Page 9

GO GREEN 9

MINGGU, 15 APRIL 2012 M 23 JUMADIL AWAL 1433 H

DEMO-Pengunjuk rasa yang terdiri buruh dan petani melakukan aksi dalam suatu peringatan Hari Tani Nasional di Silang Monas, Jakarta. Mereka mendesak pemerintah agar tidak melegalkan perampasan tanah rakyat dan tanah adat untuk kepentingan korporasi melalui UU Penanaman Modal, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Sumber Daya Air, yang dianggap merugikan rakyat.

WWF Terbitkan Buku Masyarakat Dayak WWF Indonesia menerbitkan buku berjudul The Human Heart of Borneo yang memaparkan tradisi, cara hidup, kebudayaan, dan kesalinghubungan dengan alam dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Buku yang diluncurkan di Jakarta, Kamis, dan ditulis berberapa kontributor peneliti maupun masyarakat asli ini mengungkapkan bagaimana selama berabad-abad masyarakat Dayak menggunakan pengetahuan dan nilainilai lokal untuk mengatur kekayaan alam yng mereka punya secara berkelanjutan. “Ya, kayu adalah emas, namun bukanlah jenis emas yang baik bagi kami. Saya akan melindungi hutan di daerah saya, karena makna hutan bagi masyarakat Dayak adalah kehidupan,” kata salah satu kontributor yang juga merupakan Ketua Adat Hulu Bahau di Kalimantan Timur, Anye Apui. Anye mengingatkan bahwa terdapat ikatan yang sangat dalam dari identitas masyarakat Dayak terhadap hutan. Sementara itu aktivis WWF Malaysia Jayl Langub mengatakan bahwa publikasi ini membantu masyarakat umum untuk mengerti peran kunci anggota suku Dayak dalam pemeliharaan hutan tropis dataran tinggi di pulau Kalimantan yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. “Saya percaya bahwa dengan membagi sedikit cerita suku Dayak, mereka yang tidak tinggal di hutan dapat merasakan, belajar, dan mengapresiasi identitas, kesenian, kerajinan tangan, dan gaya hidup suku asli Pulau Borneo,” kata Jayl. Orang Dayak menurut Jayl dapat hidup secara berkelanjutan di hutan Kalimantan karena mereka tidak menganggap diri sebagai pemilik hutan dan tanah, melainkan penjaga. Peluncuran buku The Human Heart of Borneo ini merupakan bagian dari forum bertajuk Green Economy for People, Planet, and Prosperity yang diadakan WWF sebagai rangkaian memperingati hari bumi yang jatuh pada 22 April ini. (h/net)

RINA MORITA:

Rombak Hutan kakao Menjadi Kebun Kakao KESUNGUHAN petani memelihara tanaman kakao, seperti melakukan pemangkasan ranting dan daun dengan teratur, akan menghasilkan buah kakao yang optimal dengan kualitas maksimal. Pada gilirannya akan mendatangkan penghasilan lebih besar. “Mari pelan-pelan kita buka hutan kakao kita menjadi kebun yang terjaga dan berbuah maksimal. Kita buka pula hati agar bersungguhsungguh bertani kakao,” kata Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman, Ir Hj Rina Morita MSi, Kamis. Ia mengemukakan hal itu ketika mewakili Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman membuka secara resmi Gerakan Sosialisasi Pemangkasan Kakao di Gedung Lelang Dinas Pertanian, Sungai Pinang, Kecamatan Batang Anai. Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga sore, diikuti sekitar 125 penyuluh, petugas dan petani kakao. Rina menjelaskan, luas areal tanaman kakao di Padang Pariaman 17.889 hektar. Setiap hektar rata-rata tumbuh 700 s/d 800 batang, tersebar pada 17 kecamatan dan 60 nagari. Ia menyebutkan, fungsi pemangkasan antara lain supaya batang tidak terlalu rimbun, sehinggga makanan tidak terserap hanya untuk daun. Selain itu, adanya cahaya dan sirkulasi udara ke batang dan dahan untuk mempercepat proses fotosintesa atau pembuatan makanan. “Juga

dapat mengurangi potensi busuk buah serta mengendalikan serangan hama penyakit dan tupai,” paparnya. Narasumber pada Sosialisasi tersebut adalah Kabid Produksi Disbun Sumbar Ir Irwan dan Ir Alkahfi dari UPT Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Sumbar. Sebelumnya, acara yang sama juga sudah dilaksanakan di tempat yang sama, Rabu 4/4, diikuti 120 peserta. Peserta dari petani dibekali gunting pangkas dan gunting galah dan penggantian transport. Peserta berasal dari Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kayutanam, Pakandangan, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Sungai Geringging, Sungai Limau, Batang Gasan dan IV Koto Aur Malintang. Pada acara sebelumnya, peserta berasal dari Kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, Sintoga, Ulakan Tapakis, Nan Sabaris, VII Koto, Patamuan dan Padang Sago. (h/SO)

