Natuna
Jumat, 7 Februari 2014
13
Belanja Pembangunan Rp170 M RANAI (HK) — Bupati Natuna, Ilyas Sabli mengatakan, dari total anggaran 2013 sebesar Rp1.6 triliun, pemerintah hanya dapat membelanjakannya untuk kegiatan pembangunan sebesar Rp170 miliar, sementara sisanya untuk anggaran wajib. ran yang terbilang cukup Fathurahman besar itu Pemerintah KaLiputan Natuna “Anggaran yang tersisa cuma Rp170 miliar saja, apa yang bisa kita bangun dengan anggaran sebesar ini,” katanya saat beramah tamah di salah satu warung kopi dengan warga, Kamis (6/2). Ia mengatakan, total APBD Natuna 2013 tergolong cukup besar yakni Rp1.6 triliun, namun dengan angga-
bupaten Natuna tidak bisa membuat banyak kegiatan dan pembangunan yang baru di segala sektor. Hal ini dipicu banyak anggaran wajib yang harus juga dibiayai oleh pemerintah dengan anggaran yang ada. Ia menyebutkan bahwa di Kabupaten Natuna terdapat banyak sekali anggarananggaran wajib yang mesti di
danai pemerintah dengan APBD. Di antaranya adalah anggaran subsidi, sekolah gratis, pengobatan gratis dan lain sebagainya. “Banyak yang wajib kita bayar mulai dari gaji, subsidi listrik dan subsidi lainnya, sekolah gratis tanpa terkecuali, pengobatan gratis tanpa terkecuali, raskin, pembayaran anggaran tahun jamak dan lain sebagainya. Pokoknya banyaklah, dan rata-rata semuanya ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit juga,” paparnya. Itulah sebabnya kata Bupati Ilyas, terkadang geliat pembangunan di Kabupaten Natuna tampak seperti kurang berkembang terutama sekali di sektor infrastruktur. ***
Polda Kepri Bidik Korupsi APBD Natuna Tahun 2011 BATAM (HK ) — Polda Kepulauan Riau (Kepri) kembali membidik dugaan korupsi di wilayah pemerintahan Kepri. Kali ini, bidikan itu terarah pada APBD Kabupaten Natuna tahun 2011 atas bantuan sosial untuk LSM Segar Bugar (Serbu) dengan nilai pagu sebesar Rp1 miliar. Wakil Direktur Ditreskrisus Polda Kepri, Ajun Komisaris Besar Polisi Helmi Kwarta Kusuma Rauf yang dikonfirmasi tidak menepis adanya dugaan kasus korupsi yang sedang ditangani penyidik Subdit Tipikor saat ini. Menurutnya, penyidik telah mengambil keterangan kepada sejumlah orang yang berkaitan dengan Kegiatan Pelatihan Renang murid sekolah dengan dalih untuk cari bibit unggul. “Kemarin penyidik langung terjun ke Natuna untuk mengambil keterangan be-
berapa orang sehubungan dengan kasus itu. Termasuk beberapa pihak sekolah yang terlibat pada kegiatan renang itu,” ujarnya singkat, Rabu (5/2). Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh selain pihak sekolah yang telah dimintai keterangannya oleh penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri, diantaranya pengurus LSM Serbu yakni ES sebagai Ketua, AS sebagai Bendahra sedangkan HO sebagai Seketaris, termasuk oknum anggota DPRD Natuna berinisial HU. Untuk mengeruk dana bantuan dari APBD Kabupaten Natuna, oknum anggota berinisial HU meminta kepada guru sekolah bidang olahraga di Natuna untuk membentuk LSM. Dari permintaan tersebut, LSM Segar Bugar (Serbu) terbentuk pada 16 Juni 2011, ES sebagai Ke-
tua, AS sebagai Bendahara dan HO sebagai Sekretaris. Selanjutnya, oknum anggota DPRD Natuna tersebut meminta kepada pengurus LSM Serbu untuk segera membuat dan mengajukan Proposal Kegiatan Pelatihan Renang murid sekolah, dengan dalih mencari bibit unggul dan diajukan pada APBD Natuna sebesar Rp1,4 M. Kegiatan pelatihan renang murid sekolah, yang diajukan LSM Serbu disetujui senilai Rp1 miliar. Untuk lokasi pelatihan, digunakan kolam renang HHS dengan sistim sewa yang ternyata diketahui merupakan milik HU. Uang sewa kolam renang tersebut dibayarkan langsung selama satu tahun terhitung dari Januari hingga Desember 2011 sebesar Rp850 juta dan diterima oleh istri HU. Sementara, sisa anggaran digunakan untuk operasional LSM tersebut.(btd)
FATHURAHMAN/HALUAN KEPRI
TAMPAK GEMBIRA — Bupati Natuna, Ilyas Sabli tampak gembira membaur dengan warga di salah satu kedai kopi di pinggiran jalan Kota Ranai.
