CMYK
Advertorial
Senin, 25 November 2013
8
Kepri Raih Penghargaan Procurement Award 2013 Rakernas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
GUBERNUR Kepulauan Riau, H Muhammad Sani.
TANJUNGPINANG (HK) — Walau tergolong baru, Provinsi Kepulauan Riau dianggap sukses dalam melaksanakan sistem pelelangan elektronik yang dikenal dengan istilah e-proc. Penghargaan ini diberikan dalam Rakernas LPSE yang digelar di Balai Sudirman Jakarta 20-21 November 2013, dimana acara tersebut dibuka oleh Wakil Presiden RI Boediono. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kepri, Drs Sardison MTP menjelaskan, Provinsi Kepri mendapat Penghargaan Procurement Award 2013, untuk kategori Komitmen terhadap pelaksanaan Inpres nomor 1 tahun 2013. Raihan yang sama juga diperoleh Kementerian
Perhubungan, serta Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sementara untuk kategori Kepemimpinan dalam transformasi pengadaan barang dan Jasa, diraih Provinsi Jawa barat dan Kota Surabaya, Jawa Timur. "Kekawatiran atas Pelaksanaan sistim lelang elektronik e-
proc ditingkat Kabupaten dan Kota akan membunuh usaha kecil ternyata tidak terbukti. Hal ini ditandai dengan telah dilaksanakannya sistim ini pada 600 LPSE dan 230 ULP diseluruh Indonesia,"kata Sardison. Sardison menjelaskan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pengadaan Sistim Elektronik (LPSE) tahun 2013 yang bertemakan Galang percepatan modernisasi pengadaan pemerintah melalui Penguatan LPSE dan Profesionalisme ULP tersebut, merupakan Raker pertama yang pembukaan menghadirkan Wapres. Sedangkan peserta merupakan perwakilan dari 600 LPSE dan 230 ULP dengan jumlah peserta yang hadir mencapai 2.500 orang dan dalam acara teknis dibagi didua tempat. Acara LPSE bertempat di Dwisbel dan Acara ULP dilaksanakan di Gedung Sucofindo "Acara ini merupakan langkah LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah) yang memperkenalkan versi 4 LPSE dan sekaligus pemberian penghargaan bagi Kepala daerah yang mendekati target Inpres 1 no 13 daerah 75 persen. Juga apresiasi berupa inovasi dalam pelaksanaan LPSE," ujarnya. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Raharjo mengatakan, Perkembangan eproc saat ini sangat menggembirakan, dimana 5 tahun lalu rintisan telah dilakukan pada 5 Provinsi. "Sekarang potensi pengadaan telah mencapai Rp700 triliun baik pusat dan daerah. Direct purchasing sudah dimulai 2 tahun lalu, terutama dalam pengadaan mobil plat merah, kata Agus. Kekhawatiran dengan adanya e-proc di kabupaten dan kota, lanjut dia, akan menyebabkan usaha kecil kalah bersaing, sampai saat ini tidak terbukti.
Sementara keprihatinan tentang pelaksanaan entry atas tugas LPSE juga dilakukan dengan berbagai cara. Sementara Wapres, Budiono dalam sambutannya memberi, apresiasi terhadap perkembangan e-proc karena merupakan ujung timbal dalam reformasi birokrasi, yang bebas korupsi. "Kemajuan seperti ini sangat memggembirakan dan jika perlu dipercepat, karena e-procurement punya ciri yang khas dalam hal meningkatkan kualitas birokrasi kita," kata Budiono. E-proc, lanjut Wapres sebagai suatu proses yang dapat menghemat biaya, baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan performance keuangan daerah, maka e-proc merupakan salah satu cara yang efektif, karena terbukti 10-12 persen terjadi penghematan setiap tahun. "E-proc sebagai titik reformasi birokrasi juga menyebar dalam bentuk perbaikan birokrasi, karena mengandalkan transparansi. Semua berjalan sesuai dengan aturan main. Hal ini yang perlu ditularkan ke segmen lain dari pusat sampai daerah," ujarnya. Dikatakan Wapres, semua pihak akan senang jika aturan transparan dan akan membantu bisnis dunia usaha agar dapat bekerja lebih baik. Program ini ujung timbalnya untuk mempercepat e goverment yang belum tuntas. Untuk itu perlu untuk meningkatkan kualitas infrastruktur. Masalah sistem demikian juga, yang sekarang ada versi 4 yang merupakan versi terbaru. "Yang pokok, pimpinan instansi masing-masing dengan LKPP agar bekerja beriringan. Tidak ada alasan untuk tidak mendukung e-proc. Enpurchase dan e-katalog perlu didukung karena akan memberikan penghematan,"tegasnya. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengen-
WAKIL GUBERNUR Kepulauan Riau, H M Soerya Respationo. dalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, rata-rata progres pengadaan provinsi saat ini mencapai 86 persen sedangkan realisasi keuangan 59 persen. Ia mengemukakan, ada 7 isu besar yang perlu ditekankan: 1. Komitmen Kepala Daerah dan pimpinan KL bukan tertulis saja; tapi minitoring yang kontiniu dari Kada dan Menteri yang bersangkutan. 2. Perencanaan anggaran yang matang. UKP4 diminta memonitor transportasi di Jakarta, 2000 busway tertahan oleh yang tidak jelas. 3. Ketepatan dan kecepatan pemecahan masalah, dimana tahun 1986 awal dimulainya terpadu pengadaan barang dan
