Page 1

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

RP 3.500,-

5318686

www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

I INDEKS

Kasus Penjualan Aset PT PWU

Kajati : Pemeriksaan Fokus pada Peran Dahlan SURABAYA (BM) - Hari ketiga pemeriksaan mantan Dirut PT Panca Wira Usaha Jatim, Dahlan Iskan (DI) memasuki babak baru. Pada pemeriksaan kali ini mengerucut pada materi masalah, terkait penjualan aset yang diduga terjadi kejanggalan. “ Pemeriksaan mengerucut tentang tatanan pelaksanaan penjualan aset yang dilakukan DI,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung, usai pemeriksaan DI di kantor Kejati Jatim jl. A Yani Surabaya, Rabu (19/10). Menurutnya, dalam pemeriksaan ini fokus pada peran Dahlan yang saat itu menjabat sebagai Dirut PT PWU JATIM dalam penjualan aset. “Perannya ada (dokumen) yang dia tandatangani,” ungkap Maruli. Tapi dirinya enggan menjelaskan lebih panjang terkait hasil pemeriksaan tersebut.

Calon Investor Keluhkan Tingginya UMK dan Berbelitnya Perizinan BACA HALAMAN

04

Aspekindo Jatim Minta LPJK Dikelola Pemerintah BACA HALAMAN

08

Rumdin Walikota Surabaya Diancam Bom BACA HALAMAN

09

Pemkab Rencanakan Normalisasi dan Bongkar Bangli BACA HALAMAN

FOTO: BM/FAISAL

DIPERIKSA: Mantan Dirut PT PWU Dahlan Iskan diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk ke tiga kalinya, Rabu (19/10).

Baca: Sudah... Hal. 7

Dugaan Korupsi Wali Kota Madiun

KPK Geledah Kantor Kontraktor di Surabaya SURABAYA (BM) – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PTTata Bumi Raya (TBR), sebuah perusahaan kontraktor yang berlokasi di Jl Pandegiling Surabaya, Rabu (19/10). Penggeledahan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) yang telah menyeret Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka. Tiga petugas mencari-cari dokumen yang ada di kantor kontraktor tersebut, di mana Jamhadi duduk sebagai Direktur Utama. Kemudian sejumlah dokumen terkait kontrak proyek pembangunan PBM dibawa petugas KPK untuk diperiksa. Jamhadi yang juga menjabat Ketua KADIN Surabaya ini menegaskan, PT TBR sifatnya hanya sub kontraktor saja. Meskipun proyek PBM dimulai 2009, namun perusahaannya menjadi sub kontraktor

12

Jamhadi, Rabu (19/10). Jamhadi juga menegaskan jika perusahaannya tidak berhubungan langsung wali kota. “Tadi ditanya tentang ada tidaknya fee untuk wali kota. Kita jawab tidak ada, karena kita sub kontraktor saja. B to B dengan Lince,” tegas Jamhadi.

Jamhadi

digandeng kontraktor utama PT Lince Romauliraya baru tahun 2012. “Dokumen kontrak yang dibawa. Kita ini hanya sub kontraktor khusus bidang arsitek, mechanical elektrical dan finishing yang nilainya sekitar Rp 15 miliar,” terang

Periksa Wali Kota Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, telah resmi menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi mega proyek Pasar Besar Kota Madiun yang menelan anggaran sebesar Rp 76,5 miliar. Penyidik KPK segera meminta keterangan Bambang. “Wali Kota Madiun sudah diumumkan sebagai tersangka kemarin (Senin, 17 Oktober), untuk motifnya penerimaan Baca: Masih... Hal. 7

DITAHAN: Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP, Sugiharto, digiring petugas seusai diperiksa penyidik di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/10).

Kasus Korupsi e-KTP

Usai Diperiksa, Sugiharto Langsung Ditahan DALAM kondisi sakit, dan menggunakan kursi roda, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto tetap menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seusai pemeriksaan, Sugiharto yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP langsung ditahan. Saat keluar Gedung KPK, Baca: Negara... Hal. 7

Tiga Guru Besar Unair Soroti ‘Demokrasi dan Keadilan’

Bangun Nalar Publik, Jangan Sampai Terjadi ‘Kebangkrutan’ Demokrasi

Ketika demokrasi dan keadilan diperbincangkan oleh tiga guru besar Unair, maka banyak persoalan menarik, unik, bahkan rumit yang bermunculan dan butuh solusi tepat. Berikut liputan wartawan Berita Metro (BM) Aziz Tri dan Suluh DP dari ‘Gelar Inovasi’ Guru Besar Unair bertema ‘Demokrasi dan Keadilan’.

KPK Geledah Kantor Kontraktor di Surabaya Siapa bakal masuk perangkap.. Kasus PT PWU, Kajati : Pemeriksaan Fokus pada Peran Dahlan Seperti sinetron..

BUKAN perkara mudah untuk menjawab pertanyaan, sudah sampai sejauhmana Indonesia menjalankan demokrasi yang benar, sehingga berdampak pada tercapainya kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi, demokrasi merupakan pilihan politik terbaik. Tapi di sisi lain, masih banyak hal yang harus dibenahi. “Kita sudah berdemokrasi, tapi masih dalam tahap prosedural. Perangkat-

Nalar publik harus dibangun, sehingga tidak muncul kebangkrutan demokrasi atau demokrasi yang tidak bisa menjawab kepentingan masyarakatnya,”

perangkatnya ada dan sudah dijalankan. Misalnya, penyelenggaran Pemilu secara berkala. Tapi apakah ada substansi demokrasi di sini? Karena ternyata masih Baca: Soroti... Hal. 7 GELAR INOVASI : Tampak dari kiri, Prof Hotman Siahaan, Dr Suparto Wijoyo (moderator), Prof Ramlan Surbakti dan Prof Djoko Mursinto di acara ‘Gelar Inovasi’ Guru Besar Unair, Rabu (19/10) bertema ‘Demokrasi dan Keadilan’.

- PROF DR DRS HOTMAN SIAHAAN Guru Besar FISIP Unair FOTO : BM/AZIZ TRI

PRAKIRAAN CUACA

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

CERAH SUHU : 26 - 31°C

CERAH BERAWAN SUHU : 26 - 30°C

CERAH BERAWAN SUHU : 25 - 35°C

CERAH BERAWAN SUHU : 24 - 32°C

Jangan berteman yang hanya mau menemanimu keƟka kamu sehat atau kaya, karena Ɵpe teman seperƟ itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu dibelakang hari. - Imam Ghozali -


2 POLHUKAM

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

Perpres Saber Pungli segera Ditandatangani

KILAS

Warga Perlu Media Pelaporan Pungli

Tiga Penjambret Dibekuk

JAKARTA (BM) – Pemerintah sudah menyiapkan Peraturan Prisiden(Perpres)mengenaimengenai Sapu Bersih Pungutan Liar (SaberPungli)sebagailangkahlanjutpemberantasanpungliditanah air.Untuklebihmempercepatkerja tim saber pungli, pemerintah disarankan agar menyediakan media pelaporan pungli yang mudah diakses warga. Demikian rangkuman informasi yang dihimpun Berita Metro dari Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan pengamat hukum, Dr Erdianto Effendy dalam kesempatan terpisah, Rabu (19/10). Pramono Anung mengemukakan, pemerintah saat ini sedang menitikberatkan untuk melakukan reformasi hukum.

Berkaitan dengan itu, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) segera ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Jadi, Perpres itu belum bisa ditanda-tangani tapi sudah siap untuk dilaksanakan. Untuksiapa,bagaimana,danlainnya nanti akan disampaikan setelahditandatanganiolehpresiden,” kata Pramono kepada wartawan, di ruang kerjanya, kemarin. Yang jelas walaupun (Perpres Saber Pungli) belum di tandatangani, menurut Seskab, gerakan Operasai Penghapusan Pungli sudah dilakukan, dan Presiden memberikan instruksi kepada Menko polhukam, Kapolri, Jaksa Agung bahwa ini jangan hanya dilakukan diluar

lembaga Kepolisian dan Kejaksaan tetapi kepada Kepolisian dan Kejaksaan juga perlu dilakukan. “Sapu Bersih Pungli ini menjadi gerakan nasional, dan kebetulan kemarin saya mendampingi Presiden di beberapa acara, beliau telah menyampaikan bahwa beliau akan sungguh-sungguh untuk mengkoordinasikan tim saber pungli ini,” ungkap Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung. Seperti apa format Saber Pungli dalam Perpres itu, menurut Seskab, nantinya akan diumumkan secara resmi. Tetapi intinya koordinasi di bawah Menko Polhukam, tetapi yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden danWakil Presiden “Mengenai siapa, or-

BM/ISTIMEWA

PERPRES SABER PUNGLI: Sekretaris Negara, Pramono Anung, menjelaskan penyiapan Perpres Saber Pungli kepada wartawan di kantornya, kemarin.

ang dan bagaimana nanti secara detil akan disampaikan. Tidak etis jika kami sampaikan sebelum ditandatangani oleh presiden,” kata Pramono. Seskab menjelaskan, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan Tim Saber Pungli. Ia menyebutkan, nanti akan ada tim yang berkaitan dengan anti penyelundupan/ pemberantasan penyelundupan. Apakah ini akan menjadi perluasan dari Perpres Nomor 115 Tahun 2015 mengenai illegal fishing atau bagaimana, menurut Seskab, sekarang sedang difinalisasi. Dan yang sekarang adalah tim yang berkaitan dengan mafia peradilan, maka ini menjadi gerakan nasional yang secara masif akan dikoordinasikan langsung oleh presiden dan wapres. “Itu harapannya adalah bisa menekan biaya produksi kita karena selama ini cost efisiensi kita dianggp masih cukup tinggi sebagai akibat dari biaya-biaya pungli atau biaya-biaya middle man yang seperti ini,” terang Pramono. Ditambahkan Seskab, Satgas ini merupakan bagian dari reformasi hukum yang kemarin sempat dirapatkan. Sediakan Media Terpisah, pengamat hukum, Erdianto Effendy berpendapat negara harus menyediakan media yang mudah digunakan atau diakses masyarakat untuk melaporkan praktik pungli dengan mudah guna mendukung keberadaan tim Sapu Bersih Pungli atau “Saber Pungli” bentukan Presiden Jokowi. “Media ini dibutuhkan sebagai bagian dari dukungan sistem untuk me-

mudahkan masyarakat secara bebas melaporkan berbagai praktik pungli tersebut,” kata Erdianto Effendy. Pendapat demikian disampaikannya terkait Presiden Jokowi membentuk tim Sapu Bersih Pungli atau Saiber Pungli untuk mengawasi dan menindak para pejabat dan pegawai yang masih melakukan pungutan liar di lembaga dan kementerian. Menurut dia, praktek pungli sudah terjadi sejak lama hingga dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Mirisnya sudah terjadi pola hubungan yang simbiosis antara pemberi dan penerima. Untuk penertibannya, katanya dukungan sistem lainnya, tentu diperlukan pengawasan yang ketat dengan dukungan sistem, misalnya dengan CCTV atau pelayanan dengan sistem on line. “Selain itu mentalitas aparat juga harus dipulihkan yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan,” katanya. Ia memandang, bahkan pengawasan oleh masyarakat sangat diperlukan, dan masyarakat sendiri harus tegas menolak memberi pungli. Dalam hal ini, tentunya negara juga harus memberikan perlindungan bagi pelapor agar masyarakat yang sudah berpartisipasi aktif untuk menegakkan hukum tersebut mampu melaksanakan kewajibannya. “Pemerintah pun harus berani menindak tegas petugas yang “bermain” disamping itu kebijakan ini juga harus diiringi dengan peningkatan kemudahan dalam pelayanan publik sehingga menutup peluang terjadinya pungli,” katanya. (sek/ana/nii)

Kasus Narkoba Gatot Brajamusti

Reza Kembali Diperiksa Penyidik MATARAM (BM) - Reza Artamevia didampingi pengacaranya, Muhammad Kamil, memenuhi panggilan penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Reza diperiksa sebagai saksi terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat bekas guru spiritualnya, Gatot Brajamusti, dan istrinya, Dewi Aminah, Rabu (19/10). Reza bersama pengacaranya datang ke ruang penyidik Subdit I Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda NTB

sekitar pukul 14.00 WITA. “Ini hanya pemeriksaan tambahan saja, sesuai dengan apa yang diminta oleh jaksa,” kata Kasubdit I Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda NTB AKBP Cheppy Ahmad Hidayat. Terkait dengan hasil pemeriksaannya, Cheppy memastikan bahwa tim penyidik telah mendapatkan keterangan dari Reza yang menyebutkan bahwa aspat yang diduga mengandung zat metampetamin tersebut diperoleh langsung dari Gatot Brajamusti.

Sementara itu, Reza yang ditemui usai menjalani pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus Gatot Brajamusti ini menegaskan bahwa ia sepenuhnya tidak tahu apabila aspat yang diberikan mantan Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) itu mengandung zat metampetamin. “Saya tahunya aspat, bukan sabu. Seperti yang saya sudah jelaskan, saya benar-benar tidak tahu kalau aspat itu sabu,” kata Reza. Selain itu, Reza juga membantah dirinya disebut sebagai

seorang pecandu. Ia mengaku hanya pernah mengonsumsi aspat selama mengikuti ritual di padepokan Gatot Brajamusti. “Hanya di situ saja, saat masih di padepokan sama aa (Gatot Brajamusti),” ujarnya. Sebelumnya, jaksa peneliti dari Kejati NTB meminta tim penyidik kepolisian untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada enam orang yang diamankan bersama Gatot Brajamusti dan Dewi Aminah di Hotel Golden Tulips, Kota Mat-

aram, pada akhir Agustus lalu, salah satunya Reza Artamevia. Petunjuk itu diminta oleh jaksa untuk mempertegas peran dari Gatot Brajamusti dan Dewi Aminah yang disangkakan terhadap Pasal 114 Undang-Undang 35/ 2009 tentang Narkotika. “Kita ingin mempertegas sejauh mana peran kedua tersangka terhadap pasal yang menduga mereka sebagai pengedar, itu saja,” kata Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) Kejati NTB Ginung Pratidina. (ana/nii)

Ratusan Perda Bermasalah Direkomendasikan Dicabut JAKARTA (BM) - Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengungkapkan sebanyak 152 regulasi dari 410 peraturan daerah (perda) dinilai bermasalah sehingga direkomendasikan untuk dicabut dan dibatalkan. “Dari total 410 perda yang kami teliti, 37 persennya bermasalah,” kata peneliti tim KPPOD, Herman N Suparman, dalam forum disku-

si media mengenai hasil studi terkait perda pungutan dan perizinan usaha di Kantor KPPOD, Jakarta, Rabu. Tim peneliti KPPOD meneliti 410 perda dari total 5.560 perda yang dikeluarkan pada 20102015. Regulasi daerah yang dikaji itu mencakup perda pajak, retribusi, ketenagakerjaan dan perizinan. Penelitian selama Mei-Oktober 2016 itu menunjukkan

tingkat kebermasalahan perda yang beragam mulai dari segi prinsip, substansi dan yuridis. “Dari 410 perda ini kami temukan 20 persen itu bermasalah di prinsip, di substansinya ini 50 persen dan 30 persen di yuridis,” ujarnya. Sebagian besar perda bermasalah pada unsur substansi dengan dominasi masalah terkait kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur atau struktur

sebesar 15 persen dari 410 perda atau sebanyak 62 perda. Kemudian, tidak jelas hak dan kewajiban wajib pungut, kejelasan objek dan subjek, serta kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan. Selanjutnya, 11 persen dari total 410 perda atau sebanyak 45 perda bermasalah terkait dengan kelengkapan acuan yuridis serta relevansi perda dengan peraturan dan perundang-un-

dangan yang baru. Sisanya bermasalah antara lain terkait dengan unsur prinsip seperti pelanggaran kewenangan pemerintahan serta diskoneksi tujuan dan isi perda. “Kalau masalahnya signifikan begini kita anjurkan untuk batal, kita kalau batal maka seluruh satu perda batal tapi kalau cabut itu hanya perlu merevisi atau mencabut ketentuan yang bermasalah,” ujarnya. (ana/nii)

SURABAYA (BM) – Ini kabar gembira bagi para peziarah makam Sunan Ampel Surabaya. Tiga pelaku spesialis jambret yang selalu mengincar peziarah makam Sunan Ampel dibekuk anggota Reskrim Polsek Semampir. Ketiga tersangka yang dibekuk aparat adalah Hariyanto alias Heri (32). warga Arimbi Surabaya, Zaenal Arifin (23) warga Sumbo Surabaya, dan Roni (34) warga Bulak Banteng Wetan Surabaya. Ketiganya ditangkap seusai menjambret dompet milik Muslikhah (45), peziarah makam Sunan Ampel asal Pasuruan. Dari penangkapan ketiga pelaku ini, polisi menyita barang bukti Yamaha Vixion nopol L 5531 RW yang dijadikan sarana oleh ketiga pelaku. Kapolsek Semampir, Kompol Syukur mengatakan, komplotan penjambret ini sebenarnya berjumlah lima orang. Dua pelaku lainnya, yakni Ashari dan Alimin, sudah tertangkap terlebih dahulu. Komplotan ini selalu mengincar para peziarah makam Sunan Ampel yang membawa dompet atau tas. Sebagian besar korbannya para peziarah Sunan Ampel. Modusnya, komplotan ini selalu beraksi berpisah menjadi dua kelompok, dengan satu pelaku berperan sebagai eksekutor, dan satu lagi sebagai penghalau. Dari catatan di kepolisian, ketiga pelaku yang semuanya residivis ini sudah puluhan kali melakukan penjambretan di kawasan Surabaya Utara. Kepada polisi, ketiga pelaku ini mengaku hasil menjambret digunakan untuk foya-foya. Diharapkan dengan tertangkapnya komplotan jambret ini, para peziarah bisa lebih tenang saat melakukan ziarah di kawasan masjid Sunan Ampel. (pjp/nii)

Amankan Aset Negara JAKARTA (BM) - Kejaksaan Agung sepanjang 2016 menyelamatkan aset negara sebesar Rp4,116 triliun atau meningkat cukup tinggi dibandingkan 2015 yang hanya Rp642,6 miliar. “Itu merupakan rekapitulasi pencapaian kinerja penanganan perkara pidsus (pidana khusus) kejaksaan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mohammad Rum di Jakarta, Rabu. Untuk penyelamatan aset negara pada 2014 tercatat sebesar Rp390,5 miliar ditambah dengan 8,1 juta dolar AS. Sementara itu, perkara yang ditangani Bidang Pidsus Kejaksaan Agung sampai pertengahan Oktober 2016 untuk bidang penyidikan sebanyak 1.200 perkara, penuntutan 948 kasus, dan sisa perkara 206 kasus. Pada 2015 sebanyak 1.784 perkara di penyidikan, 1.622 perkara di penuntutan dan sisanya 162 perkara. Menanggapi melonjaknya nilai aset negara yang diselamatkan Bidang Pidsus pada 2016 itu, M Rum yang juga eks Wakil Kepala (Waka) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu, menyatakan keberhasilan itu tidak terlepas dari kejaksaan yang melaksanakan tugas secara optimal. “Nanti masyarakat yang akan menilai atas kinerja kejaksaan selama ini,” katanya. Tentunya, kata dia, kejaksaan akan terus meningkatkan kinerja mengingat khususnya perkara pidsus itu bukan hanya ditangani oleh Kejagung saja namun ditangani juga oleh seluruh kejaksaan yang ada di tanah air. (ant/nii)

Vaksin Palsu Segera Disidang BEKASI (BM) - Sebanyak 19 tersangka kasus penyalahgunaan vaksin palsu di Kota Bekasi, Jawa Barat, segera menjalani agenda persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi. “Kami telah menerima pelimpahan berkas dari penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait kasus vaksin palsu. Sebanyak 19 tersangka kini menjadi tahanan kejaksaan dan segera kita sidangkan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Didik Istiyanta, di Bekasi, Rabu. Menurut dia, pelimapah berkas perkara dan barang bukti kejahatan telah dilimpahkan kepolisian pada Selasa (19/10) kepada Kejari Bekasi. “Tersangka dan barang bukti dilimpahkan oleh penyidik kepolisian saat ini kita sedang menyusun berkasnya,” katanya. Menurut Didik, 19 tersangka dari berbagai macam profesi seperti dokter, distributor hingga bidan itu kini mendekam di lembaga pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi dan Rumah Tahanan khusus wanita di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mereka dititipkan di penjara sambil menunggu berkas perkaranya selesai disusun dan dilimpahkan ke pengadilan. “Kami sedang menyusun berkas dakwaan untuk para tersangka sebelum disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi,” katanya. Didik menambahkan, pihaknya akan segera menyelesaikan pemberkasan dakwaan tersebut, sehingga kasus vaksin palsu itu bisa segera disidangkan. “Berkas dari kepolisian sudah P21 atau sudah lengkap,” katanya. Adapun sejumlah tersangka yang diamankan di antaranya pasangan suami-sitri Hidayat Taufiqurahman dan Rita Agustina atas tuduhan sebagai produsen. (ana/nii)

