Page 1

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Surat Kabar Harian Bhirawa

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

AGENDA HARI INI 11 Oktober 2019

Gubernur Khofifah Indar Parawansa

09.00

13.00

Ziarah Makam Gubernur Pertama Jawa Timur RMT Ario Soerjo dalam Rangka Peringatah Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-74 di Makam RMT Ario Soejo Magetan Bhakti Sosial Operasi Katarak dalam Rangka Peringatah Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-74 di RS Soedono Madiun.

Wagub Emil Elestianto Dardak Ruang Kerja

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com

Ibu Arumni Dardak Ruang Kerja

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

KPK Berikan Nilai Integritas Tinggi pada Pemprov Jatim

Jumat Wage, 11 OKTOBER 2019

Jatim Akseptor Terbanyak di Indonesia Gubernur Khofifah Terima Penghargaan dari Mentan

Surabaya, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Menteri Pertanian (Mentan) RI Dr. Ir. H. Amran Sulaiman atas keberhasilannya sebagai Pembina Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab).

kan meminta agar Gubernur Khofifah menjadi mentor bagi provinsi lain di Indonesia dalam hal inseminasi buatan khususnya sapi.

langsung oleh Mentan Amran di sela pembukaan kegiatan Rapat Evalusi (Upsus Siwab) 2019, di Hotel Mercure, Kamis (10/10). Atas prestasi tersebut Menteri Pertanian Amran bah-

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebagai Pembina UPSUS SIWAB dengan jumlah akseptor terbanyak tingkat Provinsi di Indonesia.

Gubernur Khofifah mendapatkan penghargaan sebagai Pembina UpsusSiwab Tingkat Provinsi dengan jumlah akseptor terbanyak se Indonesia. Penghargaan itu diserahkan

 ke halaman 7

Pemprov, Bhirawa Belum genap sebulan Pemprov Jatim memperoleh penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk kedua kalinya atas Kinerja Pengawasan Terbaik se-Indonesia, Pemprov Jatim kembali mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kedua kalinya juga, atas Survey Penilaian Integ ke halaman 7

humas pemprov jatim

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menyerahkan penghargaan atas Survey Penilaian Integritas yang dilakukan KPK terhadap pemprov seluruh Indonesia.

MITRA

Tak Segan Lakukan Penyegelan UNTUK mengejar piutang atau tunggakan rekening air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ada di pelanggan, kini Direktur PDAM Tirta Kencana Kabupaten Jombang, Aries Yuswantono tak segan-segan membuat inovasi dengan melakukan penyegelan. Aries menjelaskan, seperti yang diatur dalam perda, setiap ada tunggakan pembayaran rekening air di pe-

langgan selama tiga bulan, harus dilakukan penutupan atau pencabutan, pihaknya sekarang langsung melakukan penyegelan (penutupan sementara). “Nanti kalaupun sudah dibayar, kita buka lagi,” ujar Aries, Rabu (9/10).  ke halaman 7

Aries Yuswantono

Sentil

Bupati Naikkan Honor Penyuluh KB di Sidoarjo - Makin semangat kerja. Isak Tangis Warnai Pengarahan Risma ke Anak-anak Tawuran - Daripada tawuran mending jadi atlet beladiri. Pemprov Undang 50 ribu Warga Jatim Meriahkan Pesta Rakyat - Makan dan hiburan gratis

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman berdialog bersama saat meninjau sapi ternak di Kantor Dinas Peternakan Jatim.

Pemprov Undang 50 Ribu Warga Jatim Meriahkan Pesta Rakyat Gubernur Khofifah Siapkan Penghargaan Lencana Jer Basuki Mawa Beya

Pemprov, Bhirawa Peringatan hari jadi ke-74 Provinsi Jatim bakal digelar meriah dengan berbagai hiburan untuk masyarakat Jatim. Salah satunya ialah pesta rakyat yang akan mendatangkan sejumlah artis nasional dan diperkirakan akan dihadiri 50 ribu warga Jatim. Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Aries Agung Paewai menjelaskan, hiburan rakyat dan pesta kuliner gratis. Tempatnya di halaman Gedung Negara Grahadi dan sepanjang Jalan Gubernur Suryo. Kuliner gratis ini disiapkan sebanyak 50 ribu paket hidangan khas Jatim. Selain kuliner, masyarakat juga akan dihibur oleh artis-artis nasional seperti Tompi, Kla Project dan

Kepala Biro Humas dan Protokal Setdaprov Jatim Aries Agung Paewai.

God Bless. “Tiga musisi ini mewakili dari seluruh generasi usia. Se-

hingga tidak hanya anak muda, tapi semua usia bisa menikmati pesta rakyat ini,” tutur Aries saat menggelar konfrensi pers terkait HUT Jatim di press room Gedung Negara Grahadi, Kamis (10/10). Dalam pesta rakyat tersebut, panitia juga menyiapkan pertunjukan video mapping yang menampilkan sejarah Jatim, khususnya terkait awal pembangunan Gedung Grahadi. Tayangan video mapping tersebut akan ditampilkan lewat 150 LCD proyektor yang akan ditembakkan langsung ke Gedung Negara Grahadi. “Karya ini dikerjakan anak-anak bangsa yang ingin melakukan kreasi  ke halaman 7

Insiden Penyerangan Menko Polhukam

Polda Tingkatkan Pengamanan Kunjungan Tamu VIP

Polda Jatim, Bhirawa Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan memerintahkan kepada personel jajaran untuk meningkatkan keamanan di Jatim. Terutama pengamanan ekstra terhadap tamu negara atau tamu VIP yang berkunjung di Jatim. Intruksi yang diberikan oleh Kapolda Jatim itu berkaca dari insiden penyerangan yang terjadi pada Menteri Kordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam)  ke halaman 7

Nilai Persyaratan Tender Sulitkan Realisasi Seragam Gratis Surabaya, Bhirawa Akademisi Akuntasi STIE Perbanas Surabaya, Dr Diah Ekaningtias menilai gagalnya program seragam gratis untuk terealisasikan bisa jadi karena faktor kendala selama proses tender. Bisa jadi, selama proses ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak ketiga. ”Tender ini kan syaratnya banyak dan tidak semua pengusaha (berbentuk CV) bisa memenuhi  ke halaman 7

Cara SMK Dr Soetomo Dorong Spiritualitas Siswa Lewat Sayembara Umroh

Bayar SPP Pas-pasan, Angga Tak Berani Mimpi Bisa Umroh Nasib baik berpihak pada Angga Zakaria setelah namanya terpilih untuk berangkat menunaikan ibadah umroh gratis. Sekolah tempat dia belajar, SMK Dr Soetomo Surabaya, memberi hadiah tersebut setelah dia dinyatakan lolos seleksi tahfidz dengan hadiah umroh. Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

Angga Zakaria tak menyangka akhirnya dia sudah sangat dekat dengan tanah suci Makkah untuk melaksanakan Umroh. Bahkan untuk bermimpi sekalipun, anak dari pasangan Rumiyati dan Hadi Suseno ini pun tak berani. Sebab untuk memenuhi biaya sekolah saja, dia masih harus mengandalkan keringanan dari sekolah. “Saya senang sekali, orangtua juga senang sekali. Hampir setiap hari tanya tentang keberangkatan umroh saya. Bahkan semua kerabat juga dikabari, sampai yang di Madura juga

dikabari kalau saya mau umroh,” tutur Angga. Angga termasuk siswa yang berasal dari keluarga kurang beruntung di sekolah tersebut. Orangtuanya bercerai sejak dia kecil dan tulang punggung keluarga dipundak pada ibunya. Oleh pihak sekolah, dia mendapat keringanan biaya SPP yang seharusnya sebesar Rp 185 ribu, cukup membayar Rp 100 ribu. “Ibu punya warung kecil di rumah. Hasilnya untuk membayar SPP saya. Ya, meskipun kadang-kadang juga terlambat bayarnya,” tutur siswa yang kini duduk di bangku  ke halaman 7

Angga Zakaria (depan, tiga dari kiri) bersama para siswa SMK Dr Soetomo usai mengikuti seleksi sayembara umroh di Masjid Alakbar Surabaya beberapa waktu lalu.


EKSEKUTIF SK Kumuh Jadi Kendala Pengentasan Kawasan Kumuh Jumat Wage, 11 Oktober 2019

Halaman 2

Pemkot Batu, Bhirawa Masih belum layaknya sanitasi, persampahan, drainase, dan jalan lingkungan membuat penanganan kawasan kumuh di Kota Batu masih butuh kerja keras. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya Surat Keputusan (SK) Kumuh di Kota Batu. Akibatnya, pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) belum berjalan maksimal. Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Temas, Kadi membenarkan jika belum adanya legalitas SK Kumuh di Kota Batu memang menjadi kendala sebagai upaya merealisasikan program Kotaku. “Kami berharap Pemkot segera merealisasikan SK Kumuh supaya bisa memprioritaskan Rencana Penataan Kawasan Lingkungan Permukiman sehingga pengentasan kawasan

kumuh bisa lebih maksimal,” ujar Kadi, Kamis (10/10). Merespon masalah ini, Kabid Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, Endro Wahyu mengaku jika SK Kumuh masih dalam proses. Sekarang sudah ada di Bagian Hukum Setda Kota Batu. “Saat ini SK Kumuh masih dalam proses kajian. Kalau sudah dikembalikan lagi ke Bapelitbangda maka akan segera diajukan ke Walikota untuk segera ditetapkan menjadi SK,” ujar Endro. Sementara, Asisten Mandiri Kota Tanpa Kumuh Batu, Indra Budiyono menjelaskan bahwa banyak indikator yang

menjadikan sebuah wilayah menyandang status kawasan kumuh. Di antaranya, masih belum layaknya sanitasi, persampahan, drainase, dan jalan lingkungan serta rumah hunian, termasuk ketersediaan ruang terbuka hijau. Di Kota Batu, kawasan kumuh masih didominasi berada di kawasan permukiman yang rata-rata wilayah di pusat kota. Seperti Kelurahan Sisir, Kelurahan Temas, Kelurahan Ngaglik, dan Desa Pesanggrahan. Sementara untuk kawasan yang sudah bebas kumuh adalah Desa Gunungsari, Desa Junrejo dan Desa Sumber Brantas. Menurut Indra, kendala selama ini untuk mewujudkan Program Kotaku adalah kurangnya peran serta masyarakat dan infrastruktur yang belum memadai. Karena kebersihan bisa terwujud jika

masyarakat sudah memiliki kesadaran yang memadai. Diketahui, Program Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100. Yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Saat ini Program Kotaku dilaksanakan di 269 Kabupaten/Kota di 34 provinsi, dan salah satunya adalah Kota Batu. [nas]

anas bachtiar/bhirawa

Adanya SK Kumuh diharapkan akan mempercepat penanganan kawasan kumuh yang ada di Kota Batu.

KILAS BIROKRASI

Saber Pungli Rapatkan Barisan Setelah Vakum Pemilu Tulungagung, Bhirawa Tim Saber Pungli Kabupaten Tulungagung kembali merapatkan barisan usai vakum selama kegiatan Pemilu Serentak 2019. Mereka akan melakukan kegiatan yang lebih menitik beratkan pada pencegahan pungli daripada penindakan. “Dengan personel yang juga banyak orang-orang baru kami saat ini merapatkan barisan untuk kegiatan Saber Pungli,” ujar Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Tulungagung, Kompol Ki Ide Bagus Tri, setelah rapat koordinasi Tim Saber Pungli di Ruang Prajamukti Kantor Bupati Tulungagung Kamis (10/10). Diakui dia, saat ini diperlukan rapat koordinasi untuk melanjutkan kinerja Tim Saber Pungli setelah vakum selama kegiatan Pemilu Serentak 2019. Apalagi baru saja juga diselenggarakan kegiatan serupa di tingkat Provinsi Jatim. Menurut Kompol Ki Ide Bagus Tri yang juga menjabat sebagai Wakapolres Tulungagung ini kegiatan Tim Saber Pungli Kabupaten Tulunaggung selama setahun cukup mengembirakan. Ia menyebut sudah ada 87 kegaiatan sosialisasi yang dilakukan. “Harapannya sampai akhir tahun ini kegiatan sosialisasi akan terus meningkat. Dan dalam waktu dekat sudah kami rencanakan melakukan sosialisasi antipungli,” paparnya. Ketika ditanya soal penangkapan pelaku pungli yang telah dlakukan oleh Tim Saber Pungli, Kompol Ki Ide Bagus Tri menyatakan belum ada. Ia menyatakan lebih mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan. Selanjutnya, perwira polisi dengan tanda pangkat melati satu di pundaknya ini meminta masyarakat untuk proaktif dalam melakukan pencegarah terhadap prakti pungli. Semisal dengan melaporkan kegiatan pungli yang dialami atau dilihat pada Tim Saber Pungli. [wed]

Wabup Gresik Tanam 50 Ribu Mangrove di Pesisir Pantai Ujungpangkah Gresik, Bhirawa Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Moh. Qosim didampingi Komandan Kodim (Dandim) 0817 dan perwakilan Forkopimda melakukan penanaman 50 ribu mangrove di pesisir Pantai Ujungpangkah, Kamis (10/10). Usai dilakukan penanaman secara simbolos, ratusan nelayan setempat juga ikut melakukan penanaman bibit mangrove di pesisir pantai Desa Banyurip, Kec. Ujungpangkah sampai ke lepas pantai bantuan dari PGN Saka itu. Sukses PGN Saka dalam pengembangan mangrove ini telah terbukti. Pada 2016 lalu berhasil menanam 10 ribu bibit mangrove. Saat ini ditempat itu sudah berdiri ekowisata mangrove yang cukup representatif. Sampai tahun 2019 ini, jumlah bibit mangrove yang ditanam sudah mencapai 50 ribu batang. Direktur Bisnis Developmen PGN Saka, Susmono Sutrisno mengatakan, program ini dilaksanakan sebagai sumbangsih perusahaannya untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama kelestarian biota laut. “Tanpa masyarakat kami tidak bisa apa-apa. Kami sadar bahwa wilayah tempat usaha kami perlu dijaga kelestariannya, terutama biota laut sebagai lingkungan ekonomi nelayan. Untuk meminimalisir potensi dampak lingkungan terutama perairan, kami mengajak masyarakat nelayan ini untuk menanam mangrove ini,” katanya. Menurutnya, selain untuk mencegah abrasi, penanaman mangrove ini juga dapat meminimalisir dampak pemanasan global serta terjaganya biota laut untuk berkembang biak ikan dan kepiting. [eri]

nurkholis/bhirawa

Satpol PP saat nemui warga, Lingkungan Bandar Kumala, Kampung Lehu, Kelurahan Banyuanyar.

Kisruh Tanah Negara, Satpol PP Tindak Lanjuti Laporan Warga Sampang, Bhirawa Bedasarkan laporan warga Lingkungan Bandar Kumala, Kampung Lehu, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, terkait kisruh permohonan tanah negara yang akan dipinjam pakai pribadi menuai protes warga setempat. Kabid Penegakan Perda dan Ketertiban Umum Satpol PP Sampang, Choirijiah saat ditemui dilokasi lahan yang diprotes warga, ia mejelaskan kedatangan kami ini menindaklanjuti laporan warga setempat, terkait lahan negara yang sudah bertahun tahun sejak nenek moyang mereka dimanfaatkan untuk memperbaiki kapal nelayan setempat, tanpa sosialisasi dan koordinasi dengan RT dan warga setempat malah ada urukan untuk mendirikan bangunan Kamis (10/10). “Tak cukup mendengar laporan warga dan RT setempat, kami mela-

kukan koordinasi dengan pihak Kelurahan Banyuanyar terkait duduk persoalan yang diprotes warga. Pada intinya tanah negara di pinggir sungai dekat Pelabuhan Tanglok di Kampung Lehu secara administrasi tidak bisa dimohon pakai secara pribadi, terlebih lagi lahan tersebut sudah dipakai warga nelayan setempat secara turun temurun dari leluhur mereka, hal ini harus menjadi pertimbangan pihak Kelurahan yang mengeluarkan surat perjanjian,” terang Choirijiah yang akrap disapa Qorin. Lanjut Qorin, terkait lahan yang dimohon pribadi tersebut, kami sudah berkoordinasi dengan Balitbangda Kabupaten Sampang bahwa hal itu tidak boleh, namun kami menghimbau pada masyarakat untuk tetap mencari solusi dengan kepala dingin jangan sampai anarkis.

Sementara Junaidi (40) salah satu nelayan setempat, kami para nelayan yang memanfaatkan lahan tersebut untuk memperbaiki kapal kurang lebih ada 40 nelayan secara bergantian di Kampung Lehu, namun dengan adanya urukan tanah kami sangat resah dan tidak memiliki tempat lagi untuk memperbaiki kapal, bahkan kami sempat mendengar tanah negara tersebut akan dipinjam pakai untuk tempat garasi mobil. “Rencana pinjam pakai lahan tersebut, tidak pernah ada koordinasi dengan warga nelayan, bahkan RT kami pun tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak manapun terkait lahan tersebut. Kami sebagai warga meminta RT segera berkoordinasi dengan Lurah dan pihak terkait. Sebab lokasi tanah negara tersebut sudah kami manfaatkan untuk perbaikan kapal sejak turun temurun sejak leluhur kami ada disini,” keluhnya.

Dikatakan Junaidi, sebelum lahan ini berpindah status pinjam ke pihak pribadi, Kami berharap para pejabat dan pihak pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan nasib kami para nelayan terkait dampaknya nanti ketika lahan negara dipinjam pakai pihak pribadi yang memohon pada Kelurahan. Lurah Banyuanyar, Abd Hadi Purnomo usai rapat dengan warga, ia menjelaskan sudah ada kesepakatan bahwa urukan tanah di lokasi tambatan perahu yang selama ini dimanfaatkan warga nelayan setempat dalam waktu satu minggu kedepan akan dikosongkan oleh pihak yang meletakkan sirtu. Lanjut Lurah, memang ada salah satu warga memohon hak pakai tanah negara di Kampung tersebut, namun titiknya bukan dilokasi yang saat ini sedang diprotes warga. [lis]

Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, lewat SK nya mulai tahun 2020 mendatang akan menaikkan honor bagi Petugas Penyuluh KB Desa (PPKBD) dan honor bagi Sub PPKBD di Kabupaten Sidoarjo. Untuk PPKBD yang awalnya sebesar Rp150 ribu/bulan, akan menjadi Rp250 ribu/bulan. Dan honor untuk Sub PPKBD yang awalnya sebesar Rp79 ribu menjadi Rp150 ribu/bulan.

Demikian disampaikan saat membuka kegiatan pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Kamis ( 10 /10) kemarin, di Aula rapat Kantor DP3AKB Kabupaten Sidoarjo. “Saya naikkan honornya agar mereka semakin semangat lagi kerjanya,” kata Bupati Saiful Ilah, usai

kegiatan sehari yang diikuti total 160 peserta dari PPKBD dan Sub PPKBD di Kabupaten Sidoarjo itu. Dirinya mengatakan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang tinggi bukan diakibatkan karena faktor angka pertumbuhan kelahiran. Namun karena faktor urbanisasi. Angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo saat ini sebesar 7%. Angka itu sebesar 6% karena

faktor urbanisasi. Sedangkan angka pertumbuhan kelahiran di Kabupaten Sidoarjo sendiri, saat ini kata Bupati Saiful Ilah, hanya sebesar 1.42%. Menurut dr Ika Harnasti, Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, PPKBD dan Sub PPKBD di Kabupaten Sidoarjo merupakan ujung tombak yang strategis dalam mencari akseptor KB baru di Kabupaten Sidoarjo. [kus]

Bupati Naikkan Honor Penyuluh KB di Sidoarjo

Sungai Klinter Tercemar, Wabup Turun Tangan Ambil Sampel Air Warga di Kecamatan Kertosono, Baron dan Patianrowo, mengeluhkan bau busuk dari aliran Sungai Klinter. Muncul dugaan, bau busuk tersebut bersumber dari limbah pabrik PT Jaya Kertas Kertosono yang langsung dibuang ke sungai tanpa ada pengelolaan terlebih dahulu. Untuk wilayah Kecamatan Kertosono yang paling terdampak adalah Desa Kepuh, Nglawak, Lambangkuning dan Pelem. Sedangkan untuk Kecamatan Baron Desa Kemaduh. Kemudian dan untuk Kecamatan Patianrowo adalah Desa Pisang. Di Desa Kepuh ditemukan banyak ikan sungai yang mati mengambang, sementara bau menyengat yang membuat warga sesak nafas sangat dirasakan pada malam hari. Arifin, warga setempat, menjelaskan bahwa bau tidak sedap

diduga berasal dari limbah PT.Jaya Kertas yang di buang ke Sungai Klinter. “Setiap musim kemarau, bau tak sedap seperti ini pasti selalu terjadi,” papar Arifin. Bila kondisi bau tak sedap yang berasal dari penecemaran sungai Klinter tersebut dibiarkan, maka dapt dipastikan kesehatan warga sekitar akan terganggu. Selain itu ekosistem sungai Klinter juga akan rusak. Menanggapi keluhan warga di sepanjang Sungai Klinter terkait limbah pabrik kerta PT Jaker Kertas

Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi melakukan sidak ke PT Jaya Kertas. Didampingi Kapolres Nganjuk AKBP Handono Subiakto , Dandim 0810/Nganjuk Letkol kav Joko Wibowo, Marhaen Djumadi melihat langsung unit pengolahan limbah PT Jaya Kertas. Saat melakukan peninjauan di unit pengolahan limbah, memang kondisi seperti wajar dan tidak ada limbah cair yang bau. Namun demikian, Wabup Marhaen juga memperintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil sampel air di Sungai Klinter. “Harus ada konsultan agar limbah PT Jaya Kertas tidak berbau,” ungkap Kang Marhaen. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk pada akhirnya mengambil sample air di Sungai Klinter di Desa

ristika/bhirawa

Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi memeriksa kondisi unit pengolahan limbah milik PT Jaya Kertas yang dituding sebagai biang pencemaran Sungai Klinter.

Kemaduh Kecamatan Baron, untuk di lakukan uji laboratorium. Pengambilan sample air sungai untuk mengetahui kandungan limbah cair yang diduga berasal

dari pabrik kertas untuk diuji di laboratorium. “Setelah mengambil sample di sungai, kami juga mengambil sample ke PT Jaya Kertas,” terang

Suwelo petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Sementara ditempat berbeda, Aman Santoso Humas PT Jaya Kertas mengatakan, sesuai prosedur sudah melakukan proses pengolahan limbah tersebut di unit pengolah limbah yang dimiliki oleh perusahaan. Bahkan secara rutin setiap bulannya pihak Dinas Lingkungan Hidup mendatangi pabrik untuk melakukan pemeriksaan limbah. Selain itu, ditegaskan Aman bahwa setiap tahun, pihak pabrik juga mengeluarkan anggaran pembersihan sungai untuk 4 desa yang dilalui aliran Sungai Klinter. “Setiap tahun dana untuk kebersihan sungai itu, kami berikan. Supaya sungai bersih dan tidak ada limbah yang mencemari sungai,” tandas Aman Santoso. [ris]


Jumat Wage, 11 Oktober 2019

Halaman 3

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Penguatan Sektor Industri

Kembangkan Kawasan Industri Tarik Investasi Jawa Timur terus mengembangkan sektor industri sebagai salah satu penopang ekonomi provinsi paling timur di Jawa. Salah satu upaya penguatan sektor industri adalah pengembangan Kawasan Industri. Di Jatim, terdapat 7 pengembangan wilayah yaitu Gerbangkertosusila dan Tuban, Selingkar Wilis, Selingkar ijen dan Madura Kepulauan. Total Kawasan Industri eksisting di Jawa Timur mencapai 4530 hektare, meliputi Surabaya Industrial Estate, Sidoarjo Industrial Estate Berbek, Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SiRIE), Safe N Lock Industrial Park di Sidoarjo, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Pasuruan, Java Integrate Industry and Port Estate (JIIPE), Maspion Industrial Estate (MIE) dan Kawasan Industri Gresik (KIG) di Gresik, serta Ngoro Industrial Park di Mojokerto. Rencana pengembangan Kawasan Industri di Jatim sebesar 11.972 ha, yang tersebar di beberapa wilayah Jatim di antaranya Gresik, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Lamongan, dan Bangkalan, yaitu Kawasan Industri Ploso (jombang), KIT(Tuban), kawasan Industri lamongan, Kawasan Industri Wongsorejo di Banyuwangi dan Madura Industrial Seaport City (Bangkalan). Kawasan Industri tersebut memang disiapkan untuk masuknya investasi baik dalam maupun luar negeri yang telah didukung dengan berbagai infrastruktur dan fasilitas terintegrasi. Dari Kawasan Industri tersebut masih banyak area yang memungkinkan masuknya investor, baik dalam maupun luar negeri. Apalagi kawasan ini juga sudah didukung dengan kapasitas listrik yang memadai, pengolahan limbah, dan yang perlu diperhatikan adalah koneksitas antarkawasan agar lebih efektif-efisien. Terkait pengembangan Kawasan Industri itu, Gubernur Jawa Timur telah membentuk Tim Fasilitasi Percepatan Pengembangan Kawasan Industri (Tim KI). Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Jawa Timur, Tim KI bertugas 1. Mempercepat upaya pengembangan kawasan industri, 2. Mendorong kegiatan usaha industri untuk berlokasi di kawasan industri berdasarakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur, Ke 3. Memfasilitasi dan memberikan insentif serta kemudahana pertumbuhan Kawasan Industri, 4.Melakukan koordinasi pengoptimalan pemanfaatan kawasan industry. 5. Melakukan

Jawa Timur mengembangkan 11 kawasan industri sebagai salah satu strategi penguatan sektor industri. Salah satunya kawasan industri JIIPE di Gresik yang sempat ditinjau Gubernur Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu. promosi kawasan industri Jawa Timur Melalui Desk Kawasan Industri, pada level nasional hingga internasional Disperindag Jatim telah melak sehingga dapat meningkatkan minat sanakan di 5 daerah pengembangan investor untuk berinvestasi di Jatim., Kawasan kawasan industri yaitu di Banyu6. Memfasilitasi Sistem Informasi industri harus wangi, Lamongan, Bangkalan, JomKawasan Industri sebagai sarana mempunyai bang dan Tuban. pembaharuan dan pemutakhiran data fasilitas Tujuan pembentukan desk ini adalah kawasan industri. memadai untuk fasilitasi dan koordinasi antar lembaga Pembentukan Tim Fasilitasi Permenjamin pemerintah khususnya pemerintah cepatan Pengembangan Kawasan operasi yang daerah dan investor pengelola kaIndustri ini untuk menangani sejumlah optimal. Salah wasan industri untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat satunya instalasi hambatan dan kendala pengempengembangan kawasan industri di pengolahan bangan Kawasan Industri. Jawa Timur antaranya, terkait pelimbah seperti Sedangkan mengenai Sistem Innyediaan lahan, infrastruktur, dan yang ditinjau formasi Kawasan Industri, Kadispermasalahan lainnya. Gubernur perindag menyebut masyarakat bisa Selain itu Tim KI akan memperkuat Khofifah Indar mengakses dalam situs siki.jakoordinasi terkait regulasi dan keParawansa saat timprov.go.id, situs ini, lanjutnya, bijakan pengembangan Kawasan mengunjungi terdapat data base berbasis TI Industri antar lembaga pusat peSurabaya sebagai media publikasi terkait merintah provinsi dan pemerintah Industry Estate Kawasan Industri Jawa Timur. daerah. Terutama terkait dengan Rungkut (SIER). “Dengan mengakses SIKI, invesproses perizinan di daerah. tor bisa mengetahui lokasi pengemSementara Kepala Dinas perinbangan usahanya yang paling stardusterian dan Perdagangan (Distegis, Dalam hal ini Kawasan industri perindag) Provinsi Jawa Timur, Ir O P D n y a s e b a g a i g u g u s t u g a s D e s k K a w a s a n I n d u s t r i , F o c u s R a p a t K o o r d i n a s i K a w a s a n I n - dengan daya dukung fasilitas yang D r a j a t I r a w a n y a n g j u g a s e l a k u l a n g s u n g t e l a h m e l a k u k a n s e - Group Discussion Kawassan In - d u s t r i d a n p r o g r a m p e n g u a t a n memadai yang sudah tersedia di S e k r e t a r i s T i m K I m e n y e b u t jumlah program kerja Tim KI yaitu dustri, Ideafest Kawasan Industri, kawasan industri. jatim,� terangnya. [gat*]

Desk Kawasan Industri

PenyediaanInfrastrukturdanLahanDominasiHambatanPengembanganKawasanIndustri Sebagai pelaksanaan tugas Tim KI untuk melakukan percepatan pengembangan kawasan industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan sejumlah desk kawasan industri di sejumlahg daerah yang memiliki rencana pengembangan kawasan industri. “Jadi Desk ini mengumpulkan sejumlah pihak terkait baik dari pemerintah daerah, lembaga pusat dan pihak swasta untuk mensinkronkan berbagai hal yang menjadi hambatan pengembangan kawasan industry untuk dipertemukan penyelesaiannya,� terang Kadisperindag Jatim, Ir. Drajat Irawan. Ada lima(5) desk kawasan industri yang dan sedang berjalan proses sinkronisasinya. Kelimanya adalah desk kawasan Industri Banyuwangi, Kawasan Industri Lamongan, Kawasan Industri Bangkalan ,

Desk KI Lamongan.

