itu, Negara Indonesia telah diatur tentang kebebasan beragama di UUD 1945 Pasal 29 ayat 2, yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Oleh sebab itulah Indonesia memberikan kebebasan beragama dan toleransi terhadap berbagai agama yang ada. Selain itu, Indonesia juga merupakan suatu negara yang besar yang terlahir atas dasar kemajemukan. Kemajemukan tersebut

terdiri atas, daerah, tersebut kepada umat budaya, suku, ras, Islam. Nah, Ahok bahasa, dan agama. menyatakan bohong Untuk merawat dan terhadap ulama yang menjaga kemajemukmenyampaikan ayatan tersebut, Indoneayat al-Qur’an, itu sia berpegang teguh merupakan penghidalam satu kesatuan naan terhadap ulama dengan semboyan dan al-Qur’an, se“Bhineka Tunggal hingga ini memiliki Oleh: Ika” yang berarti konsekuensi hukum,” Tika Mutiani “beraneka ragam” kata Ma’ruf dalam atau berbeda-beda. konperensi pers di Kata “neka” dalam Sekretariat MUI bahasa Sanskerta Jalan Proklamasi, berarti “macam” dan menjadi Jakarta Pusat, (Suara Merdeka, pembentuk kata “aneka” dalam 12/10/2016). Bahasa Indonesia. Kata tunggal Dari polemik tersebut telah berarti “satu”. Kata ika berarti menuai banyak kontroversi dari “itu”. Secara berbeda-beda tetapi berbagai umat Islam, khususnya pada hakikatnya bangsa Indonedi Indonesia. Walaupun beliau sia tetap adalah satu kesatuan. telah menyatakan permintaan Untuk menjaga satu kesatuan maaf kepada seluruh umat Islam tersebut negara melalui pemerdan umat Islam telah menerima intahan harus bisa menjamin permintaan maaf tersebut. Nadan bertanggung jawab agar termun, hukum harus tetap ditewujudnya keutuhan Negara Kegakkan. Bagi siapapun yang satuan Republik Indonesia atas melakukan pelanggaran hukum dasar kemajemukan. Siapapun harus diproses sesuai hukum yang dengan sengaja mengusik yang ada. dan mencoba merusak suatu Oleh karena itulah muncul tatanan kemajemukan bangsa, adanya Aksi Bela Islam Jilid II maka negara harus bersikap yang terjadi pada 4 November tegas untuk memproses secara 2016 lalu. Aksi tersebut dilakuhukum dengan adil tanpa pankan oleh ratusan umat muslim dang bulu, dan yang pasti harus yang merasa ayat al-Qur’an sesuai dengan aturan perundangtelah dinistakan Dan berharap undangan yang berlaku. agar pihak yang penista tersebut Polemik tesebutlah yang hesegera diusut kasusnya dan diberi boh akhir-akhir ini, yaitu pemsanksi sesuai hukum yang ada. beritaan mengenai pernyataan Dalam Undang-Undang Hukontroversional yang mewujudkum Pidana (KUHP) telah jelas kan suatu penistaan agama. Isu ditegaskan pada pasal 156 tentersebut menjadi perbincangan tang penistaan atau penodaan hangat di berbagai kalangan, dari agama. Yang menyatakan bahwa mulai kalangan publik, media, “ Dipidana dengan pidana penagama, dan pakar hukum. jara selama-lamanya lima tahun Kritik pedas ditujukan kebarang siapa dengan sengaja pada Basuki Tjahaja Purnama di muka umum mengeluarkan (Ahok) yang telah mengeluarperasaan atau melakukan perkan pernyataan kontroversional buatan yaitu, pada bagian (a) yang menyinggung surat Almenyatakan bahwa yang pada Maidah ayat 51. Menurut ketua pokoknya bersifat permusuhan, umum MUI KH Ma’ruf Amin, penyalahgunaan atau penodaan pernyataan Ahok yang mengangterhadap suatu agama yang gap kandungan surat tersebut dianut Indonesia. Pada bagian adalah sebuah kebohongan itu (b), menyatakan bahwa dengan hukumnya haram dan termasuk maksud agar orang tidak mengpenodaan terhadap al-Qur’an. anut agama apapun juga, yang “Al-Qur’an surat Al-Maidah bersendikan Ketuhanan Yang ayat 51 secara eksplisit berisi Maha Esa” larangan menjadikan non MusDengan adanya undang-unlim sebagai pemimpin dan ulama dang tersebut tentunya sudah wajib menyampaikan isi surat jelas bahwa sang penista agama

harus segera diberi sanksi sesuai hukum yang ada. Akan tetapi, ntah bagaimana dengan hukum yang ada di negara ini. Meskipun sekarang Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka tapi dalam kenyataannya sampai sekarang hukum pidana belum dijalankan. Sampai sekarang penista agama tersebut seakan justru diistimewakan. Bagaimana tidak, meski kini telah dinyatakan sebagai tersangka tapi penista tersebut masih bebas. Dan kabar yang baru-baru ini, penista tersebut tidak hadir dalam pemeriksaan polisi saat penetapan dirinya sebagai tersangka. Di rumah lembaga kawasan menteng, ia justru menyatakan “Saya minta kepada para pendukung datang ke TPS pada 15 Februari 2017 untuk memenangkan kami satu putaran,”(Liputan6/16/11/2016). Bahkan penetapan Ahok sebagai tersangka dianggap sebagian kalangan hanya untuk meredam Aksi Bela Islam Jilid III yang rencananya akan dilaksanakan pada 25 November. Seharusnya dalam polemik seperti ini pemerintah dalam hal yang krusial mampu menghargai keberadaan dan aspirasi umat Islam sebagaimana mestinya. Sebab, hal ini menyangkut keberlangsungan umat yang berjasa besar kepada bangsa dan negara. Seharusnya jika perorangan atau kelompok-kelompok kecil saja yang dilayani, maka golongan yang besar juga harus lebih dihargai lagi keberadaannya. Apalagi bila menyangkut penyampaian aspirasi. Untuk itu, jangan hanya demi satu atau dua orang kemudian umat mayoritas terabaikan. Selain itu, adanya polemik ini diharapkan bisa menggugah berbagai organisasi-organisasi dan semua elemen umat Islam dapat mengambil pelajaran berharga tentang pentingnya perluasan dakwah yang mencerahkan dan menebar kedamaian, toleransi, dan menjadikan Islam sebagai rahmatal lil alamin secara autentik. Secretary of Himasalju (Himpunan Mahasiswa Science, Law, and Judge) dan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisanga Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Ponorogo: Wardianto Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986. Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.


Kamis Kliwon 1 DESEMBER 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

PBB Sidoarjo akan Patahkan Dominasi Partai Besar di Dewan

KELANA

Anggota FKPPI Ditatar Antisipasi Balatkom dan Radikalisme Mojokerto, Bhirawa Sedikitnya 125 orang personil anggota FKPPI Kab dan Kota Mojokerto, serta Kodim 0815 ditatar, yakni harus mengikuti kegiatan pembinaan antisipasi Bahaya Laten Komunis( Balatkom) dan faham radikal yang kini sudah menjadi musuh nyata dan merebak di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Koridor Makodim Mojokerto. Tujuannya untuk mengantisipasi berkembangnya Balatkom dan Radikalisme di lingkungan TNI. Tampil sebagai pemateri Pasi terdim 0815, Kapten Chb (Djenal Abidin) dan Pasi Intel (Kapten Inf Jaelani SH MHum). Menurut Kapenrem 082/CPYJ, Mayor Arm Imam Duhri kepada Bhirawa Rabu (30/11), Sosialisasi Balatkom dan Faham Radikal kali ini mengusung tema Melalui Antisipasi Balatkom dan Faham Radikal, Prajurit TNI Senantiasa Waspada dan Mampu Mengambil Langkah Yang Tepat dalam Mengamankan, Menjaga Keselamatan Bangsa dan NKRI dalam rangka Mencegah Segala Bentuk Ancaman Bangkitnya Kembali Bahaya Laten Komunis dan Faham Radikal.Q min

Bermodal Suara Lantang, Fajar Sabet Juara Strory Telling Gresik, Bhirawa Fajar Xavier Azzuri, siswa SD Muhammadiyah 2 Gresik berhasil menyabet juara I lomba Story Telling tingkat Kab Gresik. Dengan materi cerita Syech Maulana Malik Ibrahim saat menyebarkan ajaran Islam di Gresik, Fajar berhasil memukau para juri. Fajar pun sempat menunjukkan kebolehannya dalam bercerita dihadapan Wakil Bupati Gresik, Moh Qosim dan ratusan orang saat acara Gebyar Impelementasi Budaya Baca yang digelar di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP), Rabu (30/11). Fajar mengaku tak demam panggung saat bersaing dengan peserta lainnya dalam lomba yang diselenggarakan Pemkab Gresik, sehingga dengan mudah membawakan cerita dengan lancar. Dengan suara lantang dan gerakan tubuh seakan menunjukkan keseriusannya dalam bercerita, dirinya berhasil mendapat apresiasi dari ratusan penonton termasuk Wabup Qosim yang saat itu menyaksikan kebolehannya. Melihat kepiawaian anak-anak dalam membawakan cerita, Wabup Qosim mengatakan kalau anak-anak yang tampil sangat luar biasa. ‘’Saya bangga banyak lomba-lomba di Gresik ini, membuat anak-anak Gresik menjadi luar biasa. Semoga anak-anak ini nantinya bisa sukses dan menjadi penerus pemimpin bangsa,’’ kata Wabup Qosim.Q eri

Bupati Saiful Ilah Lantik Sekda Baru di Pendopo Sidoarjo, Bhirawa Sekda baru di Pemkab Sidoarjo, Kamis (1/12) hari ini, akan dilantik Bupati Saiful Ilah, di Pendopo Delta Wibawa. Sekda baru ini, akan menggantikan Sekda Vino Rudi Muntiawan SH, yang purna tugas per Desember 2016 ini. Sampai H-1 atau Rabu (30/11) kemarin, Bupati Saiful Ilah, masih bungkam soal siapa Sekda baru ini. Meski sampai dipancing-pancing pertanyaan oleh media, ia tetap menjawab dengan diplomatis. ‘’Calonnya sudah sesuai dengan hasil nilai yang tertinggi, sehingga itu yang kita pakai,’’ katanya, usai menjadi Inspektur Upacara HUT KORPRI ke 45, di Alunalun Sidoarjo, kemarin. Terus dipancing pertanyaan oleh wartawan, apakah calonnya seperti rumor yang ramai selama ini? Bupati Saiful Ilah tetap menjawab Insya Allah. Ia menyampaikan, pelantikan akan segera dilakukan karena SK penetapan Sekda baru, sudah ia tanda tangani. Kepala DPPKA Kab Sidoarjo, Djoko Sartono SH MSi, dalam kesempatan yang sama, menanggapi komentar Bupati Saiful Ilah itu hanya tersenyum. Sebagaimana diketahui, dari hasil tim Pansel Sekda baru Sidoarjo, ada tiga nama yang diajukan ke Bupati Saiful Ilah. Yakni Kepala DPPKA, Djoko Sartono SH MSi, Kepala Dinas Bima Marga, Ir Sigit Setyawan MT dan Kepala Bappeda, Ir Sulaksono. Nantinya ada satu nama yang dipilih, sebagai kapasitas hak prerogative Bupati. Q kus

Partai Bulan Bintang masih berjuang untuk bisa mengikuti Pemilu 2019, DPC PBB Sidoarjo sudah memiliki strategi untuk merebut empat kursi partai besar. Sekretaris DPC PBB Sidoarjo, H Moh Taufiqulbar SSI menegaskan, PBB akan berdiri sebagai partai penyeimbang di Sidoarjo. Tidak sulit bagi PBB Sidoarjo untuk membentuk fraksi sendiri dengan empat kursi. Dengan catatan pemerintah dan DPR RI meloloskan UU pemilu yang baru. Yaitu perolehan kursi didasarkan pada nomor urut dengan suara pemilih yang sudah ditentukan. Dengan aturan main yang baru yang kemungkinan akan disahkan, berarti partai besar tak mudah meloloskan kadernya untuk menguasai par-

lemen. Paling-paling partai besar bisa meloloskan satu kader atau paling banyak dua kader di tiap Dapil (daerah pemilihan). Sistem Pemilu yang baru, menurut Taufiqulbar, memberi angin segar bagi partai gurem seperti PBB. PBB akan mampu merebut satu kursi di tiap dapil. Sidoarjo terdapat enam Dapil. ‘’PBB tidak mau resiko, akan berusaha menempatkan kader terbaiknya

hadi suyitno/bhirawa

Moh Taufiqulbar SSI di nomor satu pada tiap dapilnya,’’ ucapnya. Saat ini, suami Hj Naila Nahdiyah, ini sudah berjabat tangan dengan kader partai lain untuk bergabung PBB. Ia

merahasiakan kader partai lain itu, namun yang jelas kader itu adalah kader petarung yang siap memenangkan PBB di Sidoarjo. Sebagai partai umat, tambahnya, partai ini menjadi tempat mengabdi ke masyarakat. Cita-citanya bukan mencari uang tetapi memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Memiliki komitmen kuat dan tidak harus patuh terhadap sikap pimpinannya. PBB ini bukan milik Yusril, tetapi partai ini milik umat yang memiliki cita-cita dan pengabdian yang jelas dan terukur. Jabatan sebagai anggota dewan merupakan jalan untuk beribadah. Dan dalam

Ormas Tak Berdasar Pancasila Harus Keluar dari NKRI

Sidoarjo Meraih Natamukti Pranata Sidoarjo, Bhirawa Prestasi membanggakan kembali berhasil diraih Kab Sidoarjo. Kali ini, International Council for Small Bussines (ICSB), organisasi nirlaba internasional yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), memberikan penghargaan Natamukti Pranata kepada Kab Sidoarjo. Penghargaan itu diberikan lantaran Kab Sidoarjo dianggap telah berhasil mendorong keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan menciptakan ekosistemnya dengan sangat baik. Penghargaan Natamukti Pranata diterima langsung Wakil Bupati Sidoarjo, H Nur Ahmad Syaifuddin SH, dalam acara Indonesia City Award 2016 yang berlangsung di Harris Hotel, Bali, Selasa (29/11) malam dan disaksikan langsung Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Puspayoga. Selain Sidoarjo ada beberapa kabupaten/kota lain yang juga meraih penghargaan itu. Yakni, seperti Surabaya, Malang, Jogjakarta, Bogor, dan Bojonegoro juga mendapatkan penghargaan serupa. Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin SH mengatakan, kalau penghargaan Natamukti Pranata merupakan bukti bahwa Kab Sidoarjo terus berupaya mendorong terwujudnya roda perekonomian melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. ‘’Penghargaan ini terus memicu semangat kami untuk mengembangkan UMKM,’’ katanya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Kab Sidoarjo terbilang sangat baik untuk wilayah Jatim. Apalagi Sidoarjo dikenal sebagai Kota UMKM Indonesia, penyebutan Kota Sidoarjo sebagai Kota UMKM Indonesia tidak lepas dari banyaknya UMKM yang tumbuh hingga ribuan. ‘’Hal ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sidoarjo secara signifikan,’’ jelas Cak Nur_sapaan sehari-harinya.Q ach

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus di tengah-tengah para siswa usai apel Nusantara Bersatu. Foto insert, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa bersama Forpimda Mojokerto saat menjadi inspektor upacara.

Kota Mojokerto, Bhirawa Setiap Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dibangun tanpa menjadikan Pancasila sebagai dasar organisasi harus keluar dari NKRI. Aturan itu juga berlaku juga di wilayah Kota Mojokerto. Setiap Ormas yang didaftarkan di Bakesbangpol harus menjadikan Pancasila sebagai dasar organisasi. ‘’Kalau tidak mau mengakui Pacasila ya silahkan out dari NKRI. Demikian juga jika terjadi di Kota Mojokerto,’’ kata Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, usai apel Nusantara Bersatu di Lapangan R Wijaya, Kel Surodinawan, Kec Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Rabu (30/1) kemarin. Menurut Wali Kota Mas’ud Yunus, Apel Nusantara Bersatu digelar untuk mempertahankan NKRI, menumbuhkan dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika. Jika tidak mau Pancasila jangan di Indonesia. Itu saja. Saya ingin memberikan pernyataan yang tegas bahwa semua Ormas harus mempunyai wawasan Pancasila sebagai dasar organisasinya. Kegiatan kemarin digelar bukan semata mata sebagai langkah antisipasi aksi 2 Desember di Monas, Jakarta. Menurutnya, kegiatan itu untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa. Wali kota tak

melarang, tapi menghimbau tidak berangkat ke Jakarta. Menurutnya, lebih baik berdoa di daerah masing-masing. Sementara itu, Danrem 082 Citra Panca Yudha Jaya/CPYJ, Kolonel Kav Gathut Setyo Utomo mengatakan, Apel Nusantara Bersatu itu merupakan bagian dari upaya anak bangsa yang ingin selalu mempersatukan perbedaan yang ada di Indonesia. ‘’Ini bukan menjadi ancaman karena tidak ada masalah sesungguhnya,’’ kata Danrem. Namun, lanjut Danren, hanya sebagai upaya agar semua komponen bangsa bersatu dan bersama menuju Indonesia yang sejahterah, adil dan makmur. Danrem mengingatkan, agar semua elemen bangsa agar tetap bersatu dan terkait aksi 2 Desember agar menjadi introspeksi semua pihaknya. ‘’Ini merupakan bagian dari keprihatinan bangsa agar kita tetap bersatu. 2 Desember bukan hal yang perlu ditakut-

kan, tapi bagian anak bangsa yang ingin menunjukan eksistensi dirinya, inilah Indonesia, inilah keberagaman, inilah kebhinekaan yang harus terus kita diikat agar tidak terpecah belah oleh kepentingan apapun juga,’’ urainya. Menurutnya, hingga kini belum ada Ormas di wilayahnya yang berangkat ke Jakarta. Namun pihaknya menghimbau Kapolres dan Dandim di enam kabupaten/ kota wilayahnya, agar warga yang berkeinginan mengurunkan karena akan mengganggu ketertiban dan berdoa di daerah masing-masing. ‘’Kegiatan seperti, bisa dilihat anak muda khususnya, setia dan cinta terhadap NKRI. Jika kegiatan semacam ini sering dilakukan maka akan menumbuhkan kecintaan terhadap NKRI. Saya rasa masyarakat Mojokerto sudah cerdas dan bisa membedakan sehingga tidak perlu ada kekhawatiran,’’ tegasnya. Dalam Apel Nusantara Bersatu itu pada ratusan peserta itu dari berbagai elemen baik di Kabupaten maupun Kota Mojokerto. Turut hadir, Walikota dan Bupati Mojokerto beserta Kepala SKPD terkait, Danrem 082 CPYJ dan jajaran, Kapolres dan Kapolres Mojokerto Kota beserta jajaran.Q kar

ibadah itu anggota dewan juga mengabdikan dirinya untuk masyarakat. ‘’Di tempat ini ada nilai untuk membela keyakinannya,’’ ujar kader Masyumi ini. Dirinya juga yakin Islam, Allah dan Rasulullah tidak butuh dibela, tetapi umat yakin pada akhirnya nanti di akhirat, dapat pembelaan dari Allah. Perjalanan di dunia fana ini hanya tinggal beberapa tahun saja setelah itu mati. Namun di alam kekal nanti menjadi perjalanan panjang yang abadi selamanya. Dengan keyakinan ini ibadah adalah tiket menuju kemenangan. ‘’Jadi apapun yang dilakukan di dunia ini niatnya ibadah,’’ ucapnya.Q hds

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati Sidoarjo dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan penghargaan yang diterimanya.

