Issuu on Google+

Rabu, 6 Juni 2012 16 Rajab 1433 H 17 Lun Sie Gwee 2563 Eceran Rp 2.500,Terbit Pertama: 29 November 1998

Koran Utama di Kalbar http://www.equator-news.com

Tambul: Maju Untuk

MENANG TambulBarnabas Didukung 18 Parpol

PONTIANAK. Dengan langkah tegap wajah berseri dan semangat berkibar, pasangan Drs H Abang Tambul Husin dan Barnabas Simin datang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar diiringi 500 personil Tim Berkibar, Selasa (5/6) pukul 09.20. Pasangan nasionalis pemersatu Kalbar itu menyampaikan berkas pendaftaran sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar periode 20122017. Dengan irama santun dan tertib, pasangan yang low proďŹ l tersebut disambut Ketua KPU Kalbar AR Muzamil di ruang pendaftaran yang sudah bernuansa meriah. Pasangan berinisial TB (Tambul-Barnabas) meru

Halaman 6

Tambul Husin melambai tangan menyapa masyarakat saat menuju KPU untuk mendaftar sebagai calon Gubernur.

Kedua Tangan Tetap Terbuka Buat PPP PONTIANAK. Dengan masuknya pendaftaran pasangan Tambul-Barnabas ke KPU Kalbar kemarin, semakin jelas dukungan kepada pasangan nasionalis ini sangat plural. Bahkan, Ketua Tim Sukses Berkibar, Abul Ainen, tetap membuka pintu lebar-lebar dan tangan terbuka menyambut partai apa saja yang ingin bergabung mendukung pasangan pemersatu itu. Ketua KPU Kalb

Halaman 6

ar menerima pe

Dekranasda Suguhkan Kuliner Khas Kalbar PONTIANAK. Begitu banyak jenis makanan khas Kalbar yang digemari masyarakat Indonesia. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalbar berupaya memperkenalkan makanan khas Kalbar, agar dikenal masyarakat luas. Kita mempromosikan jenis makanan khas Kalbar, sekaligus memberikan kesempatan masyarakat membuka usaha makanan khas Kalbar. Inilah tujuan utama kami

menyuguhkan makanan khas Kalbar ini, ungkap Frederika Cornelis, Ketua Dekranasda Kalbar dalam acara Promosi dan Pengenalan Kuliner Kalbar di halaman Gedung Dekranasda, Senin (4/6). Makanan yang disuguhkan Dekranasda meliputi bubur pedas, kerupuk basah, lempok hingga kue khas Kabupaten Sambas, Lapis Legit. Tujuannya untuk memasyarakatkan beragam makanan tersebut.

Para pengurus Dekranasda mengaku kebanjiran permohonan dari pengusaha kuliner khas yang ingin memasarkan produknya di pusat kuliner Dekranasda Jalan A Yani. Banyak di antara permohonan tersebut yang terpaksa ditolak, karena keterbatasan tempat, ungkap Frederika. Untuk menyiasati banyaknya peminat, Dekranasda melakukan

Halaman 7

Menikmati jajanan khas Kalbar di halaman Dekranasda Kalbar, Senin (4/6).ISTIMEWA

ndaftaran Tambu

l-Barnabas maju

pada Pilgub 2012

.

Rumahkan 5000 Buruh

Bupati Panggil Pimpinan PT Harita KETAPANG. Bupati Ketapang Henrikus mengatakan perumahan karyawan PT Harita Prima Abdi Mineral dilakukan akibat terimbas Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 7/2012. Perusahaan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan Permen tersebut. Saya sudah panggil pimpinan perusahaan untuk tetap memenuhi hak-hak pekerja yang dirumahkan sementara ini, agar suasana tetap kondusif, ujar Henrikus. Bupati mengungkapkan daerah penghasil tak mendapatkan apapun dari ekspor mentah bahan tambang maupun mineral. Perusahaan pun, kata dia, bakal rugi jika terus-terus mengekspor bahan mentah lantaran harganya murah. Kalau ada pabrik pengolahan, selain daerah mendapat bagi hasil pajak ekspor, juga menyerap lapangan kerja untuk masyarakat, jelasnya. Bupati menjelaskan, selama perusahaan memenuhi kewajiban terhadap karyawan, tidak akan terjadi gejolak berarti. Satu sisi perusahaan juga, kata

dia, tidak mau rugi. Makanya mereka tetap akan membangun pabrik secepatnya di Kabupaten Ketapang. Seperti diketahui, sekitar 5000 buruh yang bekerja pada perusahaan pertambangan PT Harita di Kabupaten Ketapang, baik yang berada di Kecamatan Air Upas, Kendawangan, serta Kecamatankecamatan lain, dari jumlah tersebut 80 persen diantaranya sudah dirumahkan. Ketua Serikat Buruh Perusahaan Pertambangan PT Harita, Bustami, mengatakan ada sekitar 200 buruh yang sudah di PHK belum lama ini. Perusahaan akan merumahkan ribuan buruh selama tiga bulan kedepan, sampai ada keputusan pasti dari pemerintah terkait dikeluarkannya permen ESDM. Dalam jangka waktu tersebut para buruh ini hanya akan mendapatkan gaji pokok saja, ungkapnya Ia juga mempertanyakan kemampuan perusahaan, dengan tak beroperasi selama tiga bulan apakah mereka akan mampu

Halaman 6

Masyarakat Kembali Melepas Induk Arwana ke Danau Empangau

PT PLN (Persero) Area Pontianak

Melepas Arwana Melestarikan Habitat Danau

Injet-injet Semut Tambul: Maju Untuk Menang -- Mane ade yang maok kalah ye.

- Bang Meng

Harga Eceran :

Mempawah Rp 2.500,-

EMPANGAU. Memperingati Hari Lingkungan Hidup se-Dunia, Bupati Kapuas Hulu AM Nasir,SH beramairamai melepaskan 12 ekor induk ikan arwana (schleropagus formosus) super red ke Danau Empangau, Senin (4/6) siang kemarin. Danau ini harus dilindungi seperti danau lainnya. Tapi Sungai Kapuas mesti kita jaga sama-sama, karena arawana dan jenis ikan-ikan yang ada di danau ini asalnya dari sungai itu. Ikan boleh ditangkap tapi ada aturannya, ada musimnya agar bisa berbiak. Jangan menggunakan racun, setrum, waren dan lain-lain yang dilarang, pinta Bupati Nasir saat pelepasan arawana. Diawali Nasir, indukan ikan kayan-

Singkawang Rp 2.500,-

Bengkayang Rp 2.500,-

gan ukuran 35-40 cm berusia sekitar tiga tahun itu dilepaskan dengan harapan terus berkembang biak di habitat aslinya itu. Inilah danau asal muasal silok, sisa ikan purba yang akhirnya dikomersialkan hingga ke seantero jagat. Danau yang terletak di Kecamatan Bunut Hilir, itu merupakan salah satu dari ratusan danau yang ada di Uncak Kapuas sebagai habitat berbagai jenis ikan dan fauna serta ora perairan yang mulai langka di dunia. Setelah Bupati, ikan dilepas oleh perwakilan World Wild Fund (WWF) Kalbar, Drs Mohammad Zaini,MM yang juga Kepala Dinas Perikanan Kapuas Hulu dan disusul yang lainnya.

Sambas Rp 2.500,-

Landak Rp 3.000,-

Kegiatan yang mendapatkan perhatian seriusb masyarakat setempat ini juga dihadiri perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalbar, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Drs Syafaruddin,MM, sejumlah kepala dinas dan tamu DPRD setempat Seharusnya, sebagaimana diatur dalam UU yang diawasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), lembaga dibawah naungan PBB, setiap penangkar silok wajib melepaskan indukan ke alam. Arwana oleh CITES ditetapkan sebagai

Halaman 7 Bupati Nasir ketika melepas arwana ke Danau Empangau, Senin (4/2)-- ARMAN HAIRIADI

Sanggau Rp 3.000,-

Sintang Rp 3.000,-

Melawi Rp 3.000,-

Kapuas Hulu Rp 3.000,-

Ketapang Rp 3.000, -


2 Harian

INTERAKTIF

Rabu, 6 Juni 2012

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

HP : 081345479682

Redaksi menerima opini pembaca, maksimal 1 halaman kwarto ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: redaksi@equator-news.com Jawa Pos Media Group SIUPP: Nomor. 792/Menpen SIUPP/1998 Tanggal 9 Desember 1998. Terbit 7 kali/minggu

M

Pembina : Dahlan Iskan. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS.

Derita Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seakan tak pernah berhenti. Meski disebut memberikan kontribusi signifikan bagi penghasilan negara, tapi perlindungan bagi pahlawan devisa itu masih minim. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat mengatakan, pengiriman remitansi (kiriman uang) TKI sepanjang tahun 2011 berjumlah 6,11 US$ miliar atau setara dengan Rp 53,36 triliun. Sayangnya, berbagai kekerasan harus dialami sejumlah TKI. Bahkan, beberapa diantara mereka harus meregang nyawa di tanah orang, meski ada juga yang bisa kembali ke Tanah Air membawa kabar bahagia. Mereka pun tak luput dari incaran sindikat penjualan organ manusia. Seperti yang dialami lima warga Dusun Ruis, Desa Pengadang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, tewas dibantai PDRM dengan kesalahan tak jelas,

Penerbit: PT Kapuas Media Utama Press. Alamat: Jalan Arteri Supadio Km 13,5. Telepon: (0561) 768677 (hunting), 725550. Fax: (0561) 768675. Telepon: (0561) 743344 (hunting), 760646. Fax: (0561) 760147.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: R Rido Ibnu Syahrie. (Nonaktif). PJS Pelaksana: Hamka Saptono. Redaksi: Anton Perdana, Yuni Kurnianto, Misrawie. Staf Redaksi:Julianus Ratno, Samsul Arifin. Umum dan Personalia: Djailani Kasno. Pracetak/Tata Wajah: Mustaan (Koordinator), Dennis, Defri (ii), Yudi. Kota Pontianak: Kiki Supardi, Sahirul Hakim, Taufiq. Kubu Raya: Yuniardi. Biro Mempawah: Alfi Shandy (Jl Teratai Blok A No 3 Telp 0561-691326). Biro Biro Singkawang: Mordiadi. Biro Sambas: M Ridho (Jl. Sukaramai Komp Didis Permai Blok G10, Desa Dalam Kaum, Sambas Telp. 0562-392738). Biro Sanggau: M Khusyairi (Ka Biro) (Komplek Pasar Rawa Bangun Lantai 2, Kota Sanggau). Biro Landak: A.Sutarjo (Jl Jalur 2 Ngabang depan Wisma Usaha Jaya Pal.2 Ngabang). Biro Kayong Utara: Kamiriludin (Ka Biro) (Jalan Simpang Tiga Desa Siduk, Kecamatan Sukadana). Ketapang: Kiram Akbar. Biro Sekadau: Abdu Syukri. Biro Kapuas Hulu: Arman Khairiadi (Jl M Yasin, Putussibau Utara No 3 (Telp. 0567 22877). Biro Melawi: Sukartaji (Ka Biro) (Jl Juang Nanga Pinoh. Telp. 0568-22069). Biro Sintang: Suhardin (Jl Oevang Oeray Baning Sintang (Lantai 2 Graha Pena Kapuas Post Sintang). Biro Bengkayang: Yopi Cahyono. Promo Bisnis: Darussalam. Sekred: Juliati Fitria. Website: Hendra Ramawan. Keuangan: Nurbani (Koord), Julia Novitasari. Iklan:A Jaiz (Koord) Uray Kamaruzaman, Darussalam, Jenggo, Deny A . Pemasaran: Rosadi Jamani (Manager), Kiki Rizky. Divisi Even: Mohamad Qadhafy. Distribusi: Abubakar. Iklan Jakarta: Jl. Jeruk Purut-Al-Ma’ruf No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Telp. 78840827 Fax. (021) 78840828 Tarif iklan per milimeter kolom: Hitam putih Rp 7.000,00. Spot colour: Rp 10.500,00. Full colour: Rp 15.000,00. Iklan baris: Rp 7.000,00/baris (minimal dua baris maksimal 10 baris). Harga Eceran: Rp 2.500,00. Harga Langganan: Rp 65.000,00/bulan, (luar kota tambah ongkos kirim). Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas. Percetakan: PT Akcaya Pariwara. (Isi di luar tanggung jawab percetakan).

EQUATORIAL

PETI Dosa Siapa? Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) memberikan kontribusi pencemaran terhadap lingkungan, sungai di Kalbar yang semula jernih kini keruh. Bahkan Universitas Tanjungpura bekerjasama dengan Bonn University dan Bremen University melakukan penelitian terhadap kualitas air Sungai Kapuas. Penelitian yang akan dilangsungkan itu, baru akan diketahui tiga tahun kedepan. Tim yang beranggota para ahli itu melihat, dari segi kualitas air sungai Kapuas memang masih dalam kondisi kritis. Tetapi belum bisa dikatakan benar-benar kritis tanpa data yang valid, karena dari segi sains harus dikumpulkan datanya terlebih dahulu. Bila merujuk hasil beberapa peneliti di Untan sebelumnya yang sudah melakukan penelitian terhadap kualitas air kualitas air sungai Kapuas, menemukan kadar mercury dalam air sungai Kapuas. Hanya memang masih dalam level yang rendah. Tapi tetap saja, air sungai kapuas masih menjadi kebutuhan pokok jutaan masyarakat Kalbar. Namun kurang bijak kiranya, bila kerusakan lingkungan hanya dibebankan pada aktivitas PETI. Memang para penambang yang beraktivitas di perhuluan sungai memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan, termasuk rusaknya air sungai yang dibutuhkan jutaan masyarakat Kalbar. Peran akademisi meneliti kualitas air sungai kapuas seperti yang dilakukan Universitas Tanjungpura tentu sangat membantu. Bila para peneliti ikhlas memberikan jerih payah mereka selama bertahun-tahun pada para pemangku kebijakan. Pemerintah juga harus berkomitmen, menindaklanjuti hasil penelitian dengan sebuah langkah nyata. Bukan malah menjadikan hasil penelitian penghias lemari buku di ruang kerja. Mafhum saja, sudah jadi cerita umum banyak hasil penelitian yang akhirnya jadi kertas usang. Para Pejabat masih senang mendengar bisikan teman dekat, ketimbang melihat realitas dari sebuah kajian ilmiah. Semua pihak tentu sepakat, menjaga kualitas air sungai Kapuas atau sungai lainnya di Kalbar. Semua pihak tentunya berharap, penambangan tetap berjalan dengan tidak merusak lingkungan. Karena sedianya masih ada jalan bagi para pekerja PETI, mencari rezeki dengan membuka Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pengurusan WPR dimungkinkan, karena diatur dalam UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan pada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Lalu maraknya aktivitas PETI dan rusaknya air sungai jadi salah siapa? Karena sedianya, pemerintah memiliki peluang mengatur aktivitas pertambangan dengan skala kecil. (*)

ASALAH KITA 4 Desember 2008. Jenazahnya dikembalikan dalam kondisi mengenaskan setelah diotopsi dengan hilangnya beberapa organ tubuh. Apa komentar Anda?

T

ANGGAPAN

TKI/TKW kita tidak terlatih, tidak profesional dan tidak teramptil. Ini karena TKI-nya yang ilegal dan calo-calon TKI yang tidak bertanggungjawab. Makanya, pemerintah harus tegas! 085245519512 5-6-2012

10. 29

Pendidikan Berbasis Pancasila Oleh: Y Priyono Pasti Ibarat sebuah fondasi bangunan, ideologi nasional menjadi dasar berdirinya suatu bangsa dan negara. Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan dasar dan sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan rupa-rupa masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, nilai-nilai (values) Pancasila harus bisa dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan substansial-reflektifnya adalah, adakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu telah dilaksanakan secara murni dan konsekuen? Miris Miris menyaksikan kondisi kekinian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negeri gemah ripah lohjinawi hanya (baru) sebatas mimpi. Negeri kaya raya yang menjanjikan hidup sejahtera sebatas utopia. Rupa-rupa bukit persoalan membuat NKRI sulit bangkit dan tak berdaya. Lihat saja, korupsi semakin menjadi-jadi. Korupsi sudah begitu kuat merasuki kehidupan kita. Kolonialisme korupsi semakin dalam menancapkan kukunya di semua lini birokrasi di negeri ini. Survei yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia, Indonesia menempati skor CPI sebesar 3,0. Survei Freedom Barometer Asia (2011), Indonesia menduduki ranking ke-6 negara terkorup dengan total nilai merah 58,52. Di level Asia Pasifik, perusahaan konsultan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling hebat korupsinya. Oleh karenanya, jangan heran kalau negara kita termasuk negara yang paling korup di dunia. Di sejumlah daerah di tanah air, nilai-nilai fundamental (seperti penghargaan atas hak hidup orang lain) tak lagi dijadikan landasan dalam bertindak oleh berbagai kelompok masyarakat. Benih-benih kemanusiaan mengering. Semangat eksklusivisme menguat. Sendi-sendi kehidupan mulai dan telah goyah. Rasa kasih sayang sebagaimana sesama makhluk Ilahi diganti dengan kebencian. Sikap keberagamaan yang tribal semakin menguat di negeri ini. Wajah lembut agama kian memudar, sebaliknya wajah bengisnya kian menonjol. Penyegelan, penutupan, penyerangan, dan pemberangusan tempattempat ibadah di sejumlah daerah di tanah air belakangan ini menegaskan hal itu. Atas nama agama, atas nama perbedaan keyakinan, kelompok tertentu seakan mendapat legitimasi untuk melenyapkan kelompok lain. Semangat toleransi telah mati. Sensitivitas (kepekaan) nurani tak lagi dimiliki. Rupa-rupa tindak kekerasan; penganiayaan, pengerusakkan, pemerasan, penipuan, penodongan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, teror baik fisik maupun psikologis dan berbagai tindakan vandalisme lainnya begitu akrab dengan kehidupan keseharian kita. Harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Ilahi tak lagi dihargai. Homo homini lupus merajalela. Hukum rimba, pengadilan massa menjadi pilihan. Oleh karenanya sangat beralasan bila para pemimpin agama sempat menyatakan bahwa kita sedang berada di pinggir kehancuran hati nurani dan mengalami kebangkrutan moral. Semangat solidaritas, kedalaman moralitas dan kejernihan nurani tak lagi dimiliki. Nasib rakyat kecil, kaum lemah, marjinal dan terpinggirkan ditelantarkan. Yang ada dalam benak kita, Biarkan yang lain menderita, yang penting saya, kelompok, keluarga dan kroni-kroni saya kaya tak penting bagaimana caranya . Haus kekuasaan dan mental aji mumpung menjadi model gaya hidup. Ironis memang, tetapi demikianlah kenyataannya. Hal ini terlihat dari gaya kepemimpinan setengah hati yang banyak terjadi saat ini. Model kepemimpinan yang demikian menutup mata terhadap segala kebenaran apalagi

sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia adalah negara multikultur dan pluralistik. Para Founding-Fathers kita sungguh menyadari hal ini dan menaruh perhatian besar terhadapnya. Dengan demikian, Indonesia sudah seharusnya menjalankan pendidikan berbasis nilai-nilai luhur-integratif Pancasila. Menganalogi Muhammad Mukhlisin (2012), praktik pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur-integratif Pancasila ini dapat dilakukan (dimulai) dengan cara, pertama, membuka ruang perjumpaan antara siswa yang berlatar belakang budaya beragam. Di sini, komunikasi dialogal akan berjalan dengan sendirinya. Gejala ketakutan menerima keberadaan kelompok lain tak akan terjadi dengan model pendidikan seperti ini. Kedua, persepsi guru dalam membimbing siswa yang berlatar belakang berbeda harus diubah. Setiap siswa tentu mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Guru harus menekankan aspek toleransi dan kebersamaan dalam setiap siswa yang beragam. Dengan demikian akan tercipta pandangan yang pluralis. Ketiga, materi pelajaran harus dikemas dengan mengedepankan nilai-nilai luhurintegralistik dan kaya nilai-nilai universalitas. Mari peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni ini kita jadikan momentum kebangkitan pendidkan Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai luhur-integratif Pancasila. Dari praktik pendidikan berbasis Pancasila inilah akan lahir generasi peradaban yang inklusif, pluralis, berdisiplin, berkarakter, berohani, mempribadi, dan memahami serta menghargai perbedaan.

kebenaran yang menyangkut rakyat kecil dan ekskalasinya telah membuat kita jenuh yang tidak menguntungkannya dan kroni- dan muak. Untuk itu, saatnya kita membuat Komitmen menuju Indonesia damai. Kini, kroninya. Rasa malu, rasa bersalah, dan sikap jujur kita merindukan suasana perikehidupan tak lagi kita miliki. Rasa malu, bersalah yang adil, damai, tenteram, penuh cintadan kejujuran sudah hilang di negeri ini. kasih, dan persaudaraan sejati. Urgensi Pendidikan Berbasis PanLihat saja, bagaimana ulah dan sepak terjang para pejabat dan petinggi negeri ini casila Pada titik inilah, pendidikan berbasis sewaktu mereka sedang dilanda perkara. Jangankan baru dilanda perkara, yang Pancasila menjadi urgen dan mendesak. sudah divonis bersalah secara hukum Pendidikan kita mesti berpedoman secara pun masih mampu bersilat lidah. Tak mau murni dan konsekuen pada nilai-nilai tunduk pada hukum yang katanya perlu luhur-integralistik Pancasila. Nilai-nilai ditegakkan itu. Mereka tetap enak-enak luhur yang terkandung di dalam Pancasila saja, seolah-olah tidak pernah terjadi apa- yang merupakan kristalisasi pemikiran para apa. Malah membuat kompromi-kompromi founding fathers kita tentang kehidupan yang untuk melanggengkan kekuasaan dan paling baik bagi bangsa Indonesia, diyakini mampu menghadirkan generasi Indonesia mengamankan posisinya. Kualitas moral generasi peradaban yang lebih baik. Melalui pendidikan yang berbasis pada mengalami degradasi dan dekadensi yang memprihatinkan. Narkoba, pergaulan nilai-nilai luhur-integratif Pancasila, para (seks) bebas, contek massal, hedonistik, siswa̶generasi peradaban kita itu̶diyakini materialistik, individualistik, culas dan ca- dapat menjadi warga negara yang baik yang das terlibat dalam berbagai aksi kelompok mampu memahami hak dan kewajibannya, geng, adalah sedikit contoh aksi peyoratif memahami ideologi negara secara utuh yang dihadapi dan dilakukan para tunas- dan benar, membangun inklusivisme dan pluralisme, serta memahami tentang konsep tunas muda belia bangsa kita. Degradasi lingkungan (alam) sudah lama demokrasi secara benar sehingga mampu kita rasakan. Bahaya banjir, tanah longsor, berpartisipasi dalam penciptaan kehidupan kekeringan, kebakaran hutan, serangan demokrasi di Indonesia sebagaimana mestihama dan kabut asap akibat pembakaran nya. Melalui pendidikan berbasis Pancasila dan pembalakan lahan (hutan) sudah lama ini, para siswa-generasi peradaban kita- diyamenjadi persoalan krusial yang sangat kini mampu menjadi warga negara Indonesia Penulis adalah seorang pendidik, alumnus meresahkan. Tetapi anehnya, manusia yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan berbagai dalihnya, terus saja mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, membabat hutan membabi buta, melakukan penambangan liar, mengikis habis isi perut bumi tanpa henti. Perilaku mereka sangat tidak ramah lingkungan apalagi berperspektif masa depan. Seolah-olah hidup hanya untuk hari ini, esok tiada lagi. Sejumlah litani fakta empiris destruktif-peyoratif di atas memberikan gambaran kepada kita, betapa kondisi moral bangsa Indonesia sudah rapuh. Ketahanan agama, ketahanan kultural sangat lemah. Anyaman moral hampir seluruhnya koyak dan sangat memalukan bangsa (bdg. Maarif dan Jacob, 1999). Nilai-nilai luhur-integratif Pancasila dinafikan. Menyikapi rupa-rupa persoalan yang memprihatinkan tersebut, sudah sepantasnya kita sebagai anak bangsa harus merenungkan kembali keindonesiaan Indonesia yang kita cintai ini. Saatnya kita membuat komitmen menuju Jl. Tanjung Sari No. 168 (A. Yani) Pontianak, Telp. (0561) 582829, 08164997885, 082149358778 perikehidupan yang lebih baik dan manusiawi di rumah Indonesia yang kita cintai ini. Sebagai anak bangsa, adalah kewajiban dan tanggung jawab kita semua untuk merenungkan Indonesia dan membuat komitmen itu di tengah-tengah persoalan yang membukit saat ini. Kekerasan, kemunafikan, kebohongan, ketidakadilan, kejahatan bom, teror, konflik dengan berbagai ekspresi

TELEPON PENTING Rumah Sakit RS. Soedarso RS. St. Antonius RS. YARSI

737701 732101 739685

Polisi Poltabes Ptk Polsek Ptk Kota Polsek Ptk Barat Polsek Ptk Selatan Polsek Ptk Timur Polsek Ptk Utara

734900 7558880 774766 736184 742910 883126

Pemadam Kebakaran Din Kebakaran Kota 730897 PMK PB 736344 PMK Bintang Timur 585511 PMK Merdeka 7171666 PMK Sei Raya 7159596 PDAM PDAM

767999

 577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak


3

PRO PONTIANAK

Kopi Pancong

Sekolah Wajib Bina lingkungan Sekarang saja hasil Ujian Nasional (Unas) siswa SD masih belum diumumkan, jadi kita masih belum tahun berapa kuota setiap SD,

Indahnya Perbedaan P ONTIANAK . Banyak orang tidak terlalu senang dan terbuka akan perbedaan. Namun, orang nomor satu di Kalbar ini selalu mengedepankan perbedaan yang selama ini dianggap tabu Cornelis untuk dibicarakan, dengan mengusung kebersamaan dan keragaman umat manusia. Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan dengan menghormati perbedaan, tentu suasana akan terasa nuansa saling berbagi dan menerima perbedaan sebagai suatu lika liku kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang terjadi saat penancapan tiang pertama pembangunan rumah budaya di Kota Baru, Senin (4/5) lalu. Usai membuka acara, Gubernur langsung mengungkapkan rasa syukurnya dengan mengajak seluruh hadirin yang datang, untuk menikmati makanan yang dihidangkan. Meski mengetahui makanan favoritnya adalah makanan yang tidak semua orang boleh mengkonsumsinya, Gubernur lantas mengatakan guyonan khas Cornelis yang lantang. Mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan atas pembangunan rumah budaya ini, kita bisa menikmati hidangan yang disediakan. Kalau saya senangnya makan daging babi, kalau yang tidak boleh ya makan daging sapi. Yang penting adalah rasa syukur kita menikmati perbedaan, tetapi kalau saya bisa makan dua-duanya, ungkap Cornelis disambut gelak tawa hadirin. Perbedaan, menurutnya bukan menjadi halangan untuk tetap saling menghormati dan hidup berdampingan. Sebagai Gubernur, dirinya yakin akan kebersamaan masyarakat Kalbar akan kerukunan hidup tetap berlangsung selama tidak ada yang mempersoalkan perbedaan. Masyarakat Kalbar akan damai. Jika melihat perbedaan adalah sebuah kehidupan yang harus selalu disyukuri dengan saling menghargai dan menghormati, pungkas Cornelis. (dna)

