Page 6

6

GELIAT KAYONG UTARA



padah bertuah

Dukung Upaya Pemerintah Majukan Pendidikan SUKADANA. Sosialisasi Ujian Nasional yang dilaksanakan Bupati Kayong Utara di setiap kecamatan yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu, dinilai Kepala SMP Negeri 4 Durian Sebatang Kecamatan Seponti sangat pantas mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama para dewan guru, masyarakat, dan orangtua murid. Disadari bersama Kayong Utara sebagai kabupaten dengan sumber daya manusia yang tergolong masih rendah, tentunya menjadikan daerah ini tertinggal. Maka, tidak heran bilamana Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid sangat konsen terhadap dunia pendidikan, katanya belum lama ini. Apalagi, imbuhnya, menghadapi Ujian Nasional ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengukur pencapaian standard kompetensi lulusan peserta didik secara nasional. Sebagai hasil dari proses pembelajaran dan sekaligus untuk memetakan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada tingkat sekolah dan daerah. Oleh karena itu, upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara untuk memajukan dunia pendidikan perlu mendapat dukungan semua pihak. Terlebih para orangtua murid sangat diharapkan dukungan dan partisipasinya, sehingga timbul kesadaran akan pentingnya kebutuhan pendidikan. Waktu belajar bagi anak-anak di sekolah tentunya terbatas. Maka, selebihnya merupakan tanggungjawab orangtua melakukan perhatian dan pembinaan terhadap proses belajarnya. Pengawasan terhadap akitifitas keseharian anak-anak perlu ditingkatkan. Arahkan kegiatan anak-anak kita kepada hal-hal yang positif dan bersifat mendidik, paparnya. Begitu pula halnya dengan para dewan guru, di mana Bupati Kayong Utara sangat menekankan agar para pahlawan tanpa tanda jasa ini dapat terus meningkatkan profesionalisme mengajarnya. Jadi, pada dasarnya sosialisasi menghadapi Ujian Nasional, memang sangat perlu dilakukan. Karena, perhatian, dukungan dan motivasi yang diberikan seorang Kepala Daerah akan memberi arti tersendiri bagi para dewan guru dan orang tua murid. Maka, mari kita bangun komitmen bersama, untuk membangun Kayong Utara menjadi kabupaten yang maju dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kupasnya. (lud)

Kamis, 23 Februari 2012

Seorang Cakades Miliki NIK KK dan KTP Beda

DAFTAR NAMA CAKADES HARAPAN MULIA

No 1 2 3 4 5

Hasil Pilkades Harapan Mulia Diprotes SUKADANA. Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Harapan Mulia, Kecamatan Simpang Hilir telah selesai digelar pada 19 Februari lalu. Hanya saja, hasil Pilkades tersebut menyisakan protes oleh salah satu kandidat karena dinilai cacat hukum. Kami menemukan adanya indikasi manipulasi data dalam Pilkades ini. Untuk itu, kami merasa keberatan dengan hasil Pilkades ini karena bertentangan dengan aturan, kata Sumardi didampingi sejumlah warga kepada Equator di Harapan Mulia, Rabu (22/2). Sumardi merupakan salah satu kandidat yang ikut menjadi calon

kepala desa (Cakades) Harapan Mulia masa khidmat 2012-2017. Dalam pemilihan, warga asal Dusun Mentubang ini mendapat dukungan 279 suara atau berada di urutan ketiga. Dukungan terbanyak didapat M Tarmizi dengan 294 dan hanya selisih tujuh suara dengan Zainal Arifin yang berada di urutan kedua. Sedangkan, Zulkarnaen dan Zainal Abidin masing-masing berada di urutan ke empat dan lima. Dikatakan Sumardi, terdapat kejanggalan terhadap berkas yang menjadi syarat pendaftaran oleh salah satu kandidat yang maju atas nama Zainal Abidin. Pasalnya, NIK Kartu Keluarga (KK)

dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan tidak sama. NIK KK dan KTP bisa beda seharusnya kan sama. Pada KK Zainal Abidin yang tercatat sebagai warga RT/RW 006/002 Dusun Rantau Panjang, Desa Harapan Mulia memiliki NIK dengan angka 6111011701730001 sedangkan pada KTP tertulis 6111021701730001, jelas Sumardi. Sumardi menduga, Zainal Abidin yang ikut dalam Pilkades Harapan Mulia bukan warga setempat melainkan warga desa tetangga atau Desa Rantau Panjang. Hal ini, dikatakan dia, dibuktikan dengan adanya KK atas nama Zainal Abidin yang beralamat RT/

Nama M Tarmizi Zainal Arifin Sumardi Zulkarnaen Zainal Abidin

RW 031/008, Dusun Siput, Desa Rantau Panjang yang diperkuat dengan bukti tanda tangan oleh yang bersangkutan. Disebutkan, KK Zainal Abidin sebagai warga Harapan Mulia baru dikeluarkan pada 15 September 2011. Artinya, baru terbit jelang proses pelaksanaan Pilkades. Kalaulah pindah desa, tentu harus ada surat keterangan dari desa bersangkutan. Karena jika tidak ada tentu tidak bisa membuat KTP, dan ini juga penting untuk menghindari KTP ganda, jelasnya. Karena menilai hasil Pilkades cacat hukum, Sumardi mengaku akan melaporkan hal ini ke Bupati

Suara 294 287 279 196

Kayong Utara secara tertulis. Selain itu, tebusan juga disampaikan ke DPRD KKU, Inspektorat, BPMPDPKB, Camat Sukadana dan Desa Harapan Mulia. Terpisah Sekretaris BPMPDPKB KKU, Drs Masdar mengaku telah menerima hasil Pilkades Harapan Mulia. Hanya saja, pihaknya belum mendapat laporan keberatan dari pihak manapun terkait hasil Pilkades dimaksud. Kalau memang ada keberatan silakan sampaikan, dan aturan mana yang dilanggar. Kita akan lihat jika memang pelaksanaannya bertentangan dengan aturan yang berlaku, ucapnya. (lud)

Komda Lansia 2012-2017 Dikukuhkan SUKADANA. Sebanyak 22 Pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Kabupaten Kayong Utara untuk masa jabatan 2012-2017 secara resmi dikukuhkan oleh Bupati Kayong Utara, H. Hildi Hamid, Rabu (22/2). Kepengurusan Komda Lansia KKU ini diketuai Wakil Bupati Kayong Utara, Ir H Muhammad Said. Pengukuhan Komda Lansia

Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid memberikan ucapan selamat kepada Pengurus Komda Lansia KKU yang telah dilantik dengan diikuti Pengurus Komda Lansia Provinsi Kalbar, Sekda dan sejumlah Kepala SKPD, Rabu (22/2). KAMIRILUDDIN/EQUATOR

KKU yang berlangsung di Gedung Balai Praja Kantor Bupati Kayong Utara ini, dihadiri Ketua Komda Lansia Provinsi Kalimantan Barat, Bapak H. Suharso SSos SH dengan didampingi Drs H Ahmad Saleh. Bupati Kayong Utara dalam sambutannya mengatakan upaya peningkatan kesehatan sosial lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia), secara singkat disampaikan Bupati Kayong Utara bahwa pelayanan keagamaan dan mental spiritual dimaksud, untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan agama yang dianut oleh Lansia tersebut. Pelayanan keagamaan dan spiritual diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan, meliputi bimbingan beragama dan pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia. Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yaitu meliputi pelayanan penyembuhan kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan, upaya penyembuhan (Kuratif ) yang diperluas dengan Geriatrik/Gerontologik dan penyembuhan rawat lanjut usia yang menderita penyakit kronis serta memberikan keringanan pengobatan kepada Lansia yang tidak mampu. Memberikan kesempatan kerja kepada Lansia dengan memberikan peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian pada sektor formal, dan non