Devisit Anggaran Fraksi Beri Catatan Gresik, Bhirawa Dalam rapat paripurna DPRD Gresik, pendapat akhir fraksi dan pengesahan R-APBD 2017. Meski mengalami devisit mencapai Rp32 miliar tetap menerima. Dan memberikan catatan pada bupati untuk lebih serius bekerja. Juru bicara Fraksi PKB, Abdul Qodir mengatakan, pada APBD tahun 2017 terjadi penurunan atau pengurangan belanja modal seiring dengan turunnya proyeksi pendapatan. Berharap pada Bulan Januari tahun 2017, proses lelang proyek-proyek fisik harus sudah dimulai dan Bulan Juni tahun 2017 semua selesai. Sehingga pengulangan kesalahan dengan terlambatnya proses lelang proyek-proyek, tidak terjadi sebagai komitmen peningkatan kinerja. Terkait dengan defisit anggaran sebesar Rp32 miliar, defisit ini masih sehat atau aman karena masih dalam kisaran 1,12%. Berharap defisit itu akan tertutupi dengan sendirinya dengan terlampauinya tar-

get pendapatan yang telah disepakati. Karena sepakat untuk membangun Gresik, bisa lebih baik dimasa akan datang. Juru bicara fraksi PDIP, Noto Utomo mengatakan, pada Dinas Pendidikan bupati telah berkomitmen untuk memberantas Pungli di lembaga pendidikan. Ditindaklanjuti dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala sekolah, serta telah dibentuk tim penanganan pengaduan Pungli. Berharap kepada Bupati, tim itu tak hanya dibentuk. Tetapi melakukan kinerja yang signifikan karena masih banyak pengaduan masyarakat yang masuk baik di Fraksi maupun Komisi. Tambahan belanja untuk pemberian intensif guru non PNS, yang belum bersertifikasi di tingkat PAUD, TK, SD dan SMP swasta yang semula menerima Rp165.000 per bulan. Menjadi Rp200 ribu per bulan, masih sangat kecil bila mengingat UMK di Kab Gresik sudah mencapai Rp3.042.500.Q kim

HUT KORPRI Ke 45, Bupati Sidoarjo Launching Kartu Tanda Anggota KORPRI Dalam moment HUT KORPRI ke-45, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum, melaunching kartu tanda anggota KORPRI untuk 14 ribu anggota KORPRI se Kab Sidoarjo. Acara itu dilakukan usai menggelar HUT KORPRI ke-45, di Alun-alun Sidoarjo, Rabu (30/11) kemarin pagi. Menurut Bupati Saiful Ilah, kartu tanda anggota KORPRI itu produk dari KORPRI Sidoarjo, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI Sidoarjo kedepannya. Dengan produk itu, PNS Sidoarjo diantaranya bisa memanfaatkannya untuk menarik rekeningnya di Bank Jatim, serta dapat menggunakannya untuk berbelanja pada produk milik Bulog dengan dapat diskon harga sampai 20 %. ‘’Nanti kedepannya, kartu tanda anggota KORPRI ini akan dikembangkan lagi, agar bisa dipakai untuk keperluan fasilitas lain, missal berbelanja di Matahari Dept Store atau yang berhubungan

dengan pengembang perumahan,’’ kata Saiful Ilah. Sementara itu, dalam upacara HUT KORPRI ke 45 itu, Bupati Saiful Ilah membacakan amanat sambutan Presiden Joko Widodo, sebagai penasehat nasional KORPRI. Diantaranya soal penekanan netralitas PNS dalam Pilkada. PNS harus mengabdi untuk rakyat, bangsa dan negara, karena PNS diminta tetap harus bekerja dengan professional sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). PNS juga diminta untuk memberantas praktek korupsi dan Pungli. Agar pelayanan pada masyarakat bisa menjadi baik,

cepat dan tepat. Karena itu PNS diminta semua hal yang menghambat pelayanan pada masyarakat agar dihilangkan. ‘’Berkaryalah demi Bangsa dan Negara,’’ kata Bupati Saiful Ilah

dalam sambutannya. Dalam kesempatan itu juga disampaikan ucapan selamat HUT untuk Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke-17. Sebagai organisasi istri PNS, organisasi

Dalam HUT KORPRI ke 45, segenap Pembina dan pengurus KORPRI Sidoarjo juga melakukan kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Sidoarjo. alikusyanto/bhirawa

Bupati Saiful Ilah menyerahkan secara simbolis kartu tanda anggota KORPRI kepada Kepala BPPT kab Sidoarjo, Ahmad Zaini.

ini merupakan komponen yang dianggap ikut membantu berperan terhadap peningkatan kualitas SDM PNS. Organisasi ini

juga diapresiasi karena telah ikut membantu mensukseskan program-program Pemerintah. Q kus.adv


JAWA TIMUR

6

Kamis Kliwon, 1 DESEMBER 2016

Bondowoso Juara 1 Nasional Lomba Juru Pengairan

KILAS JATIM

dwi/bhirawa

Kasat Reskrim Polres Lumajang ,AKP Tinton Yudha Riambodo ketika pers release di Ruang Reskrim.

Polres Tangkap Sindikat Curwan Antar Kabupaten Lumajang, Bhirawa Jajaran Sat Reskrim Polres Lumajang berhasil menggulung jaringan sindikat curwan antar Kabupaten, yang wilayah operasinya di wilayah hukum Polres Lumajang dan Jember. Untuk Pelaku di Lumajang, Sat Reskrim berhasil menangkap dua orang pelaku yakni Sutiman alias Taji (70 th) warga Desa Karanglo Kecamatan Kunir dan Sukarji (49 th) warga Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Lumajang yang berperan sebagai penadah. Menurut Kasat Reskrim Polres Lumajang ,AKP Tinton Yudha Riambodo, ketika pers release (30/11), komplotan curwan yang ada di Lumajang tersebut berjumlah empat orang, tapi yang telah berhasil diamankan oleh jajarannya berjumlah 2 orang yakni Sutiman alias Taji (70 th) dan Sukarji (49 th) sebagai penadah. Sebagaian lagi dari komplotan yang beroperasi di Jember juga ada yang tertangkap oleh Sat Reskrim Polres Jember, dua pelaku lagi yang berinisial Ys (pelaku) ,dan Nd (penampung hewan curian ) kini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Masih menurut Tinton proses penangkapan pelaku tersebut berawal dari sebagian komplotannya memiliki wilayah operasi di Jember berhasil ditangkap oleh jajaran Sat Reskrim Polres Jember. "Proses penagkapan pelaku ini hasil koordinasi kita dengan polres jember ,dan setelah dilakukan pengembangan dari keterangan pelaku yang ditangkap di Jember akhirnya Polres Lumajang berhasil menangkap pelaku tersebut," ujarnya.Q dwi

Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pengairan berhasil menyabet juara 1 lomba juru pengairan tingkat nasional. Bondowoso berhasil mengalahkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi tengah dan Lampung. Bupati Bondowoso, Drs H Amin Said Husni saat dikonfirmasi Bhirawa mengucapkan selamat atas prestasi dinas Pengairan tersebut, menurut bupati prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi pada kepala SKPD yg lain untuk terus meningkatkan pelayanan, karena ternyata dengan meningkatkan pelayanan ternyata pemerintah pusat mengapresiasi sebagai prestasi. "Selamat untuk Dinas Pengairan, semo-

ga akan membawa manfaat yg lebih besar untuk petani Bondowoso," katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso, Drs H Karna Suswandi, MM mengaku sangat bersyukur Dinas yang dipimpinnya berhasil juara 1 tingkat nasional. "Alhamdulillah, Bondowoso jadi juara 1 tingkat nasional untuk lomba juru pengairan. Ini prestasi yang harus dipertahankan dan terus

ditingkatkan," jelasnya, Rabu (30/11) kemarin. Diketahui, lomba tersebut digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera). Kategori yang dilombakan adalah Operasi dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi dan rawa teladan. Menurut Karna, yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso itu, tim juri langsung dari Kemenpupera. Adapun pemberitahuan jika Bondowoso meraih juara 1 itu kata Karna, pada Selasa (29/ 11) malam. "Kami diundang mengahdiri upacara Hari Bhakti PU di Jakarta, seka-

but beber Karna, para juru pengairan dan pihak HIPPA akan nyaman dan bekerja secara efektif. Debit air akan mampu menyesuaikan dengan yang dibutuhkan. Dengan alat tersebut tambahnya, bisa menentukan efisiensi air yang masuk ke HIPPA masingmasing. "Air sawah bisa tertangani dengan baik dan sesuai dengan takaran yang dibutuhkan," katanya. Diketahui, dalam lomba tersebut, Kabupaten Bondowoso meraih juara 1, untuk juara II diraih Jawa Tengah, juara III diraih Sulawesi Tengah, juara IV diraih Jawa Barat dan juara V diraih oleh Lampung.Q har

Lagi, KPK Periksa Beberapa Pejabat Pemkot Madiun

Anggaran Rp 30 Miliar Kegiatan PU Pengairan Sampang Dipaksakan Sampang, Bhirawa Setelah dewan mengatakan kegiatan 150 kegiatan bantuan APBN-P 2016 total anggaran Rp.30 miliar di PU Pengairan Sampang tanpa persetujuan dewan, kali ini beberapa kalangan juga menyoroti kegiatan tersebut hanya dipaksakan tanpa ada perencanaan matang. “Dari total 150 kegiatan tersebut 98 kegiatan tanpa gambar perencanaan,” kata Mahrus Ali, ketua Madura Development Watch (MDW), Rabu (30/11). Menurut Mahrus sejak awal kami di MDW melakukan pengkajian terhadap kegiatan PU Pengairan Sampang yang bersumber dari dana APBN-P sebesar Rp 30 miliar tersebut, salah satu contoh kegiatan tersebut dilaksanakan sejak 14 November 2016, dengan rincian dari 150 kegiatan tersebut hanya 50 kegiatan yang ada dilengkapi gambar pelaksanaa proyek irigasi, sedangkan sisanya tidak dilengkapi gambar, hal ini indikasinya kuat bahwa perencanaanya tidak matang dan hanya dipaksakan. “Dari 150 kegiatan tersebut rata-rata berupa kegiatan irigasi dengan masingmasing kegiatan nilainya kurang lebih Rp.200 juta yang tersebar se-kabupaten Sampang, mestinya dasar pelaksanaan kegiatan tersebut salah satunya mengacu pada rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar yang sudah dibuat oleh tim perencanaan di PU Pengairan, apalagi belakangan ini penggunaan dana tersebut banyak di sorot dianggap tidak prosedural dan ilegal.tambahnya. Sementara ditempat terpisah Evi Hariati kabid pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi (P2R) PU Pengairan Sampang, ia menjelaskan tuduhan dewan bahwa penggunaan dana APBN-P Rp.30 miliar di PU Pengairan tidak pernah dilaporkan ke Dewan hal itu sangat tidak benar mas, bahkan 150 kegiatan tersebut sudah berjalan pelaksanaannya 70 persen, bahkan tudingan kegiatan tersebut tidak dilengkapi gambar hal itu juga tidak benar.bantahnya.Q lis

ligus menerima penghargaan itu," akunya. Ditanya apa yang menjadi penilaian pihak juri dan menetapkan Bondowoso menjadi juara? Menurut Karna, yang terbaik dari juru Pengairan Bondowoso adalah soal operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa teladan. "Setiap lomba, kami selalu mengeluarkan inovasi baru sebagai pembeda dengan daerah lainnya. Salah satunya, juru pengairan dilengkapi dengan alat ukurr yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan air di masing-masing Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)," jelasnya. Dengan pengukur air terse-

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto saat melantik 17 Kades terpilih di pendopo Kabupaten kemarin.

Bupati Dadang Resmi Lantik 17 Kades Terpilih Situbondo, Bhirawa Bupati Situbondo Dadang Wigiarto SH, secara resmi melantik sebanyak 17 kepala desa (Kades) terpilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 11 Oktober 2016 lalu. Pengambilan sumpah dan pelantikan terhadap 17 Kades terpilih tersebut untuk masa jabatan tahun 2016-2022 itu, ditandai dengan penyematan tanda pangkat oleh Bupati Situbondo Dadang Wigiarto di pendopo Kabupaten Situbondo Rabu pagi kemarin (30/11). Dalam amanatnya Bupati Dadang Wigiarto meminta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga ada percepatan pembangunan di 17 desa. Selain itu, Bupati Dadang sempat mengucapkan selamat atas terpilihnya 17 Kades se Situbondo tersebut.”Saya minta momen pelantikan ini menjadi titik awal bagi para kades yang terpilih. Untuk itu segera melakukan koordinasi dengan para aparatur yang lain untuk membangun desa,” pinta Bupati Dadang. Masih kata Bupati Dadang, ia meminta kepada 17 kades yang baru dilantik untuk segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dalam waktu dekat ini. Orang pertama di lingkungan

Pemkab Situbondo itu juga meminta 17 Kades yang baru dilantik segera menyusun program dan kebijakan strategis lainnya serta melakukan pelayanan yang penuh inovatif dalam membangun desanya. “Terutama dalam mensejahterakan masyarakat miskin. Selain itu, kami minta Kades harus menghidupkan badan usaha milik desa (BUMDes),” ungkapnya. Terakhir, Bupati Dadang Wigiarto juga menekankan kepada para Kades yang baru dilantik, untuk segera melakukan pendataan tehadap warga tak mampu yang ada desanya sehingga memiliki data akurat. Sebagai Kades juga harus mendata seluruh potensi alam yang perlu dikembangkan Para Kades di desa masing masing. “Ini poin poin yang harus dipegang teguh para Kades baru. Laksanakan beberapa hal penting tersebut sehingga wilayahnya segera maju,” papar Bupati Dadang. Acara pelantikan selain dihadiri Bupati juga Wabup Yoyok Mulyadi beserta Forkopimda Kabupaten Situbondo. Seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Muspika serta BUMD juga tampak di deretan undangan pelantikan 17 Kades se-Situbondo.Q awi

Kota Madiun, Bhirawa Lagi, beberapa pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di gedung Bhara Makota milik Polres Madiun Kota, di Jalan Pahlawan 28 Kota Madiun, Rabu (30/11). Mereka yang menjalani pemeriksaan di antaranya Sekda Pemkot Madiun, H. Maidi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Suyoto, Kepala Diskoporindagpar Sudandi, Kepala BPKAD Agus Purwowidagdo, Kepala Bappeda Totok Sugiarto dan Asisten Pemerintahan Andriono. Pemeriksa beberapa pejabat Pemkot Madiun oleh penyidik KPK ini, merupakan pemeriksaan yang kesekian kali. Pasalnya, beberapa pejabat sudah pernah diperiksa di Mako Brimob Sub Den C Madiun maupun di Balaikota. Menurut sumber yang layak dipercaya, para pejabat yang diperiksa kali ini tidak ada kaitannya dengan kasus pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBM) yang menetapkan Wali Kota Madiun H. Bambang Irianto, sebagai tersangka. Namun pemeriksaan kali ini terkait dengan APBD Pemkot Madiun selama H. Bambang Irianto menjabat sebagai Wali Kota Madiun. "Tidak ada kaitannya dengan PBM kalau pemeriksbn kali ini. Kalau yang ini ter-

kait APBD," kata salah satu sumber di Pemkot Madiun yang tidak mau disebutkan jati dirinya untuk dikorankan kepada wartawan. Sekda Kota Madiun, H. Maidi, ketika dikonfirmasi wartawan saat memasuki gedung Bhara Makota, juga bungkam, sambil menepuk jidadnya dengan telapak tangan kanan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, setelah melakukan penyelidikan berbulan-bulan, akhirnya KPK meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBM) dengan tersangka Walikota Madiun H. Bambang Irianto, Senin 17 Oktober 2016. Wali Kota Madiun diduga secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan atau menerima gratifikasi saat pembangunan PBM tahun 20092012 yang pada saat dilakukan berhubungan dengan jabatannya. Atas perbuatannya, Bambang Irianto dijerat dengan pasal 12 huruf i atau pasal 12B atau pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Q dar

sudarno/bhirawa

Sekda Pemkot Madiun, H. Maidi tampak jalan menuju ke gedung Bhara Mahkota Polres Madiun Kota, saat akan dilakukan pemeriksaan KPK, Rabu 930/11).

