13
SABTU, 27 AGUSTUS 2011 M / 27 RAMADAN 1432 H
LINGKAR 20 SPBU Padang Operasi 24 Jam PADANG, HALUAN — Sebanyak 20 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dari 24 SPBU yang tersebar di Padang buka selama 24 jam, guna mengantisipasi lonjakan penggunaan premium selama lebaran. Sedangkan sisanya 4empat SPBU lain, hanya sampai jam tertentu. Empat SPBU yang tidak beroperasi 24 jam itu yakni, SPBU milik Puskoppolda di Jalan Ir. Djuanda dengan nomor 142.515.03. Lalu, SPBU milik pemerintah di Jalan Raden Saleh 142.515.05, dan SPBU dengan nomor 142.525.14 milik PT Tekat Gemilang yang terletak dikawasan Batang Arau, serta SPBU di Bukit Putus 142.515.24 di kawasan Teluk Bayur. “Selama arus mudik berlangsung, tingkat pengguna Bahan Bakar Mesin (BBM) terutama premium akan melonjak drastis. Dan untuk mengantisipasi kekurangan stok pada pengendara, ada beberapa SPBU yang buka selama 24 jam,” ulas Sales Representative Wilayah VIII PT Pertamina Sumbar, I Ketut Permadi Aryakusumara kepada Haluan, Jumat (26/8). Kebijakan para manajeman SPBU yang melayani masyarakat selama 24 jam tersebut, didukung oleh pihak Pertamina yang siap menyuplai kapan saja. Ia juga mengatakan, tidak hanya SPBU yang di Padang saja yang siap melayani pengendara. “Bahkan, SPBU-SPBU yang ada di lintas Sumatera atau perbatasan juga buka selama 24 jam,” paparnya. Pada momen arus mudik tahun ini, pihak Pertamina menambahkan suplai BBM sebanyak 20 persen per hari. “Tingkat vulome pengguna bensin diprediksi mencapai 2.400 kiloliter per harinya. Sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 1.800-1.900 kiloliter per harinya,” ulasnya lagi. Lonjakan pengguna BBM akan terasa sejak H-3 hingga H+7 lebaran. (h/mce)
Pedagang Diminta Tak Tutup Akses Jalan
PADANG, HALUAN — Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Firdaus Ilyas meminta para pedagang tak menutup akses jalan yang ada. Meski bisa menoleransi makin banyaknya PKL jelang Lebaran, akan tetapi Firdaus tetap berharap pengendara kendaraan tetap bisa melintas tanpa terganggu oleh pedagang.
Maling Bobol Mobil Pimpinan DPRD PADANG, HALUAN — Mobil dinas milik wakil ketua DPRD Padang, Masrul, dibobol maling. Pada peristiwa yang terjadi Kamis (25/8) sekitar pukul 15.30 WIB itu, kader PAN Kota Padang ini kehilangan tiga unit jam tangan impor miliknya. Selain itu, Masrul juga kehilangan beberapa lembar surat berharga dan kuitansi, tak lupa kopiah miliknya juga ikut diembat.; Anggota dewan dari daerah pemilihan Padang IV (Padang Timur, Padang Selatan, Bungus Teluk Kabung) baru sadar jadi korban kemalingan sore harinya, sekitar pukul 17.30 WIB saat hendak melangkah pulang. Ia menemukan kaca mobilnya dalam keadaan sudah pecah dan tas yang ada di dalam mobil itu lenyap. Dalam tas itulah, tiga jam impor dan surat berharga ia simpan. "Akibat kejadian itu, saya mengalami kerugian sekitar Rp5 jutaan. Padahal, jam dan kopiah yang hilang itu belum pernah saya pakai," kata kader PAN ini. Bahkan, ia telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dan, polisi telah melakukan olah TKP. Katanya, sebelum kejadian itu sudah merasa curiga dengan seseorang yang sering bolak balik dekat mobilnya. Namun, tidak mengira mobilnya bakal dibobol maling. "Anehnya gedung DPRD Kota Padang sudah dijaga Satpol PP, kok masih juga mobilnya dibobol maling," katanya.(h/ade)
TEDDY
PENERTIBAN — Kepala Dinas Perhubungan Firdaus Ilyas memimpin langsung jajarannya menertibkan pedagang yang berjualan hingga jauh ke tengah jalan di Pasar Raya. Ia berharap pedagang juga memahami hak pengguna jalan lainnya.