COCA COLA GANDENG ANAK MUDA PENCETUS PERUBAHAN

Ades Kenalkan “Ritual Baru” Untuk Sisa Kemasan JAKARTA, HALUAN — “Siapapun bisa menciptakan perubahan. Pertanyaannya, berani atau tidak?” tutur Pandji Pragiwaksono di talk show peluncuran kemasan baru air minum ADES di EX Mall, Jakarta. Pandji, seorang pembawa acara yang juga populer sebagai penggagas gerakan ‘Indonesia Unite’, adalah salah satu pemuda yang menginspirasi dalam talk show bertajuk “Langkah Kecil Memberikan Perubahan” bersama dua pembicara lainnya, Shafiq Pontoh dan Umen. Shafiq Pontoh, pendiri gerakan ‘Indonesia Berkebun’, menanggapi pernyataan Pandji, “Hidup ini sudah berat. Maka kita harus mencoba membuat perubahan dengan cara yang menyenangkan,” katanya. Shafiq pertama menggagas ‘Indonesia Berkebun’ dua tahun lalu bersama arsitek ternama bangsa, Ridwan Kamil. “Awalnya, karena saya merasa kalau harga sayuran itu mahal. Maka saya berpikir, ‘Kenapa saya tidak menanamnya sendiri?’ Akhirnya saya iseng mengajak beberapa teman untuk mencari lahan terbengkalai di sekitar tempat tinggal, kemudian menanam tanaman yang bisa dipanen. Kami pun mulai sharing foto-foto hasil panen di media jejaring sosial, dan lama-lama, komunitas ‘Indonesia Berkebun’ ini jadi semakin banyak, bahkan sekarang komunitasnya sudah mencapai hingga sekitar 20 kota di

seluruh Indonesia.” Lain lagi dengan Umen, pemenang kompetisi “Berani Mengubah” yang diadakan oleh Coca-Cola akhir tahun lalu. Ide ‘Operasi Semut’ yang digagasnya berhasil mengalahkan 600 kandidat lain, padahal idenya sangat sederhana, yaitu mengajak temantemannya untuk memungut sampah sambil bermain musik. “Anak-anak muda itu suka sesuatu yang ‘keren’, makanya saya berpikir keras bagaimana agar aksi buang sampah itu ‘keren’. Akhirnya tercetuslah ide untuk melakukannya sambil bermusik,” cerita pria yang pada bulan Maret lalu mengumpulkan anak muda lainnya untuk memungut sampah dari Bundaran HI hingga Tugu Monas. Pandji, Shafiq, dan Umen adalah tiga contoh sederhana dari komitmen anak muda bangsa yang berani bertindak untuk menciptakan sebuah perubahan. Maka itulah, CocaCola menggandeng mereka saat peluncuran kemasan baru air minum ADES. Dengan kemasan yang ‘hijau’, ADES mengurangi penggunaan plastik pada botol kemasan hingga 8% dan di saat yang sama, ADES juga memperkenalkan ritual yang baru dalam menikmati minuman dalam kemasan plastik; Pilih, Minum, Remukkan. Dengan cara ini, konsumen diberikan kesempatan untuk turut mengambil langkah kecil yang mendatangkan perubahan, karena botol plastik yang telah dire-

mukkan setelah diminum bisa memberikan lebih banyak ruang di tempat sampah. “Kadang ide yang sepele, jika dilakukan bersama-sama dan tidak pelit untuk dibagi kepada orang lain, akan membawa manfaat yang besar,” kata Pandji, “Semua perubahan di dunia ini dimulai dari kelompok kecil yang ingin sekali melihat perubahan terjadi. Kesulitan pasti

ada, tapi dengan keinginan yang kuat, tujuan itu pasti tercapai.” “Satu pesan dari saya untuk membuat perubahan adalah dengan menemukan satu hal yang paling mengzganjal di hati Anda. Apa yang membuat Anda merasa kesal? Apa yang rasanya salah? Mulailah dari mengubah hal tersebut,” tutup Shafiq.(h/rel/mat)

