Issuu on Google+

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

(Proyek monorail) nanti dimulai dari Stasiun lalu berujung di Kampus Universitas Brawijaya (UB) atau langsung ke kampus Universitas Muhammadiyah. Jarak tempuh akan berpengaruh terhadap nilai investasinya. Makanya saat ini jumlahnya belum bisa diketahui,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Malang H Moh Anton

Jumat Pon, 13 JANUARI 2017

http://www.harianbhirawa.co.id

13 JANUARI 2017

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00 Menghadiri Temu Awal Tahun Bersama Presiden dengan Industri Jasa Keuangan di Istana Negara Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf

13.00 Menghadiri Seminar tentang Semen Gresik di Resto Nine Mayjend Sungkono Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 06.30 Senam Pagi di Halaman Kantor Gubernur Jatim Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

2017, Bapem Perda Optimistis Selesaikan 20 Raperda DPRD Jatim, Bhirawa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Jatim optimistis pada 2017 mampu menyelesaikan 20 Raperda. Ini karena dari 28 Raperda yang masuk Prolegda 2017 sekitar 10 Raperda merupakan peninggalan pada 2016. Ketua Bapem Perda Jatim Achmad Heri menegaskan pihaknya optimistis jika pada 2017 ada peningkatan pengesahan Raperda. Alasannya karena sebagian besar Raperda yang ada banyak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, di antaranya soal Raperda Rencana Ruang Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP). “Yang pasti kami optimistis pada 2017 ada peningkatan dalam pengesahan Raperda. Jika

 ke halaman 11

Tenaga kontrak dan ASN (PNS) di lingkungan Satpol PP menjalani tes urine yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Lumajang di Halaman Kantor Satpol PP, Kamis (12/1).

Tes Urine Anggota Satpol PP, Dua Personel Positif BZO Lumajang, Bhirawa Dalam kegiatan tes urine yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Lumajang terhadap seluruh personel Satpol PP setempat yang berjumlah 87 orang, dikejutkan dengan hasil tes urine positif milik dua orang personil dari tenaga honorer. Dan setelah didalami dengan assesment ternyata kedua personel itu dinyatakan positif benzodiazepines (BZO/ BZD) karena mereka telah mengonsumsi obat batuk dan obat nyeri (nyeri punggung). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNN Kabupaten Lumajang AKBP Wuwuh Priwibowo usai melakukan pendalaman dengan assesment di Kantor BNN Kabupaten Lumajang, Kamis (12/1) terhadap kedua personel anggota Satpol PP setelah diketahui hasil tes urine dinyatakan positif. Dalam keterangannya ,Wuwuh menjelaskan bahwa pengertian hasil tes positif itu belum bisa

 ke halaman 11

Wagub Tampung Aspirasi Mahasiswa Tolak Kebijakan Pemerintah Pemprov, Bhirawa Beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap memberangkatkan masyarakat, mulai menaikkan TDL (Tarif Dasar Listrik) golongan 900 VA, menaikkan harga BBM hingga penerapan PP No 60 tentang Pene-

rimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait kenaikan biaya urus SIM, STNK, BPKB dan jasa kepolisian mulai mendapat protes dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh

SEKRETARIS Perusahaan Perum Jasa Tirta I Malang Zainal Alim mengemukakan Arbore-

tum Sumber Brantas di Kota Batu yang diusulkan sebagai lokasi wisata perlu kajian mendalam serta penataan yang lebih baik. “Arboret u m Sumber Brantas ini sebagai kawasan konservasi alam yang harus mengutamakan perlindun-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Gubernur Pastikan Menhub Setuju Bangun Bandara Baru di Tulungagung PT Gudang Garam Disebut-sebut Menghalangi

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan jika Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyetujui pembangunan bandara baru di Jatim. Rencananya, pembangunan bandara baru itu akan dibangun di wilayah Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. “Kementerian Perhubungan telah melakukan studi kelayakan dan dipilih Tulungagung paling tepat dan aman untuk pembangunan

bandara baru di Jatim. Ini tentu kabar gembira buat kita. Pembangunan bandara komersial di wilayah Selatan atau Barat Jatim sudah

ditunggu-tunggu,” kata Gubernur Soekarwo, Kamis (12/1). Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, tim Kemenhub juga sudah mengecek lokasi rencana pembangunan bandara di Campurdarat itu. Wilayah Selatan Jatim ini dianggap paling aman untuk penerbangan. Sebab tidak terganggu dengan aktivitas penerbangan militer di Madiun.

 ke halaman 11

Mayoritas SMA/SMK Jatim Belum Siap UNBK, Kemendikbud Desak Kepala Daerah � Data per 12 Januari 2017

Jumlah SMA/SMK Jatim yang Siap Menyelenggarakan UNBK

Jenjang

SMA Lembaga

%

SMK Lembaga

%

UNBK

458

34,1%

1.024

60,4%

Non UNBK

886

65,9%

673

39,6%

*) Sumber : http://spasial.data.kemdikbud.go.id/unbk

Kajian Lokasi Wisata

Indonesia (BEM SI) Jatim. Pada demo yang dinamakan Aksi 121 ini diikuti sekitar 500 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Jatim. Seperti Universitas Brawi-

Daerah Paling Siap Menggelar UNBK 100 Persen Kabupaten Kota

Belum Mendaftar SMA

SMK

Surabaya

0

0

Kab Madiun

0

0

Kota Pasuruan

6

0

Kota Mojokerto

4

1

Kota Malang

8

0

Kota Batu

7

1

Ngawi

8

1

*) Sumber : http://spasial.data.kemdikbud.go.id/unbk

Dindik Jatim, Bhirawa Target Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) secara menyeluruh untuk SMA/SMK tampaknya akan sulit tercapai. Sebab, hingga dua pekan menjelang penutupan pendaftaran kesiapan UNBK, baru 44,1 persen SMA/SMK yang menyatakan siap. Menurut data spasial UNBK Kemendikbud, total SMA/SMK Jatim yang telah mendaftar sebagai penyelenggara UNBK baru 1.482 sekolah, terdiri dari SMA 458 sekolah dan SMK 1.024 sekolah. Sementara 886 SMA dan 673 SMK masih tercatat sebagai penyelenggara non

 ke halaman 11

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat menemui mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan rakyat, Kamis (12/1).

Penambahan Kuota Taksi Online Maksimal 1.000 Unit Surabaya, Bhirawa Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Surabaya merespon baik usulan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Jatim terkait Perda Pengaturan Taksi Online. Pasalnya, keberadaan taksi online ilegal telah membuat taksi konvensional banyak yang gulung tikar. Tak sedikit pula terjadi gesekan di lapangan antara sopir taksi konvensional dan taksi onlie ilegal. Ketua DPC Organda Kota Surabaya Sunhaji memastikan bahwa keberadaan taksi online di Surabaya semakin banyak dan liar. Selain itu juga menggusur keberadaan taksi konvensional yang saat ini kian ditinggalkan oleh masyarakat. “Dengan adanya Perda untuk mengatur taksi online, kami merespon baik. Dan nantinya bisa terdeteksi jumlah taksi liar yang tidak mau mengurus izinnya.

 ke halaman 11

SE Mendikbud Bikin Kepala Sekolah di Jatim Resah DPRD Jatim, Bhirawa Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membuat sejumlah kepala sekolah di Jawa Timur resah. Pasalnya dalam SE Nomor 1 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017 itu, Mendikbud mewajibkan seluruh sekolah yang memiliki komputer lebih dari 20 unit dan satu server untuk mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Moch Eksan memahami keresahan para kepala sekolah tersebut. Dia juga mengaku mendapat banyak keluhan dari kepala sekolah di wilayah Jember dan Lumajang. Menurut Eksan keresahan itu berpangkal kesalahpahaman. Sebab, SE ini dipahami

 ke halaman 11

Mengenal Pegunungan Patirana

Destinasi Wisata Baru Bondowoso yang Mulai Ramai Dikunjungi Wisatawan Pesona Alam Patirana 28, destinasi wisata alam baru yang ada di Bondowoso menarik minat para wisatawan. Saat ini objek baru ini ramai dikunjungi wisatawan. Wisata alam ini berada di Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Samsul Tahar, Kabupaten Bondowoso

Zainal Alim

Sentil..  Anggaran Perbaikan Pasar Legi Terbakar Belum Jelas  Solusinya jangan utang  Di Madiun Turun, Kediri Masih Melejit  Cabai makin pedas  Longsor di Tosari Pasuruan Ganggu Jalur Wisata Gunung Bromo  Peringatan alam dan tanda kerusakan lingkungan makin parah

Wisata alam baru ini memiliki keindahan alam dengan dikelilingi hutan pinus, dan jalan setapak menuju puncak Pesona Alam Patirana 28 (P28) serta udara yang sejuk. Di puncak juga ada pondok untuk pengunjung beristirahat sambil menikmati pemandangan. Kamis (12/1) kemarin, Harian Bhirawa bersama rombongan menyempatkan diri mengunjungi destinasi wisata yang saat ini dikembangkan oleh Perhutani dengan dukungan Dinas Pariwisata setempat. Menyusuri jalan setapak untuk menuju ke objek tersebut menambah kepuasan menuju pun-

cak untuk melihat langsung panorama alam Bondowoso dari ketinggian. “Udaranya sejuk, jalannya menanjak. Kalau sudah di atas suasananya bagus banget. Bisa lihat lereng Argopuro,” ujar Putra, seorang pengunjung. Sepanjang jalan juga dapat melihat kebun kopi yang menambah lengkap suasana di perjalanan menuju puncak. Sesampainya di atas, pengunjung dapat melihat lereng Gunung Argopuro, dan juga dapat melihat dari kejauhan Kota Bondowoso.

 ke halaman 11

samsul tahar/bhirawa

Destinasi wisata baru Bondowoso yang terletak di Pegunungan Patirana sekarang sudah banyak dikunjungi wisatawan.


SURABAYA

2

Jumat Pon 13 JANUARI 2017

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Dua Tahun Dibiarkan, Pelanggaran Toko Modern Harus Dieksekusi DPRD Surabaya, Bhirawa Setelah setidaknya dua tahun dibiarkan, pelanggaran Perda no 8 tahun 2014 oleh pasar swalayan dan toko modern harus segera dilakukan eksekusi.

dre/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ssat meresmikan gedung SMPN 57 Surabaya yang berlokasi di Jalan Siwalankerto Permai, Kamis (12/1/2017).

Wali Kota Minta Camat dan Lurah Cari Anak Putus Sekolah Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota Surabaya kembali meresmikan sekolah di kawasankawasan yang masih membutuhkan kehadiran sekolah baru. SMPN 57 Surabaya yang berlokasi di Jalan Siwalankerto Permai yang baru selesai dibangun, diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Kamis (12/1/2017). Saat memberikan sambutan, Wali Kota Surabaya meminta lurah dan camat untuk mencari anak yang belum bersekolah agar bisa kembali sekolah di sekolah yang baru ini. “Itu sebabnya saya mendukung sekolah untuk anak keluarga miskin dan keluarga kaya menjadi satu. karena anak keluarga kaya harus tahu dan peduli dengan orang lain,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutannya,

Kamis (12/1/2017). Dengan kepedulian itu, Wali Kota Surabaya yakin Surabaya bisa menjadi lebih baik, tidak hanya di Indonesia saja. Untuk itu, Risma meminta agar kepala sekolah dan guru mengajarkan siswanya mau untuk melihat lingkungan sekitarnya dan menghargai sesama. “Saat ini, yang dibutuhkan tidak hanya pintar dan cerdas saja, tetapi menjadi manusia kreatif untuk memenangkan pertempuran di depan,” ujar Wali Kota. Oleh karena itu, Wali Kota meminta para siswa diajarkan untuk bisa survive. “Tidak apa-apa untuk mengajak anak-anak berkemah. Di Kebun Bibit ada tempat untuk kemah, anak-anak dilatih untuk memasak sendiri,” ujarnya. Pengalaman itu, kata Wali Kota,

perlu diajarkan kepada para siswa. Hal itu dimaksudkan agar para siswa mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lengkap. Senada dengan Wali Kota, Plt Kepala Sekolah SMPN 57 Surabaya, Eddy Prasetijo lebih mengajarkan tentang pendidikan budi pekerti dan karakter diri. Menurutnya hal itu perlu diajarkan kepada siswa yang masih kelas VII ini. “Pelajaran itu melalui agama serta ekstrakulikuler. Bahkan kita sudah punya Gudep Pramuka terlebih dahulu dibandingkan sekolah baru lainnya,” ujar Eddy, Kamis (12/1/2017). Perlu diketahui, sekolah SMPN 57 Surabaya yang baru diresmikan ini mempunyai beberapa fasilitas, seperti Laboratorium Komputer, Laboratorium IPA, Perpustakaan, Aula,

Musala, serta Lapangan olah raga. “Selain itu, gedung ini mempunyai total 30 ruangan. Sedangkan jumlah siswa angkatan pertama berjumlah 99 siswa di 3 kelas, per kelasnya terdapat 33 siswa,” katanya. “Untuk itu, mari manfaatkan sekolah yang bagus ini, karena tidak kalah dengan sekolah yang lama. Karena nilai NEM tertinggi di sekolah ini mempunyai nilai 27, sedangkan nilai NEM terendah pada nilai 21. Nilai NEM terendah di sekolah ini bahkan mengalahkan nilai NEM sekolah SMP yang lebih lama,” tutupnya. Dalam peresmian ini juga, para siswa SMPN 57 juga sangat antusias untuk ingin bersalaman dan mengabadikan momen kedatangan Wali Kota Surabaya.Q dre

PANGGUNG BIROKRASI Tampak Polisi lalu lintas sedang menjaga dan mengarahkan pengguna jalan di sekitar Traffic Light (TL) Jalan Mayjend Sungkono, Kamis (12/1) kemarin.

Dinkop Berencana Serahkan 8 Pasar Tradisional Ke PD Pasar Surya Surabaya, Bhirawa Pemeritah kota Surabaya berencana bakal menyerahkan delapan pasar tradisional yang dibawah koordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya. Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Surabaya, Eko Hariyanto mengatakan, pihaknya kini tengah mengkaji rencana menyerahkan delapan pasar tradisonal kepada pihak PD Pasar Surya. “Kita tengah mengkaji rencana tersebut sejak tahun 2016 kemarin,” kata Eko saat di temui Bhirawa di kantor Humas Pemkot Surabaya. Mantan Asisten Kesra tersebut juga menjelaskan tujuan untuk menyerahkan pasar tradisional yang dibawah koordinator dinas koperasi ke pihak PD Pasar Surya agar pengelolaan pasar tradisional tersebut menjadi lebih fleksibel serta untuk mengurangi beban biaya pasar. “Rencana tersebut memang kami kaji untuk menjadikan pengelolaan pasar tradisional lebih fleksibel dan sekaligus mengurangi beban anggaran untuk biaya pasar,” jelas Eko. Lebih lanjut dijelaskan oleh Eko kedelapan pasar yang bakal diserahkan ke pihak PD Pasar Surya diantaranya pasar Sememi, pasar Klakahrejo, pasar Sumberejo, Pasar Wiyung, dan Pasar Jambangan, pasar Gunung anyar, pasar Nambangan serta pasar Dupak.Q dre

geh/bhirawa

Uji Coba Traffic Light Jalan Mayjend Sungkono, Banyak Pengguna Jalan Kecele Surabaya, Bhirawa Traffic Light (TL) Jalan Mayjend Sungkono-Bintang Diponggo, Surabaya mulai dibuka dan diujicoba, Kamis (12/1) kemarin. Uji coba Tl ini dilakukan dengan menutup u-turn di depan Mall di kawasan Mayjend Sungkono. Namun, selang beberapa jam kemudian rupanya masih banyak pengguna jalan yang tidak mengetahui adanya rekayasa lalu lintas terkait uji coba TL tersebut. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya Robben Rico mengatakan, semua kendaraan diakomodir di simpang. Misalnya, semua kenda-

raan yang dari arah barat jika ingin kembali ke Satelit maka berputar baliknya belok kiri masuk ke Bintang Diponggo kemudian putar balik lanjut belok ke kanan masuk Mayjend Sungkono. Pantauan Harian Bhirawa di lapangan, arus lalu lintas dari arah Indragiri menuju Mayjend Sungkono tampak padat. Kepadatan ini terlihat sampai depan Gelora Pancasila yang akan menuju Jalan HR Muhammad. Menurut dia, masih belum ada komplain yang berarti terkait uji coba TL ini dan akan terus melakukan evaluasi. “Agar peng-

guna jalan juga banyak yang semakin paham maka akan dilakukan pengecatan marka di lokasi,” katanya. Selain itu, lanjut dia, Dishub akan melakukan 3 fase yakni kendaraan dari Mayjend Sungkono ke arah Satelit dan Indragiri akan dilepas bersamaan. Kedua, kendaraan dari Indragiri ke Satelit tetap jalan. Ditambah dari Indragiri ke arah Bintang Diponggo itu juga jalan. Ketiga, Jalan Mayjend Sungkono dua arah tutup semua sehingga kendaraan dari Bintang Diponggo turun Mayjend Sungkono Q geh ke arah Satelit bisa jalan.Q

Saat ini diperkirakan terdapat 400 pasar modern yang belum memiliki perizinan lengkap sesuai persyaratan dan sudah ditempel stiker peringatan oleh Satpol PP Surabaya sejak tahun 2015. Saat itu, Pemkot Surabaya memberikan dispensasi waktu karena peralihan penerapan Perda 8 tahun 2014 membutuhkan waktu sosialisasi. Untuk itu, bagi yang belum menyelesaikan syarat perijinan diantaranya IMB, Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), Kajian Sosial Ekonomi (Sosek), hingga Ijin Usaha Toko Swalayan (IUTS) harus dipenuhin tahun ini. “Kita sudah memanggil Dinas Perdagangan Surabaya untuk melakukan langkah tegas terkait pasar swalayan yang melanggar Perda 8 tahun 2014. Artinya yang tidak bisa menunjukkan persyaratan harus dilakukan tindakan sesuai dengan aturan diantaranya sangsi peringatan tertulis sampai penutupan,” kata Anggota Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Surabaya, Ahmad Zakaria kepada Licom, Kamis (12/01). Tak hanya itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti soal pelanggaran pasal lainya diantaranya yang paling krusial harus berjarak 500 meter dari pasar tradisional. Persyaratan lainya yang harus dipenuhi adalah pelaksanaan jam operasional tidak boleh 24 jam dan harus mengakomodir usaha kecil mikro serta tenaga kerja lokal. “Jadi nanti jangan hanya ditanya mana perizinanya, tapi apakah sudah memenuhi peryaratan lainya sesuai perda yang berlaku. Tahun ini harus segera dilakukan tindakan oleh Dinas Perdagangan,” kata Zakaria. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya Adi Sutarwiyono mengatakan sudah meminta kepada Satpol PP Surabaya segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan. Karena dalam penertiban pelanggaran perda no 8 tahun 2014 itu sudah diberikan waktu dispensasi bagi yang belum menyelesaikan IUTS. “Karena waktu ada ketentuan memberikan waktu selama dua tahun bagi toko swalayan yang tidak bisa memenuhi persyaratan. Kita sudah berkomunikasi denga Satpol PP Surabaya terkait hal ini,” kata politisi PDIP yang akrab disapa Awi ini. Karena itu, pihaknya meminta ada evaluasi dan sudah harus dilakukan eksekusi bagi yang tidak bisa menunjukkan perijinan lengkap maupun ketentuan pasal yang diatur Q gat dalam Perda 8 tahun 2014.Q

Wali Kota Laporkan Masalah Sengketa Gedung PDAM Ke KPK Surabaya, Bhirawa Terkait sengketa aset PDAM di jalan Basuki Rahmat, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melaporkan kasus sengketa kepemilikan Gedung PDAM di Jalan Basuki Rahmat yang menjadi cagar budaya ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengutarakan laporan ke KPK ini seusai melakukan peresmian sekolah SMPN 46 di kawasan jalan Mayjend Sungkono Kamis (12/01) kemarin. Dalam kesempatan tersebut Risma mengakui bahwa pihaknya telah melaporkan sengketa tersebut kepihak anti rasuah tersebut. “Kita sudah komunikasi intens dengan KPK. Mereka (KPK) minta siapa saja dalam prosesnya di situ,” kata Wali Kota Tri Rismaharini kepada wartawan. Namun ketika ditanya sejak kapan kasus tersebut dilaporkan ke KPK, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini mengaku sudah sejak lama. “ya sudah lama itu,” jawabnya singkat. Selain melaporkan ke KPK, Risma menyebut pihaknya juga sudah mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas sengeketa kepemilikan Gedung PDAM Surabaya yang pernah menjadi markas BKR saat masa penjajahan dulu. “Ya ini kita lagi banding ke MA,” imbuh Risma. Sementara itu, terkait rencana Museum Air yang ada di Gedung PDAM yang juga menjadi eks Markas BKR di Jalan Basuki Rahmat diresmikan? Risma menjawab masih melihat kondisi. “Nanti lah kita lihat dulu,” pungkas Risma. Seperti diketahui , Gugatan penolakan atas eksekusi gedung PDAM yang ada di jalan Basuki Rakmat ditolak oleh Hakim. Dalam Keputusannya Hakim Ferdinandus menolak permohonan perlawanan eksekusi yang diajukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya.Q dre

Dharmahusada Bebas Banjir, Kampung Mulyosari Terendam Tiap Hujan Nasib warga Mulyorejo Tengah dan Mulyorejo Pertanian sangat memprihatinkan. Sudah enam tahun ini warga kedua kampung itu selalu terdampak banjir. Bahkan akhir-akhir ini menjadi lebih parah karena kampung “nylempit “ ini harus menerima buangan air dari berbagai kampung dan perumahan sekitar yang sudah diperbaiki drainasenya oleh Pemkot. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey yang meninjau langsung lokasi mengaku prihatin dengan nasib warga Kampung Mulyorejo yang berada di kawasan Surabaya Timur itu. Menurutnya setelah selama 6 tahun kawasan tersebut menjadi langganan banjir, ironisnya, hingga saat ini belum ada perhatian serius dari pemerintah kota. Usai melakukan sidak ke Kampung Mulyorejo,

Awey mengungkapkan, setiap musim hujan, warga merasa tak nyaman. Sebab, genangan air di sekitar tempat tinggal mereka setinggi 70 cm hingga 1 meter. “Di rumah warga, semua perabotan, mulai kulkas, tempat tidur, meubel ditinggikan, “ terangnya, Kamis (12/1) Politisi Partai Nasdem ini meniai, faktor utama penyebab banjir adalah, ruas kali Kepiting hingga Mulyorejo tak mampu menampung aliran sungai dari Mojo, dharmahusada dan Kaliwaron. Selain itu, terjadi sedimentasi di kali kepiting sampai Kali Mulyorejo, sehingga kali tak mampu menampung aliran sungai. “Kondisi itu diperparah

dengan , mesin pompa yang berada di rumah pompa Mulyorejo kapasitasnya kecil,d an tak berfungsi dengan baik,” tutur Awey Ia mengaku heran dengan sikap pemerintah kota yang lebih mengutamakan kawasan elit Dharmahusada agar bebas banjir, dengan melakukan normalisasi saluran yang semula salurannya kecil dengan lebar 50 cm, diganti saluran U Gatter selebar 80 x 60 cm. Dari kondisi ini, lanjut Awey memang area Dharmahusada bebas banjir. Namun, dampak negatifnya, kampong Mulyorejo akhirnya kampong penadah air kiriman, dari akses saluran dharmahusada dan Kaliwaron serta Mojo. “Jadi kalau hujan, daerah situ seperti Kampung Air,” katanya. Anggota Komisi C ini menilai dalam menanggulangi

pompaMulyorejo agar gratifikasi bisa berjalan dengan lancar. “Pengerukan sedimen juga harus terus dilakukan untuk menambah kapasitas air sungai,” tandasnya Namun, menurut Awey, karena lama menjadi langganan banjir, warga kampung menutup akses Kali Mulyorejo menuju saluran perkampungan warga Mulyorejo Pertanian dengan sejumlah karung pasir. Ia khawatir, apabila pemerintah kota tak memperhatikan kondisi warga Kampung mulyorejo , mereka akan melakukan aksi megat/bhirawa nutup akses saluran DharWarga Mulyorejo Pertanian saat menunjukkan penutupan saluran ke Kali Mulyorejo yang dibuatnya. Penutupan ini mahusada menuju ke wiagar aliran sungai Mulyorejo tidak meluap kembali ke kampung tersebut. layah mereka. banjir, sikap pemerintah Vinsensius Awey menya- perti tanggul tinggi di jalan “Karena setiap hujan kota terkesan tebang pilih. rankan, agar bebas banjir, gunung Sahari yang diba- warga was-was. Tiap taPadahal, warga mulyorejo pemerintah kota perlu ngun Gubernur DKI Jakarta, h u n d e b i t a i r s e m a k i n Pertanian juga sama-sama membangun tanggul tinggi Basuki Tjahaya Purnama, t i n g g i menggenangi membayar retribusi kepada di sepanjang Kali Kepiting kemudian menambah kapa- kampung mereka,” kataQ gat pemerintah kota dan negara. hingga Kali Mulyorejo, se- sitas pompa air di rumah nya.Q


SURABAYA

Jumat Pon 13 JANUARI 2017

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

trie diana/bhirawa

Surabaya Banjir

Sejumlah wilayah di Kota Surabaya terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur Kota Pahlawan selama tiga jam, Kamis (12/1) sore kemarin. Di sejumlah wilayah yang terendam banjir diantaranya Jl SMEA, Jl Ketintang, Jl Dharmawangsa, Jl Indragiri, Jl Semarang, Jl Gayungsari, Jl Ngagel dan Jl Mayjen Sungkono.Tampak banjir menggenangi parkir Exs Vida Swalayan Jl Mayjen Sungkono mengakibatkan kendaraan bermotor terendam banjir dan kemacetan ada dimana-mana. Namun banjir tidak terlalu lama sebab ketika hujan reda beberapa saat kemudian banjir sudah surut.