Apel Nusantara Bersatu, Bupati dan Dandim Nyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa Apel Nasional Nusantara Bersatu digelar di halaman GOR Bung Karno Kabupaten Nganjuk yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat. Jumlahnya ribuan dari mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan pencak silat aggota TNI, Polri dan kelompok profesi lain yang mengiginkan persatuan Indonesia tetap terjaga utuh.

ristika/bhirawa

Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman saat menyemangati masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.30 Wib ini di hadiri oleh Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman, Wakil Bupati KH Abdul Wakid Badrus, Dandim 0810 Letkol Infantri AK Toto, Kapolres Nganjuk AKBP Joko Sadono, Ketua DPRD Drs Puji Santoso dan seluruh SKPD Kabupaten Nganjuk. Dalam arahannya, Bupati Nganjuk menegaskan, kegiatan apel yang bertajuk Nusantara Bersatu, merupakan perwujudan

dari bentuk keberagaman yang selama ini tetap terjalin. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati, dan permasalahan di Jakarta bukanlah menjadi permasalahan warga Nganjuk. Karena itu seluruh elemen masyarakat jangan terpecah-pecah. “Saya menghimbau agar kita bersama menjaga persatuan, menjaga persatuan tidak harus ke Jakarta,” kata Bupati Taufiqurrahman.

Lebih lanjut, Bupati Taufiqurrahman menegaskan, Kabupaten Nganjuk merupakan satu kesatuan dari NKRI dan itu harus tetap dijaga, agar kebersamaan dalam keberagaman tetap terjalin. Mari kita jaga dan satukan tekat dalam apel Nusantara Bersatu dengan satu tujuan ‘NKRI Harga Mati’. Hal senada juga diungkapkan, Dandim 0810 dalam sambutannya mengatakan, ada empat konsensus yang perlu menjadi pemahaman seluruh bangsa. Pertama Pancasila, kedua UUD 45, ketiga Bhineka Tunggal Ika dan keempat NKRI. “Keberagaman dan kebersamaan Indonesia saat ini menjadi landasan dan pondasi Dunia, dan kita sebagai bangsa Indone-

sia merasa bangga,” kata Dandim Aka Toto. Untuk kembali menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebangsaan, Bupati Taufiqurrahman dan Dandim Aka Toto menyanyikan lagu-lagu nasional seperti Satu Nusa Satu Bangsa, Padamu Negeri dan Indonesia Pusaka. Ribuan peserta apel nampak khidmat mengikuti lagu-lagu nasional seolah rasa kebangsaan mereka tumbuh kembali. Sementara, rangkaian acara lain seperti pembacaan puisi tokoh-tokoh masyarakat, panggung musik, penampilan kebudayaan dan seni serta tarian derah, pameran alutsista, serta doa lintas agama.Q ris,adv


JAWA TIMUR

Kamis Kliwon, 1 DESEMBER 2016

KILAS JATIM

Pemkot Minta BPS Himpun Data Secara Akurat Kota Kediri, Bhirawa Pemerintah Kota Kediri meminta Badan Pusat Statistik (BPS) setempat untuk menghimpun data yang akurat serta sesuai fakta perekonomian di lapangan. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Pemkot Kediri Budwi Sunu saat ditemui pada Sosialisasi Manfaat Data dalam Mendukung Perekonomian Suatu Daerah di Kantor Bank Indonesia Kediri, Rabu (30/11). Budwi Sunu menjelaskan melalui data yang dihimpun maka perekonomian di wilayah kerjanya dapat termonitor. "Sehingga masyarakat Kota Kediri juga bisa melihat perkembangan performa ekonomi daerahnya Salah satunya guna mengetahui kondisi Produk Domestik Regional Bruto PDRB Kota Kediri," katanya. Kepala BPS Kota Kediri Ellyn T Brahmana membenarkan bahwa dengan adanya data maka masyarakat di suatu daerah seperti di Kediri semakin cerdas. "Dengan data mereka mampu mengukur seberapa besar perekonomian daerahnya dapat tumbuh dan menunjukkan kinerja PDRB yang positif. Misalnya guna melihat bagaimana perkembangan sektor industri skala kecil terutama UMKM maupun skala besar," ungkapnya. Lebih lanjut dengan sosialisasi ini akan mengerti dan membaca dengan tepat, sebab dengan keputusan yang tepat kebijakan bisa tahan "Dengan data kebijakan didalam mengambil keputusan apapun misalnya amau meningkatkan sektor apa yang akan kita lakukan melihatnya dari mana. Untuk itu kita mengajak siapa saja untuk memahami data," terangnya. Dia menambahkan saat ini pemanfaatan data di Kediri sudah maksimal. kendati demikian memang perlu ditingkatkan "Terlebih tentang pemahaman data." tandasnya. Sementara Kepala Kantor BI Kediri Joko Raharto berharap dengan kegiatan ini stakholder memamhami data dengan benar. "Harapannya kebijakan pemerintah harus lebih valid. Karena data itu penting dengan data kebijakan bisa terarah. Data BPS bisa digunakan untuk membuat proyeksi rencana kerja, menentukan sektor apa yang akan digulirkan, atau menanggulangi kemiskinan," harapnya.Q van

Pemprov Belum Implementasikan UU 23/2014 Secara Maksimal Tuban, Bhirawa Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuban mengakui hingga saat ini implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum optimal. Hal ini karena Pemprov Jatim masih belum siap secara personal maupun kelembagaan, menerima semua kewenangan yang sebelumnya milik daerah. “Salah satunya sistem pengawasan dan pengurusan izin dari daerah yang belum siap," kata Kabid Perekonomian Bappeda Tuban, Imron Achmadi (30/11). Imron Achmadi mengakui, implementasi regulasi baru memang tidak mudah, meskipun telah disahkan sejak dua tahun silam. Salah satu dampak terbitnya UU 23/2014. Diantaranya, pengalihan kewenangan izin tambang, dan pendidikan menengah ke atas. Sejak disahkannya peraturan tersebut, Dinas Pertambangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tuban sudah tidak dapat melayani pengurusan izin tambang rakyat. Lembaga yang beroperasi

di Jalan Manunggal Tuban itu, selama ini hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah ketika dimintai persetujuan Pemprov. "Setelah proses panjang akhirnya mulai tahun 2016 Pemprov baru dapat menerima pengajuan izin tambanhg rakyat," imbuh pria yang sebelumnya bertugas di Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban. Meskipun demikian, hingga saat ini Pemprov juga belum membentuk unit pengawas

pertambangan di Tuban. Hasilnya praktik penambangan batuan karst ilegal yang kerap merusak lingkungan, dan tidak jelas reklamasinya sulit dikontrol. Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, HM. Miyadi,S.Ag mengakui sejak terbitnya regulasi UU 23/2014 Pemkab Tuban sudah tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin tambang rakyat. Oleh karena itu, saat ini pihak legislatif sedang menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang kawasan industri dan ketenagakerjaan. "Perda tersebut nantinya akan memberikan kekuatan Pemkab dalam mengontrol potensi Sumber Daya Alam (SDA) di wilayahnya," sambungnya. Miyadi menilai, penarikan kewenangan daerah ke provinsi tujuanya positif untuk pemerataan potensi di setiap daerah. Sejalan dengan harapan tersebut, Pemkab juga harus memiliki landasan hukum yang kuat supaya pasca penarikan

khoirul huda/bhirawa

Kabid Perekonomian Bappeda Tuban, Imron Achmadi bersama Ketua DPRD Tuban dalam sebuah sarasehan di Aula KSPKP Kabupaten Tuban. tersebut tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Diketahui, implementasi UU 23/2014 berdampak pada kemampuan melaksanakan kewenangan yang berorientasi

terhadap pelayanan dasar. Pasca pergantian pengaturan tentang otonomi daerah yang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.Q hud

Hujan Lokal Potensi Siaga Merah

Sinergisitas Peran Perempuan Diperlukan dalam Ciptakan Stabilitas Nasional Lumajang, Bhirawa Terkait dengan instabilitas Nasional yang saat ini mulai terganggu dengan adanya berbagai isu provokasi dapat menciptakan iklim Negara menjadi tidak kondusif, Pemkab Lumajang mengajak sinergisitas peran perempuan yang di sesuaikan dengan perannya masing masing yaitu sebagai pendamping suami agar berperan aktif dan memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kekondusifan dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disampaikan Bupati Lumajang Drs.As at Malik di hadapan para Ketua Organisasi kemasyarakatan perempuan dalam agenda kegiatan tentang pembinaan organisasi Kemasyarakatan dan Politik yang bertempat di Gedung Panti PKK lumajang (30/11). Turut hadir dalam kegiatan tersebut ketua GOW ( Gabungan Organisasi Wanita ) Hj.Tutuk As at Malik serta para ketua organisasi wanita seperti Persit,Bhayangkari, Dharma Wanita ,Tim Penggerak PKK Kecamatan,para Anggota DPRD perempuan dan para istri Anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang berjumlah 150 orang. Dalam sambutannya, bupati berpesan agar sinergitas organisasi perempuan yang ada di kabupaten Lumajang untuk bersama sama menciptakan kekondusifan dan keamanan Lumajang. "Mari kita bisa menjaga stabilitas keamanan, bisa menjaga rumah tangga ,bisa menjaga sinergisitas peran masing masing dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman Lumajang ,lumajang tertib aman dalam menciptakan lumajang lebih sejahtera dan bermartabat," ujarnya.Q dwi

7

wiwieko/bhirawa

Hampir semua elemen masyarakat di Tulunaggung termasuk PGRI ikut meramaikan acara Nusantara Bersatu yang berlangsung di Tugu Kartini Alun-Alun Kota Tulungagung, Rabu (30/11).

Siswa Bingung Sekolah Saat Acara Nusantara Bersatu Tulungagung, Bhirawa Sejumlah siswa sekolah di Kabupaten Tulungagung bingung antara masuk sekolah atau libur saat penyelenggaraan acara Nusantara Bersatu, Rabu (30/11). Masalahnya, sehari sebelumnya mereka diberitahu oleh gurunya masing-masing atas surat dari Sekda Tulungagung jika Rabu (30/11) diliburkan, tetapi tibatiba jelang sore hari beredar kembali surat dari Sekda Tulungagung yang menyebut libur dibatalkan. Adanya surat pembatalan libur ini tentu saja tidak dapat serta merta tersampaikan ke semua siswa. Apalagi kebanyakan siswa sudah pulang sekolah pada pukul 12.00 WIB. Sejumlah siswa, Rabu (30/11), terlihat ada yang libur. Ada pula yang tetap masuk sekolah. “Saya tidak tahu kalau hari ini (kemarin) liburnya dibatalkan. Kadung main sepeda sama teman-teman,” ujar Irman, salah seorang siswa SD. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, Suharno MPd, ketika dikonfirmasi Bhirawa menyatakan dapat memaklumi siswa yang tidak masuk sekolah pada, Rabu (30/11). “Sebenarnya memang sekolah tidak boleh diliburkan. Karena itu kemudian muncul surat ralat dari Sekda yang

menyebutkan siswa tetap masuk sekolah,” ujarnya. Diakui Suharno, saat beredar surat Sekda Tulungagung yang menyebut sekolah diliburkan, ia masih dinas di luar kota. “Ini juga ada kekeliruan di pihak Dinas Pendidikan. Surat yang belum saya ketahui tiba-tiba sudah beredar melalui WA (media sosial) guru-guru. Kami sudah memberikan pembinaan pada orang yang pertama kali memberikan informasi surat Sekda ke WA guru-guru itu,” paparnya. Soal pada Rabu (30/11) masih merupakan hari ujian semester bagi siswa, Suharno menyatakan kemarin tidak dilakukan ujian. Ujian pada hari itu ditunda pada hari Senin (5/12) mendatang. Sementara itu, dalam acara Nusantara Bersatu yang dipusatkan di Tugu Kartini AlunAlun Kota Tulungagung berlangsung meriah. Tidak kurang dari 10.000 massa memadati Alun-Alun Kota Tulungagung. Mereka semua menyatakan sikap NKRI merupakan harga mati. Indonesiaku Indonesiamu Indonesia Kita Semua. Hadir dalam acara tersebut semua anggota Forkopimda Kabupaten Tulungagung. Di antara mereka juga melakukan pidato yang membakar semangat kebangsaan. Q wed

Bojonegoro, Bhirawa Hanya berselang beberapa hari, Bengawan Solo kembali masuk di siaga II atau siaga kuning. Hal ini sebagaimana data yang masuk dimana pukul 15.00 WIB Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Bengawan Solo kembali di angka 14.88 peilschal seperti yang terpantau di Papanduga Taman Bengawan Solo (TBS). Dikhawatirkan apabila terjadi hujan lokal di Bojongeoro, berpotensi mengalami siaga III melebihi banjir terakhir kemarin dengan ketinggian 14.92. “Kalau tidak terjadi hujan lokal, kemungkinan tidak sampai 14.92 seperti kemarin. Tapi jika hujan local bisa mencapai siaga merah (siaga III),” ungkap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Andik Sudjarwo, Rabu (30/11). Menurut Andik, melihat perkembangan trend air yang terus naik pihaknya terus melakukan upaya persiapan diantaranya menyiapkan personil dan kesiapan mengantisipasi dampak terburuk kenaikan atau luapan sungai bengawan solo. Pasalnya untuk wilayah hulu Dungus siaga merah dan Jurug Solo siaga kuning. Diperkirakan air dari wilayah hulu akan tiba di Bojonegoro sampai nanti malam.

“BMKG memprediksi hari ini hujan. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi hujan,” imbuhnya. Bahkan, lanjut dia, banjir luapan Bengawan Solo di Jurug, Solo, Jawa Tengah, yang sempat masuk siaga merah sekarang ini airnya juga mulai merambah Bengawan Solo di Ndungus, Ngawi. “Air banjir Bengawan Solo dari hulu, Jawa Tengah, mulai masuk Ndungus, Ngawi, pagi tadi,” jelas dia. Oleh karena itu, menurut dia, ketinggian air Bengawan Solo di Bojonegoro masih akan terus merangkak naik, meskipun surutnya air Bengawan Solo di muara sudah normal termasuk yang keluar melalui Sudetan Plangwot-Sedayulawas, Lamongan. Lanjut andik Sudjarwo, jika menyentuh angka 14.92 Peilschal maka semua doorlat di sepanjang aliran sungai bengawan solo akan ditutup. Dikatakan titik doorlat mencapai 52 dan saat ini BPBD tengah melakukan pemeriksaan ulang apakah semua kelengkapan seperti karungpasir dan kayu masih dalam kondisi yang aman. Saat ini TMA Sungai Bengawan Solo yang terpantau di angka 14.84 peilschal dan saat ini seluruh pejabat dan personil tengah dikerahkan untuk melakukan pengecakan doorlat.Q bas

achmad basir/bhirawa

Kondisi bengawan solo dan salah satu tempat penyebarangan perahu di Bojonegoro.

490 Pasutri di Kabupaten Probolinggo Ikuti Resepsi Isbat Nikah Sedikitnya 490 pasangan suami istri (pasutri) dari 23 kecamatan di Kabupaten Probolinggo mengikuti resepsi isbat nikah tahun 2016 yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Probolinggo di Gedung Islamic Center (GIC) Kota Kraksaan. Menurut bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE, Itsbat nikah yang digelar bekerja sama dengan Pengadilan Agama (PA) Kraksaan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo ini awalnya diikuti oleh 543 pasutri, namun yang mendapatkan pengesahan PA Kraksaan sebanyak 490 pasutri. Peserta terbanyak dari Kecamatan Kuripan sebanyak 86 pasutri dan paling sedikit dari Kecamatan Kotaanyar sebanyak 1 pasutri. Sementara Kecamatan Gading nihil. Pasutri tertua berusia 76 tahun atas nama Satip Topo dan Karsi dari Kecamatan Dringu. Resepsi dihadiri oleh Bupati

Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE, Ketua PA Kraksaan Lailatul Arofah, Wakapolres Probolinggo Kompol Hendy Kurniawan, perwakilan Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo, perwakilan Kodim 0820 Probolinggo, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Probolinggo Hj. Yuni Nawi serta penceramah Hj. Ucik Nurul Hidayati dari Pasuruan. Dalam kesempatan tersebut Bupati Tantri didampingi Ketua PA Kraksaan Lailatul Arofah menyerahkan buku nikah secara simbolis kepada perwakilan pasutri peserta resepsi itsbat nikah. Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada

Allah karena telah mampu mengantarkan rakyat untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang administrasi. Padahal dulu mungkin tidak pernah terfikir akan pentingnya administrasi. “Jadikan kegiatan ini sebagai referensi bahwa administrasi itu wajib hukumnya. Semoga dengan dipegangnya buku nikah ini menjadi sebuah suasana baru bagi pernikahannya. Doa saya pula, semoga bisa memperkuat ikatan pernikahan demi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warohmah,” katanya. Lebih lanjut Bupati Tantri berharap agar pelajaran ini bisa memberikan pemahaman tentang memahami sebuah kewajiban. “Buatlan pembelajaran, agar anaknya tidak mengalami hal yang sama. Terlebih anak muda saat ini sudah cukup cerdas. Karena ketidaktahuan dahulu maka baru sekarang memperoleh dokumen pernikahannya,” jelasnya.