Rabu, 6 Juni 2012

Drs H Mulyadi MSi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak

Batas Umur Minimal Masuk Murid SD PONTIANAK. Masa penerimaan murid baru Sekolah Dasar (SD) sebentar lagi. Para orang tua yang anaknya sudah menyelesaikan pendidikan di bangku Taman Kanak-Kanak (TK), tentu berencana memasukkan anaknya ke bangku SD. Namun keinginan agar anak masuk ke bangku SD tidak sepenuhnya mulus. Sebab masih ada saja sekolah yang tidak mau menerima siswa berumur di bawah 6 tahun. Karena sesuai aturan, batas usia minimal siswa baru SD minimal harus berumur 6 tahun. Ipit, warga Gang Lanjut, Jalan KH Ahmad Dahlan misalnya, beberapa hari terakhir mendatangi SD terdekat di tempatnya. Untuk mendapatkan informasi mengenai informasi penerimaan siswa baru, terutama sekolah yang bisa menerima anak yang 4 bulan kedepan baru genap berumur 6 tahun. Anak saya sudah 2 tahun ini di TK. Kalau harus menunggu sampai usia 6 tahun, artinya anak saya harus tiga tahun di

bangku TK. Padahal anak saya hanya kurang 4 bulan sudah berumur 6 tahun, terang Dewi. Kegundahan Ipit cukup beralasan. Karena kalau anaknya kelamaan di TK ia khawatir sang anak bosan. Padahal anaknya mendapatkan nilai baik selama di bangku TK. Selain itu, sejumlah SD yang dirinya datangi tidak bersedia menerima siswa yang belum genap berusia 6 tahun. Anak saya sudah bisa baca dan tulis. Ia juga sudah bisa menghitung dengan baik. Hanya memang umurnya masih kurang 4 bulan, baru genap menginjak 6 tahun, ucapnya. Ipit berharap Pemkot Pontianak dapat memberikan pengecualian mengenai batas usia minimal siswa baru SD harus 6 tahun. Pertimbangannya karena calon siswa sudah menginjak bangku TK. Hal senada diutarakan Lisnawati, warga Gang Pipit, Jalan Merdeka yang kebingungan, menyekolahkan anaknya. Sebab ketika masa penerimaan siswa

baru dilakukan, umur anaknya masih kurang satu bulan baru genap berumur 6 tahun. Tetangga saya anaknya tidak diterima masuk SD karena usia anaknya kurang 1 bulan berusia 6 tahun. Makanya saya bingung, kalau membiarkan anak di TK saya juga cukup berat, tuturnya. Lisnawati juga menuturkan, bila memang anaknya tidak di terima masuk sekolah negeri, ia terpaksa memilih sekolah swasta. Memang untuk ke swasta Lisnawati perlu berpikir ulang, sebab ia harus memikirkan biaya yang lumayan besar. Peraturan menteri tentang penerimaan peserta didik atau siswa baru yang diteken Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali. Secara umum, Permendiknas-Menag Nomor 04/VI/PB/2011 dan MA/111/2011, mengatur tentang penerimaan peserta didik pada taman kanak-kanak (TK), raudhatul dan bustanul athfal,

serta sekolah atau madrasah. Permen yang mengatur persyaratan usia masuk siswa baru ini menyebutkan, jenjang TK, RA, atau RB ketentuan umur siswa baru adalah, 4 hingga 5 tahun, untuk kelompok A. Dan ketentuan berumur 5 tahun 6 tahun untuk kelompok B. Sementara aturan umur untuk siswa baru jenjang SD dan MI (madrasah ibtidaiah). Untuk tingkat ini, menteri mengatur jika anak berumur 7 tahun sampai 12 tahun wajib diterima. Batas umur minimal untuk masuk jenjang SM dan MTs adalah 6 tahun. Jika calon siswa SD dan MI itu berumur kurang dari enam tahun, dapat dipertimbangkan asalkan ada rekomendasi dari psikolog profesional. Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak Drs H Mulyadi MSi menuturkan masih belum bisa memberikan kepastian mengenai siswa yang berumur di bawah enam tahun bisa masuk SD negeri. Sekarang saja hasil Ujian Nasional (Unas) siswa SD masih belum diumumkan, jadi kita masih belum tahun berapa kuota setiap sekolah, terangnya. Namun begitu, sepanjang daya tampung di sekolah terdekat mencukupi, Kepala Sekolah (Kepsek) diminta menerima siswa yang rumahnya berdekatan dengan sekolah. Tapi tetap dengan cara ranking dari umur tertinggi, misalnya 7 tahun terus turun ke bawah

sampai 6 tahun. Kalau memang kuota sekolah memang masih ada, anak yang umurnya kurang 1 atau 2 bulan sebaiknya diakomodir. Apalagi kalau tinggalnya dekat dengan sekolah, saran Mulyadi. Kendati begitu, khusus untuk penerimaan siswa SDN pihaknya akan memanggil para Kepsek. Kita akan melangsungkan rapat untuk membahas persoalan itu, lagi pula sekarang masih belum penerimaan siswa baru. Kalau memang umur anak terlalu jauh kurangnya, orang tua bisa memilih sekolah swasta, ucapnya. Sebab sekolah swasta kini sudah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan begitu besar seperti sebelumnya. Ditanya mengenai bina lingkungan bagi siswa SMP dan SMA, diakui Mulyadi, tetap akan mengacu pada nilai akhir kelulusan calon siswa. Kita tidak mungkin menerapkan bina lingkungan untuk SMP dan SMA. Bagi murid SD masih memungkinkan. Sebab kalau terlalu jauh sekolahnya bisa merepotkan orang tua dan tentunya kasihan sama muridnya, sekolah jauh-jauh dari rumah. Karena siswa kelas 1 dan 2 banyak yang masih belum bisa mandiri, pungkasnya. (dna)

Pemkot Terus Benahi Infrastruktur Jalan

Ir H Edy Kamtono

P O N T I A N A K . Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pontianak, Ir H Edy Kamtono MM memastikan, 95 persen jalan dalam Kota Pontianak sudah dalam kondisi baik. Bahkan DPU Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kota Pontianak. Selama ini kerusakan jalan diakibatkan kualitas dari konstruksi jalan lemah, artinya kualitas jalan kategori kelas

III C yang mampu menahan bebas gandar maksimum tiga ton dilewati kendaraan dengan beban belasan ton. Jelas membuat umur jalan jadi singkat, terangnya. Melihat realitas tersebut, mulai tahun 2007 Pemkot Pontianak, mulai merubah konstruksi jalan dengan betonisasi yang berlanjut hingga tahun 2012. Kita berharap sebisanya semua jalan betonisasi. Tapi karena keterbatasan anggaran kita memprioritaskan lokasi jalan-jalan yang sangat padat, dan kerusakannya cukup tinggi, tuturnya. Dikatakan Edy pula, selain pengaruh kualitas dan kapasitas kerusakan jalan di Kota Pontianak, juga tidak terlepas dari pengaruh pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin bertambah. Sehingga

berpengaruh terhadap jumlah kendaraan yang digunakan. Kondisi lalu lintas pada waktu dulu tidak sepadat dan seberat sekarang. Sehingga kualitas jalan perlu ditingkatkan, sudah tidak zamannya lagi, kita membuat jalan kelas III C. Tetapi harus ditingkatkan kelasnya menjadi kelas I, terangnya. Peningkatan kualitas jalan ini, kata dia, dilakukan secara berkesinambungan. Sebab konstruksi jalan betonisasi terbukti lebih kuat dan tahan lama dipergunakan. Jalan Purnama I yang kita betonisasi dan diaspal sejak tahun 2006. Sampai sekarang masih bertahan, jelasnya. Ditanya mengenai pembangunan infrastruktur di kawasan Pontianak Utara, Edi menuturkan, untuk perbaikan,

peningkatan dan pelebaran sejumlah jalan yang ada di kawasan Kecamatan Pontianak Utara tahun 2012, dianggarkan sebesar Rp7 miliar, belum termasuk pembangunan dan perbaikan jalan di lima kecamatan lainnya. Untuk Jalan 28 Oktober kami akan melakukan pelebaran yang sejak tahun 2011 sudah dilakukan, ujarnya. Ia menjelaskan, pihaknya secara bertahap akan melebarkan dan meningkatkan Jalan 28 Oktober menggunakan pondasi beton seperti yang telah dilakukan di Jalan Komodor Yos Sudarso dan sejumlah jalan protokol lainnya di kota itu. Tahun ini Jalan Sungai Selamat sepanjang 400 meter di Kecamatan Pontianak Utara juga akan diperbaiki, paparnya.

Data Dinas PU Kota Pontianak, mencatat sekitar 60 persen dari panjang jalan di kota itu 450 kilometer mengalami rusak ringan, sedang

hingga berat akibat terendam luapan air Sungai Kapuas akhir tahun 2011. Sejumlah jalan yang rusak ringan hingga berat akibat

terendam air, di antaranya sebagian Jalan Komodor Yos Sudarso, Martadinata, Tanjung Raya I dan II, Budi Utomo dan Jalan 28 Oktober. (dna)


4

KALBAR RAYA

Rabu, 6 Juni 2012

PAN Resmi Usung Morkes-Burhan Tim Pemenangan Sudah Siapkan Strategi Jitu PONTIANAK. DPW PAN Kalbar secara resmi menyampaikan keputusan DPP partai berlambang matahari biru itu. Keputusan mengusung pasangan H Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid itu disampaikan di hadapan seluruh pengurus harian DPW PAN dan DPD se Kalbar di Hotel Orchardz Pontianak, Selasa (5/6). SK penetapan itu juga disampaikan secara langsung kepada calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar yang telah ditetapkan PAN oleh Ketua DPW PAN Kalbar Ir Ikhwani A Rachim, didampingi Sekretaris DPW Ir Izhar Asyyuri dan Bendahara DPW PAN Kalbar. Saat ini kami secara resmi menyampaikan keputusan DPP PAN terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar yang akan diusung PAN. Pada rapat harian diperluas ini, hadir pengurus harian DPW, Ketua dan Sekretaris DPD se Kalbar. PAN mengusung pasangan Morkes-Burhan, ungkap Ir Ikhwani A Rachim, Ketua DPW PAN Provinsi Kalbar kepada

wartawan, kemarin. SK tertanggal 31 Mei 2012 yang ditandatangani Wakil Ketua Umum Dradjad H Wibowo dan Sekretaris Jenderal Taufik Kurniawan itu juga menegaskan, bagi jajaran pengurus DPW PAN Provinsi Kalbar, pengurus DPD, pengurus DPC dan pengurus DPRt se Kalbar, kader di legislatif dan kader dieksekutif yang tidak melaksanakan surat keputusan ini akan mendapatkan sanksi organisasi. SK itu perintah, kepada seluruh jajaran DPW sampai infrastruktur yang paling bawah untuk memenangkan pasangan yang kita usung ini. Secepat mungkin kita akan mengadakan pertemuan koalisi untuk mendapatkan suatu kesepakatan-kesepakatan untuk kemenangan pasangan MorkesBurhan, jelas Ikhwani. Ketua Tim Pilkada DPD PAN Kalbar, Ir Izhar Asyyuri menambahkan, Partai Golkar punya tim Pilkada, begitu juga dengan PAN, dan Parpol pengusung lainnya. Ketum PAN Hatta Rajasa

Pasangan Morkes-Burhanudin bersalaman dengan Ketua dan Sekretaris DPW PAN Kalbar. J

berharap hadir dalam deklarasi koalisi nantinya. Itu nanti akan dilebur, membuat tim bersama. Kami minta kepada Golkar untuk mengundang partai-partai pengusung untuk bersama-sama merumuskan ini, harapnya. Sebagai langkah awal, legislator Kalbar ini mengatakan, akan membuat format deklarasi dan juga pendaftaran pasangan ini ke KPU. Pihaknya berharap titik pasangan ini star menuju tempat pendaftaran dari tempat netral. Selain itu, Izhar yang juga Sek-

Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Terapkan Ekonomi Hijau di Kalbar PONTIANAK . Sekretaris Daerah Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie MTM mengatakan, peringatan hari lingkungan hidup sedunia Tahun 2012 yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2012, bertemakan peringatan hari lingkungan sedunia green economy, does it include you atau ekonomi hijau, ubah perilaku, tingkatkan kualitas lingkungan. Makna utama dari tema ini, pentingnya melakukan perubahan paradigma dan juga perilaku kita untuk selalu menempatkan topik lingkungan hidup, sebagai pertimbangan utama dalam setiap pikiran dan tindakan, ungkap M Zeet usai melaksanakan apel pagi di halaman Kantor Gubernur, Senin (4/6). Menurutnya, pengelolaan lingkungan hidup harus semakin berkualitas. Karena dengan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, akan meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Tema hari lingkungan sedunia ini menekankan pentingnya pelaksanaan eko-

nomi hijau oleh semua orang. Tentunya sesuai dengan proporsinya masing-masing, baik pada tingkatan global, nasional hingga individu. Pada tataran nasional, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK (Gas Rumah Kaca). Dari kondisi business as usual sebesar 26 persen pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan sebesar 41 persen dengan bantuan Internasional, jelas M Zeet. Penurunan emisi GRK menuntut arah pembangunan emisi GRK, menuntut arah pembangunan yang rendah karbon, seiring dengan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam kesempatan ini juga, M Zeet menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, media masa maupun masyarakat luas yang telah melakukan berbagai kegiatan, mendukung upayaupaya ekonomi, sosial budaya yang lebih memerhatikan ling-

kungan. Selain itu melakukan efisiensi dalam penggunaan daya alam. Selain itu juga, pada kesempatan ini perlu saya sosialisasikan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2012 telah dilakukan peringatan hari Susu Nusantara ke-4 di Jogjakarta. Dengan peringatan ini dimaksudkan agar masyarakat mengonsumsi susu setiap harinya, terutama anak-anak yang membutuhkannya asupan gizi yang cukup, jelasnya. Hal ini merupakan salah satu upaya, guna menciptakan generasi muda yang sehat dan cerdas. Peringatan hari susu nusantara ini mengangkat tema minum susu segar, tubuh bugar, otak sehat. Sebagaimana diketahui, bahwa susu adalah minuman bergizi yang mudah dicerna oleh tubuh. Saat ini konsumsi susu masyarakat Indonesia baru mancapai 11,1 Kg/KP/tahun. Dalam rangka menyikapi hal tersebut, dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan program minum susu di sekolah, yang dilaksanakan secara bertahap, jelas M Zeet. (dna)

• Cetak Yasin, Kop, Bon, Nota, Digital Printing

Kunjungi Workshop Kami : PERCETAKAN ANUGRAH Jl. Kh. Wahid Hasyim No. 60 Pontianak Telp. (0561) 7057240, 7537420 (Depan Supermarket Asoka Baru)

Hanura dan PBB sejalan untuk bisa bersama-sama mengusung pasangan ini. Tapi kalau ada partai koalisi yang tidak sejalan untuk mengusung pasangan ini, harus disampaikan di dalam koalisi. Kami juga akan menyampaikan secara resmi keputusan ini kepada seluruh bakal calon yang sudah mendaftar ke PAN, kata Izhar. Pada kesempatan itu, Calon Gubernur Kalbar H Morkes Effendi SPd MH menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan PAN itu. Ini hal yang tidak mudah.

pejabat eselon di bawahnya. Kemudian akan diteruskan kepada Kapolres. Serta dapat memberikan saran dan masukan kepada Kapolres dalam pengambilan suatu kebijakan yang diambil oleh Kapolres sesuai dengan kewenangannya. Kepada Waka Polres yang baru, Dhani menjelaskan, saat ini Polres Kapuas Hulu sedang melakukan kegiatan pra seleksi rekrutmen untuk menjadi anggota Polri. Baik Akpol maupun Bintara tahun 2012 yang membutuhkan perhatian serius. Pelaksanaan pra seleksi rekrutmen menjadi anggota Polri di Polres Kapuas Hulu, merupakan langkah inovatif untuk dapat menjaring putra-putri asli Bumi Uncak Kapuas. Yang mana pada kesempatan beberapa tahun belakangan sangat sedikit sekali bisa diterima menjadi anggota Polri. Kegiatan ini dapat berhasil, apabila ada sinergitas dan dukungan dari semua pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggungjawab, katanya Kegiatan ini sekaligus menghilangkan kesan negatif yang berkembang di masyarakat. Bahwa dalam proses penerimaan untuk menjadi anggota Polri tidak secara

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

PERCETAKAN ADI Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257, (Belakang Garuda Mitra)

Kesehatan

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

PT. BIOSAFE INDONESIA Perusahaan yang berkembang pesat mengundang anda profesional muda untuk penawaran sebagai tenaga pemasaran/marketing SYARAT : 1. Pria/Wanita usia min 20 tahun dan max 40 tahun 2. Pendidikan minimal SMU sederajat 3. Penampilan menarik, rapi, kreatif dan lincah 4. Punya kendaraan roda 2 dan memiliki SIM C FASILITAS : 1. Gaji pokok, tunjangan transport, komisi dan bonus 2. BBM dan servis motor di tanggung perusahaan 3. Support motor berupa uang di berikan cumaCuma berdasarkan komisi tiap bulan.

30 x 21 x 14 x 7x

Rp. 950.000,-

HUB TELP.

Ingin berlangganan Harian Equator di Sanggau Hub : 085328879844 Ingin berlangganan Harian Equator di Singkawang Hub: 081256056477 Ingin berlangganan Harian Equator di Sambas. Hub : 085245698977 Ingin berlangganan Harian Equator di Sekadau. Hub : 085652347489

7089235

Fasilitas :  Selang baru tanpa bau  Pengalaman 25 th di bidang WC.  Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

PT BIOSAFE INDONESIA Jalan Sungai Raya Dalam No. 11 (Depan Toko Mas Duta Suri) Pukul : 08.00 – 16.00 WIB

Up. Bapak Tobas

DISCOUNT 60% GARANSI

HP 08159527178 / 081350639776

PD. ANEKA BATU ALAM

Jual Mobil

Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

JUAL TANAH

Profit 5%/hari Nonstop 100 hari

Hub. Telp.

UDIN 021-41188041 KLIK

www.gradasigold.com. SMS “MINAT”

Hp. 087781995599

0561 - 7911322 Graha Pena Equator Lt 3 Jl. Arteri Supadio Km 13.5 Kubu raya

ERLIZA TRANSPORT

'3 -XWDDQ

ANTAR JEMPUT

DISCOUNT s/d 25 Jutaan

Sebidang Tanah Ukuran 11 M X 16 M Komplek Seruni Indah Rt O6/rw 05 (Samping Masjid) Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Masuk Dari Pos PDIP

Hubungi.

081311112128

SWIFT-APV-SX4-X OVER

Proses

MUDAH & CEPAT

JOHANES

081256606125 0561 753897 7

Type PICK UP APV Estilo Splash GL Sx4 SWIFT Grand Vitara

Dp R Rp. p. 14.050.000.R Rp. p. 17.970.000.Rp. 15.040.000.Rp. 15.210.000.Rp. 27.460.000.Rp. 22.050.000.Rp. 35.540.000.-

Angsuran R Rp. p. 2.583.000.R Rp. p. 4.220.000.Rp. 4.640.000.Rp. 4.260.000.Rp. 5.810.000.Rp. 5.000.000.Rp. 8.190.000.-

JASA PEMBIAYAAN DAN KREDIT KENDARAAN

Telp. 0561 - 7167999 Hub: 081256714777 085750995333

Jln Lintas Selatan No. 76 Kedamin Hilir, Putussibau Selatan

- 0821 5515 5575 - 0821 5515 5595 - 0857 5065 5900

- 0821 5515 5565 - 0856 5451 7988

Melayani : - Carter Dalam & Luar Kota - Tiket Pesawat - Menerima Pengiriman Barang

DP 10% S/d 4 Th

Xenia

Butuh Dana Tunai

CV. JAYA ABADI Jl. Tanjung Raya II samping SPBU

PUTUSSIBAU

Jln. KH Ahmad Dahlan

CASH BACK s / d 25 JT

DENNY 085252452381

Jenis minibus/mobil pribadi mulai dari th 1989 pick up & truck mulai tahun 1997 Motor mulai th 2001 - Proses cepat - Bunga ringan - BPKB aman - Resmi BANK - Cover se-Kalbar

BOOKING TIKET :

PONTIANAK

SUZUKI MOBIL TERMURAH DARI YANG TERMURAH

Telp. (0561) 743999

Terima Gadai BPKB Mobil & Motor

PONTIANAK - SINTANG - PUTUSSIBAU Berangkat : Pagi, Jam 10:00 WIB Sore, Jam 16:00 WIB

'3

Ingin berlangganan Harian Equator yg mengerti jahitan. Hub. SITI 085751933666 di Melawi Hub : 0568-22069

Ingin berlangganan Harian Equator di Sintang. Hub : 081345184340

SEDOT WC

Kapuas Hulu secara cepat. Letak geografis Kapuas Hulu jangan dijadikan suatu hal yang menghambat peran tugas dan tanggungjawab. Dhani mengharapkan komitmen dan kerjasama yang baik, satukan persepsi kita dalam melaksanakan visi dan misi Polres Kapuas Hulu. Sehingga dapat tercapai tujuan sesuai harapan yang telah kita rencanakan. Kepada Imam Kompol Riyadi SIK, terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan kepada Polres Kapuas Hulu selama ini, yang selanjutnya melaksanakan kepindahan ke Singkawang sebagai Waka polres, ucap Dhani. (aRm)

Pemasangan iklan Hub :

EKO SERVICE

Pelamar yang serius, silahkan datang dengan membawa lamaran lengkap ke :

BERGABUNG di BISNIS Investasi FOREX? Modal rp.5 Jt

RMAN HARIADI

transparan dan penuh KKN. Sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan pra seleksi rekrutmen dapat berjalan secara bersih, transparan dan bebas dari KKN. Dan yang tidak kalah pentingnya pula, yaitu kegiatan dalam rangka persiapan pelaksanaan HUT Bhayangkara ke-66, tanggal 1 Juli yang waktunya semakin dekat, dan pelaksanaan pengamanan pemilukada Gubernur Kalbar, jelasnya. Kapolres berkeyakinan, bahwa Waka Polres yang baru telah berpengalaman bertugas di Kalbar dan memahami karateristik Kalbar. Sehingga bisa segera menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Polres

Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 125.000 Rp. 100.000

NEW..!, Sehat dan Langsing setelah Nissan Livina X-Gear Th 2010 Hrg Melahirkan dgn Nutrisi Seluler.Aman U/ibu 160 jt (nego) Hub: 081256008880 Hamil & Menyusui di Program Hingga Berhasil Turun 5-30 Kg. Hub: 082151131899, Lowongan 085652321777, 085245664011 Di cari tukang masak&bersih2 wanita Umur (20-50 Th) di utamakan Biro yang bs bahasa mandarin Hub : Ingin berlangganan Harian Equator di 082122223353. Bengkayang Hub : 085288031117 Dicari segera tukang pola pakaian,

Ingin berlangganan Harian Equator di Pemangkat Hub : 085348076630

Sertijab Waka Polres Kapuas Hulu. A

Tarif Paket Umum

LOWONGAN KERJA

ce

Melayani : • Lebih 1000 Model Undangan Terbaru • Aneka Souvenir Kawinan ( Ratusan Model Ready Stock)

PUTUSSIBAU. Kompol Imam Riyadi SIK, Waka Polres Kapuas Hulu digantikan Kompol Ayun Kuswanaji AMd yang sebelumnya menjabat Kasubbag Renmin Rosarpras Polda Kalbar. Acara serah terima jabatan dipimpin Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Dhani Kristianto SIK, Selasa (5/6) pagi di halaman Mako Polres Kapuas Hulu. Kompol Ayun Kuswanaji AMd yang sebelumnya menjabat Kasubbag Renmin Rosarpras Polda Kalbar, sedangkan Kompol Imam Riyadi SIK akan bertugas sebagai Waka Polres Singkawang. Dalam amanatnya, Kapolres mengatakan, bila disimak secara sesama, jabatan Waka Polres merupakan jabatan yang strategis. Hal ini berkaitan dengan tugasnya selaku unsur pimpinan di tingkat Polres. Waka Polres membantu Kapolres dalam mengendalikan pelaksanaan tugas staf di seluruh satuan kerja Polres beserta jajarannya, ujar AKBP Dhani Kristianto SIK. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Waka Polres dapat memimpin Polres, bila Kapolres berhalangan hadir. Di samping itu pula jabatan Waka Polres merupakan jembatan saluran aspirasi dari para

Rp. 7.000/baris Min 3 Baris, Max 5 baris (1 Baris 30 Karakter)

IKLAN BARIS

ULIANUS RETNO

san kekuasaan itu adalah urusan Allah, urusan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kekuasaan itu berarti amanah dan harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang harus kita pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, ucap Morkes. Pasangannya, Ir Burhanuddin A Rasyid juga mengatakan, hak setiap orang untuk ikut dalam pesta demokrasi rakyat ini, sepanjang memenuhi syarat. Tentunya kita perlu strategi-strategi khusus. Apa strategi itu, rahasia perusahaan. Insya Allah, saya yakin Pak Morkes sudah punya strategi untuk itu. Baik partainya, kami pribadi juga sudah menyiapkan strategi jitu, kata dia. Menurut mantan Bupati Sambas dua periode ini, yang penting adalah Pemilukada ini harus berjalan aman, damai, jujur, dan menghasilkan pemimpin Kalbar yang sesuai dengan hati rakyat. Saya berterima kasih kepada PAN karena sudah mempercayai saya selaku kader untuk maju. Kami tidak punya arti tanpa didukung seluruh kader partai yang mengusung kami. Kami yakin partai pengusung bersatu padu untuk meraih kemenangan, papar Burhan. (jul)

Waka Polres Kapuas Hulu Diganti

Tarif Iklan Baris

LARIS Undangan & Souvenir tak

retaris DPW PAN Provinsi Kalbar ini mengatakan, akan segera bertemu dengan partai koalisi yang mendeklarasikan diri pada 1 April lalu. Kami berharap kami tidak seperti seolah-olah datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Artinya, apapun yang menjadi keputusan PAN akan kita sampaikan secara terbuka kepada kawan-kawan di Partai Koalisi, ujarnya. PAN berharap banyak jika memang partai koalisi yang didalamnya ada PPP, PKS, PBR, Partai

Dengan bergabung PAN sangat terbantu dalam penyelenggaraan Pilkada nanti, ucap Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar ini. Mantan Bupati Ketapang dua periode ini mengungkapkan, partai koalisi yang mengusung dirinya maju bersama Burhanuddin yakni Partai Golkar, PAN, PKS, PBR, PKNU, Pakar Pangan, dan PPI. Untuk PPP, Morkes mengatakan, sampai saat sekarang ini belum ada pernyataan resmi mengusung siapa, apakah ikut bergabung? Setelah ini, dia melanjutkan, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan partai koalisi dalam beberapa hari ke depan. Apalagi Kalbar ke depan perlu dibicarakan serius mengingat banyak yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Diminta komentarnya terkait pendaftaran pasangan Abang Tambul Husin-Barnabas Simin ke KPU. Morkes menegaskan, tidak khawatir, majunya Tambul tidak sebagai pemecah. Masyarakat sekarang sudah pintar, cerdas memilih yang terbaik, jelasnya. Ditanya optimisme menang, dia mengatakan, semua pasangan calon pasti optimis, tapi tentunya sebagai orang yang beragama uru-

CUKUP GADAIKAN BPKB

Masalah Dana Anda Teratasi 1. Mudah syaratnya 99,9% DI SETUJUI 2. Proses Cepat 3. Aman BPKBnya 4. Bunga Ringan Melayani :

- Kredit Mobil Baru dan Second - Dana Talangan - Take Over Kredit - Over Leasing - Titip Mobil/Gadai - Pengurusan Pajak Kendaraan (SITU, SIUP, NPWP, TDP, dll) - KPR dan Modal Usaha - Kerjasama Bagi Bangun

CV. SHIELA PUTRI PRATAMA

0812 5752 6710

G r a Max Grand n d PU-BOX Gran Max

Segera Hubungi :

DODY 08125608423, 0561-7565151

pasang iklan anda di

Segera hubungi:

721229


PEMILUKADA 2012

5

Rabu, 6 Juni 2012

PBB Siap Menangkan Armyn Suka Cita Yusril Terbebas Tuntutan Hukum

Ardiansyah ST MM

(M Khusyairi)

Sanggau. Partai Bulan Bintang (PBB) Kalbar menyatakan kesiapan langkah perjuangan untuk memenangkan, Armin Angkasa Alianyang pada ajang perebutan KB 1 mendatang. Terlepas siapapun yang bakal mendampingi figur yang digadang-gadang merupakan pemimpin masa depan Kalbar tersebut. Itu sudah menjadi keputusan partai. Kita siap berjuang dengan keikhlasan hati untuk memenangkan Armin Alianyang pada Pilgub nanti, tegas Ketua DPW PBB

Kalbar, H Akhmad Sutarmin SHut MM didampingi sekretarisnya, Ardiansyah ST MM, ketika bertandang di Sanggau, Selasa (2/6). Ke h a d i r a n P B B s e b a g a i salah satu partai pengusung tegasnya, jangan dilihat dari hanya satu kursi di DPRD Provinsi Kalbar, hasil perolehan suara dalam Pemilu Legislatif lalu. Namun, partai ini mempunyai pengurus yang solid hingga ke tingkat ranting (desa). Apalagi setelah dilaksanakan pembenahan beberapa waktu belakangan ini. Kita mempunyai basis dukungan yang riil sampai ke tingkat desa dan RT/RW. Basis partai ini sudah terbentuk cukup lama. Nah, kita hanya mempunyai kebulatan tekad dari pengurus hingga tingkat ranting. Insya Allah, semua pengurus ikhlas berjuang untuk memenangkan pasangan yang diusung, tutur pria asal Semerangkai, Kabu-

paten Sanggau ini. Senada ditambahkan Ardisyah ST MM, PBB menjatuhkan dukungan kepada Armyn Alianyang jelas berdasarkan kajian yang sangat terukur. Bukan hanya karena Armyn dikenal atau populer. Melainkan, juga memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi. Selain memiliki kinerja yang telah terbukti saat menjabat Kepala Staf Kodam Tanjungpura. Armin Alianyang juga merupakan pribadi dengan penampilan keseharian yang sederhana, dan mudah didekati berbagai kalangan masyarakat. Yang populer banyak. Tapi apakah itu akan dipilih rakyat sebagai gubernur. Jelas belum tentu, kita mendukung Armyn, karena dinilai mempunyai komitmen untuk membangun Kalbar ke depan, tuturnya.Terlepas dari itu, Ardiansyah menyambut baik langkah Kejaksaan Agung

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG PENGUMUMAN NOMOR : 55/KPU-SKW-019-435770/VI/2012 TENTANG PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 H Akhmad Sutarmin SHut MM (Kejagung) RI menghentikan proses hukum kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) terhadap Yusril Ihza Mahendra, yang merupakan Ketua Syuro PBB Pusat. Semua pengurus hingga tingkat ranting menyambut gembira keputusan Kejagung ini. Hal itu membuktikan, kader PBB memang bersih secara hukum. Ini babak awal kemenangan PBB pada pentas politik ke depan, pungkasnya. (SrY/**)

Hero Terinspirasi Dahlan Iskan Singkawang. Henoch Thomas-Rozanuddin (Hero) menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Singkawang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Singkawang. Dipilihnya untuk mendaftar pada hari pertama ini, untuk menjawab isu miring tentang kedua calon ini yang dikatakan hanya main-main untuk maju menjadi peserta pemilu, kata Harun, Koordinator Parpol Pengusung Hero ketika Jumpa Pers di Sekretariat Hanura Singkawang, kemarin (5/6). Harun menjelaskan, belakangan terakhir tersebar isu kalau Hero tidak akan maju, dia hanya main-main.

