Page 6

CMYK

MERANTI

Rabu, 25 Juni 2014

6

Penerimaan Siswa Baru Tidak Dipersulit SELATPANJANG (HK) — Kadisdikbud Meranti Drs H Bakhtiar menegaskan sekolah harus mampu menampung semua anak usia sekolah untuk bersekolah di berbagai pelosok pedesaan di Meranti. Ruslan Nahrowi Liputan Meranti "Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan peluang sebesar-besarnya pada anak-anak usia sekolah untuk bersekolah, diharapkan berjalan maksimal," ujar Bakhtiar kepada Haluan Kepri, Selasa (24/6). Menurut Kadisdik, managemen sekolah jangan persulit penerimaan siswa baru.

Pihak sekolah diharapkan mampu memberikan rasa yang nyaman pada orang tua yang akan mendaftarkan anak-anaknya yang akan masuk sekolah. Tidak hanya untuk tingkat pendidikan dasar, tapi juga SMP maupun SMA. "Jangan sampai ada anak gagal sekolah hanya garagara adanya peraturan yang tidak berdasar," ungkapnya. Lebih jauh ia mengungkapkan, dalam program peningkatan kualitas pendidikan Pemkab Meranti me-

nargetkan agar seluruh anak usia sekolah, harus bersekolah. Baik anakanak usia sekolah di tingkat pendidikan dasar, tambahnya, ataupun menengah dan lanjutan. Dikatakannya, hal ini penting, bagaimanapun juga negera telah memberikan arahan yang jelas akan hak-hak setiap anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan demikian, lanjutnya, setiap sekolah harus memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak yang sudah masuk usia sekolah untuk bersekolah. Jangan sampai ditemukan ada anak usia sekolah, tapi tak bersekolah hanya karena terganjal aturan-aturan sekolah yang tidak memiliki aturan yang benar. Apa-

lagi sampai memberatkan orang tua calon siswas dengan berbagai persyaratan yang memberatkan, termasuk membebankan biaya. “Jangan ada diskriminasi. Semua anak tetap memiliki hak yang sama untuk bersekolah. Jangan hanya karena ada persyaratan yang tidak berdasar, lantas ada anak usia skolah yang gagal bersekolah. Disdik Meranti dengan tegas mengarahkan agar panitia peneriaan siswa baru untuk tidak membuat aturan-aturan yang memberatkan calon orang tua siswa. Kita akan berikan sanksi tegas pada pihak sekolah yang membuat aturan-aturan yang tidak memiliki dasar hokum dalam penerimaan siswa baru 2014/2015,” bebernya. ***

RUSLAN NAHROWO/HALUAN KEPRI

PERCEPATAN PEMBANGUNAN — Aktivitas masyarakat di Desa Bungur Kecamatan Rangsang Pesisir, masih bergantung dengan kondisi jembatan dan pelabuhan yang belum respresentatif. Dengan peningkatan alokasi anggaran PNPM Rp 1 miliar per desa mampu menggesa percepatan pembangunan infrastruktur dasar di berbagai pelosok pedesaan.

Anggaran PNPM Harus Tepat Sasaran TENGGAYUN (HK) — Program Pemkab Meranti untuk meningkatkan alokasi anggaran PNPM Mandiri Pedesaan di APBD 2015 sebesar Rp1 miliar untuk satu desa, akan menjadi sebuah terobosan kebijakan yang sangat strategis. Dimana akan menciptakan desa menjadikan sebuah desa sebagai lokomotif pembangunan. “Sepanjang untuk kepentingan masyarakat, kenapa tidak kita dukung. Kebijakan peningkatan alokasi anggaran PNPM sebesar Rp1 miliar per desa, ditambah 700 juta untuk program ADD merupakan satu terobosan kebijakan strategis yang harus dikelola secara professional. Kalau ini mampu diterapkan secara maksimal, kita optimis 2015 wajah desa di Meranti akan berubah lebih baik dengan tersedianya infrastruktur jalan yang respresentatif. Jadi, dengan Rp1 miliar untuk PNPM Mandiri per satu desa inilah saatnya Meranti bergegas membangun pedesaan. Dan DPRD Meranti mendukung penuh kebijakan ini, dengan harapan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ketua DPRD Meranti Hafizoh. Menurut Hafizoh yang disampaikannya disela-sela

acara Peringatah Hari Jadi Desa Tenggayun ke-2 di Desa Tenggayun ini, peningkatan APBD Meranti yang terus menanjak naik, harus memberikan dampak yang positif bagi percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. Selaras dengan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kawasan niaga yang unggul, program pembangunan infrastruktur yang digegas Pemkab Meranti harus mampu memberikan multiplayer efek pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di berbagai pelosok pedesaan yang menjadi penyangga posisi Kota Selatpanjang sebagai Bandar Niaganya. Untuk itu, lanjutnya, pengeloalan anggaran APBD Meranti 2015, harus benarbenar menempatkan masyarakat pedesaan sebagai subjek utama pembangunan. Desa dalam presepektif ekonomi daerah lanjut Hafizoh, memang kendali peran yang sangat besar. Pertumbuhan ekomomi daerah, sebenarnya sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Apalagi dengan posisi kawasan niaga Meranti, dengan mengabaikan peran masyarakat desa sebagai komunitas yang

paling produktif hanya akan menjadikan ketimpangan pembangunan semakin tinggi. Untuk itu, dengan semangat otonomi desa, sudah saatnya kebijakan Pembangunan diarahkan dan dipusatkan di pedesaan. Apalagi dengan tingkat produktifitas msayarakat pedesaan yang cukup tinggi, dengan kebijakan peningkatan anggaran PNPM Mandiri ini diharapkan akan mampu memicu gairah masyarakat pedesaan untuk lebih pasti dalam membangun ekonominya. “Kita berharap peningkatan anggaran PNPM Mandiri 2015, benar-benar dikelola secara professional. Tim pengelola program PNPM, Pemerintah desa dan masyarakat harus saling berkoordinasi, agar tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan. Kita inginkan, realisasi program PNPM Mandiri ini benar-benar tepat sasaran dan menyentuh pada akar kebutuhan masyarakat. Untuk itu, tanggalkan sikap egeliter dan jadikan aspirasi masyarakat sebagai motivasi dalam membangun desa. Kita optimis, bila semua pihak bisa saling bahu membahu dan bekerjasama, apapun program yang digulirkan akan berjalan dengan sukses” beber Hafizoh. (rus)

Pengidap HIV terlihat normal dan baik-baik saja, tidak berbeda dengan orang sehat lainnya Orang yang baru saja tertular HIV sudah langsung dapat menularkan kepada orang lain

CMYK

Editor: Arment, Layouter: Syahril

Haluankepri 25jun15  

Haluankepri 25jun15

Haluankepri 25jun15  

Haluankepri 25jun15

Advertisement