Buku nikah membawa implimentasi akta kelahiran anakanaknya. Akta kelahiran dan KTP menjadi hal wajib. KTP hari ini kemanfaatannya tidak sama dengan dulu. Semua pelayanan akan disempurnakan dengan dasar KTP. “Segera urus KTP ke desa dan kecamatan. Sebab KTP menjadi sebuah dasar untuk menentukan kebijakan bagi rakyat Indonesia. Jika tidak punya KTP jangan salahkan Bupati kalau tidak mendapatkan pelayanan dan fasilitas pemerintah,” pungkasnya. Sementara Kepala Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo Erlin Setiawati mengungkapkan resepsi ini merupakan wujud rasa syukur atas diperolehnya pengesahan pernikahan bagi pasutri yang sudah tercatat dalam dokumen negara. “Ini merupakan upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan guna memberikan per-

wiwit/bhirawa

Bupati Hj. Tantri ucapkan selamat saat resepsi isbat nikah. lindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peris-

tiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk,” tambahnya.Q wap


EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,115.00

12,985.00

SGD

9,484.38

9,386.97

EUR

14,578.63

14,428.93

JPY

12,725.60

12,598.23

GBP

16,168.17

16,004.01

Sumber: Bank Indonesia (3 NOVEMBER 2016)

RAGAM EKBIS

Luncurkan Tamansari Emerald Apartemen Surabaya, Bhirawa Sukses mengembangkan Tamansari Papilio Apartment & Condotel, Pengembang terpercaya PT. Wika Realty kembali hadir mempersembahkan proyek Prestisius di kawasan premium Surabaya Barat, dengan memadukan konsep Luxury and Nature, Tamansari Emerald mengusung tagline Redefine Stylish Living. Berlokasi di Gerbang Utama Citraland, Surabaya Barat Dengan luas lahan 6.700 m2, Tamansari Emerald menghadirkan 567 unit apartment, 10 unit commercial, dan tidak ketinggalan ditunjang oleh beragam fasilitas sekelas blntang 5 seperti, Smart Home Technology, Private Cinema Room, Ready to Drink Water instalation, BBQ Area, lnfinity Swimming Pool, Luxury Spa, Fitness Centre, Jogging track, Putting Green Area, hingga Virtual Golf. "Tidak kebagian parkir....l" Jangan khawatir Tamansarl Emerald Apartment satusatunya aparteman di kelasnya yang menyediakan lot parkir yang cukup bagi penghunl dengan raslo parklr 1: 1. Sky Garden dan BBQ area akan membuat penghunl makln merasa nyaman dan fresh. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 1995, Hitam, AG4830RB, a/n. Abdur Rohman, Dsn/Ds. Wonorejo RT 02/02, Sumbergempol-T.Agung No. 2927/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Putih, AG2606RAB, a/n. Siti Aminah, Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 2928/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Mobil Honda CRV, th. 2003, Biru Metalik, AG1763RO, a/n. Winarti, Ds. Wates, SumbergempolT.Agung No. 2929/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Biru, AG4891RAG, a/n. Salamun, Ds. Nglutung, Sendang-T.Agung No. 2930/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Suzuki, th. 2003, Merah, AG4939SY, a/n. Sujito, Ds. Pelem, Campurdarat-T.Agung No. 2931/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, White Blue, AG2576OO, a/n. Andreas Yulianto, Kel. Kenayan-T.Agung No. 2932/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 1995, Merah, AG4976R, a/n. Eko Karyono, Ds/Kec. Kedungwaru-T.Agung No. 2933/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 1994, AG5715RS, a/n. Abdul Umar, Dsn. Campurjanggrang RT 02/012, Ds/Kec. Campurdarat-T.Agung No. 2934/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Hitam Merah, AG2679SW, a/n. Mahmudi, Dsn. Jati RT 03/03, Ds. Mergayu, Bandung-T.Agung No. 2935/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG3655QA, a/n. Endang Utami, Ds. Sebalor, Bandung-T.Agung No. 2936/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2001, Hitam, AG4140RL, a/n. Parmi, Ds. Gedangsewu, Boyolangu-T.Agung No. 2937/IMB/BI-II/2016

Dirayu Gus Ipul, Pengusaha Hungaria Bangun Hotel di Jatim Pemprov, Bhirawa Misi dagang Pemprov Jatim ke Hungaria betul-betul mendapat respon positif dari para pengusaha setempat. Bahkan, ada seorang pengusaha kenamaan di Budapest yang berminat bangun hotel dan mengimpor sejumlah produk furniture, urinoir dan sanitasi dari Jatim. Pengusaha itu adalah Magyari Atilla, salah satu pengusa properti Hungaria asal Italia. "Bahkan, saya sudah lama berminat sekali tinggal di Indonesia," katanya saat temu bisnis dengan delegasi Pemprov Jatim di Kedutaan Besar RI di Budapest, melalui pesan elektronik yang diterima Bhirawa, Rabu (30/11). Atilla yang hadir bersama istrinya memang terlihat sangat antusias sejak acara dimulai. Sejumlah pertanyaan ia ajukan usai Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan kata sambutan. Mulai dari soal kepemilikan lahan, ijin orang asing untuk mendirikan hotel, sampai dengan dukungan perbankan. Bahkan, usai acara formal berlangsung, ia langsung mendekati Gus Ipul untuk berdiskusi khusus. Ia menanyakan banyak hal tentang potensi Jatim. Ia bercerita sedang membangun perumahan di Hungaria dan memerlukan 3000 wastafel dari marmer atau onyx. Setelah dijelaskan bahwa di Jatim punya produk marmer dan onyx yang bagus, ia san istrinya langsung merencanakan berkunjung ke Jatim, Januari 2017. "Saya juga ingin melihat sejumlah peluang yang bisa kami impor ke Hungaria dari Jatim," tambahnya. Ia juga bilang berminat bangun hotel di Indonesia.

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf berdiskusi dengan Magyari Atilla usai temu bisnis dengan sejumlah pengusaha Hungaria bertempat di Kedubes RI di Budapest, Hungaria.

Dibandingkan dengan di Polandia, pengusaha yang ikut dalam temu bisnis dengan delegasi Jatim di Budapest memang lebih sedikit. Hanya 11 pengusaha. Namun, antusiasme mereka sangat luar biasa. Selain pengusaha property, juga ada pengusaha trading, pengusaha travel, dan pengusaha otomotif, dan importir. Gus Ipul sejak awal mengatakan bahwa kunjunganya ke Polandia dan Hungaria ini sebagai rintisan. Pemprov Jatim ingin memulai hubungan baru yang lebih bermakna ekonomi

dan saling menguntungkan kedua negara, terutama Jatim. "Kami ingin fokuskan di bidang investasi, perdagangan dan pariwisata," tuturnya. Kepada Dubes RI di Budaphest Wening Hesti Probo Patandari, Gus Ipul menegaskan, Pemprov Jatim memang sedang membidik sejumlah negara yang punya perwakilan di Jatim untuk meningkatkan perdagangan. "Salah satunya kami memulai dengan Hungaria ini," tuturnya. Menurut Gus Ipul, pihaknya ingin meningkatkan hubungan antar pe-

merintah maupun antar masyarakat. Antar pemerintah bisa diwujudkan dengan pertukaran kebudayaan maupun kerjasama di bidang pendidikan. Sedangkan antar masyarakat untuk kepentingan perdagangan. "Kalau perlu kelak ada sister province antara Jatim dengan salah satu provinsi di Hungaria. Karena itu, kami minta bantuan KBRI untuk tujuan tersebut. Yang pasti, kami serius dengan misi ini," tambah keponakan Gus Dur yang juga Ketua PBNU ini. Q iib

Uber Ajak Pelanggan Partisipasi Atasi Polusi dan Kemacetan Surabaya, Bhirawa Menyambut Bulan Pohon Nasional, Uber mengajak masyarakat di empat kota yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali untuk mengurangi ketergantungan mereka menggunakan kendaraan pribadi. Pemimpin Uber Surabaya and Bali Weylen Yanaprasetya menjelaskan banyaknya jumlah kendaraan saat ini membuat kebutuhan lahan parkir cukup tinggi. Di banyak kota di seluruh dunia 1/3 lahan yang

ada habis digunakan untuk lahan parkir. "Survei baru yang dilakukan sebuah lembaga independen menyebutkan di Jabodetabek sebanyak 74,4% dari 25,7 juta perjalanan yang terjadi setiap harinya dilakukan dengan kendaraan pribadi. Hampir 20% dari emisi karbon yang merusak lingkungan berasal dari kendaraan yang dikemudikan. Kemacetan yang ditimbulkan ini menyebabkan kerugian produktivitas sebesar Rp 65 triliun setiap tahunnya,"

SITUBONDO HILANG STNK nopol P.3614.ET, a/n HAERI DS.TOKELAN RW.02/01 KEC.PANJI SITubondo. No. 2938/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.4073.EN, a/n MUJANI.7D DS.BESUKI RW.06/01 KEC.BESUKI SITubondo. No. 2939/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.6350.EY, a/n WENI RUMIYANA DS.TOKELAN RW.03/03 KEC.PANJI SITubondo. No. 2940/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.4086.EZ, a/n FRANDI SUSIANTO KEL.MIMBAAN RW.12/03 KEC.PANJI SITubondo. No. 2941/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.2030.EN, a/n USAMAH LAHMADY KEL.DAWUHAN RW.05/02 KEC.SITUBONDO. No. 2942/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.2110.FG, a/n DINI MARIANI KEL.PATOKAN RW.03/01 KEC.SITUBONDO. No. 2943/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.3678.EQ, a/n SITI KHOTIMATUL Q KEL.PATOKAN RW.03/03 KEC.SITUBONDO. No. 2944/IMB/BI-II/2016

Kamis Kliwon, 1 DESEMBER 2016

titis/bhirawa

Lahan parkir di Coffee Toffee Grahadi diubah jadi taman pop up dengan sejumlah permainan untuk mengurangi kemacetan dan polusi, Rabu (30/11).

katanya kepada wartawan, Rabu (30/11). Melihat kondisi ini, pihaknya mengajak para pelanggan untuk bersama-sama mengurangi polusi dan kemacetan melalui program UberKEBUN. "Sebagai puncak dari kampanye ini, hari ini (Rabu kemarin) kami mengubah 14 lokasi parkir di empat kota menjadi taman pop up dengan beragam aktivitas," katanya. Di Surabaya, tiga lahan parkir yang diubah itu berada di Coffee Toffee Grahadi, Aloha Eatery dan Jalan Gubeng. Masyarakat dapat mengunjungi taman tersebut dan melakukan berbagai aktivitas dan permainan yang ada. "Kami ingin masyarakat tahu bahwa teknologi baru dengan aplikasi ridesharing seperti Uber memberikan kita kesempatan untuk menciptakan mobilitas urban yang sesuai untuk generasi mendatang," katanya. Ditambahkan Head Communication Uber Indonesia Dian Safitri melalui program UberKEBUN, setiap perjalanan yang dilakukan, perusahaan akan menyumbangkan donasi Rp 5 ribu untuk program My Baby Tree dari WWF Indonesia. Q tis

Tantang Orangtua Berkreativitas Surabaya, Bhirawa Faber-Castell kembali mengajak Indonesia berkreasi dalam membuat kerajinan tangan atau craft melalui Connectorpenchallenge yang akan dihelat di 30 kota di Indonesia Menurut Managing Director PT Faber-Castell, Yandramin Halim saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (30/11) kemarin mengungkapkan, pihaknya kembali menghadirkan connectorpenchallenge

tahun ini dengan melibatkan peran aktif dari para orang tua, dalam berkreasi bersama melalui konsep "Family Art Experience". "Nantinya orang tua dan anak bisa berkreasi bersama dalam perlombaan ini, misalkan orang tua bertugas untuk memotong atau menyiapkan kertas craftnya, sementara si kecil yang mewarnai," jelasnya. Halim menambahkan, saat ini sangat sulit bagi orang tua dan

anak untuk bisa menghabiskan waktu yang berkualitas, khususnya dalam berkreasi bersama. Karena tuntutan pekerjaan, sedangkan si anak sendiri sudah sibuk dengan gadget. Dengan kegiatan ini FaberCastell berharap bisa menciptakan momentum bagi si anak dan orang tua untuk bisa menikmati kebersamaannya dengan mewarnai dan membuat craft bersama dalam kegiatan ini. Q riq

Khoirul Huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat menerima pengharagaan Natamukti Reswara dari President of ICSB Indonesia, Hermawan Kertajaya.

Dukung Daya Saing Produk Lokal, Bupati Raih Natamukti Reswara Tuban, Bhirawa Sebagai bentuk apresiasi kepada para insan yang telah membantu memajukan UMKM di Indonesia, Indonesia Council for Small Enterprise (ICSME) sebagai host organization dari International Council for Small Business (ICSB) Indonesia bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI, menggelar ajang penghargaan ICSB Indonesia City Award Natamukti di Bali kemarin malam (29/11). Tuban, adalah dianatar salah satu daerah atau Kabupaten Tuban di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan tersebut, seperti yang disampikan oleh Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban Ir. H. Farid Achmadi, yang mana selama ini tim manajemen ICSB Indonesia, ACSB dan juga tokoh masyarakat serta media, telah memperhatikan kemajuan UMKM Kabupaten Tuban. Sehingga, Kabupaten Tuban terpilih sebagai ICSB Indonesia City Award 2016

untuk kategori "Natamukti Reswara". "Kami harap penghargaan ini sebagai motivasi kedepan UMKM Kababupaten Tuban untuk terus maju dan sejahtera bagi pelakunya," kata Kadis Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban (30/11). Sementara itu, President of ICSB Indonesia, Hermawan Kertajaya menyampaikan, penghargaan Natamukti ini dibagi dalam 3 kategori, yaitu: Natamukti Satria, Natamukti Reswara, Natamukti Pranata, dan best of the best adalah Natamukti Nindya. Natamukti Satria itu diberikan kepada kota dan kabupaten yang berhasil mempromosikan kearifan lokal dan menciptakan investasi UMKM di daerahnya. Natamukti Reswara untuk kota dan kabupaten yang mendukung daya saing produk lokal, Natamukti Pranata bagi yang berhasil menciptakan ekosistem yang baik bagi UMKM, dan Natamukti Nindya yang memenuhi 3 kategori tadi. Q hud

Pemkot Blitar Bersama TNI/Polri dan Masyarakat Ikuti Nusantara Bersatu Untuk mempertahankan keutuhan NKRI, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar besama TNI/Polri dan elemen masyarakat Ikuti Apel Nasional Nusantara Bersatu di Aloon-Aloon Kota Blitar, Rabu (30/11) kemarin.

Tampak Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar bersama Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Arh Surya Danisaat ikut memberikan orasi dan menyanyikan beberapa lagu untuk mempersatu bangsa pada Apel Nasional Nusantara Bersatu di Aloon-Aloon Kota Blitar, Rabu (30/11) kemarin.

Dalam kegiatan yang bertemakan "Nusantara Bersatu, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita Bersama, Bhineka Tunggal Ika" ini dimeriahkan aksi seniman Blitar raya dan siswa sekolah yang menampilkan pentas seni. Bahkan Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, Bupati Blitar, Rijanto serta tokoh masyarakat yang hadir dalam acara ini juga melakukan orasi kebangsaan. Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Arh Surya Dani mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui

kegiatan ini, ribuan orang yang hadir diajak untuk melihat dari dekat bahwa Indonesia itu Bhineka Tunggal Ika yang penuh keanekaragaman terdiri atas berbagai ras dan suku bangsa. "Kita harus bersatu agar Indonesia ini tetap bediri. Sejarah membuktikan, Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu hancur karena dihasut akibat terjadi perpecahan dari dalam. Ini yang tidak kita inginkan," kata Surya Dani. Dijelaskannya, kegiatan Gerakan Nusantara Bersatu ini merupakan instruksi dari panglima TNI dan dilaksanakan serentak se-Indonesia dari

Sabang sampai Merauke dengan melibatkan seluruh komponen. "Melalui Nusantara Bersatu ini, kita ingin mengigatkan bahwa kita itu berbeda tapi kita harus bersatu. Negara kita itu kaya akan sumber daya alam. Salah satunya minyak yang menjadi incaran negara asing," jelasnya. Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar mengatakan, dengan kegiatan Gerakan Nusantara Bersatu ini, Indonesia tetap utuh dan tidak ada yang mengganggu Indonesia. Bahkan pihaknya juga berharap dengan kegiatan ini, rakyat mendengar bahwa NKRI harga mati. "Rakyat harus kuat dan Indonesia juga harus tetap utuh," kata Muh. Samanhudi Anwar. Bahkan pihaknya juga menegaskan kepada seluruh jajaran PNS Pemkot

Blitar jika ada yang mengikuti aksi pada 2 Desember mendatang akan ada sanksi tegas. "PNS tidak boleh ikut demo apapun, jika ada yang melanggar akan ada sanksi tegas yang akan saya berikan langsung," tegasnya. Selain itu Samanhudi menambahkan seluruh warga Negara Indonesia harus memegang teguh prinsip Kebhinekaan, dimana merkipun berbeda-beda suku, berbeda ras, berbeda agama, tapi kita tetap Indonesia agar negara ini kuat. Usai memberikan orasi Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi juga sempat menyumbang beberapa lagu untuk memberikan semangat untuk menjaga keutuhan NKRI serta memberikan semangat untuk menjaga persatuan bangsa dari berbagai perbedaan yang dimiliki Bangsa Indonesia tercinta ini. Q htn*


MALANG RAYA

Kamis Kliwon 1 DESEMBER 2016

9

Rektor UMM Ajak Masyarakat Berpikir Jernih Sikapi ‘Aksi 212’ Aksi 2 Desember (212) mendapat respon dari Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Fauzan. Saat di ditemui di kantornya, Selasa (30/11) kemarin, Fauzan meminta masyarakat berpikir jernih agar tak menilai berlebihan aksi 212 itu. “Ada yang bilang 212 itu politik makar untuk menjatuhkan pemerintah. Sebaliknya, ada juga yang menyepelekannya, 212 dianggap demonstrasi biasa yang sama sekali tak ada pengaruhnya bagi stabilitas bangsa. Saya berharap kita tidak berada di dua titik ekstrem ini,” kata Rektor. Pihaknya tidak heran jika aksi 212 melahirkan tanda tanya, yaitu soal apakah aksi ini memiliki muatan lain yang sengaja disembunyikan. “Terlebih, aksi 212 terjadi setelah pihak kepolisian bergerak cepat menggelar kasus Ahok.

