Nasional
KAMIS, 16 JUNI 2011 M 14 RAJAB1432 H
3
POLEMIK RUU BPJS
LINTAS
Berpotensi Peras Rakyat
UU Parpol Digugat JAKARTA, HALUAN — Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian UndangUndang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang digugat oleh Dana Iswari dan kawan-kawan. Pasal-pasal yang diuji ke Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 2 ayat 1 yang memberikan dan mensyaratkan bahwa Partai Politik harus didirikan oleh minimal 30 orang dari setiap provinsi, Pasal 3 ayat 2 huruf c yang mensyaratkan Partai memiliki kepengurusan di setiap provinsi minimal 75% kepengurusan di setiap kabupaten atau kota provinsi bersangkutan, dan minimal 50% kepengurusan di setiap kecamatan di kabupaten atau kota bersangkutan, dan Pasal 51 ayat 1b. Para pemohon uji materi adalah adalah D Taufan (aktivis), Goenawan Mohammad (sastrawan), Rahman Tolleng (mantan anggota DPR), Fikri Jufri (Redaktur Senior majalah Tempo), Dana Iswara Basri (mantan presenter TV), M Husni Thamrin (aktivis LSM), Budi Arie Setiadi (wartawan), Susy Rizky Wiyantini dan Sony Sutanto, yang keduanya adalah aktivis Solidaritas Masyarakat untuk Keadilan (SMI-K). Para pemohon sedang mempersiapkan suatu partai yang bernama Serikat Rakyat Independen (SRI). “Kami menilai persyaratan yang dibebankan untuk mendirikan partai sangat berat, memerlukan biaya sangat besar, dan waktu yang disediakan sangat singkat,” kata kuasa hukum para penggugat, Andi M. Asrun dalam sidang yang diketuai Anwar Usman, Rabu. Menurut Andi, UU No. 2 Tahun 2011 menyamakan begitu saja syarat-syarat agar suatu Partai Politik menjadi badan hukum dengan syarat-syarat mengikuti Pemilu. “Mestinya persyaratan agar suatu Parpol dapat mengikuti Pemilu tidak diatur dalam UU tentang Partai Politik,” ujarnya. Para penggugat merasa ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan pendirian partai politik sebagaimana diatur dalam UU tersebut sangat mengganggu atau mempunyai potensi kuat melanggar hak konstitusional. “Sementara verifikasi persyaratan pendirian pendirian Partai Politik dilakukan 2,5 tahun sebelum hari H Pemilu 2014. Ketentuan tersebut telah melanggar hak konstitusi yaitu hak kebebasan berserikat dan berkumpul, berupa pendirian partai politik, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kami meminta agar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 ayat 2 huruf c, dan Pasal 51 ayat 1b UU Nomor 2 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” ujarnya. (vmc)
JAKARTA, HALUAN– Skema iuran dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) berpotensi menjadi mesin pemeras rakyat.
VNC
AKSI PRT — Para PRT (Pembantu Rumah Tangga) melakukan aksi solidaritas sebelum menjalani persidangan tentang pengesahan RUU PRT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (15/6). Mereka meminta kepada pemerintah untuk mengesahkan RUU PRT yang diharapkan mampu mensejahterakan para PRT.
Live Streaming Gerhana Bulan
BANDUNG, HALUAN — Observatorium Bosscha membuat tayangan “live streaming” fenomena alam gerhana bulan total mulai Rabu tengah malam pukul 23.30 WIB hingga Kamis pukul 05.00 WIB, dan tayangan tersebut bisa diakses melalui website resmi http:www. bosscha.itb.ac.id “Kami akan ada “live streaming” Gerhana Bulan Total, dan masyarakat dipersilakan akses situs kami di http:www. bosscha.itb.ac.id. Ini akan dimulai dari pukul 23.30 malam tadi, sampai jam lima pagi,” kata Direktur Observatorium Bosscha Lembang Hakim L Malasan ketika dihubungi melalui telepon, Rabu malam. Hakim L Malasan mengatakan
NOTES Perang Belasting
