Page 1

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Sukses dan tidaknya tergantung partisipasi masyarakat. Padahal pilkada itu dibiayai masyarakat. Jadi kalau tidak sukses sama saja bunuh diri,’’

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 9

031-5615454

Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Pahing, 17 APRIL 2018

http://www.harianbhirawa.co.id

17 APRIL 2018

Rastra di Jombang Berjamur dan Menggumpal

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Rapat Paripurna DPRD Jatim. 19.00 Membuka MTQ Korpri di Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya.

 Wagub H Saifullah Yusuf -

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 Rapat Paripurna DPRD Jatim. 13.00 Rapat Prediksi PAD di Kantor BPKAD Jatim. 19.00 Menghadiri Pembukaan MTQ Korpri di Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya. Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Hanya Dijadikan Makanan Ayam dan Krupuk Puli

Pembebasan Lahan Tol Gempas Terkendala Soal Harga

Jombang, Bhirawa Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) yang diterima warga RT 10 RW 4, Dusun Pandanwangi, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Jombang di keluhkan warga setempat. Pasalnya, sejumlah Beras Rastra itu kondisinya bisa di katakan sangat buruk. Rastra yang di terima warga Pandawangi tersebut sudah menggumpal akibat menjamur.

Ratusan Warga Diminta Menempuh Jalur Hukum

Pasuruan, Bhirawa Pembebasan lahan untuk pembangunan Tol Gempol-Pasuruan (Gempas) sepanjang 37,15 kilometer sudah mencapai 90 persen lebih. Meski mendekati tuntas, namun ada 178 bidang masih terkendala dari total 5.354 bidang dari Gempol-Pasuruan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Gempas dari Kementerian PUPR Puguh menyampaikan ratusan bidang yang masih terkendala itu ratarata menolak soal harga pembebasan lahan. Termasuk juga ada yang masih sengketa atau ada hak waris. “Sebagian besar warga menolak soal harga pembebasan lahan. Ada juga tanahnya bermasalah, seperti masih sengketa atau hak waris hingga lainnya,” ujar Puguh, Senin (16/4). Menurut Puguh, agar pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) berjalan secara lancar,

Hal itu seperti yang di tunjukkan warga Pandanwangi, Beras Rastra kemasan 10 kilogram tersebut sudah menggumpal, kantongkantongnya pun sudah banyak berlubang saat di di terima warga. “Dari Bulog, ngambilnya di Balai Desa, beratnya 10 kilogram untuk tiga orang. Berasnya seperti ‘Njamur’, tidak layak di makan,” kata Jaini (56), warga setempat saat di wawancarai sejumlah wartawan, Senin siang (16/4).

 ke halaman 11

 ke halaman 11 Arif Yulianto/ Bhirawa

Beras Rastra bantuan pemerintah berkualitas buruk yang di bagikan kepada warga Desa Pandanwangi, Diwek, Jombang, Senin (16/04).

Gubernur Paparkan Tiga Pilar Plus di Depan Ratusan Pasis Seskoad Suasana Pemeriksaan Mobdin milik Pemkab Sampang, jalan Raya Sejati, Kecamatan Camplong Sampang.

BPK Periksa Kelengkapan Ratusan Mobdin Sampang Sampang, Bhirawa Badan pemeriksaan keuangan (BPK) perwakilan Jatim memeriksa 341 mobil dinas (Mobdin), dilingkungan Pemkab Sampang secara serentak di lokasi tanah Ex PT SMP Jalan Raya Sejati, Kecamatan Camplong Sampang. Senin - 16/4. Kabid Pengelolaan Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sampang Bambang Indra Basuki, saat ditemui di lokasi pemeriksaan menjelaskan, pemeriksaan BPK Perwakilan Jatim ini berdasarkan permintaan BPK perwakilan Jatim, pemeriksaan berlangsung mulai jam 08.00 Wib hingga

Pemprov, Bhirawa Gubenur Jatim Dr H Soekarwo memaparkan konsep tiga pilar plus yang diterapkan di Jatim di hadapan ratusan Perwira Siwa/Pasis Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat/Seskoad). Tiga pilar plus ini merupakan sinergitas antara pemerintah daerah, TNI/ POLRI, DPRD/Parpol, plus tokoh agama dan tokoh masyarakat. “Tiga pilar plus ini harus saling mendukung, sehingga bisa menciptakan

kondisi yang aman dan nyaman. Khususunya menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak nanti,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim saat mengisi kuliah umum kepada Pasis Dikreg LVI Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad) di Gedung Jend. Gatot Subroto Seskoad, Jl. Gatot Subroto 96, Bandung, Senin (16/4). Menurutnya, terciptanya kondisi yang aman dan kondusif merupakan syarat awal untuk melaku-

kan proses pembangunan. Jika pertumbuhan dan pembangunan meningkat, maka kesejahteraan rakyat juga meningkat. Hal itu diyakininya sebagai segitiga besi yang saling terkait. “Tiga pilar plus ini merupakan bangunan dasar kokoh yang bisa memberikan dampak positif, khususnya dalam menciptakan suasana harmoni di daerah,” imbuhnya. Pakde Karwo menjelas-

 ke halaman 11

Harga Bawang Merah dan Putih Makin Melambung

 ke halaman 11

Sebagai ASN Tetap Netral DI tengah-tengah pemilihan kepala daerah seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, selalu beredar kabar dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat keberpihakan. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Provinsi Jawa Timur, Setiajit SH MM tetap menegaskan kalau dirinya beserta jajarannya juga tetap netral. Hal ini seiring Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo SH MHum yang tetap mengingatkan ASN dilingkungan Pemprov Jatim agar bersikap netral. “Apa yang diperintah-

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr. Soekarwo memberikan ceramah pembekalan kepada Pasis Dikreg LVI Seskoad TA.2018 di Gedung Jendral Gatot Subroto Seskoad Bandung.

Ahmad Basir/Bhirawa

Salah satu pedagang bawang merah di pasar tradisional Bojonegoro mengeluhkan naiknya harga.

DPRD Jatim, bhirawa Minimnya pasokan bawang merah dan putih diperkirakan menjadi penyebab naiknya harga salah satu jenis bumbu dapur itu. Komisi B DPRD Jatim juga khawatir kondisi ini bisa pemicu naiknya harga kebutuhan pokok lainnya. Ketua Komisi B DPRD Jatim, Firdaus Febrianto akan mengecek dilapangan terkait dengan minimnya pasokan bawang putih di Jatim yang membuat harganya melambung tinggi. ‘’Kami masih coba cross chek di lapangan dahulu, sebelum ada keputusan untuk impor bawang putih. Yang pasti jangan sampai petani bawang dirugikan,’’tegas politisi asal Partai Gerindra, Senin (16/4). Sedangkan di Bojonegoro harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional juga mengalami kenaikan

IPM Jatim Alami Kemajuan, Sampang Masih Rendah Pemprov, Bhirawa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim mengalami kemajuan selama periode 2011- 2017. Dari 66,06 (2011) meningkat menjadi 70,27 (2017) atau selama periode tersebut tumbuh 6,4 persen. Rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2011-2017 sebesar 1,04 persen per tahun. Kondisi ini menunjukkan upaya Pemprov Jatim meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi itu ditunjukkan dari meningkatkan predikat IPM Jatim pada tahun 2017 menjadi IPM berkategori “tinggi” untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dari tahun 2010 hingga tahun 2016 Jatim masih berkategori “sedang”. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jatim, Teguh Pramono menyebutkan, IPM tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 81,07, yang sebelumnya berada di posisi

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Menangkap Pesan Pertunjukan Teater Berjudul ‘Aktivzm’

Aktivis Tidak Selalu Benar dan Pemerintah Tidak Selalu Salah Setiadjit SH MM

Sentil..  Pemkab Matangkan Tukar Guling RPH Krian - Awas jangan sampai menuai masalah  Komisi E Pertanyakan Anggaran Eks PON Remaja II Sebesar Rp 80 M - Hayo siapa yang bisa jawab?  Rastra di Jombang Berjamur dan Menggumpal - Nasib..nasib..nasib

Dulu, menonton pertunjukan teater atau seni budaya hanya monopoli sebagian kalangan tertentu. Kesan berat, mahal, dan perlu usaha ekstra demi memahami cerita, membuat orang berpikir-pikir untuk datang menonton seni pertunjukan. Namun, hal tersebut terbantahkan oleh Totenk M.T Rusmawan. Sutradara dalam pementasan Drama Seni untuk Negeri III berjudul ‘Aktivzm’ ini berhasil menggugah kawula muda. Gegeh Bagus Setiadi, Kota Surabaya Seperti pada malam-malam biasanya, di Jalan Genteng Kali Surabaya, terdengar kebisingan knalpot kendaraan bermotor. Juga ramai pemuda nongkrong di trotoar. Di balik itu, di Gedung kesenian Cak Durasim terpancar lampu berbagai warna di antara kain hitam. Lantunan suara musik pun terdengar menandakan ada kehidupan di gedung pertunjukan itu. Ratusan pasang mata di tempat itu

tertuju pada satu sudut. Ya, pertunjukan teater. Penonton seakan terhipnotis. Tak banyak yang memalingkan wajah, pertanda tak ingin melewatkan hiburan berkualitas tersebut. Ada sebanyak 26 aktor yang usianya masih di bawah 25 tahun. Dengan durasi waktu 50 menit dengan 11 scene membuat penonton melek akan kampanye men-

 ke halaman 11

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Adegan pertikaian antara pemilik warung dengan tukang tagih hutang dengan setting panggung warung kopi.


SURABAYA

2

Selasa Pahing 17 APRIL 2018

PELAYANAN PUBLIK - KESEHATAN - HUKUM

Polda Ungkap Peredaran Sabu 8 Kilogram Antar Pulau Polda Jatim, Bhirawa Polda Jatim berhasil mengungkap kasus peredaran sabu yang melibatkan jaringan dari Pontianak (Kalimantan Barat) dan Batam (Kepulauan Riau). Dari ungkap kasus tersebut diamankan lima tersangka, dua jaringan Pontianak dan tiga jaringan Batam dengan barang bukti total lebih dari 8 kilogram. “Tiga pelaku merupakan pengedar dua kilogram narkoba dari Batam. Sementara dua pengedar lainnya mengambil narkoba 6,256 gram atau 6,2 kilogram lebih dari Pontianak,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin di Mapolda Jatim, Senin (16/4). Machfud menjelaskan, dalam kasus pertama Polda Jatim menangkap tiga pelaku yang berinisial AH, HM dan RD dan mengaku mengambil barang dari Batam. “Berangkat dari Surabaya ke Batam ngambil barang. Selanjutnya kita melakukan penyidikan dan berhasil menangkap tersangka serta mengamankan dua kilogram sabu,” jelasnya. Dari pengungkapan di Batam, lanjut Kapolda, Polda Jatim menangkap dua orang pengedar jaringan Pontianak, yakni Budi Hartono (40) warga Surabaya dan Muhammad Tesar atau MTP (27) warga Kedung Turi Taman Sidoarjo dengan total narkoba jenis sabu melebihi 6,2 kilogram. Atas penangkapan di Batam, sambung Kapolda, kepada petugas Budi mengaku mendapat telepon dari Dul, seseorang di dalam lembaga pemasyarakat (Lapas) untuk mengambil narkoba ke Pontianak

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menunjukkan barang bukti sabu sebanyak 8 kilogram beserta tersangka, Senin (16/4). dan diberi ongkos Rp 3 juta. Pelaku “Di Pontianak waktu sudah “Kita ikutin sampai ke Termiberangkat dari Surabaya ke Pon- dapat barang, dia naik kapal laut nal Purabaya Bungurasih. Ketianak pada 6 April menggunakan dan menghindari barang terde- mudian kita tangkap membawa pesawat Lion Air. teksi,” terang Kapolda. 6,256 gram atau 6,2 kilogram Di sana, Budi bertemu dengan Mr Kembali dari Pontianak, masih lebih sabu-sabu,” tegasnya. X untuk mengambil narkoba seba- kata Kapolda, Budi mengaku Machfud menegaskan, narkoba nyak 6,2 kilogram lebih ini. Namun, tidak langsung menuju Surabaya. itu nanti rencananya akan dibagi untuk kembali ke Surabaya, Budi Dia memilih turun di pelabuhan menjadi dua. Satu bungkus dengan tidak berani menggunakan pesawat Tanjung Mas Semarang. Dari berat empat kilogram, bungkusan lantaran pemeriksaan di bandara Semarang, Budi naik bus hingga lain dengan berat 2,56 kilogram. biasanya lebih ketat. ke Terminal Purabaya Surabaya. Namun, untuk pengiriman sabu-

abed nego/bhirawa

sabu sebesar empat kilogram, ada sandi sendiri untuk pengirimannya agar aman. “Sandinya dengan mengirim ekstasi sebanyak lima butir,” imbuhnya. Dalam pengembangan kasus, lima butir ekstasi juga dikirim kepada tersangka bernama Muhammad Tesar. Tesar sendiri merupakan pegawai di Dinas PU Sidoarjo dan ditangkap di rumah-

Henry J Gunawan Siap Ajukan Banding atas Vonis Percobaan Dirinya

RAGAM INFO

Jaksa Nilai Eksepsi Terdakwa Zunaidi Kabur PN Surabaya, Bhirawa Sidang lanjutan kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Zunaidi Abdillah, eks perawat National Hospital kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (16/4). Sidang yang bertempat di Ruang Tirta 2 ini beragendakan jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi (nota keberatan atas dakwaan) dari terdakwa. Di hadapan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah, Jaksa Fredy mengatakan bahwa eksepsi yang diajukan terdakwa masih belum jelas. Ketidakjelasan ini, lanjut Fredy, karena dakwaan atas terdakwa sudah memenuhi prosedur. “Eksepsi yang diajukan sudah dicermati. Menurut kami masih belum jelas,” kata Jaksa Fredy dalam tanggapan atas eksepsi yang diajukan terdakwa Zunaidi, Senin (16/4). Usai persidangan, Sholeh selaku kuasa hukum Zunaidi menanggapi keterangan JPU. Menurutnya dakwaan itu tidak dijelaskan pada saat kasus kejadiannya. “Tentu yang namanya dakwaan jelas itu tidak hanya berpatokan pada BAP dari tersangka semata,” jelas Sholeh. Bahkan Sholeh menilai apabila dakwaan JPU hanya berpatokan pada BAP tersangka, maka kasus ini akan menjadi kabur. “Sebabnya apa Zunaidi ini dari awal sudah ditekan psikisnya. Begitu juga pada saat ditangkap, jadi menurut kami dakwaan ini harus dibatalkan,” tegasnya. Kuncinya, lanjut Sholeh, Majelis Hakim harus mempunyai keberanian dalam menangani kasus ini. “Hakim tidak boleh ditekan oleh opini yang selama ini videonya menjadi viral bahwa ZA ini khilaf minta maaf sehingga kasus ini benar adanya, namun faktanya semua ini tidak benar,” ucapnya. Pihaknya menilai korban hanya mengalami halusinasi seksual. Karena, sambung Sholeh, korban diduga dilecehkan pada pukul 13.00, sedangkan lapoQ bed rannya pukul 23.00.Q

nya di Jl Cempo Timur No 8 Kedung Turi Taman, Sidoarjo. Untuk aksinya ini, Budi mengaku mendapatkan upah Rp 25 juta untuk sekali jalan. Sedangkan Tesar mendapat Rp 5 juta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dipersangkakan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Q bed

abed nego/bhirawa

Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Yudhistira Midyahwan (tengah) menunjukkan barang bukti dan tersangka, Senin (16/4).

Polisi Bongkar Kasus Prostitusi Tukar Pasangan di Jatim Polda Jatim, Bhirawa Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim berhasil mengungkap kasus prostitusi pertukaran pasangan swinger di wilayah Jatim. Kasus yang melibatkan pasangan dari beberapa daerah di wilayah itu diprakarsai oleh tersangka Tri Harso Djoko Soelistijono (53 Tahun) warga Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Surabaya. Selain itu, petugas juga mengamankan lima orang yakni, istri dari Tri Harso berinisial RL (49) dan dua pasangan suami istri lainnya yang berinisial SS (47), WH (51), DS (29), dan AG (30) yang ditetapkan sebagai korban. Kasubdit Renakta Polda Jatim AKBP Yudhistira Widyawan mengatakan, ION (Tri Harso) telah membuat grup WhatsApp bernama Sparkling. Yang mana anggotanya merupakan komunitas yang memiliki persamaan perilaku seks menyim-

pang, yakni berfantasi melakukan tukar pasangan. “Pengungkapan ini berasal dari informasi masyarakat tentang adanya perilaku seks menyimpang yaitu swinger yang melibatkan pasangan resmi. Untuk masuk dalam pesta, syaratnya haruslah pasangan resmi dan mempunyai buku nikah,” kata AKBP Yudhistira Widyawan, Senin (16/4). Yudhistira menjelaskan, Sparkling beranggotakan 28 orang itu berasal dari daerah-daerah di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, Tuban, Jember, Nganjuk, Kertosono. Selain WhatsApp mereka juga berhubungan dengan pasangan swinger melalui media sosial Twitter. “Dari informasi itu, petugas menggerebek mereka di salah satu hotel di Malang. Saat digerebek, kegiatan itu sedang berlangsung,” jelasnya. Dalam kegiatannya, sambung

Yudhistira, beberapa pasangan melakukan seks bersama-sama di hotel serta tidak ada persyaratan uang karena murni dari fantasi seksual yang sama. Dari hasil penyidikan, kegiatan ini sudah berlangsung lama dari 2013 namun baru bisa diungkap sekarang. “Anggota memang cukup banyak, tapi mereka putus sambung. Jadi siapa yang bisa dan siap untuk hari ini janjian akan dilakukan,” ucapnya. Dalam pengungkapan itu, selain mengamankan beberapa tersangka, juga diamankan empat kondom belum terpakai, enam celana dalam, tiga buah BH, satu telepon genggam, satu handuk dan dua sprei. Atas perbuatannya tersangka dipersangkakan Pasal 296 KUHP tentang tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul Q bed dengan orang lain.Q

PN Surabaya, Bhirawa Henry J Gunawan, terdakwa dugaan penipuan dan penggelapan atas kasus tanah di Claket Malang sedikit bernapas lega. Ketua Majelis Hakim Unggul Warso Mukti menjatuhkan vonis percobaan terhadap Henry. Meski begitu, Henry berencana mengajukan upaya hukum banding. Majelis Hakim Unggul Warso Mukti dalam amar putusannya menyatakan, tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakosa yang menuntut Henry dengan hukuman empat tahun penjara sesuai Pasal 372 KUHP. Adapun petimbangan yang meringankan yakni Henry statusnya tidak pernah dihukum. “Menjatuhkan vonis selama delapan bulan penjara, dengan ketentuan masa percobaan selama satu tahun,” kata Majelis Hakim Unggul saat membacakan amar putusannya pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (16/4). Meski mendapat vonis percobaan, kuasa hukum Henry, yakni Sidiq Latuconsina mengaku siap mengajukan upaya hukum banding. Sidiq menilai, dalam amar putusan banyak keterangan saksi yang tidak dijadikan pertimbangan. Salah satunya yaitu kesaksian Raja Sirait tidak digunakan sama sekali dalam pertimbangan putusan. “Yang jelas kami sebagai penasihat hukum tidak sependapat . Karena pertimbangannya hanya mengambil keterangan dari Hermanto dan Heng Hok Soei,” tegasnya. Sidiq menambahkan, fakta sidang yang diungkapkan oleh saksi Raja Sirait yang menerangkan bahwa akta jual beli tanah ditandatangani secara sepihak justru tidak dijadikan pertimbangan. “Apalagi kami bisa buktikan di persidangan bahwa kasus ini murni pinjam meminjam. Hakim tidak pernah mempertimbangkan uang Rp 500 juta yang sudah dikembalikan dengan bunga Rp 132 juta,” ucapnya. Saat ditanya wartawan apakah akan mengajukan upaya hukum banding, Sidik mengiyakan hal itu. “Iya kami akan banding. Ini merupakan pinjam meminjam dan sudah berlangsung lama dan bertahun-tahun,” pungkasnya. Sebagaimana diberitakan, notaris Caroline melaporkan Henry J Gunawan sejak 29 Agustus 2016. Pelaporan itu berawal ketika notaris yang beralamat di Jl Kapuas itu memiliki klien (korban) yang sedang melakukan jual beli tanah dan bangunan dengan Henry. Sekitar 2015, saat itu Henry masih menjadi Direktur PT GBP, yakni pengembang Pasar Turi Baru. Sementara objek itu dijual oleh Henry J Gunawan kepada korban sebesar Rp 4,5 miliar. Dan Henry diduga masih belum menyerahkan sertifikatnya, hingga pelaporan atasnya.Q bed

Pemkab Blitar Jaga Kondusifitas Wilayah Jelang Pilgub Jatim Memasuki masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pemkab Blitar berupaya menjaga stabilitas politik wilayah. Salah satunya melakukan pemantaun dengan mengerahkan personel Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar untuk menginventarisir potensi gesekan yang disebabkan dukung mendukung calon Gubernur Jatim. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Blitar melalui Bakesbangpol ini merupakan wujud keseriusan pemerintah setempat untuk menjaga wilayah dari konflik yang disebabkan dukung mendukung calon dalam Pilkada Jatim. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar Dicky Cobandono mengatakan pihaknya akan terus memantau setiap pergerakan masyarakat untuk keamanan wilayah Kabupaten Blitar. Strategi yang dilakukan Pemkab Blitar ini adalah bagian untuk memberikan rasa aman dan kesuksesan dalam pelaksanaan Pilgub yang akan berlangsung 27 Juni 2018. “Kami melakukan pengawasan supaya tidak ada ketegangan politik dalam hal dukung mendukung pasangan calon saat proses Pilgub Jatim,” kata Dicky Cobandono, Senin (16/4). Lanjut Dicky Cobandono, jajaran personel Bakesbangpol juga menjalin

komunikasi dengan Non Govermental Organization (NGO), tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi setiap masalah yang timbul dalam pilkada. Dicky juga menyarankan masingmasing simpatisan peserta Pilgub Jatim agar selalu mengutamakan toleransi. Bahkan dia berharap pelaksaan Pilgub Jatim khususnya di wilayah Kabupaten Blitar berjalan kondusif dan tidak terjadi permasalahan yang berarti. “Kami berharap semua simpatisan agar saling menjaga suasana kondusif yang sudah terbangun di wilayah Kabupaten Blitar ini untuk suksesnya Pilgub Jatim yang akan digelar,” jelasnya. Dijelaskan Dicky, masyarakat Kabupaten Blitar dikenal sebagai masyarakat yang selalu menjunjung tinggi semangat toleransi. Mereka sudah terbiasa dengan berbagai dinamika sosial, termasuk dalam hal perhelatan politik. Dengan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM / PELELANGAN UMUM / SELEKSI CEPAT PUTARAN XIII TA 2018 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut :

hartono/bhirawa

Tampak salah atribut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpasang di wilayah Kabupaten Blitar. kondisi seperti itu, ia yakin Pilgub Jatim bisa dijalankan dengan aman dan tertib. “Kalau ada persaingan dalam politik itu wajar. Namun kami sangat yakin masyarakat Kabupaten Blitar telah mencapai kedewasaan yang matang dalam menghadapi situasi politik,” ujar mantan Camat Talun itu. Menurutnya menjaga kondusifitas wilayah ini penting, mengingat persoalan kondusifitas diperlukan dalam percepatan pembangunan. Sehingga jelang

Pilgub Jatim ini masyarakat dipersilakan untuk mendukung figur pasangan Calon Gubernur. Hanya saja, apapun hasilnya nanti, semua mesti mendukung dan tidak saling bermusuhan usai pelaksanaan coblosan Pilgub Jatim 27 Juni mendatang. “Kondusifitas wilayah sangat berpengaruh dengan semua aspek yang ada di daerah. Sehingga semua pihak harus terus mendukung upaya pemerintah untuk menjaga keamanan wilayah ini,” Q htn, adv terangnya lagi.Q

1. Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https://lpse.surabaya.go.id 2. Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id 3. Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal SPSE Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 17 April 2018

TTD Kelompok Kerja


SURABAYA

Selasa Pahing 17 APRIL 2018

3

Pemkot Permudah Pembayaran Pajak Lewat Transaksi Digital Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) kembali melakukan kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait 8 pembayaran pajak daerah yang kini menggunakan transaksi digital. Sebelumnya, Pajak Bumi Bangunan (PBB) sudah menerapkan model pembayaran semacam ini. Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono mengatakan, hadirnya pembayaran pajak daerah secara digital diharapkan lebih mampu mendongkrak minat masyarakat dalam membayar pajak di bank yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya, salah satunya Bank Mandiri. “Harapannya tidak semua nasabah mengantre di Bank Jatim atau di loket pajak, tetapi menggunakan bank lainnya untuk mengantisipasi jumlah antrean,” terangnya usai melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama penyediaan layanan perbankan dalam pembayaran pajak daerah di ruang pelangi kantor Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah (DPPK) Surabaya, Senin, (16/4). Melihat hal ini, Yusron – sapaan akrabnya mengajak Bank Mandiri selaku mitra pemkot supaya lebih gencar menyosialisasikan pembayaran pajak daerah secara digital. Salah satu cara dengan menyampaikan ke-

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) melakukan kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait 8 pembayaran pajak daerah, Senin (16/4).

andre/bhirawa

pada setiap nasabah yang datang bahwa ada beberapa bank atau penyampaian melalui media sosial terkait pembayaran pajak. ‘’Jadi nasabah tidak perlu datang ke bank, cukup membuka gadget masingmasing, mereka bisa membayar kapan dan dimana pun. Itung-itung menghemat waktu dan energi,” jelas Yusron. Melihat sinergitas yang dibangun, Yusron berharap semua sektor mampu merealisasikan 9 jenis pajak daerah secara optimal. Sebab, hasil pajak daerah tersebut nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat. ‘’Hasil yang diwujudkan berupa pendidikan dan kesehatan,” ujarnya. Hingga saat ini, sektor pajak daerah yang menghasilkan nilai cukup besar adalah pajak bea perolehan BPHTP.