Kawasan Industri Jombang dan Kawasan Industri Tuban. Di ke lima desk kawasan industri tersebut, Disperindag Jatim mempertemukan pihak pengelola kawasan industri, pemerintah kabupaten, dan Badan Pertanahan Negara (BPN). Dengan adanya pertemuan ini, maka bisa dipetakan hambatan pengembangan Kawasan Industri sehingga langsung dicarikan solusinya. Sementara dari hasil pertemuan desk kawasan industri didapat sejumlah hambatan pengembangan kawasan industri yaitu pembebasan lahan, penyediaan infrastruktur terutama jalan, jembatan dan penyediaan air serta perizinan. Di pertemuan desk Kawasan Industri Banyuwangi yang digelar bulan Maret 2019 didapati permasalahan pembebasan lahan akibat perubahan

RTRW yang menghapus sejumlah kawasan peruntukan industri, belum selesainya perizinan terkait termasuk Amdal dan IMB, penyediaan infrastruktur yang memerlukan biaya besar. Sedangkan masalah yang terpetakan dalam desk kawasan Industri Lamongan dalam pertemuan 28 Mei 2019, adalah terhambatnya pembebasan lahan karena statusnya merupakan lahan milik pemkab lamongan, penyediaan infrastruktur yang masih menunggu revisi RTRW, serta masalah perizinan. Hambatan pengembangan kawasan industri di Jombang, dalam pertemuan desk Kawasan Industri 26 September 2019, tertumpu pada masalah infrastruktur yang belum memadai seperti akses jalan yang kurang lebar, revitalisasi Jembatan Ploso yang sudah tidak bisa menampung arus lalu lintas,

Desk KI Jombang.

dan upaya penutupan Sungai Sambung untuk pelebaran akses jalan. Masalah yang ditemui dalam desk Kawasan Industri Tuban terkait infrastruktur terutama akses jalan dan penyediaan air mengingat lokasi tidak ada aliran sungai, serta masalah pembebasan lahan akibat meningkatnya harga lahan. Pertemuan desk kawasan industri dilakukan 26 Februari 2019. Pengembangan kawasan industri yang paling banyak menemui kendala adalah pengembangan kawasan industri Madura. Posisi terkahir pihak pengelola belum memiliki izin prinsip meski koordinasi terkahir pada tahun 2017. Terkait pembebasan lahan, pengelola mengalami kesulitan karena akses jalan yang akan dibangun melewati lahan Perhutani serta kenaikan harga lahan yang semakin tinggi. [gat*]

Desk KI Banyuwangi.

Desk KI Bangkalan.


Jumat Wage, 11 Oktober 2019

TAJUK

Seragam Gratis Gagal Beban perekonomian rumahtangga setiap tahun ajaran baru, coba didukung pemerintah daerah. Terutama pembelian seragam sekolah sebagai pakaian wajib setiap murid tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas). Sebagian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemkot, berani men-janji-kan seragam gratis. Begitu pula pemerintah propinsi Jawa Timur, berkomitmen memberi seragam gratis untuk SMA (dan sederajat), serta SMK. Realitanya, tidak mudah merealisasi program populis. Kendala terbesar, masih pada urusan birokratisi, termasuk proses lelang. Banyak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terlibat program seragam sekolah gratis. Diantaranya, Dinas Pendidikan, dan Biro Administrasi Pembangunan. Tenggat waktu pekerjaan selama 120 hari, tidak dapat dipenuhi, karena penggunaan seragam sekolah harus dimulai pada pertengahan bulan Juli. Kendala lain kegagalan seragam SMTA gratis, adalah kemampuan keuangan rekanan peserta tender pekerjaan. Hal ini berkait pengadaan barang bernilai lebih Rp 52 milyar, diperlukan ekuitas (kekayaan bersih) sebesar 12% (sekitar Rp 6,25 milyar). Begitu pula proyek pengadaan kain seragam SMK Negeri dan swasta senilai Rp 78 milyar, memerlukan syarat kemampuan sangat besar (sampai 50% nilai proyek). Ternyata, tidak banyak pengusaha kategori UMK (Usaha Mikro dan Kecil) bisa memenuhi persyaratan ekuitas. Sehingga janji seragam sekolah gratis SMTA tidak dapat direalisasi tahun (2019) ini. Sesuai kewenangan, pemerintah propinsi memiliki tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tingkat SLTA. Yakni, SMA, MA (Madrasah Aliyah), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Jumlah siswa SLTA di Jawa Timur ditaksir sekitar 672 ribu anak, atau sekitar 84% dari 800 ribu anak usia 16-18 tahun. Walau jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah murid tingkat SMP (dan Madrasah Tsanawiyah) tahun ajaran 2016/2017, yang sebanyak 4,1 juta anak. Berdasar angka lama sekolah, Jawa Timur masih pada rata-rata angka 8 tahun. Artinya, putus sekolah pada kelas VIII (kelas 2 SMP). Pemerintah propinsi coba "mengejar" anak usia 16-18 agar bisa masuk SLTA. Telah dibentuk relawan mengejar tingkat kependidikan sampai SLTA, melalui program "tis-tas" (gratis berkualitas). Bukan sekadar upaya menyekolahkan, melainkan menanggung biaya sekolah (SPP) setiap bulan. Sehingga mulai tahun ajaran 2019-2020, seluruh SMA, SMK, dan MA, negeri maupun swasta tidak dipungut biaya. Seragam sekolah juga disubsidi pemerintah propinsi. Andai seluruh pemerintah daerah (propinsi, serta kabupaten dan kota) mematuhi amanat konstitusi, seluruh kepeluan kependidikan bisa ditunaikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Termasuk sepatu, kaos kaki, dan transportasi antar-jemput. UUD pasal 31 ayat (4) menyatakan, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." Masih banyak daerah "meng-kalkulasi" anggaran pendidikan secara sepihak. Misalnya, kalkulasi "netto" APBD, setelah dikurangi belanja rutin (gaji pegawai). Kalkulasi sepihak, akan menyebabkan anggaran pendidikan terasa sangat pelit, manakala ditimbang setara 20% PAD (Pendapatan Asli Daerah). Padahal pemerintah pusat telah benar-benar meng-alokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 492,5 trilyun dalam APBN 2019 (20% lebih). Sebesar Rp 308,4 trilyun (62,61%) ditransfer ke daerah sebagai penyokong pendidikan di daerah. Konstitusi (UU 1945) menempatkan urusan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Tercantum dalam pembukaan UUD alenia ke-empat, serta dikukuhkan lagi dalam pasal 28C ayat (1) sebagai hak asasi. Serta UUD pasal 31 diurai dalam 5 ayat. Kependidikan menjadi urusan wajib. Maka wajar anggaran pendidikan menjadi alokasi utama belanja daerah. [*]

RESENSI

Kiprah Haji Agus Salim dalam Pergerakan Haji Agus Salim merupakan salah satu pahlawan nasional yang banyak memberikan sumbangsih pada masa pergerakan nasional. Tidak hanya bergerakan di bidang politik, ia juga berkiprah dalam organisasi yang menggagas masalah sosial-budaya, serta pendidikan. Ia adalah sosok yang memiliki sikap ulet, semangat tinggi dan tidak mudah menyerah selama ikut terlibat dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga merupakan sosok yang sangat cerdas. Di mana kecerdasan itu sudah tampak sedari kecil. Salah satunya adalah kecapakannya dalam mempelajari berbagai bahasa asing. Maka tidak heran, kemudian Haji Agus Salim dikenal sebagai seorang poliglot. Ia menguasi bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Arab, Turki, Jepang, Latin dan Mandarin. Sebelum terjun dalam dunia politik, ia pernah menjadi akuntan publik di salah satu perusahaan perkongsian milik Governmen di Batavia. Namun selama bekerja di sana, Haji Agus Salim, merasa tidak nyaman dan akhirnya memutuskan keluar (hal 124). Begitu pun ketika dipindahkan ke Kantor Konsulat Pemerintah Belanda di Jeddah, sebagai penerjemah. Mengingat visi dan misi yang ia miliki sangat bertentangan dengan Pemerintah Hindia Belanda. Haji Agus Salim tidak tahan melihat sikap curang atau kekejaman mereka dalam memperlakukan inlander. Setelah kepulangannya dari Jeddah dan mengenal Raden Mas Oemar Said Tjokroaminoto, Haji Agus Salim tertarik untuk berkiprah dikancah politik. Ia bergabung dengan Sarekat Islam yang berkembang berganti menjadi Partai Serikat Islam, ikut berjuang dalam upaya meraih kemerdekaan Indonesia juga memajukan kaum bangsanya. Selain itu Haji Agus Salim juga menjadi Pemimpin Redaksi Nerajta, dan memanfaatkan koran itu untuk memuat berbagai macam opini pergerakan dan perjuangan, serta menampilkan berbagai macam aspirasi kerakyatan agar berani melawan Belanda (hal 291). Meskipun sikapnya itu mengundang kemarahan Landjumin, penyandang dana serta para petinggi Belanda, hal itu tidak menyurut-

kan keberanian Haji Agus Salim dalam menyuarakan pergerakan. Haji Agus Salim juga merupakan anggota dalam Volksraad atau Dewan Rakyat. Di mana forum legislatif yang awalnya didirikan oleh Perintah Hindia Belanda tersebut, merupakan salah satu forum yang kemudian menjadi jalan para pejuang untuk meraih kemerdekaan. Tidak berhenti di sana Haji Agus Salim juga aktif dan ditunjuk sebagai Penasihat di Jong Islamieten Bond (JIB), meskipun organisasi ini tidak berada di ranah politik, organisasi ini yang memiliki peran untuk membangkitkan nasionalisme kebangsaan dan perjuangan rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sayangnya organisasi ini hanya berumur jagung, karena ketika kekuasaan Belanda telah diambil alih oleh Jepang, JIB merupakan salah satu organisasi yang dibekukan karena khawatir organisasi ini bisa merongrong pemerintah Jepang (hal 330). Akan tetapi pembekuan itu tidak membuat Haji Agus Salim menyerah. Ia bersama tokoh gerakan lain tetap berjuang demi meraih kemerdekaan Indonesia lewat berbagai cara. Salah satunya memilih bertahan menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Karena lewat organisasi tersebut mereka bisa mencari cela untuk melepaskan dari dari jajahan Jepang. Selain menjadi anggota BPUPKI, Haji Agus Salim juga salah satu anggota dari panitia sembilan yang bertugas merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar (hal 383). Haji Agus Salim benar-benar mendedikasikan dirinya untuk berjuang demi kemajuan Indonesia. Bahkan ketika akhirnya Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, Haji Agus Salim tetap berkiprah di ranah politik dan berjuang demi Indononesia. Ia menjadi menjadi menteri luar negeri dan Judul Penulis Penerbit Cetakan Tebal ISBN Peresensi

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Penusukan Terhadap Wiranto Jadi Pembelajaran Berharga

Spirit Kepemimpinan dan Pengabdian Sutarto berhasil menjadi guru besar termuda di ULM dalam usia 41 tahun dan menjadi wakil rektor pada tahun 2010. Ia juga terpilih menjadi rektor ULM dalam dua periode pemilihan,

Insiden penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto di Banten menjadi pembelajaran berhaga bagi Presiden RI Joko Widodo maupun pejabat negara lainnya saat berada di tengah kerumunan massa. Dari kejadian penusukan yang dialami oleh Pak Wiranto ini, ada beberapa hal penting yang harus digarisbawahi. Kejadian ini menjadi pembelajaran sangat berharga. Kejadian penusukan terhadap Jenderal TNI (Purnawirawan) ini menjadi pesan kuat kepada Presiden Joko Widodo serta pejabat negara lainnya untuk lebih berhati-hati. Mungkin harus ada pengamanan dan sistem keprotokolan yang perlu diatur lebih ketat terhadap pejabat negara. Saya juga jadi berpikir apakah kebiasaan Pak Jokowi untuk bersalaman di tengah keramaian masyarakat perlu dievaluasi untuk diperbaiki, atau terus dilakukan dengan pengawalan yang lebih ketat. Bahwa kejadian penusukan terhadap Jenderal (Purn.) Wiranto bisa terjadi pada siapa saja, pejabat, atau tokoh yang sikap atau pernyataannya dianggap berbeda dengan kelompok tertentu. Saya menduga pelaku penusukan terhadap Wiranto adalah kelompok terpapar radikalisme atau bisa juga dari kelompok teroris. Bahwa pelaku penusukan segera diproses hukum, serta ditelusuri lebih dalam apakah pelaku adalah remote dari kelompok tertentu terpapar radikalisme yang terorganisir atau tidak. Saya juga mendoakan semoga Wiranto yang tadi dilarikan ke RSPAD Jakarta bisa segera sembuh dan beraktivitas kembali. Abdul Kadir Karding Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

: : : : : : :

mewakili pihak Indonesia dalam Perjanjian Renville pasca Agresi Militer Belanda II. Di sana ia berani menantang keras pernyataan utusan Belanda yang mengatakan bahwa Republika Indonesia sudah mengkhianati nota kesepakatan Linggarjati (hal 408). Selain hal itu Haji Agus Salim juga menunjukkan hasil yang gemilang dalam melakukan tugas

diplomasi ke berbagai negara. Dari India, Mesir, Lebanon hingga. Suriah Karena memiliki banyak pengalaman dalam kancah politik itulah, Haji Agus Salim mendapat gelar "The Grand Old Man". Ia adalah sosok diplomat yang cerdik, antiminder, dan pendebat ulung. Novel biografi ini adalah cara yang lebih santai dan menarik untuk belajar sejarah. [*]

Haji Agus Salim Haidar Musyafa Imania Pertama, Maret 2019 438 halaman 978-602-7926-48-6 Ratnani Latifah Alumni Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara

Jatuh Cinta pada Keelokan Matematika Pencapaian Sutarto Hadi sebagai rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) semakin prestise setelah menerbitkan buku Membingkai Bayang-Bayang (MBB). Buku ini melengkapi perjalanan penulis sejak tumbuh dan berkembang di dunia pendidikan. MBB merupakan buku tentang catatan impian dan gagasan dalam arti sesungguhnya. Buku ini juga berisi tentang lika-liku perjuangan karier Sutarto, sejak menjadi guru hingga menjadi guru besar, dan sebagai pemimpin perguruan tinggi. Sekaligus tumpahan pikiran (uneg-uneg) sebagai dosen.

Sorotan Publik

Halaman 4

yakni 2014-2018 dan 2018-2022. Empat tahun pertama menakhodai ULM, sivitas akademika ULM berhasil menorehkan banyak kemajuan. Terjadi perubahan atmosfer akademik yang semakin baik. Anggaran dikelola kian transparan dan tersistem akuntabel (hal 22-23). Setelah tamat S3 di Negeri Belanda, Sutarto terlibat dalam proyek pengembangan dan diseminasi pendidikan Matematika Realistik. Proyeknya disebut Do-PMRI (dissemination of PMRI-Pendidikan Matematika Realistik Indonesia). Program ini banyak membantu meningkatkan mutu pendidikan Matematika di Indonesia. Cinta Matematika Keprihatinan terhadap mutu pembelajaran Matematika di Tanah Air, mendorong Sutarto untuk fokus riset di bidang Matematika. Ia meyakini bahwa perbaikan mutu pendidikan harus dimulai dengan pengayaan dan peningkatan mutu, serta profesionalisme guru. Matematika seperti momok atau hantu. Nilai dan prestasi siswa cenderung jeblok. Maka perlu dicari pendekatan pembelajalaran yang pas, terutama mereduksi sifat abstrak Matematika agar anak terdorong untuk berkembang secara konsisten dan memahami konsep Matematika secara bermakna. Untuk sampai jatuh cinta pada Matematika, kita harus mengenal cara mengajarnya terlebih dahulu. Pengajaran dalam arti menyentuh hati, dapat dibayangkan, serta transparan. Pendidikan bukan saja menyentuh ranah fisik, namun semestinya menyentuh ranah jiwa sebagaimana dua sejoli memadukan cinta (hal 91). Matematika harus didekati dengan cara yang berbeda. Matematika mesti bisa dibayangkan. Bagaimana cara membingkai bayang-bayang itu? Realistik tidak harus sesuatu yang nyata, tapi dapat berupa cerita rekaan yang bisa memicu murid melakukan eksplorasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi (hal 103). Paradigma Seorang Pembelajar Judul : Penulis : Penerbit : Cetakan : Tebal : ISBN : Peresensi :

Membingkai Bayang-Bayang Sutarto Hadi Elex Media Komputindo I, 2019 xxii + 370 halaman 978-602-04-9928-4 Teguh Wibowo Mahasiswa IKIP Widya Darma Surabaya

I d e mengundang rektor atau dosen asing untuk mengajar di universi-

tas-universitas di Indonesia sempat menimbulkan kontroversi. Kehadiran mereka tidak seharusnya disikapi secara emosional. Dosen sebagai tenaga profesional dapat mengajar lintas negara dan lintas agama. Justru dengan semakin kuatnya tenaga dosen dan peneliti, universitas akan melahirkan inovasi yang memberikan keunggulan kepada universitas tersebut. Negara juga akan memperoleh keuntungan besar dengan penemuan iptek (hal 178-179). Sutarto juga menyoroti fenomena kemunduran bangsa Indonesia yang kalah bersaing dengan negara lain. Pertama, kurang berhasilnya pendidikan menyebabkan kita tidak bisa menyediakan SDM yang memiliki keterampilan memadai. Kedua, pemerintah lamban menyediakan lapangan kerja bagi rakyat (hal 308). Filosofi "Membingkai Bayang-Bayang" ULM lahir dari rahim pejuang yang tergabung dalam Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan. ULM yang berlokasi di Kalimantan Selatan, mewarisi semangat Pangeran Antasari dengan semboyan Haram Manyarah Waja Sampai Keputing (semangat pantang menyerah dari awal sampai akhir). ULM berkomitmen menjadi perguruan tinggi unggul. Harapan itu mungkin dulu sekadar angan-angan, kemudian menjadi bayang-bayang, dan saat ini bayang-bayang tersebut semakin nyata. Pada Selasa, 19 Maret 2019, ULM mendapat Akreditasi A dari BAN PT. Kelebihan buku MBB, tema dan pembahasan sangat komprehensif. Buku ini amat berarti, bisa menjadi inspirasi para mahasiswa Indonesia untuk menyongsong masa depan gemilang. Buku cukup tebal dan berbobot, dilengkapi fotofoto pendukung teks. Kekurangan buku MBB, kalimat-kalimat dan paragraf-paragraf yang panjang, butuh waktu yang tidak instan untuk memperdalam maknanya. Penyusunan bab dan sub-bab masih acak dan kurang padu. Buku ini akan semakin bagus jika dilengkapi indeks dan glosarium. Melalui buku ini Sutarto secara khusus memang mengelu-elukan ULM, tetapi secara umum buku ini dapat diaplikasikan oleh para pegiat pendidikan. Sutarto berjiwa pembelajar yang ulet, rajin, dan pantang menyerah. Membawa perubahan berarti. Mengkritik tanpa mencela. Memberi gagasan yang membangun atas beragam problematika bangsa ini. [*]


LEGISLATIF

Jumat Wage, 11 Oktober 2019

Halaman 5

SUARA LEGISLATOR

FPKB Usulkan Raperda Inisiatif Pondok Pesantren Pada Prolegda 2020 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa/FPKB DPRD Surabaya mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah/Raperda inisiatif pondok pesantren pada prolegda 2020. Usulan raperda ini menjadi kado indah di hari Santri Nasional 2019 yang diberikan oleh FPKB kepada masyarakat kota Surabaya. Raperda ini juga sebagai tidak lanjut setelah undang – undang pesantren disahkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Demikian disampaikan oleh anggota Fraksi PKB Camelia Habiba, SE di ruang kerjanya, Kamis (101/10)

Didalamnya raperda ini, kata H a b i b a , a k a n m e m b a h a s b eberapa persoalan terkait kesetaraan atau persamaan status dan diakuinya pendidikan di pondok pesantren seperti pendidikan formal lainya.

“Selama ini ijazahnya pondok pesantren seolah – olah kurang mendapatkan pengakuan saat digunakan untuk melamar pekerjaan. Padahal dengan di keluarkannya undang – undang terbaru tentang pesantren maka ijazah pondok pesantren memiliki derajad yang sama dengan sekolah formal lainya,” ujarnya. Dengan adanya perda ini nanti, pondok pesantren juga tidak perlu lagi mengirimkan anak didiknya untuk ikut ujian di sekolah – sekolah swasta seperti yang dilakukan selama ini.

Selanjutnya dari sisi penganggaran dan kebijakan anggaran. “Kalau Selama ini hanya santrinya saja yang mendapatkan bantuan operasional sekolah/ BOS. Maka, kedepan pondok pesantren diusulkan juga bisa menerima bantuan. Hal ini sama dengan lembaga pendidikan lainya, yang sekolahnya atau lembaganya bisa menerima bantuan dari pemerintah,” ungkapnya. Perda ini harus ada, kata Habiba, karena kalau tidak ada payung

hukum ini, maka pondok pesantren tidak akan bisa menikmati kebijakan – kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. “ Perda ini juga sebagai payung hukum agar pondok pesantren bisa menerima bantuan,” jelasnya. Habiba menambahkan, DPRD memiliki jatah enam raperda inisiatif setiap tahun, dan raperda inisiatif pondok pesantren ini akan dititipkan kepada kader PKB yang duduk di Badan Pembuat Perda BPP DPRD Surabaya. [dre]

Camelia Habiba, SE

Pemprov Diminta Intervensi Realisasikan Frontage Road Sidoarjo DPRD Jatim, Bhirawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim diminta untuk ikut intervensi dalam merealisasikan pembangunan frontage road di kawasan Sidoarjo kelanjutan frontage A Yani Surabaya. Keberadaan frontage road tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan.

wahyu asmoro/bhirawa

Komisi II DPRD Trenggalek dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2019, mengingatkan OPD yang dinilai belum maksimal dalam serapan anggaran tahun 2019.