pada 2011 akan terjadi dua kali gerhana bulan total yang bisa terlihat di Indonesia, yaitu pada 16 Juni dan 10 Desember 2011. Menurut dia, gerhana bulan total yang terjadi pada 16 Juni dini hari nanti, bisa disaksikan masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia, baik di bagian barat, tengah maupun timur. “Untuk masyarakat di wilayah Indonesia bagian barat, proses gerhana akan dimulai pukul 00.30 hingga pukul 05.00 WIB,” ujarnya. Ia mengatakan karena gerhana bulan total ini berbeda dengan gerhana matahari, maka masyarakat bisa menyaksikan langsung dengan mata telanjang peristiwa alam yang spektakuler itu. “Kalau malam ini cuacanya
bagus, maka gerhana bulan total nanti bisa dinikmati dengan mudah tanpa bantuan alat pelindung. Jika ingin melihatnya secara langsung, warga masyarakat tinggal memandang ke langit, dan arahkan pandangan ke barat. Usahakan saat kita melihat ke langit, tidak terhalangi apa pun,” katanya. Pihaknya memutuskan untuk menutup Observatorium Bosscha saat terjadi gerhana bulan total itu, karena kejadian langka tersebut bisa dilihat dari rumah warga masyarakat masing-masing. “Kalau cuaca malam ini bagus, anda tidak perlu datang ke Bosscha untuk melihat gerhana bulan total tersebut, cukup melihat langit dan arahkan pandangan ke barat,” ujarnya. (ant)
KASUS SISMINBAKUM
Selesaikan Saja di Pengadilan
PERANG belasting berlangsung di Sumatra Barat dan dipimpin oleh pejuang wanita Minang, Siti Manggopoh. Perang ini mulai berkobar pada 16 Juni 1908. Perang ini terjadi karena merupakan tindakan sewenangwenang pemerintah Belanda kepada masyarakat Minang. Apalagi peraturan belasting dianggap bertentangan dengan adat Minangkabau, sebab tanah adalah kepunyaan komunal atau kaum di Minangkabau. (d/wkp)
pengadilan yang menentukan apakah Yusril dan Hartono bersalah atau tidak dan semua pihak harus menerima apa yang diputuskan pengadilan,” kata anggota Komisi III DPR Nudirman Munir dalam diskusi “Adakah Jalan Sisminbakum ke Pengadilan” di ruangan wartawan DPR RI, Rabu (15/6). Meski menyerahkan putusan hukum kasus Sisminbakum itu diserahkan ke pengadilan, politisi Partai Way of Life! Golkar itu tetap saja menyangsikan putusan pengadilan. “Proses hukum sekarang ini anehaneh. Yang salah bisa menang dan yang benar bisa kalah. Bahkan rakyat yang mempunyai sertifikat asli pun ketika ditangani oleh pengadilan, rakyat yang kalah. Jadi dalam kasus yang sama, tapi putusan hukum oleh hakin hasilnya bisa berbeda-beda. Ini kan aneh,” katanya. Nudirman Munir Serunya pake mobil baru mencontohkan penahanan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah bareng temen-temen kamu! terkait kasus pidana yang * Syarat dan ketentuan berlaku ditangani pihak kejaksaan. “Sesuai peraturan, pihak kejaksaan baru bisa meHARI MINGGU / LIBUR SHOWROOM TETAP BUKA nahan kepala daerah atau
JAKARTA, HALUAN — Kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan tersangka mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoe Soedibyo perlu dituntakan sampai ke pengadilan. “Saya memandang, kasus Sisminbakum sebaiknya harus diteruskan ke pengadilan. Biarlah
DP enteng cuma
5
buat have fu n
jutaan*
PT. ELANG PERKASA MOTOR : Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang Telp. (0751) 7051422, 7051423 Kantor Cabang : = PAYAKUMBUH : Jl. St. Usman No.14, Kampung Cina Telp. (0752) 91795 = DHARMASRAYA : Jl. Lintas Sumatera Koto Baru KM.218 Dharmasraya Telp. (0754) 71245
wakil kepala daerah yang terkait kasus pidana harus mendapat izin terlebih dahulu dari presiden. Tapi wakil bupati Agam ditahan tanpa ada surat izin dari Presiden,” kata Nudirman. Didi Irawadi (FPD) yang turut menjadi pembicara dalam diskusi tersebut melihat ada hal-hal yang ganjal dalam kasus Sisminbakum tersebut. “Masak dalam proyek yang ditangani Kemenkumham itu uang yang masuk Negara hanya 10 %, selebihnya 85-90 % masuk swasta. Seharusnya untuk Negara itu lebih besar,” tegasnya. Sedangkan Febridiansyah dari ICW mengemukakan, bahwa kasus Sisminbakum termasuk yang serius dibicarakan ICW dengan Jaksa Agung Basrie Arif beberapa waktu lalu. “ICW mendukung untuk dituntaskan ke pengadilan, tapi tidak tahu apakah orang-orang diduga terlibat selama ini bersalah atau tidak. “Sehingga hakimlah yang harus memutuskan itu. ICW tidak bisa menduga-duga,” ungkapnya. Sedangkan Direktur Lembaga Pemantau Penyelenggara Triaspolitika RI (LP2TRI) Chandra Adiwana mengatakan, bila Kejaksaan Agung melimpahkan kasus Sisminbakum ke pengadilan, dan pengadilan memutuskan bahwa Yusril tidak bersalah, tentunya akan memberikan nilai tambah bagi Yusril. (h/sam)