Menurut Yusron, alasan tingginya BPHTP dikarenakan nilai rumah dan tanah semakin hari terus meningkat. “Hal ini membuat warga sadar untuk rutin membayar pajak,” tandas pria alumni Sekolah Tinggi Akutansi (STAN) tersebut. Sementara itu Regional CEO Bank Mandiri Region 8 Jawa Tiga R Edward Djoko Hermawan mengatakan pembayaran pajak daerah yang disediakan Bank Mandiri kepada warga, dipermudah melalui transaksi digital. Tujuannya, mempercepat pembayaran sekaligus mempermudah pelayanan pajak daerah. “Awal Mei 2018, 8 jenis pembayaran pajak seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, Penerangan Jalan (PPJ), parkir, air dan tanah Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) akan direalisasikan,’’ katanya. Dia mengatakan dengan terobosan ini, warga tak perlu berbondong-bondong ke kantor pajak lagi. ‘’Kini cukup membayar melalui SMS banking, mobile banking system, internet banking, khususnya ATM banking Mandiri yang saat ini jumlahnya mencapai 1.050 seJawa Timur,” ujarnya. Dia mengaku, program pembayaran pajak daerah secara digital yang sudah maupun masih dalam proses implementasi di lingkungan Pemkot Surabaya telah terkoneksi secara apik dengan Bank Mandiri. “Harus diakui sistem pembayaran pajak di Pemkot Surabaya sangat baik dan berbeda dengan kota-kota yang Q dre lain,” ungkap Djoko.Q

DPR RI Ingatkan KPU Lakukan Verifikasi DPS ke Rumah Sakit Surabaya, Bhirawa Menjelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 21 April, Komisi II DPR RI mengingatkan kembali kepada KPU dan Bawaslu agar melakukan verifikasi. Misalkan penduduk yang meninggal, diharapkan KPU tidak hanya cukup menerima data dari Dispendukcapil, tetapi juga dicocokkan dengan rumah sakit. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo mengatakan, hasil temuan di lapangan terungkap bahwa masih banyak kasus pemilih yang sudah meninggal namun masih tercantum dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara). Bahkan dari data

yang ada di suatu kabupaten sejak 2014 sampai 2018 pemilih yang telah meninggal bisa mencapai 27 ribu orang lebih. “Itu saya pikir harus dicermati betul sambil mengambil langkah preventif yang tepat. Contohnya di samping data kependudukan di Dispendukcapil, harus diverifikasi dari masingmasing rumah sakit dan puskesmas di seluruh daerah. Saya kira itu bisa digunakan,” ujar Fandi dikonfirmasi, Senin (16/4). Politisi Partai Demokrat ini pun memuji langkah yang diambil Panwas Sidoarjo. Menurutnya pencocokan data yang dilakukan dengan menggandeng dua rumah sakit besar di

Kota Bandeng, hasilnya ditemukan DPS yang telah meninggal cukup besar. Data yang ada, angkanya sampai menyentuh 600 orang. Fandi yakin, kalau verifikasi ini dipakai oleh KPU pastilah jumlahnya bisa ketemu lebih besar. Selain data DPS yang sudah meninggal, masih menurut Fandi, juga perlu diperhatikan oleh KPU adalah mutasi TNI/Polri. Dia menilai, banyak TNI/Polri yang sudah pensiun diyakini belum tercatat. Jangka waktu sejak 2014 sampai saat ini tentunya banyak ruang. “Seperti di rumah sakit, bisa dilakukan juga verifikasi di instansi terkait,” sebutnya.

Kemudian yang juga menjadi sorotannya adalah mengenai data pemilih ganda dan mutasi. Fandi menyakini dari sektor tersebut cukup banyak. Seperti Kota Malang, jumlah mutasi mencapai 8 ribu pemilih. Tentu angka tersebut bukanlah jumlah kecil. Maka dari itu pihaknya meminta KPU dan Bawaslu mencermati sebelum menentukan DPT. “Masukan sudah kita sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu. Dengan begitu yakin DPT benarbenar bersih. Kita optimistis DPT lebih baik dari pilkada sebelumnya,” tandasnya. Sebelumnya Komisioner KPU Jatim Choirul Anam menyebut-

kan, tujuan ditetapkannya DPT 21 April adalah untuk pengadaan surat suara. Mengingat jumlah surat suara harus segera diputuskan. Tetapi revisi tetap berjalan tanpa mengubah jumlah yang telah ditentukan tersebut. Karena bagaimanapun potensi ganda memang masih banyak. Pihaknya bakal melakukan pencoretan tanpa mengurangi jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. ”Kita coret secara fisik, secara soft file. Tapi tidak mengurangi jumlah. Revisi tetap berjalan tanpa mengubah jumlah. Karena potensi ganda memang banyak. Ini dinamikanya cukup banyak di Q cty lapangan,” bebernya.Q

Komisi E Pertanyakan Anggaran Eks PON Remaja II Sebesar Rp 80 M DPRD Jatim, Bhirawa Komisi E DPRD Jatim mempertanyakan anggaran sebesar Rp 80 miliar yang rencananya dialokasikan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) remaja II pada 2018, namun dalam perjalanannya dipindah untuk revitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja), bantuan untuk keluarga TKI serta untuk bidang sosial. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim menjelaskan saat itu dana sebesar Rp 80 miliar untuk pelaksanaan PON remaja II 2018 yang rencananya dipusatkan di Surabaya. Namun dalam perjalanannya, hal tersebut dibatalkan dan kesepakatan waktu pembahasan APBD 2018 dialokasikan ke revitalisasi BLK, bantuan untuk keluarga TKI dan di bidang sosial. ‘’Namun setelah dana tersebut kami tanyakan ke Bappeda, ternyata dana tersebut belum dimasukkan ke pos-pos yang diharapkan oleh Komisi E. Karenanya kami mempertanyakan kesungguhan Bappeda untuk memasukkan alokasi dana tersebut sesuai dengan kesepakatan di Komisi E,’’paparnya, Senin (16/4). Terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim Abdul Halim mengatakan dialihkannya dana tersebut untuk revitalisasi BLK, bidang sosial dan untuk keluarga TKI karena ketiganya menjadi prioritas utama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengingat dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini, di mana pengangguran cukup tinggi maka revitalisasi BLK cukup mendesak. ‘’Jujur ketika turun di lapangan, banyak ditemukan kondisi BLK yang kurang layak. Karena itu seiring dengan keinginan gubernur yang membuat double track pendidikan, maka revitalisasi BLK cukup mendesak untuk dilakukan,’’lanjut politisi asal Partai Gerindra ini. Di sisi lain, selama ini banyak dari keluarga dari TKI yang kondisinya mengenaskan. Si ibu bekerja mencari kehidupan di luar negeri, sementara keluarga yang ditinggal terkadang bapaknya mencari istri lagi atau kesenangan lain, sehingga si anak hidupnya terlunta-lunta. Oleh karena itu, sebagian dana tersebut untuk memperbaiki taraf hidup anak mereka yang ditinggal berkeja ke luar negeri. ‘’Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah diharapkan keluarga TKI ini khususnya anak mereka dapat sekolah dengan layak hingga ke perguruan Q cty tinggi,’’tandasnya.Q

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

MTF 2018, Berlangsung Sukses dan Melampaui Target Majapahit Travel Fair ke 19 Tahun 2018 yang diselenggarakan selama empat hari mulai dari Kamis (12/4) hingga Minggu (12/4) tersebut, berlangsung dengan sukses dan melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Terbukti, selama pelaksanaan Majapahit Travel Fair 2018 mengalami peningkatan transaksi yang cukup signifikan dibanding tahun 2017. Berdasarkan data, peningkatan terlihat dari transaksi travel exchange (travex) yang naik 5 persen dari Rp 55 miliar menjadi Dr H Jarianto MSi Rp 57,9 miliar. Begitupula, dengan capaian target dari pameran dan bursa pariwisata juga mengalami meningkat sebesar 26 persen dari Rp 3,450 miliar menjadi Rp 4,112 miliar. Jumlah pengunjung lebih dari 35 ribu orang, naik dari jumlah tahun lalu sebesar 27 ribu pengunjung. Dalam penutupan MTF 2018 di Grand City Conventional Hall, Surabaya, Minggu (15/4), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur (Disbudpar) Dr H Jarianto MSi melalui Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Jatim, Dra Susariningsih MM mengatakan, meskipun MTF kali ini termasuk sukses, namun tidak akan membuat pihaknya terlena. “Tentunya kami harus menyiapkan kembali pada tahun mendatang agar lebih berkreasi dan memberikan inovasi-inovasi baru dalam pariwisata agar

Kadisbudpar Jatim melalui Kabid Pemasaran Disbudpar Jatim Dra Susariningsih MM berfoto bersama pemenang Tourism Video & Photo Competition 2018 dalam kegiatan penutupan MTF ke 19, di Grand City, Surabaya. menarik minat wisatawan, khususnya untuk datang ke Jawa Timur,” katanya. Seperti tahun ini, lanjutnya, terbukti dengan tema “Culture Uniqueness” yang menonjolkan wisata budaya, maka MTF mampu menghadirkan opsi baru tempat wisata budaya yang ada di beberapa daerah seperti di Banyuwangi, Lamongan dan Surabaya. Adanya penyelenggaraan MTF, dikatakannya, pada akhir tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah wisatawan khususnya mancanegara. Setidaknya, peningkatan kunjungan wisman bisa mencapai 2,5 % - 5%. Hal ini juga mengingat ada target dari Kementerian Pariwisata agar Jatim bisa memenuhi kunjungan satu juta wisman. “Tahun 2017 lalu, pergerakan kunjungan wisman ke Jatim mencapai 625 ribu orang, sedangkan wisnus sebesar 58 juta orang. Apalagi ada MTF seperti ini, kunjungan bisa lebih banyak lagi,” katanya. Disela-sela penutupan, Disbudpar

Jatim juga diberikan beberapa penghargaan baik stan terbaik hingga lomba videographer wisata di Jatim. “Video yang diberikan pada kami nantinya bisa mendukung kegiatan promosi yang dilakukan ke depannya,” ujarnya. Dalam kesempatan ini, Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim menyampaikan terimakasih pada seluruh penyelenggara yang membantu lancarnya kegiatan MTF baik travex maupun event pameran dan bursa pariwisata, seperti Kementerian Pariwisata yang mendukung kepariwisataan di Jawa Timur, beberapa provinsi, sister province, dan kabupaten/kota di Jawa Timur. Dua perwakilan peserta stan/booth pameran dan bursa pariwisata MTF baik dari DKI Jakarta dan Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel merasa bangga bisa turut berpartisipasi dan menjadi bagian dari MTF Jatim. Mereka menilai tema MTF kali ini cukup bagus dan kedepannya ada

“Jadi event ini bukan mengajak wisatawan untuk ke luar negeri, namun ke dalam negeri. Jadi berdampak kepada masyarakat kita. Masyarakat kita semakin makmur, dan industri kita juga semakin baik dalam berpromosi. Apalagi dengan agresifnya Kemenpar sekarang, membuat semua semakin semangat,”ujar Dadan.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana MTF 2018, Dadan Kushendarman menyerahkan penghargaan pada salah satu pemenang desain stan/booth pameran kepariwisataan MTF Jatim. tema yang bisa menantang dalam memperlihatkan potensi kedaerahan. Siapkan Tema Menarik MTF Berikutnya Ketua Panitia Pelaksana MTF 2018,

Suasana salah satu stan pameran MTF Jatim di Grand City Surabaya dan suasana pelaksanaan travex di Hotel Bumi Surabaya.

Dadan Kushendarman mengaku kalau hasil yang dicapai dalam MTF merupakan hal yang menggembirakan, dan pihaknya akan berusaha menghadirkan tema yang lebih menarik di pelaksanaan berikutnya. Sebelumnya, Dadan juga turut senang dengan kepedulian Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang terus agresif berpromosi, dan ikut andil dalam berbagai kegiatan pariwisata membuat MTF berkelanjutan dari tahun ke tahun. Dikatakannya, rasa bangga itu muncul karena mayoritas transaksi dari Business to Business (B to C) maupun dari Business to Consumer (B to C), semuanya bermuara kepada wisatawan masuk atau biasa disebut In Bound. B to B digelar di Hotel Bumi Surabaya. Sementara B to C digelar di Grand City Surabaya.

Buyer Respon Positif Selama MTF berlangsung, Ketua ASITA Jatim yang menangani Travex MTF, H Arifudinsyah SH CN mengatakan, para buyer yang mengikuti travex juga menilai penyelenggaraan MTF 2018 dengan respon yang positif. “Respon para buyer terhadap travex positif terhadap kepariwisataan di Jatim,” katanya. Apalagi, kini di Jawa Timur lebih potensial dikarenakan banyak bandara di Kabupaten/Kota, dan memudahkan akses wisatawan untuk mendatangi objek wisata yang ada di Jawa Timur. “Biasanya memang wisatawan datang berkunjung dengan waktu sesingkatnya namun bisa mendatangi objek wisata sebanyak-banyaknya. Untuk itu, Pemkab/kota harus turut mendukung kepariwisataan yang ada di daerahnya,” ujarnya. Kedepan, diharapkan, pelaksanaan travex tidak sebatas berlokasi di Kota Surabaya. Namun, kegiatan travex bisa ditempatkan di Kabupaten/kota, agar bisa turut mempromosikan dengan melihat langsung kawasan wisata Q rac* yang ada di daerah tersebut.Q


OPINI

4 TAJUK

Dakwah Rajabiyah Kebangsaan

P

enghujung bulan Rajab (tahun Hijriyah) dirayakan masyarakat muslim sedunia sebagai peringatan hari Isra’ mi’raj. Di Indonesia, biasa disebut Rajabiyah,dijalani dengan berbagai ibadah puasa, shalat sunnah, dan istighotsah (doa bersama). Bahkan negara secara resmi memperingati Isra’ mi’raj di masjid negara (Istiqlal), dihadiri presiden beserta anggota kabinet. Pelaksanaan Rajabiyah telah menjadi budaya masyarakat mempersiapkan mental menyambut bulan Ramadhan. Di berbagai daerah momentum Rajabiyah dimanfaatkan sebagai periode dakwah (pengajian), dan istighotsah kubro (doa bersama secara kolosal). Sebagian dilaksanakan di lapangan, sebagian juga dilaksanakan di berbagai masjid dan mushala. Kisah-kisah Isro’ mi’raj, menjadi tema utama pembedaan antara perbuatan baik dan buruk. Masing-masing dengan konsekuensi. Diharapkan terwujud ke-saleh-an sosial. Meningkatnya ke-dermawan-an, dan toleransi. Peringatan Isra’ Mi’raj memiliki makna (urgensi) strategis. Sebagai penglipur spiritual soaial. Yakni, meningkatnya pengharapan dalam situasi sulit. Hari esok yang lebih baik, menjadi doa utama Nabi Muhammad SAW pada masa sulit.Amul Huzni (masa paling sulit), pernah dialami kanjeng Nabi SAW, sekitar tahun 619 masehi (9 tahun dari masa kenabian). Pada setahun itu, Khadijah r.a. (istri Nabi SAW) dan Abu Thalib r.a. (paman sekaligus wali asuh Nabi SAW) meninggal dunia. Ahli tarikh (sejarah Islam), meyakini bahwa agama Islam saat itu pada situasi kritis. Sampai suatu malam, tanggal 27 bulan Rajab (tahun 620 Masehi), Nabi Muhammad SAW pasrah merebahkan diri di sisi Ka’bah. Saat itulah malaikat Jibril datang atas perintah Allah. Tujuannya, membawa Nabi SAW melaksanakan isra’ (perjalanan dari Mekkah ke Yerusalem). Lalu berlanjut mi’raj menghadap Allah sang Maha Pencipta. Pada perjalanan Isra’ Mi’raj, Nabi Muhammad SAW, menerima tutorial dari para “senior,” sejak nabi Adam a.s., sampai nabi Isa al-masih . Tutorial nabi-nabi pendahulu sangat penting. Masing-masing nabi dan rasul Allah berkewajiban (dakwah) membimbing umatnya, dengan metode dakwah berbeda. Disesuaikan dengan waktu dan adat bangsa tertentu. Sedangkan bimbingan oleh Nabi Muhammad SAW, akan meliputi seluruh dunia dan sampai berakhirnya dunia. Hikmah dari isra’ dan mi’raj, adalah sikap sabar dan melaksanakan kewajiban shalat. Para ahli tafsir menyatakan, bahwa isra’ dan mi’raj, merupakan “buah” dari kesabaran Nabi Muhammad menghadapi kaumnya. Begitu pula setelah peristiwa mi’raj, Nabi SAW memilih melaksanakan perintah hijrah. Agar kaumnya (penduduk Mekkah) tidak tertimpa azab (karena mengusir Nabi SAW).Perintah shalat, merupakan hadiah paling istimewa dari Sang Maha Pencipta. Pentingnya shalat, dalam surat Al-Baqarah ayat ke45 (QS 2:45), difirmankan, “Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat...” Firman ini diulang lagi pada surat Al-Baqarah ayat ke153. Pada firman lainnya juga diakui, bahwa shalat, memang berat, kecuali orang yang khusyuk. Yakni (dalam QS 2:46), “orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya,” Para ahli sufi menyatakan, bahwa mi’raj, bukan hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan setiap orang bisa mi’raj, ketika shalat. Awal dialog antara Allah SWT dengan Nabi Muhammad SAW dalam mi’raj, diabadikan sebagai bacaan shalat pada posisi tahiyat. Peneguhan isra’ dan mi’raj, mestilahdipahami sebagai pengharapan sosial, bahwa para pemimpin akan meneladani sifat Nabi SAW. Yakni,berbuatbenar, ter-percaya, cerdas (menguntungkan rakyat), dan selalu hadir melindungi. Pelaksanaan Rajabiyah tahun ini, bersamaan dengan penyelenggaraan pilkada serentak dan jelang pencalonan presiden. Maka istighotsah kubro (kolosal) diharapkan memperkuat kerukunan kebangsaan. Rajabiyah menjadi budaya bersendi syara’ yang menenteramkan, sekaligus memupus radikalisme.

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Khutbah Jangan Langsung Jadi Berita Isi khutbah atau ceramah keagamaan sebaiknya tidak langsung disajikan secara mentah oleh kalangan pers sebagai berita. Kami dari Dewan Pers tidak menganjurkan apa disampaikan sebagai isi khutbah langsung dihadirkan menjadi berita oleh teman-teman pers. Apa pun yang terjadi, kalangan pers harus dapat menghormati substansi sebuah khutbah. Dia menilai ceramah keagamaan sudah pasti sudah bersifat privat walaupun berlangsung di tempat terbuka, atau ada media serta alat pengeras suara yang membuat ceramah itu terdengar ke mana-mana. Kecuali kalau memang itu ceramah non-keagamaan dan disampaikan di depan publik. Jika kalangan pers ingin mengutip sebuah ceramah keagamaan, maka materi atau isi ceramah keagamaan yang dianggap menarik, dapat diklarifikasi kepada penceramah dengan wawancara setelah ceramah usai serta mencari narasumber lain sebagai pembanding atau pelengkap. Prinsip jurnalistik 5W+ 1H harus diperdalam. Yang namanya isi khutbah, tidak pernah ada unsur 5W 1H, karena itu sepihak dari pengkhutbah, penceramah atau rohaniawan, makanya kami dari Dewan Pers tidak pernah menganjurkan isi khutbah bulat-bulat dijadikan berita. Bahwa khutbah selalu dipenuhi dengan pesan rohani, hubungan manusia dengan Tuhan. Seandainya ada isi khutbah yang menyangkut persoalan sosial, atau politik, pasti dibungkus dalam konteks keagamaan. Sementara sebuah berita tidak hanya menyangkut satu orang, melainkan juga menyangkut orang banyak. “Kewajiban anda mengecek, mengonfirmasi dan verifikasi dari pihak lain. Jimmy Silalahi Anggota Dewan Pers

Selasa Pahing 12 APRIL 2018

Take Down Situs Hoax Tim Cyber Troops Polda Jatim terus memantau interaksi komunikasi di dunia maya dan media sosial. Saat ini ada ribuan situs di hapus (take down) karena menyebarkan hoax, berita palsu, dan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Situs yang membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat telah diblokir. Upaya ini ditempuh guna menekan jumlah persebaran hoax di masyarakat (Bhirawa, 30/3/2018).