Bahkan isu tersebut sampai k e J a k a r t a , b u k a n h a ny a di Kota Singkawang. Dengan ini kami menjawabnya, faktanya Hero mendaftar sebagai peserta Pilwako, katanya. Hal tersebut dibenarkan Henoch Thomas, Pengusaha Muda yang memilih Rozanuddin, anggota DPRD Kota Singkawang sebag ai pendampingnya untuk bertarung pada Pilwako 20 September mendatang. Kami memilih hari pertama, menunjukkan kalau kami siap bertarung untuk menang, kata Henoch. Hero datang ke Aula KPU Kota Singkawang sekitar pukul 11.30, mengenakan baju kemeja putih dengan lengan

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 05/Kpts/KPU-Skw/D19-435770/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012, KPU Kota Singkawang akan melaksanakan pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan bakal pasangan calon pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 apabila partai politik atau gabungan partai politik tersebut memenuhi syarat sebagai berikut: a. memperoleh paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari 25 (dua puluh lima) jumlah kursi DPRD Kota Singkawang yaitu 4 (empat) kursi; atau b. memperoleh suara sah paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari 81.201 (delapan puluh satu ribu dua ratus satu) suara sah hasil pemilu Anggota DPRD Kota Singkawang yaitu 12.181 (dua belas ribu seratus delapan puluh satu) suara sah. 2. Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan (formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain beserta lampirannya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap dalam bentuk asli dan 2 (dua) rangkap dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi, masing-masing dimasukkan kedalam 3 (tiga) map dan ditulis nama bakal pasangan calon dengan huruf kapital. 3. Penyerahan surat pencalonan bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik, serta kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, dilaksanakan pada: Hari : Selasa s.d. Senin Tanggal : 5 s.d. 11 Juni 2012 Pukul : 08.00 s.d. 16.00 WIB (untuk hari terakhir, 11 Juni 2012 dari pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB) Tempat : Sekretariat KPU Kota Singkawang. Jalan Dr. Soetomo, Singkawang. 4. KPU Kota Singkawang dapat menolak pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi atau perolehan suara sah, dengan mengembalikan berkas selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3; 5. Formulir dapat diambil di Sekretariat KPU Kota Singkawang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPU Kota Singkawang Jalan Dr. Soetomo Singkawang, Telepon 0562-631947, 639254 Singkawang, 4 Juni 2012 KETUA,

SOLLING, SH

Pasangan Hero saat mendaftar ke KPU Kota Singkawang. Mordiadi disingsingkan, jeans warna biru dan sepatu ket. Pakaian yang dikenakannya itu memiliki makna tersendiri. Henoch menjelaskan, baju putih menandakan kalau mereka akan memimpin Kota Singkawang dengan tulus. Lengan baju disingsingkan menandakan kalau mereka

siap untuk bekerja keras memajukan Singkawang. Celana panjang jeans warna biru menandakan kalau mereka berkomitmen dan siap memberantas korupsi di Kota Singkawang. Sedangkan sepatu ket menandakan kalau mereka bukan hanya siap bekerja di kantor, tetapi

juga siap turun ke lapangan. Untuk yang terakhir ini mereka terinspirasi dari Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Di tempat yang sama, Rozanuddin yang juga Ketua Partai Hanura menjelaskan, kalau mereka merupakan pasangan serasi. Pasangan yang bisa sebagai contoh

bahwa Singkawang merupakan daerah yang berbeda-beda suku dan agama tetapi tetap satu jua. Hero itu bukan pasangan milik semua rakyat, bukan pihak atau daerah tertentu di Kota Singkawang, katanya. Sementara itu, Ketua KPU Ko t a S i n g k a w a n g S o l l i n g

menyebutkan, pasangan Hero didukung 13 Parpol dengan perolehan suara sah 18,61 persen atau melebihi ketentuan 15 persen suara. D u k u n g a n Pa r p o l s u d a h cukup, persyaratan lainnya dapat dilengkapi atau diperbaiki hingga tanggal 9 Juni nanti, ujarnya. (dik)

JENDELA USAHA

Bisnis Bumbu Masakan, Untungnya Lezat Asumsi: usaha membuat bumbu nasi goreng Modal awal Blender 1 buah Rp 400.000 Baskom 2 buah @ Rp 20.000 Rp 40.000 Timbangan digital 1 buah Rp 400.000 Stapler Rp 30.000+ Total Rp 870.000 Penyusutan alat selama pemakaian 1 tahun: = 1/12 x Rp 870.000 = Rp 72.500 Biaya operasional Bahan baku bumbu nasi goreng untuk 900 kemasan: Bawang merah dan putih 5 kg x Rp 15.000 Rp 75.000 Ketumbar ½ kg x Rp 20.000 Rp 10.000 Garam 1 kg x Rp 8.000 Rp 8.000 Cabe merah 5 kg x Rp 20.000 Rp 100.000 Merica halus ½ kg x Rp 60.000 Rp 30.000 Tomat 3kg x @ Rp 7.000 Rp 21.000 Minyak goreng 10 kg x @ Rp 10.000 Rp 100.000+ Total Rp 344.000 Keperluan operasional Plastik Rp 50.000 Stiker / brand Rp 50.000 Transportasi Rp 100.000 Listrik Rp 100.000 Biaya penyusutan alat Rp 72.500+ Total Rp 372.500 Total biaya operasional: Rp 344.000 + Rp 372.500 = Rp 716.500 Omset perbulan 30 bungkus / hari x Rp 1.800 x 30 hari = Rp 1.620.000 Laba bersih Rp 1.620.000 - Rp 716.500 = Rp 903.500

Saat ini membuka usaha bumbu masakan yang langsung bisa dipakai untuk memasak atau yang sering disebut dengan bumbu instan, memang berpeluang besar untuk meraup keuntungan. Banyaknya minat konsumen seperti dilansir dari Tabloid Peluang Usaha, baik dari konsumen individu maupun konsumen industri yang menggunakan bumbu masakan instan, menjadi keuntungan besar bagi usaha ini. Bisnis bumbu masakan menjadi satu bukti baru bahwa segala sesuatu bisa jadi peluang usaha, jika kita jeli dalam melihat kebutuhan masyarakat sekitar. Banyak para ibu serta pelaku bisnis makanan selalu menggunakan bumbu masakan dalam setiap menu yang mereka sajikan. Namun, tidak semua konsumen ternyata bisa membuat bumbu masakan untuk resep yang ingin mereka masak. Selain itu, banyak pula konsumen yang tidak memiliki banyak waktu untuk memasak dengan membuat bumbu secara manual menggunakan ulek maupun di blender. Penjual bumbu masakan instan banyak dicari para ibu rumah tangga, remaja putri, serta para pelaku usaha makanan yang membutuhkan bumbu instan untuk mempermudah proses produksi usahanya. Kemudahan yang diperoleh dengan adanya produk bumbu masakan instan ternyata disambut positif oleh para masyarakat, baik masyarakat kalangan menengah maupun masyarakat kalangan

atas tertarik dengan penawaran bumbu masakan tersebut. Produk bumbu masakan instan terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis bumbu basah dan jenis bumbu kering. Jenis bumbu bahas biasanya tidak seawet bumbu jenis kering. Contoh bumbu basah antara lain bumbu opor, bumbu soto, bumbu rendang, lombok halus, dan bawang halus, yang sering digunakan para ibu rumah tangga maupun para pelaku usaha catering, rumah makan, dan restoran. Sedangkan bumbu kering biasanya lebih mengarah ke bumbu perasa atau penambah aroma, contohnya saja bumbu aroma barbeque, aroma daging ayam, aroma daging sapi, aroma jagung bakar, serta bumbu perasa lainnya yang lebih sering digunakan untuk memberi tambahan rasa dan aroma untuk makanan ringan atau camilan. Untuk produk bumbu, dapat dikemas dengan kemasan yang beragam. Dari mulai kemasan plastik, hingga kemasan botol yang menarik para konsumen. Selain itu kemasan juga bisa disesuaikan, deng an memasarkan berbagai ukuran agar konsumen dapat meny e s u a i k a n d a y a beli mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Peluang pasar usaha bumbu masakan masih sangat luas, banyaknya pelaku usaha yang terjun pada bisnis makanan menjadi target pasar empuk bagi pelaku bisnis bumbu masakan. Karena semakin banyak pelaku bisnis makanan, maka semakin banyak pula permintaan bumbu masakan instan yang diminta pasar. Selain itu untuk memulai bisnis ini juga tidak diperlukan modal yang terlalu besar, namun mampu menghasilkan keuntungan hingga 50 % dari omset. Setiap usaha memiliki resiko yang menjadi kekurangan dari usaha tersebut, salah satu kekurangan usaha ni yaitu harga bahan baku yang tidak stabil dan cenderung lebih sering harganya naik. Selain itu jika harganya naik, biasanya bahan baku tersebut susah untuk dicari jika ada pun kualitasnya tidak terlalu bagus. Di samping itu, terkadang produk bumbu yang dibuat kedaluwarsa sebelum waktunya. Biasanya disebabkan proses produksi yang kurang steril, maupun bahan baku yang kurang bagus. Untuk pemasaran bumbu masakan bisa dilakukan dengan menitipkan di toko ‒ toko yang ada di kota Anda, untuk menjangkau konsumen akhir yang biasanya dari konsumen rumahan. Sedang-

a Sukses Berbisnis r a C Bumbu Instan

kan untuk menjangkau konsumen industri, dapat dicoba bekerjasama dengan beberapa pelaku usaha makanan seperti usaha restoran, katering, serta produsen camilan yang membutuhkan bumbu perasa untuk produknya. Selain itu promosi juga bisa dilakukan dengan memasang iklan di media cetak, media elektronik, sampai media online untuk memperluas jangkauan pasar.Agar usaha Anda dapat berkembang, sebaiknya untuk produksi pilihlah bahan baku yang masih segar. Sehingga cita rasa bumbu yang dihasilkan sama dengan bumbu yang baru saja dihaluskan. Selain itu jaga proses produksi untuk selalu dalam keadaan higienis, sehingga keawetan bumbu bisa lebih lama. Untuk kemasan, pilihlah kemasan yang menarik namun juga sehat bagi para konsumen. (bkm)

Banyaknya pelaku usaha baru yang bermunculan saat ini, menjadi ancaman bagi pelaku usaha bumbu instan lainnya. Oleh karena itu agar tidak kalah bersaing dengan pengusaha bumbu instan yang banyak bermunculan, Anda harus menjaga kualitas rasa maupun kualitas produk bumbu instan yang Anda produksi. Berikut ini beberapa tips sukses dari laman bisnisukm, untuk menghasilkan bumbu instan dengan kualitas terjaga: 1. Pertama pilihlah bahan baku yang masih segar, pisahkan bahan baku yang masih segar dengan bahan baku yang sudah layu. Gunakan yang segar saja, dan sisihkan yang sudah layu. 2. Agar bumbu instan memiliki rasa yang sama dengan bumbu fresh yang baru dihaluskan, jangan berikan tambahan penguat rasa karena akan menciptakan rasa yang beda dengan bumbu fresh. 3. Untuk memperoleh rasa yang sama dengan bumbu aslinya, gunakan komposisi bumbu yang sesuai dengan takaran resep masakan. Selain itu lakukan sesuai prosedur dari cara pengolahan, suhu dan lama pengolahan hingga dihasilkan kadar air untuk bumbu basah 20% dan untuk bumbu kering 2 ‒ 5 %. 4. Saat proses produksi berlangsung, usahakan alat dan ruangan dalam keadaan steril. Sehingga produk tidak terkontaminasi kuman yang akan mengakibatkan bumbu cepat busuk sebelum masa kedaluwarsa. 5. Hindari penggunaan pengawet yang membahayakan kesehatan, untuk lebih aman gunakan pengawet alami seperti minyak goreng, garam, dan gula atau bisa juga memakai pengawet makanan seperti monosodium benzoate. 6. Berikan kemasan yang menarik serta dapat melindungi bumbu dari kontaminasi. Kemasan yang bisa dipakai antara lain plastik, aluminium foil, serta botol kemasan. Disamping itu kemasan bumbu basah sebaiknya divakum terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi bakteri selama masa penyimpanan. Selain proses produksi, hal lain yang perlu diperhatikan untuk mendukung kualitas produk bumbu instan, yaitu adanya merek produk bumbu instan Anda. Dengan mencantumkan merek pada produk Anda, konsumen dapat mengenali image produk Anda dengan mudah. Di samping merek produk, pada kemasan bumbu instan dapat dicantumkan pula izin dari BPOM, serta sertifikasi halal dari MUI agar konsumen tidak ragu lagi membeli produk Anda. Peluang bisnis bumbu instan ini bisa juga dijalankan dengan skala bisnis rumahan, dengan menggunakan peralatan rumah tangga yang sederhana Anda dapat mencoba menjalankan usaha tersebut. Namun yang harus diingat, yaitu pilihan bahan baku yang segar dan pengolahan yang higienis juga harus diterapkan dalam bisnis skala rumahan agar tidak kalah saing dengan usaha bumbu instan yang sudah skala industri. (bkm)


6 padah bertuah

Lebih Sejahtera BUPATI Hildi Hamid mengajak investor perkebunan untuk ikut dalam pemberdayaan warga sekitar kebun, sebagaimana yang sudah terbina dengan baik di Kayong Utara. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar, hingga Juni 2011 luas total perizinan perkebunan di Kalbar mencapai 3,5 juta hektar. Total perizinan perkebunan tersebut, terdapat 352 perusahaan kelapa sawit. Demikian juga termasuk di Kayong Utara yang kawasannya ada perkebunan sawit, cukup membantu peningkatan pendapatan asli daerah dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat yang efektif membuat masyarakat menjadi berdaya, yaitu masyarakat menjadi lebih dinamis, lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, lebih mampu akses teknologi tepat guna, luas wawasan, kosmopolit, dan empati terhadap pihak luar, kupasnya. Pemberdayaan masyarakat di lingkup perkebunan sawit perlu memerhatikan aspek keberlanjutan usaha di sektor pertanian. Kini sudah cukup dikenal istilah pertanian berkelanjutan, memadukan tiga tujuan, pengamanan lingkungan, pertanian menguntungkan, dan terwujudnya kesejahteraan sosial, ujarnya. Dikatakannya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan, motivasi, dan kemampuan masyarakat, untuk dapat lebih akses terhadap sumberdaya. Supaya meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam memengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. (lud)

GELIAT KAYONG UTARA

Rabu, 6 Juni 2012

Pejabat Kementerian ke Pemukiman Kumuh Upayakan Bantuan Perumahan di Batu Malang SUKADANA. Kabupaten Kayong U Utara merupakan k salah l h satu daerd ah tertinggal di Indonesia. Tak heran, jika Bupati defenitif pertama di Kabupaten Kayong Utara, H Hildi Hamid terus bekerja keras memacu daerah otonomi baru di Provinsi Kalimantan Barat ini. Tak cukup dengan program pendidikan dan kesehatan gratis yang diterapkan tak lama setelah dirinya dilantik sebagai Bupati Kayong Utara. Hingga kini, H Hildi Hamid terus mengupayakan untuk menghapuskan pemukiman kumuh di daerah kebanggaannya itu. Salah satunya, dengan meyakinkan pemerintah pusat agar bantuan dapat dikucurkan di daerah yang resmi terbentuk pada 26 Juni 2007 ini. Perlahan namun pasti, meminimalisir pemukiman kumuh di

Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid menjamu makan malam sambil ramah tamah dengan pejabat Dinsosnakertrans Provinsi Kalbar di rumah kediamannya di Sukadana, Senin (4/6). KAMIRILUDDIN Kabupaten Kayong Utara telah dilakukan. Terutama di kawasan kepulauan yang terisolir dan

hanya dapat dijangkau melalui transportasi air. Misalnya, Dusun Pancur, Desa Dusun Kecil, Keca-

matan Pulau Maya. Mulanya, kai i kumuh k h dengan d k di i wasan ini kondisi rumah atap daun dan memprihatinkan. Namun sekarang, kawasan kumuh itu sudah berubah drastis. 100 unit rumah warga di kawasan itu dibangun permanen berkat upaya Pemkab Kayong Utara mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait. Setelah sukses meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Dusun Pancur, Pemkab melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara kini membidik Dusun Batu Malang, Desa Dusun Kecil, Kecamatan Pulau Maya untuk dilakukan hal serupa. Ini tak sekadar wacana, pasalnya Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid bersama pejabat Kemen-

terian Sosial dari Jakarta serta j b d i Dinsosnakertrans Di k pejabat dari Kalbar melihat langsung kondisi kehidupan warga di Dusun Batu Malang, Selasa (5/6). Dusun Batu Malang adalah salah satu kawasan kumuh dan sangat layak untuk kita bina, kata H Hildi Hamid di acara ramah tamah. Kabid Sosial Dinsosnakertrans KKU, Lilik Hariadi, SAg.MSi mengatakan, kunjungan ke Batu Malang ini bagian dari proses untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Rencananya, pada tahun 2013 mendatang bantuan ini dapat dikucurkan. Program ini dinamakan komunitas adat terpencil (KAT), yang mana warga yang tinggal di rumah kumuh di kawasan itu akan dibantu supaya mendapatkan rumah yang lebih layak untuk ditempati, jelasnya. (lud)

Tentara Daeng Mataku Pembela Sukadana SUKADANA. Menurut M Natsir Sos MSi dari Peneliti Budaya pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, gelombang besar masuknya warga Bugis di Kalbar tercatat di Javascript:history di tahun 1710 dengan kedatangan armada Daeng Mataku. Ia menikah dengan Ratu Malaya, salah seorang anak Pangeran Agung dari Sukadana. Imperium Tanjungpura ketika beribukota di Sukadana (di abad 12 masih berpusat di Ketapang, kemudian pindah ke Sukadana di abad 13) mencapai kejayaan memiliki jelajah di sebagian besar pesisir Pulau Kalimantan, dan sebagian pedalaman Kalimantan bagian barat. Pentingnya Sukadana, membuat Belanda ke Sukadana tahun 1617 di zaman Gubernur

Jenderal VOC Jan Pietersz Coen yang meninggal di saat Mataram menyerbu Batavia tahun 1929. Imperium itu akhirnya terjadi perpecahan. Di awal abad 18 (1700-an M) Sukadana yang melemah perlu dukungan kekuatan. Armada Daeng Mataku membela Sukadana. Para tentara Daeng Mataku yang berkedudukan di Sukadana, menikahi warga Melayu maupun Dayak tempatan yang akhirnya memeluk Islam, agama tentara Daeng Mataku. Bahkan tentara Daeng Mataku pernah membantu penyerangan Istana Sultan Zainudin penguasa Matan Tanjungpura (pasukannya terpusat di kawasan Ketapang modern) pada tahun 1710, untuk membantu memperkuat legitimasi kekua-

saan Sultan Agung Sukadana dan diangkat menjadi panglima kerajaan. Sultan Zainudin meminta bantuan Opu Daeng Manambun dari kerajaan Luwuk dengan beberapa saudaranya, Opu Daeng Marewah, Opu Daeng Perani, Opu Daeng Celak dan Opu Daeng Kemasi. Ketika kedatangan Opu lima bersaudara di Matan (Ketapang) diketahui Daeng Mataku, dimaklumi masih kaum kerabatnya dari Sulawesi. Daeng Mataku memohon diri untuk pergi meninggalkan Matan Tanjungpura menuju ke Siak Indrapura (Provinsi Riau modern), dengan syarat tidak membunuh tentara maupun keluarganya dan disanggupi Opu bersaudara. Kepergian Daeng Mataku ke Siak membawa meriam

Sigondah dari perahu Daeng Opu Daeng Manambun sebagai tanda perdamaian, satu meriam dibawa Opu Daeng Manambun ketika kepindahannya ke Sebukit Mempawah. Kini meriam tersebut dapat dilihat di Siak Indrapura (Riau) dan di Mempawah (Kalbar). Bantuan yang diberikan lima bersaudara menjadikan Sultan Zainudin dapat menduduki takhta kembali dan Pangeran Agung Sukadana tak boleh memakai gelar Sultan dan ditempatkan di Darussalam Matan. Atas jasa Opu Daeng Menambun, dikawinkan dengan Putri Kesumbah anak Sultan Zainudin dan anugrahi dengan gelar Mas Surya Negara. Sejak ditinggalkan Daeng Mataku, Tanjungpura dipusatkan di Matan mengabaikan

Sukadana. Akhirnya bandar Sukadana sepi dari aktivitas perdagangan, kemudian menjadi sarang bajak laut (lanun). Menurut catatan Belanda, kurang diperhatikan Mantan Tanjungpura, para lanun dari berbagai suku bangsa membikin pemerintahan sendiri, memilih ketua pemerintahan berdasarkan suara terbanyak (demokrasi) bukan berdasarkan keturunan (dinasti). Sebagai warga mayoritas, kepala pemerintahan yang terpilih warga Tionghoa. Kapal dagang besar (galleon) Belanda, Inggris, maupun Perancis di Laut Tiongkok Selatan hingga Selat Melaka, sering dirompak armada lanun di Sukadana itu. Dikarenakan lanun itu mayoritas warga perantauan dari Tiongkok (suku Tionghoa),

armada lanun Sukadana mendatangkan mesiu dari Tiongkok langsung. Pemerintahan 100 tahun lanun di Bandar Sukadana dipadamkan pada tahun 1824 (setelah melalui beberapa operasi), buah kerjasama Armada Belanda dengan pangeran dari Siak (Riau). Lanun Tionghoa, suku Laut, maupun lainnya, akhirnya banyak menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara, Singapura, Malaysia, dan Filipina (Sulu). Pangeran dari Riau penakluk pemerintahan lanun Sukadana, mendirikan Kerajaan Sukadana, bukan di bawah Matan Tanjungpura (Ketapang) tapi protektorat Kerajaan Belanda. Tahun 1944, Raja Melayu Sukadana menjadi korban penyungkupan tentara Jepang.

Kemudian tahun 1951 bergabung ke Republik Indonesia, walaupun resminya baru beberapa tahun kemudian. Daeng Mataku maupun tentaranya meningalkan keturunan tersebar di Sungai Puteri, Satong, Siduk, Tanjung Gunung, Semanai, Melisum, Rantau Panjang, dan Teluk Batang. Pangkalan Buton (Kecamatan Sukadana, Buton sendiri nama pulau di Sulawesi) diperkirakan tempat persinggahan pertama laskar Bugis. Di zaman Belanda, Jepang, dan awal Republik Indonesia, jangkar besar berbobot hampir 1 ton (2 meter lebih) masih dapat dilihat di Pangkalan Buton, sebagai prasasti. Namun jangkar armada Bugis itu sudah tak dapat dijumpai saat ini, digondol tangan jahil. (lud)

SAMBUNGAN Tambul: Maju pakan perintis pendaftaran di Pilgub Kalbar 2012 didukung 18 partai politik dengan akumulasi suara sah sebesar 26,48 persen. Dengan demikian, melebihi perolehan suara sah yang ditetapkan KPUD Provinsi Kalbar sebesar 15 persen. Melangkah dengan pasti, pasangan Tambul-Barnabas didampingi Ketua dan Sekretaris Parpol pengusungnya. Di ruang itu sudah menunggu Ketua KPUD, AR Muzamil dan anggotanya bersiap untuk menerima berkas pencalonan. Hampir satu jam, pemeriksaan berkas oleh KPUD Provinsi Kalbar pun selesai. Dan pasangan Tambul-Barnabas dinyatakan lolos veriďŹ kasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Lolosnya pasangan nasionalis pemersatu Kalbar ini langsung mendapat applaus dari

................................................................................................................dari halaman 1

kader maupun simpatisan yang berada di halaman kantor KPUD Provinsi Kalbar. Ini merupakan suatu kebanggan bagi kami. Mengingat di saat terakhir, ada penambahan partai untuk mendukung pasangan Tambul-Barnabas, terang Tambul seusai penyerahan berkas di KPUD Kalbar, kemarin. Bagaimanapun, lanjut Tambul Husin, lolosnya pasangan nasionalis pemersatu Kalbar ini tidak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat hingga ke pelosok Kalbar. Masyarakat yang tidak mempertentang agama, etnis, golongan maupun primordialisme. Ini sebagai bukti keseriusan masyarakat Kalbar untuk mendukung Tambul-Barnabas. Bahkan saat mendaftar ke KPU, kita kelebihan syarat yang telah ditetapkan KPU. Jadi mau pilih A atau B, ucapnya.

Tambul menegaskan pendaftaran pasang annya t idak mengalami masalah. Semua persyaratan dapat diterima dengan baik oleh pihak penyelenggara Pemilu. Saya yakin dan siap maju untuk menang, tegas Tambul lagi, didampingi Barnabas yang menebar senyum. Adapun 18 koalisi partai yang mendukung pasangan pluralisme itu diantaranya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Merdeka, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Republika Nusantara, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Kebangsaan. Selain itu masih ada Partai Pelopor, Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Karya Peduli Bangsa

(PKPB), Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Partriot, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Persatuan Nasional, dan terakhir Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). Bahkan, di menit-menit terakhir pendaftaran pasang a n Ta m b u l - B a r n a b a s k e KPU Kalbar, pagi Selasa (5/5) kemarin, muncul dukungan baru dari Partai Persatuan Nasional (PPN-d/h PPD) dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Kendati didukung oleh partai kecil, Tambul-Barnabas yang sebelumnya mengungkapkan bahwa kekompakan itu merupakan Small is Beautiful . Karena, tambahnya, yang kecil justru mampu bertahan dari segala gesekan dan walaupun berbeda namun tetap solid sebagai nasionalis. (lam)

Kedua Tangan ..............................................................................................................dari halaman 1 Kami tetap selalu terbuka kepada siapa saja, baik partai maupun perorangan yang menginginkan Kalbar ini maju, bersatu, menjauhkan friksi agar dapat membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat, ujar Abul. Dia juga mengungkapkan, tangan pasangan ini selalu terbuka bagi partai politik manapun. Masih cukup waktu hingga batas akhir pendaftaran calon yang ditetapkan oleh KPU hingga 11 Juni 2012. Bagaimana dengan Muskerwil Partai Persatuan Pembangunan yang membahas

calon unggulannya, apakah pilih mendukung Tambul Husin atau Armyn Alianyang? Abul Ainen mengangkat bahu tak mau berkomentar karena bukan ranah politik timnya. Ketua DPW PPP Kalbar, Ahmadi Usman,SAg, mengaku sudah mengajukan dua nama, Tambul dan Armyn, yang didukung Rapimwil tertutup ke DPP PPP. Dia membantah bahwa yang dikirim ke Ketum DPP PPP Surya Dharma Ali hanya nama Armyn. Dua nama itu (Tambul dan Armyn) sudah diserahkan ke DPP. Minimal dua nama, nanti

DPP yang memutuskan, kata Ahmadi menjawab Equator via selulernya, tadi malam. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar DPW PPP Kalbar, H Firmansyah A.M, mengharapkan PPP agar merapat ke pasangan Tambul-Barnabas. Sebab, menurutnya, pasangan ini merupakan pimpinan Kalbar ke depan. Kita melihat pasangan ini sangat layak didukung. Saya harap PPP tidak salah memilih siapa yang akan diusungnya. Sebab, bila salah memilih, maka kita khawatir PPP akan merosot dikemudian hari, harap mantan

anggota DPRD Kalbar ini. Firmansyah yang cukup memahami nafas politik PPP di Kalbar, justru ingin partai membulatkan suara dukungan kepada pasangan dengan matang pengalaman. Baik pengalaman politik, terutama pemerintahan atau birokrasi, termasuk sosial kemasyarakatan di Kalbar ini, katanya, Firman menegaskan, sosok Tambul Husin dapat menjadi pemersatu masyarakat Kalbar tanpa membeda-bedakan etnis dan keyakinan, budaya dan menghargai kebhinekaan dalam NKRI. (lam)

Bupati Panggil ..............................................................................................................dari halaman 1 membayar gaji buruh yang jumlahnya mencapai ribuan. Tidak menutup kemungkinan setelah lewat tiga bulan kami akan diPHK, ujarnya khawatir. Sementara itu Ketua Federasi Serikat Buruh Kabupaten Ketapang (FSBKK), Leo Yansen Akock Bayir, mengaku pihaknya masih menunggu perkembangan terkait kemungkinan PHK para buruh. Namun ia berharap jangan sampai terjadi PHK.