Apalagi, besaran iuran yang akan ditarik dari setiap keluarga Rp 40.000-60.000 kepada satu keluarga. Padahal, selama ini mekanisme asuransi hanya menanggung suami/istri dan dua anak. Ini berarti per kepala akan ditarik iuran sekitar Rp 10.000-15.000 per bulannya. Dengan penarikan iuran tersebut maka negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa mengumpulkan uang rakyat. Saat ini, pemerintah hanya menjamin kesehatan masyarakat sekitar 76 juta. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta. Ini berarti ada sekitar 164 juta penduduk yang wajib membayar iuran. Dengan demikian, negara bisa meraup uang rakyat setidaknya Rp 1,64 triliun per bulan. Jumlah ini lebih besar dari yang ditanggung pemerintah terhadap rakyat miskin, yakni Rp 5.000 per kepala. Untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) negara hanya menanggung Rp 4,6-5,1 triliun setiap tahun. Ahli Ekonomi Kesejahteraan Rakyat Universitas Gadjah Mada (UGM) Poppy Ismalina mengecam sikap ngotot DPR dan pemerintah yang tetap menyiapkan skema iuran dalam RUU BPJS. Aturan itu akan memperluas dan memperdalam kemiskinan pada masyarakat. “DPR memang nggak punya hati dan memang tidak memiliki produk politik yang berguna buat rakyat. Tapi, pemerintah bodoh kalau menyetujui pengesahan mesin penghisap uang rakyat ini,” katanya, Rabu kemaren. Hal senada dikemukakan Ketua Angkatan Muda Ka’abah (AMK), Sumatera Utara, Aswan Jaya ketika dihubungi dari Medan. Menurutnya, rencana DPR dan pemerintah itu merupakan mesin pemerasan baru pada rakyat. ”Elite politik baik di DPR dan menteri-menteri SBY
di Jakarta sedang menyiapkan mesin pemeras uang rakyat yang paling canggih. Mereka sedang secara sadar menyerahkan nyawa rakyat Indonesia pada bisnis asuransi lewat undangundang yang memerintahkan rakyat wajib bayar iuran dan pengusaha wajib menarik iuran dari pekerja,” katanya. Sementara itu, Ketua Gerakan Demokratik Rakyat Papua (GARDA-P), Samuel Awom mengatakan, RUU BPJS dan UU No 40/2004 secara terang-terangan mengkhianati UUD’45. Konstitusi menyebutkan seluruh rakyat memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial. ”Elite politik di pusat berkoar soal Pancasila dan UUD’45, minta kami rakyat Papua untuk menerima semua itu, tetapi justru mereka yang secara sadar merencanakan menyengsarakan rakyat Papua. Kami tidak akan terima kalau RUU BPJS ini diberlakukan,” katanya. Sedangkan Kepala Pusat Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Kementerian Kesehatan Usman menjelaskan, selama ini pemerintah memang telah menjalankan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang menjamin 76,4 juta rakyat Indonesia dengan dana sebesar Rp 6,3 triliun untuk 2011. Pemerintah yang membayar premi per orang sebesar Rp 5.000/bulan. Pasien tidak dipungut biaya apa pun di kelas 3 seluruh rumah sakit dan puskesmas. ”Sudahlah, kita tunggu saja keputusannya. Karena UU SJSN bunyinya seperti itu maka kita harus konsisten dengan UU SJSN. Andai nanti ada perubahan kan tinggal diubah satu dua pasal saja, lihat perkembangannya,” ujarnya di DPR, menjawab mengapa pemerintah mendukung pemungutan iuran pada rakyat dan buruh dalam penggodogan RUU BPJS. (d/sh/rep)
Puan tak Ambil Pusing Hasil Survei