Menyorot Kiprah Pimpinan Jilid IV KPK

Menyimak Anomali Perlakuan KPK dalam Dua OTT Menghitung hari. Sampai dengan Kamis (20/10), sudah 304 hari lima orang pimpinan jilid IV KPK bertugas. Meski belum mempublikasikan Peta Jalan yang dijanjikan dalam pemberantasan korupsi, Agus dan empat pimpinan lain telah melakukan peningkatan kegiatan penindakan dalam berbagai operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah tempat di Indonesia. Tetapi benarkah terjadi tindakan anomali? OTT pertama KPK di bawah pimpinan jilid IV ini tentu hal yang susah dilupakan. Tim KPK berhasil menjerat ikan yang lebih besar dari kakap. Mereka melakukan OTT terhadap anggota Komisi V DPR dari PDI-P DamayantiWisnu Putranti pada 13 Januari 2016. Damayanti yang kemudian menjadi justice collaborator di-

tangkap bersama Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, serta dua rekan Damayanti: Dessy A. Edwin serta Julia Prasetyarini. Keempatnya menjadi tersangka korupsi proyek dana aspirasi pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara dengan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di akhir

persidangan, pengadilan tipikor akhirnya mengganjar Damayanti dengan vonis 4 tahun 6 bulan penjara. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga menetapkan anggota Komisi V dari fraksi Golkar Budi Supriyanto dan dari fraksi PAN Andi Taufan Tiro sebagai tersangka sedangkan dari Kementerian PUPR ada Kepala Balai Badan Pembangunan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary ikut menjadi tersangka. Proses hukum kepada ketiganya masih berlangsung. Setelah OTT pertama, KPK seperti mulai panen. OTT Kedua terjadi pada 12 Februari 2016, ketika KPK menangkap Kasubdit

Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna, pengusaha Ichsan Suaidi dan pengacaranya Awang Lazuardi Embat. Perkara ini adalah suap penundaan pengiriman salinan kasasi Ichsan yang divonis lima tahun penjara oleh MA. OTT kedua kemudian disusul OTT Ketiga, pada 31 Maret 2016. Saat itu, KPK menangkap Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko, Senior Manager PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno, serta pengusaha Marudut Pakpahan. Ketiganya diduga akan menyuap Kepala Kejaksaan Tinggi DKI

Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu sebesar Rp 2 miliar terkait penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan PT Brantas. benarkah anomali Hanya saja, kasus ini seperti mengalami anomaly. Meski Sudi Dandung dan Marudut sudah dinyatakan terbukti bersalah sebagai penyuap, namun KPK hingga saat ini belum menetapkan tersangka penerima suap meski sudah memeriksa Sudung dan Tomo di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Selanjutnya OTT keempat, pada tanggal yang sama, 31 Maret 2016, KPK menangkap

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Personal Assistant PT Agung Podomoro Land (APL) Trinanda Prihantoro. Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja kemudian juga menyerahkan diri. Ariesman terbukti menyuap Rp2 miliar Sanusi untuk mempercepat pembahasan rancangan peraturan derah reklamasi Teluk Jakarta. Meski mengkategorikan korupsi ini sebagai “grand corruption” tapi KPK tampak berhenti mengusut kasus ini hanya sampai pada Ariesman dan Sanusi. Padahal dalam persidangan tampak peran pihak lain seperti pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan

maupun peran Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi dan Ketua Balegda Mohamad Taufik yang juga kakak kandung Sanusi. Alhasil, OTT keempat dan ketiga yang berlangsung di hari yang sama, sejauh ini sama-sama mengalami anomali. Anomali itu menimbulkan sejumlah tanya. Apakah KPK juga terkena sindroma pedang hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas? Publik tentu belum bisa mengejudge KPK karena sejauh ini KPK memang belum menentukan sikap, bagaimana kebijakan pimpinannya menyikapi kasus suap yang mendapat sorotan publik ini ke depan. (des/ana/ nii-Bersambung)


SURABAYA 03

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

Kritik Guru Besar terhadap Wacana Impor Guru Besar

Profil

Hotman: Hargai Dulu Periset Lokal

Saatnya Revitalisasi KBS

ga (Unair), Prof Hotman Siahaan. Menurut dia, penelitian dari periset Indonesia secara kualitas cukup mumpuni. Sayangnya hal itu tidak diimbangi dengan pendanaan yang besar. “Dikira riset itu murah? Tolong hargai periset kita dulu,” katanya saat ditemui usai acara Gelar Inovasi Guru Besar di Kampus C Unair, Rabu (19/10). Hotman mengatakan, biaya riset yang disediakan pemerintah jarang diambil peneliti dalam negeri karena nilainya cukup kecil. Hal itu tidak sebanding dengan riset yang dilakukan. “Ada yang diberi Rp 3 juta untuk sekali riset, tapi biaya pelaporannya jauh lebih mahal dari angka itu,” ungkapnya.

Dengan mengimpor guru besar asing, maka terjadi ketidakadilan. Di satu sisi peneliti dalam negeri dibiayai murah, sementara mendatangkan guru besar asing membutuhkan biaya besar. “Saya kira Unair sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) punya kapasitas untuk menawar dan menolak kebijakan itu,” terangnya. Rektor Unair Prof Moh. Nasih mengaku bakal menerima kebijakanKemenristekdiktiitudengan catatan. Pertama, guru besar asing tersebut tidak menjadi guru besar tetap di Unair. Catatan berikutnya, PTN tidak dibebani penggajian guru besar asing, dan tidak mengganggu proses penggurubesaran di Unair.

“Jangansampaidenganmembuka keran impor guru besar, malah menghambat proses percepatan guru besar yang dilakukan Kemenristekdikti,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ini. Selain itu, guru besar asing yang masuk Unair diharapkan sesuai dengan kebutuhan. “Untuk Fakultas Kesehatan, farmasi dan life science, Unair sudah bagus,” tuturnya. Nasih menjelaskan, tradisi riset yang masih perlu dikembangkan di Unair antara lain bidang humaniora, hukum, manajemen dan bisnis. Diakuinya, tradisi akademik dalam negeri masih perlu diperbaiki. Pasalnya, banyak dosen dan guru besar terfokus pada pen-

BM/MADJI

PANTAI KENJERAN Pemerintah Kota Surabaya terus membenahi kawasan Pantai Kenjeran sebagai salah satu tempat tujuan wisata andalan dengan membangun jalan tepi pantai sampai pada tempat wisata Kenjeran Surabaya. Foto diambil Rabu(19/10) kemarin.

gajaran saja. Sementara untuk risetnya masih lemah. “Guru besar asing ini semoga dapat mendorong perubahan tradisi akademik, dari yang fokus pengajaran saja dapat terstimulus ke dunia riset,” jelasnya. Nasih melanjutkan, doktor-doktor yang dimiliki PTN juga terdorong menjadi guru besar. “Hampir 90 persen kesulitan menjadi guru besar itu karena riset. Bukan mengajar,” tandasnya. Kerjasama Riset Sekretaris Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Melania S Muntini mengatakan, kampusnya selama ini sudah banyak menjalin kerjasama dengan banyak profesor dari kampus di luar negeri. Terutama kerjasama bidang riset. “Selain join riset, ada join publikasi, dan join supervisor. Kalau ITS sesungguhnya sudah banyak kerjasama (dengan kampus luar negeri) dan profesor yang datang, tetapi mereka tidak tinggal di sini (Surabaya),” kata Melania. Untuk join riset dan join publikasi, lanjut Melania, cukup komunikasi via email atau aplikasi lain. Setelah itu ditindakkanjuti kedatangan profesor asing ke kampus, dan disusul pertemuan di negara mereka. Dalam setahum 2-3 kali untuk kedatangan maupun kunjungan. Di ITS kinin terdapat 306 doktor yang merupakan calon profesor. Dia menilai “impor” guru besar tidak relevan. Pola yang sudah diterapkan seputar kerjasama yang sudah jalan serta keberadaan mitra dalam berbagai kegiatan lebih dipilih. (sdp/nii)

Dishub Ujicoba Parkir Meter Desember SURABAYA (BM) - Salah satu penyebab kemacetan adalah banyaknya kendaraan yang parkir di tepi jalan umum (TJU). Untuk mengatasi problem tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya akan segera menerapkan kebijakan parkir zona. Nantinya, kebijakan tersebut juga akan dikembangkan ke pemberlakuan tarif progresif di beberapa titik. Pada tahap awal, dishub menetapkan 10 kawasan yang masuk parkir zona. Sepuluh kawasan itu meliputi Jembatan Merah, Tugu Pahlawan, Taman

Bungkul, balai kota, Jl Kertajaya, Jl Kedungdoro, Jl Tunjungan, Jl Embong Malang, Jl Kembang Jepun dan Jl Nyamplungan. Dengan demikian, kendaraan yang parkir di zona-zona tersebut akan dikenakan tarif lebih mahal dibanding area lain. Kepala UPTD Parkir Surabaya Timur, Tranggono, mengatakan, penentuan 10 kawasan yang masuk parkir zona mempertimbangkan 3 aspek, yaitu lokasi-lokasi tersebut merupakan pusat kegiatan masyarakat, sering terjadi kemacetan dan mobilitas kendaraan tinggi.

BM/ISTIMEWA

PARKIR METER: Dinas Perhubungan Kota Surabaya mulai menyiapkan uji coba parkir meter di beberapa zona. Ihwal parkir meter ini diinformasikan kepada wartawan di kantor Humas Pemkot Surabaya, kemarin.

Dari kesepuluh kawasan parkir zona tersebut, satu lokasi dipilih dishub untuk pemasangan alat parkir meter, yakni di area balai kota. Rencananya, 10 unit alat parkir meter akan dipasang di sepanjang Jl Jimerto dan Jl Sedap Malam. “Uji coba alat ini dimulai dari lingkup terdekat dulu. Kami ingin mengedukasi mulai dari para pegawai pemkot, serta mungkin warga yang berkepentingan datang ke pemkot,” ujar Tranggono kepada wartawan di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu (19/10). Alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ini melanjutkan, dengan adanya alat parkir meter tersebut, transaksi pembayaran parkir menggunakan uang elektronik. Dia menyadari bahwa pada masa awal pemasangan, pengguna parkir akan sedikit kesulitan karena belum terbiasa dengan uang elektronik. Untuk itu, dishub akan mengakomodir dengan menyiagakan juru parkir dengan kartu uang elektronik. “Jadi, pemilik kendaraan bisa

membayar di jukir, lalu jukir yang akan tab kartu uang elektronik ke mesin parkir,” urainya. Adapun alat parkir meter menggunakanpanelsuryasehingga mampu beroperasi tanpa listrik. Jika penyimpan daya pada parkir meter dalam kondisi penuh, alat tersebut mampu beroperasi selama dua tahun dalamkondisitanpasinarmatahari. Selain itu, parkir meter juga terkoneksi dengan server dishub secara nirkabel. Dengan demikian, seluruh data transaksi dapat langsungterekamsecara realtime. Pembuatan Perwali Dijelaskan Tranggono, alat parkir meter ini diperkirakan beroperasi awal Desember 2016. Saatinisedangdalamprosespembuatan Peraturan Walikota (Perwali) yang diprediksi baru kelar akhir November mendatang. Kendati demikian, Dishub Kota Surabaya tidak akan langsung menerapkan tarif parkir progresif. “Tarif parkir progresif baru akan diberlakukan dua atau tiga bulan setelah pengoperasian alat parkir meter. Sebab, kami

juga akan melakukan pemantauan dan pengukuran selama masa-masa awal penerapan parkir meter,” imbuhnya. Sementara itu, pakar transportasi ITS, Endroyono, menyambut baik niat pemkot yang akan menggunakan alat parkir meter. Menurut dia, parkir sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia. Sehingga, mau tidak mau, parkir juga menjadi bagian dari manajemen lalu lintas. Namun demikian, pria yang sempat mengenyam pelatihan DTV and DigiWorld di Perancis ini menekankan, bahwa pemilihan teknologi alat parkir harus memenuhi unsur sustainable, transparan, akuntabel dan reliable (STAR). “Syukurlah di Surabaya ini, dalam pengadaan teknologi manajemen lalu lintasnya sudah memperhatikan unsur-unsur tersebut. Sehingga, dapat dipastikan bahwa teknologi yang digunakan terarah, tepat guna dan dapat dipertanggung jawabkan,” tandasnya. (hms/has/nii)

BM/MADJI

SURABAYA (BM) - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berencana mengimpor guru besar mulai tahun 2017 mendatang. Beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Jerman, pun tengah bersiap mengirimkan guru besarnya ke Indonesia. Guru besar asing ini rencananya ditempatkan ke perguruan tinggi untuk mendorong tradisi riset sekaligus mampu mengangkat perguruan tinggi Indonesia masuk peringkat dunia. Meski baru sebatas wacana, kebijakan itu telah menuai kritik. Salah satu datang dari Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlang-

PERUSAHAAN Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) didesak untuk berani melakukan terobosan dalam membenahi KBS. Upaya revitalisasi KBS harus segera dilakukan, agar kawasan konservasi itu menjadi lebih nyaman, bersih dan indah, sehingga menarik kunjungan wisatawan. “Untuk itu, pengelolaannya harus professional,” tutur Edi Rahmat, Sekretaris Edi Rahmat Komisi B, Rabu (19/10). Edi melihat, kondisi KBS saat ini masih perlu penataan. Pasalnya, di beberapa sudut terlihat kotor dan kumuh. Namun, ia mengakui, selama ini dalam melakukan penataan KBS masih terkendala oleh polemik kepemilikan antara PDTS dengan pihak-pihak tertentu. “Sebenarnya desain penataan sudah ada, karena gejolak yang ada di dalam, makanya (penataannya) terkendala ,” katanya Namun, politisi Partai Nasdem ini mengatakan optimis atas persoalan sengketa aset non- tanah dan non-satwa tersebut bisa teratasi, karena Kejaksaan Negeri Surabaya terlibat dalam penyelesaiannya. Pada tahun 2015 lalu, pemerintah kota telah mengalokasikan dana penyertaan modal Rp 10 M untuk perbaikan sarana dan prasarana. Namun, alokasi dana tersebut dinilai masih kurang, karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi untuk merevitalisasi tempat rekreasi yang telah menjadi icon Kota Surabaya. Apalagi, berdasarkan laporan PDTS, hampir tiap bulan KBS mengalami defisit Rp. 1 M. “Saya kaget membaca laporan itu, kerugian per bulan sebesar itu,” katanya. Menurut Edi, defisit tersebut bisa ditutupi dengan penghasilan dari event lain yang diselenggarakan, maupun pendapatan yang diraup saat liburan. “Saat liburan, pendapatan yang didapat memang cukup besar,” ungkapnya. Edi berharap dengan jajaran direksi yang baru, pengelolaan KBS akan menjadi lebih baik. Apalagi, saat ini usia KBS genap 100 tahun. (dji/nii)

Agenda

Pakde Karwo Buka Pameran Buku GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo menyampaikan bahwa pameran buku mendukung upaya mewujudkan dan membentuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi lebih berkualitas. “Sebab melalui buku muncul ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dipelajari,” ujarnya di sela pembukaan pameran buku internasional bertajuk “The Big BadWolf Book Sale” di JX International, Jalan Ahmad yani Surabaya, Rabu. Pameran berlangsung mulai Rabu (19/10) hingga 31 Oktober 2016. Kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, melalui pameran buku juga dipastikan meningkatkan semangat membaca masyarakat sehingga menjadikan manusia yang cerdas dan bermanfaat. “Pameran ini sejalan dengan perkembangan minat baca masyarakat Jatim yang kian meningkat dari tahun ke tahun,” katanya. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik, lanjut dia, minat baca masyarakat Jatim pada 2015 mencapai 65,25 persen atau meningkat dari 2014 yang tercatat 56 persen, dan 2013 hanya 43 persen. “Karena itulah saya mendukung sepenuhnya pameran ini karena turut menjadi bagian mencerdaskan anak bangsa,” ucap mantan Sekdaprov Jatim tersebut. Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga berpartisipasi dengan membuka stan khusus penjualan buku-buku karyanya, seperti buku tentang birokrasi, buku tentang “Indonesia Incorporated”, serta buku tentang “Jatimnomics”, yang semuanya mendapat potongan harga 50 persen. Sementara itu, Presiden Direktur PT. Jaya Ritel Indonesia Uli Silalahi selaku penyelenggara mengatakan terdapat lebih dari dua juta buku yang disediakan selama pameran berlangsung mulai hari Rabu ini hingga 31 Oktober 2016. Pada penyelenggaraan pameran nantinya, buku-buku yang dijual terdiri dari berbagai jenis mulai fiksi maupun non-fiksi, baik dalam maupun luar negeri dengan potongan harga hingga mencapai 60-80 persen. (ana/dbs/nii)

Upaya Pemkot Memberdayakan Masyarakat Lapisan Bawah

Siti Aminah Berusaha Mengentaskan Diri dari Kemiskinan Ada banyak cara mengukur apakah pemerintah hadir atau absen di tengah masyarakat. Salah satunya berupa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat kalangan bawah, keluarga ekonomi lemah, dengan memberikan solusi pemberdayaan agar bisa mengentaskan diri dari kemiskinan. HASAN NUROHMAD – SURABAYA KOMITMEN Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mendorong warga ekonomi lemah menjadi lebih berdaya, membuahkan hasil. Ada banyak contoh nyata dari warga Surabaya yang telah menjadi berdaya setelah mendapatkan intervensi positif dari Pemkot. Salah satunya Siti Aminah. WargaTembok Dukuh XI yang dulunya hanya menggantungkan pendapatan dari orang lain dengan membantu membuat pesanan kue tetangga nya, kini telah berubah. Berkat bantuan dari Pemkot Surabaya, ibu empat

anak ini kini bisa mendapatkan penghasilan rutin dari hasil berjualan di depan rumahnya. Siti Aminah kini berjualan mie goreng, makanan ringan dan juga minuman. Dia bercerita, bila jualannya sedang ramai, dari pukul 10 pagi hingga malam, dirinya bisa mendapatkan uang hingga Rp 60 ribu. Angka yang tidak terlalu besar. Tapi, itu membuatnya bersyukur. “Alhamdulillah saya sekarang sudah bisa punya usaha sendiri. Setiap hari bisa mendapat pemasukan. Itu berkat bantuan dari Pemkot. Saya ingin jadi or-

ang sukses. Makanya, meski sekarang pendapatan belum menentu, saya akan perjuangkan,” ujar Siti Aminah. Sebelumnya, perempuan berusia 53 ini sempat kehilangan harapan ketika dirinya mengidap penyakit paru-paru. Penyakit itu pula yang membuat suami nya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Termasuk juga anak pertamanya. Karena arahan dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Kota Surabaya, Siti Aminah bisa ditangani di Puskesmas dan juga RSUD dr Soewandhi. Setelah menjalani pengobatan beberapa bulan dan kontrol rutin, dia lantas dinyatakan sembuh. “Sudah sembuh total. Terima kasih kepada Pemkot yang telah membantu saya berobat hingga sembuh,” sambung Siti Aminah.

Bantuan Langsung Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Kota Surabaya, Nanis Chairani, mengatakan, Siti Aminah mendapatkan bantuan langsung dari Walikota Tri Rismaharini yang pernah bertemu dengan ibu yang juga mengasuh seorang anak yatim ini ketika ada

program pengobatan gratis di kawasan tersebut. Bantuan pribadi walikota itu untuk pengobatan dan juga modal usaha. “Ibu Siti Aminah ini ditemukan ketika ada program kesehatan Pemkot. Ibu wali lalu memberikan bantuan pribadi sampai dia sembuh. Ketika sembuh, bantuannya kemudian diperuntukkan modal usaha jualan,” ujar

BM/ISTIMEWA

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas dan KB) Kota Surabaya, Nanis Chairani

Nanis Chairani. Dijelaskan Nanis, Pemkot Surabaya melalui Bapemas KB, memang memiliki komitmen untuk mendorong warga menjadi lebih berdaya seperti proses yang telah dilalui Siti Aminah. Di antaranya dengan memberikan pelatihan kepada warga, utamanya dari kalangan ekonomi lemah. Pelatihan yang diberikan berkaitan dengan kegiatan kewanitaan. Seperti memasak, menjahit atau membuat kerajinan handicraft. “Pelatihan ini untuk warga yang belum memiliki keterampilan khusus. Ini sesuai dengan peranan kami di Bapemas untuk mendorong dan memotivasi agar mereka berdaya. Ada ribuan warga Surabaya yang telah mendapatkan pelatihan. Selain berasal dari data warga miskin, juga ada dari usulan ibu walikota dan juga usulan dari Musrenbang,” tegas mantan Kabag

Humas Pemkot Surabaya ini. Selain memberikan pelatihan, Bapemas KB Kota Surabaya juga memberikan akses permodalan kepada warga. Ketika warga mengikuti pelatihan dan mampu berdaya, mereka diarahkan untuk bisa mendapatkan permodalan. “Kami arahkan mereka ke koperasi,” sambung Nanis. Pemkot, sebut Nanis, tidak melepas begitu saja warga yang mencoba berdaya seperti Siti Aminah. Tetapi akan melakukan pendampingan secara kontinyu agar usahanya tetap berjalan. Setelah memberikan pelatihan produksi dan akses permodalan, Bapemas ingin memberikan pelatihan pembukuan. “Untuk warga seperti Ibu Aminah ini, kami akan berikan pelatihan pembukuan agar paham manajemen keuangan. Jangan sampai modal nya habis tersedot kebutuhan sehari-hari,” sambung mantan Camat Tambaksari ini. (*)


04 MOJOKERTO-JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

Calon Investor Keluhkan Tingginya UMK dan Berbelitnya Perizinan

MOJOKERTO (BM) - Kalangan pengusaha mengeluhkan tingginya upah minimum Kabupaten-Kota (UMK) dan rumitnya proses perizinan di Kabupaten Mojokerto. Dua faktor itu menjadi penghambat pertumbuhan investasi. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Mojokerto, Bambang Wijanarko mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan yang digenjot pemerintah menjadi modal besar untuk menarik investor ke Kabupaten Mojokerto. Namun, saat ini minat investor kendur menyusul dua persoalan pelik yang tiap tahun terjadi. Masalah yang paling krusial yang mengganjal investasi

adalah tingginya UMK buruh di Kabupaten Mojokerto. Tahun ini saja, UMK ditetapkan Gubenur Jatim Rp 3.030.000. Angka itu naik drastis dibandingkan tahun 2015 pada angka Rp 2.695.000. Tak pelak hanya sekitar 30% dari 400 perusahaan yang mampu melaksanakan UMK 2016. “Potensi investasi kita di wilayah utara Sungai sudah disediakan 10.000 hektar lahan untuk industri. Keran investasi sudah dibuka, namun, kendalanya masih pada upah. Investor masih ketakutan upah yang sangat tinggi,” kata Bambang usai acara sarasehan dengan tema Bersinergi dalam Peningkatan dan Keberlangsungan

FOTO BM/PRAYOGI

SARASEHAN : Investor keluhkan tingginya UMK dan sulitnya perizinan di Pemkab Mojokerto.

