3
Sabtu, 14 Januari 2017
Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD
Parkir dan Pendidikan Jadi Sorotan BATAM (HK) — Pengelolaan parkir yang kurang maksimal dan turunnya anggaran pendidikan dibanding lima tahun terakhir, menjadi sorotan mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Batam dalam pandangan umum terhadap Ranperda APBD Batam, Jumat (13/1).
Tirta Liputan Batam Seperti halnya disampaikan oleh Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Mesrawati Tampulon, mengatakan kalau dana yang dianggarkan untuk pendidikan turun dari tahum sebelumnya, dan itu akan membuat mutu pendidikan kota Batam akan menurun. "Sekarang mutu pendidikan masih rendah, apalagi dikuranginya anggaran untuk pendidikan seperti sekarang, harap ini menjadi perhatian," ungkap Mesrawati selaku Ketua Fraksi Demokrat membacakan pandangan fraksina. Selain itu, Demokrat juga menyoroti peran pemerintah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari distribusi parkir. Menurutnya, Pemko Batam harus bersungguh-sungguh dalam pengelolaan parkir, sehingga PAD dari sektor tersebut bisa lebih ditingkatkan.
"Kami mempertanyakan bagaimana Dinas Perhubungan mengatasi kebocoran PAD dari keberadaan lahan parkir," tanyanya. Sementara itu, juru bicara dari Fraksi PKS, Rohaizat menyoroti setiap tahunnya pertumbuhan anak yang memasuki usia sekolah mencapai 20 persen, sementara itu dalam Rancangan APBD 2017 tidak ada memasukkan anggaran untuk Ruang Kelas Baru (RKB). "Bagaimana akan bersaing dari segi SDM, tiap tahunnya pertumbuhan anak usia sekolah mencapai 20 persen, dan RKB sendiri tidak masuk dalam anggaran APBD 2017," katanya. Ditempat yang sama, juru bicara fraksi Golkar, Ruslan Pasolle mengingatkan bahwa kenaikan pajak tersebut diperlukan secara sungguh-sungguh. Karena pajak dibutuhkan untuk membangun Batam. "Kita bisa saja menaikkan pendapatan PAD dengan menaikkan pajak, namun itu bukanlah diperlu-
kan dengan sungguh-sungguh," kata Ruslan dalam penyampaian pandanganya. Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra, Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi wacana pemerintah bisa menaikkan pajak untuk menambah pendapatan PAD dari segi hiburan, rumah makan, dan hotel, yang mana mengingat peminatnya cukup banyak. "Untuk hiburan, rumah makan, dan hotel, pemerintah bisa menaikkan pajaknya mengingat peminatnya cukup banyak," kata Nyanyang. Dalam meningkatkan pendapatan PAD dalam segi pajak juga dikatakan oleh Eki Kurniawan, dari Fraksi Persatuan Keadilan, yang mengatakan supaya pemerintah bisa menggali objek pajak baru dalam meningkatkan PAD, terutama dalam Pajak Bumi dan Bangunan. "Dalam meningkatkan PAD dari segi pajak, pemerintah sendiri seharusnya bisa menggali objek pajal baru terutama PBB," katanya. Begitu juga dengan fraksi lainnya yang memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan APBD Batam, namun demikian 9 fraksi di DPRD Batam mendukung Ranperda APBD segera dibahas dan disahkan menjadi Perda APBD Batam 2017. ***
Bakau Ditimbun Buat Galangan Kapal BATUAJI (HK) — Warga Perumahan Putra Jaya, Kelurahan Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, mengeluhkan aktivitas reklamasi yang terjadi tepat di belakang perumahan mereka. Pasalnya, aktivitas tersebut merusak hutan bakau dan juga mengancam kesehatan masyarakat karena banyaknya debu yang ditimbulkan. Pantaun dilokasi, reklamsi tersebut menimbun sekian hektar hutan bakau untuk dijadikan galangan kapal yang hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari perumahan Putra Jaya, dan Rusun Tanjung uncang, persisnya disamping galangan PT BNI Tanjunguncang. Dilokasi juga terlihat puluhan mobil truk pengangkut tanah yang lalu lalang mengangkut tanah yang diambil dari bukit yang ada di samping Rusun Tanjunguncang, selain itu dua uni alat berat di lokasi untuk meratakan tanah. Disampaikan oleh Rusli, warga setempat, meski mereka sudah mengeluhkan aktivitas reklamasi tersebut, tapi nyatanya masih berlangsung, dan bahkan sudah berlangsung kurang lebih tiga bulan. "Mereka melakukan penimbunan kurang lebih tiga bulan lalu, tapi sepertinya aparat setempat tutup mata,