N

egeri ini memang sedang darurat hoax. Bagaimana tidak, hampir setiap hari informasi bohong bermunculan. Beberapa pihak sudah berusaha membendung peredaran informasi palsu ini tapi belum membuahkan hasil maksimal. Hoax belum mereda, justru semakin menjadijadi. Masifnya informasi abal-abal semakin menemukan momentumnya saat Pilkada sekarang. Ini benar-benar situasi genting. Hoax telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan dan memicu disintegrasi bangsa. Pernyataan darurat hoax ini muncul agar semua pihak memberi perhatian serius. Ini persoalan bangsa yang tidak mainmain. Di negeri ini cukup banyak persoalan serius hingga sampai pada status darurat. Darurat hoax ini seakan melengkapi situasi darurat dalam persoalan narkoba, pornografi, kekerasan pada perempuan dan anak, dan sejumlah persoalan serius lainnya. Karena situasinya darurat, maka penyelesaian masalah ini menuntut segera. Genderang perang melawan hoax telah ditabuh oleh banyak pihak. Aparat penegak hukum telah melakukan sejumlah langkah untuk membendung laju persebaran hoax ini. Upaya melakukan take down terhadap situs-situs hoax merupakan langkah yang telah ditempuh Polri. Namun upaya memberangus ribuan situs tidak bertanggungjawab ini bukan berarti hoax akan otomatis sirna. Mati Satu Tumbuh Seribu Segala upaya yang ditempuh banyak kalangan guna memblokir persebaran hoax ternyata belum memuaskan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan In-

bahkan palsu. Orang bisa berganti-ganti identitas diri. Hal inilah yang cukup menyulitkan dalam mendeteksi interaksi komunikasi di alam maya. Tidak jarang orang menerima hoax dari sumber yang tidak jelas. Parahnya, tidak sedikit orang yang turut memviralkan kebohongan tersebut. Kuatnya penetrasi meformatika juga telah dia sosial dan tingginya menutup beberapa webpenggunaan media sosial site dan akun media sossemakin menyuburkan ial yang terbukti sebagai hoax. Dalam komunikamedia penyebar kebosi yang difasilitasi beraghongan. Undang-Unam gadget dan internet dang Nomor II/2008 dan memang memungkinkan perubahannya dalam semua orang bisa Undang_Undang Nomor melakukan apa saja den19/2016 tentang Inforgan mudah. Para produsmasi dan Transaksi Eleen narasi hoax bisa sulit ktronik (ITE) telah diteterdeteksi karena selain Oleh: gakkan guna membendjumlahnya yang besar, ung peredaran hoax ini. Sugeng Winarno identitas kreator pesan Tapi inilah hoax. Mati palsu itu yang sulit dilasatu tumbuh seribu. Upcak. Tidak sedikit orang aya memberangus hoax berhadalempar batu sembunyi tangan. pan dengan perlawanan para produsen hoax yang semakin besar Kontra Narasi Hoax jumlahnya. Kini produsen hoax terMengingat begitu lihai dan cerus bermunculan. Bahkan saat ini diknya para produsen hoax, maka muncul pabrik pembuat narasi hoax perlu dicari cara-cara ampuh guna yang sengaja memproduksi pesanmengatasi persoalan ini. Cara-cara pesan hoax dan memviralkannya. pemblokiran atau take down terAda motif ekonomi dalam peredarbukti tidak cukup efektif. Upaya an hoax ini. Beberapa pihak berhaterus mengedukasi masyarakat sil mendulang keuntungan yang betentang literasi media harus disar dari praktik memproduksi pegelorakan oleh semua kalangan. san palsu ini. Upaya pendidikan bermedia yang Motif politik juga mengemuka di sehat harus tersistem dengan baik. balik merebaknya hoax. Apalagi Bukan sekedar gerakan seporadis saat Pilkada seperti sekarang. dan hanya berlangsung sesaat. Tidak jarang kampanye hitam berCara lain yang menjadi penting wujud berita bohong sengaja dihemdilakukan adalah dengan melabuskan para lawan politik. Saling wan peredaran berbagai pesan menyerang dengan penciptaan opihoax itu melalui pesan-pesan anti ni negatif tentang sosok tertentu hoax. Maraknya narasi hoax harus seakan menjadi cara jitu untuk dilawan dengan kontra narasi tenmenang dalam kontestasi Pilkada. tang hoax. Melalui kontra narasi Beragam pesan diproduksi guna maka pengguna media akan bisa mencari celah dan menjatuhkan cimendapatkan informasi yang bertra dan kredibilitas lawan. imbang dari berbagai sisi. PesanMasifnya produksi dan sirkulapesan hoax harus dinarasikan bahsi hoax semakin tak terkendali wa hal itu tidak benar. Dengan ini karena siapa saja bisa menjadi informasi akan mudah dipilah antprodusen dan penyebar hoax. ara yang benar dan yang abal-abal. Dalam komunikasi di dunia maya Kontra narasi juga menjadi memang berlaku anonimitas. Idenpenting agar opini yang berkemtitas seseorang bisa dibikin samar, bang tentang sebuah isu tertentu

bisa dikendalikan kearah perlindungan kepada masyarakat. Bujuk rayu dan ajakan para produsen hoax lewat beragam pesan di internet bisa dilawan dengan informasi-informasi tandingan yang bisa melemahkan kekuatan pembuat hoax tersebut. Upaya kontra narasi ini setidaknya bisa menjadi counter issue yang telah diagendakan para pembuat hoax. Beberapa media massa cetak dan elektronik telah membuat ruang penjernih informasi (clearing house of information). Melalui beragam akun media sosial, masyarakat juga bisa membuat narasi-narasi untuk meluruskan informasi. Tulisan di personal blog, website hingga portal video semacam Youtube bisa digunakan untuk membuat kontra narasi. Kepedulian bersama antara pemerintah, pengelola media dan semua instrumen masyarakat ini menjadi penting guna bersama melawan hoax. Polri telah dengan sigap memidanakan beberapa pribadi dan kelompok penyebar hoax. Langkah ini tentu patut diapresiasi, namun cara-cara yang ditempuh polisi ini jangan sampai justru mengebiri kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi. Sehingga upaya take down terhadap ribuan situs hoax hendaknya tidak berlarut-larut. Jangan sampai situasi ini disalahartikan menjadi kesempatan aparat penegak hukum untuk membungkam warganya. Pada era banjir informasi seperti sekarang ini, menuntut penerima pesan yang kritis dan berdaya. Para produsen dan konsumen media harus punya keterampilan memilih dan memilah terhadap beragam pesan yang kehadirannya bertebaran tak terhingga. Ketika masyarakat pembaca koran, pendengar radio, penonton televisi, dan penikmat media online mempunyai kemampuan melek media, maka hoax bisa dipastikan bakal sirna. (*) Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.

Mencegah Anak Bekerja Usia Dini

Gotongroyong Sokong Pendidikan Berlanjut Hari-hari sepanjang awal bulan April sampai Mei, kalangan remaja Indonesia menghadapi sejarah terpenting dalam hidupnya. Yakni, seksama menghadapi ujian nasional (Unas) dan ujian sekolah (Usek, untuk tingkat SD). Terdapat kebanggaan, sekaligus berdebar-debar. Namun juga terasa ada yang kurang.Yakni, banyak rekan-rekan se-pantaran tidak dapat mengikuti ujian paling akhir, disebabkan tidak melanjutkan sekolah. Karena harus menyokong perekonomian keluarga. Kemiskinan keluarga dan infratsruktur sekolah masih menjadi kendala utama pendidikan. Kemiskinan, bukan sekadar “menghadang” anak-anak melanjutkan pendidikan dengan biaya pemerintah. Melainkan terpaksa “iba” terhadap orangtua yang miskin. Sehingga merasa wajib turut menanggung beban, yang seharusnya tidak dipikul oleh anak-anak. Begitu pula akses infrastruktur pendidikan (dan menuju sekolah) terasa bagai “mendidik” anak-anakdengan pola perjuangan keras. Ironis, karena urusan pendidikan memiliki sandaran hukum sangat kokoh. Dijamin konstitusi sebagai hak (sekaligus kewajiban) masyarakat. Bahkan pembukaan UUD (yang paling sakral dan tidak boleh diubah), juga meng-amanat-kan urusan kependidikan. Alenia ke-empat mukadimah UUD menyatakan, “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ... dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ... .” Frasa kata, “mencerdaskan kehidupan bangsa,”telah dikukuhkan menjadi cita-cita pembentukan negara. Amanat konstitusi pada pembukaan UUD, di-ejawentah-kan dalam batang tubuh, khususnya pasal 31, dengan lima ayat peraturan. Serta dua kali diterbitkan payung hukum lex specialist mendukung pelaksanaan konstitusi. Diantaranya berupa UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sandaran hukum terasa telah cukup. Namun dalam pelaksanaan, urusan pendidikan selalu berhadapan dengan berbagai kendala. Termasuk kendala politik, berupa “ke-bebal-an” pemerintah daerah. Terutama berkait dengan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta dari APBD (daerah). Tetapi belum semua daerah (propinsi maupun kabupaten dan kota) menuruti amanat UUD. UUD pasal 31 ayat (4) menyatakan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Masih banyak daerah “mengkalkulasi” anggaran pendidikan dengan pemahaman sepihak. Sehingga anggaran pendidikan di daerah tidak mencapai

20%, tetapi dinyatakan telah lebih.

Tanggungjawab urusan pendidikan, telah dibagi antara pemerintah pusat, daerah propinsi, serta daerah kabupaten dan kota. Namun masih banyak Pemda abai terhadap urusan pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Menyebabkan banyak tragedi putus sekolah. Karena kurangnya inovasi program bantuan siswa keluarga miskin (gakin). Hanya bantuan berupa keuangan untuk biaya pendidikan. Padahal yang dibutuhkan adalah sokongan untuk perekonomian keluarga.

Berbagi Tanggungjawab Ke-tidak patuh-an pemerintah daerah terhadap pagu anggaran pendidikan, menyebabkan penyelenggaraan sekolah tidak dapat optimal. Misalnya, banyak sekolah (tingkat SD, Sekolah Dasar) belum memiliki lahan. Masih menggunakan lahan milik masyarakat. Pemilik lahan dijanjikan diangkat menjadi penjaga sekolah berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara). Syukur, kasus kepemiliOleh: kan lahan sekolah, bisa Tragedi Putus Sekolah Yunus Supanto diselesaikan melalui“lobi” Rendahnya perekonomian antara aparat desa bersakeluarga, menyebabkan ma kepala sekolah, dengan masih banyak anak-anak pemilik lahan.Namun sering pula hasil tidak dapat melanjutkan pendidikan. Sehpositif “lobi” tidak segera ditindak-lanjuti ingga diperlukan bantuan siswa gakin yang oleh pemda (Pemerintah Daerah, kabudi-inovasi berupa modal kerja sesuai usia paten dan kota). Janji tidak ditepati, sehanak. Misalnya, bantuan hewan ternak uningga tetap “membara” bagai api dalam tuk di-kembangbiak-kan selepas sekolah. sekam.Pemilik lahan yang dibohongi Umumnya tradisi masyarakat Indonesia menutup pagar masuk sekolah. memiliki kebiasaan angon (meng-gembaKasus “ke-bebal-an” lain Pemda, adalah la) yang dilakukan oleh anak-anak. pem-biar-angedung sekolah yang tidak layBerdasar data Kemendikbud (Kemenak. Atapnya bocor-bocor, sampai nyaris terian Pendidikan dan Kebudayaan) tahun roboh. Lebih lagi infrastrukturlingkungan ajaran 2016/2017,angka putus sekolah sekolah dan jalan menuju sekolah, sering masih cukup tinggi. Lebih dari 187 ribu kebanjiran. Pada musim hujan, sekolah anak-anak usia 7 hingga 18 tahun, tidak terpaksa diliburkan. Padahal dengan iklim dapat melanjutkan pendidikan.Bahkan ada hujan tropis, Indonesia memiliki waktu tuyang tidak namapak lagi disekolah sejak run hujan sampai enam bulan. Sepanjang kelas 1 SD. Paling rawan terjadi pada jenwaktu itu pula proses belajar terganggu. jang pendidikan SMK (Sekolah MenenIronisnya, supermarket, pertokoan, dan gah Kejuruan). Jumlahnya mencapai 72 pasar, tidak terganggung banjir. ribu lebih siswa, setara dengan 39% dari Padahal berdasar UU Nomor 20 tahun total angka putus sekolah. 2003, Pemda memiliki kewajiban menye“Dominasi” putus sekolah SMK cuklenggarakan layanan pendidikan. Pada up memprihatinkan. Karena selama satu pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas, menyadekade terakhir pemerintah meng-geber takan, “Pemerintah dan pemerintah daerpembangunan SMK. Termasuk di peah wajib memberikan layanan dan kesantren. Minat masuk SMK di berbagai mudahan, serta menjamin terselenggadaerah juga mengalami peningkatan sanranya pendidikan yang bermutu bagi gat pesat. Selain siap kerja, lulusan SMK setiap warga negara tanpa diskrijuga bisa melanjutkan ke perguruan tingminasi.”Begitu pula dana penyelenggagi. Sangat banyak alumni SMK berhasil raan pendidikan, khususnya pendidikan masuk perguruan tinggi negeri, sesuai dasar (SD dan SMP sederajat), tercanjurusan secara linier. Serta memperoleh tum pada ayat ke-2. beasiswa belajar ke luar negeri. Seharusnya setiap Pemda memahami Angka murid gakin tahun 2017, diperkirabenar kewajiban urusan pendidikan, yang kan meliputi 17 juta-an peserta didik. Sejumtercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2014 lah itu pula yang mesti diwaspadai rawan tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban putus sekolah. Kemiskinan keluarga mentersebut terinci dalam matriks pembagian jadi alasan utama, bagai tragedi yang selalu urusan pemerintahan konkuren antara penampak di depan mata. Anak-anak terpakmerintah pusat dan daerah propinsi serta sa meninggalkan bangku sekolah untuk kabupaten dan kota. Realisasinya dimulai menyokong perekonomian keluarga. Sepada awal tahun 2016. bagian bekerja pada jenis pekerjaan berat Berdasarkan matriks lampiran UU Pemerorang dewasa. Sekaligus tidak terlindungi intahan Daerah, Pemerintah kabupaten dan peralatan kerja memadai. kota, memiliki tanggungjawab urusan pendidNamun berdasar sigi sosial, selain keikan tingkat dasar. Yakni SD (dan sederajat), miskinan terdapat pula penyebab “budaya.” serta SMP (dan sederajat). Sedangkan tingkat Diantaranya, pernikahan dini (usia belia). menengah (SMU, Madrasah Aliyah, dan Serta “paradigma” keliruterhadap sekolah, SMK) diurus Pemerintah Propinsi. yang diyakini kelompok masyarakat tradis-

ional di pedalaman. Ke-terasing-an, menyebabkan pengalaman terhadap “hasil sekolahan” hanya sebatas kenakalan anak. “Beburu” Murid Gakin Konstitusi meng-amanat-kan altar pendidikan sebagai upaya pembangunan (perbaikan) kehidupan bangsa. UUD pasal 31 ayat (3), menyatakan : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ... .”Namun niscaya pemerintahmemerlukan bantuan masyarakat. Penyelanggaraan pendidikan di seluruh dunia, juga selalu disokong kuat partisipasi masyarakat.Di Indonesia, sejak ber-abadabad silam, peran masyarakat pada urusan pendidikan selalu menonjol. Dimulai dari pola pengajaran pondok pesantren, berkembang menjadi pola kelas berjenjang. Faktanya, daya tampung pada lembaga pendidikan (sekolah dan kampus) negeri, hanya sekitar 30% jumlah peserta didik. Selebihnya, masyarakat yang menyelenggarakan lembaga pendidikan secara ber-gotongroyong. Seperti telah dilakukan beberapa organisasi masyarakat (ormas) berbasis keagamaan (antaralain Muhammadiyah dan NU) yang memiliki ribuan lembaga pendidikan. Banyak sekolah yang didirikan kedua ormas, memperoleh apresiasi positif UNESCO (United Nations Educational Scientific And Cultural Organization, badan PBB yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan). Selain melalui ormas,masyarakat berbasis keluarga, masing-masing dapat berperan pada pendidikan formal. Misalnya, kumpulan orangtua murid SD, maupun komite sekolah, dapat mencegah putus sekolah. Caranya tak lain, mengumpulkan donasi, agar sekolah anak-anak gakin tetap berlanjut. Setiap orangtua murid, bersama guru (dan komite sekolah) bisa gotongroyong “berburu” murid gakin. Anakanak (rekan sekolah) juga mengetahui teman-temannya yang tergolong miskin. Ke-gotongroyong-an masyarakat, niscaya memerlukan fasilitasi pemerintahserta kinerja DPR dan DPRD. Kelompok masyarakat bisa penyelenggara pendidikan (swasta) mengajukan “Jasmas” (jaring aspirasi masyarakat)melalui lembaga wakil rakyat. Yang paling diperlukan, antaralain (penambahan) pembangunan ruang belajar lebih memadai. Serta sokongan pemerintah untuk kesejahteraan tenaga pendidik, melalui sertifikasi guru. Terutama pada sekolah swasta di kawasan terpencil (dan pedesaan) patut memperoleh “kepedulian mendalam” wakil rakyat. Agar sekolah swasta dapat menampung murid gakin lebih banyak.

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik


Selasa Pahing, 17 APRIL 2018

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Pemkab Matangkan Tukar Guling RPH Krian Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo mulai mematangkan pembahasan tukar guling lahan RPH (Rumah Potong Hewan) Krian dengan tanah milik pengusaha property, Susilo, di desa Seketi, Balongbendo. Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Senin (16/ 4) kemarin menggelar rapat tertutup di Pendopo Kabupaten dengan Sekkab, Achmad Zaini, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Handayani, Kabid PUPR Yudi Kartikawan dan tampak hadi anggota DPRD, Achmad Amir Aslichin serta pengembang Perumahan Pondok Jati, Susilo. Achmad Zaini, secara ekplisit membenarkan rapat ini memang membahas tukar guling RPH Krian. ‘’Kami membahas tukar guling ini dilanjutkan atau bagaimana. Namun karena masih belum matang, belum ada yang bisa dijelaskan,’’ katanya. Sedangkan Handayani memilih bungkam. ‘’Sudah, jangan tanya soal itu,’’ pintanya. Namun kalangan DPRD Sidoarjo menangapi skeptis rencana tukar guling ini. Program lain yang prioritas belum selesai dijalankan, sudah muncul masalah baru lagi. Dalam Perpres 19 tahun 2017 menegaskan bahwa tukar guling harus dengan persetujuan DPRD. ‘’Itu sudah pasti akan membutuhkan persetujuan dewan,’’ ujarnya. Hadi Subiyanto dari Fraksi Golkar, akan menolak mentah-mentah rencana ini, ‘’Masak undang-undang, kalah dengan omongan,’’ ujarnya gemas setelah mendengar rencana bombastis itu.Q hds

BPR Delta Artha Menang dalam Top BUMD

kus/bhirawa

Sofia Nurkrisnajati Atmaja

Sidoarjo, Bhirawa BUMD milik Kab Sidoarjo, BPR Delta Artha Sidoarjo tampil jadi pemenang dalam Top BUMD 2018. Suatu penilaian atas kinerja BUMDBUMD se Indonesia yang digelar Majalah Business News Indo-

nesia. Pada gelaran ini, BPR Delta Artha Sidoarjo lolos seleksi dari 2 ribu BUMD se Indonesia yang mengikuti. Selanjutnya dari nominasi 200 BUMD yang dinyatakan terbaik, BPR Delta Artha dinyatakan sebagai pemenang dengan kategori Improvement Top BPR Bidang Edukasi dan Inklusi penabung usia dini. Selain itu, Dirut BPR Delta Artha Sidoarjo, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, juga ditetapkan dalam Top CEO BUMD tahun 2018. Penyerahan penghargaan akan diserahkan nanti pada Kamis, 3 Mei di Jakarta. Dirut BPR Delta Artha Sidoarjo, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, saat dihubungi menyampaikan rasa terima kasih pada semua pihak yang selama ini mensuport kinerja dari BPR Delta Artha. Penghargaan Top BUMD ini diberikan pada BUMD-BUMD terbaik di Indonesia atas berbagai prestasi dan perbaikan yang telah dilakukan terkait kerja bisnis. Misalnya layanannya dan kontribusinya terhadap pembangunan perekonomian daerah. “Informasi yang kami dapatkan, penyelenggaraan Top BUMD ini dilakukan supaya bisa mendukung program kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,’’ kata Sofi, saat dihubungi Senin (16/4) kemarin.Q kus

5

Oknum PNS Ditangkap Polisi Diduga Pengguna Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Terkait oknum PNS, Dinas Perhubungan Sidoarjo DHN (37) yang masih aktif diringkus petugas Satnarkoba Polresta Sidoarjo diduga karena mengkonsumsi Narkoba. Petinggi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Sidoarjo saling menunggu. Sehingga mereka sampai saat ini belum bisa memberikan sanksi tindakan tegas dari pemerintah. Kepala Dinas Perhubungan, Bahrul Amiq menegaskan, kalau pihaknya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Mengenai kepegawaiannya, Ia menegaskan yang bisa memberikan tindakan tegas sesuai dengan aturan ASN adalah BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Sidoarjo. “Jadi BKD yang memproses sesuai aturan ASN. Namun hingga kini kami juga belum mendapatkan laporan secara resmi dari Kepolisian,’’ tegas Bahrul Amiq (16/4). Hal yang sama juga disampaikan Kepala BKD Sidoarjo, Sri Witarsih, kalau pihaknya juga belum bisa memberikan sanksi. Karena pihak OPD nya, dalam hal ini Disbub Sidoarjo juga belum memberitahukan secara tertulis terkait oknum PNS yang tertangkap polisi diduga pengguna Narkoba. ‘’Jadi kami belum menerima surat pemberitahuan itu,’’ tegas Witarsih kepada media. Sebelumnya, jajaran Polresta Sidoarjo telah menggelar

hasil penangkapan kasus-kasus Narkoba. Diantara tersangkanya adalah DHN (37) dari Magersari Sidoarjo masih aktif sebagai staf di Dishub Kab. Sidoarjo dan DS (62) warga Tanggulangin, sudah pensiun dari dinas yang sama. Keduanya ditangkap jadi satu TKP dan barang bukti yang diamankan dari keduanya 0,56 gram. Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Himawan Bayu Aji menuturkan, dari penangkapan keduanya, masih dilakukan pengembangan. ‘’Barang yang dikonsumsi oleh kedua pelaku akan kami kembangkan, berasal dari siapa dan dimana,’’ tuturnya. Selain itu, Satnarkoba juga berhasil mengungkap sembilan kasus lainnya dengan delapan orang tersangka selama sepekan ini. Kalau dijumlah, kasus keseluruan yang berhasil diungkap ada 10 kasus dengan 11 tersangka. ‘’Barang bukti yang didapatkan dari penyitaan keseluruan, sabusabu seberat 17,79 gram dan ganja 1,88 gram, ‘’ ungkap Hi-

achmad suprayogi/bhirawa

Para tersangka digiring petugas dari ruang tahanan untuk dilakukan gelar perkara. mawan. Ditambahkan Kasat Narkoba Polresta Sidoarjo, Kompol Sugeng Purwanto, kasus-kasus yang terungkap ini merupakan jaringan Narkoba yang

ada di Gedangan, Sidoarjo, Tanggulangin dan Buduran yang masing-masing dua kasus. Satu kasus jaringan yang lainnya yang berhasil diungkap yakni Jabon dan Pasuru-

an. ‘’Akibat perbuatanya, para tersangkat dijerat Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,’’ tegas Sugeng Purwanto.Q ach

Jangan Hanya Bisa Wabup Gresik Launching Program Desa Berdaya Gresik 2018 Marah-marah Saja Gresik, Bhirawa Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Moh Qosim melaunching Program Desa Berdaya Gresik 2018. Bertempat di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Senin (16/4) Wabup menandatangani prasasti, serta menabuh gong menandai Program Desa Berdaya Gresik 2018 dimulai. Ada 110 desa dari 10 Kec di Gresik yang masuk pada Program Desa Berdaya 2018. Masing-masing Kec Driyorejo, Men-

ganti, Benjeng, Balongpanggang, Kedamean, Duduksampeyan, Sidayu, Ujungpangkah, Dukun dan Panceng. Wabup mengajak kepada para Kepala Desa (Kades) yang hadir pada acara itu agar tetap semangat. Menurutnya, desa yang akan dijadikan pioner segala sesuatu yang ada di desa harus dikembangkan. ‘’Kami akan memfasilitasi mengenalkan potensi desa itu kepada dunia luar melalui media. Semua potensi itu terma-

kerin ikanto/bhirawa

Wabup Moh Qosim saat melaunching Desa Berdaya 2018.

suk seni, budaya serta potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di desa anda. Tujuannya agar masyarakat desa lebih berdaya dan lebih maju,’’ jelas Wabup Kepada para Kades yang hadir, Wabup meminta agar para Kades memberi semangat dan mengajak warganya untuk membantu program ini agar berubah. ‘’Saya berharap anda dan warga desa anda membantu program ini agar desa anda lebih maju dari saat ini,’’ ujar Wabup kepada 110 Kades yang hadir. Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tursilowanto Hariogi kepada Kabag Humas dan Protokol, Suyono mengatakan, Program Desa Berdaya Gresik 2018 merupakan program pemberdayaan dalam cakupan wilayah desa. Melalui pendekatan terintegrasi yaitu program capacity building (pembinaan masyarakat), ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga kesiap-siagaan bencana, dengan target tumbuh dan berkembangnya kelembagaan lokal yang berdaya untuk mengatasi permasalahannya sendiri serta berkolaborasi dengan pihak lain terutama pemerintah desa.Q eri