formal baik lembaga organisasi, perseorangan maupun lembaga pemerintah dengan tetap mempertahankan kondisi fisik, keterampilan atau keahlian, pendidikan formasi yang tersedia bidang usaha dan lain sebagainya. Pelayanan di bidang pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan Lansia untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian keterampilan, kemampuan dan pengalaman lanjut usia sesuai potensi yang dimiliki. Kemudahan dalam menggunakan fasilitas sarana dan prasarana merupakan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia pada sarana dan prasarana umum dimaksudkan, untuk menciptakan keadaan aman dan lingkungan yang lebih menunjang dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pelayanan bagi

lanjut usia tersebut seperti pelayanan informasi, pelayanan administrasi, fasilitas biaya yang wajar rekreasi dan wisata. Memberikan kemudahan dalam layanan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi Lansia dan dilaksanakan melalui penyuluhan dan konsultasi hukum dan bantuan hukum di luar atau di dalam pengadilan. Pemberian bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu baik dibentuk material maupun finansial. Komda Lansia Kabupaten Kayong Utara yang baru kita bentuk yang keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait yang mempunyai tugas pokok fungsi yang berhubungan dengan Peningkatan Kesejahteraan Lansia di atas mempunyai tugas untuk mengimplementasikan ke dalam program kegiatan Dinas/Instansi sesuai Tupoksi masing-masing. (lud)

SAMBUNGAN Sapi di Kebun ................................................................................................................. dari halaman 1 KPK Diminta ......................................................................dari halaman 1 KUD, sedangkan pihak perusahaan diwakili manajer. Dalam perjanjian disebutkan, bahwa pengadaan bibit dibiayai perusahaan. Pemeliharaan sapi ditempatkan pada dua lokasi yaitu di lahan Junaedi pada Afdeling I dan lokasi lainya di Gasing. Hingga 2011 yang pesat perkembangannya adalah kelompok Sakti. Stok awal betina 6 ekor dan jantan 8 ekor, akhir tahun ada penambahan lahir 2 ekor. Sakata dari stok awal 5 ekor belum berkembang karena ada pertukaran jantan. Dari jumlah ini yang kita catat hanya sampai Desember

2011. Kita belum cek apakah ada kelahiran baru. Biasanya tiga bulan sekali baru kita cek perkembangannya, jelas Edy. Menurutnya, untuk menjaga kesinambungan, ternak yang tidak produktif atau tua akan dijual untuk diganti bibit yang baru. Jualnya saat lebaran atau hari raya kurban, kepada kelompok atau karyawan dengan cara patungan, tambahnya. Uwet, asisten khusus yang menanggani perternak sapi di PTPN 13 Ngabang mengatakan, untuk pakan selain dari pelepah sawit juga rum-