Pemda Belum Bisa Berbuat Atas Lahan Trans RANAI (HK) — Pemerintah Kabupaten Natuna hendak turut memajukan pembangunan di kawasan transmigrasi bersama warganya, namun sampai saat ini pemerintah belum bisa berbuat banyak, karena kewenangannya masih di Pemerintah Pusat. “Kita belum bisa berbuat apa-apa di kawasan transmigrasi itu,” kata Bupati Natuna, Ilyas Sabli di hadapan sejumlah warga dan wartawan di sebauah warung kopi, Kamis (6/2). Sebab katanya lagi, kewenangan atas kawasan tersebut masih ada di Pemerintah Pusat dalam hal ini di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Kehutanan. Pemerintah Kabupaten Natuna hanya bisa mengkonfirmasi
Catatan Lepas Dhany Ismeth
Mengapa Potensi Laut Kepri Tidak Digarap? Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah merilis sebuah analisa dan memperkirakan nilai potensi usaha kelautan dan perikanan provinsi tersebut mencapai Rp150 triliun per tahun. Pertanyaannya, sudah tahu potensi sebesar itu mengapa tidak digarap? Potensi tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ahli kelautan Provinsi Kepri, termasuk di dalamnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Profesor Rokhmin Dahuri. Hasil itu menunjukkan bahwa potensi perikanan terutama laut luar biasa besarnya. Namun nilai potensi itu belum digarap sehingga belum memberikan manfaat bagi masyarakat. Kondisi Kepri yang terdiri dari sekitar 96 persen wilayah laut dan hanya kurang dari empat persen daratan menunjukkan besarnya potensi budidaya kelautan yang besar. Jika kemudian pemerintah Provinsi Kepri tidak juga membuat program-program dan kebijakan yang terkait potensi tersebut, lalu untuk apa dilakukan penelitidan dan hasilnya dipublikasikan. Mestinya, sektor kelautan digarap lebih serius. Pemprov.
Kepri harus menunjukkan dengan program yang dimasukkan dalam perencanaan pembangunan. Wujud terkecilnya adalah adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kelautan yang mempetakan potensi-potensi tersebut. Rencana pembangunan jangka pendek, menengah bahkan jangka panjang. Dengan perencanaan yang jelas, maka orientasi dan sasaran pembangunan kelautan tersebut lebih terarah. Dari kawasan perairan Kepri antara 4-12 mil laut terdapat 455.479 hektare lahan perairan yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan laut. Namun saat ini yang dimanfaatkan kurang dari dua persen saja. Tentu hal itu perlu perhatian dan keseriusan dalam perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan segala aspek yang dapat mempengaruhinya. Meskipun saya tidak tahu
rumus yang digunakan untuk menghitung, berdasarkan rilis pemprov melalui Dinas KP2, jika 30 persen dari potensi tersebut bisa digarap secara baik maka potensi Rp150 200 triliun dari budidaya ikan laut bisa diperoleh Kepri. Tentu pemprov perlu juga menyajikan dengan data yang lebih kongkrit. Pemprov. Juga perlu melakukan zonasi-zonasi agar potensi yang ada bisa dimaksimalkan dan tidak berbenturan dengan kepentingan pemanfaatan lainnya. Di sinilah perlunya perencanaan yang lebih matang dalam RPJP maupun RTRW Kelautan tersebut. Perairan Natuna, Anambas, Lingga menjadi zona paling besar untuk pemanfaatan budidaya k elautan tersebut. Kita mungkin tidak bisa terlalu berharap pada investor asing. Perlu lebih mengedepank an pemberdayaan masyarakat setempat. Kita membutuhkan dukungan peraturan pemerintah sehingga investor yang mau menanamkan modalnya merasa nyaman dan memiliki kepastian hukum. Selama ini langka ditemukan investor yang berkenan investasi di bidang kelautan yang berhubungan dengan budidaya ikan. Meskipun bisnis bidang budidaya ini memi-
