Binder11feb2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Wajib assessment, khususnya bagi kepala SMA dan SMK negeri,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Baca Hal 2

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo

Kamis Legi, 11 FEBRUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

11 FEBRUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.00 Rapim Polda di Hotel Purnama 11.00 Business Meeting di Klub Bunga 15.00 Pembukaan Pameran BUMD Expo di Grand City

Pesawat Latih TNI Jatuh, 4 Orang Jadi Korban Malang, Bhirawa Pesawat Latih Tempur milik TNI AU Abd Saleh jenis Super Tocano jatuh di tengah kota menimpa rumah milik Mujianto warga Jalan LA Sucipto RT III RW V Blimbing Kota Malang, Rabu (10/2) kemarin.

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.00 Membuka Musda IWAPI di Hotel Mercure Surabaya 19.00 Haul KH Hasbullah dan KH Dimyati di Selopuro Blitar

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

10.00 Menerima Audiensi PDGI di Ruang Kerja Sekdaprov

Pesawat latih tempur buatan Brasil 2011 itu jatuh pada pukul 10.15 di saat masyarakat Kota Malang sedang beraktivitas. Dalam insiden ini diketahui korban tewas empat orang. Berasal dari warga sipil dan awak pesawat. Pilot Mayor PNB IFI Safatillah dengan teknisi Serma Saiful Arif Rahman yang sedang melaksanakan latihan ikut menjadi korban dalam musibah tersebut.

Sejumlah saksi mata menyebut, pada saat akan jatuh, dari pesawat mengeluarkan asap putih kemudian disusul dengan parasut yang jatuh di area sawah Jalan Ikan Tombro Timur Nomor 6 RT VII RW IV Kelurahan Tunj u n g - sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Pilot jatuh dan ditemukan tewas di Dusun Bunut di Desa Tunjung Tirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sedangkan teknisinya juga tewas di tempat kejadian.

Dua korban lain berasal dari warga sipil yang merupakan penduduk setempat, dia adalah Ermawati Ningtyas (40) istri dari Mujianto, pemilik rumah dan Nur Cholis (27) penghuni penghuni rumah kos yang merupakan karyawan RS Persada Kota Malang. Ermawati Ningtyas , istri Mujiyanto meninggal tak lama setelah tertimpa reruntuhan rumahnya akibat pesawat latih Super

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Armada Pendukung Trem Mulai Dipersiapkan Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya mulai melakukan persiapan untuk armada pendukung Angkutan Massal Cepat (AMC) trem khususnya trunk dan feeder.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajat mengatakan pengadaan trunk yang berbentuk bus standar lantai rendah (low deck) dan juga feeder (mini bus) ini akan dilakukan dengan pendanaan dari pemerintah pusat.

“Kami terus intens berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan di pusat untuk pengadaan trunk ini,” katanya, Rabu (10/2).

Sebab, lanjut dia, tahun lalu sebetulnya pemkot sudah hampir diberikan trunk, namun ternyata ada kendala salah spesifikasi lantaran bukan lantai rendah, maka trunk batal dipergunakan dan dialihkan ke Sidoarjo.

“Terus kami lakukan komunikasi, terakhir kami mendapatkan informasi untuk dana pengadaannya sudah dimasukkan tahun ini untuk yang trunck dan feedernya. Bahkan kami juga dengar ada masukan untuk technical assigmnet yaitu negara donor untuk membangun sistem trunk dan feedernya,” kata Irvan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pengadaan trunk dan feeder ini memang dilakukan peralel. Sebab tahun inipun, lanjut dia, pemerintah pusat juga sedang melakukan lelang rolling stock untuk tremnya.

 ke halaman 11

Letusan Gunung Bromo Masih Belum Stabil Probolinggo, Bhirawa Kepala Sub Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api Wilayah Barat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Hendra Gunawan mengatakan letusan Gunung Bromo masih belum stabil dan masih tinggi.

“Gempa tremornya menurun, namun letusannya masih cukup kuat dan belum stabil selama beberapa pekan terakhir, sehingga statusnya masih tetap siaga,” kata Hendra saat dihubungi dari Kabupaten Probolinggo, Rabu (10/2).

Menurutnya, sinar api dari puncak kawah Bromo sudah teramati sejak Desember 2015 hingga Februari 2016 dan terlihat sangat jelas pada malam hari, sehingga hal itu menunjukkan energi masih kuat dalam dapur magma Gunung Bromo.

“Lava pijar tersebut bisa terlontar sewaktuwaktu, sehingga masyarakat diimbau untuk mematuhi batas rekomendasi jarak aman seiring dengan statusnya yang masih siaga,” tuturnya.

Gunung yang memiliki ketinggian 2.329 meter dari permukaan laut (mdpl) itu masih mengeluarkan suara gemuruh lemah hingga sedang dan gempa letusan juga masih terjadi disertai dengan embusan asap sulfatara.

 ke halaman 11

Jadi Dosen di UMM DUTA Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik menjadi dosen pertama dalam program Ambassador Lecture di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang digelar di kampus setempat, Rabu (10/2).

Dalam paparannya di hadapan peserta kuliah tamu, Duta Besar (Dubes) Stig yang telah bertugas di Indonesia sejak 2012 ini banyak bercerita tentang kemitraan Indonesia dengan Norwegia.

“Indonesia

 ke halaman 11

Stig Traavik

Sentil..  Banyak Kriminalisasi, Pelaku Bisnis Minta Perlindungan Hukum  Dan hasilnya idem  Pakaian Dinas Ala Jokowi Tunggu Perwali  Banyak hal lain dan lebih penting yang perlu diurus  Petani Cabai Lakukan Panen Dini  Daripada merugi

mohammad taufik/detik foto

Petugas mengevakuasi serpihan pesawat latih tempur milik TNI AU Abd Saleh jenis Super Tocano yang jatuh di tengah kota dan menimpa rumah milik Mujianto warga Jalan LA Sucipto RT III RW V Blimbing Kota Malang, Rabu (10/2) kemarin.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI AU Agus Supriatna meninjau lokasi kejadian. Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi bangkai pesawat dari rumah warga.

Gresik Disuntik Rp 900 M, Status Sidoarjo Naik Jadi Sidoarjo Perlu Tata Tanggap Darurat Bencana Ulang Saluran Air Pemprov Jatim, Bhirawa Persoalan banjir di sejumlah daerah langsung menarik perhatian Gubernur Jatim. Pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini mengakui, peta banjir tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Khususnya di dua daerah yang dianggap paling parah, yakni Gresik dan Sidoarjo.

Menurut Pakde Karwo persoalan banjir harus segera diatasi. Seperti di Gresik, banjir yang disebabkan meluapnya Kali Lamong harus dilakukan perbaikan. Saat ini, pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp 900 miliar untuk revitalisasi Kali Lamong.

Proses pendalaman dan perluasan Kali Lamong diprediksi akan tuntas akhir 2017 mendatang. Saat ini prosesnya dimulai dari wilayah atas, yakni Jombang dan sekitaran Mojokerto. “Saat ini prosesnya sedang jalan. Pemerintah provinsi hanya bantu pembebasan lahan di sekitaran Gresik,” kata dia saat ditemui di Badan Diklat Jatim, Rabu (10/2).

Sementara untuk Sidoarjo, lanjut Pakde Karwo, perlu terjadi perubahan tata kelola saluran air. Karena di daerah tersebut resapan airnya semakin sedikit dan saluran airnya kecil. Sehingga, saat hujan deras tiba, saluran ini tidak dapat menampung debit air yang besar. “Pj Bupati Sidoarjo sudah saya minta untuk memperdalam dan meluaskan

 ke halaman 11

Sidoarjo, Bhirawa Hujan yang menimbulkan banjir di sejumlah lokasi di Kab Sidoarjo membuat status kondisi di Kab Sidoarjo dinaikkan dari siaga kini menjadi darurat bencana sejak, Rabu ( 10/2) kemarin.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Sidoarjo Ir Dwijo Prawiro MT menyampaikan peningkatan status ini tidak lepas karena tambah banyaknya titik genangan banjir di sejumlah wilayah Kab Sidoarjo.

Sebagaimana data yang dirilis oleh BPBD Kab Sidoarjo, titik genangan air itu terjadi di Kec

Taman ada 3 titik, Kec Waru ada 8 titik, Kec Sedati 5 titik, Kec Buduran 3 titik, Kec Sidoarjo 4 titik, Kec Candi 1 titik, Kec Tanggulangin ada 2 titik dan Kec Porong 1 titik. ‘’ Sekarang kita akan segera menggelar rapat koordinasi persiapan mendirikan posko tanggap darurat bencana di lokasi terdampak banjir,’’ ujar Dwijo di kantornya, Rabu (10/2).

Disampaikan Dwijo, titik genangan air di sejumlah lokasi Kab Sidoarjo mulai terjadi sejak curah hujan tinggi sejak Jumat sampai Senin kemarin.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Pelantikan Kepala Daerah di Jatim Dibagi Dua Gelombang Pemprov, Bhirawa Rencana pelantikan 17 kepala derah di Jatim yang dijadwalkan akan berlangsung 17 Februari mendatang akan dibagi menjadi dua gelombang. Pelantikan yang digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya ini akan dilakukan pagi dan siang hari.

“Sesuai rencana, pelantikan sembilan kepala daerah pukul 09.00 -11.30, kemudian disusul delapan kepala daerah lainnya di gelombang kedua pukul 12.30 - 15.00,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Rabu (10/2).

Perlu diketahui, dari 19 daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 lalu, sebanyak 17 bupati/wali kota terpilih akan

 ke halaman 11

Komisi C Minta Dirut BUMD Baru Bekerja Optimal DPRD Jatim, Bhirawa Pasca pengangkatan Dirut BUMD yang baru dilantik yaitu PT PWU (Panca Wira Usaha) Basanto dan PT PJU Leo Herlambang, Komisi C DPRD Jatim minta Dirut BUMD yang baru dapat bekerja secara optimal. Hal ini sebagai upaya agar ada kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim. Pasalnya, sebagian besar perusahaan milik pemprov tersebut Banjir di kawasan Porong Sidoarjo. Gubernur Jatim meminta agar kabupaten ini segera melakukan tata ulang saluran air.

 ke halaman 11

Tulungagung Kembangkan Kawasan Eco-Wisata

Penataan Kawasan Bantaran Sungai Ngrowo Jadi Prioritas Pemerintah Kabupaten Tulungagung berencana mengembangkan kawasan eco-wisata Sungai Ngrowo. Kebijakan ini dilakukan seiring rencana pemerintah pusat membangun bendung gerak di hilir sungai buatan untuk mencegah banjir dalam kota tersebut.

Wiwieko, Tulungagung Pemkab Tulungagung tidak main-main dalam menyiapkan kawasan eco-wisata ini. Bahkan perencanaan untuk mewujudkan gagasan ini juga sudah disiapkan.

“Perencanaan pembangunan dan detil desainnya sudah dibuat oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan) bersama Dinas PUBMCK (Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya),” kata Bupati Tulungagung Syahri Mulyo kepada Kantor Berita Antara belum lama ini.

Salah satu perencanaan pembangunan yang akan segera direalisasi-

kan menurut keterangan Syahri adalah penataan kawasan bantaran sungai sepanjang lima kilometer yang membelah Kota Tulungagung itu.

Selain membuat areal-areal pusat jajanan pasar seperti yang sudah dibangun di areal Ngrowo Jogging Track, pemda juga akan membangun spot kawasan hijau serta areal outbond atau permainan dengan konsep ramah lingkungan.

“Di dalam areal sungai nanti juga akan disediakan semacam perahuperahu wisata untuk pengunjung.

 ke halaman 11

Sungai Ngrowo yang membelah Tulungagung akan dikembangkan menjadi kawasan eco-wisata. Salah satu perencanaan pembangunan yang akan segera direalisasikan adalah penataan kawasan bantaran sungai sepanjang lima kilometer.

SURABAYA

2

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Kamis Legi 11 FEBRUARI 2016

Baru Separuh Kasek Surabaya Diuji Kelayakan

Gubernur Wajibkan Semua Kasek SMA/SMK Negeri Diassesment Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menegaskan, semua Kasek SMA/SMK Negeri harus diuji kelayakan melalui assessment. Hal ini dilakukan agar kasek benar-benar punya kompetensi dalam memimpin sekolah.

Ratusan sopir mendeklarasikan KAKS di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Jalan Bubutan, Rabu (10/2) kemarin.

syafruddin/magang

Organda Hanya Diam, Ratusan Sopir Deklarasikan KAKS Surabaya, Bhirawa Kebijakan angkutan kota (Angkot) harus berbadan hukum dirasa membingungkan dan memberatkan para sopir angkot di Surabaya.

Merasa tidak ada perjuangan yang dilakukan Organisasi Angkutan Darat(Organda) ratusan angkot menyatakan keluar dari keanggotaan lembaga itu dan membentuk Komunitas Angkutan Kota Surabaya (KAKS).

Deklarasi KAKS resmi dilakukan di Gedung Gerakan Nasional Indonesia (GNI) Jalan Bubutan, Rabu (10/2) kemarin. Organisasi baru ini dibentuk oleh sopir-sopir yang melayani 23 lyn jalur angkot. Jika ditotal ada sekitar 1150 sopir yang bergabung dengan KAKS karena satu lyn terdiri atas 50 sopir.

Penasehat KAKS, Edy Hasibuan mengatakan, keluarnya ratusan angkot dari Organda dikarenakan pemilik dan pengemudi angkot semakin terpuruk. Mereka merasa perjuangan Organda kurang kontributif. Ditambah lagi, banyaknya para ojek yang dulu pangkalan sekarang merambah ke sistem online ini membuat sopir angkot kalah saingan.

“Pemerintah sendiri untuk menghambat jumlah kendaraan juga tidak mampu. Ditambah lagi populasi kendaraan lebih banyak dibandingkan panjang dan lebar jalan. Ini sudah tidak seimbang,” katanya Kepada Bhirawa usai mendeklarasikan organisasi barunya.

PANGGUNG BIROKRASI

Dianggap Bisa Menyatukan Dua Kubu, Soksi Jatim Usung Akom Ketum Golkar Surabaya, Bhirawa Dukungan kepada Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) maju sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam Munas Golkar yang akan digelar Maret mendatang terus mengalir. Pria yang lima periode duduk di kursi DPR RI ini dianggap figur yang mampu menyatukan dua kubu antara ARB dan Agung Laksono (AL).

Dewan Pimpinan Daerah (Depindar) XII Sentral Organisasi Karyawan Santri Indonesia (Soksi) Jatim, Rendra Kresna menegaskan pihaknya mencalonkan Akom sebagai Ketum Golkar.

Menurutnya Sosksi mendukung Akom karena saat ini ia merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Soksi Pusat. Selain itu, kekaderan Akom, baik di Golkar maupun Soksi selaku Ormas pendiri Golkar dan Partai Golkar juga sangat jelas dan tak perlu diragukan.

“Yang tak kalah pentingnya, rekam jejaknya juga bagus. Dia (Akom) tidak ada cidera sama sekali terkait PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela),” ujarnya, Rabu (10/2) di Surabaya.

Fakta itu, lanjut Rendra yang juga Bupati Kabupaten Malang terpilih ini, ditambah pengalaman Akom yang cukup mumpuni. Yakni, menjadi sebagai anggota DPR RI lima periode secara berturutturut, dengan berbagai posisi jabatan yang telah diemban.Mulai Ketua Fraksi dan Q cty saat ini menjabat Ketua DPR RI.Q

Dibentuknya KAKS ini, Edy yang juga mantan Wakil Ketua Organda Surabaya menjelaskan, berharap ada solusi dari pemerintah kota (Pemkot). Ia juga akan mengevaluasi sistem kanal yang telah gagal di Kota Surabaya. “Kami akan mengevaluasi sistem kanal yang gagal,” jelasnya.

Pengemudi angkot, menurutnya oleh Organda hanya temporer. Sehingga tidak ada pembelaan yang signifikan untuk memperjuangkankan nasib para pengemudi angkot yang kian terpuruk. Advokasi oleh Organda, hanya bersifat formalitas.

“Organda itu kan asosiasi, anggota sepenuhnya itu ya pengusaha, kalau pengemudinya hanya temporer. Di KAKS ini, ýpemilik adalah pengusaha, mitranya ya pengemudi.

Jadi ada kebersamaan, untuk memperjuangkan nasib para sopir angkot,” ungkap Edy. Sementara itu, Ketua KAKS, Yanto di sela deklarasinya mengatakan, tujuan keluar dari Organda dan mendeklarasikan KAKS untuk lebih sejahtera. Karena selama ini, Organda tidak bisa memperjuangkan nasib sopir angkot.

Advokasi terhadap aturan pemerintah yang memberatkan sopir angkot hanya sebatas formalitas.

“Kami tidak ingin melawan aturan, kami di sini tidak untuk melawan pemerintah, tapi kita ingin menyejahterakan diri secara mandiri,

melalui KAKS. Kami akan bersamasama memperjuangkan nasib kami sendiri, melalui advokasi-advokasi kami sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Surabaya, Sunhaji menyampaikan sebagian anggotanya memutuskan untuk keluar dari organisasi karena tidak setuju dengan Undang-undang nomor 22/2009. Undang-undang nomor 22/2009 sendiri berisi peraturan bahwa angkot harus berbadan hukum baik dalam bentuk koperasi maupun perseroan terbatas.

“Ada sebagian anggota yang memutuskan untuk keluar hari ini.

Mereka tidak setuju dengan peraturan di UU Nomor 22 Tahun 2009 itu. Sebagian saja yang keluar, misalnya Lyn WK jurusan Osowilangun-Keputih,” katanya.

Menurutnya, para anggota yang memutuskan keluar tersebut akan membuat paguyuban angkot sendiri.

Dirinya berupaya agar mereka tidak jadi keluar dari Organda. “Karena memang tidak ada untungnya. Tapi kami juga tidak memaksa,” ujar dia.

Selama ini, karena memang sudah peraturan, Sunhaji memang mengatakan jika Organda Surabaya tetap mematuhi aturan angkot berbadan hukum tersebut. “Ya mau tidak mau kan harus mau. Namanya juga peraturan, dan ini diterapkan di seluruh Indonesia. Maka dari itu kami tetap sepakat dengan peQ geh raturan ini,” katanya.Q

Lapindo Beber Data Keandalan Casing Sumur Pengeboran Pemprov, Bhirawa Harapan Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Jatim Prof Hotman Siahaan agar PT Lapindo Brantas hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) Terbatas tentang Kelayakan Rencana Pengeboran Lapindo Brantas di Desa Kedungbanteng, Tanggulangin Sidoarjo, terpenuhi.

Saat diminta melakukan paparan, Lapindo Brantas membeberkan data-data yang diharapkan meyakinkan rencana pengeboran sumur pengembangan Tanggulangin (TGA) 10 dan TGA 6 di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin bakal berjalan aman.

Salah satu data kunci yang dipunyai Lapindo Brantas adalah data integritas atau keandalan casing pada sumur-sumur yang ada di Lapangan Wunut dan Tanggulangin, termasuk yang ada di Desa Kedungbanteng. Data integritas casing ini didapat saat pihak Lapindo Brantas melakukan proses workover terhadap beberapa sumur yang hingga kini masih memproduksi.

“Sudah pernah dilakukan workover pada sumur Wunut 19 pada tahun 2013 dan Tanggulangin 3 pada tahun 2011. Hasilnya, peralatan bisa menyentuh dasar sumur. Ini membuktikan kondisi casing di sumursumur itu tidak ada yang bengkok,” kata Vice President Corporate Communication Lapindo Brantas Inc, Hesti Armiwulan, didampingi Vice President Operations Lapindo Brantas, Harsa Harjana, yang hadir di FGD yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Jatim, Rabu (10/2).

Data integritas casing itu, lanjutnya, membuktikan sumur-sumur gas Lapindo Brantas yang dibor pada kedalaman 3.000 kaki atau sekitar 1.000 meter tidak terimbas semburan lumpur panas. “Total ada 21 sumur di Wunut dan 5 Sumur di Tanggulangin, termasuk 3 sumur yang ada di Desa Kedungbanteng. Semua sumur itu tidak ada yang terimbas semburan lumpur atau pun deformasi yang sering dibicarakan,” kata Harsa.

Dijelaskan, selama ini ada asumsi bahwa ada semburan lumpur telah mengakibatkan penurunan tanah yang bisa membahayakan kegiatan pengeboran sumur pengembangan TGA 10 dan TGA 6. “Namun faktanya kegiatan workover berjalan aman. Kalau terimbas semburan lumpur panas, penurunan tanah apalagi patahan pasti casingnya akan bengkok dan kegiatan workover tidak bisa dilakukan. Namun buktinya alat yang dimasukkan ke casing dengan ukuran 6/9 inci bisa masuk hingga ke Q iib dasar sumur,” katanya.Q

“Wajib assessment, khususnya bagi kepala SMA dan SMK negeri,” tegas Pakde Karwo usai memberikan pengarahan dalam assessment Kasek SMA/SMK Negeri di Badan Diklat Jatim, Rabu(10/2).

Pelaksanaan assesement kepala sekolah SMA/SMK negeri ini memang dilakukan oleh Dindik Jatim untuk menguji kelayakan kepala sekolah terkait dengan pengambilalihan kewenangan pendidikan menengah oleh pemerintah provinsi.

Namun demikian sampai pada assement kepala sekolah (Kasek) gelombang terakhir kemarin belum seluruh Kasek mendapat kesempat untuk mengikuti uji kelayakan itu.

Termasuk di Surabaya, dari 33 SMA/SMK Negeri yang ada, hanya 14 diantaranya berkesempatan mengikuti assessment.

Terkait hal ini Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, tahun ini sasaran assessment baru untuk 400 kasek.

Sementara jumlah SMK-SMA negeri se Jatim mencapai 650 lembaga. Jadi ada sekitar 250 kasek yang belum dapat jatah assessment.

“Semua pasti diassessment. Kita upayakan tahun ini bisa dituntaskan meski anggarannya terbatas. Kita bisa melakukan Perubahan APBD 2016 untuk tambahan assessment,” kata dia saat memantau langsung pelaksanaan assessment kemarin.

Dalam kesempatan itu, Saiful kembali menegaskan pentingnya assessment. Salah satunya untuk menentukan karir kasek mendatang. Kendati ada kasek yang sudah pernah mengikuti assessment di kabupaten/kota maupun Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), itu tidak akan menjadi refrensi Dindik Jatim dalam penempatan kasek.

Pihaknya hanya mengakui assessment yang dilakukan Badan Diklat Jatim dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Solo. “Ini hanya soal

standar assessment. Bukan berarti yang dilakukan di kabupaten/kota dan LPMP di bawah standar. Tapi standar assessment kita mengikuti LPPKS,” pungkas dia.

Masih tentang belum seluruhnya kepala sekolah yang berkesempatan melakukan assessment, kondisi ini pun agaknya mengundang kekhawatiran Kasek. Khususnya bagi mereka yang sejak pertama tidak mendapat kesempatan mengikuti assessment.

“Tidak tahu, kok ada yang diassessment ada yang tidak. Semestinya kalau ada assessment ya semuanya dapat,” tutur Kepala SMAN 14 Muntiani saat dikonfirmasi, Rabu (10/2).

Muntiani mengaku, hingga pelaksanaan tahap terakhir pihaknya tidak mendapat undangan dari Dindik Jatim. “Kita sih berharap tetap bisa ikut. Kan kalau diuji kelayakan, semua berhak berkompetisi,” tambahnya.

Hal berbeda diungkapkan kasek yang sudah mengikuti assessment. Seperti Kepala SMAN 6 Surabaya Nurseno. Pihaknya mengaku senang dengan kebijakan Dindik Jatim yang akan memutihkan masa jabatan kepala sekolah sejak peralihan wewenang dilakukan. Bukan semata-mata kesempatan menjadi kasek bisa lebih lama.

Namun lebih pada evaluasi yang nantinya akan dilakukan dindik setelah pemutihan.

“Kita senang saja ada pemutihan itu.

Tapi harus ada evaluasi, sampai sejauh mana perkembangan setelah dua tahun memimpin sekolah,” tutur dia.

Nurseno berharap, peralihan wewenang ini akan dapat mereformasi sistem pendidikan yang sudah beralan. Khususnya terkait peran kasek yang selama ini hanya dianggap sebagai guru yang diberi tugas tambahan.

“Kalau tugas kasek hanya tugas tambahan, mana mungkin bisa maksimal.

Kalau mau, mestinya kepala sekolah ditetapkan sebagai pegawai eselon,” kata Q tam dia.Q

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menyapa kepala sekolah peserta assessment tahap dua di Badan Diklat Jatim, Rabu (10/2). tam/bhirawa

Pakaian Dinas Ala Jokowi Tunggu Perwali Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih menunggu surat edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal pemberlakuan seragam baru bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut mengacu pada Kemendagri Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian dinas.

Hal ini yang nantinya bakal berbeda di lingkup PNS di Kota Surabaya yang dimana pada hari Rabu mengenakan kemeja putih dengan bawahan berwarna gelap. Pakaian dinas tersebut layaknya pakaian khas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau yang sering disebut Jokowi.

“Pergantian seragam PNS itu masih menunggu Perwali (Peraturan Wali Kota, red) untuk penyesuaiannya. Karena perubahannya mengacu dan diatur dalam Perwali tersebut,” kata Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilowati kepada Bhirawa, Rabu (10/2) kemarin.

Ia mengatakan, perubahan seragam dinas tersebut juga menunggu usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Menurutnya, prosedur produk hukumnya itu kalau berdasarkan aturan dari SKPD-nya.

“Kami hanya berdasarkan usulan yang ada. Kami juga belum menerima surat edaran dari Mendagri terkait hal itu, tahunya waktu itu rekan-rekan konsultasi ke Depdagri yang rencana mau dievaluasi terkait pakaian dinasnya,” bebernya.