Investasi di Mojokerto yang digelar di Pacet, Rabu (19/10). Atas persoalan ini, Bambang berharap Pemkab Mo-

jokerto berani keluar dari ring satu sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi dengan upah tinggi. Selain itu, pemerintah

WALHI Sesalkan Pemkot Rusak Jalur Hijau

MOJOKERTO (BM)-Proyek pembangunan saluran dan trotoar di jalan Pahlawan, Kota Mojokerto yang harus menebang seluruh pohon menuai kritik cukup pedas dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jatim. Proyek Dinas PU itu dinilai merusak jalur hijau yang fungsinya untuk meminimalisir polusi udara. Hal itu dikatakan anggotaWALHI Jatim, Ulil Abshor. Menurut dia, langkah pemerintah membangun saluran air dan trotoar di jalan Pahlawan dengan menebang seluruh pohon sebagai kebijakan yang salah. Karena, saat ini jalur hijau di Kota Mojokerto tergolong minim. Sementara tingkat polusi udara di Kota Onde-onde ini dalam kategori cukup tinggi. “Pasti ada dampak penebangan jalur hijau tersebut. Karena kita tahu jalur hijau merupakan penghasil oksigen dan penyerap karbondioksida, apalagi tingkat polisi di Kota Mojokerto cukup tinggi. Kalau kemudian jalur hijau dihabiskan 1-2 kilometer, dampak secara langsung tak terasa drastis. Yang paling jelas akan terasa panas,” kata Ulil, Rabu

FOTO BM/PRAYOGI

SESALKAN : Pemkot Mojokerto mendapat kritikan dari WALHI Jatim terkait penebangan pohon di sepanjang jalan Pahlawan.

Pemkot Mojokerto memang dihadapkan pada dilema yang besar pada persoalan pengelolaan lingkungan hidup. Karena disisi lalin pemerintah mempunyai beban untuk menuntaskan masalah banjir dengan membuat saluran air yang memadai. “Penebangan pohon itu di satu sisi memenag salah. Namun, kita akan berhadapan dengan dilema karena setiap tahun Mojokerto banjir. Memang seharusnya didesain tanpa mengurangi jalur hijau,” ujarnya. Proyek pembangunan saluran dan trotoar di Jalan Pahlawan berada di bawah tanggung jawab Dinas PU

Kota Mojokerto. Pekerjaan yang baru dimulai awal Oktober ini menyedot dana Rp 27,442 miliar. Saat ini pihak rekanan PT Ardi Tekindo Perkasa hampir menuntaskan penebangan pohon pada sisi barat Jalan Pahlawan. Pohon jenis Mahoni berumur belasan tahun itu ditebang habis. Sementara Kepala Dinas PU Kota Mojokerto, Wiwiet Febriyanto belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan ini. Beberapa kali dihubungi melalui nomor ponselnya, hanya terdengar suara operator bahwa nomor tersebut tidak aktif.(bud/uyo/dra)

harus memberi kelonggaran kepada pengusaha untuk membayar upah sesuai kemampuan dengan menerapkan batas atas dan bawah UMK. Karena, sekitar 400 perusahaan yang ada di Kabupaten Mojokerto bersifat heterogen. Sekitar 35% perusahaan padat karya, 30% UMKM, sedangkan sisanya perusahaan padat modal dan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Tentunya kemampuan setiap perusahaan berbeda. Nilai batas atas UMK mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) no 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana UMK Kabupaten Mojokerto diproyeksikan akan naik men-

jadi lebih dari Rp 3,2 juta di tahun 2017. Sementara batas bawah ditetapkan berdasarkan ketentuan UU RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan Dewan Pengupahan Rp 2.262.369 ditambah angka inflasi 0,58% dan pertumbuhan ekonomi 5,65%. “Kabupaten Mojokerto seharusnya menerapkan sistem cluster, maka investor akan banyak masuk. Kami tidak anti kenaikan, namun harus ada kelonggaran khususnya bagi perusahaan baru. Namun, suara kami tak pernah diakomodir oleh pemerintah,” ungkapnya. Sementara persoalan lain yang

selalu mengganjal investasi di Kabupaten Mojokerto adalah sulitnya proses perizinan. “Guna kemudahan investasi, jalur birokrasi perizinan agar dipercepat,” tegasnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mojokerto, Tri Mulyanto menuturkan, usulan Apindo untuk menetapkan batas atas dan bawah UMK akan dijadikan pembahasan bersama dengan pihak-pihak terkait. “Disnaker tak bisa memutuskan dan harus dibicarakan dengan elemen lain, seperti buruh. Disnaker siap memfasilitasinya,” ujarnya. (bud/gie/dra)

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Pengrusak Ranmor Polisi MOJOKERTO (BM)–Polres Kota Mojokerto akhirnya menetapkan tiga tersangka pengerusakan kendaraan polisi dan penganiaya anggota Polsek Dawarblandong pada insiden kerusuhan di Desa Pulorejo, Kecamatan Dawarblandong, Senin (17/10) sekitar pukul 23.00 WIB. Pasca kerusuhan itu, polisi mengamankan 35 anggota dan simpatisan dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang merupakan buntut bentrokan dengan warga Sabtu 15 Oktober 2016 malam. Kasat Reskrim Polres Kota Mojokerto, AKP Andria Diana Putra mengatakan, ketiga tersangka adalah YBH, asal Balen, Bojonegoro; DKYI, warga Kembang Bahu, Lamongan; dan T, warga Tikung, Lamongan. Menurut dia, ketiga anggota PSHT itu disangka telah melakukan pengrusakan mobil patroli Polsek Dawarblandong, sepeda motor anggota Babinsa Pulorejo, serta menganiaya anggota Polsek Dawarblandong, Brigadir Satria saat terjadi kerusuhan di Desa Pulorejo, Kecamatan Dawarblandong, Senin (17/10) sekitar pukul 23.00 WIB. “Penetapan tersangka ini setelah

FOTO BM/PRAYOGI

TETAPKAN : 35 orang anggota PSHT yang diamankan kini 3 ditetapkan tersangka.

kami melakukan rangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti yang ada. Selain itu, wajah ketiga pelaku dikenali dua anggota yang saat itu ada di lokasi,” kata Andria Rabu (19/10). Akibat perbuatannya, lanjut Andria, ketiga tersangka dijerat Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Ancaman pidananya maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. “Guna memudahkan pemeriksaan, ketiga tersangka kami tahan. Sementara yang 32 orang lainnya karena tak terbukti, kami

bebaskan,” ungkapnya. Hingga saat ini pihaknya masih mempunyai dua pekerjaan rumah terkait kasus penganiayaan anggota PSHT. Pertama, kasus pengrusakan 3 rumah dan 1 mobil milik warga Desa Pulorejo. “Kalau yang pengrusakan rumah warga dan mobil belum. Kan beda, masih kami lidik, karena rombongan banyak, di dalam 35 orang (yang diamankan), tak ada yang mengarah ke pengrusakan rumah dan kendaraan warga,” ujarnya.(bud/gie/dra)

KEDIRI - NGANJUK

berita metro

www.beritametro.co.id

Belum Kantongi Izin, Dewan Minta Pembangunan UB Dihentikan KEDIRI(BM)-Pembangunan Kampus III Universitas Brawijaya ( UB) di Kota Kediri sepertinya tidak akan berjalan mulus. Karena ada sejumlah anggota dewan yang meminta agar pembangunan UB III dihentikan. Ketua Komisi A, Hariyanto menjelaskan kampus UB III statusnya masih bodong. Karena belum mengantongi izin dari Dikti, bahkan tiga fraksi, yakni Frkasi PDI-P, Gerindra dan PKB menyatakan kalau UB III masih bodong. “Sebaiknya dihentikan saja pembangunannya hingga permasalah perizinan selesai,” jelasnya. Belum dikantonginya izin tersebut, akan menjadi permasalahan tersendiri. Bahkan, keberadaan UB di Kediri belum memiliki badan hukum yang sah. “UB merupakan perguruan tinggi yang belum memiliki badan hukum di Kediri, kenapa bisa menjalin kerjasama

dengan pemerintah kota. Jika kemudian hari muncul permasalahan hukum, pemerintah kota harus siap bertanggung jawab,” imbuhnya. Terpisah Ketua Komisi C Reza Darmawan terkait permasalahan pembangunan UB, Dewan, akan menggelar rapat pansus. Bahkan Pansus tersebut dilakukan beberapa hari. Yakni mulai Rabu (19/10) hingga Sabtu. “Sebagai bahan penguat untuk menggelar Pansus, kami akan melakukan studi banding ke Kampus Unair di Banyuwangi, disana juga telah berlangsung dan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Atas dasar kunjungan tersebut, malam ini akan digelar Pansus dengan agenda pertama pemandangan fraksi,” jelas Ketua Komisi C, yang juga Wakil Ketua DPD PAN Kota Kediri. (bad/dra)

KILAS

Remaja Rentan Kena HIV-AIDS

FOTO BM/IBAD

PROTES : Pembangunan Kampus III Universitas Brawijaya ( UB) di Kota Kediri sepertinya tidak akan berjalan mulus. Karena ada sejumlah anggota dewan yang meminta agar pembangunan UB III dihentikan.

Beri Bantuan, Dorong Kreativitas Petani NGANJUK,(BM) –Dalam mendorong petani mengembangkan kreativitas dan inovasi serta meningkatkan produktivitas pertanian, Perlu dukungan berbagai pihak agar program pemerintah menuju kedaulatan pangan bisa tercapai dengan baik. Guna mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan semangat dan kerja keras dari petani. Petani harus mampu mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan para petani. Selain itu petani harus kreatif dan memiliki pengetahuan serta wawasan untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian. Salah satunya dengan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan. Dalam mengikuti sejumlah pelatihan, petani akan semakin pintar, bagaimana menciptakan benih sendiri dan meningkatkan hasil pertanian. Agar bisa mencapai hal itu diperlukan pembinaan nyata dari instansi terkait, seperti acara temu lapang yang dilakukan oleh Kelompok Tani ‘Manunggal Tani’ Desa Mabung Kecamatan PERWAKILAN

FOTO BM/KAMTO

INOVASI : Petani dituntut kreatif dan memiliki pengetahuan serta wawasan untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian. Salah satunya dengan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan.

Baron, Selasa (11/10). Menurut Ir.Agoes Soebagijo Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, mengatakan kunjungan lapang di Desa Mabung ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan

untuk temu wicara langsung dengan petani yang ada di Kabupaten Nganjuk. “Metode kunjungan lapang ini dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi dan menampung

keluh kesah dan aspirasi langsung dari para petani,” tegas Agoes. Acara ini, kata Agoes diikuti lebih dari 150 peserta dari enam kecamatan, yaitu Kecamatan Patianrowo, Kertosono, Baron,

Tanjunganom, Ngronggot dan Prambon. Hadir juga Kepala UPTD Pertanian di enam kecamatan tersebut dan muspika Kecamatan Baron. Guna meningkatkan produktivitas pertanian

KEDIRI(BM)-Tiap bulan jumlah penderita HIV maupun AIDS di Kabupaten Kediri bertambah 16 orang. Hasil temuan ini menyebutkan penderita rata-rata berusia produktif dan kebanyakan penularannya melalui hubungan sex. Jumlah penderita HIV-AIDS di Kabupaten Kediri terus bertambah dari waktu ke waktu. Bahkan temuan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan Dinas Kesehatan jumlahnya hingga akhir Juli mencapai 112 penderita. Bila dikalkulasi, rata-rata dalam se-bulan ada penambahan orang dengan HIV-AIDS (ODHA) sekitar 16 penderita. Dinas Kesehatan memperkirakan jumlah sesungguhnya di lapangan lebih dari itu, karena penyebaran HIV-AIDS layaknya fenomena gunung es. Artinya, jumlah yang terlihat lebih sedikit daripada yang tidak tampak. “Kemungkinan bisa lebih mas,”ucap Nur Munawaroh Kasi Pencegahan Penyakit Menular Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Dia juga melanjutkan bahwa temuan belakangan ini cukup banyak pihaknya aktif dalam memeriksa populasi kunci. Dikatakan Munawaroh, bahwa jumlah penderita rata-rata pada usia produktif dan penularannya kebanyakan karena hubungan sex bebas. Diakuinya, ada juga yang karena faktor lain seperti keturunan dan lainnya, tetapi prosentasenya kecil. Selain usia produktif, ada temuan penderita HIV-AIDS menimpa anak dan bayi. kondisi ini terjadi karena tertular langsung dari ibunya. Seperti diketahui, jumlah penderita HIV-AIDS dari awal tahun hingga Juli 2016 tercatat 1.074 penderita yang sebagian sudah meninggal dunia.(roj/dra)

keenam kecamatan tersebut menerima sejumlah bantuan dari pemerintah berupa benih dan alsintan untuk kegiatan PAJALE (Padi, Jagung dan Kedele). “Kecamatan Patianrowo, menerima bantuan 3 unit jaringan, 3 alsintan, bantuan benih padi seluas 360 hektar dan jagung untuk kecamatan Kertosono, menerima bantuan 2 unit jaringan, 18 alsintan, bantuan benih padi seluas 250 hektar, jagung 300 hektar dan kedele 100 hektar, “ imbuh Agoes. Sedangkan Kecamatan Baron, menerima bantuan 6 unit jaringan, 38 alsintan, bantuan benih padi 580 hektar, jagung 500 hektar dan kedele 200

hektar serta untuk kecamatan Tanjunganom, menerima bantuan 5 unit jaringan, 77 alsintan, bantuan benih padi seluas 500 hektar, jagung 250 hektar dan kedele 130 hektar. Kecamatan Ngronggot, menerima bantuan 2 unit jaringan, 45 alsintan, bantuan benih padi 250 hektar dan jagung 500 hektar. Sedangkan Kecamatan Prambon, menerima bantuan 2 unit jaringan, 40 alsintan, bantuan benih padi 400 hektar, jagung 500 hektar dan kedele 500 hektar. “Kita berharap para petani dapat memanfaatkan bantuan ini sebaik- baiknya,”jelas Agoes. (kam/dra)

MOJOKERTO-JOMBANG: Prayogi Waluyo (koord), Aan Hidayat (Jombang). IKLAN/LANGGANAN: 081 134 647 71


MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

Pemprov-Pemkab Sepakat Bentuk Satgas Pungli

MALANG(BM)- Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pungutan Liar (Pungli). Satgas ini nantinya mengawasi dan memantau sekaligus menertibkan praktik pungli yang ada di seluruh instansi pemerintah dan unit pelayanan Pemprov Jawa Timur. “Satgas ini ketuanya adalah Wagub Jatim. Anggotanya Kepala SKPD non-pelayanan,” papar Wakil Gubernur Jawa Timur H Saifullah Yusup, seusai memberikan orasi ilmiah Wisuda Prodi DIII dan Program S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kepanjen 2016, di Pen-

FOTO BM/CHOLIL

SIAPKAN : Wagub Jatim H Saifullah Yusup (kanan) didampingi Bupati Malang H Rendra Kresna (kiri) saat di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Rabu (19/10).

dapa Agung Kabupaten Malang, Kamis (19/10).

Dia menjelaskan SKPD yang menggelar pelayanan

tidak masuk dalam anggota satgas. Alasannya, karena mereka yang akan diawasi. Makanya, kata dia, SKPD yang non pelayanan seperti Inspektorat, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD) yang jadi anggota Satgas. Mereka akan menghimpun seluruh laporan praktik pungli. Lebih lanjut dikatakan, menginvestigasi, membuktikan, kalau perlu melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT). Jika terbukti melakukan pungli, maka pelaku pungli langsung diproses di Inspektorat dan diberi sanksi sesuai aturan yang

berlaku. Selanjutnya, kata dia, jika ada tindak pidana, satgas bisa melimpahkan kepada pihak yang yang berwenang. Disebutkan seperti Kepolisian ataupun Kejaksaan. Pembentukan Satgas Pungli setelah ada instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, yang memperingatkan kepada seluruh jajaran lembaga pemerintah agar menghentikan praktik pungli dalam melayani masyarakat. “Sehingga dengan adanya instrusksi presiden tersebut, jika dalam pelayanan masyarakat ada oknum PNS terbukti melakukan pungli, maka sanksinya dipecat,” terang Wakil

Gubernur Jawa Timur ini. Pihaknya berharap, agar masyarakat juga ikut mengawasi pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah. Jika mengetahui adanya praktik pungli segera melaporkannya. Namun, ketika ada masyarakat melaporkan adanya dugaan pungli disalah satu instansi pemerintah, tentunya ada yang ditindaklanjuti dan ada yang tidak ditindaklanjuti. Sebab, dalam laporan adanya dugaan pungli harus disertai bukti yang akurat. Bupati Malang H Rendra Kresna, mengatakan, jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan segera membentuk

Satgas Pungli. Dirinya akan mempersiapkan anggota yang nantinya sebagai satgas. “Satgas Pungli akan kita efektifkan pada 1 Januari 2017 mendatang. Karena untuk membentuk satgas tidak semudah membentuk lembaga pengawasan lainnya,” ujarnya. Anggota Satgas Pungli harus benar-benar netral. Harapannya, agar pengawasannya lebih maksimal dan optimal, serta bersih dari intervensi mana pun. Makanya, dirinya yakin akan bisa memberantas praktik pungli di lingkungan Pemkab Malang. Khususnya SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan.(lil/dra)

KILAS

Pemkot Dorong Pengembangan Ekonomi Digital MALANG(BM) - Pengembangan ekonomi digital di Pemkot Malang menjadi bagian utama. Karena ekonomi digital sudah menjadi tuntutan di Asia Tenggara. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Samuel Wamerapan, menyatakan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sudah mengalami kenaikan yang signifikan sejak 2014. “Kita harus bisa menangkap peluang tersebut,” kata dia, Rabu (19/10). Samuel menjelaskan, saat ini pengguna internet di Indonesia sudah melebihi angka 93 juta. Sebagian besar melalui gadget atau smartphone. Penggunaan internet yang cukup massif patut ditangkap sebagai peluang. Sebab, realitas perputaran ekonomi digital melalui E-Commerce sudah tembus angka Rp 200 triliun tahun ini. Salah satunya dengan membentuk komunitas bernama Malang Creative Fusion (MCF). Pemkot Malang mengaku sudah mendorong pertumbuhan ekonomi via digital. Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan keunggulan Kota Malang dengan banyaknya perguruan tinggi menunjukkan jika modal dasar untuk menumbuhkan ekonomi digital sudah tersedia. Saat ini Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sedang membentuk aplikasi tersebut yang dilengkapi dengan aplikasi untuk pembayarannya pula yaitu Malang Pay. Sementara, Rektor UB, Prof. M. Bisri, sangat mendukung program 1.000 start up yang saat ini digagas Kementerian. Sebagai insan akademisi, para lulusan di UB sudah siap terjun ke dunia bisnis dengan inovasi yang mereka ciptakan.(lil/dra)

PASURUAN

berita metro

www.beritametro.co.id

Rusak Hutan Mangrove, Warga Luruk Bupati dan DPRD PASURUAN(BM)-Ratusan massa dari Kabupaten Pasuruan bagian timur, Rabu (19/10) kemarin, meluruk Kantor Bupati Pasuruan dan DPRD di Raci, Kecamatan Bangil. Tuntutan warga, minta supaya Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf segera menghentikan proyek pembangunan terminal transmisi gas milik PGN (Perusahaan Gas Negara) dan PT HCML (Hulsky Cnooc Madura Limited) di Desa Semare, Kecamatan Kraton. Alasannya, karena proyek tersebut telah merusak hutan mangrove, sehingga dikhawatirkan akan merusak ekosistem di laut dan pantai tersebut. Dalam aksinya, warga menyerahkan surat pernyataan berisi 8 tuntutan. Yakni, menindak terhadap siapapun oknum pejabat maupun pelaksana proyek yang melakukan perusakan fungsi ekosistem mangrove. “Kalau proyek itu diteruskan tanpa melihat kerusakan mangrove berarti sama halnya telah melanggar Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. Kalau Bupati tidak melakukan tindakan, maka kami akan adukan masalah ini ke penegak hukum supaya

ditindak lanjuti,” tegas Ismail Maki dari LSM Encore dan Dahniar Anisa LSM Madani, korlap aksi yang diiyakan oleh M. Ridwan dari Reclasirring Indonesia (RI) 007 Komda Pasuruan disela aksinya

FOTO BM/UMAR

TUNTUT: Ratusan massa dari Kabupaten Pasuruan bagian timur, Rabu (19/10) kemarin, meluruk Kantor Bupati Pasuruan dan DPRD di Raci, Kecamatan Bangil.

di depan Kantor Pemkab Pasuruan di Jl Hayam Wuruk, Kota Pasuruan. Maka itu warga mendesak Bupati segera menutup proyek yang sekarang masih terus digarap oleh PT HCML. Tuntutan lainnya, supaya Bupati minta pertanggungjawaban kepada Pertagas terhadap pengerjaan proyek pemasangan pipa gas sejak 2014 lalu sepanjang 24,7 KM. Warga juga meminta supaya pihak Polres Pasuruan pengusutan dan penindakan terhadap adanya dugaan mafia perijinan dalam proyek gas ini. Asisten 1 Kabupaten Pasuruan, H. Soeharto, menjelaskan kepada warga kalau Bupati tidak bisa menemui lantaran kondisi sakit. Kata Soeharto, karena yang hadir menemui warga bukan sebagai pengambil keputusan, maka tidak bisa memberikan putusan apapun. Namun demikian, lanjut Soeharto, semua tuntutan ini disampaikan kepada Bupati. Mendapat jawaban tersebut, perwakilan warga mengaku kecewa..(umr/kd/dra)

Curi Motor di Batu, Tertangkap Saat Razia Ranmor PASURUAN(BM)-Seorang warga Desa Manikrejo, Kecamatan Rejoso bernama Apriyadi (27), Rabu (19/10) kemarin, dijebloskan kedalam tahanan Polsek Wonorejo. Karena pemuda ini kedapatan membawa sepeda motor hasil curian. Sepeda motor Honda Vario Nopol N 3690 LZ, sesuai pengakuan Apriyadi, motor ini hasil begal di kawasan Kota Batu. Karena lokasi perampasan di Kota Batu, maka petugas akan koordinasikan dengan Polres Batu. Apriyadi dibekuk petugas saat terjaring operasi di jalan Raya Desa Lebaksari, Kecamatan Wonorejo. Selain motor, petugas juga mengamankan tiga buah kunci T sebagai alat untuk merusak kunci kontak motor. Diduga, pelaku sudah berkali-kali menjalankan aksinya. Baik di wilayah Pasuruan maupun luar kota. PERWAKILAN

Sementara ini pelaku mengaku hanya sekali saja yaitu di Batu, Malang. “Kita sekarang intens melakukan langkah antisipasi maraknya aksi begal di berbagai daerah. Makanya sesuai perintah Kapolres, kita harus melakukan operasi setiap saat di daerahnya masing-masing. Perintah ini ditujukan kepada seluruh Polsek dan jajaran. Alhamdulillah langkah ini membawa hasil, yaitu menangkap pelaku pencuri motor,” kata Kasubbag Humas Polres Pasuruan AKP Yusuf Anggy, SH, MM, mendampingi Kapolres AKBP M. Aldian, SIK, MH. Kronologisnya, malam kemarin, petugas Polsek Wonorejo menggelar operasi di jalan raya Desa Lebaksari. Beberapa kendaraan yang dihentikan tidak membuahkan hasil. Selang tak lama kemudian, petugas mendapati

seorang pengendara motor yang gerak-geriknya mencurigakan. Saat itu juga petugas memeriksanya, ternyata benar, ditanya soal surat-surat kendaraan Apriyadi tidak bisa menunjukkannya. Petugas kemudian menggiringnya ke pinggir jalan dan menjaga Apriyadi. Benar saja saat digeledah ditemukan 3 buah kunci T. Motor yang dikendaraipun ditanya asal muasalnya. Benar saja, pelaku tidak mampu menjawab. Karena terpojok dengan pertanyaan petugas akhirnya mengakui perbuatannya. Dia mengaku kalau sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut didapat dari hasil curiannya di Kota Batu, Malang. “Perbuatan pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara,” tegas Yusuf. (umr/kd/dra)

FOTO BM/UMAR

TERTANGKAP: Tersangka Apriyadi bersama barang buktinya yang diamankan di Mapolsek Wonorejo.