DEDI MANURUNG/HALUAN KEPRI
SATU alat berat sedang meratakan timbunan dalam kegiatan reklamasi di dekat Perumahan Putra Jaya, Kelurahan Tanjunguncang, Batam. "kata Rusli menceritakan, Jumat (13/1). Semenjak penimbunan itu, lanjutnya, debu di perumahan putra jaya sangat Banyak."Ini debunya luar biasa, kita takut anak-anak kecil bisa sakit akibat debu tersebut," katanya. Bukan hanya itu, bakau yang sedang ditimbun tersebut merupakan resapan air dari Rusun dan perumahan Putra Jaya. "Kalau sudah selesai nanti dilakukan penimbunan itu, dikhwatirkan Perumahan putra Jaya terjadi banjir saat hujan datang, karena lokasi tersebut merupakan resapan air," terangnya. "Informasinya, luas lokasinya 4 hektar, tapi kurang tahu juga persisnya," kata Rusli
kembali. Sementara itu, Eduard, pengawas penimbunan lokasi hutan Bakau di Tanjunguncang Batuaji menuturkan, jika dirinya hanya disuruh untuk melakukan penimbunan. "Saya tidak tahu, nanti lokasinya diperuntukkan untuk apa, bos yang tahu," kata Eduard. Kata Eduard lagi, semenjak ada pengerjaan penimbunan sudah dua kali warga perumahan Putra Jaya gelar aksi unjuk rasa dan menghentikan pengerjaan. Tapi bos sudah selesaikan kepada warga. "Kita disini sudah dua kali dihentikan oleh warga, tapi bos sudah menyelesaikan semua warga," kata Eduard. (ded)
NOV IWANDRA/HALUAN KEPRI
SERAHKAN TUMPENG — Kapolda Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian didampingi Ketua Koni Kepri John Kennedy meyerahkan nasi tumpeng kepada Ketua Perbakin Kepri, Dimas Zulhaq, Jumat (13/1) di lapangan tembak Polda Kepri, menandai pelantik pengurus Seligi Sakti 01 Club.
Perbakin Diminta Perbanyak Turnamen Pengurus Seligi Sakti 01 Shooting Club Dilantik NONGSA (HK) — Ketua Pembina Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian mengingatkan Perbakin Kepri harus ada peningkatan prestasi. Karenanya harus memperbanyak turnamen menembak sebagai ajang pencapaian prestasi. Dengan demikian, lanjutnya, tentulah akan dapat melahirkan atletatlet muda baru yang berbakat, berkemampuan dan berprestasi, dengan melakukan pembinaan diri secara baik melalui club club Shooting Club yang sudah ada dan berkembang di Kota Batam, maupun di Kepri dibawah naungan Perbakin. "Perbakin di Kepri harus ada peningkatan prestasi kedepannya,
apalagi para atlet shooting club itu, dibawah binaan tangan dingin para pencinta olahraga pemembak yang memiliki fasilitas yang cukup serta berkemampuan," kata Irjen Pol Sam Budigusdian, usai melantik Pengurus Seligi Sakti 01 Shooting Club, Jumat (13/1) sore di Mapolda Kepri. Jelas Kapolda, terkait peningkatan prestasi atlet perbakin itu harus dilakukan sebuah terobosan baru dari seluruh club club shooting yang ada dengan cara menggelar banyak iven iven turnamen perbakin tersebut. "Artinya, agar prestasi itu bisa meningkat tentu harus dilakukan iven turnamen perbakin yang secara rutin. Baik itu di tingkat daerah, nasional bahkan hingga ke tingkat