Logikanya, jika tuntutan utama aksi 411 agar Ahok dipidanakan sudah terpenuhi, tak heran jika aksi lanjutan membuat orang menafsirkan macam-macam,” jelas Fauzan. Makanya, Fauzan mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang bersilaturahim dengan tokohtokoh organisasi Islam, terutama Muhammadiyah dan NU pasca411. “Apalagi, sebelumnya terjadi ketegangan akibat pernyataan Jokowi soal adanya aktor politik di balik aksi 411,” paparnya. Fauzan juga mengapresiasi mediasi Polda Metro Jaya dengan

KILAS AREMANIA

Wawali Malang Ajak Pelajar Pertahankan NKRI Malang, Bhirawa Wakil Wali Kota Malang H. Sutiaji, mengobarkan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kepada ribuan pelajar yang hadir pada acara Nusantara Bersatu di Lapangan Brawijaya (Rampal), Malang, pada hari Rabu (30/11) kemarin. Dalam orasinya, Sutiaji menyampaikan bahwa keutuhan NKRI merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa, mutlak dilakukan dan dipegang teguh kepada seluruh generasi bangsa ini. “Sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi kita, di semua lini, utamanya generasi muda penerus bangsa untuk menjaganya dan mengawal Bhineka Tunggal Ika, sampai kapanpun itu,” tutur Wakil Walikota yang juga seorang ustadz itu. Ia menyatakan, dari Sabang sampai Merauke, merupakan kesatuan Negara Indonesia, yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, tidak boleh satupun tercerai berai, sebagaimana cita-cita para pahlawan pendahalu bangsa ini. “Saya tegaskan bukan negara Indonesia jika tidak ada Papua, Bukan negara Indonesia jika tidak ada agama Islam dan bukan negara Indonesia jika tidak ada agama katolik,” tegasnya. Keanekaragaman itulah, tandas Sutiaji, yang harusnya menjadikan negara kita sebagai negara yang kuat, dan perkasa. Berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia. “Budaya bersatu dan budaya damai, sebagaimana cita cita arek Malang dengan salam satu jiwanya merupakan landasan dasar untuk membangun rasa kebersamaan dan persaudaraan yang harus terus kita jaga di bhumi Arema” tegasnya. Ia mengajak kepada semua elemen bangsa di Kota Malang, untuk memegang teguh kebesamaan. Dari salam satu jiwa Arema, menjadi salam satu jiwa Indonesia. Sementara itu, Forkopimda se Malang Raya. Para tokoh dari lintas Agama, kelompok elemen pemuda dan masyarakat, memiliki cita-cita yang sama, yakni mempertahankan keutuhan NKRI, dengan mengambil tema “Indonesiaku Indonesiamu, Indonesia Kita Bersama”. Q mut

Penggunaan Pupuk Kimia Berlebihan Rusak Tanah Kab Malang, Bhirawa Petani di wilayah Kabupaten Malang sebagian besar dalam merawat tanaman seperti masih menggunakan zat kimia. Di antaranya, pupuk dan pestisida, padahal pemakaian secara overdosis zat aditif akan membawa dampak buruk pada struktur tanah. Terkait hal tersebut, jelas Penyuluh Utama Balai Pelatihan Tanaman Pangan (BPTP) Jawa Timur Tini Koesno, Rabu (30/ 11), kepada wartawan, maka BPTP menghimbau kepada petani agar memakai zat aditif sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Karena penggunaan zat aditif secara berlebih akan mengganggu struktur tanah. Sehingga dalam jangka panjang tanah menjadi rusak, dan juga merusak ekosistem tanah. “Memang sebagian petani masih kurang memahami tentang penggunaan zat aditif dalam pertanian. Salah satu contohnya adalah penggunaan pestisida dalam membunuh hama yang terkadang melebihi takaran atau tidak sesuai aturan,” ungkapnya. Jika hal tersebut dibiarkan, Tini melanjutkan, maka akan menganggu unsur hara di dalam tanah. Dan bahkan, taraf yang parah adalah tanah bisa mengalami kematian sehingga tidak bisa ditanami lagi. Sedangkan penggunaan pupuk urea yang berlebihan, petani berharap hama bisa langsung di basmi. Namun, petani kurang berpikir pada dampak negatif jangka panjannya terhadap tanah. “Dan hal itu, berdampak pada daya imunitas tanaman pada hama makin berkurang. Sehingga berakibat ketergantungan pada urea, serta melemahnya daya tahan tanaman terhadap penyakit,” terangnya. Agar petani dalam penggunaan pupuk urea tidak overdosis, kata dia, maka petani selayaknya mempunyai pemahaman akan pemakaian pupuk urea dan pestisida tidak berlebihan. Sehingga dirinya menyarankan kepada petani di wilayah Kabupaten Malang ini, harus memperbanyak menggunakan pupuk dan pestisida organik dalam merawat tanamannya. Q cyn

muhammad taufiq/bhirawa

Fauzan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI terkait aksi 212. “Ini bagus untuk mencairkan ketegangan akibat pernyataan Kapolri Tito Karnavian soal kemungkinan terjadinya makar pada aksi 212,” jelasnya. Bagi Fauzan, silaturrahim dan mediasi menunjukkan bahwa

soal menjaga perdamaian, pemerintah dan massa aksi memiliki visi yang sama. “Namun, itu tak berarti bahwa secara politik, mereka berada di haluan yang sama. Mediasi yang dilakukan hanya bisa mengurangi ketegangan, tapi tak bisa menyamakan kepentingan politik,” terang Fauzan. Lebih lanjut, Fauzan menilai, aksi 212 merupakan sebuah anomali. Bukan karena aksi itu sendiri, melainkan rentetan fenomena yang mengiringinya, yaitu aksi 14 Oktober dan 4 November. Jika diperhatikan, kata Fauzan, rentang masing-masing demonstrasi berjarak tak sampai satu bulan, dengan jumlah massa yang demikian besar. “Terlebih, jika membandingkan rentetan aksi ini dengan berbagai demonstrasi berskala besar yang

pernah terjadi di Indonesia, di antaranya Reformasi 1998, Malari 1974 dan Tritura 1966. Ketiga demonstrasi bersejarah tersebut turut dipicu faktor ekonomi, sesuatu yang tidak terjadi pada aksi 411 dan 212,” paparnya. Anomali lainnya, lanjut Fauzan, adalah aktor gerakan yang saat ini tidak melibatkan mahasiswa. “Sekalipun sejumlah eksponen gerakan mahasiswa mengikuti aksi 411 dan 212, mereka bukanlah aktor melainkan hanya menjadi partisipan dan simpatisan saja,” seru Fauzan. Tuntutan aksi 411 dan 212 juga dinilai Fauzan sangat khas. Tak ada tendensi politik yang terbuka, karena demostrasi itu dicitrakan sebagai aksi bela Islam melawan penista agama. Berbeda dengan Reformasi 1998, Malari 1974 dan Tritura 1966, yang secara terbuka

menyerukan perlawanan politik. Meski begitu, Fauzan tetap menilai, rangkaian aksi massa berskala besar dua bulan terakhir ini merupakan bukti bahwa telah terjadi krisis kepemimpinan bangsa. Menurutnya, rakyat lebih mudah diarahkan oleh para pemimpin opini (opinion leaders) ketimbang pemimpin formal, yaitu penguasa. “Aksi bela Islam perlu menjadi refleksi bagi pemerintah, bukan saja soal isi tuntutan yang disampaikan, tapi lebih-lebih soal sejauh mana kepercayaan rakyat pada pemimpinnya. Bagi umat Islam, pemimpin itu tak hanya dilihat dari sisi kemampuan manajerial dan pengambilan kebijakannya saja, tapi juga perilaku dan tutur katanya sebagai teladan masyarakat,”pungkasnya. Q mut

Polres Segera Periksa Pejabat BPN Batu Sudah Temukan Alat Bukti Baru Batu, Bhirawa Kepolisian Resor Kota Batu akan segera memanggil dan memeriksa beberapa pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu. Hal ini berkaitan dengan diterimanya alat bukti baru berupa rekaman percakapan oleh Polres Batu, kemarin (30/11).

anas bachtiar/bhirawa

Wali Kota Malang H.Moch Anton usai menerima penghargaan bersama dengan Menteri Koperasi AAG Puspayoga

Kota Malang Raih Natamukti Pranata Malang, Bhirawa International Council for Small Bussines (ICSB) organisasi nirlaba internasional bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), menganugerahi penghargaan ’Natamukti Pranata’ kepada Kota Malang. Penghargaan tersebut diberikan lantaran Kota Malang dianggap telah berhasil mendorong keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan menciptakan ekosistemnya dengan sangat baik. ‘Natamukti Pranata’ diterima Wali Kota Malang, H. Moch Anton, dalam acara Indonesia City Award 2016 yang berlangsung di Harris Hotel, Bali, Selasa (29/11) malam dan disaksikan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga. Selain Kota Malang, beberapa daerah lain seperti Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan peng-

hargaan serupa. “Penghargaan Natamukti Pranata, merupakan bukti jika Pemerintah Kota Malang terus berupaya mendorong terwujudnya roda perekonomian melalui usaha mikro, kecil dan menengah. Ini tentunnya memicu semangat kami untuk mengembangkan UMKM,” tutur kata Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton itu. Abah Anton, lantas menjelaskan, jika pertumbuhan ekonomi di Kota Malang terbilang cukup baik di Jawa Timur, sebab sebagai kota pendidikan dengan 50 Perguruan Tinggi, telah mampu menggerakkan sektor ekonomi riil, sehingga menggerakkan UMKM menjadi sebuah misi pemerintah agar laju inflasi bisa ditekan sekaligus menaikkan daya ekonomi masyarakat. Ia menandaskan, pihaknya telah menegaskan kepada kepala Dinas Koperasi dan UMKMt agar benar-benar memperhatikan UMKM se-

bagai tonggak ekonomi masyarakat, karena potensinya yang sangat besar. Penghargaan Natamukti sendiri dibagi menjadi tiga kategori, pertama yakni Natamukti Satria yang diberikan kepada kota dan kabupaten yang berhasil mempromosikan kearifan lokal dan menciptakan investasi UMKM, Natamukti Reswara, yakni penghargaan yang diberikan kepada kota dan kabupaten yang mendukung daya saing produk UMKM dan Natamukti Pranata, penghargaan yang diberikan kepada kota/kabupaten yang berhasil menciptakan ekosistem UMKM. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga, dalam sambutannya menegaskan, jika pemerintah sangat mendukung penuh upaya pengembangan UKM, salah satunya dengan cara menurunkan pajak usaha kecil menengah dari 1 persen menjadi 0,25 persen.Q mut

Lakukan Sidak, PDAM Temukan 16 Titik ‘Jaringan Siluman’ Batu, Bhirawa Dalam upaya menanggulangi kekurangan air bersih warga di Kelurahan Ngaglik, Petugas PDAM Kota Batu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke jaringan pipa di Desa Oro-Oro Ombo (O3). Hasilnya, ditemukan 16 titik ‘jaringan siluman’ di pipa induk PDAM yang ada di desa tersebut. Dan PDAM Kota Batu akan segera melakukan penertiban terhadap ‘jaringan siluman’ tersebut. Diketahui, air yang disalurkan ke warga Desa Oro Oro Ombo dan Kelurahan Ngaglik diambilkan dari

Sumber Darmi yang berlokasi di Desa Oro Oro Ombo. Namun beberapa waktu lalu, 2 perwakilan warga Ngaglik mendatangi Kantor Walikota untuk mengadukan kondisi kampungnya yang kekurangan air bersih. Atas keluhan tersebut, Walikota Batu Eddy Rumpoko melakukan pemanggilan terhadap Direktur PAM Batu,Edi Sunaedi, untuk mencarikan solusi masalah ini. “Hari ini (kemarin), kita bersama Kepala Desa Oro Oro Ombo dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa-red) setempat melakukan pemeriksaan

jaringan pipa PDAM yang ada di Desa Oro Oro Ombo ini,”ujar Sokeh panggilan Edi Sunaedi, Rabu (30/11). Hasilnya, ditemukan 16 titik ‘jaringan siluman’ di pipa induk PDAM yang ada di desa tersebut. Jaringan siluman yang dimaksud adalah pengambilan air di satu titik jaringan pipa yang ditampung dalam tandon. Kemudian dari tandon tersebut dialirkan ke rumah-rumah warga melalui pipa-pipa kecil. Adapun untuk 1 tandon bisa digunakan untuk mangaliri pipa ke 25 hingga 100 rumah penduduk.Q nas

Dalam rekaman tersebut berisi percakapan antara tersangka Pungutan Liar (Pungli) BPN Batu, Totok Purwantoro, dengan salah satu korban pungli di Kantor BPN Batu. Adapun bukti rekaman percakapan tersangka diserahkan oleh pendamping korban, Sudarno, dari LSM Good Governance Activator Aliance (GGAA). Sebenarnya korban yang memiliki rekaman ini sudah pernah datang ke Polres Batu untuk menyerahkan rekaman tersebut ke Polisi. “Namun saat itu maksud dari korban tidak mendapatkan respon baik dari petugas piket, sehingga korban mengurungkan niatnya,”ujar Darno, Rabu (30/11). Padahal korban sudah memperdengarkan isi rekaman itu ke Petugas/ Polisi. Dalam rekaman itu berisi percakapan saat tersangka meminta uang tambahan Rp 1,5 juta kepada korban. Uang tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pemecahan sertifikat korban. Padahal, sebelumnya korban sudah menyerahkan uang sebesar Rp 12,5 juta kepada tersangka untuk pengurusan sertifikatnya. Kemudian, dalam rekaman itu, tersangka menyebutkan peruntukkan uang yang disetorkan korban, dan juga siapa saja yang menerima uang tersebut. “Dalam rekaman itu juga menyebutkan beberapa nama pejabat BPN Batu, dan ada juga pejabat yang dibahasakan dengan kata ‘bapak’. Siapa sebenarnya ‘bapak’ ini? Inilah yang harus diungkap Kepolisian,”tambah Darno.

Penyerahan bukti rekaman ini direspon Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata, dengan memimpin langsung gelar perkara kasus Pungli dengan anggotanya pada siang itu juga (kemarin). Pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada pemilik suara yang ada dalam rekaman tersebut. “Dan beberapa hari ke depan, kita akan panggil beberapa pejabat BPN yang berhubungan dengan sertifikat, mulai dari bagian pendaftaran, bagian pengukuran, hingga bagian penerbitan sertifikat,”ujar Leo, sapaan akrab Kapolres Batu. Dan dalam penyidikan yang telah berjalan, Polres Batu telah memeriksa 20 orang saksi terkait kasus Pungli BPN Batu. Adapun 19 orang yang telah diperiksa berstatus sebagai korban, sedangkan 1 orang yang lain adalah Pegawai BPN Batu. Leo juga mengklarifikasi bahwa tidak ada penolakan saat korban menyerahkan bukti rekaman dengan datang ke Mapolres Batu. “Saat korban datang, penyidiknya sedang berada di luar, dan korban menolak menyerahkan alat bukti kepada petugas piket. Korban ingin menyerahkannya langsung ke penyidik,”jelas Kapolres. Perwira dengan melati dua di pundak ini juga menjamin akan serius dalam menangani masalah kasus Pungli BPN ini. Iapun tak segan untuk menindak anggotanya jika ada yang ketahuan ‘ikut bermain’ dalam kasus ini. “Saya jamin semua anggota saya merah putih (tidak ikut bermainred),”pungkas Leo. Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Pendamping korban pungli BPN, Sudarno (kiri) menunjukkan Surat Tanda Terima Penyerahan barang bukti yang diperoleh dari Penyidik Polres Batu.