KILAS

FOTO BM/UMAR

CEGAH : Pemasangan lampu jalan di Desa Manikrejo, Kecamatan Rejoso, sebagai langkah antisipasi tindak kejahatan.

Begal Motor Marak, Desa-Desa Dipasangi PJU PASURUAN(BM)-Aksi kejahatan seperti begal motor, kini telah merambah hingga ke pelosok desa dan meresahkan. Warga bahkan merasa ketakutan hingga memilih untuk tidak keluar malam hari. Maka Pemkab Pasuruan pertengahan tahun ini memasangi desa-desa di Kabupaten Pasuruan bagian timur dengan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Sejak disahkan anggaran, sudah beberapa desa di kecamatan mulai digarap pemasangannya. Seperti di Kecamatan Nguling dan Kecamatan Rejoso serta Kecamatan Lekok. Hingga sekarang sudah lebih separuh pelosok desa telah terpasangi lampu jalan. Masyarakat Kabupaten Pasuruan bagian timur berlega hati. Setelah bertahun-tahun desanya gelap gulita. Sebanyak tujuh kecamatan di Pasuruan bagian timur, sudah mulai digarap. Pemasangan lampu ini diharapkan mampu menekan angka kejahatan seperti begal motor. Kasubbag Humas Polres Pasuruan AKP Yusuf Anggy, SH, MM, mendampingi Kapolres AKBP M. Aldian, SIK, MH, mengaku senang. Diharapkan, semakin terang benderangnya lampu jalan di pelosok desa akan mampu menekan angka kejahatan. Namun demikian, Yusuf berharap kepada Kepala Dinas PU Bina Marga terus melakukan pengawasan dan perawatan terhadap lampu-lampu tersebut. Artinya, jangan sampai lampulampu itu padam dibiarkan begitu saja. Paling tidak nantinya ada petugas khusus untuk mengawasinya. Selain itu Yusuf berharap kepada warga supaya ikut mengawasi dan merawat lampu-lampu yang sudah terpasang ini.(umr/kd/dra)

MALANG RAYA: AJI A HAJI (KOORD), M. KHOLIL, AGUS SUSANTO PASURUAN: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani IKLAN/LANGGANAN: 081 336 484 057


METRO SPORT 06

berita metro www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

Lee Yu Jun Dikejar Waktu untuk Siap Tempur

lintas arena

Bertahan Dengan Krisis Surabaya (BM) – Ambisi Bhayangkara FC memangkas selisih poin dengan dua tim peringkat atas klasemen Torabika Soccer Championship (TSC) 2016, Madura United dan Arema Cronus, berhadapan dengan kondisi tim yang tengah bermasalah. Pelatih Ibnu Grahan harus berpikir keras untuk meramu komposisi lini tengah terbaik sekaligus antisipasi kejadian terburuk. Terutama ketika menjamu Madura United akhir pekan ini. Pasca memenangkan duel terakhir lawan Persiba Balikpapan (17/10), dua gelandang asing Great Alligator, Lee Yo Jun dan Abdelkbir Khairallah terlihat menahansakit.Khairallahbahkan tidak bermain penuh dan digantikan Zulfiandi di menit 55. Sedangkan Lee, masih dipertahankan Ibnu hingga menit akhir. Situasi bertambah pelik dengan pemanggilan tugas negara kepada Evan Dimas dan M Hargianto. “Saya sudah memikirkan kemungkinan-kemungkinan itu. Ada beberapa pemain pengganti yang bisa menempati posisi sebagai gelandang. Selain Zulfiandi, masih ada Fitra Ridwan, Sahrul Kurniawan dan Fandi Eko Utomo. Madura United tim bagus dengan pemain-pemain yang memiliki skill individu, lini tengah akan jadi sektor penting nanti,” terang Ibnu Grahan usai memimpin armadanya berlatih di Lapangan Brigif-1 Marinir, Gedangan, Sidoarjo Rabu sore. Ibnu memang tidak bisa

menggunakan tenaga Evan Dimas maupun M Hargianto setelah keduanya mendapat panggilan TC tahap VI Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2016. Dua eks pilar Timnas U-19 pemenang Piala AFF U-19 2013 itu bahkan sudah harus merapat ke Yogyakarta hari ini. “Memang serba susah. Mau tidak mau, kami harus melepasnya karena jika tidak, Evan dan Hargianto tidak diperbolehkan mem-

perkuat klub,” katanya. Karenanya, ketika disinggung kondisi dua gelandang asingnya, Ibnu seperti menyimpan beban berat. Apalagi Khairallah tidak ikut latihan bersama kemarin. Informasinya, pemain asal Maroko tersebut sedang menjalani terapi untuk penyembuhan cederanya. Sedangkan Lee, meski mengikuti sesi latihan ringan dia diinstruksikan memisahkan diri saat small game untuk menjalani

porsi tersendiri peregangan dan kreoterapi. Asa tinggi di sisa waktu ini memang sangat beralasan. Di lini tengah, pemain asal Incheon itu jadi penyeimbang ketika menghadapi situasi bertahan atau menyerang. Dengan kemampuan mendistribusikan bola plus fisik prima, Lee jadi sosok tak tergantikan selama ini. Sedangkan Khairallah yang lebih berkarakter menyerang, posis-

inya kerap bergantian dengan Evan Dimas. Disinggung ketergantungan BFC pada dirinya, Lee menegaskan berusaha untuk tetap fit hingga hari H nanti. “Cedera ini bukan masalah besar. Saya yakin akan sembuh akhir pekan ini. Saya yakin semua akan berjuang untuk tim,” ucapnya merendah ketika ditanya perannya yang sangat vital dalam laga lawan Madura United nanti. (epe)

ISTIMEWA

Gatos S Dewa Broto

Tak Ada Anggaran untuk Kongres

ISTIMEWA

KREOTERAPI: Lee Yu Jun gelandang energik BFC, menjalani terapi air dingin dan peregangan khusus menyusul problem pada pahanya usai menjamu Persiba Balikpapan.

ISTIMEWA

Dukung Penuh Evan-Hargi ke Timnas

M Hargianto

SURABAYA (BM) – Pelatih BFC Ibnu Grahan menegaskan, panggilan TC tahap VI timnas proyeksi Piala AFF 2016, sangat sayang dilewatkan dua pemainnya, Evan Dimas maupun M Hargianto. Mantan bomber andalan Persebaya di era 1990-an tersebut bahkan menyebutkan, prestasi tertinggi karir pesepakbola adalah bisa memberikan yang terbaik bagi timnas. “Selain sudah aturan, TC merupakan kesempatan bagi pemain untuk meningkatkan

kemampuannya di luar agenda latihan klub. Tim pelatih timnas tentu punya pertimbangan lebih dengan memanggil seseorang masuk. Belum tentu pemain yang baik di klub dibutuhkan kontribusinya di timnas,” terang Ibnu usai pimpin latihan skuatnya kemarin. Karena itu, Ibnu menepis dilema yang menghampiri BFC ketika lini tengah mengalami krisis. Dua pemain yang dipanggil Alfred Riedl selama ini memang jadi andalan Ibnu di lini tengah.

Termasuk ketika menghadapi Madura United (22/10). Ibnu bahkan memberi masukan kepada Hargianto yang masih terkapar akibat sakit flu, untuk lebih sabar dalam bermain. “Memang Hargianto masih sering terbawa emosi ketika bermain. Dia kadang meninggalkan posnya sebagai gelandang bertahan dan ikut menyerang. Harusnya lebih sabar. Dengan ikut TC, setidaknya dia dapat ilmu lain dari pelatih Alfred Riedl,” tutup Ibnu. (epe)

JAKARTA (BM) – Kemenpora melalui Deputi IV Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga, Gatos S Dewa Broto, menegaskan tidak mengucurkan anggaran untuk pelaksaan Kongres PSSI yang sudah pasti digelar di Jakarta pasca polemik penentuan lokasi sempat meruncing. Hal ini bertolakbelakang dengan pernyataannya beberapa waktu lalu jika sudah alokasikan anggaran ke KONI untuk induk-induk cabor yang akan melaksanakan kegiatan. Gatot berdalaih, pemangkasan anggaran oleh pemerintah yang dialami Kemenpora, menjadi asalan utama keputusan ini. “Kami tidak ada anggaran untuk Kongres PSSI karena adanya pemangkasan dana,” terangnya, Rabu (19/10). Otomatis, pernyataan ini menutup peluang bagi proposal PSSI yang sudah terlanjur dikirim ke Kemenpora. Dalam proposal itu, induk sepakbola nasional tersebut mengajukan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk pelaksanaan kongres. Dengan situasi ini, kongres yang paling lambat harus digelar 10 November 2016, dibayangi kekurangan anggaran. Persoalan ini sebenarnya tidak akan terjadi jika kongres tetap digelar di Makassar sesuai hasil KLB lalu. Apalagi tuan rumah, Asprov PSSI Sulawesi Selatan didukung GubernurYusuf Yasin Limpo sudah menggaransi seluruh kebutuhan peserta kongres. Namun akibat polemik dengan Menpora Imam Nahrawi yang tidak memberi rekomendasi, kongres pun akhirnya dipindah ke Jakarta. (dbs/epe)

Kejurnas Gulat AntarPPLP

Diramaikan Atlet 21 Daerah SURABAYA (BM) - Sebanyak 21 provinsi mengikuti kejuaraan nasional (kejurnas) Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Olahraga Gulat yang berlangsung di BG Juntion Mall Surabaya, dari 18 - 22 Oktober 2016. Total peserta mencapai 196 peserta, dan ke 21 provinsi itu antara lain Papua, Riau, Sumut, SMANOR Sidoarjo (mandiri), Tangerang, Kaltim, DKI Jakarta, Sumbar, Bangka Belitung, Jabar, Lampung, Kalteng, Jambi, Kalsel, dan Surabaya (mandiri). Asisten Deputi Keolahrgaan Kemenpora Teguh Raharjo menjelaskan, Kejuaraan Nasional Gulat Antar PPLP/PPLPD/

SKO di Surabaya 2016 ini, diharapkan dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat tali silahturahim antar atlet pelajar dan ofisial serta meningkatnya prestasi gulat atlet pelajar Indonesia. “Pembinaan olahraga gulat menjadi salah satu primadona dan prestise Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa di level internasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga RI telah melakukan pembinaan melalui PPLP Cabang Olahraga Gulat di beberapa daerah di Indonesia,” terangnya ketika membuka kejuaraan. Dikatakannya, tujuan kejur-

nas sendiri untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pembinaan PPLP dan juga untuk memperbanyak frekuensi pertandingan. Hal ini dibenarkan pelatih gulat

Jatim M Sadeli. Dia mencari atlet potensial untuk dibina lebih serius. “Selain mencari bibit atlet gulat, target kami hanya ingin bisa mempertahankan gelar

juara umum seperti di Riau tahun 2015,” kata pelatih yang kesehariannya merupakan pengajar di salah satu SMA negeri di Surabaya ini. (dbs/epe)

AJANG PANTAU: Hadirnya ratusan pegulat muda di Kejurnas Antar PPLP, jadi kesempatan Jatim untuk memantau atlet potensial andalan.

ISTIMEWA

Ruddy Widodo

Arema Puji Respon PSSI ISTIMEWA

HUT KONI Ramai bahas Pembatalan PON Remaja Senayan, Jakarta, Rabu (19/10). Ketua KONI Pusat Tono Suratman mengatakan, PON Remaja II merupakan salah satu unggulan selain persiapan untuk menghadapi SEA Games 2017 Malaysia, Asian Youth Games 2017 dan Asian Games

ISTIMEWA

JAKARTA (BM) - Pembatalan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja 2016 oleh Kemenpora menjadi topik bahasan di sela peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ke-78 di Gedung Serbaguna

PRIHATIN: HUT KONI yang digelar di Jakarta, diperingati dengan penuh keprihatinan menyusul polemik pembatalan PON Remaja II oleh Menpora Imam Nahrawi.

2018 Jakarta dan Palembang. “HUT KONI ke-78 menjadi momentum yang istimewa. Selain dilaksanakan setelah perhelatan olahraga empat tahunan (PON 2016), banyak agenda yang telah disiapkan termasuk PON Remaja II,” kata Tono Suratman dihadapan pengurus KONI hingga pengurus cabang olahraga. Menurut dia, PON Remaja memiliki visi yang jelas yaitu dipersiapkan untuk menghadapi level yang lebih tinggi di antaranya Asian Youth Games. Untuk itu keberadaan kejuaraan dua tahunan seharusnya tetap dijalankan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Jika benar-benar dibatalkan oleh Kemenpora, kata Tono, seharusnya ada pembicaraan terlebih dahulu dengan KONI yang selama ini mempunyai pro-

gram. Apalagi ada informasi salah satu dasar pembatalan PON Remaja karena ada efisiensi anggaran. “Harapan kami PON Remaja bisa jalan terus. Makanya sebelumnya ada keputusan seharusnya kita bisa duduk bersama. Jika kendalannya masalah anggaran kan bisa dicarikan dari pihak lain,” ujarnya, menambahkan. PON Remaja 2017 sesuai dengan rencana berlangsung di Jawa Tengah, Juni atau lebih cepat tiga bulan dibandingkan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2017 yang juga digelar di Jawa Tengah. Atlet yang turun sama-sama usai dibawah 17 tahun. Dengan hampir bersamaan pelaksanaan kedua kejuaraan khusus remaja itu, Kemenpora memutuskan membatalkan

salah satunya. Pemerintah akhirnya lebih memilih Popnas dibandingkan dengan PON Remaja yang saat ini menjadi unggulan KONI Pusat itu. Bahkan, Kemenpora sudah mengirimkan surat resmi terkait pembatalan PON Remaja 2017 kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo per 14 Oktober. Surat yang ditandatangani oleh Menpora Imam Nahrawi ini juga ditembuskan ke Menko PMK, Ketua Umum KONI Pusat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Tengah serta KONI provinsi Jawa Tengah. Demi menyikapi pembatalan PON Remaja 2017, KONI akan membahaspadaRapatKoordinasi Teknis (Rakornis) di Jakarta, Kamis(20/10)yangmelibatkanKONI provinsi dan akan menghadirkan pihak Kemenpora. (at/epe)

MALANG (BM) - Manajemen Arema Cronus turut berkomentar terkait penundaan kongres PSSI menjadi 10 november 2016. Mereka memuji PSSI terkait keputusan tersebut serta dinilai cepat merespon keputusan FIFA terkait perubahan lokasi dan jadwal kongres. “Kami mengapresiasi kawan-kawan di federasi dalam merespon surat dari FIFA, tentang penundaan kongres. Temanteman cepat merespon dengan memastikan tanggal dan lokasi kongres. Sehingga, kami segera mendapat kepastian,” ujar General Manager Arema Cronus, Ruddy Widodo. Sebelumnya, FIFA mengirimkan surat yang menegaskan memenuhi permintaan Komite Eksekutif PSSI untuk mengundur jadwal dan memindah lokasi Kongres Tahunan PSSI menjadi digelar di Jakarta pada 10 November mendatang. Sebelumnya, Kongres dijadwalkan bakal dihelat di Makassar pada 17 Oktober ini. Namun FIFA telah memberikan kebebasan untuk memundurkan jadwal kongres hingga maksimal tanggal 10 november ini. Terkait pemindahan lokasi kongres, Arema Cronus juga memberikan respons yang positif. Hal ini terkait akses ke Jakarta yang cukup mudah dari seluruh penjuru Indonesia. “Di Jakarta, untuk transportasi mudah. Semua pesawat -baik direct maupun transit- menuju ke sana. Sementara itu, di Makassar, tanpa mengecilkan arti mereka, untuk transportasi, tak semudah untuk ke Jakarta,” tambahnya. Ruddy sendiri mengaku paham perasaan sebagian pihak di Makassar terkait perubahan lokasi kongres ini. Hal ini terkait kebanggaan daerah untuk menjadi tuan rumah kongres. “Namun, PSSI kan anggota FIFA. Sementara, sebagaimana tertulis di surat mereka dan berdasar masukan Exco PSSI sendiri, FIFA merekomendasikan kongres di Jakarta. Jadi semua harus legowo,” tandasnya. (bln/epe)


OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

Pancasila dan Moralitas Masyarakat

TAJUK

Tanggungjawab SBY

B

erita Metro menurunkan sebuah berita yang mestinya menggugah akal sehat kita dalam melawan lupa. Diberitakan, Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, menuding orang yang paling bertanggung jawab terhadap dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab dipanggil SBY. TPF, kata Bonar Tigor, dibentuk dan bekerja untuk SBY pada 2005. Selama 10 tahun memimpin Indonesia, SBY seharusnya memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan akhir TPF tersebut. Namun selama menjabat SBY tidak melakukan apa pun setelah membentuk TPF dan TPF bekerja. Bahkan, hal yang baru ketahuan kemudian, SBY tidak merawat dan menjaga dokumen laporan TPF tersebut (Berita Metro, Rabu, 19 Oktober 2016, halaman 2). Tudingan Setara Intitute tersebut bukan tanpa dasar. Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat memenangkan gugatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terhadap Kementerian Sekretaris Negara perihal temuan TPF kasus kematian Munir Said Thalib. Dalam sidang putusan, Senin (10/10) itu, KIP memerintahkan setneg agar segera membuka hasil temuan TPF tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ketua Majelis KIP, Evi Trisulo, menegaskan selain mengumumkan temuan TPF, pemerintah harus memberikan alasan belum mengumumkan hasil penyelidikan TPF atas kematian Munir Thalib. Ternyata, Setneg melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku tak memiliki dokumen laporan TPF itu dalam arsip mereka. Belakangan, Yusril Ihza Mahendra yang menjadi Mensesneg kala itu, mengakui dokumen laporan itu diserahkan TPF kepada Presiden (waktu itu) SBY, tanpa memberikan mandat apapun kepada setneg. Kita karena itu bisa memahami sikap Setara institute yang menuding SBY-lah yang bertanggung jawab atas dokumen laporan TPF tersebut. Pertanyaan sekarang bagaimana seharusnya SBY menyikapi perkara ini? Kita melihat SBY tidak memiliki pilihan kecuali melakukan klarifikasi atas tuduhan Setara Institute dengan menjelaskan duduk perkara dan keberadaan dokumen TPF. Itu artinya, SBY harus sesegera mungkin mempublish fakta seputar laporan tersebut kepada publik, sesuai keputusan KIP. Menunda-nunda atau ragu-ragu dalam mengambil langkah yang benar dalam perkara ini hanya akan merugikan citra SBY sendiri dalam catatan sejarah bangsa ini. Noor Ipansyah Iskandar

Sudah 86 Pertanyaan KAJATI ...