Komisi II Ingatkan OPD Kurang Maksimal Serap Anggaran 2019 DPRD Trenggalek, Bhirawa Komisi II DPRD Trenggalek, mengingatkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2019, dari serapan belanja masing - masing OPD dinilai belum maksimal. Mengingat bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan pembahasan APBD tahun 2020. Ketua Komisi II Pranoto mengatakan bahwa, karena sebentar lagi DPRD Treng-

galek akan melaksanakan pembahasan APBD tahun 2020, maka melalui evaluasi serapan anggaran di tahun 2019 akan menjadi wacana kerja di tahun 2020. “Sebentar lagi kita mau melaksanakan pembahasan APBD tahun 2020, maka evaluasi pelaksanaan anggaran 2019 harus dilaksanakan,” ucap Pranoto. Ia mengaku evaluasi tersebut sangat penting, karena sebagai dasar untuk pem-

bahasan APBD tahun 2020. “Dari capaian serapan masing ,- masing OPD ini akan menjadi barometer di pembahasan APBD tahun 2020,” tandasnya. Lanjut Pranoto menjelaskan, dari laporan pekerjaannya ada yang mencapai 60 persen, bahkan 70 persen, bahkan ada yang belum bisa terkafer PHO (Profesional Hand Over) atau pembayaran tahap pertama.

“Dari 5 OPD yang dipanggil, serapan belanja modal yang masih belum maksimal dari Dinas Pariwisata,” katanya. Dari serapan anggaran yang minim, Pranoto menjelaskan ungkapan Dinas Pariwisata, memang pekerjaannya sudah mencapai sekitar 80 persen lebih, namun serapan anggarannya masih rendah, bahkan belum mengajukan laporan keuangan. [wek]

Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Anik Maslachah, selama ini tersendatnya pembangunan frontage road tersebut dikarenakan kendala pada pembebasan lahan. Yang ini perlu intervensi pemprov Jatim. “Kami berharap Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab Sidoarjo bersinergi untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ungkapnya, Kamis (10/10) kemarin. Menurut wanita yang juga digadang gadang ikut maju dalam Pilkada Sidoarjo 2020 mendatang ini, kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan. “Pemerintah bisa melakukan intervensi untuk merealisasi demi kepentingan umum dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Kami berharap dan mendorong penuh agar pembangunan frontage road di Sidoarjo bisa terealisasi. Masyarakat Sidoarjo sangat membutuhkan,” pungkas mantan Ketua Komisi C DPRD Jatim ini. Sekedar diketahui, Frontage road yang akan dibangun di Sidoarjo ini melewati tanah milik warga, 31 perusahaan. Dari 31 perusahaan, 11 perusahaan bersedia menghibahkan tanahnya untuk frontage road. Sementara 20 perusahaan, sejumlah warga masih belum bersedia membebaskan tanahnya. Meskipun jalan frontage ini tidak terlalu panjang, hanya 9,2 km, namun proses pembebasan lahan mengalami kendala. Sehingga pembangunan frontage road Sidoarjo belum terealisasi sampai saat ini. [geh]

APKASI Gelar Workshop Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Calon Independen Berjuang Branding Namanya Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Persiapan pelaksanaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Sekolah (SIPLah) Tahun 2020, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), secara resmi telah dibuka oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah selaku Wakil Ketua Umum Apkasi, pada (10/10). Menurutnya, kegiatan workshop program SIPLah ini terselenggaranya bahwa era keterbukaan informasi publik seperti sekarang ini, inovasi dan elektronifikasi sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di semua instansi pemerintahan menjadi sebuah keniscayaan. Ini pula yang mendasari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) mulai pertengahan tahun ini.

Keduanya diluncurkan untuk mendukung PBJ di sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Hal ini merujuk pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di sekolah dapat dilak-

sanakan secara daring (online) atau luring (offline). “PBJ di sekolah yang dilakukan secara daring harus melalui sistem PBJ sekolah yang ditetapkan oleh Kemendikbud,” katanya. Ia berharap, setelah mengikuti kegiatan ini, para Bendahara BOS dapat memahami bagaimana cara dan teknis Aplikasi

SIPlah Pengadaan Barang di Sekolah, sehingga Dana BOS bisa dilaksanakan sesuai dengan anjuran dari Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. “SIPLah ini akan memudahkan sekolah dalam berbelanja kebutuhan sekolah. Sekolah pun tinggal klik di handphone atau laptop, maka segala kebutuhan sekolah akan ada. Selain itu juga, SIPLah ini akan termonitor dan terjaring dalam penggunaan anggaran BOS oleh sekolah,” ujarnya. Asri Ulfa selaku perwakilan Kemendikbud RI menjelaskan bahwa Program SIPLah sendiri dirancang untuk memanfaatkan Sistem Pasar Daring (Online Marketplace) yang dioperasikan oleh pihak ketiga. “Sistem pasar daring yang dapat dikategorikan sebagai SIPLah harus memiliki fitur tertentu dan memenuhi kebutuhan Kemendikbud. Dalam hal ini marketplace SIPlah dikelola oleh Telkom melalui anak perusahaan Blanja.com,” katanya. [ach]

DPRD Malang, Bhirawa Anggota Badan Musayarah DPRD Kota Malang, H. Ahmad Wanedi meminta kepada Pemkot Malang untuk tidak membiarkan kosong pada jabatan Direktur Rumah Potong Hewan (RPH). Sampai saat ini, Wali Kota Malang Sutiaji belum juga menunjuk Plt.Direktur RPH, pasalnya Plt sebelumnya Ade Herawanto, jabatanya sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, sejak tanggal 1 Oktober 2019 lalu. Menurut Wanedi, jika kekosongan Direktur PD RPH tidak diisi, akan ada kesulitan dalam penataan struktur baru

nanti, termasuk penganggaran. Pasalnya kedepan RPH akan bergabung dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha. “Saya kira tetap harus ada yang bertanggung jawab, kalau belum ada devinitifnya, sebaiknya ditunjuk Plt, atau Plt yang sudah ada diperpanjang lagi sampai pembentukan Perumda itu tuntas. Kalau dibiarkan kosong seperti ini tidak ada yang mengendalikan,”tutur Ahmad Wanedi. Ia menyatakan, pemegang kendali pada sebuah perusahaan adalah seorang direktur, atau orang yang

ditunjuk oleh kepala daerah untuk menduduki jabatan tersebut, agar bisa mengendalikan organisasi. Yang terjadi saat ini adalah RPH tanpa kendali, ini akan berpengaruh kepada pelayanan. Apalagi disitu hanya ada pengawas saja. Karena pengawas tidak memiliki kewenangan pada persoalan yang lebih detail. Sementara itu, mantan Plt. Diektur RPH Ade Herawanto dihubungi secara terpisah, mengutarakan pihak telah membuat pertangungjawaban selama menjalankan tugas sebagai Plt. Direktur RPH.

“Tugas saya sudah selesai, dan semuanya sudah saya laporkan termasuk semua persoalan yang terkait dengan perkembangan PD Aneka Usaha yang saat ini Perdanya masih digodok di DPRD Kota Malang,” tutur Ade Herawanto. Ade lantas menyampaikan jika pertangung jawaban yang dabuat itu dilengkapi dengan daftar inventarisasi aset tetap, daftar persediaan, daftar saldo rekening kas dan bank, daftar SK dan SE Plt direktur, dalam rangka perbaikan tata kelola, laporan keuangan mulai dari bulan Januari sampai dengan Bulan September 2019, serta laporan keuangan per tanggal 30 Sepetember. [mut]

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo Saiul Ilah saat membuka workshop pengadaan barang/jasa Kamis (10/10) kemarin.

Dewan Berharap Kekosongan Direktur RPH Segera Terisi

Sidoarjo, Bhirawa Bacabup jalur independen, Imam Safii, berusaha masuk ke desa-desa untuk membranding agar bisa dikenal masyarakat Sidoarjo. Upaya ini dirasakan berat karena harus ke luar masuk desa, tetapi ini bagian dari komunikasi politik yang harus dijalankan. “Saya ikhtiar saja karena dinamikanya calon bupati harus dikenal masyarakatnya, tentang bagaimana caranya, itu dari berbagai macam cara, ujarnya. Imam adalah ketua karang taruna Sidoarjo dan seorang jurnalis, yang mendeklir maju dalam Pilkada 2020. Dia maju melalui jalur independen dengan kuota 91 ribu KTP/surat pernyataan dukungan. Memang tidak mudah, untuk bisa mengenal namanya yang harus dilakukan adalah blusukan ke desa-desa dengan membuat acara cangkrukan di warkop-warkop. Kader karang taruna Sidoarjo sudah komit bekerja keras untuk mendukungnya. “Anggota saya sudah bergerak terus, tetapi yang paling penting sosialisasi harus dilakukan calon independen,” tukasnya. Sedangkan anggota mulai tingkat desa sampai kecamatan, tidak dipungkiri

memberi dukungan moril dan materiil. Sampai kini, Imam belum tahu akan menggandeng wakilnya dari mana. Itu bisa dari tokoh Parpol atau partisan. “Maaf saya belum punya gambaran akan berpasangan dengan siapa, waktunya masih panjang. Tidak perlu tergesa-gesa,” terangnya. Bagaimana strategi pemenangan? Imam mengatakan, strategi sudah ada namun yang paling penting sekarang caranya untuk bisa memenuh syarat. Strategi pengumpulan KTP dulu seperti yang diminta KPUD. Ia memahami sebagai anak muda dan bukan tokoh Parpol merasakan sulitnya memperkenalkan namanya. Tetapi ia akan bekerja keras agar tujuan itu tercapai. Pilkada Sidoarjo, September 2020 bakal berlangsung panas karena tidak ada calon dari petahana. Namun sampai saat ini belum ada yang maju, kecuali Imam. Ada satu kandidat , Yakni Hidar Assegaf, tetapi dia maju sebagai wakil bupati. Berpasangan dengan siapa, juga belum ada. PDIP, Nasdem memang sudah membuka pendaftaran tetapi animo pendaftarnya masih sedikit. Belum terlihat calon yang popular. [hds]

DPRD Minta KPU-Bawaslu Sukseskan Pilkada dengan Dana Rp45 M Situbondo, Bhirawa Untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 mendatang, Pemkab Situbondo sudah mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp45 miliar. Anggaran dana sebesar itu bakal diperuntukan untuk penyelenggara pilkada KPU dan Bawaslu Kabupaten Situbondo. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo asal PPP Abdur Rahman SH, Kamis (10/10).

Menurut Abdur Rahman, anggaran 45 miliar itu paling banyak akan diperuntukan untuk KPU Situbondo sebesar 32 Miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp13,2 miliar akan diperuntukkan anggaran Bawaslu Situbondo. Kata Abdur Rahman, untuk anggaran pilkada tahun 2020 mendatang sudah tertuang dalam NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani Bupati Dadang Wigiarto. “Ya sudah ditandatangani Bupati Dadang Wi-

giarto,” aku pria asli Jangkar Situbondo itu. Masih kata Abdur Rahman SH, pihaknya meminta KPU dan Bawaslu untuk berhati-hati dalam menggunakan bantuan anggaran tersebut. Bantuan dana hibah yang cukup besar itu, pintanya, harus berbanding dengan hasil yang dapat memuaskan seluruh elemen masyarakat Kota Santri Situbondo. Abdur Rahman menambahkan, KPU dan Bawaslu diharapkan tidak

sampai mengecewakan masyarakat Situbondo, mengingat masyarakat saat ini memiliki harapan besar dengan dalam suksesnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo mendatang. “Para penyelenggara pilkada itu harus bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Abdur Rahman. Lebih lanjut Abdur Rahman mengingatkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Situbondo kedepan agar lebih selek-

tif dan efisien dalam menggunakan anggaran bernilai puluhan miliaran rupiah tersebut. “Ada beberapa program yang masih memungkinkan untuk dikurangi anggarannya. Satu diantarannya soal pembentukan T e mp a t P e m u n g u t a n S u a r a (TPS) yang tersebar di Kabupaten Situbondo,” pungkas pria yang dua periode menjadi wakil rakyat di gedung Kenanga 1sebutan para wakil rakyat Situbondo berkantor. [awi]

Abdur Rahman SH.


Jumat Wage, 11 Oktober 2019

Halaman 6

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

Kadispora Jatim Supratomo, Bejo Sugiantoro, Marselino Ferdinand dan Imam Syafii bersama seluruh peserta coaching clinic.

150 Pesepak Bola Muda Ikuti Coaching Clinic Dispora Jatim Sebanyak 150 pemain sepak bola yang masih berusia muda mengikuti program coaching clinic Sepak Bola yang digelar oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim di area Pameran Jatim Fair 2019 di Grand City Surabaya, Kamis (10/10). Untuk menambah wawasan, pengetahuan maupun teknik bermain sepak bola, Dispora menghadirkan tiga pembicara yakni Pemilik SSB yang juga Dosen Unesa Dr Imam Syafii, kemudian mantan pemain Timnas dan Persebaya, Bejo Sugiantoro dan pemain nasional U16 Marselino Ferdinad yang merupakan salah satu top score di tournament piala Asia U16. Dalam sambutannya Kepala Dispora Jatim, Supratomo mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada para pemain Sekolah Sepak Bola (SSB) tentang teknik bermain sepak bola yang benar. “Untuk menjadi pemain sepak bola yang andal harus mengusai teknik dasar,” kata Supratomo. Ia menjelaskan, pada usia muda pemain sepak bola tidak dituntut untuk selalu menang dalam pertandingan, namun yang terpenting adalah menguasai teknik dan skil bermain bola.. “Dalam kurikulum internasional pesepak bola usia muda hanya dituntut untuk menguasai teknik, karena mereka

Bejo Sugiantoro dan Marselino Ferdinad saat memberikan tekni latihan bermain bola ke 150 peserta.

Kadispora Jatim Supratomo

berada di usia emas untuk belajar bermain sepak bola,” katanya. Sementara itu Imam Syafii mengatakan, tujuan bergabung dengan SSB tidak hanya untuk bermain bola, me-

lainkan belajar untuk disiplin, mandiri, menghormati teman maupun orang tua dan menjalankan perintah agama. “Pemain sepak bola harus memiliki disiplin tinggi, mandiri dan harus respek. Selain itu harus menjalankan ibadah ,” katanya. Sedangkan Bejo Sugiantoro menegaskan kunci keberhasilan agar bisa menjadi pemain hebat harus berlatih keras, mampu mengatur waktu dan memperhatikan gizi. “Jadi kalau jadi pemain bola tidak boleh tidur terlalu malam dan harus mampu mengatur pola makan,” katanya. Sementara itu Marselino Ferdinad mengaku senang bisa mewujudkan cita-citanya masuk skuad Timnas. “Saya menekuni hobi saya sebagai pemain sepak bola dan plus mendapat penghasilan dari situ,” katanya. [wwn*]

DPRD Jatim Rampungkan Alat Kelengkapan Dewan Periode 2019-2024 DPRD Jatim, Bhirawa DPRD Provinsi Jawa Timur berhasil merampungkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) melalui rapat paripurna, Kamis (10/10/2019). Sebelumnya, rapat paripurna diawali dengan agenda laporan penyusun tata tertib (Tatib) DPRD Jawa Timur masa jabatan 2019-2024. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar yang didampingi Ketua DPRD Jatim Kusnadi bersama Wakil Ketua DPRD yang lainnya seperti Anwar Sadad, Achmad Iskandar dan Sahat Tua Simanjuntak serta Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Laporan penyusunan tatib DPRD Jatim masa jabatan 20192024 dibacakan langsung oleh Ketua Panitia Khusus Penyusunan Tatib Bambang Juwono. Diketahui tatib ini terdiri atas 22 bab dari 161 pasal dari yang sebelumnya 25 bab dan 228 pasal. “Jadi yang berkurang 3 pasal dan 67 pasal. Kami melakukan penataan tatib sebelumnyabersama dua tenaga ahli,” ujar Bambang dalam pidatonya. Bambang menyebutkan ada beberapa muatan baru dalam tatib periode 2019 – 2024. Pertama adalah ketentuan pasal empat bahwa dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) dapat dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat dengan

berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan daerah lainnya serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah. Kedua, ketentuan pasal tujuh yakni tugas dan wewenang pimpinan DPRD ada tambahan kewenangan baru yakni penyebar luasan Rancangan Peranturan Daerah (Raperda) mulai dari penyusunan, pembahasan hingga pasca penetapan Perda mulai dari sosialisasi hingga publikasi di laman DPRD Jatim. Ketiga ketentuan pasal delapan, bahwa setiap anggota DPRD Jatim dapat didampingi satu orang tenaga profesional untuk menunjang kinerja seperti telaah dan analisa berkaitan fungsi DPRD di bidang pembentukan perda, pengawasan maupun anggaran. Meski demikian, Bambang mengatakan ini masih sebatas usulan kepada Menteri Dalam Negeri. “Sehingga pemberlakukannya masih menunggu hasil fasilitasi,” katanya. Keempat ketentuan pasal 40 bahwa Bapemperda ditambahkan

Daftar Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Jatim 2019-2024 Komisi A Ketua : MAYJEN TNI (PURN) Dr. ISTU HARI SUBAGIO, S.E., M.M. Wakil Ketua : BAYU AIRLANGGA, S.H Wakil Ketua : HADI DEDIYANSAH, S.Pd., M.Hum.

Komisi B Ketua : H. ALYADI, S.I.P. Wakil Ketua : Drs. AMAR SAIFUDIN, M.M. Wakil Ketua : H. MAHDI, S.E., S.H.

Komisi C Ketua : MUHAMMAD FAWAIT, S.E., M.Sc. Wakil Ketua : YOHANES RISTU NUGROHO, S.T. Wakil Ketua : FAUZAN FU’ADI, S.I.Kom. Komisi E Ketua : Hj. WARA SUNDARI RENNY PRAMANA, S.E. Wakil Ketua : Ir. H. ARTONO Wakil Ketua : Hj. HIKMAH BAFAQIH, M.Pd. Badan Kehormatan Ketua : AGUS WICAKSONO, S.Sos. Wakil Ketua : Hj. JAJUK RENDRA KRESNA, S.E., M.M.

Komisi D Ketua : Dr. H. KUSWANTO, S.H., M.H. Wakil Ketua : Drs. H. EDDY PARIPURNA, M.Si. Wakil Ketua : H. MOHAMMAD ASHARI, S.Pd.

kewenangan baru untuk melakukan pembahasan Raperda tertentu tentang produk hukum daerah, kecuali Raperda tentang APBD. “Kelima ketentuan pasal 53 yakni masa kerja pansus untuk tugas pembentukan telah berakhir yakni paling lama 5 tahun,” jelasnya. Keenam adalah ketentuan pasal 98 menjelaskan bahwa

Badan Perda Ketua : H. SABRON DJAMIL PASARIBU, S.H., M.Hum. Wakil : H. KHOLIQ, S.H., M.Si

kecuali keputusan pimpinan DPRD maka keputusan AKD bukan produk hukum DPRD. Ketujuh ketentuan pasal 112 terkait tata berpakaian. “Ada yang baru yakni bagi perempuan menggunakan pakaian kebaya pada hari ibu, hari kartini dan hari perempuan sedunia,” katanya. Kedelapan ketentuan pasal

114 mengenai hak anggota DPRD terkait sosialisasi raperda maupun perda. Kesembilan ketentuan pasal 143 mengenai staf administrasi DPRD dari sekretariat DPRD untuk memberikan dukungan kepada fraksi. “Kesepuluh ketentuan pasal 144 yakni selain tenaga ahli fraksi 1 orang, fraksi dapat mengusulkan tenaga profesional yang bersifat adhoc untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Namun hal ini juga masih sebatas usulan dan menunggu hasil fasilitasi oleh Mendagri,” pungkasnya.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, memberikan apresisasi terhadap pembentukan AKD DPRD jatim yang dilakukan dengan mengedepan Musyawarah Mufakat. “Ini bisa dijadikan contoh bahwa semangat kebersamaan bisa membuat suasana tetap kondusif dalam penentuan AKD oleh anggota DPRD Jatim. Sehingga diharapkan bisa menjadi semangat kebersamaan dengan pemerintah propinsi dalam membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Jatim,” ujarnya.

Langsung Bekerja Cepat DPRD Jatim, Bhirawa DPRD Provinsi Jawa Timur langsung bekerja cepat pasca terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Jatim. Di antara yang terdekat, DPRD Jatim akan menyelesaikan penyusunan APBD Jatim tahun 2020. “Dengan terbentuknya AKD, kami cukup optimistis kinerja dewan efektif untuk membahas APBD 2020,” kata Kusnadi. Menurutnya, tak menutup kemungkinan pengesahan APBD 2020 dapat dilakukan pada 10 November 2019. Hal ini seperti halnya di beberapa periodisasi pengesahan APBD di era Gubernur Jatim sebelumnya, Soekarwo. Menurut Kusnadi, ada dua alasan

pengesahan ini. Yakni, alasan filosofis dan alasan teknis. Terkait alasan filosofis, tanggal 10 November bertepatan dengan hari pahlawan. “Kami ingin membuat kebijakan yang dirasakan rakyat dengan disemangati oleh pahlawan. Sehingga, iktiar kami prinsipnya untuk kesejahteraan rakyat,” kata Kusnadi. Sementara terkait hal teknis, semakin cepatnya pengesahan APBD, akan semakin memperbesar peluang mendapatkan hadriah dari pemerintah pusat. “Semakin lama pengesahan APBD, maka reward yang kami terima semakin kecil,” katanya. “Misalnya, tahun lalu kita tak sesuai

tepat waktu (10 November) . Namun, tetap dapat reward meskipun tak maksimal,” jelas politisi PDI Perjuangan ini. Selain itu, dengan mempercepat pengesahan APBD maka akan menjau-

Kata Emil dengan terbentuknya AKD maka bisa segera bergegas bergerak dalam menyelesaikan PR yang sudah menanti dalam memberikan kesejahteraan masyarakat Jatim. “Tadi pak Halim juga meminta agar semua anggota Dewan setelah AKD terbentuk untuk segera tancap gas. Seperti RAPBD. Yang saya yakin akan dibahas dengan cermat selektif dan selesai sesui dengan target yang diinginkan bersama antara Dewan dan Pemerintan Provinsi Jatim ,” pungkasnya. [geh*]

hkan dari sanksi. Sebab, apabila telat mengesahkan, maka akan terkena penalty dari pemerintah pusat. “Kalau tidak bisa tepat waktu, bisa-bisa dewan tidak menerima gaji enam bulan,” katanya. Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, mengatakan hal senada. “Kami mengupayakan dengan cepat,” kata Anik dikonfirmasi terpisah. Namun, sekalipun pembahasan dapat dilakukan cepat, namun dengan tetap memperhatikan kualitas pembahasan APBD. “Jangan sampai karena mengejar waktu, namun tidak mengindahkan kualitas,” katanya. Momentum pada 10 November menurutnya bukanlah target final. “Apalagi, saat ini masih reposisi (periode dewan). Bagi kami, bukan sekadar waktu namun efektivitas pembahasan,” kata Anik menjelaskan. [geh*]


SAMBUNGAN

Jumat Wage, 11 Oktober 2019

Halaman 7

Pemprov Undang 50 Ribu Warga Jatim Meriahkan Pesta Rakyat

Achmad Sudiyanto (tiga dari kiri) PLt sekda kota Probolinggo

Delapan Pejabat Pemkot Ramaikan Bursa Sekda Probolinggo, Bhirawa Seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sebagai sekretaris daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo tengah berlangsung. Hingga berita ini diturunkan, sudah delapan pejabat pemkot yang mendaftar yang mendaftarkan untuk mengisi jabatan tersebut. Delapan pejabat tersebut adalah Rachmadeta Antariksa, Agus Effendi, Tutang Heru Aribowo, Ninik Ira Wibawati, Rey Suwigtyo, Budiono Wirawan, Aman Suryaman dan Wahono Arifin. Wali Kota Hadi Zainal Abidinmengatakan, pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) banyak yang mem-

punyai kelebihan masing-masing. “Siapapun yang terpilih, mudah-mudahan itu yang terbaik. Bisa menerjemahkan RPJMD pemerintah daerah,” katanya, Kamis (10/10). Ditanya apakah calon sekda harus punya kedekatan khusus, Habib Hadi menegaskan tidak. “Kalau soal dekat ya semua dekat, termasuk dengan pejabat yang sudah purna pun kami dekat. Kami rangkul semua karena tidak bisa membangun kota secara sendiri-sendiri,” tegas wali kota. Ketua Sekretariat Pansel yang sekaligus Pj Sekda Achmad Sudiyanto menjelaskan, sejumlah persyaratan harus dipunyai calon sekda. Persyaratan yang paling krusial adalah harus PNS di

