Page 1

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

Padahal, laporan pertanggungjawaban tersebut harus segera disusun sesuai dengan belanja BOS yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman

Selasa Legi, 16 APRIL 2019

http://www.harianbhirawa.co.id

AGENDA HARI INI

16 APRIL 2019

- Gubernur Khofifah Indar Parawansa

07.00

Pemantauan, Pengecekan dan Peninjauan dalam Rangka Pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 di Kabupaten Pacitan, Blitar dan Sumenep

- Wagub Emil Elestianto Dardak Di Ruang Kerja

- Sekdaprov Heru Tjahjono Di Ruang Kerja

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

TIDAK TERBIT Sehubungan dengan hari libur Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang jatuh Hari Rabu (17/4), maka Harian Bhirawa tidak terbit. Kami akan terbit kembali Kamis (18/4). Demikian pemberitahuan ini, semoga pelanggan dan relasi memaklumi. Redaksi

Berharap Terpilih Kembali Jadi Tuan Rumah Latsitardanus Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap dapat kembali menjadi tuan rumah Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) ke 40 Tahun 2020 mendatang, Hal ini karena animo masyarakat atas kehadiran taruna sangat baik dan antusiasmenya juga cukup tinggi. “Jika kami diizinkan pada Latsitarda Nusantara ke-40 kami kembali menjadi tuan rumah, dan waktunya diperpanjang karena dampak positifnya sangat dirasakan masyarakat,” urai Gubernur Khofifah sapaan akrab Gubernur Jatim pada

 ke halaman 11

Ribuan Personel Polda Jatim Disebar di Titik Rawan Pemilu 2019 Polda Jatim, Bhirawa Polda Jatim menggelar apel pergeseran personel Polri dalam pengamanan (PAM) Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di Jatim. Sebanyak 1.113 anggota akan disebar di TPS (Tempat Pemungutan Suara) di wilayah Jatim. “Pergeseran pasukan ini untuk perbantuan pengamanan di TPS yang

di wilayah Jatim. Sebanyak 1.113 anggota Polri akan memback up anggota Polres, dan melakukan penebalan pengamanan dan memperkuat di masing-masing TPS,” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan usai apel pergeseran pasukan pengamanan Pemilu 2019, Senin (15/4) di Mapolda Jatim. Luki menjelaskan, dari TNI nantinya akan ada

permintaan BKO (Bawah Kendali Operasi) di wilayah-wilayah khusus. Dan juga ada penebalan di beberapa wilayah, yaitu di Madura, Tapal Kuda dan di wilayah Matraman. “Dari Polda Jatim yang paling banyak penebalan pasukan, yakni di wilayah Madura, Tapal Kuda dan Matraman. Totalnya sebanyak 1.113 personel,”

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Sebanyak 1.113 anggota Polda Jatim akan disebar di TPS (Tempat Pemungutan Suara) di wilayah Jatim, Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi menggelar patroli pada giat apel pergeseran pasukan pengamanan TPS di halaman Mapolda Jatim, Senin (15/4).

Pelantikan 66 Pejabat Pemkot Surabaya

Risma Minta Tancap Gas Amankan Wilayahnya biro humas pemprov jatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri penutupan Latsitardanus ke-39 di Gedung Negara Grahadi, Senin (15/4).

Rawan Intervensi, Bawaslu Batu Pindah 23 TPS Batu,Bhirawa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu mengidentifikasi sebanyak 23 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Posko Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan status rawan karena di TPS tersebut memiliki potensi tinggi terjadi intervensi kelompok tertentu. Sebagai langkah antisipasi Bawaslu merekomendasikan untuk memindahkan lokasi dari 23 Posko KPPS dan TPS tersebut. Ketua Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Batu, Yogi Eka Chalid mengatakan bahwa 23 TPS ini dikategorikan rawan

 ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Pelantikan pejabat dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Senin (15/4). Bertempat di lobby lantai II Balai Kota Surabaya, sebanyak 66 Aparatur Sipil Negara (ASN) diambil sumpah dalam pelantikan itu. Rotasi dan Promosi jabatan itu berdasarkan surat Keputusan Wali Kota Surabaya nomor 821.2/3654/436.8.3/2019 tanggal 12 April 2019, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menandatangani serah terima jabatan pejabat yang dilantik dan dimutasi di lingkungan Pemkot Surabaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta kepada para pejabat yang dilantik hari ini untuk langsung bekerja mulai besok di posisinya masing-masing. Sebab, waktunya tidak ada lagi, sehingga diharapkan langsung menyesuaikan dengan

 ke halaman 11

Bayar Bus Tak Perlu Pakai Uang Tunai

E-Payment Permudah Penumpang Bus AKDP Surabaya-Malang Abednego/Bhirawa

Sekretaris Dishub Jatim, Arifin Imanadji dan Direktur PT Tranastek, Adi H Soewandibio (tengah) menunjukkan kartu Transtek, Senin (16,4).

Pilah Dulu, Baru Pilih

PEMILIHAN umum jatuhkan pilihan. “Pi(pemilu) 2019 dilak- lah dulu, baru pilih,” sanakan besok, Rabu kata Bambang DH saat (17/4). Masyarakat ditemui di BDH Center, pemilih memiliki hak Senin (15/4). sepenuhnya menyalurMenurut Bambang, kan hak pilih secara memilah, meneliti relangsung, umum, be ke halaman 11 bas dan rahasia. Tak dipungkiri dalam masyarakat masih terdengar kebingungan menentukan pilihan. Ini seiring banyaknya partai politik (parpol) yang linier dengan besarnya jumlah calon anggota legislatif (caleg). Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan, Bambang DH mengingatkan pentingnya masyarakat pemilih untuk lebih dulu memilah Bambang DH sebelum m e n -

Sentil.. 

Penyewa VA Kembali Mangkir di Persidangan Mucikari Prostitusi Online

Bayar Bus Tak Perlu Pakai Uang Tunai

Cuti Hari Kejepit, ASN Pasuruan Bakal Terima Sanksi

- Efek kenikmatan sesaat. - Tinggal tempel - Masih berani libur ?

Surabaya, Bhirawa Penumpang bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) jurusan Surabaya-Malang (non ekonomi) bakal dipermudah dalam transaksi pembayaran bus non tunai. Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim bekerjasama dengan Transtek, akan mem-

berlakukan program terbaru yang merupakan inovasi di bidang transportasi. Sekretaris Dishub Jatim, Arifin Imanadji menjelaskan pelayanan pembayaran non tunai untuk bus AKDP Surabaya-Malang ini

 ke halaman 11

Cuti Hari Kejepit, ASN Pasuruan Bakal Terima Sanksi Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan menolak cuti tambahan yang diajukan ASN di lingkungannya pada 18 April. Mengingat, pada tanggal 18 April merupakan ‘Hari kejepit’. Pasalnya, hari pemilihan umum tertanggal 17 April dipastikan menjadi hari libur nasional. Sedangkan, tanggal 19 April merupakan tanggal

 ke halaman 11

Kali Pertama, IPM Kabupaten/Kota di Jatim Tak Berkategori Rendah Pemprov, Bhirawa Pembangunan manusia di Jatim pada tahun 2018 terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017 IPM Jatim mencapai 70,27 dan selanjutnya pada tahun 2018 mencapai 70,77 atau tumbuh 0,72 persen.

 ke halaman 11

Saat Santri Raih Olimpiade Matematika di Thailand

Disambut Bak Pahlawan Saat Tiba di Pompes Zainul Hasan Genggong Santri Pesantren Zainul Hasan (Zaha) Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo kembali mengukir prestasi di kancah internasional. Kali ini, dua santri Madrasah Tsanawiyah (MTs) Zaha Genggong berhasil meraih medali pada ajang Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) yang diselenggarakan di Phuket, Thailand beberapa waktu lalu. Wiwit AP, Kab Probolinggo Dua santri yang mengikuti ajang bergengsi tersebut adalah Salsabila Meisefiani dan Muhammad Rohim. Salsabila yang duduk di bangku kelas VIII meraih Bronze Medal. Sementara Muhammad Rohim meraih Merit Medal. Kepala MTs Zaha Genggong KH Mohammad Hasan Naufal, Selasa (9/4) malam, mengaku bangga sekaligus bersyukur atas torehan prestasi gemilang yang diukir dua santrinya itu. Awalnya dirinya pesimis dua sant-

rinya itu bisa untuk meraih medali. Sebab ribuan peserta TIMO berasal dari 21 negara Asia bahkan Eropa. “Alhamdulillah, medali bronze sudah cukup. Saya berharap yang akan datang akan lebih baik lagi. Genggong untuk umat, melangkah ke internasional, pokoknya teristimewa,” ungkap ulama muda ini.

 ke halaman 11

Wiwit AP/Bhirawa

Salsabila Meisefiani dan Muhammad Rohim Peraih Olimpiade matematika di Thailand.


SURABAYA

2

Selasa Legi 16 APRIL 2019

PELAYANAN PUBLIK - KESEHATAN - HUKUM

Wali Kota Pasuruan Non Aktif Dituntut 6 Tahun Penjara Surabaya, Bhirawa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wali Kota Pasuruan non aktif, Setiyono dengan pidana enam tahun penjara. Tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (15,4) ini terkait dugaan kasus suap proyek Pusat Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUKM) Pemkot Pasuruan. Tak hanya Setiyono, Jaksa dari KPK juga menuntut Plh Kadis PU Kota Pasuruan Dwi Fitri dengan tuntutan lima tahun penjara dan Tenaga Honorer di Kelurahan Purutrejo Kota Pasuruan Wahyu Trihadianto dituntut empat tahun penjara. Sidang yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosiawan ini mengagendakan pembacaan tuntutan oleh JPU dari KPK. Jaksa dari KPK Tafiq Ibnugroho mengatakan, ketiga terdakwa di jerat Pasal 12 B Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Menuntut terdakwa Setiyono dengan enam tahun pidana penjara, dan denda Rp 500 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan,” kata Jaksa Tafiq Ibnugroho dalam surat tuntutannya. Selain tuntutan badan, jaksa

mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 2,26 miliar. Jika tidak membayarkan uang pengganti tersebut, maka jaksa berhak menyita harta benda milik terdakwa sesuai dengan besarnya uang pengganti tersebut. “Jika uang sitaan tersebut kurang dari besarnya uang pengganti, maka terdakwa menjalani hukuman pidana satu tahun penjara,” jelasnya. Sementara terdakwa Dwi Fitri dituntut dengan lima tahun penjara, dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu Wahyu Trihadianto juga dituntut dengan empat tahun tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. “Terdakwa Dwi Fitri wajib membayar uang pengganti sebe-

dokumen bhirawa

Wali Kota Pasuruan non aktif, Setiyono usai menjalai sidang dugaan kasus korupsi di Pengadilan Tipikot Surabaya beberapa waktu lalu. sar Rp 80 juta, jika tidak dapat Majelis Hakim akan melanjutkan yu Trihadianto tidak dikenakan membayar uang pengganti sela- sidang tersebut pada Senin (23/ uang pengganti. ma satu bulan, terdakwa dijerat 4) dengan agenda pledoi (pembe“Terdakwa Wahyu Trihadianto hukuman pidana selama enam laan terhadap tuntutan). Usai sudah membayar uang pengganti bulan penjara,” tegas Jaksa Tafiq. sidang, JPU dari KPK, Tafiq tersebut,” ucapnya. Dengan tuntutan itu, Ketua Ibnugroho mengatakan jika WahKuasa hukum terdakwa Setiyono,

Ali Ismail mengaku keberatan dengan tuntutan jaksa yang menuntut kliennya itu cukup berat. Dengan tuntutan yang berat itu maka dirinya akan memasukkan beberapa hal di pledoi. “Ada beberapa hal yang menjadi keberatan yang akan kami tuangkan di pledoi,” paparnya. Kasus yang menjerat Setiyono, Dwi Fitri dan Wahyu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Setiyono diduga menerima suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan, yaitu proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM). KPK menduga Setiyono menggunakan tangan Dwi Fitri selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu untuk menerima uang dari seorang pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhamad Baqir. Ke empatnya pun ditetapkan KPK sebagai tersangka. Untuk proyek itu, Setiyono diduga mendapatkan jatah 10 persen dari nilai kontrak sebesar Rp 2.210.266.000. Selain itu, ada permintaan 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi.Q bed

RAGAM INFO

DPRD Jatim Dukung 40 Event Visit Years 2019 Pemkab Sumenep DPRD Jatim, Bhirawa Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar memberikan apresiasi dari pelaksanaan 40 Event Visit Years 2019 digelar Pemkab Sumenep. Pihaknya menilai bahwa event tersebut untuk memajukan wisata di Pulau Garam tersebut. “Apa yang dilakukan Pemkab Sumenep merupakan upaya untuk memajukan wisata di Sumenep, terlebih dalam menambah pendapatan bagi APBD Kabupaten Sumenep,” jelasnya di Surabaya, Senin (15/4) kemarin. Dia mengatakan program tersebut juga merupakan bagian dari melaksanakan program Nawa Bhakti Satya yang digulirkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. “Dalam program tersebut ada upaya memajukan pariwisata Jatim untuk menambah PAD daerah," ujarnya. Ditambahkan Achmad Iskandar, dirinya berharap agar program tersebut bisa ditiru daerah-daerah lain terlebih daerahdaerah yang miskin dan memiliki PAD minim. "Kami akan support dan dukung penuh untuk daerah lain yang akan meniru program yang sudah dicanangkan oleh Pemkab Sumenep,” pungkasnya. Sekadar diketahui, event wisata yang akan digelar sesuai dengan kalender Visit Years 2019 terdapat 40 event yaitu Festival Pemuda Indonesia Berkreasi dan Grand Opening Visit Sumenep (10 Maret 2019), Gelar Upacara Adat Penyerahan Zakat Fitrah (27 Mei 2019), Pesta Rakyat dan Festival Ketupat (8 Juni 2019), Balap Burung Merpati (14-16 Juni 2019), International Love Bird Festival (21-23 Juni 2019), Batik on The Sea (14 Juni 2019), Gathering Pelaku Wisata se-Indonesia (16-17 Juni 2019). Selanjutnya Lomba Ayam Bekisar Nasional (28 Juni 2019), Karapan Sapi Tradisional Tanggapan (4 Agustus 2019), Pameran Keris Dunia (8-11 Agustus 2019), Festival Garam (9-11 Agustus 2019), Pasir Egrang (8 September 2019), Kejuaraan Catur Internasional (8 September 2019), Kirab Jamasan Pusaka Keraton Sumenep (14-15 September 2019), Festival Topeng Dalang dan Dalang Cilik (21-22 September 2019), Festival Seni dan Budaya (21-22 SeptemQ geh ber 2019).Q

abed nego/bhirawa

Tersangka AS (kanan) menangis dan meminta maaf kepada keluarga korban, Budi Hartanto di Mapolda Jatim, Senin (15/4).

Motif Asmara Jadi Alasan Pelaku Menghabisi Korban Polda Jatim, Bhirawa Kasus pembunuhan Budi Hartanto (28), seorang guru honorer yang ditemukan tewas di dalam koper di Blitar itu sudah terungkap. Motif pembunuhan terungkap setelah pelaku AS (34) dan AP (23) tertangkap oleh unit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. Wakapolda Jatim Brigjen Pol Toni Harmanto mengatakan, dari pemeriksaan pelaku AS sebelum membunuh korban sudah sering berhubungan intim. Karena kerap berhubungan intim itu, maka pelaku senang dengan korban dan langsung menjalin asmara. “Pelaku mengaku sudah berhubungan selama tiga kali dan keempatnya ini, pelaku langsung membunuh korban,” kata Brigjen Pol Toni Harmanto. Meski telah berhubungan intim berulang kali, sambung Toni, pasa-

ngan sesama jenis ini berhubungan intim bukan atas dasar suka sama suka, melainkan ada transaksi. Dalam hal ini, AS menyewa Budi untuk memuaskan hasratnya. “Ini bukan proses suka sama suka, tapi pembayaran. Yang membayar tersangka,” jelasnya. Untuk sekali layanan seksual, Budi mematok harga Rp 100 ribu setiap sekali melayani nafsu dari pelaku. Namun saat menyewa keempat kalinya, AS tidak membayar sehingga terjadi adu mulut di antara pelaku dan korban. “Saat cekcok itu, AP mencoba mengingatkan untuk jangan ribut, saat itu korban ini menampar AS,” ucapnya. Masih kata Toni, korban yang masih emosi langsung mengambil parang untuk menyerang AP. Namun saat itu pelaku tidak dapat mengenai, dan oleh pelaku AP parang tersebut direbut dari tangan Budi.

“Saat itu AP berhasil mengenai leher korban yang membuat korban langsung tersungkur dan beberapa kali AP dan AS menghajar korban secara bergantian,” beber Toni. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan beberapa barang bukti yang digunakan kedua pelaku seperti golok, pisau besar, koper, ponsel, hingga motor. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang Pembunuhan Berencana. “Ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup,” tegas Toni. Sementara itu, tersangka AS, pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap guru honorer Budi Hartanto, menangis dan meminta maaf kepada keluarga korban. “Saya nggak ada rasa tega atau gimana, saya spontan saja,” ungkap AS.

AS mengaku, sebelum membunuh dan memutilasi, dia dan korban sempat terlibat cekcok, karena usai berhubungan intim keempat kalinya tidak memberinya uang. Dia mengaku mau memberi uang usai bercinta dengan korban. Namun, karena tidak mempunyai uang, dia akhirnya berinisiatif meminjam uang ke pelaku lain, yakni AP. “Namun, AP juga tidak punya uang. Korban kemudian marah-marah dan diingatkan oleh AP. Setelah itu terjadi pembunuhan,” pungkasnya. Sebelumnya, Warga Blitar digegerkan dengan temuan mayat di dalam koper di tepi sungai lahar, tepatnya di bawah jembatan Desa Karanggondang Kabupaten Blitar pada Rabu (3/4). Jasad mayat dalam koper itu pertama kali ditemukan oleh warga bernama Imam saat akan mencari rumput tepi sungai dan melihat ada koper tergeletak begitu saja.Q bed

Puluhan Prajurit Kodim 0831 ST Jalani Tes Urine Narkoba Wali Murid SMP Surabaya Usulkan Sistem Zonasi pada PPDB 2019 Surabaya, Bhirawa Puluhan prajurit Kodim 0831 Surabaya Timur (ST) menjalani tes urine narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya, Senin (15/4). Tes urine ini merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di kalangan TNI AD. Kegiatan tes urine yang dilakukan di aula markas Paldam V Brawijaya ini merupakan kegiatan rutin setiap tiga bulan sekali. Komandan Kodim (Dandim) 0831 ST Letkol Inf La Ode M Nurdin mengatakan kegiatan itu sebagai upaya meminimalisir pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba di satuan TNI. Khususnya di lingkungan Kodim Surabaya Timur. “Tingginya peredaran gelap narkoba di Indonesia, harus diperangi oleh seluruh pihak, baik TNI, Polri, instansi pemerintah maupun swasta. Mari kita bersama-sama bersinergi dalam melakukan pencegahan terhadap peredaran gelap narko-

istimewa

Staf pendamping pasca rehab BNN Kota Surabaya Ika Nur Widayati saat melakukan tes urine narkoba kepada anggota Kodim 0831 ST, Senin (15/4). ba,” kata Letkol Inf La Ode M Nurdin. kan rendah, melainkan telah meraLa Ode menjelaskan, narkoba cuni kalangan masyarakat bersaat ini bukan hanya menyasar dari pendidikan tinggi. kalangan dewasa saja. Tapi juga di Masih kata La Ode, P4GN rutin kalangan remaja dan anak-anak. dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Mereka juga bukan hanya dari Tujuannya untuk memberikan pemakalangan masyarakat berpendidihaman kepada seluruh prajuritTNI,

terutama bintara pembina desa (Babinsa) terkait penyalahgunaan narkoba serta efek sampingnya. “Babinsa merupakan ujung tombak TNI. Dan bertugas untuk menyosialisasikan ke masyarakat, tentang bahaya dan dampak dari peredaran gelap narkoba,” tegas La Ode. Sementara itu, Staf Rehabilitasi BNN Kota Surabaya Koirudin mengapresiasi apa yang dilakukan Kodim 0831 Surabaya Timur. Khususnya dalam mengadakan kegiatan P4GN di lingkungannya dan pada anggota jajaran. Hasilnya, puluhan prajurit Kodim 0831 ST dinyatakan negatif alias bersih dari pengaruh narkoba. “Hasilnya negatif, bersih. Kegiatan seperti inilah yang harus dicontoh, di mana pemerintah perlu bersinergi dengan komponen lainya dan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Tujuannya untuk berkomitmen dan menyatakan perang terhadap narkoba. Narkoba merupakan salah satu ancaman besar bangsa yang menjadi tanggungjawab bersama untuk diselesaikan,” tambahnya.Q bed

Penyewa VA Kembali Mangkir di Persidangan Mucikari Prostitusi Online PN Surabaya, Bhirawa Rian Subroto, pria yang disebut dalam dakwaan tiga mucikari sebagai penyewa artis VA dipastikan kembali mangkir di persidangan prostitusi online di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (15/4). Ini berarti sudah ketiga kalinya Rian Subroto absen dari persidangan. Kepastian mangkirnya

saksi Rian Subroto diungkapkan oleh kuasa hukum mucikari Intan Permatasari Winindya Chasanovri alias Nindy, Gaos Hadiman. Ditemui seusai sidang, dia mengatakan jika sidang untuk kliennya terpaksa ditunda karena saksi Rian Subroto dan Fitriandri alias Vitly Jen tidak hadir. “Ya ditunda karena dua

saksi dipastikan tidak hadir. Jadi, untuk kasus Nindy, Rian akan diminta dihadirkan lagi pekan depan,” kata Gaos Hadiman. Hal senada disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jatim Richard Marpaung. Pihaknya memastikan bahwa Rian tidak

hadir lagi dalam persidangan kali ini. “Rian Subroto, sudah dapat info dari penyidiknya bahwa ia tidak ada di tempat,” singkat Richard. Pihaknya menambahkan, sudah melakukan pemanggilan terhadap Rian. Bahkan, dengan bantuan penyidik Polda Jatim, surat tersebut diantarkan ke Lumajang

Jawa Timur. “Sudah dipanggil sebelumnya,” ucapnya. Sebelumnya, pada panggilan pertama, jaksa sempat mengatakan salah alamat saat melakukan pemanggilan terhadap Rian. Sedangkan pada panggilan kedua, tidak ada konfirmasi kedatangan dari Rian. Jaksa mengatakan, jika penyidik kesulitan meQ bed nemui Rian.Q

Surabaya, Bhirawa Sejumlah Wali murid di beberapa SMP di Kota Surabaya yang tergabung dalam Komunitas Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menanyakan kejelasan skema PPDB 2019, Senin (15/4). Koordinator wali murid, Jospam Agus Hariana mengungkapkan kedatangan mereka untuk meminta informasi dari kepala dinas terkait sistem PPDB 2019. Pasalnya, siswa dan wali murid cukup khawatir dengan isu yang beredar sejak tahun lalu. Yaitu sistem PPDB merujuk Permendikbud nomor 51. Ini berarti PPDB akan menganut satu zonasi dan kesempatan untuk zonasi luar berkurang. “Kami kesini niatnya ketemu kepala dinas. Tapi beliau belum terima surat dari kami. Jadi saat ini kami belum juga dapat informasi dari kepala dinas. Dua hari lagi akan kami tanyakan proses PPDB nya,” katanya. Lebih lanjut, kegelisahan akan sistem zonasi timbul karena berdasarkan rilis dari kementerian menyebut Kota Surabaya mencakup lima sekolah favorit. Yaitu SMAN 1, SMAN 2, SMAN 5, SMAN 6 dan SMAN 15. “Jika sekolahsekolah itu masuk dalam satu zona, itu artinya siswa yang di luar zona tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” katanya. Oleh karena itu, dengan mewakili siswa dari SMP di Surabaya Jos mengusulkan jika zonasi berdasarkan kota dan kabupaten. Bukan beberapa zona di dalam satu kota. Sebab, menurut dia, jika menerapkan zonasi dalam satu kota maka sama-sama warga Kota Surabaya tapi kesempatan berbeda. Karena saat ini sekolah bermutu berkumpul dalam satu zona. “Dan kami tidak bisa masuk zona itu. Kalau aturan seperti sekarang pastinya kami tidak punya hak yang sama untuk pendidikan berkualitas anak. Kami juga masih simpang siur ada beberapa zona di Surabaya,”jelas dia. Sementara itu, Sekretaris Dindik Jatim Ramliyanto menegaskan jika aturan PPDB 2019 akan tetap mengacu pada Permendikbud 51. Keputusan ini dilakukan sebagai upaya menghilangkan stigma adanya sekolah favorit di kabupaten/kota. Sebab, hingga saat ini Dindik tidak pernah mengeluarkan surat Q ina yang terkait adanya sekolah favorit di kawasan tertentu.Q


SURABAYA

Selasa Legi 16 APRIL 2019

3

Masjid Nasional Al Akbar Sekarang Dikelola Yayasan Surabaya, Bhirawa Masjid Nasional Al Akbar Surabaya kini resmi mulai dikelola yayasan yang didirikan oleh pendiri masjid yakni H Tri Sutrisno, Gubernur Jatim dan Wali Kota Surabaya. Dengan didirikannya yayasan ini, masjid terbesar kedua setelah Masjid Istiqlal ini akan dikelola secara penuh oleh ya-

yasan yang ketua pembinanya adalah H Tri Sutrisno. Wakil Ketua Yayasan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya H Endro Siswantoro mengatakan, dengan berdirinya yayasan ini diharapkan akan semakin memakmurkan masjid. Sebab semua kegiatan yang selama ini sudah berjalan akan semakin optimal.