Ia juga mengungkapkan para buruh yang dirumahkan masih tetap mendapatkan hak mereka berupa gaji pokok. Kami (FSBKK) sampai saat ini masih menunggu tindaklanjut. Kondisi di Kendawangan sendiri sampai saat ini masih kondusif, ujar Leo, ketika dihubungai Equator via HP, yang mengaku tengah di Kendawangan. Ia juga mengaku tak mengetahui kapan pastinya per-

temuan antaran buruh, perusahaan, eksekutif maupun legislatif. Belum ada kabar soal rencana pertemuan itu. Tapi nanti kalau sudah ada, saya akan beritahu, tuturnya. Ternyata hingga saat ini, legislatif pun belum menjadwalkan pertemuan tersebut. Ketua Komisi I DPRD Ketapang, Samsidi, BA, mengakui hal itu. Belum dijadwalkan. Pertengahan bulan akan kita revisi (jadwal di Bamus), tulis

Samsidi via SMS. Meski demikian DPRD telah melayangkan surat ke Pemeritnah Daerah guna merespon penyelesaian persoalan tersebut. Surat itu merupakan bentuk kepedulian DPRD. Karena sentral kewenangan ini ada di pemerintah. Kalau pemerintah belum juga merespon, kami DPR bisa berinisiatif mempertemukan para pihak, ujar Wakil Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus. (KiA)

Revisi UU Pilpres Tingkatkan Partisipasi Pemilih JAKARTA. Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuzy, mengatakan, revisi terhadap Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) itu sebuah keharusan konstitusional. Pasalnya, dua rezim pemilihan nasional yang sekarang berlaku sudah menggunakan mekanisme mencoblos dalam pemungutan suara. Sementara Undang-undang Pilpres masih menggunakan mekanisme mencontreng sehingga wajib direvisi. Kalau kita ingin tingkat partisipasi pemilih itu tinggi, merevisi UU Pilpres adalah sebuah keharusan kecuali memang faksi-faksi di DPR menginginkan pemilu itu hanya diikuti segelintir orang saja, kata Romahurmuzy, Selasa (5/6), kepada wartawan, di Jakarta. Dia mengingatkan bahwa suara tidak sah pilpres 2004-2009 itu berbeda 15 persen. Tahun 2004 suara tidak sah untuk pilpres 3,3 persen. Tahun 2009

tidak sah 17,5 persen. Jadi, hampir 15 persen suara tidak sah itu muncul karena kesalahan pemilih. Nah di UU pilpres revisi terhadap cara pemilih ini harus diatur, tegas pria yang karib disapa Romy, itu. Yang juga penting, diingatkan Romy, di dalam lima tahun ini sering dipertontonkan kepada faksun politik yang tidak elok dimana anggota penyokong pendukung pemerintah sendiri justru menohok pemerintahan itu dengan cara yang kurang tepat. Nah ini kan juga harus diatur hak dan kewajiban partai pendukung dan partai oposisi di dalam undang-undang pilpres selanjutnya di UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Sekarang kita kan sedang mematangkan UU MD3 nanti kalau ini sudah tuntas baru kemudian di UU Pilpres akan mengikuti, ujarnya. Jadi, lanjut dia, misalnya adakah kewajiban kepada presiden terpilih untuk merangkul parpol-parpol pengusung misal-

nya pada putaran kedua sampai dengan minimal 50 persen keanggotaannya di parlemen. Ini kan perlu didefenisikan, tegasnya. Memang, kata dia, itu cara berpikir parlementer karena presiden dipilih langsung. Ta p i , k a t a d i a , t i d a k b i s a menampik cara berpikir presidensial ini tetap membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Nah, ketika kemudian Presiden SBY sekarang merekrut koalisi Demokrat dengan 75 persen, sering dikritik oleh para pengamat. Mestinya simple majority saja 50 persen. Nah kenapa tidak itu diatur dalam UU Pilpres karena ini kan menjadi kewajiban konstitusional yang ada konsekuensi terhadap partai pendukung. Supaya sistem pemiihan di indonesia ini punya landasan konstitusional kalau tidak orang akan menilai Setgab itu hanya sekedar forum kongkow kongkow, pungkasnya. (jp)

Ancam Hentikan Bantuan ke Madrasah Kualitas Rendah J A K A R TA . K e m e n t e r i a n Agama (Kemenag) segera melakukan evaluasi akreditasi terhadap sekolah-sekolah madrasah swasta di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengontrol peningkatan kualitas pendidikan madrasah-madrasah. Tujuannya, tidak ada lagi madrasah yang kualitasnya di bawah standar minimal. Kita akan melakukan evaluasi akreditasi terhadap madrasah-madrasah. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui, mana madrasah yang tidak bisa diangkat (akreditasinya) dan mana yang bisa. Kalau tidak menunjukkan ada peningkatan, maka kita hentikan bantuannya, ungkap Direktur Madrasah Kemenag, Dedi Djubaedi kepada JPNN di Ja-

karta, Selasa (5/6). Dirincikan, bantuan yang diberikan oleh Kemenag antara lain rehabilitasi ďŹ sik ringan Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk 200 ruang dengan biaya masing-masing Rp juta. Selain itu, rehabilitasi Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk 300 ruang dengan biaya masing-masing Rp 64 juta dan rehabbilitasi Madrasah Aliyah (MA) untuk 100 ruang dengan masingmasing biaya Rp 64 juta. Selain itu, juga ada Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Madrasah Aliyah (MA untuk 4.399 lokasi yang masing-masing Rp 15 juta, sebut Dedi. Dedi menjelaskan, upaya pemerintah yang mungkin bisa dijadikan solusi untuk majunya madrasah, selain dengan ber-

bagai bantuan adalah melalui pemetaan madrasah, adalah akreditasi dan penegerian, yang tentunya dengan persyaratan yang ketat. Upaya lain juga akan dilakukan yakni menyangkut peningkatan kompetensi kepala madrasah, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta program kegiatan kreatif lainnya. Misalnya, kompetsi sains madrasah, coloqium madrasah dan lain sebagainya. Saat ini tidak ada penurunan (akreditasi), tapi sebagian besar stagnan, paparnya. Dedi menambahkan, pemerintah juga mempersilahkan jika madrasah swasta ingin mengubah status menjadi negeri. Asalkan, tegas Dedi, harus sesuai dengan syarat dan aturan yang berlaku. (jp)


7 GELANGGANG

Rabu, 6 Juni 2012

Target Satu Emas, PODSI Karantina Atlet Ilustrasi/IST

Pembalap Asing jadi Raja Tanjakan KOTA - Pebalap asing hingga etape II Tour de Singkarak, Selasa (5/6), masih menominasi Stage Sprint Points yang diadakan di dua titik yakni di kilometer 32 daerah Lintau Buo di Kabupaten Tanah Datar dan pada kilometer 85,4 Kota Payakumbuh. Untuk Intermediate Sprint pertama di kilometer 32, pebalap Yasuhara Nakajima dari Aisan Racing Team Jepang tercatat sebagai pebalap pertama yang memasuki garis kilometer 32 dengan perolehan point 2. Sementara tempat kedua diduduki pebalap Heksa Prasetya dari Antangin Eddy Hollands Australia dengan 2 point. Disusul urutan 3 oleh pebalap Hamid Shirisisan dari Uzbekistan Suren Team dengan 1 point. Pada Intermediate Sprint 2 di kilometer 85,4 Kota Payakumbuh pebalap Petrus Woestenberg dari Global Cycling Team Nederlands tercatat sebagai pebalap tercepat dengan point 3. Berikutnya, pebalap Heksa Prasetya dari Antangin Eddy Hollands Australia dengan 2 point. Sedang peringkat III diduduki pebalap Keong Loh Sea dari OCBC Continental Cycling Team Singapore dengan 1 point. Untuk kategori tanjakan (Kom at 50 Km) di Tabek Agiang, pebalap Julien Liponne asal Prancis yang tergabung dalam Reine Blanche Team menduduk tempat pertama dengan 10 point. Disusul dua pebalap Indonesia masing-masing Dani Lesmana dari Polygon Sweet Nice dengan 7 point dan di tempat III atas nama Sahbana Agung Ali dari Custom Cycling Club dengan 4 point. (fas/jpnn)

PONTIANAK. Cabang dayung Kalbar tak masuk dalam catatan KONI Kalbar sebagai cabang olahraga unggulan lan. Meski tak terbebani dengan torehan medali, induk olahraga cabang ini tetap menargetkan 1 emas pada PON ke-XVIII di Riau, September mendatang. Upaya mencapai target tersebut, PODSI Kalbar sudah tiga bulan memanggil 25 atletnya untuk masuk camp karantina guna mempersiapkan lebih matang. Setiap sore, Atlet dayung Kalbar di bawah binaan Abdi Nurkamil Mawardi mengasah terus kualitas

Tanjung Raya, mereka akan capek di jalan, dan sampan tak terjam terjamin min aman, ujar Abdi Nurkamil, Nurkamill, kemarin. Soal target, targe et Abdi Nurkamil menjelaskan, PODSI Kalbar berani memasang target 1 emas tersebut melihat hasil Pra PON lalu yang ďŹ nish di posisi ketiga pada nomor 1000 meter 24 pendayung dragon board. Itulah yang membuat kami semangat, dan para atlet pun mengatakan optimis mencuri medali di nomor tersebut, tutur Abdi Nurkamil. Sedangkan medali perunggu,

PON XVIII Riau kayuhnya. Latihan dipusatkan di Sungaii Kapuas kawasan Al AlunS K k alun Pontianak. Selama pemusatan, atlet ditempatkan di Hotel Kartika Pontianak. Tim dayung Kalbar juga pernah dipusatkan di daerah Tanjung Raya Pontianak, dengan alasan jauhnya lokasi latihan dan penginapan, serta keamanan dua sampan dragon board milik PODSI Kalbar, sejak bulan lalu seluruh atlet diboyong ke Hotel Kartika. Cukup jauh bila harus ke

ditargetkan PODSI Kalbar dapat diraih melalui jarak 500 meter dragon board 12 orang. Ada lima nomor yang akan diikuti PODSI PON. Kalbar sesuai hasil Pra PON Empat nomor diantaranya pada dragon board dan satu nomor rowing. Para atlet yang berkumpul di empat kamar dengan 25 atlet di salah satu kamar di Hotel Santika, mengaku siap berlatih dan bertanding. Semangat para atlet berlatih betul-betul terlihat meski ada dari sebagian mereka sudah berkeluarga meninggalkan di daerah asalnya.

Semangat berlatih itu juga didorong dengan adanya alat yang standar. Seperti dua sampan dragon board dan 22 dayung carbon viber yang beratnya hanya kurang lebih 3 ons. Sebelumnya dayung yang kita pakai t idak standar dan beratnya mencapai 7 ons, kata Abdi Nurkamil. Dua sampan dragon board yang baru dimiliki Podsi Kalbar merupakan bantuan dari KONI Kalbar. Kita bersyukur dana dari KONI sudah cair, itu yang kita gunakan selama karantina dan biaya hotel, pungkasnya. (oen)

Kejurda Grasstrack Seri II di Crhissan Park Circuit KETAPANG. Ke juaraan Grasstrack Seri II di Crhissan Park Circuit pada 2-3 Juni 2012 berlangsung seru. Selain para crosser Ketapang, tampil sejumlah croser andal dari kabupaten/kota se-Kalbar, Kalteng dan lainnya. Selain kejuaraan daerah olahraga kuda besi seri II pada Sabtu dan Minggu, Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si didampingi Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun SHjuga meresmikan penggunaan Crhissan Park Circuit. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti Crhissan Park Circuit yang merupakan sirkuit proyeksi nasional untuk Grass track dan Motocross. Sirkuit ini terletak di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalbar. Kejurda Grasstrack Seri II didukung oleh Bupati Ketapang. Ia mengharapkan para croser yang tampil dapat menjadi satria di gelanggang, dan di luar gelanggang sehingga mampu menjadi teladan

yang baik, khususnya dalam tertib berlalu lintas. Terlebih lagi dengan adanya sirkuit yang baru tersebut diharapkan dapat difungsikan secara maksimal dalam menjaring bibit-bibit berpotensi pada olahraga automotif. Bupati juga menegaskan pemerintah daerah akan membantu jika ada event otomotif dalam upaya meraih prestasi. Dari kejuaraan yang pada beberapa kelas, salah satu croser yang ambil bagian adalah Liander Vidolix. Ia tampil dalam kelas Execukitve Pro dan berhasil menjadi juara pertama di kelasnya. Setelah adu kepiawaian di gelanggang, dan dinyatakan menjadi juara pertama pada kelasnya. Liander Vidolix langsung memberikan salam kepada Drs Henrikus M.Si yang merupakan sang paman. Selain sebagai crosser, Liander Vidolix sehari-hari dikenal juga sebagai anggota satuan Pol PP Ketapang, dan merupakan salah satu ajudan Bupati Ketapang. (alw)

Bupati Ketapang meresmikan Crhissan Park Circuit. IST

SAMBUNGAN

Wakil Menteri Bukan Solusi JA KA R TA . A n g g o t a D P R Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, keberadaan Wakil Menteri (wamen) dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II memunculkan berbagai persoalan. Rieke menilai persoalan jabatan wamen selanjutnya tidak hanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Kementrian Negara. Ini soal keputusan dan kemampuan politik presiden, tegas Rieke, Selasa (5/6), di Ja-

karta. Rieke menegaskan bahwa selain soal putusan MK ini, ada sisi lain yang harus dipikirkan dari keberadaan wamen. Apa urgensinya bagi kementrian terkait? Apa pentingnya bagi rakyat? Justru dalam hal ini kita bisa melihat orientasi keputusan politik dari seorang presiden, kata dia. Ditegaskannya, yang juga perlu dipikirkan dari keberadaan Wamen adalah soal anggaran. Sebab dengan ada wamen, jelas akan menambah

Melepas Arawana Apendix II itu hanya boleh diperdagangkan dari budidaya keturunan ke-3 dan sebagian harus dilepas. Sementara itu, AM Nasir SH, Bupati Kapuas Hulu mengatakan dari 200 lebih danau yang ada di Bumi Uncak Kapuas terdapat 22 danau dilindungi. Namun suistainable pengelolaannya ada tiga, termasuk danau Empangau. Kita harap daerah lain bisa mengikuti jejak seperti pengelolaan danau Empangau ini, ujarnya. Nasir mengapresiasi inisiatif masyarakat Empangau melestarikan arwana sebagai mata rantai kehidupan sungai dan danau. Anggap ini sebagai tabungan. Dengan dilepaskan begini ikan akan berkembang dan kedepannya akan memberikan hasil, katanya. Aturan dalam penangkapan ikan didanau sudah jelas. Bahkan hasil panen memiliki program untuk pembangunan desa. Kedepan diharapkan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata sehingga saat panen undang tamu-tamu dari luar, harapnya. Nasir mengingatkan masyarakat Empangau sudah

Wamen juga tak banyak membantu. Buktinya, adanya Wamen tak membuat kinerja kementrian menjadi lebih baik. Yang diperlukan adalah sinergitas antara direktorat jenderal yang ada di kementrian dan komunikasi serta singkirkan ego sektotoral antar kementrian. Pengawasan ada di DPR, tapi kontrol dan instruksi terhadap menteri dan kementriannya, terutama ada di tangan seorang Presiden! katanya. (jp)

..................................................................................................dari halaman 1

dianugerahi danau. Tinggal bagaimana komitmen masyarakat untuk mengelolanya. Kabupaten konservasi ini selain ora, potensi perikanan air tawarnya melimpah. Selama ini, Kapuas Hulu pemasok ikan air tawar terbesar di Kalbar. Diharapkan pelepasan arwana berkesinambungan. Banyak danau yang dapat dilestarikan, sehingga akan menunjang kesejahteraan masyarakat, pesannya. Berkelanjutan Di Kalbar, baru Kapuas Hulu melaksanakan UU dan aturan CITES untuk melepas indukan arwana ke alam. Bahka sudah yang kelima kalinya sejak tahun 2000 sebagaimana dirintis Abang Tambul Husin, dengan modal indukan super red sebanyak tiga ekor hasil swadaya masyarakat. Salah seekor mati diketahui mati. Kemudian pada 2003 Pemda Kapuas Hulu memberikan bantuan 12 ekor, dan hanya 9 ekor dilepas lantaran mati 3 ekor. Menyusul 2004 masyarakat melepaskan 6 ekor arwana ke danau ini. Tiga ekor swadaya

Dekranasda Suguhkan seleksi terlebih dahulu. Dengan demikian, kuliner-kuliner yang disuguhkan merupakan hasil makanan pilihan. Diseleksi dulu. Nanti kalau memang sudah masuk di sini kurang laku atau apa, mungkin akan diganti dengan yang lain, ujarnya. Menurut Frederika, selama ini sudah banyak jenis kuliner yang telah dibina oleh Dekranasda dan Tim Penggerak PKK. Sayangnya, tidak semua binaan dapat diakomodir di pusat

staf yang harus digaji pula. Padahal isu penghematan selalu digembar-gemborkan bahkan rakyat diminta untuk berhemat, jelasnya. Selain itu jika persoalannya adalah kemampuan menteri, maka Wamen bukanlah solusi. Tapi ganti menteri dengan orang yang profesional dan bisa kerja. Yang membantu para menteri sudah ada eselon I dan eselon lain di bawahnya, papar dia. Rieke menyebut keberadaan

masyarakat dan tiga ekornya bantuan Pemda. Pada tahun yang sama ikan arwana ini juga sempat dipanen sebanyak 28 ekor. Pada 2005 hingga 2008 panen masing-masing pada 2005 sebanyak 31 ekor, 2006 sebanyak 36 ekor, dan 2007 panen 41 ekor. Namun pada 2008 juga induk arwana super red dilepas ke danau Empangau sebanyak 6 ekor yang merupakan empat ekor swadaya masyarakat dan dua ekornya lagi bantuan Pemda. Baru pada 2009 masyarakat kembali panen 29 ekor dan 2011 sebanyak 26 ekor. Sedangkan pada 2012 ini sebenarnya ada 15 ekor induk arwana, yaitu tiga swadaya, tiga bantuan pemda dan depalan ekor bantuan WWF. Namun dua ekor mati sebelum dilepas ke danau. Junardi, Kades Empangau menjelaskan, luas Danau Empangau 124 hektar dengan kedalaman rata-rata 15-16 meter. Selama ini komitmen masyarakat sangat tinggi untuk melestarikan danau tempat warga mencari makan.

Komitmen ini muncul dari masyarakat begitu tinggi, kami tinggal meneruskannya. Tanpa komitmen masyarakat, pelestarian danau ini sulit dilakukan dan kebersamaan masyarakat sampai saat ini cukup baik, terangnya. Dilindunginya Danau Empangau, menyebabkan tidak hanya ikan arwana yang ikut terjaga. Ikan-ikan lainnya pun ikut terlindungi. Sebab danau ini dibagi dua zona, yaitu zona dilindungi dan zona ekonomis. Masyarakat Desa Empangau sangat menaati ketentuan desa. Bagi yang melanggar aturan dengan mengambil ikan dizona dilindungi ada sanksinya. Bahkan telah dibentuk Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwaskat) atas Danau Juara II pengelolaan danau lindung ditingkat nasional dan Provinsi Kalbar. Dengan melestarikan ikan arwana, tujuan mensejahterakan masyarakat tercapai. Bahkan pengelolaan danau ini sejak 2008 - 2012 sudah pernah kedatangan wisatawan mancanegara sebanyak 56 orang, ujarnya. (Arman Hariayadi)

...............................................................................dari halaman 1

kuliner Dekranasda. Untuk sementara, pengusaha kuliner yang ada di Kota Pontianak lebih diprioritaskankarena pertimbangan dekatnya jarak. Kalau kita tampung yang dari kabupaten, susah juga bagi mereka, ungkapnya. Adapun kuliner khas yang kini dapat dinikmati di tempat iniantara lain Kerupuk Basah Kapuas Hulu, Bubur Pedas Sambas dan Rujak Singkawang. Sajian kuliner

tersebut melengkapi berbagai jenis oleh-oleh dan suvenir khas yang sebelumnya sudah disediakan. Upaya Dekranasda ini dimaksudkan untuk membantu promosi budaya dan ciri khas Kalbar, demi kepentingan pariwisata. Di samping itu, upaya ini juga untuk membantu memfasilitasi pelaku UKM. Frederika mengakui, di antara kuliner tersebut, terdapat beberapa jenis kuliner yang bukan khas daerah seperti bakso dan

nasi goreng. Jenis kuliner itu sengaja tetap disajikan guna menarik pengunjung. Bakso itu sangat digemari. Secara umum orang bisa makan. Jadi kita masukkan juga, walaupun bukan makanan khas, ujar wanita yang baru saja merayakan ultah ke-54 itu. Ia menyatakan senang karena pusat kuliner Dekranasda selalu ramai dikunjungi. Apalagi ramai dikunjungi jajaran pejabat pemerintah provinsi Kalbar. (dna)

TKI Bermasalah Membengkak Anggaran Perlindungan Cekak JAKARTA. Pascamoratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, jumlah TKI ilegal justru semakin membeludak. Sampai-sampai, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) kewalahan mengatasi TKI ilegal lantaran minimnya anggaran untuk melakukan sweeping di luar negeri. Jumlah TKI bermasalah pascamoratorium penempatan TKI meningkat. Pemerintah kesulitan menekan jumlahnya, karena jumlah anggaran untuk melakukan razia dan pemulangan TKI sangat minim, ungkap Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (5/6). Jumhur menyebutkan, dana untuk sweeping dan pemulangan TKI bermasalah hanya mencapai Rp 5 miliar per tahun yang diperuntukkan bagi sekitar 1700 TKI. Padahal, lanjut Jumhur, jumlah TKI yang bermasah cukup banyak dan mancapai ratusan ribu orang. Maka itu jangan heran kalau kita melakukan sweeping paling hanya selama empat bulan saja. Setelah itu kita tidak ada sweeping lagi, karena tidak ada anggarannya, tukasnya. Oleh karena itu, Jumhur meminta adanya kenaikan anggaran khususnya untuk sweeping dan

pemulangan TKI. Dana yang ada saat ini, lanjut Jumhur, sangat terbatas dan tidak cukup untuk menuntaskan masalah TKI ilegal. Untuk di Malaysia saja, jumlah TKI ilegal yang masuk pascamoratorium jumlahnya mencapai 15 ribu orang. Belum ditambah jumlah TKI ilegal yang ada di negara - negara yang masuk dalam daftar moratorium lainnya seperti Arab Saudi. Maka itu, ini yang harus menjadi perhatian bagi semua pihak, imbuhnya. Dipaparkannya pula, pemerintah memang memiliki dana Rp 1 triliun yang masuk dalam anggaran di Kementrian Luar Negeri untuk perlindungan WNI termasuk TKI. Dana tersebut digunakan untuk jangka waktu lima tahun. Sehingga dalam satu tahun, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para TKI yang bermasalah di luar negeri hanya Rp 200 miliar. Perlindungan WNI ataupun TKI di luar negeri, sekarang ini memang di bawah kewenangan Kemenlu. Maka itu, seluruh anggaran mengenai perlindungan TKI berada di Kemenlu, terangnya. Dirincikannya pula, anggaran perlindungan TKI tersebut digunakan untuk advokasi, penampungan WNI, serta pen-

anganan berbagai persoalan termasuk antisipasi perubahan situasi politik di negara-negara yang menjadi lokasi penempatan TKI. Maka itu, penanganan perlindungan WNI ataupun TKI, kewenangan terbesar ada di tangan Kemenlu, imbuhnya. Di tempat yang sama anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, saat ini yang perlu ditingkatkan adalah integrasi antara kementerian dan lembaga terkait. Selain itu harus ada prioritas dalam pengalokasian anggaran untuk perlindungan WNI terutama untuk negara-negara yang banyak dihuni TKI. Anggaran ini harus diorientasikan untuk negara-negara tujuan penempatan TKI terbanyak. Jadi setiap negara tidak bisa dipukul rata alokasi anggarannya, terang Rieke. Tak hanya itu, Politisi PDIP ini juga mendesak pemerintah agar menambah alokasi anggaran untuk perlindungan di negaranegara dengan angka TKI bermasalah yang tinggi. Bahkan kalau perlu, tidak hanya anggarannya yang ditambah. Akan tetapi juga menambah jumlah atase di negara penempatan TKI. Contoh saja di Malaysia. Jumlah TKI kita di sana ada 3,5 juta orang. Tapi, Atasenya hanya ada satu. Ini timpang sekali, cetusnya. (jp)

Menkeu Sebut Rupiah Bakal Makin Melemah JAKARTA. Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan nilai tukar rupiah ke depan akan sedikit mengalami pelemahan. Hal ini akibat krisis ekonomi global yang membuat kinerja impor lebih tinggi dibanding ekspor. Kami melihat exchange rate itu akan sedikit lebih lemah dibandingkan pada enam bulan lalu, karena kita lihat defisit nerava perdagangan dan impor lebih besar dari ekspor di

bulan-bulan terakhir, ujar Agus di Jakarta, Selasa (5/6). Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja ekspor dan menekan impor yang tidak prioritas, maupun meningkatkan daya saing yang lebih tinggi. Namun Agus belum bersedia menjelaskan realisasi nilai tukar rupiah saat ini. Alasannya, nilai tukar dolar AS dalam APBN-P 2012 dipatok

pada level Rp 9.000,-. Saya belum bisa menyampaikan karena dalam laporan bulanan baru bisa menyampaikan, tambahnya. Agus juga menegaskan, gejolak di pasar keuangan dan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini masih bisa diredam, sehingga tidak terlalu mempengaruhi ďŹ skal. Tidak terlalu menghawatirkan, kalau dilihat nilai tukarnya sekarang di kisaran Rp9.000-9 .500, pungkasnya. (jp)

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

BPKB Sepmot Honda NF 100, KB 4454 BE, NK: MH1HB11115K759000, NS :HB11E-175389 a.n HELMI.

BPKB Sepmot Ya m a h a V-ixion, KB 3158 NA, NK: MH33C10942013, NS : 3C1543053 a.n ERSAM LAKSONO A.MD. BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

BPKB Sepmot Honda NF 100 SE, KB 4471 HI, NK: MH1HB71167K034837, NS :HB71E-1001680 a.n REDA MERDIANSYAH. BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.


8

Rabu, 6 Juni 2012

Ketua KPU Kalbar menerima pendaftaran Tambul-Barnabas maju pada Pilgub 2012

Tambul Husin melambai tangan menyapa masyarakat saat menuju KPU untuk mendaftar sebagai calon

Tambul-Barnabas

Harapan dan Semangat Baru Kalbar

Para temenggung adat Dayak mengantar Tambul-Barnabas mendaftar ke KPU

PONTIANAK. Kalbar semakin baik, maju, berkembang, aman dan damai dari daerah lain menjadi dambaan kita saat ini. Majunya pasangan nasionalis Tambul-Barnabas pada Pilgub 2012, tentu menjadi semangat dan harapan baru bagi kita untuk mewujudkan semuanya itu. Tak lah berlebihan bila slogan Tambul-Barnabas menjadi harapan dan semangat baru bagi masyarakat Kalbar mereka sandang. Karena sudah saatnya harapan masyarakat hadirnya pemimpin yang dapat memberikan motifasi, menjadi inspirasi dan memberi perubahan lebih cerah kedepan diwujudkan. Pasangan kombinasi yang melambangkan kebersamaan dan persatuan di tengah masyarakat yang plurarisme ini sangatlah tepat kiranya menjadi pilihan kita. Tak hanya sebagai pengayom, pelayan dan peminpin, Tambul-Barnabas juga merupakan pasangan pemersatu kita untuk membangun Kalbar agar semakin jaya. Bukan

Tambul-Barnabas bersama 18 partai koalisi mendaftar ke KPU

untuk Tambul-Barnabas, bukan untuk golongan atau kelompoknya, namun untuk harapan anak cucu kita kedepan. Bukan menangnya saya dan pak Barnabas sebagai pemimpin, bukan menangnya pasangan lain pada Pilgub Kalbar nanti, namun ada hal yang lebih penting dari itu semua yang harus kita pikirkan, yakni bagaimana nasib anak cucu kita kedepan. Tentu kita tidak mau generasi kita kedepan semakin sengsara. Ini saatnya kita sama-sama berjuang, menentukan pilihan, bukan untuk pribadi atau kelompok namun untuk masa depan masyarakat Kalbar nantinya, kata Tambul Husin. Namun bila salah pilih pemimpin jelas Tambul, yang mengalami kemunduran bukanlah kita yang tua saat ini, namun generasi kita nantinya yang merasakan keterpurukan. Untuk memulihkan itu semua tidaklah mungkin cukup 50 tahun, kita tidak ingin buah pahit

yang generasi kita rasakan. Inilah waktunya kita menanam walau harus dengan pengorbanan, kepahitan, asal jangan generasi kita kedepan yang merasakan. Cobalah berpikir jernih pada Pilgub ini, tentu dengan memilih pemimpin yang tepat yang dapat memberikan harapan dan semangat baru Kalbar kedepannya, papar Tambul Husin. Jadikan perbedaan itu sebuah kekuatan lanjut Tambul Husin, bukan sebuah keegoan, perpecahan. Karena bila kita bersama bergandengan tangan membangun Kalbar, saya rasa tidak berat untuk merubah daerah kita menjadi lebih berkembang. Asal ada kemauan, kebersamaan dan kekompakan. Karena dimana kita tinggal di situlah Indonesia. Tidak membedakan suku, agama ras apalagi golongan, jadilah kita masyarakat Kalbar, anak bangsa Indonesia. Maka jadilah kita kekuatan besar yang tidak dapat dipecah belah, ajak Tambul. (*)

Barnabas Simin melambaikan tangannya menyapa masyarakat saat menuju KPU

Istri Tambul Husin (kiri) bersama Istri Barnabas Simin mendampingi pendaftarkan ke KPU

Tambul-Barnabas saat mendaftar ke KPU

Pendukung Tambul-Barnabas dengan busana berbagai etnis mengantar pasangan pemersatu ini ke KPU

Pendukung Tambul-Barnabas dengan busana berbagai etnis mengantar pasangan pemersatu ini ke KPU


CUSTOMER SERVICE

PATROLI

- Ingin berlangganan - Koran datang siang - Tidak terima koran Hp. 081345479786 (Santo) 08125746667 (Abu Bakar) 08125639448 (Mulyadi)

Hubungi: Bagian Pemasaran

Rabu, 6 Juni 2012

Tiga Mantan Pimpinan DPRD Sambas Ditangkap PONTIANAK. Tiga mantan pimpinan DPRD Kabupaten Sambas periode 1999-2004 dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sambas, Senin (4/6) malam. Kajati Kalbar, Jasman Panjaitan mengatakan, eksekusi terhadap tiga mantan pimpinan DPRD Kabupaten Sambas, Uray Darmansyah, Uray Barudin Idris dan Eddy Lie Karim, murni kepentingan hukum. Langkah tersebut merupakan upaya Kejaksaan dalam menyelesaikan penuntasan

kasus tindak pidana korupsi. Kami tidak mempunyai maksud lain. Tapi melaksanakan tugas pimpinan dan keputusan Mahkamah Agung (MA). Ini (eksekusi) demi kepastian hukum, tidak ada kepentingan pribadi, kecuali demi kepentingan hukum, kata Jasman, Selasa (5/6). Uray Darmansyah, Uray Barudin Idris dan Eddy Lie Karim dijemput di kediamannya masing-masing, sebelum dijebloskan ke Lembaga