Polda Tingkatkan Pengamanan Kunjungan Tamu VIP Sambungan hal 1 Wiranto pada Kamis (10/10) di Pandeglang, Banten. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera mengatakan, pengamanan di Jatim harus ditingkatkan. Bahkan menurut Barung peningkatan pengamanan ini juga dilakukan kepada tamutamu negara atau tamu VIP yang berkunjung ke Jatim. “Intruksi Kapolda Jatim sudah jelas. Yakni melakukan evaluasi kembali seluruh kegiatan dan untuk pengamanan agar ditingkatkan,” kata Kombes Pol Frans Barung Mangera, Kamis (10/10). Tak hanya pengamanan yang ditingkatkan, Barung menegaskan, pihaknya akan aktif dalam melakukan deteksi dini agar kejadian penyerangan pejabat negara bisa dicegah hingga digagalkan. Untuk itu pihaknya juga meminta kepada seluruh anggota jajaran, sesuai intruksi Kapolda agar meningkatkan kewaspadaan dan cegah dini terhadap kejadian yang tidak diduga. “Kapolda Jatim tadi (kemarin), barusan menyampaikan kepada kita. Melihat kejadian ini, maka untuk semua deteksi dini maupun deteksi aksi yang akan dilakukan segera dikuatkan lagi,” tegasnya. Barung menambahkan, akan ada penambahan personel untuk meningkatkan keamanan di Jatim, terutama pengamanan VVIP.  “Perihal pengamanan VVIP akan ditambah lagi apalagi ada (kunjungan pejabat ke Jatim). Ini yang nanti akan kami lakukan. Tetapi ingat bahwa ini harus dilakukan menyusul jika ada tamu ke Jatim,” pungkasnya. [bed]

l

Tak Segan Lakukan Penyegelan

Sambungan hal 1 Inovasi berupa penyegelan terhadap pelanggan PDAM yang menunggak pembayaran hingga tiga bulan berturut-turut tersebut, ternyata mampu memberikan efek positif dan bisa mengembalikan piutang PDAM di pelanggan hingga Rp3 miliar selama dua tahun terakhir ini dari total piutang PDAM Tirta Kencana Jombang yang ada di pelanggan sebesar Rp6 miliar. “Jadi tinggal Rp3 miliar yang di masyarakat. Nah, itu yang nanti kami masukkan ke laporan keuangan, dan itu nanti yang mengurangi keuntungan kita,” tambah Aries. Piutang PDAM yang ada di masyarakat terutama di pelanggan yang ada di wilayah utara Brantas yang menunggak hingga bertahun-tahun. “Kalau piutang itu, enam tahun yang lalu kita tagih terus. Sejak saya masuk Juni 2014, saya hitung piutang di masyarakat (pelanggan) kira-kira Rp6 miliar. Sejak 2016 kita lakukan penyegelan, tidak lagi penagihan. Jadi sampai sekarang sudah kembali Rp3 miliar,” paparnya. Saat ini, kata Aries, total jumlah pelanggan PDAM Tirta Kencana Kabupaten Jombang mencapai angka sekitar 20.000. Jumlah total 20.000 pelanggan ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pada bulan Juni tahun 2014 saat awal ia menjadi Direktur PDAM Tirta Kencana Jombang yang saat itu hanya memiliki sekitar 14.000 pelanggan . Meski demikian, ketersediaan air baku di perkotaan yang masih mudah untuk mendapatkannya merupakan salah satu tantangan PDAM Jombang dalam pengembangan jumlah pelanggan. “Ngebor sendiri di rumah kan bisa, biarpun 10 meter ‘wis metu banyune’ (sudah keluar airnya). Itu tantangan kita yang berat. Biarpun kita pakai promo 50 persen biaya pasang, tapi setiap kali ada 200 masuk pakai promo, yang 200 lagi cabut, artinya sama saja. Cabut itu bisa karena tunggakannya besar, cabut, atau dia pasang pompa air sendiri, cabut,” ulas Aries. Tantangan tersebut menurut Aries mungkin bisa terkurangi jika nantinya ada kebijakan dari pemerintah yang mengatur ijin bagi aktifitas pengeboran air yang saat ini regulasi tersebut sudah ada di kota-kota besar seperti di Kota Surabaya. “Kalau sekarang, belum ada (di) Jombang, pengeboran bebas semua,” pungkasnya. [rif]

l

lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim, telah mengikuti diklat kepemimpinan III, menduduki jabatan struktural II-b, usia maksimal 56 tahun saat penetapan atau pelantikan. Catatan penting untuk menjadi seorang sekda, lanjut Sudi, harus mampu manajerial keuangan dan SDM (sumber daya manusia). “Sebagai sosok figur nomor satu di pemda, harus bisa merangkul semua kalangan stakeholder, baik itu masyarakat maupun ASN. Dan, bisa berkoordinasi dengan jajaran vertikal, mampu menggerakkan partisipasi masyarakat,” jelasnya. Sementara itu salah satu calon Rachmadeta Antariksa yang kini menjabat

sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo mengaku, pencalonannya sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerah. “Sebagai bentuk support, akhirnya ikut daftar,” ujarnya. Calon lainnya, Kepala Dinas Satpol PP Kota Probolinggo Agus Effendi, ini mengatakan keikutsertaannya meramaikan pendaftaran sekda karena ada ke­ sempatan. Ia pun mengaku berharap bisa lulus dan terpilih. “Tidak benar jika ada paksaan. Saya ikut karena persyaratan saya masuk dan ada kesempatan. Harapan pribadi bisa juara, kan naik eselon,” tandasnya. [wap]

Jatim Akseptor Terbanyak di Indonesia l

Sambungan hal 1

Tujuannya supaya provinsi lain juga bisa mengembangkan peternakan khususnya inseminasi sapi sebagaimana keberhasilan yang dilakukan di Jatim. “Kontribusi Jatim untuk daging sapi secara nasional mencapai 40 persen. Hal ini menjadi prestasi luar biasa. Untuk itu kami apresiasi Ibu Gubernur Jatim yang luar biasa ini,” kata Mentan Amran. Karena itu jika ada provinsi lain seperti Jatim maka Indonesia diyakini Mentan Amran akan bisa swasembada daging sapi bahkan bisa ekspor secara besar-besaran. Pada kesempatan itu Amran Sulaiman menyampaikan populasi sapi di Indonesia mengalami peningkatan lima juta ekor pada

periode lima tahun terakhir. “Pada saat awal Pemerintahan Pak Jokowi, sesuai data BPS, populasi sapi 14 juta ekor, tapi sekarang sudah hampir 19 juta ekor,” ujarnya. Menurut dia, peningkatan populasi sapi tidak lepas dari penggunaan teknologi inseminasi buatan (IB) secara masif, yaitu dengan sistem perkawinan pada ternak sapi secara buatan. “Ini terbukti bisa ada kenaikan sejuta ekor per tahun populasinya,” ucapnya. Sementara itu, Gubernur Khofifah menegaskan kesiapannya sebagai mentor daerah lain dalam hal memproduksi sapi berkualitas. “Metodenya bisa dua macam, tapi prinsipnya adalah pertukaran tenaga ahli seperti Jatim yang mengirim ke daerah tujuan atau sebaliknya

inseminator sapi provinsi lain yang belajar ke sini,” kata mantan Menteri Sosial itu. Sedangkan, lanjut dia, peningkatan produktivitas ternak sapi di Jatim dilakukan dengan sistem perkawinan inseminasi buatan. Berdasarkan data Dinas Peternakan Jatim hingga saat ini, dari target 1,3 juta ekor sapi pada 2019 telah terealisasi 1.396.000 ekor sapi atau capaiannya 107 persen. Gubernur mengatakan Jatim berkontribusi 43 persen terhadap populasi nasional atau setara 1,3 juta ekor dari program upsus siwab. Kelahiran pedet (anak sapi) hingga September 2019 adalah 843.807 ekor dan yang lahir kembar 478 ekor sapi, yaitu 235 ekor berkelamin jantan serta 243 ekor betina dari 28 kabupaten dan empat kota. [rac]

KPK Berikan Nilai Integritas Tinggi pada Pemprov Jatim l

Sambungan hal 1

ritas (SPI) yang dilakukan KPK terhadap pemprov diseluruh Indonesia. Inspektur Provinsi Jatim Helmy Perdana Putera menuturkan, pada SPI 2018 yang diberikan pada 2019 ini KPK memberikan nilai integritas tinggi kepada Pemprov Jatim dengan nilai 74,96. Angka ini di atas rata-rata nasional 68,75. Penghargaan ini telah disampaikan langsung oleh pimpinan KPK pada 1 Oktober 2019 lalu di Gedung Merah Putih, Jakarta. Sebelumnya pada 2017, Pemprov Jatim juga mendapatkan penghargaan dari KPK atas SPI dengan nilai integritas sebesar 76,24 tertinggi se-Indonesia, dengan nilai rata-rata nasional 74,26. “SPI ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan resiko korupsi serta mendorong perbaikan sistem sebuah instansi. Disamping untuk mengidentifikasi area rentan korupsi dan indikator keberhasilan kegiatan anti korupsi,” ujar Helmy, saat dikonfirmasi, Kamis (10/10). Menurut Helmy, ada empat poin yang menjadi perhatian SPI.

Yaitu pertama,budaya anti korupsi di masing-masing lembaga. Kedua, pengelolaan anggaran, diantaranya korupsi pada pengadaan barang dan jasa atau potensi penyelewengan perjalanan dinas. Ketiga, pengelolaan SDM diantaranya praktek jual beli jabatan dan KKN dalam rekrutmen. Sedangkan keempat, sistem anti korupsi yang diterapkan disetiap instansi. “Dalam survey tersebut melibatkan responden untuk setiap lokus yang terdiri dari responden internal, yang merupakan pegawai instansi, responden eksternal yang merupakan pengguna layanan instansi dan responden expert atau ahli,” jelas Helmy. Inspektorat Jatim selalu berinovasi diantaranya Kawal Desa Melalui Pengawasan (Kades Lawas), Choaching Cli­ nic System dan sinergitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah – Aparat Penegak Hukum (APIP - APH). Untuk program Kades Lawas, program ini merupakan program inisiatif Pemprov Jatim untuk menyelamatkan para kades agar tidak terjerat masalah hukum atas penggunaan dana desa. Kemudian Sistem Pelapo-

ran Pelanggaran (Whistleblow­ ing System) di Pemprov yang berjalan baik. Dengan adanya program ini masyarakat diminta aktif melaporkan permasalahanpermasalahan yang terjadi di Jatim. “Terkait Whistleblowing System ini kita sudah buatkan payung hukumnya berupa Pergub Nomor 65 Tahun 2018. Jadi masyarakat PNS berhak mengadukan apapun yang terjadi di Jatim. dan kita jamin datanya orang yang melapor itu. Kita jamin keamanannya orang yang mengadu itu,” ujarnya. Untuk Choaching Clinic System, OPD akan diberikan bimbingan setiap ada masalah. Berbeda dengan dulu jika ada OPD yang sedang bermasalah diperiksa Inspektorat. “Munculnya inovasi ini dilatar belakangi hasil survei yang kami lakukan. Bahwa siapapun itu orangnya tidak akan suka diperiksa saat mendapati masalah. Makanya dari sebelumnya kami memeriksa, kami ganti dengan choaching clinic. Dengan choaching clinic ini pegawai lebih merasa nyaman dan terbuka. Karena saat kami datang itu bukan memeriksa, tapi sebagai konsultan atau mitra,” tandasnya. [iib]

l Sambungan hal 1 dan kolaborasi untuk menunjukkan bagaimana sejarah Gedung Negara Grahadi ini dibangun,” tutur Aries. Untuk dapat masuk ke acara pesta rakyat tersebut, warga disiapkan empat pintu masuk yang berada di depan Hotel Ina Simpang, depan Balai Pemuda, dan dua jalur dari Taman Apsari. Masing-masing pintu masuk akan dilakukan screening. Langkah ini dilakukan untuk mencegah warga yang membawa alkohol dan senjata tajam. “Di pintu masuk, warga juga akan mendapatkan gelang untuk mengambil makanan. Satu gelang dapat digunakan untuk tiga jenis makanan,” ungkap Aris. Selain perta rakyat, Aries menjelaskan, peringatan HUT Jatim juga dirangkaikan dengan beberapa kegiatan. Di antaranya ialah ziarah ke makam Gubernur Suryo yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak hari ini, Jumat (11/10). Usai menggelar ziarah, peringatan HUT Jatim juga dilakukan dengan bakti sosial di Kabupaten dan Kota Maddiun berupa operasi katarak gratis. “Operasi ini menggunakan dana APBD yang dibantu dengan kerjasama sejumlah LSM. Layanan operasi katarak akan langsung diberikan kepada warga tidak mampu sehingga mereka dapat kembali melihat secara normal,” tutur Aries. Pada 12 Oktober, lanjut Aries, juga akan digelar upacara peringatan hari jadi ke-74. Dalam upacara tersebut, Gubernur Khofifah akan memberikan penghargaan kehormatan lencana Jerbasuki Mawa Beya kepada empat tokoh di Jatim yakni Pangdam V Brawijaya, Pangarmatim, Kapolda dan Kajati Jatim. Penghargaan tersebut diberikan karena banyak sumbangsih dari empat tokoh tersebut bagi Jatim. Misalnya Pangdam V Brawijaya telah menyukseskan pembangunan (Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bekerjasama dengan Pemprov Jatim. Sedangkan Pangarmada II, lanjut dia, sejauh ini telah memberi banyak dukungan dalam menjangkau kebutuhankebutuhan wilayah kepulauan di Jatim. “Penghargaan Jer Basuki Mawa Beya ini adalah slogan Provinsi Jatim. Hanya diberikan khusus kepada tokoh-tokoh yang dianggap layak untuk menerimanya. Ini penghargaan yang pertama kalinya di Jatim atas inisiasi Ibu Gubernur Khofifah,” ungkap Aries. Terkait rekayasa lalu lintas selama peringatan HUT Jatim ini digelar di Gedung Negara Grahadi, Aries mengaku akan dilakukan sistem buka tutup jalan Gubernur Suryo. Pada 12 Oktober mulai pukul 07.00 – 10.00 jalan akan ditutup, setelah pukul 10.00 – 19.00 dibuka kembali dan pada pukul 19.00 – 00.00 jalan ditutup kembali untuk pemasangan properti. Pada 13 Oktober, pukul 01.00 – 13.00 jalan akan kembali dibuka selanjutnya mulai pukul 13.00 – 00.00 jalan kembali ditutup.[tam]

Nilai Persyaratan Tender Sulitkan Realisasi Seragam Gratis Sambungan hal 1 persyaratan itu. Kadang-kadang ada syarat yang dipenuhi tapi ada juga yang tidak bisa,” paparnya, Kamis (10/10).  Karena dalam prosesnya ini, kata dia, misalkan nilai pengadaan barangnya mencapai Rp 120 triliun. Katakanlah pengusaha harus mempunyai kekayaan 10 persen dari jumlah itu. ”Nilai (kekayaan pengusaha) itu tidak mungkin bisa dicapai pengusaha yang kecil. Artinya tender senilai itu hanya bisa diikuti pengusaha besar. Namun bisa jadi dimenangkan (CV) kalau persyaratan bisa dirubah,” terang dia. Sehingga, lanjut dia, jika ingin program diteruskan di tahun-tahun berikutnya maka bisa dialokasikan ke daerah kabupaten/kota. Dengan begitu pengelolaan anggaran untuk program ini tidak hanya terpusat di provinsi saja. ”Ini masih mungkin untuk memenuhi persyaratannya. Dibandingkan ini tersentralisasi di provinsi karena agak susah,” jabar dia. Disinggung terkait kematangan dalam penganggaran program, Diah mengaku jika hal itu berawal dari kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Dari situ akan dikompromikan. Apakah patut dilaksanakan atau tidak. ”Kalau program itu sudah menjadi anggaran, maka sudah ada kesepakatan dintara kedua­ nya. Artinya ini kan sudah di dok berarti sudah clear. Cuma eksekusinya memang sulit dilaksanakan,” pungkasnya. Seperti diketahui, upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim untuk merealisasikan pengadaan seragam gratis tak dapat direstui lantaran tak sesuai dengan regulasi yang ada. Setelah dinyatakan gagal lelang pada akhir Agustus lalu, kini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jatim kembali menganulir pengajuan lelang cepat seragam gratis yang diusulkan Dindik Jatim. Keputusan itu dikeluarkan setelah turun rekomendasi dari tim Stranas Pencegahan Korupsi (PK) dan Inspektorat Jatim untuk tidak melakukan lelang dengan metode cepat. [ina] l

Bayar SPP Pas-pasan, Angga Tak Berani Mimpi Bisa Umroh l

Sambungan hal 1

kelas XII tersebut. Untuk mendapatkan tiket umroh tersebut, Angga mengaku butuh usaha yang cukup berat. Sebab, dia termasuk anak yang baru mulai menghafap Alquran beberapa bulan lalu. “Saya menghafalnya lewat MP3. Saya dengarkan terus sambil diulang-ulang sampai hafal. Alhamdulillah sekarang sudah hafal Juz 30,” tutur dia. Dalam seleksi itu, dia diuji hafalannya dengan beberapa cara. Pertama dengan

melanjutkan ayat yang dibacakan penguji. Kedua, membaca dari ayat pertama suratsurat yang dipilihkan oelh penguji. Ketiga, membaca sambungan ayat dan terakhir membaca ayat terakhir dari surat pilihan penguji. “Seleksinya di Masjid Al Akbar Surabaya sama Ustadz Muzakki (Imam masjid),” tutur Angga. Tepat pada 30 Oktober mendatang, Angga dijadwalkan berangkat bersama rombongan para guru di sekolahnya yang juga mendapat kesempatan umroh gratis. Kepala SMK Dr Soetomo Surabaya Ju-

liantono Hadi menuturkan, sayembara itu baru dia lakukan pertama kalinya tahun ini. Sebelumnya, sekolah hanya memberikan umroh gratis untuk guru dengan diundi. “Setiap tahun ada 10 guru yang kita undi untuk berangkat umroh. Tahun ini kita pilih satu siswa dulu, mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah,” ungkap pria yang akrab disapa Anton tersebut. Tahun ini, Angga terpilih dari 30 siswa yang mendaftar untuk mengikuti seleksi. Dari jumlah tersebut, enam siswa disaring hingga tahap paling akhir mengikuti seleksi

di Masjid Al Akbar Surabaya. Selain berasal dari siswa yang kurang mampu, Anton mengakui, Angga termasuk peserta didik yang menonjol di kelasnya secara akademik. Anton yakin, jika tahun depan sayembara ini kembali digelar akan menarik lebih banyak siswa untuk ikut dalam sayembara tersebut. Dengan begitu, dia berharap siswanya akan terpacu untuk semangat belajar mengaji dan menghafal Alquran. “Kita ingin anak didik kita ini juga terpacu semangatnya dalam mem-

pelajari agama. Tidak sekadar menguasai pelajaran dan sibuk dengan praktikum,” ungkap Anton. Penguatan spiritual siswa, lanjut dia, menjadi salah satu cara yang diyakini sangat kuat dalam membentuk karakter siswa. Terlebih di sekolah yang dia pimpin, karakter siswa sangat heterogen. Dengan kondisi tersebut, siswa cenderung mudah terpengaruh ke arah yang negatif. “Tujuan utamanya adalah pembentukan karakter siswa. Umroh adalah pelecut untuk memotivasi semangat siswa,” pungkas dia.[*]


BHIRAWA

K A N T O R B E R I TA I N D O N E S I A

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Jumat Wage, 11 Oktober 2019

Halaman 8

Presiden Bahas Perhutanan Sosial Saat Terima Perwakilan Petani

Jakarta, (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas sejumlah persoalan saat menerima Perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial, salah satunya ketidaksinkronan proses program itu antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Perum Perhutani di lapangan.

ANTARA

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menerima Perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (10/10). Presiden juga berdiskusi bersama 8 perwakilan petani yang mendapat manfaat program perhutanan sosial membahas persoalan di masyarakat.

Presiden Arahkan Pengusutan Insiden Penusukan Menko Polhukam Jakarta, (ANTARA) Presiden Joko Widodo mengarahkan pengusutan tuntas insiden penusukan kepada Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. “Saya juga tadi siang telah perintahkan kepada Kapolri dan Kepala BIN, didukung TNI untuk mengusut tuntas, sekali lagi usut tuntas dan tindak tegas pelaku dan seluruh jaringan terkait peristiwa tadi siang,” kata Presiden dalam jumpa pers di Paviliun Kartika, RS Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta pada Kamis. Presiden telah menjenguk Wiranto di Paviliun Kartika. Presiden mengatakan Wiranto saat ini harus mendapatkan perawatan karena mengalami luka tusuk.Dia menjelaskan Wiranto dalam kondisi sadar dan dalam proses operasi. “Pada kesempatan ini saya mohon doa restu kepada seluruh masyarakat seluruh rakyat Indonesia agar beliau segera diberikan kesembuhan, cepat kembali pulih,” kata Jokowi. Wiranto ditusuk oleh warga di Alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten ketika melakukan kunjungan kerja. Dia diterbangkan ke RSPAD setelah mendapatkan pengobatan awal di Puskesmas Menes dan RSUD

Berkah Pandeglang.

Terkait Tersangka Pembawa Bom di Bekasi Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menduga pelaku penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto ada kaitannya dengan lima orang yang ditangkap membawa bom di Bekasi, Jawa Barat beberapa hari lalu. “Ini ada kaitannya dengan lima yang kemarin ditangkap di Bekasi beberapa hari lalu. Yang merencanakan membom,” ujar Budi Gunawan, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis. Budi mengatakan BIN sudah memprediksi bahwa menjelang pelantikan (presiden, Red) itu memang ada rencana yang ingin dilakukan oleh Jamaah Ansharut Daulah (JAD), khususnya JAD Bekasi. Budi melihat arah pergerakan pelaku yang kini menggunakan pisau untuk melakukan aksinya menjelang pelantikan presiden nanti. Namun. Budi belum berpikir JAD akan menggunakan bom. Budi akan menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan adanya

ANTARA

Menko Polhukam Wiranto digotong dari mobil menuju ruang UGD Menes Medical Center (MMC) sesaat setelah diserang di Alun-alun Menes usai meresmikan ruang kuliah bersama Universitas Matlaul Anwar di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).

rencana susulan yang dilakukan JAD menjelang pelantikan presiden 20 Oktober 2019 nanti. “Kita akan terus pantau, khususnya pelaku ini. Dalam waktu bersamaan, satuan tugas gabungan dari BIN dan Densus 88 sedang mengembangkan untuk mengambil yang lainnya,” kata Budi. Ditemui di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum berpikir akan meningkatkan

ANTARA

Puluhan humas pemerintah diajak berkunjung ke koperasi wisata Borobudur

pai 419 orang. Ketua Umum Kopari Catra Gemilang Suherman mengatakan ko-

pengamanan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden nanti. “Belum, kami belum berpikir ke arah sana,” ujar Tjahjo. Hal itu, karena Tjahjo meyakini kepolisian akan menumpas semua jaringan yang terkait dengan pelaku itu. “Saya yakin polisi akan mengungkap dengan detail. Karena memang dia tergabung dalam jaringan. Dan sangat terencana sekali,” ujar Tjahjo. [*]

perasi yang mempekerjakan 110 karyawan itu mengalami begitu banyak pasang surut mengingat

wilayah kerjanya yang luas dan menaungi anggota yang bekerja di bidang pariwisata. “Aktivitas utama kami sejak awal menyesuaikan dengan mata pencaharian anggota,” katanya. Kopari Catra Gemilang tercatat bergerak pada aktivitas usaha fotografer, pemandu wisata, pengrajin, pedagang suvenir, pedagang buku/postcard, penginapan, kuliner/rumah makan, angkutan wisata (andong, becak, dan rental mobil), kesenian, petani, dan lain-lain. Sementara unit usaha yang dikelola koperasi meliputi unit simpan pinjam, unit konveksi, unit fotografi, unit laundry, unit RMBK (Rumah Makan Boga dan Katering), serta guest house dan resto (Rumah Catra Borobudur). [*]

KABAR TEKNOLOGI

Kemenkominfo Sosialisasikan TV Digital ke Masyarakat

Pangkalpinang, (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendorong masyarakat berpindah dari penggunaan televisi analog ke TV digital karena TV digital memiliki banyak keunggulan.

“Kita harus segera pindah dari TV analog ke TV digital,” kata Direktur Penyiaran Kemenkominfo Geryantika Kurnia usai membuka sosialisasi TV digital kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Kamis. Ia mengatakan, dengan berpindah dari TV analog ke TV digital sangat banyak manfaat yang diperoleh masyarakat, misalnya gambar yang lebih berkualitas. Selain itu dari sisi penyelenggara siaran tidak perlu memikirkan infrastruktur. Sedangkan bagi pemerintah

meningkatkan efisiensi dalam penggunaan frekuensi radio dan juga kesempatan untuk industri dalam negeri mengembangkan perangkat TV digital. “Kita tahu sendiri, kalau gambar TV analog ini goyang-goyang, tidak bersih dan lainnya. Dari pertimbangan itu, kita mendorong masyarakat untuk beralih ke TV digital,” ujarnya. Menurut dia saat ini yang paling siap untuk merealisasikan TV digital adalah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, karena TVRI ini memiliki perangkat di 117

Presiden pun menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Perum Perhutani harus duduk bersama untuk menyelaraskan upaya menyelesaikan hambatan perhutanan sosial. “Sekarang ini masih ada konflik, desa dengan Perhutani, dengan PTP. Masih ada terakhir 528 konflik desa dengan itu. Saya minta, Pak Menteri, Bu Menteri, sebelum 2 tahun, konflik itu harus sudah rampung semuanya. Nggak ada konflik lagi dalam PTP Perhutani. Semua selesaikan, Sudah berpuluh-puluh tahun belum diselesaikan, apa sih. Saya yakin bisa, saya cek nanti di lapangan,” tegas Presiden Jokowi. Sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden Jokowi dalam acara itu yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna. [*]

Jakarta, (ANTARA) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan minat generasi muda atau kaum milenial untuk menjadi guru cukup tinggi. “Hal itu bisa dilihat dari tingginya animo generasi muda untuk masuk ke Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK),” ujar Mendikbud di Jakarta, Kamis. Namun demikian, kata dia, harus ada langkah konkret untuk memastikan profesi guru akan mendapatkan perlakuan dan bentuk yang semakin baik. “Sejak diberlakukannya UU Guru dan Dosen, masih dalam proses pembentukan sebuah pekerjaan profesional. Hal itu perlu langkah-langkah yang serius juga.” Dia menambahkan ada beberapa hal yang harus ditangani untuk peningkatan kualitas guru ke depan, yakni keahlian, tanggung jawab sosial dan organisasi profesi. Untuk masalah keahlian, lanjut

dia, maka perlu dilakukan pelatihan baik di LPTK maupun lembaga profesinya. Selain itu, ujarnya, harus ditanamkan tanggung jawab sosial bahwa guru akan menentukan masa depan Indonesia. Karena itu masalah terkait guru harus ditangani betul, agar guru menjalankan pekerjaannya sebagai sebuah panggilan. “Kemudian yang ketiga, organisasi profesi guru harus ditangani karena suatu profesi baru akan berjalan dengan baik kalau ada hubungan kolegialitas atau kesejawatan yang itu ada di dalam sebuah asosiasi atau korps profesi. “ katanya. Menurut dia, jika profesi guru sudah menjadi pekerjaan yang membanggakan baik secara ekonomi dan sosial, maka otomatis akan jadi pilihan putra-putri terbaik. “Makanya sekarang harus membuat guru jadi pekerjaan yang profesional yang membanggakan itu,” kata dia lagi. [*]

Minat Kaum Milenial Jadi Guru Tinggi

Puluhan Humas Pemerintah Berkunjung ke Koperasi Wisata Borobudur Magelang, (ANTARA) Sebanyak 70 tenaga humas pemerintah dari kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Bakohumas diajak berkunjung ke koperasi wisata yang beroperasi di destinasi Candi Borobudur yakni Kopari Catra Gemilang. Rombongan Bakohumas berangkat dari Yogyakarta menuju kantor Kopari Catra Gemilang yang terletak tidak jauh dari destinasi wisata Candi Borobudur yakni di Jalan Budi Sambhara Nomor 9 Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis, dan tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka kemudian mendapatkan paparan terkait profil Kopari Catra Gemilang yang bergerak di bidang usaha sektor pariwisata sejak 12 Juni 1996 dengan anggota menca-

“Saya bicara apa adanya. Perhutanan sosial ini ada yang sudah banyak menerima manfaat, tapi ada yang sudah dikasih SK namun di bawah belum jalan. Benar? Karena belum tersambungnya antara KLHK dan Perhutani, tapi yang di bawah,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta pada Kamis. Menurut Presiden Jokowi, masalah tersebut timbul karena luasnya lahan yang diproses. Presiden menjelaskan hingga 1 Oktober 2019, pemberian pemanfaatan perhutanan sosial di Pulau Jawa telah mencapai 25.000 hektare. Adapun target yang dikejar pemerintah untuk perhutanan sosial yakni 12,7 juta hektare di seluruh Indonesia. Ia mengakui masih ada “problem” dalam proses pemberian perhutanan sosial. “Karena ini sudah dibuat peta indikatif perhutanan sosial, 12,7 juta hektare bukan angka yang kecil. Namun praktik di lapangan nggak semudah itu. Di bawah ada birokrasi kita, Perhutani. Ada yang bisa menerima, ada yang nggak bisa menerima. Karena terganggu program ini, saya mengerti,” kata Presiden Jokowi.