Apakah nanti pakaian dinas putih ala Jokowi dianggarkan dari Pemkot Surabaya sendiri, Ira menegaskan bahwa nantinya para PNS akan beli sendiri tanpa ada anggaran dari Pemkot. “Ya, nanti beli sendiri untuk pakaian putih dengan bawahan gelap. Kami sebagai Q geh pegawai harus mematuhinya,” terangnya.Q

Sekolah Ambruk, Siswa Ngungsi Belajar Dinas Pendidikan (Dindik) kota Surabaya tampaknya harus lebih jeli memperhatikan sarana prasarana di satuan pendidikan. Khususnya bagi sekolah-sekolah swasta, salah satu kejadian terakhir adalah ditemukan sekolah tanpa bangku dan kursi,. Kini kembali ditemukan sekolah ambruk akibat hujan di Jagir Sidosermo VI nomor 15.

Sekolah yang ambruk itu adalah TK Kusuma yang saat ini tercatat menaungai 25 peserta didik. Akibatnya, para siswa harus mengikuti proses belajar mengajar di teras atau garasi warga.

Guru TK Kusuma Fauziah mengungkapkan, sekolah yang berdiri tahun 2003 itu hancur akibat hujan deras pada Senin siang (8/2).

“Kejadiannya sekitar pukul 12.00 siang. Waktu imlek itu lho yang hujannya deras. Anak-anak libur,” kata Fauziah.

Sekolah berukuran 6 x 15 meter itu nyaris tak ber-

bentuk. Atap sekolah ambruk dan hanya tersisa puingpuing bangunan yang runtuh.

Arena bermain anak-anak juga sudah hancur tertimpa reruntuhan kayu bekas rangka bangunan. Sehingga, anakanak tidak bisa lagi bermain dan belajar.

Sebenarnya pihak sekolah sudah bisa memprediksi bahwa sekolahnya akan ambruk dalam waktu dekat.

Sebab, kayu rangka bangunan sudah keropos dimakan rayap. Ketika proses belajar mengajar, seringkali terdengar suara ‘krek’ pertanda kayu rapuh. Namun, sekolah

tetap bertahan karena jumlah siswa yang cukup banyak dan belum adanya bantuan pembangunan dari Dindik kota.

Menurut informasi, TK itu dibangun dari anggaran Dindik tahun 2003 dengan anggaran Rp 100 juta. Sayangnya, setelah itu tidak ada anggaran perawatan sehingga dari tahun ke tahun kondisi bangunan rusak.

“Bentar lagi sekolah sudah dibangun lagi kok. Ini tukangnya sudah siap ngebut bangun,” tutur Fauziah.

Melihat kondisi sekolah semacam itu Dindik Surabaya menyarankan adanya bantuan dari personal, swasta ataupun lembaga lain. Ini mengingat lamanya proses penganggaran rehab sekolah dan pemenuhan sarana prasarana jika hanya mengandalkan dari pemerintah.

Proses hibah dan pengang-

garan dari pemerintah harus melewati banyak tahapan dan membutuhkan waktu pengajuan setahun sebelumya. “Kalau mau mengajukan sekarang, akan ditinjau sekarang. Baru di rencanakan usulan anggarannya akhir tahun, baru tahun depannya terealisasi,” ujar Kepala Dindik Surabaya Ikhsan.

Sehingga, untuk keadaan darurat seperti sekolah yang ambruk atau sarana sekolah yang mendesak. Dindik Surabaya menawarkan untuk mencari bantuan dari lembaga atau personal. “Kalau ada masyarakat yang mau.

Dindik tidak ngecas biaya atau administrasi apapun.

Kami hanya menghubugkan,” tuturya.

Menurutnya hal ini sudah sering terjadi, pihak ketiga bahkan biasanya menghubungi Dindik untuk mem-

tam/bhirawa

Kondisi TK Kusuma di Jagir Sidosermo VI nomor 15 nyaris tak berbentuk setelah diterpa hujan lebat. berikan bantuan bagi se- hibah ke Pemkot atau lewat ketika ada laporan pihaknya kolah yang membutuhkan. hibah Jaring Aspirasi Ma- akan melakukan respon Hanya saja selama ini Din- syarakat (Jasmas),”tegasnya. yang cepat dan tanggap dik banyak terfokus pada Iapun memohon maaf be- untuk penyelesaian masekolah negeri. lum bisa memenuhi sarana salah. Baik mencarikan do“Kalau sekolah swasta bia- prasarana semua sekolah nator atau membantu pesanya bisa langsung minta secara menyeluruh. Namun, ngajuan hibah.Q Q tam

SURABAYA

Kamis Legi 11 FEBRUARI 2016

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

3

Kejati Batal Periksa Diar Kusuma

Banyak Kriminalisasi, Pelaku Bisnis Minta Perlindungan Hukum Surabaya, Bhirawa Sebanyak 28 asosiasi pelaku bisnis di seluruh Jawa Timur berkumpul dan mengeluhkan adanya berbagai kasus dan persoalan hukum yang membelit mereka. Salah satu yang cukup serius dikeluhkan adalah tidak adanya perlindungan hukum dan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku ekonomi dalam menjalankan bisnis mereka.

“Kami semua asosiasi yang berhimpun di Kadin menolak segala bentuk kriminalisasi yang berlindung di balik topeng penegakan hukum, karena hal ini akan berdampak luas terhadap daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, Dedy Suhajadi di Graha Kadin Jatim, Rabu (10/2/) kemarin Dengan kondisi tersebut, lanjut Dedy, maka iklim ekonomi menjadi tidak kondusif. Harusnya seluruh stake holder dan aparat penegak hukum harus pro bisnis. Karena persoalan mereka sudah sangat banyak. Jika harus dipaksa memikirkan hukum dan lainnya, maka mereka tidak akan sempat memikirkan bisnis mereka.

Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Indonesia Jawa Timur, Khoiri Soetomo mengatakan sejauh ini industri

dalam negeri sudah menghadapi banyak persoalan.

Dalam pertemuan yang dilakukan itu tercatat, beberapa asosiasi mengeluhkan ketidakberpihakan regulasi atau aturan terhadap pengusaha. Sektor konstruksi misalnya, banyak Pimpro yang akhirnya takut melangkah karena khawatir dikriminasisasikan.

“Keberpihakan pemerintah memang setengah hati. Untuk pelaksanaan paket kebijakan ekonomi misalnya, daerah masih belum terdengar. Dan kalau hitunghutungan, untuk UMK, kalkulator yang digunakan adalah kalkulator politik, sehingga pengusaha tergencet dan ini akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan perusahaan. Justru ini akan membunuh nasib buruh karena akan terjadi PHK,” ujarnya.

Kondisi yang sama juga dirasakan oleh Gabungan Pengusaha Rokok. Ketua Gapero Surabaya, Sulami Bahar mengatakan, ke-

RAGAM INFO

berpihakan pemerintah hanya sebatas di atas kertas. Sementara kondisi di lapangan justru sebaliknya. Untuk pengurusan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) ekspor rokok misalnya, tiga minggu masih belum selesai.

“Asing diberi karpet merah dan dijanjikan perijinan hanya 3 hari sementara lokal diinjak-injak. Ini saya alami sendiri, saya mengurus NIK untuk ekspor rokok ke Singapura tidak selesai-selesai hingga tiga minggu,” keluhnya.

Dengan banyaknya aturan yang menggencet usaha rokok, maka di tahun 2015 jumlah pekerja yang dirumahkan mencapai sekitar 10.000 orang. Sementara di tahun 2016 sudah ada wacana terjadinya PHK hingga ribuan tenaga kerja di beberapa pabrik rokok di Jatim.

Pada kesempatan tersebut, pengusaha juga mengeluhkan ketidaktransparan pajak yang dibebankan. Mereka mengatakan bahwa sistem perpajakan yang berlaku sekarang dirasa sangat memberatkan pelaku usaha sebagai wajib pajak. Untuk itu, pengusaha berharap adanya harmonisasi sistem perpajakan yang berpihak kepada pengusaha agar bisa tetap bertahan dan berdaya saing tinggi.

“Tahun lalu pemerintah men-

targetkan pendapatan dari pajak mencapai Rp 1.300 triliun dan saat itu pengusaha banyak yang menjadi korban. Disaat penyerapan APBN sangat rendah dan pengusaha dalam kondisi yang sulit, mereka justru dipacu untuk menutup target tersebut. Harmonisasi dalam kebijakan perpajakan harus ada. Kalau mau ambil telurnya silahkan, jangan matikan ayamnya. Kalau mau ambil buahnya silahkan, jangan potong pohonnya,” tambah Khoiri.

Batal Periksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim berusaha mengungkap kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemprov Jatim untuk pembelian saham Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kadin Jatim tahun 2012. Sebanyak tiga orang saksi dipanggil Penyidik Kejaksaan pada Rabu (10/2).

Sayangnya, dari tiga saksi yakni, Drs Irsan, Edi Kusdaryanto, dan Diar Kusuma Putra, hanya dua orang saja yang menyanggupi panggilan penyidik.

Keduanya yakni Drs Irsan dan Edi Kusdaryanto selaku Wakil Ketua pada masing-masing bidang yang ada di Kadin Jatim. Sementara untuk Diar Kusuma Putra tidak dapat hadir karena alasan belum

mendapat ijin dari Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.

Alasan ketidakhadiran Wakil Ketum Kadin Jatim Bidang Hubungan Antarprovinsi ini dibenarkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto. Kepada Bhirawa Romy mengaku bahwa Rabu (10/2) kemarin Diar Kusuma Putra dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi Kadin Jatim.

Namun, Diar berhalangan hadir dengan alasan belum mendapat ijin dari Rutan Medaeng.

“Sebenarnya ada tiga saksi yang dipanggil dalam kasus Kadin Jatim. Tapi, satu saksi yakni Diar Kusuma Putra tidak dapat memenuhi panggilan penyidik, karena belum mendapat ijin dari Rutan,” kata Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Rabu (10/2).

Padahal, lanjut Romy, permintaan pemanggilan sebagai saksi untuk Diar sudah dilayangkan tiga hari sebelumnya.

Namun sampai saat ini (kemarin) belum ada kejelasan terkait ijin pemanggilan Diar sebagai saksi.

“Bagaimana lagi, tidak ada ijin dari Rutan. Padahal jadwal pemeriksaanya kan Rabu hari ini (kemarin),” ungkap Romy.

Perihal gagalnya pemeriksaan

Diar, mantan Kasi Pidum Kejari Malinau, Kaltim ini mengaku akan menjadwalkan pemanggilan kembali untuk Diar. Menurutnya, keterangan dari saksi-saksi dibutuhkan untuk mengungkap pihak yang bertanggungjawab pada kasus Kadin jilid II. Sebab, pada Dik (penyidikan) umum ini masih belum ada tersangkanya.

“Dari keterangan saksi-saksi inilah, penyidik akan mencari dua alat bukti yang mengerucut kepada pihak yang bertanggungjawab atas kasu ini,” tegas Romy.

Sebagaimana diberitakan Bhirawa, Kasus Kadin Jatim jilid II ini telah dinaikkan ke level penyidikan umum. Hal ini sesuai dengan surat perintah penyidikan yang di tanda tangani Kajati Jatim dengan nomor : Print-86/ 0.5/Fd.1/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016. Sayangnya, pada Dik umum ini Kejati Jatim belum menetapkan satu tersangka pun.

Selanjutnya, pada kasus yang menyoal kepada dugaan penyelewengan dana hibah yang diduga dialihkan untuk membeli saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim di tahun 2012.

Kejati Jatim kembali memanggil saksi-saksi yang dinilai terkait dalam kasus ini, terlebih dalam pengungkapan siapa tersangka Q ma.bed atas kasus ini.Q

Rakornis Berantas Narkoba oleh Polri dan Ditjen Bea Cukai

Tiroid Duduki Peringkat Kedua Surabaya, Bhirawa Minimnya kesabaran masyarakat akan gangguan tiroid pada tubuh menyebabkan angka penderita hipertiroid dan hipoteroid terus meningkat. Data RSUD DR Soetomo, penderita tiroid menunjukan rating tertinggi nomor dua setelah diabetes.

Menurut Prof. dr. Agung Pranoto Spesialis penyakit dalam, hal ini perlu mendapatkan perhatian bersama, karena tiroid juga berdampak kematian jika tidak mendapatkan penanganan sejak dini.Dalam hal ini dr Agung, lebih menekankan pentingnya pendidikan kepada masyarakat.

“Dengan memberikan pemahaman yang benar, saya harap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan gangguan tiroid, termasuk bagaimana mengenali gejala-gejalanya, dan mengetahui dampak dari gangguan tiroid pada kondisi penderita. Sebab lebih dari 1,7 juta orang di Indonesia berpotensi mengalami gangguan tiroid,” terangnya.

Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono mengatakan, kurangnya informasi selama ini kepada publik tentang penyakit tiroid menjadikan angka serangan penyakit ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, kelenjar gondok bukan hanya disebabkan kekurangan garam beryodium, tapi bisa lantaran adanya gangguan Q dna bekerjanya kelenjar tiroid.Q

Akhir Pekan, Kab Jember Suguhkan Asal Usul Dominasi Suku Madura Pemprov, Bhirawa Diantara berbagai etnis yang menjadi warga Jember sekarang ini, suku Madura menempati posisi mayoritas. Bahkan sudah jamak masyarakat Jember menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa percakapan sehari-hari.

Asal-usul dominasi suku Madura di Jember inilah yang disajikan dalam sendratari dengan judul “Wirota Wirogati Mbalelo” di Taman Budaya Jawa Timur, Jalan Gentengkali 85 Surabaya, dalam rangkaian Gelar Seni Budaya Daerah (GSBD) “Pesona Ragam Budaya Pendalungan Jember” Kabupaten Jember, 12-13 Februari 2016.

Sendratari tersebut merupakan acara puncak hari pertama (12/2) setelah didahului dengan penyajian musik patrol yang mengiringi pembukaan, Tari Bedaya Nirmala dan alunan lagu daerah “Jember Indah”.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sinarto, S.Kar, MM, mengatakan, bahwa Jember ibarat periuk besar tempat bersatunya berbagai macam seni dan budaya (Pendalungan).

Kesenian bernuansa Jawa, Madura, Osing, Cina, Arab tumbuh subur di bumi Q rac Jember.Q

Waspadai Ribuan Jalur Peredaran Narkoba Lewat Laut Polda Jatim, Bhirawa Pasca ditetapkan Indonesia Darurat Narkoba, jajaran Polri beserta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali melakukan rapat koordinasi teknis (Rakornis) di Hotel Singgasana, Surabaya, Rabu (10/ 2). Pembahasan pada rakornis difokuskan pada pencegahan masuknya narkoba dari luar negeri melalui jalur internasional.

Kegiatan Rakornis yang diikuti sekitar 76 personil dari Direktorat Narkoba se Indonesia ini, dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Antam Novambar, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, serta Pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Antam Novambar mengatakan, rakornis ini membahas terkait pencegahan masuknya narkoba dari luar negeri melalui jalur internasional. Selain melakukan pengawasan melalui jalur darat dan udara, kini jalur laut lebih menjadi prioritas pencegahan masuknya narkoba di Indonesia.

Bahkan, Antam menegaskan, para pengedar maupun jaringan narkoba internasional sudah tahu bahwa jalur darat dan udara sudah tidak aman lagi. Maka jalur laut menjadi prioritas pengamanan dari peredaran narkoba jaringan internasional dan nasional.

“Di laut ada ribuan jalur tikus.

Inilah yang menjadi celah bagi para pengedar narkoba yang mencoba mengedarkan barang di Indonesia,” tegas Brigjen Pol Antam Novambar usai Rakornis, Rabu (10/2).

Untuk itu, Antam menekankan adanya koordinasi antara Polri, Bea Cukai, dan TNI AL dalam pencegahan narkoba di jalur laut. Ditanya tentang

bed/bhirawa

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Antam Novambar beserta Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji usai Rakornis, Rabu (10/2). jalur tikus yang ada di Jatim ? berasal dari Cina. ngan segala kekurangan,” pungAntam mengaku belum mengetahui Disinggung tentang banyaknya kasnya. secara pasti hal itu. Namun, Ia narkoba yang masuk ke Indonesia ?

Sementara itu Kabid Humas Polda mengaku menunggu laporan dari Antam menjawab “Coba liat peta InJatim Kombel Pol Raden Prabowo Dirnarkoba Polda Jatim terkait jalur donesia, banyak sekali pintu masuk.

Argo Yuwono menambahkan, Ralaut yang dicuriga atau memungItu saja baru di wilayah Jawa, belum kornis ini merupakan sinergitas kinkan masuknya narkoba ke Jatim. yang di luar Jawa. Negara kita luas antara Polri dan Bea Cukai dalam “Untuk jalur laut kita koordisekali, sedangkan Polisi hanya bebeupaya pencegahan peredaran narnasikan juga dengan TNI AL dan rapa ekor, mampu gak mengawasi ?”. koba. Adapun bentuk kerjasamanya BNN. Terutama TNI AL, karena Lanjut Antam, dengan banyaknya yakni meminimalisir masuknya mereka yang mempunyai otoritas di narkoba yang masuk ke Indonesia, narkoba ke Indonesia, sesuai dengan laut,” jelas Antam.

Ia mengaku sedikit demi sedikit bisa SOP masing-masing instansi.

Mantan Karokorwas PPNS Bamelakukan pencegahan ataupun “Misalnya, kalau ada kasus penyereskrim Polri ini menambahkan, penindakan. Hal itu dibuktikannya lundupan ? kan dipelabuhan udara tidak jarang petugas menemukan dengan penindakan ribuan kilo nardan laut, bea cukai punya otoritas narkoba yang berasal dari luar negeri. koba yang dilakukan olehnya. “Terdisana. Jadinya kita kerjasama Bahkan, untuk narkoba jenis ekstasi, kahir kita ada penindakan terhadap dengan bea cukai, sebisa mungkin kita Antam mengaku, kebanyakan beribuan narkoba, Cuma belum diekscegah bersama sesuai dengan Unrasal dari Cina, Eropa, dan Belanda. pose. Inilah bentuk keyakinan kami dang-undang pada masing-masing Sementara untuk sabu, kebanyakan dalam memberantas narkoba, deinstansi,” tambahnya.Q bed

Kasus Stroke Surabaya Turun Surabaya, Bhirawa Jika dilihat kesehatan masyarakat Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah jumlah kasus stroke yang diderita warga Surabaya mengalami penurunan.

Data yang dihimpun menyebutkan, jumlah penderita Stroke di Surabaya pada tahun 2015 sebanyak 375 kasus, sedangkan tahun 2014 sebanyak 1.039 kasus. Selain itu untuk potensi terkena stroke, dari sekitar 2,8 juta

penduduk di Surabaya, jumlah warga yang berpotensi menderita penyakit tersebut sekitar 0,7 persen atau sekitar 19 ribu jiwa.

“Jumlah potensi itu masih lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 15,4 persen,” kata Kepala Dinkes Surabaya Febria Rahmanita.

Febria mengatakan, kendati jumlah kasus stroke masih banyak Pemkot Surabaya talah menyediakan pelayanan agar pasien stroke dapat terlayani dengan baik. Menurutnya, se-

mua rumah sakit di Surabaya bisa menangani penyakit stroke. “61 rumah sakit di Surabaya pasti bisa melayani penyakit stroke. Selain memiliki Doktyer Syaraf, rata-rata (rumah sakit swasta) melakukan rehab medik,” jelasnya.

Dokter Spesialis Saraf Siloam Hospitals Surabayadr Yanna Saelan SpS mengatakan, untuk membantu agar pasien mendapatkan pelayanan diharapakan rumah sakit memiliki stroke center. Stroke keberadaan stroke

center bukan hanya ada ruangan khsusus penanganan stroke (stroke unit), tapi yang dinamakan stroke center itu adalah seluruh fungsi rumah sakit ikut membantu penanganan kasus stroke. Jika ada pasien yang masuk di rumah sakit dan diketahui pasien itu mengalami sakit stroke, maka rumah sakit dpat segera menangganinya. ‘’Dengan menggunakan bentuk kode khusus atau stroke code, sehingga seluruh unit yang terkait di rumah sakit, seperti unit laboratorium,

radiologi, farmasi, dokter saraf, dan bedah saraf yang sudah terlatih khusus untuk menangani pasien stroke, dan siap memberikan prioritas bagi pengobatan kasus stroke ini,” ujar Yanna.

Ke depan ia berharap agar masyarakat terhidar dari stroke diharapkan menjaga pola makan.

Dokter spesialis bedah syaraf di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya menyatakan, pola makan yang salah menjadi salah satu penyebab terbesar seseorang Q dna menderita penyakit stroke.Q

Akses Kasus Korupsi Kejati Tidak Maksimal Pasca ditutupnya akses informasi di Lantai 5 Ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Kini, Kejaksaan menempatkan televisi ukuran 46 inch sebagai monitoring maupun informasi yang ada di Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim.

Sayangnya, layar informasi yang dimaksudkan guna mempermudah pencarian info terkait pemeriksaan saksi maupun tersangka korupsi, dirasa kurang maksimal. Padahal, layar informasi yang dipasang pada Selasa (9/2) lalu ini, digadanggadang akan memenuhi kebutuhan informasi umum terkait pemeriksaan pada

Pidsus Kejaksaan.

Dari pantaun Bhirawa, pada layar ukuran 46 inch itu, hanya ada kolom yang bertuliskan No, Tanggal, Nama, Perkara, dan Keterangan kasus korupsi. Padahal, untuk perkara korupsi seharusnya ada waktu dan jabatan saksi maupun tersangka yang dipanggil penyidik Pidsus Kejati Jatim.

Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto menganggap bahwa layar informasi sudah dirasa maksimal. Sebab, dari layar informasi ini, baik wartawan maupun masyarakat umum bisa mengetahui pihakpihak yang dipanggil sebagi saksi maupun tersangka.

“Saya rasa layar informasi ini sudah efektif. Para wartawan dan masyarakat umum bisa tahu siapa saja yang dipanggil sebagai saksi dan tersangka,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Rabu (10/2).

Terkait kelengkapan kolom, Romy mengaku, jika ditambahkan kolom yang lebih banyak ditakutkan akan mempersempit space yang ada pada layar informasi. Sebab, dengan adanya kolom yang sudah tertera itu, dapat mewakili kebutuhan informasi wartawan maupun masyarakat umum yang ingin memantau penanganan kasus korupsi di Kejati Jatim.

“Apapun isi yang ada pada kolom layar informasi, hal itu sudah sesuai dengan penanganan yang ada pada Bidang Pidsus Kejati Jatim,” pungkas Romy.Q bed

bed/bhirawa

Kasi Penkum Kejati Jatim menunjukkan layar informasi terkait penanganan penyidikan kasus korupsi pada Bidang Pidsus Kejati Jatim, Kamis (10/2).

4

OPINI Tajuk

Mencegah “Badai” PHK KALANGAN buruh mencemaskan tren rasionalisasi perusahaan, yang berujung PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Setelah industri otomotif menyatakan “angkat koper,” disusul industri elektronik mengumumkan tutup pabrik. Padahal BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat, sektor manufaktor tumbuh cukup kuat (rata-rata 5%). Tetapi kalkulasi pengusaha bukan cuma pertumbuhan ekonomi (dan daya beli dalam negeri. Melainkan juga iklim politik dan transparansi.

Berdasar data BPS, industri manufaktur terus tumbuh kuat. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor berat, jenis trailer dan semi trailer, tumbuh 4,29%. Sedangkan sub-sektor komputer, elektronik dan optik, masih tumbuh 3,03%. Namun berdasar pengalaman, sudah banyak pabrik elektronik tiba-tiba jatuh. Ingat misalnya, dua merek telepon selular terlaris (di Indonesia), secara mendadak hilang dari pasaran.

Sejak awal semester akhir 2015, pemerintah telah coba menggiatkan roda perekonomian. Diantaranya melalui paket kebijakan berupa percepatan proyek infrastruktur strategis, dan meningkatkan daya saing industri, serta meng-geber property. Nampaknya, inilah yang menyebabkan tumbuhnya industri manufaktur golongan besar dan menengah. Tetapi proyek-nya (proyek infratsruktur) belum dimulai. Termasuk pengembangan keretaapi cepat Jakarta - Bandung.

Proyek bernilai lebih dari Rp 5 trilyun tersebut, masih harus menghadapi problem transparansi. Sebab diduga, harganya terlalu mahal. Dibanding proyek serupa di Iran, harganya hampir 6 kali. Jika nilai mega-proyek ini tidak diturunkan, akan menjadi “sandungan” kelak. Misalnya, tentang harga gerbong, harga rel, dan biaya pembebasan tanah. Juga kemungkinan adanya pemburu rente (per-caloan) yang menyebabkan proyek kelewat mahal.

Pemerintah rezim Jokowi, memang meng-ingin-kan anggaran APBN segera digelontorkan dengan merealisasi proyek. Tetapi bukan berati uang bisa diobral asal cepat habis. Masyarakat yang tidak masuk dalam jajaran eksekutif (pemerintah) maupun legislatif (DPR), bisa menjadi “polisi” pengawas proyek. Setiap proyek tidak akan lepas dari pengawasan masyarakat.

Maka berbagai data statistik, tidak akan mujarab untuk merealisasi investasi. Pelaku ekonomi, niscaya tidak mudah kepincut kebijakan tanpa melihat realisasi. Sebagaimana dijanjikan oleh presiden (dalam paket kebijakan), akan dilakukan kemudahan pengurusan izin. Konon, izin penanaman modal (akan) bisa selesai hanya dalam tiga jam. Bisa ditunggu bagai membuat pas-photo. Ini janji pemerintah untuk menggairahkan iklim investasi.

Berbagai usaha yang di-modali investasi dalam negeri maupun asing, langsung bisa realisasi. Janji ini belum bisa direalisasi. Harus diakui, masih banyak suap dan pungutan di bawah meja, menjadi kelaziman.Bukan hanya ketika berhadapan dengan birokrasi. Melainkan juga pemburu rente (commitment fee) kalangan rezim. Juga “serbuan” jajaran legislatif, sampai pensiunan pejabat tinggi.

Sudah menjadi pembicaraan publik, bahwa perusahaan BUMN pun, harus menyetor “upeti” untuk memenangkan tender proyek pemerintah. Berbagai fakta pada sidang pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi), “upeti” terungkap, dan nyata-nyata telah menjadi penghambat realisasi usaha. Seluruh pengusaha, termasuk BMUN, mesti meng-ancang-ancang ongkos suap sebagai biaya produksi. Nilai pungutan liar ditaksir berkisar antara 14% hingga 23% dari total biaya produksi.

