Issuu on Google+

02 POLHUKAM

berita metro

www.beritametro.co.id

JUMAT, 13 JANUARI 2017

Titik Terluar NKRI Berpotensi Besar untuk Tumbuh

KILAS

Presiden Instruksikan Pemerataan TNI JAKARTA (BM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin ada pemerataan pasukan TNI yang berada di berbagai titik terluar Indonesia. “Sebagai negara kepulauan dan rentang geografis yang sangat luas, saya melihat saat ini penempatan gelar pasukan TNI di titik paling utara sebelah timur, di titik utara sebelah barat, di titik selatan bagian timur, di titik selatan bagian barat masih kurang,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas (ratas) tentang sinkronisasi gelar TNI dengan pembangunan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/1). “Padahal titik-titik tersebut bukan hanya wilayah terluar terdepan dari NKRI, tapi juga wilayah yang sangat potensial untuk tumbuh menjadi pusat-pusat penggerak ekonomi nasional, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Presiden. Presiden ingin ada penataan gelar pasukan TNI untuk membangun postur pertahanan negara yang kuat sehingga dapat mengatasi semua ancaman terhadap kedaulatan negara. “Untuk itu, saya minta agar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi bersifat Jawasentris, tapi harus Indonesiasentris,” tegas Presiden. Dalam dua tahun terakhir, menurut Presiden, pemerintah fokus untuk mempercepat membangun pinggiran, membangun kawasan timur, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia sehingga pembangunan dilakukan lebih merata sehingga mengatasi kesenjangan antara wilayah terutama kawasan barat dan kawasan timur Indonesia. “Saya yakin dengan pemerataan wilayah, maka wilayah-wilayah di daerah pinggiran seperti Kepulauan Natuna di bagian barat, Kepulauan Miangas di utara, Biak Merauke di timur, sampai

TNI SETIA MENJAGA NKRI. Walau pos perbatasan sungai kaca Nunukan ini nyaris ambruk, prajurit TNI tetap setia menjaga titik terluar Indonesia demi keutuhan NKRI. Presiden Jokowi sudah menginstruksikan perbaikan menyeluruh pos-pos perbatasan dan melakukan pemerataan TNI di wilayah terluar.

Pulau Rote dan sekitarnya di bagian selatan akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru, sentra-sentra pertumbuhan ekonomi,” jelas Presiden. Presiden pun meminta agar TNI lebih siap dalam menghadapi corak peperangan masa depan. “TNI harus lebih siap menghadapi corak peperangan masa depan di tengah kondisi geografis khas negara kita yaitu sebagai negara kepulauan dan rakyat di pinggiran merasakan ada negara sehingga merasa semakin bermartabat serta semakin bangga sebagai warga Indonesia,” tegas Presiden. Menurut majalah Forbes, saat ini Indonesia memiliki jumlah tentara aktif

yang mencapai 676.500 orang, dengan anggaran yang digunakan untuk belanja militer sebesar 7,6 miliar dolar AS. Sedangkan jumlah personel aktif yang siap bertugas di garis depan pada 2015 adalah sebanyak 476 ribu orang. Atensi Penuh Seusai ratas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan rapat terbatas tersebut membahas mengenai sinkronisasi gelar TNI dengan pembangunan nasional. “Presiden memberikan atensi penuh agar ini bisa diwujudkan dalam era pemerintahan beliau, sehingga negara yang seluas ini tidak bisa dijaga hanya dari

Jawa,” tambah Pramono. Presiden menilai pentingnya pemerataan pembangunan sehingga mengatasi kesenjangan antarwilayah, terutama kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, misalnya, di daerah pinggiran seperti Kepulauan Natuna di bagian barat, Kepulauan Miangas di utara, Biak Merauke di timur, sampai Pulau Rote. “Perlu ada tempat-tempat yang kemudian memperkuat dan sekaligus juga ada semacam untuk menjaga kebhinekaan, karena TNI kalau ditugaskan di mana saja kan gampang menikah dengan gadis setempat dan itu hal yang sangat baik agar supaya tidak terlalu Jawa sentris,” ungkap Pramono. Menurut Pramono, Presiden Joko Widodo memberikan waktu satu bulan untuk mendetailkan rencana tersebut. “Ratas tadi mengenai paparan ke depan, dalam konteks penempatan pos-pos baru TNI, termasuk hal yang berkaitan dengan ancaman-ancaman ke depan,” kata Juru Bicara Presiden Johan Budi, menambahkan. Namun, konsep itu belum matang karena terkait dengan pembiayaan. “Konsep tersebut bisa langsung disimpulkan, nanti dimatangkan, termasuk soal pembiayaan karena sebenarnya konsep yang terjadi saat ini adalah warisan konsep pemerintahan terdahulu, termasuk titik-titik peninggalan zaman Belanda,” tambah Johan. Ratas tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.(del/ant/nii)

