Page 2

Ekonomi IMPLEMENTASI sistem manajemen asset yang moderen dalam pemerintahan sangat penting sekali apabila suatu institusi Pemerintah akan berpegang pada prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik dan benar (good governance). Untuk mensukseskan penerapan “good governance” maka administrasi public harus masuk ke sistem “e-Government” kenapa demikian?, karena transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan konsistensi dalam penerapan hukum, aturan dan prosedur (the rule of laws) lebih mudah dicapai dengan tata-kelola pemerintahan yang “online-paperless, wireless” ini. Salah satu segmen penting dalam manajemen pemerintahan yang diperlukan untuk membangun efisiensi dan pengamanan dalam mengamankan asset, property atau barang public yang diperoleh dari anggaran public (APBN/APBD) adalah manajemen stratejik asset.

Sabtu, 15 Maret 2014

“Good Governance” dan Manajemen Aset Stratejik

Manajemen asset (Negara) bahkan public dan privat misalnya diperlukan dalam keadaan normal dan imergensi. Oleh sebab itu kenapa di kebanyakan Negara maju, manajemen asset berkaitan dengan penyimpanan data penting dalam bentuk “database” dan Bank Data untuk mempermudah dan mengantisipasi dalam keadaan darurat (misalnya bencana alam, bencana karena factor human error dan technical error atau default) lainnya. Oleh sebab itu manajemen asset (property/assets management) berkaitan dengan manajemen resiko (risk management), sehingga dalam keadaan genting, tidak pasti, chaos, dan panic, sistem penyimpanan data dapat membantu untuk menemukan dan menghitung kembali asset yang

DR H Syamsul Bahrum (PhD) syamsulbahrum007@gmail.com hilang atau rusak dalam diperlukan mengingat beupaya menghitung besarsaran belanja Negara setiap nya kerugian dan kerusakan tahun semakin meningkat yang berguna pula sebagai dalam pengadaan khususdasar mengklaim asuransi nya barang dan jasa. Apadan menghitung penghapulagi pengadaan barang san barang. Di Indonesia di yang diusulkan berkaitan tataran pemerintahan, kita pula dengan keperluan sudah mengenal dan meuntuk mendukung kinerja nerapkan SIMBADA (Sistem suatu institusi, katakanlah Syamsul Informasi Manajemen Bapembangunan kantor, perang Daerah) atas BMN/D (Barang ngadaan mobiler, transportasi, Milik Negara/Daerah). sarana komunikasi dan dukungan Manajemen asset yang moderen lainnya. Bahkan proyek dan program

fisik yang ditujukan bagi kepentingan public yang didanai oleh APBN/APBD seperti pelabuhan, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pasar, rumah ibadah, jembatan penyeberangan, waduk, taman dan lain-lainnya juga masuk dalam kategori kekayaan Negara/Daerah yang harus diarsipkan atau diadministrasikan secara kuantitatif dan kualitatif. Begitu barang tersebut masuk dalam catatan arsip Negara/Daerah, maka harus tertera dalam Neraca Kekayaan Negara/Daerah dan tidak bisa dipindahkan kecuali melalui proses penjualan dengan pelelangan, ditukar-ganti/ruislag, melalui hibah, dan menjadi bagian dari penyertaan modal yang secara politik anggaran harus mendapat persetujuan DPR

2

(sumber barang APBN) dan DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota) pengadaan barang bersumber dari APBD-masing-masing. Oleh sebab itu, dalam manajemen asset fisik milik Negara/Pemerintah ini tentunya terdapat berbagai produk hukum sebagai koridor dalam pengaturannya misalnya UU.No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP. No.6 Tahun 2006 (direvisi dengan PP No.38/2008) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga suksesnya mengelola asset dan atau kekayaan Negara/Daerah ini juga berkaitan dengan upaya mencapai manajemen keuangan yang akuntabel dan kredibel sehingga minimal bisa memperoleh criteria WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) dalam kinerja mengelola APBN/APBD. Insya Allah kita memahaminya.