Seno penganiaya Mieki Andrew diamankan di Polsek Utara. SYAMSUL ARIFIN

Pemasyarakatan (LP) Sambas. Tiga pimpinan DPRD Sambas ini divonis empat tahun penjara oleh Hakim Kasasi sejak 6 Februari 2009 lalu. Ketiganya terbukti melakukan korupsi Dana APBD Sambas untuk pos dana DPRD Sambas Tahun Anggaran 2001/2002. Mereka kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada 15 Februari 2010. Menurut Jasman, eksekusi terpidana kasus korupsi sudah menjadi perhatian Kejaksaan Agung. Se-

hingga penuntasan kasus bukan hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Eksekusi yang dilaksanakan terhadap pimpinan DPRD Sambas itu merupakan salah satu tunggakan kasus sejak lama. Bahkan Uray Barudin Idris kini menjabat anggota DPRD Kalbar dari Partai PDI Perjuangan. Sedangkan Uray Darmansyah pernah menjabat anggota DPRD Kalbar dari Partai Golkar periode 2004-2009. Kendati demikian Jasman tidak

menampik jika eksekusi terhadap pimpinan DPRD Sambas terkesan lamban. Bahkan Kajati sudah beberapa kali berganti, sejak terbit putusan MA terhadap ketiganya. Namun Jasman mengungkapkan bukan sebagai kegagalan, melainkan membutuhkan proses. Jasman mengatakan, eksekusi melihat

Halaman 15

Jasman Panjaitan. DOK

MEMBESET MIEKI DARI BELAKANG

Pisau Dibuang ke Sungai Kapuas

PONTIANAK. Jajaran Reskrim Polsek Utara meringkus Seno, 22, pelaku penganiayaan Mieki Andrey, 18, montir sepeda motor yang juga pelajar SMU 5 Pontianak Utara, menggunakan senjata tajam, Selasa (5/6) di kediamannya Siantan. Saya jengkel dengan orang yang menambal motor saya. Kenapa dibilang tidak bisa dipasang ban saya itu. Padahal pindah ke bengkel sebelah bisa dipasangnya. Orang yang menambal motor saya itu, terus-terusan bilang tidak bisa terus, jadi saya pindah ke tempat lain,

ungkap Seno saat diamankan di Polsek Utara, kemarin. Seno mengatakan, ban sepeda motornya bocor. Dia mendatangi bengkel Mieki dan meminta ban motornya ditambal. Namun Mieki bilang tak bisa ditambal, karena lubang bocornya sangat besar. Seno meminta diganti dengan ban baru. Namun Seno maunya berutang dulu Rp10 ribu. Karena saya hanya membawa uang Rp10 ribu, sedangkan harga ban dalam Rp20 ribu. Namun Mieki mengatakan ban sepeda motor yang dia jual kekecilan. Saya pindah ke bengkel yang lain. Ternyata ban yang sama pas ukurannya ke motor

saya dan juga saya berutang. Setelah di pasang, saya mengambil pisau di dalam jok dan membeset penjaga bengkel itu dari belakang, karena saya geram. Kalau ban itu tidak bisa diutang bilang, jangan hanya bilang kekecilan, ungkapnya. Usai membeset Mieki, pelaku lari ke daerah Beting tempat kawannya, menggunakan sepeda motor yang sudah diganti bannya. Di perjalanan, Seno membuang pisau ke Sungai Kapuas. Sebelum sampai ke Beting, saya buang pisau itu ke sungai, kata Seno. Kapolsek Utara, Komisaris Marison Tober Sirait mengatakan, jajarannya masih melakukan pe-

nyelidikan terhadap pelaku. Polisi juga mencari barang bukti pisau yang digunakan pelaku. Kejadiannya sekitar Minggu (3/6) sore dan pelaku ditangkap Selasa (5/6) saat berada di kediamannya. Begitu juga dengan barang bukti, kami meminta pelaku untuk menyerahkan kepada pihak berwajib, tegas Marison. Seno akan dikenakan pasal 351 tentang tindak penganiayaan, dengan hukuman penjara minimal lima tahun. Atas perbuatan yang dilakukan tersangka, korban mengalami luka dengan lima jahitan di bagian kepala belakang, jelas Marison. (sul)

Dua Wanita Bandar Togel Dibekuk PONTIANAK . Wanita bandar togel, Lisa, 30, dan Lina, 35, diringkus Jajaran Reskrim Polsek Utara, Senin (5/6). Lisa diamankan di Jalan Budi Utamo, sedangkan Lina ditangkap di Gang Parit Makmur, Siantan Tengah. Penangkapan ini berawal dari Short Message Service (SMS) masyarakat yang dikirim ke pihak kepolisian tentang maraknya giat judi di

Sidang Lapangan Pencurian Listrik PT Batu Raya Rugikan PLN Rp567 Juta Pontianak. Persidangan pencurian listrik yang dilakukan Kardi Kahim, direktur PT Batu Raya, Sungai Raya digelar kembali. Perusahaan tersebut terbukti mencuri listrik dengan kerugian negara Rp567 juta. Ketua Majelis Hakim, Agung Wibowo membuka sidang lapangan di lokasi tempat kejadian pencurian listrik, tepat di samping Kantor Bulog Kubu Raya, Jalan Adi Sucipto, Selasa (5/6). Pengadilan Negeri (PN) Kota Pontianak melakukan reportase di lapangan. sayangnya alat yang digunakan Kardi Karim untuk mencuri listrik PLN sudah tidak ada. Tidak hanya itu, mesin-mesin sawmill tersebut juga tidak ada lagi. Sementara persidangan tersebut berlangsung, sempat mendapatkan teriakan-teriakan dari beberapa orang yang ikut hadir. Mereka tidak terima dengan kuasa hukum terdakwa yang masih bersikeras menjelaskan, saat kejadian di sawmill itu ada genset di tepi sungai. Ketua Majelis Hakim, Agung Wibowo yang turun langsung memimpin sidang

Majelis hakim Agung Wibowo memimpin sidang lapangan pencurian listrik yang dilakukan PT Batu Raya, Sungai Raya. SYAMSUL ARIFIN

lapangan mengatakan, sidang itu dilakukan untuk pemeriksaan langsung di tempat kejadian. Serta untuk objektivitas, tentang tindak pidana pencurian listrik. Sedangkan terkait barang bukti yang sudah banyak tidak ada di tempat, tidak menjadi permasalahan dalam persidangan. Namanya hakim tidak boleh diintervensi

atau akan digiring kemana-mana. Tujuan ini untuk memperkuat objektivitas kita dan independen. Selain itu saya harus mendengarkan juga keterangan kedua bela pihak, jaksa dan saksi-saksi lainnya, jelas Agung. Manajer PT PLN (Persero) Area Pontianak, Ahmad Ismail menjelaskan, kasus

Halaman 15

Siantan. Anggota terus melakukan penelusuran dan berhasil mengamankan dua tersangka di tempat berbeda, ungkap Kompol Marison Tober Sirait SIK Kapolsek Utara, Selasa (5/6). Kedua wanita bandar togel itu dibekuk petugas pada saat menyetor uang dari pelanggannya. Mereka menjadi bandar di wilayah hukum Polsek Utara yang sudah lama beroperasi. Namun pihak kepolisian baru kali ini berhasil diringkusnya.

Tersangka kita tangkap di kediamannya di Budi Utamo dan Siantan Tengah ketika dalam perjalanan untuk menyetor hasil penjualan togel kepada bandarnya, jelas Marison. Polisi mengamankan barang bukti uang Rp80 ribu, dua unit HP, pulpen dan kertas rekapan dari tangan Lisa. Sedangkan dari tersangka Lina diamankan dua kalkulator, HP dan pulpen. Saat ini tersangka masih

Halaman 15

Asyik Nonton Film Porno ABG Digelandang SINGKAWANG. Salah seorang Anak Baru Gede (ABG), Aphen, kedapatan sedang asyik memutar video porno di salah satu Warung Internet (Warnet). Lulusan SMP ini pun digelandang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Singkawang. Ketika kita melakukan razia, anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMA, karena kekurangan biaya ini, sedang memutar video porno di salah satu Warnet, kata Drs Karyadi MSi, Kepala Satpol PP Kota Singkawang ditemui di selasela Razia Gabungan, kemarin (5/6). Karena kepergok sedang memutar video porno dari salah satu situs itu, Aphen pun dibawa ke kantor Satpol PP untuk mendapatkan pembinaan. Ketika akan dibawa, dia sempat menolak dan berusaha melarikan diri,

tetapi upayanya itu berhasil digagalkan. Dia bersama pengusaha Warnetnya kita bawa ke kantor untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, agar tidak mengulangi perbuatannya, kata Karyadi. Selain mengamankan seorang ABG, Tim Razia Gabungan yang terdiri atas Satpol PP, Kodim, Polres, AURI, Briegif, Rindam, Subdenpom dan Brimob itu juga menemukan tiga pelajar berseragam SMP dan empat berseragam SMK. Mereka itu sedang praktik lapangan atau magang. Tetapi mereka meninggalkan tempat magangnya dan bermain di Warnet, kita langsung menghubungi pihak sekolahnya untuk menindaknya, kata Karyadi. Tim Razia Gabungan juga menemukan salah seorang PNS Dishubkominfo Kabupaten Sambas di salah satu

Aphen digelandang petugas Satpol PP Singkawang. MORDIADI

Warnet, Zuliansyah. Dia mengaku sedang mengunduh peraturan perundang-undangan. Dia kita peringatkan dan disarankan untuk ke Media Center, bagaimana pun juga ini jam kerja tidak pantas seorang PNS berada di

Halaman 15


10 Diskominfo Sosialisasi Perda SUNGAI RAYA. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya melakukan sosialisasi peraturan daerah kabupaten Kubu Raya nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan menara dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Ini dilakukan terkait pengendalian menara telekomunikasi itu sendiri dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kubu Raya nantinya. Karena tahun ini juga di sektor ini kita ditargetkan penerimaan juga sehingga kita langsung kita kejar untuk menyukseskan program tersebut, kata Kepala Diskominfo Kubu Raya, Yusran Anizam, SSos, MSi, pada sejumlah wartawan, Selasa (5/6). Menurutnya, kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak sehingga seluruh stakeholder, baik aparat desa, kecamatan, provider dan SKPD terkait untuk turut ambil bagian agar program tersebut dapat berjalan dengan sukses. Kita berharap implementasinya tahun ini dapat terlaksana dengan baik. Saat ini sudah ada 103 tower yang masuk di Kubu Raya dan ada 3 yang sudah masuk dalam daftar permohonan ijin dan akan dikendalikan dengan perda terbaru. Untuk retribusi tower tersebut sesuai dengan perda yang berlaku, sekitar 1,2 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan dari tower itu sendiri, ucapnya. Dalam BAB III perda tersebut dijelaskan, mengenai bentuk, penempatan lokasi, peletakan serta penyebaran menara, bagian kedua mengenai penempatan lokasi menara dalam pasal 6 menjelaskan penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memerhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip pembangunan menara secara bersama dengan tetap memerhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi. (oen)

Pesawat Tempur Keliling Langit SUNGAI RAYA. Lebih kurang empat hari kedepan langit di atas Kota Pontianak yang biasanya sunyi, mendadak terdengar gelegar suara pesawat tempur yang lepas landas. Ini dikarenakan pesawat Hawk 100/200 yang berhome base di Skadron Udara 1 sedang melaksanakan Latihan terbang malam. Komandan Lanud Supadio Kolonel Pnb Kustono, SSos mengatakan, latihan terbang malam ini berguna untuk meningkatkan profesional para penerbang dalam mengantisipasi kemungkinan akan terjadi gangguan, ancaman serta pelanggaran wilayah kedaulatan hukum nasional oleh pihak lain. Serta untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan serta tetap terpeliharanya keahlian terbang, para penerbang tentunya membutuhkan latihan yang berkesinambungan dengan kondisi cuaca maupun situasi siang ataupun malam sehingga para penerbang dapat mengatasi berbagai tantangan tugas yang dihadapi. Bagi para penerbang tempur, terbang malam bukan merupakan hal yang luar biasa namun perlu untuk pembiasaan terutama pada saat lepas landas dan mendarat yang hanya mengandalkan instrumen yang ada disamping visual dengan alat bantu lampu penerangan yang ada di dua sisi landasan atau run way, untuk itu para penerbang dituntut lebih teliti dan hati-hati dalam menerbangkan pesawat serta melakukan manuvermanuver tertentu, tambah Danlanud. (oen)

KUBU RAYA Menuju Perubahan

Rabu, 6 Juni 2012

SPD Wajib Sosialisasi Program Pemerintah SUNGAI RAYA. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengharapkan, keberadaan Sarjana Pemdamping Desa (SPD) yang bertugas menyampaikan program pemerintah daerah pada masyarakat, mampu untuk menjadi penggerak rumah penggerak rumah tangga masyarakat. Para sarjana yang ada di Kubu Raya diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat, terutama salam menggerakkan rumah tangga masyarakat agar lebih

produktif, kata Bupati Kubu Raya, H Muda Mahendrawan SH, saat memberikan penguatan kepada 50 orang SPD, Selasa, (5/6). Dia menyatakan, sesuai dengan dibuatnya program SPD tersebut, Muda menyatakan, SPD harus bisa memotivasi, dan membangun antusias masyarakat agar lebih produktif. Menurutnya, jika masyarakat produktif, tentu upaya untuk meningkatkan IPM. Terutama dalam menekan ting-

ginya angka pengangguran bisa dilakukan lebih cepat. Saya tahu, untuk melakukan hal tersebut tentu tidak bisa dilakukan secara instant. Namun dengan kemauan dan kreativitas dari SPD itu, tentu semua kemungkinan bisa diwujudkan, tuturnya. Selain itu, SPD juga harus bisa memberikan informasi terbaru dari berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Agar pemerintah bisa dengan cepat

mencari solusi dari masalah tersebut. SPD diharapkan dapat mengolah informasi program-program yang ada dari berbagai sektor. Agar masyarakat dapat segera mendapatkan informasi secepatnya. kata Muda. Tidak hanya itu, sesuai dengan fungsinya SPD juga dapat menyampaikan informasi berbagai potensi-potensi sumber daya manusia maupun alam dimana tempatnya bertugas.

Menurut Muda, dengan peny a m p a i a n i n f o r m a s i y a n g diberikan para SPD itu diharapkan terjadinya harmoniasasi di dalam pembenahan pemerintahan desa bisa lebih cepat dicapai. Sehingga pemerintah berkepentingan mendapatkan informasi dari para SPD. Jadi kita tidak hanya mendapatkan informasi dari aparatur di bawah, namun informasi dari mereka juga sangatlah penting, katanya. (oen)

Medan Mas Terbentuk

Jangan Lupa Dharma: Ini Bonus Luar Biasa Pelayanan Masyarakat SUNGAI RAYA. Ketuk Palu 7 desa pemekaran dari 9 desa yang diajukan akhirnya disetujui lembaga legislatif. Salah satu desa pemekaran tersebut adalah Desa Medan Mas yang dimekarkan desa induk Nipah Panjang, di Kecamatan Batu Ampar. Alhamdulillah pemekaran desa sudah terjadi. Ini bonus luar biasa. Dan itu juga perjuangan masyarakat Desa Medan Mas, para wakil rakyat dan pemerintah, ungkap Dharma Wira, Ketua Tim Pemekaran Desa Medan Mas kepada wartawan, Senin (4/6). Menurut, pemekaran Desa Medan Mas sebetulnya sudah lama digaungkan. Bahkan sejak masih di Kabupaten Pontianak, wacana pemekaran Desa Medan Mas dari desa induk Desa Nipah Panjang sudah menggema. Dan saat kabupaten Kubu Raya terbentuk inilah intensitas pemekaran selama 17 bulan belakangan terus menggema. Akhirnya sampai terwujud dan ketuk palu seperti sekarang, katanya. Ia menambahkan, desa pemekaran Desa Medan Mas memiliki total jumlah penduduk mencapai 1.009 jiwa. Sementara jumlah kepala keluarga (KK) mencapai 279. Dulunya ada 2 dusun yaitu Dusun Sungai Masjid dan Dusun Medan Deli dengan 5 RT.

Tetapi setelah pemekaran definitive diwacanakan menambah 2 dusun kembali. Sedangkan 3 RT juga akan ditambah, ucapnya. Di Desa Medan Mas, lanjutnya, mayoritas warga merupakan Muslim disusul Kristen. Untuk mayoritas suku selain Melayu ada suku Bugis, Madura, Jawa dan suku lainnya. Namun masyarakat disana sudah padu dan bahu membahu. Mereka sudah seperti keluarga, ucapnya. Sebagai desa pemekaran termuda atau pemekaran terbaru, kata Wira, mata pencaharian utama warga Desa Medan Mas terdiri dari 3 sektor andalan. Selain budidaya perkebunan, pertanian juga potensi perikanan tidak kalah besarnya. Untuk perkebunan adalah tanaman kelapa. Sementara perikanan menempati posisi teratas pekerjaan masyarakat disana, ujarnya. Lebih jauh dikatakannya budidaya perikanan, masyarakat disana menguasai sedikitnya 64 tambak udang. Umumnya yang dikembangbiakan adalah udang wangkang yang merupakan hasil bantuan pemerintah Kabupaten Pontianak termasuk Kubu Raya. Ada juga modal kelompok tani dan individu masyarakat setempat, kata Wira. Potensi perikanan tangkap

sendiri terdiri dari udang, kepiting dan udang. Mereka masih mempergunakan cara tradisional untuk menangkap dan belum dikembangbiakan secara massal. Untuk pertanian memang ada seperti tanaman padi. Tetapi umumnya kita banyak menumpang berladang ke desa tetangga, terang dia. Wira menambahkan, kenapa masyarakat berharap pemekaran. Alasannya disamping untuk pelayanan prima, juga selama ini, desa pemekaran cukup jauh dari desa induk. Setidaknya membutuhkan 18 kilometer ke desa induk. Karena itulah mengapa pemekaran terus di gadang-gadang. Selain usulan dari bawah juga inisiatif pemekaran, tidak ada kepentingan politik termasuk didukung penuh desa induk, jelasnya. Ia menceritakan bagaimana sulitnya masyarakat desa pemekaran mengurus administrasi desa ke desa induk. Disamping dengan jalan darat melewati jalan setapak, juga jalan hancur apabila hujan turun. Tidak jarang warga harus menggunakan motor air. Makanya dengan pemekaran ini, kami sangat berharap pembinaan dan sumbangsih saran dari pemerintah kecamatan atau desa tetangga, pungkasnya. (oen)

S U N G A I R AY A . K e t u a Pansus Pembentukan Desa, DPRD Kubu Raya, H. Dharmawansyah H Mahmud mengingatkan, Desa Ampera Raya untuk memberikan pelayanan dan perbatasan desa tersebut. Sebab kedua masalah itu seringkali membuat persoalan kemudian hari. Kita berharap setelah Desa Ampera Raya ini terbentuk dan disahkan Perda-nya dapat menyelesaikan masalah perbatasan dengan Pemkot Pontianak dengan baik. Begitu pula dengan pelayanan harus lebih prima, baik dan cepat. Sehingga roh dari pemekaran desa itu tidak lah sia-sia. Masyarakat pun yang akan berurusan tidak lah kesulitan dan kecewa, kata Dharmawansyah, pada wartawan, Selasa (5/6). Desa Ampera Raya merupakan desa ketujuh atau terakhir, dikunjungi tim pansus waktu lalu. Desa Ampera Raya memiliki luas wilayah 171 ha dengan jumlah penduduk 5.221 jiwa. Desa ini merupakan hasil pemekaran Desa Kuale Ambawang, Kecamatan Sui Ambawng yang telah disahkan Perdanya. Dharmawansyah berharap agar desa induk dapat memback up desa baru tersebut. Agar lebih cepat sejajar dengan desa lain. Sebab tidak bisa dipungkiri kalau desa yang baru masih tertatih-tatih

berjalan. Dia juga berpesan, agar nantinya Pj. Kades dapat menyiapkan perangkat seperti BPD dan pelaksanaan Pilkades untuk mendapatkan kades deďŹ nitif. Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Musni Khalib memberi apresiasi atas kinerja Pansus yang selektif dan turun langsung ke lapangan meninjau desa yang akan dibentuk dan disahkan Perdanya. Apalagi baru kali ini dalam pemekaran menggunakan GPS untuk menentukan titik koordinat batas desa. Ini sangat penting karena sampai berpuluh tahun pun titik koordinat tidak akan berubah. Berbeda dengan sketsa yang kadang di kemudian hari sering muncul permasalahan, tuturnya. Legislator PPP ini berharap, kedepan ketujuh desa yang akan disahkan ini dapat bekerja maksimal. Sehingga roh pemekaran itu benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Terkait ADD (Alokasi Dana Desa), Musni memberikan solusi agar desa induk dapat membaginya dengan desa baru secara proporsional. Sedangkan untuk tahun depan setelah deďŹ ntif maka kami di DPRD akan menganggarkan untuk desa yang baru, katanya berjanji. (oen)

Pemekaran Desa Ampera

GEMA KABUPATEN PONTIANAK musyawarah kite

Wajib Rancang Program Kerja KETUA PKK Kabupaten Pontianak, Hj Erlina Ria Norsan mewajibkan jajaran pengurus di tingkat kecamatan untuk merancang program kerjanya. Setiap pengurus minimal membuat tiga program kerja menyangkut penguatan aktivitas pemberdayaan kaum perempuan. Setelah dirancang dan ditetapkan, kemudian program kerja tersebut disampaikan Hj Erlina Ria Norsan kepada pengurus PKK kabupaten secara tertulis dan jelas, pinta Erlina di hadapan kader PKK Kabupaten Pontianak belum lama ini. Selanjutnya, program kerja yang dibuat hendaknya berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing. Misalnya, menyangkut pemberdayaan usaha kecil, home industri, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Pola itu sangat penting diterapkan, supaya pelaksanaan program kerja nantinya tepat sasaran. Tujuannya, peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan kaum perempuan, paparnya. Sekaligus, imbuh dia, menghilangkan stigma miring di masyarakat yang selama ini menilai perempuan hanya menjadi beban bagi keluarganya. Karenanya, sejak saat ini stigma itu mesti diubah. Mari kita buktikan kepada dunia, bahwa perempuan turut serta menentukan masa depan bangsa dan negara. Hal itu perlu ditunjukkan dengan pembinaan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, ujarnya. Untuk mendukung program kerja jajarannya di tingkat kecamatan tersebut, Erlina menyerahkan sejumlah bantuan kepada para pengurus PKK di Kabupaten Pontianak. Bantuan tersebut hendaknya dapat dimaksimalkan untuk merealisasikan program kerja yang dirancang PKK kecamatan nanti. Kepada pemerintah kecamatan, saya mengimbau untuk memberikan bimbingan sekaligus melakukan pembinaan kepada kader PKK di lingkungan kerjanya. Terutama dalam rangka mendukung realisasi program-program kerja yang telah disusun nantinya, ungkapnya. (shn)

Bupati dan 61 Pejabat Tes Urine Sosialisasi Advokasi Inpres 12 Tahun 2011 MEMPAWAH. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pontianak bekerjasama dengan Provinsi Kalbar melakukan sosialisasi advokasi tentang implementasi Inpres Nomor 12 tahun 2011 di instansi Pemkab Pontianak, Selasa (5/6) di Aula Kantor Bupati Pontianak. Selain sosialisasi, dalam kesempatan itu juga dilakukan tes urine terhadap 61 pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Pontianak. Termasuk Bupati H Ria Norsan dan Wakil Bupati Pontianak H Rubijanto. Hasilnya, para pejabat itu dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bisa terjadi di mana saja. Oleh karenanya, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai Transnational Crime. Kejahatan narkoba ini sangat rapi dan didukung dengan dana yang tak terbatas serta sarana yang canggih, ungkap Kepala BNN Provinsi Kalbar, Brigjen Pol Sugeng HS. Lebih jauh, dia mengungkapkan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat terjadi di semua starata lingkungan masyarakat. Tanpa mengenal usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial, budaya bahkan agama.

Ancaman penyalahgunaan narkoba yang paling mengerikan adalah perubahan perilaku yang mengarah kepada perusakan moral. Distribusi narkoba juga kerap kali ditutupi dengan issue politik dan jaringan terorisme narco terorism, bebernya. Karenanya, dia menilai, kegiatan sosialisasi advokasi tentang implementasi Inpres Nomor 12 tahun 2011 sangat penting. Sebab, Inpres Nomor 12 tahun 2011 tersebut mengatur tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015. Sesuai ketentuan Inpres itu, pemerintah menetapkan empat bidang dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Yakni bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan, ungkapnya. Bidang pencegahan, jelasnya, memberikan penyuluhan dan penerangan kepada para siswa yang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kemudian, membentuk dan meningkatkan keterampilan kader narkoba di kalangan siswa. Upaya itu dilakukan di semua lingkungan masyarakat. Mulai dari lingkungan sekolah, kampus, pekerja swasta, wiraswasta, buruh,

Para pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak mengikuti sosialisasi advokasi tentang implementasi Inpres Nomor 12 tahun 2011. AlďŹ Shandy/Equator PNS dan lainnya, ujarnya. Dan melakukan pendataan kondisi pelayanan kepada mantan, korSelanjutnya, timpal dia, pember- lembaga rehabilitasi medis dan ban maupun pecandu penyalahdayaan masyarakat. Upaya yang sosial instansi pemerintah. gunaan narkoba dengan program dilakukan dengan test narkoba. Bukan hanya itu, juga melakuafter care. Sekaligus membangun Mulai dari lingkungan pendidi- kan pelayanan rehabilitasi peny- kapasitas after care berbasis kan dan lainnya. Selanjutnya, alahgunaan narkoba terhadap masyarakat, ungkapnya. memberikan pelayanan rehabilikorban dan pecandu. MeninTerakhir, bidang pemberantasi medis dan sosial bagi korban gkatkan penguatan lembaga tasan. Upaya dilakukan dengan penyalahgunaan narkoba. Serta rehabilitasi terutama pada lem- meningkatkan koordinasi denmengungkap jaringan sindikat baga yang hendak berhenti gan instansi terkait yang bernarkoba yang berkeliaran. beroperasi. Serta melakukan tanggungjawab melakukan penInpres juga mengamanatkan penataan kembali terhadap lem- gawasan bahan kimia prekursor. melakukan evaluasi secara peri- baga rehabilitasi sesuai dengan Kemudian, melakukan penegaodik atau insidentil terhadap prostatus penyalahgunaan, korban kan hukum yang tegas dan keras gram yang sedang berlangsung. maupun pecandu yang datang terhadap setiap penyimpangan Mensinergikan program dan sendiri, mengikuti program, bahan kimia prekursor. kegiatan antar instansi, terkait wajib lapor, tersangka, terdakwa Mengungkap pabrikan gelap mempercepat tercapainya hasil atau terpidana, terangnya. narkoba dan laboratorium rumayang ditetapkan. Serta membanBNNP juga melakukan pembanhan. Meningkatkan koordinasi tu petani penanam ganja untuk gunan kapasitas lembaga reha- dengan penyidik dan penyelidik mengganti mata pencahariannya bilitasi medis dan sosial, dimulai dalam pengembangan jaringan dengan mata pencaharian yang dari daerah yang rawan terhadap sindikat narkoba, hingga terunglain, tegas Sugeng. penyalahgunaan narkoba. Melakukap produsennya. Serta melakuPada bidang rehabilitasi, lanjut- kan evaluasi program after care kan penindakan tanpa pandang nya menjelaskan, Inpres menga- yang selama ini sudah ada dan bulu terhadap aparat penegak manatkan untuk melakukan pen- mengembangkan program after hukum dan pemerintahan yang dataan wajib lapor secara terpadu. care dengan metode yang telah terlibat sindikat narkoba melalui Membangun kapasitas institusi teruji keberhasilannya. proses peradilan hukum yang penerima wajib lapor terdepan. Kami juga akan memberikan berlaku, tegas Sugeng. (shn)

Tiga Permasalahan Pilkada

Mochrizal

MEMPAWAH. Asisten I Tata Praja Pemerintah Kabupaten Pontianak, Mochrizal mengungkap ada tiga permasalahan menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masyarakat. Semua pihak hendaknya bersama-sama mencarikan solusi, agar penyelenggaraan Pilkada mendatang berjalan sukses dan lancar. Ada tiga permasalahan yang wajib menjadi perhatian kita ber-

sama dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar di Kabupaten Pontianak mendatang, kata Mochrizal pada Seminar dan Workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Pontianak, di Aula Kantor Bupati Pontianak belum lama ini. Ketiga permasalahan itu, ungkap Mochrizal, kurangnya pemberdayaan terhadap para pengurus Rt dan Rw. Padahal, keberadaan Rt

dan Rw ini sangat strategis dalam menjamin akurasi data penduduk maupun perbaikan data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mestinya peran dan fungsi Rt dan Rw ini lebih dimaksimalkan dan ditingkatkan. Sebab, merekalah (Rt dan Rw) yang mengetahui secara pasti kondisi di masyarakatnya. Misalnya masyarakatnya yang pindah, meninggal dunia dan lainnya, pendapatnya. Permasalahan kedua, lanjut Mochrizal, belum terse-

lenggaranya kampanye yang berkualitas dan mendidik bagi masyarakat pemilih. Sehingga pesta demokrasi yang diselenggarakan tidak memberikan pendidikan politik yang baik di masyarakat. Dan ketiga, perlunya kebijakan khusus yang memungkinkan terselenggaranya kontrol dari masyarakat maupun para perwakilan dan saksi kandidat dalam mengakses hasil penghitungan suara di TPS.

Serta memonitoring hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap tingkatan, ujarnya. Kebijakan seperti ini sangat penting guna menghindari sikap komplain dari masing-masing pihak, terkait hasil perhitungan suara yang terkadang menimbulkan pro dan kontra, ujarnya. Ke depan, dia berharap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pontianak mendatang, hendaknya mencarikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Supaya, penyelenggaraan Pilkada di daerah ini berlangsung sukses, tertib, aman dan terkendali.

