Issuu on Google+

CMYK

Harian Umum KORAN LOKAL TERBAIK DI INDONESIA

Jumat, 02 Desember 2016

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

03 Rabiul Awal 1438 H

Interpelasi Bukan untuk Nego

TERBIT 16 HALAMAN, NO 02 / 12 TAHUN KE 15

HARGA ECERAN Rp2.500, KRITIK&SARAN: 0778427000

Website: www.haluankepri.com

INFO BERLANGGANAN : 082382119999

TANJUNGPINANG (HK) — Penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun bukan untuk negosiasi, melainkan perbaikan kinerja pemerintahan. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sahat Sianturi, Kamis (1/12). "Saya pribadi tidak memiliki kepentingan dalam mutasi pejabat eselon IIIV, kecuali mendorong agar pemerintah memperbaiki kinerjanya," tambah Sahat yang juga inisiator hak interpelasi ini. Dia mengatakan seluruh inisiator hak interpelasi memiliki komitmen yang sama. Mereka tidak memi-

liki kepentingan dibalik pengajuan hak interpelasi. "Kalau yang lain saya tidak tahu, tetapi ini harus dikawal bersama untuk kebaikan Kepri," ujarnya. Sahat yang juga anggota Komisi II DPRD Kepri menegaskan mutasi pejabat eselon II-IV yang dilaksanakan baru-baru ini menabrak sejumlah peraturan, sebagaimana yang telah disampaikan Taba Iskandar, salah seorang ini

Kepri Berpotensi Tempat Transit Teroris

Interpelasi Bukan... Hal. 7

Harmonisasi Lintas Sektoral Diperlukan

NET

Penegakan Hukum Tak Membuat Koruptor Jera

PEMBERANTASAN KORUPSI-Presiden Joko Widodo berpidato saat pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) tahun 2016, Jakarta, Kamis (1/12). Presiden menegaskan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, salah satunya dengan peningkatan pelayanan publik di Indonesia.

JAKARTA (HK) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi selama ini belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor.

"Dari fakta-fakta ini, membuat saya sering bertanya-tanya mengapa walaupun jumlah koruptor yang dipenjara sudah banyak dan yang ditangkap tangan juga sudah banyak, namun praktik korupsi dan perilaku

korupsi masih terus terjadi dan terus berlanjut," kata Presiden Jokowi saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 di Balai Kartini Jakarta, Kamis (1/12). Presiden menyatakan setuju

dengan pendapat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa yang sangat diperlukan saat ini adalah penegak hukum yang berintegritas.

Dituduh Terima Gartifikasi

Mencintai "CINTAILAH kekasihmu seperti dia mencintai mu dulu, seperti dia mencintai dengan tulus. Seseorang akan setia pada pasangannya karena cinta suami yang begitu besar pada ibu dan kalian berdua..." (bc)

Asty Ananta

Merasa Bahagia

JAKARTA (HK) — Meski dirundung berita miring karena tidak mendapat restu dari orangtua, Asty Ananta menegaskan bahwa pernikahan telah membuatnya bahagia. Sebagai suami, Hendra Suyanto dikatakannya bukan tipe pasangan yang ribet. "Alhamdulillah aku bahagia," kata Asty ditemui di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (1/12). Di usia dua bulan pernikahan, Asty mengaku masih suka merasa kaget ketika melihat sang suami tidur di sampingnya. Dirinya pun bersyukur mendapat suami yang bisa menerima dirinya apa adanya. "Saya bersyukur suami membuat semua lebih menyenangkan. Kadang memang ada (kelakuan) yang nggak cocok, bisa dijadikan alasan ribut, tapi dia nggak. Misal aku syuting molor, dia nggak jadiin sebuah masalah. Kalau bisa santai kenapa dibawa ribet gitu. Kalau bisa mudah kenapa dibikin sulit. Itu penting ya," cerita Asty.

Merasa Bahagia

... Hal. 7

Eks Bupati Anambas Minta Bukti

ngku menantang TANJUNGPIorang yang menuNANG (HK) — duhnya itu memMantan Bupati buktikan tuduKabupaten Kepuhannya. Namun lauan Anambas ketika diwawan(KKA) Drs Tengku carai lebih lanMuchtarudin jut, Tengku engmembantah pergan menjelaskan nah menerima panjang lebar. gratifikasi mobil "Boleh-boleh Fortuner dari Mukhtaruddin saja dia mengaBank Syariah Mandiri, ter- takan begitu. Tapi mana kait deposito in- buktinya barang (Mobil vestasi jangka Fortuner-red) itu. Sudah pendek yang di- ya... " ucap Tengku saat dilakukan Pemkab temui usai hadir sebagai Anambas di saksi dugaan kasus korupbank tersebut. Eks Bupati ... Hal. 7 Bahkan Te-

Penegakan Hukum... Hal. 7

BATAM (HK) — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius mengatakan, kondisi geografis Kepri sangat mendukung sebagai tempat transit para teroris. Untuk meminimalisir resiko di beberapa objek vital diperlukan harmonisasi lintas sektoral. " Semua pihak perlu bersinergi untuk meminimalisir tingkat resiko," ujarnya usai memberi sambutan Sosialisasi Operasional Prosedur (SOP) penanga-

nan terorisme di objek vital nasional sektor ketenagalistrikan di hotel Alium, Nagoya, Rabu (30/11). Dikatakan dia, kedatangan teroris ke Kepri sangatlah mudah karena banyak ruang bagi mereka untuk menuju pulau-pulau di sini yang jumlahnya 17.450 pulau. Untuk itu, diperlukan pengawasan secara ketat. " Sehingga perlu dukungan lintas sektor, dengan

Ahok Tetap Tak Ditahan

Kepri Berpotensi ... Hal. 7

Perkara Dilimpahkan ke Kejagung

CALON gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tiba di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/12). Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama, dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

JAKARTA (HK) — Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menyerahkan Ahok sebagai tersangka beserta 51 barang bukti kepada Kejaksaan Agung sebagai proses tahap dua, Kamis (1/12). Namun kejagung tidak

melakukan penahanan terhadap Gubernur DKI non aktif tersebut. Alasanya, selama proses penyelidikan dan penyidikan Ahok selalu kooperatif. Hal itu juga terjadi saat kasus tersebut ditangani kepolisian. Atas perlakuan terse-

but, Tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI mendatangi gedung Kejaksaan Agung. "Kedatangan kami ke Kejaksaan Agung ini untuk bertemu dengan jaksa agung muda tindak pidana umum dalam kaitannya mempertanyakan kenapa Ahok tidak ditahan," kata Kapitra Ampera, anggota tim advokasi GNPF MUI, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/12). Menurut Kapitra, pihaknya akan meminta dialog secara langsung dengan Jampidum selaku yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Pasalnya, dia

Ahok Tetap... Hal. 7

Aksi 2 Desember, Murni Tuntut Keadilan

JAKARTA (HK) — Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan, aksi damai yang rencananya digelar Jumat (2/12) ini murni menuntut keadilan atas kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bukan kebencian terhadap perbedaan suku dan ras, apalagi Agama.

"MPR memandang bahwa aksi damai 2 Desember adalah murni aksi untuk menuntut keadilan atas kasus penistaan agama, bukan kebencian terhadap perbedaan suku, ras, apalagi agama," kata Zulkifli Hasan menyikapi rencana aksi damai 2 Desember 2016, Kamis (1/12). “ Didamping Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang dan Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan

Aksi 2

... Hal. 7

NET

MASSA membawa perbekalan logistik yang didapatkan dari sumbangan masyakarat sepanjang perjalanan menuju Jakarta untuk menghadiri Aksi Bela Islam III, saat melintas Jalan Raya Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (30/12).

Editor: Sofyan dan, Layouter: Novrizal

CMYK


2

pendidikan

Jumat, 02 Desember 2016

UN Dihapus Jadi USBN

NET

UN ONLINE — Siswa SMA sedang mengikuti ujian berbasis online, pada pelaksanaan UN kemarin. Kedepannya UN akan ditiadakn dan diganti dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang akan dilaksanakan oleh masing-masing daerah,

JAKARTA (HK) — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyiapkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti moratorium Ujian Nasional (UN). "Dalam masa transisi ini, pascamoratorium kami akan memfasilitasi proses penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasion-

al," ujar Mendikbud Muhadjir Effendy dalam rapat kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Kamis

(1/12). USBN tersebut diselenggarakan oleh Kemdikbud, pemerintah daerah dan sekolah yang diawasi standarnya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan dewan pendidikan provinsi serta daerah. USBN tersebut juga akan melibatkan banyak pihak seperti guru dan masyarakat. "Kami juga akan mem-

Penghapusan UN Dinilai Terburu-buru

JAKARTA (HK) — Beberapa hari belakangan, isu penghapusan Ujian Nasional (UN) gencar di masyarakat. Pasalnya Ujian Nasional (UN) menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh semua sekolah setiap tahunnya. Hari ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy melakukan rapat kerja (Raker) bersama anggota Komisi X DPR. Dalam

raker tersebut, Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya menilai penghapusan UN terburu-buru. "Moratorium UN ini terburu-buru. Moratorium ini sendiri menjadi isu yang penting," ungkapnya di Ruang Komisi X DPR, Jakarta, Kamis (1/12) . Riefky juga menjelaskan bahwa pelaksanaan UN tidak hanya dilakukan di Indonesia. Namun juga diselenggarakan di sejum-

fasilitasi provinsi yang memerlukan instrumen seleksi siswa dari jenjang SMP ke SMA." Kemdikbud juga melakukan optimalisasi dan revisi anggaran 2017 untuk pembinaan sekolah dan pengembangan seleksi yang lebih komprehensif. Kemdikbud melakukan moratorium dengan berbagai alasan, salah satunya adalah kecurangan menja-

di salah satu alasan rencana moratorium atau jeda pelaksanaan UN. "Karena cakupan UN yang luas, sulit memperoleh UN yang kredibel dan bebas dari kecurangan," kata dia. UN juga membutuhkan banyak biaya dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar. Alasan lainnya moratorium UN adalah hasil UN

tidak memiliki dampak nyata pada peserta UN atau terkait dengan kelulusan. Hasil UN baru dirasakan dampaknya begitu dimanfaatkan untuk kepentingan lain misalnya seleksi. "Bahkan untuk perguruan tinggi negeri sendiri, tidak menggunakan hasil UN. Mereka lebih percaya dengan metode seleksi mereka sendiri yakni SN-

MPTN dan SBMPTN." Hasil UN juga belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan. Bentuk UN selama ini dinilai kurang mampu mendorong berkembangnya kemampuan siswa secara utuh. Setiap tahunnya diperlukan anggaran sebanyak Rp500 miliar yang digunakan untuk penyelenggaraan UN. (oke)

Sejarah Pelaksanaan Ujian Nasional

lah negara. "Ada beberapa negara yang menyelenggarakan UN, seperti Singapura, Prancis, dengan tujuannya masing-masing," ucapnya. Menurutnya, yang setuju dengan UN menganggap bahwa UN merupakan kedaulatan bangsa dalam penilaian. "Sementara untuk yang kontra menilai persoalan ada pada pelaksanaan UN itu sendiri," ucapnya. (dbs)

TAK semua sekolah dapat melaksanakan UN online, karena keterbatasan saran komputer hingga kini sekolah masih menyelenggarakan UN secara manual. NET

NET

LIHAT contekan dalam UN merupakan salah masalah dihadapi dalam pelaksanaan UN. Maka dari itu banyak yang mengusulkan agar UN ditiadakan.

JAKARTA (HK) — Ujian Nasional (UN) menjadi salah satu ujian yang wajib dilalui oleh para siswa di Indonesia. Melalui ujian tersebut, masyarakat bisa melihat sekolah-sekolah yang sudah memenuhi standar nasional dan juga yang belum. Ujian Nasional (UN) sendiri memiliki sejarah yang panjang dalam pelaksanaannya. Pada tahun 1950 sampai 1964, dikenal dengan ujian penghabisan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dalam rapat kerja di Ruang Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12). "Sementara di tahun 1965 sampai 1971, dikenal dengan ujian negara. Ujian kembali berubah nama menjadi ujian sekolah pada 1972 sampai 1979," ungkapnya. Di tahun 1980 sampai 2002, ujian dikenal dengan Ebtanas.

Sedangkan pada 2003 sampai 2004, UN kembali berganti nama menjadi Ujian Akhir Nasional. "Di tahun 2011 sampai 2014, kelulusan yakni dengan menggabungkan antara ujian nasional dengan ujian sekolah," ucapnya. Pada 2015 sampai 2016, UN tidak lagi sebagai syarat kelulusan. "Melainkan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi," tambahnya. (oke)

PADANG (HK) — Wacana moratorium Ujian Nasional pada 2017 dan mengalihkan pelaksanaan ujian akhir ke daerah bisa terkendala tidak adanya anggaran, karena APBD telah selesai dibahas dan APBD 2017 telah ketok palu. "Jika pelaksanaan ujian akhir dibebankan pelaksanaannya pada daerah, sebaiknya anggarannya dari DAK pendidikan," kata Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno di Padang, Kamis (1/12). Menurutnya terkait wacana moratorium itu, Pemprov Sumbar akan mengikuti kebijakan pusat. Namun alokasi anggaran pelaksanaan ujian akhir sebagai konsekuensi dari kebijakan itu, sulit dicarikan solusinya jika mengandalkan pada APBD. Selain karena telah ketok palu, APBD Sumbar 2017 banyak tersedot untuk memenuhi kebutuhan

anggaran terkait peralihan sejumlah kewenangan konkuren dari kabupaten dan kota ke provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Akibatnya banyak program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terpaksa dipangkas karena anggaran yang tidak cukup. Program yang bisa dilaksanakan tinggal prioritas, yang dinilai benar-benar penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Jika anggaran pelaksanaan ujian akhir dibebankan pula pada APBD, maka akan makin banyak program dan kegiatan lain yang terpaksa harus dipotong kembali. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar, Zaenudin mengemukakan saat ini moratorium UN tersebut masih berupa wacana dan belum bisa dipastikan apakah akan dilak-

sanakan atau tidak. "Kami tunggu kebijakan pusat terkait hal ini. Kalau memang jadi dilakukan moratorium dan desentralisasi ujian akhir ke daerah, maka kami juga harus terima konsekuensinya untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan," katanya. Meski demikian ia mengaku belum mengetahui bagaimana caranya menyediakan anggaran sementara APBD 2017 telah ketok palu. "Yang pasti kami akan lihat dulu kepastian regulasinya. Karena prinsip anggaran, sebelum ada kepastian aturannya belum bisa dianggarkan," katanya. Gambaran kebutuhan anggaran pelaksanaan ujian akhir di Sumbar, merujuk pada pelaksanaan Pra UN tahun 2012 sebesar Rp4 miliar lebih. Angka itu bisa saja bertambah atau berkurang jika dilaksanakan pada 2016. (oke)

UN Dihapus, Ujian Sekolah Tanggungan Anggaran Daerah

Bagi para siswa atau guru yang memiliki prestasi gemilang di sekolah atau ada acara di sekolah mau diterbitkan di Harian Umum Haluan Kepri, silahkan hubungi wartawan Haluan Kepri, Arment, melalui 081275412761. Editor : Arment, Layout : Mario


3

Jumat, 02 Desember 2016

Dinkes Tanjungpinang Gelar Pelatihan Dokter Kecil

KEPALA Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Rustam, SKM, M.Si memberikan laporan.

FOTO bersama Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Wakil Walikota Syahrul, Kepala Dinkes Tanjungpinang Rustam, Kepala SKPD dan para dokter.

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah menyampaikan sambutan.

FOTO bersama Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Wakil Walikota Syahrul, Kepala Dinkes Tanjungpinang Rustam, Kepala SKPD dan dokter kecil.

TANJUNGPINANG (HK) — Sebanyak 144 siswa tingkat Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kota Tanjungpinang mengikuti pelatihan dokter kecil yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tanjungpinang, di Aula SMK Negeri 1 Tanjungpinang, Jumat (25/11). Pada kesempatan itu, Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah membuka secara resmi, dalam sambutannya, Lis bertanya kepada ratusan dokter kecil tersebut. Siapa yang ingin jadi dokter? dengan serentak siswa siswi mengangkat tangan

dengan kompak, "Saya, saya pak," seru mereka. Jika ingin jadi dokter, kata Lis, harus terus belajar, rajin dan cerdas menjadi modal utama untuk seorang dokter. Itu kunci utama menjadi dokter dan rajin menolong orang, yang penting harus jujur. Lis juga mengingatkan para dokter kecil, untuk selalu menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dari diri sendiri untuk memelihara kesehatan lalu menjaga dan memelihara lingkungan agar tetap sehat, baik di sekolah maupun lingkungan rumah. "Dalam pelatihan nanti, apa

yang disampaikan harus di catat kemudian di praktekkan, anak-anak dipercaya dan diberi tugas untuk memberitahu teman-teman untuk menjaga kesehatan," ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Rustam, mejelaskan bahwa pelatihan ini sebagai salah satu upaya menggerakkan siswa siswi yang memenuhi kriteria dan terlatih dalam peningkatan kesehatan diri dan lingkungan sekolah. "Dalam pelatihan ini, peserta didik akan mendapatkan transfer ilmu pengetahuan dari tenaga

kesehatan untuk dijadikan bekal sebagai dokter kecil di sekolah mereka masing-masing, agar mereka bisa hidup bersih, sehat, dan selalu menjaga lingkungan sekitar mereka," jelasnya. Materi yang akan diberikan untuk para dokter kecil ini, lanjut Rustam, meliputi perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan mulut dan gigi, penyakit menular dan kesehatan lingkungan, jajanan yang sehat dan makanan bergizi, serta Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Pelatihan Dokter Kecil di-

ikuti sebanyak 144 siswa yang berasal dari SD/MI se- Kota Tanjungpinang, mereka terbagi dalam 2 angkatan. Angkatan pertama dari SD di Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Tanjungpinang Kota, sedangkan angkatan ke-2 dari SD di Kecamatan Bukit Bestari dan Tanjungpinang Barat. "Mengenai tim penilai akreditasi yang akan datang nanti, Puskesmas Batu 10 dan Pancur akan dinilai untuk akreditasi, mohon doanya, mudah-mudahan 2 unit puskesmas ini mendapat akreditasi

paripurna," tutupnya. Acara tersebut juga disejalankan dengan penyerahan Dokter Internsip ke wahana penugasan RS dan Puskesmas. Ada sebanyak 58 Dokter yang akan mengabdi selama 1 tahun 4 bulan. Para dokter itu akan ditempatkan di Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas, yaitu Rumah Sakit Umum Provinsi, RSUD, Puskesmas Sungaijang, Puskesmas Batu 10, dan Puskesmas Pancur. *** Foto : Dinkes Tanjungpinang Narasi : Reza Fahlepi dan Rico

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah didampingi Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul memakaikan baju dokter kepada peserta pelatihan dokter kecil.