ANTARA

Asisten Adsministrasi Umum Setda Kepulauan Babel, Darlan (kiri) memberikan cindramata kepada Direktur Penyiaran Kemenkominfo, Geryantika Kurnia usai membuka sosialisasi TV digital di Pangkalpinang, Babel, Kamis (10/10).

lokasi di seluruh Indonesia. “Saat ini baru Metro TV dan Trans TV yang memulai TV digital, sementara tv swasta lainnya belum ber-

partisipasi untuk mempercepat permindahan TV analog ke digital,” katanya. Asisten Administrasi Umum Setda Kepulauan

Babel, Darlan mengatakan pemerintah provinsi sangat mendukung penerapan TV digital ini, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraannya. “Bagi siapa yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka ia akan tertinggal,” ujarnya. Menurut dia saat ini sudah banyak perusahaan yang mengglobal dan berkembang pesat, karena mereka berinovasi, berkreasi dengan memanfaatkan teknologi informasi digital. “Kami berharap Kemenkominfo bisa segera menerapkan TV digital di Bangka Belitung, sehingga masyarakat bisa dengan cepat mendapatkan informasi bermanfaat,” katanya. [*]

INFO GRAFIS


Jumat Wage, 11 Oktober 2019

Halaman 9

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak bersama istri,Arumi Bachsin mengunjungi stan Dinas Sosial Provinsi Jatim yang menampilkan Gelar Kreativitas Disabilitas dalam pameran Jatim Fair Tahun 2019. Tidak hanya melihat karya difabel, namun Wagub Jatim beserta istri juga berfotobersama para disabilitas tersebut.

Dinsos Jatim Hadirkan Gelar Karya Disabilitas di Jatim Fair 2O19 Dalam Jatim Fair Tahun 2019, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menampilkan Gelar Kreatifitas Disabilitas Menuju Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera. Keikutsertaan Dinsos Jatim dalam pameran terbesar di Indoensia Timur ini untuk mengangkat derajat para penyandang disabilitas. Karya kreatifitas yang dihasilkan penyandang disabilitas sebenarnya juga tidak kalah bagus kualitasnya dibanding karya yang diciptakan masyarakat 'normal'. Terbukti, karya kreatifitas para difabel ini banyak menarik perhatian pengunjung. Karya kreatifitas penyandang disabilitas yang dihadirkan seperti bordir, jahit, batik jumput, keset, lukis. Lebih menariknya lagi, tak hanya menjual hasil karya, Dinsos Jatim juga mengundang langsung penyandang disabilitas untuk membuat karya kreatifitasnya di stan tersebut. Begitupula dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa maupun Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak berkesempatan untuk melihat karya penyandang disabilitas dan berfotobersama dengan mereka. Selain memamerkan hasil karya penyandang disabilitas, Dinsos Jatim juga membuka stan khusus untuk pijat yang pemijatnya adalah penyandang tuna netra. Stan ini sangat ramai bahkan orang-orang harus antri untuk mendapatkan pijatan penyandang tuna netra yang

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak bersama istri,Arumi Bachsin juga melihat karya dari Ahmad Rizky Fauzi yang memiliki keahlian menggambar atau melukis sketsa wajah atau mural. Selain itu, Wagub Jatim dan istri juga berbincang dengan Muhammad Amanatullah seniiman lukis difabel asal Gresik.

sudah terlatih. Dalam pameran kali ini, Dinas Sosial Jatim membawa sebanyak 35 penyandang disabili-

Pemprov Berkomitmen Bina dan Didik Disabilitas Pemprov Jatim telah berkomitmen dalam membina dan mendidik penyandang disabilitas. Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Tujuannya untuk melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas. Kepala Dinas Sosial Jatim, Sukesi mengatakan, Dinsos Jatim memiliki UPT-UPT yang memberikan perhatian khusus pada penyandang disabilitas. Di antaranya, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra di Malang, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa di Pasuruan, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara di Pasuruan, dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita di Tuban. Untuk meningkatkan keterampilan para disabilitas ini, lanjutnya, Dinsos Jatim bekerjasama dengan pengrajin bordil "Kami juga menggandeng perusahaan-perusahaan untuk mau melatihnya. Seperti di Bangil,

Pasuruan banyak perusahaan bordir. Mereka dilatih disana, setelah selesai mereka pulang ke panti," katanya. Meski begitu, Sukesi mengakui masih banyak perusahaan yang tidak mau menggunakan tenaga penyandang disabilitas dengan berbagai alasan. "Kita sadar penyandang disabilitas memiliki keterbatasan. Tapi jika dibina pasti hasil karyanya sangat baik. Buktinya, banyak masyarakat yang suka dan membeli karya difabel ini," tandasnya. Sukesi juga mengatakan, pemerintah masih memiliki keterbatasan untuk menangani seluruh penyandang disabilitas di Jatim. Untuk itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat ikut peduli dan berpartisipasi secara aktif dalam membina dan mendidik para penyandang disabilitas. "Belum seluruh penyandang disabilitas sudah tertangani, kami sangat membutuhkan bantuan masyarakat dan seluruh pihak agar dapat membantu mereka," ujarnya. [rac*]

tas. Sebelum pameran, mereka juga disegarkan dengan berwisata di Kota Surabaya diantaranya mengunjungi beberapa museum. "Dengan hadirnya mereka (penyandang disabilitas, red), kami ingin mengangkat keperdayaan diri mereka bahwa sebenarnya hasil karya mereka tidak kalah dengan yang lainnya. Kami ingin membuktikan bahwa dikeramaian mereka bisa diterima masyarakat. Begitu pula dengan hasil karyanya diterima dan dihargai masyarakat," kata Kepala Dinsos Jatim Dr Sukesi Apt MARS.

Ia juga menyampaikan, kalau tujuan mengundang penyandang disabilitas ini adalah agar masyarakat tahu dan sadar jika ada orangorang yang kurang beruntung yang perlu uluran tangan. "Uluran tangan disini bukan berarti memberikan bantuan secara materi, tapi lebih pada dukungan dan kesempatan yang sama dengan orang pada umumnya," katanya. Jika bantuan hanya sebatas materi seperti uang, makanan, minuman dan pakaian akan habis. Tapi jika bantuan itu berupa pekerjaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan jauh lebih

bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Sebab kedepannya mareka akan bisa lebih mandiri, tidak selalu bergantung pada orang lain. Ia mengatakan, kepedulian dan bantuan masyarakat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam membina dan mendidik para penyandang disabilitas di Jatim. "Kami sangat membutuhkan masyarakat untuk bersamasama membina kaum disabilitas. Kemampuan pemerintah masih terbatas dan belum optimal, karena penyandang disabilitas di Jatim sangat banyak," ujarnya. [rac*]

Kepala Dinas Sosial Jatim, Sukesi berfoto dengan dengan penyandang disabilitas tuna grahita dan berbincang dengan pelukis difabel Muhammad Amarullah.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak bersama istri,Arumi Bachsin juga mengunjungi stan Dinsos Jatim yang ada di lantai III Grand City Conventional Hall.

12 Oktober, Mitra Netra Band Siap Ramaikan Panggung Musik Dalam pameran Jatim Fair 2019 ini, Mitra Netra Band yang merupakan binaan dari UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra di Malang siap didatangkan untuk menghibur pengunjung pada tanggal 12 Oktober 2019, tepatnya di hari Sabtu. Band tersebut dijadwalkan akan manggung di panggung indoor dan panggung outdoor. Dipanggung indoor di lantai III Grand City Conventional Hall pada pukul 15.00 Wib, dan malam harinya pukul 19.00 Wib di panggung utama di halaman Grand City Conventional Hall. Dibalik keter-

batasan, personil band ini, mereka ternyata mampu bermain musik dengan baik. Menurut Kepala Dinas Sosial Jatim, Sukesi menyampaikan, pemain band Mitra Netra rata-rata berusia 20 tahunan, dan mereka mempersiapkan dengan seringkali latihan. "Harus telaten dan memberikan semangat serta motivasi pada mereka," ujarnya. Namun, Ilonka masih belum menginformasikan lagu apa saja yang dibawakan. "Silahkan datang langsung untuk mengetahui lagu apa saja yang dibawakan. Tentunya akan menarik sekali," katanya. [rac*]

Karya kreatifitas penyandang disabilitas yang dihadirkan seperti bordir, jahit, batik jumput, keset, lukis, dan keripik jamur. Banyak pengunjung juga turut membeli produk dari para difabel tersebut.

Karya Difabel Binaan Dinsos Jatim Diminati Pengunjung

Salah satu difabel turut memberikan hiburan dengan memainkan piano. Namun nantinya akan ada Mitra Netra Band yang siap menghibur seluruh pengunjung baik di panggung indoor maupun outdoor.

Setiap Pameran Jatim Fair, Dinas Sosial Provinsi memanfaatkannya untuk memamerkan hasil karya kreatif difabel binaannya. Berbagai jenis karya seperti bordir, jahit, batik jumput, keset, tenun, dan lukis yang mampu menyedot perhatian pengunjung. Banyak juga yang membelinya karyanya difabel tersebut. Dalam pameran, Dinsos Jatim juga menghadirkan penyandang disabilitas yang sudah mandiri, diantaranya Muhammad Amanatullah asal Gresik yang merupakan pelukis handal dan pernah pentas di luar negeri. Ia juga bergabung dengan Association Of Mouth and Foot Painting Artists (AMFPA) yang berpusat di Swiss.

Selain itu, ada Ahmad Rizky Fauzi kelahiran Banyuwangi yang memiliki kepandaian menggambar. Bakat gambarnya diketahui sebelum sekolah, dimana Rizky seringkali mencoret dinding dengan pensil warna. Saat menggambar, Rizky mengatupkan kedua tangannya. Keahlian Rizky adalah menggambar atau melukis sketsa wajah atau mural. Kemudian Mutaqbilal juga dari Banyuwangi yang juga seniman pemahat kepala Barong. Berawal dari hobinya terhadap seni barong, sehingga saat ini ia juga seringkali mengikuti seni pertunjukan yang berkaitan dengan seni Barong. Sementara Nanang, penyandang tuna netra yang memilih untuk masuk ke UPT

Rehabilitasi Sosial Bina Netra di Malang pada 2016. Ia mengaku banyak belajar di panti tersebut dan memilih belajar memijat. Hasil pijatannya juga diakui pengunjung yang ada di stan pameran Dinas Sosial Jatim. Ia berharap kelak jika sudah lulus bisa membuka pijat di rumahnya. Seperti Kusnan, salah satu warga Surabaya merasakan enaknya dipijat penyandang disabilitas tersebut. "Kaki dan punggung saya terasa enak ketika sudah dipijat. Mereka (penyandang disabilitas) benar-benar tahu titiktitik pijatnya. Saya juga mengapresiasi Dinas Sosial yang mampu memberikan ketrampilan seperti itu," ujarnya. [rac*]


JATIM MEMBANGUN

Jumat Wage, 11 Oktober 2019

Halaman 10

Hanya Lima Pengusaha Tambang Pasir Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Lumajang, Bhirawa Baru lima pengusaha / perusahaan tambang pasir di Lumajang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Padahal sudah ada imbauan dari Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati, terkait badan usaha pertambangan di Lumajang wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja. Kepala BPJS Ketenagakerjaan. KCP Lumajang,Triyono , Kamis(10/10) mengatakan bahwaPengusaha tambang wajib mengikutsertakan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak

bisa ditawar lagi. Hal tersebut disampaikan oleh Triyono, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Lumajang ketika dikonfirmasi diruang kerjanya (10/10) menjelaskan bahwa hingga saat ini dari jumlah data pengusaha tambang pasir di Lumajang yang berjumlah 51 pengusaha, baru ada 5 Pengusaha yang jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dia menyayangkan, masih minimnya kesadaran tersebut, karena para pekerja di pertambangan pasir banyak memiliki resiko terjadinya kecelakaan kerja, Selain hal itu merupakan aturan pemerintah yang wajib dipatuhi oleh setiap pemilik perusahaan tambang, atau korporasi lainnya yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. “Setiap badan usaha wajib mengikut-

sertkan pekerjanya untuk ikut asuransi BPJS ketenagakerjaan,ini penting karena selama mereka bekerja harus ada perlindungan atas keselamatannya,” ujarnya Lebih lanjut menjelaskan bahwa pada hasil pertemuannya dengan Wakil Bupati Lumajang ,juga disampaikan bahwa pemerintah telah memberikan jaminan terhadap para pekerja. Jika mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka akan berhak atas manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK), berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, dan santunan berupa uang sesuai ketentuan yang ada. Lebih lanjut, Triyono juga menyampaikan bahwa jaminan sosial tersebut juga merupakan hak para pekerja termasuk karyawan pengusaha tambang ataupun para penambang yang tidak

ada ikatan kerja, yaitu untuk para penambang khusus yang tidak ada ikatan kerja iurannya sangat murah,hanya minimal RP 16.800/ per bulan per orang. Adapun langkah-langkah koordinasi dengan stage holder termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut, menurutnya adalah untuk mengakuisisi dan mensosialisasikan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada para penambang. “Kami selalu berkerjasama dan melakukan koordinasi dengan Pemda Lumajang maupun Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) untuk mempermudah akuisisi dan kolekting iurannya, dan yang harus diperhatikan, setiap pekerja yang masuk di area tambang wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sesuai ketentuan yang berlaku. pungkasnya. [dwi]

dwi/bhirawa Sosialisasi petugas BPJS kepada para penambang pasir di lokasi pertambangan pasir.

Musnahkan Rp 417 Juta Barang Sitaan Kota Kediri, Bhirawa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Kediri memusnahkan ratusan barang milik negara hasil sitaan total senilai Rp 417 juta. Pemusnahan dilakukan dengan menghadirkan instansi terkait seperti Kejaksaan Negeri Kota Kediri Kepala KPPBC Tipe Madya Kediri, Suryana mengatakan, Pemusnahan tersebut atas penindakan pada tahun 2017 dan semester I tahun 2019. Jumlah penindakan tersebut atas pelanggaran ketentuan di bidang cukai sebanyak 58 kali. Jumlah tersebut meliputi penindakan hasil tembakau tanpa cukai sebanyak 72.836 batang. Minuman mengandung etil alkhohol sebanyak 675 botol. Liq-

uid Vape sebanyak 173 kemasan. “Selain jumlah penindakan ini kita juga berhasil mengamankan barang milik negara hasil penindakan kiriman luar negeri dan penindakan terhadap pengusaha minuman mengandung etil alkhohol,” ujar Suryana, Kamis (10/10). Sementara total barang yang dimusnahkan hasil kiriman luar negeri senilai Rp 417 juta lebih tersebut meliputi, sextoys berbagai merk sebanyak 57 unit, Air Softgun 10 set, obat-obatan kosmetik sejumlah 2.902 butir dan aksesoris pakaian sebanyak 749 pcs. “Jadi wilayah kerja kami Bea Cukai Kediri kan luas, jadi kita amankan barang barang dari kantor pos yang termasuk larangan terbatas berbagai macam unit,” jelasnya. [van]

van/bhirawa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Kediri memusnahkan ratusan barang milik negara hasil sitaan total senilai Rp 417 juta.

ist Menkopolhukan Jenderal Wiranto saat akan mendapatkan perawatan usai mengalami penusukan.

Penusukan terhadap Wiranto, Early Warning pada Polisi Jakarta, Bhirawa Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengecam keras penurunan terhadap Menkopolhukan Jenderal Wiranto. Alasan apapun yang dilakukan pelaku, adalah tindakan anarkis yang membahayakan nyawa manusia, tidak dibenarkan hukum. Siapapun pelakunya, harus segera diproses secara hukum, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. “Kecaman ini bukan karena penurunan ditujukan kepada pak Wiranto yang kebetulan seorang pejabat publik. Tindakan membahaya kan nyawa orang lain, apalagi ini bisa masuk kategori percobaan pembunuhan. Kejadian ini sekaligus menjadi early warning (peringatan dini) bagi kepolisian. Yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tandas Bamsoet dalam doorstop, Kamis siang (10/10) Bamsoet berharap masyarakat tidak terprovokasi atas kejadian ini. Dia percaya kepolisian akan bisa segera menyelesaikan masalah ini sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku. Musibah ini berdekatan waktunya dengan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih periode 2019-2024, tetapi jangan sampai di dramatisir berlebihan. Kepolisian harus segera mengusut tuntas motif tindakan pelaku, agar di masyarakat tidak berkembang berbagai teori konspirasi. Yang akadangkala justru menimbul kan berbagai prasangka, kekhawatiran, dan ketakutan, kata Bamsoet. “Kondisi Indonesia secara umum masih sangat baik, aman, damai dan terkendali. Masyarakat pelaku usaha, maupun investor gak perlu khawatir. Selain Polri kita juga punya TNI yang bersama sama selalu siap sedia menjaga kedamaian Indonesia. Sinergi Polri dan TNI, sudah berjalan baik harus terus ditingkatkan. Masyarakat juga harus tetap waspada terhadap berbagai upaya yang berusaha memecah belah NKRI,” tegas Bamsoet. [ira]

Dinkes Pastikan, Sumenep Aman dari Obat Mengandung Zat Penyebab Kanker Sumenep, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep menyisir sejumlah penjualan obat atau apotek di Kota berlambang kuda terbang. Itu dilakukan untuk memastikan tidak ada obat yang kandungan zat kimia penyebab kangker atau nitrosodimethylamine (NDMA). Kepala Dinkes Sumenep, Agus Mulyono mengatakan, setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengeluarkan surat larangan beredarnya obat yang mengandung zat pemicu kangker, Dinkes setempat langsung bergerak cepat. Salah satunya dengan mendatangi sejumlah apotek atau tempat penjualan obat guna memastikan obat yang beredar aman dari hal tersebut. “Pada awal pekan ini kami langsung menyisir sejumlah tempat penjualan obat atau apotek untuk memastikan obat yang dijual itu aman dari zat yang memicu kangker sebagaimana yang dilarang oleh BPOM RI,” kata Kepala Dinkes Sumenep, Kamis (10/10). Ia menyampaikan, setelah mendatangi sejumlah apotek dan tempat penjualan obat, belum ditemukan obat yang dilarang oleh BPOM itu beredar. Namun demikian, pihaknya memastikan akan terus menyisir hingga kecamatan-kecamatan, bahkan hingga wilayah kepulauan. Sebab, obat yang dilarang beredar itu memang dapat mengancam kese-

hatan masyarakat. “Hingga saat ini kami belum menemukan obat yang dilarang beredar oleh BPOM RI. Tapi, kami akan terus melakukan pemantauan disemua apotek dan tempat penjualan obat,” paparnya. Instansinya juga telah mengeluarkan surat edaran ke semua Puskesmas baik yang ada di wilayah daratan maupun kepulauan. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada obat terlarang yang beredar di tempat pelayanan kesehatan. Baik pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta. “Kami juga telah mengeluarkan surat ke sejumlah Puskesmas, agar jika ditemukan obat yang dilarang itu segera menariknya dan jangan digunakan. Ini dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kami juga telah mendatangi sejumlah tempat pelayanan kesehatan milik swasta,” tegasnya. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia telah memerintahkan penarikan 5 produk Ranitidine yang terdeteksi mengandung nitrosodimethylamine ( NDMA). NDMA disinyalir sebagai zat yang bisa menyebabkan kanker atau bersifat karsinogenik. Produk ranitidin yang diperintahkan penarikannya setelah terdeteksi mengandung NDMA adalah Ranitidine Cairan Injeksi 25 mg/mL dengan pemegang izin edar PT

sul/bhirawa Dinkes Kabupaten Sumenep menyisir sejumlah penjualan obat atau apotek.

Phapros Tbk. Sementara itu, produk ranitidin terdeteksi NDMA yang ditarik sukarela adalah Zantac Cairan Injeksi 25 mg/mL dari PT Glaxo Wellcome Indonesia, Rinadin Sirup 75 mg/5mL dari PT Global Multi Pharmalab, serta Indoran Cairan Injeksi 25 mg/mL dan Ranitidine cairan injeksi 25 mg/ML dari PT Indofarma. Dari penjelasan BPOM RI tentang penarikan produk Ranitidine yang tekontaminasi NDMA, ranitidin se-

betulnya telah mendapatkan persetujuan dari BPOM untuk pengobatan gejala penyakit tukak lambung dan tukak usus sejak 1989. Pemberian izin tersebut didasari oleh kajian evaluasi keamanan, khasiat dan mutu. Namun, pada 13 September 2019, BPOM Amerika Serikat (FDA) dan BPOM Eropa (EMA) mengeluarkan peringatan tentang adanya temuan cemaran NDMA dalam kadar rendah pada sampel produk yang mengandung bahan aktif ranitidin. [sul]

Waaster Kasdam V/Brawijaya Kunjungi KBSB Bojonegoro PROGRAM kegiatan Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Desa Turi, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, telah berjalan beberapa hari. Untuk memastikan progres jalannya pelaksanaan KBSB berjalan baik dan lancar Waaster Kasdam V/ Brawijaya Letkol Inf Fifin Zudi Samsudin, didampingi Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Bambang Hariyanto kelokasi KBSB tersebut, Kemarin (9/10). Kedatangan rombongan Waaster

Kasdam V/Brawijaya ke Bojonegoro bertujuan untuk mengecek sejauh mana perkembangan pelaksanaan KBSB tersebut. Setiba di lokasi KBSB sekira pukul 08.00 WIB, Waaster Kasdam V Brawijaya dan rombongan disambut langsung Danramil 0813-14/ Tambakrejo Kapten Arm Lugiantoro beserta anggota dan Kepala Desa Turi, Riyadi. Yang dilanjutkan peninjauan sasaran KBSB di Dusun Sukosewu. Kemudian bertempat di rumah bapak Kemat, Ketua RT. 019 Dusun Sukosewu, Waaster Kasdam V Brawijaya menerima paparan singkat pelaksanaan kegiatan Karya Bakti Skala Besar

(KBSB) oleh Pasiter Kodim 0813 Bojonegoro Kapten Inf Surahmat. Setelah menerima paparan pelaksanaan KBSB, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan 30 paket sembako secara simbolis oleh Waaster Kasdam V Brawijaya dan Dandim 0813 Bojonegoro kepada warga Dusun Sukosewu. Usai pelaksanaan peninjauan lokasi Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Dusun Sukosewu, Desa Turi, Kecamatan Tambakrejo, Waaster Kasdam V Brawijaya dan rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau lokasi panen padi bersama petani Desa Manukan, Kecamatan Gayam. [bas]

bas/bhirawa Untuk memastikan progres jalannya pelaksanaan KBSB berjalan baik dan lancar Waaster Kasdam V/Brawijaya Letkol Inf Fifin Zudi Samsudin, didampingi Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Bambang Hariyanto kelokasi KBSB.


Jumat Wage, 11 Oktober 2019

JATIM MEMBANGUN

Halaman 11

Kunjungi Mako Koarmada II

Kasal Tekankan Semangat Militansi Hadapi Cyber War Surabaya, Bhirawa Kepala Staf TNI AL (Kasal), Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kamis (10/10) mengunjungi prajurit Koarmada II. Dalam kunjungannya, Satuan Kapal Selam (Satsel) Koarmada II dan Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmada II mendapat kehormatan briefing dari Kasal. Terhadap dua satuan itu, Kasal berterima kasih dan memberikan penghargaan yang sangat tinggi dari pimpinan tertinggi Angkatan Laut. Dalam briefing, Laksamana Siwi menjelaskan mengenai strategi dalam menghadapi tantangan abad 21. Terutama dalam menghadapi Cyber War atau perang siber, Moral Hazard, kecerdasan buatan, perkembangan teknologi serta atmosfer dunia yang sulit diprediksi. Siwi menekankan, sebagai prajurit yang bertugas di kapal selam mempunyai semboyan Vira Ananta Rudira. Sehingga harus memiliki semangat, disiplin, militansi, kecintaan kepada tugas, pantang menyerah dan berani, berwibawa, serta berkarakter. Ditambah juga dengan keyakinan yang kuat untuk menjaga serta melindungi negara dan bangsa Indonesia. “Berani saja tidak cukup, ulet saja pun tidak cukup, sabar saja juga tidak cukup. Ada satu kata lagi yang

Kasal, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji saat bertandang di Mako Koarmada II Surabaya, Kamis (10/10).

terpenting, yaitu Tabah. Dengan demikian satu kata yang mencakup semua sifat-sifat yang diperlukan untuk menjadi awak kapal selam yang baik adalah sifat tabah atau ketabahan,” kata Laksamana TNI Suwu Sukma Adji.