Dhany Ismeth liki prospek bagus dibanding perikanan tangkap karena lebih visibel, terukur dan terjamin hasilnya. Apalagi jika melihat kebutuhan ikan dunia yang terus meningkat. Tapi resiko investasi budidaya di bidang kelautan juga lebih tinggi. Jadi tetap saja kembali kepada Pemprov. Kepri sebagai pemilik otoritas wilayah kelautan yang luas itu untuk menyusun program dalam perencanaan pembangunan yang lebih jelas dan tegas. Jika berharap investasi dari pemilik modal besar, takutnya juga tidak memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat, terutama masyarakat local Kepri yang sebagian besar masih mengandalkan hidup dari sector budidaya kelautan ini.***
saja terkait kawasan yang sudah belasan tahun mulai dibuka itu. “Kita hanya bisa konfimasi saja ke pusat, dan tidak lebih dari itu, sebab alas haknya masih di pusat,” ungkapnya. Ilyas mengatakan, jika saja kekuasaan atas pengelolaan dan sertifikatnya sudah diberikan kepada warga transmigrasi itu maka Pemerintah Kabupaten Natuna
tidak akan tinggal diam dan pasti dapat berbuat banyak di kawasan tersebut. Terutama sekali, sambungnya lagi pengembangan prekonominan dan kesejahteraan masyarakat baik yang ada di kawasan tersebut mau pun bagi masyarakat Natuna secara umum. Bahkan, sampai saat ini pemerintah masih ada rencana untuk mengembangkan hasil kelapa sawit yang su-
dah ditanam di kawasan tersebut selama belasa tahun dengan membangun pengolahan kelapa sawit mini. “Oh ya kalau itu sudah diserahkan, kita pasti dapat berbuat banyak di sana. Kita bisa konfimasi dengan provinsi untuk membangun berbagai sarana dan faslitas yang dapat mendongkrak perekonominan masyarakat Natuna, tapi alas haknya masih dipusat,” pungkasnya. (cw61)
Hakam Tangani Natuna Barat dan Natuna Selatan JAKARTA (HK) — Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Abdul Hakam Naja ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) 22 RUU daerah otonom baru (DOB). Hingga kini Amanat Presiden (Ampres) 22 RUU tersebut belum diterbitkan. “Yang 22 DOB kami minta percepatan. Kita komit setiap usulan DPR itu tidak ada yang menggantung, di periode kami, menterinya masih Pak Gamawan, sudah ada keputusan. Kalau Ampres 22 DOB keluar ya langsung dibahas Panja pimpinan Pak Hakam (Abdul Hakam Naja),” kata Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa di Jakarta, Selasa (4/2). Sementara, dua Wakil Ketua Komisi II lainnya, Khotibul Umam Wiranu dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Arif Wibowo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) ditunjuk menjadi Ketua Panja untuk RUU 65 DOB. Khotibul khusus untuk Panja Papua-Papua Barat, sedangkan Panja Non Papua-Papua Barat diserahkan Arif Wibowo. Ke-22 RUU DOB yang akan ditangani Hakam Naja antara lain Usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat, Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan, Kabupaten Indragiri Selatan, Provinsi Sumatera Tenggara dan lain-lain yang telah disahkan pada 19 Desember 2013 lalu di Rapat Paripurna DPR. Namun, khusus Natuna Barat, Hakam Naja sempat menyatakan kegeramannya terhadap BP2KKNB dinilai telah mengajukan kecamatan fiktif agar memenuhi persyaratan pembentukan DOB kabupaten, yang mensyarakatkan sebanyak 5 kecamatan, padahal hanya memiliki empat kecamatan. Kecamatan fiktif yang dimanipulasi itu adalah Kecamatan Batubi, yang tidak pernah diusulkan Bupati Natuna Ilyas Sabli sebagai kecamatan baru dan Perdanya juga tidak pernah disahkan oleh DPRD Natuna. Dalam RUU DOB tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat, diusulkan 5 kecamatan, yakni Kecamatan Bunguran Barat, Pulau Tiga, Pulau Laut, Bunguran Utara dan Kecamatan Batubi. Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja dari Fraksi PAN mengatakan, Komisi II mengancam akan menolak usulan DOB Kabupaten Kepulauan Natuna Barat meski sudah menjadi RUU, jika terbukti data yang disampaikan fiktif atau tidak sesuai dengan fakta di lapa-