Dishubkominfo Kabupaten Blitar Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Blitar gelar sosialisasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor bagi para pemilik kendaraan dan sopir, Selasa (29/11) kemarin. Kepala Bidang Teknik dan Sarana Dishubkominfo Kabupaten Blitar, Ir. Suharto,M.Si mengatakan sosilaisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara melakukan pengujian kendaraan bermotor yang tepat dan benar, sehingga pemohon tidak harus mengulang lagi saat melakukan pengujian. “Selain itu tujuan sosilisasi ini juga untuk membangkitkan kesadaran para pemilik kendaraan dan sopir dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya lebih baik,” kata

Suharto. Lanjut Suharto selama ini tidak sedikit pemilik kendaraan terutama para sopir yang belum mematuhi aturan berlalu lintas, sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Bahkan kesadaran sopir sangat diharapkan agar kenyamanan dan keamanan berlalulintas dapat ditingkatkan. “Karena selain kelayakan kendaraan, sopir memegang peran penting dalam keselamatan berkenderaan,” ujarnya. Bahkan dikatakan Suharto, pelayanan pengujian ken-

hartono/bhirawa

Dishubkominfo Kabupaten Blitar saat gelar sosialisasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor bagi para pemilik kendaraan dan sopir. daraan bermotor di Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Blitar sudah menggunakan sistem digital, dimana hasil pengujian dapat segera diketahui sesaat setelah ken-

daraan diuji kir. Adapun pengujian mekanis meliputi uji emisi, sistem rem, sistem lampu, pit lift, dan side slip tester (pengetesan roda kemudi). “Oleh karena itu setiap pe-

mohon harus tau dan memahami tata cara mengujikan kendaraannya tidak menggantungkan orang lain,” jelasnya. Dalam sosialisasi ini Dishubkominfo juga membagikan buku tata cara berlalu lintas kepada 100 peserta terdiri pemilik kendaraan dan sopir masing-masing satu buah buku. Wawan salah seorang peserta pemilik kendaraan pick up asal Wlingi menyambut positip adanya sosialisasi tentang pengujian kendaraan bermotor oleh Dishubkominfo Kabupaten Blitar. “Dengan sosialisasi seperti ini pemilik kendaraan dan sopir bisa tau dalam mengujikan kendaraanya tanpa harus melalui biro jasa, yang pasti bagi saya pribadi khususnya sangat bermanfaat,” terang Wawan. Q htn.adv


OLAHRAGA

10 LINTASAN

Wako Padang Minta Atlet Bersabar Menunggu Bonus Padang, Bhirawa Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah meminta para atlet yang meraih medali Porprov ke XIV/ 2016 untuk bersabar menunggu bonus yang dijanjikan, karena anggarannya dialokasikan pada 2017. "Pemkot Padang bersama DPRD telah berkomitmen menganggarkan kekurangan dana untuk bonus atlet pada 2017," katanya di Padang, Rabu. Ia mengatakan Pemkot Padang awalnya menganggarkan bonus untuk 107 keping medali emas, namun perolehan medali emas melebihi target mencapai 206 keping sehingga sisanya akan dianggarkan pada APBD 2017. "Target perolehan medali emas melebihi 100 persen, jadi kita minta dengan keterlambatan ini para atlet dan pengurus cabang olahraga tetap bersemangat latihan," harapnya. Ia meyakinkan bahwa bonus atlet ini tetap akan ditunaikan sesuai dengan kesepakatan awal sehingga semua pihak tidak perlu ragu bonus tidak dibayarkan. Sementara itu Ketua KONI Padang Agus Suardi mengaku bangga atas prestasi atlet Kota Padang di Porprov Sumbar karena mampu berprestasi dan membanggakan daerah. "Terimakasih banyak kepada seluruh atlet, pelatih, dan official. Ini bukan kemenangan KONI tapi kemenangan masyarakat Kota Padang," katanya. Ke depan pihaknya akan mengelompokkan atlet-atlet yang sudah berprestasi untuk kemudian diberikan uang pembinaan. "Setiap atlet berprestasi akan kami berikan uang pembinaan berdasarkan kelompoknya," jelasnya.Q ant

Sulut Anggarkan Rp3,9 M Kembangkan Olahraga Manado, Bhirawa Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menganggarkan dana sebesar Rp3,9 miliar untuk pembinaan kepemudaan dan olahraga tahun 2017. "Dana pembinaan tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, diharapkan dapat mengembalikan dan menggairahkan para atlet dan pelatih olahraga di Sulut," kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulut, Mecky Onibala di Manado, Kamis, "Memang angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan setiap cabang olahraga, namun masyarakat olahraga harus berbangga karena mendapatkan dana cukup besar tahun depan," kata Onibala. Penganggaran itu, katanya, difokuskan pada bidang-bidang yang dapat menghasilkan emas bagi Sulut dan bagi atlet yang mampu berprestasi sampai tingkat internasional. Ia mengatakan, kepedulian pemerintah juga pada atlet dan pelatih berkaitan dengan bonus, seoerti medali emas PON bandung mendapatkan Rp150 juta dan pelatih mendapatkan Rp75 juta. Berkaitan dengan atlet yang pindah ke daerah lain, menurut Onibala, Pemprov Sulut mengajak mereka untuk berdialog bersama mencari akar permasalahan yang ada sehingga dapat dicarikan solusi terbaik.Q ant

Kamis Kliwon, 1 DESEMBER 2016

Atlet Silat Berebut Piala Kapolda Cup Surabaya, Bhirawa Ratusan pesilat saat ini tengah bersaing untuk meraih prestasi di ajang Piala Kapoda Cup 2016 3-7 Desember di GOR Singodimedjo Ponorogo. Kejuaraan ini digelar oleh Pengkab Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Ponorogo. Menurut Ketua Panitia Waluyo S.Pt kejuaraan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pesilat Jatim. Dari event inilah diharapkan akan muncul bibit atlet potensial. "Maksud dan tujuan di gelarnya kejuaraan ini adalah untuk merekatkan antar insan pencak silat Jatim dengan jajaran Polri agar terwujudnya kondisi dan kondusif," kata Waluyo S.Pt saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Rabu (30/11). Lebih lanjut ia menerangkan Pencak Silat merupakan ilmu bela diri asli Indonesia sekaligus salah satu warisan budaya bangsa jenis beladiri yang telah diakui oleh UNESCO. Sehingga pencak silat harus terus dikembangkan dan memberikan kesempatan para atlet untuk menunjukkan ke-

mampuannya lewat kejuaraan. "Sengan semaikn seringnya di adakan latiah dan kejuaraan maka kemampuan atlet akan semakin meningkat," kata Waluyo. Pada kejuaraan ini, juara umum akan menerima piala Tetap dari Kapolda Jatim dan uang pembinaan sebesar Rp 10 juta, juara II mendapatkan piala tetap dan uang pembinaan Rp 7 juta,dan juara III akan mendapatkan piala tetap dan uang pembinaan Rp 3 juta. Sedangkan regulasi usia 16 sampai 20 tahun dan kelas yang di pertandingan kelas A berat badan 45-50 Kg (putraputri) , kelas B berat badan 5055 Kg (putra-putri), Kelas C berat badan 55-60 Kg (putraputri) dan Kelas D berat badan 60-65 kg (putra-putri).Q wwn

PSM Tambah Lima PSTI Kabupaten Bekasi Targetkan Bibit Muda 2017 Pemain Hadapi Cikarang, Bhirawa Pengurus Cabang Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mentargetkan pada tahun 2017 mendapatkan bibit-bibit muda berprestasi di daerah setempat. "Bibit-bibit muda ini diharapkan dari kalangan pelajar, yang akan dibekali dengan latihan agar lebih berkualitas saat gelaran laga taraf Nasional maupun Internasional," kata Ketua PSTI Kabupaten Bekasi, Adi Maryadi di Kabupaten Bekasi, Rabu. Dalam mencetak atlet-atlet

muda yang memiliki ketangkasan berkualitas itu penting. Ini dilakukan agar membentuk regenerasi berkualitas. Selain itu, kaderisasi pada kalangan pelajar sudah dilakukan sejak awal kepemimpinannya. Namun, untuk realisasi program diagendakan tahun depan. Menurut dia dalam pembahasan pengambilan bibit-bibit muda dari kalangan pelajar ini sudah dilakukannya, dengan melakukan test sistem gugur. Dikarenakan guna mendapatkan atlet berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi

PSTI Kabupaten Bekasi, Jabar targetkan tahun 2017 dapatkan bibit-bibit muda berprestasi.

dalam memenangkan sebuah pertandingan. "Tentunya harus sportif dalam meraih poin di dalam pertandingan, dikarenakan akan berpengaruh dengan kualitas dan prestasinya ke depan," katanya. Guna mendapatkannya akan dilakukan pembekalan calon atlet muda terlebih dahulu, sehingga dapat mengetahui mana yang layak dan tidak. Setelah itu, calon atlet akan mengikuti pelatihan dasar guna mengetahui ketahanan tubuh dan menentukan untuk tetap lanjut atau tidak. Ia menambahkan ini akan dilakukan melalui jalur kerjasama dengan beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi. "Agenda coaching clinic bakal dilakukan sebelum terbentuknya esktra kurikuler pada tiap sekolah. Melalui jalur itu diharapkan jauh lebih bermanfaat," katanya. Tetapi guna lebih memaksimalkan kegiatan ini, juga akan diberikan pembekalan pelatihan dasar pada kalangan guru olahraga. Dalam hal ini juga mendapat dukungan penuh oleh atlet-atlet sepak takraw dan pelatih Nasional. Lanjut Adi menjelaskan guna tercapainya kegiatan ini, perlunya bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk memasukkan dalam ekstra kulikuler.Q ant

Delapan Besar Makassar, Bhirawa Tim pelatih PSM U-21 menambah kekuatan dengan merekrut lima pemain guna menghadapi babak delapan besar Indonesia Soccer Championship (ISC) U-21 Grup Y di Stadion Gelora Kartini Jepara, 2-7 Desember. Pelatih PSM U-21 Budiardjo Thalib di Makassar, Rabu, mengatakan kelima pemain yang baru saja direkrut itu yakni Romaio dan Arfandy yang berposisi striker), Akbar sebagai gelandang dan dua pemain bertahan yakni Riqzan dan Rizal. "Para pemain itu kita rekrut setelah dianggap layak dan mampu membantu mengangkat performa PSM. Mudah-mudahan tambahan amunisi ini membuat kita bisa loloslolos ke fase selanjutnya," kata dia. PSM U-21 sendiri bergabung dalam Grup Y bersama tiga tim lainnya yakni Pusamania Borneo FC (PBFC) U-21, Persela Lamongan U-21 dan Bhayangkara FC U-21. Mereka akan berebut dua tiket untuk lolos ke semifinal. Artinya persaingan tentu akan lebih berat dibandi-

Sulsel Targetkan Posisi Tujuh Popnas 2017 Makassar, Bhirawa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Selatan menargetkan posisi tujuh pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah, 2017. Pelaksana Tugas (Plt) Kadispora Sulsel Muchlis Mallajareng di Makassar, Rabu, mengatakan target tersebut merupakan hal

ist

Ratusan pesilat turun di Kapolda Cup 2016 di GOR Singodimedjo Ponorogo.

yang cukup realistis diwujudkan jika melihat pencapaian atlet pelajar Sulsel diberbagai ajang sebelumnya. "Kami akan terus berupaya meningkatkan kemampuan seluruh atlet agar bisa merealisasikan target. Kami juga berharap dukungan dari seluruh pihak demi meraih hasil terbaik," jelasnya. Untuk pelaksanaan Popnas

2016, Sulsel akan tetap mengandalkan puluhan atau ratusan atlet yang akan tampil disejumah cabang olahraga diantaranya tinju, taekwondo, karate, dayung, angkat besi, judo. Selanjutnya atletik, voli pasir, senam serta cabang yang baru saja mendapatkan tiket lolos lewat babak kualifikasi Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Pop-

wil) 2016 di Jawa Timur yakni sepak bola, bola basket, sepak takraw dan pencak silat. Selain itu, pihaknya juga akan lebih memperketat perekrutan atlet agar pada akhirnya mampu memberikan kontribusi nyata atau sumbangan medali bagi kontingen Sulsel di ajang olahraga pelajar terbesar di Tanah Air tersebut.

"Kita akan semakin memperketat sistem perekrutan atlet. Kami juga optimisis bisa bersaing dan merealisasikan target di Popnas 2017,"ujarnya. Sementara, Kepala Bidang Olahraga Dispora Sulsel Heri Sumiharto menyatakan ada beberapa cabang yang menjadi andalan Sulsel dalam merebut medali Popnas 2016.Q ant

ngkan babak penyisihan yang telah dilalui cukup sempurna. "Mereka ini sudah bisa main, karena sudah didaftarkan. Mudah-mudaha para pemain ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi tim kedepan," katanya. Dia menjelaskan melihat kekuatan di grup tersebut tim "Juku Eja" muda harus menaruh kewaspadaan yang tinggi. Sebab, kata dia, tiga tim pesaingnya cukup berat termasuk Persela Lamongan U-21 yang berstatus sebagai juara grup.. Pada ISC U-21 ini, seluruh tim memang bisa mengganti pemain mereka setelah jeda, seperti jeda putaran pertama lalu, kemudian jeda untuk memasuki babak delapan besar. Asalkan pemain yang digunakan belum melebihi usia dan bisa langsung membela tim senior. Dirinya juga mengaku butuh bekerja lebih ekstra lagi untuk mendapatkan tiket babak semifinal. Karena di fase grup mereka hanya peringkat tiga terbaik. Direktur Klub PSM Sumirlan mengatakan, dirinya berharap memang tim muda ini bisa meraih hasil maksimal. Dirinya juga meminta dukungan seluruh pihak termasuk kalangan media untuk terus memberitakan sesuatu yang positif demi meningkatkan motivasi dan daya juang pemain sebelum berlaga di pertandingan nanti. "Para pemain muda ini merupakan masa depan PSM senior. Kita berharap dari tim ini banyak lahir pemain potensial," ujarnya.Q ant

Ada Tokoh Dibalik Suksesnya Tinju Kota Malang Malang, Bhirawa Harapan untuk melihat masa depan tinju Malang yang gilang gemilang kini kembali terang, seiring keberhasilan Hero Tito mengamankan gelar juara dunia kelas ringan versi World Professional Boxing Federation (WPBF). Sukses tersebut tak lepas dari kiprah Ir H Ade Herawanto MT yang berkecimpung di dunia tinju sejak tahun 2002 silam, hingga kemudian menggelola d’Kross Boxing Camp (BC) serta mencetuskan lahirnya kejuaraan Malang Super Fight (MSF) yang penyelenggarannya sudah mencapai 22 edisi. Nyatanya, d’Kross BC yang dikelola Ade bersama para insan tinju Malang Raya tak henti melahirkan petinju-petinju hebat dan pantang menyerah sejak berdiri tahun 2008 silam. Sedari awal, sang owner memang punya ambisi besar. “Tujuan awalnya, saya hanya ingin mengembalikan kejayaan tinju Malang seperti era 70’- 80’an . Semua ini berangkat dari rasa keprihatinan akan terpuruknya olahraga tinju di Malang,” ungkap Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya. Pria kelahiran 17 Oktober 1968 lantas menceritakan awal mula

kecintaanya dengan olahraga keras ini. Memorinya langsung tertuju pada gelaran tinju di Lapangan Rampal medio Agustus 2002. “Semua orang saat itu larut dalam euforia sepakbola. Sampaisampai tinju pada acara Expo Rampal tidak ada yang menonton. Miris sekali melihatnya,” kenangnya lirih. Setahun berselang, Ade kemudian bergabung dalam manajemen Gajayana Boxing Camp (BC). Sebagai langkah awal, dia mulai merintis karier sebagai Co-Promotor. Dari situlah, obsesi besarnya mulai timbul. “Saya ingin melihat ada seorang juara tinju dunia asal Malang. Saya berusaha keras bisa jadi promotor untuk mewujudkannya,” serunya bersemangat. Barulah pada tahun 2008, Ade memiliki sasana sendiri bernama d’Kross BC, mengutip nama grup band yang dia dirikan dua tahun sebelumnya. Tak lama sejak didirikan, d’Kross menjadi sasana ikonik baru Kota Malang pasca melahirkan petinju hebat macam Kirno Armase, Sis Morales, Victor Mausul, Mosin Khadafi hingga Hero Tito dan Rivo Rengkung yang kini berstatus juara dunia. Tak sekadar memiliki sasana

tinju, bapak dua anak ini juga aktif menjadi seorang promotor yang diperhitungkan di kancah nasional. Lisensi yang dikantongi peraih gelar Master dari Fakultas Teknik Universitas Gajahmada (UGM) itu pun tak main-main. Setelah memiliki lisensi promotor nasional versi Komisi Tinju Indonesia (KTI), menyusul kemudian lisensi nasional dari Asosiasi Tinju Indonesia (ATI), Komisi Tinju Profesional Indonesia (KTPI) dan lisensi dari Federasi Tinju Indonesia (FTI) juga berada dalam genggamannya. Sejalan dengan kelengkapan lisensi yang dimilikinya, Ade juga dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua KTPI Malang Raya dan Ketua FTI Jawa Timur. Berkat kegigihannya membangkitkan dunia tinju Tanah Air, Ade sempat menerima penghargaan bergengsi dari ATI yang diberikan sebagai pengakuan dan penghormatan kepada insan tinju profesional atas peranan, dedikasi dan dukungannya dalam membina olahraga tinju di Indonesia. Karena prestasinya tersebut, nama pria yang kini menjabat Kepala Dispenda Kota Malang itu layak disejajarkan dengan sejumlah tokoh tinju ternama yang juga

meraih penghargaan serupa. Sebut saja Pembina ATI Pusat, Jenderal TNI (Purn) H. AM Hendropriyono hingga mereka yang pernah menduduki kursi Ketua ATI Pusat, macam Elza Syarief, Rufinus H Hutauruk, Junimart Girsang hingga Laksda TNI (Purn) H Yuswaji yang telah lama malang melintang di dunia tinju profesional. Kini hampir 15 tahun berlalu sejak kali pertama Ade berkecimpung di dunia tinju, dia merasa sudah saatnya dia mundur dari cabor yang dia cintai itu. Pria yang juga dikenal sebagai musisi dan tokoh lintas komunitas itu ancang-ancang menyatakan pensiun dari dunia kepromotoran. “Dulu saya sempat berjanji, jika berhasil mengantarkan petinju Malang menjadi juara dunia, maka saya akan mundur. Sekarang mimpi itu telah terwujud, dengan lahirnya juara dunia tinju baru dari Bhumi Arema. Janji yang terucap harus tetap ditepati,” tuturnya mantap. “Bukan berarti saya kemudian tutup mata dengan dunia tinju, tapi saya mengharapkan ada regenerasi. Bagaimanapun, harus ada generasi yang meneruskan perjuangan saya dan rekan-rekan untuk membangkitkan tinju Ma-

m taufiq/bhirawa

Ade Herawanto bersama tokoh tinju dan penghargaan yang diraih petinju asal Kota Malang. lang dan mengembalikan kejayaan Bhumi Arema sebagai barometer tinju nasional,” tandasnya berharap. Selagi memikirkan untuk mundur dari dunia tinju, kini Ade sambil mencari pengganti untuk regenerasi kepromotorannya. “Setelah mendapat kader penerus yang akan membuat Malang menjadi barometer tinju atau

minimal bisa membuat Hero Tito mempertahankan gelar juara dunia dalam waktu agak lama, maka baru saya akan resmi mundur dengan lega dari dunia tinju. Namun sebelumnya, saya akan membicarakan masalah itu dengan semua elemen insan tinju se-Malang Raya dan beberapa tokoh tinju nasional,” pungkas Sam Ade d’Kross.Q mut