Sidoarjo, Bhirawa Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan, membuka resep khusus Caleg yang ingin memenangkan Pemilu Legislatif. Bila resep dijalankan secara konsisten, diyakini akan menang, atau bila kalah Zulkifli siap mengganti biaya logistik yang pernah dikeluarkan Caleg PAN itu. Komitmen itu disampaikan dalam acara ngobrol bareng Zulhasan (Zulkifli Hasan) dengan kader DPD PAN Sidoarjo, di GOR Sidoarjo, Senin (16/4). Ternyata cukup mudah untuk bisa memenangkan konstestan Pemilu bagi seorang Caleg, harus rajin mengunjungi pengurus ranting. ‘’Digilir saja satu persatu, paling dua jam juga klar,’’ ungkapnya serius. Bertamu ke rumah pengurus RT dan RW, mengikuti tahlilan, pengajian, dan rajin mengikuti kerja bakti di kampungnya. Menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitarnya. Lakukan itu terus menerus, dan niscaya akan meraih kemenangan. ‘’Tapi kalau Calegnya malas, tidak mau bergaul. Enggan berhubungan dengan masyarakat. Itu nama-

nya mau enaknya saja. Ya kalau begitu sama dengan pilih hantu. Makanya gak bakalan bisa menang,’’ terangnya. Tetapi kalau resep yang disampaikan dijalankan penuh dan akhirnya kalah, ia bersedia mengganti semua biaya yang dikeluarkan Caleg itu. Dari GOR Sidoarjo ini, keluar pernyataan Bang Zul untuk siap menjadi presiden dalam Pilpres 2019 mendatang. Ia mengobarkan gelora kader PAN, bahwa saat ini kesempatan PAN mempunyai presiden atau wakil presiden. Hanya jumlah kursi PAN di DPR masih 9%. ‘’Untuk mengusung pasangan Pilpres, Parpol harus mempunyai anggota DPR RI 20%,’’ ujarnya. Bang Zul tampaknya membatasi untuk tidak terlalu banyak bicara soal Pilpres. ‘’Ini banyak wartawan, saya tidak bicara banyak dulu (Pilpres),’’ katanya. Ia menunggu dulu hasil Pilgub Jatim. Setelah hasil Pilgub nanti sudah ketahuan pemenangnya, maka ia akan berbicara lagi lebih jauh soal Pilpres. Untuk saat ini sebaiknya konsentrasi dulu pada pemenangan Khofifah.Q hds

Bantuan untuk Tempat Ibadah di Sidoarjo Menyusut Puspa Agro Kembangkan Pertanian Sistem Polyback Sidoarjo, Bhirawa Kepala Bagian Kesra Kab Sidoarjo, Hadi Mulyanto SH mengatakan, bantuan untuk rehab bagi tempat ibadah seperti Masjid, Mushola dan tempat ibadah lain di Kab Sidoarjo, pada tahun 2018 ini mengalami penyusutan nilai. Hadi menyebut untuk bantuan pada rehab Masjid tahun 2017 lalu sebesar Rp15 juta, namun pada tahun 2018 ini menjadi Rp10 juta. Sedangkan bantuan pada Mushola tetap Rp8 juta. ‘’Tapi tahun ini khusus Masjid yang ditunjuk jadi tempat Safari Jumat mendapat Rp15 juta. Sedangkan pada tahun 2017 mendapat Rp18 juta,’’ kata Hadi, saat

membuka kegiatan Sosialisasi Aplikasi Online Bantuan Masjid dan tempat ibadah lain tahun 2019, di Ruang Delta Graha Setda Sidoarjo, Senin (16/4) kemarin. Menurut Hadi, panitia pembangunan Masjid yang mengajukan proposal, yang kemarin hadir, kalau Bagian Kesra Kab Sidoarjo sebenarnya sudah berusaha menyampaikan pada Tim Anggaran Pemkab, agar dana bantuan ada kenaikan. Tapi karena pertimbangan di Kab Sidoarjo saat ini peruntukkan APBD juga banyak sekali, sehingga usulannya tidak bisa terealisasi. “Semoga pada tahun 2019 yang akan datang, Pemkab Sidoarjo

kus/bhirawa

Panitia pembangunan tempat ibadah dari 16 kecamatan hadir, menerima pengarahan dari Bagian Kesra Kab Sidoarjo.

tetap memperhatikan masalah bantuan pembangunan tempat ibadah,” lanjut Pejabat yang awal Mei 2018 ini akan purna tugas. Untuk bantuan pembangunan Masjid tahun 2018 ini, dari 62 proposal pembangunan Masjid yang di ACC, dananya sudah cair pada pembangunan 36 Masjid. Proposal ini diserahkan panitia pembangunan Masjid pada tahun 2017 lalu. Pada pengajuan proposal pembangunan Masjid tahun 2019 mendatang, kata Hadi, sudah harus mulai dilakukan secara online. Karena saat ini di Kab Sidoarjo, untuk keperluan belanja daerah wajid untuk dilakukan secara online. Proposal online ini, selain ditujukan ke Bagian Kesra sebagai pihak yang menyeleksi kondisi di lapangan, juga akan ditembuskan secara online ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kab Sidoarjo sebagai OPD yang akan mentranfer dana bantuan. Untuk proposal pembangunan Masjid tahun 2019 mendatang, Bagian Kesra menerima sebanyak 55 proposal. Dengan rincian 54 Masjid dan Mushola dan satu tempat ibadah Pura. Mereka yang mengajukan proposal ini berasal dari 16 kecamatan dari total 18 kecamatan di Kab Sidoarjo. Dua kecamatan yang tak mengajukan proposal untuk tahun 2019 mendatang itu berasal dari Kec Balongbendo dan Kec Prambon.Q kus

Sebagai pengelola pusat perdagangan sektor agro (pertanian), manajemen Puspa Agro terus melakukan terobosan penelitian dan uji coba budi daya untuk men-support pengembangan komoditas agro. Setelah mengoperasikan Puspa Biotek yang berkonsentrasi pada pengembangan bioteknologi, kini menguji coba pengembangan aneka komoditas pertanian dengan sistem polyback. Dengan lahan sekitar 4.000 meter persegi di area Komplek Puspa Agro, aneka tanaman pertanian, baik dari sektor pangan maupun aneka sayuran tengah dikembangkan di lahan terbuka. Bahkan beberapa komoditas, seperti kangkung, terong, bayam, sudah berhasil dipanen. Uji coba ini belum difokuskan pada budi daya missal untuk kepentingan pemasar-

an, namun masih lebih pada uji coba penelitian. “Sistem polyback sudah kami lakukan di Jawa Barat dan berhasil. Di sini baru kami uji cobakan. Kami yakin, di sini juga akan berhasil bagus,” kata Asbin, petugas pengelola budi daya pertanian sistem polyback diPuspa Agro. Ribuan polyback kini berjajar rapi di area Puspa Agro, menambah hijaunya kawasan terbuka yang ada di komplek pasar induk ini. Sejumlah tanaman

yang lagi dikembangkan di antaranya, padi, terong, jagung, edamame, kedelai (lokal), tomat, bunga kol, bayam, kangkung, cabe, brambang, seledri, dan beberapa lainnya. “Secara bisnis sistem polyback layak dikembangkan karena keuntungannya bisa berlipat ganda,” tandasnya seraya menambahkan, rata-rata tanaman yang dikembangkan dengan sistem polyback, bisa dipanen mulai 2,5 bulan sejak tanam bibit.Q *


PENDIDIKAN, KEBUDAY

6

Satlantas Polres Situbondo Sosialisasi Rambu Lalu Lintas ke Siswa SD Situbondo, Bhirawa Setelah sukses memberikan penyuluhan tentang rambu lalu lintas serta tata cara berkendara yang baik kepada siswa taman kanak kanak (TK) dan kelompok bermain (KB), Senin (16/4) kemarin Satlantas Polres Situbondo giliran memberikan pengetahuan yang sama kepada puluhan siswa di SD 3 Olean, Kecamatan Kota Situbondo. Para penegak peraturan berlalu lintas itu bahkan menjalin kersama untuk realisasi panjang kepada para puluhan siswa di SD setempat. Kanit Dikyasa IPDA Jembadi mengatakan, program itu merupakan salah satu kegiatan rutin dari Satlantas Polres Situbondo pada tahun 2018 ini. Pertama kali, aku IPDA Jembadi, Polisi melirik siswa TK dan KB dan selanjutnya giliran siswa SD di Kabupaten Situbondo. Program ini direalisasikan, kata Jembadi, selain mensosialisasikan tata cara berlalu lintas sejak dini juga

untuk mewujudkan program 'Polisi Sahabat Anak'. "Kami sangat berterimaksih kasih karena program satlantas ini mendapatkan respon positif dari berbagai sekolah SD di Situbondo. Salah satunya di SDN 3 Olean ini," aku Jembadi. Sementara itu Bripka Cahya, personil Unit Dikyasa Satlantas Polres Situ-

bondo banyak mengupas soal pengetahuan umum serta tata cara mengendarai kendaraan yang benar sesuai dengan UU Lalu Lintas. Arahan dan pemaparan Bripka Cahya mendapatkan atensi dan perhatian yang luar biasa dari para siswa di SDN 3 Olean. Bripka Cahya tak hanya sendirian dalam mengupas ilmu ber-

lalu lintas yang baik karena juga ditemani koleganya Bripda Imanda. "Kami akan terus mensukseskan program Polisi Sahabat Anak ini. Pasalnya ini masuk agenda rutin Unit Dikyasa Satlantas terutama dalam pola pembinaan dan sosialisiasi tertib lalu lintas sejak dini di sekolah SD," papar Bripka Cahya. Q awi

sawawi/bhirawa

Bripka Cahya, personel Satlantas Polres Situbondo saat memberikan pengetahuan dini soal rambu lalu lintas bagi puluhan siswa di SDN 3 Olean Kecamatan Kota Situbondo, Senin (16/4).

Tumbuhkan Sisi Perduli Melalui Aksi Penanaman 1000 Mangrove Surabaya, Bhirawa Sebanyak 250 siswa SMA 17 Agustus 1945 (SMATAG) melakukan aksi penanaman 1000 Mangrove di hutan Mangrove Surabaya, senin (16/4). Diungkapkan ke-

pala SMATAG Prehantoro, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan sisi perduli siswa terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, pihaknya juga ingin memberikan pembelaja-

Salah satu siswa SMA 17 Agustus 1945 Surabaya (SMATAG) terlihat antusias dalam penanaman mangrove yang dilakukan di Hutan Mangrove Wonorejo.

ran langsung masalah praktis lingkungan kehidupan. "Kita mengajak siswa kelas 10 dan 11 Ipa untuk melakukan study obeservasi di Lapangan centra Mangrove ini" Ungkapnya. Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga turut mendukung konservasi alam untuk menjaga keramahan lingkungan alam sekitar. Misalnya saja, tambahnya dalam hal menjaga kebersihan, Pre sapaan akrab Prehantoro menjelaskan ketika penanaman, tanaman bakau yang terbungkus plastik, dipilah oleh siswanya untuk membuangnya di tempat sampah. "Anak-anak juga diajarkan kehidupan secara biologis. Dengan telatennya memasukkan tanaman ke tanah yang sudah di lubangi

dari situ mereka juga memilah sampahnya" Ujarnya. Nilai-nilai seperti itulah, imbuh Pre, yang harus di ketahahui oleh siswa. Sehingga dengan begitu, mereka juga diajarkan untuk memanage kehidupan agar lebih tertata. "Yang kita latih tidak hanya akademisnya saja, melainkan juga aplikasi dalam kehidupan alam" sahutnya Ditemui di tempat yang sama Kepala Dinas Pertanian Djoestamadji memaparkan jika kedepan, Surabaya akan di jadikan sebagai pusat Mangroove tersebar di dunia. Di mana nantinyam akan ada 164 jenis mangrove di dunia yang akan di tanam di beberapa titik pusat Mangrove di Surabaya. Q ina

BANGKU POJOK

Bendahara Pengelola BOS Diikutkan Bimtek Lumajang, Bhirawa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lumajang menggelar bimtek bagi bendahara pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari seluruh lembaga pendidikan SMA SMK baik Negeri maupun Swasta sekabupaten Lumajang, Senin (16/4) kemarin. Kegiatan yang digelar di SMK Muhammadiyah Lumajang dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas administrasi penganggaran keuangan yang berasal dari Dana BOS khususnya di lembaga SMA SMK dan PKLK. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lumajang Sugiono Eksantoso ketika dikonfirmasi diruang kerjanya menjelaskan pihaknya selaku penanggungjawab merasa perlu untuk melakukan pembinaan terhadap para bendahara BOS karena dari hasil evaluasi selama ini banyak faktor yang perlu pembenahan pada Bendahara Bos. Selain masih minimnya pemahaman tentang tupoksi Bendahara BOS, juga adanya Kepala Sekolah yang masih main tunjuk Bendahara yang tidak melihat latar belakang maupun pengalaman tentang administrasi pelaporan keuangan. Untuk itu, sebagai antisipasi untuk kesempurnaan kinerja Bendahara Bos, pihaknya akan memberlakukan SK (Surat Keputusan) jabatan Bendahara Bos yaitu tiga tahun sekali, sedangkan untuk penguatan kompetensi dan akuntabilitasnya, para Bendahara tersebut diberikan Bimbingan Teknis (Bimtek). Bimtek ini sangat penting, karena kita masih menjumpai Bendahara BOS yang kurang memahami tentang sistem pelaporan Administrasi keuangan yang benar sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Q dwi

Personel Polres Situbondo saat menyerahkan bantuan untuk anak tak mampu usai dikhitan gratis baru baru ini.

Polres Gelar Khitan Gratis bagi Santri dan Anak Tak Mampu Situbondo, Bhirawa Dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan muhibbah ummat, Polres Situbondo menggelar bakti sosial (baksos) berupa pengobatan gratis bagi santri dan masyarakat Kota Santri baru baru ini. Tak hanya itu saja, korps baju coklat itu juga mengadakan khitan gratis bagi anak tak mampu yang ada di kompleks pondok pesantren (ponpes) AlFalah Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar Situbondo. Hadir dalam kegiatan kemanusiaan itu sejumlah ulama dan tokoh agama desa setempat. Khitan gratis yang digelar di Ponpes Al-Falah Desa Pesanggrahan itu di ikuti 20 anak dari keluarga tak mampu yang ada di sekitar pesantren. Kegiatan ini merupakan kerja sama Satbinmas dan Urkes Polres Situbondo bersama Ponpes Al-Falah. Sementara itu suasana pelaksanaan pengobatan gratis

juga mendapatkan atensi dari KH Faqih Gufron, selaku Ketua Dewan Masjid Kabupaten Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Sigit Dany Setiyono, SH. SIK. MSc (Eng) mengatakan khitan gratis ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat khususnya warga yang tidak mampu. Selain itu, kata Kapolres Sigit, kegiatan sosia itu untuk membangun kemitraan dan silaturahmi dengan warga disekitar Ponpes Al-Falah Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar, Situbondo. "Peserta khitan gratis ini juga mendapatkan bingkisan berupa sarung dan baju koko dari Polres Situbondo," aku Kapolres Sigit. Sementara itu Kepala Urkes Aiptu Lismiyani bersama anggota Urkes yang dibantu Tim Rukyah dan Bekam Ponpes Al Falah tampak memadukan pengobatan modern dengan pengobatan tradisional bekam kemarin. Q awi

Unair Siapkan Bea

Perkuat SDM Bidang Inf Surabaya, Bhirawa Guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang pengelolaan komunikasi dan Informasi, tahun ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) membuka program beasiswa Magister untuk Pegawa Negeri Sipil (PNS) yang meliputi, TNIPolri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dijelaskan Kaprodi S2 Media dan Komunikasi FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Santi Isnaini, bahwa tahun ini, sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, Unair ditunjuk lagsung oleh Kominfo untuk memberikan beasiswa pendidikan pogram pasca sarjana kepada TNIPolri dan BUMN. "Beasiswa program Pascasarjana didapat dari Kominfo atas bekerjasama dengan PTN di Indonesia. Unair salah satu PTN yang terpilih dari tujuh PTN yang ada di Indonesia," Ungkapnya. Selain itu, tambah dia, adanya beasiswa program pascasarjana tersebut juga sebagai bentuk dukungan dalam melaksanakan UU No

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan Tengah Serius dalam mengikuti kuliah tamu

14/2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, yang diketahui membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kpmpetensi dalam

bidang ilmu komunikasi. "Kita sering dengar, jika masyarakat sering mengeluhkan masalah pelayanan publik terkait informasi dan komunikasi yang diminta yang kurang baik dari petu-

INOVASI PE

Geliat Komunitas TJK Sinau Jawa Ku

Berpindah-pindah Tempat Belajar, B Dunia pendidikan tengah gencar menyuarakan budaya literasi beberapa tahun terakhit. Baik guru maupun siswa didorong kuat-kuat untuk berlomba melahap berbagai literatur. Meskipun sejatinya, membaca dan menulis sebagai ruh literasi telah tumbuh sejak ratusan abad yang lalu di Nusantara ini. Di luar bangku sekolah formal, kesadaran literasi itu tumbuh dari komunitas pecinta sejarah. Salah satunya ialah komunitas Tapak Jejak Kerajaan (TJK) Sinau Jawa Kuna (Sijakun) yang getol mempelajari kekayaan aksara di masamasa awal Nusantara ini ada. Goenawan Agung Sambodo merupakan salah satu pembina dalam komunitas Sijakun tersebut. Jauh dari tempat dia tinggal di Temanggung, Jawa Tengah, Goenawan rela datang ke Sidoarjo untuk menemani sekelompok masyarakat mengkaji aksara-aksara kuno yang biasa menghiasi batu-batu prasasti maupun candi. "Awalnya Sijakun ini muncul dari pertemuan di dunia maya. Kebetulan kita biasa mengunggah hasil dari blusukan saat mencari prasasti. Kemudian dari situ kita ketemu dan membentuk komunitas ini," tutur Mbah Gun, sapaan akrab Gunawan saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (16/4). Tidak hanya di Sidoarjo, pertemuan Sijakun juga berpindah-pindah dari daerah ke daerah lainnya. Bermacam-macam komunitas tertarik mengikuti program Sijakun yang isinya adalah belajar membca aksara Jawa Kuno dan mengartikannya. Sekitar tiga tahun lalu, pertemuan awal komunitas ini relatif cukup banyak diminati.

Peserta Sijakun saat itu mencapai sekitar 50an orang dari berbagai daerah di Jatim. "Setelah pertemuan itu saya tawarkan, ma uterus apa berhenti sampai di sini. Akhirnya semua setuju untuk lanjut meski hanya bertemu dalam tempo satu bulan sekali," tutur dia. Mbah Goen menuturkan, kekayaan aksara di Nusantara ini cukup banyak. Aksara Jawa kuno hanyalah salah satunya. Karena pada abad ke-4 masehi era Kerajaan Kutai Kartanegara, bukti tulisan sudah pernah ditemukan berupa prasasti Yupa. Prasasti tersebut menggunakan aksara Pallawa yang berasal dari aksara India. Melalui tujuh prasasti Yupa itulah, Kutai Kartanegara hingga saat ini ditetapkan se-

bagai kerajaan tertua "Inti dari prasasti y panjang maupun pen pengingat. Namun, ap dengan sadar menuli tuk menulis adalah pe tutur Mbah Gun. Keny tulisan itu sudah ada lalu melalui guratan d lontar atau media lain Berbeda lagi deng Indonesia, alumnus Universitas Gadjah M gaku, budaya menulis oleh orang-orang yan gan kraton. Karena au

Anggota komunitas Tapak Jejak Kerajaan yang aktif mengi

Digandrungi Lintas Profes

dr Sudi Harjanto (kanan) bersama Goenawan Agung Sambodo mengikuti penjelasan dalam membaca aksara jawa kuno melalui tulisan yang terdapat pada batu prasasti.

Sekilas penampilan Sudi Harjanto akan lebih tampak sebagai seniman dari pada profesi aslinya. Kebiasaan berkaos oblong dengan aksesoris klasik dan berkeliling menggunakan scooter tua nyaris tak menunjukkan bahwa dia adalah seorang dokter. "Sejak dulu memang suka mengoleksi barang-barang yang ada hubungannya dengan kebudayaan. Baru tiga tahun terakhir ini fokus mempelajari aksara Jawa Kuno bersama TJK Sijakun," tutur Sudi. Sudi merupakan salah satu anggota yang ikut merintis Sijakun 2015 lalu. Dia tertarik dengan aksara Jawa Kuno lantaran itu merupakan cara untuk membaca prasasti yang memuat inti

sejarah Indonesia. M sara kuno memiliki macam. Mulai Aksar sara Bali Kuno, Aks yang paling tua adala "Tidak sama aksa Kalau kita sekaran Jawa seperti pada um kita sudah menggun Sementara Aksara J juga telah diperbarui nacaraka," tutur dia. Mempelajari kekaya tidaklah memuaskan h baca buku-buku litera kitab sejarah. Karen bukti utama masih ba

GALERI PRESTASI

19 Siswa Ikuti Final KMNR 13 se-Indonesia di Ancol Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo Sentot Dwi Hendriyono, secara resmi melepas 19 siswa terbaik Kabupaten Probolinggo yang akan mengikuti final Kompetisi Matematika Nalaria Realistik (KMNR) 13 se-Indonesia di Ancol, Jakarta. Oleh: Wiwit Agus Pribadi, Kabupaten Probolinggo

Sebanyak 19 siswa terbaik Kabupaten Probolinggo saat mengikuti final KMNR.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Ke-19 siswa ini terdiri dari 14 siswa SD dan 5 siswa SMP di Kabupaten Probolinggo. Mereka didampingi oleh Penanggungjawab (Pj) KPM (Klinik Pendidikan MIPA) Kabupaten Probolinggo Moh. Hariyadi dan kepala sekolah masing-masing siswa. "Target kami, para siswa ini semuanya bisa masuk fi-

nal dan meraih nilai yang tinggi. Karena dengan nilai yang tinggi, secara otomatis akan mendapatkan medali. Selain itu, mereka juga akan melanjutkan kompetisi di tingkat internasional yang akan dilaksanakan di Singapura pada bulan Juni 2018 mendatang," kata Pj KPM Kabupaten Probolinggo Moh. Hariyadi, Minggu

(15/4) malam. Sebagai persiapan berlaga di final KMNR 13 ini jelas Hariyadi, pihaknya telah memberikan pembekalan kepada 19 siswa. Sehingga pihaknya optimis mampu mendapatkan nilai grade yang tinggi dan meraih juara di tingkat nasional. "Kami berharap Kabupaten Probolinggo bisa memberikan prestasi dengan memperoleh nilai tertinggi dan membawa medali. Mudah-mudahan tahun ini ada duta dari Kabupaten Probolinggo yang bisa berlaga di Singapura," harapnya. Sekretaris Dispendik Kabupaten Probolinggo Sentot Dwi Hendriyono memberikan apresiasi

yang setinggi-tingginya kepada para kepala sekolah dan guru yang tidak bosanbosannya membekali anak didiknya sehingga memiliki kemampun dalam bidang matematika. "Adik-adik tersebut sungguh luar biasa. Selamat berlomba dan berkompetisi semoga sukses dan meraih prestasi yang terbaik. Jadikan kegiatan sebagai motivasi untuk bisa terus belajar dan belajar mengasah kemampuan yang dimiliki dalam bidang matematika. Gunakanlah kemampuan terbaik selama mengikuti kompetisi ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal," tambahnya. Q wap


YAAN & OLAH RAGA

asiswa S2 bagi PNS

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

gas instansi," tuturnya. Seluruh PNS yang bergelut pada profesi TNI-Polri dan BUMN harus memanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan Akuntabilitas PNS. Namun, sayangnya,

beasiswa tersebut tidak berlaku bagi instansi pendidikan atau PNS pendidikan. Santi Isnaini memaparkan jika beasiswa pascasarjana ini tidak harus lulusan komunikasi pada study stra-

Pengalaman Pertama Ikuti Konferensi Internasional

erharap Kelak Diakui Secara Formal kan rasa itu tumbuh lebih banyak di wilayah keraton, bukan pinggiran. Itu juga yang terjadi saat era Mataram Islam, kasunanan, kasultanan. "Seperti Ronggo Warsito dan Yosodipuro sebelumnya juga tinggal di wilayah keraton sampai bisa menelorkan gagasan mereka dan sekarang kita kenal sebagai karya sastra," tutur dia. Hanya saja, terkait sastra ini, pihaknya sendiri masih bimbang. Sejak kapan kesusasteraan di Nusantara ini mulai ada. "Kalau peneinggalan tertulis seperti Ramayana itu dianggap sebagai karya sastra. Maka karya sastra di Nusantara ini sudah ada sejak Raja Balitung di Jawa Tengah pada sekiatar abad ke 8 lalu," tandasnya.