ngan “Jika usulan DOB terbukti datanya tidak valid atau bahkan fiktif, maka kami tidak segan-segan mengembalikan dan menolak pembahasan RUU DOB tersebut. Hal ini sering terjadi, seperti misalnya di daerah di Papua , banyak yang dokumennya dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Tak Menutup Kemungkinan Kita juga akan tegas dengan usulan DOB Kabupeten Kepualauan Natuan Barat,” tegas Hakam di Jakarta, Senin (20/ 1/2014) lalu. Menurut Hakam, Komisi II akan melakukan verifikasi terhadap penggunaan data fiktif kecamatan yang dilakukan BP2KKNB. Karena fakta dilapangan ternyata cuma ada 4 kecamatan, dan Kecamatan Batubi tidak ada. “Dalam PP 78 tahuian 2007 diatur tentang tatacara pengusulan Daerah Otonomi Baru, kita Komisi II pasti berpegangan pada aturan ini, salah satunya adalah usulan DOB kabupaten harus minimal 5 Kecamatan, data tersebut harus riil sesuai fakta dilapangan, jika setelah kita cross cek ternyata nanti tidak sesuai maka ya kita akan kembalikan usulan tersebut . Kita tolak,” jelasnya. Hakam menegaskan, meskipun usulan pembentukan Kabupaten Natuna Barat telah dijadikan RUU Usul Inisiatif DPR, Komisi II tak bisa menjamin bakal mengesahkan DOB tersebut, apabila tidak memenuhi persyaratan. Desa yang disebutkan dalam RUU DOB yang menjadi wilayah Kecamatan Batu Ubi yakni desa Batu Ubi Jaya, Desa Sedarat Baru dan desa Gunung Putri hingga saaat ini masih merupakan wilayah Kecamatan Bunguran Barat, belum ada usulan dari Bupati Natuna dan pengesahan dari DPRD Natuna. Pemerintah Kabupaten Natuna sendiri juga tidak
pernah menyetujui pembentukan Kecamatan Batubi, dan masih bagian dari Kecamatan Bunguran Barat. Hal itu juga diakui oleh Ketua BP2KNB Mustamin Bachrie, bahwa kecamatan definitif yang diakui baru empat kecamatan. “Jadi perlu kami tekankan, dari keabsahan data dan dokumen yang kami ajukan, tidak ada mengelabui atau membuat data fiktif dalam pemekaran ini. Dukungan aspirasi masyarakat serta DPRD dan Bupati Natuna juga menyatakan hanya empat kecamatan definitif saat ini,” kata Mustamin sebelumnya. Mustamin berdalih masuknya Kecamatan Batubi ke dalam draf RUU Usul Inisiatif Komisi II tentang DOB Natuna Barat, bukan kesalahanya dan belum pernah diusulkan. “Kecamatan yang diusulkan tetap empat kecamatan. Jadi, draf RUU bukan kami yang buat, tetap merupakan hasil produknya DPR-RI,” kilah Mustamin. Namun Mustamin mengakui, pembentukan Kecamatan Batubi telah diusulkan sejak 2011 lalu, bersama Kecamatan Pulau Tiga Barat, dan Kecamatan Seluar. Pembentukan Kecamatan Batubi itu terganjal karenaRaperda Pemekaran Lurah dan Kecamatan tak kunjung disampaikan ke DPRD Natuna. Sebaliknya, pengusul Badan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan (BPK2NS) tidak melakukan manipulasi kecamatan, dan tetap mengusulkan empat kecamatan definitif yang telah disetujui DPRD dan Bupati Natuna, yakni Kecamatan Subi, Serasan, Serasan Timur dan Midai. Jumlah kecamatan tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Draf RUU Usul Inisiatif Komisi II tentang Pembentukan Kabupaten Natuna Selatan.(btd)
BTD
HAKAM Naja, Ketua Panja 22 RUU DOB yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Editor: Nico, Layouter: Syahril