“Yayasan ini telah disahkan oleh Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) pada 28 Januari 2019 lalu. Dalam struktur yayasan juga ada pengawas yang berasal dari berbagai instansi, organisasi masyarakat (ormas) Islam dan tokohtokoh masyarakat di Jatim,” ujar Endro dikonfirmasi, Senin (15/4).

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo SMKN 6 Surabaya

Dengan adanya yayasan ini, lanjut Endro, pengurus masjid yang selama ini ditetapkan melalui SK (Surat Keputusan) Gubernur Jatim, selanjutnya menyesuaikan dengan keberadaan yayasan. Sebab pengurus masjid kini telah ditetapkan oleh yayasan. “Sekarang istilah direktur utama sudah tidak ada, yang ada ketua yayasan. Saya sekarang sebagai wakil ketua yayasan, tidak

lagi sebagai Direktur Utama Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Untuk ketua umum pengurusnya adalah Pak Heru Tjahjono (Sekdaprov Jatim) dan ketuanya Hendro Gunawan Hoesni (Sekkota Surabaya),” paparnya. Tokoh-tokoh yang masuk dalam jajaran pendiri Yayasan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya ini, adalah H Tri Sutrisno, H Imam Utomo, H Hoesein Soeropranoto, H

Soekarwo dan Hj Tri Rismaharini. “Untuk yang masuk sebagai pembina adalah H Tri Sutrisno sebagai ketua dan H Soekarwo dan Hj Tri Rismaharini sebagai anggota pembina yang berlaku secara ex offisio. Nantinya Ibu Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa juga masuk menjadi pembina, yang saat ini masih dalam proses pengajuan di noQ iib taris,” pungkasnya.Q

Ketua APPMI BPD Jatim Denny Djoewardi menilai karya busana siswa jurusan Tata Busana SMKN 6 Surabaya.

Karya Busana SMKN 6 Surabaya Dapat Apresiasi dari APPMI Kemampuan Siswa Dinilai Berpeluang Menciptakan Usaha

Sebanyak 162 karya busana yang dibuat oleh siswa kelas 12 jurusan Tata Boga SMKN 6 Surabaya, mendapat apresiasi dari Ketua Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) BPD Jatim, Denny Djoewardi. Apresiasi tersebut di sampaikan oleh Denny, saat gelar pameran Uji Kompetensi Keahlian (UKK) di Aula SMKN 6 Surabaya, Kemarin (15/4). Dikatakan Denny, apresiasi itu diberikan karena tema yang diusung oleh SMKN 6 Surabaya untuk UKK. Yakni penggunaan kain tradisonal Indonesia untuk dikreasikan menjadi model busana yang fashionable. Hal itu menurut dia juga menjadi kemajuan dari keahlian siswa dalam mendesain busana. Meskipun masih ada banyak unsure yang harus diperbaiki baik dari kerapian menjahit. Pola hingga desain busana. “Untuk penilain karya busana siswa UKK ini, kami memperhitungkan kreasi desain kain tradisional, desain kera yang mengguakan model tunik dan juga desain baju yang berlengan.

Selain UKK, SMKN 6 Surabaya juga mengadakan Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) bagi siswa kelas 11 jurusan Tata Boga SMKN 6 Surabaya. USK dilakukan untuk memberi kesempatan bagi siswa mendapatkan sertifikat Garuda. Mereka boleh berkreasi namun harus berpedoman pada indikator tersebut.,” ungkap desainer La Mode ini. Dari hasil karya busana yang dipamerkan, Denny menilai ada peluang siswa untuk berwirausaha, namun dalam skala menerima jahitan. Sebab, menurut dia, untuk fokus dalam industri fashion, dibutuhkan pembelajaran lebih untuk membaca peluang pasar dan “melek” akan tren fashion yang cukup berkembang pesat. “Tarafnya masih menerima jahitan. Kalau membuat prosuksi (busana) masih jadi PR bersama. Karena harus paham dan mengerti tren pasar. Apalagi busana yang dibuat harus punya nilai jual ini yang harus diasah dan dimiliki oleh seorang desainer,”papar dia. Dalam kesempatan itu, Denny juga

Dorong Pemasaran Hasil Karya Siswa Pameran hasil karya tata busana siswa juga tidak lepas dari dukungan sekolah untuk mendorong para siswanya mengembangkan kompetensi dan kreatifitasnya. Terlebih, saat ini industri kreatif sangat diperhitungkan. Diungkapkan Kepala SMKN 6 Surabaya, Drs Bahrun, ST., MM, dalam UKK kali ini pihaknya menggandeng pihak industri yang bergelut di dunia fashion. Itu tidak lain, untuk melihat dan mengukur keahlian siswa dalam merancang busana. Di samping itu, siswa juga bisa belajar dan memahami kebutuhan industri fashion. “Hasil karya ini nanti akan kita dorong untuk dipasarkan. Baik melalui media sosial mereka atau sekolah. kita akan memperkenalkan produkproduk ini (busana) di medsos,”ujar dia. Sementara itu, terkait keterserapan industri, Bahrun mengatakan, ada sekitar 80 persen lulusan di jurusan pariwisata,boga, kecantikan dan tata busana yang terserap industri. Hal itu karena core bussines SMKN 6 sendiri terfokus pada jurusan itu.Q ina*

menekankan terkait kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam industri fashion. Diantaranya, harus mampu menguasai atau terampil dalam menjahit menggunakan tangan dan mesin. selain itu, keterampilan dalam membentuk pola dan mendesain juga dibutuhkan. “Yang tidak kalah penting dan yang utama dia (seorang desainer) harus punya mental pekerja yang tidak putus asa dan gigih. karena dunia mode ini butuh kreatifitas dan inovasi juga tinggi,”tutur Denny. Sementara itu, Ketua Kompetensi Keahlian Tata Busana SMKN 6 Surabaya, Gati Prasetyaningsih mengatakan jika pemilihan kain tradisional seperti batik, lurik, tenun dan songket sebagai rancangan busana tidak lain untuk menanamkan rasa kepedulian akan kekayaan budaya Indonesia. Pengerjaan busana sendiri, pihaknya menggunakan project work, yang mana mulai dari sumber ide, penuangan ide dalam desain yang meliputi sketsa, desain produksi dan desain sajian. Kemudian, pola kecil, pola besar hingga menjahit dibuat oleh siswa. Fokus pembuatannya pun terletak dip roses pembuatan tunik. “Proses pengerjaan ini total ada dua bulan. Dari karya yang dipamerkan nantinya akan diambil 10 terbaik dan akan mendapatkan penghargaan dari sekolah,”papar dia. Dengan begitu, pihaknya berharap siswa tetap mengembangkan kreatifitasnya dalam mendesain baju. Selain itu, diharapkan juga agar mereka bisa bekerjasama untuk membangun Q ina* wirausaha.Q

adit hananta utama/bhirawa

Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin saat menghadiri pertemuan peningkatan kapasitas pengelola program prioritas nasional di Surabaya, Senin (15/4).

Arumi Bachsin Dorong Penguatan PKK di Tingkat Desa Pemprov, Bhirawa Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin meminta Ketua TP PKK di daerah terus memperkuat peran PKK di tingkat desa. Sebab keberadaan PKK desa merupakan ujung tombak dalam menggerakkan program prioritas nasional dan provinsi. “Desa sangat strategis untuk menyelesaikan permasalahannya masing-masing. Apalagi desa memiliki dana desa. Karena itu TP PKK kabupaten/kota ikut berperan memperkuat PKK di desa. Fungsi controllingnya harus diperkuat,” ujarnya saat menghadiri Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Progran Prioritas Nasional Provinsi Jawa Timur 2019 di Ballroom Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Senin (15/4). Menurutnya, PKK adalah shadow government yang memiliki tugas sama dengan pemerintah. Jika PKK desa bisa diperkuat, maka bisa menyinkronkan program prioritas dalam implementasi program PKK untuk mencegah stunting, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan IPM. Dijelaskan, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang, salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah adalah melalui penetapan proyek prioritas na-

sional penanggulangan dan pencegahan stunting yang dimulai pada 2017 lalu. Pemerintah telah membentuk tim intervensi yang terintegrasi dengan melibatkan beberapa kementerian/ lembaga. Tahun ini, terdapat 12 kabupaten (120 desa) di Jatim yang menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanggulangan stunting. Antara lain, Kab Bangkalan, Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep, Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Probolinggo, Kab Malang, Kab Trenggalek, Kab Nganjuk, Kab Kediri, dan Kab Lamongan. “Pada 2019 ini ditargetkan 315.181 keluarga baduta di Provinsi Jatim (terutama di 12 kabupaten sasaran stunting) terpapar 1.000 HPK,” katanya. Terkait peningkatan IPM, Arumi memaparkan, kalau pada saat ini ada 10 kabupaten dengan IPM rendah yaitu 66.51 ke bawah. Sehingga wilayah tersebut diminta menjadi sasaran prioritas penggarapan program dari

berbagai sektor agar peningkatan IPM lebih cepat. “Diperlukan sinergitas dan respon yang tepat dan cepat agar peningkatan IPM segera dapat dilaksanakan bersama-sama dengan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting,” jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pakar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Prof Dr Haryono Suyono mengatakan, IPM tidak hanya tergantung pada orang miskin. Tetapi orang kaya jika anaknya tidak bekerja juga bisa menurunkan IPM. Selain itu, ia juga memaparkan, keluarga yang mempunyai anak balita dianjurkan untuk mempunyai kebun bergizi. Sebab pada dasarnya untuk membangun Indonesia sehat, perlu memelihara lingkungan yang sehat untuk keluarga sejahtera salah satunya melalui kebun bergizi. Kepada PKK di desa, lanjutnya, bisa mengikuti rembug desa untuk menyalurkan aspirasinya seperti menjaga kesehatan balita melalui BUMDes. Selain itu, PKK dengan UPPK dan UPPKs milik peserta KB diajak membangun jaringan supply untuk warung milik desa.Q tam

DLH Kota Mojokerto Gelar Bimtek Pengelolahan Sampah Plastik Pengelolah Bank Sampah Diajari beri Nilai Tambah Ecobrick Pesan khusus disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Ikromul Yasak saat membuka bimbingan teknis pengelolaan sampah plastik atau yang juga disebut ecobrick di TPA randegan Kota Mojokerto. Didepan para peserta dan nara sumber, prjabat alumnus STPDN 03 ini selain bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, juga berharap materi yang diterima peserta dapat menjadi bekal dalam memberi nilai tambah keberadaan sampah plastik. Yasak menyebut jika persoalan sampah di indonesia menjadi salah satu permasalahan nasional yang serius selama bertahun - tahun, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat indonesia yang berdampak kepada peningkatan jumlah dan jenis sampahnya. Untuk itu, penggunaan plastik telah meluas hampir ke seluruh bidang kehidupan. berbagai produk dan peralatan dihasilkan dari bahan ini karena dinilai lebih ekonomis, tidak mudah pecah, fleksibel, dan ringan. salah satu contoh produk berbahan plastik yang paling sering dipakai oleh masyarakat adalah kantong plastik. padahal sampah plastik sangat berbahaya dalam kehidupan kita. “Maka dari itu dinas lingkungan hidup kota mojokerto mengadakan bimbingan teknis pengelolaan sampah plastik atau ecobrick. Dan caranya juga mudah dan biaya yang terjangkau untuk dilakukan di indonesia, terutama di kota Mojokerto,” terang Yasak dihadapan pesertq bimtek.

Peserta Bimtek mengikuti dan mempratekan cara pengelolahan aneka sampah plastik.

Kepala DLH Kota Mojokerto Ikromul Yasak melihat langsung bimtek pengelolahan sampah plastik. Yasak menambahkan, pada tahun 2016 lalu Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah tiongkok. Dengan adanya ecobrick ini dapat menjadi salah satu solusi indonesia meninggalkan “prestasi” tersebut. “Saya ingin menyampaikan penekanan bagi peserta kegiatan bimbingan teknis pengelolaan sampah plastik atau ecobrick untuk bersama-sama mewujudkan kota Mojokerto yang bersih, nyaman, sehat

dan asri serta terbebas dari limbah yang berbahaya,” pesannya. Dalam Bimtek itu, narasumber mengajari para pengelolah bank sampah se Kota Mojokerto merubah sampah plastik memjadi aneka kerajinan bernilai ekonomis. “Materi ini sangat bagus, kita akan teruslan ke anggotabbank sampah yang lain, agar merela bisa memberi nilai tambah sampah plastik yang ada di lingkungannya” kata Riyani, salah satu peaerta yang juga penhelolah Q kar.adv bank sampah.Q

Peserta menunjukkan hasil bimtek pengelolahan sampah plastik.


OPINI

4 Tajuk

Besok Nyoblos Pemilu BESOK, Rabu, 17 April 2019, saatnya coblosan pileg serntak dengan pilpres. Menjadi hari bersejarah masyarakat seluruh Indonesia (dan yang berada di luar negeri). Pertama kali dilakukan coblosan pemilu serentak, memilih anggota legislatif (DPR, DPD, serta DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan Kota). Sekaligus memilih presiden dan wakil presiden. Ini pemilu serentak pertama di dunia. Awalnya akan terasa rumit (dengan lima lembar kertas suara), tetapi efisien. Pemilu serentak juga “menghemat” kerugian sosial yang biasa timbul akibat beda pilihan politik. Waktu kampanye yang sangat lama (sekitar 8 bulan) bagai menguras emosi. Bukan hanya ke-riuh-an ujaran pernyataan elit (dan kader) parpol sebagai tim sukses. Melainkan kesibukan pendukung fanatik pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Bagai saling “serang.” Terutama ke-riuh-an hoax, ujaran kebencian, sampai fitnah di media sosial (medsos). Medsos menjadi arena publik paling sibuk. Akun (aplikasi) paling populer digunakan, antaralain, facebook, twitter, WhatsApp (WA), dan Instagram. Jumlah pesan yang dikirim sangat menakjubkan, (hanya melalui WA) sebanyak 65 milyar posting per-hari! Sangat banyak pula berita bohonh (hoax). Namun penyebaran hoax bukan hanya melalui WA (dan WA grup). Melainkan juga youTube (berupa video), instagram (gambar), dan cuit twitter. Hoax (dan fitnah) di medsos “menghantam” seluruh kalangan masyarakat, profesi, penyelenggara pemilu, dan penyelenggara negara. Bagai kalap, ujaran kebencian, dinyatakan terang-terangan disiarkan di media masa. Isinya menista seluruh Kepala Negara (presiden) Republik Indonesia. Bahkan pada masa (tiga hari) tenang, hoax masih ditebar di medsos. Termasuk hasil coblosan pilpres di luar negeri. Pilpres merupakan amanat UUD pasal 6A ayat (1). Dinyatakan, bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Selain itu masih terdapat persyaratan, tentang kemenangan dalam pilpres harus tersebar pada 17 propinsi. Ini untuk menghindari kemayoritasan di kawasan tertentu (Jawa saja), tetapi tidak didukung kawasan lain. Indonesia sebagai negara terbesar keempat di dunia, dalam hal jumlah penduduk, dan luas teritorial. Selalu tidak mudah menjangkau seluruh masyarakat, karena wilayahnya yang terpencar oleh sungai besar, laut dan samudera. Pemilu 2019, akan diikuti seluruh rakyat Indonesia, di dalam negeri maupun di luar negeri. Jumlahnya lebih dari 192 juta pemilih, tersebar di 514 kabupaten dan kota (di 34 propinsi), termasuk WNI yang berada di luar negeri, tersebar di 98 negara. Berdasar pasal 167 UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017, pemilu di luar negeri dapat dilaksanakan sebelum coblosan di dalam negeri. Dilaksanakan oleh PPLN, dengan tiga metode. Yakni, TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Kedutaan atau Konsul Jenderal, serta melalui TPS keliling, dan melalui pos. Coblosan pemilu 2019 di luar negeri telah diawali di kota Sana’a (ibukota Yaman), pada Senin 8 April. Disusul Panama City (ibukota Panama) pada 9 April. Negara-negara Timur Tengah coblosan dilakukan pada Jumat 12 April, bertepatan hari libur. Di AS, Eropa, dan Australia coblosan hari Sabtu, 13 April. Untuk ASEAN, China, dan Asia Timur hari Minggu, 14 April. Sedangkan di dalam negeri, telah disediakan sebanyak 805 ribu lebih TPS, tersebar di 83.370 desa dan kelurahan. Tiada yang terlewat, tidak terkecuali yang tinggal di dalam hutan. Hajat demokrasi mesti ditegakkan sesuai amanat UUD pasal 22E ayat (1), bahwa pemilu (termasuk didalamnya pilpres) wajib berlangsung jujur, dan adil. Juga persiapan mental, bisa menerima hasil pemilu dengan legawa. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Alih Fungsi Lahan Berdampak Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berkurang DI Sidoarjo, lahan-lahan banyak dialihfungsikan guna untuk pembangunan perumahan dan pembangunan kawasan industri. Selain itu pengembangan perumahan saat ini sudah mulai beralih ke daerah pinggiran Sidoarjo dan semakin tahun akan semakin meningkat. Dari luas wilayah Sidoarjo yang hanya sebesar 72 Ha dan terdiri dari 18 Kecamatan yang ada di Sidoarjo, hanya ada 3 kecamatan saja yang masih belum terbangun perumahan yakni : Krembung, Jabon, Tarik (data 26 Januari 2019). Bahkan ditahun-tahun mendatang bisa saja lahan pembangunan perumahan akan merembet ke tiga kecamatan tersebut. Hal ini dikarenakan daerah Sidoarjo yang wilayahnya strategis dekat dengan Surabaya dan fasilitas di kota Sidoarjo yang memadai sehingga mayoritas pekerja lebih memilih untuk menetap di wilayah sidoarjo. Sehingga menyebabkan lahan pertanian akan semakin menyusut jika tidak ada pembatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Selain berkurangnya wilayah pertanian, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sidoarjo juga semakin berkurang dan bahkan belum memenuhi standart, padahal RTH diwilayah Sidoarjo harus berjumlah sekitar 30%, namun saat ini Sidoarjo masih belum memenuhi standart tersebut, khususnya di daerah perkotaan. Meskipun saat ini sudah ada taman-taman di sekitar kota Sidoarjo, namun taman-taman tersebut masih belum memenuhi peresntasi RTH. Ditambah lagi pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) selama 20 tahun kedepan dari perencanaan tahun 2009 sampai tahun 2029. Lahan-lahan di Sidoarjo banyak dialih fungsikan, selain untuk dijadikan perumahan, lahan-lahan juga dialih fungsikan sebagai tempat perindustrian, khususnya di daerah Jabon yang akan dijadikan Kawasan Industri Sidoarjo (KIS). Meskipun saat ini ada beberapa wilayah pertanian dan lahan hijau di daerah selatan Sidoarjo yang masih belum sepenuhnya dijadikan perumahan. Namun semakin bertambahnya tahun, masyarakat akan semakin tergiur dengan harga tanah yang semakin mahal, sehingga keumungkinan besar hal ini akan berdampak pada tingginya minat warga yang ingin menjual tanahnya. Dengan berkurangnya jumlah lahan pertanian, maka hal ini juga berdampak pada menurunnya jumlah produksi padi, dan banyaknya masyarakat yang alih profesi. Dwi Tanti Indahyani Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jurusan Administrasi Publik

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Legi, 16 APRIL 2019

Nyali Gubernur Soal Cantrang mengandung zat percepatan tumbuh (ZPT) itu digagalkan. Ironinya seiring dengan pelarangan tersebut pencari benur jumlahnya semakin bertambah dan masif. Di Jawa Timur daerah pantai selatan adalah perairan yang kaya benih Oleh : lobster. Oki Lukito Di Pelabuhan surimi tersebut berPerikanan Grajagan henti beroperasi akiBanyuwangi misbat tidak ada kepastian pasokan alnya, sedikitnya 400 perahu bahan baku ikan yang dihasilkan khusus digunakan menangkap kapal cantrang dan payang. benur memenuhi kolam labuh, Kapal dengan alat tangkap jumlah perahu terbuat dari ficantrang menurut data KKP berglass dengan mesin pendorjumlahnya 13 ribu unit. Di Jatim ong motor tempel itu dalam tercatat 7 ribu unit termasuk dua tahun ini terus bertambah. payang atau sekitar 40 persen, Demikian pula halnya di Pelabusisanya merupakan alat tanghan Perikanan Pancer di ujung kap yang tidak dilarang seperti selatan Banyuwangi jumlahnya gillnet (jaring insang), pancing sangat signifikan sekitar 500-600 ulur (handline), rawai dasar, perahu, hampir tiga kali lipat rawai hanyut, dan bubu lipat. dari jumlah kapal yang biasanya Otomatis produksi ikan laut Jawa digunakan nelayan untuk meTimur dalam tiga tahun menunangkap ikan di Samudra Indorun. Produksi ikan laut pada nesia dan Selat Bali 2016 mencapai 390.296,2 ton. Lokasi lainnya yang menjadi Pada tahun 2017 turun menjadi lahan subur pencari benih lob282.069,28 ton. Demikian pula ster atau benur terdapat di Nusa tahun 2018 ini lebih rendah dari Tenggara Barat, perairan Perigi tahun sebelumnya. Trenggalek, Popoh Tulungagung, Di Bitung, Sulawesi Utara, Puger Jember. Diperkirakan per salah satu sentra perikanan tanghari perputaran uang di daerah kap nasional mengalami hal sepesisir tersebut minimal 200-500 rupa. Empat dari tujuh pabrik penjuta rupiah. Seorang penangkap golahan ikan menutup usahannya benur yang bekerja 4 jam sehari juga karena kesulitan bahan baku. bisa mengantongi 150-200 ribu. Hal ini disebabkan kebijakan pePenghasilannya di atas nelayan merintah yang melarang alih muat oneday fishing sekitar 50-75 ribu ikan di laut dari kapal penangkap selama 10 jam melaut. Rata-rata ke kapal penampung. 15-50 ekor benur dihasilkan oleh satu perahu dengan harga benur Alih Pekerjaan bervariasi antara 15-30 ribu ruSelain larangan alat tangkap piah per ekor tergantung jenis regulasi lainnya yang menuai konlobster. Benih lobster mutiara troversi adalah Permen KP No 01 paling dicari dan harganya tinggi tahun 2015 melarang menangkap mencapai 35-40 ribu per ekor. benih lobster (benur), rajungan, Keberadaan Kemanan Laut kepeting. Sejak larangan itu Terpadu (Kamladu) yang melakdiberlakukan banyak upaya pesanakan pengawasan dan pe nyelundupan benih lobster yang negakan hukum di wilayah laut

Pepanjangan izin penggunaan jaring tidak ramah lingkungan antara lain cantrang, payang berakhir akhir bulan Maret lalu. Kebijakan kontroversi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah memasung ratusan ribu nelayan belum ada tanda tanda akan dilarang selamanya atau digantung lagi. Yang pasti selama empat tahun kehidupan ekonomi nelayan pengguna jaring produktif tersebut terupuruk. Ribuan buruh pabrik industry pengolahan ikan di Jatim, Jateng dan Sulawesi Utara di PHK.