Selain itu, pedagang juga diharapkan tidak menumpuk dagangannya hingga ke tengah jalan. Sebab hal itu bisa memacetkan jalan dan menimbulkan kecelakaan tak hanya bagi pedagang tapi juga pembeli. "Kita bisa memahami kalau saat ini adalah saat yang tepat untuk mencari nafkah. Namun jangan karena mengejar setoran masyarakat lainnya terganggu," kata Firdaus saat memonitor keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang, kemarin siang. Orang nomor satu di jajaran Dinas Perhubungan di Kota Padang itu mengharapkan pedagang turut menciptakan lalu lintas yang lancar, aman dan tertib. Karenanya, seluruh aturan dan kepentingan masyarakat lainnya pun patut diperhatikan. Pedagang kata Firdaus jangan hanya memaksakan keinginan berdagang hingga ke tengah jalan, karena hal itu justru hanya akan menutup akses jalan. Dan kalau itu yang
terjadi, tentu akan menimbulkan masalah baru. Agar lalu lintas kendaraan dan masyarakat lancar di komplek Pasar Raya Padang, pihaknya kata Firdaus menerjunkan sejumlah personil yang tugasnya menciptakan kelancaran berlalu lintas tersebut. Pemudik Diminta Patuhi Rambu Meningkatnya arus pemudik dengan semakin dekatnya lebaran jangan sampai menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan berlalu lintas. Kepada pemudik, diminta kesadarannya untuk mematuhi segala aturan berlalu lintas dan rambu yang ada. "Selagi aturan dipatuhi, tidak akan terjadi kemacetan. Sebab ruas jalan di Kota Padang telah didesain bisa dilalui arus kendaraan dengan volume di atas 50 persen," imbuhnya. Jika pemudik ragu dan takut kesasar, manfaatkanlah para petugas yang ada di pos yang ada untuk bertanya dan juga beristirahat.(h/ted)
DUGAAN KORUPSI DANA GEMPA DI TUNGGUL HITAM
PADANG, HALUAN – Usai berlebaran, mereka-mereka yang pernah berurusan dengan Kejari Padang karena terlibat dugaan korupsi distribusi dana gempa harus siapsiap diperiksa lebih lanjut. Rencananya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, akan mengekspos kasus dugaan penyelewengan Rp2,1 miliar dana bantuan gempa di Kelurahan dadok Tunggul hitam Kecamatan Kotot tangah. Kepala seksi (Kasi) Pidsus Kejari Padang, Daminar, kemarin, mengatakan, kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp1,6 miliar itu, telah mulai menampakkan titik terang. 180 orang
Akan Diekspos Kejari Usai Lebaran
saksi yang akan diperiksa telah hampir selesai keseluruhannya. “Pemeriksaan Mulai dari anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan, ketua, sekretaris, bendahara masingmasing Pokmas, fasilitator kelurahan (Faskel), Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), telah diperiksa,” katanya. Beberapa waktu belakangan tim penyidik juga telah memeriksa tim validasi data yang diturunkan oleh PJOK Provinsi Sumbar ketika diketahui adanya manipulasi data pada enam Pokmas korban gempa di Kelurahan tunggul Hitam itu.
Sekarang, penyidik sedang konsentrasi memanggil pengelola bantuan dalam pencairan dana Rp2,1 miliar itu, yakni Andi Abdul Malik, Wisman, dan Mawardi. “Untuk tiga orang tersebut, penyidik telah memanggil masingmasing sebanyak empat kali untuk dimintai keterangan,” beber Daminar. Mereka bertiga sebenarnya bukalah siapa-siapa dalam proses pencairan dana bantuan gempa. Sebab mereka tidak mengantongi SK sebagai apa-apa dari Walikota maupun dari PJOK Provinsi, atau pun PJOK Padang. Tapi, ikatannya dengan PJOK hanya sekedar
kepercayaan saja. Tambah Daminar, untuk kasus ini, belum seorang pun ditetapkan tersangkanya. “Tapi setelah menetapkan diekspor habis lebaran nanti, baru tersangkanya akan ditetapkan,” ungkap Kasi Pidsus. Kronologis kasus Rp2,1 miliar dana bantuan gempa yang dicairkan dari bank oleh pengelolanya pada awal Januari 2011 lalu ternyata tidak seluruhnya sampai ke tangan korban gempa yang akan menerimanya. Dana tersebut dipotong oleh pengelola Rp7 juta hingga Rp12 juta. Sementara dana tersebut seharusnya diberikan kepada
masing-masing KK Rp15 juta untuk rumahnya yang berstatus rusak berat dan Rp10 juta untuk rumahnya yang berstatus rusak sedang. Jadi masingmasing KK itu hanya menerima antara Rp1.500.000 hingga Rp3 juta saja. Hal itu pun telah dipastika oleh Daminar dengan meminta keterangan dari masing-masing korban gempa. Kasus itu telah ditangani oleh Kejari sejak Februari 2011 yang lalu. Satu bulan masanya melakukan penyelidikan oleh Kasi Intel Syahrial bersama anggotanya dan telah lima bulan masa penyidikan oleh Kasi Pidsus, daminar bersama beberapa timnya. (h/dfl)