WAKIL Walikota Tanjungpinang Syahrul memakaikan baju dokter kepada peserta pelatihan dokter kecil.

FOTO bersama Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Wakil Walikota Syahrul, Kepala Dinkes Tanjungpinang Rustam, Kepala SKPD dan dokter kecil penerima bingkisan.

PESERTA dokter kecil unjuk kebolehan.

PANITIA Dinkes Tanjungpinang foto bersama dokter kecil.

SEKRETARIS Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dr Hardianto menyampaikan materi kepada dokter kecil.

PESERTA dokter kecil menyimak pemaparan tentang PHBS yang disampaikan pemateri Andi Kurniawan S.KM, M.P.H.

KABID Promkes Dinas Kesehatan Kota Tanjunngpinang Wirdanaf, SKM, MT foto bersama dokter kecil penerima bingkisan. Editor: Indra Kusuma, Layout: Parlin


4

Dunia

Jumat, 02 Desember 2016

BATMAN (HK) — Sebuah kamera pengawas (CCTV) yang dipasang di Kota Batman, sebelah tenggara Turki, menangkap insiden saat seorang wanita membuang bayi yang baru lahir di bawah mobil. Menurut laporan Daily Mail, Kamis (1/12), rekaman tersebut menunjukkan seorang wanita mendekap bayi yang dibungkus dengan selimut sambil menunggu pejalan kaki. Saat jalan sepi, dia membungkuk dan meletakkan bayi tersebut di bawah mobil yang terparkir. Setelahnya, wanita itu langsung berlalu begitu saja tanpa menoleh ke

belakang lagi. Untungnya, bayi tersebut berhasil diselamatkan setelah seorang penduduk lokal bernama Ahmet Tas mendengar tangis bayi. Ahmet segera menelepon polisi untuk mengabarkan penemuannya tersebut. Tim paramedis yang datang segera memberi air manis kepada bayi tersebut sebelum membawanya ke Rumah Sak-

it Anak Batman untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, bayi tersebut dinyatakan sehat. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Polisi mencoba untuk mempelajari rekaman CCTV untuk mengindentifikasi wanita tersebut. Batman merupakan kota yang terletak di dekat ladang minyak Bati Raman, sebuah ladang minyak terbesar di Turki. Batman juga dikenal sebagai pangkalan militer yang digunakan Amerika Serikat untuk meluncurkan misi penyelamatan selama Perang Teluk 1991.(mrd)

Ibu Buang Bayi Baru Lahir Terekam CCTV

Rusia Siaga Pertahanan Udara

KOM

UJI RUDAL — Negara Ukraina bersiap melakukan uji rudalnya di dekat Crimea, dan hal itu membuat Rusia marah. Bahkan Rusia juga telah siaga pertahanan udara untuk mengantisipasi gejolak lebih lanjut.

Ukraina Hendak Uji Rudal

KIEV (HK) — Ukraina hendak memulai uji rudalnya selama dua hari pada Kamis (1/12). Rencana itu tentu saja membuat Rusia marah dan menempatkan pertahanan udara dalam siaga tinggi di Semenanjung Crimea. Menurut Reuters, perselisihan tersebut menandai eskalasi baru dalam ketegangan antara kedua negara yang pernah bersekutu tersebut. Hubungan Moskwa dan Kiev putus pada tahun 2014 setelah Rusia menganeksasi Crimea dan mendukung separatis pro-Moskwa di Ukraina timur. Ukraina mengatakan uji rudal di wilayahnya di Kherson selatan, yang berbatasan dengan Crimea, adalah sah. Menurut Kiev, pengujian akan dilakukan sesuai dengan perjanjian dan kewajiban internasional. "Kami akan terus memperkuat kemampuan pertahanan bangsa kami dan melanjutkan

tes rudal dan pelatihan," kata Menteri Keamanan Nasional dan Dewan Pertahanan Ukraina, Oleksander Turchynov, Rabu (30/11). Kementerian Pertahanan Rusia menuduh Ukraina berusaha untuk menciptakan "situasi yang menggelisahkan". Untuk menanggapi situasi itu, Rusia pun menempatkan pasukan pertahanan darat dan sistem pertahanan udara dalam waspada tinggi di Crimea, demikian media Rusia melaporkan. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah Presiden Vladimir Putin telah memerintahkan kementerian pertahanan untuk mempersiapkan respon mi-

liter potensial terhadap tes rudal Ukraina itu. Dia menanggapi pertanyaan tentang laporan media Ukraina yang mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia telah mengatakan kepada utusan militer Ukraina bahwa Moskwa akan menembak jatuh rudal apapun dan menghancurkan peluncurnya jika Kiev melakukan tes rudal di ruang udara dekat Crimea. "Kami di Kremlin tidak ingin melihat aksi oleh pihak Ukraina yang melanggar hukum internasional dan yang mungkin menciptakan kondisi berbahaya bagi penerbangan internasional atas wilayah Rusia dan wilayah yang berdekatan," kata Peskov. Pada September 2016, Rusia melakukan latihan perang besar-besaran di seluruh distrik militernya di wilayah selatan, termasuk Crimea. Langkah itu dikecam Ukraina dan sebagian besar masyarakat internasional mengatakan tindakan itu ilegal setelah aneksasi Crimea pada Maret 2014.(kom)

Menteri Jerman Tuntut Larangan Impor Minyak Sawit

KOM

AKTIVITAS karyawan perusahaan pengolah sawit PT Sempurna Sejahtera. Perusahaan mengaku siap menerima hasil kebun sawit warga di wilayah perbatasan. BERLIN (HK) — Menteri Bantuan Pembangunan Jerman Gerd Müller menuntut larangan impor untuk minyak sawit yang bermasalah. Hal itu disampaikan Müller menjelang perundingan perdagangan bebas Uni Eropa dengan Indonesia dan Malaysia, seperti dilaporkan Deutche Welle. Budidaya kelapa sawit merupakan salah satu alasan utama kerusakan progresif hutan tropis," kata Müller, Rabu (23/11) di Berlin. Karena itu, kesepakatan perdagangan bebas harus memberi sinyal yang kuat, katanya. Salah satu kemungkinan adalah menetapkan regulasi dalam kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas bahwa hanya minyak sawit hasil produksi dengan prinsip ramah lingkungan dan ber-

kelanjutan yang mendapat izin impor Uni Eropa, tambahnya. Menurut sebuah laporan yang dirilis Amnesty Internasional, sembilan perusahaan multinasional juga memasok bahan minyak sawit dari pemasok di Indonesia yang mengeksploitasi pekerja anak dan melakukan pelanggaran-pelanggaran lain. Amensty menyebut sembilan perusahaan ternama, yakni Unilever, Nestlé, Kellogg, dan Procter & Gamble, AFAMSA, ADM , Colgate-Palmolive, Elevance, dan Reckitt Benckiser memiliki kontribusi dalam penyalahgunaan buruh anak. Peneliti Amnesty di Berlin, Verena Haan, mengatakan, perusahaan multinasional masih "sangat jauh dari benar-benar mengambil tanggung jawab un-

tuk hak asasi manusia dalam rantai pasokan mereka." Sistem sertifikasi yang dibentuk tahun 2004 oleh "Roundtable on Sustainable Palm Oil" (RSPO) "tidak cukup untuk memastikan bahwa hak asasi manusia benarbenar dihormati", kata Verena Haan. Amnesty merilis laporan "The Great Palm Oil Scandal: Labour Abuses Behind Big Brand Names", pada Rabu (30/11) di situs internalnya, www.amnesty.org. Laporan itu berisi hasil penelitian atas kondisi kerja di perkebunan kelapa sawit Indonesia yang dikelola oleh perusahaan Singapura, Wilbur internasional Inc. "Tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan itu yang dapat menjelaskan, mengapa pelanggaran hak asasi manusia di perkebunan pemasok mereka tidak terdeteksi dan dicegah," kata laporan itu. Padahal rantai pasokan minyak sawit biasanya pendek dan tidak terlalu rumit. "Banyak perusahaan-perusahaan ini memasok bahan mentah mereka dari, dan bekerjasama dengan, pemasok-pemasok yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia," kata Verena Haan. Amnesty menyerukan kepada negara-negara yang menjadi lokasi kantor pusat perusahaan importir minyak sawit agar bertindak efektif terhadap pelanggaran hak asasi.(kom)

Aleppo Berisiko Terhapus dari Muka Bumi DAMASKUS (HK) — Serangan besar di Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah, berisiko menjadikan kota itu terhapus dari muka bumi dan berubah menjadi kuburan massal raksasa. Peringatan tentang risiko itu disampaikan PBB di tengah situasi ketika pasukan Suriah masuk dan mendesak oposisi dari Aleppo timur, seperti dilaporkan The Independent, Kamis (1/12). "Aleppo berada di ambang terhapusnya kota itu dari muka bumi," demikian seorang wakil dari Inggris memberikan peringatan terkait situasi terbaru di Aleppo, ibu kota Provinsi Aleppo, Suriah utara. Kepala Urusan Kemanusiaan PBB mengatakan, Aleppo yang dikuasai pasukan oposisi atau pemberontak berisiko menjadi "salah satu kuburan raksasa" di dunia. Jatuhnya korban jiwa dalam skala besar telah dan bakal terjadi, bersamaan dengan terus meningkatnya serangan udara untuk mendukung pasukan darat Suriah di jalan masuk ke kota. Perwakilan rezim Presiden Bashar al-Assad dan Rusia terlibat cekcok dengan utusan Inggris dan AS dalam sidang darurat Dewan Keamanan (DK) PBB, Rabu (30/11). Stephen O'Brien, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan, mengatakan, hukum internasional telah diabaikan secara

DTK

PASUKAN pro-pemerintah berjalan di distrik Hanano, Aleppo timur, yang mereka duduki pada Sabtu (26/11). sistematis dalam perang saudara di Suriah. Pertempuran di Aleppo merupakan puncak dari berbagai pertempuran sebelumnya, yang telah berlangsung selama hampir enam tahun perang saudara di Suriah. "Demi kemanusiaan, kami menyerukan, memohon, kepada para pihak, dan orang-orang yang memiliki pengaruh, untuk melakukan segala upaya mereka demi melindungi warga sipil,” katanya. O'Brien menyerukan agar para pihak membuka akses kepada misi kemanusian agar bisa menjangkau daerah yang terkepung di Aleppo timur sebelum kota itu menjadi "salah satu kuburan raksasa". Organisasi Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) melaporkan, seorang gadis berusia 10 tahun termasuk di

antara orang-orang yang tewas dalam serangan pada Rabu. Sejak 15 November lalu, sudah lebih dari 300 warga sipil, termasuk 33 anak, telah tewas akibat serangan udara dan darat yang dilakukan secara serempak oleh pasukan Suriah. Pasukan Suriah dan sekutu Iran, Rusia, serta Hezbollah telah menguasai sekitar 40 persen dari wilayah yang belum dikuasai oposisi sejak 2014. Akibatnya, sekitar 50.000 warga sipil melarikan diri. Perang saudara di Suriah selama hampir enam tahun telah menewaskan lebih dari 300.000 orang. SOHR pada September 2016 memprediksi, korban tewas akibat perang saudara di Suriah sudah 301.781 orang hingga 422.317 orang.(mrd) Editor : Nikolas Ngao, Layout : Parlin


5

opini

Jumat, 02 Desember 2016

Banjir di Karimun HUJAN lebat yang berlangsung selama Rabu (30/ 11) hingga Kamis (1/12) di Karimun, sebetulnya hanyalah persoalan biasa. Kejadian lumrah, peristiwa alam yang menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), karena dipicu cuaca ekstrem. Tetapi, menjadi tidak biasa kalau hujan lebat itu berdampak buruk yakni banjir. Kemarin, puluhan rumah di Gang Awang Noor, Baran III, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral terendam air setinggi paha orang dewasa. Air bahkan masuk ke dalam

rumah warga. Peristiwa ini seprtinya udah menjadi hal yang rutin. Selalu terulang, dan terulang lagi. Hal ini seolah-olah memang tidak ada daya dan upaya untuk mengatasi secara tuntas. Padahal, apa yang dialami warga itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Kalau dianggap hal yang lumrah tentu tidak terlihat lagi adanya kepekaan pejabat pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat itu. Lalu apa yang bisa kita tangkap di balik banjir di

Karimun? Harus diakui, memang ada yang keliru. Salah satunya karena terjadinya degradasi lingkungan yang parah di daerah ini. Pembabatan hutan tidak terkendali, telah menyebabkan menciutnya kawasan konservasi. Padahal, itu menjadi daerah tangkapan air yang berperan penting sebagai stabilisasi ketika curah hujan tinggi. Buruknya sistem drainase juga memperparah keadaan. Sehingga genangan banjir, aliran air hujan pun lari ke manamana termasuk menggenangi badan jalan.

Peristiwa banjir ini, pasti berdampak luas bagi perekonomian daerah. Ruas jalan yang terendam banjir, merupakan jalan akses ke sentra perkantoran dan bisnis. Dari sisi ekonomi, terlambat beberapa menit saja sudah pasti berpengaruh besar terhadap berbagai transaksi bisnis. Persoalan banjir itu tidak akan bisa diatasi dengan hanya pernyataan para pejabat. Komitmen serius dibarengi kerja nyata di lapangan, jelas menjadi bukti bahwa pemerintah memang peduli dengan rakyat yang diayominya. Statemen, bahwa anggaran penanganan banjir

sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), semestinya tidak lagi sebatas retorika politik. Tidak sekedar wacana, untuk meningkatkan bargaining di antara para elit. Karena yang dibutuhkan rakyat adalah, sesuatu yang nyata. Tidak perlu banyak bicara. Rakyat hanya menunggu aksi, kerja nyata. Sehingga, mereka tidak terbelenggu lagi oleh rasa takut jadi korban. Ketika curah hujan di atas normal, seberapa ekstrem pun cuaca, kita sangat yakin masyarakat pasti sudah siap mental menghadapi dampaknya. Semoga.***

Media Sosial, Provokasi, dan Literasi Masyarakat

Setiap orang, dengan dukungan gawai (gadget) dan internet dapat mengekpos setiap informasi apa pun tanpa terkecuali. Melalui Facebook, Twitter, Instagram, Path, Line, dan lain sebagainya, semua orang dengan mudah memperoleh dan membagi kembali informasi tanpa harus melalui pintu sensor yang bisa menghambatnya. Media sosial, meminjam istilah Jurgen Habermas (1991) adalah sebuah ruang publik (public sphere) yang terbuka bagi semua orang untuk mengemukakan opini, mengunggah informasi sesuai keinginan dan kebutuhan. Dengan segala kelebihannya, media sosial menjadi media yang paling cepat, mudah, dan murah untuk menyampaikan pendapat dan gagasan. Tetapi, ketika di media sosial isinya sering kali adalah berita hoax, informasi negatif, penuh dengan caci-maki dan kebencian, pada titik inilah banyak pihak mulai risau dengan kehadiran dan peran media sosial. Seperti diungkap dalam Tajuk Republika 26 November 2016, yang intinya menyayangkan efek samping yang timbul di balik merebaknya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat. Media sosial saat ini tidak saja dinilai sering digunakan untuk menyebarkan berita bohong dan provokasi, tetapi yang mencemaskan adalah ketika informasi yang disirkulasi dan diresirkulasi di media sosial tidak lagi bisa dibedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebuah realitas yang tidak memiliki rujukan dalam dunia nyata, tetapi ketika realitas tersebut diunggah berulangulang dan diresirkulasikan melalui media sosial, bisa

DI ERA masyarakat postmodern, kehadiran teknologi informasi dan media sosial adalah wadah baru yang memungkinkan siapa pun dapat menjadi pewarta berita meskipun tanpa lisensi sebagai wartawan.

Oleh: Rahma Sugihartati Dosen dan Ketua Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan FISIP Universitas Airlangga saja realitas bentukan itu kemudian dianggap sebagai kebenaran itu sendiri. Dampak media sosial Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bulan Oktober 2016 dilaporkan bahwa di Indonesia para pengguna ponsel pintar, yang memanfaatkan gawainya untuk browsing melalui internet dilaporkan mencapai 89,9 juta orang. Sementara itu, konten komersial yang sering dikunjungi publik adalah 82,2 juta onlineshop, sedangkan untuk konten media sosial, Facebook sebanyak 71,6 juta (54 persen), Instagram 19,9 juta (15 persen), dan YouTube 14,5 juta (11 persen). Dengan melihat bahwa ada puluhan juta masyarakat Indonesia yang mempergunakan internet dan media sosial untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, setiap informasi yang disirkulasi kemudian diresirkulasikan melalui media sosial, dengan cepat akan menyebar menjadi viral dan menjadi perbincangan masyarakat. Sepanjang informasi yang disebarluaskan memang benar dan bermanfaat untuk kepentingan publik, seberapa pun banyak informasi yang dibagi dan disebarluaskan melalui media sosial tidaklah menjadi masalah. Namun, lain soal ketika informasi yang dibagikan melalui media sosial ternyata me-

miliki muatan hasutan, ujaran kebencian, dan lain sebagainya yang berpotensi memicu timbulnya keresahan masyarakat. Dalam setahun terakhir, kita bisa melihat bahwa di media sosial, mulai dari artis, para politikus, pejabat negara, Presiden, TNI, Polri, bahkan para ulama sekali pun tidak sekali-dua kali dijadikan bulan-bulanan dan caci-maki para haters di media sosial. Tidak jarang pula, di media sosial berbagai bentuk hasutan dan provokasi diekspos secara intens untuk mengajak publik melakukan berbagai hal, sesuai kepentingan dan ideologi kelompok tertentu. Di kalangan masyarakat yang belum memiliki tingkat literasi informasi yang memadai, paling-tidak ada dua kemungkinan yang bisa terjadi sehubungan dengan kemudahan mereka memanfaatkan dan mengakses media sosial. Pertama, masyarakat tak jarang terlena dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan media sosial, sehingga tanpa kendali mengunggah begitu saja apa yang dinilai perlu diunggah-tanpa memikirkan bagaimana dampaknya terhadap publik dan dirinya sendiri. Kasus seseorang yang menghina ulama kharismatik Mustofa Bisri (Gus Mus) melalui media sosial seperti terjadi belum lama ini adalah salah satu contoh yang bisa disebut.