Putusan Bebas La Nyalla Mataliti

Ekspose Kejati Bersama KPK, Sertakan Dua Poin Penting dalam Memori Kasasi Kejati Surabaya, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akhirnya menuangkan diantaranya dua poin penting dalam memori kasasi terkait putusan bebas yang diterima La Nyalla Mattalitti. Dua poin ini merupakan hasil ekspose yang dilakukan oleh Kejati bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (10/1) kemarin. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Richard Marpaung mengiyakan adanya hasil dari ekspose bersama KPK. Untuk dua poin itu, pertama, Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Yang mana, lanjut Richard, poin pertama merujuk pada putusan

Hakim yang hanya berdasarkan dari dua putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas terdakwa Nelson Sembiring dan Diar Kusuma Putra. Hal ini merujuk tiga prapid (praperadilan) di PN Surabaya. Kedua, lanjutnya, cara mengadili dilaksanakan tidak menurut

RAGAM INFO

Gaya Hidup Tidak Aktif Rentan Osteoporosis Surabaya, bhirawa Gaya hidup masyarakat perkotaan yang tidak aktif membuat seseorang mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis semakin semakin besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fonterra Brands terhadap masyarakat Indonesia menyebutkan masyarakat Indonesia khususnya yang hidup diperkotaan memiliki gaya hidup tidak aktif duduk terus. “Itulah kenapa masyakat perkotaan lebih rentan berisiko osteoporosis ini dibandingkan masyarakat di pedesaan dimana mereka masih jauh lebih aktif,” ujar Muliaman Mansyur, Head of Medical Sales Fonterra Brands Indonesia Selain itu dalam penelitian tersebut juga mengungkapkan fakta bahwa hanya 18 persen penduduk Indonesia yang rutin melakukan olah raga, dimana 22 persen dilakukan oleh pria dan aktivitas olah raga pada wanita justru lebih rendah, Q dna yaitu hanya 14 persen.Q

Tak Kunjung Diukur, Warga Lapor Kadis SDA Jatim Pemprov, Bhirawa Lahan pengairan yang ditempati warga yang berlokasi di Keputih Lor yang seharusnya dilakukan pengukuran kini mulai dipertanyakan. Pasalnya baik Camat dan Lurah beserta Badan Pertanahan Nasional juga pihak Pakuwon Jati tidak mau melakukan hal tersebut. Untuk itu, warga melayangkan surat pada Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur gar bisa menindaklanjuti masalah tersebut. “Kami sudah menerima surat dari warga itu. Selanjutnya surat itu akan kami sampaikan ke Kepala Dinas SDA,” kata Kasi Pengendalian dan Pengawasan Dinas SDA Jatim Ruse Rante. Harusnya, lanjut Ruse, pengukuran dilakukan sebelum-sebelumnya, namun kenyataannya camat lurah dan BPN tidak kunjung melakukan hal itu. “Ada yang aneh, kenapa mereka sampai seperti itu,” katanya. Sebelumnya, Ruse menjelaskan kalau lahan itu dulunya merupakan kewenangan provinsi, setelah otonomi daerah pengeQ rac lolaan diserahkan Kota Surbaya.Q

ketentuan Undang-undang. “Sesuai Pasal 253 ayat 1 KUHAP, alasan memori kasasi sebenarnya ada tiga poin. Tapi kita pakai dua saja, sembari masih dikoordinasikan lagi,” kata Richard saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (12/1). Perihal penuntasan penyerahan memori kasasi, dijelaskan Richard, rencananya penyerahan memori kasasi akan dilakukan pada tanggal 16 atau paling tidak tanggal 17 pekan depan. Nantinya, memori kasasi ini akan diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Ditanya mengenai poin-poin lain dalam memori kasasi putusan bebas La Nyalla, Richard enggan membeberkan. Ia mengaku, akan menjelaskan pada saat penyerahan memori kasasi ke Pengadilan, atau saat tanggal 16 Januari 2017. “Untuk lebih jelasnya, poin-poin kasasinya akan kita infokan pada tanggal 16 nanti,” ucap mantan Kasi Pidum Kejari Belitung ini. Meski sudah melakukan ekspose bersama, Richard menambahkan, Kejaksaan masih akan berkoordinasi terus dengan KPK terkait ada atau tidaknya tambahan pada memori kasasi itu.

Mengingat, dalam hal ini Kejaksaan masih mempunyai waktu kurang dari 14 hari untuk menyiapkan memori kasasi ini. “Harapan kita ya secepatnya memori kasasinya selesai. Tapi kan masih ada waktu untuk mengkoreksi, apakah sudah cukup poin-poinnya atau masih perlu adanya tambahan,” ungkapnya. Sebelumnya, Kepala Kejati (Kajati) Jatim ES Maruli Hutagalung membenarkan adanya koordinasi dengan KPK terkait penyusunan memori kasasi atas La Nyalla. Sejak awal perkara hibah Kadin diusut, mantan Direktur Penyidikan (Dirdik) pada

Jampidsus Kejagung itu mengaku intensif berkoordinasi dengan Komisi Antirasuah ini. “Saya selalu koordinasi dengan KPK,” ucapnya beberapa waktu lalu. Seperti diberitakan, La Nyalla Mattalitti divonis bebas oleh tiga dari lima Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat beberapa pekan lalu. Tiga Hakim karier, secara kompak menyatakan La Nyalla tidak terbukti bersalah, sedangkan dua Hakim lagi yaitu Hakim Ad Hoc secara tegas menyatakan Ketua Kadin Jatim itu terbukti melakukan dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim.Q bed

Dindik Jatim Stop Pendirian SMK Mini

Pendirian Distop,SMK Mini Fokus Perbanyak Jumlah Sasaran Dindik Jatim, Bhirawa Setelah tiga tahun berjalan, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim akhirnya menghentikan pendirian lembaga SMK mini. Sebagai gantinya, SMK mini yang sudah berdiri diminta merekruit sasaran baru. Targetnya, satu tahun ini dapat melatih sebanyak 52.400 siswa di pondok pesantren. Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengungkapkan, SMK Mini merupakan satu diantara empat program prioritas instansi yang dia pimpin. Tahun ini, pihaknya tidak akan menambah lagi jumlah SMK mini yang saat ini sudah ada sebanyak 262 lembaga.

“Kita ubah programnya menjadi penambahan siswa. Sehingga target 100 ribu tenaga kerja terampil akan bisa tercapai tahun ini,” terang Saiful usai mengikuti paparan program prioritas kepada Gubernur Jatim, Kamis (12/1). Anggaran yang telah disiapkan untuk penambahan jumlah sasaran ini mencapai Rp25 miliar. Anggaran tersebut diberikan dalam bentuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) daerah SMK Mini. Dengan nomenklatur itu, maka bantuan akan dihitung tiap peserta didik yang berhasil direkruit SMK Mini. “Hitungannya per siswa, tapi pen-

cairannya tetap diserahkan langsung ke lembaga,” tutur mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini. Melalui Bosda SMK Mini, anggaran yang dikucurkan otomatis akan lebih efisien. Sebab, dengan total anggaran yang sama, SMK Mini hanya menghasilkan 20 ribu lulusan tenaga terampil. Rinciannya, 100 lembaga SMK Mini masing-masing mendapat kucuran dana sebesar Rp250 juta. Setiap lembaga, total peserta didik yang dilatih hanya sebesar 200 siswa. “Tahun ini setiap lembaga diperkirakan akan mendapat sekitar Rp100 juta. Ini bukan karena anggaran minim, karena dengan

tahun lalu anggarannya juga sama,” terang Saiful. Setiap SMK Mini yang sudah berdiri saat ini telah memiliki peralatan. Karena itu, anggaran yang ada akan dimaksimalkan untuk honor trainer dan bahan habis pakai untuk praktikum. Program keahlian yang dilatih dalam SMK Mini, lanjut dia, tidak ada perubahan dengan tahun lalu. Tetap sembilan paket keahlian, yakni teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, bisnis dan managemen, pariwisatan, seni rupa dan kriya serta seni perQ tam tunjukan.Q

Putusan Berupa Pendidikan Formal di Dinsos Anak Negeri

Cabuli Tiga Balita, Pelajar SD Divonis 8 Bulan Pendidikan di Dinsos Mat Mochtar Yakin Wali Kota Surabaya Peduli dengan Kasus Chinchin PN Surabaya, Bhirawa Airlangga Rhamma Agung Trisno (12) Warga Jl Wonosari Wetan Baru, Surabaya terdakwa pelaku cabul terhadap tiga anak balita (di bawah lima tahun) yang masih tetangganya, divonis delapan bulan oleh Ketua Majelis Hakim Anne Rusiana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (12/1). Vonis Majelis Hakim bukanlah vonis pidana penjara, melainkan terdakwa diwajibkan mengikuti pendidikan formal dan pelatihan di Dinas Sosial (Dinsos) Kampung Anak Negeri Surabaya. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Anne Rusiana menyatakan, anak Airlangga dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencabulan sesuai yang diatur dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak. “Menjatuhakan pidana dengan mewajibkan mengikuti pendidikan formal dan pelatihan selama delapan bulan di Dinas Sosial Anak Negeri,” kata Hakim Anne dalam amar putusan, Kamis (12/1). Mendapati putusan Hakim, terdakwa yang masih duduk dibangku kelas VI SD ini beserta ibu dan neneknya tidak kuasa menahan air mata. Ketiganya saling berpelukan menahan air mata terkait putusan Majelis Hakim.

bed/bhirawa

Ditemani ibu dan neneknya, terdakwa Arilanggan mendengarkan putusan dari Ketua Majelis Hakim Anne, Kamis (12/1). Sementara ketiga orang tua Terkait permintaan orang tua korban mengaku tidak puas korban, Majelis Hakim Anne dengan putusan Hakim. Sebab, Rusiana mengaku, bahwa dituntutan ganti rugi yang diajukan rinya hanya dapat memberikan sebagai pengobatan psikologi putusan terkait masalah hukum. senilai Rp 24 juta tidak dipenuhi “Untuk ganti rugi silahkan dioleh keluarga anak Airlangga, dan musyawarahkan bersama,” jehanya menjanjikan memberi lasnya Hakim Anne. ganti rugi sebesar Rp 5 juta. Bahkan, sambung Hakim An“Ibu Hakim, kami minta ibu ne, pihaknya memberikan saran untuk menjembatani ganti rugi kepada keluarga korban agar pengobatan anak saya. Sementara menerima ganti rugi tersebut. “Ibu ini dari pihak keluarganya hanya ambil saja ganti ruginya dulu memberikan Rp 5 juta, sedangkan sekarang, nanti baru yang lain untuk pengobatannya sendiri diminta lagi kekurangannya,” sebanyak 48 kali,” terang Winda, tambah Hakim Anne sembari Q bed salah satu orang tua korban. menutup persidangan.Q

Surabaya, Bhirawa Dukungan kepada Trisulowati alias Chinchin, terdakwa perkara dugaan penggelapan dan pencurian dokumen yang dilaporkan suaminya sendiri, Gunawan Angka Widjaja (bos Empire Palace) semakin berdatangan. Dukungan ini berasal dari Hotman Paris Hutapea, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Seto Mulyadi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim Isa Ansori. Terbaru, Chinchin disambangi oleh Mat Mochtar selaku tokoh Kota Surabaya dan pentolan Gerakan Rakyat Surabaya (GRS) dikediamannya, Kamis (12/1). Mat Mochtar mengatakan, kedatangannya ini merupakan bentuk dukungan terhadap proses hukum yang dijalani Chinchin. Bahkan, jika Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendengar kasus ini, Ia yakin Bu Wali akan mensuport Chinchin dalam menghadapi proses hukumnya. Sebab, Mat Mochtar meyakini bahwa sesungguhnya kasus yang menimpa Chinchin ini cukup diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja, bukannya ke rana Pengadilan. Ini menunjukkan adanya sikap arogansi dari pihak suami. Seharusnya mereka selesaikan secara kekeluargaan, dan membesarkan anak-anaknya. “Jangan korbankan anak-anak. Saya akan sampikan hal ini ke Bu Wali (Risma, red). Insya Allah Bu Wali akan support kalau mendengar ada kasus seperti Bu Chinchin ini, apalagi korbannya yakni anak-anaknya,” kata Mat Mochtar. Karena Bu Wali jadi juru kampanye (jurkam), Mat Mochtar menyadari kesibukan Bu Risma. Jadi, dengan kesibukan itu Bu Risma belum ada waktu untuk memberikan motivasi terhadap Chinchin. “Bu Wali itu orang peka dengan kasus-kasus seperti Bu Chinchin ini. Kalaupun beliau tidak sibuk dan mendengar kasus ini, saya yakin beliau akan Q bed menemui Bu Chinchin,” ungkapnya.Q

Penanganan Demam Berdarah Belum Maksimal Masih tingginya kasus demam berdarah menjadi perhatian bagi pakar kesehatan. Pakar kesehatan menilai penanganan kasus demam berdarah dinilai belum efektif.

Fogingg dinilai tidak efektif dalam atasi masalah nyamuk demam berdarah.

dna/bhirawa

Pakar Kesehatan DR, dr Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc menilai, berdasarkan hasil studi ekologi yang merupakan disertasinya tahun 2013 menyebutkan tindakan fogging yang selama ini sering dilakukan sebagai pencegahan dan upaya pemusnahan nyamuk kurang efektif. Masyarakat saat ini memang masih fokus untuk menangkal ancaman demam berdarah dengan melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk

(PSN) pengasapan (fogging) dan pemberantasan jentik nyamuk (larvasida), namun penyakit demam berdarah seolah sulit dilawan. “Di sini perlu dilakukan evaluasi mengenai cara pencegahan demam berdarah yang memberikan efek paling besar dan menurunkan jumlah penderita demam berdarah dan hasil dari penelitian saya ternyata tindakan fogging kurang efektif,” paparnya. Hal itu bisa disebabkan

karena kurang tepat dalam komposisi pencampuran obat saat fogging dan bisa juga karena terlalu sering dilakukan fogging disuatu wilayah, nyamuk menjadi resisten atau kebal terhadap pengasapan tersebut. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan obat nyamuk sebagai personal protection memberikan efek penurunan angka demam berdarah terbesar dibandingkan larvasida dan fogging. “Obat anti nyamuk dirasa sangat efektif karena langsung memproteksi seseorang, contohnya obat anti nyamuk lotion yang dapat melindungi seseorang hingga

8 jam dan disemua tempat. Sedangkan fogging mungkin hanya membasmi disuatu tempat, sedangkan ditempat lain tidak dilakukan maka masih ada nyamuk yang berkembang,” tuturnya. Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD dr Soetomo Prof dr Usman Hadi Sp,PD, mengukapkan, penanggulangan atau pencegahan seseorang tergigit nyamuk aedes aigepty dan terhindar dari demam berdarah sangat tergantung pada gaya hidup seseorang. Seseorang yang menerapkan gaya hidup bersih dan sehat serta kesadaran tentu kemungkinan Q dna terkena semakin kecil.Q


4

PUSTAKA Resensi Buku :

Tajuk

Roadmap Kinerja PSSI Persebaya Surabaya, akan kembali memarakkan liga sepakbola nasional. PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), “mengembalikan” hak tanding Persebaya pada forum kongres tahunan pertama (2017). Untuk sementara, Persebaya akan berlaga pada kasta Divisi Utama. Namun diyakini, tak lama (sekitar satu musim) akan promosi ke Liga Utama. Persebaya memiliki sejarah sebagai klub terbaik, serta melahirkan banyak pemain terbaik nasional. Sebagai klub (perserikatan) yang “mendapingi” PSSI sejak pertama kali didirikan, Persebaya (dulu) juga memiliki “anggota” klub yang memiliki sekolah sepakbola. Rekrutmen pemain, dijumputi dari klub. Tetapi manajemen per-sepakbola-an nasional, telah berubah. Seluruh klub, termasuk yang dahulu perserikatan sepakbola daerah, wajib ditata secara profesional. Inilah yang menyebabkan banyak klub kelimpungan. Terutama problem gaji pemain dan pajak. Keberlangsungan klub, kini sangat bergantung keuangan. Klub kaya dapat merekrut pemain dengan kualifikasi dan kompetensi memadai. Tak terkecuali mendatangkan pemain asing. Sehingga prestasi (peringkat dalam liga Indonesia) terdongkrak. Sebaliknya, klub miskin, setiap saat terancam degradasi, karena tidak mampu bersaing dalam prestasi. Persebaya, telah mengalami paceklik keuangan, prestasinya terus menurun. Lebih lagi manajemen yang tak akur. Profesionalitas klub sepakbola, sesungguhnya bisa menjadi potensi bahaya untuk PSSI. Sebab, sebagian besar klub dikelola oleh tokoh daerah, terutama kerabat pejabat. Misalnya, anak kepala daerah menjadi manajer klub. Bahayanya, manakala biaya klub diambilkan dari APBD. Itu dilarang berdasar UU Nomor 24 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Karena kepala daerah harus menghidupi seluruh cabang olahraga secara sepadan. Bukan hanya sepakbola. Anak pejabat daerah yang menjadi manajer klub di daerah, berpotensi menjerumuskan. Andai tidak menggunakan dana APBD, pembiayaan klub biasanya dimintakan “suap” dari beberapa rekanan pemerintah daerah. Beberapa manajer klub sepakbola asal Jawa Timur, terbukti berurusan dengan pengadilan Tipikor. Termasuk yang pernah meraih juara liga nasional. Namun problem PSSI, bukan hanya pembiayaan klub, melainkan juga pembinaan suporter. Tak jarang, ulah suporter menyebabkan kerugian besar. Misalnya, denda yang harus dibayar oleh PSSI dampak dari pertandingan piala AFF 2016 yang baru lalu. Dua even di Jakarta (melawan Vietnam dan Thailand) menyebabkan dua kali denda, akibat ulah suporter. Denda yang harus dibayar sebesar US$ 65 ribu (sekitar Rp 870 juta). Hampir seluruh klub, terutama yang ber-base camp di Jawa, mengalami problem koordinasi dengan suporter. Banyak suporter meregang nyawa karena tawuran, dicegat dan dihadang di perjalanan. Persija Jakarta, harus mewaspadai the-jak. Begitu pula Persebaya, mesti mengatur bonek-mania. Yang lain, Persela (Lamongan), dan Persis (Solo) wajib “men-dingin-kan” suporter ganas. Tetapi tugas utama PSSI, adalah mendongkrak peringkat tim nasional (timnas). Itu hanya dengan satu jalan, yakni berprestasi pada ajang internasional. Yang terdekat, SEA Games 2017 di Singapura. Harus dipilih personel terbaik, serta pelatih yang matching (sesuai). Juga penggunaan teknologi selama berlatih. Boleh jadi, personel timnas Garuda pada AFF 2016, bisa diberangkatkan ke Singapura. Hanya diperlukan pelatih dan perubahan tak-tik. Konon PSSI telah memiliki kandidat pelatih asal Spanyol (Luis Milla), atau Luis Fernandez (berkebangsaan Perancis tetapi kelahiran spanyol). Ini berarti akan terjadi perubahan tak-tik, terutama umpan-umpan pendek. Selama ini, timnas selalu ditangani coach asal Eropa barat, dengan tak-tik umpan lambung yang jauh. Diduga, pelatih Spanyol lebih sesuai dengan postur tubuh pemain nasional (yang rata-rata 173 sentimeter). Masyarakat menunggu kinerja PSSI, mengharap timnas menjadi penglipur lara paceklik juara? Namun yang lebih penting, pemerintah (melalui PSSI) mesti menanam “ke-banggaan” timnas dan iklim persepakbolaan nasional. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Jadikan Media “Mainstream” Sebagai Acuan Masyarakat sebaiknya menjadikan media “mainstream” sebagai acuan informasi di tengah maraknya media penyebar berita palsu (hoax) dan penyebar propaganda radikalisme, akhirakhir ini. Berita-berita di media mainstream, terutama media ‘online’ (daring), lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang media yang tidak jelas. Apalagi, sekarang ini banyak situs abal-abal. Masih banyak masyarakat yang belum paham memilah antara media penyebar informasi yang benar dan penyebar informasi bohong. Buktinya, berita atau foto yang disebar media abal-abal di media sosial bisa viral meski isinya tidak berdasar alias “hoax”. Keberadaan media penyebar hoax dan propaganda radikalisme sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apalagi kalau berita itu bersifat menghasut. Langkah pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menangani media tersebut, salah satunya memblokir situs-situs bermuatan negatif dan SARA, sudah tepat dan sesuai dengan UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Saya yakin penegak hukum bisa diandalkan untuk menembus dan mencari pembuat dan sumber berita yang disebarkan media hoax dan radikalisme itu. Pelaku tidak hanya bisa dijerat dengan UU ITE, tetapi juga dengan hukum pidana. Tinggal pe­ nerapan di lapangan karena yang penting adalah efek jera. Kalau kita setiap hari dicekoki berita-berita hoax bisa kacau ini nanti. Itu juga berakibat masyarakat semakin tidak dicerdaskan dan dibodoh-bodohi. Jelas itu tidak baik dan akan membuat bangsa kita semakin susah. Masyarakat memang harus terus dididik untuk bisa menyikapi informasi secara cerdas dan kritis. Bahwa yang bisa menjadi tameng dalam menyelamatkan masyarakat dari bahaya berita hoax dan radikalisme adalah diri mereka sendiri. Wawan H Purwanto Alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Jumat Pon, 13 JANUARI 2017

Empat Perempuan Belanda Saksi Sejarah Indonesia Hilde Janssen mengungkapkan ide menulis buku ini bermula saat menyaksikan pameran foto ‘65 Tahun Republik Indonesia’. Terdapat sebuah foto memperlihatkan Miny (memegang ukulele) dan Annie sedang dalam perjalanan kereta api dari pelabuhan Jakarta ke Yogyakarta, di perbatasan Kranji, Januari 1947. Di antara mereka berdiri suami Annie, Djabir dan seorang militer Belanda di depan mereka.