Jepang Kuasai 40% Saham BTPN JAKARTA (HK) — Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menyelesaikan proses pembelian 15,74 persen saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN). Total kepemilikan saham SMBC bertambah dari 24,26 persen menjadi 40 persen. Dengan rampungnya proses transaksi ini, BTPN memiliki dua pemegang saham pengendali yakni TPG Nusantara S.a.r.l dan SMBC. Keberadaan dua pemegang saham pengendali diyakini akan memberikan dampak positif atas kinerja BTPN. “Manajemen BTPN menyambut gembira selesainya transaksi pembelian saham ini. Hal ini merupakan salah satu fase terpenting perjalanan BTPN memajukan industri keuangan tanah air. Bergabungnya SMBC menjadi pemegang saham pengendali akan memperkuat bisnis BTPN utamanya dalam misi memberdayakan jutaan mass market di Indonesia,” jelas Direktur Utama

BTPN Jerry Ng dalam siaran persnya, Jumat (14/3). Dijelaskan Jerry, pihaknya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh regulator yang baik secara langsung maupun tidak langsung berperan atas diberikannya izin ini. Dalam proses ini, sejak awal, para pemegang saham terus berkoordinasi dan senantiasa memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk diantaranya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jerry menambahkan, ke depan sesuai dengan komitmen SMBC, BTPN akan secara konsisten meneruskan dan mengembangkan fokus bisnis dan layanan per-

bankan kepada segmen mass market. Namun demikian, dengan dukungan dan sinergi SMBC, BTPN juga mengharapkan membuka peluang mengeksplorasi bisnis-bisnis lain yang selama ini belum dilakukan, tanpa meninggalkan bisnis inti di segmen mass market. “Kehadiran SMBC sebagai pemegang saham pengendali diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan bisnis, karena SMBC memiliki expertise dan experience yang akan mendorong BTPN untuk semakin maju dan berkembang menjadi lebih besar lagi,” ujar Jerry. Berdasarkan data yang diperoleh detikFinance, nilai dan volume perdagangan bursa melonjak tajam karena adanya penjualan saham BTPN senilai Rp 6 triliun di pasar negosiasi. Transaksi ini dilakukan oleh PT Trimegah Securities (LG) sebagai penjual dan Maybank Kim Eng Securities (ZP) sebagai penjual. (dtc)

Nadia Vega Tampil di Ratu Platinum BATAM (HK) — Artis Nadia Vega dijadwalkan akan menghibur pengunjung Ratu Platinum Cafe and KTV, malam ini (15/3). Kehadiran dara berusia 26 tahun kelahiran Pekanbaru, Riau ini akan memanjakan para Clubber di Batam. Artis seksi yang memiliki banyak talenta di dunia hiburan tanah air ini dijadwalkan akan melantunkan lagulagu terbaru dalam iven bertajuk ‘Spectrum’ kerjasama dengan Clas Music. Manajemen Ratu Platinum menjanjikan, acara yang digelar tepat pada malam minggu ini akan memberikan warna tersendiri, dan luar biasa. “ Nadia Vega akan melakukan show dalam beberapa sesi dengan konsep dan penampilan yang berbeda,” ujar Marketing Operation Ratu

Platinum Hamdani Gito Imawan Danny. Acara yang akan dimulai pada pukul 22.00 WIB ini, selain menghadirkan Nadia Vega, shownya juga akan didukung sejumlah pendukung yang memiliki talenta, baik penampilan flair fire juggling dari Mr Ainun, permainan laser show dan lighting terbaik yang ada di Batam, sehingga menjadikan show malam ini sebagai acara yang tak terlupakan bagi pengunjung. “Tidak hanya itu, pembukaan acara nanti akan menjadi lebih menarik dengan penampilan home band Ratu Platinum ‘Real G Band’ dari Jakarta,” tambahnya. Penampilan DJ Resident, DJ Anto, DJ Tonel, DJ Maura Lee tetap akan menghangatkan suasana malam dan

menjadikan party lebih meriah dan lebih berkesan lagi. “Jika Anda belum menentukan pilihan untuk agenda malam Minggu kali ini, maka pastikan bahwa Ratu Platinum Cafe dan KTV menjadi pilihan Anda,” pun g k a s n y a Hamdani. (cw88)