Kedua, yang tak kalah mencemaskan, akibat kemudahan masyarakat mengakses media sosial, bukan tidak mungkin mereka menjadi lebih mudah terpapar dan terprovokasi. Tanpa melakukan check dan recheck, mereka bisa saja menelan mentah-mentah informasi hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang disirkulasikan di media sosial, serta meyakininya sebagai sebuah kebenaran. Untuk kepentingan politik, di media sosial kita bisa melihat bagaimana kampanye hitam yang menjelek-jelekkan calon lain acapkali dilakukan tanpa menimbang hal itu melanggar etika dan hukum atau tidak. Di luar pendekatan hukum Untuk mencegah agar media sosial tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang kontra-produktif, saat ini Tim Kejahatan Siber Polri dilaporkan telah mengambil langkah untuk memantau dinamika media sosial. Jajaran kepolisian dilaporkan juga telah melakukan berbagai langkah penangkapan terhadap sejumlah orang, yang ditengarai merupakan haters dan menjadi provokator di media sosial. Kehadiran dan kemudahan yang ditawarkan media sosial, yang tidak diimbangi dengan kesadaran dan literasi informasi yang kritis serta pengetahuan hukum yang mema-

dai, harus diakui sering menyebabkan masyarakat tanpa mereka sadari menjadi rawan terkontaminasi efek negatif media sosial. Di Indonesia, hukum yang berlaku sebetulnya sudah mengatur bagaimana masyarakat mempergunakan media sosial sesuai koridor yang berlaku. Artinya, media sosial bukanlah ranah yang bebas, sebebas-bebasnya. Sudah ada aturan hukum yang membatasi seseorang dalam menggunakan media sosial. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Di luar langkah-langkah normatif dan implementasi ketentuan hukum yang berlaku, langkah lain yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah terus mendorong peningkatan literasi informasi masyarakat, sebab di sanalah sebenarnya kunci untuk menepis berbagai kemungkinan efek negatif media sosial. Graeme Burton dalam bukunya, Media and Society (2005) menyatakan bahwa dengan didukung literasi informasi yang kritis, masyarakat akan mampu membuat pilihan media yang mereka gunakan dan cenderung akan bersikap lebih kritis dalam memproses informasi yang mereka terima. Di era konvergensi media, dan didukung literasi informasi yang kritis, audiens akan dapat bersikap lebih aktif untuk memproses atau mencari kebenaran dari informasi yang ia peroleh melalui beberapa media sekaligus, membanding-bandingkan, kemudian menilai mana sebetulnya informasi yang benar. (rpc)

C akap B ijak "KALAU manusia berangsur menjadi tua, umumnya ia cendrung menetang perubahan, terutama perubahan ke arah perbaikan." (John Steinbeck, Penulis)

"PENDIDIKAN mengembangkan kemampuan, tetapi tidak menciptakannya...." (Voltaire, Sastrawan)

Kolom Publik Teknologi Motion Capture untuk Animasi 3D Oleh: Dwi Teguh Prasetyo, NIM 3311401047 dan Yehezkiel Dwi Septianto, NIM 3311401054. Dosen Pembimbing: Sandi Prasetyaningsih, S.St.

INDUSTRI animasi 3 dimensi (3D) berkembang cepat khususnya di negara maju seperti Amerika maupun Jepang. Hal sama juga terjadi di Indonesia. Hal itu ditandai dengan banyaknya industri film maupun iklan yang menggunakan animasi untuk menarik perhatian masyarkat dan sarana hiburan. Animasi berasal dari kata 'to animate' yang berarti menggerakkan, menghidupkan. Misalkan sebuah benda mati, bisa digerakkan melalui perubahan sedikit demi sedikit dan teratur sehingga memberikan kesan hidup. Animasi sebuah proses penciptaan efek gerak atau efek perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu sehingga penonton dapat merasakan adanya ilustrasi gerakan (motion) dari gambar yang ditampilkan. Animasi 3D adalah pengembangan dari animasi 2D. Dengan animasi 3D, karakter yang diperlihatkan semakin hidup dan nyata, mendekati wujud manusia aslinya. Kesulitan utama pengembangan film animasi 3Dimensi adalah berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang diperlukan dan teknologi yang mendukungnya. Hal ini disebabkan pembuatan film animasi 3D masih menggunakan teknologi berbasis pada teknologi key frame. Teknologi key frame menyebabkan pengerjaan sebuah film animasi membutuhkan waktu lama dan biaya besar. Sekarang muncul teknologi Motion Capture. Motion Capture menunjuk pada beberapa teknik untuk merekam pergerakan manusia, hewan, atau subyek lain, dengan menggunakan data rekaman pada penganimasian karakter tiruan sehingga gerak karakter animasi yang dihasilkan terlihat lebih realistis. Teknik motion capture telah berkembang luas pada pembuatan film, televisi dan industri video game; dan berkembang dari bidang studi biomekanik sampai seni pertunjukan. Dengan

menggunakan teknologi Motion Capture, proses pembuatan animasi 3 Dimensi menjadi cepat dan hemat biaya. Motion Capture adalah proses perekaman dan penerjemahan informasi gerakan dan lokasi subjek dari waktu ke waktu menjadi model digital. Tujuan teknis Motion Capture adalah untuk mendapatkan data gerak dari titik-titik tertentu subjek, sehingga beberapa parameter gerakan (misalnya, kecepatan,sudut, jarak, posisi, dan lain-lain) dapat dihitung atau data dapat digunakan untuk mengontrol suatu alat. Aplikasi Motion Capture sangat bervariasi, diantaranya produksi animasi, analisa gerakan atau industri. Produksi animasi merupakan pengguna terbesar dari motion capture system, contoh aplikasinya seperti film, broadcast, video game, tahap produksi dan lainlain. Aplikasi pada analisa gerakan antara lain gait analysis, rehabilitasi, sport performance dan medical robotic. Di industri banyak digunakan untuk virtual training, robotika, ergonomic, virtual design. Metode input yang digunakan pada teknik motion capture danyang paling banyak digunakan salah satunya adalah optik. Optical Motion capture (penangkap gerakan secara optik) adalah bidang penting dalam komputer vision, dan banyak digunakan dalam komputer grafis serta ditetili dalam banyak penelitian. Optical Motion Capture (OMC) menggunakan kamera untuk merekonstruksi postur tubuh pelaku. Salah satu pendekatannya adalah dengan cara meletakkan satu set kamera untuk menangkap beberapa titik markeryang ditempatkan di lokasi strategis pada tubuh karakter tiruan. Sebuah sistem menangkap gerakan tersebutmelalui aplikasi di dalam komputer grafis untuk animasi karakter, dalam realitas virtual untuk kontrol antarmukamanusia, dan dalam permainan video untuk simulasi realistis dari gerak manusia. Terdapat dua jenis optical motion capture, yaitu passive marker dan active marker. Sistem Motion Capture dengan active marker menggunakan LED. Dengan dibantu perangkat lunak yang digunakan untuk mengidentifikasi posisi-posisi relatif dari LED yang dipasang di lokasi strategis pada objek tiruan. ***

P P o √ Kapolsek Atensi Penertiban Tambang Ilegal j -Ditunggu ekesnnya Ndan!! o k √ Tawarkan Investasi ke Investor Jepang -Tawar terus, kapan investasinya!!

REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp. (0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 427784, E-mail: redaksi@haluankepri.com Redaksi berhak mengolah ulang isi

Editor: Fery Heriyanto, Layout: Hestu Purwanto


7

sambungan

Jumat, 02 Desember 2016

Ahok Tetap..... kerap menerima desakan dari umat Islam untuk mempertanyakan alasan penegak hukum yang tidak melakukan penahanan. "Kami nanti akan meminta dialog kepada Bapak M. Rum selaku Kapuspenkum di Kejaksaan Agung untuk terbuka kepada kami sebagai advokat di GNPF MUI. Kami mempertanyakan kenapa Ahok sampai saat ini tidak ditahan, kebetulan ada pertanyaan besar di masyarakat," kata dia. Ahok adalah nama panggilan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang menjadi tersangka dalam kasus penodaan agama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Muhammad Rum, mengatakan tim jaksa peneliti memutuskan tak menahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

sambungan Hal. 1 alias Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Alasannya, Ahok dinilai kooperatif selama proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas tahap dua. "Apalagi Pak Basuki sudah dicegah bepergian, dan itu berlaku sampai sekarang," kata Rum di Kejaksaan Agung, Kamis (1/12). Rum menerangkan alasan lainnya yakni tidak ada penahanan yang dilakukan penyidik Polri. Selain itu, pasal yang digunakan untuk menjerat Ahok disusun secara alternatif. Di antaranya Pasal 156 Kitab Undangundang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman empat tahun penjara, dan atau 156a dengan ancaman lima tahun penjara. "Sehingga kami belum tahu mana yang terbukti," ujar Rum.

Aksi 2 .....

Rum belum dapat memastikan kapan berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. "Secepatnya, bisa hari, besok, atau seminggu lagi," tuturnya. Bareskrim menetapkan Ahok sebagai tersangka pada Rabu, 16 November 2016. Dia diduga menodai agama Islam karena pidatonya di Kepulauan Seribu, 27 September. Dalam pidato yang diunggah ke YouTube itu, Ahok menyebut Surat Al-Maidah ayat 51. Ahok berharap proses hukumnya segera rampung agar dapat beraktivitas normal kembali. "Saya mohon doanya agar proses ini berjalan adil, sehingga bisa cepat kembali melayani warga Jakarta dengan lebih baik lagi," kata Ahok di Kejaksaan Agung. (tmp/ant)

sambungan Hal. 1

mengatakan, aksi damai untuk menyatakan pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi UndangUndang. Dia juga mengharapkan aksi super damai yang akan dilakukan menjadi momentum pembuktian kepada seluruh umat Islam dan masyarakat Indonesia lainnya serta masyarakat internasional bahwa muslim Indonesia adalah muslim yang moderat dan rahmatan lil 'alamin. "Semua saling menghargai dan berbeda dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika," harapnya. Dia juga mengapresiasi pertemuan silaturahim antara Majelis Ulama Indonesia (MUI), panitia aksi dan aparat keamanan sehingga bersepakat aksi dilakukan secara damai serta menjaga persatuan dan kesatuan umat. "Menurut MPR, itulah cara bangsa Indonesia menyelesaikan permasalahan bangsa, yakni dengan cara yang damai, toleran, musyawarah dan mengedepankan silaturahmi," ujar Zulkifli Hasan. Zulkifli juga mengharapkan semua pihak, baik panitia aksi, peserta aksi dan aparat keamanan menjaga komitmen kesepakatan bersama agar aksi

damai berlangsung tertib dan damai serta selalu mewaspadai pihak-pihak yang berpotensi mengganggu jalannya aksi. Sedangkan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyayangkan sikap kepolisian yang masih menghambat para peserta aksi dari daerah masuk ke Jakarta. "Saya mendapat informasi, banyak mereka yang akan melakukan aksi dihambat dengan melakukan pemeriksaan di jalan, seperti terjadi di Lampung," ujar Hidayat Nur Wahid. Selain itu, Hidayat juga mengimbau Presiden Jokowi melakukan shalat Jumat bersama dengan peserta aksi damai di Monas. "Kalau bisa Presiden Jokowi ikut bersama-sama peserta aksi melakukan shalat Jumat di Monas," ujar Hidayat. Pengaruhi Inflasi Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi aksi Bela Islam III akan mempengaruhi laju inflasi di akhir tahun. Bahan makanan menjadi salah satu komoditas yang diprediksi terkena imbasnya. "Saya melihat harga nasi rames bisa naik karena biasanya demo kan butuh makanan," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Sasmito Hadi Wi-

bowo di kantor BPS, Jakarta, Kamis (1/12). Ia mengatakan makanan cepat saji juga akan banyak dibeli masyarakat. Meski berdampak, Sasmito mengaku belum memperkirakan besarannya. Pasalnya, demonstrasi hanya berlangsung selama satu hari. Namun, jika pengaruh demonstrasi mencapai lebih dari 3 persen, dampak terhadap inflasi akan terasa. "Tapi tunggu di Desember," ujarnya. Sasmito optimistis inflasi tidak akan melebihi 3,5 persen di akhir tahun meski demonstrasi berpotensi mempengaruhi inflasi. Ia mengatakan kondisi inflasi cenderung rendah. Jika pemerintah mampu menjaga harga barang bergejolak seperti beras, ayam, dan cabai, ia yakin inflasi pasti di bawah 4 persen. Aksi Bela Islam III akan digelar pada 2 Desember 2016. Aksi tersebut akan berfokus di Monumen Nasional. Kegiatannya berupa doa bersama sejak pukul 08.00 hingga 13.00. Hingga sore kemarin, peserta Aksi Bela Islam III terus berdatangan dari berbagai daerah di tanah air menuju Jakarta. Mereka ada yang menggunakan bus dan ada juga yang menggunakan pesawat carteran. (sam/tmp)

Ia juga menyebutkan masalah yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi juga perlu segera diperbaiki dan dibenahi. Dalam kesempatan itu Kepala Negara menyebutkan ada tiga problem besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Pertama berkaitan dengan korupsi, kedua tentang inefisiensi birokrasi dan ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur. "Tiga hal besar ini yang harus kita atasi bersama-sama," kata Presiden Jokowi. Menurut dia, jika indeks persepsi korupsi dan indeks daya saing dapat diperbaiki maka peringkat kemudahan untuk memulai berusaha di Indonesia juga akan meningkat. "Kalau ini bisa dikerjakan, yang berkaitan dengan tadi indeks persepsi korupsi, yang berkaitan dengan indeks daya saing, yang berkaitan dengan ease of doing business saya kira kita akan menempati ranking yang baik," kata Presiden. Di hadapan peserta konferensi nasional itu, Presiden Jokowi meminta agar kondisi yang saat ini tidak membuat pesimistis dan patah semangat. "Kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif dan lebih terintegrasi dan jangkauan pemberantasan korupsi harus mulai dari hulu sampai hilir, dari pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas," katanya.

Menurut dia, pemberantasan korupsi juga harus melibatkan semua pihak mulai dari eksekutif, legislatif maupun lembaga peradilan, penegak hukum, sektor swasta sampai ke masyarakat. Ditantang AS Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditanyai oleh 11 anggota Dewan Amerika Serikat terkait korupsi di Indonesia beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan pertanyaan itu bagi dia seperti tantangan soal pemberantasan korupsi. "Jujur saja, pertanyaan saat itu agak menekan saya," ujarnya. Jokowi mengaku pada akhirnya ia menjawab pertanyaan itu meski merasa tertekan. Untuk menunjukkan Indonesia serius memberantas korupsi, tambahnya, dia menjawab pertanyaan kesebelas anggota Kongres itu dengan memaparkan data terpidana korupsi di Indonesia. Total, kata Jokowi, ada 362 terpidana kasus Korupsi yang sudah dipenjara di Indonesia. Angka itu terdiri atas 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati atau wali kota, 130 pejabat eselon I sampai III, dan 4 jaksa hakim. Adapun indeks korupsi Indonesia ada di peringkat 88. Jokowi tidak menyebut pencapaian Indonesia dalam pem-

berantasan korupsi itu sebagai sesuatu yang membanggakan kepada mereka. Menurut dia, semakin banyak jumlah terpidana korupsi yang sudah dipenjara malah menandakan bahwa masih banyak orang yang belum kapok melakukan korupsi. "Jangan tepuk tangan mendengar angka ini. Menurut saya, kalau angka tadi semakin kecil, itu baru tanda kita semakin berhasil memberantas dan mencegah korupsi," ujar Jokowi. Jokowi berjanji akan terus mendorong pemberantasan dan pencegahan korupsi. Berbagai perbaikan akan terus dilakukan dan tak akan pernah selesai. Hal itu mulai dari reformasi internal penegak hukum, perbaikan inefisiensi birokrasi, hingga mengejar ketertinggalan infrastruktur. "Pengawasan yang berimbang, eksternal dan internal, juga perlu. Ada infrastruktur IT tak cukup. Saat ada penangkapan di Kemenhub, itu sudah pakai sistem IT, tapi dimatiin karena nggak diawasi," ujar Jokowi. Sejumlah pemateri yang direncanakan mengisi acara tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo serta sejumlah pimpinan KPK. (ant/tmp)

Penegakan Hukum....

Kepri Berpotensi ....

menghilangkan ego sektoral untuk kembali menjaga NKRI dari paham radikal," kata dia. Ia menyebutkan, saat ini terorisme sudah menjadi ancaman global. Keberadaannya membuat negara seolah tanpa batas, sehingga perlu dilakukan penanganan dengan memakai strategi lunak tanpa mengedepankan kekerasan. " Kita cari akar permasalahannya, dimana harus menyentuh hulu. Misalnya, faktor apa yang membuat mereka seperti itu, mulai dari pendidikan, kesehatan dan kemiskinan, tentu ini juga kita kerjasamakan dengan 17 kementerian," terang dia. Kehadiran paham radikal ini, menurut Suardi, sudah sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, target sasaran teroris sendiri dilakukan pada objek

sambungan Hal. 1

sambungan Hal. 1 vital, dimana semakin banyak korban maka tujuan mereka tercapai. " Tranportasi adalah target utama dan keramaian. Karena makin banyak korban maka akan semakin menakutkan," jelas dia. Dia berharap pengamanan pada objek vital di Batam perlu ditingkatkan, seperti pada pelabuhan dan terminal masih sangat kurang. Ini ditakutkan menjadi target para teroris. " Bandara sudah kuat, namun laut dan terminal belum," tukasnya. Ditambahkannya, beberapa waktu lalu di Batam, ada teroris yang sudah ditangkap ketika merencanakan aksi menyerang Singapura. Beruntung rencanaka tersebut diketahui aparat keamanan dan langsung dilakukan penyergapan.