jasa, instrumen sudah baru tapi pola pikir tidak berubah. 4. Menyederhanakan peraturan sehingga birokrasi tidak dirasa menyulitkan. 5. Peluasan implementasi e procurement dimana tahun depan semua sudah melalukan e proc. 6. Proses pengadaan barang dan jasa harus tuntas pada semester pertama. 7. Partisipasi masyarakat, penerapan transparansi sebagai bagian penting karena masyarakat ikut mengontrol tata cara pengadaan. E-katalog sangat penting, dan bukan merupakan akhir karena katalog tab harus dipelihara oleh sebuah unit karena akan memudahkan pelaksanaan. (darul)
ULP Kepri Jadi Percontohan Nasional TANJUNGPINANG (HK) — Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai salah satu ULP Percontohan Nasional dan satu-satunya percontohan di wilayah Sumatera. Penetapan dilakukan saat penandatangan Nota Kesepahaman Pengembangan ULP oleh Gubernur Kepri Muhammad Sani dan Kepala LKPP Agus Rahardjo, disaksikan oleh Wakil Menteri Negara Perencananan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo di Hotel Peninsula, Jakarta, Kamis (14/11). Selain Provinsi Kepri, ada empat provinsi, 20 kabupaten/ kota serta lima kementerian dan perguruan tinggi. Acara penandatanganan ini dilanjutkan dengan Lokakarya Peta Jalan Pengembangan 30 ULP Percontohan. Menurut Lukita, penetapan ULP percontohan dilakukan untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas anggaran. Dengan percontohan ini, diharapkan tata kelola dan pelayanan pemerintah menjadi semakin baik dan penyerapan anggaran lebih cepat serta meningkatkan daya saing
dan inovasi daerah. Gubernur menyambut baik atas penunjukkan Kepri sebagai pecontohan dan menjadi satusatunya proyek percontohan di wilayah Sumatera. Sani selalu menekankan pentingnya pelayanan pengadaan yang baik. Kepri bahkan telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Badan Layanan Pengadaan yang ditetapkan pada 11 Juli 2013. Namun sementara ini, ULP masih berlandaskan Pergub Nomor 41 Tahun 2011. Menurut Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kepri Sardison yang hadir bersama Gubernur Sani dalam penandatanganan kesepakatan tersebut, ULP Kepri telah dikembangkan menjadi Badan Layanan Pengadaan Kepri dan mulai aktif tahun depan. Untuk persiapan menjadi BLP, saat ini dalam tahap seleksi penetapan kelompok kerja permanen. Sardison menambahkan, proses terpilihnya Kepri sebagai percontohan cukup lama. Selama dua tahun LKPP memantau UKP Kepri. Mereka melihat dan menilai semuanya, hingga akhirnya Kepri ditetapkan sebagai salah satu ULP Percontohan Nasional. Sementara Kepala LKPP
GUBERNUR Kepulauan Riau, H Muhammad Sani menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Lokakarya Peta Jalan Pengembangan 30 ULP Percontohan, Kamis (14/11) di Hotel Peninsula, Jakarta.
Agus. Agar tidak ada "masuk angin" dalam kegiatan pengadaan, menurut Agus, selain peningkatan peralatan, juga dilakukan perbaikan SDM. Soal petugas ULP, tahun 2005 telah dilakukan sertifikasi dan terus diupayakan agar mendapat renumerasi. "Mereka perlu dipagar," kata Agus soal petugas di ULP. Di Kepri sendiri, lebih dari 1.700 kegiatan dilakukan melalui pelelangan. Karena itu, perlu lembaga pelayanan yang "kuat" baik SDM maupun perangkatnya. Direktur Eksekutif MCA Indonesia, lembaga yang terlibat dalam kegiatan percontohan ini, JW Saputro menambahkan, bila tak didukung dengan sistem yang baik dan efisien, kegiatan pengadaan ini rawan sekali. Sebab, tanpa pengadaan, tidak ada kegiatan pembangunan. MCA adalah lembaga bersama antara Indonesia dan Amerika. The Charge D'Affaires Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Jakarta Kristen Bauer menyebutkan, pihaknya sangat mendukung modernisasi pengadaan. Tak heran pemerintah AS memberikan hibah 50 juta dolar AS untuk menyukseskan program ini. (*)
KEPALA Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Sardison.
KEPALA Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Lokakarya Peta Jalan Pengembangan 30 ULP Percontohan, Kamis (14/11) di Hotel Peninsula, Jakarta.
GUBERNUR Kepulauan Riau, H Muhammad Sani beserta perwakilan lainnya menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Lokakarya Peta Jalan Pengembangan 30 ULP Percontohan, Kamis (14/11) di Hotel Peninsula, Jakarta.
Agus Rahardjo mengatakan, institusi lelang permanen akan dibangun. Di Indonesia sudah ada 128 ULP tapi belum permanen, selama ini banyak yang sambilan. Pada 2014 mendatang seluruh ULP harus permanen. Agus melanjutkan, dari hasil monitoring LKPP dan UKP4, tahun ini ada Rp700 triliun kegiatan yang dilakukan melalui pelelangan diantaranya Rp300 triliun di Kementerian Lembaga Negara, Rp92 triliun di pemerintah provinsi dan Rp325 triliun di kabupaten/kota. "Penting untuk dikawal sejak awal," kata Agus soal proses lelang. Karena itu, menurutnya, reformasi secara mendasar aturan dan perangkat tentang pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan. Peraturan terus disempurnakan, yakni kalau dulu menggunakan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, kini diganti dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. "Perubahannya memang tidak banyak, hanya yang tidak jalan. Harus didiskusikan lagi untuk melakukan perubahan. Terutama kegiatan multiyears yang ke depan tidak perlu (persetujuan) Kementerian Keuangan lagi, tapi langsung ke lembaga dan pemda. Supaya jauh lebih cepat," kata
CMYK
Editor: Eddy, Layouter: Mulia Aditya