Haluan 14 Januari 2012

NASIONAL 5

SABTU, 14 JANUARI 2012 M 19 SAFAR 1433 H

NOTES

Mendagri Tak Bela Partai Aceh

JAKARTA, HALUANMenteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, menggugat Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP).

Peristiwa Malari BESOK, 15 Januari, dikenang sebagai Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) merupakan peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974.

Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara.

Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan. Soeharto memberhentikan Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib. Tapi belakangan ini barulah ada pernyataan Jenderal Soemitro (almarhum) dalam buku Heru Cahyono, Pangkopkamtib Jendral Soemitro dan Peristiwa Malari, bahwa ada kemungkinan kalau justru malahan Ali Moertopo sendiri dengan CSIS-nya yang mendalangi peristiwa Malari. (wkpd)

LINGKAR Kadinkes Pakai Senjata Api MAKASSAR, HALUAN — Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan Rachmat Latif,mengancam para staf di kantor tersebut menggunakan senjata api.

Menyikapi hal tersebut,Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muallim, membenarkan bahwa ada pengaduan dari beberapa pegawai di Dinas Kesehatan Sulsel sehubungan dengan tindakan Kadis Kesehatan,Rachmat Latif, yang mengancam para staf di kantor tersebut menggunakan senjata api. Namun demikian Muallim belum berani berkomentar banyak menyikapi laporan pegawai Dinkes. Ia mengaku akan melaporkan lebih dulu kejadian ini kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

“Memang benar ada yang mengadu ke saya.

Yang bersangkutan (Rachmat Latief) juga sudah melapor ke saya. Masalah ini akan saya laporkan dulu ke gubernur,”kata Andi Muallim. kemaren.

Informasi yang dihimpun di Kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, puluhan pegawai Dinas Kesehatan Sulsel diterima oleh Muallim pada Senin (11/ 1) untuk melaporkan tindakan arogan sang Kadis. Kepala BKD Sulsel, Andi Murny Situru pun membenarkan adanya laporan dari beberapa staf dinas kesehatan tentang pengancaman dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh Rachmat Latief.

Namun ia enggan mengomentari atau berspekulasi ancaman hukuman yang bakal ditimpakan jika memang perbuatan itu terbukti adanya. Perilaku tidak terpuji yang dipertontonkan Rachmat Latief kepada bawahannya pun menuai reaksi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Sulsel. Ketua FPKS Amru Saher meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Rachmat Latief untuk diperiksa dan dicopot dari jabatannya.

Tindakan tersebut menunjukkan arogansi yang bersangkutan di lingkungan kerja. “Mainmain kok pakai pistol, kelewatan itu mainmainnya, harus diperiksa dan dicopot dari jabatannya karena tidak wajar main-main dengan mengancam jiwa manusia,” kata Amru. (trbn)

200 Pegawai Lapas Pungli MALANG, HALUAN — Lebih dari 200 pegawai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tersangkut kasus pungutan liar di kawasan Lapas.

Kasus yang melibatkan ratusan pegawai Lapas itu sekarang telah memasuki proses hukum di pengadilan, kata Kepala Sub Bidang Komunikasi Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi, Jumat.

“Sudah masuk dalam proses di pengadilan, dan jumlahnya mencapai lebih dari 200 pegawai ditambah 28 pegawai yang tersangkut kasus penyelundupan Narkoba di kawasan Lapas,” kata Hadi di Malang, Jumat.

Hadi mengatakan, jumlah kasus pegawai lapas yang tersangkut kasus pungutan liar itu berkurang ketimbang tahun 2010, sebab di setiap lapas telah digalakan program kotak pengaduan.

Program itu merupakan rangkaian program percepatan dalam penegakan hukum dengan mengutamakan pelayanan kunjungan serta pelayanan pengaduan. Dengan adanya program itu, akan menekan budaya pungutan liar serta korupsi di lingkungan Lapas sehingga kawasan lembaga pemasyarakatan akan bebas dari korupsi. “Apabila keputusan hukum menunjukan bukti jika ratusan pegawai tersebut melakukan pelanggaran berat, maka akan ant) disanksi dengan dikeluarkan,” katanya. (ant)

Ribuan pengunjuk rasa yang berkaitan dengan konflik agaria melakukan aksi di depan Komplek MPR/DPR/DPR , Senayan,). Aksi ribuan pengunjukrasa yang mengklaim datang dari 27 provinsi serta 70 lembaga swadaya masyarakat itu terkait makin maraknya konflik agraria di berbagai penjuru nusantara. ANTARA

Ratusan Petani Tuntut Keadilan JAKARTA, HALUAN — Sekjen DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani menilai persoalan tanah yang dihadapi selama ini karena buruknya kinerja Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto. Untuk itu, dia mendesak Presiden untuk mencopot posisi Joyo sebagai Kepala BPN. “Dia (Joyo Winota, red) harus diganti.