Kamis Kliwon, 1 DESEMBER 2016

Lima SKPD Pemkab Madiun Dilebur l Sambungan hal 1

dan Pertamanan digabung dengan sejumlah dinas lain yang sesuai urusannya, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan dan Permukiman. “Satu lagi adalah Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang yang digabung dengan Bappeda,” kata Suharyono lanjut. Ia menjelaskan, sesuai Perda SOTK yang baru, jumlah SKPD meliputi 19 dinas, empat badan, sembilan bagian, dan dua lembaga lain (Kesbangpol dan BPBD). Kemudian, ada Inspektorat serta sekretariat DPRD di Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. “Total SKPD yang baru ada sebanyak 36 SKPD. Jumlah itu menyusut dari SKPD lama yang totalnya mencapai 40 lebih,” kata dia. Jumlah tersebut belum termasuk kantor kecamatan sebanyak 15 unit, RSUD sebanyak dua unit, dan delapan kantor kelurahan, baik pada SOTK lama maupun baru. Suharyono menambahkan, penyusunan SOTK baru tersebut merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme­rintah Daerah. Di mana dalam undang-undang tersebut menyebutkan penyusunan SOTK harus tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai kondisi nyata di masing-masing daerah. Dengan kata lain, prinsip SOTK adalah harus rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pihaknya memastikan, SOTK yang baru tersebut akan efektif diberlakukan di Pemkab Madiun mulai 2 Januari 2017. n dar

Festival HAM dari Bojonegoro untuk Indonesia dan Dunia l Sambungan hal 1

Tak hanya itu jajaran menteri di kabinet Pemerintahan Jokowi turut serta, antara lain Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasona Laoly, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Hadir juga beberapa tamu undangan dari luar negeri di acara ini, di antaranya Perwakilan Kota Lund Swedia dan Gwangju Metropolitan City Korea Selatan. Festival HAM 2016 diadakan agar menjadi tempat saling bertukar kabar tentang praktikpraktik perlindungan HAM itu dilaksanakan. Bojonegoro merupakan contoh nyata bagaimana praktik itu dijalankan. Beberapa praktik itu di antaranya perlindungan kelompok minoritas, toleransi antar umat beragama serta transparansi pengelolaan anggaran. Hal ini bisa jadi contoh baik agar seluruh daerah di Indonesia mulai memuliakan dan melindungi HAM. “ Andai saja 10% kabupaten di Indonesia seperti Bojonegoro, Kulon Progo, Wonosobo, Lampung Timur maka kita akan melihat perubahan yang lebih baik di Indonesia ke depan.” ungkap Sidharto Danusubroto dalam pidatonya sekaligus membuka acara Festival HAM 2016. Direktur Eksekutif International NGO Forum On Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo menyampaikan bahwa kebijakan dan praktik ramah HAM akan memberi insentif bagi semua, termasuk elit dan warga negara. Politik yang baik akan dipilih oleh warga yang baik dan pemimpin yang baik akan dipilih warga yang baik. Karena warga Indonesia percaya kebaikan akan dibalas oleh kebaikan. Politik SARA yang sempit dan merusak akan diganti dengan politik kewarganegaraan untuk semua. “ HAM adalah alasan kami hadir dan berkolaborasi menuju kemerdekaan masyarakat Indonesia. Pancasila sendiri adalah janji memenuhi kebutuhan HAM. Kami menempuh itu dengan pendekatan dialog dengan masyarakat, tiap Jumat pagi kami adakan dialog dengan warga untuk mendengar permasalahannya serta memecahkannya,” ucap Bupati Bojonegoro Suyoto dalam sambutannya. Sementara itu Ketua Komnas HAM Imadadun Rahmat mengatakan, bahwa dengan diterapkannya kota/ kabupaten ramah HAM maka akan mempermudah upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Selain itu pemerintah daerah juga dapat menjadi mitra kerja Komnas HAM. “ Upaya pelindungan dan pemajuan HAM tersebut dapat dilakukan dengan menyusun Perda yang berperspektif HAM, pendidikan, serta pelatihan bagi aparat dan masyarakat sipil,” imbuhnya. Festival HAM 2016 ini berlangsung mulai 30 November sampai 2 Desember 2016. acara ini diisi dengan berbagai diskusi, gelar budaya, pameran, serta field visit ke beberapa tempat di Bojonegoro. Acara yang berlangsung tiga hari ini bertempat di Gedung Baru Pemkab Bojonegoro. n bas

Hobi Belanja l Sambungan hal 1

masih belum bisa membelikan khususnya untuk barang bermerek maka saya baru meyakinkan diri untuk berbelanja setelah bekerja,” ujar pria kelahiran Surabaya 1984 ini. Begitu bekerja Sandhik mulai banyak memborong belanjaan khususnya barang bermerek yang identik dengan harga mahal. Begitu seringnya ke mal hingga mal dianggap rumah kedua baginya. “Setiap jalan ke mal dan ada pakaian yang menarik, saya langsung beli. Masalah dipakai atau tidak itu urusan belakang,” ungkap putera kedua dari Moch Djurianto dan Nanik sembari tertawa. Gara-gara sering belanja ke mal, Sandhik kerap dimarahi orangtuanya. Dia dinilai boros karena begitu banyak barang yang dibeli sampai-sampai dua lemari miliknya tak muat lagi menampung barang belanjaannya. “Orangtua kurang mendukung hobi saya, karena banyak barang yang saya beli dan dianggap boros. Sebab kadang saya sudah membeli kaos warna biru, besok lagi jalan ada kaos biru dengan motif yang sama juga saya beli baru. Baru sadar saat di rumah,” jelas lulusan S1 STIESIA 2008. Cita-cita yang diinginkan Sandhik saat ini bagimana tahun depan bisa belanja keluar negeri. “Saat ini saya sedang menabung agar bisa belanja ke kota fashion dunia Paris,” tandas pemilik prinsip tak suka pinjam dan meminjam ini. n riq

11

SAMBUNGAN Sukses Jaga Stabilitas Politik dan Demokrasi, Gubernur Terima Anugerah IDI l Sambungan hal 1

poin dari capaian sebesar 70,36 pada 2014 tumbuh menjadi 76,90 pada 2015. Bahkan, capaian IDI Provinsi Jatim pada 2015 melebihi nasional yang hanya sebesar 72,82 persen. Penilaian tersebut didasarkan pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang IDI bersama Kemenko Polhukam dengan kementerian/lembaga pada 3 Agustus 2016 yang lalu. Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo menegaskan, kesuksesan menjaga demokrasi di Jatim yakni adanya ruang publik yang dibangun sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Maka, dialog menjadi kata kunci di dalam setiap menyelesaikan segala permasalahan yang timbul. Saat menjawab media terkait adanya keseimbangan kebebasan dan hukum di Jatim Pakde Karwo menyebut bahwa di Jatim tidak pernah ada pertikaian antar partai politik sehingga suasana yang tumbuh dapat dirasakan secara kondusif, harmonis, aman dan nyaman. “Di Jatim tidak ada faksi-faksi, tapi faksi Jawa Timur. Artinya, semua partai politik berkumpul menjadi kekuatan yang bernama Jatim. Itulah yang kami namakan keseim-

bangan. Akan tetapi, jika keputusan yang diambil melibatkan satu unsur, maka musyawarah mufakat menjadi jalan terbaik,” ungkapnya. Ia menjelaskan, terdapat tiga aspek aspek yang diukur dalam capaian IDI. Ketiga aspek tersebut meliputi aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi. Aspek kebebasan sipil di Jatim terlihat dari meningkatnya kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari rasa diskriminasi. Indikator lainnya, juga terlihat dari kebebasan berkumpul dan berserikat. Indeks aspek kebebasan sipil ini mengalami peningkatan sebanyak 85,26 persen pada 2015 dibanding pada 2014 sebesar 81,26 persen. Untuk indeks terkait aspek politik juga meningkat. Hal itu bedasarkan data BPS pada 2014 sebesar 56,29 persen meningkat menjadi 67,44 pada 2015. Salah satu indikatornya terlihat dari berkurangnya jumlah demonstrasi yang berujung pada tindak kekerasan. Selain itu, indeks aspek hak hak politik juga terlihat dari bertambahnya pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan. Sementara untuk, aspek lembaga demokrasi, pada 2014 sebesar 78,54 persen meningkat pada

2015 sebesar 81,39 persen. Pakde Karwo mendeskripsikan bahwa indeks variable yang naik berkat hubungan yang harmonis antara peran eksekutif dan legislatif di Jatim. Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, dahulu negara Indonesia terbentuk karena adanya demokrasi. Demokrasi bisa berkembang dengan baik dan sempurna jika kesejahteraan masyarakat terpenuhi. Ia menjelaskan, bahwa demokrasi merupakan keterpaduan antara kebebasan dan kewajiban. Kebebasan dan kewajiban harus berjalan seimbang, tidak melebihi dari aturan dan supremasi hukum yang berlaku di Indonesia. Kebebasan dari demokrasi yang berlebihan serta tidak sesuai dengan aturan hukum akan menghasilkan tindakan anarkisme dan berujung pada kerusakan. “Penghargaan IDI ini menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Capaian IDI diukur berdasarkan tiga aspek, 11 variable dan 28 indikator. Aspek-aspek yang diukur meliputi aspek kebebasan sipil, aspek hakhak politik dan aspek lembaga demokrasi,” katanya. n iib

PKK Jatim Borong Penghargaan di Jambore Nasional Kader PKK 2016 l Sambungan hal 1

baik I dan satu lomba dengan predikat Prakarti Utama III. Tiga penghargaan Prakarti Utama I itu diraih Jatim dalam hal pencegahan kekerasan dalam rumah tangga oleh Kabupaten Ngawi, usaha peningkatan pendapatan keluarga oleh Kabupaten Pacitan, serta pemanfaatan tanaman obat keluarga oleh Kota Malang. Untuk kategori Tertib Administrasi, Provinsi Jatim meraih Prakarti Utama III oleh Kabupaten Jember. “Kesuksesan ini diraih berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari para kader, di mana semua diraih oleh kader desa. Ini bagian dari memotivasi dan menginspirasi kabupaten/kota agar kegiatan ini semua berlangsung secara sustainable atau berkelanjutan,” ujar Ketua TP PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi usai Pembukaan Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2016 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (29/11) malam. Menurut Bude Karwo, sapaan akrab Nina Soekarwo, jambore ini merupakan kegiatan bertemunya para kader untuk saling sharing dan

bertukar informasi karena masingmasing daerah punya keunggulan dan potensi masing-masing. Ia menambahkan, selama ini Jatim telah melakukan berbagai upaya dalam menyukseskan programprogram PKK. Di antaranya melalui kegiatan peningkatan kesejahteraan dan revitalisasi KB (Keluarga Berencana). “Saat ini secara umum total fertility rate naik, jadi dianggap perlu untuk merevitalisasi kembali terkait KB. Kemudian terkait angka kematian ibu meningkat, Jatim telah melakukan pencegahan ini dan berlangsung dengan sangat baik. Di mana di tingkat nasional dari 228/100.000 kelahiran hidup meningkat menjadi 359/100.000 kelahiran hidup, kita justru terus menurun. Untuk gizi buruk, pada 2017 kami akan keliling kab/kota untuk sosialisasi pencegahan gizi buruk. Kami akan fokus pada daerah yang gizi buruknya meningkat,” kata istri Gubernur Jatim ini. Ketua Umum TP PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo mengatakan jambore ini bertujuan untuk memupuk dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar kader PKK dan para pembinanya,

ajang bertukar informasi, pengetahuan dan keterampilan, serta memberikan penghormatan bagi kader PKK yang selama ini telah berkiprah. Ia berharap Jambore ini bisa memotivasi dan menggelorakan semangat para kader PKK dalam mencapai tujuan dan programprogram PKK. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa jambore ini harus di­selenggarakan secara rutin. Ia minta Kemendagri mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk kegiatan ini. Selain itu, setiap daerah agar mengalokasikan juga pertemuan seperti ini di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jambore ini sebagai bagian dari komunikasi dan sinergi antar penggerak PKK satu dengan yang lain agar terus berjalan. Menurut Tjahjo, peran PKK sangat penting dalam membantu pemerintah daerah dan kepala daerah di wilayah masing-masing. “Kalau ibu-ibu ikut menggerakkan orang di daerah sampai tingkat RT/ RW melalui program PKK atau BKKBN, program-program pemerintah akan sampai ke sasaran,” tandasnya.n iib

langsung terjun ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas yang semakin padat memasuki sore hari. Ia memaklumi atas kepadatan tersebut karena bertepatan dengan jam pulang kerja. Baik arus yang keluar maupun masuk Kota Surabaya. Selain itu pada saat yang sama hujan deras juga mengguyur sebagian besar Surabaya dan sekitarnya. Imbasnya kemacetan semakin malam semakin panjang. “Petugas langsung terjun ke lokasi tersebut. Empat patroli Dishub langsung menyebar ke titik-titik kemacetan untuk mengurainya. Satu titik ada dua sampai tiga petugas,” jelasnya.

Keempat titik tersebut, menurut Rizki yang paling parah yakni Jalan Raya Darmo arah Jalan A Yani. Pasalnya, jalur tersebut adalah jalur utama keluar Kota Surabaya. Ditambah lagi karena hujan turun, sebagian pengendara motor berhenti di pinggir jalan. “Yang paling padat di Al-Falah karena titik pusat keluar masuk kota. Kalau di Adityawarman tidak seberapa karena tidak seberapa padat volume kendaraannya,” ujarnya. Pasca padamnya lampu TL, lanjut Rizki arus lalu lintas kembali lancar pada pukul 18.30. Lamanya arus lalu lintas kembali normal dikarenakan hujan deras juga berlangsung hingga malam hari. n geh

Empat Lampu TL Padam, Jalur Keluar-Masuk Surabaya Lumpuh l Sambungan hal 1

melalui CC Room yang terletak di Terminal Bratang. Operator CC Room Bratang Rizki Norpatria membenarkan jalur keluar dan masuk Kota Surabaya mengalami kemacetan kemarin siang hingga sore. Kemacetan tersebut dikarenakan matinya lampu TL hingga empat jam. “Matinya lampu TL tadi (Rabu kemarin, red) terjadi sekitar pukul 12.30 sampai 15.30. Akibatnya berbagai ruas jalan di Surabaya sempat mengalami kemacetan panjang,” katanya, Rabu (30/11). Menurut dia, setelah mengetahui ada lampu TL padam, petugas

Pariwisata Jatim Raih Penghargaan Tingkat Asia Pasifik l Sambungan hal 1

motivasi dan pelecut agar pengelolaan destinasi wisata di seluruh daerah semakin baik. “Bukan lantas langsung puas karena diberi penghargaan, tapi sebagai evaluasi dan tantangan ke depan agar lebih baik lagi. Jangan sampai setelah mendapat pengakuan, tapi malah menurun,” ucapnya. Jarianto optimistis dengan raihan penghargaan itu mampu menjadi daya tarik dan semakin meningkatkan kepercayaan wisatawan, baik domestik maupun mancangara

untuk berkunjung ke Jatim. Menurut dia, sudah selayaknya warga yang berlokasi di sekitar destinasi wisata berperan dan mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. Salah satunya, lanjut dia, dengan memanfaatkan rumah-rumah masyarakat sebagai lokasi penginapan sekaligus memberikan pelayanan terbaik dengan target membuat wisatawan aman, nyaman dan tenang. “Jangan sampai masyarakat sekitar hanya menjadi penonton. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan demi meningkatkan

taraf hidup dan ekonomi, salah satunya pengelolaan rumah sewa untuk penginapan,” katanya. Ia mencontohkan beberapa destinasi yang di sekitarnya terdapat banyak homestay dan menjadi pilihan wisatawan yakni di kawasan Gunung Bromo, Pura Senduro di Lumajang, dan beberapa lokasi lainnya. “Masih banyak destinasi wisata yang sangat layak diapresiasi dan sudah terbukti warga sekitar sangat pro aktif. Ini harus ditingkatkan, termasuk ke daerah-daerah lainnya,” kata mantan Penjabat Bupati Trenggalek tersebut. n rac

Berharap Desentralisasi UN Libatkan PTN l Sambungan hal 1

penuhnya itu tergantung rektor masing-masing PTN. “Kalau di Unair tetap kita gunakan sebagai dasar indeks sekolah. Indeks tersebut dibuat atas dasar integritas sekolah dan ratarata hasil UN siswanya,” kata Nasih saat dikonfirmasi, Rabu (30/11). Nasih mengungkapkan, proses belajar mengajar tetap harus memiliki alat evaluasi. Kalau tidak digelar secara nasional, maka itu bisa dilaksanakan di tingkat provinsi ataupun kabupaten/ kota yang sesuai kewenangannya. “Prinsipnya sepanjang PT dilibatkan, maka itu menjadi modal kepercayaan bagi kami. Karena kami adalah user bagi lulusan SMA/ SMK,” terang dia. Keterlibatan ini, lanjut Nasih, sebelumnya juga sudah disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendi. Hanya saja, porsi keterlibatannya yang masih perlu dibicarakan bersama. Apakah sebagai pengawas seperti beberapa tahun lalu atau ikut terlibat dalam pembuatan soal ujian. Selain menambah kepercayaan PTN, hasil ujian juga bisa menjadi bahan penelitian untuk pengembangan di suatu daerah. “Selama ini nilai UN kan juga tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Tiba-tiba kita tahu di koran ada kebocoran. Waktu kita di lapangan (pengawas independen) juga melihat sendiri hal itu,” terang dia. Terkait SNMPTN 2017, Nasih mengaku prosesnya baru akan diluncurkan 10 Januari mendatang. Sebagai pertimbangan, pihaknya masih bisa menggunakan hasil UN 2016 untuk mengukur indeks sekolahnya. Hal senada juga diungkapkan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Prof Abd A’la. Pihaknya mengaku, selama ini UN cukup memiliki peranan dalam penentuan jalur masuk SNMPTN ataupun seleksi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). “Kami harus rapatkan dulu. Bahkan juga perlu komunikasi dan diskusi dengan para rektor. Tidak bisa tergesagesa. Ini menyangkut nasib anak-anak dan bangsa di masa depan,”lanjutnya. Sementara itu, Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim Prof Teguh Soedarto menandaskan, moratorium UN belum dipastikan berujung pada ada dan tidaknya dalam SNMPTN. “Soal moratorium UN juga masih dikaji. Belum ada keputusan jalan atau tidak. Sebenarnya UN tetap perlu ada cuma sistemnya yang dibenahi. Bagaimana caranya supaya tidak ada kebocoran, tidak adakeresahanmasyarakat,” tegas Teguh. Soal UN, kata Teguh, kemampuan (siswa) antar daerah berbeda. Apabila kualitas soal UN sama, ada daerah yang tidak bisa mengikuti. Lain kalau standardisasi soal sama, kisi-kisi soal sama maka diperlukan komitmen UN terlaksana dengan baik dan tidak ada kebocoran, tidak ada joki, murni dikerjakan siswa. “Hasil UN sebenarnya untuk acuan sekolah untuk mengejar ketertinggalan. Sekolah yang tertinggal harus dikirim guru dari sekolah berkualitas,” pungkas Teguh. Terpisah, Mantan Mendikbud M Nuh bereaksi atas rencana pemerintah menghapus pelaksanaan UN. “Monggo saja, terse­ rah pengambil kebijakan yang penting rasionalitas.