Pungutan dan modus per-calo-an proyek, telah menjadi virus paling jahat. Nilainya lebih besar dibanding biaya (gaji) buruh yang diperkirakan hanya sekitar 13% biaya produksi. Besarnya nilai ongkos per-calo-an, menyebabkan harga jual produk (barang maupun jasa) lebih mahal. Itu yang menyebabkan produk dalam negeri tidak kompetitif.

Hambatan gerak perekonomian, bukan hanya pada banyaknya “meja” yang harus dilalui. Tetapi berlanjut pada saat realisasi usaha, termasuk sektor distribusi.

Agaknya, pengusaha lebih memilih “aman” dengan cara rasionalisasi (pengurangan) karyawan. Maka kegelisahan buruh, mesti direspons pemerintah. Gejalanya, bisa mengancam sekitar 5 ribu buruh hanya dalam satu semester (awal 2016). 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Hukuman Mati Predator Anak PERLU diberlakukan sanksi hukuman mati atau seumur hidup terhadap predator atau pelaku pembunuhan terhadap anak dibawah umur diakuinya bisa memberikan efek jera.

Harus ada sanksi berat seperti dikebiri, ditahan seumur hidup atau hukuman mati terhadap predator. Namun, jauh lebih penting adalah peranan penegak hukum atau tokoh masyarakat untuk memerangi terjadinya kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umur utamanya melalui media audio visual di televisi.

Dalam krisis moral, maka saat ini yang dibutuhkan selain dari sisi religius, juga perlu adanya pesan sosiologis kepada masyarakat untuk menekankan pentingnya cinta kasih kepada sesama manusia, utamanya kepada perempuan. Tokoh agama dan tokoh masyarakat harus saling sinergi untuk menyampaikan pesan kepada orangorang yang lupa karena pengaruh tayangan televisi tidak senonoh atau pengaruh obat, yang bisa mengakibatkan lupa daratan. Selain itu agar perlunya ditegakkan aturan tontonan di televisi yang menonjolkan kekerasan dan bisa mempengaruhi penonton.

Penyebab maraknya kekerasan disertai pembunuhan terhadap anak di bawah umur juga adanya andil pemerintah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang kurang mensosialisasikan ke seluruh Indonesia tentang bahaya kekerasanl.

Anggaran untuk sosialisasi itu ada. Bila perlu pemerintah sosialisasi ke daerah yang banyak penduduk, kumuh dan ekstrem akan bahaya kekerasan seksual. Informasikan bahaya kekerasan terhadap bangsa kita. Tayangan di tv banyak yang tak mengakomodasi keamanan anak dan perempuan. Harus dievalusi tayangan itu.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Legi, 11 FEBRUARI 2016

KPK Tak Boleh Dilemahkan pun ada harganya.

Maka, semakin banyak perolehan kursi parpol di daerah, harga rekom akan semakin mahal. Lebih mahal lagi, manakala rekom harus dikukuhkan oleh pengurus tingkat DPP (Pusat).

Ongkos politik yang semakin tinggi, meOleh : Sebagai bandingan, nyebabkan setiap Yunus Supanto dalam pemilihan gupejabat publik menbernur tahun 1998, cari jalan untuk balik ongkos “tali-asih” modal. Niscaya, KKN per-anggota DPRD sulit dihindari. Ada Propinsi hanya sekitar Rp 3 juta. yang terang-terangan, dengan uang Tetapi pada tahun 2003, harga tunai. Atau lebih sering dibungkus tali-asih telah senilai Rp 600 juta. dengan cara legal. Misalnya, terkait Jika dikalikan 60 orang saja (dari proyek yang melibatkan pengusaha 100 orang), nilainya mencapai Rp sekaligus kader parpol.

36 milyar. Ini tergolong masih Beberapa pejabat politik (menmurah, karena terdapat jaminan teri) tersandung masalah KKN, kepastian. terkait urusan proyek dan pekerjaan di kementerian. Juga sangat Tiada yang Gratis banyak anggota parlemen (DPRPada tahun 2008, ketika pilkada RI) terlibat KKN, dengan modus langsung, ongkos politik semakin pemburuan rente (par-calo-an) mahal. Untuk ukuran propinsi tipe pekerjaan di kementerian. Selain A (dengan anggota DPRD 100 orang), itu, perburuan rente oleh anggota biayanya bisa mencapai Rp 1trilyun.

DPR-RI berhubungan dengan Pengeluaran pembiayaan, dimulai Dapil (Daerah Pemilihan). KKN dari perburuan rekom dari elit parpol dengan modus per-buru-an rente, oleh bakal paslon (pasangan calon) sering pula melibatkan BUMN Kepala Daerah dan Wakil Kepala (Badan Usaha Milik Negara) unDaerah. Banyak jalan harus dilalui, tuk proyek pemerintah. bakal paslon harus bisa mengambil Jabatan politik, sangat rentan terhati elit parpol, mulai tingkat ranting hadap KKN. Hampir seluruh kader (kelurahan) sampai DPC dan DPD. parpol, menyadari ke-rentan-an itu.

No lunch free (tiada makan siang Sebagian (yang ber-iman kukuh) coba gratis) menjadi pepatah yang wamenghindarinya. Namun sebagian jib dipatuhi. Pada pilkada seremalah menjadikannya sebagai kesntak (Desember 2015) lalu, money empatan (dan ladang) mengeruk politics, semakin terang-terangan, keuntungan pribadi. Walau risiko dianggap lazim. Dimulai pada saat sangat riskan, tertangkap tangan pendaftaran bakal calon (melalui oleh KPK. Agaknya, risiko dipahami penjaringan atau konvensi parpol), sebagai apes. Sebab, toh hampir sesudah harus mengeluarkan biaya luruh kader parpol melakukannya. sangat besar. Belum termasuk kamHanya yang apes, dan mungkin “pepanye oleh tim sukses oleh parpol main baru” bisa tertangkap tangan. pengusung. Biasanya, parpol akan terang-terangan minta biaya besar.

Revisi UU KPK Nilai (nominal) diukur dengan Agaknya, ke-rentan-an area polibanyaknya kursi di DPRD setempat, tik terhadap KKN, menyebabkan atau persentase perolehan suara kader politik bersemangat merevisi pileg. Harga satu kursi (setara 2%) UU KPK (Komisi Pemberantasan DPRD kabupaten dan kota, konon Korupsi). DPR, memang memiliki dinilai Rp 1 milyar. Atau 1% perolehak konstitusi untuk membuat mauhan suara pada saat pileg dipagu pun merevisi Undnag-Undang. UUD senilai Rp 500 juta. Persentase perpasal 20 ayat (1) nyata-nyata mengolehan suara pada pileg, biasanya diamanatkan, bahwa “Dewan Pergunakan oleh parpol kecil yang gagal wakilan Rakyat memegang kekuamenempatkan kadernya di parlemen saan membentuk Undang-undang.”

(DPRD). Bahkan partai gurem yang Kewenangan bersifat ini melekat hanya memperoleh kurang dari 1% pada setiap personel anggota DPR. bisa dijadikan pelengkap persyaratan Sekalipun tidak berkompeten. (sampai 20% dukungan). Yang gurem Walau dalam perjalanannya,

Belum genap sebulan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) jilid IV, sudah mulai menggebrak. OTT (Operasi Tangkap Tangan) sudah dilakukan terhadap anggota DPR Komisi V. Padahal semula, komisioner diduga akan lebih condong pada upaya pencegahan. Hal itu mengingat, empat komisioner tidak berlatar belakang penindakan.

Tetapi masih terdapat Brigjen (Pol) Basaria Panjaitan yang berpengalaman menindak pelaku kriminal.

P

erempuan dengan pangkat tertinggi di kepolisian itu pernah menjadi Direktur Reserse Kriminal Polda Kepulauan Riau (Kepri). Lalu menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Mabes Polri. Sebelumnya, juga pernah menjadi Kasat Narkoba Polda NTT. Maka urusan ke-reserse-an (dan penyidikan) telah menjadi kelahapan sehari-hari. KPK akan semakin kokoh dalam bidang intelijen, dengan keahlian komisioner Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan.

Keduanya dapat berbagi “medan” laga. Saut di hulu, Basaria di hilir. Maka wajar apabila OTT akan semakin sering dilakukan.

Gebrakan pertama sudah dilakukan. “Sasaran” pertamanya, anggota DPR-RI dari fraksi PDIP. Namun sebgaimana biasa, korupsi merupakan kejahatan sindikasi, dilakukan lebih dari dua orang.

Karena itu KPK jilid IV, juga menyasar anggota DPR komisi V lainnya, termasuk pimpinan komisi.

Institusi publik (jabatan politik), harus diakui, menjadi arena paling rawan korupsi. Sudah lebih dari 4 ribu pejabat politik (menteri, kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota), masuk penjara. Begitu pula DPR dan DPRD, menjadi terdakwa pada sidang tipikor (tindak pidana korupsi) karena terlibat KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

Ratusan lain masih antre masuk penjara. Tak terkecuali aparat partai politik (parpol).

KKN, seolah-olah sangat sulit dihindari oleh pejabat publik. Hal itu disebabkan sistem rekrutmen politik. Bisik-bisik kalangan parpol me-maklum-kan persyaratan S-3.

Yakni, sowan (datang ke pimpinan parpol), sungkem (memberi hormat dan kmomitmen kepatuhan), dan setor (memberi uang). Yang tidak S-3, tidak akan memiliki jabatan politik. Sehingga ongkos (harga) jabatan politik menjadi keniscayaan.

Ongkos politik, dalam dua dekade terakhir, mengalami kenaikan harga sangat meroket.

A

setiap UU dapat dibatalkan sebagian (beberapa pasal) atau keseluruhan oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Masyarakat dapat mengajukan judicial review kepada MK, manakala terdapat UU yang dirasa tidak sepaham dengan UUD. Termasuk UU tentang KPK, kelak (bila selesai direvisi), bisa dibatalkan keseluruhan atau sebagian. Dan MK, dapat memerintahkan untuk kembali pada UU tentang KPK (yang lama) Nomor 30 tahun 2002.

Berdasar UU Nomor 30 tahun 2002, KPK di-dapuk sebagai lembaga negara yang disebut sebagai “superbody.” Julukan itu (superbody), bukan gelar pujian kosong, melainkan istilah resmi yang tercatat dalam Penjelasan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. UU tersebut oleh DPR-RI periode 1999 – 2004, hasil pemilu pertama era reformasi. Selain itu, UU tentang KPK merupakan respons terhadap TAP MPR (hampir setara dengan UUD).

Ketika itu dilaksanakan SI (Sidang Istimewa) MPR. Atas tuntutan gerakan reformasi, diterbitkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Lalu, MPR hasil pemilu 1999 juga menerbitkan Tap MPR Nomor VI tahun 2001. Di dalamnya berisi amanat untuk memberhentikan atau pengunduran diri pejabat tinggi yang disangka tidak bersih.

TAP MPR tersebut diabadikan untuk mewujudkan Indonesia bebas KKN. Pada Penjeleasan Umum, alenia ke-3, disebutkan: “...dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.” Dus superbody, merupakan tupoksi resmi KPK yang diberikan oleh UU. Pergerakan reformasi, pantas menuntut bebas KKN. Seluruh dunia men-dendam sengit terhadap korupsi. Sampai PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menerbitkan amanah konvensi. Yakni, United Nations Convention Against Corruption, tahun 2003. Konvensi ini sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Sehingga Indonesia harus seiringsejalan dengan masyarakat internasional, memberantas korupsi.

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

Saatnya Bersatu Kuatkan KPK

ksi penolakan publik terhadap usulan revisi Undang-undang KPK Nomor 30 tahun 2002 yang diajukan oleh 45 orang dari 6 frakasi di DPR yang masuk Prolegnas 2016, kembali mencruat kepermukaan kembali. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wacana usulan revisi ini, bukan kali yang pertama yang dipermasalahkan dan ditolak publik. Adapun alasan penolakan tersebut karena lebih disebabkan masih menjamurnya tindak dan kasus korupsi yang masih merajalela di Indonesia.

Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK sebenarnya cukup efektif sebagai landasan hukum pemberantasan korupsi. KPK telah menjadi lembaga yang sangat ditakuti koruptor. Ditakuti koruptor karena KPK selalu berhasil menggiring koruptor ke balik jeruji besi. Akan tetapi, kita tidak boleh menutup mata atas rentetan fakta belakangan ini bahwa KPK kalah di praperadilan.

Atas dasar itulah, wacana merevisi UU KPK patut dipertimbangkan secara bijak dan selektif.

Selain itu, peringkat korupsi Indonesia yang masih urutan 88 dari 168 negara menurut data Transparency Internasional. Tindak dan kasus rating korupsi posisi Indonesia untuk di kawasan Asia Tenggara masuk peringkat buncit, kalah jauh dengan Singapura, Malaysia, bahkan dengan Pilipina sekalipun. Melihat data tindak dan kasus korupsi yang sedemikian rupa, sudah saatnya kita bersatu melawan korupsi.

Mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime) menjadi musuh besar kita bersama, sehingga memerlukan lembaga yang mempunyai kekuatan luar biasa (super body) pula untuk melawanya.

Wajar adanya, jika kita semua berharap keberadaan posisi lembaga KPK sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi ini

jangan sampai ada niat kuat secara Undangburuk dibalik semua Undang supaya tidak itu. Kontrol terhadap mengurangi totalikerja KPK rasanya tasnya dalam memcukup dilakukan melaberantas korupsi di lui tiga mekanisme. negeri ini, sehingga Pertama , internal perhanya ada satu kata sonal, artinya kontrol lawan jika ada indikasi terhadap KPK sudah upaya pengerdilkan dilakukan sejak proses akan fungsi dan peran seleksi. Memperketat KPK, apapun itu dalih pemilihan di parlemen dan bahasa halusnya.

Oleh : menjadi kunci KPK tidSebagaimana penulis Yeny Oktarina ak dipimpin figur yang liris dari berita Harian bermasalah. Kedua , Kompas, eksekutif dan internal kelembagaan, legislatif mendalilkan artinya pengawasan bahwa revisi UU KPK internal KPK diperkuat. Ketiga merupakan upaya penguatan kelem, pengawasan eksternal melalui bagaan KPK. (Kompas, 5/2/2016). lembaga pengawasan seperti BPK atau parlemen.

Kawal DPR dan Pemerintah juga dapat mengaPemerintah pro KPK wasi kewenangan penyadapan KPK Sebenarnya, revisi UU KPK melalui Kementerian Komunikasi yang bijak tentu harus dilandasi dan Informasi dengan mengaudit dengan niat mulia untuk lebih penyadapan KPK sehingga kememperkuat lagi peran dan fungsi beradaan dewan pengawas belum kelembagaan KPK. Tujuan akhir diperlukan saat ini. Selain itu, revisi ialah menjadikan lembaga kewenangan yang besar juga diberiantirasywah itu lebih kuat dan kan dalam konteks penyadapan. berwibawa tentunya.

Selain harus meminta izin deMengingat akan hal itu, maka wan pengawas sebelum melakukan mengawal konsistensi revisi UU penyadapan, penyidik KPK juga KPK yang telah menjadi keharus mempertanggungjawabkan sepakatan DPR dan Pemerintah operasi penyadapan tidak hanya untuk merevisi UU KPK tersebut kepada komisioner KPK, tetapi juga perlu dikawal. Setidak usulan rekepada dewan pengawas. Dengan visi tersebut terdapat empat titik konstruksi tersebut, bisa dipastikan yang dianggap krusial yakni terkait bahwa keberadaan dewan pengawas kewenangan yang dimiliki KPK, adalah bentuk intervensi eksekutif maka dianggap perlu untuk direvisi terhadap komisi independen tersemulai dari kewenangan penyadabut. Dalam konteks keberadaan pan, dibentuknya dewan pengawas penyelidik dan penyidik, RUU KPK KPK, mengeluarkan Surat Perintah secara langsung menampakkan Penghentian Penyidikan ( SP3 ), dan wujud pelemahan KPK. mengangkat penyelidik, penyidik, RUU KPK mencoba menciptakan dan penuntut umum independen. ketergantungan bagi KPK kepada Mencermati empat usulan pokok kepolisian dengan membatasi kedraf revisi undang-undang tersebut beradaan penyelidik dan penyapakah menjadi entry point yang idik. Penyelidik dan penyidik KPK mempreteli kekuatan yang dimiliki merupakan anggota kepolisian yang Lembaga KPK selama ini, dalam diperbantukan di KPK. Ketentuan pemberantasan korupsi? ini menutup peluang KPK merekrut Tentu saja fakta itu, perlu kita penyelidik dan penyidik secara mancermati secara sungguh-sungguh,

diri. Menurut John ST Quah, salah satu elemen kesuksesan lembaga antikorupsi adalah independen dari pengaruh kepolisian. Penyidik dan penyelidik harus berasal dari kepolisian akan menjadi salah satu ganjalan kesuksesan KPK dalam memberantas korupsi.

Selain itu, perlu diingat bahwa revisi UU KPK juga tidak boleh mengabaikan latar belakang politis yang berkembang. Amat naif rasanya jika melihat persoalan ini dengan kacamata kuda. Jika menggunakan perspektif historis, tampak bahwa upaya revisi UU KPK sejak dahulu memang diarahkan untuk perlahan mengamputasi kewenangan KPK. Jika kita bercermin pada 2015, usulan revisi UU KPK dimaksudkan untuk membatasi usia KPK menjadi 12 tahun. Pada 2012 parlemen bahkan berupaya merevisi dengan menghilangkan kewenangan penuntutan, membatasi penyadapan, dan menaikkan nominal kerugian negara yang ditangani KPK menjadi Rp 5 miliar.

Bila dilihat dalam perspektif motif, patut diduga upaya pelemahan KPK tidak terlepas dari rapor KPK dalam menjerat kader partai politik, anggota parlemen, bahkan presiden partai sekalipun. Maka itu, sah saja jika publik menilai revisi UU KPK tidak bisa dilepaskan dari konteks kepentingan politis.

Kondisi tersebut diperkuat dengan kenyataan bahwa RUU KPK tidak disertai dengan naskah akademik. Padahal, Pasal 43 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan ada naskah akademik. Tanpa ada kajian yang sistematik dan kompleks terhadap kelembagaan KPK, patut dicurigai revisi UU KPK hanya siasat memperlemah KPK. Pengajar FKIP Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pon 11 FEBRUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Dinsosnaker Fasilitasi Siswa Magang Kerja Sidoarjo, Bhirawa Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kab Sidoarjo tahun 2016 ini mempunyai program bagus, untuk mempersiapkan siswa lulusan sekolah menjadi siap kerja. Dengan melakukan sosialisasi forum jejaring pemagangan industry bagi guru BP SMK se Kab Sidoarjo.

Menurut Kepala Dinsosnaker Kab Sidoarjo, Husni Thamrin SH MM, Rabu (10/ ali kusyanto/bhirawa 2) kemarin, diHusni Thamrin sela-sela kegiatan sosialisasi ini di Ruang Rapat Delta Karya Setda Sidoarjo, dari sini akan bisa diketahui data base, berapa siswa yang sudah kerja dan bisa mengarahkan siswa yang belum kerja.

Jejaring ini model pertama yang dilakukan dalam menganalisa siswa yang belum kerja.

Program ini, menurut Thamrin, sangat bagus untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kab Sidoarjo. Program ini juga bagus dalam menyikapi era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) tahun 2016 ini. Agar lulusan sekolah di Sidoarjo bisa bersaing dalam penyediaan tenaga kerja, sehingga tak hanya menjadi penonton saja.

Ada sekitar 24 jenis pemagangan yang akan difasilitasi. Diantaranya seperti mesin kasir, operator produksi, teknik manufatur, teknik listrik, teknik elektronika, teknik otomotif, teknik informasi, komunikasi adminitrasi, garmen, prosesing, kapal pesiar, magang ke jepang, dan pelatihan menjahit.

Namun Thamrin sempat berkeluh kesah, sebab respon SMK yang diundang tak terlalu antusias. Dari sekitar 64 undangan dari buku tamu yang sempat hadir dalam kegiatan itu hanya sekitar setengah saja. Bahkan ada dua SMKN di Sidoarjo juga tak menghadiri undangan. Padahal sumbangan pengangguran di Sidoarjo dari putus sekolah dan tidak melanjutkan kuliah sekolah seperti kuliah lumayan banyak.Q kus

Atasi Banjir, Pemkab Harus Ada Langkah Kongrit Sidoarjo, Bhirawa Menyikapi masalah banjir di beberapa wilayah Kab Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo terus berupaya melakukan koordinasi untuk mencari solusi. Bahkan kondisi banjir tahun ini sudah terlalu parah dan luasnya wilayah, sehingga Pemkab Sidoarjo sudah menetapkan tanggap darurat banjir. Ketua DPRD juga meminta agar Pemkab mempunyai langkah kongrit dalam penanganan masalah banjir.

Dalam pertemuan, Rabu (10/2) kemarin, Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo bersama jajaran SKPD PU Pengairan dan PU Bina Marga, serta jajaran SKPD terkait terus melakukan pembahasan masalah banjir yang sudah bertahun-tahun belum tertangani dengan baik. Padahal, kondisi yang terkena banjir sudah menetap alias menjadi langganan banjir Menurut Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, dengan kondisi yang saat ini maka pemerintah harus bisa menyelamatkan kondisi darurat yang ada. Selama ini teori-teori yang di-

paparkan SKPD ternyata tak menghilangkan banjir yang ada. Sehingga perlu adanya langkah kongkrit dalam menyikapi persoalan banjir. ‘’Kita tak bisa menyalahkan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, perumahan yang sudah terlanjur masuk dan kita terima, bahkan pabrik pun yang masuk juga kita terima. Karena hal ini sudah berkaitan dengan realita yang tak bisa dihindari.

Sehingga perlu adanya penanganan yang kongkrit untuk mengantisipasi dampak banjir yang lebih luas lagi. Seperti di alun-alun penyebab banjir apa. Apakah salurannya

achmad suprayogi/bhirawa

Sullamul Hadi Nurmawan

atau yang lainnya. Terus terang tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi hal seperti ini,’’ tegas Ketua Dewan.

Dengan adanya status tanggap darurat ini, lanjutnya, setidaknya bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Karena diperkirakan pada Bulan Pebruari ini curah hujan masih tinggi. Pihaknya memberi saran agar ada kebijakan ekstrim yang harus dilakukan pemerintah. Entah itu berupa pembelian pompa, maupun

Dua Pasar Bakal Dimerger Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto bakal melakukan marger atas dua pasar tradisional yang dimiliki. Namun rencana kebijakan itu terganjal aturan alih fungsi kedua pasar itu. Keduanya, Pasar Kliwon dan Pasar Ikan di wilayah Prajurit kulon.

Penanganan kedua pasar itu samasama menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus. Kedua aset Pemkot Mojokerto itu sama-sama terbengkelai lantaran sepi pengunjung.

Lemahnya perencanaan diduga menjadi biang tak lakunya kedua aset yang telah menelan anggaran miliaran rupiah. Sumber di Pemkot Mojokerto mengungkapkan komitmen wali kota atas keadaan ini. ‘’Pak Wali sudah memerintahkan agar persoalan dua pasar itu selesai sebelum Idul Fitri tahun ini. Setidaknya, beliau berusaha membalik keadaan ini,’’ ucap pejabat yang enggan disebut jati dirinya, Rabu(10/2) kemarin.

Meski tampak mustahil, namun ia yakin Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Kadiskoperindag) yang baru punya kemampuan untuk itu.

Secara terpisah, Kadiskoperindag Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo mengatakan, pihaknya telah membuat sejumlah rencana atas nasib kedua pasar itu. ‘’Kita akan memfungsikan Pasar Ikan Surodiwan dengan melipat gandakan jumlah pedagang yang berasal dari Pasar Kranggan. Namun untuk itu, kita harus menunggu persetujuan pengalihan fungsi Pasar Ikan menjadi pasar tradisional dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan,’’ katanya.Q kar

boezem (alat penampung air). ‘’Yang jelas memperbanyak pembelian pompa itu wajib.

Terserah nanti mau ditempatkan di sungai mana. Setelah pompa ada, barulah program itu bisa dijalankan,’’ katannya.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan agar persiapanpersiapan seharusnya sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pada saat musim hujan, dampak banjir sudah bisa diantisipasi. ‘’Mari dibuat masterplan untuk tahun kedepannya. Tapi untuk saat ini, tanggap darurat mari dimaksimalkan,’’ tegas Gus Wawan_sapaan sehari-harinya.

Pernyataan yang sama juga dilontarkan anggota Komisi C, Abdillah Nasikh politisi asal Fraksi PKB. Dia mengungkapkan hingga kini pemerintah tak serius dalam menanggulangi banjir. Mencontoh di tahun kemarin yang juga terjadi banjir besar di kawasan Sidoarjo, namun tahun ini harus mengalami hal yang sama. ‘’Kita harus sepakat, hingga

kini kita belum bisa serius menangani persoalan banjir.

Tahun kemarin sudah banjir besar, logikanya jika kemarin ada pembenahan, saya kira sekarang tak seperti ini. Ini merupakan tanda tanya besar bagi SKPD,’’ ungkapnya.

Namun hal itu sudah terlanjur terjadi. Dia menyarankan ada langkah-langkah radikal yang harus dilakukan.

Seperti penegakan Perda. Menurutnya, di sekitar wilayah Taman dan Bungurasih. Masih banyak sekali bangunan liar yang mengelilingi sungai di sana. Bahkan kendaraan besar yang akan melakukan pengurukan sungai tak bisa masuk. ‘’Tertibkan dulu itu Bangli (Bangunan Liar), baru dilakukan normalisasi. Penegakan Perda itu perlu dilakukan ekstrim untuk menyikapi persoalan yang terjadi hingga hari ini. Toh untuk kepentingan yang besar. Karena dampaknya kepada masyarakat. Pemerintah harus buat terobosan baru,’’ pungkasnya.Q ach

Kec Pacet dan Mojo Diterjang Tanah Longsor

SKK Migas Jabanusa Diskusi Study Banding dengan PWI Gresik, Bhirawa Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata industri Migas hingga kini masih sangat sentral bagi roda perekonomian, sebesar 80% Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berasal dari konstribusi industri Migas.