Sambungan Halaman 1

“ ini masih pemeriksaan, kalau terlalu melebar masyarakat tahu gimana?” tambahnya lagi. Dalam pemeriksaan ini masih fokus pada pelepasan aset yang ada di Kediri dengan luasan 3,2 hektare, belum sampai pada pelepasan aset yang ada di Tulungagung. Pemeriksaan mantan Menteri BUMN ini selesai sekitar pukul 17.00 WIB. DI diberikan 19 pertanyaan. Pemeriksaan dihentikan karena yang bersangkutan sakit. “Sakit dan sempat minum obat. Sudah diperiksa dokter Kejati,” terang Maruli. Karena itu pemeriksaan akan dilakukan kembali pada Senin (24/10)depan . Pada hari itu,saksi Santoso juga akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu, tidak seperti pemeriksaan sebelumnya, bos media massa terkemuka di Jatim ini menyempatkan diri untuk berkomentar terkait pemeriksannya kepada awak media. “Pemeriksaan belum selesai akan dilanjutkan lagi hari senin saya akan datang dan mungkin hari berikutnya juga,” terangnya. Dirinya memaklumi Pemeriksaan ini sangat panjang karena pertanyaannya sangat banyak. Sudah 86 pertanyaan yang diarahkan padanya. “ Ini belum anak pertanyaan. Posisi saya waktu itu dirut jadi dianggap banyak tahu,” terang Dahlan. Dirinya mengakui jika harus pelan-pelan untuk mengingat kembali atas pertanyaan peny-

idik. Karena Peristiwa ini terjadi sekitar 13 tahun lalu . “Harus pelan-pelan untuk mengingat kembali,” ujarnya. Selama diperiksa Dahlan mengaku dalam kondisi baik. Dirinya juga menilai pemeriksaan yang dilakukan cukup profesional. Hal ini bebeda dengan info yang diberikan Kajati yang menyatakan Dahlan kondisi fisiknya menurun dan harus minum obat, sehingga pemeriksaan dihentikan untuk hari itu. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus aset PWU diusut Kejati Jatim pada 2015 lalu. Diduga, terjadi penjualan aset PWU yang dilaksanakan secara curang. Akibatnya, negara dirugikan. Pertengahan Juli 2016, Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, meneken surat perintah penyidikan (sprindik) kasus tersebut. Wisnu Wardana lebih awal ditetapkan tersangka dan ditahan oleh penyidik. Dalam struktur pejabat PT PWU,Wisnu menduduki tiga posisi yakni sebagai Kepala biro aset, Menejer pemasaran Aset dan Ketua tim pelepasan aset PT PWU. Dirinya menjabat mulai 2002 hingga 2009. Belakangan, Senin (17/10) penyidik memeriksa Dahlan Iskan setelah dua kali mangkir panggilan penyidik. Sebelumnya, Alim Markus bos Maspion Group dan Imam Utomo mantan Gubernur Jawa Timur, juga sudah sempat dipanggil penyidik guna menjalani pemeriksaan. (zal/tit)

Dahlan Iskan (Kanan)

S

etelah 71 tahun sejak kelahirannya, Pancasila sebagai paradigma moral telah mampu menjadi pemandu, sekaligus pisau analisa dari konstruk sosial Indonesia. Pancasila telah mampu menjangkau praktek dan pengalaman moral individu. Menjadi instrumen yang terus memandu pelembagaan politik, sosial, dan ekonomi kontemporer. Pancasila telah mampu memainkan peran vitalnya dalam pembentukan kultur masyarakat dan perubahan sosial. Sebagi pemandu moral berbangsa, Pancasila tidak bisa begitu saja ditempatkan dalam teks formal kenegaraan. Sebagai dasar negara, pendiri bangsa ini membayangkan bagaimana kelima sila di dalamnya, menjadi penjaga komitmen moral segenap entitas bangsa yang plural. Penghayatan akan nilainilai Pancasila, diharapkan mampu menjaga kebersatuan gerak mencapai cita-cita kebangsaan: masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, mendorong pemahaman yang purna terhadap eksistensi Pancasila, akan sekaligus memperkuat modal sosial bagi pembangunan di Indonesia. Hal paling fundamental dari keberadaan lima matra Pancasila adalah bagaimana terus memperkuat kontekstualisasi nilai Pancasila terhadap kehidupan bermasyarakat. Meski sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, setiap sila memiliki aksentuasi visi berbangsa. Menjadi pola bersikap kolektif dalam

membayangkan Indonesia yang dicita-citakan bersama. Saat ini misalnya, sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” tidak bisa sekedar normatif mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Tetapi lebih jauh bagaimana masyarakat memaknai kebebasan menjalankan ritual agama sebagai hak setiap individu. Kemudian, nilai-nilai beragama yang sakral mampu diterjemahkan ke dalam perilaku bermasyarakat yang bersifat profan. Ke-Esa-an Tuhan, menjadi visi pemandu untuk merangkul umat beragama lain menuju satu titik visi bersama. Tidak malah menjadi perebutan klaim kebenaran tunggal dari satu umat terhadap umat yang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila yang ke dua dari Pancasila. Dari sila ke dua ini,warga bangsa ini menjalankan misi khalifatullah fil ard – pemimpin di muka bumi, menerapkan bagaimana setiap manusia memanusiakan manusia yang lain. Atau dengan kata lain menghormati sesamanya sebagai manusia yang memiliki hak utuh,sempurna dansetara. Persatuan Indonesia menjadi sila di urutan ketiga, melahirkan pemahaman sebagai penyeimbang dari kebhinekaan yang membentuk bangsa ini. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau, adat istiadat, suku, dan beberapa golongan. Hendaknya sebagai wujud dari pengimplementasian nilai kebersatuan dalam nation state Indone-

Abdullah Farich Dosen FKIPUniversitas Islam Lamongan

sia, perbedaan latar budaya, tradisi, agama, maupun golongan dibingkai dalam semangat rahmatan lil alamien. Bahwa perbedaan-perbedaan itu sunnatullah yang menyimpan potensi besar bagi kejayaan Indonesia. Sila yang keempat yaitu, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini setidaknya memberi arah prosedur dan moral pemandu dari relasi politik warga – pemerintah. Dalam pemaknaannya, tata pemerintahan bersumber dari mandat kekuasaan rakyat kepada para wakilnya di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai pengejewantahan kehendak rakyat, figur-figur perwakilan hendaknya memiliki moralitas permusyawaratan yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat, jauh dari kepentingan pribadi maupun partai semata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia merupakan sila terakhir. Dari sila ini, setiap warga negara sebagai makluk sosial hendaknya menjaga pola interaksi yang berkeadilan. Meski secara nyata terjadi polarisasi dan stratifikasi kehidupan bermasyarakat, pesan yang harus dikembangkan adalah masing-masing tidaklah bisa hidup sendiri. Ada ekosistem yang saling bergantung antar pihak. Sila ini paling tidak memberi sinyal kuat agar kita tidak

pernah melakukan satu tindakan eksploitatif atas pihak lain. Relasi sosial antar kelompok maupun individu harus terjaga dalam moralitas yang saling memberdayakan -- berkeadilan. Memahami kelima sila demikian, sekali lagi manusia dalam fitrahnya diberikan berbagai potensi oleh Tuhan, untuk bisa membawaa misi rahmatan lil alamien. Dalam misi ini, tentu saja potensi yang dimilikinya harus digunakan semaksimal mungkin sebagai bekal dalam menjalani kehidupannya di tengah warga bangsa ini. Pancasila diharapkan menjadi paradigma moralitas individu untuk memaksimalkan semua potensi yang dimiliki oleh manusia Indonesia. Untuk idealitas demikian, tentunya harus ada penguatan konsensussecara berkesinambungan. Setiap warga negara diarahkan dibimbingsupaya berjalan dan terarah sesuai konsensus moral yang terkandung dalam Pancasila. Mengingat begitu besar potensi keberagaman yang dimiliki masyarakat Indonesia, salah satu pilihan strategis adalah melalui pendidikan yang sensitif keberbedaan (pluralistik). Pendidikan pluralistik sebagai usaha yang disengaja dan terencana untuk membentuk masyarakat mampu memahami dan menerima keberbedaan dalam semangat penghormatan dan toleransi. Paradigma pendidikan pluralistik yaitu mengubah cara hidup, berkomunikasi,

berpikir, dan cara masyarakat mencapai kesejahteraan secara kolektif, berkeadilan. Paradigma pendidikan masyarakat demikian hendaknya dibarengi kebijakan negara yang menempatkan kepentingan publik sebagai orientasinya. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin misalnya, melalui ekonomi kerakyatan. Kebijakan diarahkan pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat, pemberdayaan, peningkatan keterampilan, serta pemberian perlindungan pasar. Intinya, keadilan sosial tidak akan tercapai tanpa intervensi kebijakan negara yang membatasi ruang pemupukan keuntungan agar tidak terkumpul pada satu kelompok tertentu. Peran Pancasila, akhirnya berujung pada upaya menciptakan masyarakat yang mampu menjamin setiap individu di dalamnya berekspresi sesuai kapasitas kemanusiaannya. Pancasila harus mampu menjadi pedoman individu dalam menginternalisasi nilainilai yang tumbuh di dalam masyarakatnya. Bagaimana agar proses aktualisasi peran individu dalam masyarakat juga berkontribusi positif bagi kehidupannya. Artinya, dalam merekonstruksi nilai-nilai yang berkembang di tengah pesatnya pengaruh dunia luar, Pancasila menjadi sandaran kolektif bermacam-macam latar warga negara untuk mampu membentuk lingkungan masyarakat dan dirinya secara manusiawi.(*)

Masih Ada Rekening Gendut Kepala Daerah KPK.. gratifikasi dan korupsi,” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di kantornya, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2016). KPK berencana memanggil Irianto dalam waktu dekat. “Kami akan memanggil yang berangkutan sebagai tersangka untuk diperiksa. Dan mendalami bagaimana perannya (dalam kasus tersebut),” ucap Yuyuk. Adanya pemanggilan kepada Irianto ini juga diharapkan dapat mengetahui detail motif

Sambungan Halaman 1 korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Sekaligus juga dapat menghitung total kerugian yang dialami negara. Seperti diketahui, tahun lalu Wali Kota Madiun Bambang Irianto sempat dipanggil ke kantor KPK Jakarta, tentang dugaan penyimpangan proyek pasar besar Kota Madiun yang menelan dana APBD senilai 76 miliyar rupiah lebih pada tahun 2010-2013. Kasus itu sebenarnya pernah diselidiki Kejaksaan Negeri Madiun. Kemudian di

tahun 2012 perkara itu diambil alih Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang kemudian dihentikan pengusutannya karena dianggap tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara. Namun kemudian kasus itu sekarang ditangani KPK dan kini penyelidikannya telah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan. Bambang disangkakan 3 pasal sekaligus yaitu Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rekening Gendut Pusat Pelaporan dan Alat Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut Bambang memang telah dilaporkan ke KPK beberapa waktu lalu karena memiliki riwayat transaksi keuangan mencurigakan. “Iya (Bambang telah dilaporkan karena memiliki riwayat transaksi keuangan mencurigakan,-red). Kita pernah berikan data beberapa kepala daerah kepada KPK dan kejaksaan,” kata Ketua PPATK M.Yusuf di Gedung DPR, Senay-

an, Jakarta, Selasa (18/10/2016). “Di antara yang sekarang tersangka itu seingat saya itu mayoritas dari kita awalnya,” imbuhnya. Yusuf menambahkan, selain Wali kota Madiun masih ada beberapa kepala daerah lain yang memiliki rekening mencurigakan. Namun Ia enggan menyebutkannya secara detail. “Saya enggak bisa sebut nanti mengganggu pemeriksaan. Saya katakan bahwa bermula dari laporan kita mereka tindaklanjutin ketemulah simpul-simpul,” ungkapnya. (det/rep/tit)

Negara Dirugikan Rp 2 T USAI... Sugiharto yang menggunakan kursi roda terlihat telah mengenakan rompi tahanan KPK. Kemudian, ia diantar masuk ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. “Ditahan di Rutan Guntur,” kata ujar Pengacara Sugiharto, Susilo Aribowo usai mendampingi Sugiharto di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/10). Karena kondisi kliennya yang mengidap penyakit Toksoplasmosis atau infeksi pada otak itu, kliennya agak kesu-

Sambungan Halaman 1 litan menjawab pertanyaan penyidik. Ia pun berharap kliennya tetap diberikan perawatan yang maksimal meski dalam tahanan. “Sudah diperiksa dokter KPK apa penyakitnya, tentu mereka dokter akan memberikan harapan, kami juga akan beri perawatan bagi pak sugiharto selama ditahan di Guntur,” katanya. Terkait pemeriksaan sendiri, Ia mengatakan, tidak banyak pertanyaan yang dimintai penyidik kepada kliennya pada pemeriksaan hari ini. Namun

semua berkaitan dengan penganggaran proyek e-KTP, meski kliennya dapat menjawab pertanyaan penyidik secara terbatas. “Hanya empat pertanyaan berkisar mengenai anggaran e-KTP, kemudian ditanya soal kalau ada kerugian kemudian siapa yang rugi, hanya 2-3 pertanyaan kemudian penutup,” kata Susilo. Terkait kasus yang telah disidik KPK selama dua tahun lebih ini, KPK juga telah memanggil sejumlah saksi. Diantaranya mantan Manteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap

dan Agun Gunandjar, mantan anggota DPR M Nazaruddin, dan sejumlah pejabat maupun PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri. Diketahui, KPK sudah dua tahun lebih menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tersebut. Dalam pengadaan proyek bernilai Rp6 triliun itu, negara diduga mengalami kerugian Rp2 triliun. KPK pun mengaku terus mendalami aliran dana uang haram tersebut ke sejumlah pihak. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua tersangka yakni Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan Sugiharto

yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut. Irman diduga melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Sugiharto yang pernah menjabat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (det/tit)

Soroti Alokasi Dana Desa BANGUN... muncul persoalan menangmenangan, mayoritas melawan minoritas, bahkan muncul diskriminasi,” kata Guru Besar FISIP Unair, Prof Dr Drs Hotman Siahaan yang jadi pembicara pertama ‘Gelar Inovasi’ Guru Besar Unair bertema ‘Demokrasi dan Keadilan: Mimpi yang Harus Segera Direalisasikan’, Rabu (19/10). Hotman mencontohkan, penerapan otonomi daerah (Otoda) yang merebak hingga lebih dari 500 daerah. “Semangat apa yang dipakai untuk mendasari Otoda? Kalau pertimbangannya untuk kemajuan daerah, tentu bagus. Tapi kalau kemudian yang muncul adalah ikatan-ikatan primordialisme, sentimen agama maupun suku untuk meraih suara, ini yang tidak sehat,” katanya. Dalam forum yang dipandu moderator Dr Suparto Wijoyo

Sambungan Halaman 1 SH M Hum, Hotman mengatakan, bisa saja keputusan yang lahir sudah diambil secara demokratis, lewat perangkatperangkat yang ada, baik legislatif maupun eksekutif, hasilnya justru tidak demokratis. “Maka demokrasi yang substansial belum ada. Kita masih dalam tahap demokrasi prosedural,” katanya. Tak kalah penting, Hotman juga menyoroti pentingnya peran partai politik (Parpol) sebagai pilar utama demokrasi. “Parpol harus mampu melakukan kaderisasi anggota dengan baik, karena itu keputusankeputusan penting Parpol juga harus ada andil anggotanya. Mestinya bukan hak mutlak pimpinan Parpol,” katanya. Ia menekankan pentingnya ‘public reason’ atau penalaran publik. Menurut Hotman, public reason dibutuhkan untuk

menjadi titik temu jika suatu keputusan memunculkan perbedaan pedapat. “Alasan yang masuk akal dan berlaku untuk semua orang ini sudah seharusnya mendasari setiap keputusan. Nalar publik ini harus dibangun,” katanya. Dampaknya, keputusan bisa diterima semua orang karena alasan yang masuk akal. “Sehingga tidak muncul apa yang disebut kebangkrutan demokrasi. Demokrasi yang tidak bisa menjawab kepentingan masyarakatnya,” katanya. Cikal Bakal Demokrasi Sementara Guru Besar Fak Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair, Prof Dr Djoko Mursinto SE M Ec, yang jadi pembicara kedua menyoroti soal Alokasi Dana Desa (ADD). Ia berharap ADD bisa mensejahterakan masyarakat desa, sehingga memunculkan demokrasi yang berkeadilan.

“Karena cikal bakal demokrasi itu ada di desa, dengan difasilitasi kekayaan tradisi dan otonomi, Bukan di kota,” kata Prof Djoko. Ia juga menyoroti, selama ini perputaran uang tetqap ada di kota meskipun perekonomian di desa berkembang. “Maka dengan adanya kebijakan yang baru untuk mensejahterakan masyarakat desa, maka ini mungkin semacam embrio bagi perkembangan desa yang lebih baik. Langsung berubah menjadi sempurna jelas tidak mungkin. Tapi secara bertahap pasti ada dampak positifnya,” lanjut ia. Prof Djoko menekankan, batas-batas desa yang selama ini tidak jelas harus ditata, karena ini berkaitan dengan asset desa. “Sudah seharusnya, kucuran ADD juga diarahkan untuk sertifikasi tanah di pedesaan. Sehingga aset desa menjadi jelas dan terdata baik,”

katanya. Prof Drs Ramlan Surbakti MA PhD, Guru Besar FISIP Unair yang jadi pembicara ketiga menyoroti soal demokrasi yang berkeadilan. “Pertanyaannya, demokrasi menentukan keadilan atau sebaliknya,” katanya. Untuk mencegah kemiskinan absolut, lanjut Ramlan, negara memang harus hadir. Tapi tidak harus semua aspek diurusi negara. “Misalnya untuk mengurus soal pariwisata, olahraga atau koperasi, boleh saja diurusi negara tapi sementara saja, Seterusnya, serahkan saja pada masyarakat,” katanya. Ia juga menyoal jumlah partai yang terlalu banyak, sehingga Pemilu tak pernah memunculkan Parpol mayoritas. “Padahal dengan sejumlah Parpol yang memiliki suara hampir berimbang satu sama lain, sulit untuk memunculkan pemerintahan yang efektif,” katanya. (azt/sdp)


08 www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 OKTOBER 2016 INDEX HARGA SAHAM SUMBER: WWW. IMQ21.COM 19 OKTOBER 2016

0.19% IHSG

0.1% STI

0.3% NIKKEI

-0.2% FTSE

-0.3% KLCI

0.2% DJIA

0.0% NASDAQ

5,410

2,817

16,900

6,961

1,654

18,186

5,214

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

529,293

508,121

1,253.60 IDR/USD: 13,109

SUMBER: GERAIDINAR 19 OKTOBER 2016

Surabaya Jadi Tuan Rumah Pameran Produk Indonesia 2016 JAKARTA (BM) - Produk-produk unggulan industri dalam negeri akan ditampilkan pada Pameran Produk Indonesia (PPI) 2016 yang akan diselenggarakan di Surabaya, sebagai upaya mempromosikan produk berdaya saing nasional. “Tujuan pelaksanaan PPI adalah untuk meningkatkan kebanggaan serta kecintaan instansi pemerintah, kementerian dan lembaga, BUMN dan BUMD, serta masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri,” kata Sekjen Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat di Jakarta, Rabu (19/10). Syarif menyampaikan, pameran yang digelar Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian ini berlangsung sejak 20-23 Oktober 2016 di Grand City Convention and Exhibition Hall, Surabaya, yang dibuka untuk umum pada pukul 10.00-21.00 WIB. “Kota Surabaya dipilih sebagai tempat pameran karena merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Selain itu, Surabaya juga dikenal sebagai kota bisnis, di mana industri kecil, menengah dan besar tumbuh dan berkembang cukup pesat di kota ini,” papar Syarif. Di samping itu, lokasinya cukup strategis karena mudah dijangkau dari berbagai daerah. PPI 2016 memilih tema “Bangga Menggunakan Produk Indonesia. Industri Indonesia, Industri Hebat” dengan mengusung konsep tematik,

yang memadukan unsur promosi, informasi, edukasi, dan bisnis. “Tahun ini, kami fokus menampilkan keunggulan produk dari industri alat dan mesin pertanian serta alat kesehatan dan laboratorium yang telah berdaya saing di pasar domestik dan ekspor,” tutur Syarif. Menurutnya, pemilihan kedua industri tersebut karena potensi belanja pemerintah untuk produk-produknya masih cukup besar. Sementara itu, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan produk pertanian dalam menuju swasembada pangan semakin meningkat. “Makanya, perlu didukung oleh peralatan berkualitas tinggi yang diprioritaskan buatan industri dalam negeri,” tegas Syarif. PPI 2016 menempati area seluas 4.441 meter persegi yang terdiri 1.397 meter persegi untuk area tematik alat dan mesin pertanian yang diisi sekitar 17 perusahaan. Sedangkan, sisanya diisi sebanyak 53 booth peserta, dengan rincian 17 booth alat kesehatan dan laboratorium, 14 booth makanan dan minuman, 8 booth herbal dan jamu, serta 14 booth unit pendidikan, balai diklat, balai litbang, serta klinik informasi dan sertifikasi di lingkungan Kemenperin. Selama pameran berlangsung akan diisi acara forum diskusi, talkshow success story, presentasi hasil litbang Kemenperin, workshop dan demo produk, lomba fotografi, serta temu komunitas

FOTO DOKUMENTASI

UNGGULAN: Pameran Produksi Indonesia 2016 di Surabaya fokus menampilkan keunggulan produk dari industri alat dan mesin pertanian serta alat kesehatan.

online dan blogger yang akan mengulas berbagai produk unggulan dan perusahaan peserta PPI 2016. Panitia juga mengundang berbagai instansi pemerintah dan swasta yang akan menjadi potential buyer dari produk-produk tematik yang dipamer-

kan. Selain itu, untuk mengedukasi dan mengenalkan produk-produk unggulan dalam negeri, secara khusus panitia mengundang mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi khususnya di bidang kesehatan dan pertanian, serta siswa SMA dan SMK di Surabaya. (at/epe)