Siwi menambahkan, untuk prajurit Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmada II, pihaknya mengajak kepada seluruh prajurit agar senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan YME. Sebagai pasukan khusus, pihaknya mene-

kankan agar prajurit Satkopaska memiliki disiplin yang tinggi, militan, berani dan pantang menyerah guna menghadapi peperangan tanpa bentuk. “Tetap jaga jati diri kalian sebagai prajurit yang profesional dan

handal. Kalian mempunyai semboyan Tan Han Wigna Tan Sirna, kalian adalah prajurit - prajurit pilihan,” tegas Kasal. Turut hadir mendampingi Kasal diantaranya Asrena Kasal, Laksda TNI Arusukmono; Aslog Kasal,

Laksda TNI Moelyanto; Panglima Koarmada ll, Laksda TNI Mintoro Yulianto; Pangkolinlamil, Laksda TNI Heru Kusmanto, para pejabat utama Koarmada ll serta Koorsmin Kasal Kolonel Laut (P) Sumartono. bed

Siapkan 700 Linmas Amankan Pilkades Serentak 2019 Gelapkan Dana DD, Kades Kalianget Resmi Jadi DPO Apel kesiapan Pengamanan Kabupaten Madiun, Bhirawa Sebanyak 700 Linmas se-Kabupaten Madiun mengikuti gelar apel pasukan pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Madiun,. Gelar pasukan dilaksanakan di halaman Pendopo Ronggo Djoemeno, Kamis (10/10). Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, memimpin apel, d alam sambutannya mengatakan, bangga kepada Linmas. “Sebenarnya ini yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Linmas adalah garda terdepan dalam pengamanan wilayah Kabupaten Madiun,” ujar Bupati Dawami. Sesuai visi misi Kabupaten Madiun yaitu Aman, Mandiri Sejahtera dan Berakhlak.Aman adalah visi yang pertama.Satpol dan Satlinmas adalah posisi terdepan, kehadiran Satpol PP dan Satlinmas menjadi ujung tombak. “Kita akan mengkaji ulang bagaimana Linmas bisa maksimal.Rasa aman terkadang sekarang masih dikesampingkan.Rasa aman itu mahal apabila sudah terjadi konflik. Namun apabila kita bersama-sama pasti akan mudah kita capai dan kita pertahankan. Kita lihat di luar sana, masih ada daerah yang sedang konflik, jangan sampai kabupaten ma-

sudarno/bhirawa Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami tampak memberikan arahan kepada 700 orang anggota Linmas Kab Madiun pada saat gelar apel persiapan pelaksanaan Pilkades serentak di Kab Madiun 2019 ini.

diun seperti itu,” tegas Bupati Madiun. Komitmen kita bersama. Komitmen ini yang kita bangun dan kita gaungkan.Artinya keamanan dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai termasuk dalam pelaksanakan pilkades ini.Pilkades adalah kegiatan rutin.Saya tidak ingin meskipun ada perbedaan pilihan, kita tidak ingin adanya pertikaian, dan ini fungsinya linmas untuk mengamankan wilayahnya,”tegas bupati. Karena itu, diharapkan kedepan tidak ingin adanya kesulitan men-

cari kader linmas, maksudnya agar masyarakat banyak yang ingin menjadi linmas.Dengan naiknya ADD sebesar 20% bisa digunakan untuk kegiatan linmas, baik untuk pelatihan dan sebagainya,”papar bupati menyarankan. “Kita sama2 menjaga suasana kondusif di Kabupaten Madiun, bila ada konflik segera diatasi dan koordinasi dengan aparat setempat. Kan, ada kepala desa, Babinsa dan Babinkamtibmas. Dan Semoga pelaksanaan pilkades nanti berjalan lancar dan aman,”pintanya. [dar]

Bongkar Sindikat Pengganda Uang Palsu Lamongan, Bhirawa Satreskrim Polres Lamongan membongkar sindikat komplotan pengganda uang palsu di Lamongan. Sindikat pengganda uang palsu terbongkar setelah pihak Satreskrim Polres Lamongan melakukan penyelidikan sampai melakukan penyamaran dan masuk ke dalam ruang para sindikat pengganda uang palsu tersebut. Total enam tersangka kemudian di amankan usai melakukan penyelidikan lebih dalam melalui proses penyamaran yang dilakukan pihak aparat. Pengamanan dan penggrebekan tersangka di lakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tepatnya di rumah milik AW(DPO) yang berlokasi di Ds. Girik Kec. Ngimbang Kab. Lamongan di lakukan penggrebekan.

Kapolres Lamongan AKBP Feby DP Hutagalung mengatakan, Kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait penggandaan uang dan tersangka berpura - pura menjadi dukun dengan iming - iming bisa menggandakan uang,” ujar AKBP Feby DP Hutagalung saat gelar perkara,Kamis (10/10). Feby mengaku untuk membongkar sindikat penggandaan ini, Pihak kepolisian melakukan penyamaran dan melakukan penyelidikan lebih dalam. ”Kita melakukan penyelidikan mendalam dan kami menyamar untuk mengetahui lebih detail ,Kemudian kita menemukan para pelaku modus penggandaan uang” terang Feby. Ia menjelaskan,Dari hasil penggrebekan di TKP kita menyita

alimun hakim/bhirawa Kapolres Lamongan AKBP Feby DP Hutagalung saat menunjukkan sejumlah Barang Bukti di dampingi Kasat Reskrim Wahyu Noorman Hidayat.

sejumlah barang bukti antara lain barang bukti yang berhasil kita sita, rincianya yakni uang pecahan Rp. 100.000 berjumlah 2.989 lembar. Uang Pecahan Rp. 50.000 berjumlah 102 lembar.Total uang palsu senilai 304.000.000 rupiah. Dari enam tersangka yang diamankan di ketahui ada satu tersangka yang statusnya masih DPO dengan inisial AW yang berperan sebagai penyedia sarana aksi penggandaan ini. Disinggung Apakah uang ini sudah di pegunakan atau beredar , Kapolres menegaskan, Kita masih interogasi dan ini adalah operasi undercover . Tetapi secara kwalitas produk uang palsu ini sangat rendah . Sehingga orang mudah mengetahui jika ini uang palsu. Tetapi kalau kondisinya malam hari memang seperti uang beneran .Modus kit and run ini hanya pada korban yang ingin menggandakan uang “ tegasnya . Feby menandaskan , Untuk pasal yang disangkakan terhadap para tersangka Pasal 36 ayat 1 jo 26 ayat 1 UU RI No. 7 tahun 2011 dan Pasal 36 ayat 2 jo 26 ayat 2 UU RI No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari data yang di himpun Bhirawa identitas enam tersangka dan satu tersangka yang masih DPO menyebutkan, inisial RM asli Surabaya, 21 Maret 1966, Jenis kelamin Lakilaki, Agama Islam, Swasta, alamat Pogot 10/25, Rt/Rw. 015/005, Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota. Surabaya. [aha]

Situbondo, Bhirawa Setelah lama mangkir dari pemeriksaan hingga tingkat penyidikan Kejaksaan, Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Mulyadi, resmi ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang atau DPO Kejaksaan Negeri Situbondo. Penetapan ini dikeluarkan Kejaksaan Negeri karena Mulyadi yang sudah menyandang status tersangka dugaan korupsi penggunaan Dana Desa itu tidak koperatif memenuhi panggilan penyidik. Seperti diketahui Mulyadi tidak pernah memenuhi panggilan Kejaksaan baik saat berstatus menjadi saksi maupun menjadi tersangka. Menurut Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Situbondo, Reza Aditya Wardhana, tersangka diduga telah menyalahgunakan penggunaan dana desa (DD) tahun anggaran 2018. Itu diketahui berdasarkan hasil audit ditemukan penggunaan DD sebesar 345 juta lebih di Desa Kalianget, namun penggunaannya tidak bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya. “Ya dia (Mulyadi, red) sudah ditetapkan tersangka,” aku Reza

Aditya Wardhana. Masih kata Reza, Kejaksaan Negeri Situbondo resmi menetapkan Kades Kalianget Mulyadi menjadi DPO, setelah penyidik melakukan berbagai tahapan . Saat ini, urai Reza, Kejaksaan Negeri Situbondo resmi meminta tersangka untuk segera menyerahkan diri. Reza menceritakan, Kades Kalianget Mulyadi mendadak menghilang, sejak dugaan kasus penyalahgunaan dana desa itu mencuat ke publik.

“Saat sejumlah perangkat Desa Kalianget dipanggil Kejaksaan Negeri Situbondo, mereka kompak mengaku tidak tahu keberadaan Mulyadi,” terang Reza. Lebih jauh Reza menandaskan, Kades Mulyadi diduga kuat menyalahgunakan dana desa sebesar 345 juta lebih. Sedianya, lanjut pria kalem itu, anggaran ratusan juta rupiah itu yang sudah dicairkan pada tahap kedua itu akan dipergunakan untuk pengerjaan proyek fisik di desa setempat. [awi]

sawawi/bhirawa Kasi Pidsus Kejari Situbondo Reza Aditya Wardhana, menunjukkan foto dan identitas Kades Kalianget Mulyadi sebagai DPO.

Bupati Kediri: Pertanian Modern Akan Menjadi Daya Tarik Petani Milenial MODERNISASI pertanian modernisasi pertanian yang dicirikan oleh penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang canggih akan menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi milenial di Kabupaten Kediri.Hal ini dikatakan Bupati Kediri Hj Haryanti Sutrisno saat mendampingi. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri untuk mendemontrasikan alsintan yang cukup canggih tersebut. “Ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum muda, karena mereka tidak harus bungkuk-bungkuk untuk menanam padi , dan lebih efisien biaya dan waktu dalam pengolahan tanah-tanah pertanian” kata Bupati . Tentunya ,lanjut Bupati dengan kemajuan tehnologi ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi petani, kendati demikian Pemerintah akan tetap melakukan pembinaan pada para petani dalam upayanya peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Kediri. Sementara , terkait Alsintan Menteri Amran mengatakan, drone penyebar pupuk, penyebar benih dan penyebar pestisida ini akan menggugah minat para generasi muda untuk terjun di bidang pertanian. Teknologi canggih digunakan karena saat ini dilakukan transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern “Apa manfaatnya? Pertama, efisien. Biasanya saat tanam membutuhkan 20 orang untuk 1 hektar, sedangkan panen kita butuh waktu 20 hari. Jika

menggunakan teknologi ini, dengan luas yang sama hanya butuh waktu 3-5 jam. Jadi kita bisa memangkas waktu sampai 90% dan biaya bisa ditekan hingga 60%. Dengan teknologi ini kita akan mampu bersaing dengan negara-negara lain yang lebih maju,” kata Mentan Menteri Amran menambahkan, jika pertanian modern sudah diterapkan, 5-10 tahun kedepan Indonesia sejajar dengan negara maju lainnya. “Alhamdulillah pemuda tani yang turun ke sawah mencapai 500 ribu orang termasuk Gempita (Gerakan Pemuda Tani Indonesia). Hasilnya saat ini ekspor kita bisa naik 90 juta ton. Dengan menggunakan alat canggih pasti hasil pertanian kita juga akan meningkat sampai 3 kali lipat,” ungkapnya. Untuk meningkatkan hasil pertanian, pemanfaatan anggaran harus fokus kepada pertanian rakyat. Kementeri-

an Pertanian pun berupaya keras memberikan alsintan (Alat Mesin Pertanian) kepada para petani. “Kalau petani berproduksi, negara ini kuat dan jaya. Ketahanan negara identik dengan ketahanan pangan, jika pangan rapuh negara bisa berbahaya. Kita merangkul semua pihak mulai dari TNI Polri dan pemerintah untuk menjalankan dan meningkatkan sektor pertanian kita,” tegas Mentan. Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno mengucapkan terima kasih kepada Menteri Amran Sulaiman yang telah memberikan bantuan alsintan, diantaranya drone, hand traktor dan pompa air. Alsintan tersebut akan segera dimanfaatkan untuk peningkatan pertanian.”Alhamdulilah akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan inovasi teknologi ini, kami berharap pertanian di Kabupaten Kediri maju dan berkembang,” pungkas Bupati. [van.adv]


PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 12

Jumat Wage, 11

Kecurangan Masih Terjadi, Kaji Sanksi Puspendik Gunakan Digital Forensik untuk Deteksi Surabaya, Bhirawa Kecurangan dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer masih menjadi perhatian khusus bagi Kemdikbud. Evaluasi dilakukan setiap tahunnya untuk meminimalisir dan mencegah kejadian yang sama. Jika ada siswa yang melakukan kecurangan maka sanksi berat dan nilai nol untuk mata pelajaran yang curang. Begitupun dengan pengawas yang sengaja membiarkan maupun ikut dalam kecurangan juga akan mendapatkan sanksi berat dalam pemberhentian tugas. Namun, tahun ini Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik)

Kepala Puspendik Moch Abduh saat jabarkan hasil evaluasi UNBK 2019.

Kemdikbud akan mengkaji ulang sanksi berat bagi pengawas. Pasalnya, sanksi berat yang selama ini diberikan dinilai tak membuat jera. Kepala Puspendik Kemdikbud, Moch Abduh PhD menuturkan, jika pihaknya selalu belajar dari setiap kejadian dan masalah saat ujian nasional di tahun tahun sebelumnya.

"Kecurangan itu tidak hanya ujian nasional berbasis kertas. Yang berbasis computer pun masih bisa dicurangi,'' tutur dia. Abduh mencontohkan, dengan memotret soal yang ada di layar komputer dengan handphone. Kemudian mengirimkannya ke joki. Sehingga menjadi viral dan tersebar di berbagai media sosial. Pihaknya mengakui, jika sistem yang dimiliki sudah canggih untuk mendeteksi kecurangan. "(Puspendik) sudah jauh lebih pintar ya. Akan ketahuan yang motret itu dari sekolah mana, di

kelas mana, di kelas apa dan duduk di mana dan sebagainya. Kita bisa deteksi itu dengan digital forensic. Jadi jangan main - main dengan kecurangan,'' jabarnya. Karena kasus kecurangan terjadi di setiap Ujian Nasional dan berbagai daerah, sambung dia, memang tidak hanya atas kesalahan siswa tapi juga atas keteledoran pengawas. "Kenapa handphone bisa lolos masuk ke ruang ujian. Ini kan karena gurunya yang teledor. Karenanya kami akan tindak tegas juga,'' tukas Abduh. Itu dilakukan, untuk menerapkan prinsip - prinsip kejujuran. Karena kecurangan adalah sebuah pelanggaran berat. ''Itu banyak terjadi di

Tahun 2021, Gaji Guru Paud dan TK di Pasuruan Naik Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan terus memperhatikan kesejahteraan guru di Kabupaten Pasuruan. Salah satu bentuk perhatian itu mewacanakan kenaikan gaji guru Paud dan TK. Menurut Wakil Bupati Pasuruan, KH A Mujib Imron SH MH, wacana kenaikan gaji guru PAUD dan TK dinilai hal yang lumrah. Pasalnya, para guru senantiasa mencurahkan tenaga, pikiran, ketelatenan, kesabaran untuk mencerdaskan para bibit penerus bangsa. "Kesejahteraan guru di Kabupat-

en Pasuruan kami perhatikan. Gaji guru PAUd dan TK In sha Allah, kami naikkan di tahun 2021 nanti,'' ujar Mujib Imron, Kamis (10/10). Perhatian itu senada dengan ancangan Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf yang memprioritaskan program pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan termasuk terhadap guru. Jumlah kenaikan diperkirakan dua kali lipat dari yang diterima saat ini. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, sedikitnya ada 3 ribu guru PAUD dan

BANGKU POJOK

Wali Kota Malang Sutiaji saat membuka Creative Pojok Literasi Kamis 10/10 kemarin.

Remaja Milenial Kota Malang Diajari Literasi Keuangan Malang, Bhirawa Sebanyak 150 anak remaja milenial di Kota Malang mendapatkan pengetahuan baru, mengenai cara mengelola keuangan yang baik. Kementrian Komunikasi dan informatika, bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggelar acara yang bertajuk Creativetalks Pojok Literasi Edukasi Generasi Millenials Kota Malang dalam Merencanakan Keuangan ini, pada Kamis (10/10) kemarin. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Septriana Tangkary menilai, anak-anak muda di Kota Malang sangat kreatif. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan pemilihan kota pendidikan sebagai kegiatan literasi keuangan seperti ini. Menurutnya, gerakan digital di Kota Malang ini harus dimulai dengan merencanakan keuangan generasi milenial, dengan tujuan memberikan efek positif bagi sesama generasi milenial. "Strategi melalui kegiatan creativetalks yang menyasar millenial ini adalah sebagai forum untuk mengembangkan wawasan dalam rangka meningkatkan pemahaman kaum millenial terhadap perencanaan keuangan,'' tuturnya. Selain itu, ada pergeseran peran pemerintah saat ini, yaitu mengurangi peran reguler dan lebih banyak menjadi fasilitator bahkan akselerator dalam setiap kegiatan. Wali Kota Malang, Sutiaji, saat membuka kegitan ini, menyatakan pihaknya berkomitmen jika Kota Malang merupakan barometer ekonomi kreatif di Indonesia. ''Kegiatan ini sesuai dengan misi Kota Malang yang menjadi daya tawar di nasional. Ini juga jadi dorongan start up yang semakin tumbuh subur,'' ungkap Sutiaji. Ditambah lagi dengan adanya operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang merupakan sinergi Kementrian Pariwisata dan Kominfo. ''Pemkot Malang juga telah menyediakan anggaran untuk sektro ekonomi digital, ada Rp5 miliar yang langsung masuk kesana,'' tandasnya. [mut]

TK di Kabupaten Pasuruan. Kini, guru non - PNS mendapatkan insentif Rp200 ribu setiap bulannya. Sedangkan untuk PNS, disesuaikan dengan golongan masing-masing. Kepala Bidang Paud Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Heri Mulyono mendukung penuh apa yang diwacanakan oleh Wakil Bupati Pasuruan. Menurutnya hal itu perlu direalisasikan. "Wacana itu perlu direalisasikan. Kami ingin naik jadi Rp400 ribu atau Rp500 ribu,'' papar Heri Mulyono. [hil]

KH A Mujib Imron SH MH

Mahasiswa Inzah Ikuti Bimbingan Pra Nikah Probolinggo, Bhirawa Sebanyak 100 orang mahasiswa Institut Zainul Hasan (Inzah) Genggong mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah bagi remaja usia nikah, dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Inzah Genggong Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan. Selama kegiatan, ratusan mahasiswa Inzah Genggong menerima materi tentang kebijakan pelaksanaan bimbingan perkawinan dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo Santoso, keluarga sakinah di era digital dari Kasi Perbedayaan KUA Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Farmadi Hasyim serta memenuhi kebutuhan keluarga dari Moh. Barzan. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo Santoso, Kamis (10/10) mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada remaja akan pentingnya kesiapan lahir batin menuju jenjang pernikahan. ''Selain itu, untuk peningkatan kualitas mental generasi muda untuk membangun keluarga sakinah, menekan angka pernikahan di bawah umur serta menekan angka perceraian,'' ungkapnya. Menurut Santoso, kegiatan ini merupakan pelaksanaan program kegiatan Seksi Bimbingan Islam dan peran, serta universitas untuk memberikan bimbingan perkawinan pra nikah sebagai bekal membangun rumah tangga. ''Melalui kegiatan ini diharapkan ada peningka-

tan kualitas generasi muda dalam persiapan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Tindak lanjutnya kami akan memasukkan materi bimbingan perkawinan ke dalam kurikulum perkuliahan,'' jelasnya. Selain dengan Inzah Kemenag bekerja sama dengan Universitas Nurul Jadid Paiton memberikan bimbingan perkawinan pra nikah bagi remaja usia nikah. Kegiatan ini diikuti 200 peserta dari mahasiswa Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton. Selama kegiatan ratusan mahasiswa mendapatkan materi kebijakan pelaksanaan bimbingan perkawinan, psikologi dan membangun keluarga sakinah serta memenuhi kebutuhan keluarga. "Dengan kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan kualitas generasi muda dalam persiapan membangun rumah tangga. Sebagai tindak lanjut nanti akan memasukkan materi bimbingan perkawinan ke dalam kurikulum perkuliahan,'' harapnya. Lebih lanjut, dikatakannya, di Kab Probolinggo melihat tingginya perceraian yang terjadi di tengah - tengah masyarakat, Kementerian Agama melakukan ikhtiar dengan memberikan pembinaan keluarga sakinah dan bimbingan perkawinan pra nikah yang tujuannya agar masyarakat dan remaja usia nikah sebagai bakal calon pengantin, bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi kokoh, mengerti hak dan kewajibannya, serta mampu mengelola keluarga bahagia. [wap]

Para siswa SDN Sisir 03 nampak antusias mem

Dorong Kreativitas Pelajar A Banyaknya sampah plastik yang dihasilkan di jaman milineal ini harus disikapi bijak oleh semua pihak. Semua harus berpartisipasi dalam penanganan sampah plastik, termasuk pelajar Sekolag Dasar. Di SDN Sisir 3 Kota Batu, para siswanya diajari memahami sekaligus memberikan penyuluhan bahaya sampah plastik untuk lingkungan hidup. Penyuluhan yang diberikan diwujudkan dalam bentuk pembuatan infografis oleh para siswa. Kepala Sekolah SDN Sisir 3, Dra Suprapti mengatakan, infografis yang dibuat para siswa ini semacam papan informasi mengenai bahaya sampah plastik. Di papan itu para siswa mengisi kertas - kertas kotak dengan bermacam pengetahuan sederhana mengenai plastik. ''Ada yang menggunakan sedotan ada yang bungkus makanan untuk menggambarkan bahaya sampah plastik,'' ujar Suprapti, Kamis (10/10). Di papan informasi itu, para siswa

yang mengulas tentang dampak sampah plastik serta sulit terurainya massa plastik. Kemudian mereka juga menuliskan beberapa tips cara mengurangi sampah dengan cara mereka sendiri. Misalnya, ada siswa yang men-

Mahasiswa Inzah Genggong ikuti bimbingan perkawinan pra nikah.

GALERI

PRESTASI

Siswa SD Al Muslim Kunjungi Penderita Kanker Bertepatan dengan hari kesehatan jiwa nasional 2019. Puluhan siswa SD Al Muslim melakukan kunjungan ke Yayasan Peduli Kanker Anak Indonesia (YPKAI) Surabaya. Mereka bertemu dan memberikan motivasi kepada anakanak yang menderita penyakit kanker. Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/Bhirawa

Suasana pertemuan para siswa SD Al Muslim di YPKI Surabaya, kemarin (10/10).