Konflik Agraria, Merugikan Petani Konflik agraria, masih berjumput di negeri ini. Masalah utama agraria (tanah, air, dan kekayaan alam) adalah konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan segelintir orang dan korporasi besar. Sebaliknya disisi lain terdapat ratusan juta rakyat bertanah sempit bahkan tak bertanah. Ironisnya, ditengah ketimpangan tersebut, perampasan tanah-tanah rakyat masih saja terus terjadi. Data Biro Pusat Statistik (BPS) per September 2011, masih ada 29.89 juta penduduk berada dalam kondisi miskin dengan komposisi penduduk miskin pedesaan sebanyak 18.94 juta jiwa dan 10.95 juta penduduk miskin perkotaan. Jumlah penduduk yang rentan miskin sebanyak 27.82 juta jiwa. Smentara laporan FAO (2011) menyebutkan bahwa kelaparan penduduk dunia tahun 2010 mencapai sekitar 925 juta jiwa dan kelaparan penduduk Indonesia mencapai 29.9 juta jiwa. Di Sumatra Barat, pada 2011-2012 terjadi sengketa lahan seluas 14.400 ha yang melibatkan 3.477 kepala keluarga. Sengketa lainnya melibatkan pemerintah, yakni kebijakan tanah ulayat dijadikan hutan lindung secara sepihak. Konflik agraria umumnya terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini disampaikan Ketua Badan Pelaksan Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sumbar), Sukardi Bendang, kepada Haluan, Kamis (18/ 4). Sujardi juga menyampaikan sebanyak 10.962 ha lahan yang dimiliki perusahaan sawit di Sumbar bersengketa dengan 2.231 Kepala Keluarga (KK). Di antara perusahaan sawit yang bermasalah dengan masyarakat ialah perusahaan besar.”Ada juga 300 ha tanah ulayat masyarakat Nagari Ujung Gading, Pasaman Barat, yang dijadikan hutan lindung secara sepihak oleh pemerintah,” ujar Sukardi, Kamis (20/4). Jika data konflik agraria yang terjadi di Sumbar diakumulasi sejak 1997 hingga 20111, sengketa lahan mencapai 119.200 ha. Selain diskriminasi, hak asasi para petani dan warga pedesaan pun kerap dilanggar, terutama masalah hak milik tanah. Sukardi juga menjelaskan bahwa secara global, jutaan petani telah dipaksa meninggalkan lahan pertanian mereka karena perampasan tanh (land grabbing) yang difasilitasi baik kebijakan nasional maupun internasional. Petani dan masyarakat pedesaaan terus dihadapkan pada kemiskinan dan kelaparan. “Lebih dari 700 juta jiwa penduduk desa sebagai produsen pangan justru menjadi objek penderita, pengidap kelaparan dan kemiskinan ekstrem,” paparnya. Sukardi juga menambahkan bahwa SPI menjadi salah satu pelopor dalam perjuangan lahirnya Deklarasi Hak Asasi Petani bersama induk organisasi SPI di tingkat Internasional, La Via Campesina. “Upaya ini resmi dimasukkan secara formal ke mekanisme Dewan HAM PP,” tambahnya. Dalam rangka peringatan Hari Perjuangan Petani Internasional tahun ini, SPI Sumbar menuntut penghentian kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani dan segera