DEALER RESMI SEP DEALER AMAN

EDA MOTOR HONDA DAN TERPERCAYA

PNS A T FIES DP

Pr oses CEPAT, MUDAH & MURAH

* 800rb ANGS * 465rb

IDEAL MOTOR Jl. Sisingamangaraja No. 54-56 PONTIANAK Telp. (0561) 736149, 730856

DP

TER TUKAR IMA TAMB AH

750*rb

ANGS

475*rb

*Syarat & ketentuan berlaku

- PENJUALAN - BENGKEL RESMI - SPARE PARTS ASLI

put jenis King Grass, Taiwan Grass dan rumput Bengala yang ditanam sendiri. Lokasi tanaman rumput ada di rumah saya. Bagi kelompok yang ingin memberi makan tambahan mereka bisa datang. Selain itu, lokasi penanaman rumput juga tersebar di beberapa tempat di perakarangan rumah pak Jong, pak Ahit, pak Saliman dan pak Ganjur, kata Uwet. Tersebarnya tempat penanaman rumput agar para petani dapat belajar untuk menbudidayakan makan ternak di perkarangan mereka. Belum Paham Terkait rencana integrasi peternakan sapi dengan perkebunan sawit ternyata sampai saat ini di Kabupaten Ketapang yang ratusan ribu hektar perkebunan sawitnya, masih belum terealisasi. PT Sinar Mas, salah satu perkebunan besar, mengaku belum ada sosialisasi dari pemerintah. Sehingga pihak perusaan perkebunan masih belum mengetahui teknis pelaksanaan sistem tumpang sari itu. Memang kita ada dengar itu (sistem tumpang sari, red). Tapi sampai saat ini kita nggak tahu seperti apa mekanisme dan teknisnya. Pemerintah juga belum ada sosialisasi, kata Hermanto, perwakilan PT Sinar Mas Ketapang kepada Equator kemarin. Dikatakannya harus ada koordinasi lebih dulu sebelum melakukan sistem tumpang sari tersebut, antara pihak perusahaan dan pemerintah.

Pr oper ty Sup e r m a r k e t

Informasi Penjualan Hub : 085387049191

Pada prinsipnya kata dia, perusahaan mendukung apapun kegiatan yang bertujuan untuk masyarakat. Tapi kita juga kan harus lihat dulu. Kalau pohon sawitnya masih muda, mungkin tidak bisa dengan sistem tumpang sari. Bisa-bisa pohon sawitnya habis di makan sapi, tuturnya tanpa mau berkomentar lebih lanjut. Syamsu Akhyar menjelaskan yang dimaksud Kadis Peternakan Kalbar, Abdul Manaf Mustafa, soal bantuan sapi adala pengadaan yang bersumber dari APBD Ketapang tahun 2012. Paling lambat akan direalisasikan sebelum Idul Fitri. Sekarang ini kita sedang melakukan persiapan, kemungkinan proses lelangnya akan dilaksanakan pada bulan Februari ataupun Maret, sedangkan penyalurannya kita upayakan sebelum lebaran mendatang, jelasnya. Dikatakannya Dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Ketapang mengalokasikan dana sebesar Rp 14 Milyar lebih, untuk bantuan ternak kepada masyarakat. Dana tersebut bersumber dari APBD 2012. Besaran anggaran tersebut, lebih besar jika dibandingkan pada tahun 2011 lalu yang hanya Rp 6,7 milyar lebih. Samsyu mengatakan, bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat di 20 Kecamatan di Kabupaten Ketapang tersebut, berupa kerbau, sapi, kambing, babi, itik, ayam serta obat-obatan. (tar/KiA)

tepuk tangan ratusan undangan. Narasumber KPK, Guntur Kusmeiyano selaku Kepala Satuan Tugas Sosialisasi KPK, hanya tersenyum. Menjawab beberapa pertanyaan, dia menjelaskan bahwa selama ini KPK tidak hanya menangani kasus korupsi di kalangan wakil rakyat. Namun, ada kalanya dalam pengusutan suatu perkara, ternyata terkait juga dengan oknum legislatif. Perihal antisipasi korupsi bidang politik, KPK hanya dapat berbuat sesuai dengan kewenangannya yang terbatas. KPK tidak dapat berbuat banyak saat pencalonan legislatif. Dulu, setiap calon legislatif wajib untuk melaporkan harta kekayaannya, sekarang tidak lagi. Tapi kita belum tahu ke depannya, karena saat ini UU pemilu masih dibahas di DPR, jelas Guntur. Pada kesempatan itu, dirinya mengungkapkan jumlah para wakil rakyat di senayan yang sedang ditangani pihaknya. Misalnya ada kasus pengadaan barang yang bukan oleh legislatif. Tetapi ujung-ujungnya ke legislatif juga. Sekarang KPK sudah menangani kasus yang melibatkan 47 anggota DPR RI. Meski hanya sekian persen dari total anggota DPR RI, tapi ini¥lah yang jadi sorotan masyarakat, ungkap Guntur. Dalam upaya pencegahan, tindak pidana korupsi di kalangan wakil rakyat. Dia mengatakan, KPK sudah melaksanakan workshop terkait penguatan kapasitas DPRD di berbagai daerah sejak 2006 lalu. Pada 2010-2011, KPK juga sudah melaksanakan