Mempelajari sejarah melalui sumber paling dasar ini diakui Mbah Gun cukup menguras energi. Karena itu, hanya orang-orang yang punya komitmen kuat yang bisa konsisten mempelajarinya. Meski juga tidak bisa ditolak, jika ada orang yang hanya sekadar ingin tahu untuk sesekali ikut belajar. "Teman-teman ini sebenarnya galau terhadap temuan tertulis yang seharusnya menjadi temuan penting dan tidak boleh dirusak. Sementara masih banyak prasasti yang tidak terawat, hingga prasasti yang terawat tapi diperjualbelikan secara gelap," kata dia. Mbah Gun mengaku, selama tiga tahun berjalan, semangat mempelajari aksara Jawa kuno ini terus mengalir kuat pada pecinta sejarah binaannya. Karena itu, dia berharap kelak Sijakun akan menjadi lembaga yang diakui secara formal. "Nah, ini juga masalahnya. Selama ini Sijakun bergerak hanya dengan mengandalkan saweran dari anggota. Ada yang nyawer 2 ribu, 5 ribu atau 10 ribu. Itu cukup untuk mengganti biaya foto kopi materi yang dipelajari," tutur dia. Mbah Gun mengaku, selama komunitas ini membuat kegiatan belajar bersama tidak pernah minta-minta dukungan dana. Uang saweran dikeluarkan sebagai bagian dari rasa memiliki dan keinginan kuat mempelajari kekayaan sejarah Nusantara. "Karena belajar kita belajar ya belajar saja. Tidak ada nilainya, tidak ada ujiannya juga tidak ada SKS-nya (Sistem Kredit Semester). Jadi tidak ada motivasi lain kecuali mengurai kekayaan budaya kita sendiri," pungkas dia. Q tam

si yang Galau dengan Sejarah Beragam Versi

Meski sejatinya, akvariasi yang berra Batak Kuno, Akara Pegon, hingga ah Aksara Pallawa. ra dengan bahasa. g bisa berbahasa mumnya, tapi tulisan nakan aksara Latin. Jawa Kuno sendiri dengan Aksara Ha-

aan sejarah bagi Sudi hanya dengan memature maupun kitabna prasasti sebagai anyak dan harusnya

bisa dibaca. Contohnya tentang sejarah Ujung Galuh yang identik dengan Kota Surabaya. Dalam perdebatannya ada yang mengatakan Ujung Galuh itu tidak Tanjung Perak melainkan di Tlocor, Sidoarjo. Tapi di Dusun Klagen Kecamatan Krian itu terdapat Prasati Kamalagyan yang menyiratkan cerita bahwa di tempat itulah kediaman raja. "Istilahnya makadatuan I kahuripan (Kedaton/kediaman raja di Kahuripan)," tutur dia. Sejarah itu perlu terus digali melalui sumber-sumber primer berupa prasasti. "Di sinilah kita melakukan Sijakun. Setiap pertemuan kita mengkaji secara tematik. Misal membaca penanggalan kuno yang dalam prasati itu tulisannya bisa sampai

bahasa, konsep solusi yang akan ditawarkan, teknik membangun relasi, dan kemampuan mempertahankan gagasan dalam berdebat. "Karena saya berangkat mewakili Indonesia. Dan kami berkumpul untuk membicarakan negara-negara yang sedang mengalami konflik di dalamnya," tutur Fayza. Kunci dalam konfrensi tersebut, tambah Fayza, adalah kemampuan membangun kerjasama. Sebab, setiap delegasi akan membawa dan menguatkan gagasannya masing-masing. "Jadi kalau kita tidak bisa bekerjasama, bisa jadi kita malah tidak akan menemukan solusi yang diharapkan dalam forum tersebut," tutur dia. Dari topik yang diangkat secara umum itu, Fayza menjelaskan tiga hal yang spesifik untuk ditekankan dalam pengembangan pendidikan. Di antaranya ialah peran orangtua dalam pendidikan, pengaruh lingkungan dalam perkembangan anak, dan improvisaai pembelajaran untuk hasil pendidikan yang lebih baik. "Mudah-mudahan usaha yang saya lakukan ini dapat menjadi motivasi bagi adik-adik kelas saya. Secara umum, motivasi juga bagi siswa di sekolahsekolah Muhammadiyah. Poinnya, pelajar Muhammadiyah juga bisa memberi sumbabgsih pemikiran Fayza Ardiansyah untuk dunia," pungkas dia. Q tam

PSHT Incar Juara Umum Piala Wali Kota Surabaya

una Pelajari Jejak Literasi Nusantara

kuti Sinau Jawa Kuno di Museum Mpu Tantular Sidoarjo.

yang satu ini tidak lantas segera bersantai menikmati masa liburan. Fayza Ardiansyah, siswa kelas XII itu justru berangkat ke Kuala Lumpur mengikuti MUN (Model United Nations) International Conference. Konfrensi internasional tersebut merupakan salah satu ajang yang dihelat PBB dengan melibatkan para pemuda dari seluruh dunia. Tahun ini, jumlah negara yang berpartisipasi mencapai 109 negara. 13 di antaranya berasal dari siswa jenjang SMA dan 96 lainnya merupakan mahasiswa. "This is my first MUN (Ini MUN pertama saya), jadi saya ingin menambah sebanyak mungkin pengalaman. Apalagi forum ini targetnya adalah terkait kualitas pendidikan dunia," kata Fayza dikonfirmasi, Senin (16/4). Untuk dapat tampil sempurna dalam forum tersebut, Fayza sebelumnya telah melakukan berbagai persiapan. Di antaranya persiapan

Tuntas menghadapi proses belajar mengajar di sekolah hingga Ujian Nasional (UN), siswa SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo (SMAMDA)

ta 1 (S1). Melainkan, yang perlu ditekankan, tuturnya, adalah PNS yang meliputi TNI-Polri dan BUMN, berwenang dalam pengelolaan pelayanan Informasi dan Komunikasi. "Kita tidak masalah jika S1 nya bukan dari komunikasi. Itu nanti akan kita lakukan matrikulasi (penyetaraan ilmu), namun harus sesuai dengan bidang perofesinya terkait pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah" paparnya. Sementara itu, dosen media dan komunikasi Pascasarjana Unair Dr Suko Widodo menegaskan bahwa adanya kesempatan beasiswa harus dimanfaatkan dengan baik bagi para PNS. "Beasiswa ini kesempatan yang menarik, karena kita melihat tuntutan komunikasi dan informasi di abad milenial ini semakin tinggi," ujarnya. Melalui pendidikan tersebut, lanjut dia, lembaga mempunyai kualifikasi di dalam pelayanan Informasi dan komunikasi secara baik dan transparan. "Karena perkembangan komunikasi di luar harus menyesuaikan dengan tantangan jaman," pungkasnya. Rencananya pendaftaran beasiswa pascasarjana media dan komunikasi akan dibuka hingga 11 Mei mendatang. Q ina

ENDIDIKAN

di Indonesia. yang dipelajari, baik ndek, adalah sebuah pakah penulis saat itu s atau diperintah unersoalan tersendiri," yataannya, berbagai sejak puluhan abad di batu-batuan, daun nya. gan kesusastraan di Jurusan Arkeologi Mada (UGM) itu mens sastra itu dilakukan ng berada di lingkunura yang menyebab-

tiga baris. Panjang karena penulisannya sangat lengkap," terang Sudi. Selain Sudi, Eri Suryani juga menjadi salah satu anggota yang berangkat dari rasa bimbangnya terhadap sejarah. Sehingga dia pun merasa perlu untuk mengkajinya dari sumber primer berupa prasasti. Dia mencontohkan tentang kisah Ken Arok yang versinya berbedabeda baik dalam bukunya Pramudya Ananta Toer maupun Damar Sasangka. "Setiap penulis sejarah itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Maka itu kembali pada prasasti adalah yang paling tepat," tutur perempuan yang berprofesi sebagai Guru TK di Waru, Sidoarjo tersebut. Q tam

Surabaya, Bhirawa Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) berambisi untuk bisa merebut juara umum Piala Wali Kota Surabaya yang rencanannya digelar Bulan Mei mendatang. Agar target itu bisa terealiasasi, perguruan yang berpusat di Madiun itu menggelar Kejuaraan Pencak Silat Antar Rayon/Ranting/Komisariat PSHT se Jatim di Kampus Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya. Menurut Menurut Ketua Plt PSHT Surabaya, Maksum Rosidin, para juara di ajang ini akan dipersiapkan untuk beberapa even mulai daerah hingga nasional. Namun karena yang terdekat adalah Piala Wali Kota Surabaya, maka pesilat PSHT Surabaya akan difokuskan untuk menghadapi kejuaraan tahunan itu. Sedangkan juara umum tahun lalu

direbut oleh perguruan Tapak Suci. "Tahun lalu kita peringkat kedua dan tahun ini saya ingin PSHT juara umum," kata Rosidin, usai acara pembukaan, Senin (16/4). Lebih lanjut pria yang juga seorang lawyer itu menjelaskan, kejuaraan ini juga bertujuan untuk memberikan kesempaan kepada atlet pemula untuk menambah

jam pertandingan. "Sedangkan untuk atlet senior untuk mengasah mental bertanding mereka," katanya. Sementara itu Ketua umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Surabaya, Bambang Haryo menyambut baik kejuaraan ini, sebab jika setiap perguruan menggelar kejuaraan intern, maka nantinya yang tampil

Pasca Kericuhan, Manajemen Arema FC Dirikan Posko Kab Malang, Bhirawa Kericuhan yang dilakukan oknum suporter Aremania saat pertandingan Liga 1 Arema FC melawan Persib Bandung, di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Minggu (15/4) malam, mencoreng dunia persepakbolaan di tanah air. Pasca kericuhan yang dilakukan oleh sejumlah ok-

num suporter Arema FC tersebut, hal ini membuat manajemen Arema FC menyampaikan permintaan maaf. "Kami meminta maaf atas peristiwa di Stadion Kanjuruhan, pada Minggu (15/4) malam kemarin, yang telah membawa ratusan suporter Aremania terluka," kata Media Officer Arema FC Sudarmadji.

Dengan peristiwa itu, pihak menagemen kini melakukan langkah cepat yaitu membuka posko laporan korban suporter Aremania. Dan posko dibuka di dua tempat, yakni di Kantor Arema FC Jalan Mayor Jenderal (Mayjen) Pandjaitan, Kota Malang dan di Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Renang Tak Ditarget Emas di Asian Games 2018 di Kolam Renang KONI Jatim, Senin (16/4) siang.

di Kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya adalah pesilat terbaik dari perguruan masing-masing. "Jadi persaingan di Piala Wali Kota Surabaya akan semakin ketat dan para juaranya akan kita bina dan kita turunkan untuk mewakili Surabaya di ajang seperti Porprov yang digelar tahun depan," kata Q wwn Bambang.Q

Rektor UWK Prof H Sri Harmadji bersama Ketua IPSI Surabaya Bambang Haryo, Ketua Umum PSHT Pusat Moerdjoko dan Ketua Plt PSHT Surabaya, Maksum Rosidin saat membuka kejuaraan pencak silat PSHT di Kampus UWK.

Suporter Aremania yang terluka saat menjalani perawatan medis di RSUD Kanjuruhan, Kec Kepanjen, Kab Malang, pada Minggu (15/4) malam.

Surabaya, Bhirawa Kemenpora seperti terlihat gamang dan ragu dengan prestasi atlet renang, terbukti pada Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang, perenang Indonesia tidak ditarget medali emas, melainkan hanya dua medali saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana yang menyadari jika prestasi renang Indonesia belum bisa disandingkan dengan negara-negara Asia yang sudah meraih prestasi dunia. "Kami harus bekerja keras dan berjuang. Karena lawannya tidak mudah. Kekuatan Asia ada di Jepang dan Tiongkok. Jadi kami harus bekerja keras," kata Mulayana pada acara pembukaan Festival Akuatik Indonesia (FAI)

7

SOSOK

formasi dan Kehumasan

'Seminar Kehumasan' dan Penjabaran Program pascasarjana Komunikasi di Gedung FISIP Unair.

Selasa Pahing, 17 APRIL 2018

Pada multieven paling bergengsi di Asia itu, Indonesia

akan menurunkan perenang terbaiknya seperti I Gede Si-

wawan triyanto/bhirawa

Kadispora Jatim Supratomo bersama Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana (tengah) dan Sekjen PB PRSI Ali Patiwiri saat memberikan keterangan kepada media.

man Sudartawa, Indra Gunawan, Triady Fauzi, Fadlan Prawira, Ricky Anggawijaya, Patricia Yosita serta Ressa Kania Dewi. Kemudian Adinda Larasati Dewi, Azzahra Permatahani, Nurul Fajar, AA Istria Kania Ratih dan Vanessae Evato. "Kalau melihat dari nomor yang dipertandingkan, ada satu atau dua nomor yang berpeluang dapat medali. Tetapi kami tidak berharap banyak," kata Mulyana. Senada dengan Mulyana, Sekjen PB PRSI Ali Patiwiri juga mengatakan peluang perenang tuan rumah untuk meraih emas sangat berat, karena lawan yang dihadapi memiliki peringkat dunia yang lebih baik. "Yang penting kita dapat medali," katanya. Q wwn

Posko didirikan untuk menerima laporan dari para korban, baik itu laporan kehilangan, hingga luka yang dialami suporter Aremania. "Biaya pengobatan akan dibicarakan di posko. Dan yang jelas managamen Arema FC telah serius untuk membantu korban akibat insiden kericuhan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen. Sekali lagi managemen Arema FC meminta maaf atas peristiwa tersebut, sehingga telah mengakibatkan banyaknya suporter Aremania terluka," papar Sudarmadji. Menurut, Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan PMI Kabupaten Malang Yasin, Senin (16/4), saat dihubungi Bhirawa melalui telepon selulernya, korban yang luka akibat kericuhan suporter Aremania saat pertandingan kompetisi Liga 2018 antara Arema FC melawan Persib Bandung, di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, yakni sebanyak 212 orang. Q cyn

GELANGGANG

Persani Berharap Mei Punya Lokasi Latihan Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia (PB Persani) berharap mendapatkan lokasi latihan atlet-atlet pemusatan latihan nasional (pelatnas) Asian Games 2018 di Jakarta pada Mei sebelum mengikuti pemusatan latihan di Rusia. "Kami terbantu oleh Komandan Kontingen (Chef de Mission/CdM) Asian Games soal tempat latihan. Kami dipersilakan berlatih di sekitar markas Kopassus, Cijantung, dan saat ini masih berkoordinasi soal perizinan tempat," kata Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Persani Dian Arifin di Jakarta, Senin (16/4) kemarin. Dian mengatakan lokasi latihan atletatlet pelatnas PB Persani untuk Asian Games masih tersebar di Jakarta, Surabaya, dan Pekan Baru. Kami akan berkunjung lagi dan memastikan tempat latihan di Cijantung itu. Q ant


JAWA TIMUR

8

Selasa Pahing, 17 APRIL 2018

Polemik Kenaikan PBB

TEROPONG JATIM

Jelang Ramadan, PMI Bojonegoro Genjot Persediaan Darah Bojonegoro, Bhirawa Jelang bulan Ramadan, petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Bojonegoro, secara marathon mencari donor darah baru. Mereka terus berjibaku setiap harinya untuk mendapatkan 70 sampai 100 kantong, guna amemenuhi kebutuhan selama Ramadan. Memasuki Ramadhan, permintaan darah cenderung malah meningkat cukup signifikan. Terutama dipertengahan hingga akhir Ramadhan, hingga Lebaran. Kepala PMI Kabupaten Bojonegoro, dr. Ahmad Hernowo mengatakan, serapan darah sebanyak-banyaknya ini dirasa perlu dilakukan karena pada bulan Ramadan, biasanya pendonor berkurang drastis. “ Maka dari itu, kami mengirim surat baik instansi maupun sekolah-sekolah di wialayah Bojonegoro tentang pentingnya berdonor darah bagi kesahatan dan sesama,” kata Ahmad,, kemarin (16/4). Dijelaskan, kebutuhan darah di Kabupaten Bojonegoro, per harinya mencapai 70 sampai 100 kantong, sedangkan untuk pendonor di PMI Bojonegoro per harinya hanya 20 sampai 30 kantong darah. “ Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekitar 60, kami mecari keluar daerah,” jelasnya. Selain itu, di Kabupaten Bojonegoro telah terbentuk kelompok koordinator pendonor. Adanya kelompok koordinator pendonor tersebutlah yang dianggap efektif untuk memenuhi kebutuhan darah. Meski masih banyak kekurangan yang dipenuhi dari luar daerah, namun dia mengaku, bila dibandingkan tiga atau empat tahun lalu, kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah sudah mengalami peningkatan yang baik. "Kalau dulu per bulan hanya 500 sampai 600 pendonor, tapi sekarang sudah menigkat sampai 1.900 pendonor," ucapnya. Lanjut, Ahmad Hernowo mejelaskan, bagi pendonor awal atau usia 17 tahun duduk di bangku sekolah, setelah donor satu sampai dua kali selanjutnya hilang karena faktor tertentu. “Setelah kita bina mulai dini biasanya kuliah di Surabaya atau Malang, tapi tidak apa-apa, karena kalau kita kekurang biasanya juga minta bantuan dari sana,” ujarnya.. Sedangkan golongan darah yang tergolong langka, yakni golongan AB. Maka, permintaannya juga tergolong sedikit. Sehingga, jika stok PMI terpenuhi untuk pendonor golongan AB tidak akan diambil. Hal ini karena untuk persentase kebutuhan darah hanya 15 persen. “Kalau ada kebutuhan darah AB maka akan kami hubungi, kalau di stok terlalu banyak juga terbuang,” katanya. Q bas

achmad basir/bhirawa

Petugas sedang menata kantong darah di kantor PMI setempat.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Suzuki, th. 2005, Merah Hitam, AG3634S, a/n. Kusmiati, Ds. Bungur, KarangrejoT.Agung No. 3245/IMB/BI-II/2018 HILANG STNK, Honda Beat, th. 2014, AG2430RAK, a/ n. Siswanto, Ds. Sidomulyo, Gondang- T.Agung No. 3246/IMB/BI-II/2018

Komisi B Desak Bapenda Benahi Soal Validasi Lamongan, Bhirawa Polemik kenaikan Pajak Bumi Bangunan yang melonjak drastis dan menjadi keresahan di arus bawah masyarakat Lamongan ,membuat wakil rakyat angkat bicara. Dewan mendesak pihak Pemkab melakukan validasi data obyek pajak agar te[at sasaran. Wakil rakyat melalui Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, Saifuddin Zuhri meminta agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lamongan membenahi validasi terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena kenaikan tersebut sangat membebani masyarakat. “Kita meminta ke Bapenda validasinya dibenahi dulu, agar tidak menjadi gejolak di tengah masyarakat” kata, Saifudin Zuhri, Senin (16/4) siang. Menurutnya seluruh kebijakan harus berpihak pada mas-

yarakat, dan jika ditemukan yang tidak pro masyarakat harus dilakukan evaluasi. Secara perpisah, dalam menyikapi kenaikan PBB tersebut, masyarakat di Kecamatan Kalitengah yang merasa dirugikan dengan kenaikan pembanyaran PBB mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke petugas. “Masing-masing petugas pemungut pajak di desa mendata SPPT yang ada keganjilan untuk selanjutnya SPPT yang ada keganjilan tadi dengan dilampiri foto copy KTP dan foto lokasi serta SPPT tahun sebe-

lumnya diserahkan ke petugas yang ada di kecamatan untuk selanjutnya dikirim ke Bapenda” ungkap Ketua PPDI Kalitengah, Muhammad Nasir. Meski demikian, Nasir, panggilan Muhammad Nasir, dirinya belum mengatehui pasti jumlah werga di Kecamatan Kalitengah yang merasa keberatan tersebut. “Saat ini masih dalam proses pendataan, sehingga saya belum dapat konfermasi dari petugas yang ada di kecamatan berapa jumlah SPPT yang dikembalikan untuk mengajukan keberatan” paparnya. Di sisi lain, menurut Kordinator Aliansi Masyarakat Tolak Kenaikan PBB, Nihrul Bahi Al Haidar, kenaikan PBB di Lamongan yang mencapai 200 persen tersebut, harus dikaji ulang sangat memberatkan masyarakat. “Bila perlu pembayaran

PBB dihentikan, seperti yang terjadi di Semarang beberapa waktu di Semarang, sebelum ada keputusan untuk menormalkan kembali PBB” jelasnya. Gus Irul, panggilan Nihrul Bahi Al Haidar menegaskan Aliansi Masyarakat Tolak Kenaikan PBB Lamongan yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indoneia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), KRAK, Clean Govermen, Lentara dan Capil Hitam dalam waktu dekat akan menemui Bupati Lamongan untuk mendesak kaji ulang kenaikan PBB tersebut. Seperti diketahui , beberapa hari lalu, Aliansi Masyarakat Tolak Kenaikan PBB Lamongan melakukan aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Kantor

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan di Jalan Lamong Rejo Lamongan. Saat menemui sejumlah perwakilan pendemo Kepala Badan Pendapatan Daerah Lamongan , Hery Pranoto, saat menemui perwakilan pendemo menjelaskan penetapan PBB berdasarkan survey di lapangan. “Kita telah melakukan pendataan survey di lapangan menemukan banyak bangunan yang saat ini sudah berubah. Hal ini yang menjadi pijakan PBB menjadi naik” katanya saat itu yang juga menegaskan jika u ada masyarakat yang keberatan dengan besaran nilai pembayaran PBB, maka dapat mengajukan keberatan ke pihak desa secara kolektif dan disetorkan ke Bapenda. “Selanjutnya akan diperiksa ulang untuk dibetulkan” jelasnya.Q mb9

Kampanye Rapat Terbuka Pilbup Tulungagung Setelah Lebaran

khoirul huda/bhirawa

Wakil Bupati Tuban saat membuka Praktik Komunitas Terpadu (PKT) STIKES NU, Senin (16/04) di Pendopo Kecamatan Semanding Tuban.