JAKARTA, HALUAN — Hasil polling Lembaga Survei Indonesia beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa elektabilitas PDIP naik akibat turunnya popularitas Demokrat. Namun tak lama kemudian, Lingkaran Survei Indonesia mengatakan bahwa elektabilitas PDIP masih kalah dibanding Golkar dan Demokrat. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyatakan, PDIP tak ambil pusing dengan hasil polling beberapa lembaga survei yang berbeda-beda. Menurutnya, survei sekedar informasi dan masukan bagi PDIP, tapi sama sekali tidak mempengaruhi kinerja PDIP. “Boleh-boleh saja setiap survei mempunyai hasil yang berbeda. Survei itu kan ada dinamikanya. Hari ini naik, besok turun atau stagnan,” kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Juni 2011. Ia menambahkan, survei tak perlu dijadikan patokan
atau pegangan. Putri Megawati Soekanoputri itu juga mengatakan, antara survei yang satu dengan yang lain tidak perlu dibanding-bandingkan. Ada atau tidak ada survei, ujar Puan, PDIP akan terus bekerja dan berkonsolidasi agar bisa memperoleh suara signifikan seperti pada Pemilu 2009 lalu. PDIP juga memasang target untuk menambah perolehan suara mereka di pemilu yang akan datang. “Sampai tahun depan, 2012, kami masih terus konsolidasi,” tutur Puan. Meskipun konsolidasi tidak mungkin selesai seluruhnya dalam waktu dekat, tapi Puan optimis PDIP akan meraih hasil yang bagus. Hal itu, kata Puan, terlihat dari kemenangan PDIP pada beberapa Pilkada. “Kami sudah memenangi 42 persen dari total pilkada. Itu indikator bahwa konsolidasi kami berhasil. Ada perbaikan di PDIP,” kata dia. (vnc)
Obat Herbal Alam dari Sumatera Barat Jamu
MOCHINTA
Mengatasi Penyakit Maag Akut & Tukak Lambung untuk Konsultasi Hub :
0852 6577 5536 DAPATKAN DI APOTEK DAN TOKO OBAT DI KOTA ANDA : Padang : Apotik Arga (Terandam), Apotik Mega Utama (Terandam), Apotek Dira (Simp. Jondul) Rawang, TO. Mega Utama (Padang Sarai), Apotek Diana (Tabing), TO. Nafa (Siteba), Apotek Syuhada (Alai), TK. Adi (Dpn SMA 10 Padang), APT. Simp. Haru (Jl. Dr. Sutomo No.49), APT. Kita (Depan Diklat BRI)Limau Manis, APTK. Media Medika Psr. Baru Limau Manis, APT. Iliran Farma Gadut (Depan RSJ), TO. Ikhlas (Indarung), TO. Jamu Jago Jl. Niaga 204 Pdg, APTK. Cahaya Bunda Siteba, APT. Asri Baru Jl. Imam Bonjol (Komp. Atom), APT. Patimura, APT. Raisa Jl. St. Syahrir no.62, APT. Glory Jl. Niaga Pondok, APT. Eres Farma Jati, APT. Isty Farma Jati, APT. Aroma Jati, APT. Farmasia I Imam Bonjol, APT. Arafah Ganting, APT. Naufal Andaleh, APT. Cahaya Bantuan Balai. Baru, APT. Vibra Belimbing, APT. Mitra Farma Simp. Gaduik, APT. Bio Farma Bandar Buat = Pariaman : Aptk. Zelia (Psr.Lbk Alung), TO. Budi (Psr. Sicincin), Klinik Permata Bunda Kayu Tanam, TO. Bunda Farma (Pauh Kamba), Aptk. Nuri (Jl. Tugu Perjuangan depan Stasiun KA)= Solok : Apotik Pribadi, Apotik Rakyat Romeo, TO. Kurnia (Psr. Sumani), Aptk. Gretta Solok, Aptk. Mitra Patimura Solok, TO. Risda Farma Alahan Panjang, TO. Pelangi M. Paneh, APT. Tujuh (Depan RSUD Solok) = Sawahlunto : Apotik Prima = Sijunjung : Tb. Mitra, Apotik Samudra = Bukittinggi : Apotik Saiyo, Apotek Mecca, Apotek Asrama Murni = Payakumbuh : Apotik Roste, Apotik Medika Farma, = Batusangkar : TO. Paten , APT. Sari Bulan, APT. Reno Sari, Apotek Budi Agung = Padang Panjang : TO. Rahmat Arafah = Pasaman : Apotek Satria (Psr. Inpres) Padang Baru Lubuk Basung, Apotek Saiyo Lubuk Sikaping, Apotek Sejati Prima Simp. Empat Pasaman, TO. Rahmat Psr. Panti Pasaman = Dharmasraya : Apotek Berkah Bunda (S.Rumbai), TO. Berkah Jaya (Koto Baru), Apotek Aisyah (P.Punjung), APT. Sumber Sehat, APT. Alam Sari Padang Aro, TO. Singgalang M. Labuh = Pesisir Selatan : Apotek Riski Farma, Apotek Hikmah (Kota Painan), TO. Mali (Tarusan), TO. Sehat (Psr. Baru)
H
PROARG 35. MOSA 000 I ,-/b tl
Rp.
Isi : 30 Kapsul POM TR. 103 317 601