Aspekindo Jatim Minta LPJK Dikelola Pemerintah SURABAYA (BM) - Ketatnya persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seperti sekarang nyatanya belum didukung dengan kemudahan iklim berusaha. Khususnya di sektor jasa konstruksi yang dianggap tidak memiliki kepastian sistem birokrasi. Akibatnya, masyarakat jasa konstruksi harus bekerja ekstra keras untuk memperoleh sejumlah kelengkapan administratif sebagai syarat mutlak mengikuti lelang. Ketua Umum Asosisasi Pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Jatim Saleh Ismail Mukadar, mengaku kecewa dengan peran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jatim yang sangat lemah. Khususnya dalam memberikan layanan terhadap pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan kerja. “Contohnya saja proses verifikasi dan validasi pen-

gurusan SBU di tingkat asosiasi cukup satu hari selesai. Begitu dokumen masuk ke LPJK, prosesnya paling cepat dua minggu,” ungkap Saleh Mukadar saat ditemui di Kantor Aspekindo Jatim Jl Gayungsari Timur Surabaya, Rabu (19/10). Untuk mengurus SBU, lanjut dia, pengusaha konstruksi juga harus memiliki sertifikat keahlian dan tenaga kerjanya memiliki sertifikat keterampilan kerja. Untuk memenuhi, kedua syarat itu juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. “Minimal satu minggu mengurus sertifikat keahlian. Jadi bisa sampai satu bulan mengurus SBU sendiri,” terang dia. Lambatnya birokrasi ini, lanjut dia, membuat masyarakat jasa konstruksi di Jatim lebih memilih mendaftar di LPJK di provinsi lain. “Di provinsi lain mengurus SBU bisa selesai satu hari,” kata dia. Saleh berharap, kepengurusan LPJK ke depan tidak lagi di pasrahkan kepada masyarakat jasa konstruksi dari unsur swasta. “Lebih baik kembali seperti dulu, L P J K dikelola sendiri BM/SULUH DWI PRIAMBUDI dari unsur PERUBAHAN: Ketua Umum Aspekindo Jatim Saleh Ismali Mukadar menunjukkan contoh SBU dan sertifikat p e m e r keahlian yang harus dimiliki setiap pengusaha jasa konstruksi dan tenaga kerja sektor konstruksi. i n t a h ,”

terang dia. Kekecewaan senada diungkapkan Slamet Riadi pengusaha konstruksi bidang general trading dan mechanical electrical. Pihaknya mengaku, dalam proses pengurusan SBU terkesan tidak ada standar operasional prosedur yang jelas. Sehingga, proses pengurusan menjadi lamban dan tidak jelas. “Ini sudah eranya MEA. Kita seharusnya semakin kompetitif. Birokrasi yang bisa diperpendek ya diperpendek,” tutur dia. Akibat pasti dari lambannya proses pengurusan SBU adalah kegagalan pengusaha dalam mengikuti proses lelang. Pengurusan SBU sendiri harus diperbarui setiap satu setengah tahun sekali. “Kalau birokrasinya jelas, pengusaha bisa melakukan kegiatannya secara pasti dan terukur,” pungkas Riadi. (sdp/epe)

INKA Targetkan Kuasai Pasar ASEAN MADIUN (BM) - PT Industri Kereta Api (Persero) menargetkan dapat menguasai pasar bidang perkeretapaapian di tingkat Asia Tenggara atau ASEAN. “Target kami adalah menguasai pasar perkeretaapian di negara-negara anggota ASEAN. Sejauh ini yang sudah bekerja sama dengan INKA adalah Malaysia dan Singapura. Ke depan diharapkan bisa dengan Thailand, Myanmar, Laos, dan juga Kamboja,” ujar Direktur Utama PT INKA (Persero) Agus Purnomo, Rabu (19/10). Dalam kesempatan menerima kunjungan delegasi ASEAN Railways CEO`s Conference (ARCEO) ke-38, ia menegaskan teknologi yang dimiliki oleh PT INKA sudah sangat mumpuni untuk bersaing dan memenuhi

kebutuhan perkeretaapian di negara-negara ASEAN. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan banyaknya pasar ekspor yang telah dipenuhi oleh INKA. Di antaranya Malaysia, Singapura, Australia dan juga pasar dalam negeri. “Pasar ekspor terbaru yang telah kai penuhi adalah pengiriman 150 kereta penumpang ke Negara Bangladesh. Dengan demikian, kami siap memenuhi kebutuhan kereta untuk ARCEO,” kata Agus Purnomo. Dalam kegiatan tersebut, Agus memanfaatkannya untuk mempromosikan INKA kepada para delegasi. Para delegasi diajak berkeliling mengunjungi tempat pembuatan kereta. Mulai dari desain teknologi hingga “work shop”.

Seperti diketahui, ARCEO ke-38 diikuti tujuh perusahaan operator kereta api di Asia Tenggara yaitu dari Indonesia sebagai tuan rumah, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari di Yogyakarta. Untuk Malaysia diwakili oleh Mr Dato Haji Sarbini selaku President dari Kereta Api Tanah Melayu Berhad (KTMB), Thailand diwakili oleh Mr Voravuth Mala selaku Deputy Governor of Locomotive and Rolling Stock Business Cluster dari State Railway of Thailand, Vietnam diwakili oleh Mr Ngo Cao Van selaku Deputy General Director dari Vietnam Railway.

KURS MATA UANG

Kemudian, Kamboja diwakili oleh Mr Chan Samleng selaku Director of Railway Department dari Royal Railway of Cambodia, dari Laos diwakili oleh Mr Sonesack N Nhansana selaku Deputy General of Department of Railway dari Lao Railway Authority Laos, dan Myanmar diwakili Mr Thurein Win selaku Managing Director dari Myanmar Railways. Sedangkan perwakilan dari Indonesia, delegasinya diketuai oleh Didiek Hartantyo selaku Direktur Keungan dari PT KAI (Persero). Selain konferensi, peserta ARCEO ke-38 juga diajak mengunjungi pabrik kereta PT INKA di Madiun dan mengunjungi Museum Kereta Api di Ambarawa. (at/epe)

SUMBER: KLIKBCA.COM 19 OKTOBER 2016 / 16:05 WIB

JUAL USD SGD EUR AUD

13019.00 9390.26 14352.10 10032.87

BELI 12999.00 9370.26 14252.10 9952.87

KILAS

Revolusi Mobile Menguntungkan Dunia Usaha SURABAYA (BM) - Aksi kejahatan cyber dan pelanggaran data elektronik, keamanan akses fisik, dalam menjaga siapa yang dapat memasuki ruang kantor, pusat data, dan lain-lain, tetap menjadi pertahanan terdepan dalam sebuah organisasi pada industri dan berbagai skala perusahaan. Keberadaan kartu pintar, key fobs dan berbagai jenis teknologi akses lainnya sering digunakan di banyak lingkungan kantor sejak lama. Adanya kemudahan dan efisiensi operasional, menurut Director of Sales Physical Access Control System HID Global ASEAN, Alex Tan, akan mamcu perusahaan mencari cara untuk memanfaatkan potensi mobile sebagai hal yang utama (mobile-first world). Memanfaatkan mobile untuk kontrol akses pada jaringan dan kebutuhan akses yang aman dengan lingkungan yang terhubung. Berdasarkan data Ericsson, Alex Tan menyebutkan jumlah pengguna smartphone diperkirakan akan mencapai 6,1 miliar pada tahun 2020. Angka tersebut mewakili 70 persen populasi dunia. “Pengguna smartphone di Asia diperkirakan berjumlah lebih dari 1 miliar pada tahun 2015. Ini akan terus meningkat menjadi 1,48 miliar pada tahun 2019,” ujarnya dalam releasenya, Rabu (19/10). Selain itu, perangkat jenis baru yang disebut dengan “smart wearables”, seperti kacamata, jam tangan dan perangkat kebugaran dan kesehatan, akan terus menambah jumlah perangkat mobile di pasar. IDC memprediksi pasar perangkat wearable secara global akan mencapai total 111,1 juta unit yang dipasarkan pada akhir tahun 2016 dan total pengiriman akan mencapai 214,6 juta unit pada tahun 2019. Perangkat mobile yang mampu meningkatkan efisiensi perusahaan dengan otomatisasi dan menghilangkan sejumlah tugas manual. Alex Tan menjelaskan ada beberapa keuntungan akses mobile. Pertama, kebebasan untuk memindahkan kontrol akses ke ponsel, tablet, wristband, jam tangan dan perangkat wearable lainnya, menawarkan pilihan dan kemudahan bagi pengguna akhir, beserta dengan cara-cara baru yang lebih nyaman untuk membuka pintu dan gerbang. Selalu berada dalam genggaman, dimana pengguna tidak perlu menyimpan dan membawa banyak kartu. (rls/dra)


09 www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

Pemprov Dapat Tambahan 204 Tenaga Pengawas Perusahaan SURABAYA (BM) – DinasTenaga KerjaTransmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur

(Jatim) terus melakukan berbagai persiapan terkait pengambilalihan tenaga pengawas perusahaan dari

IST

MENYAMAKAN PERSEPSI: Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Akhmad Sukardi (kiri berdiri), dan Kepala Disnakertransduk Jatim, Sukardo, ketika mengumpulkan seluruh tenaga pengawas perusahaan, Rabu (19/10).

kabupaten/kota ke provinsi. Kepala Disnakertransduk Jatim, Sukardo mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan dengan memberi pembekalan untuk menyamakan persepsi dan saling bersinergi. “Seluruh tenaga pengawas kami undang untuk menyamakan persepsi dan saling bersinergi,” katanya usai memimpin rakor tenaga pengawas perusahaan di kantor Disnakertransduk Jatim, Rabu (19/10). Rapat koordinasi itu dilakukan setelah pemerintah pusat resmi mengalihkan kewenangan tenaga pengawas perusahaan. Total tenaga pengawas yang ditarik ke provinsi sebanyak 204 orang. Mere-

ka ini sebelumnya adalah tenaga pengawas di bawah disnaker kabupaten/kota se-Jawa Timur. “Sebelumnya tenaga pengawas yang dimiliki provinsi hanya 24 orang. Kini ditambah dari kabupaten/kota sebanyak 204 orang,” kata Sukardo. Meski ada penambahan, namun total jumlah pengawas perusahaan yang dimiliki provinsi sebenarnya masih sangat kurang karena total perusahaan di Jatim yang harus diawasi mencapai 37.900 perusahaan dengan total jumlah buruh mencapai 3,2 juta orang. Selain mengusulkan menambah jumlah tenaga pengawas, Disnakertransduk juga mengusulkan

penambahan kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lima titik. “Sambil menunggu adanya UPT, nanti tenaga pengawas di kabupaten/ kota akan bergabung sementara dengan UPT lama yang sudah kami miliki atau juga bisa bergabung dengan kantor bakorwil,” ujarnya. Sementara itu, Akhmad Sukardi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur mengatakan pengalihan tenaga pengawas merupakan amanat dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Menurut dia, pengambilalihan ini tidak hanya untuk tenaga pengawas melainkan juga beberapa bidang lain . (ant/udi)

Rumdin Walikota Surabaya Diancam Bom Terkait Penutupan Lokalisasi Dolly

SURABAYA (BM) - Rumah dinas (Rumdin) Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mendapat ancaman bom dari seseorang yang mengaku bernama Helmi. Pria tersebut mengancam akan meledakkan rumah dinas dan balai kota, jika dalam tiga hari Pemkot Surabaya tidak membuka kembali lokalisasi Dolly. “Ancaman terror melalui telepon itu diterima petugas jaga rumah dinas sekitar pukul 15.23 WIB,” kata Kepala Subbagian (Kasubbag) Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, Kompol Lily Djafar, kepada wartawan, Rabu (19/10). Riaman, petugas jaga di rumah dinas Wali Kota Surabaya, langsung melapor kepada

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas). Selanjutnya, Bakesbangpol Linmas berkoordinasi dengan petugs

kepolisian. Menurut Kompol Lily, nomor telepon pria yang mengaku bernama Helmi itu saat ini sudah dilakukan pengecekan. “No-

mornya muncul di caller id dan sekarang lagi dilakukan tracking oleh petugas untuk mengetahui keberadaannya,” imbuh Lily. Untuk mengantisipasi, lanjut

BM/MADJI

DIJAGA KETAT: Meski petugs kepolisian sudah memastikan rumah dinas Walikota Surabaya bebas dari ancaman bom, namun penjagaan tetap diperketat untuk mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan yang tak diinginkan.

dia, petugas Jihandak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) sudah melakukan penyisiran di rumah dinas Wali Kota dan Balai Kota Surabaya dan dinyatakan aman. “Petugas sudah sisir dan dinyatakan kelar, aman,” ujar dia. Penyisiran dilakukan dengan megnerahkan sejumlah pasukan dan dua mobil Gegana Brimob Polda Jatim di Balai Kota Surabaya dan sekitarnya. Penyisiran juga dilakukan Tim Jihandak Polda Jatim di Rumah Dinas Wali Kota. Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser mengatakan, penyisiran oleh pihak kepolisian tidak mendapati benda-benda mencurigakan. Namun begitu, pengamanan di rumah dinas Wali Kota dan Balai Kota tetap ditingkatkan pascapenerimaan ancaman bom. “Pengamanan kita tingkatkan dan berkoordinasi dengan kepolisian,” ujar Fikser. Secara terpisah, Kepala Bakesbangpol Linmas Sumarno mengatakan, yang terjadi bukan

1 Juta Lebih Orang Terancam Menganggur Dampak Rencana Penutupan Sembilan Pabrik Gula di Jatim SURABAYA (BM) - Wacana penutupan sejumlah pabrik gula (PG) di Indonesia yang sebagian berkllokasi di Jawa Timur (Jatim) dipastikan bakal memunculkan banyak persoalan. Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Jatim, Moch Samsul Arifien menjelaskan, dampak penutupan itu di antaranya akan ada jutaan orang pengangguran. Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga terancam kehilangan penda-

patan sekitar Rp 1,4 triliun dari bisnis tebu dan gula. “Kalau pemerintah pusat tetap memaksa dengan rencana penutupan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim siap mengambil alih pengelolaan kesembilan PG di Jatim yang akan ditutup,” terang Samsul, Rabu (19/10). Ia menjelaskan, dari sembilan pabrik gula yang akan ditutup pada tahun 2017, total kapasitas gilingnya mencapai 17.400

BM/MUCHLIS

TAK ADA AKTIVITAS: Sejak dihentikannya kegiatan giling di Pabrik Gula (PG) Toelangan akhir Agustus lalu, suasana lengang nampak pada pabrik gula berlokasi di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo itu.

ton. Sedangkan kapasitas produksi (giling) dari 31 pabrik gula yang ada di Jatim mencapai 100.000 ton. Artinya, kalau sembilan pabrik gula itu ditutup, maka akan kehilangan 17 persen dari total kapasitas produksi pabrik gula di Jatim. “Jika 17 persen itu setara dengan 147.300 ton gula. Nilainya setara Rp.1,4 triliun, sehingga wajar Pemprov Jatim berusaha mempertahankan mati-matian. Pertimbangan lain, kalau sembilan pabrik gula itu ditutup maka otomatis petani tidak tanam tebu lagi,” kata Samsul. Sedianya, maksud penutupan sembilan PG itu untuk mengalihkan bahan baku tebunya akan digunakan untuk pabrik lain. Seperti Situbondo ada empat pabrik dan yang eksis PG Asembagus, tiga lainnya kecil-kecil ditutup dan tebu akan dialihkan seluruhnya ke PG Asembagus. Namun kenyataannya, jelas dia, jika pabrik sudah tutup otomatis petani tebu tidak akan menanam lagi. Ia menyontohkan, PG Demas Besuki Situbondo yang dulu ditutup, petaninya

juga beralih ke tanaman lain. “Praktik mengalihkan tebu ke PG lain itu tak semudah realita di lapangan,” tuturnya. Dampak pada aspek ekonomi juga akan memunculkan masalah baru yakni pengangguran. Masing-masing pabrik gula memiliki karyawan tetap rata-rata 700 orang dan yang musiman 400 orang, sehingga totalnya 1.100 orang. Kalau sembilan pabrik gula itu ditutup, maka ada 9.900 orang akan menganggur. Belum lagi, di tingkat petani di sembilan PG yang luas area totalnya 27.500 hektare itu jika menggunakan tenaga kerja 8.354.400 HOK (hari orang kerja). Jika dikonversi orang yang bekerja, dengan rata-rata satu hektare ada lima pekerja, maka ada 1.670.000 orang yang akan menganggur. Di tambahkan, jika rata-rata pekerja di lahan tebu itu diupah Rp.30.000 per hari, maka besarannya mencapai Rp.292 miliar per musim panen. Ini adalah jumlah uang yang harus beredar di sekitar pabrik gula. Jika ditotal yang ada di pabrik dan

petani maka total perputaran uang yang hilang Rp.312 miliar. Jumlah ini, masih belum dihitung lagi ada sopir truk, penjual makanan sekitar pabrik, dan buruh angkut. Untuk itu meski pusat memaksa, gubernur Jatim tetap tidak setuju. Diakui Samsul sembilan pabrik gula itu memang merugi. Namun pabrik gula yang lain ada yang untung dan jika dihitung secara keseluruhan pabrik gula milik BUMN di Jatim tetap untung. “Kami akan membuat surat untuk dikirim ke Jakarta menyatakan tidak setuju, dan minta dibicarakanlagidenganpemprovdan masyarakat tebu Jatim. Solusi bukan penutupan agar tidak ada yang dirugikan. Jika pemerintah menyerahkankewenangan,Jatim siapmengelolapabrik-pabrikgula ini,” tandasnya. Sembilan PG di Jatim yang rencananya akan ditutup adalah PG Rejosari, Kanigoro, dan Purwodadi di Madiun, PG Toelangan dan PGWatoetoelis di Sidoarjo, PG Meritjan di Kediri, PG Pandji, Olean, dan PGWringinanom di Situbondo. (ant/cls/udi)

ISTIMEWA

TIM JIHANDAK: Petugas Tim Jihandak Polda Jatim melakukan penyisiran di kantor Balaikota Surabaya, Rabu (19/10).

ancaman bom. Menurutnya, orang yang mengaku bernama

Helmy hanya sekadar mencari perhatian. (det/dji/udi)

Dimas Kanjeng

Polda Beber Tiga Koper Uang SURABAYA (BM) - Jajaran Ditreskrimum Polda Jatim membeberkan tiga koper uang asing dari korban penipuan oleh pimpinan Padepokan ‘Dimas Kanjeng’ Probolinggo, Jawa Timur, Taat Pribadi. “Uang asing dari Amerika Serikat, Timur Tengah, dan Australia yang nilainya Rp 35 miliar itu diserahkan korban asal Kudus,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono di Surabaya, Rabu (19/10). Didampingi Wakil Ketua LPSK, Lilik Pintauli Siregar, dan Kasubdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Cecep Ibrahim, ia menjelaskan, korban merupakan penasihat hukum padepokan itu. “Selaku penasihat hukum, korban bernama Muhammad Ali itu diminta oleh Dimas kanjeng Taat Pribadi untuk menyiapkan uang talangan sebesar Rp 35 miliar, lalu dia minta jaminan dan diberi tiga koper berisi uang asing itu,” katanya. Dalam pengakuannya, korban menyebut tiga koper itu hanya boleh dibuka satu koper, sedangkan dua koper bisa dibuka dengan menunggu proses sentuhan dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi. “Namun, tiga koper itu diserahkan semuanya ke Polda Jatim, karena dia tahu Dimas Kanjeng Taat Pribadi sudah ditahan Polda Jatim, lalu ketiga koper itu dibuka penyidik untuk pemeriksaan,” katanya. Hasilnya, ketiga koper itu berisi 118 bendel uang. Koper pertama berisi 42 bendel uang dolar AS, lalu koper kedua berisi 38 bendel uang riyal (Timur Tengah), dan koper ketiga berisi 38 bendel uang dolar Australia. “Koper pertama berisi 42 bendel itu ternyata dalam satu bendel berisi 1.000 lembar tapi 998 uang senilai 1 dolar AS, kecuali lapisan atas dan lapisan bawah yang bernilai 100 dolar AS,” katanya. Ditanya keaslian uang miliaran rupiah itu, ia mengatakan penyidik akan meminta bantuan Bank Indonesia dan Laboratorium Forensik untuk memastikan keasliannya. “Korban hanya mengaku sempat memakai dua lembar uang dolar AS dan ditukarkan ke money changer, ternyata tidak ada masalah. Namun, korban meragukan dua koper lainnya, apalagi satu koper yang sudah dibuka itu dia terhitung rugi,” katanya. Selain membeberkan uang miliaran dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi itu, penyidik Ditreskrimum Polda Jatim juga memeriksa tiga saksi yakni Taju Ibrahim (suami dari Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim) dan dua ‘sultan’ yakni Suparman dan Karimullah. (ant/udi)

MenPAN-RB Ancam Pecat ASN Lakukan Pungli SURABAYA (BM) – Aparat Sipil Negara (ASN) dilarang keras melakukan pungutan liar (pungli). Masyarakat berhak melapor bila menjumpai ASN melanggar ketentuan itu. Bahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) siap memecat ASN yang melakukan pungli. Hal itu disampaikan MenPAN-RB Asman Abnur usai menghadiri undangan Ujian Terbuka Program Doktor untuk Lusy Asa Akhrani, puteri Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (Unair), Rabu (19/10).

“Kalau ada ASN yang masih mungut-mungut uang dari perizinan, tolong laporkan kepada MenPAN-RB. Saya akan pecat langsung. Jadi tidak boleh lagi ada yang main-main dalam pelayanan publik, karena ini adalah hak rakyat,” katanya. Asman mengatakan, pungli itu bukan hanya ‘penyakit sosial’ yang baru saja, tetapi sudah berjalan lama. Sayangnya, selama ini dirasakan tidak pernah serius dalam membenahi persoalannya. Dalam program kerjanya yang pertama mengenai hal ini, pihaknya tidak mau memperbaiki sistem yang lain

dulu, tetapi akan fokus memperbaiki sistem perizinan-perizinan ini. Pasalnya, kalau sistem itu sudah ‘mengunci’ maka tidak akan bergantung pada orang yang menjalankan, sehingga tidak akan mudah dibuka lagi. Yang kedua, pelayanan perizinan itu harus jelas alurnya. Mulai dari pengurusannya sampai waktunya. Ditengarai, persoalan waktu ini yang membuat orang menjadi jenuh dalam mengurus sesuatu ke pemerintah. “Karena jenuh karena tidak ada kepastian kapan selesainya, sehingga mereka mencari jalan keluar, sehingga muncullah calo,” ujarnya.