Wabup Imbau Masyarakat Terapkan Perilaku Hidup Sehat Tuban, Bhirawa Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., tekankan pentingnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat membuka Praktik Komunitas Terpadu (PKT) STIKES NU, Senin (16/04). “Kegiatan ini menjadi bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan STIKES NU Tuban,” kata Wabub yang juga pada saat itu meresmikan Media Informasi Kesehatan STIKES NU Tuban di kantor Kecamatan Semanding Wabup menginstruksikan kepada mahasiswa yang menjadi peserta PKT untuk mengedukasi masyarakat utamanya penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Karena kata Wabub, masyarakat akan langsung bisa menerima bila mahasiswa yang menjelaskan tentang PHBS. Lebih lanjut, Wabup menuturkan bahwa penyakakit tidak menular, seperti stroke, jantung, diabetes menjadi pembunuh tersebar. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan perlu selalu ditingkatkan. “Saya juga berpesan kepada mahasiswa sekalian untuk ikut mensosialisasikan tentang program BPJS,” pesan Wabup yang juga menjadi Ketua Senat STIKES NU Tuban. Pada kesempatan ini, juga mengintruksikan kepada OPD terkait untuk memperhatikan masyarakat miskin dan lansia telantar untuk

selanjutnya didata. Dengan adanya data yang valid (by name, by address), kesejahteraan masyarakat dan kesehatan dapat dioptimalkan dan tepat sasaran. “Harus ditangani dengan sungguh-sungguh, Jangan sampai ada masyakarat miskin dan lansia yang terlantar,” tegas Wabup. Tidak hanya itu, Wabup juga menyoroti tentang potensi desa yang menjadi lokasi PKT. Di desa Bektiharjo memiliki potensi wisata Watu Ondo perlu mendapat perhatian. Tidak hanya tentang pengembangan lokasi wisata, tetapi juga sarana dan prasarana. “Lokasi wisata termasuk sarana dan prasananya harus benar-benar safety. Ini sudah menjadi syarat utama untuk menjadi destinasi wisata,” jelas Wabup. Sementara itu, Ketua STIKES NU Tuban, Dr. H. Miftahul Munir, SKM., M.Kes., DIE, dalam laporannya menyampaikan sebanyak 232 mahasiswa STIKES NU yang berasal dari prodi Bidan, Keperawatan, dan Ners akan melaksanakan PKT pada 16-30 April 2018. “Para peserta akan diterjunkan di 3 desa yaitu, desa Bektiharjo, Prunggahan Kulon, dan Jadi,” kata Munir. Hadir dalam pembukaan PKT, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Forkopimca Semanding, dan seluruh Kepala desa/ Lurah di wilayah Kecamatan Semanding. Q hud

Tulungagung, Bhirawa KPU Tulungagung sudah menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye rapat terbuka bagi pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2018 semuanya dilaksanakan sesudah hari raya Idul Fitri atau lebaran. Ketua KPU Tulungagung, Suprihno SPd MPd, Senin (16/4), mengungkapkan setelah dilakukan rapat dengan tim kampanye kedua paslon disepakati untuk pelaksanaan kampanye rapat terbuka pada tanggal 21 Juni 2018 dan 23 Juni 2018. “Penentuan jadwal tersebut setelah dilakukan undian oleh KPU Tulungagung atas permintaan kedua tim kampanye paslon,” ujarnya. Sesuai undian tersebut, menurut Suprihno, paslon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung nomer urut 2 (dua), Syahri Mulyo SE MSi – Drs Maryoto Birowo MM bakal melaksanakan rapat

terbuka terlebih dulu, yakni pada tanggal 21 Juni 2018. Sedang paslon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung nomer urut 1 (satu), Margiono – Eko Prisdianto melaksanakan rapat terbuka pada tanggal 23 Juni 2018. “Kedua tim kampanye paslon meminta untuk dijadwal sekarang karena berhubungan dengan jurkam (juru kampanye) masingmasing. Rencananya, kedua paslon sama-sama akan mendatangkan jurkan nasional saat pelaksanaan kampanye rapat terbuka nanti. Dan karena itu, mereka minta dijadwal jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan,” paparnya. Sedang terkait tempat pelaksanaan kampanye rapat terbuka, anggota KPU Tulungagung Fatah Masrun MSi mengungkapkan sudah diputuskan pula oleh KPU Tulungagung. Yakni, di GOR Lembu Peteng Kota Tulungagung.Q hud

Balita Anak Kuli Bangunan Menderita 'Hidrosefalus' Jombang, Bhirawa Terlahir dengan kondisi normal, balita 1,5 tahun bernama Mochammad Fariz Ibrahim, warga Dusun Jabon, Desa Plosogeneng, Jombang saat ini tengah menderita penyakit 'Hidrosefalus'. Sejak berumur empat bulan, anak pasangan M. Arif, seorang kuli bangunan dan Susiwati, seorang ibu rumah tangga ini kondisi kepalanya makin membesar. Kepada sejumlah wartawan, Senin (16/04), Susiwati menuturkan, gejala kepala putranya mulai membesar karena suhu badan putranya tersebut panas pada usia sekitar empat bulan. "Lahirnya normal, terus umur empat bulan kelihatan kepalanya membesar. (Gejalanya) panas, terus di bawa ke dokter, katanya 'Hidrosefalus', kelebihan cairan," kata Susiwati. Ibu tiga anak ini pun menuturkan, selama putra ketiganya itu menderita penyakit 'Hidrosefalus', ia telah membawanya ke beberapa tempat pengobatan. Terakhir bahkan, Mochammad Fariz Ibrahim sudah mengalami operasi satu kali pada bulan Januari 2018 lalu. Setelah operasi, Susiwati mengaku ada pengurangan sedikit pada ukuran kepala putranya. Untuk operasi lanjutan, ia masih menunggu kondisi fisik putranya tersebut agar lebih siap. "(Sudah berobat) ke rumah sakit, ke Puskesmas, ke bidan, terakhir ke Rumah Sakit Umum (RSUD Jombang), sudah satu kali di operasi," tuturnya.Q rif

DPMD Kabupaten Blitar Segera Realisasi Pencairan Tahap I Anggaran Dana Desa Pada bulan April ini Pemerintah Kabupaten Blitar berencana segera mencairkan tahap pertama pencairan Dana Desa (DD) untuk meningkatkan semangat membangun Desa di Kabupaten Blitar. Bahkan sebelumnya pencairan Dana Desa masih mengalami kendala karena proses administrasi yang melibatkan dua Desa belum memenuhi standar pelaporan pengunaan Dana Desa. Namun seiring dengan berjalan waktu dan pembenahan kedua desa tersebut dipastikan akan segera selesai untuk dapat melakukan penyerapan anggaran DD. Kepala Bidang Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Anik Nursiamah menjelaskan, secara umum diperkirakan pencairan sebesar 20 persen dari total DD yang bakal diterima desa bakal di cairkan untuk memulai pembangunan desa. “Kita sudah minta secepatnya, mudah mudahan bulan ini bisa cair, kalau mengacu dengan peraturan yang ada paling lambat bulan Juni untuk pencairan DD

tahap pertama, tapi bisa kita pastikan bulan ini bisa cair,” kata Anik Nursiamah. Lanjut Anik Nursiamah, sebelumnya sebanyak 2 Desa di Kabupaten Blitar harus bekerja keras untuk memenuhi persyaratan pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama di tahun 2018. Sebab, dari 220 desa yang ada, secara keseluruhan masih belum menerima pencairan Dana Desa karena masih ada dua desa yang belum menyelesaikan pelaporan penggunaan Dana Desa di tahun 2017 yang lalu yakni Desa Jatitengah dan Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro. “Untuk DD belum cair ya di Kabupaten Blitar, karena masih ada dua desa yang belum menyelesaikan pelaporan penggunaan Dana Desa di tahun 2017 yang lalu,” ujarnya. Selain itu kedua Desa tersebut telah diminta untuk secepatnya melakukan penyelesaian pela-

poran penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2017. Sehingga pada Bulan April ini diperkirakan Dana Desa tahap pertama sebesar 20% bisa dicairkan. Lebih Lanjut Anik mengaku, Besaran Dana Desa (DD) tahun 2018 mengalami penurunan sekitar Rp. 2 miliar, dimana pada tahun 2017 besaran Dana Desa Rp. 178 miliar sedangkan di tahun 2018 senilai Rp. 176 miliar. Sedangkan untuk proses pencairannya dibagi menjadi tiga tahap, tahap pertama sebesar 20%, tahap kedua dan ketiga sebesar 40%. “Untuk besaran DD tahun ini memang menurun dan pembagian nya menjadi tiga tahap, serta setiap desa akan menerima dana desa senilai Rp 600 - Rp 800 juta,” terangnya. Sementara sekedar diketahui, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. Bahkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah

hartono/bhirawa

Tampak Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program

yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Q htn.adv


JAWA TIMUR

Selasa Pahing, 17 APRIL 2018

Bondowoso Lepas Predikat Kabupaten Tertinggal Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni, menyatakan secara de facto Bondowoso telah lepas dari predikat Kabupaten Tertinggal. Informasi itu Menurut Amin diterima setelah dirinya mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) beberapa waktu lalu. "Berdasarkan koordinasi saya dengan pihak Kemendes PDTT, Bondowoso secara de facto dinyatakan lepas dari status daerah tertinggal," kata Amin saat dikonfirmasi wartawan kemarin. Lepasnya Bondowoso dari predikat Kabupaten Tertinggal kata Bupati dua periode ini, dikarenakan Bondowoso telah memenuhi beberapa indikator, salah satunya berhasil menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM), angka rata-rata lama sekolah, pemberdayaan ekonomi, serta menekan angka pernikahan dini. "Lepasnya Bondowoso dari predikat Kabupaten Tertinggal artinya kita mampu melampaui angka-angka yang telah ditentukan. Baik dari sumber daya manusianya, fiskal maupun dari infrastruktur," katanya. Pria asal Madura itu menambahkan prestasi ini juga wujud kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso (legislatif). "Ini merupakan wujud kerjasama yang baik antara

Pemkab dan DPRD Bondowoso serta seluruh masyarakat yang terus memberikan dukungan sehingga saat ini secara de facto Bondowoso sudah lepas dari status daerah tertinggal," ujarnya. Lepasnya Bondowoso dari predikat Kabupaten Tertinggal nantinya akan dipastikan lewat Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diteken oleh Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui dalam upaya keluar dari status Kabupaten Tertinggal, Bupati Amin Said Husni dalam dua periode melakukan berbagai terobosan, diantaranya pengembangan Ekonomi dalam bentuk produk unggulan berbasis kawasan, diantaranya kopi, beras organik, tape, batik serta pengembangan Pariwisata terutama Infrastrukturnya. Selain itu, dalam peningkatan IPM, Bupati membuat terobosan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis desa (Getar Desa) dengan anggaran dari Dana Desa dan menggunakan totur berbagai elemen seperti TNI dan Polri, sehingga mampu mengentas 17 ribu lebih peserta didik. Q har

samsul tahar/bhirawa

Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni bersama ketua DPRD Bondowoso yg baru yaitu H. Tohari.

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto didampingi Muspika Besuki saat meninjau lomba desa di Desa Sumberejo, Besuki, Senin (16/4).

Tingkatkan Layanan Publik, Situbondo Gelar Lomba Desa Situbondo, Bhirawa Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, SH berkunjung ke Desa Sumberejo, Kecamatan Besuki dan Desa Baderan, Kecamatan Sumbermalang, Senin (16/4). Kunjungan Bupati dua periode itu dalam rangka untuk meninjau pelaksanaan lomba desa tahun 2018. Bupati Dadang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Ketua TP-PKK Kabupaten Situbondo serta tim penilai lomba desa. Menurut Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, kunjungan tersebut dalam rangka memantau evaluasi perkembangan desa bersama perangkat desa dan Kecamatan usai penilaian lomba desa oleh tim Kabupaten Situbondo, kemarin. Lomba desa ini, urai Bupati Dadang, merupakan agenda tahunan yang diadakan Pemkab Situbondo. Dalam pelaksanaan lomba desa ini, lanjutnya, diharapkan ada peningkatkan pelayanan publik baik secara administratif maupun faktual. “Dari kegiatan ini diharapkan ada pemberdayaan masyarakat melalui 10 program pokok PKK. Selain itu lomba desa ini untuk melihat perkembangan pengelolaan potensi wisata yang ada di pedesaan,” aku Bupati Dadang.

Bupati Dadang bersama dan rombongan juga sempat melihat pusat pemeliharaan kambing milik salah satu warga di Desa Sumberejo, Kecamatan Besuki. Di sana Bupati Dadang berpesan agar produktifitas kambing ditingkatkan dengan cara membuat kandang bersama dengan peternak lain atau kandang komunal. Bupati meminta para peternak untuk memperhatikan pengelolaan dan pengembangan ternak sesuai manajemen yang terbaik sehingga kesejahteraan masyarakat menanjak naik. “Saya minta kelompok ternak juga dapat bekerja sama dengan pemerintah desa, sehingga hasilnya kedepan akan menggembirakan,” terangnya. Selanjutnya, Bupati Dadang bersama Ketua TP-PKK dan tim penilai lomba desa melanjutkan pemantauan dan penilaian ke Desa Baderan, Kecamatan Sumbermalang. Pada kunjungan ini, Hj. Umi Kulsum selaku Ketua TP-PKK Kabupaten dan tim penilai menyempatkan diri untuk membeli sayur mayur organik di stand UMKM milik desa. Rombongan penilai juga tampak sangat kagum saat musik akustik mulai dimainkan kalangan pemuda dan karang taruna Desa Baderan, disela sela peninjauan lomba desa 2018. Q awi

Tak Layak Lagi, 6 Perda Wali Kota Ajak Ketua RT Berpartisipasi dalam Pilkada Kota Batu Dicabut Batu, Bhirawa Sebanyak 6 Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu kini tidak berlaku lagi dicabut secara resmi dalam Rapat Paripurna DPRED Kota Batu kemarin (16/4). Wali kota Batu, Dewanti Rumpoko menyebut bahwa pencabutan itu merupakan langkah yang diambil sebagai tindak lanjut dari lahirnya peraturan Perundang-undangan yang ada di atas Perda tersebut. Yaitu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah. "Sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah,"ujar Dewanti dalam sambutannya. Adapun 6 Perda Kota Batu yang kemarin dicabut antara lain, Perda Kota Batu nomor 6 tahun 2005 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah, Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu, dan Perda nomor 13 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu,ada 3 Perda lagi yang kemarin juga dicabut pemberlakukannya. Yaitu, Perda Kota Batu nomor 5 tahun 2009 tentang Retribusi Penaftaran Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil, Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Izin Gangguan, dan Perda nomor 18 tahun 2011 tentang Pelayanan d Bidang Pengairan. "Pencabutan dan penetapan 2 Ranperda menjadi Perda ini akan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan roda pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum,"tambah Dewanti. Ditambahkan Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso bahwa Pemerintah Kota Batu berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum terhadap peristiwa kependudukan dan kejadian penting yang dialami penduduk.Q nas

Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum menegaskan, pilkada yang sukses bukan sekedar aman dan lancar. Tetapoi lebih dari itu, yakni juga diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya. Terutama saat hari pencoblosan, partisipasi ini memegang peranan penting dalam pilkada. ‘’Sukses dan tidaknya tergantung partisipasi masyarakat. Padahal pilkada itu dibiayai masyarakat. Jadi kalau tidak sukses sama saja bunuh diri,’’tegas Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto saat menjadi pembicara sosialisasi KPUD Kota Madiun terkait mendulang suara melalui partisipasi masyarakat dalam pilkada dihadapan ratusan Ketua RT se Kota Madiun, di Asrama Haji, Senin (16/4). Dikatakan oleh Wali Kota, sebab, pilkada dibiayai pemerintah pusat. Sebagian anggaran pemerintah pusat merupakan hasil pajak masyarakat. Artinya, masyarakat turut andil dalam pembiyaan pilkada. Masyarakat tidak boleh acuh. Sebaliknya, harus berpartisipasi aktif. Tidak hanya saat hari pencoblosan. Namun, disetiap tahapannya. Laporkan setiap pelanggaran yang terjadi. ‘’Intinya saya memprovokasi

amanat pancasila. Salah satunya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan. Karena pilkada, merupakan salah satu cara menciptakan kedaulatan rakyat. Tujuannya, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak heran, partisipasi masyarakat penting. ‘’Tidak usah berfikiran macam-macam atau ikutikutan untuk tidak nyoblos. Ini kesempatan masyrakat untuk berkontribusi kepada daerahnya. Harus berpartisipasi,’’papar Wali Kota. Kesempatan itu, Wali Kota berpesan untuk tidak sudarno/bhirawa berlebih. Artinya, yang biWali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. asa saja. Mendukung paM.Hum, saat menjadi pembicara sosialisasi terkait sangan calon (paslon) mendulang suara melalui partisipasi masyarakat tidak perlu dengan berdalam pilkada dihadapan ratusan Ketua RT se simpatik secara berlebihan. Mengorbankan segKota Madiun, di Asrama Haji, Senin (16/4). alanya hingga meninggalkan perselisihan diantara masyarakat semua untuk aktif berpartisipasi dalam Pilkada. tetangga hingga keluarga. Selain Ini pesta demokrasi masyarakat itu, juga tidak berpartisipasi yang dibiayai masyarakat. Rugi hingga diluar aturan. Baik itu politik uang atau lainnya. Hukukalau hanya pasif,’’ungkapnya. Pilkada,lanjut Wali Kota, me- mannya jelas. Pidana 36 bulan rupakan amanat undang-un- dan denda mencapai Rp 1 midang. Tujuannya, demi menuju liar.Q dar

9 TEROPONG JATIM

Siap Dampingi Jokowi, Cak Imin Dirikan Posko Cinta Jember, Bhirawa Niat Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar untuk maju menjadi Wakil Presiden 2019 bukan hanya slogan. Bahkan Cak Imin (panggilan akrab Muhaimin Iskandar) mentabkan diri menjadi pendaping Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Cak Imin saat meresmikan Posko Cinta (Cak Imin untuk Indonesia) di Jember kemarin. Didampingi Ketua DPW PKB Halim Iskandar dan anggota DPR RI seperti Saiful Bahri Anshori, Nur Yasin dan beberapa tokoh PKB lainnya. Pafda kesempatan itu, Cak Imin mengatakan, hingga kemarin pihaknya masih memiliki target untuk menguatkan koalisi untuk bisa mewujudkan niatnya maju dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang. “Sampai hari ini kita masih harus tetap memperkuat koalisi. Saya akan bersama pak Jokowi. Sehingga sinyal inilah yang memperkuat saya ingin menjadi Cawapres Jokowi dalam pilpres mendatang," ujar Cak Imin. Bahkan di Jakarta sendiri tandas Cak Imin, ada sekitar seribu posko Cinta dengan nama Posko JoIn yang berarti singkatan dari Jokowi-Muhaimin. Oleh karena itu, pihaknya mengaku saat ini memiliki modal dan semangat yang besar untuk maju. Apalagi, niatannya ini juga diamini oleh para sahabat, teman, guru, santri, kyai, ulama dan pesantren-pesantren yang ada di seluruh Indonesia. “Mereka sudah menyampaikan dukungan kepada saya untuk menjadi Calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2019 mendatang. Tentu ini menjadi semangat yang luar biasa," tegas Cak Imin yang bergelar panglima santri ini kemarin. Cak Imin juga berharap kepada semua pihak untuk terus bergerak. “Terutama mengetuk hati masyarakat untuk mendukung kami. Sehingga bisa meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya," tandasnya.Q efi

DPMPTSP Imbau Reklame Tidak Gunakan Istilah Asing Malang, Bhirawa Ada imbauan menarik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang agar para pemasang iklan reklame tidak menggunakan istilah asing. Tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Karena selain mampu menyampaikan informasi dengan gamblang, juga menjadi upaya mempertahankan bahas ibu bangsa Indonesia. Kabid Pelayanan dan Perizinan Perekonomian DPMPTSP Kota Malang, Setijoko kepada wartawan Senin 16/4 kemarin mengutarakan , berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 jika Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. "Selain itu, disebutkan juga jika untuk memenuhi kebutuhan, maka informasi yang dibuat dapat dilengkapi dengan bahasa daerah.Jadi sudah dijelaskan jika penggunaan bahasa Indonesia sangatlah penting," ujarnya disela-sela, menjadi pembicara Sosialisasi Penggunaan Bahasa Media Luar Ruangan di Kota Malang yang diselenggarakan Balai Bahasa Jawa Timur itu. Lebih lanjut dia menyampaikan jika Undang-Undang tersebut telah diturunkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penataan Reklame. Dalam pasal 5 disebutkan jika penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang. "Dalam pasal juga sudah disinggung terkait kepribadian dan budaya bangsa, termasuk penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dalam pasal lima tersebut," jelasnya. Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut ia juga memaparkan berbagai peraturan daerah Kota Malang terkait penyelenggaraan reklame. Salah satunya menyangkut tentang pengaturan kawasan untuk pemasangan reklame.Q mut

Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Menuju Tempat Wisata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus berupaya untuk meningkatkan destinasi wisata yang dimilikinya agar semakin dikenal baik nasional maupun internasional. . Dan tidak hanya promosi saja, namun pemerintah setempat juga terus meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menuju tempat-tempat wisata. Karena tempat wisata yang dimiliki Kabupaten Malang ini, mayoritas wisata pantai. Karena pantai-pantai yang dimiliki Kabupaten Malang keindahannya tidak kalah dengan pantai yang ada dibeberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Pantai Balekambang, Ngeliyep, Kondang Merak, Tamban, Goa Cina, dan Pantai Licin. Dan agar mempermudah wisatawan datang ke pantai-pantai yang ada di wilayah Malang selatan, maka Pemkab Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU Bina Mar-

ga) terus melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini dibenarkan, Kepala PU Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni, Senin (16/4), kepada wartawan, jika pihaknya kini terus memproritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menuju tempat-tempat wisata. Sedangkan pembangunan itu dilakukan, selain untuk mempermudah dan mempercepat perjalanan para wisatawan ke tempat tujuan wisata, itu juga guna untuk penunjang kesejahteraan

masyarakat. "Dengan adanya infrastruktur jalan dalam kondisi baik, maka dampaknya tidak hanya jumlah wisatawan meningkat, tapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di sekitar tempat wisata," ujarnya. Ditegaskan, konektivitas jalan wisata menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata. Seperti wilayah Kecamatan Gondanglegi, Turen, Wajak, Poncokusumo, Pagelaran, Sumbermanjing Wetan, dan Bantur. Dan tidak hanya jalur yang menuju wisata pantai yang kita prioritaskan, namun jalur yang menuju Gunung Bromo di wilayah Kecamatan Poncokusumo juga kita prioritaskan dalam pembangunan infrastruktur jalannya. "Saat ini masih banyak jalan yang menuju tempat-tempat wisata jalan-

nya rusak, sehingga untuk menuju tempat wisata tidak begitu lancar. Sehingga Pemkab Malang terus melakukan pembangunan jalan yang menuju tempat wisata dibeberapa daerah," kata Romdhoni. Salah satunya, lanjut dia, pihaknya kini akan segera menyelesaikan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, yang jalan tersebut merupakan akses jalan yang menuju Pantai Balekambang. Sehingga dengan selesainya jalan dan jembatan di wilayah Desa Srigonco tersebut, maka yang jelas akan membawa efek domino yang akan membuat pariwisata di wilayah Kabupaten Malang semakin optimal. "Tentunya, untuk membangun infrastruktur jalan yang menuju tempat wisata tidak bisa kesemuanya dikerjakan secara bersamaan, namun akan kita lakukan

cyn/bhirawa

Pengurukan jalan desa yang dilakukan PU Bina Marga yang menuju Pantai Kondang Merak di wilayah Kec Donomulyo, Kab Malang. secara bertahap dan berkesinambungan. Karena terkait adanya keterbatasan anggaran, sehingga

setiap tahun kita kerjakan berdasarkan skala prioritas," tandas Romdhoni.Q cyn


EKONOMI - BISNIS

10 RAGAM EKBIS

Dinkop Fasilitasi Penguatan Usaha bagi Usaha Mikro Malang, Bhirawa Setelah sebelumnya dihelat Workshop kewirausahaan bagi usaha mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melanjutkannya dengan kegiatan peningkatan kapasitas pengusaha mikro dengan Fasilitasi Penguatan Usaha bagi Usaha mikro. Fasilitasi ini digelar selama 2 hari, 16-17 April 2018 di Hotel Pelangi Kota Malang diikuti oleh 89 orang dari pelaku usaha mikro baik baru maupun yang sudah lama di Kota Malang dan belum pernah mengikuti kegiatan Fasilitasi penguatan usaha mikro. Kepala dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dra. Hj.Tri Widya Pangastuti, M.Si kepada wartawan mengutarakan, pentingnya pembinaan dalam usaha seperti relasi, perizinan, branding dan tentunya dari kemauan serta antusias diri sendiri. “Kesuksesan tidak melihat dari usia tua atau muda tapi bagaimana memanfaatkan peluang,” ujar dia. Ia berharap kegiatan ini bisa diikuti dengan maksimal oleh peserta. Karena para pemberi materi merupakan orang-orang yang kopenten di bidangnya. mereka adalah Irfan Fathoni, SE., M.SI serta Dra. Indah Dewi N, MM, Ak, CA dari praktisi usaha mikro Kota Malang, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Prov. Jatim. mut

SES VOC IKAMIL1 Juara Turnamen ANC Surabaya, Bhirawa Tim SES VOC IKAMIL1 berhasil meraih gelar juara pada turnamen AOV National Championship 2018. Acara yang diadakan di Atrium Tunjungan Plaza 6, Surabaya, pada 14 April 2018, ini merupakan merupakan puncak dari rangkaian turnamen yang telah berlangsung semenjak bulan Januari 2018, berawal dari lebih dari 2,000 tim yang mengikuti kualifikasi offline di 23 kota dan 1 kualifikasi online dan dilanjutkan dengan kualifikasi regional. Turnamen ANC 2018 yang dibanjiri oleh ribuan Challenger, sebutan pemain AOV, resmi dibuka pada pukul 11.00 pagi oleh Drs Sanusi, M.H, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menurut Sanusi Senin (16/4) kemarin, Kemenpora mendukung penuh terhadap ANC 2018 sebagai acara yang melibatkan banyak pemuda dan kreatifitas. Tambah beliau, “Tentu acara yang positif seperti ini harus terus didukung dan dilestarikan dan harapannya kita semua dapat terus bekerja sama untuk mengarahkan pemuda dalam meningkatkan kreatifitasnya di bidang rekreasi dan olahraga. Ke depannya, kami mengharapkan acaraacara seperti ini dapat menciptakan atlit-atlit muda yang dengharumkan nama bangsa Indonesia. Semoga Garena Indonesia dapat terus melanjutkan pengadaan acara-acara seperti ini,” tuturnya. ma

Selasa Pahing 12 APRIL 2018

Pasar Paiton Berstandar Nasional Probolinggo, Bhirawa Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo R. Tjahjo Widodo, SH., M.Hum, saat mengunjungi pasar Paiton. Selain untuk menjalin silaturahim dengan para pedagang, kunjungan ini bertujuan untuk melihat dari dekat prestasi pengembangan pasar Paiton yang tumbuh bersama para pelaku dan pemerhati pasar. Pasar Paiton berstandart Nasional.

sawawi/bhirawa.