F

oto dengan titi mangsa di akhir masa kolonial itu membuatnya berpikir, bagaimana mungkin perempuan-perempuan Belanda justru datang ke Indonesia di saat Belanda sedang diusir pulang. Mereka menuju ke wilayah Jawa yang bermusuhan dengan Belanda. Situasi politik tengah bergolak. Apalagi dengan penampilan Belanda mereka, bukan tidak mungkin hidup mereka bakal berakhir. Keempat wanita di dalam foto itu adalah tiga bersaudara Kobus --Annie Kobus, Betsy Kobus dan Miny Kobus, serta Dolly Zegerius. Usia mereka awal dua puluhan ketika berangkat dari Amsterdam pada akhir 1946 bersama suami-suami mereka yang orang Indonesia asli. Dolly Zegerius lahir dengan darah campuran Belanda-Yahudi. Ayahnya Tuan Zegerius adalah jood, Yahudi. Tentara Nazi yang melakukan penangkapan sekaligus pembantaian warga-warga Yahudi di Amsterdam. Lebih dari tiga ratus pria Yahudi, termasuk sepupu Dolly, dikirim ke kamp konsentrasi pekerja di Mauthausen. (hal.45) Mauthausen mendapat predikat Moordhausen, rumah pembantaian, karena siapa saja yang sudah dibawa ke kamp tersebut tidak akan kembali kecuali berita kematian. Kemudian datanglah Tarjo, mahasiswa Indonesia yang kerap berbincangbincang soal republik dan pemusnahan kolonialisme di Hindia-Belanda. Tarjo indekos di loteng rumah Dolly. Dolly menikah de­ ngan Tarjo pada 30 September 1943. Pernikahan beda kewarganegaraan ini diharapkan akan sa­ ling memberi keamanan. Dolly akan aman karena turut Tarjo, dan Tarjo akan selamat dari moncong bedil tentara Belanda. Berkat Tarjo, tiga ga-

dis bersaudara Kobus kemudian kenal dan menikah pula dengan orang Indonesia. Betsy Kobus dengan Djoemiran, Annie Kobus dengan Djabir, dan Minnie Kobus dengan Amarie. Pernikahan ketiganya dilakukan serentak dalam satu hari, 9 Mei 1946. Foto pernikahan mereka dipajang di koran Het Parool, karena ketiga kakak beradik yang menikah pada satu hari yang sama terlebih dengan pria Indonesia merupakan sesuatu yang tak biasa. (hal.64) Saat di tanah air para pejuang berusaha mengusir penjajah, Tarjo dan kawan-kawan di Belanda mendengarkan pidato Ratu Wilhelmina. Dalam pidato tanggal 7 Desember 1942, Sri Ratu sudah menyampaikan bahwa Belanda akan menjalankan hungan yang lebih setara dengan koloni-koloni­ nya di luar negeri. Perkataan ini membakar semangat orang-orang Indonesia di Belanda yang ratarata adalah mahasiswa untuk terus menuntut kemerdekaan. Dolly dan tiga bersaudara Kobus akhirnya turut suami-suami mereka ke

Indonesia. Menumpang kapal Weltevreden, di Jumat 6 Desember 1946 mereka berangkat dari pelabuhan Rotterdam. Tanggal 1 Januari 1947, mereka sampai di Pelabuhan Jakarta. Mereka harus menelan kekhawatiran lain. Karena Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, membuat Dolly dan kawan-kawannya harus bersembunyi kalau-kalau ada orang pribumi yang menindak mereka. Kegetiran lain yang diam-diam membayangi mereka adalah keempatnya harus berpisah untuk turut suami masing-masing. Dolly ikut Tarjo ke Malang dan harus rela karena Tarjo dipanggil sebagai teknisi di angkatan perang. Sebagai istri, Dolly mendukung penuh Tarjo yang pro-republik. Dolly berkukuh untuk tidak membocorkan apa pun tentang suaminya. Meski ia berulang kali didatangi teman senegaranya dulu. Kedua prajurit itu sudah tahu suaminya militer Indonesia. Mereka curiga suami Dolly bersembunyi di tempat keluarganya di keraton. Melalui Dolly, mereka berusaha mencari tahu apakah Tarjo putra Sri Sultan atau keponakan. Namun Dolly berhasil berkelit dari pertanyaan itu dan tidak memberitahukan apa pun (hlm 115). Tak hanya kondisi susah pasca kemerdekaan bahkan sola pemotongan mata uang yang membuat awal kehidupan di Indonesia begitu getir. Pilihan menjadi istri seorang lelaki Indonesia yang kemudian tumbuh cinta pada tanah air baru bernama Indonesia. Meski tak jarang, teriakan ‘Londo, Belanda’, kerap dilemparkan orang kepada Dolly dan kawankawan. Sosok Dolly adalah sosok perempuan yang berada di dua sisi. Di mata orang Belanda, dia dihargai karena berdarah

Belanda,meski sekali pun tak mendukung mereka. Di mata prorepublik, Dolly sekaligus menjadi penolong karena menjaga rahasia dan sesekali membagi ransum makanan kaleng kepada pemuda Indonesia saat terjadi agresi militer kedua. “Aku mengirimkannya ke para pemuda Republik di garis depan,” demikian ujar Dolly. (hal.116) Setelah suaminya meninggal, kehidupan Annie makin sulit. Padahal, Annie punya banyak anak asuh. Ketika itu, banyak di antara teman mudanya menyarankan untuk kembali ke Belanda. Sebagai janda, Annie memenuhi syarat untuk beremigrasi balik dan mendapatkan kembali kewarganegaraan Belanda. Dengan begitu, ia juga berhak menerima tunjangan dari pemerintah. Annie dapat memanfaatkan kepastian finansial. Namun, ketika Annie men­ dengar bahwa anak-anak asuhnya tak boleh turut, dia menyobek formulir itu. Semua harus ikut atau tak seorang pun berangkat. Annie sekali lagi memilih Indonesia secara sadar: di 1946 ia memilih suaminya, sekarang ia memilih anak-anaknya (hlm 256). Suami baru Minne, Nanang juga harus terlibat dalam peristiwa berdarah 1965. Keempat perempuan Belanda ini telah menjadi saksi atas banyak peristiwa sejarah negeri ini. Agresi militer, konflik politik 1965, peristiwa 1998, bahkan pemilu langsung 2004. Kini, keluarga besar keempat perempuan itu telah semua tinggal di Jakarta Selatan. Mereka semua merasa orang Indonesia, tetapi di saat yang bersamaan juga bangga akan akar Belanda mereka dan terutama pada para wanita pemberani yang saling mendukung melewati tahuntahun pertama yang sulit (hlm 327). Mereka adalah saksi sejarah sekaligus bukti nyata akan cinta Indonesia. n

Judul

: TANAH AIR BARU, INDONESIA

Penulis

: Hilde Janssen

Penerbit

: Gramedia Pustaka Utama

Cetakan

: Pertama, November 2016

Tebal

: 336 halaman

ISBN

: 978-602-03-3541-4

Peresensi

: Teguh Afandi

Resensi Buku :

P

Mengenal Jejak Sejarah Islam dari Masa ke Masa

erjalanan agama Islam memiliki catatan panjang yang perlu diketahui oleh masyarakat umum, baik oleh kalangan non-muslim atau lebih-lebih masyarakat muslim sendiri. Mengaku sebagai bangsa yang berperadaban, kita seharusnya memahami seluk-beluk perjalanan agama Islam. Agama Islam di Indinesia merupakan agama yang mayoritas penganutnya. Namun, seiring perkembangan zaman, masyarakat hanya paham setengah-setengah tentang sejarah perjalanan Islam dari masa ke masa. Mereka hanya pandai berbicara tanpa mengetahui hakikat dan substansi segala hal yang lahir dari sejarah peradaban Islam. Melalui buku ini, Ahmad Rofi’ Usmani akan mengajak para pembaca agar secara rinci memahami sejarah dan peradaban agama Islam. Buku ini hanya menyajikan istilah-istilah yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam. Namun, kosakata tersebut disertai dengan beberapa penjelasan, se­hingga peradaban Islam juga hadir melalui rangkaian penjelasan yang disampaikan oleh Rofi’. Ada beberapa istilah yang harus dipahami oleh umat Islam agar pemahaman tentang perjalanan Islam tidak hanya berkutat pada pemahaman secara harfiah belaka. Memahami ajaran Islam juga tak lepas dari persoalan sejarah panjang kehadiran Islam ke dunia. Dari istilah-istilah itu, pembaca akan menemukan hal yang mungkin jarang diketahui oleh publik. Entri-entri yang ada dalam buku ini terdiri atas lebih kurang sekitar tujuh ratus entri. Dengan sengaja, Rofi’ tidak membatasi

dari sejarah dan peradaban Islam dari suatu kawasan tertentu atau masa tertentu. Tujuh ratus entri itu memang tidak banyak. Namun, harapannya, dengan entri-entri itu pembaca dapat mengetahui dan memahami sejarah Islam secara ringkas, mudah, dan kontribusi masyarakat muslim di pelbagai penjuru dunia dengan segala kelebihan, kekurangan, dan jasa-jasanya (hlm. xxx).

Kosakata yang Bersejarah Buku ini bukan hanya menyajikan kata-kata yang berkaitan dengan sejarah perkembangan peradaban Islam dari masa ke masa. Namun, kata-kata dalam buku ini dijelaskan menggunakan konteks sejarah yang menye­rtainya.

Sehingga, meskipun hanya sebatas kata-kata, dari penjelasan itu sejarah perjalanan agama Islam di berbagai negara menjadi objek pembahasannya. Secara tidak langsung, kosakata yang diulas di dalam buku ini menghadirkan nuansa sejarah. Hal ini yang menarik untuk dibaca dan dipelajari lebih dalam. Dengan metode ini, kita akan lebih mudah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Islam. Misalkan kata Ciragan. Yaitu sebuah istana indah model barok yang tegak di tepi Selat Bosphorus bagian Eropa dan terletak di antara Beşiktaş dan Ortaköy ini semula merupakan rumah peristirahatan yang didirikan oleh Sultan Salim III pada awal 1800-an. Ketika Dinasti ‘Utsmaniyah berada di bawah pimpinan Sultan ‘Abdul ‘Aziz, ia memerintahkan seorang arsitek terkemuka – Nigoğayos Balyan – untuk meruntuhkan rumah peristirahatan itu dan me­ rancang sebuah istana di tempat itu (hlm. 94). Ciragan mungkin kali ini tidak harus menjadi sebuah bangunan yang mesti dilupakan oleh masyarakat umum. Bangunan ini sudah tentu merupakan bagian dari

sejarah perjalanan Islam di Eropa pada masa itu. Selain itu, pembahasan tentang Ciragan ini tidak hanya seputar pembangunannya, tapi kandungan sejarahnya yang perlu diketahui oleh publik dan khususnya umat Islam. Tonxin, masjid raya. Tonxin ini merupakan masjid indah yang menghiasi sebuah bukit di kota lama Tonxin, Tiongkok, yang merupakan masjid salah satu masjid terbesar di kawasan Ningxia, Tiongkok (hlm. 361). Dengan demikian, Indonesia bukan satu-satunya negara yang penduduknya beragama Islam. Di bumi lain, peradaban Islam juga mengalami sebuah kehidup­an yang tentunya dengan corak dan warna masyarakat setempat. Kita memahami bahwa Islam itu universal, sehingga bisa sesuai dengan segala perkembangan zaman, budaya, tradisi, dan hal-hal lainnya bersifat sosial. Membaca buku yang berisi ratusan kosakata yang berkaitan dengan sejarah perjalanan dan peradaban Islam tak jauh berbeda dengan membaca sejarah secara nyata. Sebuah gabungan bahasa kamus dan sejarah yang sepertinya barus lahir dengan nuansa bacaan ringan. Selamat membaca dan memahami sejarah peradaban agama Islam! n

Judul

: Jejak-Jejak Islam

Penulis

: Ahmad Rofi’ Usmani

Penerbit

: Bunyan

Cetakan

: I, September 2016

Tebal

: xxxii + 416 hlm.; 23,5 cm

ISBN

: 978-602-7888-79-1

Peresensi

: Junaidi Khab

Pecinta Baca Buku asal Sumenep, Lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Ponorogo: Wardianto, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986. Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.


Jumat Pon 13 JANUARI 2017

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Penggalangan Interpelasi Terus Berlangsung Gresik, Bhirawa Sejumlah kalangan anggota dewan masih terus mengalang hak interpelasi terkait mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Sambari Halim. Pengalangan ini, dilakukan apabila keterangan yang di dapat dari Komisi A. Dirasa tak memuaskan dan tidak sesuai yang diinginkan. Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib, wajar bila teman-teman anggota sekarang telah melakukan pengalangan, sebagai antisipasi hasil dari Komisi A. Sebab surat dari Fraksi PKB terkait dugaan adanya pelanggaran dan kejanggalan dalam proses mutasi. ‘’Komisi A sudah ditugasi untuk segera menindaklanjuti, apapun hasilnya harus dilaporkan. Mengenai puas atau tidak tergantung, dan tindak lanjut ke Komisi A sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebab komisi sebagai alat kelengkapan dewan dan harus dilaksanakan,’’ujarnya. Jika dalam pembahasan di komisi nanti sudah clear alias tidak ada persoalan berati sudah selesai. Tapi jika ternyata tidak bisa diselesaikan di tingkat komisi, sangat mungkin upaya interpelasi akan terjadi untuk menyikapi rollingan pejabat Pemkab Gresik yang digelar 4 Januari lalu. Ditambahkan Nur Qolib, kalau belum puas. Maka bakal digelar rapat Paripurna di DPRD Gresik, untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan sejumlah anggota dewan kepada Pemkab Gresik. Pastinya harus di hadiri bupati dan menjelaskan sendiri.Q kim

Kejari - Pemkot Teken MoU Kawal APBD 2017 Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto dan Pemkot setempat melakukan MoU untuk bersama mengawal pelaksanaan APBD 2017. Langkah protektif ini diyakini sebagai jurus jitu mencegah bocornya keuangan Negara. Selain itu MoU diyakini mampu menekan angka korupsi bagi pejabat Pemkot Mokokerto. ‘’Tahun ini kami konsentrasi terhadap upaya pencegahan terhadap perbuatan melawan hukum seperti tindak pidana khusus di Pemkot Mojokerto. Apalagi tahun ini fokus APBD mengarah pada pelayanan dan infrastruktur,’’ kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Mojokerto, Halilah Rahma Purnama SH, Rabu (11/1) kemarin. Usai penandatangan MoU kerjasama pemberian bantuan hukum kasus perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Kajari menandaskan upaya ini

akan menangkal terjadinya tindak pidana korupsi. ‘’Ini upaya pencegahan selain tindakan represif,’’ tandasnya. Meski demikian, Halila mengungkapkan pihaknya tidak akan mengintervensi setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setiap Satker. Soal MoU ini, ia mengungkapkan Kejari akan mmberikan bantuan hukum perdata dan TUN. Ini mengingat perannya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), pidana umum dan khusus. Sementara itu, terkait de-

ngan adanya pengawasan lembaga yudikatif ini Wali Kota Masud Yunus menghimbau agar PNS harus bekerja secara baik dan benar. ‘’PNS harus bekerja secara benar. Kalau ada kegiatan, silahkan dilaksanakan dengan pertimbangan pengawas,’’ himbaunya. Soal MoU ini, kata wali kota, merupakan tindak lanjut dari berdirinya Kejari Kota Mojokerto. ‘’Ini tindaklanjut dengan Kejari sebelumnya, setelah ada Kejari Kota maka kita membuat MoU pendampingan dan bantuan hukum perdata dan TUN karena peran Kejari sebagai JPN,’’ katanya. Terhadap pengawasan yang dilakukan Kejari, kepala daerah ini mengatakan tidak masalah. Sebab, pendampingan ini adalah pelaksanaan kegiatan.Q kar

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Masud Yunus disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Mojokerto, Halila Rahma Purnama SH saat menandatangani MoU bantuan hukum, Rabu (11/1) kemarin.

Sekitar 80 Persen Sekolah Siap UNBK

293 Koperasi di Sidoarjo Usul Dibubarkan Sidoarjo, Bhirawa Karena tak melakukan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama dua tahun sebagaimana ketentuan Kemenkop, sebanyak 293 koperasi di Kab Sidoarjo pada akhir tahun 2016 lalu, diusulkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo kepada Kementerian Koperasi untuk dibubarkan. Disampaikan Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo, Dra Ec Sri Suryaningsih, kegiatan RAT bagi koperasi itu wajib dan sangat perlu, agar bisa menjadi koperasi yang aktif dan berkualitas. ‘’Sesuai ketentuan Kemenkop, koperasi yang tidak melakukan RAT selama dua tahun bisa dibubarkan. Padahal mereka itu tidak RAT tahunan,’’ jelas Sri, Kamis (12/1) kemarin. Tetapi, lanjut Sri, ada koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan karena kondisi tertentu. Misalnya koperasi PG Tulangan yang usul dibubarkan karena pabrik gula ini rencananya akan ditutup oleh Pemerintah. Disampaikan Sri, pihaknya selama ini membina koperasi di Kab Sidoarjo berdasarkan hasil pemeringkatan koperasi. Dari pemeringkatan akan dibina apa apa yang menjadi kekurangan koperasi yang ada. Pada akhir tahun 2016 lalu, kata Sri, pihaknya melakukan pemeringkatan pada 24 koperasi yang ada di Kab Sidoarjo. Hasilnya, 12 koperasi dinilai masuk kategori berkualitas dan 12 koperasi masuk kategori cukup berkualitas. ‘’Pemeringkatan koperasi itu wajib, sebab untuk acuan pembinaan pada koperasi,’’ jelas Sri. Koperasi-koperasi itu tetap akan dibina, Tapi bentuk pembinaannya berbeda-beda, karena harus melihat kelebihan dan kekurangan pada masingmasing koperasi. Pembinaan koperasi itu wajib agar bisa menjadi koperasi yang sehat, misal ada kekurangan pada managemennya maka yang kita bina pola managemennya.Q kus

1.706 Keluarga Miskin Mojokerto Terima Bantuan Tunai Mojokerto, Bhirawa Sedikitnya 1.706 orang Keluarga Sangat Miskin (KSM) di 32 Desa sewilayah Kec Dlanggu dan Kec Trowulan, Kab Mojokerto, secara bersamaan mendapat bantuan tunai dari pemerintah yang pencairannya, dimulai Rabu (11/1) lalu di Kantor Pos masing- masing. Mengingat banyaknya penerima bantuan tunai yang bakal mengambil di Kontor Pos, Koramil dan Polsek setempat menurunkan anggotanya untuk ikut menbantu pengamanan agar kegiatan berjalan lancar. Kapenrem 082/CPYJ, Mayor Rm Imam Duhri kepada Bhirawa, Kamis (12/1) mengatakan, sejumlah penerima yakni 1.706 orang ini merupakan hasil validasi tahap ke IV tahun 2016 dengan total pencairan dana sekitar Rp200 juta lebih. ‘’Mengingat PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria atau ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan,’’ katanya. Lebih lanjut dijelaskan, pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals/MDGs). Lima Komponen Tujuan MDG’s yang akan terbantu oleh PKH. Yaitu Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan Dasar, Kesetaraan Gender, Pengurangan angka kematian bayi dan Balita, Pengurangan kematian ibu melahirkan.Q min

5

Pengurus IKM menerima bantuan dari Menteri Pendidikan untuk beli sarana olahraga.

Sidoarjo, Bhirawa Penerapan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) tahun ajaran 2017 ini ditetap diharapkan bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan untuk USBN (Ujian Akhir Sekolah Berbasis Nasional) Mata Pelajaran (Mapel) nya juga wajib standar nasional. Sekolah-sekolah yang sudah mempersiapkan untuk mengikuti UNBK sudah ada sekitar 70% hingga 80%. Namun bagi sekolah yang belum siap tetap diperbolehkan menggunakan ujian regular seperti biasanya. Hal ini ditegaskan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Prof Dr Muhadjir Effendi MAP saat berkunjung ke SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Kamis (12/1) sore. Menurut Muhadjir, untuk soalsoal UNBK tentu saja sudah dipersiapkan Kementerian Pendidikan. Sementara untuk USBN sekolah bisa membuat sendiri, akan tetapi mereka juga harus mengikuti standar nasional. Oleh karena itu baik untuk UNBK maupun USBN soal-soal tidak akan jauh berbeda, karena sudah menggu-

nakan standar nasional. Bagi guru-guru yang menyusun soal mempunyai tugas untuk mengkalibrasi dengan standar nasional. Kalau sudah dilakukan seperti itu, maka standar nasional akan berjalan dengan baik. Jadi tugas guru yang menyusun soal sendiri, diwajibkan mengkalibrasi standar nasional. Sementara itu, menyinggung kondisi sekolah SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Ia mengaku sudah mengetahui kondisi sekolah sebelum menjadi Menteri Pendidikan. ‘’Sekolah ini sudah maju, sudah bagus sejak dulu. Namun masih belum cukup, karena para pesaing-pesaingnya yang diatasnya juga masih banyak,’’ katanya. Menteri Pendidikan juga mengingatkan kepada para siswa agar jangan memprioritaskan

achmad suprayogi/bhirawa

terhadap Mapel ujian nasional saja. Semua pelajaran itu sangat penting. Karena untuk membangun sebuah karakter itu tidak ditentukan oleh beberapa Mapel saja. Tetapi Mapel yang lain juga sangat diperlukan dan yang lebih penting lagi adalah kejujuran. ‘’Karena kejujuran adalah modal utama kita, siswa atau sekolah-sekolah yang tidak menerapkan kejujuran maka akan terjadi kehancuran. Maka SMA 2 Muhammadiyah 2 Sidoarjo harus menjadi contoh kejujuran,’’ pungkasnya. Sedangkan Kepala SMA 2 Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Dra Wigatiningsih, dengan seluruh jajarannya menyambut kedantangan Menteri Pendidikan yang khusus mengunjungi sekolahnya. Rombongan Menteri Pendidikan langsung disambut lagu Mars Muhammadiyah secara serentak oleh seluruh guru dan murid. Suara haru dan menggema telah memenuhi seluruh halaman dan gendung sekolah, karena ribuan siswa telah bernyanyi secara serentak hingga diteras-teras sekolah yang berlantai tiga itu.Q ach

Minta Bupati Jelaskan Pokir Dewan yang Tak Cair Gresik, Bhirawa Kebijakan kepemimpinan Bupati Sambari Halim Radianto terus dikritisi dewan. Setelah mutasi dikritisi F-PKB. Kini giliran F-PDIP berkirim surat pada pimpinan. Terkait dengan klarifikasi PokokPokok Pikiran (Pokir) DPRD 2016 yang tidak terealisasi. Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik, Mujid Ridwan mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan kebijakan bupati. Dengan masih banyak kegiatan yang pro rakyat tidak cair, awalnya muncul di Pokir dewan. Padahal sudah disepakati bersama, namun realisasinya masih nol. Dengan masih banyak alasan, sedang masyarakat penerima sedang menunggu dan berharap. Surat F-PDIP Nomor 066/FPDIP/DPRD/I/2017 tertanggal 5 Januari 2017, perihal surat klarifikasi Pokir DPRD 2016. Isinya mempertanyakan tentang bantuan hibah kelompok UKM, Peternakan dan Perikanan yang belum dicairkan. Padahal persyaratan administrasi penerima hibah sudah dilaksanakan oleh kelompok, baik verifikasi, tanda tangan NPHD maupun kwitansi pencairan sudah ditandatangani ketua kelompok masing-masing. Atas persoalan ini, eksekutif harus menjelaskan kepada lembaga-lembaga yang sudah melakukan proses pencairan hibah secepatnya. Pada masingmasing lembaga kenapa bantuan hibah itu, sampai akhir Anggaran 2016 tidak bisa dicairkan. Dalam surat itu, meminta tetap mengusulkan agar kelompok-kelompok yang tidak bisa di cairkan di tahun anggaran 2016. Bisa tetap diusulkan kembali untuk dicairkan melalui perubahan APBD tahun anggaran 2017, yang anggarannya sekitar Rp6 miliar. ‘’Kami minta untuk mempercepat pembahasan, sehingga dalam PAK bisa masuk. Sebab dewan sudah ditanya masyarakat kapan bisa cair, ada masyarakat yang ekstrim tanya. Bisa cair apa tidak, dan jangan bohonggi rakyat. Sebab seluruh persyaratan hingga notaris dan survei sudah dilakukan, namun hingga sekarang malah hilang kabar percairanya,’’ ujarnya. Sementara itu, Ketua Fraksi PAN, Faqih Usman menambahkan, alasan tidak bisa cair sebab Pemkab devisit sehingga tidak bisa cair itu secara umum. Namun kenyatanya bantuan musholah bisa cair di akhir tahun, anehnya UKM malah tidak jelas. Padahal untuk meningkatkan ekonomi rakyat, kalau saya lihat dikarenakan tak beraninya bupati dalam memahami persoalan dan terkesan menghabat. Padahal dalam visi misi bupati diatanranya adalah menguranggi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. ‘’Kami tidak paham kenapa kesepakatan bersama bisa tidak jalan, hingga sekarang F-PAN belum menentukan sikap. Masih menunggu dari partai, setelah itu akan menentukan sikap dan juga akan bersurat pada pimpinan,’’ tandasnya. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Gresik, Sholihudin SH mengatakan, surat dari FPDIP sudah didelegasikan pimpinan pada Komisi B, untuk segera dibahas dengan memanggil yang terkait. Mengenahi hasilnya ditunggu saja, kalau nanti hasilnya tidak puas bisa melangkah ke aturan tahap berikutnya. Bisa juga langsung memanggil bupati, jadi tergantung hasilnya nanti.Q kim

Jembatan Rejoto Siap Dioperasikan Diharapkan Buka Isolasi Kawasan Barat Kota Mojokerto Jembatan Rejoto yang menghubungkan wilayah Pulorejo dan Blooto Kec Prajurit Kulon kota Mojokerto siap dioperasikan. Proyek yang dianggarkan multy years mulai tahun 2014 itu menelan anggaran hampir Rp40 miliar. Dengan dioperasikannya jembatan sepanjang 130 meter itu diharapkan membuka kawasan barat Kota Mojokerto yang selama ini terisolasi. ‘’Dengan dioperasikannya Jembatan Rejoto ini bisa menghidupkan perekonomian kawasan barat kota. Sehingga kesenjangan pemerataan pem bangunan dengan kawasan timur bisa dipersempit,’’ kata Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus ketika meninjau persiapan peresmian Jembatan Rejoto, Kamis (12/1) kemarin. Dalam Sidak kemarin, wali kota didampingi Kadis PU Wiwit Febrianto, Kabag Humas dan protokol Heryana Dodik Moertono, Kasatpol Mashudi dan Camat Prajurit Kulon. ‘’Tahun ini pengembangan kawasan barat kita lanjutkan

dengan pembangunan jalan lingkar barat, pengoperasian kampung bahasa dan pembangunan Kampus PENS,’’ tambah wali kota. Terkait pemilihan nama Jembatan Rejoto, Mas’ud Yunus mengaku mendapatkan dari masyarakat ketika dirinya menggelar kegiatan lapangan. Saat itu seorang wanita mengusulkan kepada dirinya penggunaan nama Rejoto untuk jembatan prestisius ini. ‘’Jadi nama Rejoto itu murni dari usulan masyarakat Kel Pulorejo, Rejoto itu singkatan dari Pulorejo dan Blooto,’’ tandasnya.