Menurut Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Jawa, Bali, Nusa Tenggara atau Jabanusa, Ali Masyhar, kontribusi Migas terhadap APBN masih besar bila dibandingkan dengan 20 Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Secara nasional dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor industri, Migas telah memberi kontribusi yang sangat besar. Kendati dalam tahun 2015, industri Migas khususnya minyak terpukul akibat anjloknya harga minyak dunia. ‘’Tahun lalu industri Migas memberi PNBP sebesar Rp177 triliun, sedangkan tahun sebelumnya Rp320 triliun. Pada PNBP tahun 2015, memang tak sebesar tahun 2014. Akibat, imbas anjloknya harga minyak dunia,’’ ujarnya dalam sharing diskusi study banding dengan PWI Gresik, dalam rangkaian acara Hari Pers Nasional (HPN) 2016.

Pada Kab Gresik termasuk sangat sentral bagi denyut nadi industri Migas.

Pasalnya, di daerah ini ada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

Dengan keberadaan ini, peran media sangat penting. Dan SKK Migas Jabanusa sangat berharap, pers bisa membantu memberikan pencerahan terkait dengan eksplorasi maupun eksploitasi yang dilakukan industri Migas.Q kim

5

Gus Ipul menyerahkan bantuan kepada anak yatim piatu.

kerin ikanto/bhirawa

Gus Ipul Hadiri HPN yang Digelar KWG Gresik, Bhirawa Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 yang digelar Komunitas Wartawan Gresik (KWG) terasa istimewa dan meriah. Ini tak lain kerena kehadiran Wakil Guburnur Jatim Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Selasa (9/2) malam.

Kehadiran orang nonor dua di jajaran Pemprov Jatim ini seolah memberi semangat baru bagi para wartawan Gresik yang tergabung dalam KWG. Apalagi dalam sambutan yang disampaikan, Gus Ipul selalu menyemangati kinerja para wartawan. Me-

nurut Gus Ipul, agar pers dapat berkerja secara professional harus mengedepankan kode etik jurnalistik. ‘’Pers sebagai media informasi untuk masyarakat, kami berharap untuk terus memegang teguh profesionalisme dan mengedepankan kode etik jurnalistik,’’ pesannya.

Sementara itu, Plt Sekda Pemkab Gresik, Bambang Isdianto mengatakan, peran pers untuk membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan terhadap masyarakat sangat diperlukan. ‘’Pemerintah melalui Bagian Humas Pemkab Gresik, siap memberikan informasi terkait

gerak laju pemerintahan, yang penting menjadi jurnalis yang independen dan tidak berpihak,’’ katanya.

Sementara, Ketua KWG, Ika AF Hidayat berharap, kedepan pers, pemerintah dan masyarakat untuk saling bersinergi dan membangun komunikasi dengan baik.

KWG bahkan juga berencana mengadakan pelatihan jurnalistik terutama masyarakat di pedesaan. Selain itu, mereka juga berencana mengajak 20 siswa SMA se-Kab Gresik yang berprestasi untuk berkunjung ke Pulau Bawean.

Hal itu merupakan upaya mendukung program pemerintah.Q eri

Mojokerto, Bhirawa Hujan lebat akhir-akhir ini menuntut masyarakat lebih waspada, terutama jika melewati jalan atau bermukim di daerah perbukitan yang kanan kirinya ditumbuhi pohon besar serta bebatuan. Sebab tanahpun rawan longsor. Seperti yang terjadi di dua kabupaten di wilayah Korem 082/ CPYJ Mojokerto.

Di Desa Sendi, Kec Pacet, Kab Mojokerto dan di Desa Ponggok, Kec Mojo, Kab Kediri, menjelang subuh Hari Selasa 9 Pebruari 2016, terjadi longsor yang menimpa beberapa rumah warga dan membuat beberapa pohon tumbang, bahkan tiga batu besar seberat enam ton telah runtuh di Jl Raya Pacet- Cangar, hingga arus lalulintaspun macet total selama sebulan.

Menurut Danramil Mojo, Kapten Inf Mujiono, melihat kondisi ini aparat TNI yang ada di Koramil setempat segera turun bersama BPBD dan masyarakat, untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban. Beruntung tak ada korban jiwa karena kejadiannya sama- sama menjelang subuh, baik yang ada di Wilayah Pacet maupun di Wilayah Kec Mojo. ‘’Kejadian longsor itu tak ada korban jiwa, sedangkan korban luka-luka enam orang, itupun akibat keruntuhan genteng, dan kini sudah ditangani Puskesmas Mojo karena hanya sebatas luka ringan,’’ kata Kapten Mujiono.

Lebih lanut, Kapten Mu-

jiono menjelaskan, longsor mengakibatkan kerugian harta benda diantaranya satu ekor sapi dan beberapa ekor ayam milik warga ditemukan mati, akibat tertimbun tanah dan tertimpa pohon tumbang, empat rumah rusak berat karena tembok rumah dihantam guguran tanah, dan 11 rumah lainnya hanya mengalami kerusakan ringan.

Sejak Selasa pagi hingga Selasa sore, 15 KK yang terkena dampak langsung musibah longsor sudah dievakuasi ke rumah-rumah tetangga yang lebih aman dan jauh dari kerawanan longsor, melalui kegiatan karya bakti yang dilakukan Koramil Mojo dibantu masyarakat setempat, dan pada Selasa sore terlihat aktifitas warga yang terkena musibah longsor telah beraktifitas kembali secara normal, Sementara Danramil Pacet, Kapten Inf Desto jumeno juga mejelaskan, kejadian di Desa Sendi, Kec Pacet, untuk evakuasi tiga batu besar yang menutupi sebagian Jl Raya Pacet – Cangar, pihaknya berkoordinasi dengan BPBD Kab Mojokerto dibantu masyarakat dan anggota Polsek Pacet menurunkan sekitar 55 orang. ‘’Karena medannya sulit dan terjal, sehingga exavator sulit masuk maka satu- satunya cara untuk mengevakuasi batu seberat 6 ton ini hanya menggunakan batang bambu yang digulingkan,’’ kata Danramil Desto.Q min

Anggota Koramil dan Polsek Pacet serta masyarakat sedang menggelundungkan batu besar itu hanya dengan batang bambu. hasan amin/bhirawa

Targetkan Sadar HAM, Pemkab Serius Sosialisasi RANHAM Komitmen Indonesia untuk menghormati pemenuhan, perlindungan, penegakan dan memajukan HAM (Hak Asasi Manusia), diwujudkan Bakesbangpol (Badan Kesatuan dan Politik) Pemkab Mojokerto, melalui kegiatan sosialisasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2016, di Stikes Bina Sehat PPNI Jabon, Rabu (10/2) kemarin.

Nanang Soebagyo, Kepala Bakesbangpol Kab Mojokerto mengatakan, RANHAM merupakan wujud implementasi atas keputusan Presiden Jokowi atas Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 75 Tahun 2015 yang ditandatangani Juni 2015 lalu, berisi tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 20152019. ‘’Sesuai Perpres Nomor 75 tahun 2015, setiap menteri dan pimpinan lembaga negara, gubernur, wali kota dan bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM 2014-2019, sesuai kewenangan masing-masing. Kegiatan kali ini bertujuan terutama untuk sosialisasi pendidikan demokrasi dan HAM pada anak didik di Kab Mojokerto, yang akan kami beri pengarahan narasumber dari be-

berapa unsur penting seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Polres, unsur perlindungan perempuan dan anak, dibantu juga seorang narasumber dari unsur akademisi Unair Surabaya,’’ terangnya.

RANHAM yang dihadiri peserta dari SMA/SMK di Kab Mojokerto ini, dibuka Pj (Penjabat) Bupati Mojokerto, M Ardi Prasetiawan, yang memberi paparan tentang pentingnya memahami HAM sebagai sebuah hakikat hidup yang tak boleh diintervensi siapapun. Dihadapan audience siswa, Pj Bupati memberi contoh-contoh simpel penerapan HAM yang baik dan menggunakannya dengan bijak. ‘’Memperingati hari HAM dunia ke-66, Desember 2015 lalu Kab Mojokerto berhasil

mendapat penghargaan dari Kemenkumham sebagai kabupaten yang dinilai peka dan peduli HAM. Jika kabupaten kita mendapat penghargaan karena dinilai mampu memenuhi hak bagi masyarakat secara luas, adik-adik bisa menyerap hal ini dengan menjaga diri dari kenakalan remaja (Narkoba, bullying, seks bebas, tawuran pelajar atau geng motor),’’ tekan Pj Bupati.

Secara lengkap RANHAM sendiri merupakan, dokumen

yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional HAM Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan memajukan HAM di Indonesia.

HAM sejatinya memang menjadi tugas negara dalam pemenuhannya, maka melalui Perpres 75 tahun 2015

kariyadi/bhirawa

Pj Bupati Mojokerto Moh Ardi Prasetyawan (tengah berdiri) usai membuka acara di Kampus Stikes Bina Sehat PPNI, Jabon, Rabu (10/02) kemarin.

tentang RANHAM 2015-2019 diharapkan jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka dapat diselesaikan secara bermartabat dan berkeadilan. Pj Bupati yang hadir ditemani Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Jazuli, dan Kepala SKPD itu, mencurahkan harapannya agar para peserta mampu menyerap materi RANHAM dengan maksimal demi capaian yang diinginkan. ‘’Penting bagi adik-adik pelajar untuk mengenal lebih jauh dan paham prinsip-prinsip dasar HAM, kemudian mengimplementasikan dalam hidup. Kami di pemerintahan yang menjalankan roda pembangunan, mendukung penuh upaya peningkatan kesadaran hukum dan HAM sebagai luaran yang ingin dicapai dalam RANHAM kali ini. Program pembangunan ‘Desa Sadar HAM’ yang kita rencanakan bersama TP PKK Kab Mojokerto nanti, semoga bisa menjadi penyemangat kita untuk lebih peka HAM. Bisa jadi adik-adik nantilah yang mungkin menjadi kader penyuluh.Q kar.adv

JAWA TIMUR

6

Kamis Legi 11 FEBRUARI 2016

BPBD Petakan Potensi Bencana Cuaca Ekstrim Rugikan Warga Dua Kecamatan di Nganjuk Bondowoso, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah, (BPBD) Kabupaten Bondowoso, menyatakan tetap siaga terkait cuaca ekstrim yang masih terjadi beberapa hari terakhir ini, memetakan petensi bencana yang akan terjadi pada beberapa Kecamatan.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bondowoso Syaifuddin Zuhri mengatakan, menurut perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMK cuaca ekstrim di Bondowoso masih akan terjadi hingga akhir Pebruari.

Diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Bondowoso, terutama yang rawan dengan bencana, diminta untuk terus tetapsiaga agar tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan. Sebab, curah hujan yang disertai dengan angin akhir-akhir ini sangat ekstrim, sehingga mengakibatkan fasilitas umum mengalami kerusakan.

Dalam pemetaan yang dilakukan oleh BPBD Bondowoso ada beberapa kecamatan yang berpotensi bencana diantaranya Kecamatan Tegalampel, Pakem, Curahdami, Maesan dan Wonosari, diantaranya potensi tanah longsor serta potensi banjir bandang diiperkirakan bakal terjadi di

wilayah Kecamatan Wonosari.

“Bencana banjir bandang diperkirakan bakal terjadi di Kecamatan Wonosari sedangkan potensi longsor diperkirakan terjadi di beberapa wilayah pegunungan diantaranya Pakem dan lainnya,” kata Syaifuddin Zuhri kemarin.

Sementara itu Bupati Amin Said Husni yang dihubungi Bhirawa via telepon berharap semua pihak siaga ditempat masingmasing, khususnya kepada para Camat dan Kepala Desa untuk terus memantau dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi di daerahnya.

Sehingga seluruh kejadian yang terjadi bisa cepat diatasi dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. “Saya sudah perintahkan kepada para Camat dan Kepala Desa untuk terus siaga dan melaporkan kejadian yang terjadi, sehingga bisa segera diatasi,” katanya.

Khusus Kepada jajaran BPBD Bupati berharap untuk memaksimalkan semua potensi dan

tenaga terlatih yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, diantaranya para santri dan tenaga tanggap bencana lain yang sudah dilakukan pendidikan dan pelatihan dalam mengatasi bencana secara cepat. “Tentu jika terjadi bencana maka yang harus diselamatkan pertama kali adalah orangnya baru setelah itu bisa menyelamatkan harta benda yang lain sepanjang tidak membahayakan,” imbuhnya.

Dua Kecamatan Sementara itu, cuaca ekstrim berdampak pada timbulnya bencana di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk. Seperti terjadi pada Rabu (10/2), banjir bandang mengakibatkan talud sungai sumber klampok di Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen jebol, kemudian rumah warga Desa wonotakan Kecamatan Berbek roboh akibat di terjang hujan deras yang disertai angin kencang.

Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Jatikalen dan hampir semalam suntuk mengakibatkan volume air sungai sumber klampok meningkat hingga tanggul sepanjang empat meter jebol. Akibatnya enam hektar sawah yang ditanami padi yang telah berumur 3 bulan terendam air. ”Saya pasrah, ta-

naman padi saya sudah berumur 3 bulan sebentar lagi mau dipanen, sekarang direndam banjir,” keluh Supardi (48) warga Desa Dawuhan pemilik sawah yang terendam.

Ditempat lain, rumah milik Mulyono (60) warga Desa wonotakan Kecamatan Berbek roboh akibat di terjang hujan deras yang disertai angin kencang.

Meski tidak ada korban jiwa, rumah Mulyono yang berukuran 6x10 meter yang terhitung bangunan permanen dengan dinding tembok, tidak lagi dapat dihuni.

Petugas Taruna tanggap bencana (Tagana) kabupaten Nganjuk yang mendapat laporan langsung terjun ke lokasi, dibantu masyarakat dan juga Muspika setempat mereka berusaha mengevakuasi barang-barang milik Mulyono. "Kami mmengevakuasi barang-barang milik korban supaya dapat dipergunakan lagi" ungkap Aris Trio petugas dari tim Tagana.

Kepala bidang (Kabid) pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nganjuk, Drs Agus Irianto mengatakan, terkait dengan bencana alam di sejumlah lokasi, BPBD telah mendorong peran aktif warga dan telah melakukan sosialisasi dalam penanganan darurat bencana. "Diper-

Talud sungai sumber klampok di Kecamatan Jatikalen jebol. lukan peran aktif dari semua unsur masyarakat dalam penanganan darurat bencana," papar Agus Irianto.

Menurut Agus Irianto wilayah Kabupaten Nganjuk memiliki potensi bencana yang sangat besar.

Bencana yang sering terjadi di Nganjuk antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin puting beliung. Namun demikian

ristika/bhirawa

apabila terjadi bencana alam, masyarakat yang telah dibekali pengetahuan penanganan bencana dapat membantu petugas dalam penanggulangan bencana alam. "Potensi bencana alam memang cukup besar di wilayah Kabupaten Nganjuk. Namun prioritas utama adalah meminimalkan korban jiwa," pungkas Agus Irianto.Q har,ris

Satpol PP Sampang Segel Tower Nunggak Retribusi Tiga Tahun

KILAS JATIM

Kabupaten Blitar Kekurangan Vaksin Flu Burung Kabupaten Blitar, Bhirawa Tingginya populasi jumlah hewan ternak unggas di Kabupaten Blitar mencapai lebih dari 15 juta membuat Kabupaten Blitar mengalami kekurangan vaksin Flu Burung. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, Yudha Satriya Wardana mengatakan selama ini Dinas Peternakan Kabupaten Blitar mendapat vaksin flu burung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya sebanyak 20.000 - 30.000 dosis. “Sedangkan populasi unggas atau hewan yang harus medapat vaksin berkisar 15 juta di Kabupaten Blitar. Sehingga sangat jaubh dari kebutuhan,” kata Yudha Satriya Wardana.

Lanjut Yudha Satriya Wardana adanya kekurangan vaksin itu membuat pihak Dinas peternakan hanya memberikan vaksin flu burung kepada peternak kecil dengan populasi 1.000-2.000 ekor saja, sedangkan untuk peternak skala besar bisa mendapatkan sendiri atau membeli.

“Ini kami lakukan agar adanya pemerataan, dimana para peternak dengan jumlah populasi yang paling kecil yang kami utamakan terlebih dahulu,” jelasnya.

Bahkan Yudha mengaku adanya kekurangan vaksin membuat pembagian vaksin juga tidak merata dengan baik, Sehingga untuk mengantisipasi hal itu, pihak Dinas Peternakan Kabupaten Blitar juga telah memberi pelatihan kepada para peternak dalam pemberian vaksin flu burung untuk hasil vaksin yang maksimal. “Kami juga telah berikan berbagai pelatihan kepada para peternak di Kabupaten Blitar untuk bisa melakukan vaksinasi dengan baik. Sehingga jangan sampai terjadi kasus flu burung di Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Tambah Yudha, selama ini untuk vaksin flu burung Pemerintah Kabupaten Blitar masih sangat bergantung pada Pemerintah Provinsi. Sehingga jika mengalami kekurangan pihaknya akan tetap memanfaatkan vaksin yang ada semaksimal mungkin. “Kami sangat kekurangan vaksin jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada dilapangan, sehingga kami juga berharap adanya bantuan lebih dari Pemprov Jatim,” harapnya.Q htn

ramadlan /bhirawa

Bupati Nyono Suharli bersama Ketua BPPD, Nur Huda serta jajaran satker meninjau kondisi jembatan putus yang telah di bangun secara swadaya oleh masyarakat dengan menggunakan bamboo.

Siapkan Anggaran Rp 2,2 M Jembatan Putus Dibangun Jombang, Bhirawa Putusnya jembatan yang menghubungkan antara Desa Mojodanu dan Desa Kromong Kecamatan Ngusikan, Minggu lalu langsung direspon Bupati Nyono Suharli. Tahun ini jembatan sepanjang 5 Meter itu yang menghubungkan dua desa tersebut akan dibangun dengan anggaran Rp 2,2 Miliar.

Hal ini disamakan Bupati Nyono saat meninjau langsung kondisi jembatan yang putus akibat terjangan air sungai tersebut. ”Tahun ini juga jembatan baru akan segera dibangun, karena ini untuk jalur transportasi warga, untuk kepentingan perekonomian masyarakat,” ujarnya didampingi Kepala Dinas PU Bina Marga dan PU Cipta Karya, Selasa (9/2) kemarin.

Dikatakan Nyono untuk sementara, warga

diminta bersabar dan tetap menggunakan jembatan dari bamboo yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat. Dikatakannya, anggaran pembangunan disiapkan oleh Dinas PU Cipta Karya. ”Yang penting bisa beraktifitas, insyaallah segera dibangun dan kita sediakan anggaran sebesar Rp 2 Miliar untuk pembangunan jembatan ini,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, akibat guyuran hujan dan banjir Minggu (7/2) lalu salah satu jembatan yang menghubungkan Desa Mojodanu dan Desa Kromong, Kecamatan Ngusikan, amblas. Untuk bisa tetap beraktifitas, warga terpaksa membuat jembatan darurat dari Bambu untuk tetap beraktifitas.

Sementara untuk pengendara roda empat, terpaksa harus menggunakan jalur alternatif yang jarak tempuhnya 3 km lebih.Q rur

Sampang, Bhirawa Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang, melakukan segel tower di Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kota. Pasalnya penyedia tower PT Naragita Dinamika Komonika, nunggak retribusi selama tiga tahun yang mengakibatkan pemerintah Kabupaten Sampang dirugikan Rp 111.000.000.

Operasi penyegelan tower di Desa Paseyan Sampang kota, dipimpin langsung Moh Jalil penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berserta jajaran anggota Sat pol PP Kabupaten Sampang, lokasi tower yang di segel berada di areal pada rumah warga.

Menurut Kasat Pol PP Sampang Hamdani melalui Moh Jalil PPNS yang memimpin operasi penyegelan tower, penyegelan tower milik PT Naragita Dinamika Komonika ini, berdasarkan surat dari Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Sampang, pada 4 Januari 2016 yang dilayangkan pada Sat Pol PP Sampang terkait pelanggaran yang dilakukan PT Naragita Dinamika Komonika, melanggar perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi umum. Pasal 88 ayat (1) dengan nama retribusi menara telekomunikasi dipungut retribusi untuk setiap pemanfatan ruang untuk pendirian menara telekomunikasi.

“Pihak PT Naragita Dinamika Komonika sudah tiga tahun nunggak retribusi pada pemerintah daerah, bahkan jumlah total tower yang berada di Sampang sebanyak 6 titik dan semuanya akan di tertibkan diantaranya, berada di Desa Paseyan, Kec. Sampang Ko-

ta, DesaBanjar Talelah Kec. Camplong, Desa Pamolaan kec. Camplong, Desa Gersempal Kec. Omben, Desa Birem Kec Tambelangan, dan Desa Batu Poro Barat Kec. Kedundung, dengan nilai tunggakan retribusi kurang lebih 111.000.000,” terang Moh Jalil, Rabu (10/ 2).

Hal senada Juga diungkapkan Hamdani Kasat Pol PP Sampang, pihaknya hanya melaksanakan penegakan perda saja, terkait teknis pelanggaran dan lainlain hal itu berdasarkan surat dari KP3M Sampang, dalam surat dari KP3M dijelaskan, pihak PT Naragita Dinamika Komonika sudah dilayangkan teguran peringatan berkali-kali terkait tunggakan retribusi, dengan rincian tahun 2014 sudah layangkan teguran 5 kali, tahun 2015 juga sudah dilayangkan teguran 4 kali.

“Bahkan kami setelah menerima surat dari KP3M Sampang, juga melayangkan surat panggilan pada pihak PT Naragita Dinamika Komonika untuk melakukan klarifikasi, namun hal itu tidak diindahkan,” kata dia.

Tomi Andi Rayon Kades Paseyan yang rumahnya pas berada di depan tower yang disegel Sat pol PP, menyatakan, penyegelan tower tersebut kewenangan Sat pol PP sebagai pengaman perda. “Kami tidak mengetahui secara teknis, namun seingat saya tower ini sudah berdirinya sejak tahun 2009 lalu, memang sejak awal berdirinya sudah ada kompensasi terhadap warga sekitar, perjanjiannya kurang lebih selama 20 tahun,” kata dia.Q lis

MGBK Gelar Edu Fair 2016, Diikuti 54 PTN-PTS se Jawa-Bali Guna untuk menambah wawasan dan cakrawala para calon mahasiswa baru, MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling) Kabupaten Situbondo menggelar pameran pendidikan (edu fair) tahun 2016, pagi kemarin (10/2).

Acara yang dipusatkan di gedung Gor Baluran itu dibuka Pj Bupati Situbondo, Zainal Muhtadien dengan didampingi Sekda Syaifullah, Kepala Dinas Pendidikan, Fathor Rakhman beserta jajaran panitia MGBK. Acara secara resmi dibuka dengan pengguntingan pita dan untaian bunga sekitar pukul 09.00 wib, kemarin.

Menurut Ketua panitia, Darmawan, acara edu fair tahun 2016 diikuti sedikitnya 54 peserta dari kalangan PTN dan PTS se JawaBali. Jumlah kegiatan edu fair yang sudah memasuki ke-enam kalinya ini, kata Darmawan, animonya lebih besar dari tahun

sebelumnya.

Ini terwujud dengan baik, ujar Darmawan, karena berkat dukungan luas dari berbagai elemen, salah satu diantaranya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. “Terimakasih kepada Bapak Kadis Pendidikan, yang telah mendudkung acara ini, hingga berjalan selama enam tahun,” tegas Darmawan, dihadapan deretan undangan civitas kampus terkemuka kemarin.

Masih kata Darmawan, kegiatan ini terwujud berkat kekompakan para guru BK di Kabupaten Situbondo untuk ikut berperan serta memberikan pelayanan kepada para orang tua dan pelajar

dalam memilih pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada masa mendatang.

Selain itu, aku Darmawan, dengan edu fair 2016, para pelajar bisa memilih dengan leluasa tentang PTN/PTS sesuai keinginannya. “Kegiatan ini sekaligus sebagai sarana bursa dan informasi pendidikan, sehingga dapat menambah wawasan anak anak pelajar di Kabupaten Situbondo,” papar Darmawan, dengan didampingi Abdur Rasyid, kemarin.

Disisi lain, Pj Bupati Situbondo, Zainal Muhtadien, menuturkan, dirinya sangat mengapresiasi upaya para guru BK yang tergabung dalam wadah MGBK untuk ikut memberikan pelayanan kepada siswa siswi kelas XII yang notabene ingin menapaki masa depan dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada dasarnya, sambung man-

tan Kepala Bakesbangpol Prov Jatim itu, kegiatan ini sebagai upaya mempertemukan siswa dan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang seluk beluk Perguruan Tinggi yang siap untuk mewadahi, mendidik caloncalon mahasiwa sesuai harapan masing-masing. “Sehingga nanti SDM Kabupaten Situbondo mampu bersaing dan dapat menciptakan SDM yang berintelektual,” tegas Zainal Muhtadien.

Pria yang kini masih menjabat Asisten I Setdaprov Jatim itu menambahkan, kegiatan edu fair ini bukan hanya sekadar ajang untuk mencari pandangan terhadap pilihan melanjutkan pendidikan di PTN atau PTS tertentu, tetapi yang paling penting adalah sebagai wahana menambah kepedulian para dunia pendidikan Kabupaten Situbondo untuk melatih berkarya.

Selain itu, ungkap Bupati Zai-

sawawi/bhirawa

Pj Bupati Situbondo, Zainal Muhtadien, didampingi Sekda Syaifullah dan Kadis Pendidikan serta jajaran MGBK Situbondo saat pembukaan Edu Fair 2016, di Gor Baluran, pagi kemarin. nal, dirinya berharap kepada masyarakat, siswa dan kalangan pendidikan untuk tidak mempercayai sumber informasi pendidikan dari sisi internet semata. “Ja-

ngan sekali-kali kita hanya mengacu kepada mbah google. Ini sarana yang tepat untuk mencari informasi pendidikan di PTN-PTS,” pungkas Bupati Zainal.Q awi

JAWA TIMUR

Kamis Legi 11 FEBRUARI 2016

7

Kali Apor Bojonegoro Meluap, Ratusan Hektare Tanaman Padi Terendam Sisa Bahan Pembangunan Saluran Jadi Penyebab Banjir di Kota Kediri Bojonegoro, Bhirawa Setidaknya 750 hektare tanaman padi di empat desa yakni Desa Karangdayu, Desa Kadungrejo Kauman, dan Desa Pomahan, Kecamatan Baureno Bojonegoro, terendam akibat luapan anak sungai bengawan solo, kali apur yang melintasi wilayah setempat. Luapan ini dipicu hujan lebat yang turun di wilayah Kabupaten Bojonegoro semalaman,petani harus panen dini.