dibuatkan Undang-Undang Hak Asasi Petani (UU HAP). Gugat UU Sementara di Jakarta, Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI merayakan peringatan Hari Perjuangan Petani Internasional dengan menggelar konferensi pers mengenai judicial review atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Henry Saragih, Ketua Umum SPI menyampaikan bahwa UU No.2 Tahun 2012 ini melegalkan perampasan tanah dan berpotensi memperluas konflik agraria di Indonesia. Oleh karena itu, bertepatan dengan Hari Perjuangan Petani Internasional ini, SPI bersama Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah (Karam Tanah) yang terdiri atas belasan organisasi rakyat dan LSM penggiat agraria melakukan judicial review terhadap UU ini. Kami menyatakan bahwa Pasal 2 huruf (g), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1),Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 bertentangan dengan Pasal 1 (3), Pasal 28D (1), Pasal 28A, Pasal 33 (3), Pasal 28G (1), Pasal 28H (4), Pasal 27 (1) dan Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar 1945,” papar Henry Saragih yang juga Koordinator Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional). Dari Jambi dilaporkan, DPW Serikat Petani Indonesia - Propinsi Jambi dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Petani Indonesia, menyampaikan pernyataan sikap. Ketua BPW SPI Jambi, Sarwadi menyatakan, potret penduduk di Jambi, berdasarkan BPS Propinsi Jambi (2011), menunjukkan bahwa Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jambi pada September 2011 sebesar 251,79 ribu jiwa (7,90 persen). “Garis Kemiskinan menunjukkan tren yang cenderung meningkat akibat pengaruh peningkatan nilai pengeluaran penduduk. Garis Kemiskinan Maret 2011 sebesar Rp. 242.272/ kapita/bulan meningkat menjadi Rp. 258.888/kapita/ bulan pada September 2011,” paparnya. Sementara itu, konflik agraria sebagai ekses dari praktek-praktek penggusuran tanah rakyat atas nama pembangunan untuk kepentingan umum seperti pembangunan pertanian, perkebunan, hutan konservasi, pertambangan, perumahan, jalan tol, kantor pemerintahan, cagar alam, dan pengembangan wisata telah menimbulkan korban jiwa petani dan juga kriminalisasi petani beserta nelayan dan masyarakat adat. Badan Pertanahan Nasional (2011) mencatat 2.791 kasus pertanahan pada tahun 2011 – ditambah dengan dua kasus pertanahan yang menimbulkan korban jiwa di Mesuji

dan Bima pada akhir tahun 2011. Ancaman kemiskinan bahkan proletariasasi, kelaparan dan konflik agraria berpeluang semakin meluas dan mendalam, bila pemerintah tidak berpihak sepenuhnya pada rakyat. Perampasan tanah di atas, terjadi karena banyaknya kebijakan pemerintah yang pro pada pemodal. Mereka menggunakan kekuasannya untuk mengesahkan berbagai Undang-Undang seperti: UU 25/2007 Penanaman Modal, UU Kehutanan, UU 18/2004 Perkebunan, UU 7/2004 Sumber Daya Air, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, UU Minerba, dan UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Keseluruhan perundang-undangan tersebut sesungguhnya telah melegalkan perampasan hak-hak rakyat atas tanah, hutan, tambang, wilayah tangkap nelayan, wilayah kelola masyarakat tani, adat dan desa, kesemuanya hanya untuk kepentingan para pemodal asing maupun dalam negeri. “Kami menyimpulkan bahwa perampasan hak-hak rakyat (kaum tani) atas tanah, hutan, tambang, wilayah kelola masyarakat adat dan desa yang terjadi sekarang ini adalah bentuk nyata dari perampasan kedaulatan rakyat dan keberlanjutan kehidupan. Kami berkeyakinan bahwa untuk memulihkan hak-hak rakyat Indonesia yang dirampas harus segera dilakukan Pembaruan Agraria, Penegakkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Ekologis,” harapnya.SPI Jambi juga menunut dihentikannya segala bentuk perampasan tanah rakyat dan Cabut HGU/Izin-izin perusahaan perkebunan dan Kehutanan di Propinsi Jambi yang jelas-jelas merampas tanh rakyat. Melaksanakan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai undang-undang yang sangat sentral dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria dalam rangka mengimplementasikan konstitusi Indonesia pasal 33 UUD 1945. “ Segera selesaikan konflik-konflik agraria di Jambi dengan membentuk suatu komite penyelesaian konflik agraria/ Pansus Penyelesaian Konflik Agraria di Jambi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Memberikan perlindungan dan memenuhi hak petani atas akses terhadap sumber-sumber agraria, benih, pupuk, tekhnologi, modal dan harga produksi pertanian dengan segera membuat Undang-Undang Hak Asasi Petani. Menghentikan segala bentuk kriminilaisasi, ancaman dan terror yang dialami petani SPI dalam kegiatan pertaniannya. Hentikan Sawit Seperti dilansir eksponews, Kepala Bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Agus Priyanto menyatakan pihaknya akan memberantas pembalakan liar serta menghentikan penanaman kelapa sawit di kawasan hutan. Hal itu dikatakannya saat menemui ratusan petani yang menggelar demonstrasi di kantor Dinas Kehutanan daerah setempat, Kamis. Sementara untuk penyelesaian konflik antara petani dan perusahaan pihaknya akan melakukan upaya penyelesaian itu. “Mana yang menjadi kewenangan kita nanti akan dikita fasilitasi dan selesaikan,” katanya. (dn/net)

Haluan 22 April 2012  

Haluan 22 April 2012

Haluan 22 April 2012  

Haluan 22 April 2012

Advertisement