S

ejak pelarangan cantrang melalui Permen KP No 2 tahun 2015 dan Permen KP No 71 Tahun 2016 hingga kini regulasi belum juga diberlakukan, menyusul ketidaksiapan nelayan meninggalkan cantrang. Sikap KKP kemudian melunak dan akhirnya memberikan dispensasi perpanjangan cantrang. Bahkan, sejak larangan digulirkan pada tahun 2015 silam, sudah empat kali perpanjangan diberikan. Nelayan tetap resah pasalnya surat dokumen kapal yang mati tidak bisa diperpanjang walaupun kapalnya masih boleh beroperasi. Sejak pelarangan penggunaan alat tangkap tersebut, wilayah pesisir pantura Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak pernah sepi dari unjuk rasa, bahkan protes merembet hingga ke Istana Negara. Tawaran pemerintah agar nelayan mengganti alat tangkap yang ramah lingkungan seperti jaring gillnet, bubu dan sejenis ditolak nelayan. Alat tangkap tersebut dinilai tidak efektif. Dampak dari larangan tersebut tidak hanya memukul ekonomi nelayan akan tetapi industri pengolahan ikan terkena dampaknya. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jatim, sedikitnya 7 pabrik yang memepekerjakan ribuan buruh tutup hingga awal tahun 2018, salah satunya industri perikanan terbesar di Jatim, PT Kelola Mina Laut di Tuban. Pabrik

kewenangan provinsi hingga 12 mil, dan rutin mengadakan patroli tidak berfungsi. Keberadaanya sama dengan tiada padahal aparat gabungan pengawasan tersebut dilengkapi kapal patroli dan biaya operasioanal yang tidak kecil bersumber dari APBD. Penangkapan pelaku benur berada di luar lokasi pelabuhan dan biasanya yang ditangkap adalah kurir, padahal jelas tindakan pelanggaran setiap hari terjadi di depan mata. Pada peringatan Hari Nelayan tanggal 6 April nelayan menunggu Gubernur Jatim berani mensikapi kedua regulasi tersebut dan mengakhiri ketidak pastian. Nelayan dan pencari lobster berharap tidak ada lagi pemasungan. Alih pekerjaan dari nelayan ke penangkap benur adalah indikasi semakin kecilnya penghasilan nelayan akibat semakin terbatasnya hasil tangkapan ikan laut serta tingginya biaya operasional. Gubernur di semua provinsi yang kaya sumber daya lobster dengan kewenangan wilayahnya hingga12 mil laut, seyogyanya memiliki sense of crisis dan berani bersikap membela rakyatnya dengan melakukan diskresi terhadap regulasi pusat yang membatasi nelayan dan pencari benih lobster yang menyusahkan aparat di daerah. Bagaimanapun laut adalah sumber penghasilannya. Nelayan tidak membutuhkan pelabuhan mentereng tetapi tidak ada ikannya, nelayan tidak butuh kapal yang tidak bisa dioperasikan karena alat tangkapnya merugi. Sejatinya nelayan merindukan suasana tentram dan nyaman saat menangkap ikan serta tidak dikejar aparat karena persoalan dokumen kapal dan berbagai perizinan yang pengurusannya super njlimet, biaya tinggi dan menjengkelkan itu. Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim dan Perikanan Pengurus DPD. HNSI Jatim. Bisa dihubungi melalui email : okilukito@yahoo.com

Investasi Daerah untuk Pengembangan UMKM

D

PRD bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanaman Modal Daerah menjadi sebuah Perda. Produk hukum daerah ini nantinya akan menjadi pedoman atau payung hukum bagi pemerintah provinsi dan juga menjadi rujukan bagi Pemerintah kab/kota di Jawa Timur untuk membuat Perda sejenis dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi daerah yang lebih inklusif. Kebijakan Penamanan Modal yang friendly akan dapat menarik minat pihak swasta nasional maupun asing untuk berinvestasi di Jawa Timur. Banyak potensi ekonomi Jawa Timur yang bisa ditawarkan untuk dikembangkan lebih optimal dan produktif. Bagi para investor, investasi di suatu daerah pasti membutuhkan keamanan dan kenyaman yang ditopong dengan regulasi daerah yang pasti dan kebijakan yang semakin memudahkan (ease of doing business) Penanaman modal atau investasi daerah memiliki peranan yang sangat strategis bagi pembangunan dan kemajuan daerah. Salah satu peran penting penanaman modal di daerah, selain dapat meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, tapi juga dapat memberi kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli daerah. Begitu penting dan strategisnya investasi daerah (baik investasi domestik maupun asing) bagi pembangunan ekonomi dan kemajuan daerah, pemerintah daerah dituntut sistem birokrasi penyelenggaraan penanaman modal yang lebih efisien dan efektif, berkepastian hukum, dan memiliki daya saing. Kebijakan investasi yang friendly. Sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Timur Ibu Khififah Indar Parawansa dalam pengajuan Raperda Penanaman Modal Daerah, bahwa kegiatan dan pelaksanaan penanaman modal daerah harus memiliki prinsip; Mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat; Lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi daerah dan nasional, tidak bergantung pada ekonomi asing; Insentif; Jaminan penanaman modal (baik jaminan

.

pun UMKM walaukeamanan maupun pun ikut terpukul kenyamanan); dan mampu menghadapi Tata kelola perusarealitas perubahan haan yang baik. iklim perekonomian Selain lima prindan menyelamatsip di atas, prinsip kan jutaan tenaga lain yang harus kerja potensial yang diperhat ikan seada untuk tetap darius juga adalah pat survive sehingga prinsip “Ramah pada gilirannya gejoLingkungan”. ArtiOleh : lak sosial yang timnya kegiatan penaIrwan Setiawan bul dapat tereliminir naman modal yang atau dengan kata lain mengeksplorasi dan UMKM juga berperan mengeskploitrasi dalam mengentaskan sumber daya alam, kemiskinan dan pengangguran harus memperhatikan ruang baik langsung maupun tidak ekologis manusia dan alam. Selangsung, itulah beberapa peran lain itu, investasi daerah yang UMKM yang sampai saat ini kita inklusif harus dikembangkan dirasakan manfaatnya. dengan memberdayakan potensiMantan Gubernur Soekarwo potensi ekonomi dari dari saupernah mengatakan, berdasardara-saudara kita di UMKM. kan Sensus Angka UMKM, angka UMKm Jatim terus naik. Pada Investasi Daerah untuk UMKM tahun 2006 yang dipublikasikan Salah satu hal yang harus 2007 jumlah UMKM kita mencamenjadi perhatian kita semua pai 4,2 juta, lalu pada survei 2012 adalah, bagaimana kebijakan yang dipublikasikan 2013 naik penanamaan modal daerah dimenjadi 6,8 juta dan survei 2016 arahkan pada pemberdayaan yang dipublikasikan 2017 naik atau pengembangan ekonomi ke angka 12,1 juta UMKM. Dan produktif, salah satunya yang saat ini sudah ada skitar 1,94 juta paling prioritas adalah Usaha UMKM yang siap masuk market Mikro Kecil Menengah (UMKM) place baik yang raw material (badi Jawa Timur. han baku) maupun yang produksi Keberadaan Usaha Menengah factory (pabrik). Dengan jumlah Kecil dan Mikro (UMKM) memcukup besar tersebut, investasi punyai peran yang sangat penting untuk UMKM sangat menjanjidalam struktur perekonomian kan dalam pengembangan dan suatu negara, termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi di Jawa dan khususnya di Jawa Timur. Timur. Lebih khusus lagi, dengan Keberhasilannya sebagai tulang jumlah UMKM sebesar itu, telah punggung perekonomian di banyak memberikan kontribusi yang cunegara tidak perlu diragukan lagi, kup signifikan dan menjanjikan baik dari sisi penyerapan tenaga terhadap Produk Domestik Bruto kerja, ketangguhannya dalam (PDB) Jatim. Dengan besarnya menghadapi pasang surutnya potensi dan kontribusinya terpertumbuhan ekonomi maupun hadap PDB maka kedepan sektor kemampuan memberi kontribusi UKM dipastikan akan menjadi pada GDP suatu Negara. penopang perekonomian Jatim. Peran dan nilai strategis UMKM Karena itu, kepedulian dan keberini yang paling riil dan bisa dirapihakan pada UMKM ini harus sakan oleh masyarakat di dalam tetap dan terus kepada UMKM perekonomian Indonesia, dan ini. Dengan potensi yang luar khususnya Jawa Timur adalah biasa besar tersebut jika terus Sektor UKMK telah memberikan diberdayakan dan dikembangkan bukti, di tengah gejolak dan krisis lebih luas akan menjadi kekuatan ekonomi dan multidimensional ekonomi Jawa Timur ke depan. yang melanda Indonesia pada Dibandingkan dengan sektahun 1997-1998, UMKM mampu tor usaha dalam skala besar, survive (bertahan). UMKM ini sector UMKM ini sesunguhnya juga bisa dikatakan sebagai semerupkaan sector ekonomi yang ctor usaha yang bersifat elastis; memliki tingkat efisiensi yang bisa bergerak dan bertahan di tinggi. UMKM yang lebih banyak tengah gejolak dan krisis ekonodikelola dan menjadi milik kelumi. Bahkan, ketika BBM melejit

arga atau komunitas-komunitas kecil, memiliki flesibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan pasar. Dengan investasi daerah untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM, ini sejalan dengan visi dan misi Jawa Timur sebagai pusat agrobisnis terbesar di Asia. Salah potensi usaha ekonomi UMKM yang potensial diberdayakan dan dikembangkan adalah sektor ekonomi rumpun pertanianm, yakni hasil pertanian; pertanian Perikanan, Perkebunan dan Peternakan. Sektor ekonomi pertanian inilah memiliki potensi yang sangat besar, tapi nilai ekonominya masih rendah. Produk pertanian dan perkebunan cukup tinggi. Masalah yang muncul di kalangan petani, produk meningkat tapi tidak memberikan insentif ekonomi signifikan terhadap petani. Bahkan dalam beberapa kasus, harga hasil panen petani turun. Sebut saja misalnya produksi buah naga di Banyuwangi yang melimpah, harganya jatuh. Akhirnya Biaya produksi lebih besar dari harga jual. Dengan melihat kondisi ini, ke depan perlu adanya pengelolaan pasa panen secara terpadu, mulai hulu sampai hilir. Karena itu, salah satunya Perlu adanya ketersediaan alat-alat pertanian yang memadai dan alat-alat pengola hasil pertanian. Sehingga produk-produk pertanian dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi (added value). Pengembangan UMKM yang yeng lebih produktif dan kontributif terhadap peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, tentu saja membutuhkan uluran tangan baik dari pemerintah maupun dari swasta. Dalam konteks ini, sangatlah tepat kebijakan investasi daerah perlu diarahkan untuk pengembangan UMKM Jawa Timur. Investasi daerah untuk sektor UMKM akan sangat membantu peningkatan perekonomian daerah. Selain akan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di daerah (baca: pedesaan), tetapi juga dapat meningkat taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari PKS

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu. Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.


Selasa Legi, 16 APRIL 2019

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

rokim/bhirawa

Polres Gresik menunjukkan para tersangka dan barang bukti yang berhasil diamankan dalam rangka Cipta Kondisi menjelang Pemilu.

Jelang Pilpres Polres Gresik Berhasil Ungkap 18 Kasus Gresik, Bhirawa Menjelang pencoblosan pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilihan legislatif (Pileg) 2019 serentak pada 17 April besok. Aparat Kepolisian Resort (Polres) Gresik, berhasil mengungkap 18 kasus serta mengamankan 36 tersangka. Pengungkapan kasus ini dalam rangka cipta kondisi menjelang Pemilu. Operasi dilakukan terhitung Bu-

lan Januari hingga Maret 2019. Dari 36 tersangka yang diamankan. Rinciannya, kasus Curas ada empat kasus dengan 11 tersangka. Selanjutnya, kasus Curat sembilan kasus dengan 20 tersangka, dan Curanmor tiga kasus empat tersangka, serta Curbis satu kasus satu tersangka. ‘’Dari semua kasus itu yang paling menonjol adalah kasus pencurian dengan pemberatan, atau

Curat. Dimana, kasus itu berhasil kami ungkap sembilan kasus dengan mengamankan 20 tersangka,’’ ujar Kapolres Gresik, AKBP Wahyu Sri Bintoro. Masih terkait kasus Curat, lanjut Wahyu, yang mendapat atensi adalah kasus pembobolan rumah dengan mencuri uang sebesar Rp105 juta. Saat mengamankan tersangka kasus ini anggota Polsek Ujungpangkah ter-

paksa melumpuhkan Muhammad Munib (36) yang berprofesi sebagai nelayan dengan timah panas. ‘’Tersangka saat itu hendak ditangkap tapi malah melarikan diri. Terpaksa kami lumpuhkan dengan tembakan, kasus lain yang diungkap adalah kasus pencurian dengan kekerasan (Curas) yang menimpa pengemudi driver taksi online. Kurang dari 2 kali 24 jam

Sidoarjo, Bhirawa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemkab Sidoarjo tahun 2017 dan 2018 relatif cukup tinggi. Tahun 2017 Silpa Sidoarjo mencapai Rp864 miliar, sedangkan tahun 2018 Silpa Sidoarjo mencapai Rp1 triliun.

tem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang meliputi semua jenis pengadaan, baik pengadaan langsung, e-purchasing, tender cepat, dan tender atau seleksi. Khusus pengadaan barang dan jasa melalui tender dan seleksi, terdapat 492 paket pengadaan. Adapun Target triwulan satu sejumlah 204 paket. ‘’Namun hingga kini jumlah paket yang baru diusulkan untuk diproses di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, berjumlah 66 Paket Pengadaan, yang terdiri dari, 7 Paket Pengadaan Barang, 38 Paket Pengadaan Jasa Lainnya, 12 Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dan 9 Paket Pekerjaan Konstruksi,’’ kata Sangaji. Kab Sidoarjo merupakan daerah pertama di seluruh Indonesia yang mengumumkan paket pengadaannya dengan jumlah paket terbanyak. Jumlah ini masih belum memenuhi target pengajuan paket, terutama untuk pengajuan paket pekerjaan konstruksi yang pada Triwulan 1. Hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu sebagian besar paket pekerjaan konstruksi masih menunggu perencanaan konstruksinya selesai, serta masa transisi regulasi pengadaan yang baru

yaitu Peraturan Menteri PU yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan di bidang konstruksi, dan baru dikeluarkan akhir bulan Maret 2019. Sedangkan untuk menekan angka Silpa, sejumlah langkah preventif diambil Pemkab Sidoarjo, diantaranya melakukan pendampingan penyusunan rencana Pengadaan di tiap-tiap OPD sejak penyusunan Renja Tahun 2019, sehingga diharapkan perencanaan pengadaan semua OPD tersusun dengan benar sesuai kaidah pengadaan barang dan jasa. Pemkab Sidoarjo juga membangun aplikasi SIRUP lokal, sehingga Data APBD di SIKSDA dapat ditarik oleh SIRUP Lokal dan ditransfer langsung ke SIRUP LKPP, sehingga OPD cepat membuat dan mengumumkan paket pengadaan. ‘’Kemudian membangun katalog lokal untuk beberapa komoditas, yaitu Cleaning Service, Paving, Asphalt, hotmic, dan U-Ditch sehingga memangkas proses pemilihan penyedia dan OPD dapat langsung melakukan pembelian tanpa melalui proses Tender dan melaksanakan tender dini pada akhir tahun 2018,’’ urai Bupati Saiful Ilah.Q ach

kasus ini berhasil menangkap pelakunya Fajar Aditya (21), yang merupakan rekan korban Andrre Putro Haryono (20) yang tewas dijerat lehernya lalu kepalanya dipukul martil. Kasus itu kami juga mengamankan dua tersangka lainnya NH (50), dan RPPY (20) sebagai penadahnya,’’ ujarnya. Operasi cipta kondisi ini, kata Wahyu, tak hanya dilakukan menje-

lang pencoblosan Pilpres dan pileg saja. Namun, menjelang Bulan Ramadan juga dilakukan hal yang sama. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa tanpa ada gangguan kriminalitas. Ditambahkan Kapolres Gresik, AKBP Wahyu Sri Bintoro, operasi cipta kondisi tidak hanya berhenti sampai disini, tapi akan terus berlanjut menjelang Bulan Ramadan.Q kim

Penyerapan Anggaran Harus Sesuai Rencana Sejumlah langkah preventif dan langkah proaktif telah disiapkan Pemkab Sidoarjo, agar pelaksanaan realisasi anggaran tahun 2019 penyerapannya bisa sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Menurut Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, kini pihaknya telah menyiapkan langkah preventif dan langkah proaktif dalam menekan angka Silpa. Evaluasi penyerapan akan dipantau sejak anggaran triwulan ke I tahun 2019, saat membuka acara Ekspose realisasi pengadaan barang/jasa dan realisasi penyerapan anggaran triwulan I tahun 2019 di Pendopo Delta Wibawa, Senin, (15/4) kemarin. Dalam laporan ekspose realisasi penyerapan anggaran triwulan ke I tahun 2109, yang disampaikan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, Muhammad Nur. Tahun 2019, Kab Sidoarjo memiliki Total APBD sebesar Rp

4,846 triliun, terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp2,399 triliun dan belanja langsung sebesar Rp2,447 triliun. Sampai Triwulan I tahun 2019, belanja tidak langsung yang sudah terealisasi sebesar Rp320 miliar atau sebesar 13,35% dan belanja langsung sebesar Rp171 miliar atau sebesar 6,99%. Dari realisasi belanja langsung sebesar Rp171 miliar, Rp19 miliar adalah belanja pegawai, Rp146 miliar adalah belanja barang dan jasa dan Rp6 miliar merupakan belanja modal,’’ ujar M Nur. Dari aspek realisasi pengadaan barang dan jasa, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo, Sanadjihitu Sangaji melaporkan, diawali dengan penyusunan rencana umum pengadaan. Pada Bulan Februari, semua OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo telah mengumumkan 11.059 paket pengadaan di dalam SIRUP (Sis-

Wali Kota Blusukan Pantau Perekaman e-KTP di Rumah Warga Kota Mojokerto, Bhirawa Dua hari menjelang gelaran Pemilihan Umum serentak 17 April mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto menggiatkan perekaman KTP elektronik bagi Warga Kota Mojokerto termasuk warga yang sakit dan bahkan penyandang disabilitas. Bahkan usai apel gabungan di Kantor Pemkot Mojokerto , Senin (15/4), Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari atau yang akrab dis-

apa Ning Ita, ikut blusukan meninjau secara langsung ‘jemput bola’ yang dilakukan Dispendukcapil Kota Mojokerto ke kediaman warga. Salah satu warga yang dikunjungi Ning Ita adalah Khasna, warga Purwo Tengah Gang 2 yang merupakan penyandang disabilitas mental. Ning Ita menjelaskan, apa yang telah dilakukan Dispendukcapil Kota Mojokerto merupakan bentuk menjalankan UU bahwa warga Negara Indonesia yang telah

berusia 17 tahun, termasuk penyandang disabilitas dilakukan perekaman e-KTP. Agar pada 17 April nanti bisa menggunakan hak pilihnya. ‘’Ada 24 penyandang disabilitas mentalyang berhasil dilakukan perekaman e-KTP supaya tanggal 17 April, besok bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat tertentu. Ada 10 orang sakit yang tidak bisa dihadirkan ke tempat perekaman, dan kami juga melakukan ‘jemput bola’

dengan mendatangi langsung ke rumahnya,’’ kata Ning Ita. Sebagaimana disampaikan beberapa waktu yang lalu, terdapat sekitar 6 ribu warga yang belum melakukan perekaman eKTP, sudah dilakukan ‘jemput bola’ selama 22 hari, datang ke kelurahan dan hasilnya sudah sesuai dengan harapan. Ada sekitar 700 warga yang masuk, dan 40 warga yang meninggal dunia tetapi belum dilaporkan,’’ jelas Ning Ita.Q kar

kariyadi/bhirawa

Ketua KPU Kab Mojokerto Ayuhanafiq (kiri) mendampingi Wabup Pungkasiadi dalam pendistribusian logistik Pemilu 2019.