Presiden tidak usah menunggu waktu untuk menggantinya,” kata Muzani, Jumat.

Bagi Muzani, Joyo Winoto tidak mampu menyelesaikan konflik persoalan tanah. Apalagi, kini persoalan ini menjadi bom waktu terjadinya aksi kekerasan yang memakan korban jiwa.

Sebut saja kejadian di Mesuji, Tulang Bawang, Lampung, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas di Sumatera Utara, di Bima NTB , Kalimantan dan daerah-daerah lain. Bahkan, persoalan ini dikhawatirkan akan meluas karena hampir seluruh daerah mendapatkan kasus serupa. “Sumber persoalan konflik itu soal tanah yang tumpang tindih dalam pemanfaatan dan pemberian izin lahan. BPN bahkan dapat mengeluarkan 2 hingga lebih surat untuk lahan yang sama,” katanya. Akibatnya, semua pihak saling mengklaim itu adalah tanahnya. Sehingga, terjadi gesekan yang mengakibatkan konflik yang

memakan korban jiwa.

Tuntut Keadilan Dari Jambi dilaporkan, puluhan orang perwakilan petani dari enam kabupaten di Provinsi Jambi, Jumat (13/1) menemui Kepala Kepolisian Daerah Jambi Brigadir Jenderal Anang Iskandar. Mereka meminta polisi bertindak adil dan tidak diskriminatif dalam menangani sengketa pertanahan antara petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit ataupun perusahaan pertambangan.

Para petani tersebut berasal dari Kabupaten Batanghari, Muarojambi, Tanjungjabung Timur, Tebo, Sarolangun, dan Kabupaten Merangin. Mereka didampingi Priyanto, Koordinator Program Yayasan Community Alliance for Pulp Paper Advocacy (CAPPA)— kini lebih dikenal dengan Yayasan Keadilan Ekologi.

Priyanto menjelaskan selama ini petani mengeluhkan sikap aparat kepolisian yang bertindak represif dan lebih berpihak kepada perusahaan. »Sudah banyak petani di Jambi yang menjadi korban ketidakadilan serta tindakan represif aparat kepolisian,” kata Priyanto.

Petani sangat berharap aparat kepolisian bersikap netral dalam menangani sengketa antara petani dan perusahaan. Tindakan represif

kepolisian karena keberpihakan pada pihak perusahaan bukan menyelesaikan masalah melainkan menimbulkan masalah baru yang berkepanjangan.

Dalam kesempatan itu per wakilan Serikat Petani Indonesia (SPI) enam kabupaten di Jambi, Azhari, menjelaskan bahwa selama tahun 2011 setidaknya terjadi 44 kasus sengketa lahan antara petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit ataupun perusahaan pertambangan. »Namun hingga kini tidak satu pun yang diselesaikan,” ujar Azhari yang juga Ketua SPI Kabupaten Sarolangun.

Para petani juga meminta Kapolda Brigjen Anang Iskandar tidak menempatkan personelnya, terutama dari Satuan Brigade Mobil, sebagai petugas keamanan di perusahaan perkebunan kelapa sawit ataupun perusahaan pertambangan. Hal itu terkesan ingin menakut-nakuti masyarakat.

Menanggapi pernyataan para petani tersebut, Brigjen Anang Iskandar mengatakan pihaknya siap membantu mengatasi sengketa lahan antara petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit ataupun perusahaan pertambangan. “Kami mengedepankan profesionalisme kepolisian dan tidak akan melakukan kekerasan,” ucapnya.(inh/ti/dn)

Guruh Siap Nyapres JAKARTA, HALUAN — Bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-59, Guruh Soekarnoputra menyatakan kesiapannya maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014. “Saya siap untuk memimpin negara ini, bukan sekadar saya harus mencalonkan diri ,tapi saudara yang harus berjuang keras untuk menjadikan pemimpin di negara ini,” kata Guruh dalam orasi politiknya di hadapan anggota Gerakan Spirit Pancasila (GSP) di kediamannya Jalan Sriwijaya Raya Jakarta, Jumat.

Kehadiran aktivis GSP tersebut untuk ikut merayakan ulang tahun Guruh yang ke-59. Guruh menyatakan, dirinya dilahirkan untuk mengabdi kepada Tuhan, rakyat serta nusa dan bangsa.

Sementara itu, ia menilai, keadaan bangsa ini sangat memprihatinkan. “Maka dari itu, kita harus kembali pada revolusi bukan reformasi. Revolusi di Indonsia telah dihentikan sejak rezim orde baru,” ujarnya.