Terserah untuk meng­ hentikan atau melanjutkan UN. Kelulusan tidak bisa berdasar ada atau tidak adanya UN. Saya berprinsip yang namanya ujian harus diberlakukan pada siapapun yang mau lulus pada setiap jenjangnya,” kata Nuh. Menurut Nuh, jika ujian tidak untuk syarat kelulusan, namanya bukan ujian melainkan latihan atau pemetaan. Nuh mengingatkan bahwa kelulusan bersifat personal. Yang dinilai kompetensi siswa secara perseorangan, bukan berkelompok. Manfaatkan Teknologi Informasi Penasihat Forum Peduli Pendidikan Jatim Dr H Rasiyo MSi mengusulkan agar UN tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kesuksesan UN. “Keputusan nanti tetap ada di rapat kabinet yang dipimpin Presiden (Joko Widodo). Tapi kita sebagai masyarakat tentu punya harapan dan masukan. Daripada UN dihapus, lebih baik tetap dilaksanakan dengan perbaikan-perbaikan. Salah satunya memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan UN itu,” kata Rasiyo dikonfirmasi, Rabu (30/11). Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim ini, pemanfaatan teknologi dalam ujian bisa menghindari isu kecurangan atau kebocoran soal yang setiap kali ada UN selalu muncul. Apalagi, perangkat teknologi informasi seperti komputer bagi sekolah dan anak-anak bukan barang yang istimewa atau langka. “Saran saya, lebih baik menggunakan komputer saat UN. Seperti pelaksanaan ujian tes CPNS yang menggunakan CAT (Computer Assisted Test) itu bisa menghindari kebocoran. Nanti tinggal dibantu sarana dan prasarananya dari pemerintah. Memang untuk meningkatkan kemampuan itu harus dipaksa dan didorong. Kalau tidak, akan seenaknya,” ungkapnya. Rasiyo menuturkan semua hal jika tidak ada standardisasinya akan sulit. Termasuk di dalam standardisasi pendidikan yakni dengan kelulusan. “Kelulusan sekolah itu ya harus terstandardisasi. Tidak boleh melakukan kelulusan sendiri-sendiri. Walaupun itu sudah menjadi tugas guru, tapi harus tetap ada standardisasinya. Standardisasi itu bisa lewat UN,” katanya. Untuk itu, lanjutnya, seandainya UN diserahkan ke provinsi, harus tetap ada standardisasi yang dibuat Badan Standardisasi Pendidikan Nasional. Kemudian standar itu diserahkan kepada sekolah untuk dilaksanakan sebaik mungkin. “Pada saat ini pemerintah menunggu sarana dan prasarana semua sekolah memadahi. Saya kira membutuhkan waktu cukup lama. Sebab lembaga pendidikan itu jumlahnya tidak hanya ribuan, tapi jutaan,” kata mantan Sekdaprov Jatim ini. Terkait rencana Mendikbud ini, Rasiyo mengatakan, semua kebijakan lama yang baik seharusnya tidak boleh diputus begitu saja. Jika kebijakan itu bagus, seharusnya bisa dilaksanakan dengan melakukan perbaikan-perbaikan. “Jika penghapusan UN itu ditinjau dari segi anggaran juga repot. Provinsi tidak mungkin bisa melaksanakan karena keterbatasan anggaran,” tuturnya. n tam, iib

Mulai Dilirik Pemkab Situbondo untuk Gaet Wisatawan l Sambungan hal 1

menjelaskan ritual Pojhian Hodo tahun ini berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Sebab Pojhian Hodo kali sedikit ada campuran atraksi dengan menampilkan budaya kesenian modern. “Pojhian Hodo itu tetap seperti semula. Hanya kami menggelar acara hingga dua hari dalam rangkaian kegiatan Pariopo Festival 2nd Berkah hujan. Biasanya hanya sehari, tahun ini diadakan selama dua hari lamanya,” urai Tohasan. Masih kata Tohasan, hari pertama dilakukan di kawasan Taman pedalaman Bato Tomang dan hari kedua diawali dengan bincang budaya yang dilanjutkan penampilan musik tradisional bernama Pa’beng.

Menariknya, tutur pria yang sudah sepuh itu, musik yang dimainkan hanya dibuat dari anyaman bambu yang dikolaborasi bersama penampilan alat tiup modern. “Akselarasi musik pada acara Pojhian Hodo ini didukung oleh musisi dan seniman beken bernama Ali Gardy dan Raden Mas Hewod dari Tuban,” ucap Tohasan. Tohasan yang juga dikenal sebagai Sekretaris Lembaga Adat Suku Pariopo menyebut untuk menyukseskan acara Pojhian Hodo, pihaknya hanya cukup menghabiskan dana Rp 1, 2 juta. Kegiatan bisa berjalan mulus, kata Tohasan, karena mendapat dukungan dari masyarakat setempat serta beberapa orang yang memiliki kepedulian kepada kegiatan adat Pariopo. “Terus

terang acara ini terbilang nekat. Sebab selain minim dana, hanya mengandalkan sumbangan misalnya dari mantan pejabat. Alhamdulillah bisa teratasi hingga selesai,” ungkap Tohasan. Ke depan, lanjut Tohasan, dirinya berharap pelaksanaan akselarasi Pojhian Hodo dengan musik tiup bambu berjalan dengan lebih baik dan lebih siap dari sisi manajemen. Kabarnya tahun depan Pemkab Situbondo tertarik untuk mendukung acara adat masyarakat Pariopo tersebut. “Mungkin akan dianggarkan dalam APBD karena ritual Pojhian Hodo bisa menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Sehingga Situbondo bakal lebih luas dikenal masyarakat dunia,” terang Tohasan yang

mengaku pihaknya siap dengan tangan terbuka menyambut ajakan pemerintah setempat. Tokoh seniman muda Situbondo Irwan Rakhday sangat mendukung pengenalan ritual Pojhian Hodo ke masyarakat regional, nasional bahkan internasional. Sebab, kata pria yang sebagian besar waktunya habis untuk menekuni cagar budaya itu, sudah saatnya kegiatan ritual Pojhian Hodo dikemas dalam bentuk wisata. Buktinya, aku Irwan, dalam acara ritual Pojhian Hodi baru-baru ini diserbu ratusan massa yang memadati Taman Altar Bato Tomang. “Lokasi ini biasa digunakan sebagai salah satu dari enam lokasi paket ritual di pedukuhan terpencil Pariopo di selatan Kecamatan

Asembagus itu,” ucap Irwan. Dia mengakui acara ritual Pojhian Hodo terlaksana berkat kekompakan dari swadaya masyarakat pedalaman Pariopo. Bahkan, kata seniman muda berbakat itu, konsep ritual yang dibarengi dengan alunan musik alat bambu dilaksanakan dengan konsep spontan, namun bertabur improvisasi dari kalangan seniman berbakat Situbondo. Dijelaskannya agar meriah dalam ritual Pojhian Hodo tahun ini masyarakat melibatkan sejumlah komunitas kreatif seperti Backpacker Situbondo, SFCS, Siponsel, Situbondo Care, GeMa Wonorejo, indonesia Green, KPMS, Seni Berjalan Situbondo serta aliansi komunitas fotografi Situbondo. *


UTAMA

12

Kamis Kliwon, 1 DESEMBER 2016

APBD 2017 Disahkan

Anggaran SMA/SMK Terancam Tak Bisa Cair DPRD Surabaya,Bhirawa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun 2017 sebesar Rp8.561.484.147.400 akhirnya ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Rabu. Sayangnya anggaran pendidikan menengah SMA/SMK berpotensi tak bisa dicairkan karena nomenklatur anggaran yang tidak tepat. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan dalam anggaran tersebut, turut pula dianggarkan untuk pendidikan menengah SMK dan SMK Surabaya sebesar Rp180 miliar. "Anggaran Bopda yang dialokasikan dalam APBD 2017 itu masih dalam bentuk program dan kegiatan. Padahal sudah jelas bahwa dalam aturan penganggaran, pemerintah daerah tidak boleh mencantumkan penganggaran yang bukan dalam kewenangannya dalam bentuk program dan kegiatan. Maka anggaran Rp180 miliar di APBD 2017 ini tidak akan bisa dicairkan," tegas Reni dalam interupsinya. Menurut dia, jika bicara peny-

usunan APBD sudah ada pedoman yang jelas. Jika pemkot tetap ngotot untuk mengalokasikan anggaran dengan tetap menggunakan cantolan anggaran untuk program dan kegiatan, maka alokasi anggaran itu tidak akan bisa dimanfaatkan barang satu persenpun untuk sekolah menengah Surabaya yang kewenangannya sudah beralih ke pemerintah provinsi. Lebih lanjut, jika memang alokasi anggaran tersebut didasarkan optimisme bahwa tahun depan putusan Mahkamah Konsitusi akan memenangkan gugatan pengelolaan SMA SMK akan kembali ke pemkot, menurut Reni, hal tersebut masih sangat riskan karena tidak akan nutut sampai

PAK . "Padahal seharusnya dalam penyusunan anggaran pijakan hukumnya harus pasti. Dan jika sampai putusan MK itu sampai tengah tahun putusan belum turun, maka akan sama saja alokasi anggaran itu tidak bisa dipakai," kata Reni. Terlebih dalam anggaran Rp 180 miliar itu, lanjut dia, sudah termasuk anggaran untuk siswa tidak mampu. Artinya sampai anggaran ini digodok belum ada jaminan bahwa siswa miskin di Surabaya bisa menikmati. Menurut data yang dimiliki Reni, jumlah siswa miskin di sekolah menengah ada sebanyak 126.178 orang atau sepuluh persen dari total jumlah siswa SMA/ SMK Surabaya. "Anggaran yang kita butuhkan setidaknya untuk menjamin mereka yang miskin saja itu hanya butuh Rp45 miliar. Penganggarannya bisa seperti model pendanaan Dinas Sosial yang memberikan bantuan pendidikan untuk kuliah di perguruan tinggi," ujar Reni. Q gat,ant

Asuransi Nelayan Lebihi Kuota, Diskanla Tunggu Keputusan KKP Probolinggo, Bhirawa Harapan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Probolinggo agar kuota 4.800 asuransi nelayan akhirnya tercapai bahkan melebihi target. Saat ini ada 5.100 nelayan yang terdaftar sebagai penerima asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Dengan begiru melebihi kuota. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi, Rabu 30/11. Kuota 4.800 asuransi nelayan harus dipenuhi sebelum 30 November. Tapi, KKP masih memberi waktu hingga 10 Desember jika ada tambahan usulan. "Ternyata belum sampai batas waktu yang ditetapkan, Kabupaten Probolinggo berhasil mengumpul-

kan 5.100 asuransi nelayan," ujarnya. Menurut Dedy, cepatnya penyerapan asuransi ini berkat sistem jemput bola yang dilakukan pihaknya. Dengan membentuk tim di 38 desa di 7 kecamatan yang mempunyai pantai untuk menghimpun data nelayan. Selama ini mayoritas nelayan beranggapan untuk mendapatkan asuransi itu harus membayar premi. Tapi, setelah disosialisasikan dan diberi pemahaman asuransi ini gratis, banyak nelayan bersedia ikut. Meski sudah melampaui target kuota, Dedy mengaku akan terus melakukan penyerapan asuransi sampai batas waktu yang ditentukan. Sebab, ini sudah dikomunikasikan dengan Direktorat Kenelayanan KKP RI tentang penyerapan asuransi yang melampaui target.

Pihak KKP menyatakan tidak keberatan dan mempersilakan pemkab terus mengajak nelayan berasuransi. Nantinya, kelebihan kuota itu akan diambilkan dari kabupaten/kota lain yang tidak mencapai target. "Sesuai petunjuk KKP, kami akan terus mengajak nelayan memiliki asuransi," ujarnya. Diketahui, sebelumnya Pemkab Probolinggo mendapatkan jatah 8.000 asuransi nelayan dari KKP. Namun, jatah ini dipangkas menjadi 4.800 asuransi karena ada penyesuaian anggaran. Asuransi ini khusus nelayan kecil dengan perahu 5 gross tonnage ke bawah dan berusia maksimal 65 tahun. Selain itu, penerima asuransi ini juga harus memiliki kartu nelayan dan tak menggunakan alat tangkap terlarang, tandasnya. Q wap

KALEIDOSKOP 2016

Bangun Pendidikan Bermutu dan Berkualitas melalui Upaya Peningkatan SDM

Komitmen Pemkot Pasuruan dalam Hal Pendidikan

Wali Kota Pasuruan, Drs H Setiyono M.Si, Kadispendik Suhariyanto bersama dewan pendidikan hingga lainnya dalam rapat koordinasi pendidikan bertemakan semangat pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menuju tercapainya Kota Pasuruan yang cerdas, berkualitas serta mempunyai daya saing.

Pemerintah Kota Pasuruan terus berkomitmen dalam membangun pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Salah satunya peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal itu agar bisa melahirkan generasi penerus yang cerdas. Saat ini, pendidikan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan hak dasar masyarakat.

K

eberhasilan pelaksanaan urusan pendidi kan bisa diukur dengan beberapa kinerja. Diantaranya Angka Partisipasi Murni (AMP) dan Angka Putus Sekolah (APS), rasio ruang kelas dibanding jumlah siswa serta prosentase guru sesuai kualifikasi. Selanjutnya, agenda meningkatan kualitas keagamaan, nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Sasarannya adalah meningkatkan proporsi penduduk usia sekolah yang menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan menengah guna mendukung pencapaian misi. Serta agenda meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan dan misi meningkatkan kualitas iman dan takwa. APM (Angka Partisipasi Murni) dan APK (Angka Partisipasi Kasar) jenjang SD/MI tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tak hanya itu, untuk APM jenjang SMP/MTs dan APM SMA/MA/SMK juga mengalami peningkatan pesat. Upaya untuk meningkatkan APM, beriringan dengan upaya menekan Angka Putus Sekolah (APS). Bersinergi Sekseskan Wajar Dikdas 12 Tahun

Pemerintah Kota Pasuruan terus bersinergi mensukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 12 tahun. Keseriusan tersebut terprogram dalam kegiatan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat melalui pemerataan aksesabilitas dan kualitas pendidikan. Terutama, bagi masyarakat yang kurang mampu. Program prioritas pendukung dalam urusan pendidikan tersebut selain Wajar Dikdas 9 tahun dan menengah, juga berupa program pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal. Prioritas lain di bidang pendidikan di Kota Pasuruan adalah program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan dalam peningkatan sumber daya manuasi (SDM). Program pengadaan dan pemelihara sarana dan prasarana pendidikan. Serta program menejemen pelayan pendidikan mulai tingkat dasar dan menengah. Q *

ANGKA PUTUS SEKOLAH

Jenjang Wali Kota Pasuruan Drs H Setiyono M.Si, Wakil Ketua DPRD Pranoto bersama Kadispendik Suhariyanto melihat hasil karya siswa SMK Kota Pasuruan bongkar mesin motor di acara pameran pendidikan dalam rangka peringatan Hardiknas 2016. DAFTAR PRESTASI BIDANG PENDIDIKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wali Kota Pasuruan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan, Ny Rini Setiyono, Kadispendik bersama pelajar.

Piagam Penghargaan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Kabupaten Dengan Kinerja Pelaksanaan Program BOS Terbaik I (Tingkat Jawa Timur) Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional UPT SMAN 3 (Tingkat Nasional) Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri UPT SMAN 4 (Tingkat Nasional) Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional UPT SMPN 4 (Tingkat Nasional) Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional UPT SDN Gentong (Tingkat Nasional) Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional UPT SDN Purworejo 1 (Tingkat Nasional) Piagam Penghargaan Kepada SDN Tembokrejo 1 atas Peran Serta dan Partisipasi dalam Studi Utama Trend In International Mathematics And Science Study (Tingkat Nasional) Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur UPT SMPN 8 (Tingkat Provinsi) Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur UPT SDN Pohjentek 1 (Tingkat Provinsi) Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur UPT SDN Panggungrejo (Tingkat Provinsi) Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur UPT SDN Pohjentek 1 (Tingkat Provinsi) Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur UPT SDN Sekargadung (Tingkat Provinsi) Piagam Penghargaan Udara Juara 3 Lomba Apresiasi Lembaga Khusus Pelatihan (LKP) Bidang Vokasi Rintisan pada LKP IYI Sentra Ilmu dan Teknologi (Tingkat Provinsi)

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

Tahun 2015 2016 0,07% 0,07% 0,20% 0,23% 1,28% 0,86%

RASIO SISWA KELAS

Jenjang SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

Tahun 2015 2016 26 26 29 29 31 33

PERSENTASE GURU BERKUALIFIKASI S1

Jenjang SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

Tahun 2015 2016 86,37% 89,43% 93,09% 94,44% 94,09% 95,80%

DATA APK DAN APM

APK Jenjang SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK APM Jenjang SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

Tahun 2015 2016 122,14% 101,64% 99,19% 102,70% 99,02% 121,93% Tahun 2015 2016 109,95% 93,59% 77,93% 81,01% 71,09% 93,80%

CATATAN : Data APK dan APM Tahun 2016 belum termasuk data siswa yang sekolah di Paket A,B,C dan Wajar Diknas Ula/Wustho yang ada di Ponpes.

Binder1des16