KPU Kab Mojokerto Pasang Target Tinggi 82 Persen Tingkat Kehadiran Pemilih Kab Mojokerto, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Mojokerto memasang target tinggi tingkat kehadiran masyarakat se Kab Mojokerto yang hadir mencoblos pada Pemilu 17 April mendatang. Lembaga penyelenggara Pemilu di Kab Mojokerto ini mentargetkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 17 April 2019 nanti mencapai angka 82%. KPU Kab Mojokerto yakin angka target itu terpenuhi. Target angka ini dianggap cukup realistis, karena sederet langkah sosialisasi ke beberapa kelompok masyarakat, diantaranya merambah kalangan pemilih pemula di sekolah, organisasi masyarakat maupun organisasi kepemudaan. Ayuhanafiq, Ketua KPU Kab

Mojokerto mengatakan, untuk mencapai target partisipasi pemilih, KPU sudah melakukan beberapa langkah sosialisasi ke masyarakat. ‘’Kami berharap partisipasi pemilih ini meningkat. Kita juga sudah banyak melakukan sosialisasi di berbagai lokasi,’’ ujarnya. Dalam setiap sosialisasi, KPU memberikan arahan tentang jumlah surat suara, hingga tata cara mencoblos yang benar dan dinyatakan sah oleh panitia pemungutan suara. Kata Yuhan, target partisipasi pemilih pada Pemilu nanti dirasa tidak begitu berat, angka itu sudah mampu dicapai. ‘’Pemilihan terakhir yang digelar KPU, sudah tembus 82%. Jadi, tidak berat kalau target kami segitu,’’ tandasnya.Q kar

BPR Delta Artha Bangun Gedung Tertinggi di Kota Sidoarjo Dihadiri BPR Milik Pemerintah Daerah se Wilayah Jawa dan Bali GEDUNG perkantoran milik BPR Delta Artha Sidoarjo, setinggi tujuh lantai, yang diresmikan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Senin (15/4) kemarin, menjadi satu-satunya gedung perkantoran yang tertinggi di tengah Kota Sidoarjo. Peresmian gedung baru BPR milik Pemkab Sidoarjo di Jl A Yani Nomor 16 Sidoarjo itu, bersamaan dengan peringatan HUT nya yang ke 19 tahun. Selain dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Forkopimda, Komisaris, para mantan Dirut BPR Delta Artha, Kepala OPD, perwakilan OJK, Bank Indonesia dan para mitra kerja/relasi, juga sejumlah BPR yang tergabung dalam Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Perbaminda) di wilayah Jawa dan Bali. Sebelum memotong untaian pita untuk masuk dan meninjau ruangan kantor BPR Delta Artha yang baru itu, Bupati Saiful Ilah memberikan apresiasinya dan menandatangani prasasti gedung baru BPR Delta Artha itu. Direktur Utama BPR Delta Artha Sidoarjo, Sofia Nur Krisnajati Atmaja mengatakan, gedung perkantoran BPR Delta Artha tersebut dibangun hampir selama

satu tahun ini. Gedung BPR Delta Artha Sidoarjo itu awalnya hanya tiga lantai. Tetapi dalam pembangunan menjadi tujuh lantai itu karena ingin memberikan pelayanan lebih baik kepada para nasabahnya. ‘’Nasabah kami semakin lama semakin banyak, dengan keterbatasan tempat menjadi salah satu pertimbangan kami untuk menyediakan tempat layanan yang lebih representatif lagi,’’ jelas Dirut BPR Delta Artha, Sofia Nur Krisnajati Atmaja, dalam kesempatan itu. Kini dengan gedung perkantoran yang baru, BPR Delta Artha berdiri diatas luas tanah kurang lebih 1750 meter persegi dan luas bangunan kurang lebih 500 meter persegi. Lantai dasar untuk lahan parkir, lantai satu dan dua untuk operasional cabang utama, lantai tiga sampai lima untuk operasional kantor pusat dan lantai enam untuk gudang arsip dan hall

alikus/bhirawa

Bupati Saiful Ilah didampingi para Komisaris BPR Delta Artha, saat menggunting pita tanda peresmian gedung baru BPR Delta Artha menjadi tujuh lantai. ‘’Sarana yang kami impikan selama ini akhirnya terwujud, terima kasih kepada Bupati dan para pemegang saham, yang telah mendukung pembangunan gedung perkantoran BPR Delta Artha ini,’’ tambah Sofi. Dengan terbangunnya gedung perkantoran BPR Delta Artha yang baru itu, Sofi berharap masyarakat Sidoarjo dan mas-

yarakat luas, semakin tambah kenal dan memanfaatkan produk-produk layanan perbankan yang dikeluarkan oleh BPR yang punya slogan Bank e wong Darjo itu. Yang bisa ikut membantu Pemkab Sidoarjo dalam menumbuhkan dan menggerakkan perekonomian yang sehat bagi masyarakat Sidoarjo. Dan pada tahun 2019 ini dirin-

ya juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Sidoarjo, yang telah memberi kepercayaan dalam mengelolah keuangan APBDes dari 322 desa di Kab Sidoarjo. Tahun 2019 ini, menurut Sofi, BPR Delta Artha juga akan melauncing produk tabungan Simpanan Fasilitas Pelajar (Sifajar) untuk anak yatim. Produk ini merupakan CSR pihaknya terhadap 30 anak yatim piatu yang terpilih, untuk diberikan tabungan sebesar Rp100 ribu per bulan. Pihak lain yang ingin menjadi donatur juga dipersilahkan. Sofi mengatakan, untuk menjadi besar seperti saat ini, selama 19 tahun BPR Delta Artha harus mengalami ujian dan tantangan yang luar biasa. Meski demikian, semuanya masih bisa dilalui dengan menjalankan operasional perbankan dengan baik. Sehingga total aset dari BPR Delta Artha tiap tahun semakin meningkat. Sebagaimana laporan neraca keuangan publikasi, pada Desember 2017 sebesar Rp498.5 miliar, sedangkan pada Desember 2018 sebesar Rp524.07 miliar. Bupati Saiful Ilah, sempat mengucapkan selamat atas kerja keras dari BPR Delta Artha Si-

doarjo itu. Menurut dirinya, kalau BPR Delta Artha itu dulu modal awalnya masih Rp500 juta, namun sekarang telah menjadi Rp500 miliar. BPR milik Pemkab Sidoarjo itu, menurut Bupati kontribusi PAD nya naik tiap tahun. Dan untuk membangun gedung perkantoran itu juga dibangun dengan biayanya sendiri, tidak memakai APBD. ‘’Karena itu kami siap beri dukungan, agar BPR Delta Artha semakin berkembang, membantu Pemkab dalam menumbuhkan dan menggerakkan roda perekonomian di Kab Sidoarjo," kata Bupati Sidoarjo dua periode itu. Sementara itu, Dirut BPR Hambangun Artha Selaras, M Fauzi menjelaskan BPR milik Pemkab Blitar, yang hadir dalam kesempatan itu, kegiatan BPR Delta Artha Sidoarjo selama ini akan bisa menginspirasi pihaknya dalam berkreasi dan mengembangkan BPR nya yang lahir pada tahun 2010 itu. ‘’Maklum kami ini BPR sejawat, yang tergabung dalam Perbaminda, sebagai saudara muda kami akan meniru saudara tua yang lebih berkembang dari kami,’’ kata Fauzi.Q kus


PENDIDIKAN, KEBUDAY

6 Belum Serahkan SPj BOS 2018

Ratusan Sekolah Terancam Pemblokiran Rekening Dindik Jatim, Bhirawa Meski tahap pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan kedua 2019 segera dilakukan, namun ada ratusan lembaga pendidikan terancam terblokir rekening BOS karena belum merampungkan laporan surat pertanggung jawaban (SPj) triwulan ketiga dan keempat BOS 2018. Tercatat di Dindik Jatim ratusan lembaga pendidikan tersebut berada di sembilan (9) kabupaten/kota di Jawa Timur. Yang meliputi jenjang SD negeri/swasta, SMP negeri dan swasta, SMA/SMK swasta dan SLB negeri dan swasta. “Padahal, laporan pertanggungjawaban tersebut harus segera disusun sesuai dengan belanja BOS yang dilakukan oleh masingmasing satuan pendidikan,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman, Senin(15/4). Menurut Saiful, ratusan lembaga pendidikan itu belum menyerahkan laporan

pertanggungjawaban dana hibah BOS 2018 utamanya LKPJ tri wulan ketiga dan keempat. Nilai dana hibah BOS 2018 yang belum dilaporkan pertanggungjawabanya mencapai Rp. 200 miliar dari total 4,5 triliun. ”Laporan kita tunggu sampai 18 April,”ungkap dia. Jika melebihi tanggal tersebut, sambung Saiful, akan ada pemblokiran sistem rekening sekolah yang bersangkutan. Meskipun dana BOS Tri wulan lanjutan tetap disalurkan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak daerah baik bupati maupun walikota, serta kepala dinas pendidikan

kota dan kepala cabang dinas pendidikan provinsi Jatim untuk turut memantau. Yaitu bagi satuan pendidikan yang belum merampungkan laporan pertanggungjawaban dana hibah BOS 2018. Baik laporan pertanggungjawaban untuk semester I, (triwulan I dan II), maupun semester II (triwulan III dan IV). Saiful menuturkan , laporan pertanggungjawaban tersebut harus segera disampaikan kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur. Sebab, menjadi tangungjawab provinsi untuk menyalurkan dan menerima laporan pertanggungjawaban. Yang selanjutkan laporan akan diteruskan ke pusat. ”Baik laporan penyaluran yang dilakukan per triwulan ataupun laporan pertanggungjawaban per semester,”katanya. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Keuangan Dindik Jatim,

Aminatun menambahkan jika ada ratusan lembaga atau satuan pendidikan yang belum melaporkan pertanggungjawaban dana hibah BOS 2018. Diantaranya untuk jenjang SMA swasta mencapai 140 lembaga. Sementara untuk jenjang SMK swasta terdapat 71 lembaga yang belum melaporkan pertanggungjawaban dana hibah BOS 2018 untuk semester I. selain itu, ada 263 SMK swasta yang belum melaporkan di semester II. ”Untuk SMA/SMK negeri semuanya sudah tuntas pelaporan SPj nya,”tuturnya. Dengan demikian, pihaknya mengajak pengelola dana BOS di masing-masing satuan pendidikan untuk segera menyelesaikan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban tersebut. ”Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan dana Hibah BOS tersebut, ”tandasnya. I ina

BANGKU POJOK

Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat meninjau pelaksanaan UNBK Paket C di salah satu PKBM.

Hari Terakhir, Bupati Sume Sumenep, Bhirawa Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi peserta didik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket C sejak Jumat (12/4) hingga Senin (15/4) kemarin. Pelaksanaannya berjalan lancar, baik yang digelar di PKBM wilayah daratan maupun di kepulauan. Kabupaten Sumenep ini memiliki 27 Kecamatan. Dari puluhan kecamatan itu terdapat 126 Pulau yang berpenghuni.

Pada hari terakhir pelaksanaan UNBK Paket C ini, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan UNBK tersebut disejumlah penyelenggara PKBM, salah satunya di PKBM Raudlatul Islam Tarogan Kecamatan Lenteng. Hasil pantauannya, para peserta telah melaksanakan ujian dengan maksimal tanpa ada kendala apapun, termasuk dalam pengoperasian komputer saat menyelesai-

kan soal-soal yang telah tersedia. "Sekarang merupakan hari terakhir pelaksanaan UNBK bagi siswa paket C. Sejak hari pertama hingga hari terakhir ini berjalan lancar. Semoga hasil nilainya juga bagus," kata Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, Senin (15/4). Pada tahun ini, di Sumenep terdapat 54 penyelenggara PKBM dengan total peserta sebanyak 1.226 orang. Peserta dan lembaga penyelenggara itu tersebar

Ida Husni Mubarok Pimpin KKGO SD Tuban, Bhirawa Pengurus Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) tingkas Sekolah Dasar (SD) masa bhakti 2019-2022 resmi dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Tuban di Pendopo Krido Manunggal Tuban, hari ini Senin,(15/04). Ida Husni Mubarok, S.Pd guru dari SD N Jetak 2 Kecamatan Montong, terpilih menjadi ketua KKGO SD untuk 4 tahun kedepan. Setelah tiga kandidat ketua lainnya yang memperoleh suara mengundurkan diri sebagai calon ketua KKGO SD. Ida menggantikan Ketua KKGO SD periode sebelumnya Abdul Hadi, yang juga memgundurkan diri saat dicalonkan menjadi ketua KKGO SD periode 3019-2022. Selain pengukuhan, acara itu juga dibarengi dengan kegiatan Seminar olahraga bertema "Peran KKGO SD Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Usia Dini" yang diikuti para guru olahraga di seluruh Kabupaten Tuban. Pasca dilantik, Ketua KKGO SD Tuban, Ida Husni Mubarok, menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mensuport kegiatan pengukuhan pagi ini. Setelah kepengurusan KKGO-SD kabupaten Tuban ini dikukuhkan, lanjutnya, tentunya pihaknya akan bekerja maksimal terkait dengan prestasi atlit usia dini di kabupaten Tuban, yang notabene adalah sebagai pencetak calon atlit dewasa yang bakal mengharumkan nama Bumi Wali Tuban di level yang lebih tinggi. Selain itu, pihaknya juga ada target khusus dalam pengembangan olahraga usia dini di Tuban. "Kami juga ada target khusus, yaitu kami akan lebih meningkatkan prestasi anak didik usia dini yang akan berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Dan juga meningkatkan kekompakan, loyalitas dari para guru olahraga se-kabupaten agar satu visi untuk membawa organisasi lebih maju dan solid," bebernya. I hud

Bersama Ketua KONI dan Kadiknas Tuban, para Pengurus Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) tingkas Sekolah Dasar (SD) masa bakti 2019-2022 saat foto bersama usai pengukuhan di Pendopo Krido Manunggal Tuban.

LIPUTAN

UNBK Paket C

Diikuti 430 Peserta, Berj

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI, H Hamid Muhammad PHd, didampingi Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Kadisdikbud Situbondo Fathor Rakhman dan Kasek SMPN 1 Situbondo Tatik Krisnawati saat melaunching program pembelajaran berbasis digital Senin (15/4).

Launching Pembelajaran Berbasis Digital

Dirjen Dikdasmen Apresiasi Pendidikan Situbondo Situbondo, Bhirawa Prestasi dan majunya kualitas pendidikan Kabupaten Situbondo mendapat pengakuan langsung dari Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, H Hamid Muhammad PHd, Senin (15/4) kemarin. Hamid mengunjungi Kota Santri Situbondo dalam rangka peresmian program pembelajaran berbasis digital dan peresmian gedung fisik di SMPN 1 Situbondo (Spensasi) serta SDN 1 Mimbaan Situbondo. Hadir mendampingi Dirjen Hamid, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Kadisdikbud Situbondo Fathor Rakhman, Kacabdindik Provinsi Jatim Wilker Bondowoso Mahrus Syamsul dan Kasek SMPN 1 Situbondo, Tatik Krisnawati. Menurut Hamid Muhammad, SMPN 1 Situbondo tercatat sebagai sekolah rujukan yang masuk pembinaan Kemendikbud RI. Keberadaan program pembelajaran berbasis digital ini, urai Hamid, untuk mendorong pembelajaran dengan cara terbaik bagi guru sesuai dengan sarana berbasis digital. Misalnya, sebut Hamid, pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggris, IPA dan Matematika kini sudah banyak menggunakan digital sehinga menopang kualitas pendidikan. "Kalau

semua guru memakai digital, maka mau tidak mau siswa akan belajar memakai digital, meski tanpa disuruh belajar khusus dengan digital," ujar Hamid. Bupati Situbondo Dadang Wigiarto mengaku sangat mendukung komitmen lembaga sekolah dalam keikutsertaannya membangun smart city di Kota Situbondo ini. Bahkan, aku Bupati Dadang, kini selain dapat menyentuh kualitas pendidikan yang strategis dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, program ini juga sepadan dengan program yang digelorakan oleh pemerintah pusat. "Launching pembelajaran berbasis digital ini mendapatkan sambutan dunia pendidikan kita karena dapat menambah kualitas pendidikan sekolah yang sudah menjadi sekolah rujukan," terang Bupati Dadang. Sementara itu Kepala Sekolah SMPN 1 Situbondo, Tatik Krisnawati menandaskan, kehadiran Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI Hamid Muhammad dalam rangka untuk meresmikan tiga laboratorium komputer IPA dan IPS yang merupakan bantuan anggaran dari Kemendikbud RI tahun 2018. Dengan peresmian gedung fisik ini, ujar Tatik, kini SMPN 1 Situbondo memiliki sarana laboratorium yang cukup lengkap. I awi

Memasuki pelaksanaan UNBK Paket C hari terakhir Senin (15/4) kemarin sebanyak 430 peserta setara SMA/SMK seKabupaten Situbondo berhasil mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer di berbagai tempat SMA/SMK yang tersebar di Kota Santri. UNBK Paket C mulai hari pertama hingga hari terakhir kemarin ditinjau Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Situbondo Muhammad Nur Hidayat dan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas H Abd Rakhman MPd dan sejumlah pimpinan pengeloa PKBM se-Situbondo. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Situbondo, Muhammad Nur Hidayat, pelaksanaan UNBK Paket C tahun ini di ikuti 430 peserta dan khusus di SMKN 1 Panji di ikuti 49 peserta. Kata Nur Hidayat, pelaksanaan UNBK Paket C sama seperti tahun lalu artinya tidak ditemukan kendala yang berarti. Hanya saja, sebut Nur Hidayat, ada 9 peserta yang tidak bisa mengikuti UNBK karena proses melahirkan dan kecelakaan. "Usia UNBK Paket tertua disini sekitar 49 tahun. Artinya masih banyak peserta UNBK yang berusia muda," ujar Nur Hidayat. Masih kata Nur Hidayat, kedepan ia berharap program sekolah Paket C akan tuntas dan akan selesai. Caranya, ujar Nurhidayat, semua proses pendidikan akan diselesaikan pada sekolah reguler sehingga bisa mengakomodasi semua murid yang ada untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

"Kami patut bersyukur karena sampai saat ini pelaksanaan UNBK Paket C tidak ada kendala serta berjalan lancar aman. Ini berkat adanya kerjasa sama dengan sekolah yang semuanya milik pemerintah. Penggunaan sarana milik SMK/SMA

ini sesuai dengan ara kan Provinsi Jatim," p bid Ketenagaaan Di Situbondo itu. Sementara itu, Kepa PAUD dan Dikmas D

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Mu Dikmas H Abd Rakhman saat memantau pela

Usia Lanjut Usia, Ikuti Ratusan peserta Kejar Paket C mengikuti UNBK tersebar di tujuh lokasi di Kabupaten Situbondo, berakhir Senin (15/4). Mereka mulai mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) kesetaraan SLTA sejak tanggal 1215 April 2019. Untuk peserta didik kejar Paket C yang mengikuti UNBK di SMK Negeri 1 Situbondo ada 101 peserta. Ketua Penyelenggaran UNBK Kesetaraan SLTA di SMK Negeri 1 Situbondo, Ummul Kamilah membenarkan perihal tersebut kemarin. Kata Ummul Kamilah, 300 peserta UNBK Kesetaraan SLTA lain dilaksanakan di SMA Negeri

1 Besuki 27 peserta, MTs Nurul Huda Paowan 43 peserta, SMA Negeri 1 Kapongan 26 peserta, SMK Nuril Asror 40 peserta, SMK Negeri Panji 49 peserta dan di SMA Negeri 1 Asembagus sebanyak 121 peserta. Menurut Ummul Kamilah, hari pertama pelaksanaan UNBK para peserta mengerjakan soal ujian pada masing-masing mata pelajaran (mapel) diberi waktu dua jam (120 menit). Pelaksanaan ujian, aku Ummul Kamilah, di mulai sejak Jumat hingga Senin pekan depan atau berlangsung selama empat hari dan setiap hari ada dua mata pelajaran.

GALERI BUDAYA

Diskusi Menelisik Kerajaan Sadeng

Masa Lalu Kabupaten Jember dan Bondowoso Berpusat di Puger Diskusi tentang Sadeng yang dilaksanakan di Gedung PAUD dusun Gedangan Desa Puger Kulon Kec. Puger, Kamis (11/4) malam berjalan gayeng. Diskusi yang dihadiri puluhan pemuda Puger dan para mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jember dengan bahasan keberadaan Kerajaan Sadeng. Oleh: Wahyu Kuncoro SN, Kabupaten Jember

Wahyu Kuncoro/bhirawa

Diskusi membahas keberadaan Kerajaan Sadeng yang termashur dalam Sejarah Majapahit berlangsung menarik dan hangat.

Diskusi kali ini berupaya mengupas tentang keberadaan Kerajaan Sadeng yang termashur dalam Sejarah Majapahit secara umum dengan adanya Pemberontakan Sadeng tahun 1331 M seperti yang dikisahkan pada Kitab Pararaton. Diskusi ini dipandu oleh Mas Dana dengan pembicara Y. Setiyo Hadi yang lebih akrab Mas Yopi (Pengelola

Boemi Poeger Persada). "Penaklukan Sadeng begitu pula Ketha merupakan batu pijakan bagi Gajah Mada dalam menggapai puncak karirnya serta menjadi batu pijakan dari Kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaan dan keemasannya," demikian yang diungkapkan Mas Yopi yang menelusuri serta menapak tilasi keberadaan Kerajaan Sadeng sejak tahun

BEBERAPA ALASAN KERAJAAN SADENG DITAKLUKKAN OLEH MAJAPAHIT "Sebagai alasan Gajah Mada dan beberapa punggawa Majapahit untuk meningkatkan karir dan status dihadapan Ratu Majapahit; "Wilayah Kerajaan Sadeng merupakan lumbung pangan dengan potensi sumber daya yang lengkap; "Di wilayah Kerajaan Sadeng terdapat struktur masyarakat dan pemerintahan yang berpotensi sebagai pesaing dan ancaman bagi Majapahit.

2007. Sehingga memperlihatkan bahwa Sadeng memiliki makna strategis dalam kewilayahan Majapahit dalam menggapai puncak kejayaan dan keemasannya. Sumber dasar yang menginformasikan keberadaan Sadeng sebagai sesuatu kerajaan adalah Kitab Pararaton dan Negarakretagama atau Desawarnana. Selain itu, keberadaan kerajaan Sadeng telah ditulis secara parsial oleh beberapa peneliti pada

masa Hindia Belanda, seperti: Berg, Kern, serta NJ Krom. Peserta diskusi, sebagian besar generasi muda puger, sangat antusias tatkala di ungkapkan bahwa wilayah Kerajaan Sadeng berpusat di Puger dengan luas wilayah meliputi kabupaten jember dan Kabupaten Bondowoso pada masa kini. Wilayah Kerajaan Sadeng ini memiliki potensi sumber daya alam yang lengkap dan merupakan lumbung pangan. I


YAAN

& OLAH RAGA

Selasa Legi, 16 APRIL 2019

7

Bupati Trenggalek Pamer Desa Wisata di Unitomo Surabaya, Bhirawa Pemkab Trenggalek terus mengeksploitasi potensi alamnya dengan mengembangkan desa wisata. Bahkan Plt Bupati Trenggalek Nur Arifin sempat mempromosikan program tersebut dihadapan dosen dan mahasiswa Universitas Dr Soetomo Surabaya. Pemaparan desa wisatan itu disampaikan oleh Plt Bupati Trenggalek Nur Arifin saat ia diundang menjadi keynote speaker pada acara Seminar Nasional dan Lomba Karya Tulis Populer Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi & Bisinis Unitomo "Mendongkrak Sektor Pariwisata Daerah", Senin (15/4). Selain Nur Arifin, narasumber lainnya adalah Revinda Carina dan Rizka Dara Nabila.

Menurut Nur Arifin, saat ini masyarakat tengah mencari tempat wisata yang sifatnya kembali ke alam. Wisatan mencari kawasan yang menyajikan nuansa alam pedesaan. Melihat peluang itulah, Nur Arifin terus berupaya mengembangkan desa wisata lengkap dengan komoditi yang ada. Seperti kawasan pariwisata Hutan Durian yang tersebar di beberapa desa wilayah Kecamatan Watulimo, Putri Maron dan beberapa tempat lainya. "Ada beberapa air terjun di sana, selain juga wisata susur sungai. Jadi wisatawan punya banyak pilihan. Bagi mereka yang hobi panjat tebing di Trenggalek juga ada," kata pria yang akrab disapa Gus Ipin itu. Pada kesempatan itu ia juga meminta ke-

pada para mahasiswa untuk membuka lapangan kerja dengan cara kembali ke desa. "Jangan jadi pekerja, tapi buka lapangan kerja dengan membangun desa," katanya. Pada kesempatan itu, Gus Ipin juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Unitomo. "Saya berharap pihak pihak Kampus Unitomo bisa mengirimkan mahasiswanya untuk KKN ke Trenggalek," katanya. Sementara itu Rektor Unitomo Dr Bachrul Amiq, SH, MH usai menandatangani MoU mengatakan, kerjasama ini sebagai wujud dari kepedulian Pemkab Trenggalek terhadap dunia pendidikan. "Saya berharap kerjasama ini bisa terus terjalin antara Pemkab Trenggalek dengan Unitomo," katanya. I wwn

samsul arifin/bhirawa

enep Pantau UNBK Paket C di daratan dan kepulauan. Dari puluhan lembaga penyelenggara itu 100 persen melaksanakan UNBK secara online. Baik di wilayah kepulauan maupun di daratan. Tidak ada bedanya dengan UNBK untuk peserta didik formal. "Untuk tingkat kehadiran pun, mereka hadir semua, hanya di hari terakhir ini ada satu orang yang tidak hadir. Mereka rupanya antusias saat mengikuti ujian," paparnya.