workshop untuk penguatan kapasitas di tiap fraksi di DPR RI. Hal-hal seperti ini masih terus dilakukan. Mengenai biaya politik yang dianggap begitu besar, Guntur tidak berkomentar terlalu jauh. Menurutnya, setiap parpol ada biaya pembinaan dan iuran bagi anggota partainya. Ini sulit dihilangkan di negara yang masih transisi demokrasi seperti Indonesia. Di negara-negara demokratis kondisi ini tidak ditemukan. Indeks Korupsi Seminar tentang optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi melalui peningkatan pelayanan publik, diselenggarakan Pemkot Pontianak berkerjasama dengan KPK. Acara dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Kota, aparat penegak hukum, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kota Pontianak. Walikota Pontianak, H Sutarmidji SH Mhum, mengatakan seminar ini digelar untuk menyadarkan bahwa pencegahan korupsi melalui upaya-upaya perbaikan pelayanan publik. Saya yakin Kota Pontianak bisa menjadi kota percontohan untuk zona integritas pemberantasan korupsi. Karena selama ini kita sudah banyak melakukannya di jajaran Pemkot Pontianak, dari segi perbaikan pelayanan pablik dan seluruh sektor. Nah, dulu kita 10 yang terjelek sekarang ini kita menjadi 10 yang terbaik dalam waktu tiga tahun, tutur Sutarmidji, kepada wartawan, kemarin. Menurutnya, indeks peresepsi korupsi di Kota Pontianak

mencapai 5,54 persen. Dengan kenaikan yang sangat pesat dari 2,8 persen. Ini menunjukan bahwa kinerja Pemkot Pontianak sudah sangat baik. Pencegahan kebocoran anggaran, untuk sektor-sektor selama ini sering menjadi sorotan, seperti bansos dan perjalanan dinas itu sudah tertata dengan baik. Pernah ketika volume APBD hanya Rp500 miliar dan Bansos 48 miliyar. Inikan sesuatu hal yang tidak benar. Nah, sekarang dengan APBD Rp1 triliun dan Bansos cuma 18 milir digunakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti perbaikan rumah layak huni, pendampingan PNPM, pembanggunan masjid, dan sebagainya, katanya. Sutarmidji juga mengatakan seperti perjalanan dinas dari tujuh miliyar, lima miliyar dan sekarang turun manjadi empat miliar. Ini terus kita tekankan karena kalau tidak penting tidak perlu kita masukan, ujarnya. Kasatgas Sosialisasi Masyarakat KPK, Guntur Kusmeiyano, mengatakan zona integritas merupakan wujud penerapan usaha-usaha nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan peningkatan kualitas sistem kelembagaan dan SDM dalam rangka penguatan komitmen antikorupsi. Sayangnya, usai seminar, Guntur tidak bisa menjawab pertanyaan wartawan, mengapa KPK tidak mampu menangani kasus-kasus dugaan korupsi di Kalbar. Apakah sudah dilobi? Itu bukan kapasitas saya, elaknya. (jul/hak)

DIJUAL

DIJUAL

DIJUAL

DIJUAL

DIJUAL

Jalan Dr Wahidin pinggir jalan. Lebar 22 m, panjang 30 m. Harga Rp 2,5 Miliar nego.

Jalan Suwignyo Lebar 16 m panjang 50 m, harga Rp 2 miliar.

Tipe 54. Lebar tanah 9 m Panjang tanah 18 m. Ada kolam renang. Harga Rp 250 juta.

Tipe 54 Gang Alam Jaya Harga Rp 150 juta.

Di Jalan Pramuka, Harga Rp 140 juta. Luas tanah 9,5 m x 15 m. Fasilitas lengkap.

23 Februari 2012  

Harian Equator 23 Februari 2012

Advertisement