Ketua HIPPA Karangdayu, Munawar mengatakan, banjir tersebut merupakan banjir luapan kali apor yang meluber dan membanjiri setidaknya 750 hektar sawah warga di empat desa yang seluruhnya ditanami padi. Tiga desa itu antara lain, Desa Karangdayu, Karangdinoyo dan Pomohan. “Untuk Desa Karangdayu seluas 275 hektar, Kadungrejo seluas 320 hektar, Pomahan dan Kauman masing-masing seluas 100 hektar,” jelasnya.

Tak pelak tanaman padi yang masih berumur 75 hari dan rata-

rata setinggi 30 sentimeter itu rusak terendam air. “Baru umur 75 hari, kuarng 15 harti lagi panen. Kalau tidak panen dini padi akan busuk karena terendam padi,” ujarnya.

Kerugian para petani rata-rata Rp 15 juat per hektar. Karena biaya tanam dua kali, padahla ini tinggal memanen hasilnya. “Kita rugi per hektarnya sekiatr Rp 15 juta, karena terendam padi rusak laku hanya Rp 2500 sampai Rp 3000 sebelumnya bias laku Rp 4.500 hingga Rp 5.000 per kilonya,” tuturnya.

Menurutnya, banjir yang merusak ratusan hektar tanaman padi di Desanya ini bukan kali ini. Sebelumnya tahun 2013, kondisi serupa juga terjadi. Ratusan hektar tanaman padi tinggal panen, rusak setelah terendam banjir.

Dua kali rendaman air itu menimbulkan kerugian yang dialami petani rata-rata Rp 15 juta per hektar. “Secara keseluruhan, estimasi kerugian para petani mencapai ratusan juta rupiah.

Dia berharap untuk pemerintah peduli terhadap bencana banjir ini,” tandasnya.

Salah seorang warga Sariman (45) menyebutkan, lantaran genangan air tersebut akibat luberan kali apor. “Banjir langganan terjadi setiap tahun, namun tahun ini tidak begitu parah dari pada tahun sebelumnya,” ujarnya kepada Bhirawa di lokasi banjir.

Sisa Bahan Pembangunan Sementara itu, genangan air

Aktivis LPK Desak Kejaksaan Periksa 28 Anggota DPRD

KILAS JATIM

Tukang Becak Masih Disayang Lamongan, Bhirawa Kembalinya seribu pengemudi Becak Le'e Lamongan (Bella) atau bentor (becak motor) yang melakukan aksi demonya untuk menuntut agar keberadaan mereka tetap boleh beroperasi di wilayah Lamongan, Jawa Timur (Jatim), ternyata masih disayang oleh wakil rakyatnya. Buktinya, beberapa perwaklan dari seribu pengemudi becak diajak untuk memasuki ruangan komisi A DPRD Kabupaten Lamongan untuk berkomunikasi dengan baik, Rabu (10/2).

Sebanyak 7 perwakilan pengemudi becak le’e Lamongan (Bella) diterima anggota Dewan untuk ngobrol dari hati kehati.Semua dihadirkan saat audensi baik dari dinas perhubungan kepolisian dan perwakilan eksekutif dan legislatif.

Di ruangan Banggar DPRD Lamongan, Pimpinan Dewan yakni Kaharudin dan Wakil ketuanya Sonhaji beserta anggota komisi A, menerima perwakilan tukang becak dan memasang telinganya lebarlebar untuk mendengarkan beberapa hal yang disampaikan abang becak. Salah satu hal yang disampaikanya ditujukan pada Kepolisian dan Dishub yang dianggapnya melarang beroperasi.Setrta menanyakan tentang ditahannya beberapa Bela milik rekannya.

Dalam rapat dengar aspirasi mendadak itu, para tukang becak menagih janji yang pernah diberikan oleh pemkab saat peresmian Bella, bahwa ide awal adanya Becak Motor Lamongan tercipta dari pemerintah daerah sendiri.Q mb9

Kota Kediri, Bhirawa Tak puas dengan penahanan dua mantan anggota DPRD Kota Kediri dalam kasus perkara korupsi Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas), aktivis Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK-NKRI) Kota Kediri melakukan aksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri untuk mendesak Kejari memeriksa seluruh anggota DPRD Kota Kediri Periode 2010-2014, Rabu (10/2).

Dalam orasinya masa menilai Kejari Kota Kediri hanya berani menindak mantan anggota dewan. "Kami mengapresiasi dengan penangkapan dua mantan anggota dewan. Namun kami juga meminta agar anggota dewan yang masih aktif juga diperiksa. Ini saya membawa bukti untuk anggota 28 anggota dewan lainya," ungkap Koordinator aksi, Revi Pandega.

Tak hanya itu mereka juga menuntut Kejari agar segera menindak dugaan korupsi dari Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) dan Gorong-gorong yang dinilai banyak terjadi penyimpanan. "Kami menagih janji pada kejaksaan untuk menindak Prodamas dan gorong-gorong yang sana-sini terjadi kebocoran, jika tidak mampu silahkan mengundurkan diri," ujar Revi dalam orasinya.

Setelah melakukan orasi sekitar 10 menit, pendemo langsung ditemui oleh Kepala Kejari Kota Kediri Amiek Wulandari, setelah masa menyampaikan pernyataan sikapnya, Kajari membantah apa yang ditudingkan para pendemo. Bahkan dia memamerkan jika dalam satu tahun pihaknya berhasil melimpahkan kasus korupsi sebanyak 7 perkara ke persidangan Tipikor?.

"Dalam 1 tahun kita sudah melimpahkan 7 perkara korupsi, 5 perkara Jasmas, dan unit dental ada 2 perkara, padahal dalam satu tahun anggaran hanya untuk satu perkara, mungkin pers belum menyampaikan itu," kata Amiek pada puluhan pendemo di ruang Kasi Intel Kejari Kota Kediri.Q van

Peringatan HPN di Mapolres Diwarnai dengan Dentuman Keras Sejumlah Media Cetak dan Elektronik dikejutkan dengan dentuman keras di lantai dua Polres Probolinggo. Dentuman keras terdengar hingga tiga kali. Sehingga, membuat sejumlah awak media kebingungan seusai melakukan gelar kasus narkoba.

Namun dentuman keras itu merupakan suara kembang api kertas dalam ruangan yang sengaja dipasang oleh jajaran anggota Polres probolinggo. Dari balik luar ruangan datang sebuah kue tart beserta nasi tumpeng yang bertulis ‘Selamat HUT Pers Nasional’. Surprise dalam peringati HPN ke-70 itu, ternyata sudah dirancang oleh Kapolres Probolinggo AKBP Iwan Setyawan serta para Kabag, Kasat dan jajaran untuk menyambut hari pers nasional.

Bahkan sebelumnya beredar pesan singkat ke sejumlah wartawan di Probolinggo. Pesan singkat itu bersumber dari Kabag Humas Polres Probolinggo AKP Ida Bagus, yang isinya: “Selamat siang, disampaikan kepada rekan media, besok pukul 09.00 Res

Probolinggo akan laksanakan giat press release hasil ungkap Sat Reskrim untuk itu teman media agar hadir dan tidak diwakilkan, karena Humas juga ada kepentingan dengan teman-teman," tulisnya.

Setelah lagu usai, Kapolres probolinggo memotong kue tart yang dipesan khusus berbentuk kamera dengan diiringi lagu potong kue. Dilanjutkan dengan memberikan potongan kue pertama kepada perwakilan rekan media senior yang hadir. Tidak hanya kue tart saja, Kapolres Probolinggo juga memotong dan memberikan potongan nasi tumpeng kepada perwakilan rekan media junior yang hadir.

“Bersamaan dengan hari jadi pers ke-70 ini kami berikan apresiasi atas kinerja rekan-re-

wiwit/bhirawa

Saat kapolres Probolinggo AKBP Iwan Setyawan pada potong tumpeng di HPN ke 70.

kan wartawan, dan kami berharap ke depan pers semakin maju dengan baik dan semakin profesional,” tegas Kapolres AKBP Iwan Setyawan, Rabu (10/2).

Ditanya tentang Seorang narapidana terkait kasus kepemilikan obat tanpa izin telah ditemukan tewas di kamar mandi Rumah Tahanan (Rutan) Kraksaan, Selasa 9/2. Pria bernama Sugiarto (53) ini ditemukan tidak bernyawa di kamar mandi pada pukul 9.00 oleh staf pengamanan rutan, sedang dalam penanganannya.

Berdasarkan keterangan Karutan Ika Pribadi Nusantara, dirinya menerima pemberitahuan dari penjaga bahwa Sugiarto, yang beralamat di jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan tewas di dalam bak air kamar mandi. "Belum diketahui penyebabnya pastinya, selama ini dia baik-baik dan tidak mempunyai riwayat kesehatan yang buruk," ujarnya sesuai dengan laporan Karutan Kraksaan Ika Pribadi Nusantara.

Sugiarto, sudah menjalani hukuman dalam kasus pemilikan obat tanpa ada izin dengan Putusan MA selama 1 tahun 2 bulan.

Saat ini korban sudah menjalani putusan selama 3 bulan dan ditempatkan di ruangan anak.

Saat ini, kasus kematian toko obat ini ditangani Polres Probolinggo. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara dan otopsi luar, mayat Sugiarto selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waluyojati Kraksaan.

Berdasarkan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan wawancara saksi, tidak ditemukan adanya bekas penganiayaan pada tubuh korban. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian saat korban ditemukan tewas.Q wap

achmad basir

Para petani dan buruh tani, bahu membau memanen dini padinya ditengah genangan air yang merendam wilayah setempat.

Akibat luapan kali apor yang semalaman di daerah sekitar hujan deras. hujan di Jalan H Agus Salim Kota Kediri meluber ke rumah penduduk setinggi 20 centi meter akibat dari saluran drinase yang baru dibangun tidak berjalan normal.

Hal ini disebabkan sisa -sisa bahan bangunan tidak dibersihkan secara maksimal dalam Proyek gorong-gorong yang dikerjakan oleh Dinas PU Kota Kediri.

Rabu (10/2).

Diungkapkan Kasi Pembersihan jalan dan saluran Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri Budi Santoso, penyebab banjir di beberapa titik di Kota Kediri banyak disebabkan saluran tersumbat sisa bahan bangunan dan kabel optic. "Seperti di Jalan H Agus Salim saluran tersumbat bahan bangunan sisa pembangunan gorong-gorong beberapa waktu lalu

dan kabel optik yang ada di saluran," ungkap Budi Santoso yang akrab disapa Budi Gareng ini.

Terpisah Kepala Bidang Kebersihan DKP Kota Kediri Endang Kartika Sari beberapa waktu lalu mengatakan sebanyak 16 titik Di Kota Kediri berpotensi terjadi (rawan genangan) banjir. 16 titik tersebut menyebar di 3 kecamatan yakni, Kecamatan Mojoroto, Kota dan Pesantren.

Menurutnya ada bebrapa penyebab terjadinya banjir di Kota Kediri pada musim penghujan, diantaranya banyaknya sampah disaluran sementara jarak manhole yang satu dengan yang lain agak jauh bahkan banyak yang ditutup cor sehingga sampah sulit dibersihkan. “Selain itu masih ada Got atau gorong yang sempit serta

konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan sifat air, seharusnya konstruksi bangunan harus terintregasi dengan saluran yang lain,” kata Endang pada Bhirawa.

Lebih lanjut, menurut Endang, dalam antisipasi musibah banjir di beberapa titik kota tersebut, sejumlah persiapan penanggulangan mulai dipersiapkan dengan melakukan rapat koordinasi penanggulangan banjir selain itu juga melakukan upaya langsung dengan memberikan sosialisasi kemasyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran. “Kita mencoba merubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah di saluran, jika saluran sempit terus untuk buang sampah ya dapat dipastikan akan terjadi banjir,” tandasnya.Q bas,van

Hadapi MEA, Ratusan Siswa SMK di Bojonegoro Ikut Tes Bojonegoro, Bhirawa Setidaknya 1.227 pelajar berasal dari 22 sekolah di tiga Kabupaten yakni Bojonegoro, Tuban dan Rembang mengikuti tes seleksi. Perekrutan tenaga kerja siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dipusatkan di aula SMKN 2, Jalan Patimura Bojonegoro. Tes perekrutan tenaga kerja ini digelar selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat (10 12/02). “Seleksi karyawan ini untuk alumni dan kelas XII, bekerja sama langsung dengan PT Paragon Technology And Innovation,” jelas Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bojonegoro, Hidayat Rahman, Rabu (10/2) dilokasi.

Hidayat Rahman mengatakan, siswa lulusan sekolah menengah kejuruan saat ini dipersiapkan untuk menghadapi Masyarakat

SMK Negeri 2 Bojonegoro ke depan bisa tercapai, yaitu target 85 persen siswa SMK bisa kerja sebelum lulus sekolah,” tuturnya.

Dalam test tersebut, kata Dia, para peserta akan melakukan registrasi ulang dan mengikuti pembukaan. Seleksi tersebut akan dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda), Kepala Disnakertransos dan yang lainnya. “Sebelum tes logika matematika (tes potensi akademik) dan interview. Perusahaan akan mensosialisasikan perusahaan,” imbuhnya.

Kemungkinan dari ribuan peserta tersebut, peluang lolos sangat besar, karena paling tidak akan diambil 10 persen jika lolos seleksi sesuai passing great yang telah ditentukan. Pasalnya tim seleksi besok langsung dari perusahaan.Q bas

Ekonomi ASEAN (MEA). Lalu, bagaimana caranya siswa SMK itu bisa tangguh. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha.

"Seperti kegiatan tes perekrutan tenaga kerja hari ini, terselenggara berkat kerjasama SMK Negeri 2 Bojonegoro dengan PT Paragon. Kita tahu dan yakin, SMK Negeri 2 Bojonegoro ini sudah siap menghadapi MEA. Buktinya, seolah ini mampu membaca dan menciptakan peuang, serta mampu menjadi mentor bagi SMK lainnya di Bojonegoro," ujarnya.

Tambahkan, Hidayat Rahman kegiatan bursa kerja dengan menggandeng dunia usaha akan terus diselenggarakan secara rutin. Bahkan, ke depan diusahakan lebih banyak menggandeng perusahaan. “Semoga target kami di

Puspa Agro Berdayakan Petani Lamongan

Tingkatkan Nilai Tambah Petani, Terus Kembangkan Wilayah Jaringan Pasar KOMITMEN manajemen PT Puspa Agro untuk terus meningkatkan nilai tambah petani, nelayan, dan peternak di Jatim terus dilakukan.

Karena itu, pengembangan wilayah binaan dan jejaring pemasaran terus dilakukan untuk memaksimalkan peran ekonomi di berbagai daerah di Jatim.

Setelah menggarap sejumlah daerah dalam menyerap hasil panen petani, peternak, dan nelayan, kini Puspa Agro menggandeng Pemkab Lamongan. Sasarannya adalah memberdayakan para petani di wilayah Kab. Lamongan yang memiliki produk unggulan dan layak dipasarkan ke berbagai dearah di Indonesia, maupun untuk tujuan ekspor.

Lewat kelompok tani atau koperasi yang terkoordinasi dalam program Gemerlap (Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan) –yang digelar Pemkab Lamongan—Puspa Agro siap menampung hasil panen mereka untuk selanjutnya didistribusikan ke mitra bisnis di berbagai daerah di Indonesia.

Di antara komoditas unggulan yang telah disepakati untuk diserap dan didistribusikan adalah jagung,

beras, melon, lele, telor ayam, aneka ikan tangkap (laut), dan beberapa komoditas lainnya. Diharapkan, dengan kerja sama ini, peran ekonomi Puspa Agro untuk memberdayakan para petani, peternak, dan nelayan Lamongan bisa direalisasikan. Kerja sama juga dimaksudkan untuk menghidupkan Pasar Induk Beras Lamongan (PIBL) yang dibangun PT Jatim Grha Utama (JGU), perusahaan holding dari Puspa Agro. Ke depan, pasar induk ini tidak hanya menangani komoditas beras, tetapi juga produk pangan lainnya.

Tahun 2016 ini, manajemen Puspa Agro, lewat divisi Trading House-nya terus meningkatkan serapan hasil panen petani, peternak, dan nelayan di berbagai daerah di Jatim. Dalam dua tahun terakhir, Puspa Agro telah banyak menyerap hasil panen petani, peternak, dan nelayan di sejumlah daerah di Jatim. Di antaranya di antaranya Malang, Batu, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Jember, Kediri, Tulungagung, Jombang, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Gresik, Bojonegoro, dan kini mulai menggarap Lamongan.

Tentang serapan hasil panen, periode 2015 Puspa Agro mampu menyerap hasil panen petani, peternak, dan nelayan sebesar 4.895,25 ton dengan nilai transaksi Rp 62,31 miliar. Capaian tersebut jauh melebihi prestasi tahun sebelumnya (2014), yang hanya 393,62 ton dengan nilai Rp 14,37 miliar.

Tahun 2016 ini, manajemen menargetkan mampu menaikkan serapan sebesar 100% dari capaian 2015.

Target meningkatkan serapan hasil petani, nelayan, dan peternak tidak saja terkait dengan keragaman komoditas, tetapi sekaligus mengembangkan jangkauan area di berbagai daerah di Jatim. Untuk maksud ini, pengembangan jejaring pasar dan mitra bisnis juga terus dilakukan untuk memaksimalkan pemasaran komoditas yang dihimpun dari para petani, nelayan, dan peternak.Q *

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Legi, 11 FEBRUARI 2016

Jatim Berhasil Kurangi Impor Bahan Baku Industri Surabaya, Bhirawa Secara kumulatif, nilai impor Januari - Desember 2015 sebesar 19,280 miliar dollar AS atau turun 23,52 persen dibanding periode yang sama tahun 2014 mencapai 25,22 miliar dollar AS. Selama 2015 Jatim berhasil mengurangi impor khususnya bahan baku industri. Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Satriyo di Kantornya Jl Kendangsari Industri Surabaya, Rabu (10/2) mengatakan, sebagaian perusahaan telah menggunakan bahan baku industri lokal sehingga impor bahan baku berkurang/turun.

Sedangkan selama Januari Desember 2015 impor migas sebesar 3,630 miliar dollar AS atau mengalami penurunan 50,28 persen dibanding impor migas periode yang sama tahun 2014 mencapai 7,302 miliar dollar AS. Sedangkan selama Januari - Desember 2015 impor non migas Jatim mencapai 15,649 miliar dollar AS atau mengalami penurunan sebesar 12,62 persen dibanding periode yang sama tahun 2014 mencapai 17,909 miliar dollar AS. Sedangkan nilai impor Jatim

pada Desember 2015 mencapai 1,5200 miliar dollar AS atau naik 1,51 persen dibanding impor bulan November 2015 yang hanya 1,497 miliar dollar AS. Impor migas Jatim Desember 2015 mencapai 230,15 juta dollar AS atau naik 10,00 persen dibanding impor migas November 2015 yang hanya 209,22 juta dollar AS. Sementara Impor non migas Jatim pada Desember 2015 mencapai 1,289 miliar dollar AS atau naik 0,13 persen dibanding impor non migas November 2015 sebesar 1,288 miliar dollar AS. Selama Desember 2015 impor non migas Jatim didominasi oleh mesin-mesin/peralatan mekanik dengan nilai 153,86 juta dollar AS. Diikuti besi dan baja sebesar 112,18 juta dollar AS, gandum-ganduman 101,14 juta dollar AS, plastik dan barang dari plastik 92,38 juta dollar AS, serta bungkil industri makanan 69,15 juta dollar AS. Komoditi utama dari kelompok barang mesin-mesin/peralatan mekanik adalah kompresor lainnya senilai 14,12 juta atau naik 3.264,84 persen dibanding sebelumnya. Sedangkan di kelompok besi dan baja komoditi utamanya

adalah produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan (bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,25 persen menurut beratnya: ukuran lebarnya kurang dari dua kali ketebalannya senilai 24,68 juta dollar AS, naik 6,42 persen dari November.

Sedangkan kelompok gandumganduman komoditi utamanya adalah biji gandum tanpa cangkang senilai 27,63 juta dollar AS atau naik 29,94 persen dibandingkan dengan November 2015.

Selama Desember 2015, jika dilihat menurut negara asal impor barang, Tiongkok masih merupakan negara pemasok barang impor non migas Jatim terbesar dengan nilai 368,94 juta dollar AS. Diikuti Amerika Serikat 95,16 juta dollar AS, Thailand 73,50 juta dollar AS. Kontribusi ketiganya mencapai 41,68 persen.

Sementara untuk negaranegera ASEAN asal barang impor non migas terbesar adalah Thailand dengan nilai impor mencapai 73,50 juta dollar AS, diikuti Singapura dengan nilai 68,37 juta dollar AS dan Vietnam dengan nilai impor mencapai 47,02 juta dollar AS. Q kmf

Selama Desember 2015 impor non migas Jatim didominasi oleh mesin-mesin/peralatan mekanik dengan nilai 153,86 juta dollar AS dan diikuti besi dan baja sebesar 112,18 juta dollar AS.

Sungai Bengawan Solo Meluap

Kurs JUAL

BELI

USD

13,721.00

13,585.00

SGD

9,797.91

9,698.72

EUR

15,367.52

15,213.84

JPY

11,740.40

11,621.04

GBP

19,994.24

19,789.27

Petani Cabai Lakukan Panen Dini Tuban, Bhirawa Akibat luapan Sungai Bengawan Solo, sejumlah petani cabai di Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengen Kabupaten Tuban, melakukan panen dini. Upaya ini dilakukan karena para petani khawatir cabai busuk akibat terendam air.

Sumber: Bank Indonesia (5 FEBRUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Majalah Pelindo III Raih Penghargaan HPN 2016 Surabaya, Bhirawa Majalah Dermaga yang diawaki oleh Humas Pelindo III dan salah satu majalah referensi seputar kepelabuhanan di Indonesia meraih penghargaan untuk kategori The Best e-Magazine pada ajang InMA (Indonesia Inhouse Magazine Award) Tahun 2016.

Kompetisi tahunan untuk sampul muka media cetak itu diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) dan dianugerahkan di tengah suasana peringatan Hari Pers Nasional tahun 2016 yang dipusatkan di Mataram, Lombok, Selasa (9/2) malam di Lombok NTB. Direktur SPS Pusat Asmono Wikan mengungkapkan jika di tengah perubahan tren pola konsumsi media di Indonesia, media cetak dituntut lebih kreatif untuk mengemas konten.

“Adanya ajang ini diharapkan dapat merangsang lahirnya karya yang kreatif dan relevan, untuk menarik khalayak demi meningkatkan budaya membaca,” ujarnya pada acara tersebut. Silih Agung Wasesa, praktisi Public Relations yang menjadi anggota dewan juri mengatakan terjadi peningkatan kualitas dari karya peserta khususnya bagi majalah yang diterbitkan oleh institusi baik pemerintahan maupun perusahaan. “Terlihat dari usaha mengemas sampulnya agar lebih menarik pembaca,” katanya.

Sedangkan Direktur SDM dan Umum, Toto Heli Yanto, usai menerima piagam penghargaan mengatakan, Pelindo III terus mendorong pengembangan arus informasi dunia kepelabuhanan, salah satunya dengan berinovasi menerbitkan dalam versi digital sejak tahun 2011. Q ma

Khoirul Huda/bhirawa

Para petani Desa Ngadirejo Kecamatan Rengel Tuban saat melakukan panen dini tanaman cabai-nya.

“Surut belum tentu mas, meski rugi, ya dipanen saja, lumayan masih laku dijual, kalau dibiarkan takut membusuk,” kata Syakur petani cabai (10/2) saat dikonfirmasi bhirawa.

Banjir akibat luwapan sungai bengawan solo sejak dua hari terakhir membuat para petani setempat sedih, mereka mengaku menderita kerugian hingga jutaan rupiah disebabkan tanaman

Tingkat Kunjungan Hotel Jatim Turun 1,54 Poin Surabaya, Bhirawa Tingkat pertumbuhan hotel yang sangat signifikan di Jatim disertai dengan persaingan harga yang sangat ketat ternyata masih tidak bisa mendongkrak pertumbuhan Tingkat Penghunian Kamar (TPK). Sebab sampai dengan saat ini permintaan TPK tetap tapi pertumbuhan hotel terus bertambah.

Apalagi TPK hotel berbintang di Jatim saat ini turun 1,54 poin dari 61,45 persen pada bulan November 2015 menjadi 59,91 persen pada bulan Desember 2015, sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim.

Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim, M Soleh saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (10/2) kemarin mengungkapkan pertumbuhan hotel tahun ini diperkirakan sekitar 2025% namun pertumbuhannya

tetap over supply.

“Okupansi hotel bintang rata-rata masih dikisaran 67% dan baru bisa dikatakan seimbang apabila okupansi hotel rata-rata diatas 70% baru itu merupakan tanda atau indikator ada tambahan kamar,” jelas Soleh.

Sementara itu Soleh berharap dalam jangka pendek, menengah dan panjang pemerintah Surabaya dan Provinsi Jatim harus mempunyai peta wisata untuk pengembangan tempat wisata, mengingat akan adanya tambahan 10 lagi hotel baru maka akan menambah jumlah kamar sekitar 1.250 kamar.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah, penurunan jumlah TPK bisa jadi disebabkan menurunnya kunjungan wisatawan.

“Ini mungkin ada kaitannya dengan menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara

ke Jatim di akhir tahun lalu,” pungkas Sairi.