Orang nomor satu di Kabupaten ujung timur Pulau Madura ini menegaskan, pendidikan ini sangat penting bagi saipa pun dan tidak ada kata terlambat dalam belajar. Dimasa yang semakin ketat dalam persaingan sosial, pengetahuan sangat dibutuhkan agar masing-masing individu tetap bisa bersaing dalam mewujudkan impiannya. Pengetahuan itu bisa didapat dalam pendidikan formal maupun non formal. "Un-

tuk mengasah pengetahuan diri, bisa diperoleh dimeja pendidikan formal dan juga di non formal. Untuk itu, kita harus terus pacu bersama rasa semangat kita dalam memperoleh pengetahuan. Ijazah sebagai bukti formal dalam pendidikan juga sangat dibutuhkan, karena di semua lini, baik di dunia kerja maupun di lainnya, pasti membutuhkan ijazah sebagai salah satu syarat dalam bekerja," ucapnya. I sul

KHUSUS

C Se-Situbondo

wawan triyanto/bhirawa

Plt Bupati Trenggalek Nur Arifin dan Rektor Unitomo Dr Bachrul Amiq, SH, MH menunjukkan Mou yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.

SMAN 1 Sidoarjo Gelar Lomba Esai Se-Jatim Sidoarjo, Bhirawa Dalam merealisasikan kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik siswa SMA Negeri 1 Sidoarjo, diantaranya adalah menggelar lomba Esai untuk siswa tingkat

SMP dan SMA/SMK se Jawa Timur. Selain itu juga menggelar fotografi, lomba Mading, lomba Poster Manual, lomba Komik Strip serta lomba Presenter. Ketua Penitia Lomba Sal-

jalan Sukses dan Lancar

ahan Kadis Pendidipungkas mantan Kasdikbud Kabupaten

ala Bidang Pembinaan inas Pendidikan dan

Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Situbondo, H Abd Rakhman mengatakan, hasil pemantauan pada hari pertama sama dengan pelaksanaan UNBK Paket C tahun 2018 silam. "Alhamdulillah secara umum, hasil pemantauan kami hasilnya bagus dan

sawawi/bhirawa

uhammad Nur Hidayat bersama Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan aksanaan UNBK Paket C di SMKN 1 Panji.

berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kami berharap hingga pelaksanaan UNBK Paket C hari terakhir bisa berjalan lancar," papar mantan Kepala Sekolah SDN 1 Dawuhan Situbondo itu. Abd Rakhman menegasan, dari pelaksanaan UNBK Paket C ini awalnya ada sedikit kendala tentang sebagian peserta yang belum sepenuhnya menguasai TI (tehnologi informasi) seperti penggunaan lap top. Namun berkat kesigapan sosialisasi dari penyelenggara PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) akhirnya kesulitan itu bisa terpecahkan dengan baik. "Ada solsusi dengan sosialisasi dari PKBM. Yang semula sulit menguasai tehnologi akhirnya bisa memahami setelah bekerjasama dengan penyelenggara," ujar Abd Rakhman. Umi Salamah, Ketua PKBM Nurul Ulum Situbondo menambahkan pelaksanaan UNBK Paket C hari pertama di ketahui ada 9 peserta yang berhalangan hadir karena berbagai alasan. Satu diantaranya, sebut Umi Salamah, ada peserta yang tidak bisa ikut UNBK karena kecelakaan hingga meninggal dunia serta karena melahirkan. "Pengawasan UBK dilakukan secara silang. Yang jelas UNBK Paket C diadakan diberbagai tempat seperti di SMKN 1 Panji dan SMKN 1 Situbondo. UNBK hari pertama ada dua pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan Geografi," pungkas Umi Salamah seraya mengakui para peserta yang berhalangan hadir akan mengikuti susulan pada bulan Mei 2019 mendatang. I awi

i Simulasi Dari PKBM "Kami berharap sampai hari terakhir berjalan sukses," tegas Ummul Kamilah. Sementara Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Kendit, Situbondo, Muhammad Sulaiman mengatakan, peserta didiknya yang melaksanakan UNBK Kesetaraan SLTA digabung dengan dua PKBM lain di SMK Negeri 1 Situbondo. Termasuk diantaranya, sebut Sulaiman, umur peserta UNBK Ummul Kamilah memantau peserta UNBK Paket C saat serius mengerjaan soal soal ujian di ruang kelas SMKN 1 Situbondo.

kesetaraan SLTA ini mulai dari 18 tahun hingga 55 tahun. "Kami akui mayoritas peserta didik UNBK Paket C saat ini memasuki lanjut usia," ucap Sulaiman. Sulaiman kembali menjelaskan, peserta UNBK kesetaraan SLTA ini sebelumnya telah mengikuti simulasi UNBK agar para peserta yang rata-rata lansia ini tidak kesulitan saat mengerjakan soal UNBK. "Menurut kami, para peserta sudah tidak canggung lagi saat mengerjakan soal soal UNBK. Ini karena peserta UNBK khusus lanjut usia sudah lama kami latih dengan simulasi," pungkas Sulaiman. I awi

Suasana pendaftaran di SMA Negeri 1 Sidoarjo, kemarin(15/4).

wa Javania mengatakan kalau kegaitan ini merupakan kegiatan rutinitas dari ekstrakurikuler Jurnalistik dan Seni anak-anak SMA Negeri 1 Sidoarjo. Yakni untuk mewujudkan atau merealisasikan ilmu yang sudah didapat saat mengikuti pelajaran ekstra. "Untuk pendaftaran lomba-lomba tersebut sudah dibuka sejak tanggal 19 Pebruari 2019 dan ditutup nanti tanggal 19 April 2019. Hingga saat ini sudah ada beberapa teman yang mulai melakukan pendaftaran," kata Salwa Javania siswi kelas XI IPA, saat ditemui, kemarin(15/4). Ia katakan, kalau naskahnaskahnya sudah terkumpung semua, nantinya pada tanggal 20 April 2019 ada dilakukan TM (Technical Meet-

Lolos SNMPTN-SPAN PTKIN Naik 100 Persen

40 Siswa SMK Antartika 2 Sidoarjo Masuk PTN Sidoarjo, Bhirawa Pandangan masyarakat kalau anak-anaknya sekolah di swasta nantinya tidak akan berprestasi itu ditepis oleh para siswa SMK Antartika 2 Buduran Sidoarjo. Terbukti sebanyak 40 siswa SMK Antartika 2 Buduran Sidoarjo berhasil lolos SNMPTN-SPAN PTKIN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri-Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) di tahun 2019. Meningkat 100 persen dari tahun sebelumnya 2018 yang mencapai sebanyak 20 siswa. Lalu resep apa yang diterapkan oleh sekolah yang terletak di Jl. Raya Siwalanpanji, Bedrek Buduran ini. Kepala SMK Antartika 2 Buduran Sidoarjo Retno Purwo Lystiorini mengaku kalau penerapannya dimulai sejak siswanya memasuki kelas X. Mereka sejak awal sudah diberi pengarahan bahwa nanti akan berwirausaha atau melanjutkan ke perguruan tinggi. "Bagi mereka yang ingin berlanjut ke perguruan tinggi, langsung kita arahkan, pilih di perguruan tinggi mana ?. Selanjutnya juga

kita hadirkan orangtuanya," jelas Retno Purwo Lystiorini Senin (15/4) kemarin. Sejak itulah terus dimantapkan, jangan sampai nanti waktu naik kelas kelas XI atau XII berubah lagi pilihannya. Mereka harus tetap konsisten, tujuannya waktu kita memberikan pengarahan/membimbing itu akan lebih mudah. Daripada mereka yang mempunyai keinginan ganti-ganti, karena terpengaruh teman-temannya. Menurutnya, semua itu tidak terlepas dari bantuan

para wali kelas, para guru BP, yang selalu setia mendampingi para siswa sampai pada menentukan jurusan. Kita berusaha memahamkan kepada para siswa, bahwa saat ingin masuk perguruan tinggi itu ada sesuatu yang baru harus dipahami sejak awal. "Jangan sampai mementingkan ego, terpengaruh teman-temannya yang ternyata persaingan di universitas yang dipilih sangat tinggi.," jelas Bu Retno sapaan akrabnya. Lanjutnya, mereka

gional dan nasional saja, namun dapat meraih prestasi di tingkat internasional. Menurutnya sebagaimana diketahui bersama bahwasanya Kabupaten Bojonegoro pernah memililki atlet panahan yang berhasil meraih medali emas dalam sea games. "Saya berharap prestasi tersebut dapat ditingkatkan sehingga atlet Kabupaten Bojonegoro mampu memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan Sang Merah Putih di kejuaraan internasiona," kata Suwanto dalam sambutannya. Lanjut Suwanto menyampaikan, bahwa sebetar lagi gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke-VI, akan segera digelar, dan Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu tuan rumah, bersama Kabupaten Tuban, Lamongan dan Kabupaten Gresik.

Sementara itu Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, dalam sambutannya menuturkan bahwa dinamika yang terjadi di KONI Bojonegoro semuanya adalah dalam rangka menumbuhkembangkan pembinaan prestasi olahraga di masingmasing cabang olahraga.

Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bojonegoro, masa bakti 2019-2023 resmi dilantik di ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Senin (15/4) kemarin.

terus diingatkan jangan sampai terpengaruh temantemannya. Harus punya pendirian yang kuat. Kita harus logis berdasarkan segala macam pertimbangan. "Jadi mereka sejak kelas X sudah kami persiapkan, agar mereka belajar dengan baik, dan nilainya rata-rata harus di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Grafiknya harus terus naik, jangan sampai menurun. Kalau menurun kemungkinan untuk masuk PTN sangat kecil," terangnya. I ach

Para siswa SMK Antartika 2 yang diterima di SNMPTN-SPAN PTKIN saat belajar bersama.

Resmi Dilantik, KONI Bojonegoro Fokus Porprov Bojonegoro, Bhirawa Pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bojonegoro, masa bakti 20192023 di ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Senin (15/4) kemarin. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Timur, Nomor: 821.2 / SK.46 / 601.1 / 2019, tertanggal 4 Maret 2019 dan pelaksanaan pelantikan dipimpin oleh Sekretaris KONI Provinsi Jawa Timur, Suwanto. Sekretaris KONI Provinsi Jawa Timur, Suwanto, menyampaikan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. Lebih lanjut Suwanto berharap kepada pengurus yang baru dilantik untuk dapat melakukan pembinaan pada atlet yang tidak hanya berprestasi dalan kancah re-

ing), tanggal 25 April 2019 akan diumumkan untuk para finalis. Untuk tanggal 28 April 2019 adalah penguman pemenang, tetapi mereka akan membuat esai terlebih dahulu secara langsung. "Jadi esai yang sudah terkumpul itu hanya untuk penilaian meraih finalis. Sementara saat lombanya nanti mereka akan diuji lagi dengan membuat satu tulisan esai secara langsung," katanya. "Silahkan kepada temanteman yang ikut, daftarkan segera melalui online intip.in/lensa2k19 atau offline datang langsung ke SMA Negeri 1 Sidoarjo," jelas Salwa Javania yang didampingi Ketua Jurnalistik SMA Negeri 1 Sidoarjo, Silma Elvaretta siswa kelas XI IPA. I ach

Bupati juga mengingatkan bahwa sebentara lagi Kabupaten Bojonegoro akan menjadi salah satu tuan rumah Porprov Jawa Timur. Menurut Bupati, secara umum anggaran KONI Bojonegoro tergolong besar dibanding kabupaten lain di Jawa Timur, sehingga

dengan dana yang besar harus diimbangi dengan prestasi. "Maka saya menitip kepada KONI di bawah kepemimpinan yang baru, untuk menuju Bojonegoro Gemilang," tutur Bupati yang disambut dengan tepuk tangan para undangan. I bas

GELANGGANG

Persija Tidak Pilih Lawan di Delapan Besar Piala Indonesia Kesebelasan Persija Jakarta siap menerima tim mana saja yang bakal menjadi lawannya pada babak delapan besar Piala Indonesia yang pelaksanaannya sempat tertunda termasuk karena bergulirnya Piala Presiden 2019. "Buat saya tidak ada harus lawan si A dan si B semua sama saja. Semua lawan kuat dan berat jadinya sama saja. Sekali lagi kita terima hasil drawing apa kita siap," kata Manajer Persija, Marsma TNI Ardhi Tjahjoko dalam keterangan resminya. Sesuai dengan jadwal, pengundian babak delapan besar Piala Indonesia bakal digelar oleh penyelenggara turnamen di Hotel Century Senayan, Jakarta siang ini. Selain Persija, tim yang masuk delapan besar Piala Indonesia adalah Bhayangkara FC, Madura United, Persib Bandung, Borneo FC, Persebaya Surabaya, PSM Makassar, dan Bali United. I ant


JAWA TIMUR

8

Selasa Legi, 16 APRIL 2019

Pemkab Tulungagung Dapat Bantuan Hukum dari Kejaksaan

KELANA

alimun hakim/bhirawa

Dilanda banjir sejumlah Desa di Bengawan Njero Lamongan terendam.Namun dipastikan tetap bisa mengikuti Pemilu 2019.

Dilanda Banjir Bengawan Njero, Pelaksanaan Pemilu di Pastikan Tetap Lancar Lamongan,Bhirawa Melubernya air Bengawan Solo ke sejumlah desa terutama di daerah Bengawan Njero Kabupaten Lamongan tidak menghalangi Komisi Pemilihan Umum terkait pelasanaan pemilu dan pendistribusian logistik Pemilu 2019. Ketegasan itu disampaikan Fathur Rahman Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Lamongan saat di konfirmasi Harian Bhirawa,Senin(15/4). "Logistik dari PPK ke PPS besok serentak di distribusikan. Yang jalurnya tidak bisa dilewati kendaraan dan harus memakai perahu", kata Fatur. Upaya memakai jasa perahu tersebut juga telah dikoordinasikan dan disiapkan oleh PPK dan PPS setempat."Sudah dikoordinasikan dan disiapkan oleh PPK dan PPS." ujarnya Fatur. Ia juga menambahkan hingga Senin (15/ 4) sore ini belum ada laporan yang signifikkan atau yang urgent dari PPS dan PPK yang punya kendala lokasinya banjir."Sampai sore ini belum ada laporan yang signifikan kok tentang kendala, khususnya banjir ,semua aman"Tambah Fathur. Fathur lebih jauh menjelaskan,Kami akan selalu koordinasi dengan PPK setempat untuk mengantisipasi kemungkinan - kemungkinanya nanti. Namun untuk sementara ini sampai sekarang tidak ada laporan tentang kendala di daerah banjir. "Ini tadi saya koordinasi dengan PPK Kecamatan Turi, Glagah, Babat, Kalitengah, Karangbinangun. Q mb9

Tulungagung, Bhirawa Mulai saat ini Pemkab Tulungagung akan mendapat bantuan hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat terkait masalah hukum perdata dan hukum tata usaha negara (TUN). Hal ini seiring dengan ditandatanganinya MoU antara Pemkab Tulungagung dan Kejari Tulungagung di bidang perdata dan tata usaha negara. Plt Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, seusai penandatanganan MoU di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (15/ 4), mengungkapkan ada beberapa manfaat yang didapat Pemkab Tulungagung dari kerjasama dengan Kejari Tulungagung tersebut. “Dengan perjanjian ini akan ada bantuan hukum jika nanti Pemkab Tulungagung digugat permasalahan perdata dan TUN di pengadilan,” ujarnya. Diakuinya, permasalahan perdata dan TUN sangat erat hubungannya dengan Pemkab Tulungagung. Utamanya dalam hubungannya dengan kepegawaian. “Bisa saja pembuat kebijakan di Pemkab Tulungagung kemudian digugat karena memberi sanksi pada PNS yang merasa tidak puas dengan sanksi tersebut. Dengan adanya perjanjian ini nanti Pemkab mendapat bantuan hukum dari Kejaksaan untuk menghadapi gugatan itu. Selain juga mendapat pendapat hukum dan pendampingan hukum,” paparnya. Menjawab pertanyaan, Plt

wiwieko/bhirawa

Plt Bupati Maryoto Birowo dan Eko Adyaksono menandatangani MoU bidang hukum perdata dan TUN di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (15/4). Bupati Maryoto Birowo mengakui jika ada ada beberapa permasalahan hukum yang selama ini menyangkut Pemkab Tulungagung. “Ya ada beberapa hal. Tapi mungkin Anda (wartawan) lebih tahu itu,” elaknya sembari tersenyum. Sebelumnya, Kepala Kejari Tulungagung, Eko Adyaksono SH MH, menyatakan Kejari Tulungagung pasca penanan-

datanganan MoU dengan Pemkab Tulungagung akan memberikan pendampingan pada Pemkab Tulungagung jika dikemudian hari mengalami gugatan perdata dan TUN. “Nanti kami yang mendampingi Pemkab Tulungagung jika mereka digugat perdata dan TUN. Kita akan berdampingan dengan Bagian hukum Pemkab Tulungagung dalam

menghadapi gugatan perdata dan TUN,” katanya. Ia menyebut pendampingan kejaksaan dalam perjanjian dengan Pemkab Tulungagung sebagai pengacara negara. “Tetapi ini berlaku hanya untuk bidang perdata dan TUN. Bukan kasus pidana,” tandasnya. Eko Adyaksono juga menjelaskan bahwa perjanjian dengan Pemkab Tulungagung

lebih pada kelembagaan. Bukan pada perorangan atau pada PNS Pemkab Tulungagung. “Yang kami wakilkan adalah lembaganya, bukan perorangan PNS. Contohnya, kami melakukan pendampingan pada bupati atau pejabat Pemkab Tulungagung karena gugatan kebijakan kepegawaian yang digugat di PTUN,” tuturnya. Q wed

Selesaikan Bahasan LKPJ Bupati untuk Perbaikan Pemerintah Mendatang lis/bhirawa

Bawaslu dan Satpol PP saat menertibkan APK pserta pemilu di jalan P Diponegoro.

H-2 Pemilu 2019, Penertiban APK di Sampang Belum Merata Sampang, Bhirawa Di masa tenang H-2 menjelang pelaksanaan pemilu 2019, penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) para peserta pemilu di wilayah Kabupaten Sampang, oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu (Bawaslu) Kabupaten setempat masih belum merata. Divisi Penindakan Pelanggaran Komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang, Yunus Ali Ghafi menjelaskan, penertiban APK yang dilakukan bersama dengan Satpol PP diakuinya tercecer lantaran penertiban yang dilakukan Minggu, 14 April 2019 malam kemarin dilakukannya hingga larut malam. Penertiban dilakukan sekitar pukul 19.00 wib hingga pukul 00.00 wib. "Penertiban APK masih akan berlanjut. Karena memang tadi malam masih ada yang tercecer, sebab kami kerjanya tadi malam sampai tengah malam, kami capek teman-teman Satpol PP juga ingin istirahat, dan akan dilanjut hari ini," ujarnya, Senin, (15/4). Lanjut Yunus menyampaikan, untuk jumlah data penertiban APK yang dilakukannya pada minggu malam masih dipegang Satpol PP. Namun demikian, penertiban yang dilakukannya saat itu yakni di jalan protokol dan sejumlah di wilayah perkotaan. Sedangkan di seluruh kecamatan dilakukan penertiban oleh Panwascam.Q lis

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, Hitam, AG 5750 RAR, a/n. Slamet Adi Suwanto, Ds. Sidorejo, Kauman – T.Agung No. 5413/IMB/BI-III/2019 HILANG STNK, Honda, Merah, th. 2018, AG 3347 RCK, a/n. Mukti, Ds. Kromasan, Ngunut - T.Agung No. 5414/IMB/BI-III/2019 HILANG STNK, Honda, Hitam Merah, th. 2016, AG4291 RBO, a/n. Ari Saputro, Ds. Samir, Ngunut – T.Agung No. 5415/IMB/BI-III/2019 HILANG STNK, AG 3946 RAZ, a/n. Nina Tri Wahyuni, RT 4/5, Ds. Ketanon, Kedungwaru – T.Agung No. 5416/IMB/BI-III/2019 HILANG STNK, AG 4914 SC, a/n. Dwi Lantur, RT 3/4 Ringinpitu, Kedungwaru – T.Agung No. 5417/IMB/BI-III/2019

TUBAN KEHILANGAN STNK S-5080-EF. An.Mochamad Wahyu,Ds Selogabus RT04/02,Kec Parengan, Kab Tuban No. 5418/IMB/BI-III/2019 KEHILANGAN STNK S-3522-EZ. An.Mochamad Wahyu, Ds Selogabus RT04/02,Kec parengan, Kab Tuban No. 5419/IMB/BI-III/2019 KEHILANGAN STNK S-2359-GA. An.Sunaryo ,Kel Karang RT 03/05,Kec Semanding, Kab Tuban No. 5420/IMB/BI-III/2019

arif yulianto/bhirawa

Bupati Jombang didampingi Sekda dan Para Asisten Setdakab Jombang saat berdialog dengan awak media di Ruang Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, Senin siang (15/04).