Nadia Vega

OJK Cabut Izin 4 Perusahaan Jasa Keuangan JAKARTA (HK) — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membekukan usaha dan mencabut izin 4 perusahaan jasa keuangan dalam sepekan ini. Dalam publikasinya, Jumat (14/3), OJK mengumumkan pembekuan kegiatan usaha perusahaan PT Ventura Overseas Capital pada 10 Maret 2014 dan PT Diamon Jaya Multifinance pada 12 Maret 2014. Sedangkan pada 13 Maret 2014, OJK mencabut izin dua perusahaan modal ventura yakni PT Artha Nusa Sembada dan Freeport Finance Indonesia. “Pencabutan izin usaha dilakukan karena PT Artha Nusa Sembada dan PT Freeport Finance Indonesia telah melakukan perubahan kegiatan usaha, sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Modal Ventura,” demikian penjelasan OJK. Sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/

2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, maka Perusahaan Modal Ventura yang mengubah kegiatan usaha akan dicabut izin usahanya. Berdasarkan surat yang dikirim Direksi PT Artha Nusa Sembada dengan nomor 0001/ANS/I/2014 tanggal 6 Januari 2014, laporan hasil rapat umum pemegang saham PT Artha Nusa Sembada menyatakan perubahan kegiatan usaha. Perubahan ini telah disetujui oleh instansi berwenang melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU65570.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013. Sedangkan berdasarkan surat Direksi PT Freeport Finance Indonesia yang bernomor 005/FFI/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, hasil rapat umum pemegang saham memutuskan perubahan kegiatan usaha, sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan

Pembiayaan. Sedangkan sebelumnya, OJK membekukan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura atas nama PT Ventura Overseas Capital. Pembekukan kegiatan usaha tersebut berdasarkan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 42 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Untuk Perusahaan Pembiayaan atas nama PT Diamon Jaya Multifinance, pembekuan kegiatan usaha tersebut berdasarkan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/ 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan serta Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank. (dtc)

INT

PEMBELIAN SAHAM — Sebanyak 40 persen saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dikuasi oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dengan selesainya proses pembelian 15,74 persen saham baru-baru ini.

Peringkat Infrastruktur RI di Bawah Vietnam DENPASAR (HK) — Kondisi infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina bahkan Vietnam di 2012 lalu. Bahkan secara global, peringkatnya juga terus turun bila dibandingkan periode 2007. Ketua Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Arryanto Sagala mengatakan, peringkat infrastruktur Indonesia di antara negaranegara ASEAN berada urutan ke-6. Dari data World Bank tahun 2012 yang disebutkan Arryanto, Indonesia berada di bawah Vietnam (5), Filipina (4), Thailand (3), Malaysia (2) dan Singapura (1). “Secara global, kita di

peringkat ke-85 dari 155 negara, Singapura peringkat ke-2, Malaysia ke-27,” kata Arryanto di acara Workshop Pendalaman Kebijakan Industri di Ramada Hotel, Kuta Bali, Jumat (14/3). Dalam data The Logistics Performance Index and Its Indicators, World Bank tersebut Vietnam berada di peringkat ke-72, Filipina ke-62 dan Thailand ke-44 dalam soal infrastruktur. Dalam hal logistik yang mencakup sisi kepelabuhan, infrastruktur, kualitas logistik dan kompetensi, tracking and tracing, timeliness, dan custom, Indonesia sendiri berada di peringkat ke59 dari 155 negara yang disurvei. “Untuk kawasan ASEAN, peringkat Indonesia masih di bawah Singapura, Ma-

laysia, Thailand, Filipina dan Vietnam,” tambahnya. Arryanto mengatakan, persoalan infrastruktur ini adalah persoalan yang mendasar. Sayangnya, dalam hal anggaran infrastruktur saat ini masih banyak berpusat di Pulau Jawa. Belum ada pemerataan pembangunan infrastruktur yang signifikan di luar Jawa. “Di kebijakan itu bicara go to east (Indonesia Timur), tapi anggaran itu lebih banyak ke pulau Jawa,” katanya. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Imam Haryono mengungkapkan, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, infrastruktur di Indonesia ini justru seolah mengalami kemunduran. “Kalau di negara lain ter-