Dia menyatakan, sebagai bangsa Indonesia dirinya merasa merdeka hanya 14 tahun. Sebab, sejak tahun 1967 ketika rezim orde baru berkuasa, Indonesia sudah tidak merdeka lagi.

Guruh juga mengatakan bahwa sekarang ini bangsa Indonesia serasa masih belum merdeka, dan untuk dirinya mengajak rakyat melepaskan diri dari belenggu penjahan bangsa ini. “Pesan leluhur kita, Bung Karno, Indonesia bukan hanya harus mampu me-

Kampus Mesti Tegakkan Kebenaran YOGY AKAR TA, HALUAN — Peristiwa kekerasan yang terjadi akhirYOGYAKAR AKART akhir ini, seperti kasus Sodong, Mesuji, Bima ,sandal jepit, dan meninggalnya tahanan di sel menjadi perhatian serius Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Kasus-kasus itu dikhawatirkan akan menciptakan efek domino yang menular disertai efek bola salju yang semakin membesar dan akhirnya sulit dikelola. “Atas dasar itu, kami (UII) memandang perlu untuk memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka mencari solusi menangani isu-isu tersebut,” kata Rektor UII, Eddy Suandi Hamid, Jumat.

Menurut Edi, kasus-kasus tersebut terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman. Sebab, mereka dianggap telah melukai rasa keadilan masyarakat karena terkesan pisau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Oleh karena itu, fokus pembangunan hukum harus bergeser ke pembangunan aparat hukum, baik yang menyangkut kompetensi, skill, disiplin, profesionalisme, independensi, maupun moralitas dan integritas,” papar Edy. Selain itu, perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak intelektual dan berkepribadian Pancasila juga harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan nurani kebenaran dan keadilan. Perguruan tinggi tidak boleh tidur ketika melihat nurani rakyat terkoyak karena hilangnya rasa keadilan. (ks)

makmurkan bangsanya, tapi juga harus menjadi mercusuar dunia, agar dunia bisa kita pimpin dan penjajahan bisa dihapuskan,” katanya Dalam kesempatan itu, Guruh yang juga anggota Komisi X DPR RI itu menyatakan, sangat mendukung pengembangan mobil Esemka menjadi mobil nasional. Menurut dia, produk anak bangsa harus diapresiasi. “Karya terbaik putraputri bangsa harus kita dukung.

Kalau bukan didukung kita sendiri, lalu siapa lagi?,” kata Guruh.

Lebih lanjut, putra bungsu pasangan Presiden RI dan Ibu Negara pertama, Soekarno-Fatmawati, itu menyatakan bahwa tidak hanya mendukung, tapi siap memakai produk Esemka. (ant)

Mendagri minta Mahkamah Konstitusi menunda sebagian tahapan Pemilukada Aceh, membuka kembali pendaftaran kembali bagi pasangan calon, dan mengeluarkan putusan sela sambil menunggu hasil MK. Terkait dengan langkahnya itu, Gamawan Fauzi membantah tudingan bahwa dia hanya mengakomodir kepentingan Partai Aceh.

Menurutnya, hal tersebut merupakan realita politik.

Jika partai politik yang besar tidak diberi kesempatan mendaftar, maka efektifitas pemerintah bisa terganggu dan tidak maksimal. “Partai Aceh punya suara 48 persen.

Saya berdoa mudah-mudahan akan ada slot lah untuk Partai Aceh itu mendaftar,” ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat.

Alasan Kemendagri mengajukan gugatan ke MK karena tidak ada yang bisa merubah keputusan tahapan Pilkada Aceh. “Satu-satunya yang memungkinkan adalah keputusan MK atau Perpu.

Kita belum perlu itu lah (Perpu) karena peluang ke MK masih ada. Dengan tuntutan supaya KPU bisa membuka peluang lagi untuk mendaftar bagi Partai Aceh.

Kalau misalnya hanya menunda, Mendagri saja bisa minta pada KPU, tapi ini kan tidak seperti itu,” kata dia.

Permohonan penundaan Pilkada Aceh juga diajukan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Aceh.

Terpisah, calon Gubernur Aceh Muhammad Nazar menyatakan tidak mempermasalahkan kalau pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dibuka kembali seperti wacana pembukaan pendaftaran calon lagi

yang digagas Mendagri untuk meredam gejolak di Aceh.

Muhammad Nazar mengharapkan masalah adanya permintaan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut harus bisa diselesaikan. “Kalau dimungkinkan oleh hukum tentu lebih baik lagi. Namun, kalau tidak tentu ada kompromi dengan semua pihak saja. Jadi silakan saja sepanjang ini bagus untuk Aceh,” katanya.

