Page 13

JUMA JUMATT, 23 NOVEMBER 2012 M 9 MUHARRAM 1434 H

BUKITTINGGI, AGAM DAN PADANG PANJANG 13

PENGHENTIAN RASKIN OTONOM

Pemko Bukittinggi Minta Solusi Mendagri BUKITTINGGI, HALUAN— Terkait dihentikannya penyaluran beras untuk warga miskin (raskin) otonom oleh Pemko Bukittinggi yang diberitakan Haluan, pada Rabu (14/11) lalu, Kepala Bagian Perekonomian Pemko Bukittinggi Rudolf Satri kembali angkat bicara. Menurutnya, saat ini Pemko berinisiatif untuk meminta solusi pada Mendagri Gamawan Fauzi, untuk kelanjutan penyaluran raskin otonom bagimasyarakat kurang mampu itu.

“Untuk saat ini dana kita telah ada. Kita menunggu solusi yang akan diminta pada Mendagri. Suratnya telah kita buat hari ini (Kamis.red). Tinggal menunggu ditandatangani oleh Walikota.

Kalau bisa hari ini juga kita fakskan ke Kemendagri, “ ujar Rudolf, Kamis (22/11). Seperti diketahui sebelumnya, penyaluran raskin otonom ditunda karena dalam proses administrasinya diduga melanggar Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dimana setiap pengadaan barang dan jasa harus jelas kedudukannya secara adiministrasi. Sedangkan Bulog Regional Bukittinggi sebagai pihak rekanan, sampai saat ini belum memiliki

akta pendirian perusahaan. Rudolf menjelaskan, sesuai dengan Permendagri nomor 32 tahun 2011, bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus mengacu pada Perpres nomor 54 tahun 2010. Sementara itu, Bulog sebagai rekanan tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan seperti diatur dalam perpres 54 tahun 2010. Salah satunya ialah kewajiban agar rekanan bisa memberikan

jaminan terkait pekerjaan yang akan dilakukan. Diketahui juga dana yang telah dicairkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk pengadaan raskin otonom berjumlah total Rp. 1.077.700.000 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Selain itu faktor lain yang membuat penyaluran raskin otonom terlambat untuk tahun ini karena adanya pertambahan jumlah penerima raskin sebanyak 1.877 Kepala Keluarga (KK).

Sebagai solusinya, pemko berinisiatif untuk memberikan raskin dari dana dari APDB. Raskin otonom nantinya akan ditebus oleh masyarakat dengan harga Rp1.600 per kilogramnya. Masing-masing KK akan mendapat jatah 15 kilogram per bulannya. Semua perubahan itu, lanjut Rudolf, tentu saja memakan waktu kembali. Seharusnya pada perubahan itu dijadwalkan raskin otonom bisa dibagikan pada Juni 2012, tapi perubahan anggarannya, baru disetujui DPRD pada Oktober lalu. (h/aur)

Evaluasi Guru Bersertifikasi Belum Jalan PADANG PANJANG, HALUAN— Evaluasi terhadap kinerja guru yang sudah memperoleh sertifikasi dan tunjangan profesi yang seharusnya dimulai sejak 2012, hingga kini berjalan sesuai harapan. Konsekwensi dan sanksi terhadap guru-guru yang selama dua tahun tidak memperlihatkan peningkatan kinerja dan mutu pembelajaran, pun belum terealisasi secara maksimal. “Evaluasi memang belum berjalan. Sehingga sanksi berupa pengurangan jam mengajar atau bahkan penghentian tunjangan profesi, juga belum bisa diterapkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangpanjang, Kenedi. Tidak hanya di Padang Panjang, namun secara nasional pungkas Kenedi, juga belum ada indikator yang jelas terhadap sanksi yang berkaitan dengan penilaian kinerja guru bersertifikasi tersebut. Hingga saat ini, penilaian terhadap kinerja guru yang sepenuhnya dipegang oleh pihak pengawas dan kepala sekolah, masih sebatas mutu prodik. Di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang sendiri imbuh Kenedi, hingga saat ini jumlah guru bersertifikasi tercatat sebanyak 37,47 persen (kuota untuk tahun 2012), dari total jumlah guru sebanyak 2.018 di semua tingkatan pendidikan. “Untuk pengusulan tahun ini, terdapat sebanyak 77 guru yang akan ikut ujian sertifikasi. Masing-masing TK 3 orang, SD 23 orang, SLB 2 orang, SMP 15 orang, SMA 20 orang dan SMK 14 orang,” rinci Kenedi. Kenedi menyebutkan, penyebaran guru untuk pemenuhan kebutuhan sekolah, terkait dengan pencapaian sertifikasi di lingkungan Disdik Padang Panjang, saat ini diakui mengalami sedikit kendala. Hal ini akibat dari program pemaksimalan guru bidang studi, yang dilaksanakan pada 2005 lalu.(h/yan)