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mas’ud Yunus didampingi Kadis PU dan Kabag Humas melakukan Sidak ke Jembatan Rejoto, Kamis (12/1) kemarin. Wali kota berharap, jika jembatan sudah dioperasikan, masyarakat harus ikut menjaga dan merawat keberadaan jembatan kebanggaan warga Kota Mojokerto itu. ‘’Bukan hanya ikut berpartisipasi, tapi

masyarakat harus ikut terlibat langsung dalam merawat dan menjaga keawetan jembatan,’’ pesan Wali kota. Terpisah Kadis PU Kota Mojokerto, Wiwit Febrianto menuturkan, Jembatan Rejoto bakal

diresmikan dan mulai dioperasikan 23 Januari mendatang. Secara tehnik, Jembatan Rejoto memiliki kemampuan daya beban mampu dilewati kendaraan dengan tonase setara truck kelas dua dan tiga. ‘’Karena lalu lintas kendaraan disini nanti bisa berupa truck yang mengangkut tebu, pasir hingga Sembako dan bahan bangunan,’’ urai Wiwit. Terkait umur tehnik jembatan, alumnus ITS Surabaya ini menjelaskan, jika dari spesifikasi bahan, sudah dihitung jembatan akan mampu bertahan hingga 50 tahun ke depan. Panjang jembatan utama, menurut Wiwit yakni 130 meter, yang terdiri dari tiga bentang dengan panjang masing-masing 40 meter, 50 meter dan 40 meter. ‘’Nanti setiap 10 tahun kita lakukan pemeriksaan dan perawatan,’’ pungkas Wiwit.Q kar


JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Anggaran Perbaikan Pasar Legi Terbakar Belum Jelas Kota Blitar, Bhirawa Belum adanya kepastian dari Pemerintah Pusat soal persetujuan anggaran yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar untuk pembangunan Pasar Legi. Pemkot Blitar mengajukan angaran ke Pemerintah Pusat sebesar Rp 50 miliar. Bahkan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar mendesak agar Pemerintah Kota Blitar lebih proaktif menanyakan ke Pemerintah Pusat tentang pengajuan anggaran tersebut, sehingga Pemkot segera mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat seperti diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yuhan Waluyo. "Pengajuan itu sudah disampaikan ke komisi II DPRD Kota Blitar dan sudah mendapatkan peesetujuan dari Dewan. Namun sejauh kami juga belum menerima jawaban dari Pemerintah Pusat apakah pengajuan anggaran itu disetujui atau tidak," kata Yuhan Waluyo. Untuk itu pihaknya juga mendesak agar Pemkot terus proaktif menanyakan ke Pemerintah Pusat, sebab sampai saat ini para pedagang korban kebakaran pasar tersebesar di Kota Blitar tersebut membutuhkan tempat berjualan permanen. "Saat ini sebagian mereka sudah direlokasi ke tempat berjualan sementara,namun relokasi sifatnya kan hanya sementara jadi Pemkot juga harus secepatnya memberi tempat berjualan permanen, terlebih Pemkot sebelumnya juga sudah menjanjikan kepada para pedagang jika tahun 2017 pasar Legi akan kembali dibangun," jelasnya. Wakil Wali Kota Blitar, Santoso juga memastikan Pemkot akan selalu pro aktif terkait pengajuan anggaran ke Pemerintah Pusat. Menurutnya dimungkinkan anggaran akan tersedia sekitar bulan Maret sehingga pembangunan Pasar Legi yang terbakar 12 juli 2016 lalu segera dilaksanakan. "Kami selalu proaktif, dengan harapan jika segera ada anggaran pasar Legi bisa segera dibangun lagi," kata Santoso.Q htn

Wawali Ajak Bekerja Sesuai Aturan Saja Madiun, Bhirawa Di hadapan para undangan yang terdiri dari LSM, Tokoh Agama, para pengusaha, Ademesi Perguruan Tinggi dan wartawa, pada acara forum dialog, Wakil Wali Kota Madiun H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum dengan berterus terang mengatakan, setelah terjun ke pemerintahan tidak semakin pintar tetapi malah semakin goblok. Ucapan Wawali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto itu membuat suasana menjadi gerrrr yang sebelumnya para undangan serius mendengarkan para nara sumber memberikan pemaparannya masing-masing. “Lha iya lo, saya ini awalnya menjadi Rektor Umer dua periode, setelah terjun ke pemerintahan malah jadi goblok. Lha gimana mahasiswa saya ada yang jadi Kepala SKPD. Lha saya tetap pancet begini saja. Makanya pada pemilu 2018 mendatang saya tidak mencalonkan lagi,” kata Wawali Sugeng Rismiyanto berterus terang seraya menam-

bahkan, jadi pejabat dua kali periode tidak ada bedanya. “Malah seperti ini. Terus mau apalagi. Mosok mau mencalonkan kembali. Ya tidak mungkin kan? Sudah saya terima seperti ini saja dan saya mensyukurinya,” katanya mantap. Meski demikian, kata dia, dirinya tetap konsisten tetap menjalan tugasnya hingga habis masa jabatannya tahun

sudarno/bhirawa

H. Sugeng Rismiyanto, SH.M.Hum 2018 mendatang. Bukan berarti mendekati habis masa jabatannya terus mencari-cari begitu tidak.

“Tetapi malah sebaliknya, mari kita bangun kepemerintahan Kota Madiun agar kedepannya lebih maju dan warganya lebih sejahtera. Dan itu bisa terwujud apabila, semua lapisan masyarakat termasuk para pemimpinnya bersatu bekerja bersama-sama dalam menghadapi segala problem yang ada,” kata dia. Kesempatan ini, lanjut dia, mumpung ketemu para pengusaha, jangan sampai mainmain dalam mengegolkan keinginannya. “Misalnya soal perijinan maupun soal pengerjaan pembangunan gedung dan sebagainya, jangan sampai main-main dengan saya atau setidaknya dengan staf Pemkot Madiun. Sampai ketahuan sido wallahu a’lam,” ujar dia. Menurut Wawali Kota Madiun, sekarang ini perlu diingat, banyak peneropong-peneropong atau banyak pengawasan dari

berbagai kalangan masyarakat dan pemerintah. “Jika demikian, mari kita bekerja dengan baik. Sebagaimana kata orang tua saya, kalau kamu bekerja jangan mencari duit atau uang. Tetapi bekerjalah dengan baik sehingga akan mendapatkan duit/uang,” kata Wawali mengutip pesan dari orang tuanya kepadanya disambut gerrr hadirin. Karena itu, kata dia, marilah bekerja sesuai topuksi masing-masing dengan pegangan aturan yang ada atau yang berlaku. “Sehingga kalau para pengusaha macam2 dengan saya tidak mungkin dan tidak akan bisa. Karena saya orang ya seperti ini tidak mau macam-macam. Kalau pengusaha mau ketemu saya. Silakan sekarang saja tetapi ketemunya ya disini saja bukan ditempat lain dan sebagainya. Itu namanya keterbukaan,” paparnya.Q dar

Beasiswa 12 Mahasiswa Tak Mampu Diserahkan

UNBK SMP Sederajat Dinas Pendidikan Masih Petakan Potensi Sekolah Lamongan, Bhirawa Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sampai saat ini belum bisa memastikan jumlah lembaga sekolah tingkat SMP sederajat yang siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang rencananya akan dilaksanakan pada Mei nanti.. "Saat ini kita masih belum bisa memastikan soalnya data lembaga sekolah yang siap melaksanakan UNBK datanya masih sementara, kemungkinan masih akan bertambah," kata Shodikin, Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, saat dikonfirmasi oleh awak media, Selasa (10/01) siang. Ia menyebutkan berdasarkan pendataan sementara jumlah lembaga sekolah yang siap melaksanakan UNBK sekitar 15 Lembaga sekolah. Sedangkan jumlah siswa yang menjadi peserta UN ada sebanyak 12.065 siswa yang terbagi sekitar 2. 988 siswa peserta UNBK dan sebanyak 9.077 siswa peserta UN tulis. Lanjut shodikin, pihaknya saat ini masih melakukan pemetaan potensi lembaga yang akan melaksanakan. Sebab, ada 2 potensi dalam pelaksanaan UNBK. Yang pertama, potensi Personal yakni siswa dan pengajar, yang kedua, potensi sarana prasarana. "Kadang potensi siswa dan pengajarnya siap melaksanakan UNBK, tapi potensi sarana alat komputernya kurang siap. Begitu juga kadang sarana nya siap, akan tetapi siswa atau pengajarnya belum siap," terang Shodikin. Shodikin menjelaskan, setelah dilakukan pemetaan potensi lembaga sekolah, terutama potensi sarana komputer. Maka, akan dapat diketahui untuk melaksanakan UNBK nantinya mana lembaga yang siswa dan pengajarnya siap, namun sarana komputernya jumlahnya kurang.Q yit

Jumat Pon, 13 JANUARI 2017

norkholis/bhirawa

Kasi pidsus kejaksaan negeri Sampang Yudie Arieanto didampingi Joko Suharyanto Humas kejaksaan negeri sampang.

Kejaksaan SP3 Tersangka Dirut BUMD PT SMP Sampang, Bhirawa Dalih tidak cukup bukti dan tak ditemuan kerugian negara, Kejaksaan negeri Sampang mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), terhadap penetapan tersangka Hasan Ali Dirut badan usaha milik daerah (BUMD) PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP). Dikeluarkannya SP3 status tersangka Hasan Ali oleh Kejaksaan tertanggal 22 November 2016 lalu, pelaksanaan penyidikan sudah berjalan dengan memeriksa semua direksi PT SMP dan saksi-saksi ahli, bahkan sudah dilakukan ekspos perkara tersebut di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Tinggi (KAJATI). “Hasilnya tidak ditemukan kerugian Negara,” kata kepala seksi pidana khusus (Kasi Pidsus) kejaksaan negeri Sampang Yudie Arieanto, Kamis (12/1). Lebih lanjut Yudie Arieanto menjelaskan, selain audit BPKP tidak menemukan kerugian negara dalam perkara ini, kemudian juga diperkuat keputusan mahkamah agung (MA) tahun 2015, terhadap vonis mantan Bupati Sampang Noer Tjahja CS yang menegaskan bahwa PT SMP bukan BUMD, melainkan perusahaan swasta. “SP3 tersangka Hasan Ali, sudah kami sampaikan pada yang bersangkutan, namun dikeluarkannya SP3 ini bukan bersifat permanen, jika ditemukan novum baru bisa saja diproses kembali,” terang Yudie Arieanto yang didampingan humas kejaksaan negeri Sampang Joko Suharyanto. Sementara di tempat yang sama di ruang humas Kejaksaan negeri Sampang, Wakil

ketua DPP ormas GAIB M. Yusuf sangat kecewa terhadap langkah kejaksaan mengeluarkan SP3 dirut BUMD PT SMP tersebut. Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan perkara ini pada komisi pemberantasan korupsi (KPK). Menurut M. Yusuf, penetapan tersangka Hasan Ali oleh Kejaksaan Negeri Sampang pada Agustus 2016, lalu keputusan MA terkait PT SMP itu dikatakan swasta pada tahun 2015, mestinya sejak awal kejaksaan sudah mengetahui putusan MA tersebut. “Kemudian kalau dikatakan tidak ada kerugian negara, coba kita ambil contoh rapat umum pemegang saham (RUPS) BUMD PT SMP tahun 2013 ada dua keputusan pertama perubahan direksi PT SMP dengan Hasan Ali sebagai Dirut PT SMP, kemudian ada putusan bahwa deviden Rp. 16 miliar tidak boleh dibagi. Namun usai RUPS tersebut ditahun yang sama, PT SMP melakukan transfer Rp 16 miliar sebanyak dua tahap pada BUMD PT geliat sampang mandiri (GSM) selaku induk perusahaan,” jelas Yusuf. Pihaknya berharap, laporan ke KPK nantinya bisa menindaklanjuti perkara BUMD PT SMP ini, agar para pelaku korupsi uang rakyat bisa diseret ke meja hijau, sebab mantan Bupati Sampang dan mantan dirut dan direktur PT SMP sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Lalu pertanyaannya apakah direksi PT SMP yang baru tidak bisa diproses hukum, mengingat hilangnya brangkas PT SMP Rp 1,2 miliar dan transfer devide Rp.16 miliar, secara waktu terjadi saat direksi baru PT SMP.Q lis

Situbondo, Bhirawa Pemkab Situbondo melalui Dinas Pendidikan (Dipendik) Kabupaten Situbondo bersama Dewan Riset Daerah (DRD) menyerahkan bantuan beasiswa bagi 12 mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Kamis kemarin (12/1). Penyaluran bantuan beasiswa yang bernama ‘Situbondo Unggul’ itu dipimpin langsung Bupati Dadang Wigiarto bersama Sekda Syaifullah. Ikut mendampingi Ketua DRD Mashudi dan jajaran Dinas Pendidikan Situbondo. Tak lupa juga 12 mahasiswa penerima bantuan beasiswa ikut hadir dengan didampingi para orang tua. Menurut Ketua DRD Situbondo Mashudi, pada tahun 2016 ini jumlah mahasiswa yang terjaring dalam program beasiswa Situbondo Unggul lebih sedikit dari penerima tahun 2015 lalu yakni hanya 12 orang. Ini disebabkan, kata Mashudi, Pemkab lebih banyak memberikan peluang kepada mahasiswa jurusan program terapan dan tehnik Pertanian serta Perikanan. “Pada tahun sebelumnya kami juga memberikan bantuan serupa kepada para mahasiswa asal berbagai Fakultas PTN di Jatim yang berasal dari Situbondo, ” ujar Mashudi. Masih kata Mashudi, seleksi saat awal launching program Situbondo Unggul

tidak dibatasi namun sebaliknya saat ini sudah dibatasi karena menurunnya jumlah minat terkait dengan penjurusan di PTN. Selain itu juga dipicu oleh susahnya masuk di PTN, aku dia, karena harus lolos sesuai dengan standart yang ditentukan. “Ke depan program ini harus dikawal sebelum membuat proposal. Untuk tahun ini mahasiswa yang mendapat beasiswa diterima kuliah di UIN Surabaya; UIN Malang; Unibraw; Unej Jember; Poltek Negeri Jember dan IAIN Jember,” papar Mashudi dengan didampingi jajaran Dipendik Situbondo kemarin. Apa saja yang ditanggung Pemkab untuk program Situbondo Unggul ? Secara gamblang Mashudi membeberkan diantaranya biaya hidup (living cos) hingga biaya akademik dari mulai awal masuk kampus sampai akhir menyandang gelar sarjana ditanggung Pemkab Situbondo. “Program ini kami harapkan kedepan terus disoislisasikan agar para peminat terus menanjak. Tentunya harus sesuai dengan persyaratan dan lulus seleksi dari timsel,” ungkap Mashudi. Di sisi lain Bupati Situbondo Dadang Wigiarto menambahkan, sasaran program ini diharapkan siswa berprestasi di SMA/SMK/ MA tidak sampai putus asa untuk melanjutkan kuliah karena alasan biaya. Q awi

sawawi/bhirawa

Bupati Dadang Wigiarto bersama Sekda Syaifullah dan Ketua DRD Mashudi saat acara penyerahan beasiswa bagi 12 mahasiswa tidak mampu asal Situbondo, Kamis (12/1).

Salah Satu Kembar Siam Bertahan 38 Hari Nurul Iman Mustari Berharap Desti Bisa Sehat dan Normal Desta Aminatus Zahro, bayi pasangan Nurul Iman Mustari (38) dan Jumani (32) warga Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo hanya bertahan 38 hari, Desta salah satu bayi kembar siam dempet perut (Omphalopagus) berjenis kelamin perempuan lahir di RS Ibu dan Anak Amanah Kota Probolinggo, meninggal dunia. Nurul Iman Mustari sang bapak berharap Desti Bisa Sehat dan Normal.

wiwit/bhirawa

Jumani ibu Desta dan Desti saat di RSUD dr. Sutomo Suraya bersama dokter.

Menurut Nurul Iman Mustari, Kamis (12/1), dokter sudah berusaha keras menyelamatkan anaknya, namun kehendak berkata lain. Operasi pemisahan, Senin (26/12) dan operasi karena usus bocor. Sedangkan kondisi bayu Desti stabil dan masih mengkonsumsi ASI. "Lambat laun kondisi Desta menurun, tidak seperti Desti yang makin sehat. Hingga akhirnya Desta meninggal akibat kelainan fungsi jantung," katanya. "Setelah proses pemisahan Desta Desti, kondisi Desta sangat lemah, ususnya bocor dan ke-

lainan jantung. Saya berterimakasih ke dokter dan tim medis atas upaya maksimalnya. Semoga Desti bisa sehat dan normal," harap Nurul Iman. Bayi kembar siam dempet perut berjenis kelamin perempuan lahir di RS Ibu dan Anak Amanah Kota Probolinggo, pukul 19.00 WIB, Rabu (21/12). Tim dokter menyebutkan, bayi kami tak memiliki anus. Pasca menjalani operasi pemisahan, kondisi bayi kembar siam dempet perut (Omphalopagus) relatif stabil, namun belum melewati fase kritis.

Sehingga, kata Nurul Iman, bayi tersebut harus menjalani perawatan intensif di ruang isolasi intensive care unit (ICU), gedung bedah pusat terpadu (GBPT), RSUD Dr Soetomo Surabaya. “Anak kami ditangani Ketua tim kembar siam RSUD Dr Soetomo Surabaya, dr Agus Harianto SpA(K), terkait kondisi bayi bernama Desta Amadatuz Zahro dan Desty Amadatuz Zahru, kala itu kami lega,” tutur Nurul Iman. Kala itu, lanjut Nurul Iman, tim dokter kembar siam terus fokus terhadap pemberian nutrisi, serta penanganan infeksi pada bagian usus dan perut, serta buang air besar (BAB) pasca operasi kolostom pada bayi yang lahir premature pada usia 34 minggu. "Untuk membantu bisa melewati fase itu, yang perlu diwasapadai yaitu infeksi pada kulitnya, pendarahan-pendarahan, atau

fungsi pencernaan, mengingat bayi kami dalam keadaan sedang perbaikan," terang Nurul Iman. Setelah mendapatkan penanganan pemisahan jabang bayinya, kami sangat gembira bercampur cemas. "Perasaan saya ya gembira. Mudah-mudahan kondisi anak saya terus membaik, saya terus menunggu di sini sambil berdoa," tandas Nurul. Mengenai biaya untuk berobat bayinya, pria yang kesehariannya bekerja sebagai tukang batu atau kuli bangunan ini mengaku menggunakan BPJS. "Ya perekonomian saya yang serba paspasan ini, apalagi saya cuma bekerja sebagai kuli bangunan, rumah sakit menyarankan untuk menggunakan BPJS, hingga saat ini kami masih menggunakan BPJS, kami berharap hal tersebut bisa dilakukan hingga Desti sehat dan stabil," tambah Nurul.Q wap


JAWA TIMUR

Jumat Pon, 13 JANUARI 2017

7

Tunggu Nota Dinas Bupati

KILAS JATIM

DD di Sumenep 2017 Diprediksi Naik Rp 100 Juta per Desa Sumenep, Bhirawa Anggaran Dana Desa (DD) di Kabupaten Sumenep, pada tahun 2017 diprediksi bakal naik Rp100 juta per desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ahmad Masyuni mengatakan, saat ini masih tahap penyusunan plafon anggaran, namun diprediksi bakal naik Rp100 juta per desa dibanding tahun 2016. "Insya Allah anggaran DD tahun ini naik, tapi saat ini masih dalam tahap penyusunan plafon anggaran. Kenaikan itu diprediksi Rp100 juta per desa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ahmad Masyuni, Kamis (12/1). Menurutnya, rencana naiknya anggaran DD di 330 Desa di Kabupaten paling timur Pulau Madura diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dalam sistem perekonomian masyarakat. "Dana Desa itu jangan hanya digunakan untuk peningkatan infrastuktur di desa, tapi bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja bagi warganya agar masyarakat didesa tersebut tidak mencari kerja ke luar negeri,"terangnya. Ia menerangkan, kalau DD itu hanya dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur, tidak menutup kemungkinan akan sia-sia. Karena warga setempat merantau keluar desa atau negeri. "Kalau warganya sudah pada merantau, percuma infrastruktur bagus, makanya antara peningkatan infrastruktur dan lapangan kerja harus imbang," tuturnya. Ditegaskan Masuni, bertambahnya DD tersebut bisa diperuntukkan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). Dengan adanya BUM Des tersebut nanti bisa mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka warga yang bekerja diluar negeri. "DD juga diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat," harapnya. Selama ini, semua desa di Kabupaten Sumenep menerima DD sebesar Rp1 miliar lebih per desa.Q sul

Diknas Belum Cairkan Tamsil Guru Selama Sembilan Bulan Probolinggo, Bhirawa Setidaknya 415 guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) non sertifikasi harus terus bersabar untuk mencairkan tambahan penghasilan (tamsil) 2016 yang belum terbayar selama 9 bulan. Hal tersebut disebabkan Dinas Pendidikan setempat masih harus menunggu Nota dinas dari Bupati. Meski Pemerintah Pusat telah mencairkan dananya, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo belum mencairkan ke rekening penerima. Ketua Perhimpunan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Probolinggo Purnomo, Kamis (12/1) mengatakan, keterlambatan pencairan tamsil ini, tidak sampai mengganggu kinerja guru. Sebab, jauh-jauh hari pihaknya sudah

melakukan sosialisasi tentang keterlambatan pencairannya. “Saya berharap agar tamsil ini segera dicairkan. Jangan sampai berlarut-larut. Sebab, ini bagian dari harapan guru PNS yang tidak mendapat sertifikasi,” ujarnya.