Muhammad Nazar mengatakan, saat mendaftar dulu dirinya pernah menelepon kawan-kawan dari partai lain agar mendaftar. Termasuk menghubungi Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf. “Dengan Mualim (Muzakir Manaf), juga saya beri tahu kenapa tidak daftar, daftarlah.

Beda pandangan boleh tidaknya calon independen, itu kan biasa saja. Itu saya katakan waktu pendaftaran dulu. Tapi, tidak dilakukan,” katanya.

Jangan Tunda Terkait dengan jadwal Pilkada Aceh yang sudah terjadwal, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution menyatakan, tidak perlu ada pengunduran jadwal.

Sutarman menegaskan, situasi keamanan Aceh belum secara keseluruhan terganggu.

Sehingga Sutarman menyatakan Aceh dalam kondisi aman. “Situasi keamanan Aceh secara umum masih dalam kondisi aman, walaupun ada kejadian yang cukup menonjol, mengganggu dan meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Dia menjelaskan, pihaknya akan mengirim ratusan personel dalam rangka kesiapan polisi dalam mengamankan pemilukada yang rencananya digelar 16 Februari 2012.

“Kondisi Aceh aman dan kondusif. Dari pihak keamanan siap untuk mengamankan pemilukada. Polri akan kirim 780 dan standby (siaga) di sana, untuk jaga TPS kita serahkan ke Polda Aceh,” ujarnya.

Saud menambahkan 780 personel tersebut, sudah termasuk kekuatan Detasemen Anti Khusus 88 Anti Teror. (vvn/ant/dn).

Satu Polisi “Main Tembak” di Jalur Busway JAKAR TA, HALUAN — Seorang anggota Kepolisian Republik JAKART Indonesia dari bagian Pelayanan Masyarakat Mabes Polri berpangkat bintara, RM, diperiksa terkait ancaman tembakan ke arah petugas keamanan busway Transjakarta. “Oknum polisi itu berpangkat bintara dan sudah diperiksa,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan petugas Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Metro Jaya masih menindaklanjuti laporan dugaan oknum polisi yang melepaskan tembakan tersebut.

Sebelumnya, Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta pada Kamis (12/1) melaporkan seseorang yang melepaskan tembakan senjata api saat petugas keamanan busway mengamankan jalur di Koridor IV rute Pulogadung-Dukuh Atas 2 kepada Polda Metro Jaya.

Kejadian berawal saat petugas keamanan jalur busway Transjakarta menghentikan kendaraan jasa pengamanan uang yang ditumpangi anggota kepolisian bersenjata, karena menyerobot jalur busway di Koridor IV, Kamis (12/1) pagi. (ant)

140 Surat Cerai Adinda Hayati MESKIPUN setelah perkataan itu keluar dari mulutku kau bukan istriku lagi, namun saya masih berani memohonkan kepada kau atas nama seorang yang telah hampir dua tahun bergaul dengan dikau, yakni jika idahmu sampai, janganlah kau kembali ke Padang, tetapi tinggallah dengan Zainuddin, kalau dia masih suka menerima kau jadi istrinya.

Hanya sekadar inilah suratku. Inilah hanya korban yang dapat kuberikan, untuk membalas budi baik Zainuddin, yang telah membalas segala kejahatan saya dengan kebaikan sekian lama.

Dan jika sekiranya kau menerima kabar apa-apa tentang diriku yang tak baik, tolong maafkan segala kesalahanku selama kau jadi istriku, dan tolong pula kiranya, hai perempuan yang baik budi, membacakan doa-doa permohonan selamat untuk makhluk yang malang ini.

Bekas suamimu: Aziz Di lembar yang kedua dari salah satu surat kabar harian terbaca suatu perkabaran, dikirim oleh reporter dari Banyuwangi demikian bunyinya: “Membunuh Diri di Hotel” Kemarin pagi pelayan-pelayan di Hotel...telah ribut lantaran kamar yang ditumpangi oleh seorang tetamu yang telah hampir seminggu menumpang disana, sudah lewat pukul 9 belum juga terbuka. Kira-kira pukul 10 dengan bersama-sama mereka membuka pintu dengan kekerasan.

Setelah terbuka, telah didapati di dalamnya suatu keadaan yang amat ngeri.

Penumpang itu tidak bangun lagi buat selama-lamanya, rupanya dia telah membunuh dirinya dengan jalan memakan Adalin, obat tidur yang mansyhur itu lebih dari sepuluh buah.

Tube obat itu terdapat di atas meja telah

ILUSTRASIL: MARWAN

kosong.

Polisi lekas diberitahu. Dalam pemeriksaan polisi ternyata bahwa orang yang membunuh diri itu datang dari Surabaya, berasal dari Sumatra.

Sore itu juga setelah diselidi oleh dokter, mayat itu telah dikuburkan di pusara orang Islam di kota ini...**