Target ketiga, biaya pelayanan perijinan itu harus jelas dan transparan. Dengan transparan maka ASN diharapkan tidak lagi berani bermain-main dengan persoalan perijinan. Tiga hal tersebut akan dijadikan program utama pada Kementerian PANRB. Program yang kedua adalah memperbaiki sistem pemerintahan dengan menerapkan sistem TI (Teknologi Informasi), sehingga kedepan tidak boleh lagi main-main dengan anggaran. “Ke depan budgetting anggaran ini harus di-planning berdasarkan benar-benar apa sasarannya. Kalau sasarannya A maka

benar-benar kita harus mencapai sasaran A. Kalau sasarannya B harus mencapai sasaran B. Kalau tidak tercapai berarti anggarannya ada yang bocor,” katanya. Hal-hal yang demikian itu ditekankan Aswam Abnur harus menjadi ciri khas bangsa Indonesia dimasa mendatang. Dia berharap dengan sistem TI, sistem transparansi, perbaikan sistem yang baik, maka negara kita tidak akankalahdenganKorea,Singapura, Malaysia, danVietnam. “Masak kita sudah 71 tahun merdeka tapi nggak maju-maju. Kemudian untuk perguruan tinggi, saya selalu bicara kepada

Pak Rektornya, kedepan kita tidak boleh lagi kalah dengan perguruan tinggi yang mendu-

nia, termasuk Unair. Itu tantangan Pak Rektor tentunya,” tandasnya. (sdp/udi)

BM/SULUH DP

UJIAN TERBUKA: MenPAN-RB Asman Abnur (kanan) didampingi Rektor Unair Prof Moh. Nasih saat menghadiri ujian terbuka di Fakultas Psikologi Unair, Rabu (19/10).


10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

Kesejahteraan Masyarakat masih Rendah

KILAS

Mahasiswa Tanyakan Realisasi Program DBH Migas SUMENEP (BM) - Puluhan mahasiswa di Kabupaten Sumenep, menanyakan peruntukan dan realisasi program yang digagas pemerintah daerah dari dana bagi hasil eksploitasi minyak dan gas bumi (DBH migas) 2010-2015. “Hingga sekarang kami tidak mendapat jawaban dari Bupati Sumenep tentang hal itu. Bupati seharusnya bisa menjelaskan langsung ke publik,” kata Imam Arifin, jubir aksi mahasiswa yang berdemo di depan Kantor Bupati Sumenep, Rabu (19/10). Aksi Imam bersama puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (Geramsi) tersebut merupakan demo yang ketiga kali selama ini. “Peruntukan dan realisasi program DBH migas itu adalah kebijakan bupati. Kami hanya ingin mengetahui sekaligus memastikan peruntukan dan realisasi DBH migas tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar,” ujarnya. Versi mahasiswa, kekayaan alam berupa migas yang dieksploitasi oleh sejumlah perusahaan migas itu, untuk sementara belum memberikan manfaat kepada warga di sejumlah pulau yang merupakan daerah sekitar lokasi eksploitasi migas. “Bupati Sumenep harus transparan ke publik, mulai dari besaran DBH migas, peruntukan, dan realisasi programnya. Jangan menghilang ketika kami datang ke kantor bupati,” kata Imam.

FOTO: ISTIMEWA

POLEMIK: Massa Geramsi kembali mendemo Kantor Bupati Sumenep untuk menuntut transparansi penyaluran DBH Migas.

Setelah berorasi hampir satu jam, puluhan mahasiswa itu diperkenankan masuk ke kantor bupati dan diterima oleh Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan sejumlah pejabat pemerintah daerah.

Sementara Bupati Sumenep A Busyro Karim tidak berada di kantor, karena ada kepentingan dinas di luar kota. Namun, dialog antara pendemo dengan pejabat pemerintah daerah itu

tidak berlangsung lama, karena pendemo keluar ruangan setelah menganggap penjelasan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto tentang besaran dan realisasi DBH migas, tidak fokus dan keluar dari permasalah yang jadi sorotan massa aksi. Polemik DBH migas di Sumenep jadi sorotan lantaran banyaknya sumber migas yang beroperasi namun tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. “Kekayaan sumber migas di Sumenep yang berlimpah sudah menjadi rebutan para investor. Ada 10 perusahaan yang melakukan K3S (kontrak kerja sama) baik yang sudah melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan yang masih dalam tahap penelitian,” ujar Imam Bongkar salah satu pentolan Geramsi. Empat sumber migas yang sudah melakukan eksplorasi dan eksploitasi, diantaranya PT KEI, PT SANTOS, PT HUSKY, dan PT EML. Dua diantara empat sumber tersebut sudah beroperasi, yaitu PT KEI di Lapangan Sepanjang dengan menghasilkan minyak mentah 1.500 barel perhari. Sedangkan PT SANTOS menghasilkan gas 100 ribu kaki kubik perhari. “Hampir semua sumber migas dikeruk di Kepulauan Sumenep. Namun demikian, sampai detik ini kepulauan masih termarginalkan dan perhatian pemerintah daerah juga masih minim,” sergah Imam. (at/mex/epe)

Evakuasi Warga di Pantai Ciptakan Ikon Makanan, Bentar Dramatis Pemkab Gelar Lomba Cipta Menu LUMAJANG (BM) - Ketua Tim Penggerak PKK Lumajang, Tutuk As’at Fajriyah menjelaskan, dengan lomba cipta menu, bisa ditemukan makanan yang bisa digunakan sebagai ikon makanan Lumajang.“Dari yang juara nantinya, bisa dijahikan ikon makanan Lumajang,” tegasnya. Dilanjutkan olehnya, makanan tersebut akan dibranding, sehingga Lumajang memiliki makanan khas karena selama ini masih kebingungan menemukan.Tak hanya itu, makanan tersebut juga akan dijual di warung sehingga mudah ditemukan.“Orang luar kota yang ingin mencicipi juga bisa dengan mudah mendapatkannya,” harapnya. Cipta menu makanan khas Lumajang ini diharapkan tidak terhenti ketika lomba berakhir. “Jangan memamerkan kreasi saja, namun juga dihidangkan sehari-hari, agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat,” pintanya. Tutuk juga mengatakan, pemenang lomba ini nantinya akan mewakili Lumajang di tingkat provinsi.” Jika pada tahun kemarin, Lumajang gagal meraih juara, tahun ini saya berharap Lumajang bisa menjadi juara umum,” pintanya lagi. Sedangkan Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Ir. Suyanto mengungkapkan, dari lomba ini juga untuk meningkatkan kreatifitas memasak khusunya ibu rumah tangga. Agar mampu memasak beranekaragam menu khusunya untuk menu lokal yang terbuat dari bahan pokok dari Lumajang sendiri.“Upaya untuk menganekaragamkan makanan lokal,” ungkapnya. Menariknya dalam lomba ini, panitia melarang peserta menggunakan bahan pokok dari beras atau terigu. “Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Sehingga mampu menekan angka permintaan beras,”

dalihnya. Bupati Lumajang, Drs. H As’at Malik menegaskan, sebagai contoh kepada mayarakat, ia akan mengintruksikan seluruh PNS agar mengurangi porsi makan nasinya hingga setengah porsi. Lalu sisanya ddiganti dengan makanan pokok lain. “Bisa diganti dengan makanan berkarbohidrat lainnya,” tegasnya. Hasilnya nanti akan dilaporkan ke provinsi. “Akan kita laporkan ke Kantor Ketahanan Pangan Jatim,” terangnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang melalui Kantor Ketahann Pangan dan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten menggelar Lomba Cipta Makanan Khas Lumajang. Lomba digelar di Pendopo Kabupaten,Lomba tersebut diikuti oleh tim penggerak PKK tingkat kecamatan dari 21 kecamatan di wilayah Lumajang. Masingmasing peserta menyajikan makanan khas dengan menggunakan bahan pokok dari lokal. (adv/pri)

(BM/PRI)

VARIATIF : Bupati Lumajang, Drs. As’at Malik Mag dan Wakil Bupati, dr Buntaran S, melihat menu makan yang variatif.

PROBOLINGGO(BM)–Ancaman banjir bandang di sepanjang aliran Sungai Pancar Glagas di Kecamatan Pakuniran,KabupatenProbolinggojadi ancamanseriusyangperludiantisipasi. Kesiapsiagaan baik pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana rutin ini. Relawan gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, serta masyarakat bahkan sempat terjebak dalam situasi dramatis ketika mengevakuasi ibu hamil dan warga yang terluka. Sedangkan beberapa personil lainnya sibuk mengevakuasi paksa warga lainnya yang tinggal di perbukitan menyusul ancaman bencana susulan, tanah longsor. Skenario itu merupakan simulasi penanganan bencana yang digelar di Pantai Bentar. Bupati Hj P Tantriana Sari bahkan ikut sibuk mengomando relawan untuk tidak mengabaikan keselamatan individu maupun warga disaksikan mantan Kepala BNPB Pusat Syamsul Maarif, Rabu (19/10). Pantuan Berita Metro di lapangan, Iring-iringan mobil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo serta Kesehatan dan PMI Kabupaten Probolinggo serta relawan lainnya langsung datang dan melaku-

kan pertolongan kepada puluhan warga di Desa Rano dan Gunggungan Kidul, Kecamatan Pakuniran. KepalaBPBDKabupatenProbolinggo, Dwi Joko Nurjayadi mengatakan, Tim relawan ini dibentuk karena KabupatenProbolinggotermasukdaerahyang rawandenganbencana.“Timrelawanini nantinya akan bergerak cepat ketika terjadimusibahbencananantinya,”ujarnya.  Dia menjelaskan, wilayah Kabupaten Probolinggo tak hanya daerah yang rawandenganbencanaketikamusimhujan. Namunjugadisaatmusimkemarau. Itulah sebabnya, tim relawan tersebut perlu dibentuk guna melakukan upaya penaggulangan bencana yang terjadi. “Kita juga libatkan Perwakilan Santri Se Kabupaten Probolinggo, ada sekitar 200 santri dalam tim relawan ini,” jelasnya.  Bupati Tantriana Sari menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan petugas gabungan untuk selalu siap melakukan pertolongan ketika terjadi bencanadiKabupatenProbolinggo.“Saat ini ada simulasi seakan-akan ada banjir,” aku Bupati. “Dengan medan geografis yang variatif, Kabupaten Probolinggo memang punya potensi bencana besar. Mulai dari kawasan pesisir hingga daerah pegunungan di sisi selatan. Untuk itu, kesiapan antisipasi bencana menjadi ujung tombak kita untuk memberi rasa aman kepada warga,” tambahnya. (sip/epe)

Abaikan 6 Fraksi, KUA-PPAS Kembali Dibahas LUMAJANG (BM) - Ketua DPRD Lumajang H. Agus Wicaksono menegaskan, situasi di DPRD Lumajang kondusif. Dia bahkan memastikan tidak ada kubu-kubuan karena semua fraksi memang mendukung untuk pembahasan kembali KUA PPAS tahun 2017. “KUA PPAS tahun 2017 ini memang saya harapkan tidak tersentral di Bappeda saja, tetapi memberikan kesempatan kepada seluruh SKPD, sehingga seluruh SKPD harus bisa menjawab setiap masukan dengan program kerja,” tegasnya, Rabu (19/10). Sebelumnya, internal dewan terpecah setelah muncul protes dari enam fraksi yang menolak pembahasan KUA PPAS. Kemarin, entah sebagai reaksi atas protes itu atau sudah jadi tata tertib, pembahasan KUA PPAS dilakukan secara tertutup di ruang Paripurna. Tak hanya menutup pintu masuk menuju ruang paripurna, ruang balkon yang biasanya digunakan para wartawan untuk melakukan peliputan juga ditutup dan dijaga. Situasi ini sempat memicu adu mulut antara penjaga dengan sejumlah wartawan TV. “Kita sudah sepakat kalau tertutup ya tertutup, tapi masak ambil gambar diluar saja nggak boleh. Kecuali kita masuk baru ke ruang siding, silahkan kita dilarang,” keluh Abdul Rohman, wartawan dari salah satu stasiun TV nasional tersebut. Sebelumnya, Fraksi PKB, PAN, Hanura, Gerindra, PKS dan Partai Demokrat melalui juru bicaranya yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Nur Fadilah menuntut KUA-PPAS dibahas ulang, karena dalam pembahasan sebelumnya diputuskan sepihak tanpa koordinasi dengan fraksi yang lain. “Belum seluruhnya dibahas tapi sudah dianggap selesai,” dalihnya. (pri/epe)

Guru Dipecat, Siswa MTS Bergolak TULUNGAGUNG (BM) - Ratusan siswa dan alumni MTS Assyafi’iyah, Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa berunjuk rasa di halaman sekolahnya menuntut pengembalian guru yang dipecat ke lembaga di bawah naungan yayasan ormas NU dengan biaya murah itu. “Unjuk rasa ini kami lakukan karena suasana belajarmengajar di sekolah kami ini sudah tidak kondusif. Banyak keluhan dari guru dan siswa yang membuat prestasi siswa jeblok dampak kebijakan kepala sekolah atau yayasan yang tidak populer,” kata Mohammad Hadi Kanani, koordinator unjuk rasa dari forum alumni MTS Assyafi’iyah, dikonfirmasi usai berdialog dengan perwakilan guru. Aksi para alumni yang sebagian besar telah duduk di bangku kuliah itu kemudian memancing perhatian siswa-siswi MTS Assyafi’iyah yang ada di dalam kelas untuk keluar menuju sumber suara. Tidak sekadar menonton, para siswa spontan menyambut yel-yel para seniornya itu dan lalu bergabung dalam aksi unjuk rasa di tengah halaman sekolah. Sempat berorasi dan menyampaikan sejumlah kecamatan dan tuntutan melalui pengeras suara, Kanani Cs yang membawa aneka poster berisi kecaman akhirnya diterima perwakilan guru untuk berdialog di ruang kepala sekolah. Kendati tidak banyak mendapat respons yang diharapkan, Kanani mengaku tetap menuntut aspirasi mereka dipenuhi, di antaranya pengembalian guru sejarah yang dipecat sepihak oleh kepala sekolah, pengembalian MTS Assyafi’iyah ke Yayasan Maarif NU, pendidikan murah, serta pencopotan kepala sekolah. “Kami akan datang lagi untuk berunjuk rasa dengan massa lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi,” katanya. Kepala MTS Assyafi’iyah, Sutarkim menyoal unjuk rasa berdalih guru tersebut telah lalai dan meninggalkan tugas tanpa alasan sehingga dikenai sanksi bertahap hingga terakhir ke pemecatan. (at/epe)

Ramaikan Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2016

Tari Gandrung Diundang Tampil Di Istana BANYUWANGI (BM) - Tim penari Gandrung, kesenian khas Kabupaten Banyuwangi, mendapatkan kehormatan diundang tampil pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2016. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, undangan dari Presiden Joko Widodo tersebut merupakan penghargaan bagi seni tradisi Banyuwangi, terutama Tari Gandrung. Anas mengaku merasa bangga karena kesenian daerah berjuluk “The Sunrise of Java” itu diminta secara langsung oleh Presiden Jokowi untuk menjadi salah satu pengisi budaya pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini. “Ini merupakan apresiasi yang luar biasa dari Bapak Presiden terhadap pengembangan seni dan budaya daerah. Tentu saja momentum ini bisa semakin menumbuhkan rasa cinta generasi muda Banyuwangi kepada seni budayanya,” kata Anas, Rabu (19/10). Ia melanjutkan, Tari Gandrung akan disuguhkan pada malam hari usai upacara

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

FOTO ISTIMEWA

KEHORMATAN: Tari gandrung kian go nasional dengan adanya undangan untuk tampil di Istana Negara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober mendatang.

peringatan Sumpah Pemuda, yakni pada Pergelaran Suara Bangsa Ekspresi Budaya. Gandrung akan ditampilkan sebelum pidato budaya dari Presiden Jokowi.

Selain itu, pihak Istana juga meminta Banyuwangi untuk menampilkan seni Kuntulan yang juga merupakan seni tradisi khas Banyuwangi. “Jadi Banyuwangi mendapatkan

kehormatan untuk menampilkan dua seni Untuk mengangkat dan melestarikan kesetradisi daerah sekaligus,” ujar Anas. nian daerah, Pemkab Banyuwangi setiap tahunBupati berterima kasih kepada para bu- nya menggelar atraksi kolosal Festival Gandrung dayawan yang tak pernah lelah mendorong Sewu. Lebih dari seribu penari Gandrung tampil pengembangan seni budaya Banyuwangi. Ber- dalam acara di bibir Pantai Boom dengan latar bagai festival seni budaya dalam Banyuwangi belakang Selat Bali tersebut. “Pada tahun 2013, Festival yang digelar sepanjang tahun sukses Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri membangkitkan gairah warga membangun menyempatkan diri menonton festival yang wadah kreasi seni budaya generasi muda. selalu menyedot perhatian ribuan wisatawan Pada tahun 2010, katanya, jumlah tersebut,” kata Anas. (at/epe) sanggar tari baru ada 13 unit, namun kini jumlahnya berlipat Iklan Kehilangan menjadi 59 sanggar. “Ditambah sanggar-sanggar yang lebih STNK N 3839 RY, NK 644163, NM 1013012, A/N SUGITO kecil, jumlahnya bisa mencaSTNK N 5736 UH,NK 196496, NM 1193222, A/N ANNA UMI SULTHONA, BSC pai 70 sanggar seni,” ujar Anas. STNK N 2078 YM, NK 433355, NM 1428605, A/N AHMAD Tari Gandrung sendiri merupakan AKBAR salah satu tarian khas Banyuwangi STNK N 6522 YX, NK 484340, NM 3478708, A/N KHOIRUL yang telah ditetapkan sebagai ANAM STNK N 3279 UB, NK 27430, NM 1266814, A/N ESTI POEDWarisan Budaya Bukan Benda JIRAHARJOE oleh Kementerian Pendidikan dan STNK N 3799 UG, NK 218682, NM 1218290, A/N MA’RUFAH Kebudayaan pada 2013. STNK N 3376 UQ, NK 306339, NM 1312583, A/N UMI HANIK

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Djoko Tetuko, Samiadji Makin Rahmat, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Oki Lukito, E Prayogo, Indra Nanang. Wartawan Senior: Rofiq Kurdi Ismail, Aziz Tri, Novi Triawan. Reporter: Dian Kurniawan, Faisal Abdillah, Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad. Fotografer: Soemadji. Pracetak: Ahmad Choironudin. Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Desain Grafis: Khalid “Klied”. Sekretaris Redaksi: Muh. Faizin. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis. Gresik: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng Pasuruan: H Umar Wirohadi (kabiro), Abdul Kadir Jaelani. Malang: Aji, Kholil, Agus Susanto, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/ MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.


GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

LAMONGAN I BOJONEGORO I TUBAN I GRESIK

Dukungan Pemkab Gresik Sukseskan TMMD Ke-97

GRESIK (BM)-Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-97 Kodim 0817 Gresik di Desa Ngabetan, Kec. Cerme, Kab. Gresik telah terlaksana. Keberhasilan ini berkat dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. TMMD digelar sejak 20 September 2016 hingga 19 Oktober 2016. Program ini mendapat suntikan dana dari Pemkab Gresik senilai Rp 2 miliar. Berbagai insfrastruktur fisik berhasil dibangun, diantaranya pendalaman waduk Desa Ngabetan, pembangunan tanggul, pembangunan irigasi sekunder, pembangunan jaringan irigasi, peningkatan usaha tani, renovasi musala, pembangunan gapura batas desa dan pembuatan MCK. Selain itu juga melakukan berbagai penyuluhan, seperti penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, penyuluhan Kamtibmas, penyuluhan KDRT, penyuluhan PKK. Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mengapresiasi program TMMD yang sudah eksis sejak tahun 1980-an tersebut. Dulu bernama ‘Program ABRI Masuk Desa’. Hingga saat ini program TMMD selalu menjadi kebutuhan di setiap daerah, karena manfaatnya bagi masyarakat begitu besar. Berakhirnya program TMMD tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah penutupan TMMD oleh Komandan Kodim 0817 Gresik Letkol. Arm. Hendro Setyadi dan Wakil Bupati Gresik, Moh. Qosim dalam upacara yang diadakan di halaman Pemkab Gresik, Rabu (19/10). (sgg/yog/dra)

FOTO BM/MOCH. SUGENG

SELESAI : Wakil Bupati Gresik, Moh. Qosim menandatangani naskah penutupan TMMD dalam upacara di halaman Pemkab Gresik, Rabu (19/10).

PENDAHULUAN RAPBD 2017

Komisi C Terima Data Kegiatan Fisik dari Dispendik

GRESIK (BM)-Komisi C DPRD Kabupaten Gresik menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik, Selasa (18/10). Komisi bidang pembangunan meminta data detail dari rencana kegiatan fisik Dispendik tahun anggaran 2017. M Syafi’, Ketua Komisi C mengatakan, pihaknya sengaja menjadwalkan hearing untuk mempersiapkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017. Sesuai skedul Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), November RAPBD harus dibahas. Sebab 30 November sudah ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah. Rapat ’dengar pendapat’ itu adalah pendahuluan RABPD 2017. Markasim Halim W. Anggota Komisi C menambahkan, dalam rapat hearing itu, komisinya meminta data detail kegiatan fisik atau perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) tahun 2017. Total ada alokasi anggaran Rp53,6 miliar yang masuk di Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). “Data itu tidak masuk di pembahasan Badan Anggaran dan Tim Anggaran, makanya kami minta sebelum dibahas di RAPBD 2017,” tandasnya, Rabu (19/10). Sedangkan, Kepala Dispendik Gresik, Mahin mengatakan, pihaknya sudah menyetorkan data detail kegiatan fisik tahun 2017. Total anggaran rehabilitasi kategori sedang, berat bangunan sekolah mencapai Rp9,6 miliar, pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Sekolah Dasar Rp8,3 miliar, serta program pengelolaan dana insentif daerah bidang pendidikan Rp35,8 miliar. Dijelaskan secara detail, kegiatan fisik 2017 untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) antara lain rehabilitasi ada 68 ruang dari 20 sekolah, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 17 ruang dari delapan sekolah, serta tiga laboratorium dari tiga sekolah.