Saat ini, kata dia, nilai-nilai terorisme terbanyak masuk dari sosial media sehingga perlu peran bersama untuk menanggulangi agar tidak semakin banyak masyarakat terpengaruh. Di sisi lain, aktivitas masyarakat sudah sangat tergantung listrik, jika terganggu maka semua kegiatan juga akan terganggu. '' Bayangkan jika listrik diserang. Apalagi Batam kawasan industri, seluruh kegiatan akan terhenti," ujarnya. Ia mengimbau, kalau ada masyarakat menemukan gerakan tidak lazim agar segera melaporkan ke aparat keamanan setempat. Kepedulian masyarakat sangat membantu untuk penceghan. Jangan hanya menyerahkan pada aparat keamanan. (cw 56)

Eks Bupati .....

sambungan Hal. 1

si Mess Pemda dan Mahasiswa Anambas di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (30/11). Ketua LSM ICTI-Ngo Kepri, Kuncus Simatupang yang melaporkan Tengku Mukhtaruddin mengatakan, telah menyerahkan semua bukti dugaan gratifikasi itu Kejati Kepri. "Masalah pembuktiannya, nanti kita lihat fakta persidangan. Biar majelis hakim yang menentukan. Tugas kita hanya sebatas memberi laporan," ucap Kuncus.Dalam laporan tersebut, Kuncus juga menyebutkan nama nama pejabat di lingkungan Pemkab Anambas ketika itu yang terlibat dalam kasus gratifikasi. Tindakan pejabat tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,2 miliar. Pejabat yang dilaporkan tersebut antara lain mantan Bupati Abambas, Drs H Tengku Muhtarudin. Kemudian mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemkab Anambas, Ipan SE Ak bersama Kasubag Keuangannya Surya Darma Putra SE yang baru saja bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjungpinang atas kasus korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Kabupaten Anambas. Menurut Kuncus, dugaan gratifikasi tersebut merupakan hasil investigasi lembaganya beberapa waktu lalu. Hal itu berdasarkan hasil laporan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tentang Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2014. "Gratifikasi tersebut berasal dari Bank Syariah Mandiri, dalam program BSM Pesta Hadiah, atas penempatan Dana di tabungan atau giro dan diblokir, nasabah manerima hadiah langsung," terang Kuncus. Disampaikan, modus yang dilakukan dari dugaan kasus korupsi tersebut yakni pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam investasi Jangka Pendek, deposito berjangka, pihak Bank Syariah Mandiri memberi hadiah langsung 1 unit Mobil Fortuner untuk mantan Bupati Anambas, Drs T Mukhtaruddin. Hadiah lainya 1 unit mobil Toyota Avanza untuk mantan Kabag Keuangan, Ipan, SE MT, termasuk hadiah 20 unit motor

kendaraan roda dua, untuk mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Surya Darma,SE. Disampaikan, untuk memberi pemahaman apakah hadiah yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri, termasuk dalam kategori gratifikasi, dapat dilihat dari aspek yuridisnya sebagaimana gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, pemberian dalam arti luas. Hal dimaksud meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. "Jelas dari kaca mata Yuridis, pemberian hadiah oleh pihak Bank Syariah Mandiri termasuk gratifikasi. Sebab diberikan kepada oknum aparatur sipil negara dan tidak dijadikan aset daerah, tapi dikuasai menjadi milik pribadi. Ini jelas Korupsi," ungkap Kuncus. Diterangkan, sesuai Pasal 12 B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No 20/2001, tentang TindaK Pidana Korupsi, bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan sesuai Pasal 12 UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. "Mantan Bupati Kepulauan Anambas dan kroninya bisa di pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Begitu juga denda sedikitnya Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar karena terbukti menerima gratifikasi," papar Kuncus mengutip pasal-pasal pada UndangUndang Tindak Pidana Korupsi.

Dari hasil investigasi lembaganya, Kuncus mensinyalir kalau mobil Fortuner yang dikuasai mantan Bupati Kepulauan Anambas, Drs Mukhtaruddin keberadaanya di Jakarta dan dijadikan mobil operasional kedinasan Bupati dengan status disewakan jika Bupati bertugas di Jakarta. Informasi terakhir mobil tersebut telah dijual kepada sohibnya, pengusaha asal Tarempa yang tinggal di Jakarta. Sementara mobil Toyota Avanza dikuasai sepenuhnya dan menjadi miliki pribadi mantan Kabag Keuangan, Ipan, SE MT, terakhir ditukar tambah dengan mobil Honda Brio. Sementara 20 unit motor kendaraan roda dua, diduga dijual mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Surya Darma, SE di salah satu dealer di Kijang. Sementara itu terkait hadiah yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri yang tidak dijadikan aset daerah, tetapi dikuasai menjadi milik pribadi. Hal ini lanjutnya, bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, juga bertentangan dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. "Kasus Anambas ini menjadi pintu masuk untuk dilakukan klarifikasi menyeluruh terhadap Pemda dan instansi pemerintah lainnya yang ada di Provinsi Kepri. Bahkan Indonesia. Ini modus yang belum dijamah oleh penegak hukum. Kita minta pihak perbankan berani membuka secara terang benderang dalam upaya pemenberantasan Korupsi," pungkas Kuncus. Kepala Kejati Kepri Yunan Harjaka SH MH melalui Kasipenkum Wiwin Iskandar SH, belum bisa memberikan penjelasan tentang kelanjutan proses penanganan kasus tersebut. "Yang pasti, proses penyelidikannya masih terus berjalan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terselesaikan dengan baik," kata Wiwin Iskandar. (nel)

siator hak interpelasi dalam rapat paripurna pengajuan hak interpelasi empat hari yang lalu. "Minimal ada sembilan ketentuan yang dilanggar dalam mutasi pejabat eselon II-IV. Kami ingin jawaban dari gubernur untuk mengetahui kenapa hal itu terjadi," ujarnya. Dukungan pengajuan hak interpelasi terus mengalir baik di internal DPRD Kepri maupun dari berbagai elemen masyarakat. Jumlah anggota DPRD Kepri yang mendukung hak interpelasi 23 orang, lebih dari persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. "Itu sudah lebih dari cukup," ujarnya. Badan Musyawarah DPRD Kepri akan menjadwalkan pemanggilan terhadap Gubernur Nurdin Basirun untuk memberi keterangan terhadap permasalahan mutasi pejabat eselon IIIV yang menimbulkan polemik. "Mudah-mudahan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik," katanya. Juru bicara hak interpelasi DPRD Kepri Taba Iskandar mengatakan hak interpelasi melekat pada setiap anggota legislatif yang dapat dipergunakan untuk meminta keterangan kepada gubernur atas kebijakan yang dinilai mempengaruhi kepentingan masyarakat. "Mutasi pejabat eselon II-IV tidak dilaksanakan sesuai prosedur," katanya. Inisiator interpelasi menilai setidaknya Gubernur Nurdin tidak mengikuti sembilan aturan perundangan yang ada diantaranya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Selan-

jutnya Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai. Dari ketentuan itu, kata dia seharusnya mutasi pejabat dilakukan secara profesional, memenuhi asas keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Promosi ASN harus dilakukan secara objektif berdasarkan penilaian yang profesional melalui pengukuran kinerja, dan prestasi ASN minimal dinilai dua tahun bekerja sebelumnya. "Jadi mutasi tidak berhubungan dengan asal daerah, tidak boleh hanya satu kabupaten saja," singgungnya. Berdasarkan surat edaran Mendagri, seharusnya mutasi dilakukan untuk mengisi pejabat pada satuan organisasi tata kerja yang baru, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. "Kenapa gubernur tidak sabar menunggu satu bulan lagi untuk melakukan mutasi dengan menggunakan SOTK yang baru?" katanya. Berdasarkan hasil investigasi inisiator hak interpelasi, diperoleh banyak data mutasi pejabat eselon II-IV yang melanggar ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh, Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kepri merangkap sebagai Plt Asisten III Pemprov Kepri. "Bayangkan eselon III menjadi pejabat asisten, begitu tinggi lompatannya. Bagaimana dia dapat memerintah pejabat eselon II?" ujarnya. Fakta lainnya, salah seorang pejabat atas nama Burhanudin, Sekretaris Disperindag menjabat sebagai Plt Kepala Disperindag. Kondisi yang sama juga terjadi di Dinas Pertambangan dan Energi Kepri. Ada pula empat pejabat yang tidak mendapatkan jabatan tan-

pa alasan yang jelas. Pejabat itu tidak mengetahui kesalahannya."Yang ikut assesment tidak mendapat jabatan. Pejabat yang tidak sesuai pendidikan. Ada tujuh pejabat yang ditetapkan tetapi tidak ikut pelantikan dan tidak disumpah," katanya. Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86 Tain Komari menyayangkan tindakan sejumlah anggota DPRD Kepri atas pengajuan hak interpelasi kepada gubernur Kepri terkait mutasi pejabat eselon II-IV di lingkungan Pemprov Kepri. Ia berpendapat hak interpelasi telah digunakan sebagian anggota DPRD Kepri hanya untuk gagah-gagahan. Hal itu terlihat dari persoalan yang dikemukakan, tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat. " Mutasi pejabat kok terlalu diributkan. Itukan hak prerogatif gubernur. Terserah gubernur mau pakai siapa. Sebab, yang tahu beban kerja dan kualitas orang-orang yang digunakan itu hanya gubernur. Tugas legislatif itu hanya mengawasi," katanya. Karena itu, ia berharap hak interpelasi hanya wacana dan tidak menjadi kenyataan. Sebab, jika ini terwujud akan berdampak pada perjalanan pemerintahan Nurdin Basirun kedepan. Anggota dewan akan dengan mudah mengajukan hak-hak yang melekat pada dirinya. " Kalau hak-hak yang melekat pada masing-masing anggota dewan digunakan untuk halhal yang sifatnya krusial dan menyangkut hajat hidup orang banyak kita akan apresiasi. Tapi kalau hanya untuk gagahgagahan, apalagi untuk negosiasi, ini yang kita sayangkan," katanya. (ant/sfn)

Interpelasi Bukan.....

Merasa Bahagia ....

Layaknya pengantin baru, masih ada saja kejadian yang bisa memicu keributan antara suami dan istri. Beruntung Hendra selalu bisa meredam suasana. Asty Ananta sudah lama berpacaran dengan Hendra. Hanya saja, asmara Asty tidak pernah tercium oleh media. Hal tersebut dikatakan oleh Kristina yang merupakan sahabat Asty.

sambungan Hal. 1

sambungan Hal. 1 "Hendra sudah lama pacaran sama Asty yang tahu hanya kami teman dekatnya. Jadi kami bisa menjaga mereka, sampai akhirnya kami senang sebagai sahabatnya melihat Asty bisa mewujudkan impiannya," ucap Kristina. "Menikah dengan pasangan pilihannya yang dia sayang, yang dia cinta. Insya Allah sam-

pai akhir hayat bisa membahagiakannya. Buat kami kita semua happy melihat teman bahagia. Hendra orang yang baik, pria yang pantas dan pas untuk Asty, mereka saling cinta dan saling sayang," terangnya lagi.Kristina sendiri mengatakan kalau Asty sudahlah dewasa dan cukup umur untuk membuat dirinya bahagia. (dtc)


CMYK

6

iklan

Jumat, 02 Desember 2016

Editor : Helmi Rizal

CMYK


CMYK

P A R L E M E N TA R I A

Jumat, 02 Desember 2016

::

Ruang ICU RSUD Ditambah

TANGGAPAN DEWAN

Infrastruktur Hinterland Pertanyaan Dewan Batam Yth. Bagaimana infrastruktur daerah hinterland? Apa yang harus dilakukan Pemerintah Kota Batam? Terima kasih. Tarmizi Warga Tembesi Jawaban Kita optimis di era pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Batam sekarang, pembangunan infrastruktur di hinterland telah mulai direalisasikan pada skala prioritas, seperti air bersih. Dan sekarang sudah dimanfaatkan masyarakat. Sekarang tinggal lampu penerangan jalan. Saya sebagai perwakilan dari warga pulau akan terus menyampaikan kepada Pemerintah terkait apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Diselaraskan dengan Peningkatan Pelayanan

BATAM (HK) — Anggota DPRD Kota Batam Komisi IV, Marlon Brando menyampaikan, penambahan enam ruang ICU oleh RSUD Embung Fatimah pada tahun anggaran 2017 diharapkan mampu meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam hal ini bagi para pasien. "Kita mendorong penambahan enam ruang ICU tersebut, karena selama ini ketika masyarakat mengeluh tidak bisa berobat memakai kartu BPJS di RSUD, dengan alasan ruang ICU penuh," ujarnya ketika diwawancarai di ruangan Komisi IV DPRD

Suardi Tahirek Komisi IV DPRD Batam

Marlon Brando

Lampu Jalan Dibiarkan Mati Pertanyaan Yth Dewan Batam. Kenapa lampu penerang jalan umum sering mati tanpa ada perbaikan sehingga terkesan dibiarkan. Terima kasih.

Kota Batam, Kamis (1/12). Dikatakannya, saat ini RSUD Embung Fatimah memiliki dua ruang ICU, jumlah tersebut dirasakan tidak mampu menampung pasien seluruh Kota Batam, sehingga jika ada beberapa pasien menggunakan kartu BPJS tidak bisa mengakomodir dengan baik. "Kita sebagai wakil dari rakyat, akan me-

ngawal anggaran Pemerintah apakah itu sesuai prioritas dan tepat sasaran, juga memiliki dampak positif kepada masyarakat Batam," tutur dia. Penganggaran enam ruang ICU itu, sampainya sudah berada pada tahap Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, dimana masih dalam bentuk Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) 2017 Kota Batam, sehingga perlu dilakukan pendalaman lagi sebelum disahkan. Namun, tambah Marlon

dirinya akan terus mendorong supaya enam ruang ICU di RSUD Embung Fatimah bisa direalisasikan pada tahun 2017, karena untuk sekarang itu merupakan prioritas demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. " Kita tahu selama ini banyak perbedaan antara pasien umum dengan BPJS, tetapi dengan adanya penambahan ini diharapkan mampu mensetarakan itu," kata dia. Disisi lain, jika penambahan tersebut tidak bisa

membuat pelayanan kepada pasien lebih baik lagi, maka setiap program RSUD kedepan akan dipotong anggarannya, karena bagaimanapun juga DPRD Kota Batam memiliki hak untuk melakukan pengawalan. Untuk anggaran sendiri, ungkap dia masih digodok dalam Banggar sehingga belum bisa dipastikan berapa angakanya, namun berdasarkan PPAS RSUD Embung Fatimah secara keseluruhan anggarannya Rp103.338.781.932. (cw56) bisa dikembangkan. "Kemampuan ini memiliki banyak aspek, disamping kemampuan intelektual juga harus sejalan dengan kemampuan emosional dan kreatifitas," tuturnya.

Pasalnya, tambah Uba, jika ingin melihat contoh kepada negara maju, setiap bakat siswa harus diberdayakan selama itu positif, misalnya pada bidang olahraga dan kesenian yang disenangi para siswa, tentu kedepannya jika dimaksimalkan bisa memberikan sumbangsih terhadap dirinya dan Negara. "Intinya disini, Daerah dan Kota mempunyai standarisasi berbeda terhadap pendidikan, sehingga tolak ukur tidak bisa disamakan, Kalaupun UN nanti dihapuskan diharapkan kepada Pemerintahan daerah juga harus melakukan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana secara merata," tukasnya. (cw56)

gat dibutuhkan, mengingat hasil reses tersebut merupakan seluk beluk dan keluhan di masyarakat. "Kan malu juga kita, tiga kali setahun reses, tidak terakomodir. Padahal, sesuai dengan uu otonomi daerah no 23 tahun 2014 disitu sudah jelas komposisi masing-masing. Sehingga perda yang kita harapkan 2017 betul-betul dapat menginspirasi dan mewakili semua keterwakilan anggota DPRD selaku wakil rakyat," tukasnya. Dandis Rajagukguk, anggota Komisi III lainnya menegaskan pembahasan KUAPPAS dilanjutkan setelah adanya perbaikan. "Masak sudah tahu salah dari awal masih tetap dibahas. Kita tunggu perbaikan dari mereka (SKPD) dulu. Baru kita lanjutkan pembahasan," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. (Cw 56)

Penghapusan UN Dinilai Tepat

BATAM (HK) — Adanya rencana moratorium Ujian Nasional (UN) terhadap seluruh sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA se-Indonesia, mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kota Batam. Kebijakan itu dinilai bisa menghilangkan sistem sentralisasi sekolah antara Ibukota dan Desa. "Saya sangat setuju kebijakan UN ini dihapuskan, ka-

rena selama ini dengan adanya sistem UN ini, telah membuat sistem sentralisasi. Dalam artian sekolah bagus hanya berada pada pulau Jawa saja, padahal harus diberikan kesempatan sama kepada daerah lainnya," ujar anggota DPRD Kota Batam Komisi IV, Uba Ingan Sigalingging,Rabu (30/11). Dijelaskan dia, Anggaran Pendapatan Belanja Nasional

(APBN) Indonesia lebih terfokus kepada pembangunan di Jabodetabek, sedangkan daerah hanya mendapatkan sedikit anggaran, sehingga ada ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur dalam hal ini untuk menunjang sarana dan prasarana pendidikan dan akses lebih mudah didapatkan. "Efeknya terhadap kualitas pendidikan sendiri, dimana ada sebuah komparasi intelek-

tualitas, sehingga tidak bisa dibuat standarisasi sama ketika menjadikan UN sebagai tolak ukur kelulusan siswa," terang Politisi Hanura ini. Menurut hemat dia, apabila Pemerintahan masih ingin memberlakukan kebijakan UN sebagai tolak ukur kelulusan tanpa diikuti dengan pembangunan, mulai dari segi fasilitas sarana dan prasarana maupun SDM pengajar secara merata, maka akan menutup kesempatan bagi siswa si Daerah untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengenyam pendidikan ditempat berkualitas. "Ketika mereka ingin mengembangkan, namun pada tingkat awal sudah tereleminisir akibat standarisasi dari sistem UN, tentu menutup peluang siswa berkembang," sebut Uba. Selain itu, lanjutnya dalam melihat potensi dan bakat seorang siswa didik, tidak hanya bisa dinilai dari aspek akademik saja, apalagi pada satu bidang pelajaran, karena masih banyak aspek lainnya dimana Pemerintahan harus memberikan tempat untuk

BATAM (HK) — Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perencanaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi salah satu dasar pembahasan APBD 2017, kembali ditolak dewan. Setelah sebelumnya, Komisi IV dan Komisi I, Rabu (30/11) Komisi III DPRD Batam mengembalikan enam KUAPPAS SKPD mitra kerjanya.