Kegiatan safari sosial ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap dua bulan sekali, dengan tujuan untuk memupuk empati, simpati rasa syukur dan jiwa sosial sejak dini. ''Jadi melalui program sosial kali ini diharapkan siswa siswi SD Al Muslim mampu menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, berupa nikmat sehat dan kesempurnaan jas-

mani dan rohani,'' jelas Navisah Al Ainiyah SPd selaku penanggung jawab kegiatan Safari Sosial SD Al Muslim, kemarin (10/10). Para siswa - siswi SD Al Muslim bisa bertemu dengan anak - anak pejuang kanker yang membutuhkan uluran tangan kita, baik berupa bantuan fisik maupun motivasi. ''Maka beberapa rangkaian acara dalam kegiatan safari sos-

ial kali ini, kami memberikan bingkisan berupa Sembako dan beberapa produk lain yang memang dibutuhkan pejuang kanker, salah satunya adalah meditea,'' katanya. Kami melakukan penggalangan dana setiap Hari Jumat, dana itu digunakan untuk belanja segala keperluan yang dibutuhkan. Anak-anak siswa kelas 4 Ibnu Rusydi yang bertugas menyelesaikan tugas mengemas bingkisan dengan bekerjasama teman - teman sekelas, mereka juga didampingi oleh tim Leadership. Jadi sasarannya yang utama untuk memotivasi para pejuang kanker supaya jiwanya sehat dan bisa menerima kenyataan, serta membangkitkan semangat hidup mereka. Kami

mengusung tema 'Sehatkan Diri dengan Keikhlasan' dan diharapkan bisa ikhlas menerima segala yang diberikan oleh Allah. "Dengan hati yang besar, dengan hati yang lapang, maka hati kitapun akan tenang, jiwa menjadi sehat dan menjadi pribadi yang kuat. Kita ingin memberikan support dan semangat untuk anakanak penderita kanker, agar mereka lebih fight dan survive menghadapi penyakitnya,'' kata Navisah Al Ainiyah. Diharapkan, safari sosial ini dapat bermanfaat, berguna, mengedukasi serta menghibur seluruh anak-anak pejuang kanker YPKAI dan juga mengesankan bagi semua yang hadir. [*]


& OLAHRAGA Pengawas UN

AYAAN

1 Oktober 2019

Halaman 13 S O S O K

Perjuangkan Tali Asih Pelatih dan Atlet Berprestasi di Porprov Jatim 2O19

Jatim, makanya saya minta ke depan itu tidak akan lagi terjadi,'' katanya. Oleh karenanya, pihaknya pun berharap agar Ujian Nasional bukan hanya sekedar skor dan pemetaan. Akan tetapi juga lebih pada perbaikan kurikulum. Dengan begitu, sekolah dan dinas pendidikan setempat bisa belajar dari hasil ujian nasional sebelumnya. "Kalau rata - rata rendah, berarti ada kurikulum yang harus diperbaiki. Jadi, Ujian Nasional itu hasilnya bisa dipakai rujukan,'' ungkapnya. Di samping itu, katanya, pelaksanaan Ujian Nasional kedepan juga diharapkan bisa menggunakan computer khusus SMP dan SMA/ SMK. Di Jawa Timur pun, di harap-

Tali asih bagi pelatih dan atlet yang telah memberikan perhatian kepada berprestasi di ajang Pekan Olahrga pegiat - pegiat olah raga di Kabupaten Provinsi (Porprov) Jawa Timur (Jatim) Jombang,'' ujar Tito Kadar Isman. 2019 didistribusikan oleh Komite Tito menambahkan, pihaknya Olahraga Nasional Indonesia (KONI) berharap tahun 2020 mendatang ada Kabupaten Jombang. Kepastian ini peningkatan anggaran untuk KONI disampaikan Ketua KONI Kabupaten Kabupaten Jombang sehingga bisa Jombang, Tito Kadar Isman, Kamis mengakomodir kegiatan - kegiatan (10/10) kemarin. dari 37 Cabor Prestasi yang Tito Kadar Isman merinci, bonus atau dinaungi KONI Jombang. tali asih bagi pelatih dan atlet berpresta"Yang tak kalah pentingnya juga si di Porprov yang didistribusikan total kami harapkan agar semua sebesar Rp610 Juta. Atlet peraih pengurus Cabor meningkatkan 3S, medali emas mendapatkan bonus Rp25 Sukses Administrasi, Sukses Juta, peraih medali perak mendapatkan Pembinaan, dan Sukses Prestasi,'' bonus Rp15 Juta, dan atlet peraih tandas Tito. Pada tahun 2020, Tito medali perunggu mendapatkan bonus melanjutkan, sejumlah agenda olah raga sebesar Rp10 Juta. sudah menanti. Diantaranya seperti, KONI Jombang juga mendistribusikan Pekan Olahraga Kabupaten, pengiriman anggaran pembinaan Cabor dan atlet yang mengikuti Pekan Olahraga Kejuaraan sebesar Rp105 Juta. Selain Nasional (PON) di Papua, maupun itu, KONI Jombang juga melakukan Sea Games di Manila, Filipina. transfer ke PSSI untuk anggaran PSID "Semoga atlet Jombang sebesar Rp500 Juta. PSSI Jombang yang ikut kemudian mentransfer anggaran itu seleksi Pra langsung kepada PSID Jombang. PON bisa "PSSI sudah kami distribusikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya Ibu Bupati Jombang Tito Kadarisman dan Bapak Wakil Bupati Jombang yang

kan bisa lebih meningkatkan sekolah yang melaksanakan UNBK dibanding tahun sebelumnya. "Kami sadar di Jatim ini agak sulit karena ada daerah kepulauan yang jaringan internetnya minim.Tapi, kabarnya sudah bisa diatasi agar bisa 100% menggunakan komputer,'' ujarnya Sekedar informasi, pada tahun ajaran 2018/2019, Ujian Nasional diikuti 8.3 juta peserta dari 103 ribu satuan pendidikan. kemungkinan, jumlah itu tak jauh berbeda di tahun 2019/2020. ''Jumlah ini sangat besar dan tidak ada negara manapun di dunia yang peserta ujiannya sebanyak itu dan sudah terstandart,'' tegasnya. [ina]

lulus di masing - masing even,'' ucap Tito. Selain sejumlah anggaran yang disebutkan Tito di atas, KONI Jombang juga mendapatkan bantuan anggaran sebesar Rp285 Juta, untuk pengadaan peralatan dan alat serta Cabang Olahraga. Keseluruhan anggaran yang disebutkan Tito tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Jombang tahun 2019 "Dan bulan depan kita agendakan serah terima peralatan Cabor dari Bupati Jombang kepada para Pengurus Cabor. Semoga kita bisa mengakomodir peralatan semua Cabor dengan cara bertahap,'' pungkas Tito Kadar Isman. [rif]

KONI-Dispar Gelar Electronic Sport Game Online PUBG Mobile

sawawi/bhirawa

Ketua KONI Situbondo, Reno Widyagdo disela - sela memberikan penghargaan mengaku akan mengadakan lomba Electronic Sport Games Online PUBG Mobile di Situbondo.

Situbondo, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Situbondo bersama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Situbondo, akan menggelar Electronic Sport Game Online PUBG Mobil Tournament Tahun 2019. Event berlabel Electronic Sport (E-sport) itu akan mempertandingkan game online PUBG mobile untuk menjaring atlet berbakat yang tersebar di Kota Santri Situbondo. Dalam event ini, Disparpora bersama KONI Situbondo menyelenggarakan Electronic Sport game online PUBG mobile untuk mengajak kalangan pemuda piawai dalam event sport game kedepan. Kegiatan ini, rencananya akan berlang-

sung selama tiga hari sejak 11 hingga 13 Oktober 2019 mendatang di Aula PGRI Situbondo. Menurut Ketua panitia tournament E-Sport Situbondo 2019, Zicho Afria Nugroho, turnamen ESport Game Online PUBG mobile untuk menjaring atlet berbakat di Situbondo. ''Dalam event ini panitia sudah menyiapkan hadiah sebesar Rp25 juta,'' paparnya. Sementara itu, Ketua KONI Cabang Situbondo, Reno Widyagdo memaparkan tournament E-Sport merupakan ajang pertama kali di adakan di Kabupaten Situbondo. Turnamen ini sekaligus untuk mewadahi pecinta game online, mengingat pencinta game online belakangan ini tumbuh dengan pesat, termasuk di Kabupaten Situbondo. [awi]

Ajak Pelajar Bermedsos Sehat

Semen Indonesia dan RPS Tuban Buat Lomba Buat Vlog

anas bactiar/bhirawa

mbuat infografis tentang bahaya sampah plastik.

Atasi Bahaya Sampah Plastik gajak rekannya untuk membawa botol minuman sendiri, ada juga yang menolak penggunaan sedotan untuk minuman menggunakan gelas. Lewat cara ini, lanjut Suprapti, para siswa bisa memiliki pengalaman menja-

di bagian dari masyarakat, serta ikut berpartisipasi dengan mengungkapkan apa saja yang mereka ketahui tentang plastik. ''Kemudian mereka juga diajak untuk memutar otak bagaimana menyikapi sampah plastik ini dengan bijak dengan cara mereka sendiri,'' jelas Suprapti. Karena infografis dibuat para siswa SD kelas 2, 3, dan 5 maka karya yang dibuat sangat sederhana, namun saran yang disampaikan sangat mengena. Hal ini menjadi wujud informasi sederhana dengan gaya bahasa mereka sendiri. ''Infografis ala mereka ini bertujuan sebagai pendalaman tentang isu plastik khususnya plastik sekali pakai seperti sedotan dan bungkus makanan,'' tambah Suprapti. Intinya, para siswa diajak untuk bersikap bijak lewat infografis yang mereka buat terkait penggunaan plastik. Lebih lanjut Suprapti mengatakan bahwa infografis ini akan menjadi media kampanye di sekolah lewat majalah dinding. [nas]

Tuban, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Pabrik Tuban bekerjasama dengan Ronggolawe Press Solidarity (RPS) menggelar lomba milenial vlog kontes tahun 2019. Kompetisi khusus untuk pelajar SMA sederajat di Kabupaten Tuban ini, mengusung tema Bersama Semen Indonesia Membangun Negeri. Para milenial yang berminat tak

perlu risau, karena ada enam sub tema yang bisa dipilih. Mulai Corporate Social Responsibility (CSR), Infrastruktur Untuk Masyarakat, Mitra Binaan Berkualitas, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Menjaga Lingkungan Sehat, dan Produk Unggulan Semen Indonesia. Vlog kontes ini diperuntukkan bagi pelajar SMA sederajat di Tuban. Dibuktikan dengan kartu pelajar atau

surat keterangan dari sekolah. Selain itu, peserta individu atau kelompok maksimal tiga orang dari sekolah yang sama. Sementara untuk ketentuan karya, penyelenggara telah memutuskan lima poin yang wajib dipatuhi peserta. Yang utama durasi konten vlog milenial minimal satu menit dan maksimal lima menit. Mengandung pesan positif sesuai tama terkait. Bersifat

Indonesia Livoli Divisi Utama

Tim Bank Jatim Siap Pertahankan Gelar Surabaya, Bhirawa Tim bola voli putri Bank Jatim siap mempertahankan gelar juara kejuaraan bola voli bergengsi di Indonesia Livoli divisi Utama yang akan berlangsung di GOR A Dimyati Kota Tangerang 13-20 Oktober 2019 mendatang. Untuk bisa mempertahankan gelar, Tim putri Bank Jatim harus menghadapi peserta di Livoli yakni TNI AL, PGN Popsivo, TNI AU Pati, JWS Sulut, Badak LNG Bontang, Vita Solo dan Kharisma Bandung. Untuk tim putra yang akan tampil di Livoli divisi utama 2019 yaitu Bhayangkara Samator, Indomaret Sidoarjo, TNI AU Sukun, Berlian Bank Jateng, Yuso Yogya, PU Grobogan Jateng, TNI AL dan Singapore VC Aceh

Bank Jatim yang merupakan juara bertahan Divisi Utama Livoli 2018 yang di gelar di Magetan lalu bertekad meraih gelar juara yang ke 5 kalinya telah melakukan persiapan lebih serius menuju Livoli 2019. Selain membentuk tim, mereka juga mempertahankan pelatih yang selama ini melatih para pemain Bank Jatim yaitu Labib dan akan di bantu assisten pelatih Kholiq dan Kiki Iriyanti. "Kami tetap ingin menjadi yang terbaik pada ajang Livoli 2019 di Tanggerang. Bank Jatim harus mempertahankan gelar juara yang kami rebut tahun lalu," kata Manajer Bola Voli Bank Jatim Johanes Koento,Kamis (10/10) Formasi Bank Jatim masih akan diperkuat oleh Novia Andriyanti,

Yulis Indahyani, Yolana Betha Pangestika, Asih Titi Pangestutik, Megawati Hangesti, Novia Sisca Putri Rosaningrum, Dini Indah

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat menerima Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria di rumah dinas wali kota. zainal ibad/ bhirawa

out menyiapkan semua kebutuhan untuk memenuhi standart persyaratan yang ditetapkan FIFA (Federation International Football Association). Wali Kota Risma mengatakan, pihaknya optimistis Kota Surabaya terpilih menjadi tuan rumah penyeleng-

garan Piala Dunia U-20. Sehingga pihaknya memastikan bakal menghandle sendiri semua kebutuhan itu dan siap bekerja all out. "Walaupun tak mudah tapi akan saya handle sendiri, bagaimana report yang saya berikan itu bisa menyakin-

Sari, Faiska Dwi Permata Ratri, Rianita Panirwan dan Maya Kurnia Indri dan pemain junior Ajeng, Meidita serta Retno. [wwn]

Tim Bola Voli putri, Bank Jatim saat Juara Livoli Divisi Utama 2018 di GOR Ki Mageti Magetan.

Risma All Out Bidding Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya optimistis Kota Pahlawan menang bidding menjadi tuan rumah penyelenggaraan FIFA World Cup U-20 pada 2021 mendatang. Karena itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan bakal bekerja all

orisinil dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Belum pernah dipublikasikan dan terakhir tidak bermuatan SARA dan pornografi. "Pemenang akan diumumkan pada acara khusus di Gedung Auditorium Lantai 2 Semen Indonesia pabrik Tuban dengan undangan dikirim ke masing-masing sekolah,'' kata Ketua Panitia Dion Fajar Arianto, Kamis (10/10). [hud]

kan FIFA itu supaya Surabaya bisa jadi tuan rumah,'' kata dia seusai menggelar audiensi bersama Sekjend PSSI di rumah dinas wali kota di Jl Sedap Malam, Surabaya, Kamis (10/10). Risma menjelaskan, salah satu syarat menjadi tuan rumah penyelenggaran Piala Dunia U-20 adalah kota itu harus memiliki stadion required berstandart internasional. Selain itu, di dekat stadion utama itu juga tersedia minimal lima lapangan pendukung sebagai training center. Makanya pihaknya memastikan telah menyiapkan semua kebutuhan itu. Beberapa lapangan yang telah disiapkan itu diantaranya, Karang Gayam, Lakarsantri, Sambikerep dan Sememi. "Sebetulnya Surabaya sudah mempunyai banyak itu (lapangan bola), hanya saja saya harus meningkatkan kualitasnya. Misalnya rumput, terus (lapangan) tertutup, tersedia ruang ganti, toilet, kemudian akses untuk ke sana,'' ujarnya. [iib]

GELANGGANG

KONI Dukung Penuh, LSN Region Jatim II Digelar di Tuban Tuban, Bhirawa Panitia Pelaksana (Panpel) Liga Santri Nasional (LSN) Region Jatim II yang dipimpin H Fredy Ardlian Syah menyatakan telah siap untuk menggelar turnamen sepakbola para santri. Fredy mengatakan, LSN Region Jatim II termasuk lebih lambat digelar dibandingkan region yang lain. "Hal ini dikarenakan penunjukan Tuban sebagai tuan rumah juga di akhir waktu setelah Jombang menyatakan tak sanggup sebagai tuan rumah LSN Region Jatim II,'' kata Fredy, Kamis, (10/10). Pihaknya juga telah siap menggelar LSN Region Jatim II di Tuban Bumi Wali. Sehingga kini panitia sedang bekerja keras mengejar waktu dan menyiapkan semua ha yang diperlukan. "Meskipun lebih lambat dari region yang lain, Panpel LSN Region Jatim II telah menyiapkan semua keperluan dan akan bekerja secara profesional dan maksimal,'' tambahnya. Lebih lanjut, Fredy mengatakan, kesiapan panitia ini merupakan hasil kerja dan dukungan semua pihak. Mulai dari PCNU Tuban, KONI Tuban, PC RMI Tuban, PSSI Tuban, Pemerintah Kabupaten Tuban, dan sejumlah pihak swasta yang akan menjadi sponsor kegiatan para santri ini. [hud]


Jumat Wage, 11 Oktober 2019

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 14

Terima Pendonor Terbanyak se Indonesia Setiap Tahunnya

UTD PMI Surabaya Pecahkan Rekor MURI Surabaya, Bhirawa Memperingati HUT PMI ke 74 menjadikan momentum yang sangat penting karena Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Surabaya telah memecahkan rekor MURI sebagai penerima pendonor darah terbanyak se Indonesia setiap tahunnya.

Petugas UTD PMI Kota Surabaya saat menjukkan stok darah.

achmad tauriq/bhirawa

Wakil Ketua I PMI Kota Surabaya, Ir Tri Siswanto MM saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (10/ 10) kemarin mengungkapkan selain memecahkan rekor MURI, UTD PMI Surabaya ini juga yang pertama kali menerima sertifikat CPOB dari Badan POM. “Sejak tahun 2012-2018, PMI Kota Surabaya menerima penghargaan dengan jumlah donor darah sukarela 100 kali terbanyak se Indonesia. Dan untuk mendapatkan rekor MURI ini juga membutuhkan waktu hampir 1,5

tahun,” terangnya. Tri Siswanto menambahkan selain menerima rekor MURI bagi pendonor terbanyak, nantinya akan ada lagi rekor MURI yang diberikan ke PMI Surabaya diantaranya akan diberikan kepada Totok Sudarto sebagai penggerak donor darah sukarela terbanyak yang setiap bulannya mencapai seribu orng pendonor. “Kalau di total dalam satu tahun maka Totok Sudarto telah menggerakkan 12 ribu orang pendonor. Selanjutnya yang memperoleh rekor

MURI adalah keluarga Prijadi sebagai penyumbang PMI berkesinambungan terlama mulai dari kakek, bapak dan puteranya,” ujarnya. Direktur UTD PMI Kota Surabaya, Dr Hj Budi Arifah mengatakan akan mempertahankan stok darah yang ada hingga nantinya bisa didistribusikan ke daerah-daerah Jawa Timur dan diluar pulau Jawa. “Tidak hanya menjaga stok darah, tapi kami juga menjaga darah yang kami distribusikan ini bebas dari penyakit sehingga layak di donorkan bagi yang membutuhkan,” jelasnya. Selain itu UTD PMI Kota Surabaya juga banyak mengadakan sosialisasi kepada anak-anak muda usia sekolah dan perguruan tinggi yang kedepannya nanti bisa menjadi pendonor lestari atau pendonor rutin. “Kami setiap tahunnya mengadakan

penyuluhan-penyuluhan di sekolah SMP, SMA dan perguruan tinggi selain itu juga melakukan talkshow agar tergerah hatinya untuk melakukan donor darah dan menunjukkan manfaat dari donor darah itu untuk menjaga kesehatan,” katanya. Selain itu tak hanya melakukan sosialisasi di sekolah dan perguruan tinggi, akan tetapi UTD juga membuka kesempatan bagi siswasiswa usia dini untuk datang ke UTD untuk melihat proses pengambilan darah hingga distribusi darah. “Jadi banyak juga sekolah-sekolah yang datang ke UTD untuk melihat proses pengolahan darah dan kami persilahkan karena ini akan membantu kami memberikan kesadaran bagi kaum muda untuk bisa saling tolong menolong bagi yang membutuhkan darah,” pungkas Budi Arifah.[riq]

LINTAS PELAYANAN

Bhabinkamtibmas Jadi Delivery Potong Antrian Pengambilan SIM Gresik, Bhirawa Cara jitu Polres Gresik, memangkas antrian pengambilan SIM baru, adalah memberdayakan Bhabinkamtibmas di tiap Polsek menjadi delivery. Cara tersebut dianggap bisa memangkas antrian saat mengambil smart SIM. Langkah ini, pertama kali dilaksanakan di Jawa Timur. Menurut Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo, SH,. SIK,. M.H, keberadaan Satgas Bhabinkamtibmas, nantinya tidak hanya mengurusi persoalan kamtibmas saja di desa-desa. Tapi, juga memberdayakan sebagai petugas delivery khusus buat smart SIM. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak berbondongbondong datang ke Satpas Satlantas Polres Gresik. Dibentuknya, program Bhabinkamtibmas di tiap Polsek menjadi delivery. Hal ini untuk memangkas antrian, sehingga masyarakat cukup datang ke Polsek, dengan membawa surat keterangan serta tanda bukti resi dari Satlantas. “Mungkin progam ini yang pertama di Jawa Timur dan bahkan di Indonesia,” kata Kapolres. Ditambahkan Kapolres, selama dua bulan akibat terlambatnya material SIM, ada 15 ribu spicies yang menumpuk. “Karena sebagai pelayan masyarakat kita harus pro aktif. Dengan adanya Satgas Bhabinkamtibmas, masyarakat tidak perlu lagi jauh datang ke Satpas Satlantas Gresik. Pada tahap tahap awal, ada 30 smart SIM baru yang dibagikan di tiap Polsek. Diakumulasi ada 540 spicies SIM, yang siap dibagikan,” papar dia.[kim]

Meriahkan HUT TNI ke 74, Kodim 0822 Bondowoso Gelar Baksos Sunatan Massal Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka memeriahkan HUT ke-74 TNI tahun 2019, Kodim 0822 Bondowoso Jawa Timur, menyelenggarakan bakti sosial sunatan massal secara gratis. Kegiatan ini berlangsung di wilayah Kodim 0822 Bondowoso, yang diselenggarakan selama dua hari. Tepatnya Kamis (10/10) sampai Jumat (11/10). Dandim 0822 Bondowoso, Letkol Inf Jadi mengatakan, khitan ini sangat penting bagi masyarakat. ”Maka kita hadir, dengan memberikan fasilitas dan dibantu obat oleh dinas kesehatan, serta kegiatan ini di bantu oleh mitra Kodim,” katanya. Kegiatan tersebut kata Inf Jadi, diikuti oleh 200 peserta, dari seluruh Karomil yang ada di Bondowoso. ”Bagi peserta sunatan yang habis disunnat, diberikan bingkisan berupa sarung, kopiah dan baju koko,” jelasnya. Kegiatan ini lanjut Dandim 0822 Bondowoso, diselenggarakan dengan instansi, mitra Kodim untuk saling membantu. ”Tentu harapannya adalah, bisa terus dilaksanakan secara terus menerus karena ini kebutuhan masyarakat sebenarnya,” tegasnya. Sementara obat-obatan, dibantu oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso. Untuk sovenir dari mitra. Sementara fasilitas lainya, dalam sunatan massal ini, dari Kodim 0822 Bondowoso langsung.[mb11]

Ihsan/Bhirawa

Petugas saat menghitan salah satu peserta di Aula Kodim 0822 Bondowoso.

Alimun Hakim/Bhirawa

Dandim Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono bersama masyarakat saat menanam pohon cemara dan bakau.

TNI dan Warga Tanam Ratusan Pohon Cemara dan Bakau Demi Masa Depan Generasi Penerus Bangsa Lamongan, Bhirawa Jajaran Kodim 0812 Lamongan dan masyarakat sekitar Desa Kandangsumangkon Kecamatan Paciran, melaksanakan penanaman pohon cemara dan bakau di pesisir pantai utara, Kamis (10/10). Kegiatan penghijauan ini merupakan rangkaian peringatan HUT TNI ke-74 dan merupakan salah satu wujud kepedulian TNI demi masa depan generasi penerus bangsa. Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono kepada Bhirawa men-

gatakan, Kegiatan penanaman pohon cemara dan bakau ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi pesisir pantai Lamongan. “Ada ratusan batang pohon pelindung cemara dan bakau yang kami tanam hari ini.Hal ini merupakan wujud kepedulian TNI kepada generasi penerus bangsa,” kata Dandim. Dandim menjelaskan, Penanaman pohon tersebut dilakukan oleh personel TNI jajaran Kodim 0812 bersama masyarakat sekitar dengan tema

kegiatan ‘Bersama Hijaukan Kembali Bumi Indonesia Sebagai Wujud Kepedulian Demi Masa Depan Generasi Penerus Bangsa’. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen TNI dan masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap hijau dan juga dapat diwariskan kepada generasi penerus bangsa. “Penanaman pohon penghijauan ini merupakan kewajiban kita bersama guna menjaga dan melestarikan lingkungan demi keselarasan oksigen kare-

na bumi ini untuk masa depan anak cucu kita,” terangnya. Menurut Dandim,Penanaman pohon pelindung ini memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai paru-paru kota karena setiap pohon menghasilkan oksigen yang diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Selain itu pohon juga sebagai pengatur lingkungan karena vegetasi dapat menyerap polutan dan menyaring debu sehingga bisa menciptakan ruang hidup bagi setiap makhluk hidup yang ada di bumi.[aha]

Wabup Klaim Bangun Jalan Kabupaten Rampung 800 Km Kab Mojokerto, Bhirawa Peningkatan perbaikan jalan di Mojokerto sudah terealisasi sepanjang 800 kilometer dari total 1.086 kilometer. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi pada saat rembuk desa di Kecamatan Jatirejo, kemarin. ”Total panjang jalan kita ada 1.086 km, tapi kita sudah rampungkan sepanjang 800 km. Realisasinya terus meningkat. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama,” kata wabup. Wakil bupati Pungkasiadi atau akrab disapa Abah Ipung, juga meng-

himbau masyarakat untuk mempersiapkan proteksi diri sejak dini, seperti asuransi kesehatan yang diakomodir oleh pemerintah yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ia berharap KIS dapat memberi manfaat jangka panjang bagi pemenuhan kesehatan masyarakat. “Tentu kita tak ingin sakit. Namun kita harus punya proteksi diri. Ini bisa berupa asuransi kesehatan seperti KIS bagi warga tidak mampu,” imbuh wabup sebelum membagikan KIS secara simbolis kepada masyarakat di acara rembuk desa Jatirejo. Jelang Pilkades serentak tanggal 23

Oktober mendatang, wabup tak lupa berpesan tentang pentingnya kedewasaan dalam berdemokrasi. Hal tersebut penting, demi menjaga kesatuan dan persatuan. “Mari bapakbapak ibu-ibu, untuk menjaga situasi pelaksanaan Pilkades serentak nanti tetap kondusif dan menyaring informasi yang tersebar melalu media sosial, janganlah kita menjadi penyebar hoax dengan tidak menyaring informasi yang kita dapat,” pungkas wabup. Seperti beberapa kegiatan rembuk desa yang sudah dilakukan sebelum-

nya, wabup juga menyerahkan Bantuan Keuangan (BK) Desa pada lima desa di Kecamatan Kutorejo. Empat desa penerima bantuan antara lain Desa Rejosari Rp 300 juta, Sumberjati Rp 300 juta, Gading Rp 300 juta, dan Gebangsari Rp 300 juta. Wabup menegaskan pemberian BK desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di pedesaan. Hal ini guna menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian Kabupaten Mojokerto. Namun hal tersebut juga butuh sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.[kar]

PELAKSANA PUBLIK

Pembangunan RTLH Program TMMD di Donomulyo Berjalan 50 Persen Satgas TMMD 106 Kodim 0818/Malang-Batu bekerja keras menuntaskan pembangunan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Itu dibuktikan dengan proses pembangunan maupun pengerjaannya sasaran RTLH yang sudah berjalan hingga 50 %. Danki SSK Satgas TMMD 106, Lettu Inf Abil Tasmani mengatakan, pembangunan RTLH ini dikebut sesuai dengan target yang harus dicapai. Bahkan pihaknya pun menginginkan perampungan pembangunan RTLH bisa selesai sebelum tanggal yang sudah ditentukan. Untuk mewujudkan itu, pihaknya bersama anggota bersungguh-sungguh dalam pengerjaam rehab rumah milik warga Desa Kedungsalam. “Rata-rata pengerjaan mau-

pun pembangunan rehab rumah di Desa Kedungsalam sudah berjalan 50 persen. Kami selalu menekankan untuk segera menuntaskan program rehab rumah ini,” kata Lettu Inf Abil Tasmani, Kamis (10/10). Abil menegaskan, meskipun mengebut pengerjaan rehab rumah. Tapi pihaknya tetap menekankan anggota untuk memperhitungkan secara matang-matang pengerjaan rehab rumah ini. Sehingga nantinya apabipa sudah terbangun den-

gan sempurna, maka pemiliknya bisa menempati rumah tersebut dengan aman dan nyaman. “Kami selalu tekankan kepada anggota untuk bersungguhsungguh dan memperhitungkan secara matang pengerjaan rehab rumah ini. Tujuannya agar semuanya dapat terpasan dan terbangun secara presisi,” tegasnya. Masih kata Abil, pihaknya melihat rumah yang menjadi sasaran rehab RTLH TMMD 106 ini rata-rata kondisinya rusak. Seperti contoh di kediaman Ihroji dan Boyami. Satgas TMMD 106 mengganti dindindinding rumah dengan batako. Sehingga kokoh dan kuat dalam menghadapi cuaca maupun musim yang ada di Kabupaten Malang. “Semua dinding kayu pada

rumah yang menjadi sasaran rehab RTLH, diganti keseluruhan dengan batu batako. Sehingga pondasi maupun dindindinding rumah kuat,” jelasnya. Sementara itu, Ihroji selaku pemilik rumah yang di rehab pada TMMD 106 ini mengaku senang. Pihaknya pun mengapresiasi kerja anggota Satgas TMMD 106 dari Kodim 0818/ Malang-Batu. Terutama dalam merehab rumah miliknya dan warga setempat yang terpilih sebagai sasaran rehab RTLH TMMD 106. “Alhamdulillah sekarang rumah saya sudah di ganti dengan batu batako. Kelihatan lebih kuat dari sebelumnya yang hanya menggunakan kayu. Saya berterima kasih pada bapak TNI,” pungkasnya.[bed.cyn]

Rehab rumah oleh Satgas TMMD 106 di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang sudah berjalan 50%, Kamis (10/10).