internasional. Sehingga para atlet tersebut bisa saling bersaing dan berjuang untuk meningkatkan prestasinya dengan pelatihan yang rutin," papar Kapolda Kepri ini. Nah, dengan sudah dilantiknya Ketua dan Pengurus Seligi Sakti 01 Shooting Club ini, ungkap Irjen Pol Sam, harus dapat menjadi motifasi bagi semua club Perbakin di Batam maupun di Kepri sebagai upaya meningkatkan prestasi itu. Sedangkan Ketua Perbakin Kepri, Dimas Zulhaq mengungkapkan, sejak dua tahun belakangan telah banyak prestasi atlet penembak yang dicapai. Baik itu di tingkat daerah maupun nasional. Namun itu semua belum maksimal karena masih banyak yang belum
Batam Serahkan 620 ASN ke Pemprov Kepri BATAM (HK) — Pemerintah Kota Batam menyerahkan 620 aparatur sipil negara (ASN) kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri). Penyerahan secara resmi dilakukan dengan terbitnya Surat Keputusan Pengalihan dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru. Seremoni penyerahan SK dilaksanakan di Aula Engku Hamidah Kantor Walikota Batam, Jumat (13/1). Adapun pegawai yang
dipindahkan statusnya menjadi ASN Pemprov Kepri terdiri dari guru dan tenaga kependidikan 591 orang, pegawai bidang kehutanan tujuh orang, serta 22 orang pengawas ketenagakerjaan. Guru dan tenaga kependidikan ini terbagi menjadi 197 tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), 390 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), serta empat orang dari Sekolah Luar Biasa. Selain itu juga dilakukan penyerahan pegawai
dari Pemprov Kepri untuk Pemko Batam, yakni satu orang penera Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Walikota Batam, Muhammad Rudi dalam pengarahannya mengatakan bahwa saat ini kepala daerah masih berjuang agar para guru tetap menjadi ASN pemerintah tingkat II. "Kepala daerah banyak yang protes. Bapak Ibu bekerja di tingkat II tapi pegawai tingkat I. Kepala daerah masih berjuang. Mungkin bisa berubah karena
HUMAS PEMKO BATAM
WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi menyerahkan SK secara simbolis kepada perwakilan 621 ASN yang diserahkan ke Pemprov Kepri, Jumat (13/1) di Lantai IV Pemko Batam.
CMYK
bergabung. "Untuk wilayah Kepri saat ini masih kondusif. Kaberadaan senjata api di Kepri peredarannya masih gampang untuk dipantau. Selain itu, dari kami (Perbakin) terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dari pihak kepolisian," ungkap Dimas. Menurut Dimas, pihaknya itu sudah membentuk Pengcab-pengcab Perbakin di setiap daerah. Pasalnya, selama ini belum pernah ada Pengurus Cabang Perbakin di setiap kabupaten/kota di Kepri. "Nah dengan adanya pengcab tentunya olahraga menembak ini otomatis bisa menjadi olahraga masyarakat pada umumnya. Dan bukan jadi olahraga untuk kelompok masyarakat menengah ke atas," kata Dimas dengan tegas. (vnr)
banyak kepala daerah yang sudah mengirimkan surat ke Presiden," kata dia. Terkait tunjangan bagi para pegawai yang pindah, khususnya guru, sudah disampaikan kepada Gubernur Kepri. Menurut Rudi, Gubernur akan memberikan tunjangan seperti yang diberikan Pemko Batam selama ini. Namun tunjangan tersebut belum bisa diberikan di awal tahun. "Ini terakhir saya sebagai atasan Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mengabdi selama ini. Saya harap Bapak Ibu tetap membawa nama baik Kota Batam. Dan saya titip yang juara sekarang ini tidak boleh hilang prestasi yang sudah didapat," ujar Rudi. Ia menjelaskan pengalihan status pegawai ini sebagai tindaklanjut diterapkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meski sudah pindah menjadi pegawai Pemprov Kepri, Pemko Batam tetap bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja guru SMA/ SMK dan SLB di Batam. "Pengawasan tetap jalan. Tapi kita tidak punya kewenangan untuk menindak. Jadi kita hanya melaporkan ke Gubernur. Tapi kata Gubernur nanti akan dibentuk UPT. Saya kita Batam ini jadi prioritas," kata Rudi. (mc/ays) Edito: Amir, layout: Mario