Kabid Pembinaan Ketenagaan Dispendik Kabupaten Probolinggo Edi Karyawan mengatakan, anggaran tamsil berasal dari APBN untuk 415 guru PNS nonsertifikasi, sudah berada di kas daerah. Setiap guru dianggarkan mendapat Rp 250 ribu per bulan. Pihaknya belum bisa mencairkan karena masih menunggu petunjuk Bupati. “Kami akan membuat nota dinas dulu tentang nama-nama yang dapat tamsil. Kalau sudah disetujui Bupati, maka pencairannya akan segera dilakukan,” katanya. Edi mengatakan, tamsil tahun kemarin baru terbayar 3

Badan Keuangan Daerah (BKD). “Lalu akan dibuatkan nota dinas lalu akan diajukan ke Bupati,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tanto Waluno mengatakan, pencairan tamsil guru PNS nonsertifikasi telat karena Pemerintah Pusat baru mentransfer akhir 2016. Sehingga, anggaran ini masuk ke dalam APBD 2017. “Anggaran tamsil sudah dapat dicairkan. Kalau ada pengajuan pencairan dari Dispendik, akan segera kami cairkan ke rekening masing-masing guru,” tambahnya.Q wap

Tahun 2017, Jumlah Penerima PKH Diproyeksi Bertambah

Pemenang Tender Proyek EPC J-TB Tunggu SKK Migas Bojonegoro, Bhirawa Sampai kini pemenang tender Megaproyek Engineering Procurement and Construction (EPC) Gas Processing Facility (GPF) Lapangan Jambaran-Tiung Biru (JTB) di Kabupaten Bojonegoro, masih belum diketahui. Sebab, rekomendasi yang dikirim dari operator Lapangan Gas J-TB belum keluar. Bagian Hukum dan Humas Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC), Wisnu Bahriansyah mengatakan, proses penetapan pemenang tender proyek EPC J-TB sampai saat ini tahapanya masih di SKK Migas. “Penetapan pemenang tender masih di riview oleh SKK Migas,” ujar Wisnu usai mengikuti rapat bersama terkait Tanah Kas Desa Gayam, di depan ruangan Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro. Kamis (12/1). Pihaknya juga memastikan, jika penentapan pemenang tersebut sudah di tetapkan oleh SKK Migas, PEPC bakal segera berkoordinasi dengan berbagai pihak. “Saat ini belum keluar pengumuman resmi dari SKK Migas, jadi belum diketahui,” imbuhnya. Kendati demikian, kaitanya dengan pemenang tender proyek tersebut salah satu pertimbanganya adalah ketegasan dari calon pembeli gas lapangan Jambaran-Tiung Biru (J-TB). “Kalaupun hasil pemenangnya sudah ada dan harga gasnya belum sepakat kan sama saja. Jadi harus pararel,” tandasnya. Sebelumnya beredar kabar ada tiga calon pembeli gas, yakni PT Pupuk Kujang Cikampek, PT PLN (Persero) dan PT Pertamina. Namun, pihak PT Pupuk Kujang Cikampek dan PT PLN (Persero) mundur, membatalkan pembelian gas dari lapangan J-TB tersebut. Dengan alasan ke okonomisan yang menguntungkan perusahaan. "Dulunya perusahaan pupuk dan PLN juga bakal membeli. Namun membatalkanya. Kami mengharapkan Pertamina. Kelihatanya Pertamina yang positif membeli," pungkasnya.Q bas

bulan. Sisanya selama 9 bulan belum dicairkan karena saat Perubahan APBD 2016 didok, pemkab belum mendapatkan transferan dana dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat berjanji akan membayar tamsil itu tahun ini. Kini, dana itu sudah berada di kas daerah. Sejatinya, tamsil ini biasanya cair setiap 3 bulan sekali. Namun, tahun kemarin hanya cair untuk 3 bulan. Selebihnya, akan dicairkan tahun ini. Tapi, sejauh ini Dispendik belum bisa memastikan kapan tamsil untuk 9 bulan tahun kemarin itu akan dicairkan. Alasannya, Dispendik masih akan berkoordinasi dengan

Enik Yanto, korban sengatan listrik saat menjalani pelayanan medis kemarin.

sawawi/bhirawa

Bersihkah Pelepah Kelapa Warga Kesetrum Listrik Situbondo, Bhirawa Warga Dusun Nyiurcangka, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo geger menyaksikan Enik Yanto (41) kesetrum listrik ketika membersihkan pelapah pohon kelapa, Kamis (12/1). Menurut keterangan tetangga korban saat menyaksikan korban mengatakan, Enik Yanto dimintai tolong oleh Dadang yang masih tetangga dekat korban untuk membersihkan pelepah pohon kelapa didepan rumah Dadang. Pohon kelapa tersebut diketahui berdekatan dengan kabel listrik PLN jaringan Situbondo. "Ketika membersihkan pelepah pohon kelapa tersebut, ada salah satu pelapah yang tersangkut kabel PLN dan mengenai korban. Akibat tersengat arus listrik korban pingsan diatas pohon. Namun setelah beberapa menit kemudian, korban sadar dari pingsan dan turun dari pohon kelapa yang dipanjatnya," jelas Tarno warga setempat.

Begitu melihat korban turun dari pohon kelapa tetangga korban yang melihat kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan. Sejumlah warga lain melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapongan. Hingga saat ini keluar dari kondisi kritis dan dibawa ke Puskesmas Kapongan. "Saat ini kondisi korban sudah mulai membaik. Ini setelah mendapat perawatan medis di Puskesmas Kapongan," jelas Kapolsek Kapongan AKP Agus Supariyono, kemarin. Pengamatan Bhirawa menyebutkan, insiden kecelakaan sengatan listrik yang menimpa Enik Yanto dengan sekejab diketahui warga Desa setempat. Ratusan warga secara mendadak mendatangi TKP guna melihat dari jarak dekat. akibat insiden ini sejumlah kerabat korban menangis histeris melihat kondisi tubuh Enik Yanto. "Alhamdulillah korban sudah mulai pulih sehat kembali," terang Sutomo kerabat korban kemarin.Q awi

Bojonegoro, Bhirawa Jumlah sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bojonegoro, pada tahap kempat validasi 2016 bertambah sebanyak 25.948 penerima dari sebelumnya berjumlah 21.023 penerima. “Ada tambahan untuk tahun 2017 ini Proyeksinya kurang lebih 3.000 penerima, karena hasil validasi data apakah memenuhi komponen atau tidak belum dilakukan,” ujar Dwi Harningsih Kabid Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, kemarin (12/1). Menurut dia, tambahan jumlah sasaran penerima PKH di Bojonegoro itu sesuai informasi dari pemerintah pusat, tambahan penerima bantuan itu karena Kementerian Sosial (Kemensos) akan memperluas cakupan program peningkatan kesejahteraan warga kurang mampu itu. Data reguler penerima dana PKH pada tahun 2016 tahap pertama ada 21.572 penerima, dengan anggaran sebesar Rp16,910,431,250, pada tahap kedua ada 21.035 dengan anggaran sebesar Rp6,078,551,250, tahap ketiga ada 21.023 penerima, dengan besaran anggaran Rp 6,239,695,000 dan tahap ke empat 21.023 penerima dengan anggaran Rp 6,107,382,500. “Tahap keempat ada validasi. Dan bertambah menjadi 25.948 penerima dengan anggaran 6,929,106,841,” jelasnya. Dia mengatakan, kuota tersebut setiap bulanya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim pen-

damping yang ada di tiap desa. “Tiap bulan diverifikasi, oleh semua tim,” ucapnya. Dijelaskan pula olehnya, para penerima tersebut berasal dari beberapa kategori, mulai dari ibu hamil, balita, siswa SD, SMP dan SMA, ditambah, lansia umur 70 tahun keatas dan disabilitas. “Untuk kategori lansia mendapat dana sebesar Rp 3.300.000, sedangkan cacat berat mendapat Rp 1.900.000,” ungkapnya. Dia mengatakan, program PKH dalam jangka pendek diharapkan mengurangi beban rumah tangga kurang mampu. Kemudian target jangka panjang bisa memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. “Generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan, kecuali kriteria penerima manula,” kata Dwi. Pihaknya memproyeksikan, untuk tambahan peserta PKH pada tahun 2017 ini rencananya bakal ditambah. “Tambahan peserta untuk tahun 2017 ini Proyeksinya kurang lebih 3000 penerima,” imbuhnya. Untuk mengawal program PKH agar tepat sasaran, kinerja pendamping program ditingkatkan. Sehingga penerima program tersebut bisa sampai pada mereka yang membutuhkan. Di bagian lain, Sumarni, penerima warga Dander mengaku senang menerima bantuan program PKH. Uang tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan anak agar mampu meraih pendidikan tinggi.Q bas

70 Persen TKI Tulungagung Bekerja di Taiwan Tulungagung, Bhirawa Sekitar 70 persen tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur memilih Taiwan sebagai negara tujuan bekerja, baik sebagai asisten rumah tangga, pengasuh balita/anak (baby sitter), pengasuh orang jompo hingga pekerja pabrikan. "Dulu favoritnya ke Malaysia, namun sekarang trennya bergeser ke Taiwan," kata Kepala Bidang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja

dan Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung Trining CH Rahayu, Kamis (12/1). Ia menyebut jumlah TKI dengan negera tujuan Taiwan pada 2015 sebanyak 1.840 orang, sementara pada 2016 naik menjadi 2.241 orang. Trining menuturkan jumlah TKI asal Tulungagung yang terdaftar berangkat ke luar negeri selama kurun 2016 tercatat sebanyak 3.463 orang. Mereka bekerja di beberapa

negara tujuan, seperti Taiwan (2.241 orang), Malaysia (123 orang), Hongkong (544 orang), Brunei Darussalam (396 orang), New Zealand (65 orang), Singapura (93 orang) dan Aljazair (1 orang). "Jumlah ini meningkat sekitar 7,5 persen dibandingkan pada 2015 lalu sebanyak 3.211 orang yang menjadi TKI," ujarnya. Ia menjelaskan Taiwan menjadi negara tujuan favorit TKI asal Tulungagung karena selama ini pemerintah Taiwan

dengan Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dalam hal penempatan dan pengawasan tenaga kerja. Bahkan, dua bulan lalu, lanjut Trining, perwakilan lembaga setingkat DPR di Taiwan berkunjung ke Tulungagung untuk meningkatkan kerja sama dalam bentuk lain. "Seperti alih teknologi pangan yang saat ini proses kelanjutannya masih dibahas antara Pemkab Tulungagung dengan Taiwan," katanya.

Trining menambahkan selain kerja sama dalam industri pertanian, banyak juga TKI yang memilih negara tujuan Taiwan untuk bekerja di pabrik maupun perumahan sebagai perawat orang jompo. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung tercatat TKI yang bekerja pada rumah tangga (informal) sebanyak 1.589 orang, dimana hampir seluruhnya perempuan, sedangkan laki-laki hanya sebanyak sembilan orang.Q ant

Longsor di Tosari Pasuruan Ganggu Jalur Wisata Gunung Bromo Tingginya intensitas hujan di wilayah Tosari, Kabupaten Pasuruan, membuat sejumlah jalan tertimbun longsor. Lima titik longsoran itu, dua diantaranya sempat menutupi jalan utama di Dusun Wonopolo, Desa Ngadiwono dan Dusun Wonokitri, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari sejak Selasa (10/1) malam. Akibatnya, jalur wisata menuju kawasan Gunung Bromo dan puncak penanjakan dari Tosari, Pasuruan tertutup material tanah longsor selama sehari penuh. Salah satu warga Wonokitri, Siswaji mengungkapkan longsoran material tanah setinggi 4 meter dan lebar 3 meter tersebut, membuat transportasi wisata menuju puncak penajakan hingga lautan pasir Gunung Bromo terputus. Bahkan untuk kendaraan roda empat harus memutar sejauh 5 kilometer lebih dari Wonokitri ke Tosari. “Hujan terjadi sejak pagi hari, di kawasan Tengger Bromo Pasuruan. Malamnya mendadak ter-

dengar suara tanah yang jatuh bergemuruh ke jalanan. Setelah saya lihat ternyata terjadi longsor dan menutupi jalan desa menuju kawasan wisata Gunung Bromo,” tandas Siswaji kepada sejumlah wartawan, Kamis (12/1) siang. Diakuinya, longsor di tempatnya kerap terjadi meski hanya berskala kecil. Namun, saat ini longsor cukup besar hingga menutup badan jalan. “Longsoran tanah ini sempat memutuskan jalur

ekonomi warga. Karena jalan ini merupakan jalur utama bagi warga Desa Wonokitri untuk menuju Kecamatan Tosari. Hanya kendaraan roda dua bisa melewatinya dan itupun harus berhati-hati lantaran sangat jalannya licin,” tegas Siswaji. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana menyampaikan bahwa pihaknya dibantu warga sekitar melakukan pembersihan material tanah yang menutup jalan utama menggunakan alat berat. “Hari ini kami bersihkan dengan alat berat. Targetnya sehari, sudah bersih total dari tumpukan longsor. Kami tadi juga dibantu warga sekitar. Jalan ini merupakan jalur transportasi bagi warga,” kata Bakti Jati Permana.

Tak hanya menimbun jalan menuju kawasan wisata Bromo, longsor juga menimbun sejumlah rumah yang ada di kawasan Wonokriti. Saat ini ada dua rumah yang dilaporkan terdampak longsor. “Yang satu terkena dapur dan yang satu terkena terasnya. Kerusakannya tak seberapa parah dan rumah masih bisa ditempati,” imbuh Bakti Jati Permana. Saat ini pegunungan Bromo, Tosari sudah masuk dalam pemetaan kawasan rawan longsor. Termasuk juga selama musim hujan pihaknya menetapkan wilayah Kecamatan Tosari menjadi prioritas utama penanganan bencana longsor. Karena, selama musim hujan bencana longsor bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa diprediksi.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Jalan menuju kawasan wisata Gunung Bromo, tepatnya di Dusun Wonopolo, Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari tertimbun longsor, Kamis (12/1). Petugas BPBD Kabupaten Pasuruan dibantu warga sekitar tengah membersihkan material longsor.


EKONOMI - BISNIS

8

Jumat Pon, 13 JANUARI 2017

Geliat Harga Cabai

Di Madiun Turun, Kediri Masih Melejit Madiun, Bhirawa Setelah dilalukan Operasi Pasar (OP) Senin (9/1) sampai Rabu (11/1), akhirnya harga lombo/cabe di Kota Madiun Kamis (12/1) harganya menurun menjadi Rp50 ribu/Kg dari Rp80 ribu/Kg. Namun di Kota Kediri harganya mencapai Rp 99 ribu/kg. Wakil Bulog Sub Divre Wilayah IV Madiun Edy Sarjono, SE MSi menjelaskan, menurunnya harga cabai itu karena di Ngantang Kabupaten Malang sedang panen raya cabai. Meski stok cabai di Ngantang melimpah, namun dalam hal ini untuk kebutuhan OP di Bulog Madiun, sementara hanya mengambil/membeli 150 Kg. "Nanti kalau sudah habis kami membeli cabai ke Ngantang Kab Malang lagi. Ya pada intinya takut keburu cabai busuk," kata Edy Sarjono, Kamis (12/1). Pantau Bhirawa, meski harga OP cabai yang dilakukan Bulog Sub Divre IV Madiun mengalami penurunan namun harga cabai di pasaran umum masih harganya Rp95 ribu/Kg. Dengan demikian, pelaksanaan OP Bulog Madiun belum diketahu masyarakat secara luas. Terkait perihal terurai diatas, kata Waka Bulog Madiun Edy Sarjono, mulai besok (Jumat 13/ 1) OP cabai akan ditambah. Yang semula ada dua tempat. Jumat akan ditambah OP cabai di Pasar Besar Madiun (PBM). "Ya,

mudah-mudahan OP cabai dan kebutuhan bahan pokok lainnya di PBM berjalan lancar,"kata Waka Bulog berharap. Salah satu pembeli cabai OP Bulog Madiun , Wati mengatakan, dirinya bersama ibu-ibu lainnya merasa senang kalau harga cabai OP Bulog bisa menurut. "Lha kemarin katanya harga cabai OP ini harganya Rp80 ribu/Kg, sekarang kok sudah turun menjadi Rp50 ribu/Kg. Ya Alhamdulillah to mas. Daripada ke Pasar Besar Madiun sudah jauh harga cabainya cukup tinggi," katanya. Sementara itu harga cabe rawit di Kota Kediri semakin melejit, dalam kurun dua minggu terakir terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 99 ribu. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui Bulog mulai Senin lalu terus melakukan operasi pasar untuk menekan melambungnya harga cabe. Data Dinas Perdagangan dan Energi (Disperindag) Kota Kediri rata-rata kenaikan cabe rawit di Pasar Tradisional mencapai harga Rp 98,600. "Dari hasil

Suasana Operasi Pasar (OP) di depan kantor Bulog Sub Divre Wilayah IV Madiun di Jalan DI Panjaitan Madiun Kamis (12/1). Tampak beberpa pembeli cabai OP Bulog Madiun. sudarno/bhirawa

pantauan tim kami di Pasar Sentono Betek 98,500, Sedangkan di pasar Bandar sudah mencapai Rp 99 ribu " kata Kabid Perdagangan Disperindag Kota Kediri Dian Ariani Kepala Disperindag Kota Kediri Yety Setiorini mengungkapkan melambungnya harga cabe di

Kota Kediri kerena pengaruh faktor cuaca yang dinilai ekstrim, sehingga ketersedian barang tidak maksimal, dan petani tidak memiliki ketersediaan barang berlebih."Biasanya ketersediaan cabai di Kota Kediri disuplai dari Pare, kabupaten Kediri. Dan rupanya dengan op-

erasi pasar ini Bulog juga mengambil diri Kabupaten malang" kata Yeti pada Wartawan Kepala Bulog Divre Kediri Joni mengatakan hal yang sama penyebab dari melejitnya harga cabe ini disebabkan banyaknya sentra pertanian cabe yang gagal panen akibat cuaca, untuk mem-

berikan kemudahan masyarakat pihaknya terus menggelar operasi pasar hingga harga cabai normal "Mulai hari senin kita melakukan operasi pasar, namun tidak banyak kita perhari siapkan 10-25 kilo, kita tidak merani menyimpan banyak takut busuk" kata Joni. Q dar,van

TPS Luncurkan Sistem Pembayaran e-Payment

Kurs JUAL

BELI

USD

13,545.00

13,411.00

SGD

9,343.31

9,249.60

EUR

14,092.22

13,947.44

JPY

11,473.95

11,357.55

GBP

16,576.37

16,402.99

Surabaya, Bhirawa PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menggandeng beberapa bank yang telah bermitra diantaranya Bank BNI, Mandiri, BRI, Bank Jatim dan CIMB Niaga untuk meluncurkan sistem pembayaran epayment yang disebut Fastpay (Fast, Accurate, Secure and Traceable Payment System). Sistem pembayaran epayment ini dilakukan guna memberikan kemudahan bagi pengguna jasa kepelabuhanan

dalam melakukan pembayaran. "Kini, kami hadir dengan paperless, pelayanan 24/7, dan pelayanan lebih cepat dan tepat untuk anda," ujar Finance Director PT TPS, Nur Syamsiah, dalam rilisnya, Kamis (12/1). Dia menjelaskan, dengan dijalankannya sistem pembayaran secara online tersebut, pengguna jasa tinggal klik saja komputer di kantornya masing-masing untuk melakukan pencetakan invoice, tidak

Sumber: Bank Indonesia (4 JANUARI 2017)

RAGAM EKBIS

UMKM Jatim Sumbang 54,98% Terhadap PDRB Surabaya, Bhirawa Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) dalam menyokong pertrumbuhan ekonomi di Jawa Timur sangat besar. Bahkan sektor UMKM menyumbang 54,98 persen terhadap PDRB. Tahun 2016, dari PDRB senilai Rp 1.851 triliun, sektor UMKM dan koperasi menyumbang sebanyak Rp 1.017 triliun. "Saat terjadi krisis ekonomi, sektor UMKM ini yang mampu bertahan. Dari data BPS Tahun 2013, UMKM di Jatim sebanyak 6,8 juta. Data UMKM kita itu sudah sangat valid dan jelas bahkan by name by address nya. Sektor UMKM juga menyerap 92 persen tenaga kerja di Jatim," kata Gubernur Jatim, H Soekarwo saat dikonfirmasi, Rabu (11/1). Q jnr

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2007, Hitam, AG2214QA, a/n. Nurwahyudi, Ds. Sukorejo, Karangrejo-T.Agung No. 74/IMB/BI-II/2017 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Biru Putih, AG4434QA, a/ n. Bambang Hariyono, Ds. Bendosari, Ngantru-T.Agung No. 75/IMB/BI-II/2017 HILANG BPKB, Honda, th. 2011, Putih Violet, AG3229OB, a/n. Yanawati, Ds. Sumberagung, Rejotangan-T.Agung No. 76/IMB/BI-II/2017 HILANG STNK, Yamaha, th. 2011, Merah, AG6703RBB, a/ n. Supriyadi, Ds. Tawing, Gondang-T.Agung No. 77/IMB/BI-II/2017 HILANG STNK, Honda, th. 2003, Hitam, AG3479TB, a/n. Solikah, Ds. Purworejo, Ngunut-T.Agung No. 78/IMB/BI-II/2017

KOTA BLITAR HILANG BPKB, AG 989 PM Toyota Nav1, a/n Hartono, Alamat Jl. Kacapiring No.81 RW03/02 Blitar Kelurahan/ Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar No. 79/IMB/BI-II/2017

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menggandeng beberapa bank yang telah bermitra diantaranya Bank BNI, Mandiri, BRI, Bank Jatim dan CIMB Niaga untuk meluncurkan sistem pembayaran e-payment

perlu lagi menunggu kiriman dari TPS. Sistem pembayaran e-payment bersifat real time dan bersifat host-to-host. Fastpay adalah produk bersama TPS dan Bank Mitra TPS yang merupakan sistem pembayaran baru di TPS sebagai pengganti Warkat Dana (WD), Running Deposit (RD) dan Estimasi Perhitungan Biaya (EPB) yang sebelumnya harus mengurus langsung di kantor PT TPS dengan mengisi berbagai macam dokumen fisik. Sementara itu, Manager Keuangan TPS Seno Budiharto mengatakan, melalui Fastpay, nantinya pengguna jasa semakin mudah dalam membayar jasa kegiatan lapangan untuk forwarder dan kegiatan dermaga untuk shipping agent. Banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh pengguna jasa antara lain pembayaran akan menjadi lebih praktis, lebih mudah, dan juga lebih cepat dan tepat. "Sebenarnya ini bukan hal yang baru, sejak 2016 kami sudah sosialisasikan hal ini kepada para pengguna jasa, namun karena yang sadar teknologi masih di bawah ekspektasi, maka kami kembali mengingatkan untuk seg-

era membiasakan diri menggunakan sistem yang baru karena pada februari 2017 nanti kami sudah tidak mencetak invoice dan mengirimkan secara manual, namun dapat diunduh di TPS webaccess melalui account masingmasing pengguna jasa yang sudah memiliki nomor master," jelasnya. Selain itu, katanya, keuntungan lainnya tidak diperlukan lagi berkas-berkas fisik yang harus diisi secara manual, tidak perlu lagi mengirim petugasnya ke kantor TPS untuk mengurus pembayaran, Pengembalian dana ke rekening FASTPAY secara instan dan otomatis saat TPS menerbitkan invoice (WD) dan dapat langsung digunakan oleh Customer. Sistem ini juga tidak membutuhkan deposit yang dikunci di bank, dan yang tak kalah penting tidak tergantung dengan jam kerja bank. Untuk dapat menikmati fasilitas Fastpay tersebut, pengguna jasa tinggal daftar ulang secara online di TPS webacces/terdaftar sebagai customer (forwarder) TPS. Pengguna jasa juga mendaftarkan diri pada salah satu bank yang bekerjasama dengan TPS un-

tuk penggunaan fastpay. Selain itu, lanjutnya, pengguna jasa menyerahkan data pelengkap kepada TPS untuk mendapatkan login TPS webaccess guna dapat mencetak invoice secara mandiri, dan setiap pengguna jasa hanya diperbolehkan memiliki satu rekening untuk transaksi Fastpay. Dia menjelaskan, sistem fastpay akan diberlakukan secara menyeluruh pada bulan April 2017. Diharapkan ke depannya sistem pembayaran online terus ditingkatkan sehingga menambah kenyamanan bertransaksi bagi pengguna jasa kepelabuhanan. Dengan adanya fastpay dapat mempercepat proses penerbitan nota dan mengurangi penggunaan kertas dalam proses pembuatan nota jasa kepelabuhanan. Seno berharap, dengan fasilitas Fastpay sebagai salah satu sistem pembayaran online, maka pengguna jasa TPS semakin dimanjakan dalam bertransaksi pembayaran jasa kepelabuhanan di mana pun dan kapan pun tanpa terkendala oleh waktu, karena pelayanan operasional dan dokumen di TPS sudah 24 jam selama 7 hari penuh (24/7). Q jnr

Persaingan Hotel Makin Ketat

Arus Penumpang di Pelabuhan Gresik Naik 10 Persen

PHRI Imbau Tak Banting Harga

Surabaya, Bhirawa PT Pelindo III menyatakan arus penumpang di Pelabuhan Gresik yang juga anak perusahaan Pelindo III mengalami peningkatan. Pada triwulan III/2015 mengalami kenaikan sebesar 167.197 orang, menjadi 184.448 orang untuk triwulan III/2016. "Kenaikan sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya ini karena banyaknya kunjungan wisata religi ke Pulau Bawean, sebab Bawean kini menarik wisata lainnya yang ingin menikmati keindahan alam pulau dengan julukan bidadari tersebut," ujar General Manager Pelabuhan Gresik, Onny Djayus, dalam rilisnya, Rabu (11/1). Selain terjadi peningkatan pada arus penumpang, lanjutnya, juga ada peningkatan arus barang di Pelabuhan Gresik untuk satuan ton barang, yakni dari sekitar 3,3 juta ton pada Triwulan III/2015 menjadi 3,7 ton pada Triwulan III/2016. Kenaikan arus barang, katanya, disebabkan telah beroperasinya empat fix crane atau alat pengangkut petikemas sejak Mei 2015, sehingga adanya peningkatan produktivitas bongkar muat barang, khususnya di Dermaga Talud Tegak. Dia menuturkan, untuk kenaikan arus barang ini berbanding terbalik dengan trafik atau arus kapal yang semakin menurun, dan tercatat pada triwulan III/2015 kunjungan kapal sebanyak 5.929 unit atau sebesar 12.642.234 GT, menurun pada triwulan III/2016 menjadi 3.569 unit atau 2.911.372 GT. "Berkurangnya arus kunjungan kapal ini karena berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan," ujarnya. Q jnr

mice atau wisata ke Surabaya meningkat," jelasnya. Ia menambahkan, di sisi lain bagi pengelola hotel harus komitmen dan konsisten untuk tidak menggunakan strategi banting harga, namun lebih banyak menggunakan strategi menambah benefit. "Saya yakin jika dua hal tersebut dilakukan industri pariwisata di Jatim khususnya Surabaya akan sehat," tegasnya.