Ketua Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono menuturkan, pada prinsipnya Komisi III sudah membahas KUAPPAS sesuai arahan pimpinan DPRD. Mekanisme penyusunan dan pembahasan juga telah menyesuaikan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) No 31 Tahun 2016 tentang tata cara penyurunan KUA-PPAS. "IntinyaKUAPPAS

sudah dibahas. Kita kembalikan karena ada yang harus diperbaiki," kata Djoko, kemarin. Keenam KUA-PPAS yang dikembalikan yakni dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup, dinas perumahan, pemukiman dan pertamanan, dinas cipta karya dan tata ruang, dinas bina marga dan sumber daya air dan badan perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah. Ada beberapa alasan pengembalian KUA-PPAS ini, sambungnya, pertama rencana kegiatan anggaran (RKA) yang disampaikan SKPD mitra Komisi III tidak sama dengan rancangan KUA-PPAS sebelumnya. "Artinya apa? Ketika ada perubahan, di komisi-lah dirundingkan. Karena disana ada berita acaranya mengenai perubahan, penambahan, pengurangan dan sebagainya," tutur Djoko. Selain itu, lanjutnya, di Komisi III sendiri ada beberapa

dinas baru sesuai organisasi perangkat daerah (OPD). Ketika ditanya siapa yang bertanggungjawab dan bertandatangan disana. Tak satu pun dari dinas tersebut yang bisa memberikan surat penujukan dari walikota Batam terkait masing-masing rencana kegiatan anggarannya. "Karena sesuai permendagri ada berita acaranya. Ditandatangani ketua komisi dan kepala dinas yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui, dinas cipta karya dan tata ruang, dinas bina marga dan sumber daya air dan dinas perumahan dan pemukiman belum memiliki kepala dinasnya," sebut Djoko lagi. Selanjutnya, rancangan kegiatan yang diusulkan setiap SKPD tidak mengakomir atau memasukan usulan reses anggota DPRD. Sebagai mitra kerja di Komisi III yang berhubungan dengan infrastruktur, hal ini menurut Djoko san-

Untuk Menghilangkan Sentralisasi Sekolah

Herman Warga Sei Panas Jawaban Perbaikan dan pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (JPU) telah dianggarkan kepada Dinas PU. Terkait adanya beberapa lampu tidak menyala, lebih dikarenakan ada masalah dalam distribusi kabel. Tapi, kita terus menyampaikan agar segera dilakukan perbaikan.

Bustamin Hasibuan Komisi II DPRD Batam

Pembaca yang terhormat. Jika anda ingin menyampaikan aspirasi keluhan, dan masukan kepada Anggota DPRD Kota Batam, Kirimkan ke email: skpd.batamkota.go.id/setdprdbatam

::

CAKAP DEWAN

"Tujuan dari ranperda Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Batam adalah untuk memberikan kemudahan penanaman modal merupakan bentuk jaminan kepastian hukum bagi investor. Yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, dan ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat." Fauzan Ketua Pansus ranperda Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Batam

8

Uba Ingan S

Komisi III Kembalikan Enam KUA-PPAS Mitra Kerjanya

Djoko Mulyono CMYK

Editor: Ferry Herianto, Layout: Hestu Purwanto


CMYK

9

Jumat, 02 Desember 2016

Jumlah Ruli Terus Bertambah

Terdata 6.703 Unit, Kios Liar 493 Unit BATUAJI (HK) — Jumlah rumah liar (Ruli) di Kota Batam, khususnya di Kecamatan Batuaji terus bertambah. Pertambahan jumlah ini karena banyak warga terpaksa tinggal di ruli setelah tidak mampu membeli perumahan yang harganya kian melambung, sementara pekerjaan semakin susah.

Dedi Manurung Liputan Batam Data yang dihimpun dari pihak Kecamatan Batuaji, jumlah ruli di kecamatan tersebut sebanyak 6.703 unit, dengan dihuni 26.812 Kepala Keluarga (KK).

Jumlah tersebut digabungkan dari empat kelurahan, masing-masing Kelurahan Buliang sebanyak 1121 unit, Kelurahan Kibing sebanyak 2925 unit, Kelurahan Bukit Tempayan sebanyak 912 unit dan Kelurahan Tanjung Uncang sekitar 1655 unit.

Yang parahnya lagi, pertambahan rumah liar, juga diikuti oleh pertambahan kios liar di kawasan buffer zone. Berdasarkan data yang dihimpun dari pihak Kecamatan Batuaji berkisar sebanyak 493 unit kios liar. Diantaranya, di kelurahan Bukit Tempayan sebanyak 127 kios liar, dan di kelurahan Buliang sebanyak 223 unit, selanjutnya di kelurahan Kibing sekitar 21 unit serta di kelurahan Tanjung Uncang hanya berkisar 122 unit. Camat Batuaji, Rinaldy Pane yang dikonfirmasi atas persoalan tersebut

Tingkatkan Pengamanan Maritim Kepri

Polda Peringati HUT Polairud ke-66 NONGSA (HK) — Memperingati HUT ke-66 Polisi Air dan Udara, Polda Kepri gelar apel pasukan yang dipimpin langsung Kapol-

da Kepri, Brigjen Pol Sam Budigusdian di lapangan Mapolda, kamis (1/12) pagi. Peringatan HUT Po-

Jumlah Ruli ... Hal. 10

DEDI MANURUNG/HALUAN KEPRI

RULI BATUAJI — Ratusan bahkan ribuan Ruli berdiri di Bukit Rawa Indah, Kelurahan Kibing, Batuaji. Jika tidak segera dicarikan solusi, dipastikan jumlahnya terus bertambah dan akan menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah setempat.

Suplai Air Mengalir Dilakukan Bertahap

SUKAJADI (HK) — Suplai air ke pelanggan pascaadanya pekerjaan kebocoran pipa transmisi dari In-

stalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang dan beberapa pekerjaan teknis lainnya, yang dilakukan

pada Senin (28/11) lalu, sudah mengalir ke pelanggan. Meski demikian, tahap pemulihan suplai air ke pelanggan belum secara normal, hal ini dipengaruhi oleh lokasi pelanggan yang berbeda-beda. Enriqo Moreno, Manager Corporate Communication ATB mengatakan, pekerjaan perbaikan kebocoran pipa transmisi telah selesai dilakukan sesuai jadwal. Sebelumnya, selama pekerjaan, phase 1 dan 2 IPA Duriangkang harus berhenti berproduksi. "Pekerjaan perbaikan telah selesai dilakukan produksi sudah kembali normal, usai pekerjaan air

BATAM (HK) — Meskipun sudah ada larangan untuk tidak berjualan di atas Jembatan Barelang, namun masih banyak dijumpai pedagang yang

melakukan aktifitas jualbeli di salah satu ikon Kota Batam itu. Ketika ditanya, kebanyakan mereka mengatakan tidak tahu kalau berjualan

di sepanjang jembatan tersebut sudah tidak di bolehkan lagi. "Setahu saya yang dilarang itu jualan di bawah jembatan, kalau di atas ini saya

lairud ini akan diperkuat dengan meningkatkan pengamanan wilayah kemaritiman di kepulauan Riau lebih inten, terutama ter-

Tingkatkan ... Hal. 10

DOK/ATB

BEBERAPA pekerja sedang menyelesaikan perbaikan jaringan pipa ATB, beberapa waktu lalu.

belum bisa langsung mengalir ke lokasi-lokasi pelanggan, tahap pemulihan atau normalisasi akan membutuhkan waktu berbeda-beda," jelas Enriqo Moreno, Kamis (1/12). Enriqo menambahkan, meski ATB dapat menyelesaikan perbaikan kebocoran pipa, normalisasi suplai air kepada pelanggan memerlukan waktu sedikit lebih lama. Hal tersebut dikarenakan kecepatan normalisasi suplai air tidak sama seperti listrik. Saat pekerjaan selesai dilakukan, air tidak serta merta mengalir ke tempat pelanggan, namun akan

nggak tahu," ucap Ajo, salah satu pedagang yang ditemui di lokasi, Kamis (1/12). Sementara itu, Adi, salah satu pedagang di lokasi jembatan satu, secara terang-terangan mengatkan kalau jualan di atas jembatan, mengaku memilih berjualan dilokasi tersebut karena lebih ramai pembeli ketimbang di pinggir jembatan atau lokasi lainnya. "Mau gimana lagi, yang ramai cuma di jembatan ini. Kalau di bawah kan sudah banyak juga pedagang yang lain," ungkap Adi. Selain pedagang, pelanggaran lainnya juga terlihat dengan masih banyak pengendara yang memarkir kendaraannya di sepanjang jembatan. Padahal rambu larangan parkir berjejer dipasang di sepanjang jembatan. Mereka me-

Pedagang dan Parkir Liar Marak di Jembatan Barelang

Suplai Air ... Hal. 10

Pedagang dan ... Hal. 10

CMYK

Editor: Amir, Layouter: Mario


batam

Jumat, 02 Desember 2016

Tendangan Ditengkuk Mengakibatkan Syafrida Tewas

Polisi Gelar 13 Rekontruksi Pembunuhan Istri LUBUKBAJA (HK) — Untuk melengkapi hasil pemeriksaan dipihak Kejaksaan, terhadap kasus pembunuhan Syafrida, oleh suaminya sendiri, Syafrizal alias Rizal, alias Panjang, polisi menggelar reka ulang (rekonstruksi) sebanyak 13 adegan, agar

Tingkatkan .....

kait penyeludupan di mana Polairud Polda Kepri telah mempunyai 16 unit kapal bersama satu helikopter. Upacara memperingati HUT ke 66 Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara dihadiri Wakapolda, Irwasda, para pejabat Utama Polda Kepri, Para Kapolres/Ta jajaran Polda Kepri, para purnawirawan Pol airud serta segenap anggota Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara. Tema yang diusung kali ini "Dengan Semangat Revolusi Mental Polairud Siap Melaksanakan Program Prioritas Kapolri Guna Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia". Sesuai amanat Kapolri, Jenderal Tito Karnavian yang dibacarakan Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian, bahwa sejarah mencatat Sriwijaya dan Majapahit telah menjadikan sektor maritim sebagai basis kekuatan dalam menguasai dunia. "Tidak berlebihan Indonesia menjadi poros Maritim terkuat di dunia," kata Sam Budigusdian dalam amanatnya. Sehingga menurutnya, tidak berlebihan apabila saat ini, visi kelautan Indonesia diarahkan pada pembangunan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros Maritim Dunia, dengan

mengetahui titik akhir penyebab pasti tewasnya korban. Setelah merangkai 13 rekontruksi tersebut, akhirnya diketahui bahwa korban tewas pada adegan yang ke 8. Yaitu akibat sebuah tendangan keras ke arah tengkuk, serta punggung tegah

korban, dengan menggunakan sepatu safety, Kamis (01/12), siang, di Kampung Pisang, Kelurahan Tanjunguma, Batam. Kapolsek Lubukbaja, AKP I Putu Bayu Pati mengatakan, pelaku menganiaya istrinya itu karena kesal. Lantaran anak mereka menanyakan dimana belajar, dan dimana meja bela-

sambungan Hal. 9 penguatan pada sektor udara. Dan Kebijakan negara dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros Maritim Dunia, telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014– 2019. Kebijakan tersebut menjadi sebuah tantangan tugas Polri. Karena sebagai bagian dari pemerintahan, imbuhnya, maka menjadi kewajiban bagi Polri untuk mendukung dan menjabarkan visi kelautan tersebut, melalui terpeliharanya aspek keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat di wilayah perairan serta wilayah udara Indonesia. Sam menjelaskan, Selama tahun 2016 telah dilakukan penegakan hukum terhadap 359 kasus illegal fishing dan 77 kasus penyelundupan, serta melakukan penenggelaman kapal ikan asing sebanyak 21 kapal. Sementara itu, Kabaharkam Mabes Polri, Komjen Pol Putut Eko Bayuseno dalam sambutannya mengingatkan agar pelaksanaan tugas kedepan Polair dan Poludara dapat memberikan Kontribusi Positif bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu Polairud dituntut untuk dapat mengevalu-

asi dan selanjutnya merencanakan langkah–langkah strategis dan inovatif kedepan. Dalam kesempatan itu, Dia juga menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas pelaksanaan tugas Kepolisian Perairan dan Udara selama ini yang telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga telah memberi Kontribusi rasa aman khususnya kepada masyarakat di Perairan. Pada acara Syukuran HUT Polairud yang ke–66 ini, Kepolisian perairan telah mendapat tambahan 6 unit kapal tipe C1 Rigid Inflatable Boat (RIB), yang akan diserahkan untuk di Operasionalkan di Polda–polda, antara lain Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat dan beberapa Polda lainnya. Jenis kapal tipe C1 Rigid Inflatable Boat (RIB) ini adalah alat utama tugas operasional Kepolisian Perairan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Dalam buku tersebut tergambar tentang sejarah Kepolisian Perairan dan Udara dari sejak lahirnya hingga saat ini dalam mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan disusun dan diterbitkannya buku tersebut akan mendorong semangat dan motivasi personel Polairud dalam melaksanakan tugasnya.(par)

jar. Tapi tidak disangka, Syafrizal itu tega berbuat kasar terhadap istrinya sendiri, sehingga berujung pada kematian. "Awalnya, ketika pelaku sedang makan di meja makan, anak mereka bertanya dimana meja belajar. Namun, korban tidak begitu menanggapinya. Kemudian, tiba-tiba saja si pelaku melempar piring kearah istrinya karena marah, karena merasa permintaan si anak tidak ditanggapi sang istri," ucap I Putu, Kata I Putu, ternyata pembunuhan itu hanya gara-gara meja belajar, sehingga si pelaku tega berbuat kasar terhadap istrinya tersebut, hingga berujung

PARIADI/HALUAN KEPRI

Jumlah Ruli .....

mengakui penambahan ruli di wilayah kerjanya cukup signifikan. Tidak dipungkiri sebagian warganya terpaksa tinggal di ruli, meski kondisinya tidak layak. "Pertambahannya cukup signifikan, ini yang menjadi persoalan serius bagi kita di Batuaji," ungkapnya, Kamis (1/12). Atas kondisi tersebut, lanjutnya, pihaknya sudah mengambil sikap dan solusi dengan menghimbau warga yang tinggal di Ruli untuk pindah ke rumah susun (Rusun). Karena pemerintah kota Batam (Pemko) akan gencar untuk pembangunan rusun. Disamping itu juga, kata Camat Batuaji, masyarakat yang tinggal di ruli tak selayaknya lagi, karena saat ini ada disiapkan rumah susun yang nilai kontraknya terjangkau. "Kalau solusi dari pihak Kecamatan sendiri, sudah menghimbau supaya pindah ke rumah susun (Rusun) yang sudah

Suplai Air .....

mengalir secara bertahap dari tempat terdekat dan terendah ke tempat terjauh. Terutama bagi pelanggan yang jauh dari IPA Duriangkang akan membutuhkan waktu lebih lama mendapatkan air. "Masa pemulihan sesuai dengan area pelanggan, wilayah terdekat sumber air akan lebih cepat mendapat suplai, sebaliknya wilayah terujung dan berada di ketinggian akan membutuhkan waktu lebih lama menerima suplai," jelasnya Dalam tahap normalisasi usai pekerjaan saat air mulai mengalir ke pelanggan tidak semuanya mengalir jernih, air terkadang keruh berwarna ke-

sambungan Hal. 9 disediakan pihak pemerintah kota Batam, karena tak selayaknya lagi tinggal di ruli tersebut," ujarnya Rinaldy. Namun, kata Rinaldy kembali, untuk kios liar yang berada di buffer zone, sudah memberikan surat peringatan, baik itu SP 1 hingga SP3. Kemudian, setelah itu bukan kinerja kita lagi, melainkan kinerja tim terpadu kota Batam. Namun, tak tahu kapan waktu penertiban untuk kios liar tersebut. "Kita hanya menyurati pengelola kios liar serta memberikan surat peringatan (SP) baik itu SP1 sampai SP3. Setelah itu, sudah kinerja tim terpadu kota Batam untuk menertibkan, akan tetapi, saya tak tahu kapan waktu penertiban kios-kios liar ini," tegasnya. Rejon, salah satu warga yang tinggal dirumah liar Rawa Bukit Indah, kelurahan Kibing, Batuaji mengatakan, kalau keluarganya dengan secara terpaksa tinggal di ruli karena keadaan

ekonominya. Pria punya anak satu ini mengakui, tak sanggup membeli perumahan, karena harganya sangat mahal. "Terpaksalah tinggal di ruli ini (Rawa Bukit Indah_red) karena keadaan ekonomi, lagian tak sanggup beli perumahan jaman sekarang ini. Sudah serba mahal," katanya. Ketika disarankan tinggal di rumah susun (Rusun), pria berasal dari Medan itu menanggapinya, sama halnya dengan beli perumahan, kalau pun itu tergolong murah. Akan tetapi malah menambah beban lagi. "Kalau disuruh tinggal di rusun, sama halnya dengan beli rumah, meskipun itu harganya relatif murah. Tapi, saat ini perekonomian di Batam sudah sangat susah sekali. Sebenarnya kami juga pengen tinggal di perumahan, namun terkendala biaya. Makan saja sudah sangat syukur," paparnya menceritakan perekonomian Batam. ***

dan tidak bisa bernapas. "Dengan selesainya adegan rekonstruksi ini, kasus Syafrizal dinyatakan telah P21. Selanjutnya pihak Kejaksaan Negeri Batam akan mengajukan ke sidang pengadilan," pungkas I Putu. Pantauan di lapangan, si pelaku tampak memperagakan semua adegan. Mulai dari adegan duduk bersama anak dan istri di ruang tamu, hingga pelaku minta disiapkan makan. Kemudian, dilanjutkan dengan adegan si pelaku melakukan penganiayaan, hingga dia pergi meninggalkan rumah, menuju pangkalan ojek di wilayah Nagoya. (vnr)

SYAFRIZAL memperagakan adegan menendang Syafrida kebagian dada dengan menggunakan sepatu safety, hingga korban tewas, Kamis (01/ 12), siang.

Ditinggal Kerja Rumah Dibobol Maling IST

Kerugian Rp 20 Juta

SAGULUNG (HK) — Masyarakat Sagulung diingatkan untuk ekstra hati-hati, terlebih saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Pasalnya, aksi pembobolan rumah kosong kembali terjadi di wilayah Sagulung. Kali ini menimpa Daisy (47), warga Kavling Sumber Mulia Blok C7 nomor 85 Sagulung, dibobol kawanan maling, pada Kamis (1/12) pagi saat rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal kerja. Akibat kejadian itu, uang tunai sebesar Rp20 juta lesap digarong kawanan maling. Dugaan sementara pelaku berjumlah lebih dari satu orang. Informasi yang didapat dila-

Pedagang dan .....