Mari bersama-sama kita menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar di Kabupaten Pontianak. Semua pihak hendaknya dapat menjalankan tupoksinya dengan sebaik mungkin, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, pungkasnya. Selain Asisten I, acara tersebut juga dihadiri Ketua KPU Kabupaten Pontianak, Munir Putra, Kapolres Pontianak, AKBP Sigit Dedy Purwadi, Kasdim 1202 Mph, PPK di sembilan kecamatan, perwakilan Parpol, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan LSM. (shn)


11 suare kite

Batas Indikatif Singkawang-Bengkayang Singkawang. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW ) Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang, terdapat wilayah yang hanya berbatas indikatif, bukan definitif. Artinya penentuan batas hanya untuk sementara. Batas indikatif ini hanya penunjuk seDrs Sumastro MSi mentara, karena menunggu prosesnya selesai, yaitu finalisasi melalui Permendagri, kata Drs Sumastro MSi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang di DPRD Kota Singkawang, baru-baru ini. Sumastro menjelaskan, Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang sudah sepakat mengenai batas tersebut. Apapun batas yang tertuang dalam RTRW masing-masing, itu sebatas batas indikatif, tegasnya. Untuk mengubah dari batas indikatif menjadi definitif, kata Sumastro, ada prosedur tersendiri yang saat ini ditempuh tim tata batas masing-masing daerah. Kecepatan penyelesaiannya tergantung pelaksanaan tahapan-tahapan pendefinitifannya, ujarnya.Tahapan-tahapan yang ditempuh tim tata batas jelas Sumastro, diantaranya pengumpulan dokumen, memaparkannya, mengkaji dokumen mana saja yang paling relevan untuk digunakan kedua kabupaten/kota. Untuk tahapan ini difasilitasi Pemprov Kalbar, ucapnya. Setelah penelitian dokumen, tambah dia, dilakukan pengecekan lapangan dan lainnya. Memang tahapannya masih panjang, tetapi tidak akan mengganggu rencana pembangunan di kawasan yang berbatasan indikatif itu, ujar Sumastro. Hal ini mengingatkan, di kawasan yang masih berbatasan indikatif tersebut akan dibangun Bandar Udara (Bandara) Kota Singkawang. Proses dari batas indikatif ke batas definitif ini tidak akan mengganggu proses pembangunan Bandara Singkawang, tegas Sumastro. Dia memastikan proses penetapan batas tidak akan mengganggu realisasi pembangunan Bandara Singkawang, karena ketika padu serasi terkait RTRW, Pemkot Singkawang dan Pemkab Bengkayang sudah sepakat untuk mendukung pembangunan bandara tersebut. Pembangunan bandara memang didukung Singkawang, Bengkayang dan Sambas atau Singbebas. Jadi bukan hanya Singkawang, mengingat keberadaannya memang dibutuhkan ketiga wilayah ini, pungkas Sumastro. (dik)

SINGKAWANG Spektakuler

Rabu, 6 Juni 2012

Satpol PP Dituntut Cegah HIV/AIDS Singkawang. Selain mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga dituntut ikut mencegah penyebaran HIV/AIDS di Kota Singkawang. Kita dituntut untuk bisa berperan aktif dalam mencegah perkembangan HIV/AIDS, kata Drs Karyadi MSi, Kepala Satpol PP Kota Singkawang ditemui di sela Razia Gabungan, Selasa (5/6).Untuk menjalankan tuntutan tersebut, Satpol PP Kota Singkawang pun melaksanakan pembinaan dan sosialisasi mengenai bahaya HIV/AIDS bekerjasama dengan instansi terkait. Bersama Dinas Kesehatan di setiap daerah, Satpol PP bisa membantu sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS, ucap Karyadi. Hal tersebut, jelas Karyadi, sesuai arahan Dirjen Kemendagri dan Kementerian Kesehatan. Ketika saya ditunjuk bersama Satpol PP Provinsi Kalbar mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) beberapa waktu lalu, disampaikan tentang peran Satpol PP dalam menanggulangi masalah kemanusiaan, diantaranya mengenai penanggulangan HIV/AIDS itu, ujarnya. Melalui peran Satpol PP itu, Karyadi beserta jajarannya pun dituntut memahami perkembangan HIV/AIDS di Kota Singkawang. Alhasil, diketahui peringkat Singkawang masih berada di urutan kedua di Kalbar, sehingga perlu perhatian semua pihak. Karyadi mengaku prihatin dengan peringkat tersebut. Sehingga diperlukan upaya bersama semua pihak untuk mencegah penyebaran virus

Kepala Satpol PP Kota Singkawang Drs Karyadi MSi saat memimpin Razia Gabungan, Selasa (5/6). Mordiadi berbahaya tersebut. Secara pribadi, kita juga tidak ingin, apabila penyakit tersebut menimpa kita sebagai keluarga dan masyarakat. Makanya kita harus

bisa mencegahnya, tentu dengan cara bersama-sama, ucapnya. Melaksanakan sosialisasi mengenai bahaya penyakit tersebut, lanjut Karyadi, harus diberikan

secara menyeluruh. Terlebih bagi pelaku atau orang yang rawan risiko penularan, seperti mucikari atau germo, Penjaja Seks Komersial (PSK) ataupun

mereka yang menggunakannya. Pelaku atau mereka yang berisiko tinggi penularannya, harus selalu diberi pengertian, pungkasnya. (dik)

Sepakati Dulu Biaya Pendaftaran Singkawang. Menjelang penerimaan siswa baru, pihak sekolah diminta melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dengan orangtua/wali murid atau Komite Sekolah, sebelum menentukan besaran biaya pendaftaran. Kalau ada pungutan, ada kesepakatan terlebih dahulu antara sekolah, orangtua dan komite seko-

lah, mereka diharapkan bisa duduk bersama untuk menentukan besaran biaya, kata Drs Ahyadi MM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang kepada wartawan, Selasa (5/6).Duduk bersama untuk menentukan besaran biaya tersebut, menurut Ahyadi sangat penting, agar tidak ada lagi keberatan terhadap besa-

ran biaya pendaftaran yang dibebankan kepada orangtua atau wali murid. Ini untuk menghindari keberatan dari orangtua/wali murid tentang biaya pendaftaran untuk siswa baru, ujarnya. Berdasarkan pengalaman pada penerimaan siswa baru tahun lalu, beberapa orangtua atau wali murid merasa

keberatan dengan biaya yang ditetapkan pihak sekolah. Agar tidak terulang, musyawarah dahulu, saran Ahyadi. Dia mengingatkan hal tersebut, karena tidak beberapa lama lagi akan memasuki musim pendaftaran siswa baru, pasca pengumuman kelulusan SMA, SMP dan tidak lama lagi SD pada 16 Juni mendatang. (dik)

Ahyadi

SAMBAS TERIGAS tumpahansalok

SMPN 2 Sambas Lulus 100 Persen

Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Yusniar SPd MM foto bersama Regita Westri Aprilia, Anthoni dan Kepala SMPN 2 Sambas Abdul Hakim Fahmi.M Ridho

“Tentu ini suatu kegembiraan, karena 203 siswa kami yang mengikuti UN lulus 100 persen.

Sambas. Guru SMPN 2 Sambas patut berbesar hati, karena 203 siswanya yang mengikuti Ujian Nasional (UN) lulus 100 persen. Selain itu dua siswanya, Regita Westri Aprilia dan Anthoni berhasil meraih nilai tertinggi UN SMP se-Kabupaten Sambas dengan jumlah nilai 37,20. Tentu ini suatu kegembiraan, karena 203 siswa kami yang mengikuti UN lulus 100 persen. Selain itu, dua siswa kami juga mendapat peringkat tertinggi UN tingkat SMP se-Kabupaten Sambas, mereka patut merayakannya, kata Kepala SMPN 2 Sambas, Abdul Hakim Fahmi saat acara perpisahan siswa Kelas IX di SMPN 2 Sambas. Abdul Hakim mengungkapkan, kedua siswa yang berhasil meraih nilai tertinggi ini memiliki nilai rata-rata 9 koma. Regita mendapat nilai 9,2 sedangkan Anthoni 9,1. Selaku pendidikan, kami sangat bangga dengan prestasi anak-anak didik kami. Ini merupakan hasil kerja keras mereka, sekolah, dewan guru dan orangtua, ungkapnya bangga. Sementara itu, Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Yusniar SPd MM mengungkapkan, secara keseluruhan nilai ratarata tertinggi diraih SMPN 2 Sambas untuk mata pelajaran IPA dan Bahasa Inggris. Dari total 6.765 peserta UN di Kabupaten Sambas, tingkat kelulusan mencapai 94,52 persen. Artinya 5,48 persen yang tidak lulus. Diharapkan persentase tahun depan akan lebih baik lagi, kata Yusniar yang menutup acara perpisahan dengan menyerahkan bingkisan kepada dua siswa yang mendapat nilai tertinggi tersebut. (edo)

Sambas Miliki Forum Lalin Jalan

Sambas. Permasalahan lalu lintas (Lalin) angkutan jalan semakin kompleks. Makanya, Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengamanahkan terbentuknya Forum Lalin Jalan. Hal itu diungkapkan Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH saat mengukuhkan secara resmi Forum Lalin Angkutan Jalan Kabupaten Sambas. Acara yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Selasa (5/6) ini disaksikan Wakil Bupati, Kapolres, perwakilan Dandim 1202 Singkawang, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan beberapa pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Sambas. Pembentukan forum ini kata Juliarti, sesuai Pasal 321 UU Nomor 22 Tahun 2009. Tiaptiap strata pemerintahan, mulai

tingkat pusat sampai pemerintah kabupaten perlu membentuk Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan keanggotaan terdiri dari unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat, ujar Bupati Sambas. Forum Lalin Angkutan Jalan dibentuk dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2012. Dimana sebagai pembina adalah Bupati dan Kapolres Sambas. Posisi ketua umum dijabat Sekretaris Daerah, sedangkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Ketua I dan Ketua II dijabat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Permasalahan di bidang lalin angkutan jalan diterangkan Juliarti, menjadi semakin kompleks, memerlukan keterpaduan dan keserasian serta saling ketergantungan antar kewenangan dalam mencari

Pengukuhan Forum Lalin Angkutan Jalan Kabupaten Sambas di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Selasa (5/6). atau menentukan solusi pemecahannya. Sehingga kemudian menjadi tanggungjawab antar institusi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Forum ini dibentuk sebagai wahana dalam mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas angkutan jalan, terangnya. Terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan di jalan raya papar Juliarti, berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, dalam menjalankan fungsi mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyeleng-

gara lalu lintas angkutan jalan ujar Bupati,, forum yang telah dibentuk harus dapat menganalisis permasalahan, menjembatani dan menemukan solusi serta meningkatkan pelayanan. Sehingga lalu lintas angkutan jalan dapat memberikan ruang partisipasi dan kontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan perekonomian masyarakat Kabupaten Sambas, harapnya. Lalin angkutan jalan sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 jelas Juliarti, mempunyai peran strategis

dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Di sisi lain lalu lintas angkutan jalan mempunyai potensi dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran guna mendukung pembangunan ekonomi maupun pengembangan wilayah. Sehingga pembinaan lalu lintas angkutan jalan dilaksanakan setiap instansi pemerintah sesuai tupoksi, dengan mengikutsertakan akademisi dan masyarakat, tuturnya. (edo)

Perbup Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif

dr I Ketut Sukarja Sambas. Guna mematangkan draf Peraturan Bupati (Perbup) Sambas tentang Persalinan Aman, Inisiasi Menyusui Dini

(IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Senin (4/6) Dinas Kesehatan bersama Kinerja USAID menggelar workshop. Perbup terdiri dari VIII bab dan 11 pasal sudah dibahas secara mendetail dan mendalam. Ini sangat penting bagi petugas di lapangan. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat langsung disampaikan kepada masyarakat, kata Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Sambas dr I Ketut Sukarja saat membuka Workshop Pembahasan dan Finalisasi Draf Perbup tentang Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif di Aula

Bappeda Kabupaten Sambas. Ketut sapaan akrab Kadis Kesehatan ini mengatakan, kebijakan kesehatan dalam bentuk payung hukum sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan kondisi persalinan aman, IMD dan ASI Eksklusif. Tujuan perbup ini untuk mengupayakan kebijakan agar tersedianya pelayanan persalinan aman, IMD dan ASI Eksklusif. Sehingga dapat disosialisasikan langsung kepada masyarakat, khususnya tujuh puskesmas mitra kerja USAID, jelasnya. Menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan, serta Bagian

Hukum dan Perundang-undangan Setda Sambas, workshop ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan draft yang selanjutnya akan menjadi dokumen Perbup Sambas tentang Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif. Tujuannya agar memiliki kekuatan hukum tetap, ucapnya. Dengan terbitnya perbup ini, diharapkan kinerja petugas kesehatan lebih meningkat. Supaya ke depan semua persalinan bisa ditolong oleh petugas kesehatan. Sehingga angka kematian ibu dan anak dapat diturunkan. Agar terlaksana, petugas kesehatan diharapkan dapat menso-

sialisasikan tentang persalinan aman, IMD dan ASI Eksklusif, harapnya. Di tempat yang sama, Puwida LH dari Kinerja WK Jakarta mengatakan, Perbub tentang Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif sangat penting. Selain sebagai payung hukum, juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, terutama untuk masa mendatang. Tersedianya pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah serta dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak. Sehingga program ini dapat berkelanjutan, tegasnya. (edo)


12 apai kato kito

AKBP Yudi Hermawan

Serangkaian HUT Bhayangkara Polres NANGA PINOH. Polres Melawi telah membuat rencana kegiatan HUT Bhayangkara ke-60. Momen ini dijadikan wadah untuk memperdekat hubungan kepolisian dengan warga. Pasalnya banyak kegiatan yang langsung berhubungan dengan warga Melawi. Kita telah mengagendakan beberapa kegiatan untuk HUT Bhayangkara ke-60. Kegiatan tersebut langsung dirasakan oleh warga. Kegiatan dimulai pertengahan hingga akhir Juni, kata Kapolres Melawi, AKBP Yudi Hermawan, kemarin. Diungkapkannya, Selasa (19/6) mendatang akan digelar sunatan massal. Dilaksanakan di Mapolres Melawi peserta yang akan di sunat sebanyak 60 anak. Kemudian, hari Jumat (22/6) akan digelar bakti sosial. Terutama di rumah ibadah dan pemakaman. Keesokan harinya, Sabtu (23/6) hingga, Minggu (24/6) akan digelar pertandingan gaplek. Rencananya, pertandingan gaplek yang akan digelar di Mapolres ini di buka untuk masyarakat umum. Bukan hanya itu, Polres Melawi juga mengagendakan fun bike yang digelar di Nanga Pinoh, Minggu (24/6) mendatang. Star awal dimulai dari monument juang yang ada di jalan Provinsi Km 2 hingga ke Mapolres Melawi. Selanjutnya, Senin (25/6) akan digelar nikah massal. Nikah massal ini direncanakan akan dipusatkan di Mapolres Melawi. Baru setelah itu, Rabu (27/6) akan digelar anjangsana atau kunjungan ke Warakawuri, panti asuhan dan pondok pesantren. Untuk memberi bantuan yang dibutuhkan oleh penghuni yang memerlukan. Kita juga akan ada acara jalan santai. Serta pemusnahan senjata api lantak yang diserahkan masyarakat. Kita pun tidak lupa untuk menggelar acara syukuran dan acara hiburan bagi warga, ulasnya. Jalan santai sendiri rencananya akan digelar di Mapolres Jumat (29/6). Kemudian serentetan acara tersebut akan ditutup dengan syukuran, pemusnahan senpi dan hiburan di Mapolres Melawi Senin (2/7) mendatang. (aji)

MELAWI MEMBANGUN

Rabu, 6 Juni 2012

Sulap Sampah Jadi Ekonomis NANGA PINOH. Sampah menjadi persoalan tersendiri dalam lingkungan hidup yang asri. Bahkan sampah juga berkontribusi, terhadap pemanasan global. Hal ini mendorong kreativitas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Melawi untuk mengelola sampah. Caranya, menggelar lomba kreativitas dengan mengolah bahan bekas menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Pesertanya terdiri dari pelajar SMP dan SMA sederajat untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tanggal 5 Juni lalu. Kami mengharapkan, semua masyarakat sejak dini bisa menanamkan mencintai lingkungan, salah satu caranya dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita menjadi barang-barang yang berguna. Sehingga dapat mengurangi volume sampah, kata Nahru, ketua panitia lomba, di sela-sela lomba di gedung serbaguna, Selasa (5/6) kemarin. Lomba kreativitas dari bahan bekas ini merupakan kegiatan yang pertama kali digelar di Melawi. Lomba ini diikuti 28 regu tingkat SMP dan 32 regu tingkat SMA. Berbagai macam barang bekas yang dipergunakan oleh para pelajar tersebut, seperti kayu, kertas, kaleng dan botol bekas yang kemudian dibentuk menjadi hiasan dinding, miniatur rumah maupun kapal

hingga menjadi wayang kertas. Dia pun berharap lomba ini menjadi media yang dapat mengajarkan anak-anak untuk dapat memanfaatkan barang bekas atau limbah yang dapat di daur ulang kembali. Hingga saat mereka kembali ke sekolah bisa meneruskan ide-ide kreativitas pengolahan sampah menjadi barang yang layak dipakai. Sehingga barang tersebut nantinya akan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis yang bermanfaat serta berkelanjutan serta mendukung terwujudnya sekolah adiwiyata yang berbasis lingkungan, terang Nahru. Ada beberapa kriteria penilaian lomba, diantaranya bahan baku, kreativitas dan keunikan karya, berdaya guna, mudah dipasarkan, kerapian, mudah dikerjakan orang lain, tingkat kesulitan termasuk orisinalitas pembuat. Ada lima juri yang melakukan penilaian. Latar belakang juri ada yang berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Seniman, hingga dari Tim Penggerak PKK Melawi. Bahkan Wakil Ketua TP PKK Melawi, Nur Betty Eka Mulyastri Panji juga menjadi salah satu tim juri dalam lomba ini. Nanti pemenang lomba akan kita umumkan saat apel hari lingkungan hidup di halaman kantor Bupati pada 11 Juni, pungkas Nahru. (aji)

Tim penilai saat menilai kreativitas anak-anak sekolah dalam mengelola bahan bekas menjadi bahan bernilai ekonomis. SUKARTAJI

Fopad Gelar Konferensi Pertama NANGA PINOH. Forum Pemuda Daya (Fopad) Kabupaten Melawi akan menggelar konferensi pertama untuk mencari ketua yang akan memimpin organisasi tersebut. Forum ini didedikasikan untuk pemersatu kaula muda dari berbagai etnis dan budaya dayak. Jumat tanggal 8 Jani ini kita akan mengadakan konferensi I Fopad untuk mencari ketua periode 2012 hingga 2015. Peserta diperkirakan kurang lebih 208 orang, kata Ketua Tim Deklarator Fopad Melawi, Adrianus Sa at, kemarin. Lantas diungkapkannya, keinginan untuk membentuk Fopad

berawal dari adanya aspirasi dari pemuda dayak. Hingga, Sabtu (26/6) digelar rapat dan terbentuk tim deklarator yang terdiri dari 9 orang. Sedangkan Adrianus Sa at didaulat menjadi Ketua tim. Sementara anggota terdiri dari, Pdt. Lengson Kana, Ivan Hermanto, SH, Pdt Rustam Miling, STh, Yoab Lengket, SPd M, Pd, Anen Sastra, Radiman, SSos, Vicaring Abang dan japar Muslim. Lantas dijelaskannya setelah Tim Deklerator mengadakan beberapa kali rapat. Hingga tersusun pedoman dan tata cara pencalonan dan pemilihan ketua Fopad pertama.

Adrianus Sa’at. SUKARTAJI

Lalu, terangnya, Tim ini pun disarankan untuk menggelar konferensi pertama. Peserta konferensi yang berjumlah 208 orang tersebut dari unsur-unsur pemuda dayak dari 11 kecamatan yang ada di Melawi, Masing-masing kecamatan akan hadir 5 orang. Ditambah sesepuh dayak, politisi dayak, kaum profesional dayak, akademisi dayak, Temenggung dan pengurus inti DAD Melawi, bebernya. Lantas dijelaskan Sa at tujuan pembentukan Fopad adalah untuk sebagai wadah penyalur aspirasi, inspirasi dan pemersatu keberagaman kaula muda dari

berbagai etnis dan budaya dayak di Melawi. Selain itu, ungkap Sa at Fopad juga untuk sarana perwujudan kedaulatan warga dayak sebagai bentuk kemasyarakatan yang cinta damai dan peduli terhadap persatuan bangsa serta berbagai etnis. Terapkan sistem dan pola kebijakan pemerintah kabupaten Melawi yang bersifat dinamis dan selalu berkembang. Maka perlu dibentuk wadah yang senantiasa siap dan peduli terhadap kebersamaan hak dan kedudukan. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 45, pungkasnya. (aji)

SINTANG RAYA stikes kapuas raya

Wujudkan Kota Layak Anak SINTANG. Bupati Sintang Milton Crosby berjanji bakal meningkatkan porsi anggaran untuk mendukung terwujudnya Sintang sebagai kota layak anak. Kalau dulu hanya sekitar 2 persen, nanti akan kita naikkan menjadi 5 persen, ujar Milton sela-sela menyambut kedatangan tim Kota Layak Anak dari Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu. Diakui Milton, keberadaan sarana dan prasarana di Sintang untuk menunjang predikat sebagai Kota Layak Anak masih sangat minim. Contohnya saja ruang terbuka untuk anak, kita masih kurang memadai, imbuhnya. Namun demikian, Milton komitmen berbagai kekurangan itu secara bertahap akan dibenahi, termasuk mengsingkronkan SKPD-SKPD terkait. Tidak hanya sarana dan prasarana yang harus kita benahi. SKPD-SKPD terkait harus nyambung. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri, bebernya. Menurut Milton, keberadaan anak di Sintang sedang memasuki masa modernisasi, dimana tren-tren terbaru selalu diikuti. Karena itu, butuh menyeimbangkan agar tren-tren terbaru masa kini yang dapat merusak moral dapat ditangkal. Tidak semua hal berbau baru itu bagus, termasuk itu tren-tren masa kini. Harus seimbang. Sesuai dengan budaya kita, jelasnya. Anak, kata Milton, memiliki peranan penting yang harus dijaga, karena merupakan generasi penerus bangsa. Apa jadinya kalau generasi masa depan sudah tidak bisa diandalkan. Bisa habis bangsa dan negara ini. Makanya, kota layak ini harus sama-sama kita dukung, pungkasnya. (din)

Salah satu sudut komplek pasar inpres Sintang. ANTON PERDANA

Jatah Mita Dipangkas Pangkalan Menjerit SINTANG. Pergantian kepemilikan PT Sepauk Indah, agen minyak tanah ternyata berimbas pada penyaluran minyak tanah terhadap sejumlah pangkalan. Agen yang bermarkas di Kecamatan Sepauk itu, kini hanya memberikan jatah tujuh pangkalan masing-masing satu tangki setiap bulannya. Padahal sebelumnya, dalam satu bulan PT Sepauk Indah menyalurkan 23 hingga 24 tangki pada 10 pangkalan. Kondisi itu jelas menimbulkan pertanyaan besar dari para pangkalan. Hendra Haryadi, pengelola pangkalan minyak tanah di desa Tanjung Ria mengaku, hanya mendapatkan pasokan minyak tanah 1 tangki dalam satu bulan terakhir. Pasokan ini menurutnya sama dengan jumlah pasokan kepada 6 pangkalan lain. Artinya masih ada 17 tangki yang seharusnya menjadi hak masyarakat,

dan penyalurannya dilakukan melalui pangkalan dan pengecer tidak diberikan oleh agen. Kita tidak tahu 17 tangki yang seharusnya di salurkan melalui pangkalan-pangkalan itu diarahkan kemana oleh agen. Sementara kita sudah dapat informasi dari Pertamina Sintang, tidak ada pengurangan jatah untuk agen minyak tanah yang ada di Sepauk, ungkapnya. Berkurangnya jatah minyak tanah ke sejumlah pangkalan, menurut Hendra, jelas merugikan masyarakat dan pangkalan. Dirinya menurutnya sangat kesulitan untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang jatah minyak tanah mereka yang tidak datang. Kami tidak bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Maka pada masyarakat yang bertanya, kami selalu sarankan untuk langsung datang ke agen, ujarnya.

PT. Sepauk Indah, agen minyak tanah subsidi yang ada di Sepauk sebelumnya dimiliki oleh pengusaha atas nama J. J Alexander Lesil. Lesil Sejak bulan Mei lalu, kepemilikan perusahaan tersebut sudah berpindah tangan kepada Jawawi melalui proses jual beli. Terkait berkurangnya jatah minyak tanah ke sejumlah pangkalan, Hendra mengaku, telah bertanya langsung kepada pihak agen. Namun jawaban yang diberikan menurutnya sangat tidak bisa diterimanya. Alasan mereka karena sudah ada program konversi minyak tanah ke gas, maka mereka harus kejar target mengembalikan modal. Karena perusahaan itu dibeli dengan harga yang mahal, katanya. Ditempat lain, Syarif dari PT. Sepauk Indah ketika ditemui di kawasan simpang lima mengatakan, bahwa kewenangan untuk

menentukan jumlah minyak tanah yang diberikan ke pangkalan ada pada pihak agen. Dalam menentukan banyaknya minyak tanah yang diberikan ke agen, pihaknya tentu saja menggunakan data yang ada. Namun begitu, ia tidak menjelaskan secara rinci kemana larinya 17 tangki minyak tanah yang harus didistribusikan melalui pangkalan-pangkalan yang ada. Beda pemilik tentu beda kebijakan. Pemilik yang sekarang ini akan membuat kontrak baru dengan agen yang ada, katanya. Kepala Depot Pertamina Sintang, Sondang Lumban Raja, ketika ditemui di ruang kerjanya mengaku tidak tahu banyak tentang persoalan yang terjadi antara agen dengan pangkalan. Ia mengaku belum mendapatkan tembusan atau informasi bahwa kepemilikan perusahaan PT. Sepauk Indah telah berganti dari

Alex menjadi Jawawi. Urusan yang begitu langsung ke Pontianak. Sampai hari ini saya belum dapat tebusan. tebusan Minyak tanah yang kita berikan ke agen-agen juga tidak ada yang dikurangi. Semuanya tetap seperti sebelumnya, jelasnya. Lumban Raja hanya menyarankan jika memang ada jatah minyak tanah subsidi yang tidak sampai kepada masyarakat, maka datanya umumnya ada di pihak kelurahan atau desa. Karena pendistribusian minyak tanah subsidi itu harus diketahui oleh pihak desa. Kalau di desa tidak ada datanya, artinya memang minyak tanah tidak datang berarti memang ada kemungkinan minyak itu tidak disampaikan ke warga. Jika memang begitu, silakan masyarakat atau pangkalan membuat laporan langsung ke Pontianak, tegasnya. (din)

Pedagang Dijerat Perda Retribusi

Pekerja Banyak Nganggur

Aturan Bebani Rakyat

Sengkarut HGU PTPN 13 Nanga Jetak

SINTANG. Ratusan pedagang yang menempati bangunan Pasar Inpres Kelurahan Tanjung Puri, resah, menyusul surat edaran nomor 974/1293/IDPPKA, tertanggal 29 Mei 2012, tentang pemberlakuan tarif retribusi pasar grosir/pertokoaan. Surat edaran ini mencekik kita. Tanpa ada sosialisasi tau-tau kita dapat edaran kenaikan tarif yang luar biasa, ungkap Sarmen, satu diantara pedagang yang menempati bangunan Pasar Inpres, Selasa (5/6). Tertulis dalam surat yang mengacu pada Perda nomor 5 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha ini rincian tarif. Kelas A sebesar Rp 3 juta pertahun atau Rp 250 ribu perbulan. Kelas B Rp 2.100.000 pertahun atau Rp 175 ribu perbulan dan Kelas C Rp 600 ribu pertahun atau Rp 50.000 perbulan. Sementara sebelumnya, tarif yang dikenakan kepada para penghuni bangunan milik pemerintah itu hanya Rp 240 ribu pertahun. Kenaikan drastis. Jelas ini memberatkan kita, keluh Sarmen. Sarmen yang mengaku, sudah leb-

ih dari 30 tahun mengadu nasib di Pasar Inpres itu heran dengan pemberlakuan yang mendadak tersebut. Sejatinya, sebelum kenaikan tarif dilakukan, pemerintah melalui instansi terkait melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang. Kenaikan ini sepihak. Kita minta dikaji ulang, tegasnya. Pengguna bangunan lainnya, Mukarram, mengaku terkejut ketika mendapati surat edaran tersebut. Tadi ramai para pedagang datang kesini. Mereka umumnya mempertanyakan surat edaran ini, kata Mukarram, sembari menunjukkan edaran yang dimaksud. Pria yang juga selaku Ketua Umum Forum Kajian Percepatan Pemekaran Pembangunan (PK3P) Timur Kalbar ini meminta, pemerintah berlaku bijak terhadap pemberlakuan Perda retribusi. Aturan ini meski dikaji ulang. Jangan jadikan masyarakat tumbal untuk peningkatan PAD. Aturan itu harus berpihak pada rakyat, tegasnya. Menurut Mukarram, tarif retribusi sesuai yang tertera dalam surat edaran sangatlah member-

atkan. Apalagi terjadi kenaikan secara signiďŹ kan. Harusnya kenaikan itu masuk logikalah. Masak dari Rp 240 ribu pertahun jadi Rp 3 juta. Jangan jadikan pedagang sapi perahan, ujarnya. Mukarram juga mempertanyakan, penentuan kelas bangunan yang dinilainya hanya main nilai di atas meja tanpa turun ke lapangan? Dasar penentuan kelas ini macam mana? Masak ada yang ukuran sekitar 3 x 4 meter dibilang kelas A, ucapnya. Selain itu, Mukarram juga mempersoalkan tentang kondisi bangunan yang sama sekali tidak pernah diurus oleh pemerintah. Sudah lebih 30 tahun tak ada perubahan. Cat juga sudah pudar. Atap bocor disana-sini pedagang langsung yang tangani. Mana ada perhatian pemerintah, bebernya. Pedagang lainnya, Syarmin mengaku, tarif yang akan diberlakukan tidak sebanding dengan pendapatan hari-hari. Pemerintah bisa cek langsung berapa pendapatan ratarata pedagang. Paling pengunjung ada pada pagi hari, habis itu sepi, jelasnya. (din)