Surabaya, Bhirawa Mengawali tahun 2017 pertumbuhan hotel baru masih terus berlanjut, bahkan di perkirakan akan ada 10 hotel baru lagi yang akan buka di Surabaya, khususnya hotel bintang tiga. Sehingga persaingan antar hotel tetap akan ketat untuk tahun ini. Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim, M Soleh, Kamis (12/1) kemarin mengungkapkan 10 hotel baru di Surabaya siap beroperasi di tahun 2017 ini, sehingga dibutuhkan strategi untuk menciptakan peluang supaya hotel tetap eksis. "Dengan munculnya hotel-hotel baru ini, seharusnya pemerintah dan seluruh stakeholder pariwisata untuk bekerjasama guna meningkatkan event, promosi, perbaikan infrastruktur serta kemudahan akses transportasi maupun pintu masuk sehingga jumlah orang yang berkunjung baik tujuan bisnis,

Soleh berharap pemerintah seharusnya menganggarkan biaya lebih besar dalam APBD 2017 ini, untuk pembenahan infrastruktur. "Dengn adanya anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah ini akan memberikan kemudahan akses transportasi, pintu masuk dan promosi ke luar negeri sehingga pengelolaan obyek wisata lebih profesional," terangnya. Q riq

Diharapkan di tahun 2017, perhotelan lebih berinovasi menciptakan peluang daripada banting harga.

Penuhi Target, Bangun Dua Gudang Garam di Sampang dan Tuban Target produksi garam tahun 2017 sebesar 3,2 juta ton membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Diantara sarana yang mendesak dibutuhkan yakni tersedianya gudang penyimpanan garam rakyat yang cukup.

Target produksi garam tahun 2017 sebesar 3,2 juta ton membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) pada 2017 akan membangun enam gudang untuk menyimpan hasil produksi garam rakyat. Dari enam lokasi gudang yang akan dibangun dua diantaranya beralokasi di Kabupaten Sampang dan Tuban, sementara sisanya berlokasi di Rembang, Brebes, Demak dan Kupang. Direktur Jenderal PRL, Brah-

mantya Satyamurti, Kamis (12/ 1) mengatakan, gudang yang telah dan akan dibangun itu nantinya menggunakan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI). "Kalau anggaran nanti yang dialokasikan bisa mencapai Rp 1,8 hingga Rp 2 miliar, itu sudah lengkap. Kapasitasnya 2000 ton," katanya. Dikatakannya, enam gudang tersebut akan menggunakan sistem resi gudang. Selain enam gudang tersebut, telah terban-

gun 10.385 meter jalan produksi dan tersalurkannya 489 ribu meter persegi geomembran di 14 Kabupaten/Kota. Guna mendukung swasembada garam, pemerintah tengah menyiapkan satgas yang dibentuk oleh lintas kementerian untuk mengawasi impor garam yang terdiri dari KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Ditjen Bea Cukai - Kemenkeu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian BUMN dan Badan Pusat Statistik. "Kita kelola jumlah maksimum dan kita kelola rencana achievmentnya, termasuk menghitung jadwal transhippmentnya," lanjutnya.

Data rencana impor garam dalam waktu dekat adalah 226.124 ton maksimum. Dijelaskannya, impor tersebut akan dilakukan dalam beberapa shipment. "Jadi pengeluaran ijinnya juga satu waktu, artinya kita bagi per shipment. Misalkan kita impor 50 ribu dahulu, jika itu sudah cukup ya gak usah impor lagi", jelasnya. Sebagai informasi, pencapaian dari target produksi garam pada 2016 sebesar 3 juta ton, realisasi per akhir 2016 adalah 144.009 ton dan jumlah stok sampai akhir tahun 2016 sebanyak 112.671 ton. Diharapkan pada 2017 ini dapat mencapai target produksi garam sebesar 3,2 juta ton. Q jnr


Jumat Pon 13 JANUARI 2017

KILAS AREMANIA

Cabang Dinas Pendidikan Butuh Tambahan Personel Malang, Bhirawa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Batu Adi Prajitno, kepada Bhirawa Rabu (11/1) kemarin, menuturkan pihaknya saat ini baru bisa melakukan koordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) negeri maupun swasta di wilayah Kota Malang dan Batu. Pasalnya menurut dia, saat ini belum ada tambahan personel untuk melakukan langkah konkrit terkait dengan tugas pokok dan fungsi dia sebagai kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Batu. “Kami masih melakukan pendataan awal, berapa banyak SMK dan SMA negeri maupun swasta yang berada di Kota Malang dan Batu. Di Kota Malang ada 13 SMK dan 10 SMA, di batu ada 3 SMA dan 3 SMK, itu saja yang baru kami ketahui,” tutur Adi Prajitno. Dikemukakan dia, saat ini pihaknya menunggu Pergub, sebagai dasar kinerja dia. Selain itu juga membutuhkan tambahan personel. Pasalnya dia saat ini hanya bertiga bersama seorang kasubag dan seorang kepala seksi. Kendati begitu, pihaknya menyatakan akan bekerja semaksimal mungkin, untuk menjalankan tugas dan mengambangkan SMA dan SMK di Kota Malang dan Batu. Ia berharap dalam waktu dekat sudah bisa mengidentifikasi persoalan yang ada di SMK dan SMA negeri maupun swata. “Kami terus menjalin komunikasi dengan MKKS, termasuk dengan MKKS swasta, yang baru saja ketemu hari ini, (kemarin red). Kantor yang kita miliki juga masih sederhana,” tutur Adi.Q mut

MALANG RAYA

Proyek Monorail Libatkan Perusahaan Asal Jerman Bulan Ini, MoU Monorail Bakal Diteken

Malang, Bhirawa Selangkah lagi, upaya meretas kemacetan di Kota Malang bakal segera terwujud. Pasalnya Pemkot Malang, akan segera membuat Monorail untuk menyelesaikan persoalan lalu lintas di Kota Malang ini. Jika tidak ada halangan MoU pembuatan Mono Rail bakal segera direalisasikan, pada bulan Januari ini. Monorail itu akan dikerjakan oleh Perusahaan Jerman dengan sitem investasi. Wali Kota Malang, H. Moh. Anton kepada sejumlah wartawan, Kamis (12/1) kemarin mengutarakan, sampai saat ini jumlah investasi itu belum dihitung. Investor akan menghitungnya pasca dilakukan MOU. Sebab, dalam proyek pertama masih terdapat beberapa pilihan, terutama terkait jarak yang akan ditempuh. Jika jarak tempuh semakin panjan maka dana yang dibutuhkan akan semakin banyak. “Nanti dimulai dari Stasiun lalu berujung di Kampus Universitas Brawijaya (UB) atau langsung ke kampus Univeritas Muhammadiyah. Jarak tempuh akan berpengaruh terhadap nilai investasinya. Makanya saat ini jumlahnya belum bisa diketahui,”kata Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton ini. Sementara pada tahap awal, lanjutnya, langsung akan dibuatkan dua jalur. Sehingga, penumpang bisa langsung menggunakannya untuk jalur keberangkatan maupun kepulangan. Tak hanya itu, Abah juga menyatakan, segmen utama dari Mono Rail tidak sama dengan segmen dari pengguna transportasi umum seperti mikrolet dan taksi. Pasalnya, tarif yang dipatok antara

Warga Ngantang Tewas Tertimpa Tanah Longsor Batu, Bhirawa Kamis (12/1) pagi, Warga Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang dihebohkan dengan ditemukannya salah satu warga mereka yang tewas tertimpa tanah longsor. Korban diidentifikasi bernama Pi’i, 65th, warga Dusun Kambal RT23/RW04, Desa Mulyorejo, Kecamatan Ngantang. Korban ditemukan kemarin pagi oleh seorang warga bernama Warijo. “Setelah saksi lapor ke aparat, selanjutnya dilakukan evakuasi dan korban dibawa ke rumah sakit untuk proses visum,” kata Kasubag Humas Polres Batu, AKP Waluyo, Kamis (12/1). Saat ditemukan, tubuh korban penuh berlumur tanah. Namun demikian pakaian korban juga masih dalam keadaan utuh. Diduga, korban tertimpa tanah longsor yang terjadi pada Rabu (11/1) sore. Diketahui pada hari itu hujan deras turun di daerah tersebut mulai siang hingga malam. Kebetulan pada hari itu korban bersama beberapa petani lain berada di ladang. Namun karena hujan deras, korban memilih pulang lebih dulu. “Sama saksi diajak berteduh, tapi korban memilih pulang duluan. Korban diketahui tidak pulang sampai keesokan paginya (Kamis-red), sehingga keluarga dan perangkat desa setempat sempat melakukan pencarian,”jelas Waluyo. Awalnya warga berusaha mengevakuasi sendiri jenazah Pi’i. Namun, karena sulitnya medan, warga kemudian melapor ke Polsek Ngantang. Petugas segera melakukan evakuasi dengan bantuan PMI Kabupaten Malang Kasubsi Penanggulangan Bencana PMI Kab Malang, Mudji Utomo mengatakan, korban mulai Rabu (11/1) pagi pergi dari rumah untuk merumput. Namun sampai malam ternyata tidak pulang. “Ketika ditemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia karena tertimbun material tanah longsor. Di Ngantang kemarin memang diguyur hujan lebat sejak siang hari,” ujar Mudji.Q nas

Keanggotaan Komisi dan Badan Dikocok Ulang Malang, Bhirawa DPRD Kota Malang akan segera melakukan kocok ulang anggota komisi dan badan yang ada di dewan. Rotasi untuk menempatkan anggota yang memiliki pengetahuan di bidang masing-masing agar bisa memberi masukan dalam progam yang disusun Pemkot Malang. Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono menjelaskan pihaknya sudah bersurat, komisi untuk menindaklanjuti rencana pemutaran anggota fraksi dan badan. Rotasi semacam ini digelar karena masa kerja sudah separoh jalan, yakni 2,5 tahun. Berdasarkan informasi yang beredar, rotasi komisi akan disahkan dalam rapat Paripurna kurang dari sepekan ke depan. Ia berharap, fraksi akan memilih kader-kader yang tepat untuk menduduki kursi di tiap fraksi dan badan. Ia melihat selama ini ada anggota dewan yang aktif dan pasif. Jumlah anggota yang pasif pun, menurutnya, tergolong banyak. Anggota pasif itu, menurut dia, adalah anggota yang jarang ikut dalam kegiatan hearing atau paripurna, namun sering ikut dalam kegiatan luar kota. Ia juga berharap, tiap fraksi bisa menentukan masing-masing anggota yang aktif dan menonjol di semua fraksi. Beberapa fraksi di DPRD Kota Malang mulai menata posisi para anggotanya di alat kelengkapan dewan yang meliputi fraksi dan badan. Sebagian besar fraksi mengaku masih akan menyusun draf nama-nama anggota dan penempatannya. Tapi ada juga fraksi yang sudah punya ancang-ancang. Fraksi yang sudah punya ancangancang adalah fraksi Partai Demokrat. Menurut Ketua Fraksi Partai Demkorat Hery Subiantono, ada lima kursi anggota dewan di DPRD Kota Malang. Beberapa nama yang akan dipindahkan dari komisi, misalnya, Ketua Komisi A Sulik Lestyowati. Sulik rencananya akan bertukar tempat dengan Indra Cahyono yang selama ini ada di komisi B.Q mut

9

Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu. “Jadi tujuan utamanya memang untuk mengurangi pengguna kendaraan mobil pribadi, karena Kota Malang itu tingkat kepadatanya sangat luar biasa. Makanya Mono Rail ini sebagai salah satu solusinya,”tambah Abah Anton. Menurutnya, kajian terkait keefektifan transportasi massal dalam kota itu akan segera dibahas bersama berbagai elemen terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para akademisi. Pihaknya juga memastikan, jika keberadaan Mono Rail ini, tidak akan berpengaruh kepada penumpang angkutan kota (angkot). Karena segmennya lebih pada penumpang menenggah keatas. “Tujuan kita untuk mengurangi kendaraan pribadi, jadi segmenya masyarakat menengah. Sedangkan untuk angkot penumpangnya kan sudah jelas, pelajar dan karyawan pabrik,” timpalnya. Pihaknya optimis kebijakan Mono Rail ini, tidak akan berdampak pada berkurangnya penumpang angkot. Tapi lebih pada upaya untuk mengurangi pengguna mobil pribadi di Kota Malang. Ia menambahkan fokusnya satu jalur dulu, setelah berjalan tidak menutup kemungkinan, kawasan lainnya juga akan dibangun Mono Rail. Ini semua dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi angka kemacetan di Kota Malang. Q mut

anas bachtiar/bhirawa

Wali Kota Malang H. Moch Anton saat meninjau banjir di De Cluster Pandanwangi Kamis (12/1) kemarin

Wali Kota Tinjau Banjir di Pandanwangi Malang, Bhirawa Banjir di perumahan De’Clauster Nirwana Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, langsung direspon oleh Wali Kota Malang H. Moch Anton. Orang nomor satu di Pemkot Malang itu, turun langsung di genangan air melihat dari dekat penyebab bajir di kawasan tersebut. Dari hasil pantauan yang dilakukan, penyebabnya banjir adalah goronggorong yang mengecil. Karena itu, pihaknya meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Saya minta kepala DPU PR, untuk segera mengambil langkah, dan menyelesaikan persoalan ini. Kalau ada bangunan yang menyebabkan banjir harus dibongkar,” tutur Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton ini. Abah juga meminta, pengertian dari pengembang dan masyarakat sekitar dirasanya juga sangat penting. Sebab permasalahan banjir, kadangkala disebabkan oleh masyarakat yang masih terbiasa membuang sampah sembarangan, bahkan sampah rumah tangga di sungai, ditemukan, ketika banjir sampah pun membuat gorong-gorong tersumbat. “Sementara volume air

yang besar tidak dapat 100 persen ditampung goronggorong, ditambah dengan sampah yang menumpuk di gorong-gorong membuat air tidak bisa jalan,” tambah Abah Anton. Sementara terkait pabrik yang ada di area perumahan menurutnya masih akan dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Namun apabila ditemukan indikasi pembangunan yang menyalahi aturan sehingga menimbulkan banjir, maka Pemerintah tidak segan untuk memberi sanksi berat. “Kalau memang pembangunan ngawur ya langsung kami tebas habis, karena ini mengganggu. Tapi semua harus sesuai prosedur, masih harus diperdalam lagi, saya minta Pak Camat segera melakukan komunikasi dengan pemilik pabrik,” tutupnya. Akibat hujan deras, membuat perumahan De Cluster Pandanwangi. terendam banjir mulai sekitar pukul 18.00 WIB kemarin, Rabu (11/1), air belum juga surut hingga Kamis (12/1) kemarin. Dendi, salah satu warga menjelaskan jika kejadian banjir di dalam perumahan tersebut merupakan yang kedua kalinya setelah akhir tahun 2016 lalu banjir juga terjadi akibat hujan deras. Banjir kali ini lebih parah,

mencapai selutut orang dewasa ini tidak surut hingga pukul dua hari. “Ya kami berharap agar segera ada solusi dari Pemerintah agar tidak warga juga tidak mengalami masalah setiap kali hujan turun. Kara yang terdampak langsung jumlahnya mencapi 30 rumah,”imbuhnya. Rokhim, Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pandanwangi mengatakan bahwa akibat kejadian banjir ini banyak warga yang tidak bisa bekerja. Beberapa warga yang akan beraktifitas memilih meninggalkan rumah dengan mengenakan celana pendek dan berjalan kaki melewati banjir, sementara kendaraan mereka di tinggal di dalam rumah. “Ya bisa dilihat banyak yang memilih berjalan kaki atau satu dua orang yang nekat tetap mengendarai sepeda motornya menerjang air dengan resiko mesin mati atau mogok,” ujar Rokhim. Untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat setemapat, UPT Puskesmas Pandanwangi sudah turun ke lokasi banjir. Satu unit ambulance juga sudah berada di lokasi serta tiga personil dari UPT Puskesmas Pandanwangi sudah standby di salah satu rumah warga.Q mut

Kota Kepanjen Akan Dibangun Alun-Alun Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pmkab) Malang akan berencana membangun fasilitas publik yaitu alun-alun seperti yang ada di Kota Malang. Sedangkan pembangunan alun-alun tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 . Menurut, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Wahyu Hidayat, Kamis (12/1), kepada Bhirawa, rencana pembangunan alun-alun tersebut berada di wilayah Kecamatan Kepanjen, yakni tepatnya dibelakang gedung Islamic Center dekat block office, yakni Jalan Trunojoyo Kepanjen. Pembangunan alun-alun itu diperkirakan membutuhkan lahan lebih dari 2 hektar. Konsep alun-alun yang akan dibangun Pemkab Malang ini, diharapkan juga bisa digunakan sebagai tempat rekreasi masyarakat Kabupaten Malang. “Pembangunan alun-alun tersebut merupakan program kerja dinasnya di awal tahun 2017 ini. Karena Kecamatan Kepanjen sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang, maka wilayah Kepanjen harus terdapat alun-alun, seperti halnya alun-alun yang ada di Kota Malang dan Kota Batu,” paparnya. Wahyu menjelaskan, dirinya dalam rencana pembangunan alun-alun tersebut, sudah melakukan pemaparan terkait master plan Tata Kota Kepanjen, dan juga termasuk alun-alun. Sedangkan saat dirinya melakukan pemaparan dihadapan Bupati Malang dan semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Malang. Intinya, Bupati Malang antunsias ketika kami lakukan pemaparan terkait Tata Kota Kepanjen. “Tata Kota Kepanjen yang kami paparkan itu, tidak hanya masalah pembangunan alun-alun saja, tapi juga kita paparkan program kerja diantaranya pembangunan jalan tembus yang mengakses ke alun-alun,” kata dia. Lebih lanjut menurut Wahyu, semua program kerja yang disampaikan, sudah mempunyai payung hukum yang kuat yaitu Perda Nomer 5 Tahun 2014. “Kami berharap kepada seluruh stakeholder ikut memberikan dukungan demi kelancaran dalam pembangunan Tata Kota Kepanjen, serta terwujudnya pembangunan alun-alun di Kota Kepanjen,” pungkasnya. Q cyn

cahyono/bhirawa

Belakang Gedung Islamic Center di kawasan block office di wilayah Kec Kepanjen, Kab Malang, yang akan dibangun alun-alun oleh Pemkab Malang

Produksi Cabai Melimpah Tak Pengaruhi Harga Kab Malang, Bhirawa Harga cabai rawit di wilayah Kabupaten Malang masih tergolong cukup tinggi, meski sentra produksi cabai rawit disejumlah daerah panen raya. Di berbagai pasar di kabupaten setempat meskipun terjadi penurunan harga cabai, sebesar Rp 4 ribu per kilogram (kg), tapi harga cabai masih cukup tinggi. Sebelumnya, harga cabai rawit ditingkat grosir Rp 82 ribu kilo kg, turun menjadi Rp 78 ribu per kg. Sedangkan harga cabai dipengecer atau di pasar tradisional harganya lebih tinggi yakni sebesar Rp 90 ribu-Rp 100 ribu per kg. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Malang Nasri Abdul Wahid, Kamis (12/1), kepada wartawan mengatakan, kenaikan harga cabai rawit dipicu faktor psikologis serta dipengaruhi cuaca, padahal produksinya melimpah. Sementara kondisi itu kemudian dimanfaatkan spekulan dengan

memainkan harga di pasaran. Akibat hujan, para pedagang berpikir ulang menunda pengiriman cabai ke Jakarta dan berbagai daerah lainnya. dikarenakan takut menderita kerugian, dan cabai menjadi busuk selama dalam perjalanan. “Kenaikan harga cabai rawit dipasaran, bukan sebagai kapasitas menganalisa harga dari sisi ekonomi, tapi ia memastikan ketersediaan stok atau produksi sangat melimpah. Kalau pun ada tanaman terserang hama dan dampak cuaca, itu pun yang mati hanya 10 persen sampai 15 persen dari produksi 41 ribu ton cabai,” terangnya. Produksi cabai di Kabupaten Malang, Nasri melanjutkan, sangat melimpah. Dan tanaman siap panen raya, agar memberikan kepastian stok atau produksi yang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang. Sedangkan adanya kenaikan harga cabai rawit hingga mencapai ratusan ribu, kita menilai sangat aneh.

cahyono/bhirawa

Petani cabai asal Desa Wringin Anom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, saat memanen cabai di lahan miliknya Sebab, produksi cabai rawit cukup melimpah, dan tingkat konsumsi masyarakat tidak setinggi saat hari raya, tapi harganya justru melonjak. Bahkan, permintaan cabai tidak tinggi dan konsumsi juga stabil, anehnya harga melonjak. Ia mengatakan, kenyataan di lapangan, petani justru tidak

terlalu suka dengan harga yang tinggi karena dampaknya hasil panen bakal tidak maksimal terserap pasar. Akibatnya, banyak cabai yang membusuk, dan otomatis petani akan mengalami kerugian. “Berdasarkan data produksi cabai rawit selama bulan Desember 2016 yakni sebanyak

sebanyak 218,851 kwintal dengan areal panen 2.672 hektar (ha) dan cabai merah besar sebanyak 207,951 kwintal dengan areal panen 1.962 ha,” jelasnya. Ditegaskan, pada tahun 2017 ini, areal tanaman cabai rawit yang ditanam petani akan bisa menghasilkan produksi mencapai 300 ton. Dengan begitu diharapkan bisa menekan harga hingga menyentuh angka Rp 30 ribu per kg. Namun dengan catatan, pedagang bersedia menyerap produksi cabai rawit itu untuk mencukupi kebutuhan pasar atau setidaknya mempengaruhi psikologi pasar sehingga harga bisa benar-benar turun. “Analisa harga cabai rawit di grosir fluktuasi sejak Jumat (6/ 1) yakni dikisaran Rp 75 ribu per kg, cabai merah Rp 13 ribu per kg dan cabai keriting Rp 22 ribu per kg. Dan se-Minggu sebelumnya, harga cabai rawit melonjak menjadi Rp 82 ribu per kg, lantas turun menjadi Rp78 ribu per kg,” ujar Nasri. Q cyn


OLAHRAGA

10 LINTASAN

Faji Jambi Optimis Rebut Emas Kejurnas 2017 Jambi, Bhirawa Pengurus Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jambi optimistis dapat meraih medali emas pada Kejuaraan Nasional Arung Jeram di Yogyakarta, 26-30 Januari 2017. "Jambi dipastikan mengirimkan sejumlah aletnya yang sebagian besar adalah atlet FAJI Jambi pada eksebisi PON XIX/2016 di Jawa Barat lalu," kata Wakil Sekretaris II Pengprov FAJI Jambi, Tuti Zahara di Jambi, Kamis. Andalan Jambi pada Kejurnas 2017 ada pada nomor lomba R6, di mana atlet putra dan Putri Jambi mendapatkan peringkat IV nasional di PON lalu. "Melihat peluang pada Kejurnas tahun ini, Jambi optmis bisa tercapai meraih medali emas jika tim FAJI Jambi solid," kata Tuti. Peluang cukup terbuka meskipun harus bersaing dengan tim kuat dari provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Timur serta tuan rumah Yogyakarta karena tim yang ada di pulau Jawa memiliki keunggulan dengan latihan rutin sehingga mereka kemampuan dan cukup terasah. Pada Kejurnas di Yogyakarta, Jambi akan mengirimkan satu tim putra dan putri di kategori R6. Ajang yang akan dilaksanakan di alirian Sungai Progo ini mempertandingkan kategori master putra/putri, open putra/putri, junior putra/ putri serta 'youth' putra/putri.Q ant

KONI Evaluasi Cabang Olahraga Unggulan Kendari, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengevaluasi status sejumlah cabang olahraga unggulan sebagai bahan menyusun program pembinaan berkelanjutan. Ketua KONI Sultra Lukman Abunawas di Kendari, Kamis, mengatakan tolok ukur cabang olahraga unggulan berprestasi atau tidak adalah capaian prestasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat 2016. "Jajaran pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga sepakat bahwa kriteria cabang olahraga masuk unggulan jika menyumbangkan medali pada PON," kata Lukman. KONI Sultra memiliki delapan cabang olahraga unggulan, yakni dayung, sepak takraw, pencak silat, karate, tinju, tae kwondo, atletik dan kempo. Tetapi, pada PON XIX Jawa Barat hanya cabang olahraga dayung, dan kempo yang menyumbangkan medali. Cabang olahraga Softball yang tidak diunggulkan, bahkan tidak dibiayai KONI justru menyumbangkan medali emas. "KONI mengajak pengurus cabang olahraga komitmen untuk siap masuk zona degradasi bagi yang gagal menyumbangkan medali di PON XIX dan selamat atas promosi cabang olahraga peraih medali," kata Lukman yang juga Sekprov Sultra.Q ant