Bahkan di bulan Desember 2015, jumlah wisman yang datang ke Jatim melalui pintu masuk Juanda turun sekitar 3 ribu kunjungan atau 16,75%. Sehingga menurut klasifikasi bintang, TPK hotel bintang 4 merupakan TPK tertinggi dibandingkan TP hotel berbintang lainnya. TPK hotel bintang 4 mencapai 69,01%.

“Bintang 5 sebesar 59,62%, bintang 2 sebesar 57,64%, bintang 3 sebesar 56,78%, dan hotel bintang 1 sebesar 33,23%. Sementara itu, rata-rata lama menginap tamu (RLMT) asing naik 2,35 poin dari 3,16 hari di bulan November 2015 menjadi 5,51 hari di bulan Desember 2015. Untuk RLMT Indonesia pada bulan Desember 2015 mencapai 1,78 hari,” tuturnya. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2011, Biru, AG6012RA, a/n.

Siti Zulaicha, Ds. Sukowiyono, Karangrejo-T.Agung No. 320/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3072 ER, a/n Sahi, Ds. Besuki, rw 04/02, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 321/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 5101 EW, a/n Umar Faruk S.Pd, Ds. Pesisir, rw 02/02, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 322/IMB/BI-II/2016

cabe yang sebenarnya hampir memasuki masa panen terendam banjir.

Kualitas cabai juga buruk lantaran masih hijau sudah dipetik. Mestinya petani dapat menjual cabai minimal Rp10.000 per Kilogram (Kg), namun karena kondisi tersebut cabai hanya laku Rp4.000 saja perkilonya. “Sebenar-nya satu minggu lagi sudah bisa dipanen, mungki balik modal saja sulit mas, tapi untuk

meminimalkan kerugian yang lebih besar terpaksa kita panen” keluh Syakur.

Selain menurunkan kualitas cabe, banjir juga membuat hasil panen turun drastis, pohon cabai yang biasanya dapat dipanen lebih dari dua kali, akibat terendam banjir hanya dapat dipanen sekali saja karena diprediksi pohon caba akan membusuk dan mati “Paling sekali panen ini, soalnya pohon pasti mati kalau terendam banjir terlalu lama,” terang petani cabai itu.

Saat ini petani hanya bisa pasrah dan berharap banjir segera surut, agar mereka dapat beraktifitas kembali mengolah lahan pertanian. Q hud

Kunjungan Wisman mancanegara turun, membuat TPK hotel juga turun.

Salah satu marketing mempresentasikan Biznet saat Jumpa Pers, Rabu (10/2).

Biznet Resmi Perluas Jaringan di Kediri Kota Kediri, Bhirawa Jaringan berbasis infrastruktur fiber optik, Biznet resmi menjadikan Kota Kediri sasaran pemasaran jaringan internet dan multimedia. Kediri menjadi kota pertama dalam perluasan jaringan ini pada tahun 2016.

Presiden Direktur Biznet Adi Kusuma mengatakan broadbrand internet saat ini telah menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarkat, sehingga Biznet mencoba menghadirkan layanan internet dan mutimedia yang terbaik “Didukung oleh infrastruktur fiber optic yang telah tersebar lebih dari 15 ribu kilometer di pulau jawa sumatra dan bali, kami berupaya menghadirkan layanan internet terbaik dilebih banyak kota” kata Adi Kusma.

Menurutnya, alasan me-

milih Kota Kediri karena merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan yang pesat di Provinsi Jatim, Untuk itiu pihaknya berkomitmen untuk dapat menyediakan layanan internet terbaik di Kota Kediri.

“Kami berkomitmen dapat menyediakan layanan internet terbaik untuk masyarakat Kota Kediri, yang tentunya nanati akan diikuti kota- kota lain di Indonesia” terangnya.

Dari data Biznet Kediri, saat ini telah memperluas jaringan lebih dari 70 kota yang tersebar di Pulau Bali, Jawa dan Sumatra,. Jaringan Biznet Global Internet ini telah terkoneksi 11 yang tersebar diberbagai benua di Dunia untuk memastikan pelangga mendapat layanan internet yang cepat. Q van

Panen Melimpah, Harga Beras Turun dan Stok Terbatas Panen padi di sepanjang daerah aliran (DAS) Bengawan Solo dan di sejumlah kecamatan di Bojonegoro membuat harga beras turun Rp200 sampai Rp400 perkilogram.

Salah satu pedagang beras di Pasar Banjarjo Kota Kab Bojonegoro.

dok/bhirawa

Sejumlah pedagang di Kabupaten Bojonegoro, mengatakan harga beras berbagai macam jenis beras turun sekitar Rp 200 sampai Rp 400 per kilogram, kecuali harga beras kualitas super, sejak sepekan terakhir.

“Harga beras turun, sekitar Rp 200 per kilogram, disebabkan panen tanaman padi musim kemarau berlangsung di berbagai daerah,” kata seorang pedagang beras di Pasar Banjarjo, Kecamatan Kota, Bojonegoro Charis, Rabu (3/2).

Menurut Charis, panen tanaman padi terjadi di sepanjang

daerah aliran (DAS) Bengawan Solo di Kecamatan Palang, Plumpang, Rengel dan Soko, Tuban. Selain itu, juga di sejumlah kecamatan di Bojonegoro, bahkan panen juga terjadi di sepanjang daerah tepian Bengawan Solo di Jawa Tengah.

Menurutnya, harga beras mengalami penurunan lantaran sebelumnya melambung tinggi. “ Panen sudah berlangsung sejak sepekan lalu,” ujarnya.

Turunnya harga beras itu terjadi disemua jenis, misalnya, untuk beras jenis medium sebelumnya perkilo Rp7.000

sekarang menjadi Rp 6.800 perkilogram. Sedangkan jenis IR64 sekarang perkilogramnya menjadi Rp8.600, beras jenis Premium kelas kepala Rp10.800 perkilogram, premium kelas super Rp 9.500 perkilogram.

Selain mengalami penurunan harga, jumlah stok juga mengalami penurunan. Para petani, biasanya, kata dia, jika saat musim panen raya (panen pertama) beras yang dihasilkan banyak dikonsumsi sendiri. Saat ini, per hari dia mengaku hanya bisa menjual beras antara 6 sampai 7 ton. “Ini karena jika pada musim panen pertama kualitas berasnya kurang bagus, sehingga banyak dikonsumsi sendiri. Namun akan lebih bagus pada musim panen kedua atau panen balikan

di bulan April- Mei musim kemarau,” jelasnya.

Biasanya, lanjut dia, jika tidak saat musim panen, ia mampu menjual beras hingga 8 sampai 10 ton. Dia mendapat stok beras itu dari petani lokal Bojonegoro dan Tuban. Pemilik UD Putra Mandiri Grup itu mengaku tidak kesulitan untuk mendapat stok beras lokal. “Meski demikian stok beras tercukupi,” ucap warga asal Banjarejo itu.

Sementara Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kabupaten Bojonegoro, Rendra D Prakosa mengatakan, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga dan komersial ini mencapai 11 ribu ton perbulan. Sedangkan jumlah konsumsi sendiri hanya 3 persen dari jumlah total hasil panen. Q bas

Kamis Pon 11 FEBRUARI 2016

KILAS AREMANIA

Pengelolaan Arsip Masih Dipandang Sebelah Mata Malang, Bhirawa Pengelolaan arsip selama ini masih dipandang sebelah mata. Padahal arsip sangat dibutuhkan oleh lembaga maupun masyarakat.

Karena itu Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang menggelar Bimbingan Pengelolaan Arsip kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) muhammad taufiq/bhirawa dilingkungan Pemkot Malang, Endang Soejatikah di Hotel Trio Rabu (10/2) kemarin.

Kepala Perpustakaan dan Arsip Kota Malang, Endang Soejatikah, mengatakan saat ini bagian kearsipan masih dianggap sebelah mata. Padahal arsip sangat dibutuhkan dan sangat penting ketika ada kasus pidana yang menjerat seseorang ataupun badan publik.

“Dengan mengajukan atau menyertakan arsip maka dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk memberatkan, memperingan ataupun membebaskan sebuah tuduhan. Karena arsip merupakan bukti otentik yang sangat sah,”jelasnya. Lebih lanjut, pihaknya berencana akan menggelar bimtek kearsipan secara rutin setiap tahunnya.

Sehingga tata kelola arsip dapat dijalankan dengan baik. Selain itu pihaknya juga berharap Kota Malang memiliki depo arsip yang representatif minimal memiliki empat lantai.

Saat ini arsip yang dimiliki oleh SKPD disimpan di depo arsip yang berada di Jalan Bingkil setelah melalui beberapa tahapan pengelolaan.Q mut

MALANG RAYA

15 Kasek SDN Diperiksa Kejari Kepanjen Dugaan Mark Up Pengadaan Seragam Sekolah Kab Malang, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang telah memanggil 15 orang Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN). Ke-15 kepala sekolah ini dipanggil terkait klarifikasi pengadaan seragam oleh Dinas Pendidikan (Dindik) kabupaten setempat, yang dilaksanakan pada tahun 2015.

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang Nusirwan Sharul, Rabu (10/2), kepada wartawan membenarkan, jika Kejari Kepanjen telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang kepala sekolah (kasek) penerima seragam SDN untuk siswa miskin. Pemeriksaan yang dilakukan karena ada laporan masyarakat tentang adanya dugaan mark up harga seragam sekolah tersebut.

“Kejari masih sebatas meminta keterangan dan mengumpulkan data (pulbaket),” jelasnya.

Disebutkan, seragam sekolah itu untuk 60.000 siswa miskin tingkat SDN yang tersebar di 33 kecamatan,

dengan menelan anggaran sebesar Rp 5,8 miliar, yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang tahun 2015.

Sementara, pengajuan anggaran untuk pengadaan seragam sekolah SDN dilaksanakan pada tahun 2014. Setiap sekolah yang ingin mendapatkan bantuan ini mengajukan proposal melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dindik Kabupaten Malang.

“Persoalan adanya dugaan mark up harga, karena seragam yang dibanderol dengan harga Rp 100 ribu per stel kualitasnya sangat jelek. Sebab, untuk ukuran seragam sekolah yang memiliki kualitasnya bagus, harga di

pasaran tidak mencapai Rp 100 ribu per stel. Sehingga dengan adanya mark up tersebut, maka pihaknya memanggil 15 orang kasek untuk kita mintai klarifikasi,” ungkap Nursiwan.

Sementara itu, Kepala SDN Maguan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang Slamet Riadi juga membenarkan, jika dirinya sudah dimintai keterangan terkait seragam sekolah yang diterimanya. Sedangkan SDN Maguan menerima 65 stel seragam, pada bulan Desember 2015, yang diajukan pada tahun 2014.

“Kami dicecar pertanyaan oleh penyidik Kejari Kepanjen, sebanyak 16 pertanyaan. Dan pertanyaan itu seputar proses pengadaan sampai penerimaan seragam di sekolah. Apa yang kami jawab sudah sesuai dengan proses untuk memperoleh pengadaan seragam sekolah untuk siswa miskin,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala SDN 4 Ampel-

cahyono/bhirawa

15 Kasek SDN saat diperiksa Penyidik Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang gading, Kecamatan Ampelgading, kabupaten setempat Suyatno, bahwa telah memberikan keterangan sebagaimana yang diketahuinya. Karena angket sudah disiapkan oleh kejaksaan sehingga ia tinggal mengisi saja. Sementara, sekolahnya tekah men-

H-7, Sekwan Belum Terima Undangan Pelantikan Bupati Kab Malang, Bhirawa Pelantikan pasangan Bupati Malang terpilih DR H Rendra Kresna dan Wakil Bupati Malang Drs HM Sanusi MM dijadwalkan pada 17 Februari 2016 mendatang.

Namun hingga H-7, DPRD Kabupaten Malang belum menerima undangan secara resmi dari Gubernur Jatim.

Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Malang Irianto, Rabu (10/2), saat berada di ruang kerjanya, pelantikan pasangan Bupati Malang, Periode 2015-2020, yang punya hajat adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Sehingga dalam pelantikan bupati terpilih tersebut, DPRD Kabupaten Malang hanya menunggu undangan saja.

“DPRD masih menunggu undangan dan memonitor terkait akan berlangsungnya pelantikan,” terangnya.

Sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 100/ 140/SJ tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, lanjut dia, pihaknya hanya sebatas mendapatkan radiogram, yang intinya hanya ancang-ancang atau persiapan pelantikan pasangan Bupati Malang terpilih H Rendra Kresna dan Wakil Bupati Malang HM Sanusi saja.

“Nantinya setelah ada Surat Keputusan (SK) resmi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), maka pihak Sekwan baru dapat mengeluarkan surat undangan.ý Sementara, penetapan pasangan calon terpilih SK-nya belum masuk ke DPRD. Jika SK tersebut sudah kita terima, maka bisa untuk memutuskan siapa-siapa yang nantinya akan kita undang,” papar Irianto.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, pasangan Bupati Malang terpilih H Rendra Kresna dan Wakil Bupati Malang HM Sanusi akan dilantik, pada Rabu, 17 Februari 2016 mendatang di Gedung Grahadi Surabaya, bersamaan dengan kepala daerah terpilih lainnya di Jawa Timur. Q cyn

dapatkan pengadaan seragam sekolah sebanyak 44 stel seragam.

“Dan yang menerima seragam tersebut langsung pada siswa yang kurang mampu, ya itu saja yang saya sampaikan pada penyidik Kejari Kepanjen,” paparnya. Q cyn

Wali Kota Dukung Honorer K2 Diangkat

Pegawai Roemah YWI Minta Gaji Sesuai UMK Batu, Bhirawa Puluhan pegawai yang bekerja di Roemah YWI Kota Batu melakukan mogok kerja. Mereka menuntut kepada perusahaan agar diberikan gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Batu 2016.

Bahkan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu yang berusaha melakukan mediasi justru mendapatkan intimidasi dari perusahaan. Diketahui ada sekitar 60 pekerja yang bekerja di Roemah YWI. Namun kemarin hanya 15 pekerja yang mewakili untuk menyampaikan aspirasi kepada perusahaan. Aksi mereka mendapatkan pendampingan dari SPSI Kota Batu.

“Kita tidak melakukan aksi demo namun hanya menyampaikan aspirasi agar para pekerja di Roemah YWI digaji sesuai UMK Batu 2016. UMK Batu saat ini Rp 2.026.000,- . Tidak semua pekerja di Roemah YWI telah menerima gaji sesuai UMK ini. Adapun yang telah menerima UMK juga tidak sepenuhnya murni gaji poko,”ujar Ketua SPSI Kota Batu, Purtomo, Rabu (10/2) kemarin.

Adapun yang dimaksud tidak murni UMK, katanya, ada beberapa tunjangan yang diberikan dalam gaji pegawai. Misalnya tunjangan makan, dan tunjangan kehadiran. Dengan adanya tunjangan tersebut maka gaji para pegawai ini memiliki jumlah total yang memenuhi UMK. “Padahal yang dikatakan UMK adalah gaji pokok. Jika ada tunjangan-tunjangan yang ada di dalamnya, maka gaji tersebut bukan merupakan gaji pokok atau UMK,” jelas Purtomo. Q nas

9

anas bachtiar/bhirawa

Para relawan terlihat mengevakuasi rumah dan perabotan milik Suliyati yang hancur tertimpa tanah longsor, Rabu (10/2).

Longsor Timpa 3 Rumah Warga Gunungsari Batu, Bhirawa Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri dan relawan bahumembahu mengevakuasi dan membersihkan material longsor yang menimpa rumah milik Suliati, 53, warga RT 1/RW 7, Dusun Ngebruk, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji.

Rumah tersebut rusak berat setelah tertimbun longsor yang terjadi Selasa (9/2) malam.

Akibat kejadian ini Suliati bersama anak dan cucunya mengalami luka ringan dan harus dibawa ke Puskesmas Bumiaji.

Diketahui saat longsor terjadi Suliati berada di rumah tersebut bersama anak menantunya Dian Febrianti, 18, dan cucunya Diko Aditya Pratama, 15 bulan.

Punggung dan kepala Dian robek akibat tertimpa dinding rumah yang ambruk sehingga harus dijahit. Sedangkan Suliati dan Diko hanya mengalami luka ringan di tubuhnya.

Sejak Selasa (9/2) malam, ketiga korban langsung dibawa dan dirawat di Unit Gawat Da-

rurat (UGD) Puskemas Bumiaji.

“Setelah mendapatkan penanganan medis, tadi pagi (kemarin) kami sudah diperbolehkan pulang,” ujar Suliati yang kini harus menginap di rumah tetangganya, Katrina, Rabu (10/2).

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu, Achmad Choirurrohim menjelaskan, pada Selasa (9/2) hujan lebat menguyur Kota Batu sejak pukul 14.00. Tapi sebelum hari raya Imlek, hujan di Kota Batu terjadi sepanjang hari.

“Karena sering diguyur hujan.

Kontur tanah jadi lembek. Tepat di belakang rumah korban terdapat barongan bambu. Barongan bambunya longsor lalu menerjang rumah korban,” terang Rohim.

Menurut Rohim, selain di Dusun Ngebruk, longsor juga terjadi di Dusun Brau Atas dan Brau Bawah. Di Dusun Brau Bawah rumah Matsoli, dindingnya rusak tertimbung longsor.

Sedangkan di Dusun Brau Atas, rumahnya Suwito, pondasi rumahnya menggantung karena tanahnya longsor.

“Soal kerugian kami belum bisa menghitung. Karena kondisi di TKP gelap gulita. Polisi sudah memasang garis police line. Agar tidak ada manusia yang masuk kearea longsor,” jelas Rohim. Selain menimpa rumah warga, material longsor juga merusak akses jalan ke Dusun Brau. Karena itu Dinas Bina Marga sudah bergerak ke Dusun Brau dengan alat beratnya. Mereka berupaya agar akses jalan bisa dibuka dan normal lagi sehingga.

“Hal ini diperlukan agar bisa dilakukan pengiriman bantuan untuk para korban,”tambah Rochim. Selain rumah Suliyati, tim gabungan juga mengevakuasi rumah milik Mat Soli dan Suwito yang tertimpa longsor.

“Soal logistik sudah kami siapkan. Konsentrasi kami akan membenahi tempat tinggal milik korban dulu,” ujarnya.Q nas

Kota Batu, Bhirawa Wali kota Batu Eddy Rumpoko berjanji memberikan dukungan penuh kepada perjuangan honorer untuk menuntut Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) untuk diangkat menjadi CPNS. Tak hanya perjuangan honorer K2, Eddy Rumpoko bahkan berjanji akan menyelesaikan seluruh honorer yang ada di Pemkot Batu sebelum masa jabatannya berakhir.

“Mereka sudah begitu lama mengabdi di Pemkot Batu, tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pemerintahan hingga akhirnya Kota Batu berkembang pesat seperti sekarang ini,” ungkap Eddy Rumpoko kepada bhirawa, Rabu (10/2).

Lebih lanjut dikatakan, sebagai bentuk dukungan kepada perjuangan mereka, Eddy Rumpoko bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan berangkat mendampingi mereka selama di Jakarta.

Ditambahkan, Pemkot Batu selama ini selalu memperhatikan kesejahteraan honorer, diantara terkait dengan kesejahteraan mereka yang selalu disesuaikan dengan besarnya UMK Kota Batu.

“Tahun ini honornya kita naikkan, dari sebelumnya Rp 1,5 juta naik Rp 300 ribu menjadi Rp 1,8 juta. Dalam pembinaan kepegawaian, mereka juga mendapat pembinaan seperti PNS,” tuturnya.

Sementara itu Kepala BKD Achmad Suparto menjelaskan ada sebanyak 42 pegawai honorer Kategori 2 atau K2 di Pemerintah Kota Batu berangkat ke Jakarta menuntut pengangkatan menjadi CPNS. “Empat dari jumlah pegawai merupakan tenaga kesehatan, penjaga puskesmas dan sisanya adalah guru,” ujar Suparto. Dijelaskan, mereka menutut adanya pengangkatan K2 menjadi CPNS menyusul keputusan Menteri PANRB yang mengeluarkan kebijakan tidak bisa mengangkat K2 menjadi CPNS. Sebelumnya, jumlah honorer K2 di Pemkot Batu sebanyak 122 orang, dan pada tahun 2015 lalu 57 orang sudah diangkat menjadi CPNS. Sementara sisanya 65 orang K2 batal jadi CPNS karena ada PP 53 tahun 2005 mengenai penyelesaian honorer.

“Sebelumnya honorer K2 diselesaikan secara bertahap, tapi tahun ini tidak bisa mengangkat k2 menjadi CPNS. Hal itu membuat 65 honorer K2 di Batu pupus harapan,” jelasnya.

Keberangkatan mereka ke Jakarta ini tidak sendiri, karena honorer dari seluruh daerah di Indonesia juga melakukan gerakan yang sama.

Mereka menuntut presiden untuk mereka bisa diangkat menjadi CPNS, dan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Dari 65 honorer K2, yang berangkat hanya 42, karena yang lain masih memiliki anak kecil,” tandasnya. Q sup

Musda Muhammadiyah Kota Batu Bahas Theologi Lingkungan Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan dan tidak ramahnya manusia terhadap lingkungan menjadi perhatian dari Muhammadiyah Kota Batu. Oleh karena itu salah satu topik yang dibahas dalam Musda ke-4 Muhammadiyah Kota Batu pada 13 14 Pebruari mendatang adalah persoalan theologi lingkungan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua PD Muhammadiyah Kota Batu Dr Nurbani saat menggelar Konprensi Pers di Panti Asuhan Muhammadiyah di Bumiaji Kota Batu, Rabu kemarin (10/2) kemarin.

Dijelaskan, dalam pandangan orang saat ini menanam pohon itu sebagai proyek investasi yang punya nilai ekonomis semata. Padahal agama menganjurkannya karena menanam pohon itu sunnah.

“Jika daunnya dimakan ulat itu sedekah, ulat dan buahnya dimakan burung itu sedekah, dan oksigen yang memberi kehidupan manusia itu juga sedekah. Jadi menanam pohon itu akan memberikan kepada kita pahala yang terus menerus,” tuturnya.

Ditambahkan, jika membangun masjid, maka fungsinya hanya untuk orang-orang ter-

tentu, yaitu Islam. Tetapi kalau menanam pohon maka fungsinya untuk semua orang (universal).

“Apalagi masjid yang kita miliki sekarang sudah banyak dan bagus-bagus, tinggal memakmurkannya saja,” tukasnya.

Dikatakan, kerusakan lingkungan saat ini sudah cukup memprihatinkan. Polusi debu, polusi sampah dan plastik terjadi di mana-mana, baik di kota maupun desa. Banjir dan tanah longsor menjadi berita setiap hari kala musim hujan datang. Padahal kejadian tersebut dapat dicegah, jika aktifitas kehidupan manusia selalu mengedepan prinsip

supriyanto/bhirawa

Ketua PDM Kota Batu Dr Nurbani didampingi jajaran pengurus harian saat menggelar konperensi pers persiapan Musda Muhammadiyah ke-4 Kota Batu ramah lingkungan.

“Masyarakat harus dipahamkan bahwa membuang sampah di sungai itu haram.

Karena dampaknya selain bisa menimbulkan banjir karena sungainya tersumbat sampah, juga menimbulkan bau tak sedap dan membahayakan kehidupan di air,” terang Nurbani.

Sebagai aplikasinya, warga

Muhammadiyah akan melakukan aksi cabut paku di pohon, labelisasi pohon-pohon tua yang perlu diselamatkan, gerakan menanam satu orang satu tanaman, dan gerakan satu hari tanpa plastik. “Plastik itu bahan yang tidak bisa membusuk dan terurai oleh tanah, sehingga penggunaan plastik harus dibatasi. Kan-

tong plastik misalnya. Seringkali hanya sekali pakai terus dibuang. Nah kita ingin lakukan gerakan penggunaan kantong plastik dipakai ulang berkali-kali, sehingga mengurangi volume sampah plastik,” tambah Sekretaris PDM Kota Tsalis Rifai.

Kota wisata Batu yang setiap tahunnya dikunjungi jutaan wisatawan mulai merasakan dampak terus menumpuknya volume sampah, terutama sampah plastik. Kalau tidak dikendalikan penggunaan kantong plastik tersebut, maka suatu saat Kota Batu menjadi gunung sampah plastik. Dalam Musda Muhammadiyah ke-4 tersebut, ada 25 calon yang akan dipilih untuk masuk kepengurusan PDM 2016-2020 mendatang. Tidak sama seperti kegiatan ormas keagamaan lainnya, pembukaan Musda ke-4 PDM Kota Batu akan diisi dengan parade seni budaya tradisional dan modern maupun Islami, donor darah, pengobatan gratis, dan kuliner gratis. Q sup

OLAHRAGA

10 LINTASAN

KONI Sulteng Masih Berharap Dua Cabang Lolos Palu, Bhirawa KONI Sulawesi Tengah masih berharap dua cabang yang melaksanakan prakualifikasi PON XIX bisa meraih tiket sehingga dipastikan lolos ke ajang empat tahunan itu.

"Kita masih harap cabang menembak dan sepak bola bisa lolos ke PON XIX di Jabar 2016," kata Sekretaris Umum KONI Sulteng Safei Datu Palinge di Palu, Rabu.

Ia mengatakan jumlah cabang yang sudah lolos ke PON ada 20 cabang.

Jika dua cabang tersebut bisa meraih tiket, maka dipastikan jumlah cabang yang berlaga di PON bertambah menjadi 22 cabang.

Dengan jumlah cabang yang lolos tersebut, akan semakin besar peluang kontingen Sulteng untuk merebut medali dan memperbaiki peringkat di PON kali ini ke posisi lebih terhormat.

Melihat catatan prestasi cabang menembak dan sepak bola beberapa tahun terakhir ini, Safei optimis keduanya bisa lolos ke PON. Apalagi materi pemain sepak bola praPON Sulteng cukup bagus dan telah terbukti dalam beberapa kali keikutsertaan dalam kompetisi terakhir di Sulawesi Barat (Sulbar), tim Sulteng berhasil tampil sebagai juara.

Menurut dia, sangat layak tim sepak bola pra-PON Sulteng menjuarai Sulbar Cup, karena memang perekrutan pemain dilakukan secara profesional.

Cabang sepakbola Sulteng terakhir kali tampil di PON 2008 di Kalimantan Timur (Kaltim).