Kepala BNN Budi Waseso

Makanan Anak Campur Narkoba

Kasus Ratu Atut, Kejagung Dipraperadilankan JAKARTA (BM) - Kejaksaan Agung digugat praperadilan oleh LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akibat hingga kini lembaga itu belum menyeret eks Gubernur Banten Ratu Atut dalam kasus korupsi dana Bansos dan Hibah Pemprov Banten. “Kami telah mendaftarkan gugatan praperadilan itu kepada PN Jaksel,” kata Koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman, di Jakarta, Kamis (12/1). Padahal dalam perkara itu, lanjutnya, Zaenal Muttaqin terdakwa kasus tersebut telah divonis bersalah dan dalam dakwaannya menyebutkan nama Ratu Atut terkait kepentingan penggunaan dana untuk Pilkada Banten dengan calon Petahana Atut Chosiyah. Namun sampai

sekarang, Kejaksaan belum juga memeriksa Ratu Atut Chosiyah. Karena itu, MAKI mendesak agar KPK segera mengambil alih berkas perkara dana Bansos Ratu Atut dari Kejagung serta segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. “Kami mendesak KPK ambil alih kasus Ratu Atut itu,” katanya. Menurut dia, dengan disebutnya nama Ratu Atut dalam persidangan, maka sudah layak Kejagung menjadikan mantan Gubernur Banten itu sebagai tersangka. “Sehingga haruslah dinyatakan sikap Kejagung saat ini sebagai bentuk Penghentian Penyidikan Perkara Korupsi Dana Hibah dan Bansos Banten dengan tersangka Atut Chosiyah,” katanya. Hal senada dengan temuan

Ratu Atut Chosiyah

Indonesia Corruption Watch (ICW ), dari sisi penyerapan anggaran, program hibah dan bantuan sosial di era Ratu Atut, tergolong sangat cepat realisasinya. Misal, dalam hitungan bulan, dari total anggaran Rp 340,4 miliar, sebanyak Rp 207

miliar atau 60,8 persen sudah direalisasikan. Sedangkan dana bantuan sosial, dari total anggaran Rp 51 miliar, sebesar Rp 49,8 miliar atau 97,7 persen sudah disalurkan. “Sangat cepat jika dibandingkan programprogram pemerintah yang umumnya sangat buruk dalam proses serapan,” ujar koordiantor ICW Ade Irawan. Bahkan, sebagian besar lembaga penerima dana tersebut tidak ada. Dari data ICW, lembaga yang jelas dan memiliki nama dan alamat sebagai penerima dana itu hanya berjumlah 30 lembaga. Sedangkan sisanya tidak jelas. ICW menemukan bukti bahwa dana hibah itu selain ke lembaga-lembaga fiktif juga mengalir kepada orang-

orang terdekat Atut. Ade menambahkan, jika bicara korupsi, apalagi dilakukan oleh pejabat publik yang memiliki kekuasaan politik dinasti, bukan cuma bicara soal kerugian negara. Namun, lebih parah lagi korupsi yang dilakukan oleh keluarga Atut, jelas merugikan warga Banten. “Korupsi jelas merugikan warga negara, dalam kasus Wawan, tentu saja merugikan warga Banten,” tegas Ade. Ade mengingatkan, masyarakat Banten harus melawan korupsi. Kenapa keluarga Atut maju terus di Pilkada Banten, karena akses terhadap sumber daya akan lebih mudah ketika berkuasa. Apalagi keluarga Atut kan keluarga pengusaha,” ujarnya. (riz/ant/nii)

Otak Komplotan Perampok Ditembak Mati JAKARTA (BM) - Anggota Polda Metro Jaya menembak mati seorang otak komplotan perampokan spesialis uang setoran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bernama Bulkuk. “Komplotan ini terakhir beraksi di SPBU Jalan Hankam Jatiwarna Bekasi Jawa Barat pada 3 Januari 2016,” kata Kepala Unit IV, Subdirektorat Reserse Mobile, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Teuku Arsya Khadafi, di Jakarta Kamis. Selain Bulkuk, polisi meringkus Solmet Hidayat, Saeni, sedangkan seorang

tersangka lainnya Ismail dan Kocor masih dalam pengejaran. Arsya menuturkan para pelaku merampok uang SPBU yang akan disetorkan korban Agus Nurjaman menumpang sepeda motor ke bank. Saat di perjalanan para pelaku mencegat kemudian menyerang korban menggunakan senjata tajam, serta mengambil uang Rp300 juta. “Korban mengalami luka kritis karena diserang pelaku menggunakan senjata tajam,” ujar Arsya. Berdasarkan penyelidikan, polisi mengidentifikasi tersangka bernama