Jumat Pon, 13 JANUARI 2017

Badminton Kapolres Cup Diikuti Ratusan Atlet Nganjuk, Bhirawa Sebanyak 235 peserta mengikuti turname badminton Kapolres Cup 2017. Kegiatan yang digelar GOR Badminton Begadung mempertandingkan kelas umum dan remaja yang diikuti peserta se-Kabupaten Nganjuk. Mereka antara lain akan bertanding di kelompok umur pradini dan veteran usia 30 tahun keatas. Kaplores Nganjuk AKBP Joko Sadono mengatakan, kejuaraan tersebut untuk meningkatkan kualitas atlet bulu tangkis di Kabupaten Nganjuk. Tidak hanya itu, para atlet veteran juga bisa bernostalgia dengan kejuaraan ini. Jumlah peserta total 235 atlet, terdiri dari ganda dan perorangan. "Kapolres Cup digelar untuk mencari bibit atlet potensial kemudian dibina dan diarahkan pada prestasi yang lebih tinggi," ujar Kapolres Nganjuk. Kapolres juga menambahkan, olah raga menjadi media untuk menyatukan bakat serta bentuk kepedulian jajaran Polres Nganjuk kepada masyarakat, sehigga Polisi selain sebagai pelayanan sekaligus menjadi mitra masyarakat. Selain itu dikatakan Kapolres Joko Sadono, dengan digelarnya kegiatan kejuaraan badminton Kapolres Cup menunjukkan bahwa pihaknya ikut mendukung perkembangan olahraga di Kabupaten

Nganjuk, salah satunya badminton. "Kegiatan positif seperti ini memang harus digalakkan agar menghindar dari tindakan yang negatif," kata Kapolres. Lebih jauh lagu Kapolres Joko Sadono menyampaikan bahwa turnamen badminton Kapolres Cup tahun 2017 ini bisa disebut sebagai salah satu kejuaraan yang memiliki nilai yang sangat penting. Untuk itu pula, Kapolres berharap hal ini tentu saja dapat dijadikan salah satu indikator berjalannya program kerja dari sebuah lembaga atau organisasi. �Kami harap ini menjadi langkah yang bagus untuk pembinaan atlet bulu tangkis di Nganjuk. Selamat bertanding dan semangat,� tandas Kapolres Nganjuk. Wakil Bupati Nganjuk, KH Abdul Wahid Badrus, memberikan apresiasinya atas terselenggara Kapolres Cup tahun 2017. Wabup menyebutkan, setidaknya dengan turnamen ini menjadi pengobat rindu

ristika/bhirawa

Kaplores Nganjuk AKBP Joko Sadono membuka secara langsung turnamen badminton Kapolres Cup. pecinta olahraga badminton di Kabupaten Nganjuk. "Selamat atas terselenggaranya turnamen badminton Kapolres Cup ini. Disamping kesibukan, polisi masih menyem-

Juventus Ingin Semakin Dekat dengan Indonesia Jakarta, Bhirawa Klub sepak bola Liga Italia Juventus ingin semakin mendekatkan diri dengan penggemarnya di Indonesia melalui kerja sama dengan perusahaan Tanah Air. "Kami berharap kolaborasi ini membawa Juventus semakin dekat dengan jutaan pendukungnya di Indonesia," ujar Kepala Kerja Sama Global Juventus Giorgio Ricci dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis. Adapun Juventus baru saja menandatangani kerja sama dengan salah satu perusahaan jaringan televisi "streaming" khusus sepak bola asal Indonesia, Super Soccer TV. Selain membawa penggemar ke banyak konten eksklusif Juven-

tus, kemitraan regional ini juga memberikan kesempatan kepada beberapa penggemar berat "Si Nyonya Tua" untuk menikmati konten multimedia yang tidak bisa diakses sembarangan orang, meliputi bagaimana keadaan Juventus Training Center dan JMuseum serta tur Stadion Juventus dengan seorang legenda klub. Klub asal kota Turin ini nantinya juga akan mengadakan lokakarya di Indonesia dengan tema "Pemasaran dan Bisnis Olahraga". Selanjutnya, Juventus juga menyediakan akses bagi seorang penggemar untuk magang di kantor mereka di Turin. Pihak SuperSoccer pun menyambut baik kerja sama tersebut.Q ant

patkan waktu untuk memperhatikan kehidupan olahraga. Badminton merupakan salah satu olahraga yang sangat favorit di Kabupaten Nganjuk," ujar Abdul Wahid.

Pembukaan turnamen ditandai dengan servis secara simbolis yang dilakukan oleh Kapolres Nganjuk AKBP Joko Sadono dan Wabup Abdul Wahid Badrus. Q ris

Pangkal Pinang Laporkan Kesiapan MXGP ke Kemenpora Jakarta, Bhirawa Penyelenggara lokal kejuaraan motorcros paling bergengsi di dunia yaitu MXGP 2016 seri Pangkal Pinang, Kepulauan Riau melaporkan kesiapan pelaksanaan kejuaraan yang baru pertama kali digelar di Indonesia ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Adalah sang penggagas kejuaraan yang juga walikota non aktif Pangkal Pinang Muhammad Irwansyah dan didampingi perwakilan IMI Pusat serta promotor lokal A Judiarto yang melaporkan perkembangan secara langsung ke Menpora Imam Nahrawi di kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis. "Intinya kami terus berbenah untuk menghadapi kejuaraan bergengsi ini. Selain kami melaporkan perkembangan ke Kemenpora, kami juga mengundang pihak Kemenpora untuk memantau langsung persiapan," kata Muhammad Irwansyah usai pertemuan. Menurut dia, demi menggelorakan kejuaraan yang bakal diikuti oleh peserta dari 27 negara pihaknya juga meminta bantuan semua pihak untuk melakukan publikasi. Apalagi kejuaraan ini juga erat dengan tingkat kunjungan wisatawan asing maupun domestik. Sesuai dengan rencana, pihak penyelenggara lokal dengan Kemenpora akan melakukan hitung mundur 45 hari pelaksanaan kejuaraan yang merupakan MotoGP-nya motorcros. Pelaksanaan hitung mundur ini bakal digelar di Kemenpora,

Rabu (18/1). Sesuai dengan jadwal MXGP 2017 seri kedua ini bakal digelar di Pangkal Pinang, 4-5 Maret. Bisa dipastikan pebalap motorcros terbaik dari seluruh dunia bakal hadir. Sebut saja Tim Gajser (Slovenia), Antonio Cairoli (Italia), Maximilian Nagi (Jerman) serta croses wanita Livia Lancelo (Prancis), Nancy Van de Ven (Belanda). Adapun kelas yang bakal dipertandingkan adalah MXGP 450 cc, MX2 250 cc dan MX Women. Khusus untuk MX Women, kejuaraan di Pangkal Pinang, Kepulauan Riau ini merupakan seri pertama. "Kami berterima kasih kepada pihak Pangkal Pinang, IMI, dan pihak terkait atas ketulusannya membawa event ini ke Indonesia karena ini sangat bersejarah sebab baru pertama kali diadakan di Indonesia," kata Menpora Imam Nahrawi. Menurut dia, kejuaraan ini diharapkan mampu menjadi penggerak bagi pebalap/ croser Indonesia untuk memastikan diri jika memang layak untuk pentas internasional. Momen ini juga diharapkan menjadi kebangkitan olahraga otomotif di Indonesia. MXGP 2017 bisa dikatakan sebagai kejuaraan paling bergengsi yang pantas ditunggu-tunggu karena ada lima pebalap Indonesia yang bakal turun meski menggunakan fasilitas wild card. Apalagi, diawal tahun ini dipastikan tidak ada pebalap Indonesia yang turun dilevel tertinggi setelah Rio Haryanto absen digelaran Formula 1.Q ant

Pelatnas Pertina Tunggu Keputusan Lokasi Latihan ist

Jatim siap menjadi tuan rumah Kompetisi bola voli Proliga 2017.

Jatim Siap Gelar Proliga 2017

Wakil Sekretaris Pengprov PBVSI Jatim Deddy Whinata

Surabaya, Bhirawa Pengprov Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Jatim siap menjadi tuan rumah Kompetisi tertinggi bola voli tanah air, Proliga 2017 di mulai 27 Januari hingga 23 April 2017. Menurut Wakil Sekretaris Pengprov PBVSI Jatim Deddy Whinata, ada tiga kota yang di jadikan tempat bertanding yaitu Malang (pembukaan), Gresik dan Surabaya. Sedangkan kota di luar Jatim Yogjakarta, Palembang, Batam dan untuk final four bakal digelar di Solo dan Bandung. "Kami menyambut dengan gembira dengan di percayanya kota Malang menjadi pembuka kejuaraan yang cukup bergensi ini dan Kota Surabaya juga menjadi tempat home base salah satu peserta Proliga 2017 ini dan Kota Surabaya rindu di gelarnya event yang cukup bergngsi ini ‘ Ucap Deddy, Kamis (12/1). Kompetisi bola voli bergengsi di Indonesia yaitu Proliga 2017 akan di ikuti sebanyak 13 tim yang terdiri dari tujuh tim putri dan enam putra, tim yang bertanding yaitu Bandung BJB , Jakarta BNI 46. Jakarta Elektrik PLN, Jakarta Pertamina Energi, Gresik Petrokimia, Jakarta PGN Popsivo Polwan dan Batam Sindo BVN. enam tim meliputi Surabaya Bhayangkara Samator, Jakarta Elektrik PLN, Jakarta Pertamina Energi, Jakarta BNI 46, Palembang Bank Sumselbabel dan Batam Sindo BVN. Q wwn

Jakarta, Bhirawa Pemusatan pelatihan nasional Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) masih menunggu keputusan lokasi latihan bagi atlet-atlet pelatnas selepas menerima honor dari Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Selasa (3/1). "Kami akan meminta kejelasan dari pengurus Pertina dalam Musyawarah Kerja Nasional nanti. Kami belum tahu apakah akan kembali ke lokasi latihan di Sukabumi atau ke lokasi lain," kata pelatih Pertina Adi Swandana kepada Antara di Jakarta, Kamis. Pelatnas Pertina berlatih di GOR Icuk Sugiarto Kecamatan Kedudampit, Kabupaten Sukabumi sejak Komplek Gelora Bung Karno direnovasi untuk persiapan Asian Games 2018. "Kami menang termasuk dalam cabang olahraga yang telah ditawarkan untuk menempati lokasi pelatnas di Cibubur, Jakarta Timur. Kami dijadwalkan berlatih di Cibubur pada Maret," ujar Adi. Selain kepastian lokasi latihan, pelatnas Pertina juga akan menambah enam orang atlet selain tujuh orang atlet yang

telah lolos tes fisik dan kesehatan dari Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas pada akhir 2016. "Kami meminta tambahan tiga atlet putra dan tiga atlet putri pada April nanti. Tambahan atlet dibutuhkan untuk menghadapi SEA Games di Malaysia pada Agustus," ucapnya. Pertina menetapkan target dua medali emas dalam SEA Games 2017. "Kami tidak ingin memastikan pada nomor berapa karena kami masih terus memantau perkembangan atlet yang kami perkirakan dapat meraih medali emas itu," tutur Adi. Pelatnas Pertina juga merencanakan pengiriman atlet pada sejumlah kejuaraan internasional sebagai ajang uji coba. "Kami sudah menjadwalkan uji coba pada Februari. Tapi, semua rencana itu kembali pada pendaan. Kami belum tahu apakah rencana itu masih akan tetap berjalan atau berubah," imbuhnya. Pada Desember 2016, tujuh atlet pelatnas Pertina telah siap bertarung dalam kejuaraan internasional meskipun belum mendapatkan honor dari pemerintah.Q ant

Pemusatan pelatihan nasional Pertina masih menunggu keputusan lokasi latihan bagi atletatlet pelatnas selepas menerima honor.


Jumat Pon, 13 JANUARI 2017

2017, Bapem Perda Optimistis Selesaikan 20 Raperda l Sambungan hal 1

pada 2016 sekitar 19 Raperda, maka pada 2017 diupayakan 20 Raperda dari total yang masuk 28 Raperda. Rinciannya 15 merupakan usulan eksekutif dan 13 adalah usulan legislatif,” tegas politisi asal Partai Nasdem, Kamis (12/1). Ditambahkannya, untuk Raperda usulan Komisi A terkait dengan pengawasan orang asing ada sedikit revisi. Begitu pula dengan Raperda RZWP, eksekutif khususnya Dinas kelautan masih melakukan zonasi di 22 di wilayah yang memiliki pesisir di Jatim. Selanjutnya kalau sudah selesai semua, maka legislatif tinggal merampungkannya. “Memang untuk Raperda RZWP merupakan usulan dari eksekutif dan legislatif. Namun karena eksekutif memiliki data yang lengkap terkait zonasi yang ada di 22 wilayah di Jatim, sehingga legislatif akan menunggu sampai final,” lanjut politisi yang juga anggota Komisi D DPRD Jatim ini. Di sisi lain, agar Raperda yang ada tidak menjadi macan kertas, pihaknya akan melakukan pembahasan setiap Raperda dengan hati-hati dan sesuai aspirasi masyarakat. Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengaku pihaknya tengah mengajukan revisi Raperda tentang pengawasan orang asing. Mengingat dalam Raperda tersebut masih ada beberapa kekurangan di mana terkait pengawasan seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian, bukan Imigrasi. “Inilah yang masih kita pelajari,” tegas politisi asal partai Golkar. n cty

Tes Urine Anggota Satpol PP, Dua Personel Positif BZO l Sambungan hal 1

disimpulkan jika mereka telah menyalahgunakan narkoba. Bisa jadi mereka telah mengonsumsi obat legal yang diperoleh dari dokter akibat sakit yang dialaminya. “Kalau memang tanda kutip ada yang positif, jangan langsung disimpulkan bahwa yang bersangkutan menyalahgunakan narkoba. Bisa jadi dia mengonsumsi obat yang legal, dia sakit dan harus mendapatkan obat dari dokter, dan itu yang terjadi pada kasus dari kedua anggota Satpol PP itu,” ujarnya. Sedangkan pelaksanaan tes urine yang dilakukan tersebut, menurutnya adalah untuk menunjukkan komitmen bersama terhadap lembaga dan instansi di lingkung­ an Pemkab Lumajang bebas narkoba. Kegiatan tersebut sebagai upaya dalam rangka mengintensifkan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Lumajang. Kepala Satpol PP Kabupaten Lumajang Basuni ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya memang sengaja melakukan tes urine terhadap 87 personelnya yang bertempat di halaman kantornya, Kamis (12/1) sekitar pukul 07:30. Sengaja dilaksanakan secara mendadak dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang murni dan benar bahwa para personelnya terbebas dari pengaruh dan penyalahgunaan narkoba. “ Oleh karena itu saya bekerjasama dengan BNN untuk mengadakan tes urine semua anggota Satpol PP untuk memastikan anggota saya bersih dari minuman keras, sabu-sabu dan obat terlarang lainnya,” ujarnya. Basuni juga menyatakan secara tegas jika dari tes urine tersebut ada personelnya yang terbukti positif sebagai pengguna narkoba maka apabila yang bersangkutan merupakan tenaga honorer atau kontrak, maka akan diberhentikan. Jika yang bersangkutan seorang ASN (PNS) maka pihaknya akan memprosesnya sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. n dwi

Kajian Lokasi Wisata l Sambungan hal 1

gan, meski pada ujung-ujungnya untuk edukasi kepada masyarakat,” kata Zainal Alim di Malang, Kamis (12/1). Oleh karena itu, lanjutnya, Perum Jasa Tirta I belum memikirkan untuk membuka Arboretum Sumber Brantas sebagai tempat wisata, sebab jika tidak ditata dengan baik justru akan merusak kawasan konservasi Arboretum Sumber Brantas tersebut. Perum Jasa Tirta I, katanya, masih akan mengkaji lebih mendalam soal kemungkinan Arboretum Sumber Brantas sebagai kawasan konservasi dan titik nol dari sumber air Sungai Brantas. Dan kemungkinan untuk menjadikan sebagai tempat wisata belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Meski menjadi lokasi wisata, kata Zainal, Arboretum Sumber Brantas sudah banyak dikunjungi warga, terutama dari kalangan akademisi untuk melakukan penelitian berbagai jenis pohon dan tanaman yang ada di kawasan konservasi ini. Dengan demikian, peran edukasi sebetulnya lebih tepat dan baik di Arboretum Sumber Brantas. “Edukasi soal lingkungan dan bahayanya bila kawasan konservasi rusak harus diketahui dan dimengerti masyarakat, sehingga masyarakat termotivasi untuk ikut menjaga dan menyelamatkan area konservasi tersebut,” tuturnya. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basoeki Hadimoeljono mengusulkan dan menilai positif jika Arboretum Sumber Brantas dibuka untuk lokasi wisata. Namun, tujuan utamanya sebagai tempat wisata yang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian konservasi. n ant

11

SAMBUNGAN Gubernur Pastikan Menhub Setuju Bangun Bandara Baru di Tulungagung l Sambungan hal 1

“Di Madiun ada pangkalan TNI AU yang setiap saat ada aktivitas penerbangan militer. Makanya pembangunan bandara baru di Tulungagung, pusat sudah menyetujuinya dan sudah memasukkan dalam rencana proyek nasional 2017. Sekarang ini DED (Detail Engineering Design) Bandara Tulungagung disusun,” ungkapnya. Seperti yang diketahui, sebelum di Tulungagung, wacana pembangunan bandara baru pernah akan dilakukan di Pacitan. Bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta langsung. Tapi dekat dengan aktivitas penerbangan militer, akhirnya dibatalkan. Pakde Karwo memastikan bahwa bandara di selatan Jatim itu sudah final. Meski sempat berkembang wacana baru bahwa PT Gudang Garam akan membangun bandara sendiri di Kediri. Namun membangun bandara tidak mudah. Tidak sekadar memilih tempat, namun menyangkut keamanan penerbangan. Kemenhub akan detail dan sangat ketat untuk urusan bandara. Diperkirakan, paling cepat dua tahun kemudian proyek pembangunan Bandara Tulungagung akan dimulai. Bandara ini akan dikelola Dinas Perhubungan Jatim seperti Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Pakde Karwo juga menyatakan bahwa pembangunan bandara di Tulungagung adalah yang paling cepat di antara sejumlah bandara yang akan dibangun di Jatim. Termasuk dengan Bandara Purboyo Malang Selatan, rencananya lebih dulu pembangunan di Tulungagung. Sebagaimana disampaikan Kepala Dishub Jatim Wahid Wahyudi bahwa akan ada lima bandara baru di beberapa daerah. Kelima bandara itu sudah masuk rencana yang telah diusulkan ke Kemente-

rian Pehubungan. Termasuk di dalamnya adalah Bandara Tulungagung. “Bandara Purboyo di Malang Selatan masih dimatangkan kajiannya. Koordinasi berjalan dengan TNI AL selaku pemilik lahan. Tulungagung akan lebih dulu dibangun,” kata Wahid. Selain kedua daerah itu, Kepulauan Masalembu Sumenep dan Kangean Sumenep juga bakal dibangun bandara. Juga Lamongan masuk dalam rencana usulan pembangunan bandara. Namun untuk Lamongan masih jangka sangat panjang. Lobi Pemerintah Pusat Di tengah pemerintah pusat telah melakukan survei lapangan untuk membangun bandara di Tulungagung, kabar mengejutkan datang dari PT Gudang Garam Kediri. Perusahaan rokok nasional tersebut dikabarkan sedang melobi pemerintah pusat agar bandara dibangun di wilayah Kediri dengan biaya dari mereka. Kabar ini disampaikan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi dalam acara pelantikan 938 pejabat administratur dan pengawas (eselon III dan IV) lingkup Pemkab Tulungagung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kamis (12/1). “Gudang Garam minta bandara dibangun di tanah miliknya di wilayah Kediri dengan biaya Gudang Garam dan nantinya setelah selesai pembangunannya diserahkan pada pemerintah,” ujarnya. Upaya PT Gudang Garam ini tentu saja dapat menghalangi Kabupaten Tulungagung mempunyai bandara. Apalagi mereka akan membangun bandara dengan biaya sendiri dan kemudian diserahkan pada pemerintah. Namun demikian, Bupati Syahri Mulyo tetap optimistis pemerintah pusat bakal membangun bandara di wilayah Tulungagung. “Semua (membangun bandara) kan ada

syarat-syaratnya. Itu yang tahu Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura. Pemkab Tulungagung tetap optimistis bandara dibangun di Tulungagung. Ini karena sudah ada survei dari pemerintah pusat di Tulungagung,” paparnya saat ditanya seusai acara pelantikan. Selain itu, lanjut mantan anggota DPRD Jatim ini, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat bertemu dirinya sepekan lalu mengatakan membuat bandara tidak asal punya tempat dan duit, tetapi juga dilihat dari aspek keamanan penerbangan. “Karena itu, kami tetap optimistis Tulungagung yang punya syarat teknis keamanan penerbangan. Lokasi di Tulungagung yang di pantai Selatan lintasan udaranya dipandang lebih aman untuk daerah Selatan Jawa,” paparnya lagi. Menjawab pertanyaan, Bupati Syahri Mulyo mengungkapkan kabar yang menyebutkan PT Gudang Garam bakal membangun bandara itu berasal dari pejabat yang lebih tinggi dari dirinya. “Kalau hitam putihnya saya tidak tahu. Itu diwacanakan pejabat lebih tinggi dari saya. Itu kan mendekati benar,” akunya. Rencananya, soal pembangunan bandara ini akan ditanyakan langsung oleh Bupati Syahri Mulyo pada Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla yang akan berkunjung ke Tulungagung pada awal pekan depan. “Pak Wapres sudah menjadwalkan ada audiensi di pendopo,” katanya. Sementara itu, mengenai pelantikan pejabat yang dilakukan kemarin. Menurut dia, hal itu untuk melengkapi pelantikan pejabat eselon II dan eselon III pimpinan yang dilakukan akhir tahun lalu. “Saat ini yang diperlukan semua ASN (PNS) harus bekerja. Jangan asal main perintah. Termasuk bupati tidak asal main perintah. Ini semua agar Tulungagung semakin kompetitif dari daerah lain,” tuturnya. n iib, wed

Mayoritas SMA/SMK Jatim Belum Siap UNBK, Kemendikbud Desak Kepala Daerah l Sambungan hal 1

UNBK. Pilihan untuk melaksanakan UNBK bergabung ke sekolah lain tampaknya juga belum menjadi pilihan. Sebab, dari data tersebut tak satu pun SMA/SMK yang tercatat sebagai penggabung. Rendahnya jumlah penyelenggara UNBK itu pun membuat Kemendikbud mengeluarkan SE tentang pelaksanaan Ujian Nasional tahun ajaran 2016/2017. SE tersebut men­ desak kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk memprioritaskan pelaksanaan UNBK di wilayah masing-masing. Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengungkapkan melalui SE tersebut Mendikbud mewajibkan seluruh sekolah yang memiliki komupter lebih dari 20 unit dan satu server untuk melaksanakan UNBK. ”Kecuali SLB tetap UN (Ujian Nasional) manual,” kata Saiful, Kamis (12/1). Saiful mengklaim saat ini

SMA/SMK yang telah siap untuk melaksanakan UNBK mencapai 90 persen. Perkiraan jumlahnya, mencapai 2.600 lembaga SMA/ SMK. Pihaknya pun mengklaim sudah 34 kabupaten/kota yang menyatakan UNBK 100 persen untuk SMK. Sementara empat daerah lainnya, yakni Situbondo, Bondowoso, Bangkalan dan Pamekasan belum terlihat ke­s iapannya. “Pendaftarannya terakhir masih 25 Januari. Masih ada waktu,” kata dia. Faktanya, dari 38 kabupaten/ kota se-Jatim, baru delapan daerah yang terlihat benar-benar siap menyelenggarakan UNBK secara 100 persen. Sementara untuk SMA, baru Kabupaten Madiun dan Kota Surabaya yang sudah mendaftarkan seluruh sekolahnya menggelar UNBK. Kendati penyelenggara UNBK di Jatim masih tergolong rendah, jumlah ini cukup tinggi di tingkat nasional. Sebab, hingga saat ini penyelenggara UNBK secara nasional baru 3.319 SMA dan 5.397 SMK. Untuk memaksimalkan

jumlah penyelenggara UNBK, Kemendikbud telah memberikan sejumlah solusi. Di antaranya ialah sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana, maka Dindik provinsi maupun kota ditunjuk untuk mengikutsertakan siswanya mengikuti UNBK terdekat. Radius sekolah yang digabung maksimal 5 kilometer. Sebaran pendaftaran menyelenggarakan UNBK maupun penggabung dapat dikontrol melalui laman www.spasial.data.kemdikbud.go.id/unbk. Melalui laman tersebut, sekolah dapat melihat sekolah-sekolah yang direkomendasikan sebagai sekolah yang dapat digabung. “Jadwal UN juga berbeda di setiap jenjangnya. Sehingga sekolah bisa menggabung antar jenjang,” jelasnya. Untuk mengatasi kekurang­ an sarana, Saiful juga tengah berancang-ancang untuk membuat testing center di beberapa lokasi. “Untuk anggarannya juga belum pasti karena memang harus didata dulu,” pungkasnya. n tam