Wabup Situbondo Yoyok Mulyadi bersama KH Zakki Abdullah dan KH Tamim Sofyan saat melakukan panen perdana tanaman padi organik di Dusun Pasir, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Senin (16/4).

Wabup Bersama Kiai Khos Panen Perdana Padi Organik Situbondo, Bhirawa Wakil Bupati Situbondo H. Yoyok Mulyadi MSi bersama dua kiai khos Kota Santri, KH Zakki Abdullah dan KH Tamim Sufyan menggelar panen perdana jenis tanaman padi organik di Dusun Pasir, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Senin (16/4). Panen perdana padi organik ini diharapkan mampu memotivasi seluruh petani dan kelompok tani (poktan) di Situbondo, untuk beralih dari tanaman tradisional menuju tanaman modern jenis padi organik. Pada panen padi organik kemarin, dua kiai masing masing KH. Zaki Abdullah, pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam dan KH Tamim Sufyan, sangat mengapresiasi kegigihan Wabup dan petani Dusun Pasir dalam meningkatkan produktifitas hasil tanaman padi di Situbondo. Muspika Kecamatan Mangaran bersama Kadis Pertanian Farid

Kuntadi serta kelompok tani ikut ambil bagian pada pelaksanaan panen perdana padi organik kemarin. Wabup Yoyok Mulyadi mengatakan, dirinya menanam padi organik selama 3 bulan dilahan seluas 1,1 hektar. Dari tanaman itu, aku Wabup Yoyok, ia berhasil panen sekitar 4-4,5 ton gabah kering sawah. Hasil ini berbanding terbalik dengan tanaman padi biasa (non organik), urai Wabup Yoyok, dilahan dan di luas yang sama dimana mampu menghasilkan gabah sebanyak 7 ton. “Jika berbicara bisnis, maka jelas ada penurunan jumlah tonase panen. Namun kami menilai masih untung dengan lahan yang kembali subur serta harga jual padi organik yang lebih mahal daripada padi biasa,” jelas Wabup Yoyok. Wabup Yoyok menambahkan tujuan utama dari penanaman padi organik selain untuk mengembalikan kesub-

uran tanah yang terdampak bahan kimia juga untuk mengajak petani memakai sistem bercocok tanam yang modern. “Kami melakukan ini sebagai percontohan untuk para petani lain di Situbondo. Sebab, untuk menjadikan lahan organik prosesnya cukup panjang dan membutuhkan keuletan serta keberanian dalam menanggung berbagai resiko gagal panen,” tandas mantan Kadis PUPR Kabupaten Situbondo itu. Lebih lanjut Wabup mengatakan, dengan pola tanam organik ini maka petani akan menuai hasil besar pada 5-8 kali panen. Termasuk pada awal panen seperti saat ini, urainya, bisa menghasilkan 45 ton/hektarnya. Pada sistim pola tanam organik akan normal, kata Wabup Yoyok, setelah mengalami proses tanam organik sebanyak 7-8 kali panen. “Kalau rendemennya bisa sampai 60 persen,” kupas Wabup Yoyok. awi

Pj Bupati Tjahjo Widodo, Senin (16/4) langsung memantau kondisi pasar sekaligus melakukan dialog dengan para pedagang pasar Paiton. “Melihat infrastruktur yang telah terbangun, dan semangat para pelaku pasar, hemat saya pasar Paiton siap menjadi pasar berstandar nasional, sambil terus menata manajemen pasar, kebersihan, serta peran serta paguyuban pasar,” katanya. Saat berdialog dengan para pedagang Pasar Paiton, Pj Bupati Tjahjo Widodo banyak dicurhati kebutuhan modal. Karena hal itu menjadi salah satu faktor pendukung dari kelancaran usaha yang dijalani oleh para pedagang. “Terkait modal, nanti akan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan kredit lunak dari Bank Jatim dan BPR Jatim melalui jaminan Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah) milik Provinsi Jawa Timur,” ujarnya. Kepada CSR PT POMI, Pj Bupati Tjahjo Widodo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena telah memberikan support dan dukungan sehingga pasar Paiton menjadi pasar yang tertata rapi dengan beragam infrastruktur. “Mudah-mudahan dukungan ini bisa terus ditingkatkan lagi,” tegasnya. Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo Tanto Walono mengatakan bahwa pasar Paiton dilengkapi dengan beragam sarana dan prasarana infrastruktur mulai dari lahan parkir yang luas, tempat bongkar muat barang, ruang kesehatan, radio komunitas, perpustakaan dan zonasi pedagang. “Tujuan kedatangan Pj. Bupati kesini tidak lain adalah untuk melihat kondisi pasar Paiton dan mendampingi agar menjadi pasar berstandar nasional. Kebetulan sebelum kesini, Pj Bupati juga berkunjung ke Unej (Universitas Jember) dan UPT Sertifikasi SNI,” katanya. Ke depan Tanto menyampaikan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan semua pihak seperti CSR PT POMI maupun dana dari APBN dan APBD dalam uoaya melanjutkan program peningkatan pasar Paiton. “Harapannya pasar yang sudah baik ini dapat ditingkatkan lagi layanannya sehingga menjadi pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern dan menjadi salah satu pasar kebangaan di Kabupaten Probolinggo” tambahnya. wap

Pj. Bupati R. Tjahjo kunjungi pasar Paiton.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Oppo F7 Optimistis Capai Target Penjualan Surabaya, Bhirawa Oppo F7 telah memasuki pasar smartphone Indonesia dan meramaikan pasar Surabaya terbukti selama digelar pameran di Galaxy Mall Surabaya, penjualan Oppo F7 melonjak naik dibandingkan dengan Oppo F5. Owner Apollo Gadget Store. Irwan Harianto saat dikonfirmasi Bhirawa di sela-sela pameran Oppo F7 di Galaxy Mall Surabaya, Senin (16/4) kemarin mengungkapkan pihaknya optimistis untuk penjualan Oppo F7 sendiri akan terus naik selama pameran.

“Sekarang saja sudah terjual 150 unit selama pameran ini, berarti penggemar smartphone Oppo F7 ini lebih banyak,” katanya. Irwan menambahkan dengan desain Glossy dan warna Solar RED, Moonlight Silver dan Diamond Black sehingga user semakin percaya diri saat membawa ponselnya karena desain dan warnanya lebih stylish dan elegan. Regional General Manager Surabaya City, Evander Haryzon mengatakan Oppo F7 memiliki kecanggihan teknologi di kamera depannya, karena sudah menggunakan

resolusi 25MP untuk kamera selfie atau kamera depan. “Target penjualan kami 30% dengan barang yang sudah ready, dilihat dari penjualan selama 2 hari ini saja penjualan kita sudah mencapai 20% dibandingkan kenaikkan penjualan Oppo F5,” terangnya. Evander menambahkan jumlah kenaikkan ini sudah nampak meskipun kami masih lebih condong mensuplay ke dealer prioritas. “Jadi kami masih fokus ke dealer prioritas dan kalau kita open semua penjualan ke dealer pasti akan ada kenaikkan sekitar 30-40%,” jelasnya. riq

Program Angkutan Tol Laut

Diterapkan Aplikasi Anti Monopoli Sarana teknologi berbasis online yang diterapkan penggunaannya untuk program angkutan tol laut, diyakini mampu mencegah praktik monopoli muatan kapal. Hanya saja, aplikasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) yang diinisiasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan RI ini belum dimaksimalkan bagi angkutan laut komersil yang dioperatori pelayaran swasta. ”Tahap awal memang untuk angkutan tol laut. Tapi, ke depannya, juga akan diterapkan pada angkutan laut komersil lainnya,” papar Kasubdit Angkutan Dalam Negeri, Capt. Wisnu Handoko Senin (16/4) kemarin. Menurut Wisnu, selain mencegah terjadinya monopoli, aplikasi online yang nantinya tersambung dengan Inaportnet tersebut dapat membantu pengendalian data pengguna subsidi, berupa data lengkap perusahaan shipper/pengirim muatan dan penerima muatan. Dijelaskan, aplikasi IMRK ini berisikan kuota dan prioritas muatan, jadwal, standar pelayanan serta penyediaan data valid dan lengkap untuk mempermudah pengambilan keputusan yang tepat dan akuntabel. “IMRK ini sangat bermanfaat untuk operator kapal juga pemilik barang yang akan mendukung kesuksesan penyelenggaraan program tol laut,” ujar Capt. Wisnu yang hadir dalam sosialisasi bersama Staf Khusus Menteri Per-

m ali/bhirawa

Kasubdit Angkutan Dalam Negeri, Capt. Wisnu Handoko saat sosialisasi. hubungan Bidang Antar Lembaga, Buyung Lalana dan didampingi Didik Dwiprasetyo, Vice President Tol Laut dan Barang PT Pelni serta pejabat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. Bukan hanya itu. Wisnu juga mengungkapkan, aplikasi IMRK yang disosialisasikan penerapannya itu sangat bermanfaat bagi operator. Sebab, IMRK dapat mengurangi biaya pemasaran, efisien dan transparan, mengurangi risiko, dengan pelayanan online selama 24 jam dan 7 hari. “Begitu juga dengan pemilik barang akan mendapat kenyamanan selama 24 jam dan 7 hari, fleksibilitas, proses yang mudah, dan pelayanan berkualitas,” ulasnya. Lebih jauh diungkapkan, aplikasi online tersebut merupakan aspek pengendalian disparitas harga melalui pemanfaatan data IMRK untuk pengawasan harga jual oleh distributor layer 1 dan 2. Dikatakan, penerapan aplikasi IMRK ini, mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM.4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di

Laut, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Nomor UM.003/100/11/DJPL-17 tanggal 28 Desember 2017 tentang Persyaratan PSO Penumpang Kelas Ekonomi, Angkutan Laut Perintis, PSO Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) dan Angkutan Ternak. “Dalam aturan itu, IMRK ini wajib dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik untuk menggunakan IMRK berbasis online,” ingat Wisnu. Seperti halnya PT Pelni sebagai salah satu operator kapal tol laut yang telah mampu mengembangkan aplikasi IMRK online. Diharapkan, langkah ini bisa segera diikuti operator kapal lainnya untuk turut menjadikan IMRK sebagai basis teknologi dalam bidang pelayanan angkutan laut. “Sehingga, program IMRK pada tol laut ini bisa menjadi leading dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparasi kegiatan angkutan laut dalam negeri ke depan,” tambah Wisnu. Tujuannya, untuk mengontrol jenis barang yang dikirim sesuai dengan ketentuan peraturan. Dengan harapan, tidak terjadi monopoli dan menyediakan data shipper dan consignee dalam rangka pengendalian disparitas harga. ma


Selasa Pahing, 17 APRIL 2018

Gubernur Paparkan Tiga Pilar Plus di Depan Ratusan Pasis Seskoad

Tinggalkan Pendopo, Gus Wachid Tekuni Dunia Pendidikan

l Sambungan hal 1

kan, pertemuan tiga pilar plus di tingkat provinsi rutin digelar setiap 2 kali dalam setahun. Hal ini penting dilakukan, untuk bisa mengantisipasi konflik secara dini baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Disamping itu, secara rutin rapat koordinasi tiga pilar juga dilaksanakan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa. “Melalui kegiatan ini maka deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan yang mungkin timbul bisa segera diatasi di tingkat bawah,” ungkapnya. Ditambahkan, langkah sinergitas tiga pilar plus untuk bisa menyelesaikan masalah mulai di tingkat bawah/desa yakni dengan mengoptimalkan peran komunitas intelejen daerah/Kominda dan mengoptimalkan peran Forkopimda. Selain itu juga dengan mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragam/FKUB, BIN potensi masyarakat, Basarda/BPBD, forum LLAJ, dan forum silaturahmi nasional. “Mulai dua tahun ini diputuskan bahwa kasus yang terjadi di desa maka harus selesai di tingkat kecamatan. Karenanya Babinsa dan Babinkamtibmas sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas di tingkah bawah,” terang pakde Karwo. Lebih lanjut disampaikan, kekompakan tiga pliar plus di Jatim telah mampu memberikan dampak penurunan tindak kejahatan, angka kriminalitas, dan jumlah demo. Khusus untuk aksi demo, Pemprov Jatim telah membuat kesepakatan dengan pendemo jika masalahnya substantif akan ditemui oleh gubernur/wagub, namun jika anarki akan ditindak tegas oleh TNI/Polri. “Saya yakin jika tiga pilar plus bisa terus bersinergi dalam menciptakan kondisi aman dan nyaman, maka merah putih akan terus berkibar,” tegas Pakde Karwo. Sementara itu, untuk menjaga kondusifitas, Pemprov Jatim terus membangun kerjasama dengan TNI/Polri terutama dalam hal pencegahan, pemberantasan kejahatan, rehabilitasi/rekonstruksi serta kontribusi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Salah satu bentuk kerjasama yang sudah dilakukan antara Pemprov Jatim dan TNI yakni dalam bidang ketahanan pangan, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Keluarga Bencana/KB dan penanggulangan bencana alam. Pakde Karwo menyampaikan, program RTLH dengan Kodam V/Brawijaya pada APBD 2017 dari target 8.725 rumah, telah terbangun 8.759 rumah. Sedangkan program RTLH yang bekerjasama dengan Lantamal V Surabaya, pada APBD 2017 ini dari target 1.825 rumah, sudah terbangun 1.825 rumah. Pada kesempatan sama, Wadanseskoad Brigjen TNI Nugroho Tjendakiarto menyampaikan, kegiatan kuliah umum ini di­ ikuti oleh 281 siswa Dikreg Seskoad LVI TA 2018 yang terdiri dari 267 Pasis TNI AD, 2 Pasis TNI AL, 2 Pasis TNI AU, dan 10 Pasis perwakilan negara sahabat diantaranya Aljazair, Amerika Serikat, Australia, dan India. “Kami menyampaikan apresiasi yang besar kepada bapak Gubernur Jatim atas pembekalan yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi para Pasis dalam berkarier dan mengabdi pada bangsa dan negara,” harapnya. n iib

BPK Periksa Kelengkapan Ratusan Mobdin Sampang l Sambungan hal 1

jam 12.00 wib, adapun hasil pemeriksaan langsung dibawa BPK Perwakilan Jatim. Senin (16/4). “ tim BPK perwakilan Jatim yang dipimpin pak Eka dan jajarannya sudah memeriksa 341 mobil dinas milik Pemkab Sampang. Sedangkan pemeriksaan meliputi Cek fisik, nomor rangka,  nomor mesin, STNK dan BPKB asli,” Bambang. Lebih lanjut Bambang mengatakan kendaraan roda empat milik pemkab Sampang mulai tahun  1990-2017, sedangkan SKPD yang paling banyak memiliki mobil dinas di Kabupaten Sampang yakni Dinkes plus RSUD Sampang sebanyak 81 unit roda 4,  Dishub sebanyak 42 unit roda empat dan Setkab Sampang sebanyak 42.  Pemeriksaan dari BPK perwakilan Jatim hari ini, hanya memeriksa kendaraan roda 4 milik Pemkab Sampang. Berdasarkan data di bagian aset BPKAD Sampang, jumlah keseluruhan kendaraan dinas dilingkungan pemkab Sampang sebanyak 2.709, dengan rincian roda dua 2.152 unit,  roda tiga 193 unit dan roda empat 341 unit. Sementara pihak BPK perwakilan Jatim dan Inspektorat Kabupaten Sampang masih belum bisa mengomentari terkait hasil pemeriksaan. n lis

Sebagai ASN Tetap Netral l Sambungan hal 1

kan pak Gubernur ya harus dilaksanakan. Diperintahkan netral, saya akan tetap netral sebagai ASN dalam memberikan pelayanan,” kata Setiajit. Jika ada terlibat keberpihakan pada salah satu calon, lanjutnya, itu merupakan haknya masing-masing. Tapi tetap ditegaskan Setiajit, sebagai ASN tetap harus netral. ASN tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk semuanya. “Saya juga tidak pernah mengarahkan pihak manapun termasuk staf untuk berpihak ke salah satu pasangan calon. Jika mereka memiliki hak pilih, maka itu merupakan hak mereka dan hanya digunakan pada saat berada di bilik pemilihan,” tandasnya. Begitupula ketika ia menjabat sebagai Pjs Bupati Jombang, sikap netral ditekankan pula pada jajaran Pemkab Jombang. Terbukti, ada empat ASN diduga telah bersikap tidak netral pada saat berfoto selfie, dan Setiajit langsung meminta inspektorat untuk memberikan sanksi. “Dari awal kedatangan saya sebagai Pjs Bupati Jombang. Baik tokoh masyarakat, perangkat desa, kepala desa dan lainnya mendatangi saya menanyakan soal Pilgub. Kembali saya juga sudah mewanti-wanti mereka agar bersikap netral,” tandasnya. n rac

11

SAMBUNGAN

ristika/Bhirawa

K.H.Abdul Wachid Badrus menerima cindera mata dari Komandan Kodim 0810/Nganjuk Letkol Arh. Sri Rusyono sebelum meninggalkan pendopo Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, Bhirawa Masa jabatan KH.Abdul Wachid Badrus MPdI sebagai Plt Bupati Nganjuk sudah habis, wakil bupati dua periode itu secara resmi meninggalkan pendopo Kabupaten Nganjuk dan berniat untuk kembali menekuni dunia pendidikan. Saat meninggalkan pendopo, Senin (16/4), Abdul Wachid Badrus mengaku masih tertarik dengan dunia politik, “Jika memang kondisi memungkinan tidak masalah jika kembali ke dunia politik,” katanya. Namun karena saat ini yayasan yang dipimpinnya mulai dari raudlatul athfal (RA), madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA) juga butuh perhatian lebih. “Saya kosentrasi di dunia pendidikan karena sudah menjadi kewajiban saya untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter anak bangsa,” kata pria yang biasa diasapa Gus Wachid itu. Secara birokrasi, Gus Wachid meng­ aku sudah mencanangkan tidak adanya pungli atau jual beli jabatan. Hal tersebut

Rastra di Jombang Berjamur dan Menggumpal l Sambungan hal 1

Perempuan paruh baya itu menambahkan, Rastra yang di bagikan memang gratis, namun kondisinya sudah sangat buruk saat di terima warga. Ia pun meng­atakan, kondisi beras buruk dan tidak layak konsumsi tidak kali ini saja di terima warga. Pada pembagian terdahulu, kondisi beras yang di terima juga tak kalah buruknya. “Gratis, tiga kali ini gratis, (kondisi beras terdahulu) sama jeleknya. Tapi ya ‘ndak’ berani bilang. Tapi ya ‘ndak’ bisa di makan semua. Sudah tiga kali ini tidak layak di makan,” imbuhnya. Ia dan warga penerima Rastra lainnya pun meminta kepada pemerintah agar memberikan, beras yang bagus dan layak konsumsi kepada warga. “Walaupun tidak seperti Bramu, asalkan putih bisa di makan gitu lho pak,” pintanya. Karena kondisinya jelek dan berjamur, oleh warga, Rastra bantuan pemerintah itupun tidak di konsumsi dalam bentuk nasi. Warga memberikan beras tersebut untuk makanan ayam. “Buat makan ayam, kalau bisa ya tak bikin puli (kerupuk), tapi ya tetap masih bau,” tandasnya. Ridwan, warga lainnya menambahkan, warga yang mendapatkan bantuan Beras Rastra bu-

ruk sebanyak 30 Kepala Keluarga (KK) dan dua kali bermasalah. Ia mengaku belum melakukan komplain kepada pihak Pemerintah Desa setempat. “Belum, belum komplain, tadi ini mau komplain kita konfirmasi ke FRMJ (LSM) untuk minta pendampingan. Nanti katanya warga juga akan di kumpulkan di balai desa,” tambah Ridwan. Di tambahkannya lagi, warga menginginkan untuk pembagian Rastra agar segera di bagikan jika bantuan tersebut sudah di ‘droping’ dari Bulog ke balai desa. Selanjutnya menurutnya, pihak desa juga mestinya melakukan penilaian terhadap kualitas Beras Rastra sebelum di bagikan kepada warga. Namun ia kurang mengetahui apakah setelah Beras Rastra tersebut datang, langsung di bagikan kepada warga ataukah masih di simpan terlebih dahulu di balai desa. “Kemungkinan ada masalah di lingkungan, sehingga pembagiannya di tunda,” lanjutnya. Sementara itu, Haris Setyo Utomo, Kepala Desa setempat saat di konfirmasi terkait hal ini mengatakan, pihaknya tidak sempat mengecek kualitas Rastra saat beras tersebut datang. “Tadi sudah ke sini membawa segenggam contoh, terus saya

kasih solusi untuk di bawa ke sini semuanya, nanti kita ganti. Kelemahan kita memang waktu datang, kita ‘nggak nyogrok’ satu per satu. Hanya menghitung glangsingnya berapa, cocok, ya sudah,” jelas Haris. Di tanya lebih lanjut ada berapa karung Rastra berkualitas buruk yang terlanjur di bagikan ke warganya, ia mengaku belum jelas. “Belum jelas berapa karung, (untuk sebelumnya) juga ndak tahu, yang lainnya belum pernah,” kata Haris. Soal anggapan dua kali molornya bantuan Rastra oleh warga, Haris menjawab, hal tersebut karena tekhnis pembagiannya yang mengharuskan bergiliran. Bantuan Beras Rastra keseluruhan untuk warga Desa Pandanwangi menurut Kades Haris sejumlah 349 sak. Untuk ‘droping’ kali ini, beras datang pada Senin, sepekan yang lalu. “Yang di kasih ‘kethak’ (kartu) kan bergiliran. ‘Ndak’ mungkin kan satu hari selesai, giliran,” tambahnya. Dengan adanya kondisi ini, pihaknya berjanji akan mengganti Rastra kualitas buruk yang terlanjur di bagikan kepada warga. “Solusinya, kalau memang di sana (Bulog) kita ‘nggak’ di kasih, ya kita ganti secara pribadi,” pungkasnya.n rif