KAPOLDA Kepri, Brigjen Pol Sam Budigusdian memimpin upacara peringatan Polairud ke-66 di lapangan Mapolda Kepri, kamis (1/12).

pada kematian Syafrida. "Kematian Syafrida terdapat pada adegan ke 8, dari 13 adegan yang digelar. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk melengkapi berkas perkara dan penunjang pembuktian dihadapan jaksa, guna pencocokan keterangan, dan pengakuan tersangka atas perbuatan yang dilakukannya," papar Kapolsek Lubukbaja ini. Diterangkan Kapolsek, pada adegan ke 8 tersebut lah, Safrizal beberapa kali melakukan penendangan terhadap si korban dengan sekuat tenaga, kebagian belakang kepala Syafrida, sehingga korban terkapar

markir kendaraanya dengan alasan capek kalau harus jalan kaki dari tempat parkir di ujung jembatan. "Kalau markir di bawah harus jalan kaki, kalau jalan kaki lumayan juga capeknya. Mending parkir disini aja langsung biar gak capek jalannya," kata salah satu pengendara yang dijumpai Haluan Kepri di lokasi. Saat ditanyai kenapa masih parkir padahal sudah ada rambu larangannya mereka menjawab kalau petugas tidak ada. "Kan petugasnya gak ada, ngapain juga harus jauh-jauh parkirnya," kata pengendara tersebut. (cw58)

pangan, aksi terjadi saat pemilik rumah sedang bekerja. Adanya pembobolan tersebut diketahui saat korban (Daisy, red) pulang kerja, dia kaget melihat pintu dapurnya sudah terbuka menganga. Merasa penasaran, ia pun kembali melihat isi kamarnya sudah berantakan di lantai, begitu juga lembari yang menjadi tempat penyimpanan barangbarang berharga sudah berantakan. Akibatnya, uang tunai sebesar Rp20 juta sudah raib dari tempat penyimpanan. "Saya kerja masuk malam, dan saat itu rumah sedang dalam keadaan kosong. Pas pulang pagi harinya, saya lihat pintu dapur sudah rusak dan terbuka. Kemudian, saya lihat isi kamar dan lemari terlihat

sudah berantakan. Uang saya pun sebanyak Rp20 juta tak ada lagi di tempatnya," ujarnya sesaat setelah memberikan laporan di Mapolsek Sagulung. Dia juga menjelaskan, jika di komplek tinggalnya sudah sering disantroni kawanan pelaku. Bahkan, warga sekitar sudah sangat resah dengan ulah kawanan penjahat itu. "Sudah seringlah terjadi kemalingan di komplek ini. Tak itu saja, warga setempat sangat resah dengan ulah kawanan penjahat itu," katanya lagi. Tak lama kemudian, petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Kasus pencurian itu masih dalam penyelidikan dan pengembangan anggota Polsek Sagulung. (ded)

sambungan Hal. 9

NET

SEJUMLAH pedagang terlihat mangkal di atas jembatan 1 Barelang, baru-baru ini. Meski sudah ada larangan, namun kerap tidak diindahkan.

sambungan Hal. 9 coklatan. Namun air keruh tersebut hanya bersifat sementara. Setelah dialirkan beberapa saat, air akan kembali jernih dan tidak lagi keruh. “Hal tersebut dikarenakan adanya turbulensi akibat perbedaan tekanan. Pipa yang kosong cukup lama, saat mendapat aliran air dengan tekanan tinggi menyebabkan sisa-sisa kotoran dalam pipa terbawa ke pelanggan," ujarnya. Adapun dari pekerjaan tersebut mengakibatkan pelanggan mendapat gangguan suplai air, ATB memohon maaf atas ketidaknyamanan pelanggan karena kualitas air ATB yang keruh akibat perbaikan kebocoran. Namun, hal

tersebut hanya bersifat sementara. “ATB sudah mengolah air sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO dan Permenkes. Air hasil olahan ATB di Instalasi Pengolahan Air (IPA) bahkan sudah siap minum, namun dalam proses distribusi terkadang air tersebut menurun kualitasnya sampai ke pelanggan, salah satunya dipengaruhi oleh kebocoran pipa,” ujar Enriqo. Bila ada pelanggan yang kesulitan air akibat pekerjaan kebocoran pipa dapat menghubungi call centre ATB di nomor 0778-467111 untuk permintaan bantuan suplai air gratis. (r/and) Editor: Amir Layouter: Mario


CMYK

11

karimun

Jumat, 02 Desember 2016

60 Rumah Terendam Banjir

KARIMUN (HK) — Hujan deras yang melanda Karimun sejak Rabu (30/11) malam hingga Kamis (1/12) menyebabkan bencana banjir. Puluhan rumah di Gang Awang Noor, Baran 3, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral terendam air setinggi paha orang dewasa. Air bahkan masuk ke dalam rumah warga.

Ilham Liputan Karimun Bencana banjir menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Warga memilih tak bekerja ataupun bepergian meninggal rumah, mereka hanya disibukkan dengan mengangkat perabotan rumah tangga ke tempat yang lebih tinggi. Sementara, sebagian anakanak nampak bermain di luar ruman menikmati luapan air tersebut. "Sejak tadi malam sampai pagi ini hujan tak kunjung berhenti. Kalau sudah begini, maka siap-siap rumah kami terendam air. Lihat saja, air bahkan setinggi paha kami. Dari tadi kami hanya sibuk mengangkat

perabotan rumah. Takutnya, nanti barang-barang di rumah ini rusak," ungkap Atan, warga setempat. Atan menyebut, setiap hujan turun dengan deras sepanjang hari, maka kawasan pemukiman padat penduduk tersebut selalu menjadi langganan banjir. Kondisi itu sudah berlangsung sejak dahulu sekali. Warga merasa khawatir banjir akan menyebabkan kerusakan dan juga penyakit bagi anak-anak. "Jika hujan sudah turun, maka kami takkan bisa tidur sampai pagi, karena kami takut air akan masuk ke dalam rumah.

Maling Rumah Kosong Dibekuk

KARIMUN (HK)—Aparat Polres Karimun menangkap lima pencuri spesialis rumah kosong, Selasa (29/ 11). Pelaku diamankan setelah polisi mendapatkan informasi mengenai transaksi jual beli barang- barang diduga hasil curian. Terungkapnya aksi itu, setelah polisi melakukan penyamaran dengan purapura sebagai pembeli barang curian. “Anggota kami mendapat informasi adanya pencurian barang-barang elektronik. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas kami melakukan pemesanan terhadap satu buah laptop dan televisi kepada para pelaku. Kemudian saat melakukan transaksi, kami berhasil mengamankan dua orang berinisial As dan Ra berikut barang bukti,” ungkap Kapolres Karimun saat ekspos, Kamis (1/12). Kata Armaini, setelah penyidik melakukan pengembangan terhadap kedua pelaku yang ditangkap. Berdasarkan pengakuannya, mereka mendapatkan barang tersebut dari temannya, inisial Rs. Setelah diketahui sumber barang tersebut, polisi yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Karimun melakukan penggrebekan terhadap sebuah rumah milik Rs di sebuah kos-kosan kawasan puakang laut, Sei akam timur. Dalam penggrebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan tiga pelaku lainnya, yakni Rs, Rh dan

Mz serta barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan pelaku, seperti Handphone, televisi, laptop, dompet dan tas wanita. Semua pelaku langsung digiring ke Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dijelaskan, para pelaku dalam menjalankan aksinya selalu memilih waktu siang hari. Modus mereka adalah dengan cara berkeliling ke pemukiman rumah warga, tujuannya dengan kedok mencari anjing liar untuk dijual. Padahal tujuannya adalah untuk mengawasi rumah- rumah yang sedang dalam keadaan kosong. “Apabila rumah tersebut kosong, atau pintu rumahnya sedang dalam keadaan terbuka. Pelaku langsung menjalankan aksinya dengan mengambil barang- barang berharga. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tidak secara berkelompok, melainkan berpasangan. Dimana satu orang melakukan aksi, sedangkan satu lagi mengawasi situasi,” jelasnya. Dari pengakuan kelima pelaku, ada lima TKP yang menjadi sasaran pencurian mereka. Semuanya terjadi pada November 2016. TKP pertama di belakang Orari Seilakam Timur, Korbannya atas nama Maryati, lokasi kedua di Bukit Tembak dengan korbannya Mardias. Lokasi selanjutnya di Kawasan Baran I dengan korban Anting dan Jalan Tengku Ahmad Atan, Sei Pasir, Meral. (ham)

KAPOLRES Karimun AKBP Armaini menggelar ekspose pencurian spesialis rumah kosong, Kamis (1/12).

Karena, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya memang seperti itu. Kami harus berjaga terus dalam rumah sambi membuang air ke luar menggunakan ember," jelas Atan. Kata dia, kekhawatiran lainnya adalah, pascabanjir akan banyak anakanak yang terserang flu, demam hingga diare. Untuk itulah, Atan meminta kepada Pemkab Karimun agar benar-benar memikirkan bencana rutin ini. Mungkin saja penyebabnya, karena sistem drainase di kawasan ini yang belum tertata dengan baik. "Kami meminta kepada pemerintah agar membangun gorong-gorong yang cukup agar mampu menampung kapasitas air ketika curah hujan turun dengan lebat. Kami melihat, gorong-gorong yang cukup besar di daerah ini hanya ada satu. Mungkin, ke depan perlu dibangun gorong-gorong yang baru," tuturnya. Lurah Baran Barat, Raja Novi saat turun ke lokasi banjir bersama dengan Camat Meral Eko Purwandoko, Dinas Sosial dan

KARIMUN (HK)-Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Karimun, Rabu (30/11) hingga Kamis (1/12) bukan hanya menyebabkan banjir, namun juga tanah longsor di Jalan Teuku Umar tak jauh dari pusat Kota Tanjungbalai. Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, akses jalan dari arah Meral ke Kota Tanjungbalai terputus. Informasi di lapangan, tanah longsor yang ikut membawa sejumlah pohon berukuran besar dan kecil itu terjadi Rabu sekitar pukul 03.00 WIB. Bencana ini menimbulkan bunyi bergemuruh dan mengejutkan warga yang tinggal di sekitar kawasan itu. “Tanah longsor ini terjadi sekitar jam tiga pagi tadi. Bunyinya cukup keras. Meski tadi malam hujan turun dengan lebat, namun bunyi yang bergemuruh dari tanah ini terdengar begitu kuat. Awalnya, saya berfikir itu suara apa, begitu saya lihat keluar,

ILHAM/HALUAN KEPRI

TERENDAM BANJIR — Warga Gang Awang Noor berdiri di depan rumahnya. Hujan lebat menyebabkan banjir di kawasan itu, Kamis (1/12).

Dinas PU Karimun menyebutkan, setidaknya terdapat 60 rumah atau kepala keluarga (KK) yang rumahnya terendam banjir. Semua rumah warga tersebut berada di Kelurahan Baran Barat.

"Saya bersama Pak Camat, Dinas Sosial dan Dinas PU sudah turun ke lokasi banjir. Di Kelurahan Baran Barat saja terhitung 60 rumah yang terendam banjir. Air bahkan mencapai lutut orang dew-

ternyata tanah sudah menutupi jalan,” ungkap Ajak, warga Karimun, kemarin. Tumpukan tanah akibat longsor yang menimbun badan jalan utama di Karimun itu menjadi perhatian warga. Apalagi, warga yang hendak menuju arah Balai terjebak di depan tumpukan tanah dan pepohonan yang tumbang. Warga terpaksa memilih memutar arah ke Jalan Trikora. Bupati Karimun Aunur Rafiq bahkan dua kali mengunjungi lokasi tanah longsor tersebut. Rafiq meminta kepada warga yang tinggal di kawasan itu agar senantiasa berhati-hati jikalau datang longsor susulan. Menurutnya, kawasan itu sangat rawan dengan longsor. Bahkan, kejadian serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu. “Saya meminta kepada warga Karimun agar berhati-hati kalau hendak keluar rumah. Saat ini cuaca memang sangat tidak bagus, hujan lebat ditambah dengan angin kencang me-

mang rawan bencana. Bencana bisa saja datang kapan dan di mana saja. Waspada itu sangat penting demi keselamatan kita semua,” ungkap Rafiq. Ia memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Karimun untuk segera membenahi tanah longsor itu secepatnya. Dia ingin kondisi jalan secepatnya segera dipulihkan agar lalulintas jalan kembali normal seperti sedia kala. Rafiq juga meminta agar pohon-pohon yang ada disana dipangkas agar tidak menjadi beban. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Zulfan mengatakan, untuk sementara pihaknya akan membangun tiang pancang dari kayu sebagai penahan longsor susulan yang terjadi. Selain itu, sebagaimana perintah dari Bupati Karimun, pihaknya juga akan memangkas dahan-dahan kayu di tebing tersebut. “Untuk sementara, kami akan memasang kayu pen-

Longsor Tutup Jalan Balai

ILHAM/HALUAN KEPRI

yangga untuk menahan longsor susulan. Kami juga akan memangkas dahan-dahan kayu ini agar beban tanah ini bisa berkurang. Dalam satu hari ini, kami akan fokus dulu memasang kayu sebagai penyangga sementara, untuk permanennya kami tunggu instruksi dari pimpinan nantinya,” jelas Zulfan.

IST

CMYK

Menurut dia, untuk merehabilitasi lokasi longsor di Jalan Teuku Umar tersebut, pihaknya menggunakan anggaran penanggulangan bencana yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Namun, untuk pembangunan batu miring secara permanen akan dibutuhkan anggaran lebih besar lagi. (ham)

Berlayar dari Tanjungbatu-Pelalawan

KORBAN penumpang SB Gertiga Express yang tenggelam dievakuasi. boat tersebut. Karena kedatangan gelombang bono, Sayuti selaku nakhoda kapal mencoba mengikuti arah arus gelombang. Diduga, karena keputusan yang kurang tepat, nakhoda mempercepat laju speed boat dengan tujuan menerobos gelombang bono tersebut. Karena gelombang yang cukup deras dan sangat tinggi, speed

tah untuk mengatasi persoalan banjir yang sudah menimpa mereka sejak dahulu. Warga menginginkan agar dilakukannya normalisasi parit agar banjir tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.***

BUPATI Karimun Aunur Rafiq meninjau lokasi longsor di Jalan Teuku Umar, Kamis (1/12).

Gertiga Express Tenggelam

Dua Tewas, Dua Hilang, 17 Selamat KARIMUN (HK) — Speed Boat (SB) Gertiga Express yang berlayar dari Tanjungbatu, Kabupaten Karimun, Rabu (30/11) menuju Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tenggelam. Dua penumpang meninggal dunia, dua penumpang lainnya hilang dan 17 orang dinyatakan selamat. Kapal tersebut tenggelam di perairan Kampar karena dihantam gelombang bono. Informasi dari Lanal Tanjungbalai Karimun, SB Gertiga Express yang dinakhodai H Sayuti berangkat dari Pelabuhan Tanjungbatu-Kundur menuju Pangkalan Kerinci-Kabupaten Pelalawan. Sekitar pukul 11.30 WIB, boat tersebut melintasi perairan Sungai Kampar antara Sungai Turip dengan Tanjungbaubau. Pada saat bersamaan, datanglah gelombang bono muncul mendekati speed

asa. Saat kami turun tersebut, kami sempat berdialog dengan warga disana," ungkap Novi. Kata Novi, saat dialog itu, warga mencerikan kondisi yang mereka alami dan meminta kepada pemerin-

boat oleng hingga akhirnya terbalik. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung melaporkan ke Polsek Teluk Meranti dan Pos TNI AL guna melakukan pertolongan. Tim penyelamat mengevakuasi semua korban. Tim berhasil mengevakuasi 22 penumpang termasuk nakhoda, 2 meninggal dunia dan 2 penumpang lainnya

masih dalam pencarian. Dua penumpang yang dinyatakan meninggal dunia atas nama Muhammad Syairozi (32), warga Tunas Karya, Kecamatan Mandailing Natal, Sumatera Utara dan Julianto (31), warga Sukajadi RT/RW 02/ 01 Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Sementara, penumpang yang hilang Nur (34)

warga Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti dan Abdul Fayat (11) dari Teluk Meranti. Sementara, identitas 17 penumpang yang berhasil selamat berdasarkan manifest speed boat tersebut adalah Sudirman, Toni Horman, Evi, Azmi, Haryono, Bernard Nainggolan, Usman, Karman, Jamri, Mangip Sinaga, Sarifin, I Hasanah, Muhammad Fauzan, Rahman, Pendi, Safaruddin dan Rupika Sulastri. Nakhoda speed boat Gertiga Express merupakan warga Tanjungbatu, Kecamatan Kundur, Karimun. Begitu juga dua orang anak buah kapal (ABK) atas nama Rifai (41) dan Dalek (31) juga berasal dari Tanjungbatu, Kundur. Kapal tersebut mengangkut sekitar 23 penumpang, sebanyak 16 memakai tiket dan 7 orang tanpa tiket. (ham)

Editor: Syahdan, Layout: Novrizal


Ikon NKRI Harus Ada di Natuna

12

Natuna

Jumat, 02 Desember 2016

NATUNA (HK) — Wakil Sekjen DPP Golkar, Sudirman Almon mengatakan, sebagai Kabupaten yang berada di perbatasan, Natuna harus memiliki ikon yang menjadi lambang NKRI.

Fathurrahman Liputan Natuna Ikon tersebut berupa pembangunan patung burung garuda setinggi 100 meter di ujung pulau Natuna persisnya di pulau Panjang, desa Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara. Selain sebagai ikon sambung Sudirman, keberadaan patung tersebut akan menjadi daya tarik negara luar datang ke Natuna untuk berwisata bahkan berinvestasi. "Pasti bagus dan menjadi daya tarik wisatawan datang ke Natuna. Sebab tidak hanya di negara maju saja yang punya patung raksasa, tetapi di indonesia juga punya patung lambang negara yang dibangun di pulau perbatasan," ucap

Sudirman, kemarin. Selain itu lanjut Sudirman, Natuna yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sangat baik apabila dibangun patung garuda raksasa. Sudirman berharap, rencana pembangunan patung garuda raksasa bisa terealisasi tahun depan. Oleh karena itu, sepulangnya dari Natuna, dirinya akan langsung menyampaikan perihal itu kepada ketua DPP agar bisa ditembuskan ke Presiden Joko Widodo. "Kita akan mencoba membicarakan kepada pengurus partai Golkar supaya pembangunan patung itu bisa terealisasi, kan bagus juga Natuna ada ikon yang melambangkan Bineka Tunggal Ika," tandasnya.***

Ratusan Pemuda Kampanye Anti AIDS

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

ANTI HIV/AIDS — Ratusan pemuda dan pelajar kampanye anti HIV/AIDS di lampu merah Ranai. Kegiatan ini dilakukan berkenaan dengan hari AIDS sedunia.