Penambahan Kuota Taksi Online Maksimal 1.000 Unit l Sambungan hal 1

Karena itu sifatnya wajib diketahui pemerintah,” katanya saat ditemui Harian Bhirawa, Kamis (12/1) kemarin. Menurut dia, lewat Perda nanti penambahan taksi online tidak lebih dari 1.000 unit. Sebab, taksi konvensional jumlahnya sudah ada sekitar 6.000 unit di Surabaya. “Hal ini harus benar-benar diperhatikan. Mengingat jumlah penduduk dan juga kebutuhan masyarakatnya,” ujarnya. Sunhaji menduga, saat ini jumlah taksi online di Surabaya sudah mencapai 10 ribu unit. Jumlah ini diketahui dari laporan masyarakat dan juga para sopir konvensional yang selama ini masih beroperasi. “Dari jumlah tersebut, taksi online yang mengurus izinnya hanya lima unit saja. Artinya, yang lain masih bebas dan liar di jalanan,” jelasnya. Dari banyaknya jumlah taksi online ilegal tersebut, Sunhaji memastikan akan adanya gesekan di lapangan antara

sopir online ilegal dan sopir taksi konvensional. Pasalnya, sudah banyak terjadi konflik di lapangan akhir-akhir ini. “Nah, di sini pemerintah harus memfasilitasi agar tidak terjadi konflik sosial yang semakin melebar. Sebenarnya kami tidak menginginkan hal itu terjadi. Kalau ingin bekerja, ya sesuai prosedur yakni mengurus izinnya,” terangnya. Dalam penerbitan Perda tersebut mestinya Organda dalam hal ini mesti harus dilibatkan. Sebab, menurut Sunhaji, yang mengetahui seluk beluk tentang angkutan umum adalah Organda. Sunhaji, memaparkan di Surabaya ada 6.000 unit armada taksi yang beroperasi. Seluruh armada ini menyumbang PAD untuk Kas Kota Surabaya hingga Rp 1,63 triliun per tahunnya. Dengan angka tersebut keberadaan sistem transportasi berbasis online tidak dipersoalkan, akan tetapi personal yang menggunakan aplikasi tersebut untuk menarik penumpang dilarang menggunakan kendaraan roda empat berpelat nomor

hitam atau mobil pribadi. Pembayaran Non Tunai Sementara, perusahaan transportasi PT Blue Bird Tbk terus meningkatkan layanan guna memudahkan pelanggan, salah satunya dengan meluncurkan sistem pembayaran non tunai di aplikasi My Blue Bird. Dengan fitur ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan e-voucher, kartu kredit, dan kartu debit. Untuk pemesanan taksi Blue Bird via aplikasi di smartphone. General Manager Blue Bird Surabaya Kurniawan mengatakan fitur pembayaran non tunai ini bagian dari upaya Blue Bird dalam menghadapi persaingan bisnis transportasi yang makin ketat, terutama sejak hadirnya taksi berbasis aplikasi seperti Grab, Uber dan Go-Car. “Pemesanan taksi melalui aplikasi di smartphone sebenarnya sudah kami luncurkan sejak 2011 silam, jauh sebelum adanya taksi berbasis aplikasi lainnya. Saat ini kami terus mengupgrade layanan,” katanya. n geh

Wagub Tampung Aspirasi Mahasiswa Tolak Kebijakan Pemerintah l Sambungan hal 1

jaya, Universitas Airlangga, Unmer dan ITS. Aksi 121 merupakan aksi serentak yang dilakukan di 19 titik di Indonesia. Di Jatim, aksi demontrasi dipusatkan di depan Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Kamis (12/1). Mereka sepakat menolak kebijakankebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Dalam aksinya, Aliansi BEM SI Jatim ini menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, menuntut untuk mencabut dan mengakaji ulang PP No 60 Tahun 2016. Kedua, menuntut pemerintah untuk merevisi kebijakan pencabutan TDL golongan 900 VA dan melakukan pengawasan secara sistematis. Ketiga, menuntut pemerintah memberikan transparansi kenaikan BBM dan menjamin ketersediaan BBM bersubsidi, serta tetap mengontrol ketat efek domino atas kebijakan tersebut. Keempat, menuntut transparansi, sosialisasi dan uji publik terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah, dan kelima, menuntut Presiden Jokowi untuk membuat kebijakan yang Pro Rakyat. Perwakilan mahasiswa ini diterima Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf. Usai menggelar pertemuan, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf menemui pendemo langsung. “Lima tuntutan aspirasi ini kami terima, dan semuanya terkait dengan Jakarta. Kami sebagai perwakilan pemerintah akan meneruskan aspirasi ini dengan baik ke Jakarta. Karena pemerintah provinsi perpanjangan tangan dari pemerintah di Jakarta,” ujarnya. Gus Ipul menyampaikan dirinya menjabat sebagai Wakil Gubernur dan mendampingi Soekarwo sebagai Gubernur Jatim selama delapan tahun akan selalu berkomitmen menerima setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui surat maupun demo. “Saya bersama Pak Gubernur berkomitmen akan menerima setiap aspirasi masyarakat. Ini mengedepankan proses demokrasi. Kami menyambut baik aspirasinya. Silakan adikadik melanjutkan perjuangan,” tandasnya. Sempat Ricuh Demo mahasiswa 121 yang dilakukan serentak di 19 provinsi di Indonesia, khususnya di DPRD Jatim berlangsung ricuh. Ini setelah Fadoli, orator aksi BEM se-Jawa Timur di ge-

dung DPRD Jatim sempat diamankan polisi meski akhirnya dilepaskan. Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu hanya diidentifikasi. Pengamanan ini selepas Fadoli memberikan aba-aba agar pengunjuk rasa maju menerobos blokade pasukan kepolisian. “Nggak ada. Itu bukan diamankan. Kalau diamankan itu proses hukum,” kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M Iqbal kepada wartawan usai mengawal audiensi perwakilan pendemo dengan anggota DPRD Jatim di depan gedung dewan Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis (12/1). Ditambahkan Iqbal jika hal itu hanya identifikasi.”Itu teknik kami agar semua tidak ada yang terprovokasi, sehingga Mas Fadoli itu diidentifikasi dan kita melakukan teknik psikologi,” terangnya. Ia menegaskan, jika diamankan maka artinya diproses hukum. “Kalau upaya pengamanan itu adalah upaya hukum. Tidak ada sama sekali, saya yang bertanggungjawab,” tegasnya. Iqbal menerangkan, ketika terjadi aksi dorong antara pendemo dengan kepolisian adalah dinamika di lapangan. Termasuk aksi demo yang dilakukan BEM se-Jatim. “Biasa dinamika di lapangan. Ketika adik-adik ingin dekat dengan wakil rakyat, kami memastikan jangan, biar perwakilan saja,” jelasnya. Terpisah, Fadoli mengungkapkan terimakasih kepada aparat kepolisian yang telah melepaskannya. “Saya berterimakasih kepada aparat karena saya telah dilepaskan,”tegasnya di depan sejumlah anggota DPRD Jatim yang menemui mereka. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo minta mahasiswa tidak menggunakan kekerasan dalam menyampaikan aspirasi. “Kami di dewan mendukung apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, namun tidak perlu menggunakan kekerasan,”tegas politisi asal Partai Golkar. Sebelumnya, Fadoli orator aksi mengajak pendemo untuk maju masuk ke gedung dewan. Namun, mereka dihalangi pagar pintu masuk serta barikade polisi. Sedang anggota Komisi E DPRD Jatim dari PKS Sidoarjo Sirodj meminta mahasiswa tidak hanya berdemo soal tiga unsur yaitu kenaikan administrasi pengurusan SIM, kenaikan TDL dan BBM, tapi juga soal TKA yang kini mulai banyak masuk Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa. n iib, cty

SE Mendikbud Bikin Kepala Sekolah di Jatim Resah l Sambungan hal 1

sebagai kewajiban seluruh sekolah, tanpa terkecuali untuk menyelenggaran UNBK. Sementara infrastruktur IT, tenaga pendukung, dan keterampilan siswa masih belum benar-benar siap. “Banyak kepala sekolah resah setelah menerima SE Mendikbud. Mereka khawatir SE itu merupakan kewajiban untuk melaksanakan UNBK. Padahal secara teknis mereka belum siap untuk melaksanakan UNBK tahun ini. Akibatnya siswa juga ikut menjadi stres. Ini tidak baik untuk kelangsungan belajar dan mengajar,” kritik politisi NasDem tersebut, Kamis (12/1). Ketua DPW Partai NasDem bidang Agama dan Masyarakat Adat itu berharap SE ini tak sepenuhnya dilaksanakan efektif pada 2017 ini. Termasuk bagi sekolah yang memiliki 20 unit komputer dan 1 server. Ini dimaksudkan agar kebijakan Menteri Muhadjir ini tak terkesan dipaksakan dan benar-benar dilaksanakan dengan kesediaan hati dan kesanggupan secara teknis. Eksan berharap UNBK 2017 ini, dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang siap dan sanggup. Kemendikbud bisa memberikan insentif bagi sekolah-sekolah yang menyelenggarakan UNBK tersebut. Sehingga, bila tak dilaksanakan efektif akan ada kompetisi antar sekolah yang konstruktif, sehingga setiap sekolah terpacu untuk melaksanakan UNBK

tersebut. “Saya kira dasarnya jangan kewajiban, tapi membangun kesadaran berkompetisi secara sehat lewat stimulus. Caranya dengan pemberian insentif oleh Kemendikbud kepada sekolah yang berhasil melaksanakan UNBK,” urai alumni HMI Jember ini. Sementara itu Kepala Sekolah di Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin Jember Abdullah Aflah Muzakka mengakui dirinya bingung menyikapi SE Mendikbud. Karena itu, dia memilih wadul kepada Moch Eksan sebagai anggota DPRD Jatim. Menurutnya pelaksanaan SE tersebut butuh sosialisasi dan persiapan yang matang. Idealnya, dilaksanakan pada 2018 mendatang. Dalam rentang waktu satu tahun, gubernur dan bupati/ wali kota menyiapkan paket kebijakan yang mendukung pelaksanaan UNBK tersebut. Sebab, kepala daerah melalui kepala dinas terkait menyiapkan pembangunan infrastruktur IT, menyiapkan tenaga pendukung, serta keterampilan IT siswa. “Rasanya absurd, sehabis moratorium pelaksanaan UN ditolak oleh pemerintah, kok malah kebijakannya berubah drastis dan mendadak menjadi UNBK? Banyak sekolah yang mengeluh termasuk saya, karena infrastrukturnya belum nutut untuk menjadi sekolah penyelenggara. Dampaknya ke siswa juga. Anak-anak kelas akhir podo stres mendengar info tersebut,” papar Muzakka. n cty

Destinasi Wisata Baru Bondowoso yang Mulai Ramai Dikunjungi Wisatawan l Sambungan hal 1

Selain itu bagi mereka yang berjiwa petualang juga dapat naik ke puncak berbatu yang berada di samping P28 untuk mencari pemandangan dari ketinggian yang juga masih berada di lingkup P28.

“Di puncak berbatu ini, cocok untuk tempat kegiatan para pecinta alam,” tambahnya. Untuk menikmati wisata alam ini, hanya perlu mengeluarkan uang Rp 5.000 untuk tiket per orang. Dan parkir hanya Rp 2.000. Di sekitar area parkir banyak penjual makanan ringan bagi

pengunjung yang ingin bersantai di sana. Di lokasi ini juga terdapat wisata alam lainnya, yaitu air terjun pengantin dan Goa Cinta yang masih dalam satu lokasi Pesona Alam Patirana 28. “Untuk menambah koleksi foto, kita juga bisa mendatangi air terjun

pengantin yang airnya masih sangat alami serta ada goa yang bernama Goa Cinta,” imbuh Putra. Sementara itu Administratur Perhutani KPH Bondowoso Adi Winarno mengaku akan menggandeng berbagai pihak untuk pengembangan destinasi wisata baru tersebut. *


UTAMA

12

Jumat Pon, 13 JANUARI 2017

Banjir Terjang Pasuruan

Jalur Nasional Putus, Kegiatan Mengajar Terhenti Pasuruan, Bhirawa Tingginya curah hujan di kawasan hulu membuat banjir melanda wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan. Akibatnya, air banjir merendam jalan nasional di jalur pantura Pasuruan-Surabaya, tepatnya di jalan raya Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu (11/1) malam. Selain jalur nasional lumpuh total, air banjir juga melumpuhkan aktifitas kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di dua sekolahan. Tak hanya itu, ribuan rumah warga di sembilan kecamatan di wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan juga ikut terendam banjir. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, ribuan rumah warga di sembilan kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan yang terendam air banjir berada di Kraton, Pohjentrek, Bangil, Gempol, Beji, Grati, Nguling dan Winongan serta di Kecamatan Gadingrejo, wilayah Kota Pasuruan. Ketinggian air banjir bervariasi mulai 1-2 meter. Sedangkan ketinggian air di jalan nasional di jalur pantura Pasuruan-Surabaya mencapai 90 sentimeter. Sehingga arus lalu lintas di jalur ini lumpuh total sejak pukul 21.00 hingga 03.00 WIB.

Agar tak menjadi kemacetan cukup panjang, petugas kepolisian mengalihkan jalur pantura Probolinggo-Surabaya dari jalur timur yakni harus memutar melalui jalur Warungdowo-Purwosari-Pandaan dan Gempol. Sebaliknya jalur barat yakni Surabaya-Probolinggo harus memutar dari Gempol-Pandaan-Purwosari dan Warungdowo. "Semua kendaraan, baik dari arah timur maupun barat Pasuruan kami alihkan ke Purwosari. Karena jalur pantura Kraton sudah tak mungkin lagi dilewati kendaraan. Ketinggian air di jalur pantura itu sudah mencapai 8090 sentimeter," ujar Hendro Abriyanto, Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota di lokasi banjir. Adapun dua sekolah yang terhenti kegiatan KBM-nya antara lain di Kabupaten Pasuruan berada di SDN Kedawung III, Kecamatan Grati dan di Kota Pa-

suruan yakni SDN Karangketug II, di Kecamatan Gadingrejo. Hal itu dikarenakan endapan air bercampur lumpur yang merupakan sisa dari banjir, masih mengenangi semua ruangan hingga halaman sekolah. Pantauan Bhirawa di SDN Karangketug II, Kamis (12/1) pagi, semua ruangan mulai ruangan kepala sekolah, dewan guru, ruangan kelas, perpustakaan, musalla hingga lainnya terendam banjir. Ketinggian air banjir di seluruh ruangan mencapai 40 sentimeter, sedangkan di halaman kelas mencapai 1 meter lebih. "Kegiatan belajar mengajar sekolah langsung kami liburkan. Karena semua ruangan yang totalnya mencapai 14 buah ruangan terendam air banjir. Air banjir ini berasal dari luapan sungai welang," kata Dian Ratnawati, Plt Kepala Sekolah SDN Karangketug II sembari membersihkan ruangannya. Agar KBM berjalan normal kembali, pihaknya memerintahkan kepada semua guru untuk melakukan pembersihan semua ruangan sekolah. Termasuk halaman sekolah yang masih terendam air banjir.

Hilmi Husain/Bhirawa

Para murid dibantu sejumlah guru membersihkan ruangan kelas sisa banjir di SDN Karangketug II Kota Pasuruan, Kamis (12/1) pagi.

"Kegiatan hari ini adalah bekerja bakti membersihkan semua ruangan hingga halaman sekolah. Kami juga memanggil beberapa tenaga orang, agar kondisi

jaran, komputer, alat peraga pendidikan hingga lainnya terselamatkan. Jadi, siswa hanya libur satu hari saja," jelas Dian Ratnawati. Q hil

Organda Surabaya Khawatirkan Trem

LINTAS PERISTIWA

Gubernur Terima Penghargaan Penggerak TPAKD dari Presiden Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo akan menerima penghargaan sebagai Penggerak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Teladan Tahun 2016 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, hari ini Jumat (13/1). Penghargaan tersebut diberikan karena pria yang lekat dengan sapaan Pakde Karwo itu dinilai berhasil dalam mendorong terwujudnya perekonomian yang bagus di Jatim. Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Drs Benny Sampir Wanto MSi, percepatan AKD yang telah dilakukan Jatim diantaranya pendirian 8565 koperasi wanita, koperasi pondok pesantren, koperasi karyawan, koperasi berbasis fungsional seperti koperasi gereja dan koperasi Muslimat NU. Q iib

sekolah ini cepat bersih. Biar besok (Jumat, 13/1, red) anak-anak bisa kembali bersekolah. Karena sekolahan ini langganan banjir, semua arsip sekolah, buku pela-

Organda Kota Surabaya mengkhawatirkan trem yang ada di Kota Pahlawan seperti Kereta Api (KA) Komuter Surabaya-Sidoarjo.

Surabaya, Bhirawa Angkutan Massal Cepat (AMC) berupa trem di Kota Surabaya, mendapat tanggapan serius dari Ketua DPC Organda Kota Surabaya Sunhaji. Ia mengkhawatirkan trem yang ada di Kota Pahlawan seperti Kereta Api (KA) Komuter Surabaya-Sidoarjo. Awalnya diminati penumpang, sekarang jadi angkutan wisata lantaran mendapatkan subsidi dari pemerintah. "Jangan sampai adanya angkutan baru yang lama digusur. Pemkot Surabaya harus berani mererouting trayek angkutan umum. Kalau tidak imbasnya kembali lagi sepinya penumpang," kata Sunhaji saat ditemui Harian Bhirawa, Kamis (12/1) kemarin di Kantornya kawasan Terminal Joyoboyo. Menurut dia, sampai

sekarang ia masih belum mengetahui pasti fungsi dan manfaat adanya trem di Surabaya. Pasalnya, trem tidak efektif lantaran moda transportasi masa lalu yang dimana angkutan umum dan pribadi tidak seramai saat ini. "Trem ini untuk mengurangi kepadatan lalu lintas atau menambah kemacetan? Karena kami menilai trem tidsk efektif dan hanya masa lalu. Jangan sampai setelah trem dioperasikan yang ramai di awalnya saja," jelasnya. Ia memastikan kalau trem jadi diterapkan di Kota Surabaya akan menambah kemacetan lalu lintas di jalan. Sebab, menurutnya, jalan yang ada di Surabaya memiliki jarak tempuh yang pendek. Selain itu, penggalan-penggalan jalan banyak dan saling berdekatan.

"Saat ini saja sudah macet apalagi adanya trem," ujarnya. Sunhaji juga mengkhawatirkan adanya trem bisa mempengaruhi sepinya angkutan umum lainnya. Jalan satu-satunya, lanjutnya, angkutan umum harus diganti dan dibeli sama pemerintah. Selain itu, dia juga minta pemkot untuk menata sistem transportasi umum. Menurut Sunhaji, penataan itu sebenarnya sudah pernah dicanangkan, namun hingga tiga tahun terakhir belum juga terealisasi. "Kalau trem dan monorail jadi ada, kan, enak naruh angkot di titik arterinya Surabaya. Tempat pemberhentian trem dan monorail harusnya tepat berada di pos-pos angkot, jadi biar masyarakat langsung bisa naik angkot," harapnya. Q geh

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Peringatan dan Pencanangan Bulan K3 Nasional Tahun 2017

Perlindungan K3 Efektif dan Efisien Dorong Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur turut melangsungkan upacara peringatan sekaligus pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2017, di halaman kantor Disnakertrans Jatim, Kamis (12/1).

Kadisnakertrans Jatim, Dr H Sukardo MSi sedang membacakan sambutan Menaker RI dalam peringatan dan pencanangan Bulan K3 Tahun 2017.

P

erlindungan K3 yang efektif dan efisien da pat mendorong produktivitas, jika dilak sanakan dan diterapkan melalui sistem manajemen K3, sebagaimana amanat pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu, peringatan bulan K3 Nasional tahun 2017 yang dilakukan serentak di seluruh tanah air ini, mengambil tema pokok 'Dengan Budaya K3 Kita Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia Menuju Masyarakat Yang Selamat, Sehat Dan Produktif'. Tema itu dimaksudkan untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif membudayakan K3 yang diharapkan menjadi bagian integral dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat. "Semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi profesi, asosiasi, pimpinan perusahaan, pekerja dan masyarakat lainnya, melakukan upaya konkret terhadap pelaksanaan K3 dilingkungannya masing-masing. Harapannya budaya K3 bisa terwujud di setiap tempat kerja dan masyarakat secara umum di seluruh tanah air," kata Kadisnakertrans Jatim, Dr H Sukardo MSi membacakan pidato Menaker RI Muhammad Hanif Dhakiri dalam upacara pembukaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2017, di halaman kantor Disnakertrans Jatim, Kamis (12/1) Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, jumlah penduduk di Jatim yang bekerja berjumlah 19,95 juta orang, dimana selama setahun terjadi peningkatan kualitas pekerja

Usai upacara Peringatan dan Pencanangan Bulan K3 Nasional Tahun 2017, terdapat demonstrasi K3 dengan upaya memadamkan api dengan tepat dan benar.

dilihat dari adanya pergeseran proporsi dari kelompok yang berpendidikan SD ke bawah menuju kelompok berpendidikan lebih tinggi, yaitu dari 49,22 persen menjadi 45,96 persen di Agustus 2016. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas tenaga kerja di Jatim, walaupun pergerakannya masih harus terus ditingkatkan, dengan mendorong penduduk usia kerja agar menunda untuk terjun ke pasar kerja, dan memprioritaskan pendidikannya hingga ke jenjang yang paling tinggi. Upaya ini untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. "Dalam era globalisasi khususnya dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kesiapan sumber daya manusia sangatlah penting dalam menghadapi MEA termasuk peningkatan dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja," katanya. Dikatakan, pemerintah secara terus menerus meningkatkan pembangunan yang bertujuan memperluas kesempatan kerja, yang akhirnya diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Program pembangunan tentunya harus didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten dan setiap pelaksanaan pembangunan harus menjamin K3. Sebelumnya, peringatan K3 telah disepa-

Kadisnakertrans Jatim Dr H Sukardo MSi melangsungkan penyerahan bendera K3 sebagai tanda dimulai bulan K3 di Jawa Timur.

kati dimulai sejak 12 Januari, dan tahun 2017 merupakan tahun ke-3 bagi bangsa Indonesia yang secara terus menerus berusaha mewujudkan kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya K3 tahun 2020. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur dengan jelas pelaksanaan K3 di semua tempat kerja, didalamnya menyangkut tenaga kerja, hubungan kerja atau kegiatan usaha dan sumber bahaya baik di darat, didalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah Indonesia. Selain itu, tujuan K3 tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan risiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. "Tujuan perlindungan K3 dapat terlaksana

apabila seluruh unsur yang terdapat di perusahaan baik pihak menejemen perusahaan, serikat pekerja/serikat buruh, dan tenaga kerja atau buruh bersama sama berkomitmen melaksanakan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja," katanya. Agenda Bulan K3 Berikut agenda bulan K3 yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Disnakertrans Jatim mulai dari 12 Januari 2017 hingga 12 Februari 2017, pada 12 Januari 2017 berlangsung upacara dimulainya Bulan K3 Nasional 2017 di halaman Disnakertrans Jatim. Selanjutnya pada 24-25 Januari 2017 akan dilakukan beberapa kegiatan seperti pengukuran kondisi lingkungan kerja faktor fisik (pencahayaan, kelembaban udara, kebisingan, dan lainlain) di lingkungan perkantoran Sekretariat Provinsi Jatim yang dilakukan UPT K3 dengan PT Sucofindo Surabaya. Selain itu juga ada pengujian K3 penyalur petir dan lift dilingkungan per-

kantoran Sekretariat Provinsi Jatim yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik Disnakertrans Jatim. Kemudian pada 7 Februari 2017 terdapat kegiatan PT Sucofindo Surabaya bekerjasama dengan Disnakertrans Jatim menyelenggarakan sosialisasi pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, dalam rangka penyusunan dokumen pengendalian potensi bahaya yang mengundang 1000 orang peserta dari perusahaan dan pengawas ketenagakerjaan yang rencananya berlokasi di Hotel JW Marriot Surabaya. Kegiatan Bulan K3 Nasional 2017 di Jatim akan diakhiri dengan pelaksanaan jalan sehat bersama Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo pada , dengan peserta yang melibatkan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim. "Rencananya awal Maret minggu pertama akan ada penyerahan penghargaan perusahaan yang mendapatkan predikat zero accident dan SMK3 (Sistem Manajemen K3 (SMK3)," katanya. Q rac*


Binder13jan17