Pemkab Siapkan Tujuh Tim Pantau Persiapan Pemilu Jombang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bakal menyiapkan tujuh tim yang akan memantau persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Jombang. Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, tujuh tim tersebut akan melihat persiapan Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jombang. "Ada tujuh tim, keliling memantau persiapan pelaksaanan ke TPS-TPS," ujar Bupati Jombang saat acara dialog bersama dengan awak media di Ruang Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, Senin siang (15/04). Bupati melanjutkan, kemudian tepat pada Rabu (17/04), Forum Komunikasi Pimpinan

Daerah (Forkopimda) Jombang dengan beberapa tim juga akan memantau pelaksaanan Pemilu. Selain itu, informasi sementara yang diterima oleh dirinya, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa juga akan melakukan pemantauan ke sejumlah kabupaten di Jatim, termasuk diantaranya adalah Kabupaten Jombang. "Informasi sementara tadi malam yang saya terima dari KPU bahwa, Ibu Gubernur juga akan memantau di Jombang," imbuh Bupati. Ditanya lebih lanjut terkait tingkat partisipasi pemilih, Bupati menjawab, pihaknya bersama sejumlah elemen di Kabupaten Jombang telah berupaya menyampaikan kepada masya-

rakat-masyarakat saat ada kegiatan-kegiatan, agar meningkatkan partisipasi dalam Pemilu kali ini. "Kita harapkan sampai 80 persen, walaupun target kita adalah 77,5 persen. Tapi Insya Alloh kita upayakan sampai 80 persen," tandasnya. Selain itu, Bupati Jombang juga memastikan, pada pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Jombang, antisipasi terhadap TPS rawan juga telah dipersiapkan. Semisal, TPS-TPS di lokasi yang rawan banjir. "Insya Alloh sudah diantisipasi, semua sudah dipersiapkan, dan tempat-tempatnya Insya Alloh sudah aman," pungkasnya.Q rif

Trenggalek, Bhirawa Meski sibuk dengan pencalonan di Pemilu 2019, para wakil rakyat DPRD Trenggalek masih mampu menyelesaikan sejumlah tugas legislasinya. Salah satunya gelaran sidang Paripurna pembahasan LKPJ Bupati Trenggalek tahun 2018. “Karena sudah diamanahkan oleh rakyat dan sudah menjadi tanggung jawab bagi para wakil rakyat untuk menyelesaikan pekerjaannya demi untuk kepentingan bersama, kita semua tahu bahwa hari ini para Anggota DPRD yang masih mencalonkan lagi ,mestinya udah sibuk untuk persiapan pemilu yang tinggal menghitung jam saja. sebagai bukti tanggung jawab itu maka hari ini DPRD Trenggalek gelar rapat paripurna Internal ,” ujar Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam ,Senin (15 /4). Dalam rapat Paripurna internal tersebut membahas hasil laporan Panitia Khusus ( Pansus) dan keterangan pertanggungjawaban Bupati Trenggalek tahun 2018. Selain itu dijelaskan Samsul, dalam pengambilan keputusan melalui rapat paripurna internal yang diambil dari hasil Pansus selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Trenggalek. "Jadi DPRD mengambil keputusan dari hasil Banmus yang tentu nantinya akan disampaikan kepada Bupati dalam rangka untuk melakukan perbaikan pemerintahan di masa yang akan datang." ungkapnya Dikatakan Samsul,Banyak temuan temuan yang belum memenuhi target terkait dengan kinerja masing masing sektor. “Selain itu banyak prestasi jug yang luar biasa terkait indikator capaian pembangunan sosial seperti PAD kita sudah naik, IPN kita juga naik, dan angka kemiskinan kita juga turun," katanya. Selanjutnya dari hasil Rekomendasi ini akan disampaikan ke Bupati ,dengan harapan permasalahan yang masih perlu dibenahi atau diperbaiki supaya kedepannya bisa menjadi pemerintahan yang tetunya akan lebih baik dalam melanjutkan pekerjaan ditahun yang akan datang. Jelasnya Q wek

Dinsos Motivasi Orang Tua Balita Penderita Hidrosefalus MOHAMAD Multazam (5), anak kedua dari pasangan Fatkur Rohman dan Maslikah, warga Desa Bendungan, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, menderita penumpukan cairan di dalam otak atau dikenal dengan kelainan hidrosefalus. Kondisi hidrosefalus yang dialami oleh Multazam, sebelumnya juga dialami oleh kakak kandungnya mengakibatkan tekanan pada otak, sehingga membuat kakak dari Multazam meninggal dunia. Kondisi ini membuat pasangan suami istri tersebut hanya bisa pasrah atas kondisi Multazam yang saat ini tengah menderita hidrosefalus. Bahkan, saking pasrahnya, kisah Multazam ini sempat viral di Media Sosial (Medsos). Mendengar kabar tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang melakukan pengecekan ke lokasi di mana

Multazam tinggal bersama orang tuanya. "Hasil identifikasi, keluarga tersebut telah mendapat perlindungan sosial berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta pernah mendapat bantuan disabilitas 300 ribu per bulan pada tahun 2017," kata Kepala Dinsos Jombang, Moch Saleh, Senin (15/4). Ditanya lebih lanjut langkah apa yang akan diambil oleh Dinsos Jombang terkait kondisi yang dialami oleh Multazam, Moch Saleh menuturkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak untuk memfasilitasi pengoba-

tan balita tersebut. "Dinsos telah koordinasi dengan Kades, Puskesmas, dan RSUD Jombang, bahwa pada prinsipnya Pemkab Jombang siap untuk memfasilitasi pengobatan balita tersebut," ujar Moch Saleh. Dia menambahkan, meskipun orang tua balita tersebut sudah pasrah dan merasa trauma dengan pengalaman anak pertamanya yang mengalami hal serupa dengan Multazam, pihaknya akan terus memberikan motivasi hingga Multazam mendapatkan bantuan medis. "Untuk itu, Dinsos dengan para pendamping sosialnya akan terus memotivasi dan mengawal keluarga tersebut, agar Multazam betul-betul mendapat bantuan medis sebagaimana mestinya," tutupnya.Q rif

Istimewa

Kepala Dinsos Kabupaten Jombang, Moch Saleh saat menemui orang tua dan penderita hidrosefalus, Mohammad Multazam (5), Minggu (14/04).


JAWA TIMUR

Selasa Legi, 16 APRIL 2019

9

Doa Bersama AMK Gelar untuk Pemilu Damai Malang, Bhirawa Laskar Aswaja Nusantara bersama Aliansi Malang Kondusif (AMK) menggelar istighosah dan doa bersama untuk pemilu damai. Acara yang diikuti oleh perwakilan masyarakat dari berbagai golongan tersebut digelar di Ocean Garden Malang, Ahad malam (15/4) kemarin. Pengasuh Ponpes Mahasiswa Bengkel Aqidah Malang, Ustad Isa Laa Tansaa dan Pengasuh Ponpes Darul Ulum, Gus Ali Mustofa. Peserta istighosah tersebut adalah para tokoh dari berbagai elemen masyarakat, sekaligus.yang menggagas acar doa bersama tersebut. Menurut Ustadz Isa Laa Tansaa, istighosah dan doa bersama itu untuk memohon kepada Allah SWT agar Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) berlangsung aman dan damai, tanpa ada kendala sedikitpu . “Kita ingin agar Pemilu berlangsung aman. Suasana di Indonesia umumnya khususnya di Malang tetap sejuk, aman dan damai,” ujar ustadz Isa. Pengasuh Ponpes Darul Ulum Malang, Gus Ali Mustofa yang memimpin istighosah dan doa bersama tersebut. Menurut Gus Ali, gerakan ini memang difokuskan untuk pemilu damai, Indonesia damai. “Kita tak akan dapat pertolongan Allah kalau berkonflik. Sebab imam kita ego. Padahal kalau terjadi huruhara yang rugi rakyat Indonesia,” kata dia. Makanya, lanjut Gus Ali, bangsa Indonesia harus punya jiwa tawadhu. “Kalau kita tidak punya jiwa tawadhu bisa rusak,” jelasnya. Demi menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI, kata ia, maka keberagaman harus tetap dijaga. Sebab, NKRI bisa kuat karena keberagaman. “Berbeda tapi tujuan sama,” kata dia. Berdasarkan tujuan tersebut, Gus Ali saat memimpin istighosah berdoa agar 17 April 2019 menjadi pemilu yang damai. “Yaa Allah satukan anak bangsa. Sehingga Indonesia menjadi negara yang mandiri dan berprestasi di dunia internasional,” harapnya. Usai doa, Gus Ali dan Ustadz Isa Laa Tansaa memimpin jamaah istighosah meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar ikut mensukseskan Pemilu 17 April 2019 ini. Mereka juga menyampaikan enam poin seruan.Q mut

suprayitno/bhirawa

Bupati Fadeli menyampaikan DPA alokasi dana kelurahan di Guest House Pemkab Lamongan, Senin (15/4).

Dapat Anggaran APBN, Lurah Dipacu Semakin Melayani gan alokasi minimal yang diatur dalam Permendagri 130/2018. Ke depan, Bupati Fadeli berharap pengalokasiannya berdasarkan kinerja dari masing-masing kelurahan. “Nanti jangan disamakan, jangan pakai nilai minimal. Seharusnya menyesuaikan dengan banyak faktor, yang diantaranya tentu saja kinerja masing-masing kelurahan,” pesan dia. Ada hal yang lain yang merisaukan Fadeli. Dia tidak ingin karena keterbatasan SDM di kelurahan, sehingga nanti semua penatausahaan keuangan dikerjakan lurah. “Harus ada pembenahan SDM bagi staf di kelurahan. Jangan sampai nanti semua dikerjakan lurah,” jelas dia. Disampaikan terpisah oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Lamongan, Bhirawa Mulai tahun 2019, sebanyak 12 kelurahan di Kabupaten Lamongan menjadi pengelola anggaran sendiri. Bahkan dana yang dikelola cukup besar, lebih dari Rp 1 miliar per kelurahan. mut/bhirawa

Aliansi Malang Kondusif dan Laskar Aswaja melakukan deklarasi untuk pemilu damai.

Ciptakan Kinerja Berprestasi OPD, Pemkab Gagas Program Apel Tenda Situbondo, Bhirawa Meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat daerah(OPD) Bupati Dadang Wigiarto dan Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi membuat program baru berupa Apel(upacara) Tenda. Kebijakan baru itu dituangkan Bupati Dadang Wigiarto saat menjadi inspektur dalam upacara pada Apel Tenda yang pertama di halaman belakang Pemkab Situbondo Senin (15/4). Apel itu bakal rutin digelar Bupati dan Wakil Bupati setiap triwulan sekali untuk mengetahui hasil kinerja OPD Kabupaten Situbondo tahun 2019. Dalam apel dibagi dua kelompok, OPD yang berkinerja baik ditempatkan dalam apel tenda. Sebaliknya OPD yang berkinerja kurang baik ditempatkan dalam non tenda. Menurut Bupati Dadang, seluruh OPD diminta untuk berbaris di bawah tenda dengan urutan tertentu. Setelah penghormatan kepada Bupati dan Wakil Bupati, urai dia, pembawa acara apel tenda membacakan rangking kinerja setiap OPD satu per satu. Ada 4 kelompok rangking yang dibuat oleh Pemkab Situbondo, yakni nilai B, BB, C dan CC. Masih kata Bupati Dadang, penilaian kinerja ini bertujuan sebagai kontrol untuk memperbaiki kin-

erja yang masih kurang baik. “Tidak akan dibiarkan terhadap sesuatu yang kurang baik,” tegas Bupati dua periode itu. Masih kata Bupati Dadang, setiap pelayanan publik OPD se-Kabupaten Situbondo diharapkan akan semakin meningkat dari triwulan pertama hingga memasuki triwulan ke empat. Ditambahkan oleh Bupati dadang, dari program apel pagi penilaian kinerja OPD ini diyakini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Santri. “Saya optimis dengan program baru ini, tiap OPD akan berlomba untuk saling berprestasi," papar Bupati Situbondo. Adanya pemisahan kelompk peraih nilai B, BB, C dan nilai CC mengandung maksud agar tiap kelompok itu semakin semangat dan bergairah untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai yang sudah dicapai saat ini. Bupati meminta, puluhan OPD yang masih meraih nilai C dan CC untuk segera merubah peningkatan kinerjanya. “Program ini dibuat sebagai bentuk banyaknya capaian prestasi yang diraih Pemkab Situbondo. Baik penghargaan nasional maupun regional,” ucap Bupati Dadang. Q awi

Bupati Fadeli berharap dengan penambahan anggaran tersebut akan semakin memacu kinerja pelayanan di kelurahan. Itu dikatakannya saat penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Kelurahan di Guest House Pemkab Lamongan, Senin (15/4). Untuk saat ini, pengalokasian dana kelurahan masih dipatok sama bagi semua kelurahan, sesuai den-

dan Aset Daerah (BPKAD) Sulastri, bahwa pengalokasian dana kelurahan ini membawa konsekuensi pada penatusahaan keuangan yang semula dipegang camat. Lurah nantinya akan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Demikian pula pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara pengeluaran pembantu, semuanya dari kelurahan. Semenatara pencairan dana kelurahan, terutama yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tambahan akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 50 persen pada 15 Mei 2019 dan sisanya di tahap kedua pada Bulan Agustus. Penggunaan dana kelurahan ini sebagaimana dalam Permendagri 130/2018 tentang Kegiatan Pem-

8 Ribu Personel Gabungan Jaga 3598 TPS Probolinggo, Bhirawa Setidaknya 8149 personil gabungan di kota dan kabupaten Probolinggo siap menjaga 3598 TPS yang ada di pemilu 2019 ini. Sekitar 5.625 ribu personel gabungan diterjunkan untuk pengamanan 2.992 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan di kota probolinggo sebanyak 2524 personil gabungan untuk menjadi di 606 TPS. Mereka berasal dari TNI, Polri, Linmas dan Satpol PP, ini ditugaskan mulai Minggu 14/4. Berbagai bekal perlengkapan keamanan tiap pasukan diperiksa satu per satu oleh Kapolres

maupun kapolresta Probolinggo bersama Dandim 0820, guna menjamin keamanan pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berjalan lancar dan damai. Kapolres Probolinggo, AKBP Eddwi Kurniyanto, Senin 15/4 mengaku untuk jumlah tiap-tiap pasukan rinciannya meliputi Polri sebanyak 486 personel, TNI 310 personel, Linmas 5.625 personel ditambah Satpol PP 60 personel. "Harapannya pesta demokrasi 17 April mendatang, bisa berlangsung kondusif, aman, tertib dan lancar,"kata Kapolres Probolinggo. Disinggung soal titik rawan, polisi dengan melati dua di

wiwit/bhirawa

Ribuan personil gabungan siap jaga TPS.

pundaknya itu menyebut, jika Kabupaten Probolinggo masuk dalam zona kurang rawan atau kondusif. "Di Kabupaten Probolinggo, masuk kategori kurang rawan konflik pelaksanaan pemilu. Jadi ada tiga kategori meliputi, kurang rawan, rawan dan sangat rawan," jelas kapolres. Dalam pengamanan Pemilu 2019, lanjut dia, Polri dan TNI serta instansi lainnya telah siap untuk melaksanakan pengamanan menggunakan pola kurang rawan dengan jumlah TPS di wilayah hukum Polres Probolinggo sebanyak 2.992 TPS dan jumlah pemilih sebanyak 727.332 pemilih. "Saya sangat berharap semua yang bertugas dari unsur pengamanan dapat melaksanakan dengan baik, bertugas dengan rasa keikhlasan dan penuh tanggung jawab, serta senantiasa menjaga kekompakan dan kebersamaan," katanya. Dandim 0820 Probolinggo Letkol Inf Imam Wibowo menyampaikan beberapa masukan dan imbauan kepada penyelenggara pemilu maupun personel pengamanan Pemilu 2019. "Penyelenggara pemilu diimbau menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar," katanya.Q wap

bangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar. Kegiatannya, harus yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Diantaranya meliputi sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Anggaran ini juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan. Baik untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, lembaga kemasyarakatan, ketentramanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa.Q yit

TEROPONG JATIM

ASN Diharapkan Tidak Terjebak Hoax Lumajang Bhirawa Pesta Demokrasi yang yakni Pileg, DPD dan Pilpres yang akan diselenggarakan beberapa hari lagi, para PNS atau ASN diharapkan dapat menjadi peredam memanasnya sebaran hoax yang berkembang baik di dunia maya maupun yang jadi pembahasan masyarakat kecil jelang Pemilu kali ini. Bahkan sebagai bentuk dari menyebarnya hoax itu, sebagai ASN harus lebih bijak dan teliti jika ingin membagikan atau menyebarkan informasi keliru (hoax) tersebut kepada masyarakat baik melalui medsos maupun penyampaian secara lesan kepada orang lain. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Dewi Sawitri, dihadapan pegawai dilingkungan Pemkab Lumajang ketika, dirinya bertindak sebagai inspektur upacara rutin dihalaman Kantor Bupati Lumajang,(15/4). "Kami mohon, kami menghimbau untuk lebih teliti dalam membagikan berita. Jangan percaya begitu saja," ujarnya. Menurutnya sebagai ASN, jika mendapatkan informasi yang diragukan sebaiknya harus mencari tahu dan memastikan tentang kebenaran berita tersebut, yakni dengan melakukan pengecekan website resmi ataupun portal-portal berita yang ada, agar mendapatkan informasi yang sebenarnya sebelum dibagikan kepada masyarakat atau publik.Q dwi

Gua Ditemukan Tak Jauh Dari Situs Sekaran di Area Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang PEMBANGUNAN Seksi 5 Jalan Tol Pandaan-Malang di Kilometer (KM) 37, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, tidak hanya ditemukan situs saja, namun juga ditemukan gua. Sedangkan gua yang ditemukan warga setempat dibawah jalan tol atau tidak jauh dari situs, yakni berjarak 100 meter disisi selatan situs. Sedangkan situs yang diketemukan itu, diberi nama oleh Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur (Jatim), yaitu Situs Sekaran. Namun, uintuk gua yang ditemukan itu, hingga kini belum diberi nama oleh Arkeolog BPCB. Dan penemuan gua itu telah dibenarkan Kepala Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Suliryanto, Senin (15/4), saat berada dilokasi Situs Sekaran, desa setempat, bahwa pada beberapa hari lalu, warga telah menemukan gua yang berada disisi sela-

tan Situs Sekaran atau dibawah pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang. “Dari penemuan gua itu, masih dibutuhkan penelitian. Sehingga untuk masuk kedalam gua, tidak ada yang berani. Hanya dirinya dan warga hanya mengira-ngira saja, jika gua tersebut terhubung dengan Situs Sekaran. Dan untuk bisa membuktikannya, tentunya menunggu penelitian dari Arkeolog dari Yogyakarta,” paparnya. Suliryanto menjelaskan, Situs Sekaran sudah dilakukan ekskavasi dari BPCB Jatim, hal itu meru-

pakan tempat suci atau Pura di masa Kerajaan Majapahit. Sehingga Situs Sekaran ini, nantinya sebagai tempat wisata budaya dan sejarah. Untuk itu, dirinya meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang serius untuk melakukan upaya membangun fasilitas penunjangnya. Selain itu, ia melanjutkan, dirinya pun juga meminta kepada Arkeolog Yogyakarta untuk segera melakukan penelitian terhadap gua yang tidak jauh dari Situs Sekaran, yang hanya berjarak 100 meter. “Jika gua tersebut sudah dilakukan penelitian, dan itu benar sebuah gua yang menuju Situs Sekaran, maka di Desa Sekarpuro akan menambah destinasi wisata budaya dan sejarah di wilayah Kabupaten Malang,” tegasnya. Ditempat yang sama, salah

satu warga Desa Sekarpuro yang saat ini sebagai penunggu gua Gatot Sujianto mengatakan, bahwa gua yang baru ditemukan dibawah pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di KM 37 itu, kami tenggarai tembus menunju Situs Sekaran. Dan dirinya meyakini jika didalam gua itu terdapat harta karun meninggalan keluarga Kerajaan Majapahit. “Kami sempat melihat di dalam gua itu ada seekor ular besar, yang kami yakini sebagai penunggu gua, posisinya melingkar pada sebuah bokor berbentuk cekung, serta juga melihat tongkat,” ungkap dia, Selain itu, kata dia, gua itu kemungkinan juga sebagai tempat bertapa para keluarga Kerajaan Majapahit. Dan untuk bisa membuka takbir dalam gua tersebut, yakni menunggu penelitian dari

cyn/bhirawa

Penuggu gua di area Jalan Tol Pandaan-Malang warga Desa Sekarpuro, Kec Pakis, Kab Malang Gatot Sujianto, saat menunjukkan gua yang telah ditemukannya. Arkeolog. Sehingga agar gua itu tidak rusak akibat pembangunan jalan tol, maka warga Desa Sekar-

puro meminta kepada PT Jasa Marga untuk mempertahankan agar gua tidak rusak.Q cyn


EKONOMI - BISNIS

10

Selasa Legi 16 APRIL 2019

RAGAM EKBIS

Hadir di Surabaya Delegasi Taiwan Intip Pasar Indonesia Surabaya, Bhirawa Delegasi investasi dan perdagangan Taiwan bersiap untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara di Asia Tenggara. untuk memperluas dan melakukan riset pasar pada akhir bulan April tahun ini, Bureau of Foreign Trade (BOFT) dari Ministry of Economic Affairs (MOEA) of Taiwan dan Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) akan memimpin sekitar 45 perusahaan Taiwan berkunjung ke Indonesia, Malaysia dan Filipina. Executive Director Market Development Departement Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), James K.J. Chen mengungkapkan para delegasi tersebut akan melakukan pertemuan bisnis pada Jumat, 26 April mendatang di Surabaya. “Kami akan membantu Taiwan dan Indonesia membangun kemitraan bisnis yang dekat dan saling menguntungkan melalui pertemuan bisnis 1on-1,” terangnya, Senin (15/4). Menurut data statistik IMF, tingkat pertumbuhan PDB Indonesia dapat dipertahankan lebih dari 5 persen per tahun dari 2019 hingga 2021. Permintaan untuk berbagai peralatan manufaktur sangat kuat, dan ditambah dengan populasi 260 juta jiwa merupakan dividen demografis sangat besar, yang juga mendorong permintaan konsumen untuk berbagai produk. James menambahkan kegiatan ini secara khusus mengundang pemain luar biasa dari semua jenis industri di Taiwan, termasuk permesinan dan suku cadang, suku cadang dan aksesoris mobil, produk LED, produk dan sistem hemat energi dan ramah lingkungan, sistem kontrol daya cerdas, produk kecantikan dan perawatan, konstruksi perangkat keras, perkakas tangan dan berbagai produk makanan, dan lain-lain.I riq

Langkah Kecil dari Fave Hotel Madiun Surabaya, Bhirawa Fave Hotel Madiun merupakan hotel yang terbilang baru di kota Madiun, karena pada bulan Januari 2019 kemarin baru genap satu tahun hotel Fave berdiri. Namun, hotel Fave selalu mendukung dalam kegaiatan positif. Salah satunya perayaan earth hour yang kebetulan tahun 2019 ini bertemakan #connect2earth. Sri Winarsih/Director of Sales hotel Fave Madiun menjelaskan, dalam perayaan earth hour yang jatuh pada tanggal 30 Maret 2019 ini Fave hotel akan turut mengikuti kegiatan earth hour dengan menguragi penggunaan energi selama satu jam mulai dari jam 20.30 hingga 21.30 WIB. Pengurangan energi ini dengan memadamkan beberapa titik lampu area publik disekitar hotel. Selain itu, kami juga menyalakan lilin di sekitar area lobby dan lilin berbentuk angka 60+ sebagai identitas kegiatan earth hour berlangsung di hotel kami. “Harapannya kegiatan ini dapat sebagai kegiatan rutin di hotel Fave Madiun. Dan kota Madiun juga dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut guna melakukan langskah kecil untuk masa depan,” pungkas Sri Winaraih.I ma

Adaptasi kurangi energi yang tak terpakai.

Para pendorong KPPU perkuatan ekonomi persaingan sehat di Bali.