FATURRAHMAN/HALUAN KEPRI

WASEKJEN DPP Golkar, Sudirman Almon menegaskan Golkar akan mendorong pemerintah untuk membangun ikon NKRI di Natuna.

NATUNA (HK) — Ratusan pemuda dan pelajar yang berasal dari berbagai organisasi ramai-ramai turun ke jalan melakukan kampanye anti AIDS di perempatan lampu merah, Ranai, Kamis (1/12) . Kegiatan ini dimotori oleh KPA Kabupaten Natuna. Sekretaris KPA Natuna, Radian Patril Tedi selaku koordinator kampanye mengatakan, kegiatan ini dilakukan berkenaan dengan hari AIDS se dunia

guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai HIV/AIDS “Kegiatan ini rutin kita lakukan setiap tahun. Kita ingin menyambut hari AIDS se dunia. Kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat,” kata Tedi. Selain memberikan pemahaman, mereka juga menyampaikan ajakan untuk menghindari prilaku yang berdampak HIV/AID kepada masyara-

kat. Mereka menyampaikan ajakan itu dengan berbagai cara seperti ajakan melalui pumplet, spanduk bahkan secara lisan dan lain sebagainya. “Kita juga mengajak masyarakat. Ajakan kita sampaikan secara lisan dan tulisan. Kita sampaikan kepada pengendara kalau HIV/AIDS itu membahayakan kehidupan,” terangnya. Kegiatan ini diikuti oleh pemuda dan pelajar

yang tergabung dengan berbagai organisasi. Mereka secara sukarela ikut turun ke jalan melakukan kampanye. “Peserta sekitar 200 orang, mereka berasal dari berbagai element, ada dari Guru Mengajar, SM-2T, mahasiswa dan pelajar SLTA dan SLTP. Sejumlah organisasi pemuda juga gabung dengan kita hari ini,” ungkap Tedi. Ia menegaskan, pemerintah dan pemudah memi-

liki tekad kuat untuk memerangi HIV /AIDS di Natuna agar Natuna aman dari ancaman virus dan penyakit itu. “Kami tak sudi virus itu mengotori bumi dan masyarakat Natuna. Kami harus berani berbuat untuk mencegah terjadinya dan penularannya. Kami siap memerangi virus yang sangat mematikan dan memalukan serta berusah marwah itu,” tegasnya mengakhiri. (fat)

Editor: Edy Supriatna, Layout: Parlin


13

Lingga_anambas

Jumat, 02 Desember 2016

Dua Kampung Diterjang Banjir

NOFRIADI PUTRA/HALUAN KEPRI

BERMAIN AIR — Banjir melanda pemukiman warga di sepanjang alur Sei Tande. Terlihat anak-anak bermain air di depan rumahnya ketika banjir.

LINGGA (HK) — Akibat hujan deras berlangsung sejak dini hari hingga siang hari mengakibatkan Kampung Tande Hilir dan Kampung Seranggung diterjang banjir. Ditengarai banjir akibat meluapnya Sei Tande dan buruknya pengaliran (drainese) air sungai tersebut. Pantauan di lapangan, setiap kali hujan deras ber-

langsung lama di Daik Lingga, selalu mengakibatkan banjir di sekitar hilir Sei Tande. Bahkan merendam pemukiman warga di sepanjang Sei Tande. Mulai dari sebagian hilir Kampung Tande Hulu, hingga ke Kampung Tande Hilir, sejumlah halaman rumah warga digenangi banjir yang diperkirakan mencapai permukaan jalan

aspal. Lebih parah lagi di Kampung Tande Hilir, SDN 23 Kelurahan Daik juga digenangi banjir. Salah seorang warga Tande Hilir, War mengatakan, akibat hujan deras semalaman, mengakibatkan Sei Tande Meluap. "Halaman rumah kami juga digenangi banjir. Semua terjadi begitu tiba-tiba," kata War kepada Halu-

an Kepri, Kamis (1/12). Dituturkan, akibat hujan deras, halaman rumahnya digenangi banjir setinggi lutut laki-laki dewasa. Sehingga sejumlah kendaraan miliknya nyaris tergenang air juga. "Kami tidak menyangka juga. Banjir bakal melanda pelataran rumah. Tapi setiap kali hari hujan deras, selalu ada ban-

jir," imbuhnya. Sampai berita ini ditulis, tidak ada korban jiwa akibat banjir tersebut. Namun ditengarai, buruknya aliran drainase di sekitar alur Sei Tande sebagai salah satu seringnya banjir melanda Kampung Tande Kelurahan Daik tersebut. Bukan itu saja, kekhawatiran warga kalau air Sei Tande meluap adalah munculnya buaya. Meski sejauh ini belum pernah terjadi.(put)

bo Lama Kecamatan Singkep, Rabu (30/11) seraya mengeluhkan lambannya toko penyedia bahan material mensuplai bahan bangunan ke rumahnya. "Kami menerima bantuan ini untuk supaya bisa hidup layak tinggal di rumah. Dari yang tak layak menjadi layak, bukan untuk disusahkah," katanya kepada Haluan Kepri. Sementara pihak penyedia bahan material pembangunan rumah menjanjikan akan memasok baahan bangunan yang dimaksud dalam waktu dekat. "Namun nyatanya sampai saat ini material bangunan yang kami butuhkan tak juga kunjung datang. Sampai kapan kami harus tinggal di dapur yang sempit ini, sementara toko penyuplai terus memberikan janji yang tidak pasti," keluhnya lagi. Lambannya upaya pe-

nyuplai bahan material bangunan tersebut juga telah disampaikan kepada fasilitator. "Katanya agar bersabar. Dan anehnya lagi fasilitator mengatakan semen ada. Selain itu kami diharuskan membayar biaya angkutnya. Sebab semen berbeda merek. Untuk ongkos angkut kami bayar lagi Rp2000 per sak dikalikan jumlah kebutuhan. Kami terpaksa menolaknya, sementara di toko penyedia bahan juga kosong," keluhnya. Tragisnya lagi, ada penerima bantuan BSPS, bernama Solihin, warga RT01 RW01 Bukit Abun, Kelurahan Dabo Lama terpaksa harus mengontrak rumah lagi akibat rumahnya sudah dibongkar duluan. Sementara rumah bantuan BSPSnya sampai saat ini tak kunjung dibangun. Rusli, pihak penyedia ba-

rang toko material di Dabo sebagai penanggung jawab mensuplai barang kepada penerima bantuan perumahan swadaya ketika dikonfirmasi mengakui stok bahan sedang kosong saat ini. "Kendalanya stok semen di pabrik dan agen lagi kosong. Kami berharap semen cepat sampai mudah-mudahan bisa diselesaikan," kata Rusli, Kamis (1/12). Terkait dengan batas waktu pengerjaan sampai dengan Desember tahun ini dan juga adanya keluhan soal harga material yang lebih mahal di tempatnya, hal ini dikatakan Rusli sudah sesuai kesepakatan bersama antara penerima bantuan dan penyedia barang. "Kalau soal harga sesuai kesepakatan bersama. Begitu juga dengan batas waktu pengerjaan, mudahmudahan bisa selesailah nanti," harapnya.***

Proyek Rumah BSPS Belum Capai Target

Memasuki Pencairan Tahap II LINGGA (HK) — Kendati telah memasuki pencairan dana pada tahap II, volume capaian pengerjaan proyek rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Lingga di Kecamatan Singkep, ternyata belum mencapai 30 persen. Semestinya pelaksanaan pekerjaan sudah harus 70 persen.

Jefriadi Liputan Lingga Tidak tercapainya target ini diakibatkan terlalu lamanya warga menerima bahan baku material bangunan dari toko penyedia bahan. Bahkan sampai detik ini, masih ada penerima bantuan yang belum menerima sedikitpun matrial untuk pembangunan rumah bantuan. Lambatnya suplai bah-

an material itu membuat banyak penerima bantuan perumahan mengeluh. "Kami sudah merobohkan rumah induk bangunan yang tidak layak ini. Akan tetapi belum bisa membangunnya kembali, sehingga kami sekarang tinggal di dapur," ungkap Usman Amha, salah seorang penerima bantuan yang tinggal di daerah RT03 RW05, Bukit Abun Kelurahan Da-

64 Club Ikut Tarkam Musai II

LINGGA (HK) — 64 club sepak bola yang ada di Lingga mengikuti turnamen sepakbola antar kampung (tarkam) Musai II. Turnamen sepak bola tersebut memperebutkan total hadiah Rp75 juta. Salah seorang panitia pelaksana turnamen sepakbola Musai Cup II Awang mengatakan pertandingan sudah berlangsung sejak 26/11 lalu yang dibuka langsung oleh tokoh masyarakat Musai. "Turnamen kali ini memperebutkan total hadiah

Rp75 juta," kata Awang, Kamis (1/12). Dikatakan, untuk hadiah utama bonus senilai Rp30 juta akan diberikan bagi tim yang meraih peringkat pertama. Dan untuk peraih peringkat II bonus Rp20 juta. Sedangkan untuk bonus peringkat III senilai Rp15 juta. Dan untuk harapan I Rp10 juta. Turnamen ini berlangsung selama satu bulan mendatang. Dengan jumlah pertandingan dalam satu hari diikuti empat klub. "Malam puncaknya

pada tahun baru nanti," imbuhnya. Di tempat yang sama, Kades Musai Safri Sidek, mengatakan turnamen kali ini, panitia pelaksana khusus pemuda Musai mengusung tema persatuan dan sportifitas. "Temanya. "Kita jalin silaturahmi dalam turnamen sepak bolasekaligus rasa persatuan, kesatuan dan junjung tinggi sportivitas," ujar Safri. Pantauan di lapangan, dengan digelarnya turnamen ini menjadi

BNI Ajak 250 Guru dan Pelajar Gemar Menabug ANAMBAS (HK) — PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk mengajak warga di pulau terluar, dekat perbatasan dengan negara tetangga untuk gemar menabung. Joko Suprojo, Kepala Cabang BNI Tarempa mengatakan, langkah ini dilaksanakan selain sebagai bagian dari program Pembinaan Desa Terpencil dan Perbatasan dalam program BUMN yang hadir untuk negeri yang digagas Kementerian BUMN. "Dikabupaten Kepulauan Anambas kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 November 2016 lalu di SMP 1 Siantan," demikian disampaikan Joko melalui pres realesnya, Kamis (1/12). Joko mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan juga sebagai upaya membiasakan budaya menabung di Bank. Kegiatan ini sejalan dengan kampanye ayo menabung yang baru saja dibuka oleh Presiden Republik Indonesia pada 31 Oktober 2016 di Jakarta, bertepatan dengan Hari Menabung Internasional sebagai bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan untuk semua. Lebih jauh Joko mengungkapkan, kampanye ayo menabung kali ini, BNI memperkenalkan Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) di SMPN 1 Siantan, Tarempa Kepulauan Anambas Kepri. "Kampanye ini dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNI dengan SMPN 1 Siantan, Tarempa dalam pembukaan tabungan SimPel," tukasnya. Masih kata Joko, bagi lebih dari 200 siswa sekolah tersebut sekaligus melakukan sosialisasi dan edukasi mena-

bung sejak dini bagi para siswa. Dalam kegiatan ini selain oleh Pimpinan Cabang Tanjung Pinang, dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas. "Tabungan SimPel merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan oleh bank-bank di Indonesia dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik," paparnya. Joko menambahkan, budaya ini didorong dengan fitur produk yang sangat memudahkan siswa dalam menabung seperti setoran awal hanya Rp5.000 dan setoran selanjutnya hanya Rp1.000 serta tidak dikenakan biaya administrasi rekening bulanan maupun biaya penggantian buku tabungan. Kemudahan lainnya adalah transaksi yang dapat dilakukan oleh para siswa melalui Cabang BNI, ATM dan Agen Laku Pandai BNI46. Untuk mendorong pertumbuhan rekening BNI Simpel pada 28 Oktober 2016 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, BNI bersama Kantor OJK Regional Palembang telah melaksanakan Deklarasi SimPel di Palembang dalam bentuk penandatanganan PKS BNI Simpel antara 86 Kantor cabang BNI di berbagai daerah di Indonesia dengan 321 sekolah. "Deklarasi ini adalah bagian untuk melanjutkan momentum pemecahan Rekor MURI 173/PR-IDV/XI/2016 9 November 2016," tutupnya.(yud)

NOFRIADI PUTRA/HALUAN KEPRI

SEJUMLAH penonton di pinggir lapangan sepak bola Musai menunggu pertandingan antara Daik Reborn United vs Kalan di babak penyisihan. ajang mengais rezeki bagi sejumlah pedagang dan warga Musai. Di setiap pinggir jalan banyak warung-warung makanan dan minuman u-

ntuk penonton. Begitu juga warung pakian dadakan dengan mode kaki lima menjadi perhatian pengunjung di sekitar lapangan sepak bola Musai.(put)

YUDI/HALUAN KEPRI

KEPALA Cabang BNI Tarempa, Joko Suprojo dan staf foto bersama dengan para siswa SMP I Siantan usai kegiatan kampanye ayo menabung.

Editor: Edy Supriatna,Layout:Parlin


CMYK

14

Tanjungpinang-Bintan

Jumat, 02 Desember 2016

Syahrul Ajak Masyarakat Tes HIV Peringatan Hari AIDS Sedunia

TANJUNGPINANG (HK) - Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul memberikan contoh kepada masyarakat dengan melakukan tes deteksi HIV.

Hal itu sebagai bentuk kepedulian dan komitmen terhadap pencegahan HIV/AIDS di Kota Tanjungpinang. "Upaya penanggulangan HIV/AIDS perlu sinergitas dari seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian kita bisa sama-sama mengawasi dan mengambil inisiatif lang-

Rico Barino

ka-langkah kongkrit untuk mencegah bahaya AIDS di tengah-tengah masyarakat," ungkap Syahrul dalam sambutannya pada peringatan Hari AIDS Sedunia yang dilakukan secara serentak di kabupaten/ kota se-Provinsi Kepri, di TIC Gedung Gonggong, Laman Boenda Tepi Laut, Kamis (1/12). Dikatakan Syahrul, selama ini banyak yang berpikir

Syahrul Ajak... Hal. 15

Liputan Tanjungpinang

Sidang Gugatan Eks Karyawan PT SIL Batam

Hakim PHI Dinilai Kurang Teliti TANJUNGPINANG (HK) — Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang yang menyidangkan perkara gugatan mantan karyawan PT Srikandi Inti Lestari (SIL) Batam, tempat mereka bekerja sebelumnya dinilai kurang adil dan teliti. Hal tersebut terungkap dalam putusan sengketa perkara tersebut, Rabu (30/11). Dalam putusan Majelis Hakim PHI dipimpin Guntur Kurniawan SH didampingi dua ha-

kim anggota, Zaluku SH dan Mubarakh tersebut, menyatakan menerima sebagian gugatan yang dilakukan mantan karyawan PT SIL, Suriyadi dan kawan-kawan, terhadap hak-hak mereka yang harus dibayarkan oleh PT SIL, akibat tindakan sepihak dan semena-mena dilakukan oleh perusahaan tersebut, sehingga melanggar perundang-undangan yang berkaitan dengan ketanaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003

Hakim PHI

... Hal. 15

Bintan Posisi 3 Se-Indonesia

Raih Penghargaan Smart City Kategori Kabupaten Kecil HUMAS PEMKO TANJUNGPINANG

PERINGATI AIDS — Wawako Tanjungpinang Syahrul memberikan tanda pita kepada pelajar yang menjadi peserta dalam peringatan Hari AIDS Sedunia yang dilakukan secara serentak di Provinsi Kepri, Kamis (1/12). Ia mengajak warga berani melakukas tes HIV.

Tawarkan Investasi Maritim ke Investor Jepang TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepri H Nurdin Basirun secara langsung menawarkan investasi di sektor Maritim pada Investor asal Jepang. Tawaran ini disampaikannya saat bertemu dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam Provinsi Kepri. Kedatangan Dubes diterima langsung Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Kantor Pelabuhan VIP Punggur, Rabu (30/11). Kedatangan dubes ke Kota Batam tidak lain dan

IST

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun berdialog dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki, VIP Pelabuhan Punggur, Batam, Rabu (30/11). tidak bukan ingin melihat secara langsung Kota Batam sekaligus memasti-

kan kondisi keamanan di wilayah ini tetap kondusif. Tidak itu saja, kehadi-

saluran drainase kerap dipenuhi dengan sampahsampah yang tak lain dihasilkan dari masyarakat. Riang pun meminta kepada masyarakat untuk sadar akan kebersihan. "Kepada masyarakat

saya meminta agar membuang sampah pada tempatnya, jangan asal buang disembarang tempat. Banyak dampak yang ditimbulkan," kata Riang, Ka-

Camat Upayakan TPS di Toapaya BINTAN (HK) — Banyaknya titik banjir dibeberapa ruas jalan di wilayah Kecamatan Toapaya saat hujan turun membuat Camat Toapaya Riang Anggraini angkat bicara. Menurut dia, banjir disebabkan

ran dubes juga dimanfaatkan langsung untuk bertemu sekaligus ber-

tatap muka dengan para pengusaha asal Jepang yang berinvestasi di Batam. Salah satunya bertemu dengan owner PT Panasonic yang berlokasi di Kawasan Industri Batam Senter. Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menerima kunjungan Dubes berpesan, hubungan investasi dan perdagangan antara Jepang dan Indonesia khususnya Kepri, sejauh ini sudah baik dan kedepannya diharapkan makin baik lagi.

Tawarkan Investasi ... Hal. 15

BINTAN (HK) — Dari 415 kabupaten se-Indonesia, Kabupaten Bintan berhasil menempati posisi ke3 sebagai penerima penghargaan smart city atau kota pintar kategori kabupaten kecil dari Citiasia Center for Smart Nation (CCSN). Bintan berhasil

mendapatkan posisi 3 setelah Kabupaten Kelungkung diposisi kedua dan Kabupaten Luwu Utara diposisi pertama. CEO CCSN Farid Subkhan mengatakan melalui penilaian Smart Region Maturity Index (SRMI) yang merupakan indeks untuk mengukur kesiapan dan kinerja smart city yang disusun oleh CCSN. Se-

Bintan Posisi 3 ... Hal. 15

DOK

SURYANTO Kasubag Humas Pemkab Bintan saat menerima penghargaan smart city peringkat 3 kategori kabupaten kecil dari CCSN di Hotel Bidakara Jakarta, kemarin malam. Penilaian smart city mencakup tiga faktor yaitu Insfrastruktur, ruang fiskal dan proses bisnis.