SINTANG. Sejak konik lahan antara PTPN 13 Nanga Jetak Kecamatan Dedai dengan 3 desa di wilayah HGU tersebut, menyebabkan sekitar 85 Kepala Keluarga yang sebelumnya dapat bekerja kini mengganggur. Lantaran lahan karet yang dulu mereka sadap kini di persengketakan. Terus terang kami sangat prihatin dengan warga yang memang menggantungkan hidupnya dari lahan karet itu. Sekarang mereka terpaksa tidak bisa bekerja, ujar Manager Kebun PTPN 13 Nanga Jetak, Jondi. Beberapa perwakilan kepala keluarga sudah pernah mendatangi pihak PTPN 13 Nanga Jetak untuk meminta kejelasan mengenai nasib mereka. Mereka datang ke kentor hanya untuk bertanya mengenai nasib pekerjaan mereka. Kami hanya meminta mereka tetap bersabar menunggu HGU keluar, kata Jondi. Untuk meyakinkan pihak PTPN tengah memproses HGU, ada perwakilan warga yang dipersi-

lakan menanyakan hal tersebut ke kantor pusat di Pontianak sekaligus juga untuk menyampaikan kondisi warga. Kita sampaikan sesuai kondisi yang ada. Kita persilakan mereka untuk cross cek ke Pontianak, terangnya. Beberapa waktu lalu Humas PTPN 13 Nanga Jetak Sintang, G. Leonardy mengatakan, ijin perpanjangan HGU akan segera keluar. Keyakinan itu didasarkan pada posisi prosesnya yang sudah berada di BPN pusat, dan tinggal melengkapi beberapa kekurangan saja. Salah satunya adalah harus melampirkan RTRW Sintang. Tapikan RTRW Sintang masih d a l a m p r o s e s . K i t a h a ny a melampirkan RTRW yang lama, ujarnya. Dengan demikian, lanjutnya semua persoalan yang terjadi sebelumnya sudah menemui titik terang, dimana HGU lahan seluas 2.595,70 hektar yang berada di tiga wilayah yakni Jangkang, Pengkadan dan Dait dapat dipergunakan kembali. (din)


13 NINGKAU NUAN

Bangga Hasil UN SMA dan SMP PUTUSSIBAU. Ketua Komisi A DPRD Kapuas Hulu, yang membidangi masalah pendidikan, Abang M Isnandar ST, merasa bangga atas prestasi Ujian Negara (UN) pelajar Bumi Uncak Kapuas. Ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidik a n , Pe m u d a dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kapuas Hulu benarbenar bekerja Abang M Isnandar ST keras untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kapuas Hulu. Baik itu mempersiapkan UN kepada peserta didik. Sehingga hasilnya pun cukup membanggakan, ujar Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini. Tingkat kelulusan pelajar tingkat SLTA Kabupaten Kapuas Hulu tahun ajaran 2012/2013 ini menembus angka 99,78%. Artinya, dari 1371 peserta terdaftar UN, hanya tiga pelajar saja yang tidak lulus. Prestasi kelulusan ini menghantarkan kabupaten Kapuas Hulu berada di peringkat ke-2 se-Kalbar. Sementara UN tingkat SMP Kapuas Hulu meraih peringkat 3 se-Kalbar dengan kelulusan 99,79 persen. Ini berarti posisinya tetap seperti tahun sebelumnya. Dimana peserta UN SMP yang lulus sebanyak 2924 pelajar. Sedangkan MTs sebanyak 276 pelajar. Sementara yang tidak lulus SMP ada lima dan MTs ada 1 siswa. Dengan prestasi ini, menunjukkan pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu tidak kalah dengan Kabupaten lain di Kalbar, tandasnya. Selama ini pemerintah kabupaten dan DPRD Kapuas Hulu berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Bumi Uncak Kapuas. Sehingga berbagai upaya terus dilakukan agar dunia pendidikan di Kapuas Hulu lebih baik. Isnandar yakin segala sesuatu hal yang dipersiapkan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil. Tidak lupa pula pria yang juga menjabat Ketua DPC Partai Hanura Kapuas Hulu ini mengucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung dunia pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu. Terutama kepada orang tua siswa yang bersungguh-sungguh mengawasi anaknya saat menghadapi ujian. Dengan prestasi pada UN ini, kita harapkan menjadi pemacu pelajar-pelajar lainnya ke depan. Walau pun Kabupaten Kapuas Hulu berada di ujung Kalbar, bisa menunjukkan hasil membanggakan dan tidak ketinggalan dengan daerah lain. Ini perlu dipertahankan, bila perlu ditingkatkan ke depannya, terang Isnandar. (aRm)

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS

Rabu, 6 Juni 2012

Membangun Bumi Kapuas Hulu

BNPBD Bantu Korban Kebakaran Rumah Ditinggal ke Rumah Sakit Putussibau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPBD) Kabupaten Kapuas Hulu memberikan bantuan kepada korban rumah kebakaran. Bantuan tersebut diberikan kepada ibu Jainab, 45, pemilik rumah RT 14 RW 8 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan, Selama (5/6) sekitar 11.00. Bantuan yang disalurkan berupa selimut, kopi, gula, sarden, pakaian dan uang Rp 2 juta. Bantuan ini diserahkan Kasi Kedaruratan dan Logistik BPNPBD Kapuas Hulu, Suhairi. Bantuan yang alakadarnya ini untuk meringankan beban korban kebakaran. Semoga dapat dipergunakan dengan sebaiknya, ujarnya singkat. Rumah Ibu Jainab terbakar Minggu, (3/6) malam. Saat kejadian ibu Jainab tidak ada di kediamannya. Ia ke rumah sakit menunggu keluarganya sedang opname. Sedangkan suaminya bekerja di Kecamatan Semitau. Sebelum ke rumah sakit seki-

tar pukul 06.00 masak menggunakan tungku. Baru sore sekitar pukul 17.00 ia pergi ke rumah sakit. Tiba-tiba sekitar pukul 18.30 ia mendapat telepon dari tetangga bahwa rumahnya yang dari papan tersebut terbakar. Alangkah terkejutnya, ia mendengar berita tersebut dan langsung bergegas pulang. Namun ketika sampai di rumah api sudah dipadamkan warga dan yang tersisa hanya puing-puing. Begitu juga dengan perabotan banyak yang hangus dilahap si jago merah. Saya pun bingung apa penyebab terjadi kebakaran. Kalau dari tunggu ketika saya masak pagi rasanya tidak mungkin. Karena dari pagi hingga sore saya ada di rumah dan tidak terjadi apaapa, sesalnya. Ibu Jainab merasa berterima kasih atas bantuan yang diberikan BNPBD Kapuas Hulu. Setidaknya bantuan tersebut sedikit meringankan bebannya. Terima kasih atas segala bantuannya, tukasnya. (aRm)

BNPBD Kapuas Hulu menyerahkan bantuan kepada Ibu Jainab--- Arman Hairiadi

Waka Polres Kapuas Hulu Diganti

Sertijab Waka Polres Kapuas Hulu-- Arman Hairiadi Putussibau. Komisaris Polisi (Kompol) Imam Riyadi SIK, Waka Polres Kapuas Hulu digantikan Kompol Ayun Kuswanaji AMd yang sebelumnya menjabat Kasubbag Renmin Rosarpras Polda Kalbar. Sedangkan Kompol Imam Riyadi SIK akan bertugas sebagai Waka Polres Singkawang. Acara serah terima jabatan dipimpin Kapolres Kapuas

Hulu, AKBP Dhani Kristianto SIK, Selasa (5/6) pagi di halaman Mako Polres Kapuas Hulu. Dalam amanatnya, Kapolres mengatakan bila disimak secara sesama, jabatan Waka Polres merupakan jabatan yang strategis. Hal ini berkaitan dengan tugasnya selaku unsur pimpinan di tingkat Polres. Waka Polres membantu Kapolres dalam mengendalikan

pelaksanaan tugas staf di seluruh satuan kerja Polres beserta jajarannya, ujar AKBP Dhani Kristianto SIK. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Waka Polres dapat memimpin Polres, bila Kapolres berhalangan hadir. Di samping itu pula jabatan Waka Polres merupakan jembatan saluran aspirasi dari para pejabat eselon di bawahnya, yang akan diteruskan kepada Kapolres. Serta dapat memberikan saran dan masukan kepada Kapolres dalam pengambilan suatu kebijakan yang diambil oleh Kapolres sesuai dengan kewenangannya. Kepada Waka Polres yang baru, Dhani menjelaskan, saat ini Polres Kapuas Hulu sedang melakukan kegiatan pra seleksi rekrutmen untuk menjadi anggota Polri, baik Akpol maupun Bintara tahun 2012 yang membutuhkan perhatian serius. Pelaksanaan Pra Seleksi rekrutmen menjadi anggota Polri di

Polres Kapuas Hulu merupakan langkah inovatif untuk dapat menjaring putra/ putri asli Bumi Uncak Kapuas. yang mana pada kesempatan beberapa tahun belakangan sangat sedikit sekali yang bisa diterima menjadi anggota Polri. Kegiatan ini dapat berhasil apabila ada sinergitas dan dukungan dari semua pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggungjawab, katanya Kegiatan ini sekaligus menghilangkan kesan negatif yang berkembang di masyarakat, bahwa dalam proses penerimaan menjadi anggota Polri tidak secara transparan dan penuh KKN. Sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan pra seleksi rekrutmen dapat berjalan secara bersih, transparan dan bebas dari KKN. Dan yang tidak kalah pentingya, kegiatan dalam rangka persiapan pelaksanaan HUT Bhayangkara ke-66, tanggal 1 Juli yang waktunya

semakin dekat, dan pelaksanaan pengamanan Pemilukada Gubernur Kalbar, jelasnya. Kapolres berkeyakinan, bahwa Waka Polres yang baru telah berpengalaman bertugas di Kalbar dan memahami karateristik Kalbar. Sehingga bisa segera menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Polres Kapuas Hulu secara cepat. Letak geografis Kapuas Hulu jangan dijadikan suatu hal yang menghambat peran tugas dan tanggung jawab. Saya mengharapkan komitmen dan kerjasama yang baik, satukan persepsi kita dalam melaksanakan visi dan misi Polres Kapuas Hulu. Sehingga dapat tercapai tujuan sesuai harapan yang telah kita rencanakan. Kepada Imam Kompol Riyadi SIK, terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan kepada Polres Kapuas Hulu selama ini, yang selanjutnya melaksanakan kepindahan ke Singkawang sebagai Waka polres, ucap Dhani. (aRm)

BUMI DARANANTE Kabupaten Sanggau Membangun

Dewan Segera Investigasi ke Lapangan Pertambangan Ogah Ajukan IPK Sanggau. Sikap keras kepala perusahaan pertambangan untuk mengajukan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), ternyata membuat para legislator Sanggau naik pitam. Para wakil rakyat itu berjanji, akan melakukan investigasi ke lapangan menindaklanjuti sikap kepala batu ditunjukkan perusahaan pertambangan yang mengeruk perut Bumi Dara Nante (julukan Sanggau). Kita akan melaksanakan investigasi ke lapangan, dalam waktu dekat ini. Kemudian akan memanggil manajemen perusahaan

Jumadi SSos (M Khusyairi)

APAI JI KITAK

Dambakan Listrik Negara

Drs H Gusti Arman M Si

SANGGAU. Warga masyarakat Dusun Inggis Dua, Desa Inggis, Mukok, sangat merindukan listrik negara. Warga Dusun Inggis Dua ini, dihuni 89 Kepala Keluarga (KK). Hingga kini, warga hanya menggunakan genset pribadi saja. Untuk itulah warga sangat mendambakan listrik negara, beber Kepala Desa Inggis, H Sahedan Irawan,

belum lama ini. Mencermati kondisi warga Inggis Dua itu. Raja Sanggau, Pangeran Ratu Surya Negara, Drs H Gusti Arman, M SI berharap, PT PLN (Persero) Cabang Sanggau untuk merespon keluhan warga setempat. Kalau saya lihat, memang masyarakat telah lama, sangat mendambakan listrik. Kita berharap agar PLN mewujudkan keinginan dan mimpi masyarakat Inggis Dua ini, pintanya. Senada disampaikan Khironoto, ST anggota Komisi B DPRD Sanggau, daerah pemilihan Kapuas-Mukok. Ya, saya beberapa kali menerima aspirasi dari warga Inggis Dua. Soal keinginan masyarakat tentang listrik negara ini. Untuk itu, kita akan upaya, bagaimana listrik negara ini bisa menerangi dusun tersebut, ujarnya. (SrY)

tambang tersebut, jika dalam areal yang telah dilaksanakan land clearing ternyata ada potensi tegakkan kayu. Tapi perusahaan tidak mengajukan IPK. Maka, akan kita buatkan rekomendasi politik, untuk perusahaan yang bersangkutan, agar mendapatkan sanksi, tegas Ketua Komisi B, Jumadi SSos, pada Equator di ruang kerjanya, Selasa (5/6). Politisi PDI Perjuangan ini memaparkan, pihaknya sangat menyesali ulah perusahaan tambang yang terkesan mengabaikan imbauan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Kabupaten Sanggau. Untuk mengajukan IPK, jika dalam areal yang akan digarap memiliki potensi tegakan kayu tersebut.

Sangat kita sesali ulah perusahaan itu. Apa yang dilakukan Dinas Hutbun sudah benar. Ini tak bisa dibiarkan, karena sangat merugikan negara dan Kabupaten Sanggau, tuturnya. Dibeberkan, kerugian negara dan Kabupaten Sanggau kata legislator terbilang vokal ini jelas ada, andaikan perusahaan tambang itu mengajukan IPK. Tentunya, akan ada sumber pendapatan bagi negara melalui pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) nya. Lantas Kabupaten Sanggau, akan mendapatkan dana bagi hasil dari pusat. Ini yang akan kita dalami. Apakah, perusahaan tidak mau mengajukan IPK itu, karena memang di areal yang dikantongi, tidak memiliki potensi tegakkan. Kemudian, apakah ini hanya

LKPJ Lelet, Dihujani 41 Rekomendasi

Evaluasi Buat Bupati gau, pada Senin (30/5) lalu. Sanggau. Salah satu bahan Artinya, ada keterlambatan evaluasi bagi Bupati Sanggau, Ir selama lebih kurang sebulan. H Setiman H Sudin. Bukan han30 hari, bebernya. ya penyampaian Laporan KetAlhasil barulah DPRD erangan Pertanggungjawaban melaksanakan pembahasan, (LKPJ) Tahun 2011, terkesan dalam rentang waktu yang lelet (lama). Namun LKPJ itu sama. Kemudian membuat sendiri, dihujani rekomendasi keputusan DPRD, selanjutnya dari DPRD Sanggau. disampaikan kepada Bupati Tak ayal, hal itu itu mendapatdalam rapat paripurna iskan kritik dari sejumlah katimewa. Diketahui, keputusan langan di Bumi Dara Nante DPRD merupakan rekomen(julukan Sanggau), sejak LKPJ dasi kepada bupati untuk itu di bahas di gedung rakyat Y Andriyus Wijaya SE perbaikan penyelenggaraan Kabupaten Sanggau. Yohanes Andriyus Wijaya SE pemerhati pemerintahan kedepan. Hanya seingat saya, penyampaian kepukebijakan publik dan keuangan Kabupaten Sanggau mengatakan, merujuk Peraturan tusan DPRD tersebut tidak dalam rapat Pemerintah (PP) nomor 3 Tahun 2007 paripurna istimewa. Tetapi hanya di rapat tentang laporan penyelenggaraan pemer- paripurna. Kan, kedua jenis rapat ini, berbeda intahan daerah, kepada pemerintah, LKPJ dari segi esensi dan kegunaan, bebernya. Dalam pembahasan LKPJ akhir Tahun kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan 2011 tersebut. DPRD menghasilkan 41 daerah kepada masyarakat. Dimana dengan rekomendasi dari berbagai bidang. Namun tegas mengatakan, LKPJ akhir tahun ang- dari 41 rekomendasi tersebut, kata Andre, garan disampaikan kepada DPRD paling tak kurang sekitar 20 rekomendasi, yang lambat 3 (tiga) bulan. Setelah tahun anggaran harus menjadi prioritas dan ditindaklanjuti oleh Bupati Sanggau, meliputi Realisasi Dana berakhir. Nah, sementara LKPJ Bupati Sanggau Alokasi Khusus (DAK) penanganan wilayah 2011, baru disampaikan kepada DPRD Sang- perbatasan, yang hanya terserap sekitar Rp

akal-akalan perusahaan itu saja, bebernya. Diketahui, beberapa perusahaan tambang yang telah beroperasi di Kabupaten Sanggau, dominannya di wilayah Tayan Hilir, Toba dan Meliau, diantaranya PT Antam, PT Danpac, PT MKU, PT SMA, PT Calmin semuanya di Tayan Hilir. Kemudian PT PPC di Meliau dan PT Bintangar Maju Abadi di Batang Tarang serta PT Alu Sentosa di Toba. Dikatakan, dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P 14/MenhutII/2011, tentang IPK, telah dijelaskan, IPK adalah izin untuk memanfaatkan kayu, namun bukan kayu dari kawasan hutan produksi. Pengecualian IPK terhadap Areal Penggunaan Lain (APL), yang telah dibebani izin peruntukan, hanya terhadap pemanfaatan kayu yang

tidak ekonomis. Kayu tidak ekonomis ini pun, memiliki penilaian khusus. Apabila volume tegakan diameter lebih dari 30 sentimeter, dan paling banyak 50 meter kubik dalam satu calon IPK. Nah, aturan sudah ada tentang itu. Kita wajib untuk tunduk dalam aturan, termasuk badan usaha, imbuhnya. DPRD tegas Jumadi, tak akan mentolerir sikap perusahaan tambang yang terbukti akal-akalan dan terkesan melanggar aturan di wilayah Kabupaten Sanggau. Ini sudah menjadi komitmen kita. Intinya DPRD mendukung investasi. Tapi, yang tunduk dengan aturan, bukan sebaliknya. Bagaimana pun, harapan kita, dengan adanya investasi di Kabupaten Sanggau, hendaknya memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat, tukasnya. (SrY)

4,091 Miliar dari Rp 8,640 Miliar. Hal itu kecamatan-kecamatan. Kurangnya bantuan dan pembinaan kedisebabkan karena kontraktor pelaksana pada para penangkar, menyebabkan kesutidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Selanjutnya peningkatan pengelolaan aset litan dalam penyediaan bibit karet unggul. dan keuangan daerah secara lebih efektif Sehingga program bantuan bibit karet ungdan efisien. Meminta Bupati Sanggau untuk gul tidak bisa terserap dengan baik. Perlunya melakukan moratorium terhadap pemberian perlindungan hak masyarakat adat, terutama Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan melaku- tanah akibat berkembangnya perusahaan kan evaluasi dan audit terhadap usaha-usaha perkebunan. Selain itu isi rekomendasi, meminta pertambangan yang ada. Mendesak Bupati Sanggau, agar para Bupati melakukan perbaikan regulasi dan pemegang IUP untuk menyetorkan uang kebijakan terhadap pasar-pasar tradisional, jaminan kesungguhan kepada Pemkab Sang- khususnya yang berada di kecamatan, untuk gau. Kebijakan desa fokus jangan sampai meningkatkan daya saing pedagang kecil dan memarjinalkan desa-desa lainnya, dan harus menengah. (SrY) ada pelaporan atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap SKPD. Kurangnya komunikasi dan koordinasi Pemkab Sanggau, RUKO & TANAH dengan pihak terkait. MenyeSeluas 3ha. Bersertifikat. Lokasi pinggir babkan kurang efektifnya pembangunan di Kabupaten jalan raya Sosok - Sanggau. Sanggau. Mendesak pelakCocok untuk usaha rumah makan dll. sanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pelayanan Fasilitas : satu pintu bagi pelayanan √ Listrik, publik.SKPD tidak terjebak √ Air Sumur Bor dalam kesibukan yang kurang produktif. Terjadi perubahan √ Kebun Per Tan tata ruang yang tidak sesuai an pa √ Kolam Ikan tar peruntukannya, bangunan a! yang tidak memiliki IMB dan Bagi yang berminat hubungi: relokasi pasar yang selalu gagal. Mendesak diselesaikannya revisi RTRW kabupaten dan

D I J UA L

08125660333


14 injeh karaja

Buka Jalan TaukBanangar Pemkab Anggarkan Rp 5 M AIR BESAR. Kawasan wisata air terjun Banangar di Dusun Perbua, Desa Merayuh, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak sebagai salah satu tujuan wisata yang dimiliki oleh pemkab Landak. Hanya saja, akses jalan menuju lokasi wisata air terjun Banangar belum ada. Untuk sampai ke lokasi air terjun, mengunakan motor air dengan perjalanan kurang lebih dua jam. Setelah itu, untuk persis sampai ke lokasi air terjun, pengunjung harus berjalan kaki kurang lebih 30 menit. Itupun harus melalui riam dengan batu-batu yang terjal dan tebing berbatuan. Agar mempermudah akses ke Banangar, Pemkab Landak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan akan menganggarkan dana untuk pembukaan akses jalan menuju air terjun Banangar. Untuk tahu pertama hanya buka ruas jalan dengan rintisan saja. Dari Taut sampai kawasan wisata air terjun Banangar sejauh 15 kilometer, ungkap Limawardani, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PU dan Perumahan Landak ketika mengikuti kegiatan Banangar Adventure ke air terjun Banangar beberapa waktu lalu. Dijelaskan Dani, pembukaan jalan tersebut dianggarkan selama dua tahun anggaran. Dimulai tahun 2012 ini dan tahun 2013. Sedangkan dana yang akan dialokasikan selama dua tahun anggaran Rp5 miliar. Dengan sistem multyyears dengan panjang jalan sejauh 15 kilometer dengan lebar fungsional enam sampai delapan meter. Pokoknya kita sesuaikanlah dengan kondisi yang ada, ungkap Dani. (tar)

LANDAK EDO Membangun Negeri Intan

Rabu, 6 Juni 2012

DPRD Landak Bentuk Pansus Sikapi Anggota KPUD Jadi Honorer NGABANG. DPRD Landak akan membentuk Pansus, menyikapi hasil hearing Komisi A dengan berbagai instansi terkait, membahas masuknya salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) aktif Kabupaten Landak sebagai tenaga honorer kategori 1. Namun keputusan dalam hearing tidak memuaskan kita, maka kita akan membentuk Pansus untuk menyikapinya, ungkap Siyus SPd, anggota DPRD Landak, kemarin. Tujuan dibentuknya Pansus,

Siyus

untuk mengetahui secara jelas, apakah ada praktik yang kurang sehat di Badan Kepegawaian, Pembinaan dan Pelatihan (BKPP) Landak. Bukan hanya itu, Pansus juga ingin mengetahui kejelasan para tenaga honorer yang masuk data base kategori 1 secara mendetail. Kita tidak ingin mereka yang diangkat nantinya merugikan orang lain. Artinya yang benar-benar honorer tidak masuk, malah yang tidak honorer diangkat jadi CPNS, ujar Siyus. BKPP kata Siyus, harus men-

jelaskan duduk persoalan, kenapa yang bersangkutan sudah jelas anggota KPUD aktif, secara kelembagaan di luar sistem pemerintah daerah, bisa dianggap sebagai tenaga honorer. Karena dalam aturan KPU sudah jelas, bahwa anggota KPU tidak mnjabat secara rangkap dalam lembaga pemerintah, BUMD atau BUMN. Jika dia masuk tenaga honorer daerah, itu artinya yang bersangkutan sudah melanggar aturan. Jadi perlu diluruskan, tegas Siyus.

Inilah salah satu tujuan dibentuknya Pansus. Seandainya pembentukan Pansus tidak disetujui, maka akan diusulkan kembali. Bahkan bisa mengarah pada interplasi, walaupun fungsi ini jarang digunakan. Snggota Pansus nantinya akan diambil dari lima Fraksi yang berbeda. Sementara lima Fraksi sudah siap masuk ke Pansus, kini tinggal mengajukan kepada unsur pimpinan DPRD. Jika sudah ada persetujuan anggota dewan, Pansus akan dibentuk, jelas Siyus. (tar)

Pangdam Pimpin Sertijab Danyon Armed

NGABANG. Rolling atau alih tugas dan jabatan di jajaran TNI merupakan hal yang biasa. Salah satu tujuannya menghilangkan kejenuhan dalam menjalankan tugas dan menjadi bagian dari pembinaan para perwira di jajaran TNI. Serah terima jabatan Danyon Armed 16/105 Tarik dari Letkol Armed Diah Prahma Dwi Purnama kepada Mayor Armed Suprayitno. Diharapkan pergantian Danyon ini bisa mengembangkan kapasitas kepemimpinan, wawasan manajerial dan profesionalisme perwira. Terpenting, sebagai upaya penyegaran organisasi, sehingga satuan Anggota Sekretariat dan Seluruh Staf ini selalu energik untuk Mengucapkan melahirkan karya-karya terbaru dan terbaik, kata Selamat Datang & Selamat Bertugas Mayjen TNI E Hudawi Lubis, Pangdam XII Tanjungpura Kepada ketika memberikan arahan sebagai Danyon Armed 16/105 tarik. pada acara Sertijab Danyon Ucapan Terima kasih dan selamat jalan kepada Armed di lapangan Armed 16/105 Tumbak Kaputing, Letkol Diah Prahma Dwi Purnama Selasa (5/6). yang telah mengabdi selama menjadi Danyon Armed 16/105 Ngabang Sertijab juga dihadiri Tertanda, Danrem Sintang, BupaHeri saman, SH, MH ti Landak Dr Adrianus Ketua Asia Sidot MSi, Kapolres Klemen Apui, S.Ip Markus Amid, S.th. M.div Landak AKBP Hotma VicWakil Ketua Wakil Ketua tor Sihombing SIK, tokoh Drs. Asuardi Daris. MM masyarakat serta tokoh Sekwan adat Kabupaten Landak.