EKONOMI OJK Jember Warning PT Q-Net Terkait PT AI

Jumat Wage, 11 Oktober 2019

Halaman 15

BURSA EKONOMI

Jember, Bhirawa Otoritas Jasa Keuangam (OJK) Jember memberikan warning kepada PT. Q-net untuk tidak beraviliasi dengan PT Amoeba Internasional dalam me jalankan usahanya. Pasalnya, PT.Amoeba Internasional (PT.AI) masuk dalam entitas ilegal di Indonesia. “Kami sudah memanggil PT.Q-Net dan memberikan warning agar tidak beraviliasi dengan PT. AI. Karena selama ini, PT.AI selalu membawa nama Q-Net dalam menjalankan usahanya. Kalau warning tidak diindahkan, pihaknya

Suasana pembukaan cabang ke 64 Daily Wash Laundromat Dinoyo, kemarin

akan mengkaji ulang perijinan sebelumnya dari Kementrian Perindustrian dan Perdagangan,” ujar Kepala OJK Jember Azilsyah Noerdin, kemarin. Menurut Azil, Satgas Waspada Investasi (SWI) sudah mengeluarkan daftar nama entitas

ilegal secara nasional, salah satu diantaranya PT. AI. Diwilayah kerja OJK Jember sudah banyak masyarakat yang tertipu dan tergiur bisnis yang dilakukan perusahaan tersebut. “Sudah puluhan ribu korbannya. Bukan hanya di pulau jawa, masyarakat diluar jawapun juga banyak. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban PT. Amoeba untuk segera melapor kepada SWI,” imbaunya. Azil juga menjelaskan modus operandi yang dijalankan

oleh PT AI, yakni menjual kepesertaan dengan skema bisnis piramida yang sudah dilarang sesuai aturan. Dengan menjual produk nb mereka, anggota akan mendapatkan keuntungan. “Tapi fakta di lapangan, keuntungan tersebut didapatkan dari menggaet anggota dengan skema piramida. Karena untuk menjadi anggota, mereka harus membeli produk yang harganya jutaan rupiah. Kasus ini sudah ditangani oleh pihak yang berwajib” ungkapnya pula.[efi]

Kepala OJK Jember Azilsyah Noerdin

Bidik Pasar Mahasiswa di Malang Daily Wash Buka Cabang ke 64 Malang, Bhirawa Jumlah mahasiswa di Kota Malang berkisar 300 ribu. Hal ini menjadi potensi tersendiri bagi bisnis laundry prospektif dan menjanjikan. Prospek moncer ini, di sambut The Daily Wash Laundromat, perusahan berbazis jaringan ini membuka cabangnya ke 64, Outlet Daily Wash Jalan MT. Haryono nomor 167 (ruko Dinoyo Kav 9) ini adalah Outlet kedua di Kota Malang, yang secara khusus membidik mahasiswa yang indekost dan masyarakat sekitar universitas Islam Malang (Unisma). Franchise Director PT. Anugrah Lima Semesta Herlambang Prayatno mengatakan pihaknya mengusung konsep cepat, efisien, dan sehat. “Laundry bersifat efisien karena tanpa setrika, hanya cuci, kering, dan lipat sehingga bisa menghemat tenaga kerja dan waktu, dan tentunya murah sangat cocok untuk mahasiswa,” tukanya. Di sisi lain, juga sehat karena dryer relatif panas, dan satu mesin cuci untuk satu pelanggan sehingga tidak akan terjadi pakaian hilang, tertukar, maupun luntur. “Sebelumnya kita buka di kawasan Jalan Sigura-gura, dan ini dibuka di Kota Malang, di Dinoyo yang juga berada di kawasan kampus Unisma,” tuturnya. Ia menyebut dari jumlah mahasiswa dan masyarakat kelas menengah di Kota Malang, akan menjadi pasar yang prospektif. Karena itu peluang dibukanya usaha serupa masih delapan tempat lagi.”Ini bisa sepuluh outlet, karena berdasarkan penelitian tim kami, pasarnya memang masih banyak,” imbuhnya.[mut]

Disperta Kabupaten Bojonegoro Kembangkan Komoditi Kelapa Genjah di Tiga Kecamatan Bojonegoro, Bhirawa Dinas Pertanian (Di-sperta) Bojonegoro di 2019 ini akan kemb-angkan kelapa genjah sebanyak 500 pohon bagi petani setempat. Ratusan bibit kelapa itu, bakal ditanam di tiga desa di tiga kecamatan. Kasi Tanaman Remp-ah, Dinas Pertanian (Disperta) Bojonegor-o, Bambang Wahyudi dalam keterangan, kemarin menyebutkan pada tahun ini lebih fokus untuk kembangkan komoditi kelapa karena memiliki keunggulan dibanding daerah lain. Di sisi lain untuk menge-mbalikan kembali, ba-hwa Bojonegoro sebag-ai penghasil buah ke-lapa. “Penanaman bibit ke-lapa itu bakal ditan-am di 3 desa di tiga kecamatan yakni Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman, Desa Pandan-toyo Kecamatan Temay-ang dan Desa Bungur Kecamatan Kanor,” ungkap Bambang panggilan akrabnya. Menurutnya, penanaman pohon kelapa itu bakal mulai direali-sasikan atau dilakuk-an di bulan November 2019 mendatang. Saat ini pihaknya masih melakukan pemantauan lahan tempat di de-sa-desa tersebut, ag-ar nantinya kelapa tersebut bisa tumbuh maksimal. “Anggaran bibit kel-apa jenis genjah itu sebesar Rpb22.500 juta-,” paparnya. Dirinya juga mena-mbahkan, sengaja tan-aman kelapa yang bak-al ditanam itu jenis kelapa genjah. “Kare-na jenis kelapa ters-ebut dinilai cocok ditanam sekaligus cep-at berbuah,” jelasnya. Selain itu, jenis kelapa itu bisa berb-uah kala usia sudah 3 tahun dan harga bu-ahnya punya nilai cu-kup mahal yakni Rp 35 ribu perbuah kelapa. “Mudah-mudahan deng-an bantuan bibit kel-apa itu, nantinya ta-naman kelapa tersebut bisa berbuah dan menghasilkan kelapa yang melimpah,” ujarnya.[bas]

achmad tauriq/bhirawa

Kepala Departemen IKNB IIB OJK, Bambang W Budiman bersama Ketua Umum APPI, Suwandi Wiratno, Kemenkumham RI, Iwan Supriadi saat mendatangi salahsatu booth pameran Multifinance Day di atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya.

Edukasi Produk Jasa Keuangan, APPI Gelar Multifinance Day Surabaya, Bhirawa Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengedukasi maupun mensosialisasikan berbagai produk jasa keuangan khususnya pembiayaan dengan menggelar ‘Multifinance Day’ 2019 di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Kegiatan yang diikuti oleh 25 perusahaan pembiayaan itu bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan yang saat ini masih cukup rendah di masyarakat sekaligus upaya untuk memperkenalkan berbagai produk perusahaan pembiayaan. Ketua Umum APPI, Suwandi Wiratno mengungkapkan Jawa Timur (Jatim) merupakan pasar potensial dan terbesar kedua setelah Jakarta bagi pasar pembiayaan di tanah air. Sumbangan transaksi pembiayaan di Jatim rata-rata setiap tahun di kisa-

ran Rp 30 triliun hingga Rp 40 triliun terhadap total transaksi pembiayaan nasional yang berada di kisaran Rp 200 triliun sampai Rp 230 triliun. “Jadi Jawa Timur terutama Surabaya ini menjadi target kami untuk melakukan pendekatan pasar karena potensinya yang besar itu,” terangnya, Kamis (10/10). Suwandi menambahkan melalui pameran ini APPI yang juga didukung oleh 25 perusahaan pembiayaan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat terkait dengan perusahaan pembiayaan serta produk-produk dan mekanisme bertransaksi dengan perusahaan pembiayaan yang memang perlu dipahami oleh masyarakat secara luas. Seperti halnya tentang penyebutan

untuk perusahaan pembiayaan yang selama ini masyarakat menyebutnya dengan kata leasing. Padahal leasing itu hanya kegiatannya, sebenarnya istilah leasing banyak digunakan untuk pembiayaan alat berat. Namun, istilah itu justru populer untuk pembiayaan kendaran bermotor. Kepala Departemen IKNB IIB OJK, Bambang W Budiman mengatakan pertumbuhan bisnis pembiayaan di Jatim akan tumbuh tinggi, karena di Jatim pertumbuhannya selalu diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. “Kalau Bank melakukan pembiayaan dengan tumbuh 10 persen misalnya, maka jasa pembiayaan bisa tumbuh sekitar 12 persen diatasnya dan itu konsisten terjadi selama 10 tahun ini. Karena di Jatim yang paling menonjol adalah kredit atau pembiayaan produktif, karena di Provinsi ini banyak dito-

pang oleh pertanian, perkebunan dan di situ ada perangkat-perangkat atau mesin yang bisa dibiayai,” ujarnya. Bambang menambahkan seharusnya hal ini bisa dikembangkan oleh para pengusaha untuk memperoleh pinjaman dari multifinance. “Pembuatan peralatan pertanian maupun kendaraan juga banyak dibuat di Jatim sehingga hal ini bisa dibiayai oleh multifinance,” katanya.[riq] Sementara menurut survei nasional OJK di tahun 2016 tingkat literasi dan inklusi, utamanya untuk kaum perempuan di Indonesia hanya mencapai 22,5 persen dan 66,2 persen. Angka itu lebih rendah dibanding dengan tingkat literasi dan inklusi laki-laki yang di angka 33,2 persen dan 69,6 persen. OJK sendiri memiliki target untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan hingga 75 persen pada akhir 2019.[riq]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, Hijau Putih, th. 2012, AG 2829 RBX, a/n. Abdul Roshid, Ds. Bendiljati Kulon, Sumbergempol – T.Agung No. 6334/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, Honda, Putih, th. 2015, AG 5980 RAW, a/ n. Suryanto, Ds. Tugu, Rejotangan – T.Agung No. 6335/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, Yamaha, Hitam, th. 1983, AG 6082 FM, a/n. Refin S, Dsn. Kasreman, Ds. Kandangan, Pare Kediri No. 6335/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, Mobil, AG 1266 SL, a/n. Srianik, RT 3/5, Ds. Boro, Kedungwaru – T.Agung No. 6335/IMB/BI-IV/2019

BOJONEGORO HILANG STNK, nopol S 5874 BX, a/n Samsuri, Ds Kanten, Kec Trucuk Bjn No. 6336/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 5304 DG, a/n Wiji, Ds Bonorejo, Kec Ngasem Bjn No. 6337/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 6977 BI, a/n Vinalia Riskiwati, Ds Gayam, Kec Ngasem Bjn No. 6338/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 5899 AW,a/n Siti M, Ds Sekaran,K-ec Kasiman Bjn No. 6339/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 2536 DE, a/n Yuli H, Kel Banjarj-o, Kec Bjn No. 6340/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 6090 CI, a/n Siti Musrifah, Ds Sr-anak, Kec.Trucuk Bjn No. 6341/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 4419 BJ, a/n Vitton, Ds/Kec Dand-er Bjn No. 6341/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 6964 BJ, a/n Alim P, Kel Ledok Kulon, Kec Bjn No. 6342/IMB/BI-IV/2019

HILANG STNK, nopol S 5510 DV, a/n Sumiatun, Ds Pasina-n, Kec Baureno Bjn No. 6343/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 5506 DY, a/n Kasan, Ds Campurjo Kec Bjn No. 6344/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 3360 CS, a/n Syahrul, Ds Ngraseh, Kec Dander Bjn No. 6345/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 6078 AD, a/n Layla Mufadilah, Ds Pelem, Kec Purwosari Bjn No. 6346/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 4465 DL, a/n Baino, Ds Sengaten, Kec Gondang Bjn No. 6347/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 5603 DA, a/n Susanti, Ds Kunci, Kec Dander Bjn No. 6348/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 2967 DM, a/n M.Askuri, Ds Woro, Kec Kepohbaru Bjn No. 6349/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 2036 CU, a/n S Riyanto, Ds Sukor-ejo, Kec Bjn No. 6350/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 2432 DZ, a/n Eni Setyowati, Ds Pacul, Kec Bjn No. 6351/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 6212 BS, a/n Rini Setyowati, Jl Sumur Pinggiran, Kec-Bjn No. 6352/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 2859 AV, a/n Novita M, Ds/Kec Ka-litidu Bjn No. 6353/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 5019 AO, a/n Taswan, Ds Butoh, Kec Ngasem Bjn No. 6354/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 2902 BK, a/n Winarto, Ds Drokilo, Kec Kedungadem Bjn No. 6355/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 6962 BT, a/n Siti Aisyah, Ds Tam-bakrejo, Kec Kanor Bjn No. 6356/IMB/BI-IV/2019

HILANG STNK, nopol S 5606 AS, a/n Nurfiatin, Ds Banja-rsari, Kec Trucuk Bjn No. 6357/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 2713 AY, a/n Puji Hartono, Ds Ka-balan, Kec Balen Bjn No. 6358/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 3508 CX, a/n Ahmad Ariyadi, Kel Ledok Kulon, Kec Bjn No. 6359/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 3019 CW, a/n Moh Arifin, Ds Caru-ban, Kec Kanor Bjn No. 6360/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 5377 AD, a/n Mahfud, Ds/Kec Sugi-hwaras Bjn No. 6361/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 5417 CR, a/n Umi Hanik, Ds Simba-tan,Kec Kanor Bjn No. 6362/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 2222 BM, a/n Chinta R, Kel Sumba-ng, Kec Bjn No. 6363/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 4146 CY, a/n Erni Dwi K, Kel Sum-bang 25/7 Kec Bjn No. 6364/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 2974 AQ, a/n Sampoerno, Ds/ Kec Kanor Bjn No. 6365/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 2347 BH, a/n Lamiran, Ds/Kec Dan-der Bjn No. 6366/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 5702 DI, a/n Juni, Dsn Kaligenen-g, Kec Ngasem Bjn No. 6367/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 5135 BW, a/n Ruju Ardianto, Jl JA Suprapto Bjn No. 6368/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 2043 AZ, a/n Santoso, Ds Pandant-oyo, Kec Temayang Bjn No. 6369/IMB/BI-IV/2019 HILANG STNK, nopol S 6065 CN, a/n Drs Muslim, Ds Sumb-ertlaseh 6/1, Kec Da-nder Bjn No. 6370/IMB/BI-IV/2019

Bagus Sukmana didampingi Jefry Irawan saat menjelaskan perkembangan Crown.

Sukses Gaet Warga Surabaya Crown Group Bidik Jatim Surabaya, Bhirawa Crown Group property kelas dunia yang didirikan oleh arek Suroboyo asli Iwan Sunito CEO dan komisaris, bisa berbangga karena di daerah kelahirannya Surabaya peminat warga kota pahlawan ini cukup tinggi yakni ke dua setelah Jakarta baru Medan dan Bandung. GM Straegyc & Corporate Communication Indonesia Crown Internasional Holding Group, Bagus Sukamana, didampingi Deputy Project Sales Director Crown Group, Jefry Irawan menjelaskan, Kota Surabaya menjadi peringkat ke dua setelah ini Kota Jakarta. “Pertumbuhan Kota Surabaya sangat besar. Setelah itu disusul Medan dan Bandung,” tegas Bagus di The Consulate Darmo Kali Surabaya, kemarin. Meski Surabaya sangat baik untuk pemasaran Crown Group, namun tidak demikian untuk Jatim keseluruhan, karena pada umumnya warga Jatim punya kebiasaan menunggu sampai betul betul aman untuk melakan inves1tasi, apalagi musim demo masyarakat Jatim semakn

berpikir keras untuk mengeluarkan uangnya apalagi untuk berinvestasi. Lain halnya dengao masyarakat luar Indonesia salah satunya seperti Australia, untuk investasi apalagi property biasanya mereka tanpa pikir panjang langsung saja menginvestasikan uangg vikip mending diputar dimanfaatkan biiat bisnis lainnya.nya untuk properti mengapa. Dijelaskan Jefri, karena kalau di Australia mereka yang berinverstasi biasanya tidak menggunakan uang pribadi tapi menggunakan dana bank atau pinjaman dari bank meskipun ia punya dana yang cukup, mereka berpikir lebih baik uangnya dimanfaatkan intuk bisnis lainnya. Tapi permasalahannya menurut Jefri bukan itu, akan tetapi jika yang membayari bank mereka merasa lebih aman karena segala sesuatunya ditanggung bank, termasuk jika ada masalah banklah yang pertamakali mengingatkan, termasuk jika ada masalah masalah lainya maka bank akan dengan sigap menanganinya.gmya ke bank.[ma]


UTAMA

Jumat Wage, 11 Oktober 2019

Halaman 16

Isak Tangis Warnai Pengarahan Risma ke Anak-anak Tawuran Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan pengarahan anakanak yang terindikasi tawuran. Pengarahan yang digelar di Gedung Siola itu diwarnai isak tangis, karena

anak-anak ini diminta Wali Kota Risma untuk minta maaf kepada orang tua mereka masing-masing dan mencium kaki orang tuanya. Kala itu, ibu-ibu yang menerima anaknya minta maaf langsung terisak

tangis. Hampir semua orang tua yang diminta maju ke depan dan anakanaknya minta maaf, tak kuasa menahan tangisnya. Sesekali mereka menghapus air mata yang tumpah itu melalui krudungnya. [iib]

Gubernur Khofifah Terima Penghargaan dari Menteri Pertanian RI GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapatkan penghargaan dari Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H. Amran Sulaiman atas keberhasilannya sebagai pembina Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab). Gubernur Khofifah mendapatkan penghargaan sebagai Pembina Upsus Siwab Tingkat Provinsi dengan Jumlah Akseptor Terbanyak se Indonesia. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh MentanAmran di sela pembukaan kegiatan Rapat Evaluasi Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) 2019, di Hotel Mercure, Kamis (10/10). Atas prestasi tersebut Menteri Pertanian Amran meminta Gubernur Khofifah menjadi mentor bagi provinsi lain di Indonesia dalam hal inseminasi buatan khususnya sapi. Tujuannya supaya provinsi lain juga bisa mengembangkan peternakan khususnya inseminasi sapi sebagaimana keberhasilan yang dilakukan di Jawa Timur. “Kontribusi Jawa Timur untuk daging sapi secara nasional mencapai 40 persen. Hal ini menjadi prestasi luar biasa. Untuk itu kami apresiasi Ibu Gubernur Jatim yang luar biasa ini,” kata Mentan Amran. Karena itu, jika ada provinsi lain seperti Jawa Timur maka Indonesia diyakini Mentan Amran akan bisa swasembada daging sapi bahkan bisa ekspor secara besar-besaran. Sebab kebutuhan sapi hanya sekitar 1 juta ekor. Sedangkan di Jawa Timur produksi sapinya sudah sejumlah juta lebih.

Di tahun ini dengan target produksi sapi dengan metode inseminasi dipatok 1,3 juta. Namun buktinya per bulan ini capaiannya sudah sekitar 1,39 juta ekor. Capaiannya sudah melebihi target yang ditentukan. “Justru kami memohon ke ibu gubernur, nanti inseminator di Jatim bisa membantu provinsi lain yang terdekat. Kalau bisa daerah yang sentra produsen sapiseperti NTT, NTB, Sulsel, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, kita jadikan seperti Jatim. Kalau itu yang terjadi, kita bisa menguasai sapi di Asia,” tegasnya. Menanggapi tantangan tersebut Gubernur Khofifah mengaku siap. Wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itusiap menjadikan Jawa Timur sebagai mentor daerah lain dalam hal memproduksi sapi berkualitas. Metodenya bisa dua macam. Namun prinsipnya adalah pertukaran tenaga ahli. Bisa Jawa Timur yang mengirim ke daerah yang dituju atau sebaliknya inseminator sapi provinsi lain yang belajar ke Jawa Timur.

“Jika kami dijadikan role model untuk pengembangan sapi, maka pada prinsipnya kami siap. Inseminator dari Jawa Timur, Pemeriksa Kebuntingan Jatim bisa dikirim ke provinsi yang ditentukan Kementan, atau atas inisiatif gubernur yang bersangkutan,” kata Gubernur Khofifah. Atau bisa juga inseminator dari provinsi yang bersangkutan yang ingin belajar dikirim ke Jawa Timur. Prinsipnya halhal yang terkait produktivitas sapi dengan target-target yang sudah ditentukan, Jawa Timur sangat mendukung. Dengan harapan Indonesia bisa swasembada daging di lima tahun mendatang. “Saya dan Pak Menteri tadi salingcocokkan, nanti akan ada pembagian tugas. Misalnya biaya apanya menjadi tanggungan Kementan, lalu ini yang lain Pemprov. Apalagi masih mungkin membahas APBD 2020. Tadi beliau menyebutkan lima provinsi yang akan dijadikan pendalaman,” tandas Khofifah. Menurut Khofifah, secara susbtansi kalau program Upsus Siwab selaras dengan inovasi “IntanSelaksa” atau “In-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebagai Pembina UPSUS SIWAB dengan Jumlah Akseptor Terbanyak tingkat Provinsi di Indonesia, pada acara Rapat Evaluasi Upsus Siwab tahun 2019 di Mercure Hotel Surabaya. seminasi Buatan Sejuta Lebih AnakanSapi” yang digagas Pemprov Jatim sebagai wujud implementasi Nawa Bhakti Satya khususnya Jatim Agro. Melalui program itu, sapi tidak hanya dipacu untuk bereproduksi, namun dari sisi pemenuhan pakan dan pengendalian terhadap penyakit. “Kami ingin Jawa Timur bisa terus menjadi wilayah penghasil sapi-sapi berkualitas. Karenanya, Pemprov Jatim secara konsisten memperhatikan dan mendorong usaha peternakan rakyat,” katanya.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memukul gong sebagai tanda dibukanya acara Rapat Evaluasi Upsus Siwab tahun 2019.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan kepada para peternak dan dinas berpestasi pada acara Rapat Evaluasi Upsus Siwab tahun 2019.

Siapkan Juru Penyembelihan Halal Sementara itu, Khofifah juga menyampaikan jika saat ini PemprovJawa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berfotobersama penerima penghargaan para peternak dan dinas berpestasi.

Timur tengah menyiapkan program Juleha atau JuruPenyembelihan Halal. Program inisiasi dari Pemprov Jatim ini merupakan salah satu bukti kesiapan Jawa Timur dalam menyambut potensi ekspor daging sapi asal Indonesia. “Jika nantinya Kementan sudah menyatakan bahwa kita siap ekspor, maka Jawa Timur telah siap untuk dijadikan wilayah pengolahan daging sapi beserta turunannya di manapun di Jawa Timur,” ujarnya. Lebih jauh dijelaskan Khofifah, Juleha ini bertujuan untuk membangun Rumah Potong Hewan (RPH) modern yang ber-Standart Nasional Indonesia (SNI). Harapannya, program ini dapat diaplikasikan di seluruh RPH-RPH yang

ada di Jawa Timur bahkan hingga ke wilayah Madura yang memiliki jumlah populasi sapi tinggi. Dengan demikian, seluruh produk yang keluardari RPH memiliki kepastian akan status aman, sehat, utuh, halalnya, dan siap dikonsumsi seluruh masyarakat. Dihari yang sama setelah dari Hotel Mercure, Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H. Amran Sulaiman dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Wemmi Niamawati juga melihat beberapa sapi hasil inseminasi buatan di halaman kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. [rac. hmsprovjatim]

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Disnak Jatim melihat sapi hasil inseminasi buatan di kantor Disnak Jatim.

Profile for Harian Bhirawa

binder11okto19  

binder11okto19  

Advertisement