Bulguk, Solmet Hidayat, Ismail dan Kocor, serta Saeni yang diduga telah tiga kali beraksi merampok uang SPBU. Petugas menembak Bulguk yang ditangkap di Surabaya Jawa Timur karena melakukan perlawanan saat diminta menunjukkan komplotannya. Petugas juga menangkap Solmet dan Saeni di Lagoa Jakarta Utara, sedangkan dua pelaku lainnya Kocor dan Ismail masih buron. Arsya mengungkapkan Bulguk berperan sebagai pemimpin komplotan, Solmet dan Kocor menjadi eksekutor.

Sementara tersangka Saeni mensurvei dan pemberi informasi kepada eksekutor, serta Ismail sebagai joki sepeda motor. Tersangka Saeni mendapatkan jatah Rp 40 juta, sedangkan sisanya dibagi rata kepada empat pelaku lainnya. Polisi menyita barang bukti uang sisa perampokan senilai Rp1,5 juta, satu unit sepeda motor, perhiasan emas dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Tersangka dikenakan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan ancaman penjara maksimal sembilan tahun. (tar/ant/nii)

DENPASAR (BM) - Badan Narkotika Nasional menemukan lima kasus makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anak-anak TK telah dicampur atau terkontaminasi narkoba. “Dari hasil penemuan dan juga laporan dari masyarakat, anak-anak TK terkontaminasi melalui makanan dan minuman dan ternyata mereka tidak perlu membayar,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso, di Denpasar, Kamis. Modusnya, ujar dia, ternyata warung-warung di sekitar sekolah TK tersebut dibiayai oleh sindikat jaringan narkoba untuk memberikan campuran pada berbagai makanan dan minuman yang dijual. “Tujuannya tentu agar anak-anak itu akan ‘addict’ (kecanduan), begitu addict maka akan menjadi pangsa pasar berikutnya,” ucapnya di sela-sela acara pengukuhan relawan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) itu. Menurut Budi Waseso, sengaja anak-anak dijadikan ajang peredaran narkoba oleh sindikat narkoba karena mereka tahu bahwa para pengguna sekarang ini akan pupus untuk beberapa tahun ke depan. Bahkan, di kalangan mereka menggunakan sandi regenerasi pasar. Namun, dia enggan untuk merinci tempat-tempat ditemukan kasus anak TK tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. “Di Bali belum ditemukan, tetapi di beberapa daerah sudah, karena ada laporan dan kami dalami,” ucapnya sembari tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di Bali karena hal tersebut merupakan komitmen para sindikat untuk mempertahankan pangsa pasar. Di sisi lain, BudiWaseso mengatakan peredaran uang dalam bisnis narkoba di Indonesia sangat besar. Dari beribu-ribu ton narkoba yang beredar, setidaknya dalam satu tahun belanja narkotika mencapai Rp72 triliun. Hal itu, menurut dia, jika dirata-ratakan dalam satu jaringan sindikat, uang yang berputar Rp1 triliun. Namun, berdasarkan penyelidikan terhadap salah satu jaringan, ada yang dalam waktu tiga bulan menghasilkan Rp1,3 triliun. (nil/ant/nii)

KPK Dikritisi Soal TPPU JAKARTA (BM) - Mantan Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV, Yenti Garnasih, mempertanyakan tindak lanjut kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil tindak pidana korupsi yang jarang dilakukan KPK. “Jangan puas dengan banyak Operasi Tangkap Tangan (OTT). OTT memang harus dituntaskan semuanya dan kami sampaikan bahwa yang lain dari OTT adalah bagaimana TPPU-nya kok jarang,” kata Yenti di gedung KPK, Jakarta, Kamis. Selain Yenti, ada empat mantan Pansel KPK yang melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, yaitu Diani Sadiawati, Enni Nurbaningsih, Harkristuti Harkrisnowo, dan Natalia Subagyo. Ia pun mengacu pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. “Apabila ada tindak pidana korupsi maka TPPU-nya sekaligus bisa dituntut. Kan masih kurang, penindakan korupsi jalan baru TPPUnya. Padahal penegakan korupsi itu kan bukan hanya berharap di penjaranya seseorang tetapi bagaimana orang itu dirampas lagi uangnya, uang hasil korupsinya untuk dikembalikan ke negara atau yang berhak, mestinya seperti itu,” tuturnya. Menurutnya dalam pertemuan itu, pimpinan KPK berjanji akan segera menerapkan TPPU dengan cara yang seideal mungkin dan sesegera mungkin sejak awal. “Bukan korupsi selesai baru TPPU-nya kan, seperti kasus M Nazaruddin (mantan Bendara Umum Partai Demokrat) jalan dulu tindak pidana korupsinya baru TTPU-nya,” ujarnya. Sembilan wanita menjadi anggota Pansel KPK untuk menjaring pimpinan KPK jilid IV, masing-masing Destry Damayanti (Ketua), Enny Nurbaningsih, Harkristuti Haskrisnowo, Betti Alisjahbana, Yenti Garnasih, Supra Wimbarti, Natalia Subagio, Diani Sadiawati, dan Meuthia Ganie-Rochman. (mar/ant/nii)