Tingkatkan Minat Baca Anak

Gebyar Membaca Bersama Walikota

Camat Upayakan... Hal. 15

RICO/HALUAN KEPRI

WAKIL Walikota Tanjungpinang Syahrul memberikan hadiah kepada pelajar, Kamis (1/12).

TANJUNGPINANG (HK) — Badan Perpustakaan Arsip dan Museum Daerah Kota Tanjungpinang menggelar Gebyar Membaca Bersama Walikota yang diikuti oleh siswa-siswi SD, SMP dan SMA/SMK di halaman Kantor Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum, Kamis (1/12).

Acara itu secara resmi dibuka oleh Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul, dan dalam sambutannya, menyambut baik dengan terlaksananya kegiatan ini, acara ini bisa meningkatkan budaya membaca dan menulis. "Saya berpesan agar selalu memotivasi anak atau murid di sekolah untuk meningkatkan minat baca, karena dengan banyak membaca ada banyak manfaat yang bisa di raih, selain menambah wawasan tentang berbagai hal, membaca juga dapat memberikan banyak inspirasi," ungkapnya. Syahrul juga menjelaskan bahwa banyak manfaat dari membaca, salah satunya dengan membaca dapat menjelajahi dunia serta dapat menghindarkan dari kebodohan, oleh karena itu Syahrul juga mengajak para pelajar di Kota Tanjungpinag untuk

Tingkatkan Minat ... Hal. 18

CMYK

Editor: M Syahdan & Arment, Layout: Hestu Purwanto


15

Jumat, 02 Desember 2016

Tanjungpinang-Bintan

Kapolsek Baru Atensikan Penertiban Tambang Ilegal BINTAN (HK) — Kapolsek Gunung Kijang yang baru menjabat, AKP Hendriyal mengatensikan penertiban tambang pasir ilegal yang marak didaerah hukumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kerjanya meneruskan kinerja yanh sebelumnya sudah dilakukan Kapolsek lama AKP Sudirman. Pernyataan ini disampaikan saat acara pisah sambut Kapolsek Gunung Kijang di Hermes Agro Kawal Km 25 Kecamatan Toapaya. Hendriyal mengatakan, permasalahan yang ada di Gunung Kijang seperti mengenai sengketa lahan dan tambang pasir ilegal sudah masuk dalam rencana kerjanya kedepan. Apalagi, dua permasalahan tersebut me-

mang sudah cukup lama ada di Polsek Gunung Kijang. "Saya akan meneruskan pekerjaan rumah yang sebelumnya sudah dilakukan rekan saya (AKP Sudirman). Ini langkah awal saya menjabat sebagai Kapolsek yang baru di Gunung Kijang," tutur Hendriyal, Kamis (1/12). Sementara itu, dalam tradisi pisah sambut di jajaran Polri yang sudah sangat familiar itu, AKP Sudirman yang hendak pindah tugas ke Tanjung Balai Karimun sebagai Kapolsek kawasan pelabuhan dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran serta masyarakat di Gunung Kijang yang selama ini aktif membantu dirinya dalam menjaga dan menciptakan situ-

Tingkatkan Minat.....

OKI ALEXANDER

KAPOLSEK lama AKP Sudirman bersalam komando dengan Kapolsek Gunung Kijang yang baru AKP Hendriyal saat acara pisah sambut di Hermes Agro Kawal Km 25 Kecamatan Toapaya, Kamis (1/12).

Camat Upayakan..... mis (1/13). Meskipun belum Tempat Penampungan Akhir (TPS) diwilayah Kecamatan Toapaya, Riang mengaku pemerintah kecamatan bersama pemerintah daerah Bintan tengah memikirkan itu semua. Kata perempuan lulusan IPDN itu, saat ini sedang dicarikan lokasi yang tepat untuk dijadikan TPS. "Masih dikaji, Insya Allah nanti kita punya TPS sendiri dalam waktu dekat," kata Riang.

sambungan Hal. 14 Meski demikian, pihak kecamatan tak tinggal diam begitu saja. Riang mengaku dirinya bersama seluruh jajaran tengah getol mengajak masyarakat untuk rutin melakukan gotong royong disetiap daerahnya agar kebersihan senantiasa tercipta. Bahkan untuk memastikan disetiap desa dan kelurahan di kecamatan Toapaya kerap bersih, Riang sering kali ngantor dari satu kantor ke kantor lain-

Bintan Posisi 3..... bagai lembaga yang sejak tahun 2015 secara rutin melakukan pengukuran kematangan daerah pintar di Indonesia, kata dia, Bintan bersama dua daerah lainnya berhak menerima penghargaan smart city kategori kabupaten kecil. Lebih lanjut, Farid menjelaskan bahwa Citiasia sangat peduli terhadap pembangunan dengan konsep smart city di Indonesia. Tujuannya agar semakin banyak daerah-daerah yang menjadi daerah pintar yang pada akhirnya akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa pintar atau smart nation. "Kalau seluruh daerah di Indonesia sudah menjadi daerah pintar, maka Indonesia akan menjadi bangsa pintar (Smart Nation)," ujar Farid di Hotel Bidaka-

Syahrul Ajak.....

hanya kelompok berisiko yang bisa terinfeksi HIV lalu menjadi AIDS. Padahal semua orang berpotensi terkena HIV-AIDS. Oleh karena itu, memperingati Hari AIDS Sedunia, dirinya mengajak masyarakat untuk melakukan tes HIV. "Untuk menanggulangi penularan HIV/AIDS bukan sepenuhnya ditumpukan kepada pemerintah, melainkan tugas kita bersama. Terlebih di era globalisasi saat ini yang menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya para pelajar. Mereka adalah generasi muda harapan orangtua, bangsa dan negeri ini," ujarnya. Penularan HIV/AIDS disebabkan dari adanya pergaulan bebas, pola hidup yang tidak sehat, maupun perbuatan yang negatif. Untuk menghindari hal itu, para pelajar dapat membentengi diri dengan kekuatan iman sesuai keyakinan kalian masing-masing, hal ini bisa menjadi pondasi awal yang harus dikenal dan tingkatkan. "Bentengi diri dengan kekuatan iman, jauhi narkoba dan pergaulan bebas, agar kalian bisa terhindar dari bahaya HIV/ AIDS," pesan Syahrul.

nya. Hal ini Ia lakukan untuk memastikan sekaligus mendekatkan diri kepada masyarakat. Supaya lingkungan didaerahnya bisa selalu bersih. "Ya supaya masyarakat juga sadar akan kebersihan, karena kebersihan tanggungjawab kita semua. Bukan pemerintah saja, mari sama-sama kita menjaga lingkungan sekitar kita supaya tetap bersih dan sehat," seru Riang. (cw95)

sambungan Hal. 17 ra Jakarta, kemarin malam. Cahyana Ahmadjayadi selaku Chairman Citiasia menambahkan, persaingan kota/kabupaten di Indonesia bukan sekedar bersaing secara nasional melainkan harus bersaing secara global. Untuk itu pihaknya menginginkan agar daerah di Indonesia bisa menjadi daerah smart city seperti yang sudah ada di daerah-daerah negara luar. "Saat ini kota-kota yang ada di Indonesia sudah harus bersaing dengan kota-kota yang ada di dunia, bukan lagi sesama kota di Indonesia. Kami sangat peduli dan mendorong agar kota-kota di Indonesia juga bisa menjadi smart city, seperti yang sudah dilakukan di negara-negara maju lainnya," sambung Cahyana.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dalam sambutannya mengatakan bahwa pemanfaatan implementasi smart city hanya bisa berlangsung dengan adanya tiga faktor yaitu Insfrastruktur, ruang fiskal dan proses bisnis, ketiga faktor itu harus berjalan bersamaan. Saat ini kata Rudi, Menkominfo sedang menggiatkan membangun insfrastruktur broadband di 514 kabupaten/ kota, dari jumlah tersebut yang telah terbangun baru 400 dan sisanya akan digesah pembangunannya. "Diharapkan nantinya dengan terbangunnya akses broadband ini pulau-pulau terpencil sudah dapat berkomunikasi dengan baik," Tutupnya. (cw95)

sambungan Hal. 14 Sebelum mengakhiri sambutannya, Syahrul, mengingatkan kepada masyarakat untuk bisa lebih memiliki dan menambah kesadaran terhadap bahaya AIDS. "Lakukan cek kesehatan secara rutin di Puskesmas maupun di Rumah Sakit, bisa menjaga diri, tau cara penularannya dan bahayanya, dan jangan ada diskriminatif terhadap penderita HIV, perlakukan mereka sebagaimana mereka ingin diperlakukan," pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana, mengatakan saat ini penderita terbanyak di usia produktif yakni 15 sampai 29 tahun, dari data yang tercatat ada 641 orang terindikasi HIV di Provinsi Kepri, 75 persennya adalah kelompok pelajar dan mahasiswa. "Sejak 2015 sampai 2016 ini, ada 38 orang yang sudah positif HIV dan 365 kasus taraf AIDS. Untuk itu, saya minta kepada seluruh para pelajar dan mahasiswa, tolong jauhi narkoba dan hindari pergaulan bebas, mari kita cegah bersama, agar Provinsi Kepri terbebas dari penularan HIV/AIDS," imbuhnya. Sekretaris Komisi Penang-

gulangan Aids (KPA) Provinsi Kepri, Gafaruddin, menjelaskan bahwa peringatan Hari AIDS yang jatuh pada 1 Desember mengangkat tema masa depan gemilang tanpa penularan HIV/ AIDS. Sampena peringatan tersebut, KPA telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti menyampaikan sosialisasi door to door di wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Kepri. "Kita telah menyampaikan sosialisasi dengan turun langsung dari rumah ke rumah, hal ini agar pesan yang ingin kita sampaikan bisa dipahami dan diketahui masyarakat secara langsung, program ini melibatkan para pelajar serta mahasiswa, dan kita sudah turun di 470 Kelurahan se-Provinsi Kepri," jelasnya. Meski pagi itu hujan deras, namun para pelajar dan mahasiswa tetap antusias untuk mendengar materi yang disampaikan mengenai bahaya HIV/ AIDS, nantinya mereka akan di berikan pertanyaan, bagi yang bisa menjawab, akan diberikan hadiah, seperti sepeda gunung, handpone, dan hadiah menarik lainnya.***

selalu rajin membaca. "Saya ingin Tanjungpinang kedepan dapat lebih maju dari daerah lain. Secara global kita lihat di Indonesia banyak orang pintar, yang duduk di parlemen, di instansi pemerintah tapi saya tidak melihat bahwa ilmu yang didapat itu berbanding lurus dengan sikap dan tingkah laku didalam kehidupan bermasyarakat," sambung Syahrul. Membaca, menurut Syahrul, merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam hidup. Karena semua proses

sambungan Hal. 14 belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Kemampuan membaca yang membudaya dalam diri setiap anak, akan meningkatkan keberhasilan di sekolah maupun dalam kehidupan di masyarakat. "Dengan semangat membaca ini mudah-mudahan 10 atau 20 tahun kedepan kita akan melihat masyarakat Tanjungpinang benar-benar mampu mengimplementasikan ilmunya ditengah-tengah masyarakat, artinya ilmu yang diperoleh berbanding lurus dengan sikap

Tawarkan Investasi .... "Dengan kunjungan ini kami berharap hubungan dengan para investor khususnya dari negara jepang akan semakin baik dan dapat menginestasikan ke sektor kemaritiman yang ada di Kepri," ujar Nurdin. Untuk Kepri lanjut Gubernur, sejauh ini keberadaannya sangat diuntungkan dengan letak geografis pulauanya. Dan ini masih ditambah dengan keberadaan Selat Malaka sebagai jalur laut internasional. Kepri sendiri banyak memiliki potensi yang sangat mendukung untuk dikembangkan bagi investasi.

dan tingkah laku, akhlak dan budi pekerti," harap Syahrul. Pada akhir sambutannya Syahrul mengajak bersamasama untuk meningkatkan keinginan membaca sejak dini, sejak dari sekolah dasar. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa dan membudayakan gemar membaca. "Jika kita cinta kepada buku, masyarakat juga akan cinta membaca buku maka kita akan melihat suatu perubahan dan inovasi yang luar biasa," tutup Syahrul. (cw53)

sambungan Hal. 14 Seperti sektor kelautan. Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menjelaskan kalau sejauh ini sudah ada penerbangan antar negara khususnya dari Kepri ke Tiongkok dan sebaliknya. Nurdin juga tak lupa menawarkan potensi perikanan laut Kepri. Termasuk potensi untuk mengembangkan industri maritim di sini. "Terlebih kita masih memiliki wilayah kabupaten kota yang masih sangat berpotensi guna mendukung berinvestasi. Seperti di Karimun Bintan dan

Hakim PHI .... Putusan majelis hakim tersebut sekaligus, menolak nota eksepsi keberatan yang disampaikan oleh PT SIL dalam sidang sebelumnya. Meski menerima gugatan para karyawan tersebut, namun beberapa karyawan PT SIL yang hadir mengikuti persidangan termasuk Penasehat Hukum mereka, yakni Bottor Erikson Pardede, SH merasa kurang puas, terutama menyangkut hak-hak sebanyak 7 mantan karyawan yang harus dibayarkan oleh PT SIL, sesuai peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku, tentang ketanagakerjaan, sebagaimana yang mereka ajukan dalam persidangan. Namun dalam putusan majelis hakim, justru memotong sebagian besar dari apa yang menjadi tuntutan Eks karywan PT SIL tersebut. Pemotongan tersebut itu menyangkut tentang sisa masa cuti, termasuk upah selama proses perkara dan besaran uang pesangon yang layaknya mereka terima. Dari total tuntutan yang diajukan Suhariyadi sebesar Rp82,528 juta, hanya dikabulkan majelis hakim Rp27,545. Kemudian Pildi Libransyah dari Rp69,179 juta hanya dikabulkan Rp11,256 juta. Gor Gor dari Rp69,169 juta, dikabulkan hanya Rp20,659 juta. Selanjutnya, ahmad chusein dari Rp64,772 juta, hanya dikabulkan Rp10,329 juta. Mhd Sabar Hasibuan dari Rp55,264 juta, hanya dikabulkan 6,886 juta. Harmudion Diantara dari Rp62,277 juta, hanya dikabulkan Rp10,329 juta. Dedy Alam-

asi dan kondisi aman di wilayah Gunung Kijang. Ia pun berpesan perlakuan sama hendaknya dilakukan untuk membantu Kapolsek yang baru dalam menjadikan daerah Bintan khususnya di kawasan Gunung Kijang dan Toapaya menjadi daerah yang aman dari segala bentuk tindak kejahatan. "Terimakasih buat masyarakat Gunung Kijang dan Toapaya yang telah membantu kepolisian menjaga keadaan wilayah ini tetap aman dan kondusif. Semoga kedepan hubungan baik antara masyakat dan pihak kepolisian terus ditingkatkan dibawah kepemimimpinan pak Kapolsek yang baru," kata Sudirman disambut riuh tepuk tangan. (cw95)

Tanjung Pinang. Dan itu lokasinya masih ada berdekatan dengan Kota Batam,"jelasnya. Sementara itu, Dubes Yasuaki Tanazaki mengatakan selama ini sudah banyak investasi Jepang yang ada di Batam. Bahkan selama lima tahun terakhir sejumlah investasi dari Jepang terus berdatangan. "Saat ini sendiri lebih dari 40 perusahaan asal Jepang ada di Batam," tambahnya. Kehadiran Dubes Yasuaki Tanizaki Ditemani langsung Konsuler Ekonomi Kedutaan Jepang Taro Araki. (r/cw99)

sambungan Hal. 14 syah dari Rp55,391 juta, hanya dikabulkan oleh majelis hakim PHI Rp6,386 juta. "Putusan majelis hakim PHI tersebut kami nilai tidak berazaskan keadilan, karena kurang teliti. Kami akan mangajukan banding (Kasasi) terhadap putusan tersebut, sampai apa yang menjadi hak kami sebagaimana layaknya dikabulkan," ucap Suhariyadi, salah seorang mantan karyawan PT SIL, didamping rekannya, Ahmad Chusein dan Tim kuasa hukum mereka, Bottor Erikson Pardede, SH saat ditemui Haluan Kepri usai persidangan. Dalam sidang terungkap, para penggugat sebelumnya merupakan karyawan dari perusahaan tergugat PT SIL, sebagai tenaga pengamanan (Security) yang ditempatkan di kantor-kantor cabang PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Batam. Permasalahan kemudian muncul terutama menyangkut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dinilai dilanggar oleh PT SIL tempat asal mereka bekerja, sebagaimana ketentuan undang-undang ketanaga kerjaan. Sejak januari 2016, tergugat dinilai telah membayar upah lebih tendah dari upah minimum kota Batam, tanpa mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimun sebagaimana Pasal 90 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, termasuk Pasal 15 Permenakertrans Nomor 7 tahun 2003 tentang Upah Minimun, dan Permenakertrans Nomor 231 tahun 2003 tentang tata cara pelaksanaan upah

minimun. Hal yang sangat merugikan bagi penggungat (karyawan), sejak Januari 2016, tergugat mengeluarkan kebijakan, dengan menghapus uang makan yang selama ini mereka terima, dengan alasan disesuaikan dengan biaya yang diberikan oleh rekanan perusahaan. Lebih parah lagi, ketika tergugat mengeluarkan kebijakan yang berdampak buruk dan merugikan pada kehidupan sosial para penggugat. Dimana sejak 4 Maret 2016, pihak penggugat, Suhariyadi, termasuk Pildi Libransyah dan Ahmad Chusein dimutasi oleh tergugat ke PT SIL cabang Medan. Kemudian Harmudion Diantara, Mhd Sabar Hasibuan, Gor Gor dimutasi ke PT SIL di Pekanbaru. Pemindahan tersebut dilakukan sepihak tanpa ada konfirmasi maupun pemberitahuan sebelumnya oleh tergugat (PT SIL), sehingga terkesan sangat mendadak dan terburu-buru, oleh karenanya tidak dapat diterima oleh penggugat. Mengingat penolakan terkait tenggang waktu pemanggilan mutasi yang mendadak oleh tergugat tersebut, tidak dapat dikatakan penggugat mangkir dari panggilan, sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU Ketanaga Kerjaan Nomor 13 tahun 2003. Namun penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau memutus kontrak kerja secara sepihak dengan para penggugat, tanpa membayar pesangon serta hak-hak lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. (nel)

Editor: M Syahdan & Arment, Layout: Hestu Purwanto


CMYK

16

Iklan

Jumat, 02 Desember 2016

CMYK


Haluan kepri 02des16