KPPU Dorong Penguatan Ekonomi Provinsi Bali Melalui Persaingan Usaha yang Sehat Surabaya, Bhirawa Tingginya dinamika usaha, khususnya di era digital ekonomi saat ini membawa berbagai konsekuensi yang harus disikapi secara tepat oleh para pemangku kebijakan, salah satunya adalah dengan mendorong implementasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Menurut Dendy R Sutrisno kepala KPPU kantor perwakilan Surabaya, Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ukay Karyadi dengan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Kamis, 11 April 2019, bertempat di Kantor Wak-

il Gubernur Bali). Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisioner KPPU Afif Hasbullah dan Kodrat Wibowo, Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Jatim Bali Nusra, Dendy R. Sutrisno, serta jajaran pimpinan Biro Hukum dan Dinas Perindustrian dan Perdagan-

gan Provinsi Bali. Dalam pertemuan ini Ukay menegaskan komitmen KPPU membantu Pemerintah Provinsi Bali mengimplementasikan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di provinsi Bali. “Kami melihat ada banyak dinamika usaha di Provinsi Bali yang dapat direspon dengan pendekatan persaingan usaha yang sehat, salah satunya adalah masalah pariwisata yang merupakan jantung penggerak ekonomi Bali,” tegas Ukay. KPPU meyakini ketika pemerintah daerah dapat melahirkan kebijakan-kebijakan berperspektif persaingan usa-

ha yang sehat, maka akan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah sekaligus memperluas terbentuknya ekonomi inklusif yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi. Khusus bagi pemerintah daerah, dapat menggunakan tool yang sudah disiapkan KPPU untuk mereview kebijakan-kebijakan pemerintah, yaitu Competition Check List. Sedangkan bagi pelaku usaha dapat.menggunakan tool berupa Competititon Compliance. Tjokorda menyambut baik inisiatif yang dilakukan KPPU

Pemkot Surabaya Berikan Pembinaan Pengelola Toko Kelontong Rusunawa Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya menggelar Pembinaan Pengelolaan Usaha Koperasi Toko Kelontong Rusunawa se-Surabaya. Pembinaan ini, ditujukan kepada seluruh warga penggerak koperasi yang tinggal di rumah susun (rusun). Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini, dibuka langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Gedung Siola lantai 4, Senin (15/4). Pembinaan Pengelolaan Usaha Koperasi Toko Kelontong tersebut, diikuti 120 peserta terdiri dari 12 anggota Rusunawa Surabaya. Selain itu, pertemuan kali ini juga mengundang beberapa trainer untuk memberi pelatihan seputar pengembangan toko kelontong. Yakni, Motivasi Cara Mengembangkan Usaha dan Sejahtera Bersama Koperasi. Dalam pengarahan tersebut, Wali Kota Risma menyuntikkan semangat dan mendukung penuh pelaku pengelola koperasi untuk terus berjuang mengembangkan toko kelontong yang sudah ada. Ia menjelaskan bahwa betapa pentingnya koperasi harus ditegakkan, supaya keuntungan bisa dikembalikan untuk masyarakat setempat. “Bapak-ibu sekalian, kenapa saya memaksakan untuk membentuk koperasi toko kelontong, itu karena saya ingin sekali keuntungannya bisa dikembalikan untuk warga, untuk anggotanya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan pengarahan kepada para pengelola toko kelontong rusunawa se-Surabaya. enak to, kalau bapak-ibu beli di tempat lain keuntungannya ya diambil orang lain,” kata Wali Kota Risma sembari memotivasi. Wali kota perempuan pertama di Surabaya itu juga menyampaikan bahwa pembelian barang sudah diakseskan dengan agen yang harganya relatif lebih murah dibanding pada umumnya. Sehingga, nantinya keuntungan yang didapat untuk kesejahteraan para anggota. “Kami sudah bisa membantu akses pembelian barang untuk mendapatkan harga-harga yang lebih murah. Bapak-ibu nanti bisa bandingkan, ini menjadi penting bapak-ibu sekalian. Saya ingin semua lebih sejahtera,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma juga memberi peluang selebar-lebarnya kepada seluruh pen-

gurus koperasi agar tidak hanya menjual barang-barang atau kebutuhan pada umumnya. Namun, apapun yang bisa diproduksi oleh warga, dapat dipasarkan melalui koperasi tersebut. “Jadi bapak ibu, bisanya apa boleh dipasarkan. Misalkan setelah ini lebaran, Bapak-Ibu sekalian bisa membuat kue kering, atau punya tumbuh-tumbuhan cabe yang akan panen boleh dijual juga. Semuanya boleh,” imbau Wali Kota Risma. Wali Kota Risma juga berpesan kepada seluruh pengolah koperasi agar lebih keras lagi dalam mencapai kesejahteraan melalui upaya pengembangan Toko Kelontong. Karena itu, pihaknya mengaku akan terus melakukan evaluasi Toko Kelontong setiap tiga bulan sekali.I iib

untuk mendorong penerapan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di provinsi Bali. “Kami berterima kasih hadirnya KPPU di Bali untuk memberikan keadilan dalam berusaha, sekaligus memberikan sudut pandang lain bagi pemerintah daerah dalam memahami berbagai perkembangan ekonomi saat ini” ungkap Tjokorda, kemarin. Selanjutnya, baik KPPU maupun Wakil Gubernur Bali berharap pertemuan ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk MoU yang akan menjadi payung hukum kegiatan-kegiatan teknis berikutnya.I ma

GIIAS Surabaya 2019 Sukses Surabaya, Bhirawa Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2019 telah sukses dilaksanakan selama tanggal 29 Maret – 7 April 2019 di Grand City Convex, Surabaya. Kehadiran pameran selama 10 hari telah berhasil membangun antusiasme positif menuju rangkaian lain GIIAS 2019 The Series, yang akan berlangsung di Jakarta, Makassar, dan Medan. GIIAS Surabaya 2019 sukses menampilkan berbagai teknologi dan fitur terbaru dari produk andalan dari 12 merek passenger car Daihatsu, DFSK, Honda, Hyundai, Isuzu Passanger,Lexus, Mazda, Mitsubishi Motors, Nissan, Suzuki, Toyota, Wuling, dan 3 merek commercial vehicle; DFSK, Isuzu Commercial dan Mitsubishi Fuso. 4 brand motor yaitu Honda, Suzuki, Yamaha, Viar serta puluhan industri pendukung otomotif lainnya. Selain itu konsep dan program – program baru yang hadir menjadi daya tarik tersendiri bagi publik Surabaya. Pameran yang dibuka secara resmi oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, GIIAS Surabaya 2019 telah sukses menghadirkan 55.531 pengunjung. Yohannes Nangoi mengungkapkan harapan GAIKINDO agar dukungan dari masyarakat Surabaya terus mengalir untuk industri otomotif Indonesia. “Harapan kami akan tidak putusnya antusiasme dan dukungan masyarakat Surabaya menyambut perkembangan dari industri otomotif yang kami sajikan dalam setiap pameran GIIAS. Karena kami meyakini antusiasme masyarakat adalah semangat positif bagi industri,” tuturnya. Selama penyelenggaraannya GIIAS Surabaya 2019 juga menghadirkan berbagai program menarik untuk memanjakan pengunjungnya, Program Gasoline For Visitors, dimana ratusan pengujung mendapatkan voucher BBM gratis senilai Rp 25.000,-. hingga Rp 100.000,- setiap harinya. Dan pada Rabu, 3 April 2019 GIIAS Surabaya 2019 mempersembahkan program Ladies Day Out, khusus bagi pengunjung Wanita, gratis masuk area pameran pada pukul 10.00-16.00 WIB. Dan satu program yang telah berhasil menghimpun ratusan penggemar otomotif di area outdoor GIIAS Surabaya 2019 pada setiap penyelenggaraannya, GIIAS Autopreneur. Sesi berbagi dan diskusi bersama tentang pengembangan bisnis dibidang otomotif yang menghadirkan influencer otomotif dan pakar-pakar otomotif Indonesia, seperti Fitra Eri, jurnalis sekaligus pembalap nasional, Michael Sugiharto selaku Digital Business Entrepreneur, Kriyo Sambodho Direktur Inovasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Joel Darren Permana selaku Anargya ITS EV Team. Dan para pembicara kompeten lainnya ini berhasil menilik rasa ingin tahu masyarakat Surabaya.I ma

Siapkan Jaringan, XL Axiata Antisipasi Kenaikan Trafik Saat Pilpres 2019 Untuk mengantisipasi terjadinya kenaikkan trafik saat berlangsungnya Pemilihan Presiden, Rabu (17/4) mendatang, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) telah menyiapkan jaringan yang memadai. Direktur Teknologi XL Axiata, Yessie D. Yosetya mengungkapkan trafik data diperkirakan akan mengalami peningkatan, terutama dari layanan media sosial (seperti Facebook, Instagram, Twitter), pesan singkat instan (seperti Whatapps, Telegram, LINE). “Kami sudah melakukan langkah antisipatif dalam rangka Pilpres ini. Kebetulan, karena ini berdekatan dengan bulan Ramadan lalu Lebaran, maka kami antisipasi ini sudah sekalian masuk dengan persiapan untuk jaringan Lebaran. Kami juga akan monitor terus kondisi jaringan di sejumlah titik penting di Jakarta, seperti kantor KPU, Media Center, serta area Ring 1,” terangya, Senin (15/4). Yessie menambahkan kenaikan trafik data diperkirakan sekitar 5 persen sampai 10 persen, sementara itu kenaikan trafik voice dan SMS diprediksi sekitar 3 persen. Lokasi kenaikan trafik kemungkinan terjadi di kota-kota besar, terutama Ibu Kota Jakarta dan Kota Penyangga sekitarnya seperti Bogor, depok, Tangerang, Bekasi serta ibukota-ibukota provinsi. “Meski demikian, kenaikan trafik juga kemungkinan terjadi di kota-kota kecil di berbagai daerah seiring dengan tingginya antusiasme masyarakat Indonesia atas berlang-

sungnya pesta demokrasi tahun ini,” ujarnya. Sementara trafik normal untuk layanan data XL Axiata di hari kerja biasa rata-rata sekitar 9.300 TB, untuk voice sekitar 4 juta menit dan 71 juta untuk SMS. Jaga Tren Pertumbuhan Sementara itu XL Axiata juga terus menjaga performa positif yang dicapai di sepanjang tahun 2018. Dengan kondisi ekonomi nasional dan kebijakan pemerintah yang ada saat ini akan menjadi pijakan yang kuat bagi XL Axiata untuk meningkatkan lagi performa perusahaannya di tahun 2019 ini. Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan permintaan pasar atas layanan data yang terus meningkat juga menumbuhkan optimisme semua pelaku industri telekomunikasi. “Ruang untuk terus tumbuh bagi XL Axiata dan industri masih sangat luas. Meskipun tahun lalu secara industri mengalami penurunan, namun persentase jumlah

pengakses internet menggunakan telepon selular terus meningkat, dan saat ini mencapai angka sekitar 70 persen. Jadi, ruang kita masih sangat luas untuk terus tumbuh karena layanan data merupakan penopang utama pertumbuhan bisnis di industri ini,” jelasnya. Menurut Dian, XL Axiata masih akan terus mengimplementasikan agenda transformasi 3R dengan menyesuaikan pada kondisi industri terkini. “Ada tiga hal utama yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2019 ini,” katanya. Pertama, terus membangun jaringan secara agresif di berbagai wilayah di luar Jawa. Perluasan jaringan ini termasuk mencakup wilayah yang secara geografis sebagai pelosok dan terluar dengan memanfaatkan jaringan Palapa Ring Barat dan Timur. Pembangunan jaringan baru di berbagai wilayah tersebut XL Axiata lakukan juga sebagai pondasi untuk jaringan di masa depan. XL Axiata akan terus memprioritaskan pembangunan jaringan 4G LTE dengan spesifikasi khusus sehingga akan bisa terus ditingkatkan ke implementasi teknologi yang terbaru di masa depan, termasuk juga mampu melayani trafik data yang lebih tinggi. Dengan demikian, di masa mendatang saat harus melakukan upgrade ke teknologi baru, perusahaan tidak musti membangun jaringan yang baru.

Achmad tauriq/bhirawa

Head of Customer Experience Management XL Axiata, Ahmad Hamzah ( kiri ) bersama dengan team XL Axiata memantau kesiapan jaringan dan trafik XL Axiata jelang Pilpres 2019 di ruang monitoring Customer Experience and Service Operation Center XL Axiata di Jakarta. Kedua, dari sisi produk, XL Axiata akan terus menghadirkan layanan-layanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dari berbagai segmen. Strategi yang sama dengan tahun lalu, yaitu dual brand XL dan AXIS pada layanan prabayar, serta XL Prioritas untuk pascabayar, akan terus ditingkatkan manfaatnya dengan menyesuaikan pada selera dan trend digital terkini dari masing-masing segmen. Ketiga, melanjutkan inovasi bisnis untuk memperkuat pijakan di masa depan. Inovasi bis-

nis ini berupa pencipaan layanan-layanan baru yang saat ini masih di luar bisnis utama namun yang memiliki peluang besar di masa mendatang. Termasuk pada kategori ini, sekarang XL Axiata sudah memiliki antara lain layanan yang berbasis pada jaringan fiber, yaitu XL Home dan layanan bagi pelanggan korporasi XL Business Solutions. Untuk mendukung layanan-layanan tersebut, XL Axiata juga akan melanjutkan upaya fiberisasi jaringan. Termasuk dalam upaya ini adalah pengembangan layanan Internet of Thing (IoT).

Hingga akhir tahun 2018 lalu, kontribusi pendapatan data terhadap total pendapatan layanan telah mencapai 82 persen, meningkat dari 69 persen ditahun 2017. Pencapaian tersebut berhasil mendorong peningkatan EBITDA tahun 2018 sebesar 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja XL Axiata di tahun 2018 tersebut secara rata-rata telah mengungguli para kompetitor, baik untuk pertumbuhan revenue maupun pertumbuhan EBITDA. Adlan berharap hingga akhir tahun pendapatan XL Axiata bisa ditingkatkan minimal selaras bahkan di atas ratarata industri. Guna mendorong pertumbuhan layanan data di tahun 2019 ini, XL Axiata akan meningkatkan lagi tingkat penetrasismartphone. Pada akhir tahun lalu, tingkat penetrasi telah mencapai 80 persen dari pelanggan, dan diharapkan hingga akhir tahun 2019 ini bisa terus meningkatkan lagi. “XL Axiata akan berfokus mengakuisisi pelanggan smartphone yang merupakan heavy user layanan data, khususnya layanan data 4G. Dengan demikian, trafik data akan bisa terdorong kuat yang didukung oleh pertumbuhan trafik 4G. Guna merealisasikan target peningkatan penetrasi smartphone dan trafik data tersebut, XL Axiata akan secara konsisten menjalankan agenda trans formasi,” tegas Dian.I riq


SAMBUNGAN

Selasa Legi, 16 APRIL 2019

Risma Minta Tancap Gas Amankan Wilayahnya l Sambungan hal 1

wilayahnya. “Saya nitip kepada teman-teman yang saya lantik hari ini, terutama lurah dan camat, pada tanggal 17 April dan seterusnya, saya minta besok langsung masuk, karena waktunya tidak ada lagi, jadi tolong langsung menyesuaikan dengan wilayahnya masing-masing,” kata dia. Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga menjelaskan bahwa sengaja melantik para pejabat Pemkot Surabaya hari ini karena mereka harus langsung bertanggung jawab dengan wilayahnya. Apalagi, sebentar lagi akan menghadapi Pileg dan Pilpres 2019 yang pastinya akan

menyita tenaga dan pikiran. “Selamat bertugas di tempat yang baru dan tidak usah ada sesuatu yang aneh, karena ini sudah kehendak Tuhan,” ujarnya. Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa para pejabat yang dilantik itu sudah bersumpah di bawah kitab sucinya masing-masing agama. Bahkan, ia mengaku selalu berusaha menyejahterakan para pejabat di Pemkot Surabaya semampu dia dan semampu Kota Surabaya. “Namun, kalau itu pun masih kurang, tolong keluar saja dari PNS. Saya sudah berkomunikasi dengan KPK, termasuk tunjangan yang ada di pemerintah kota, jadi tolong sekali lagi, tolong jangan buat saya sedih karena

Berharap Terpilih Kembali Jadi Tuan Rumah Latsitardanus l Sambungan hal 1

acara Penutupan Latsitarda Nusantara ke-39 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin(15/4). Gubernur Khofifah menjelaskan, beberapa waktu lalu saat berkunjung ke Pamekasan, masyarakat meminta untuk menambah waktu pelaksanaan Latsitardanus di daerahnya. Begitu juga di Kab. Bojonegoro, Jember maupun Trenggalek. Semua warganya berharap hal yang sama. “Ini merupakan bentuk ikhtiar yang harus terus kita lakukan untuk mengintegrasikan TNI, Polri, perguruan tinggi (PT) bersama masyarakat menjadi satu ke­ satuan,” terang orang nomor satu di Provinsi Jatim ini. Bangsa Indonesia, kata Khofifah, bisa menjadi kuat karena persatuan dan kekuat­ an harus dibangun lewat sinergitas bersama. Kekuatan civil society harus selalu diintegrasikan dengan baik, dan ini merupakan salah satu tanggung jawab para tarunataruni, pelajar serta mahasiswa. “Jatim tahun ini sudah mendapatkan bonus demografi lebih dulu sehingga jumlah generasi mudanya mencapai 39%. Karena­ nya, mari memberikan sumbangsih kepada bangsa dengan terus berkarya,” tutur gubernur perempuan pertama di Jatim ini. Gubernur Khofifah berharap, komunikasi dan pengabdian yang sudah dibangun selama pelaksanaan Latsitardanus dapat terus dibangun pada saat kembali ke kampus. Apalagi, para taruna dan taruni tersebut adalah prajurit yang akan dilantik untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan NKRI. “Ambil kenangan manis dari Jatim, dan buang kenangan yang kurang manis sehingga kenangan manis saja yang diingat dari Jatim. Terimakasih atas dipilihnya Jatim sebagai bagian dari Latsitarda Nusantara ke-39,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Arief Sulistyanto mengatakan, kegiatan latihan yang telah dilakukan baik berupa kegiatan fisik dan non fisik merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan ini diharapkan, mampu mencetak kader pemimpin bangsa yang unggul dan kompetitif baik dari sisi mental dan intelektualnya. “Latsitarda Nusantara ini adalah tahapan akhir Taruna/TaruniAkademi TNI danKepolisiansertaPraja IPDN sebelummelaksanakantugasnyasebagaiabdinegara,” tukasnya. Komjen Arief berpesan, agar para taruna praja dan mahasiswa terus meningkatkan keimanan dan ketakawaan kepada Tuhan YME. Selain itu, semangat kebersamaan, persaudaraan dan solidaritas yang telah tertanam harus terus dipupuk dan dikembangkan. “Bangun terus komunikasi bersama segenap masyarakat serta kembangkan nilai kemitraan sebagai bekal dalam penugasan di lapangan,” ujarnya. n tam

Rawan Intervensi, Bawaslu Batu Pindah 23 TPS l Sambungan hal 1

karena berpotensi adanya intervensi maupun politik uang dari kelompok tertentu karena lokasi dari TPS ini berada di dekat rumah atau di area/ lahan milik salah satu caleg maupun tim sukses (timses) caleg dan capres. “Setelah kita identifikasi dari 23 TPS berstatus rawan ini, 22 di antaranya ada di Kecamatan Batu dan 1 TPS di Kecamatan Bumiaji,”ujar Yogi saat ditemui di Kantor Bawaslu Batu, Senin (15/4). Ia mencontohkan, untuk Kecamatan Bumiaji lokasi salah satu Posko KPPS serta TPS teridentifikasi berada di gudang milik salah satu celeg DPRD II. Untuk itu Bawaslu menginstruksikan agar lokasi TPS tersebut untuk segera dipindah. Demikian juga dengan 22 TPS rawan yang ada di Kecamatan Batu. Jika ternyata instruksi pemindahan TPS tidak bisa dilakukan, lanjut Yogi, maka pihaknya akan meningkatkan fokus pengawasan Panwascam di TPS tersebut. Karena di TPS seperti ini memiliki potensi tinggi adanya ajakan, melakukan mobilisasi dantindak tidak netral dari oknum KPPS maupun oknum kelompok lainnya. “Kita akan upayakan pemindahan kepada TPS rawan ini hingga H-1. Kalau tidak bisa maka akan ada peningkatan pengawasan jangan sampe pemilik lokasi melakukan intervensi,”jelas Yogi. Selain pemindahan TPS/ Posko KPPS, saat ini Bawaslu Batu juga mengidentifikasi adanya oknum KPPS yang juga melakukan kampanye bagi salah satu caleg. Selain itu mereka juga menerima laporan ada 2 caleg yang melakukan pemberian uang dan atau barang. Untuk temuan ini, 1 kasus ada di Kecamatan Batu dan 1 kasus lagi ada di Kecamatan Junrejo. Dan untuk memastikan laporan temuan tersebut saat ini Bawaslu Batu bersama PTPS setempat sedang melakukan pelacakan. Dan untuk antisipasi, kemarin para petugas Bawaslu Batu melanjutkan pemasangan stiker ‘menolak politik uang’ di 20.000 rumah warga.n nas

saya sudah memberikan yang terbaik untuk teman-teman,” imbuhnya. Wali Kota Risma menambahkan, tidak pernah sedikit pun berpikir menjelek-jelekkan para pejabat Pemkot Surabaya. Terkecuali pejabat itu sendiri yang berbuat jelek. “Sekalipun saya tidak pernah berpikir menjelekjelekkan teman-teman, bisa ditanya Pak Sekda. Tapi kalau menggoda saya yang mendapatkan amanah dari warga, itu artinya sama saja menggoda rakyat saya. Jadi, saya minta tolong dijaga amanah ini. Sudah cukup yang kemarinnya, tolong jangan diulangi lagi, tolong jangan diulangi lagi,” pungkasnya. Sementara itu Kepala Dinas Kepe-

gawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya Mia Shanti Dewi menjelaskan pelantikan itu melibatkan 66 pejabat yang terdiri dari 23 pejabat mendapatkan promosi dan 43 diantaranya dirotasi. Sedangkan kalau berdasarkan eselon, ada 1 orang eselon II.b, 8 orang eselon III.a, 7 orang eselon III.b, 33 orang eselon IV.a, dan 17 orang eselon IV b. “Kalau dari jabatan, ada satu orang jadi staf ahli Wali Kota Surabaya, diangkat jadi Camat ada dua orang, Sekretaris Kecamatan 2 orang, Lurah 12 orang, Sekretaris Kelurahan 2 orang, Sekretaris Dinas/Badan 6 orang, Kepala Bidang 6 orang, Kepala UPTD 1 orang, dan Kasi/KaSubBid/KaSubBag sebanyak 34 orang,” kata Mia.n iib

Ribuan Personel Polda Jatim Disebar di Titik Rawan Pemilu 2019 l Sambungan hal 1

tegasnya. Ditanya mengenai pola khusus dalam pengamanan TPS, alumnus Akpol 1987 ini mengaku pola pengamanan bervariasi. Hal itu dilihat dari tingkat kerawanan di wilayah yang diperuntukkan untuk TPS. “Pola pengamanannya bervariasi, tergantung dari tingkat kerawanan wilayah TPS itu berada. Kalau ra­ wan, pasti kami lakukan penabalan pengamanan,” ucapnya. Sementara itu, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi menambahkan, peranan TNI dalam pengamanan

Pemilu 2019 ini sifatnya bantuan perkuatan dan BKO ke Polda Jatim. TNI, sambung Pangdam, dalam hal ini hanya memback up Polri dalam pengamanan Pemilu 2019, dan yang menjadi pimpinan, komandan dan penggeraknnya yakni kepolisian. “Jumlah TNI keseluruan di Jatim ada 17.650 personel. Jumlah itu dari AD, AL, dan AU yang kita geser untuk on call di Kodim-kodim sebanyak 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi). Tapi penggerakannya dari Polres setempat,” tambah Pangdam. Alumnus Akmil 1986 ini meng­ aku, sebanyak 1 SSK pasukan TNI ini nantinya akan memback up

pengamanan yang ada di Polrespolres. Sifatnya on call, dan bisa dibutuhkan maupun digeser sewaktu-waktu dibutuhkan. “Intinya, 1 SSK di Kodim-kodim nantinya akan membantu maupun memback up dari Polres-polres. Kalau Polres butuh penebalan pasukan, mereka akan dengan cepat bergeser,” pungkas Pangdam. Sebelumnya, Polda Jatim melibatkan 26. 827 personel TNI dan Linmas dalam rangka Operasi Mantap Brata Semeru pengamanan Pemilu 2019. Personel ini akan difokuskan dalam penebalan pengamanan TPS yang dianggap rawan. n bed