Menelisik Kesaksian Para Saksi Pelapor Sidang Ahok

Pakar: Unsur Politis Sangat Kuat Mencuat Perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, sudah memasuki sidang kelima. Dalam dua sidang terakhir, Jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi pelapor, di antaranyaNovel Chaidir Bamukmin, Muchsin Alatas, Gus Joy, Syamsu Hilal, dan Irena Handono. Bagaimana kesaksian para pelapor itu di mata pakar hukum? Adalah Andi Syafrani, pakar Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang menelisik kesaksian para saksi pelapor dalam dua sidang terakhir itu. Andi Syafrani menilai keterangan sejumlah saksi pelapor itu masih jauh memenuhi unsur aspek pembuktian dan kredibilitas. “Dari keterangan saksi yang ada, unsur politis dalam kasus

ini mencuat dan tercium kuat sekali. Apalagi tidak ada satu pun orang dari Kepulauan Seribu yang ikut sebagai pelapor,” kata Andi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis. Bahkan, kata Andi, warga di Kepulauan Seribu justru merasa tidak ada masalah dengan pidato Ahok karena seharusnya warga dari Kepulauan Seribu yang pertama kali merasa ke-

DUGAAN PENISTAAN AGAMA. Sidang perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok sudah berlangsung lima kali dengan agenda pemeriksaan para saksi pelapor.

beratan dengan pernyataan Ahok. “Locus delictie (tempat kejadian) kasus ini kan berawal di Kepulauan Seribu, tetapi warga di sana merasa tidak

ada yang salah dengan ucapan Ahok. Ini pertanda saksi-saksi yang dihadirkan itu tidak berbobot,” tuturnya. Meski kualitas kesaksian

diragukan, Andi menyatakan majelis hakim tidak bisa serta merta memerintahkan JPU untuk menghentikan kasus ini. “Hakim tidak dapat menghentikan kasus dalam pemeriksaan kecuali melalui putusan,” ujarnya. Oleh karena itu, kata dia, saat ini merupakan kesempatan bagi JPU untuk membuktikan dakwaan. Apalagi, hakim akan tetap mendengarkan saksi-saksi yang diajukan JPU meskipun bobot kesaksiannya sangat rendah. “Nanti juga akan diberikan kesempatan kepada Ahok sebagai terdakwa untuk membela diri dengan bukti-bukti yang disiapkan,” kata Andi. Lebih lanjut ia mengatakan proses hukum kasus ini akan terus berlanjut hingga masingmasing pihak merasa sudah

cukup untuk membuktikan posisi masing-masing. Kendati demikian, diakuinya jika proses ini pasti akan menyedot energi dan emosi. “Tetapi yang paling penting adalah rasionalitas dalam pembuktian yang meyakinkan hakim yang nanti akan jadi pertimbangan,” tambahnya. Soal apakah tidak men”down grade” wibawa lembaga peradilan jika menyidangkan perkara berdasarkan kesaksian palsu, Andi menilai pengadilan tidak punya kepentingan terhadap situasi persidangan. “Pengadilan hanya menilai kebenaran dari bukti yang ada. Kalau memang saksi atau bukti tidak kuat apalagi palsu, maka hakim tentu harus menegakkan kebenaran dan itu hanya melalui putusan setelah proses

berakhir,” tuturnya. Ia pun menyatakan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dapat dijerat oleh hukum yang ada melalui proses terpisah. “Publik juga pasti memberikan penilaian terhadap jalannya persidangan yang ada melalui pemberitaan media massa. Meskipun hakim tidak boleh dipengaruhi opini publik tetapi kebenaran dan rasionalitas sama posisinya, baik di dalam maupun di luar persidangan,” kata Andi. Saksi pelapor yang telah dihadirkandalampersidanganAhok antara lain Novel Chaidir Hasan, Gus Joy Setiawan, Muchsin alias HabibMuchsinAlatas,SyamsuHilal, Pedri Kasman, Irena Handono, Muhammad Burhanuddin, dan Willyuddin Abdul Rasyid Dhani. (ben/ant/nii)


Berto 1301 02