balik, yang dulu ditempuh 3 jam, sekarang 1 jam. Misalnya satu kereta itu ditempuh 3 menit, berapa stasiun 20 stasiun itu 60 menit. Kalau di luar negeri itu semakin efisien,” katanya. Ia berharap, subsidi energi yang mencapai Rp 300 triliun lebih, searuhnya bisa dialihkan untuk pemerataan infrastruktur. “Kalau berani, separuh saja dari subsidi digunakan untuk infrastruktur itu lebih cepat,” katanya. Sebagai pembanding, berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) 2007 lalu, Indonesia berada di peringkat ke-43 relatif lebih baik dari posisi 2012. Singapura menjadi yang terbaik dalam logistik perdagangan dan transportasi yang disurvei Bank Dunia. (dtc)

BI Targetkan Defisit Neraca Berjalan di Bawah 3% JAKARTA (HK) — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Januari 2014 mengalami defisit sebesar USD430,6 juta. Angka ini mencerminkan besaran kinerja ekspor yang mencapai USD14,48 miliar dan impor USD14,92 miliar. Meski demikian Deputi Gubernur Bank Indonesia

(BI) Perry Warjiyo yakin, Current Account Devisit (CAD) Indonesia akan membaik, setelah undang-undang minerba ditetapkan tahun di awal tahun ini. “Kita tetap yakin CAD tahun ini akan di bawah 3 persen dari PDB. itu jelas. Memang di triwulan 1 ekspor tidak tinggi seperti diper-

kirakan karena pengaruh penerapan undang-undang mineral. Kita yakini triwulan I di bawah 2 persen dari PDB,” kata dia di Gedung BI, Jakarta, Jumat (14/3). Menurut dia, defisit neraca dagang akan naik di triwulan II, namun turun di triwulan III dan IV. Namun, defisit ini harus mempertim-

bangkan perkembangan global, domestik, dan dampak undang-undang mineral. Karenanya, dia yakin defisit neraca perdagangan pada pergerakan estimasi akhir bisa mencapai sekitar 2,5 persen dari PDB. “Tapi target kita membawa CAD di bawah 3 persen dari PDB,” tukas dia. (oke)

Indosat Raup Rp1,3 T dari Saham Tower JAKARTA (HK) — PT Indosat Tbk (ISAT) melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). Perseroan meraup dana segar sebanyak Rp1,3 triliun. Saham yang dilepas sebanyak 239.826.310 lembar saham atau setara 5 persen dari modal ditempatkan dan disetor Tower Bersama. Setiap lembar sahamnya dihargai Rp5.800. Nilai total transaksi ini mencapai Rp1.390.992.598.000 atau disingkat Rp1,39 triliun. Nilai tersebut belum

dipotong komisi dan biaya-biaya penyelesaian transaksi. Presiden Direktur dan CEO Indosat Alexander Rusli mengatakan, penyelesaian transaksi diharapkan bisa dilakukan pada 19 Maret 2014. “Setelah penyelesaian tersebut, Indosat tidak lagi memiliki saham di Tower Bersama,” kata Alex dalam keterangan tertulis di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (14/3). Saham-saham tersebut dijual kepada sejumlah investor institusional, dengan Merril Lynch (Singapura) Pte.

Ltd. bertindak sebagai sole placement agent dan CLSA

Singapore Pte. Ltd. sebagai co-lead manager. (dtc)

INT

SEORANG teknisi sedang melakukan maintanance di salah satu tower di Jakarta. PT Indosat Tbk (ISAT) melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dengan nilai Rp1,3 triliun. Editor: Nana Marlina, Layouter:Yogi Pranata

Haluankepri 15mar14  

Haluankepri 15mar14

Haluankepri 15mar14  

Haluankepri 15mar14

Advertisement