BERKUBANG— Landasan dan pelataran jalan utama di lingkungan Pasar Induk Hasil Pertanian (PIHP) Bukik Surungan Padang Panjang, becek dan tak ubahnya seperti kubangan kerbau.RYAN SYAIR

LANDASAN PIHP “BAKUBANG”

Aktifitas Pasar Semakin Menurun PADANG PANJANG, HALUAN— Landasan dan pelataran jalan utama di lingkungan Pasar Induk Hasil Pertanian (PIHP) Bukik Surungan Padang Panjang, lanyah dan tak ubahnya seperti kubangan kerbau. Selain dihiasi lobang-lobang menganga, sepanjang kawasan ini juga didera becek dan genangan air setelah hujan mengguyur Bumi Serambi Mekkah. Pantauan Haluan, sepanjang Kamis (22/11), hampir sebagian

besar ruas jalan dan pelataran di lokasi PIHP, terlihat digenangi air, setelah hujan sempat mengguyur Kota Padang Panjang sekitar pukul 15.00 WIB sore kemarin. Kondisi ini sebut sebagian pengunjung, semakin membuat aktifitas pasar menjadi lumpuh. “Lihat saja, kalau hujan sudah turun, aktifitas di lokasi ini benar-benar tidak nyaman. Pengunjung jadi enggan untuk masuk,” ujar Dyan, salah seorang

pedagang yang beraktifitas di PIHP. Dikatakan, meski kondisi tersebut sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, namun hingga saat ini belum terlihat adanya upaya dan tindak lanjut yang dilakukan pihak-pihak terkat. Jika terus dibiarkan berlarut-larut, keadaan ini dikhawatirkan akan membuat PIHP semakin ditinggal warga yang beraktifitas di dalamnya. “Ini adalah fakta. Dimana

sejak dua tahun terakhir, aktifitas di PIHP terus menunjukkan grafik penurunan. Orang-orang seperti enggan dan lebih memilih hijrah ke Pasar Koto Baru atau Padang Lua,” katanya. Kondisi tersebut, juga tak jauh berbeda dengan kawasan Terminal Bukik Surungan, yang terletak saling berhadapan. Lokasi yang sedianya dipergunakan untuk pelataran parkir dan terminal truk itu,

hingga kini masih belum dijamah pihak terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan setempat. Kondisinya, persis bak kubangan kerbau. Sisi pelayanan-pun, sepertinya terabaikan. “Walau tetap membayar, tapi lebih baik kami memilih untuk memarkir kendaraan di sepanjang ruas jalan atau di luar kawasan terminal. Karena lobanglobangnya dalam sekali,” ujar Wardi, salah seorang pengemudi truk di lokasi.(h/yan)

>> Editor : Afrianita

>> Penata Halaman : Jefli

Haluan 23 November 2012  

Haluan 23 November 2012

Haluan 23 November 2012  

Haluan 23 November 2012

Advertisement