Harga Bawang Merah dan Putih Makin Melambung l Sambungan hal 1

terutama harga bawang merah. Berdasarkan pantauan dilapangan,  harga bawang merah naik 70 persen dari Rp 20 ribu dalam sepekan terakhir ini menjadi Rp 35 ribu/kg. komoditas pangan juga terjadi pada cabai rawit merah, dari semula Rp 30 ribu/ kg menjadi Rp 35 ribu/kg. Untuk cabai keriting dari semula Rp 35 ribu/kg menjadi Rp 40 ribu/kg. Sedangkan untuk cabai hijau besar dari Rp 14 ribu/ kg naik menjadi Rp 22 ribu/kg. Sedangkan untuk cabai merah besar, dari semula Rp 35 ribu/kg, dijual Rp 40 ribu/kg. Suparman, salah seorang pedagang sembako di Pasar kota Bojonegoro, mengaku, dalam sepekan terakhir ini harga bawang meraih naik cukup signifikan sehingga omset penjualan bawang merah juga sedikit menurun. “Kenaikan harga bawang merah ini kemungkinan dipicu adanya penurunan hasil panen petani, sehingga pasokannya di pasar juga berkurang,” kata Suparman, kemarin (16/4). Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi Jatim, Hadi Sulistyo menegaskan untuk bawang merah Jatim mengalami surplus, tapi tingginya harga saat ini

dikarenakan angka panen yang masih rendah. Sedangkan untuk bawang putih Jatim mengalami minus, sehingga mengandalkan suplai dari impor dari sejumlah negara yakni Tiongkok, India, Vietnam dan Mesir. “Untuk bawang merah produksi Jatim di 2017 sebesar 306.280 ton, sedangkan konsumsi Jatim hanya di angka 93.124 ton mengalami surplus 213.156 ton. Di 2018 target produksi 321.402 ton, mengalami surplus 228.278 ton,” ungkapnya. Hadi menjabarkan, untuk bawang putih di 2017 produksi Jatim hanya di angka 761 ton, sedangkan konsumsi Jatim sebesar 55.000 ton terjadi minus sebesar 54.239 ton. “Angka itu menunjukan Jatim hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi sekitar 1,4 persen. Sedangkan di 2018, target konsumsi mengalami peningkatan di kisaran 2.310 ton, dengan begitu mengalami minus sebesar 52.690 ton,” ujarnya. Ditambahkan minusnya bawang putih terjadi dikarenakan keterbatasan benih, bahkan untuk memenuhi target produksi di 2018 dibutuhkan benih sebanyak 5.500 ton untuk lahan 11.000 hektar, namun masih terjadi kekurangan benih sebesar 4.634 ton, untuk itu Jatim berusaha mengembangkan benih di sejum-

lah daerah dataran tinggi. “Tahun ini dinas pertanian juga mengalakkan program tanam bawang, dikarenakan beberapa tahun lalu banyak petani yang merasa kualitas garamnya kalah dengan impor, mengakibatkan mereka beralih menanam kentang dan sayuran, tahun ini akan kembali digalakkan untuk tanam bawang, dikarenakan sebenarnya kualitas bawang lokal dari segi rasa tidak kalah dengan bawang impor, bahkan lebih baik,” ungkapnya Sementara itu Plt Kepala Dinas Perdagangan Sekretaris Dinas Peradagangan (Disdag) Bojonegoro Agus Hariyana mengatakan, kenaikan Rp 15 ribu tersebut masih terbilang wajar. Sebab, kenaikan harga juga terjadi dikalangan para petani yang ada. “Memang dalam sepekan terakhir bisa dikatakan mengalami peningkatan yang cukup drastis, lantaran juga disebabkan petani lokal juga belum melakukan panen semua,” ujarnya. Lanjut  Agus mengatakan, kalau untuk ketersediaan bawang merah di pasar tradisional kota Bojonegoro masih cukup memadai dan bisa dipastikan untuk stok sementara masih aman. “ Persedian atau setok bawang merah masih aman,” pungkasnya. n Cty,bas

dibuktikan dengan pelantikan 7 pejabat setingkat eselon II yang bebas dari pung­ utan apapun. Selain itu penempatan pejabat sesuai dengan kompetensinya juga diawali sejak Gus wachid menjabat sebagai Plt Bupati Nganjuk sejak tanggal 27 Oktober 2017 silam. “Saya berharap bahwa pemimpin Nganjuk ke depan harus amanah, tidak melakukan jual beli jabatan dan harus taat kepada peraturan perundangundangan yang berlaku,” terang Gus Wachid. Kemudian di depan undangan yang hadir, Gus Wachid mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pejabat dan staf Pemkab Nganjuk beserta Forpimda yang selama ini mendukung program pemerintah kabupaten. Sehingga diakhir masa jabatannya, Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik dan maju. Dalam acara yang digelar dengan sederhana ini, sejumlah pejabat yang hadir memberikan cinderamata, seperti Kapolres , Dandim 0810, Kajari dari kepala organisasi pemerintah daerah (OPD) dan pimpinan DPRD Nganjuk. n ris

IPM Jatim Alami Kemajuan, Sampang Masih Rendah l Sambungan hal 1

kedua. Surabaya bersama Kota Malang dan Kota Madiun merupakan daerah dengan IPM berkategori “sangat tinggi”. Sementara daerah dengan kategori IPM “tinggi” sebanyak 16 kabupaten/kota, sedangkan yang berkategori “sedang” sebanyak 18 kabupaten/kota. Sayangnya, Sampang kini satu satunya wilayah dengan IPM berkategori “rendah” atau mempunyai IPM sebesar 59,90. “Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi Jatim tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya, karena masih ada satu wilayah di Jatim (Sampang) yang berkategori IPM “rendah. Jika program pembangunan manusia disinergikan dengan baik, diperkirakan pada tahun mendatang Sampang akan masuk IPM berkategori “sedang”,” katanya. Ia menjelaskanKota Surabaya tercatat mempunyai UHH (Umur Harapan Hidup) terbaik sebesar 73,88 tahun. Sarana dan prasarana kesehatan di Surabaya relatif lengkap, dan masyarakatnya dengan mudah memanfaatkan akses sarana dan prasarana kesehatan. Di samping itu, kesadaran masyarakat Surabaya untuk berpola hidup sehat cukup tinggi, sehingga mendukung meningkatnya usia harapan hidup. UHH terendah masih tercatat di Bondowoso atau sebesar 66,04 tahun. Walaupun demikan capaian UHH tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,15 tahun dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Bondowoso juga semakin membaik. Kota Malang mempunyai HLS (Harapan Lama Sekolah) tertinggi sebesar 15,39 tahun, dan terendah tercatat di Sampang sebesat 11,38 tahun, sedangkan RLS (Rata-rata Lama Sekolah) tertinggi tercatat di Kota Madiun sebesar 11,10 tahun dan yang terendah masih dipegang Sampang dengan RLS sebesar 4,12 tahun. Teguh juga menambahkan, pengeluaran per kapita yang disesuaikan tahun 2017 tertinggi tercatat di Surabaya atau sebesar Rp 16,7 juta, diikuti Kota Malang dan Kota Madiun masing-masing Rp 15,9 juta dan Rp 15,4 juta. Sementara, terendah tercatat di Sumenep atau sebesar Rp 8,3 juta. n rac

Pembebasan Lahan Tol Gempas Terkendala Soal Harga l Sambungan hal 1

ia mengaku sudah meminta bantuan dan support dari pemkot dan pemkab Pasuruan terkait membantu proses negoisasi pembebasan lahan. “Pada prinsipnya, kami menentukan harga itu tidak sembarangan. Tim apprasial ini sudah melakukan penafasiran sesuai dengan undang-undang. Jika harga yang kami tawarkan tidak sesuai dengan keinginan mereka silahkan menempuh jalur hukum,” papar Puguh. Disampaikan lagi, lanjut Puguh, dari 178 bidang itu ada delapan bidang yang sudah melalukan konsinyasi. Saat ini, tinggal menunggu proses jadwal sidangnya. “Akhir April nanti semua tanah yang belum bisa dibebaskan itu sudah bisa dibebaskan. Saat ini sudah ada pemberkasan. Sudah ada yang mau menerima. Prinsipnya, kami akan melakukan percepatan untuk membebaskan lahan tol ini. Karena apa, karena tahun depan tol Gempol-Pasuruan harus tuntas dan sudah menyambung dengan Tol Pasuruan-Probolinggo,” jelasnya. Sekadar diketahui, Gempol-Pasuruan ini terbagi menjadi 3 seksi dalam pengerjaannya. Untuk seksi 1A dan 1B , pengerjaannya sudah selesai dan tolnya sudah dilalui. Seksi 2 Rembang-Pasuruan sepanjang 8,1 kilometer, semua lahan sudah dibebaskan dan sekarang dalam proses pengerjaan fisiknya.Untuk seksi 3 Pasuruan-Grati, sepanjang 12,15 kilometer, masih dalam proses pembebasan lahan dan tersisa 178 bidang yang belum dibebaskan. n hil

Aktivis Tidak Selalu Benar dan Pemerintah Tidak Selalu Salah l Sambungan hal 1

junjung tinggi moralitas. Totenk menegaskan bahwa lahirnya sebuah gagasan dan ide yang dikemas dalam sebuah naskah berjudul ‘Aktivzm’ muncul ketika perkembangan dunia aktivisme d Indonesia mengalami stagnansi. Fakta tersebut berangkat dari banyaknya aktivis yang menjual idealismenya kepada para penguasa. “Nah, naskah ini menceritakan dunia pergerakan yang dimulai dari lahirnya Negara Indonesia. Bagaimana tonggak sejarah Indonesia,” katanya. Pria kelahiran Bandung ini menjelaskan, kekuatan naskah tersebut bukan hanya ujung demokrasi. Melainkan menawarkan pengabdian tentang kebenaran. Bahwasannya, banyak logika berpikir masyarakat yang terbalik ketika melihat sebuah peristiwa. “Nah, hal inilah yang secara

kecenderungannya melahirkan sifatsifat otoriter,” imbuh Totenk. Selama lebih kurang tiga tahun, Totenk menjadi anggota dari Bengkel WS Rendra ini mengutarakan naskah yang dibuatnya atas kerisauan dengan perkembangan situasi dari pergerakan dunia aktivis itu sendiri. Saat ini yang terjadi justru banyak aktivis yang sudah tidak punya hati nurani. “Karena kebanyakan diantara me­ reka sudah tertumpangi dengan berbagai kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Di sisi lain banyak juga kehidupan para aktivis yang masih mempertahankan idealismenya justru jatuh dan hidupnya sengsara,” ujarnya. Proses panjang yang dilalui bersama Sanggar Lidi Surabaya untuk meng­g arapnya sejak Agustus 2017 lalu. Oleh karenanya, pertunjukan teater kali ini untuk menjawab bahwa seni teater tidaklah main-main. “Ma-

kanya ini adalah suatu pencapaian perbaikan secara personal. Dan teater menawarkan itu,” tambah pria berambut panjang ini. Dengan seting panggung warung kopi, kursi dengan kedudukan paling atas dan kantor Staf Kepresidenan membuat pentas teater beraliran drama realis kian terlihat jelas. Bahkan, Totenk juga mendalaminya melalui pendekatan-pendekatan dengan elit politik. Risetnya pun berlangsung hampir tiga tahun lamanya. “Seni yang saya pahami tidak yang sebebas-bebasnya. Bahwa, Rendra (alm WS Rendra, red) ibu didalam seni adalah teater. Menjadikan seorang ibu yang baik maka akan menjadikan anak-anaknya juga baik,” kenangnya waktu itu. “Dialog intim tentang sebuah idea­ lisme, dari tiga sudut pandang lapisan masyarakat yang dipadukan dengan koreogra-koreogra yang menyimbolkan

sejarah pergerakan dan rentan waktu sebagai jembatan pengadeganan dalam sebuah pertunjukan yang utuh,” tambahnya. Sementara, Pimpinan Produksi, Satrio Nugroho menyakinkan kepada penonton bahwa lewat pertunjukan kali ini aktivis tidak selalu benar dan pemerintah tidak selalu salah. “Kami menampilkan hal-hal aktual dan sensitif. Pementasan ini membuktikan teater di Surabaya tidak mati suri,” tegasnya. Salah satu aktor, Iqbal ‘Corong’ dari Teater Lingkar Surabaya mengaku berproses bersama Sanggar Lidi Surabaya merupakan hal baru baginya. Banyak manfaat yang dapat dipetik selama didaulat menjadi aktor di naskah ‘Aktivzm’ ini. “Mulai dari bagaimana menjadi aktor yang baik dalam memerankan karakter seesuai kebutuhan naskah, hingga mendapatkan keluarga baru,” ungkapnya. n


P I L G U B J A T I M 2018

MENUJU Selasa Pahing, 17 APRIL 2018

Masa Kampanye

15 Februari 2018 - 23 Juni 2018

GRAHADI

Kampanye Melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik 10 Juni 2018 - 23 Juni 2018

Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga 24 Juni 2018 - 26 Juni 2018

Pemungutan Suara 27 Juni 2018

Halaman 12

Pendukung Fanatik Khofifah Pindah Dukung Gus Ipul Surabaya, Bhirawa Mantan pendukung fanatik Khofifah Indar Parawansa pada Pilgub Jatim 2008 dan 2013 lalu, Syafrudin Budiman yang merupakan eks Ketua Partai Matahari Bangsa Jatim, kini merapat mendukung pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno atau Gus Ipul-Puti.

Emil Elestianto Dardak saat sowan ke rumah mantan Ketua DPC PDI P Kabupaten Malang, Geng Wahyudi.

Mantan Ketua PDIP Malang Dukung Emil “Saya akan bantu Mas Emil dengan jaringan-jaringan yang ada,” tegasnya kepada Emil. Sementara itu Emil Dardak merasa bersyukur dapat bersilaturahim dengan mantan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Malang ini. Menurut orang nomor satu di Trenggalek ini dukungan Geng Wahyudi akan berkontribusi bagi kemenangannya di Malang Raya. “Saya khusus hari ini sowan dan mohon doa restu dengan beliau juga dukungan untuk bagaimana langkah ke depan bisa baik. Terutama

Surabaya, Bhirawa Dukungan politik terhadap Emil Elestianto Dardak terus mengalir. Yang mengejutkan kali ini dukungan datang dari mantan Ketua DPC PDI P Kabupaten Malang, Geng Wahyudi. Dukungan ini disampaikan Geng Wahyudi saat Emil Dardak bersilaturahim di rumahnya, Pakisaji, Kabupaten Malang. Dalam obrolannya bersama Emil, Geng Wahyudi menyatakan dengan tegas akan membantu Emil dengan jaringan yang ia miliki.

juga isu pembangunan di Malang raya yang perlu jadi perhatian saya,” kata suami Arumi Bachsin ini. Wakil Ketua APKASI ini juga berharap dukungan dari Geng Wahyudi akan terus berkembang menggerakkan masyarakat untuk memenangkan pasangan Khofifah-Emil dalam Pilgub Jatim 2018. “Tadi ada Mendoan tempe khas Malang yang enak banget. Saya bersyukur seseorang yang dalam kesehariannya memperhatikan masyarakat dan dukungan dari beliau adalah dukungan yang luar bisa di Malang Raya ini,” pungkasnya.  cty

Syafrudin tidak sendirian, tapi membawa gerbong pendukung dari kalangan ulama maupun aktivis yang dulunya mendukung Khofifah berbalik ke Gus Ipul. Ada alasan-alasan mendasar hingga Syafrudin memilih kepada pasangan yang diusung PKB, PDIP, PKS dan Gerindra. “Kami kecewa dengan Bu Khofifah. Bu Khofifah dulu menuding Pakde Karwo dan Partai Demokrat melakukan pembajakan demokrasi setelah kalah di pilgub 2013. Kini mereka malah bersatu di Pilgub Jatim 2018. Kami sekarang menitipkan aspirasi ke Gus Ipul-Mbak Puti tanpa ada embel-embel apapun,” tegas Ketua Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (BP) Syafrudin kepada wartawan di sela-sela peresmian Posko Suara Jawara Jatim, Senin (16/4). Beberapa ulama yang ikut ‘balik kanan’ itu di antaranya adalah KH Imam Haromain (Pengasuh Ponpes Darul Ulum Desa Talaga Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep), KH Baijuri (Pengasuh Ponpes Ar-Rahwini Desa Rombiyah Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep), KH Rasyid (Pengasuh Ponpes Tahfidul Qur’an Nurus

Sya’ada/Nuruttilawah Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep), KH Syaifudin (Pengasuh Ponpes Al-Muhibbah Desa Ketawang Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep) dan KH Hamidi (Pengasuh Ponpes Al-Hayyan Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep). Sementara itu, sejumlah aktivis partai politik di Jatim mendirikan organisasi kemasyarakatan dengan nama ‘Barisan Pembaharuan (BP)’ untuk Jatim Makmur demi memenangkan pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno sebagai Cagub-Cawagub Jatim 2018-2023. Pentolan mantan pimpinan parpol di Jatim itu di antaranya, Syafrudin Budiman SIP (Koordinator), Iwan Setiawan ST Sekretaris Partai Karya Perjuangan Jatim (Sekretaris), Ir Ardijoso Ketua DPW Partai Indonesia Sejahtera Jatim (Dewan Pembina), Indria Wachida Affiva Sekretaris PW Partai Matahari Bangsa Jatim (Bidang Perempuan), Jefry Eric profesional Informasi Technology (Bidang Media dan Komunikasi Sosial) dan beberapa nama aktivis lainnya.  iib

Jawara Jatim Siap Sumbang 70 Persen Suara untuk Paslon 2 Surabaya, Bhirawa Langkah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jatim nomor urut 2 Drs H Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, untuk memenangi Pilgub Jatim 2018 semakin terbuka lebar. Itu dibuktikan semakin banyaknya dukungan yang mengalir, salah satunya relawan Suara Jawa Madura (Jawara) Jatim. “Salah satu yang kami andalkan adalah relawan. Tentunya selain dari partai politik dan tim sukses yang ikut membantu memenangkan kami,” ujar Gus Ipul, saat meresmikan Posko Relawan Suara Jawara Jatim, di Surabaya, Senin (16/4).

HASIL SURVEI PILGUB JATIM HINGGA APRIL 2018 27,2 persen

PolMark 42,7 persen

Menurut Gus Ipul, namanya relawan adalah berjuang dengan gigih tanpa ada bayaran. Artinya berjuang akan memenangkan pasangan Gus Ipul-Puti ada atau tiada uangnya. Mereka dengan ikhlas akan berjuang agar pasangan yang didukungnya menang Pilgub Jatim. “Relawan itu beda dengan tim sukses. Jika tim sukses ada biaya resminya dan dipertanggung jawabkan secara resmi pula. Tugas tim sukses juga berurusan dengan hal-hal resmi, seperti berhubungan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum),” ungkapnya. Jika relawan, lanjut keponakan Gus Dur ini, mereka membangun poskoposko sendiri, ketemu atau tidak ketemu pasangan yang didukung tetap ikhlas berjuang. “Saya sangat berterima kasih atas dukungan relawan Suara Jawara Jatim ini. Semoga cita-cita besar yang ingin membuat kabeh sedulur kabeh makmur bisa terkabul,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Relawan Suara Juara Jatim H Moch Hatta mengatakan, pada Pilgub Jatim 2008 dan 2013 dirinya mengaku mendukung pasangan Pakde Karwo dan Gus Ipul. Namun pada Pilgub Jatim 2018 ini, dirinya dan sejumlah tokoh Madura di Jawa menjatuhkan pilihan kepada Gus Ipul-Puti. “Ada beberapa alasan kenapa kami memilih Gus Ipul dalam Pilgub Jatim kali ini. Sebab Gus Ipul itu orangnya ramah, merakyat, rendah hati, tidak sombong dan tidak neko-neko. Itu kelebihan Gus Ipul dibanding calon lain,” kata Hatta. Dengan dukungan yang sangat kuat ini, relawan Suara Jawara Jatim menjanjikan bisa menyumbangkan 70 persen suara orang-orang Madura di Jawa untuk Gus Ipul-Puti. Mulai di Surabaya, Tapal Kuda dan Mataraman. “Kalau pada Pilgub 2013 lalu kami bisa menyumbangkan 65 persen untuk pasangan Pakde KarwoGus Ipul,” ungkapnya.  iib

Charta Politika 38,1 persen

44,8 persen

Kedai Kopi 46,3 persen

53,7 persen

Indo Barometer

39,5 persen 42,3 persen

45,2 Persen

PolTracking

35,8 persen

Litbang Kompas

44,5 persen

44,0 persen

The Republic Institut

48,7 persen

47,6 persen

Gus Ipul saat menghadiri peresmian Posko Relawan Suara Jawara Jatim.

Puti Guntur Soekarno menghadiri Rapat Kerja PDIP se-Kabupaten Pasuruan, Senin (16/4)

Puti Minta PDIP Terus Kumpulkan Suara Pasuruan, Bhirawa Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno meminta partainya, PDI Perjuangan (PDIP), untuk semakin intens mengumpulkan suara hingga hari coblosan Pilkada Jawa Timur, 27 Juni 2018. “Kawan-kawan seperjuangan harus bekerja keras. Kumpulkan terus suara masyarakat, dan dijaga sampai hari H pemungutan suara,” kata Puti Guntur Soekarno, dalam Rapat Kerja PDIP se-Kabupaten Pasuruan, Senin (16/4) kemarin. Hari ini, Puti Guntur kampanye ke Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Ia didampingi Ketua DPP PDIP Hamka Haq, Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Eddy Paripurna dan Sekretaris DPD PDIP Sri Untari Bisowarno. Turut mendampingi Calon Bupati petahana Kabupaten Pasuruan, Irsyad Yusuf. Dia adalah adik kandung Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul),

pasangan Puti. Irsyad adalah Calon Bupati tunggal di Kabupaten Pasuruan. “Melihat kondisi dari hari ke hari, potensi menang semakin besar. Kemarin Gus Ipul dan saya kampanye terbuka di Jember, diikuti puluhan ribu warga,” kata Puti. Karena itu, lanjut dia, ia meminta PDIP untuk terus menjaga kondisi. “Perjuangan ini berat. Membutuhkan gotong-royong, militansi dan kesolidan di antara semua pihak,” kata cucu Bung Karno. Calon Bupati Irsyad Yusuf juga memberi semangat pada kader-kader PDIP. Di Kabupaten Pasuruan, katanya, animo masyarakat sangat bagus terhadap pasangan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno. “Saya yakin Gus Ipul-Mbak Puti, nomor 2, akan menang mutlak di Pasuruan. Insya Allah tercapai 80 persen,” kata Irsyad.  geh

Khofifah Sajikan Es Dawet untuk Warga USAI dari pasar Kedurus, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa bergeser ke pasar Wiyung Surabaya, untuk melanjutkan navigasi programnya, Senin (16/4) kemarin. Saat tiba di pasar Wiyung, sambutan dari warga dan pedagang pasar terlihat antusias. Khofifah juga berkali-kali diajak swafoto oleh warga. Ada juga yang hanya sekadar menyapa. “Kenapa hape ku belum di cas, padahal pengen foto sama gubernur Jawa Timur,” ujar satu pedagang sayur di depan booth-nya. Khofifah melakukan navigasi programnya berkeliling pasar, menelusuri setiap lorong pasar. Di sana, ia menyapa satu persatu pedagang, bahkan Khofifah juga menjadi tempat curhat bagi pedagang. “Bu saya ingin pasar ini dibangun bagus, biar tambah rame,” curhat satu pedagang yang menghampiri Khfofiah. Bahkan, Menteri Sosial RI 2014-2018 itu sempat berhenti di penjual es dawet, lalu Khofifah menyatakan kalau ingin membo-

rong dawet itu. Usai penjual mengiyakan, Khofifah kemudian masuk ke booth es dawet, lalu menyajikan beberapa mangkok dawet untuk para warga yang ada di sekitarnya. Tampak cekatan, Khofifah menuangkan setiap komposisi dawet ke dalam mangkuk plastik. Usai Blusukan, Khofifah melihat infrastruktur yang ada di pasar Wiyung sudah cukup bagus. Namun, ia menyadari tentang kebersihan pasar Wiyung yang kurang tertata. Menanggapi hal itu, Khofifah menjelaskan kalau kebersihan pasar juga harus berseiring dengan kesadaran seluruh elemen yang ada di pasar tradisional, baik penjual, pembeli bahkan pengelola pasar. Karena menurutnya, infrastruktur menjadi bagian yang urgent untuk pasar, supaya suasana menjadi nyaman, bahkan pembeli kelas menengah juga mau belanja ke pasar tradisional. “Kalau animo masyarakat belanja di pasar tradisional makin meningkat, rasanya seluruh

penjual di pasar akan punya kesadaran yang makin meningkat untuk menjaga kebersihan makin tinggi,” jelas Ketua Umum Muslimat NU itu. Khofifah menambahkan, karena pasar tradisional pasti menginginkan animo dari para pembeli selalu tinggi, dan tak ingin kehilangan pembeli. “Menurut saya berseiring kalau ini dibenahi oleh pemprov, tapi tolong dijaga supaya bersih, sampah segera dirapikan, kalau ada air menggenang misalnya dari ikan juga segera dibersihkan, suasana kesalingan itu jadi penting,” ungkap Khofifah. Ia juga menjelaskan, merubah prilaku bersih itu sebenarnya tidak susah, karena saling berkaitan erat dengan tingginya income mereka. Kalau income mereka tinggi, para pedagang akan semakin mencintai pasar tradisional dan akan saling menjaga kebersihan dan kenyamanan. “Pada akhirnya ada transaksi yang akan makin tinggi di pasar tradisional,” tukas Khofifah.  geh

Khofifah Indar Parawansa melayani warga yang ingin berebut es dawet saat kunjungan di di pasar Wiyung.

Binder17apr18  
Binder17apr18  
Advertisement