FOTO BM/M SUGENG

PENDAHULUAN : Komisi C DPRD Gresik saat rapat hearing dengan Dispendik.

“Sekolah yang akan membangun laboratorium antara lain SMPN 2 Kebomas, SMPN 3 Balongpanggang, dan SMPN 1 Driyorejo,” ujar Mahin. Sedangkan untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) kegiatan fisik tahun 2017 antara lain pembangunan RKB sebanyak 34 ruang dari 20 sekolah, rehabilitasi 99 ruang dari 38 sekolah, serta pembangunan sembilan perpustakaan dari Sembilan sekolah. Selain itu, Mahin juga menyampaikan rencana relokasi SDN Sumput Driyorejo yang bangunannya terkena proyek Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo). Pihak pembangun tol saat ini sudah melakukan tukar guling lahan (ruilslag). Ganti rugi lahan, menurut Mahin, saat ini statusnya dijadikan Tanah Kas Desa (TKD). Sedangkan ganti rugi bangunan, annggarannya diserahkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). “Sedangkan untuk pembangunan sekolah baru bagi SDN Sumput, saya sudah mengusulkan pengadaan lahannya ke Bupati Gresik. Tinggal menunggu persetujuan saja,” tandasnya. (sgg/adv)

PANTURA

berita metro

www.beritametro.co.id

November-Desember Curah Hujan Tinggi, BPBD Waspada BOJONEGORO(BM)-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, terus siaga mewaspadai curah hujan tinggi di daerah yang berpeluang menimbulkan tanah longsor di 12 kecamatan selama November-Desember mendatang. “Hujan di daerah kami selama November-Desember sudah mulai normal, tapi berpeluang menimbulkan tanah longsor, karena curah hujannya cukup tinggi,” kata Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro Sukirno, di Bojonegoro, Rabu. Sesuai laporan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung menyebutkan didaerahnya yang

rawan tanah bencana tanah longsor ada 12 kecamatan yaitu Kecamatan Sugihwaras, Trucuk dan Malo. Selain itu Kecamatan Bubulan, Margomulyo, Tambakrejo, Purwosari, Ngambon, Temayang dan potensi tanah longsor tingkat menengah hanya di Kecamatan Kasiman. “Kami sudah menginstruksikan tim penanggulangan bencana di seluruh desa di daerah kami untuk bersiaga mengantisipasi datangnya ancaman bencana,” ucapnya menegaskan. Sesuai data dari badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karangploso, Malang menyebutkan sifat hujan yang terjadi selama November-

Desember masing-masing 85-115 persen, dengan curah hujan berkisar 51-544 mm dan 151-576 mm. Sedangkan sifat hujan Oktober di atas normal berkisar 151-200 persen dan curah hujan 14-396 mm. “Sifat hujan selama Oktober di atas normal karena baru masuk musim hujan,” ucapnya. Kepala BPBD Bojonegoro Andik Sudjarwo, menjelaskan hujan selama November-Desember belum tentu mengakibatkan banjir luapan Bengawan Solo, karena terjadinya banjir di hilir Jawa Timur, tidak hanya dari konstribusi hujan lokal. Lebih lanjut, banjir luapan Bengawan Solo juga dipengaruhi hujan yang terjadi di daerah hulu Jawa Tengah,

juga Ngawi dan sekitarnya. Dimintai konfirmasi terpisah Kasi Logistik dan Prasarana BPBD MZ. Budi Mulyono, menambahkan BPBD belum membuka posko bersama dalam menghadapi ancaman bencana banjir luapan Bengawan Solo, banjir bandang dan tanah longsor. Posko bersama, katanya, akan melibatkan berbagai instansi terkait, antara lain, Kodim 0813, kepolisian resor (polres) juga pihak lainnya dibuka kalau ancaman bencana semakin serius. “Tapi sekarang kewaspadaan menghadapi ancaman bencana tetap kita lakukan sejak awal Oktober lalu,” jelasnya.(bor/dra).

Palsukan SIM, Pria Paruhbaya Ditangkap

FOTO: BM/SANDI S

PALSUKAN: Diduga palsukan SIM, PR (50) warga Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander diamankan polisi. PERWAKILAN

BOJONEGORO(BM)-Salah satu warga berinsial PR (50) warga Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander. Pelaku diamankan jajaran Reskim Polres Bojonegoro diduga kuat pelaku memalsukan data Surat Ijin Mengemudi (SIM). Menurut petugas Satlantas saat melakukan pengecekan SIM atas nama pelaku, menyebutkan bahwa aksi pemalsuan SIM oleh PR diketahui petugas Selasa kemarin, di Kantor Satlantas Polres Bojonegoro. Ketika itu dilaporkan bahwa PR bermaksud melakukan perpanjangan SIM B1- umum dan meminta bantuan kepada Sukirno (48), tetangga pelaku untuk diantarkan ke tempat petugas uji klipeng. Kasubag Humas Bojonegoro AKP Suyono mengatakan pelaku awalnya meminta bantuan saksi, Sukirno yang kebetulan mempunyai kenalan petugas uji klipeng. Selanjutnya setelah mengurus biaya dan persyaratan uji klipeng dan sertifikatnya, terlapor langsung menggunakannya untuk mengurus perpanjangan SIM B1 Umum menuju ke ruang Satpas SIM (19/10).

“Selanjutnya saat dilakukan pengecekan oleh petugas SIM, diketahuilah bahwa SIM B1 umum atas nama pelaku, tersebut tidak keluar dientri data komputer. Yang keluar justru hanya data keluaran SIM A.” ujar AKP Suyono. Dari data itulah, diperoleh keterangan bahwa terlapor belum pernah melakukan peningkatan SIM tersebut. “Adanya perbedaan data tersebut maka diduga SIM B1 Umum yang dibawa oleh terlapor adalah palsu,”ungkap AKP Suyono. Atas kejadian tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa SIM B1 umum atas nama pelaku yang diduga palsu, uang Rp. 80.000, dan 1 bendel surat pengajuan perpanjangan SIM atas nama pelaku. Guna mempertanggung jawab perbuatannya kini pelaku diamankan di Mapolres Bojonegoro untuk proses penyidikan. “ Pelaku diancam dengan pasal 263 KUHP terkait pemalsuan surat menyurat ancaman hukumnya diatas lima tahun penjara,” tandas AKP Suyono.(ndo/dra)

FOTO: BM/IST

ANTISIPASI: Curah hujan yang mulai turun diperkirakan semakin sering pada bulan November - Desember, BPBD mewaspadai adanya tanah longsor.

Festival Open Government Partnership Resmi Dibuka Bupati BOJONEGORO(BM)-Bupati Bojonegoro resmi membuka Festival Open Government Partnership , Rabu (19/10). Bertempat di gedung baru Pemkab Bojonegoro Bupati Bojonegoro Suyoto secara resmi membuka acara tersebut pukul 10.55 WIB. Festival tersebut berlangsung selama 30 hari. Puluhan instansi, baik unsur pemerintah maupun swasta mengikuti festival ini. Rencananya. Acara yang dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Asman Mafrur. Dalam acara tersebut tampak hadir Ketua DPRD Bojonegoro Bojonegoro Hj Mitroatin. Mengawali acara ,Bupati Suyoto memencet bel tanda dimulainya festival OGP. “Festival ini untuk menunjukkan bahwa yang terbuka bukan hanya eksekutif, tetapi juga DPRD, Kepolisian. Mari bersama-sama merayakan semangat OGP,” ujarnya. Bupati kemudian mempersilakan para tamu untuk berkeliling menyaksikan stand pameran OGP. (ndo/dra)

FOTO: BM/SANDI S

PEMBUKAAN: Bupati Bojonegoro Suyoto resmi membuka Festival Open Government Partnership.

BIRO GRESIK: Asepta Y Permana (Kepala), M Sugeng, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik.


www.beritametro.co.id

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

Pemkab Rencanakan Normalisasi dan Bongkar Bangli Antisipasi Terjadinya Banjir di Sejumlah Kawasan SIDOARJO (BM) – Penanganan terpadu bakal dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir susulan di daerahnya. Salah satunya, dengan merencanakan pembongkaran bangunan liar (bangli) di sepanjang aliran Kali Buntung dan normalisasi saluran Bringinbendo. Normalisasi saluran air di kawasan Bringinbendo, Kecamatan Taman dipandang mendesak. Pasalnya, saluran itu mengalami penyempitan yang membuat tak mampu menampung tingginya curah hujan hingga menyebabkan terjadinya banjir di kawasan setempat. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo, Achmad Amir Aslichin mengatakan, pihaknya sudah membahas revitalisasi saluran di Bringinbendo dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) wilayah 8. BPJN siap menormalisasi saluran gorong-gorong di kawasan itu yang memang merupakan tanggungjawabnya. Selain BPJN, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daops) 8 di Surabaya juga dilibatkan untuk menginventarisasi saluran jembatan KA di kawasan Kecamatan Taman yang ukurannya sempit. “PT KAI akan menginventarisasi saluran jembatan yang kecil dan menghambat laju air di kawasan Taman,” ujar Amir Aslichin.

PENERTIBAN BANGLI: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kawasan Tambak Kemerakan di Kec Krian. Kawasan Brebek dan Wadung Asri di Kec Waru. Desa Pranti di Kec Sedati. Desa Bringinbendo di Kec Taman. Desa Sepande di Kec Candi. Desa Sidokepung, Jumput Rejo, dan Desa Siwalan Panji di Kec Buduran.

DELTA SINGKAT FOTO: BM/MUCHLIS

MENYEMPIT: Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo memeriksa saluran dan aliran sungai yang mengalami penyempitan akibat banyaknya bangunan liar. Terkait hal itu, dinas pekerjaan umum pengairan setempat terus melakukan sosialisasi soal penertiban bangunan liar.

Sama dengan BPJN, PT KAI Daops 8 juga akan segera membuat detailed Engineering Drawing (perencanaan) yang akan dianggarkan tahun ini. Selanjutnya, revitalisasi jembatan KA akan dilakukan tahun depan. Setiap kali turun hujan deras seperti beberapa waktu lalu, kawasan di sekitar saluran Bringinbendo selalu tergenang banjir akibat terkena luapan air. Luapan air itu sendiri disebabkan terjadinya penyempitan saluran di dekat Fly Over Taman. Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan serta PT KAI Daops 8 menyempatkan melakukan inspeksi di kawasan Desa Beringinbendo, Rabu (19/10). Sementara itu, untuk upaya penanganan banjir di kawasan

KecamatanWaru dan sekitarnya akan dilakukan dengan penertiban dan pembongkaran bangli yang ada di sepanjang Sungai Buntung di Krian sampai Waru. Terkait rencana itu, Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo mengimbau, para pemilik bangunan yang ada di sempadan sungai untuk segera membongkar sendiri sebelum dilakukan pembongkaran paksa. Imbauan itu disampaikan saat dilakukan sosialisasi terkait penggusuran bangli di kantor Kecamatan Krian, Waru dan kawasan lainnya yang banyak terdapat bangli. Kepala Bidang (Kabid) Bina Manfaat PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo, Bambang Tjatur Miarso mengatakan, sosialisasi soal penertiban bangli ini di antaranya untuk mencegah

adanya banjir. Untuk itu, kata dia, perlu ada penertiban bangle yang rencananya akan dilakukan Januari 2017. Saat ini, masih tahap sosialisasi kepada masyarakat. Selain kegiatan normalisasi dan penggusuran bangunan liar yang bediri di tanah PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo, pihaknya juga akan melakukan pembuatan bendunganbendungan untuk mengontrol debit air supaya tidak sampai mengakibatkan banjir dan sudetan sungai. “Sudetan ini sendiri, nantinya kita lihat terlebih dahulu, apakah tanahnya lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau lebih rendah maka area tersebut kita jadikan alternatif pembuangan dari area yang lebih tinggi,” terang Bambang.

Secara terpisah, Kabid Operasional Dinas PU Pengairan, Agus Hidayat mengemukakan, sosialisasi ini dilakukan dalam rangka revitalisasi sungai sebagai bagian dari master plan penanganan banjir. Agus menerangkan, setelah permasalahan sosial terselesaikan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB) untuk melakukan normalisasi sungai-sungai lain di Kota Delta. Sementara ini, upaya yang dilakukan untuk mengatasi banjir hanya mengoptimalkan kegiatan normalisasi saluran dan pembersihan. Disamping itu, juga mengandalkan pompa air untuk mengendalikan debit air saat terjadinya hujan. (cls/ udi)

Tabrakan Tiga Motor, Satu Tewas dan Satu Luka SIDOARJO (BM) – Seorang pengendara motor tewas dan seorang lagi luka-luka akibat kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Lingkar Barat, Taman Pinang Indah (TPI), Kecamatan Kota Sidoarjo, Rabu (19/10) dini hari. Kecelakaan tepat di depan Depot Mie Setan itu, melibatkan tiga motor. Seorang pengendara motor lainnya melarikan diri. Tiga motor yang terlibat kecelakaan itu adalah Honda Beat Nopol W 6760 QN, Honda Revo Nopol W 5536 V dan Suzuki Shogun yang nopolnya belum diketahui karena langsung melarikan diri ke arah Selatan (Sumokali, Kecamatan Candi). Korban tewas adalah Ferry Gunawan (45), warga Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo. Sedangkan korban terluka yang dilarikan ke Rumah Sakit Delta Surya adalah Moh Raka Zakaria (18), warga Desa Sepande, Kecamatan Candi. Kepala Unit (Kanit) Laka Lantas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo, Ipda Joko Edy Santoso mengatakan, masih menyelidiki kasus kecelakaan itu dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memintai keterangan sejumlah saksi. (cls/udi)

Perbaikan Jalan Rusak Dianggarkan Rp 70 M DINAS Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Sidoarjo menyiapkan anggaran sekitar Rp 70 miliar untuk merehabilitasi jalan rusak dan akibat banjir. Dana tersebut akan dibagi ke dalam tiga kategori rehabilitasi, yaitu pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo, H. Sigit Setyawan mengatakan, pemeliharaan itu meliputi 117 ruas jalan dengan nilai Rp 17 miliar. “Termasuk yang terkena banjir kemarin, juga akan diperbaiki,” katanya. Sigit menyatakan, dana itu berasal dari APBD Perubahan yang telah disahkan beberapa waktu lalu dan saat

ini telah cair. Untuk jalan yang terkena dampak banjir, memang seharusnya masuk ke dalam kategori peningkatan. Namun tidak dimasukkan karena tahun depan akan dianggarkan. “Saat ini hanya pemeliharaan yakni penambalan sementara. Tahun berikutnya, yang kena dampak banjir itu akan ditingkatkan,” jelas mantan Kadin Kebersihan dan Pertamanan itu. Masih kata Sigit, untuk kategori peningkatan, ada delapan ruas jalan dengan dana sekitar Rp 29,5 miliar. Sisanya untuk cicilan pembangunan Frontage Road (FR), Jalan Lingkar Barat (JLB), rehabilitasi jembatan, dan pengadaan bahan material. (cls/udi)

“Saat ini hanya pemeliharaan yakni penambalan sementara. Tahun berikutnya, yang kena dampak banjir itu akan ditingkatkan.” - SIGIT SETYAWANKepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

Gunakan Ijazah Palsu, Rifai Dituntut Dua Tahun Penjara

SIDOARJO (BM) – Terdakwa kasus dugaan penggunaan ijazah palsu yang juga Wakil Ketua DPRD (nonaktif) Kabupaten Sidoarjo, M.Rifai (56), dituntut tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dua tahun penjara dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Rabu (19/10). Saat pembacaan tuntutan yang dilakukan bergantian oleh JPU Rochida, Novita dan IWayan Sumertayasa disebutkan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan gelar SH palsu di KTP-nya dan digunakan mendaftar sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.

FOTO: BM/MUCHLIS

SIDANG TUNTUTAN: Terdakwa M Rifai meninggalkan ruang sidang sesudahnya mendengarkan pembacaan tuntutan yang dilakuka pergantian oleh tim jaksa penuntut umum di Pengadian Negeri Sidoarjo, Rabu (19/10).

“Untuk itu, meminta majelis hakim menjatuhi hukuman dua

tahun penjara dan membebankan kepada terdakwa biaya

perkara sebesar Rp 5.000. Terdakwa terbukti melanggar pasal 69 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Terdakwa juga terbukti secarah sah dan meyakinkan menggunakan gelar palsu,” terang Ketua Tim JPU, I Wayan Sumertayasa, di persidangan. Dalam persidangan ini, JPU menguraikan, berdasarkan fakta persidangan dan keterangan sejumlah saksi jika terdakwa menggunakan gelar palsu SH sejak 2011 di KTP-nya untuk mendaftarkan diri menjadi anggota DPRD periode 2014-2019 pada Agustus 2013 lalu. Disebutkan pula, hal-hal

yang dianggap memberatkan salah satunya terdakwa sebagai tokoh masyarakat tidak memberi contoh baik ke masyarakat dengan menggunakan gelar tidak sah. “Hal yang meringankan, terdakwa tak pernah dihukum dan terlibat kasus pidana serta selalu sopan dalam persidangan,” tegasnya. Ketua Majelis Hakim, I Gede A Bagus Komang WA, selesainya pembacaan tuntutan oleh JPU meminta terdakwa berkoordinasi dengan tim penasehat hukumnya. Ketua tim majelis hakim memberi waktu untuk pembacana pembelaan hingga 31 Oktober 2016. (cls/udi)

Pengurus Koperasi Wajib Bersertifikasi SKKNI SIDOARJO (BM) – Para pengurus dan pengelola serta pengawas koperasi simpan pinjam diharuskan memiliki sertifikat Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Hal itu dikemukakan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Sidoarjo, Ny. Hj. Anik Saiful Ilah, saat membuka sosialisasi SKKNI bagi Koperasi Wanita (Kopwan) yang dikelola TP-PKK di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (19/10). Menurut Hj. Anik Saiful Ilah, keharusan memiliki sertifikasi itu mengacu kepada Peraturan Menteri Koperasi

Nomor 15 Tahun 2015. “Hal itu, agar bisa terwujud koperasi yang berkompeten dalam pengelolaannya,” katanya. Dikatakan pula, pengelola koperasi yang bersertifikat akan mencetak pengelolaan koperasi yang profesional. Melalui sertifikasi SKKNI itu, juga akan meningkatkan kualitas pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi. Kegiatan sosialisasi itu diikuti ratusan pengelola Kopwan PKK kecamatan, desa maupun kelurahan. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabu-

FOTO: BM/MUCHLIS

SOSIALISASI: Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Ny. Hj. Anik Saiful Ilah, saat membuka sosialisasi SKKNI bagi Koperasi Wanita di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (19/10).

paten Sidoarjo, Dana Riawati, yang ikut hadir pada acara itu mengatakan, sertifikasi SKKNI ibarat SIM bermotor yang harus dimiliki oleh pengendara. Untuk itu, kata dia, dalam pengelolaan koperasi harus ada salah satu pengelola yang memiliki sertifikasi SKKNI. Dengan sertifikasi SKKNI akan membuktikan bahwa koperasi tersebut berkompeten dalam menjalankan usahanya. Hingga saat ini, di Sidoarjo masih banyak koperasi yang belum bersertifikat SKKNI. Dari jumlah koperasi yang mencapai 1.337, hanya 210 orang yang berkompeten. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

RINGSEK: Salah satu motor yang terlibat kecelakaan di Jalan Raya Lingkar Barat, Taman Pinang Indah (TPI), Kecamatan Kota Sidoarjo, Rabu (19/10), mengalami kerusakan cukup parah.

Dua Pelaku Pencabulan Dituntut 14 dan 13 Tahun Penjara SIDOARJO (BM) – Dua warga Dusun Janganasem, Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Sokeh (45) dan Jalaluddin Suyuti (21), dituntut masing-masing 14 tahun dan 13 tahun penjara dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Rabu (19/10). Keduanya dituntut bersalah lantaran terbukti melanggar pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Dalam sidang tuntutan itu, berkas kedua terdakwa dijadikan dua. Yakni, untuk terdakwa Sokeh tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Gita Ratih Suminar. Sedangkan untuk terdakwa Jalaluddin Suyuti alias Udin dibacakan JPU, Luvy Widiastuti. “Kedua terdakwa memang dituntut berbeda. Karena terdakwa Sokeh mencabuli korban sebanyak 3 kali dan terdakwa Jalaluddin Suyuti mencabuli korban sebanyak sekali,” terang Kasi Pidum Kejari Sidoarjo, I Wayan Sumertayasa, mendampingi Kepala Kejari Sidoarjo, M Sunarto. Selain itu, kata mantan Kasi Pidum Kejari Banyuwangi ini, tuntutan terdakwa Jalaluddin Suyuti lebih ringan karena dalam persidangan sebelumnya, terdakwa mengaku bakal berani mempertanggungjawabkan perbuatannya yakni berjanji bakal menikahi korban. Sementara dalam sidang yang dipimpin, Ketua Majelis Hakim, Lie Sonny memberikan waktu kepada kedua terdakwa untuk berkoordinasi dengan tim penasehat hukumnya untuk berdiskusi soal pembelaan (pledoi). Rencananya, mereka akan membuat pembelaaan (pledoi) dalam sidang selanjutnya dengan pembelaan masingmasing. (cls/udi)

FOTO: BM/MUCHLIS

TERDAKWA PENCABULAN: Dua terdakwsa pelaku pencabulan di Desa Trompoasri saat meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berita Metro 20 Oktober 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you