Pada PON tersebut, tim sepakbola Sulteng langsung tersisih pada babak penyisihan dan sekaligus cabang olahraga pertama yang harus pulang kampung lebih awal.Q ant

Kamis Legi 11 FEBRUARI 2016

Suryanaga Keluhkan Hadiah Piala Gubernur Jatim Surabaya, Bhirawa Ketua PB Suryanaga Mutiara Timur, David Suyanata mengeluhkan nominal hadiah Piala Gubernur Jawa Timur Open 2016 yang digelar Pengprov PBSI Jatim karena dinilai terlalu kecil. Ia juga melihat panitia cenderung mencari keuntungan.

Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Gubernur Jatim yang digelar di Kediri, 16-20 Februari lalu melombakan 4 kategori kelompok usia dengan nominal hadiah tidak sebanding dengan titel Piala Gubernur. Untuk juara pertama kategori usia dini tunggal putra/putri hanya diberikan hadiah sebesar Rp 750 ribu.

Sedangkan runner up 500 ribu

dan semfinalis Rp 350 ribu.

Kemudian di Remaja (U-17) juara hanya diberikan hadiah senilai Rp 2 juta untuk nomor ganda dan Rp 1,5 juta untuk nomor tunggal, "Even ini membawa nama Gubernur Jatim, namun hadiahnya sangat kecil," kata David Suyanata, Rabu (10/2).

Hal lain yang membuat ia prihatin, karena panitia mena-

wawan t/bhirawa

Ketua PB Suryanaga Mutiara Timur, David Suyanata

rik biaya pendaftaran. Dari surat edaran panitia, dari lima kategori pertandingan dibebankan biaya pendaftaran dengan jumlah bervariasi.

Tunggal usia dini dan tunggal usia anak dibebankan biaya Rp 75 ribu. Sedangkan untuk tunggal pemula dan remaja dikenakan biaya Rp 100 ribu.

Disusul ganda remaja sebesar Rp 125 ribu. "Kalau dihitung dari pendapatan biaya pendaftaran sudah lebih dari cukup untuk jumlah hadiah seperti itu," ucapnya.

Estimasinya, dari total maksimal peserta berjumlah 800 pendaftar, maka dari uang

Porlasi Akui Dapat Tugas Berat Persiapkan AG

KONI: Pelatda Terpusat Tunggu Anggaran Turun Palu, Bhirawa Sekretaris KONI Sulawesi Tengah Safei Datu Palinge mengatakan pelatidan daerah (pelatda) terpusat bagi para atlet cabang yang lolos PON XIX di Jabar 2016 masih menunggu anggaran yang hingga kini belum juga turun.

"Kita agendakan pelaksanaan pelatda terpusat pada Maret 2016," katanya di Kantor Sekretariat KONI Sulteng di Palu, Rabu.

Ia tidak merinci nilai anggaran dari Pemprov Sulteng yang dialokasikan untuk PON XIX yang akan berlangsung di Jabar 2016, kecuali mengatakan jika anggaran sudah turun, KONI langsung melaksanakan pelatda terpusat.

Menurut dia, semua sarana dan fasilitas pelatda sudah dipersiapkan.

"Kami tinggal menunggu anggaran cair," katanya.

Sementara ini, kata Safei, cabangcabang yang lolos ke PON sedang giat melaksanakan TC sendiri dengan biaya sendiri.

Hingga kini sudah 20 cabang dari sekitar 30-an cabang yang diikuti Sulteng pada prakualifikasi berhasil meraih tiket ke PON. Cabang-cabang yang lolos itu antara lain, sepak takraw, voli pasir, voli indor, judo, kempo, karate, pencak silat, biliar, bina raga, balap sepeda, balap motor, dayung, taekwondo, renang, anggar, tinju dan paralayang.

Paralayang merupakan cabang yang baru kali ini lolos ke PON. Dua kali pelaksanaan PON terakhir, cabang olahraga tersebut gagal merebut tiket.

Melihat jumlah cabang yang lolos pada PON XIX, KONI Sulteng sangat optimistis dapat memperbaiki peringkat ke tempat yang lebih bagus dari sebelumnya.

PON XVIII di Pekanbaru, Sulteng hanya menempati peringkat ketiga dari bawah.Q ant

Kota Mojokerto akan menjadi tuan rumah Kejurprov bola voli remaja.

wawan t/bhirawa

Mojokerto Tuan Rumah Kejurprov Bola Voli Remaja Surabaya, Bhirawa Pengprov Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Jatim memutuskan untuk memindahkan tempat pertandingan Kejurprov bola voli remaja dan bola voli pantai dari Kota Probolinggo ke Kota Mojokerto.

Keputusan itu diambil karena Kota Probolinggo sudah ditunjuk sebagai tuan rumah Proliga yang digelar pada Bulan Maret mendatang.

“Kejuarprov tidak mungkin kami undur pada bulan april atau mei karena peserta kebanyakan SMP kelas 3, dimana pada bulan tersebut mereka melaksanakan ujian sekolah.

Akhirnya kami memutuskan dipindahkan ke Kota Mojokerto dan sudah melaksanakan rapat

koordinasi teknis,” kata Sekretaris Umum PBVSI Jatim AKBP AY Murni di sekretariat Pengprov PBVSI Jatim di Polda jatim Rabu (10/2).

Pelaksanaan Kejurprov Bola voli Remaja tersebut dan disepakati pelaksanaannya pada tanggal 10 -16 Maret 2016 untuk bola voli indoor dan 7-9 maret 2016 pelaksanaan bola voli pantai di SMANOR Sidoarjo.

Memang pelaksanaan bola voli pantai dan bolavoli indoor dilaksanakan terpisah karena Kota Probolinggo belum mempunyai lapangan bola voli pantai.

Kesiapan Kota Mojokerto walaupun pemindahan ini dadakan tidak ada persoalan untuk menggelarnya sesuai jadwal. Hanya saja perlu persiapan ekstra

untuk mempersiapkan event tersebut agar sukses. Selain itu, mundurnya event tersebut tidak berpengaruh bagi persiapan atlet, justru pelaksanaanya akan lebih matang, karena seluruh tim bisa mempersiapkan diri lebih baik.

Lebih lanjut Murni menjelaskan, Pengprov PBVSI Jatim masih menerapkan aturan pembatasan pemain yang tergabung dalam Puslatda PON, Pelatnas, Proliga, Livoli Divisi Utama tidak diperkenankan main dalam event tersebut. Alasanya kaderisasi atlet dan regulasi ini sudah diterapkan 2015 kemarin. “Harapan kami muncul bibit baru dari event ini,” katanya. Q wwn

Kanpora Gelar Penyegaran Wasit dan Pengawas Pertandingan

Empat Pemain Persipura Direkrut Masuk Tim PON Jayapura, Bhirawa Empat pemain muda klub Persipura Jayapura direkrut masuk dalam tim Pekan Olahraga Papua yang akan berlaga di Bandung, Jawa Barat, pada tahun 2016.

"Mereka adalah Osvaldo Haay, Yance Wenda, Muhammad Tahir, dan Chris," kata Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Benhur Tommy Mano di Kota Jayapura, Papua, Rabu.

Menurut dia, keempat pemain tersebut segera bergabung dengan pemain muda PON Papua lainnya yang telah menjalani sejumlah latihan.

"Mereka kan masih muda, jadi bisa langsung kami rekrut," katanya.

Apa lagi, kata Benhur Tommy Mano yang akrab disapa BTM, mengatakan berdasarkan rapat pada Selasa (9/2) malam antara manajemen, pelatih, dan seluruh pemain tim Persipura Jayapura disepakati bahwa Boaz TE Solossa dan kawan-kawan memilih istirahat sementara dulu.

"Kan semalam kita sudah sepakati, bersama bahwa aktivitas tim Persipura istirahat sementara menunggu ada turnamen yang jelas," kata BTM yang juga Ketua Umum Persipura Jayapura itu.

Sementara mengenai pemain Persipura lainnya, BTM tidak mempersoalkan jika dilirik dan direkrut oleh klub profesional lainnya selama, tidak ada turnamen yang pasti untuk diikuti oleh tim yang bermarkas di Stadion Mandala, Kota Jayapura itu.Q ant

yang dikantongi panitia berkisar Rp 80 juta, "Itu belum dari sponsor, karena untuk even bulutangkis tidak sulit cari sponsor," katanya.

Ia juga mengaku, sebelum turun di event ini, para atlet Suryanaga juga sudah berlatih keras dengan mengikuti TC yang menghabiskan dana Rp20 juta. "Atlet sudah latihan memeras keringat. Daripada seperti ini, mendingkan uang klub saya bagi ke atlet agar mereka lebih giat berlatih untuk persiapan even lainnya," kata pria yang juga pengusaha karoseri itu. Q wwn

Stadion Gelore Merdeka Kraksaan saat dilakukan perbaikan.

Probolinggo, Bhirawa Dalam rangka meningkatkan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan, Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Probolinggo bekerja sama dengan Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Kabupaten Probolinggo menggelar penyegaran wasit dan pengawas pertandingan.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta wasit dan pengawas pertandingan se-Kabupaten Probolinggo. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari anggota Komite Wasit PSSI Purwanto. Serta Agung Windarto dari Paiton tentang pemanfaatan media sosial untuk pengembangan informasi kepada masyarakat.

wiwit/bhirawa

Kepala Kanpora Kabupaten Probolinggo Syafi’uddin melalui Kasi Pengembangan Keolahragaan Chalid Abubakar, Rabu 10/ 2 mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka untuk mempersiapkan wasit dan pengawas pertandingan dalam Liga Pelajar Tingkat SMP-SMA tahun 2016 di Kabupaten Probolinggo.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi wasit dan pengawas pertandingan. Kita patut bersyukur karena yang memberi materi adalah anggota Komite Wasit PSSI,” katanya.

Dengan adanya kegiatan ini Chalid yang juga anggota Exco Askab PSSI Probolinggo ini mengharapkan agar mutu dan

kualitas wasit dan pengawas pertandingan di Kabupaten Probolinggo bisa semakin baik.

“Semoga ke depan peningkatan kualitas perangkat pertandingan bisa lebih bagus. Dengan demikian, kualitas pertandingan yang dilakukan bisa semakin baik dan menghasilkan atlet-atlet muda yang bisa dibanggakan di Kabupaten Probolinggo,” harapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, apa lagi Stadion Gelora Merdeka (SGM) di Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo usai direnovasi. Ada banyak bagian dari stadion itu yang direnovasi.

Tapi, beberapa bagian saja yang saat ini diperbaiki dengan dana sebesar Rp 1,8 M. Salah satu titik yang diperbaiki adalah rumput lapangan.

Perbaikan ini diawali dengan melakukan pengurukan tanah di area lapangan. Diketahui, proyek renovasi stadion ini dijatah waktu 3 bulan ke depan ini. Salah satu fokusnya adalah perbaikan rumput lapangan yang saat ini sudah selesai dan siap dipakai utuk berbagai pertanidingan olahraga.

Maklum, kondisinya sebelumnya memang sudah sangat tidak layak digunakan bermain bola. Lapangan tempat bermainnya saat itu sangat keras dan tidak jelas garisnya. Belum lagi permukaan lapangannya yang tidak rata, sehingga laju bola jadi tidak jelas arahnya, ungkapnya. Q wap

Jakarta, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (PB Porlasi) mengakui jika kedepannya mendapatkan tugas berat terutama dalam menyiapkan atlet untuk menghadapi Asian Games (AG) 2018 di Tanah Air. "Kita akan menjadi tuan rumah. Ini merupakan tugas berat yang harus kita hadapi. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan baik," kata Ketua Umum PB Porlasi, Laksamana Muda TNI Darwanto di Jakarta, Rabu.

PB Porlasi periode 20152020 secara resmi dikukuhkan oleh KONI Pusat di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelantikan sendiri dipimpin langsung Ketua Umum Tono Suratman. Laksamana Muda TNI Darwanto menegaskan, dengan adanya tugas berat tersebut pihaknya akan bergerak cepat untuk mempersiapkan atlet. Langkah pertama yang dilakukan adalah menginventarisasi atlet-atlet layar yang ada di seluruh Indonesia.

"Kami ingin potensi atlet bisa terdata dengan baik.

Kami ingin mereka juga berkesempatakan untuk unjuk kemampuan terbaik pada kejuaraan di level nasional maupun internasional," katanya menambahkan.

Terkait kejuaraan internasional sebelum menghadapi Asian Games 2018, PB Porlasi baru juga sudah menyiapkan beberapa program unggulan. Hal ini dilakukan untuk menambah jam terbang terutama bagi atlet yang saat ini menjalani pemusatan latihan nasional.

Sesuai dengan rencana, kejuaraan internasional yang akan diikuti oleh atlet Indonesia dalam waktu dekat adalah di Dubai Uni Emirat Arab, 6 Maret. Selanjutnya akan turun di kejuaraan di Jepang, Oktober mendatang.

"Untuk yang di Dubai merupakan debut dari PB Porlasi kepengurusan baru.

Yang jelas kami akan terus berusaha mengirimkan atlet ke kejuaraan internasional selain yang sudah terjadwal," kata Darwanto menegaskan.

Meski layar merupakan olahraga olimpik, Indonesia terbilang belum banyak melahirkan atlet potensial.

Meski demikian, PB Porlasi tidak patah semangat untuk mencari bibit-bibit baru yang kedepannya akan dijadikan tumpuan Indonesia di kejuaraan internasional.

"Kita memang belum mendapatkan modal emas.

Tapi itulah tantangannya.

Bahkan, kami akan memberikan apreasi khusus pada atlet layar berprestasi. Saya akan bantu untuk masuk menjadi TNI AL," kata pria yang saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur itu. Pihaknya menegaskan, selama menangani PB Porlasi pihaknya tidak hanya bertugas mencari dan membina atlet layar di Indonesia.

Namun, juga memikirikan masa depan atlet itu sendiri.

Sementara itu Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman mengatakan, tantangan PB Porlasi memang cukup berat sama dengan cabang olahraga yang lain. Namun, pihaknya optimistis jika kedepannya akan mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.Q ant

KONI Belum Akan Lantik Kepengurusan IMI Baru Jakarta, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat dipastikan belum akan melantik kepengurusan Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia periode 2015-2019 karena masih ada permasalahan menyangkut pemilihan.

"Memang benar. Belum akan ada pelantikan PP IMI baru.

Masih ada permasalahan yang diajukan calon yang tidak terpilih," kata Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman di sela pelantikan PB Porlasi di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu.

Pada Musyarawah Nasional (Munas) PP IMI diakhir Desember 2015 telah terpilih ketua baru yaitu Sadikin Aksa. Pengusaha asal Makassar ini terpilih secara aklamasi setelah calon lain yaitu Prasetyo Edi Marsudi mengundurkan diri karena menilai pemilihan bermasalah.

Meski demikian, Prasetyo Edi Marsudi ternyata tidak menyerah begitu saja. Pria yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta masih mempermasalahkan keabsahan Sadikin Aksa sebagai ketua induk organisasi otomotif Indonesia.

Bahkan permasalahan ini diadukan ke KONI. KONI pusat pimpinan Tono Suratman bahkan turun langsung untuk melakukan mediasi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Hanya saja hingga saat ini belum ada titik temu.

"Kami sudah memanggil kedua belah pihak untuk membahas masalah ini. Yang jelas kami ingin permasalahan ini bisa secepatnya terselesaikan. Banyak tantangan yang harus dihadapi untuk kedepannya," kata Tono menambahkan.

Sebelumnya, pihak Prasetyo Edi Marsudi telah menyatakan sikap untuk mempermasalahkan Munas PP IMI yang sudah berlangsung. Bahkan, untuk menyelesaikan permasalahan yang tersebut pihaknya menggandeng kuasa hukum, Ngatino.

Selain melakukan mediasi yang ditengahi KONI Pusat, pihak Prasetyo Edi Marsudi bersama pendukungnya yaitu sebanyak 13 pemilik suara juga berencana mengadukan permasalahan yang ada ke Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI).

Terkait pemanggilan KONI oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Tono Suratman menjelaskan jika tidak ada sangkut pautnya dengan IMI meski Sadikin Aksa merupakan kerabat dari orang nomor dua di Indonesia itu.

"Pemanggilan kemarin, Selasa (9/2) murni urusan KONI. Sekarangkan kepengurusan baru," kata mantan Ketua PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia itu.Q ant

Kamis Legi, 11 FEBRUARI 2016

Komisi C Minta Dirut BUMD Baru Bekerja Optimal l Sambungan hal 1

tidak banyak memberikan sumbangsih, bahkan di antaranya ada yang tidak menyumbang apapun alias nol.

Dari total 9 BUMD, pada 2015 kesemuanya hanya menyetor pendapatan Rp 350 miliar. Dari jumlah tersebut Bank Jatim menyumbang Rp 311,7 miliar. Artinya 8 BUMD lainnya hanya menyumbang tidak lebih dari Rp 40 milar. Jumlah yang relatif kecil jika dibandingkan APBD Jatim 2015 yang mencapai Rp 22,8 triliun.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Kusnadi menegaskan sesuai UU No 23 Tahun 2014 dijelaskan jika BUMD dapat memberikan kontribusi ke APBD dan dapat membiayai daerah. Karenanya ke depan Komisi C akan terus mendorong agar Dirut BUMD yang baru dapat berkontribusi banyak di APBD Jatim. ‘’Kami sudah memberikan masukan kepada mereka agar bekerja keras dan bisa mendorong BUMD untuk dapatnya membiayai daerah,’’lanjutnya, Rabu (10/2).

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jatim yang lain, Irwan Setiawan mengatakan jika Komisi C DPRD Jatim telah melakukan studi banding ke Jakarta. Mereka mendatangi Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ”Banyak yang harus dibenahi. Restrukturisasi perlu dilakukan untuk BUMD yang selama ini tidak memberikan kontribusi ,”tegas politisi asal PKS ini.

Irwan menjelaskan restrukturisasi menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan kinerja BUMD. Bagi BUMD yang belum sehat secara manajerial ataupun keuangan, akan digabung dengan BUMD lain untuk efektivitas. ”Namun bila ternyata tidak ada harapan, likuidasi atau pembubaran bisa saja dilakukan,” tambahnya.

Dalam studi banding di BUMN itu, didapat pula saran untuk menguji setiap perusahaan. Terdapat uji tuntas akuntansi, uji tuntas terkait kontrak-kontrak.

Hal tersebut harus dilakukan sebelum restrukturisasi dilakukan. ”Kita uji ada tidak kewajiban-kewajiban perusahaan yang belum terselesaikan. Agar upaya penggabungan tidak sia-sia,” lanjutnya.

Irwan menegaskan BUMD tidak diperkenankan melakukan penggabungan tanpa melalui perda. Sebab hal tersebut telah diatur pada UU No 23 Tahun 2014. Hanya saja tidak ada usulan terkait restrukturisasi BUMD pada program pembentukan perda tahun 2016. ”Itu tugasnya eksekutif.

Harus terus didorong, jangan molor terus,” tambah Irwan. n cty

Armada Pendukung Trem Mulai Dipersiapkan l Sambungan hal 1

Jadi dengan target operasi trem mulai 2017, maka diharapkan trunk dan feeder di waktu tersebut juga dalam posisi yang sudah siap operasi.

Sebab, kata dia, trunk dan feeder ini adalah salah satu saran transportasi pendukung AMC. Di mana trunk akan beroperasi dari terminal Purabaya-Darmo-Perak.

Rute tersebut berlaku hingga trem beroperasi. Sebab jika sudah beroperasi, maka rute trunk akan dialihkan dari PurabayaDiponegoro-Perak.

Akan ada 30 armada trunk yang akan berhenti di 46 halte. Halte-halte tersebut akan dekat dan memberikan akse mudah ke AMC. Sedang headway trunk ini adalah 10 menit. Setiap armada trunk akan bisa mengangkut 85 penumpang “Sedangkan untuk feeder akan dilakukan pengadaan sebanyak 16 armada.

Dengan rutenya sepanjang jalan MERR, yaitu Jalan Rungkut Asri Tengah-Jalan Kenjeran. Feeder ini sebagai pendukung AMC jenis monorail di timur,” katanya.

Setiap armada feeder akan bisa mengangkut penumpang sebanyak 15 orang. Dengan headway selama sepuluh menit, feeder ini akan berhenti di 46 halte. n geh

Jadi Dosen di UMM l Sambungan hal 1

dan Norwegia punya hubungan baik.

Indonesia banyak mengekspor tekstil, olahan makanan, bahkan sepeda. Kami juga mengekspor ikan salmon, bahkan 60 persen salmon yang dikonsumsi di Indonesia berasal dari negara kami,” ujarnya.

Selain barang, katanya, kerjasama yang intensif antara Indonesia dan Norwegia juga dalam bidang iklim dan hutan, teknologi pertambangan, dan hak asasi manusia (HAM). “Berbeda dengan Norwegia, Indonesia ini mayoritas muslim dengan banyak suku budaya, namun mempunyai toleransi tinggi. Di Norwegia ini sangat homogen, tapi meskipun saya muslim, tidak ada masalah mengenai toleransi di sana,” ujarnya.

Menyinggung masalah lingkungan, Stig menganggap Indonesia masih belum terlambat untuk mengubah kebiasaan yang merusak lingkungan. Di Norwegia hampir tidak ada yang menggunakan motor ataupun mobil. Warganya selalu menggunakan sepeda angin atau jalan kaki. “Di kantor kedutaan saya di Jakarta, saya selalu menggunakan sepeda angin kalau ke kantor, meskipun masih lebih dominan para pengendara motor dan mobil,” ucapnya.

Menurut dia, UMM menjadi salah satu kampus pioner yang menggunakan sepeda angin di areal kampusnya. “Saya senang melihat kampus ini sangat hijau, teduh, dan banyak sepeda yang bisa digunakan,” ujar Stig. n geh

11

SAMBUNGAN Pesawat Latih TNI Jatuh, 4 Orang Jadi Korban katan bangkai pesawat tidak mudah, karena harus menghancurkan bagian depan rumah Mujianto.

“Semuanya sudah kita rundingkan dengan pemilik rumah, dan nantinya di tempat tersebut akan kita buat monumen, rumahnya kita pindah jika keluarga setuju. Tetapi jika tidak maka akan kita bangun lagi,”tuturnya.

Pihaknya menyebut, kondisi pesawat Tucano dalam kondisi normal saat terbang dan sedang melaksanakan tes fly. Jadi secara umum semuanya normal.

Namun demikian pihaknya akan menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat tersebut.

“Kami mohon doa restu agar penyebab kecelakaan ini bisa segera diketahui. Sambil menunggu hasilnya maka seluruh Tucano di Abd Saleh dilarang terbang terlebih dahulu,”urainya.

Terkait dengan pengalaman terbang pilot Tucano yang naas tersebut, KSAU memastikan jika pilot telah memiliki pengalaman 3.000 jam terbang dan khusus di Tucano pengalaman terbangnya sudah 700 jam.

Pihak TNI AU telah menyiapkan fasilitas untuk pemulangan jenazah di tempatnya masing-masing sesuai dengan keinginan keluarga.

Sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku telah melaporkan ke Presiden Joko Widodo mengenai jatuhnya pesawat Super Tucano di Malang. “Saya yang melaporkan,” ujar Gatot di Kompleks

l Sambungan hal 1

Tucano milik TNI AU jatuh.

Warga Kota Malang ini rumahnya mengalami kerusakan paling parah dalam kecelakaan tersebut. Mujianto pun mengalami luka-luka. Namun belum diperoleh informasi di mana Mujianto kini dirawat Korban selamat atas nama Sofi Wahyu Musama (17) yang juga keponakan Mujianto dan Sudarmaji warga Perum Asrikaton Blok Gg V Nomor 7 Pakis Kab Malang.

Sampai berita ini diturunkan bangkai pesawat masih dalam evakuasi pihak Lanud Abd Saleh Malang. Lokasi kejadian tertutup untuk masyarakat.

Bahkan awak media juga tidak diizinkan untuk mendekat lokasi kejadian.

Marsekal TNI AU Agus Supriatna Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), kepada wartawan usai meninjau lokasi kejadian mengutarakan pihaknya ingin melihat langsung insiden jatuhnya pesawat Tucano.

Menurut KSAU, posisi badan pesawat masuk ke dalam rumah dan menghunjam tembus ke lantai. Yang tersisa tinggal ekornya saja.

“Kami sudah bertemu dengan keluarga korban untuk menyampaikan bela sungkawa.Bahkan kami juga ikut melakukan salat jenazah,”ujar KSAU di ruang VVIP Bandara Abd Saleh.

Pihaknya juga menyampaikan jika untuk proses pengang-

Pelantikan Kepala Daerah di Jatim Dibagi Dua Gelombang

Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/2).

Namun, dirinya belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai penyebab dari jatuhnya pesawat itu. Karena masih dalam investigasi tim dari TNI AU. “Sementara keterangan itu yang saya sampaikan. Untuk lebih lanjut sedang diadakan penelitian lebih lanjut,” katanya.

Kendati demikian, dia berjanji usai invenstigasi maka akan ada evaluasi dari alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki oleh TNI. “Saya katakan setelah diketahui baru bersikap, jangan pas jatuh langsung kita evaluasi,” pungkasnya.

Wakil Wali Kota Malang Sutiaji juga ikut meninjau lokasi kejadian dan menyebut ada tiga rumah warga yang rusak akibat tertimpa pesawat. Kondisi korban meninggal masih dalam keadaan utuh. “Satu rumah rusak berat dan ada korban warga sipil yang meninggal,” kata Sutiaji.

Sutiaji menyatakan bela sungkawa kepada warga sipil yang menjadi korban. Ia memastikan Pemda akan bekerjasama dengan Lanud Abdul Rahman Saleh memperbaiki rumahrumah yang rusak.

Pihaknya juga akan memberi santunan kepada para korban.

Namun besaran santunan masih akan dibicarakan dengan Dinas Sosial, BPBD, dan BPJS. “Sebagian puing pesawat masih ada di lokasi dan yang lainnya sudah dievakuasi,” jelas Sutiaji. n mut

Status Sidoarjo Naik Jadi Tanggap Darurat Bencana l Sambungan hal 1

Ia menambahkan, informasi dari BMKG Juanda, curah hujan 7 hari kedepan masih akan tinggi.