Pimpinan DPRD Kabupaten Landak

Mayor Suprayitno

Pelepasan tanda pangkat dan penyerahan tongkat komando dari Danyon lama Paling kiri Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, tengah Pangdam XII Tanjungke Danyon baru oleh Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI E Hudawi Lubis di pura Mayjen TNI E Hudawi Lubis dan paling kanan Kapolres Landak Victor lapangan Armed 16/105 Tarik Ngabang, Selasa (5/6). Antonius Sutarjo/Equator Hotma Sihombing pada acara Sertijab. Antonius Sutarjo/Equator Hudawi mengharapkan satuan Armed bisa mengoperasikan alat tempur lebih baik lagi. Selain itu keberadaan pasukan ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bisa menjalankan tugasnya sebagai salah satu kekuatan pertahanan negara yang profesional. Sehubungan dengan serah terima jabatan ini, selaku pribadi dan atas nama komando, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Letkol Armed Diah Prahma Dwi Pur-

nama atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab jabatannya selaku Danyon Armed 16/105 Tarik selama ini, ungkap Hudawi. Hudawi juga mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Diah Prahma Dwi Purnama, atas kesetiaannya mendampingi suami dalam membina organisasi Persit Kartika Chandra Kirana, Cabang LV Yonarmed 16/105 Tarik. Hudawi mengucapkan selamat kepada Mayor Armed Suprayitno, atas kepercayaan dan kehormatan

yang diberikan oleh Pimpinan TNI Angkatan Darat untuk memimpin Batalyon Armed 16/105 Tarik. Dengan bekal penugasan dan pengabdian sebelumnya, Hudawi yakin amanah yang dipercayakan kepadanya akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula kepada Nyonya Suprayitno, saya berharap dapat melanjutkan pembinaan Persit Kartika Chandra Kirana di Satuan ini, pesan Hudawi. Yonarmed 16/105 Tarik sebagai

satuan yang bertugas memberikan satuan tembakan, kepada satuan yang sedang melaksanakan pertempuran dengan menggunakan senjata berdaya hancur tinggi. Dituntut memiliki kemampuan yang andal dalam menggunakan senjata, secara tepat dengan daya reaksi yang cepat. Dituntut memiliki ketelitian yang tinggi. Tuntutan tersebut tidaklah berlebihan, karena masih relevan dengan prinsip yang dimiliki Armed yaitu bijak, cepat dan teliti. (tar)

BUMI LAWANG KUARI balai betomu

Warga Tinting Boyok Mesti Bersabar Rindukan Aliran Listrik PLN SEKADAU. Kerinduan warga Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu untuk menikmati aliran listrik dari PLN mesti ditahan. Pihak PLN memastikan, memasang aliran listrik di daerah Tinting Boyok bukan perkara mudah. Kewenangan untuk membuka jaringan baru itu ada di PLN Wilayah. Tapi untuk perwujudannya, bukan hal yang Yudi Yanto mudah, kata Yudi Yanto AMd, Manager PT PLN Ranting Sekadau dijumpai Equator di kantornya, kemarin. Dijelaskan Yudi, untuk membuka jaringan baru, dibutuhkan biaya investasi yang cukup besar. Meski PLN Wilayah sudah memiliki pos anggaran untuk pembukaan jaringan baru, namun anggaran tersebut juga harus dibagi ke seluruh wilayah di Kalbar. Tidak mungkin anggaran itu hanya difokuskan di Sekadau. Daerah lain juga perlu dibangun, papar Yudi. PLN Ranting Sekadau, lanjut Yudi, sejatinya sangat mendukung dan sangat berkeinginan, agar seluruh daerah di Sekadau bisa teraliri listrik. Dengan begitu, PLN Ranting Sekadau bisa mengejar rasio elektriďŹ kasi yang tergetnya selalu meningkat tiap tahun. Kita sih pengennya ada penambahan jaringan baru. Tapi kita juga sadar untuk mewujudkan hal itu, kewenangannya ada di PLN Wilayah. Selain itu biayanya juga sangat mahal. Untuk membangun jaringan tegangan menegah, dibutuhkan biaya sekitar Rp1 miliar untuk satu KM, jelasnya. (bdu)

Perbaikan Permanen SEKADAU. Anggota DPRD Sekadau dari Dapil II (Sekadau Hulu, Nanga Taman, dan Nanga Mahap), Aron SH minta agar perbaikan Jalan Sekadau-Nanga Mahap tidak lagi dilakukan dengan system tambal sulam. Perbaikan jalan tersebut harus dilakukan secara permanen. Kalau tambal sulam, mubajir. Sebab perbaikan dengan system itu tidak bertahan lama, kata Aron kepada Equator, belum lama ini. Perbaikan jalan yang dilakukan dengan system tambal sulam, diakui Aron, cepat rusak. Kondisi ini menyulitkan masyarakat yang berlalu lalang. Apalagi musim hujan seperti ini. Kerusakannya sangat parah, tuturnya. Jalan Sekadau-Nanga Mahap memiliki panjang 68 KM. Dari jumlah tersebut, hanya 19 KM jalan yang kondisinya baik. Selebihnya rusak. Kita berharap tahun depan bisa diperbaiki secara permanen, harap Aron. (bdu)

Darno Kebanjiran Aspirasi SEKADAU HULU. Anggota Komisi D DPRD Kalbar, Martinus Sudarno SH menggelar Reses ke Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Senin (4/6). Kedatangan legislator asal Daerah Pemilihan Sekadau-Sanggau itu disambut antusias warga setempat. Hingga umur saya lebih 30 tahun ini, tidak pernah ada anggota dewan provinsi yang berkunjung ke daerah kami saat hari-hari biasa. Baru Pak Darno (Martinus Sudarno, red) inilah yang mau berkunjung, ucap Yosep, salah seorang warga Tinting Boyok saat berdialog dengan Martinus Sudarno dalam kegiatan reses tersebut. Yosep tak segan memuji sikap Darno yang mau datang langsung ke daerah mereka. Terlebih dalam kedatangan itu, warga juga dipersilakan untuk menyampaikan aspirasi kepada wakilnya yang duduk di DPRD Kalbar tersebut. Mudah-mudahan semua anggota dewan seperti ini. Jangan hanya mau berkunjung ke daerah waktu menjelang pemilihan saja, sindir Yosep. Darno yang lahir di Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu merupakan politisi PDI

Reses di Tinting Boyok

Darno berdialog dengan warga saat reses di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Senin (4/6). ABDU SYUKRI Perjuangan. Sebelum menjabat sebagai anggota dewan, pria tersebut pernah menjadi guru di salah satu sekolah swasta di Kota Pontianak. Kita harapkan apa yang men-

jadi keluhan kita bisa diperjuangkan oleh wakil kita di DPRD Provinsi, imbuh Yosep. Selain Yosep, sejumlah warga Tinting Boyok yang lain juga mengapresiasi kedatangan Darno

ke daerah mereka. Beragam aspirasi disampaikan, mulai dari masalah listrik, jalan, hingga persoalan-persoalan infrastruktur dasar lainnya. Terhadap apresiasi dan aspirasi

d dari warga Tinting Boyok, Darno memastikan bahwa reses sudah m m menjadi kewajibannya sebagai a dewan. Semua anganggota gota dewan juga berkunjung ke g daerah. Tidak cuma saya kok, da katanya merendah. Sebagai anggota dewan, lanjut Darno, reses merupakan hal yang sangat penting. Melalui reses itu, ia berkesempatan untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya. Ini bentuk komunikasi langsung kita kepada masyarakat. Barangkali ada keluhan dan aspirasi dari masyarakat yang butuh kita perjuangkan, jelas Darno. Terhadap aspirasi yang disampaikan warga Tinting Boyok, Darno mengaku akan berusaha keras memperjuangkan aspirasi tersebut. Meski demikian, Darno tidak menampik bahwa untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Yang jelas kita akan berupaya keras memperjuangkannya. Tapi untuk mewujudkan keseluruhan memang agak sulit karena kewenangan yang kita miliki juga terbatas, papar Darno. (bdu)

Tiga Pejabat Kapolsek Diganti SEKADAU. Tiga pejabat Kapolsek di lingkungan Polres Sekadau diganti. Proses pergantian ditandai dengan upacara serah terima jabatan para Kapolsek tersebut kepada Kapolsek yang baru di Mapolres Sekadau, Selasa (5/6). Tiga pejabat Kapolsek yang diganti itu masing-masing, Kapolsek Belitang Hilir dari Iptu Pardomuan Sitorus diserahkan kepada Iptu Suryadi SH yang sebelumnya menjabat Kapolsek Belitang Hulu. Posisi Suryadi kemudian digantikan oleh Ipda Harsoyo S Mn yang sebelumnya menjabat sebagai Kaurbinops Sat Reskrim Polres Sekadau. Posisi Iptu Joko Kuswanto SH yang menjabat sebagai Kapolsek Nanga Mahap digantikan oleh Iptu A Suparto. Sebelumnya, Suparto menjabat sebagai Kasiwas Polres Sekadau. Selain tiga jabatan Kapolsek itu, juga dilakukan serah terima

jabatan Kasat Intelkam Polres Sekadau. Posisi yang sudah lama kosong ini diisi oleh Iptu Jumadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit I Subbid Paminal Bidpropam Polda Kalbar. Kapolres Sekadau, AKBP A Widihandoko SH dalam amanatnya saat serah terima jabatan tersebut mengatakan, serah terima yang dilaksanakan itu merupakan tindak lanjut dari surat Telegram Rahasia Kapolda Kalbar nomor STR/387/V/2012. TR tertanggal 7 Mei 2012, berisi tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Kalbar. Serah terima jabatan ini merupakan hal yang wajar terjadi. Di samping untuk penyegaran organisasi, juga sekaligus sebagai wahana untuk pembinaan karir bagi yang bersangkutan, serta sekaligus untuk menambah cakrawala penugasan, ujar

Sertijab pejabat Polres Sekadau di Mapolres Sekadau, kemarin. IWAN IRWAN/POLRES SEKADAU Widi. Dalam kesempatan itu, Widi mengingatkan agar para pejabat

yang baru menerima jabatannya tersebut, bekerja dengan sungguh-sungguh. Jabatan yang

diterima harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jabatan adalah amanah dari Allah SWT. Amanah tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ingatnya. Dilanjutkan Widi, sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah diterima dari Polda, pejabat yang baru melaksanakan tugas harus peduli dengan perilaku anggota dan bawahannya. Hal ini penting mengingat pembenahan aspek cultural di jajaran kepolisian belum berjalan secara simultan dengan pembenahan aspek structural dan instrumental. Oleh karenanya, pegang teguh komitmen kita untuk terus membenahi Polri agar dapat tampil lebih baik, professional dan lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat, tegasnya. (bdu)


15 pempadahan

Dani Julian dan Sari Jayanti Duta LH 2012

Rangkaian proses seleksi dan pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang tahun 2012 berakhir, yang ditandai pemasangan mahkota dan penganugerahan tunggul kepada Sri Jayanti dan Dani Julian sebagai Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang 2012, pada Malam Puncak Pemilihan Duta Lingkungan, Minggu (3/6) di Gedung Pancasila. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Ketapang, Khairani, SH., MH, mengatakan, telah terjadi peningkatan jumlah peserta yang berpartisipasi dibanding pada tahun sebelumnya. Sejumlah 43 orang putra - putri terdaftar, walaupun pada akhirnya malam puncak hanya diikuti 33 orang peserta. Serangkaian kegiatan seleksi diikuti peserta diawali technical meeting, tes tertulis, tes wawancara pengetahuan umum dan pengetahuan lingkungan hidup, tes wawancara psikologi serta kunjungan lapangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Sungai Awan, Bersih Sampah di Pantai Tanjung Belandang dan Hutan Kota (Urban Forest) Ketapang sejak tanggal 28 Mei ‒ 3 Juni 2012, jelas Khairani. Sementara itu Bupati Ketapang dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Ketapang, Drs. Andi Djamirudin, M.Si, menyampaikan bahwa telah terjadi penurunan daya dukung lingkungan diakibatkan ulah keserakahan manusia yang mengeksploitasi sumberdaya alam dengan tidak mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah usaha sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan, untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan , ungkap Sekda. Selain Duta Lingkungan Hidup yang berhak mewakili Kabupaten Ketapang pada Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kalbar 2012 di Pontianak pada tanggal 6 ‒ 9 Juni mendatang, terpilih juga Runner Up-1 masingmasing putra Deki Murdani dan Resti, Runner Up-2 masing-masing Casto Sudrajat dan Indri Emy Ningrum serta dipilih juga Duta Favorite, Duta Persahabatan, Duta Intelegency dan Duta Berbakat. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama berbagai pihak yaitu LSM-K3, TP-PKK, KPA-Khatulistiwa, Tagana Ketapang, Radio Gema Solidaritas, Radio Renita, Radio Vinka serta dunia usaha Telkomsel, Teleshindo dan Komunitas Atap Langit Modeling Ketapang. (KiA)

KABUPATEN KETAPANG

Rabu, 6 Juni 2012

Pedagang Minta Pasar Dadakan Ditertibkan Pasar Rangga Sentap Sepi Pembeli Ketapang. Pedagang ikan di Pasar Rangga Sentap mengeluhkan sepi pembeli. Pasalnya, masih banyak pasar dadakan atau tandingan yang muncul di Kota Ketapang . Suhar, 55 seorang pedagang ikan di Pasar Rangga Sentap, meng aku se jak munculnya pasar dadakan itu pendapatannya menurun drastis. Pembeli ramai sekitar jam enam pagi sampai jam delapan pagi, setelah itu sepi , katanya. Suhar yang sudah menempati kios tempat penjualan ikan sejak tahun 2004, masih tetap bertahan untuk berjualan di Pasar Rangga Sentap, karena masih berharap pasar induk Ranga Sentap ini akan dikunjungi pembeli. Kalau siang hari begini yang ramai dikunjungi pembeli pasar dadakan seperti Pasar desa H. Sani, eks pasar kayong dan di simpang empat gereja , katanya. Keluhan yang sama disampaikan Iwan pedagang ayam potong di Pasar Rangga Sentap, setiap harinya selalu sepi pembeli karena banyak pasar tandingan yang muncul di Kota Ketapang, sampai sekarang belum ada penertiban dari Pemkab Ketapang. Liat sendiri

bang ayam potong yang saya jual hanya beberapa kilo saja sampai siang ini belum habis, kalau tidak laku terpaksa di es kembali untuk di jual esok hari , katanya. Menurut Iwan keluhan ini sudah sering disampaikan kepada pemerintah daerah melalui dinas pasar, tetapi sampai saat ini belum ada tindakan nyata untuk menertibkan pasar-pasar dadakan yang ada. Menanggapi keluhan pedagang ikan dan ayam di Pasar Rangge Sentap, Kepala Pengurus Pasar Rangge Sentap, Padlie Atif mengatakan keluhan para pedagang tersebut telah lama dan telah ia sampaikan kepada instansi yang berwenang. Kami hanya mengelola dalam pasar ini, kalau berkaitan di luar itu kami tidak punya kewenangan , katanya. Memang kata Padlie banyak faktor yang menyebabkan sepi pembeli di Pasar Rangge Sentap, antara lain adanya pasar tandingan tetapi ada juga halhal yang dapat dilakukan untuk menarik minat pembeli ke pasar Rangge Sentap. Kalau bisa pelabuhan speedboat angkutan pedalaman bisa dilokasikan di pasar Rangge Sentap karena sekarang ini pelabuhan speed-

Pedagang ikan di pasar Range sentap boat tersebut masih berpencar tidak satu titik ,katanya.Sarana infrastruktur yang menuju ke Pa s a r R a n g g e S e n t a p j u g a harus segera dibenahi. Selain itu juga sarana pasar seperti

tempat pembuangan sampah hanya satu titik. Sekarang ini menarik minat pembeli berkunjung ke Pa s a r R a n g g e S e n t a p k a t a Padlie ditempatkan hiburan

malam aneka permainan seperti tong edan, komidi putar dan permainan lainnya. Hiburan malam ini akan berakhir tanggal 10 Juni selama 14 hari , katanya (alw).

Bupati Lantik BPSK Ketapang Henrikus: Jangan Hanya Menunggu Laporan Ketapang. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Ketapang periode 5 tahun mendatang dilantik Bupati, Drs. Henrikus. M.Si di Pendopo rumah dinas bupati, Selasa (5/6). Pelantikan anggota BPSK tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara pelantikan yang disaksikan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang. Anggota BPSK Kabupaten Ketapang periode 2012-2017 terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Unsur pemerintah di antaranya, Rach-

mad Rohendi SH, Suryansyah S.Sos, Pamungkas Budi, ST. Ada pun unsur konsumen terdiri dari Tis Aryani S.H, Kuswidiantoro SH, dan Ismail SE. Sedangkan unsur pelaku usaha antara lain Citra Eka Syandi ST, MT, Deny Hermawan ST, dan Erni Zuliani SH. Mereka yang dilantik menjadi anggota BPSK Kabupaten Ketapang ini nantinya akan menempati sekretariat BPSK di Jalan MT Haryono (eks Kantor Perindustrian,red) Bupati Ketapang, Drs Henrikus M.Si dalam arahannya menegaskan, BPSK sebagai pemegang amanah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

hendaknya benar-benar pro aktif. Lakukan sesering mungkin sosialisasi ke masyarakat hingga masyarakat di Desa dan kecamatan. Di samping itu jangan bersifat menunggu pengaduan konsumen, tegas bupati. Bupati menerangkan, pembentukan dan pelantikan BPSK merupakan peristiwa bersejarah. Sebab, selama ini baru dua BPSK di Kalbar yang terbentuk yakni Kota Singkawang dan Kabupaten Ketapang. Pembentukannya pun sangat kuat, karena dikuatkan dengan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Gita Irawam Wirjawan. Pe-

Pelantikan anggota BPSK Kab.Ketapang. Bupati menandatangani BA Pelantikan BPSK Kab Ketapang. limpahan wewenang ke Pemkab dan Pemkot ini artinya bukan asal asalan dan tidak diragukan lagi. Melainkan benar-benar

amanah dari Undang-Undang, selama ini banyak hak konsumen terabaikan, termasuk di bidang jasa, kata Henrikus. ( alw)

SAMBUNGAN PATROLI Ditinggal di Mobil, Gaji Guru Digasak Maling Takengon. Uang tunai senilai berkisar Rp37 jutaan, untuk gaji guru SMPN 22 Takengon digondol maling. Hal ini terjadi akibat keteloran Bendahara sekolah, yang meninggalkan uang tersebut di dalam mobil. Pelaku diduga beraksi, ketika korban mengisi pulsa ponselnya, di kawasan terminal bis Takengon pada Senin (4/6) siang pukul 11.00 WIB. Lantaran peristiwa kemarin, puluhan guru SMPN-22 terancam terlambat meneri-

ma gaji. Padahal rencananya akan dibagikan setelah ditarik dari Bank Aceh, Simpang Lima Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Abubakar kepada, bendahara SMPN 22 Toweren saat ditemui Metro Aceh, di ruang SPK Polres mengakui nasib sialnya. Saya mau isi pulsa di pinggir jalan terminal. Lalu memarkir mobil carry BL 560 AL. Cuma lima menit saja, langsung balik ke kenderaan. Namun terkejut, karena pintu mobil sudah terbuka dan uang sekolah tak

berada di jok, terang Abubakar.Padahal sebelum meninggalkan kenderaannya, Bendahara SMPN ini menyatakan sudah mengunci pintu dan tertutup rapat. Akibat dari peristwa tersebut, kini para tenaga pendidik terpaksa harus bersabar untuk sementara waktu. Bahkan kasus sudah dilaporkan korban ke Mapolres setempat. Terkait kejadian ini, Kepala Sekolah SLTP 22 Toweren, Muklis mengaku selain melaporkannya ke polisi, ke-

jadian tersebut juga telah disampaikannya kepihak Kadis Pendidikan (Disdik) Aceh Tengah. Saya telah melaporkannya ke dinas terkait musibah ini melalui telpon seluler, sebut Muklis sembari menambahkan gaji guru yang raib di rampok OTK belum ada solusinya. Terkait kejadian ini, Kepala SPK POlres Aceh Tengah Ipda Bahtiar, mengaku sudah menerima laporan dan sedang melakukan penyelidikan. (jp)

Motor Striker PSM Dicuri di Mes Makassar. Cobaan berat menimpa striker andalan PSM, M Rahmat. Saat gajinya selama tiga bulan belum dibayar konsorsium, motor miliknya merek Kawasaki Ninja RR warna merah dengan nomor polisi (Nopol) DD 5380 yang diparkir di mess pemain Jalan Tupai 65 dicuri. Motor itu digondol maling pada Sabtu, 2 Juni lalu, saat para pemain berada di Padang untuk menjalani pertandingan melawan tuan rumah Semen Padang FC. Namun Rahmat

baru diberitahu pada Minggu malam seusai santap bersama di restoran Rocky Plaza Padang. Kapten tim, Andi Oddang dan Syamsul Chaeruddin yang memberitahu Rahmat perihal raibnya motor yang dibeli pada 2010 lalu. Motor berharga Rp 30 juta lebih itu, terparkir di teras mes pemain. Motor itu kerap dipakai Rahmat saat pulang kampung ke Desa Bontokadatto, Takalar. Manajemen PSM kabarnya sudah melaporkan kasus tersebut ke Polsekta Mamajang.

Belum diperoleh keterangan bagaimana motor yang diparkir di mes itu bisa hilang, padahal di mes ada petugas yang berjaga. Pencurian diperkirakan terjadi antara pukul 14.00 dan 15.00 Wita. Saya hanya berharap, semoga motor saya bisa kembali lagi. Kalaupun tidak bisa lagi, semoga ada penggantinya yang lebih baik, harap Rahmat sembari menundukkan kepalanya. Kepada wartawan, Rahmat lalu menyebutkan nomor rangka

motornya yang raib itu adalah MH4KR 150 KBKP45987 d a n n o m o r m e s i n ny a K R 150KEP45973. Arsitek PSM, Petar Segrt, mengutuk pelaku yang mencuri motor Rahmat. Saya tidak tahu kenapa begitu banyak masalah begini. Situasi ini tidak baik. Di saat pemain berjuang, di belakang justru ada yang berbuat tidak bagus. Saya berharap yang mengambil motor Rahmat bisa mengembalikannya, sesal Petar. (jp)

Video Penyiksaan Anak di Tahanan Polres Mart apura DUNIA kepolisian Indonesia kembali tercoreng. Sebuah video yang diunggah ke situs video youtube, memperlihatkan perlakuan tak manusiawi kepada dua orang tahanan anak di bawah umur. Dalam rekaman video amatir yang berjudul: Siksaan di Polres Martapura itu, beberapa oknum berseragam menyuruh dua orang anak itu saling mengeksekusi tamparan melalui permainan adu jari (pingsut atau suit). Video berdurasi 8 menit 46 detik ini diunggah oleh seorang bernama Camplun sejak 14

Dua Wanita dalam pengembangan dan pemeriksaan untuk mendapatkan bandar judi togel yang sebenarnya, tegas Marison.

April 2011. Meski demikian, video ini baru beredar luas di kalangan netter dan pengguna Blackberry. Rekaman itu cukup jelas menampakkan, dua orang anak, berbaju biru dan merah, saling berhadapan dan ditonton oleh beberapa orang bercelana seragam coklat. Para penonton berseragam itu kemudian menyuruh mereka pingsut. Bak adegan Rousian Roulette, bagi siapa yang kalah, akan ditampar lawannya. Ayo Mulai, kata salah satu penonton dan diiringi tawa penonton lainnya. Jangan di telinga, jangan

ditelinga, ucap salah seorang yang ditimpali seorang lainnya, terus, terus. Menariknya, tidak ada satupun yang terlihat mencegah tindakan tak manusiawi itu. Dalam Ruangan yang cukup mendapat pencahayaan itu, para penonton leluasa menyuruh dua orang anak itu untuk saling tampar. Ayo balas, balas! Seorang dalam logat Banjar kental kemudian mengatur posisi mereka agar bisa saling menampar dengan bebas, maju, maju ikam ding, ucapnya yang ditimpali suara, balas, balas!

Tak puas menyuruh saling menampar, para oknum itu kemudian mencoba variasi lain dengan menyuruh dua anak itu saling jitak kepala, tinju di dahi dan tamparan dua tangan. Terlihat jelas, dua orang anak itu sangat tersiksa oleh pukulan satu sama lain tapi tak kuasa untuk menghentikan penyiksaan. Video ini sejak pukul 01.00 dini hari tadi telah ditonton 663 netter dan dalam komentarnya beberapa terlihat marah. Memalukan lo polisi, kata seorang dengan akun Obelix619. (jp)

........................................................................................................................dari halaman 9 Kedua tersangka dijerat Pasal 303 KUHP tentang Perjudian dengan ancaman hukuman 10,8 tahun penjara. Saat ini tersangka su-

dah kita lakukan penahanan di Mapolsek Utara. Kasus ini masih dalam pengembangan dan pemeriksaan pihak kepolisian,

untuk mengungkap jaringan yang lain. Ka r e n a b a ny a k b a r a n g bukti dari tersangka tidak ditemukan, jelasnya. (sul)

..........................................................................dari halaman 9 Asyik Nonton Warnet, ujar Karyadi. Tidak hanya merazia para pengguna Warnet, Tim Razia Gabungan itu juga memeriksa tempat usaha Warnet yang tidak memenuhi ketentuan. Misalnya, masih adanya Warnet yang menggunakan pembatas lebih dari yang ditentukan, 40 centimeter. Pembatas yang terlalu tinggi itu memberikan peluang tindakan mesum, makanya harus dipotong tidak boleh lebih dari 40 centimeter, tegas Karyadi. Pengusaha Warnet yang

masih menggunakan pembatas lebih dari 40 centimeter pun segera diperingatkan. Apabila masih tidak memenuhi ketentuan tersebut, dapat saja izin usahanya direkomendasikan untuk dicabut. Ini sangat penting, kalau pembatasnya terlalu tinggi siapa yang bisa melihat pengguna Warnet sedang melakukan apa. Seperti di salah satu Warnet, kita menemukan pasangan di dalam Warnet yang pembatasnya terlalu tinggi itu, kita tidak mengetahui mereka sedang

apa, papar Karyadi. Sementara itu, Razia Gabungan ini, kata Karyadi merupakan Patroli Pembinaan Bersama dalam kegiatan kemanusiannya, khususnya penanggulangan perbuatan mesum di Warnet. Pasukan yang diturunkan mencapai sekitar 133 personel. Mereka menyelusuri semua Warnet di Kota Singkawang. Kita berharap Singkawang tetap tertib dan nyaman bagi warganya dan membuat betah para wisatawan, ujarnya. (dik)

Sidang Lapangan .................................................dari halaman 9 hukum 1-7 tahun. Dengan denda maksimal Rp2,5 miliar. Kita tidak ada tebang pilih, masyarakat umum pun, jika terbukti melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Kalau pelanggan tentu ada hak-haknya yang kita hormati. Namun ini kan tidak, tegas Thomas. Selain itu lanjut Thomas, status sawmill Kardi Kahim bukan lagi pelanggan. Kontraknya sudah lama diputus, sesuai dengan perjanjian yang ada. Hingga saat ini pun terdakwa masih belum membayar listrik Rp24,5 juta. (sul)

pencurian listrik yang dilakukan PT Batu Raya berawal dari adanya informasi masyarakat, 20 Oktober 2011 lalu. Mendapatkan info itu, PLN langsung membentuk tim dan mendatangi tempat lokasi pencurian. Setibanya di lokasi, ternyata ditemukan benar adanya, PT Batu Raya mencuri listrik langsung dari tiang PLN. Pencurian listrik dilakukan menggunakan alat MCTB berdaya 66.000 KW. Jika digunakan bisa untuk 100 rumah jumlah itu. Akibat

dari hal itu, sesuai dengan peraturan presiden nomor 9, kerugian yang diderita negara sebesar Rp567 juta. Kejadian ini yang terbesar di Kalbar selama 2011, kata Ismail. Namun lanjut Ismail, pihaknya tidak tahu sejak kapan sawmill Kardi Kahim mulai melakukan pencurian listrik. Humas PLN, Thomas menambahkan, PLN dilindungi oleh Undang-undang nomor 30 tahun 2009, pasal 51 ayat 3. Di mana setiap orang yang menggunakan listrik secara tidak benar, maka dapat di-

Tiga Mantan

...................................................................dari halaman 9

peluang. Kesempatan dan peluang dikaji secara mendalam, sehingga peluang dapat dimanfaatkan. Eksekusi mantan pimpinan DPRD Sambas, tidak lepas dari kerja keras Kepala Kejaksaan Negeri Sambas. Bahkan Jaksa Agung memberikan apresiasi, karena bisa memanfaatkan peluang. Tadi malam setelah eksekusi, kita langsung lapor ke Jaksa Agung. Beliau mengapresiasi tindakan itu. Tolong sampaikan apresiasi kepada Kajari Sambas katanya. Tingkatkan kinerja Kejati, papar Jasman meniru perkataan Kajagung. Jasman mengungkapkan, eksekusi berjalan dengan baik. Meski sempat kurang mulus prosesnya. Tim kejaksaan baru bisa keluar dari Lapas sekitar pukul 02.30. Tetapi berkat dukungan penuh kepolisian dari jajaran Polres Sambas

dan tokoh masyarakat, semua kendala dapat teratasi. Dukungan tokoh masyarak a t , N G O, t e r m a s u k I C W mendesak sekaligus mendukung, sangat getol untuk segera mengeksekusi. ICW yang melapor ke Kejaksaan Agung agar menuntaskan perkara. Jadi semua turut berperan dan membantu Kejaksaan, papar Jasman. Jasman mengatakan, pelaksanaan eksekusi tidak berarti kasus korupsi dana APBD Kabupaten Sambas untuk anggaran 2001/2002 itu hanya berhenti pada mantan pimpinan. Namun tersangka sangat berpeluang untuk bertambah. Termasuk kepada seluruh anggota DPRD Sambas periode 1999-2004 yang turut menerima dananya. Penyelidikan akan dilakukan. Anggota lain apakah hanya sebatas

menerima atau turut menjadi inisiator, kata mantan Kapuspen Kejagung ini. Diakui Jasman, telah terjadi kesenjangan dalam penuntasan kasus korupsi dengan terpidana tiga mantan pimpinan DPRD Sambas periode 19992004 itu. Di mana kejaksaan tidak menyentuh mantan wakil ketua DPRD Sambas dari Fraksi TNI/Polri Yakob Adrianto. Menurut Jasman untuk penyidikan terhadap mantan anggota DPRD dari fraksi TNI/ Polri itu bukan kewenangan Kejaksaan. Penyidikannya merupakan kewenangan instansinya berasal. Meski penyidikan koneksitas terdiri atas kejaksaan, POM TNI atau Propam Polri bisa dijalankan jika memang dibutuhkan. Nanti kami juga akan koordinasi dengan penyidik POM, ungkapnya. (sul)


16

Rabu, 6 Juni 2012

Perkampungan Budaya Resmi Dibangun Setelah sekian lama tertunda, akhirnya pembangunan Perkampungan Budaya Provinsi Kalbar bisa terealisasi. Hal ini ditandai dengan pencanangan tiang pertama oleh Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis di Pontianak, Senin (4/6) Dalam pidatonya, Gubernur Cornelis menyesalkan tertundanya pembangunan Perkampungan Budaya, karena seharusnya tahun ini sudah selesai. Namun, karena banyak hambatan dari kelompok tertentu, sekarang belum bisa selesai. Menurutnya pembangunan Perkampungan Budaya ini penting sebagai jati diri bangsa sekaligus dapat mendukung pembangunan di Kota Pontianak. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, Jakius Sinyor menyatakan, dana yang dialokasikan untuk pembangunan Perkampungan Budaya sebesar Rp 54,5 miliar dalam dua tahun anggaran. Rinciannya, rumah adat Melayu Rp 22 miliar, rumah adat Dayak Rp 22 miliar, dan pembangunan plaza Rp 10,5 miliar. Sementara yang telah disepakati untuk tahap awal adalah Rp 5,5 miliar untuk pembangunan kolom dan fondasi. Lokasi pembangunan Kampung Budaya berada di lahan bekas Gedung DPRD Kalbar di Jalan Sutan Syahrir, Pontianak. Luasnya sekitar 4,7 hektare. Narasi dan Foto: Lukas B Wijanarko PELEPASAN BALON: Ny.Frederika Cornelis melepaskan balon usai pencanangan tiang pertama.

PERKAMPUNGAN BUDAYA: Gubernur Cornelis melakukan pencanangan tiang pertama pembangunan Perkampungan Budaya

FORKOMPINDA: Gubernur bersama unsur pimpinan daerah

Maket rumah adat Melayu

TARIAN: Gubernur tiba disambut denga tari-tarian

Maket rumah adat Dayak

RUMAH ADAT MELAYU: Dibangun tepat di belakan rumah adat yang sudah ada.

BERBINCANG: Gubernur Cornelis bersama Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya

PRESENTASI: Kepala Dinas PU Kalbar, Jakius Sinyor memberikan penjelasan kepada Gubernur pembangunan perkampungan budaya

ULANG TAHUN: Didamping Suami tercinta, Ny Frederika Cornelis meniup lilin di Ulang Tahunnya yang ke 54


06062012