E-Payment Permudah Penumpang Bus AKDP Surabaya-Malang l Sambungan hal 1

sesuai dengan program Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yakni Cettar (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsif). Menurutnya, semua moda transportasi sudah melalui online. Untuk moda transportasi darat, Arifin mengaku, e-payment ini akan menjadi pilot project di Jatim. “PT Transtek mendukung program angkutan umum secara online di jatim. Saya harap ini bisa dilakukan pada AKAP maupun AKDP di Jatim,” harapnya. Dengan pelayanan non tunai ini, sambung Arifin, diharapkan sopir bus tidak saling kebut-kebutan lagi untuk mengejar setoran. Dengan begitu e-payment ini bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas dan keselamatan penumpang terjamin. “Dengan e-payment ini, setoran yang diterima sudah pasti. Sehingga bagi supir bus tidak pelu lagi kejar setoran, dan membahayakan keselamatan orang lain,” ungkapnya. Masih kata Arifin, nantinya digitalisasi ini akan dilakukan disemua lini, tak terkecuali di sektor transportasi. “Ini merupakan sebuah keniscayaan. Untuk transportasi udara, laut dan KA sudah, tiket sudah online. Untuk transportasi darat, Jatim yang me-

mulainya dengan bus non ekonomi Surabaya-Malang. Kami harapkan pelayanan ini bisa diadopsi provinsi lain. Ini dari Jatim untuk Indonesia,” pungkasnya. Alat pembayaran transportasi bus menggunakan e-payment multifungsi, Transtek ini merupakan inovasi pertama kali di Jatim. Dengan e-payment, konsumen dibuat seefisiensi mungkin dan memudahkan konsumen pengguna transportasi saat berpergian, khususnya transportasi bus. Cukup dengan Transtek, yang bisa menggunakan TapCash BNI, penumpang bus tidak direpotkan lagi harus membayar secara tunai. Sementara itu Direktur PT Tranastek, Adi H Soewandibio mengatakan, program ini dirancang khusus dan dipersiapkan secara matang selama satu tahun terakhir. Penerapannya akan dijalankan menjelang bulan Ramadan. Dengan harapan bisa diterima dengan baik serta masif oleh masyarakat Jatim. “Program e-payment akan mulai diimplementasikan pada bus Patas dengan rute Malang-SurabayaMalang. Setelah itu akan berlanjut ke seluruh terminal dan seluruh bus Patas se-Jatim,” kata Adi H Soewandibio, Senin (15/4) di Surabaya. Adi menjelaskan, untuk TopUp pada Transtek, sementara ini masih

bekerjasama dengan Bank BNI dan Bank Jatim. Ke depan, pihaknya mengaku dalam kerjasama dengan Bank yang lain. Selain itu, dilakukan penandatanganan kerjasama dengan 11 perusahaan otobus (PO). Diantaranya adalah PO Kalisari, PO Mandala, PO Hafana, PO Tentrem, PO Medali Mas, PO Pelita Mas, PO Dana Dhasih dan PO Restu. “Ke depannya kami akan bekerjasama dengan Bank-bank lainnya, yakni terkait TopUp nya. Dan perlu diingat, tarif menggunakan e-payment ini lebih murah dibandingkan jika membayar secara tunai,” ucapnya. Sementara itu, Inisiator dan Salah Satu Pemegang Saham PT Transtek, M Nanang Basuki menambahkan, untuk mempermudah pemakaian, Transtek keluar dengan dua jenis bentuk yang aplikatif. Keduanya berupa kartu dan aplikasi. Layanan Transtek ini sudah dapat dipergunakan di Terminal Arjosari Malang dan Terminal Purabaya (Bungurasih) Sidoarjo pada akhir Mei 2019. “Silakan mencoba pengalaman baru menggunakan e-payment Transtek dan menjadi bagian sejarah baru transformasi ini. Selamat datang di transformasi pembayaran bus pertama di Jatim menggunakan e-payment Transtek. Transtek, cepat tanpa capek dan aplikasi pembayaran masa depan,” ungkapnya. n bed

Cuti Hari Kejepit, ASN Pasuruan Bakal Terima Sanksi l Sambungan hal 1

merah peringatan wafatnya Yesus Kristus. Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji menyampaikan tanggal 18 April bisa disebut ‘Hari kejepit’. Sehingga, ASN di lingkungan Pemkab Pasuruan dilarang cuti. Terlebih, jika datang terlambat maupun membolos akan dikenakan sanksi tegas. Yakni berupa sanksi Tunjangan Kinerja (Tukin), catatan untuk kepegawaian hingga lainnya. “Tidak boleh menambah cuti. Karena, ASN itu sebagai pelayan masyarakat harus bisa melayani dengan baik. Apabila tetap saja tidak masuk tanpa keterangan atau terlabat datang, sanksinya sudah di depan mata. Selain catat­ an kepegawaian tidak baik, Tukin tidak akan diterima ASN, bagi yang melanggar itu,” tandas Agus

Sutiadji, Senin (15/4). Dalam pemantauannya, selain melakukan kunjungan inspeksi mendadak (sidak), juga akan melakukan pemantauan dari faceprint. “Absen faceprint tidak bisa dibohongi, termasuk juga melakukan sidak. Makanya Pemkab Pasuruan melarang mengambil cuti, terkecuali ada hal-hal yang sifatnya urgen,” tandas Agus Sutiadji. Ditanya terkait aktivitas pelayanan di Kabupaten Pasuruan saat pemilu 2019, ia menegaskan pelayanan seperti puskesmas, rumah sakit dam Dishub dipastikan masih tetap berjalan. “Untuk pelayanan tetap buka. Seperti halnya lebaran Idul Fitri. Terkait hak pilih bisa bergantian. Sehingga hak pilih tetap bisa dilakukan,” tegas Agus Sutiadji. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan sangat mendukung kebi-

l Sambungan hal 1

Pilah Dulu, Baru Pilih

kam jejak pasangan capres-cawapres serta caleg sangatlah penting. “Seperti apa track recordnya, seperti apa masa lalunya, apa yang sudah dilakukan untuk rakyat, apa yang sudah diperbuat, apa capaian ki­ nerjanya, sebesar apa kapasitasnya, dan teliti atau cari info hal-hal lainnya. Adakah komitmen atau kontrak politik dengan warga,” pesannya. Menurut Bambang DH, sebenarnya pada Pemilu 2019 ini masyarakat pemilih lebih dimudahkan. “Kenapa? Karena KPU (Komi-

jakan yang diterapkan oleh Pemkab Pasuruan. Sebagai ASN memang sudah sepatutnya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. “Larangan itu saya sangat setuju. ASN yang melayani masyarakat itu harus maksimal. Jadi itu merupakan konsekuensi mereka yang sudah mengucapkan sumpah ketika diangkat jadi ASN,” tutur Sudiono Fauzan. Hanya saja, ia mengharapkan supaya Pemkab Pasuruan juga harus mempertimbangkan pemberian cuti kepada ASN yang berhalangan khusus seperti mereka yang sakit keras dan mereka yang akan melahirkan. “Tak semuanya diperlakukan sama. ASN yang sakit keras seperti sedang menjalankan rawat inap dan yang akan melahirkan bisa mendapat pengecualian,” tambahnya. n hil

11 Kali Pertama, IPM Kabupaten/Kota di Jatim Tak Berkategori Rendah

l Sambungan hal 1

Untuk pertama kali IPM seluruh kabupaten/kota di Jatim tidak ada yang berkategori “rendah”. Ini menunjukkan upaya pemerintah Jatim dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Sebelumnya masih ada satu wilayah yaitu Sampang, pembangunan manusianya berkategori “rendah”. Pada tahun 2018, Sampang naik kelas dengan pembangunan manusia berkategori “sedang”. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jatim, Teguh Pramono menyampaikan, walaupun demikian, Pemprov Jatim tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan manusia antar wilayah di Jatim. Wilayah yang mempunyai IPM tergolong “sedang” diupayakan untuk mencapai kategori “tinggi”. Dijelaskannya, IPM tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 81,74, sebagaimana posisi tahun sebelumnya. Surabaya bersama Kota Malang dan Kota Madiun merupakan daerah dengan IPM berkategori “sangat tinggi”. Daerah dengan kategori IPM “tinggi” sebanyak 17 kabupaten/ kota, sedangkan yang berkategori “sedang” sebanyak 18 kabupaten/kota. Sampang yang semula mempunyai IPM berkategori “rendah”, mulai tahun 2018 berkategori “sedang” dengan IPM sebesar 61,00. Kota Surabaya tercatat mempunyai UHH terbaik sebesar 73,98 tahun. Sarana dan prasarana kesehatan di Surabaya relatif lengkap, dan masyarakatnya dengan mudah memanfaatkan akses sarana dan prasarana kesehatan. Di sam­ ping itu, kesadaran masyarakat Surabaya untuk berpola hidup sehat cukup tinggi, sehingga mendukung meningkatnya usia harapan hidup. UHH terendah masih tercatat di Bondowoso atau sebesar 66,27 tahun. Walaupun demikan capaian UHH tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,23 tahun dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Bondowoso juga semakin membaik. Kota Malang mempunyai HLS tertinggi sebesar 15,40 tahun, dan terendah tercatat di Bangkalan sebesar 11,58 tahun, sedangkan RLS tertinggi tercatat di Kota Madiun sebesar 11,11 tahun dan yang terendah masih dipegang Sampang dengan RLS sebesar 4,36 tahun. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan tahun 2018 tertinggi tercatat di Surabaya atau sebesar Rp. 17,16 juta, diikuti Kota Malang dan Kota Madiun masing-masing Rp. 16,16 juta dan Rp. 15,62 juta. Sementara, terendah tercatat di Bangkalan atau sebesar Rp. 8,39 juta. Jika dilihat lebih mendalam, lanjut Teguh, meningkatnya pembangunan manusia di Jatim setiap tahunnya dikarenakan adanya kenaikan masing-masing komponen pembentuknya (umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dilihat dari umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2018, Jatim telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 70,14 tahun (2012) menjadi 70,97 tahun (2018) atau naik sebesar 0,83 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,2 persen per tahun atau naik 0,14 tahun per tahunnya. “Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Jatim. Masyarakat semakin menikmati pembangunan di bidang kesehatan,” katanya. Sedangkan dilihat dari dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya angka HLS dan RLS menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan lambat laun mengalami kemajuan di Jatim. Selama periode 2012 hingga 2018, harapan lama sekolah di Jatim telah meningkat dari 11,74 tahun (2012) menjadi 13,10 tahun (2018) atau naik sebesar 1,36 tahun. Sementara Rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 6,85 tahun (2012) menjadi 7,39 tahun (2018) atau naik 0,54 tahun. “Tugas dari Pemprov Jatim, bagaimana anakanak itu bisa bersekolah dari TK, SD, SMP, SMA. hingga PT. Jangan biarkan mereka kemudian ada yang drop out dari pendidikan,” tambahnya. Dilihat dari dimensi mewakili kualitas hidup manusia adalah standard hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012). Pada tahun 2018 pengeluaran per kapita masyarakat Jatim yang disesuaikan mencapai Rp 11,38 juta per tahun, naik sebesar 16,15 persen dibanding tahun 2012. Selama periode 2012-2018, pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat meningkat sebesar Rp. 263,75 ribu per tahun. Peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat Jatim semakin membaik. Kondisi ini sejalan dengan makro ekonomi yang ditunjukkan dari angka produk domestik regional bruto (output wilayah) yang juga mengalami kenaikan selama periode tersebut. n rac

si Pemilihan Umum) telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang membuat mantan narapidana tidak lagi bisa nyaleg. Napi, terutama kasus korupsi merusak sendi-sendi demokrasi, norma hukum, norma sosial, norma agama, norma budaya Indonesia yang mengedepankan nilai ketimuran, “ paparnya Bambang DH yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 (YPTA) sebagai lembaga pengelola Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Politeknik Untag, SMA serta SMP Untag.

Era internet dan sosial media (sosmed), kata Bambang DH, membuat siapa saja mudah mencari informasi. Tak terke­cuali pasangan capres-cawapres serta caleg. Tinggal melakukan browsing, klik selesai. Politisi dengan latar belakang dosen ini mengingatkan bahwa pemilih akan selalu memiliki harapan-harapan pada caprescawapres serta caleg yang akan dipilihnya. Ini sudah sewajarnya karena Pemilu merupakan kesempatan membangun kontrak sosial, kontrak politik antara calon dengan pemilih. n iib

Disambut Bak Pahlawan Saat Tiba di Pompes Zainul Hasan Genggong l Sambungan hal 1

Ustadz Hazbullah Rohman, penanggung jawab Olimpiade di MTs Zaha Genggong mengatakan, prestasi dua santri tersebut merupakan hasil dari proses pendidikan yang telah dilakukan oleh pihak madrasah. Jauh sebelum ada TIMO, para santri memang dibekali pengetahuan dan bimbingan sebagai persiapan menghadapi olimpiade. “Ketika seleksi nasional pada 13 Oktober tahun lalu, dua santri kami ini meraih medali perak dan perunggu, sehingga berhak meraih tiket ke grand final di Thailand. Sejak saat itu juga bimbing­ an kami tingkatkan,” ungkapnya. Salsabila Meisefiani dan Muhammad Rohim tampak bersinar. Betapa tidak,

keduanya disambut bak pahlawan saat tiba di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Wajar saja sambutan sekolah begitu hangat. Itu, setelah ke­ duanya baru selesai mengikuti olimpiade matematika yang digelar di Phuket, Thailand, pada 5-8 April. Keduanya disambut oleh seluruh jajaran guru dan siswa MTs, serta pengasuh PP Genggong KH Mohammad Hasan Naufal. Keduanya kemudian diarahkan ke Masjid Al-Barokah pesantren setempat. Sebelum ke masjid, keduanya diajak ke makam Kiai Sepuh KH Mohammad Hasan. Setelah itu, baru sambutan terkait keberhasilan mereka menggema. Rohim, sapaan akrab Muhammad Rohim mengatakan, ia sangat ber-

syukur atas apa yang diraihnya itu. Menurutnya, apa yang didapatkan itu merupakan sebuah keberhasilan bersama. Yaitu, semua siswa dan terutama pondok pesantren. “Saya sangat senang sekali,” katanya tak mampu menyembunyikan kebanggaannya. Baik Rohim maupun Salsabila, tidak menyangka berhasil menyingkirkan peserta dari negara lain. “Sebenarnya saya tidak menyangka bahwa akan mendapatkan medali. Tetapi, saya yakin saja bisa dan menanamkan pada diri saya mampu untuk bersaing,” tuturnya. Remaja kelahiran Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron itu mengatakan, peserta olimpiade itu terdiri atas perwakilan 21 negara dari Asia dan Eropa. Mereka bersaing menjadi yang

terbaik di bidang Matematika. “Yang ikut sekitar 21 negara dari Asia dan Eropa. Mereka semua pintar-pintar. Jadi, agak canggung sebenarnya,” katanya. Namun, ia tetap meyakinkan dirinya agar tetap bisa mampu bersaing. Latar belakang sebagai santri, tak membuat keduanya ciut nyali. Terbukti, berkat keyakinan dan doa, mereka mampu meraih medali dalam olimpiade itu. Ditanya soal kesulitan dan kendala selama berada di negeri gajah putih, Rohim mengaku tidak ada. “Kami belajar dan menghafal rumus-rumus dalam matematika. Kendala bahasa tidak ada. Kan di pondok sudah dipelajari. Di sana menggunakan bahasa Inggris,” jelasnya. n


12

BHIRAWA

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Manajer SPR Kasiman, Bojonegoro, Wahyu Hari A SPt saat menyampaikan paparannya.

Selasa Legi 16 APRIL 2019

Salah seorang tenaga pendamping UMKM yang ikut memberikan pemaparan terkait potensi budidaya cacing.

Balitbang Jatim Sosialisasikan Hasil Kelitbangan Budidaya Cacing Bojonegoro dan Tuban Daerah yang Potensial untuk Dikembangkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim menggelar Sosialisasi Hasil Kelitbangan Bidang Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sekaligus menyebarluaskan hasil kelitbangan yang telah dilakukan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

K

epala Balitbang Provinsi Jatim, Agus Wahyudi SH MSi dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan Balitbang Provinsi Jatim, Dr Turmudzi SH MBA MM menuturkan, kegiatan sosialisasi ini ada dua kajian utama. Pertama, terkait dengan model kemitraan UMKM dengan usaha skala sedang dan besar di Jatim. Bahwa UMKM di Indonesia merupakan salah satu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga keberadaan usaha ini perlu mendapat perhatian dalam pembinaannya agar dapat memberikan sumbangan yang lebih bermakna. Baik dalam pertumbuhan ekonomi pedesaan, maupun dalam penyerapan tenaga kerja dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kedua, tentang model peningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan pendampingan berbasis kotoran ternak sapi sebagai lahan bisnis. Menurut Agus, upaya untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan pola kemitraan seyogyanya merujuk pada kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Dalam penyelenggaraannya harus mampu menentukan target dan sasarannya secara tepat. Salah satu indikator yang dipakai adalah aspek ekonomi misalnya minimnya pendapatan, tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga beberapa kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi. Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, lanjut Agus, merupakan dua kabupaten yang saling berdekatan dan mempunyai permasalahan yang hampir sama, yakni tingkat kemiskinan yang tinggi di Jatim. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jatim,

Kepala Bidang Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan Balitbang Provinsi Jatim, Dr Turmudzi SH MBA MM mewakili Kepala Balitbang Provinsi Jatim, Agus Wahyudi SH MSi saat membuka Sosialisasi Hasil Kelitbangan Bidang Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan 2019. Agus Wahyudi SH MSi pada 2016 Bojonegoro mampu menekan angka kemiskinan. Sedangkan Tuban justru angka kemiskinannya semakin meningkat. “Program pengentasan kemiskinan di Tuban dinilai belum optimal walaupun sudah banyak program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah. Dengan berbagai program yang diluncurkan oleh Gubernur Jatim dan Gematumaskin dari Bupati Tuban, seperti Program Keluarga Haraan dari Kementerian Sosial Jalin Matra semuanya belum memberikan dampak yang nyata,” terangnya. Salah satu potensi besar yang dimiliki kedua kabupaten tersebut, jelas Agus, adalah banyaknya masyarakat yang mempunyai ternak sapi. Pada umumya, ternak sapi yang dimiliki masyarakat hanya untuk kebutuhan di pekerjakan, di sawah dan untuk perjual belikan sebagai mata pencaharian. Dengan adanya potensi kotoran sapi yang melimpah saat ini hanya digunakan sebagai pupuk tanah pertanian.

“Upaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat kedua kabupaten tersebut, adalah dalam bentuk penelitian berbasis pendampingan masyarakat dengan judul model peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan, dan pendampingan berbasis kotoran ternak sapi sebagai lahan bisnis yang hasilnya disosialisasikan dalam acara ini,” ungkapnya. Hasil dari fokus group discution (FGD) yang dilakukan kelompok ternak di masing-masing kabupaten, bahwa masing-masing kelompok dapat pelatihan mengenai pembudidayaan cacing menggunakan media kotoran ternak sapi. Sehingga menghasilkan produk, yang selanjutnya dilakukan pendampingan pemasaran dalam bentuk e-marketing. Agus mengatakan, cacing tanah memiliki potensi cukup besar untuk dibudidayakan secara komersial yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat pembudidaya cacing. Dengan adanya produk-produk ini akan menjadi peluang usaha baru bagi kelompok ternak di Bojonegoro dan Tuban. Sehingga bisa meningkatkan

Para peserta Sosialisasi Hasil Kelitbangan Bidang Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan 2019. pendapatan masyarakat setempat, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai jual. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) pada 2018 lalu dapat direkomendasikan antara lain; per-

Diikuti 70 Peserta, Mampu Diaplikasikan di Kelompok Masing-masing

Peserta juga diajak untuk survei lapangan budidaya cacing.

S

osialisasi Hasil Kelit bangan Bidang Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan 2019 yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim ini diikuti sebanyak 70 peserta. Diharapkan mereka mampu memahami dan mengaplikasikan di kelompoknya masing-masing. Ke-70 peserta itu berasal dari badan/dinas terkait di lokus Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, tim pelaksana dari LPPM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) dan peneliti Balitbang Provinsi Jatim, serta pemangku kepentingan dan pelaku usaha. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Hasil Pe-

nelitian dan Teknologi Terapan Balitbang Provinsi Jatim, Dr Turmudzi SH MBA MM dalam laporannya yang dibacakan Kepala Seksi Diseminasi Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan balitbang Provinsi Jatim Dra Umi Nisfah, topik-topik yang disosialisasikan adalah pertama, model peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan dan pendampingan berbasis kotoran ternak sapi sebagai lahan bisnis yang dilakukan LPPM UINSA. Kedua, pengembangan model kemitraan UMKM dengan usaha skala sedang dan besar di Jatim yang dilakukan oleh peneliti Balitbang Provinsi Jatim. “Untuk pemateri, dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten

Bojonegoro, peneliti Balitbang Provinsi Jatim Dr Ir Herrukmi Septa Rini MM, dari LPPM UINSA dan dari

Bappeda Kabupaten Bojonegoro,” katanya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan terjalin kerjasama yang sinergis antara daerah dan provinsi dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan potensinya masingmasing. Kemudian adanya transfer pengetahuan, inventarisasi hasil litbang dan kerjasama alih teknologi dengan dunia usaha. Turmudzi mengatakan, kegiatan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan ini yang ketiga kalinya telah dilakukan Balitbang Jatim. Kegiatan serupa yang pertama pernah dilakukan di Malang, yang kedua di Sumenep dan ketiga di Bojonegoro. Untuk di Malang telah dilakukan pada 27 Februari 2019 dengan dua judul

yakni; Pengembangan Unit Stabilisasi Pangan dan Desa dan Pengembangan Model Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Menurunkan Jumlah Rumah Tangga Rentan Miskin di Pedesaan. Sedangkan untuk yang di Sumenep, berdasarkan penelitian Fakultas Pertanian Universias Jember dan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo menghasilkan judul Pengembangan Agroindustri Ramah Lingkungan dan Penciptaan Nilai Tambah Berbasis Komoditas Kelor dan Pengembangan Teknologi Penguatan Hulu pada Klaster Industri Rumput Laut. “Jadi total jumlah hasil penelitian yang sudah di diseminasikan berjumlah enam judul penelitian dan pengembangan,” pungkasnya.Q iib*

Anggota Tim Pelaksana dari UINSA yang mengkaji tentang cacing menunjuk kan hasil pengolahan cacing.

lu dilakukan pendampingan oleh Dinas Peternakan dan peneliti terkait pembudidayaan cacing. Mengingat pembudidayaan cacing merupakan bisnis yang potensial dan juga perlu dilakukan pengembangan. Disamping itu juga perlu dilakukan inovasi berkelanjutan, mengingat peluang usaha atas produk cacing masih terbuka lebar. “Saya berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan menjadikan SDM yang unggul dan dapat menam-

bah penghasilan masyarakat disekitar. Serta membuka lapangan kerja baru yang mampu berdaya saing tinggi dengan negara lain,” ungkapnya. Apalagi, lanjut Agus, sekarang ini dalam rangka menghadapi era industri 4.0 bergantung pada inovasi yang diciptakan oleh SDM yang berkualitas. “Kepada peserta sosialisasi, selamat berinovasi semoga bisa menciptakan keunggulan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang Q iib* ada,” tandasnya.Q

Produk UMKM yang dihasilkan dari budidaya cacing.

Ketersediaan Masih Terbatas, Harga Relatif Mahal

C

acing lumbricus rubellus adalah jenis cacing yang sangat poten sial dikembangkan. Karena mempunyai siklus pertumbuhan lebih cepat dibandingkan jenis lainnya. Menurut Manajer Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) Kasiman, Bojonegoro, Wahyu Hari A SPt, yang mewakili Dinas Peternakan Kabupaten Bojonegoro, ketersediaan cacing lumbricus rubellus masih sangat terbatas dengan harga yang relatif mahal. Jenis cacing ini dimanfaatkan sebagai bahan obat dan bahan kosmetik. “Kenapa harus menggunakan kotoran sapi dalam pembudidaya cacing ?, karena mudah didapat disekitar lingkungan pedesaan, kotoran ternak dan hewan yang mati kaya akan unsur organik karena lebih mudah dicerna dan cacing bisa dikembangkan di media limbah organik,” jelas Wahyu. Untuk lokasi budidaya cacing, kata Wahyu, lokasinya tidak perpapar oleh sinar matahari langsung, atap terbuat dari bahan-bahan yang tidak meneruskan sinar dan tidak menyimpan panas. Lalu, kelembapan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sekitar 1530 persen, suhu untuk pertumbuhan cacing dan penetasan kokon sekitar 15-25 Celcius. Kemudian PH media untuk pertumbuhan sekitar 6-7,2 bakteri dalam cacing bisa bekerja optimal untuk fermentasi Q iib* atau pembusukan.Q

Profile for Harian Bhirawa

binder16apr19  

binder16apr19  

Advertisement