Akibat curah hujan yang tinggi itu, sejumlah SKPD di Kab Sidoarjo sempat tergenang air.

Seperti yang menimpa Dinas Koperasi Perindag ESDM Kab Sidoarjo dan Liponsos Dinas Sosial Kab Sidoarjo. Sejumlah sekolahan juga tergenang air, seperti SDN Sidokare, SDN Sidokumpul dan SDN Sedati Gede 1. ‘’Untuk tengah kota bisa segera surut setelah Dinas Pengairan mengoperasikan pompa airnya selama 24 jam,’’ kata Dwijo.

Menurut Dwijo, banyak faktor terjadinya banjir. Di antaranya, air pasang laut bersamaan dengan datangnya hujan dengan curah tinggi sehingga air tidak bisa cepat mengalir ke laut, hanya tergenang saja. Selain itu kurangnya resapan air. Karena itu diperlukan normalisasi saluran tersier. ‘’Apalagi menurut BMKG Juanda hujan tahun ini curahnya lebih tinggi dibanding tahun lalu,’’ katanya.

Dalam mendirikan posko tanggap darurat bencana, menurut Dwijo di antaranya juga mendirikan posko kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo dr Ika Harnasti menyampaikan, dalam posko kesehatan di sejumlah tempat, seperti di Posko Bungurasih dan Posko Kedung Rejo, ia menginstruksikan agar pihak Puskesmas di wilayah terdampak itu menyediakan obat-obat yang dibutuhkan oleh

para warga yang mengungsi.

Seperti diberitakan Bhirawa kemarin, intensitas hujan yang tinggi beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah daerah di Jatim terkena banjir. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, sebanyak lima daerah dikepung banjir yang cukup parah.

Kepala BPBD Provinsi Jatim Sudharmawan mengatakan pantauan BPDP Jatim banjir telah menerjang Gresik, Jombang, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto.

“Lima daerah ini bisa dikatakan banjirnya paling parah dibanding daerah lainnya di Jatim,” kata Kepala BPBD Provinsi Jatim Sudharmawan, Selasa (9/2).

Mengungsi ke Balai Desa Sementara itu puluhan warga Desa Kademangan Mojoagung Jombang berbondong-bondong ke Balai Desa setempat, Selasa (9/2) malam. Hal ini menyusul datangnya banjir akibat luapan air Sungai Gunting ke permukiman hingga mencapai lutut orang dewasa. “ Ada sekitar 72 KK yang sempat mengungsi ke Balai Desa setempat, dua di antaranya wanita hamil,”ujar salah satu relawan di Posko BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Jombang.

Akibat luapan Sungai Catak Banteng dan Sungai Gunting yang melintasi kawasan Mojoagung, ada sekitar 107 permukiman warga Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang terkena banjir.

Dusun Kebondalem mengala-

mi luapan terparah, sedikitnya 79 rumah terendam air dengan ketinggian bervariasi yakni mulai 30 centimeter hingga 1,5 meter. Sedangkan di Dusun Pekunden sebanyak 40 rumah yang terendam.

“Selama musim hujan ini sedikitnya sudah tiga kali terjadi luapan banjir yang terjadi di sini, dan di setiap luapan debit airnya selalu meningkat,” ujar Basori (40) salah satu warga Dusun Kebondalem, Rabu (10/2).

Basori menambahkan, luapan banjir dapat dipastikan terjadi jika hujan di wilayah hulu kedua sungai tersebut turun dengan intensitas lebat dan lama. Untuk hulu Sungai Gunting berada di Kecamatan Wonosalam, sedangkan hulu Sungai Catak Banteng berada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

Hal senada juga diutarakan oleh Mustari (43) warga Dusun kebondalem. Dia beserta keluarga harus tiga kali mengungsi akibat banjir luapan ini. Dia berharap ada perhatian pemerintah karena banjir selalu datang setiap musim hujan.

Sementara itu, Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Jombang Nurhuda, mengatakan pihaknya sudah mengirimkan tim SAR ke lokasi. Hal itu dilakukan untuk membantu warga.

Termasuk mengevakuasi warga, jika memang diperlukan.

“Kita minta warga yang rumahnya berdekatan dengan sungai untuk sementar mengungsi ke Balai Desa. Yang kita dahulukan para lansia dan balita,” jelasnya. n kus, rur

l Sambungan hal 1

dilantik serentak, kecuali dua daerah yaitu Pacitan yang masa akhir periodesasinya 21 Februari 2016 dan Tuban yang berakhir 20 Juni 2016.

Sedangkan, 17 daerah yang dilantik sesuai jadwal rinciannya adalah Bupati Ngawi, Bupati Jember, Bupati Ponorogo, Bupati Lamongan, Bupati Kediri, Bupati Situbondo, Bupati Gresik dan Bupati Trenggalek. Selanjutnya Bupati Blitar, Bupati Mojokerto, Bupati Sumenep, Bupati Banyuwangi, Bupati Malang, Bupati Sidoarjo, Wali Kota Blitar, Wali Kota Pasuruan, serta Wali Kota Surabaya.

Pada proses pelantikan, lanjut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, di satu gelombang dilakukan pengambilan sumpah masing-masing kepala daerah, kemudian sambutan dan diakhiri ucapan selamat dari undangan.

Selain itu, ketua tim penggerak PKK masingmasing daerah juga akan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provins Jatim Dra Hj Nina Kirana Soekarwo MSi setelah proses pelantikan kepala daerah. Pelantikan juga dijadwalkan disaksikan oleh perwakilan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi, serta Pimpinan Forpimda Jatim lainnya.

Menurut Pakde Karwo, pada pelantikan nantinya ada pembatasan undangan karena terbatasnya lokasi, yakni pimpinan dewan dan Forpimda setempat, serta enam orang dari keluarga kepala daerah terpilih.

“Tenda di halaman sisi barat juga disiapkan untuk makan undangan, kecuali bupati terpilih dan Forpimda makannya di ruang VIP,” ucapnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini juga

berpesan kepada kepala daerah baru yang nantinya terpilih untuk mempelajari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional maupun Provinsi. “Jangan dilupakan juga program-program lama yang baik untuk dimanfaatkan, kemudian program baru sebagai hasil visi misi selama kampanye dijalankan. Itulah prinsipnya pembangunan,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim melalui Pemberitahuan tertuang dalam Formulir Berita Menteri Dalam Negeri Nomor 005/389/ SJ tertanggal 5 Februari 2016 telah memastikan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih.

Sementara itu dibatasinya jumlah keluarga yang akan menghadiri acara pelantikan Bupati/Wali Kota di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada 17 Februari mendatang, ditanggapi biasa saja oleh Bupati Kab Malang terpilih Rendra Krisna. Bupati dua periode ini menganggap pembatasan undangan itu wajar-wajar saja karena setiap kepala daerah yang diundang membawa serta 14 pejabat daerah. ‘’Saya kira memang perlu ada batasan keluarga yang hadir dalam acara pelantikan tersebut. Ini karena yang hadir nanti tidak saja bupati dan wakil bupati beserta istri.

Namun juga dengan jajaran Muspida termasuk KPU dan Bawaslu. Sementara kita tahu kapasitas di Gedung Negara Grahadi sangat terbatas. Jadi saya melihat hal itu wajar-wajar saja,’’papar politisi asal dari Partai Golkar ini, Rabu (10/2).

Namun terlepas dari itu, pihaknya mengaku belum menerima undangan dari Gubernur Jatim Soekarwo terkait rencana pelantikan kepala daerah di Gedung Negara Grahadi. Termasuk adanya rumor jika pelantikan bupati/walikota seIndonesia dilaksanakan di Istana Negara. n iib, cty

Letusan Gunung Bromo Masih Belum Stabil l Sambungan hal 1

“PVMBG melakukan evaluasi aktivitas Gunung Bromo setiap seminggu sekali, sehingga saat ini kami masih belum bisa menyampaikan untuk hasil evaluasi aktivitas Bromo sepekan terakhir,” paparnya.

Data di PVMBG tercatat aktivitas Gunung Bromo pada 10 Februari 2016 pukul 06.0012.00, secara visual cuaca mendung, suhu 14-20 derajat celcius, asap kawah teramati putih hingga kelabu dengan tekanan sedang hingga kuat, tinggi asap sulfatara berkisar 900 meter dari puncak atau 3.229 mpdl dengan arah angin condong ke barat-barat daya, dan terdangar suara

gemuruh lemah-sedang dari kawah.

“Untuk seismik tercatat gempa tremor dengan amplitudo 1-20 milimeter, namun dominan 4 milimeter, kemudian tiga kali gempa letusan dengan amplitudo maksimal 36 milimeter dan satu kali vulkanik dangkal dengan amplitudo maksimal 21 milimeter,” katanya.

Hendra mengatakan status Gunung Bromo masih siaga atau level III, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam dalam radius 2,5 kilometer dari bibir kawah Gunung Bromo. Artinya sepanjang jarak tersebut harus steril dari aktivitas warga dan wisatawan. n wap, ant

Gresik Disuntik Rp 900 M, Sidoarjo Perlu Tata Ulang Saluran Air l Sambungan hal 1

saluran air,” ujarnya.

Di sisi lain Pakde sudah memanggil Kepala Dinas PU Pengairan Jatim Dahlan untuk segera memprioritaskan Sidoarjo agar segera dituntaskan. Ia berpendapat bahwa tumpuan air memang lebih besar dari biasanya dan menurut BMKG curah hujan masih sangat tinggi pada Februari ini.

Terkait masalah banjir ini, Pakde Karwo mengaku sudah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas PU Pengairan untuk segera memperdalam dan memperluas saluran air. “Untuk mempercepat penyedotan air memang harus memakai pompa, tapi pengerukan dan pelebaran aliran sungai harus segera dilakukan,” katanya.

Pakde Karwo juga menyebut kita memang tidak bisa menyalahkan alam untuk kondisi seperti ini. Namun khusus di Sidoarjo untuk serapan air sangat berkurang, karena itu butuh pelebaran dan perluasan aliran air secepatnya.

Seperti yang diketahui, banjir di Sidoarjo telah terjadi sejak, Senin (8/2) hingga sekarang. Seperti di Kecamatan Sedati meliputi Griya Mapan, Kecamatan Sedati ketinggian air sekitar 40 cm, Desa Sedati Gede RT 1-16 masuk permukiman dengan ketinggian air 10-20 cm dan Sedati Agung, permukiman Komplek AURI ketinggian air 10-20 cm.

Lalu di Kecamatan Buduran tepatnya di Pasar Sukorejo, Buduran ket-

inggian air 40 cm dan Desa Sukorejo, Buduran Residen ketinggian air 40 cm.

Kecamatan Candi di Desa Jambangan ketinggian air 60 cm dan Desa Tenggulunan, Jalan raya tergenang 40 cm.

Kecamatan Sidoarjo di Perumahan Bluru Sidoarjo, ketinggian air 35 cm dan Sidokare Indah genangan 30 cm.

Kemudian di Kecamatan Taman tepatnya di Desa Sambiroto, Jemundo, Bringin Bendo, ketinggian air 35 cm, Desa Ketegan (Depan Brimob) ketinggian air 1-1,5 m dan Desa Jemundo, Sadang, Gilang, Kletek, genangan 2035 cm. Lantas di Kecamatan Waru di wilayah sekitar Pasar Waru tergenang 1 m, Wisma Tropodo I dan II, Tropodo Asri ketinggian air 40 cm dan Desa Bungurasih, Kedungrejo ketinggian air sekitar 1 m.

Bagaimana dengan banjir di Mojoagung, Jombang yang sudah terjadi bertahun-tahun? Pakde Karwo mengaku, kondisi tanah di kawasan tersebut merupakan tanah depresi atau di bawah rata-rata ketinggian tanah. Ketika hujan turun, maka air menggenang.

Mojoagung bisa ditangani dengan memompa air keluar. Tapi beberapa waktu lalu terjadi tanah jebol. “Setelah dilakukan analisis, tanah di sana kering kerontang, kemudian curah hujan tinggi, akhirnya jebol. Airnya masuk ke rekahan tanah yang kering tadi,” ungkap dia.

Dalam proses musim kemarau ke penghujan, lanjut Pakde, biasanya ada musim antara sekitar dua bulan.

Tapi tahun ini tidak. Begitu kemarau panjang, kemudian hujan deras, air masuk ke rekahan tanah-tanah yang kering. Daerah lain seperti Pasuruan dan Blitar, kasusnya sama. Tanahnya merupakan tanah depresi. Kalau wilayah Blitar ditutup, wilayah banjir di Tulungagung menjadi luas. “Itu juga tanah-tanah depresi,” ujarnya.

Tapi yang penting, menurutnya dengan hujan sederas ini jangan sampai melampaui Bengawan Solo.

Kalau kasusnya tiga hal tadi, salah satu terobosan Jatim ialah membuang air langsung ke laut. “Meniru cara Belanda dulu saat menangani debit air yang tinggi,” jelasnya. Hal itu juga sudah dilakukan di wilayah Sedayu Lawas, Lamongan.

Satgas Pembentukan Banjir Kian meluasnya banjir di Jatim memantik keprihatinan anggota Komisi E DPRD Jatim Mochammad Eksan.

Apalagi banjir seperti menjadi rutinitas yang terus berulang setiap datangnya musim hujan. Menurut politisi NasDem yang akrab disapa Eksan itu, sudah waktunya ada penanganan yang lebih serius dan terkoordinasi dalam menanggulangi bencana banjir. Karena itu, Eksan mengusulkan Pemprov Jatim membentuk Satuan Tugas (Satgas) Banjir. Satgas harus diberi otoritas oleh gubernur agar bisa bekerja secara cepat dan efektif. Bahkan kalau perlu di bawah koordinasi gubernur langsung.

“Penanganan banjir tak bisa lagi dikelola secara sporadis. Sudah saatnya dibentuk Satgas Banjir untuk menanggulangi banjir secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Satgas ini nantinya mengkoordinasi pemda dan instansi terkait, termasuk berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah tempat hulu Sungai Bengawan Solo yang menjadi salah satu penyebab banjir di Jatim,” ujar politisi asal Jember itu, Rabu (10/2).

Eksan mengungkapkan bencana banjir adalah gabungan antara kondisi alam dengan kesalahan pengelolaan alam oleh manusia. Karena itu, penanganan jangka panjang harus dilakukan untuk mengatasi banjir. Caranya, dengan melakukan penghijauan terhadap hutan yang gundul (reboisasi), menjaga aliran sungai dari sampah agar tidak tersumbat mencegah melubernya air laut dengan menanam mangrove dan mengatasi penyempitan serta pendangkalan sungai.

Karena itu sosialisasi dan edukasi terhadap lingkungan perlu dilakukan sejak dini terutama di sekolah dan pondok pesantren. Dengan begitu, generasi kita ke depan menjadi generasi yang peduli terhadap lingkungan.

Eksan menekankan pentingnya memberdayakan pesantren untuk menjaga lingkungan, sebab bicara Jawa Timur maka kita bicara provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di dunia.

Karena itu pesantren bisa menjadi pelopor dalam kegiatan pelestarian alam. n tam, iib, cty

Penataan Kawasan Bantaran Sungai Ngrowo Jadi Prioritas l Sambungan hal 1

Tapi itu setelah bendung gerak selesai dibangun,” ujarnya.

Syahri maupun Kepala Dinas

PUBMCK Tulungagung Sutrisno mengemukakan nilai pembangunan bendung gerak yang bersumber dari APBN dianggarkan sebesar Rp 25 miliar.

Pembangunan bendung gerak itu sendiri diharapkan memiliki fungsi ganda. Selain menjadi tampungan air dan mencegah banjir, debit air

yang terkontrol bisa mendorong terciptanya aliran Sungai Parit Agung atau Kali Ngrowo yang lebih bersih dan berfungsi sebagai wisata alam.

“Kalau seperti sekarang, Sungai Ngrowo kan terlihat kotor karena saat kemarau debit air turun drastis dan menyisakan lumpur serta limbah rumah tangga,” kata Syahri. *

12

Kamis Legi, 11 FEBRUARI 2016

Ketua DPRD Ismail M Hasani SE membacakan surat pataka dalam prosesi Hari Jadi Kota Pasuruan ke-330.

foto-foto: Hilmi Husain/Bhirawa

Pj Wali Kota Pasuruan, Dr Ir Wibowo Ekoputro MMT saat sambutan.

Pj Wali Kota Pasuruan menggunting pita balon udara, tertanda Hari Jadi Kota Pasuruan ke-330 di laksanakan.

Ribuan Masyarakat Terhibur dengan Kirab Pataka Hari Jadi Hari Jadi Kota Pasuruan ke-330 Meriah Ribuan warga Kota Pasuruan terhibur dengan kirab pataka yang digelar Pemkot Pasuruan dalam memperingati Hari Jadi Kota Pasuruan ke 330 di area GOR Untung Suropati, Kota Pasuruan, Rabu (10/2).

S

aking banyaknya warga hingga luar daer ah, membuat jalan yang dipakai rute kirab dari depan kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan (Disporabud) menuju GOR Untung Suropati terlihat bagai pagar manusia. Prosesi kirab pataka dihiasi dengan balutan budaya khas jawa.

Pj Wali Kota Pasuruan, Dr Ir Wibowo Ekoputro MMT dalam sambutannya mengajak masyarakat melalui peringatan Hari Jadi Kota Pasuruan ke 330 tahun 2016 supaya menjalin persatuan dan kebersamaan dalam membangun Kota Pasuruan yang lebih maju dan sejahtera. “Hendaknya dengan tema semangat Hari Jadi Kota Pasuruan, tak hanya dijadikan slogan dan motto semata. Tetapi

harus dijadikan sebagai motivasi bagi semua elemen masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif pada pembangunan Kota Pasuruan,” ujar Wibowo Ekoputro.

Selain banyak prestasi di tahun 2015 lalu yang terhitung tak kurang 20 prestasi di dapatkan, Kota Pasuruan juga berhasil dalam melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan secara langsung. Pasalnya, Pemilukada di Kota Pasuruan kemarin berlangsung aman, tertib dan kodusif.

“Pelaksanaan Pemilukada sudah berakhir beberapa waktu lalu dan kita sudah mengetahui bersama yang menjadi pemimpin Kota Pasuruan. Kami berharap, Wali Kota dan Wali Kota Pasuruan terpilih secepatnya dapat dilantik dan kemudian dapat segera bekerja,” tandas Wibowo Ekoputro.

Adapun pataka Hari Jadi Kota Pasuruan dibacakan oleh Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail M Hasani, SE. Sejarah Hari Jadi Kota Pasuruan di dasari dari pengangkatan Untung Suropati sebagai Adipati Pasuruan oleh Pangeran Nerangkusumo yang mendapat restu Raja Mataram, Amangkurat II, ditandai Pataka (surat pengangkatan) pada 8 Februari 1686.

Wali Kota terpilih, H Setiyono (kanan tiga), Wakil Wali Kota terpilih, Raharto Teno Prasetyo (kiri dua) menghadiri acara prosesi Hari Jadi Kota Pasuruan ke-330.

Sejumlah pejabat hadir dalam kirab pataka tersebut, termasuk juga Wali Kota Pasuruan dan Wakil Wali Kota Pasuruan terpilih periode 2016-2021, yakni H Setiyono-Raharto Teno Prasetyo. Berbagai acara hiburan rakyat dalam prosesi hari jadi juga ditampilkan untuk menghibur undangan dan ribuan masyarakat, diantaranya tarian remo. Q*

Pj Wali Kota Pasuruan, Ketua DPRD dan Sekda menggunakan pakaian khas kebaya jawa pada prosesi Hari Jadi Kota Pasuruan ke-330 (atas). Prajurit Wiroguno dan Wironini saat prosesi Hari Jadi Kota Pasuruan ke-330 terlihat bagai pagar manusia, lantaran ribuan warga berkerumun (kiri).

Pj Wali Kota Pasuruan (kanan tiga), Ketua DPRD (kiri tiga) di acara prosesi Hari Jadi Kota Pasuruan ke-330.

Tari Mracang berkesempatan menghibur undangan dan ribuan masyarakat Kota Pasuruan.

Komisi E Minta Pengalihan Wewenang Tak Perlu Dicemaskan Sekolah Tetap Bisa Gratis Asal Daerah Mampu Komisi E DPRD Jatim meminta semua pihak tak perlu khawatir dengan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, termasuk soal sekolah tak lagi gratis.

“

Selama ini yang gratis kan hanya dua, Kota Blitar dan Surabaya, sementara yang lain nya tidak. Jangan seolah-olah SMA dan SMK di seluruh Jatim itu gratis, tidak. Ini juga soal pemerataan, jangan yang satu gratis yang lain tidak,” kata Anggota Komisi E, Agus Dono Wibawanto. Kalau, misalnya, lanjut Agus, pihak Pemkab/Pemkot akan menggratiskan tidak masalah. “Itu soal teknis saja, nggak ada larangan. Yang jelas ini perintah UU yang harus dijalankan.”

Lagi pula, pengalihan hanya soal pengolahan, sementara gedung sekolah tetap ada di

kabupaten/kota. “Menurut saya ini malah bagus. Jadi kabupaten/kota bisa lebih konsentrasi mengelolah SD dan SMP. Hal-hal seperti sudah pasti dipikirkan secara cermat oleh teman-teman di Jakarta (DPR RI) yang membuat UU,” tandasnya.

Hal sama ditegaskan Wakil Ketua Komisi E, Suli Da’im, “Nggak masalah, itu sudah perintah UU. Ini hanya soal pembagian wewenang pengelolaan. Kalau SD dan SMP dikelola kabupaten/kota, SMA dan SMK (provinsi) dan perguruan tinggi (pusat),” katanya.

Soal kekhawatiran tak bisa gartis lagi, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menampiknya, “Ya tetap bisa gratis asal kabupaten/kota mampu soal anggaran pendidikannya, nggak masalah. Kalau di luar Surabaya dan Blitar itu mampu, ya silakan saja, nggak masalah.”tambahnya.

Keduanya juga sepakat jika pengambilalihan kewenangan ini dikaitkan dengan urusan politik. Apalagi selama ini kepala sekolah (kepsek) kerap ‘diseret-serat’ bahkan terlalu jauh ke politik praktis, terutama saat Pilkada.

Komisi B Desak Aplikasi Perda Perlindungan Petani Antisipasi Gagal Panen Akibat Bencana Banjir

Memasuki puncak musim hujan yang berdampak banjir di berbagai daerah, Komisi B DPRD Jatim mendesak agar Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian menyiapkan langkah antisipasi gagal panen komoditas pertanian. Sebab, genangan air banjir bukan hanya melanda pemukiman tapi juga lahan pertanian. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Zainul Luthfi mengatakan ada lima daerah di Jatim yang terlanda banjir. Namun pemerintah jangan hanya terfokus pada penanganan penduduk tapi juga terhadap lahan pertanian yang terancam gagal panen akibat tanamannya terendam air cukup lama. “ Ini penting dilakukan untuk menjaga stabitas pangan di Jatim,” ujar politisi asal PAN ini.

Pertimbangan lain, kata Luthfi, UndangUndang No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Perda Jatim tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah mengamanatkan agar pemerintah melindungi kaum

petani. “Perlindungan terhadap petani itu meliputi prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi, penanganan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa (KLB) maupun ansuransi pertanian,” bebernya.

Ia berharap Dinas Pertanian Jatim segera mendata dan menghitung luas tanaman pertanian yang rusak akibat banjir, serta menetapkan besaran ganti rugi tanaman yang gagal panen atau ternak yang mati. “Ganti rugi lahan pertanian yang gagal panen akibat banjir itu diperlukan agar petani bisa menanam kembali,” pinta Luthfi.

Ke depan, DPRD Jatim juga berharap lahan pertanian di Jatim diansuransikan dengan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. “Kalau sharring anggaran dengan kabupaten/kota, maka pembayaran premi ansuransi pertanian yang ditanggung

pemerintah akan menjadi ringan,” tambah politisi asal Sidoarjo.

Sayangnya, Kadis Pertanian Jatim, Wibowo Eko Saputro ketika dikonfirmasi terkait lahan pertanian yang terdampak banjir di wilayah Jatim tidak menjawab, padahal nada sambung dan SMS terkirim. Q cty*

“Kalau itu bisa jadi, untuk meminimalisir agak para kepala sekolah tak terlalu jauh dibawa ke politik. Dengan diambilalih provinsi kewenangan menjadi jauh dari kabupaten/kota,” kata Agus. Suli pun mengamini. “Kalau itu saya sependapat. Selama ini para kepala sekolah kerap menjadi sasaran tujuan politik. Dengan kewenangan beralih ke provinsi, sekarang bisa diminimalisir. Di sisi lain, dampak peralihan ini membuat struktur organisasi Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim bakal berubah. Namun perubahan ini masih dikaji Tim Center for Security and Welfare Studies (CSWS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

(FISIP Unair) Surabaya.

Tim CSWS FISIP Unair, Gitadi Tegas Supramudyo menjelaskan, timnya membantu Dindik dengan mengkaji beragam aspek personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D). Pemetaan dilakukan berdasarkan beragam kebijakan setiap kabupaten/kota yang berbeda. “Kajian kami juga termasuk memetakan program pendidikan tiap daerah. Seperti sekolah kawasan di Surabaya yang mulai dari SD, SMP hingga SMA satu kawasan. Hal ini tidak bisa jika nanti Dindik yang mengurusnya Jatim,” jelasnya.

Dia menyatakan, untuk beberapa kebijakan daerah seperti halnya sekolah kawasan perlu adanya pembicaraan antara kabupaten/kota dengan provinsi. Dan hasilnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak apakah dilanjutkan atau tidak. Dengan melibatkan universitas dalam kerjasama kajian, data yang dikaji diharapkan akurat dan naskah tertulis, sehingga provinisi bisa dilakukan pemetaan yang sesuai. “Sekarang masih mendata, masing maping. Teknis lebih lanjut terkait kajian tiap daerah masih belum,” terangnya.

Menurutnya, struktur kelembagaan termasuk wacara adanya 31 cabang Dindik, akan diselesaikan paling lambat April 2016. “Sehingga bisa segera dilakukan pelimpahan wewenang,” tambahnya. Q cty*