Page 5

OPINI 5

KAMIS, 13 DESEMBER 2012 M 29 MUHARRAM 1434 H

MANDAT HATTA KE SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Putusan PK Jadi Bom Waktu PUTUSAN Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Suku Tanjung Manggopoh, Agam atas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2.500 hektare yang digarap PT Mutiara Agam (PT Minang Agro) benar-benar terbukti menjadi bom waktu. Eksekusi atas lahan tersebut justru berujung bentrok antarwarga Manggopoh, Kecamatan Lubukbasung dengan warga Tiku, Limo Jorong, Kecamatan Tanjungmutiara. Bentrokan tersebut, mengakibatkan 54 sepeda motor dan 3 pos pengamanan (Pospam) hangus dibakar massa. Selain itu terdapat dua korban luka akibat lemparan batu serta senapan angin. Warga Tiku menilai keputusan MA membingungkan karena lahan yang akan dieksekusi justru berada di Tiku Limo Jorong. Bukan berada di Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubukbasung. MA mengabulkan upaya PK yang diajukan warga Suku Tanjung. Suku Tanjung dinyatakan sebagai pemilik sah lahan yang digarap PT Mutiara Agam (PT Minang Agro). Putusan MA No. 749 PK/Pdt/2011 tersebut sekaligus membatalkan putusan tingkat kasasi No. 1263 K/PDT/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010, dan putusan tingkat banding No. 131/PDT/2009/PT.PDG tanggal 13 Januari 2010 yang mengalahkan warga Suku Tanjung sebelumnya, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Basung Nomor. 14/Pdt.G/2008/PN.LB.BS tanggal 10 Agustus 2009. Selain itu, hakim juga menghukum PT Mutiara Agam membayar ganti rugi kepada Suku Tanjung berupa kerugian materil Rp 203.704.200.000, dan kerugian inmateril Rp1 miliar. Kemarin setelah bentrok, suasana masih mencekam. Sejumlah warga terlihat bersiaga dengan mempersenjatai dirinya dengan pisau, parang dan tombak. Petugas kepolisian juga bersiaga penuh, memakai rompi dan senjata lengkap. Kapolres Agam AKBP Asep Ruswanda menyatakan bentrokan terjadi ketika pendukung dari Yayasan Tanjung Manggopoh yang terletak di wilayah Nagari Manggopoh, menduduki kawasan PT Mutiara Agam yang masuk wilayah Tiku, menyusul keluarnya PK dari MA yang memenangkan Kaum Suku Tanjung Manggopoh atau Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM). Jumlah massa YTM yang menduduki lahan tersebut lebih kurang sebanyak 500 orang. Mereka sebagian datang dengan sepeda motor. Warga Tiku yang tinggal di sekitar kawasan PT Mutiara Agam tak terima lahan yang ada nagari mereka diduduki oleh orang-orang dari Manggopoh. Mereka pun melakukan perlawanan. Karena jumlah warga Tiku lebih banyak, warga Manggopoh lari tunggang langgang meninggalkan lahan perkebunan PT Mutiara Agam. Sepeda motor mereka pun banyak yang ditinggal. Karena emosi sepeda motor itu pun dibakar warga setempat. Tidak hanya itu, tiga pos pengamanan pun tak luput dari aksi pembakaran. Bentrok itu terjadi dini hari. Untuk mengamankan situasi, polisi pun langsung diturunkan. Karena ribuan warga yang terlibat maka Polres Agam mendapat bantuan dari Polres Pariaman, Polres Pasaman Barat, Brimob, dan Polda Sumbar. Ada 500 personel yang bersiaga di lokasi guna mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Sementara warga masih bersiap siaga mengantisipasi jika ada serangan balik. Sebagian warga mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Putusan PK ini memang jadi dilema. Namun karena sudah memiliki kukuatan hukum yang ingkrah, maka pemerintah dan penegak hukum harus melaksanakannya. Tapi tentunya harus tetap berhati-hati, karena jika terus dilakukan upaya paksa, tidak tertutup kemungkinan konflik horizontal ini akan berlarut-larut dan kian membesar, bak bola salju. Seyogyanya ditempuh jalan yang terbaik lagi. Cukup banyak putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetapi tidak bisa dieksekusi. Tentu sangat ironis. Seharusnya, pemerintah sebagai pelaksana harus menghormati semua putusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. Seperti diketahui banyak putusan MA yang tidak bisa dieksekusi karena ada perlawanan dari para pihak atau pemerintah yang diam. Contohnya kasus GKI Taman Yasmin Bogor, kasus Susu Formula Berbakteri, kasus kepengurusan Kampus Trisakti dan kasus penyerobotan lahan warga oleh TNI AL di Kelapa Gading. Dalam kasus lahan perkebunan sakit di Manggopoh dan Tiku ini kita sangat berharap agar konfliknya tidak membesar. **

„ 54 Motor dan 3 Pospam Dibakar „ Aparat kalah sigap… „ Pernyataan SBY Preseden Buruk „ Presiden galau 12-12-2012

PEMBERITAHUAN SETIAP artikel/opini yang dikirim ke Redaksi Haluan, panjang tulisan minimal 1.000 words (kata) dan maksimal 1.350 words (kata). Hendaknya artikel tak dikirim secara bersamaan ke media lain yang terbit di Kota Padang. Setelah 15 hari jika artikel tak dimuat, maka tulisan tersebut kami nilai tak layak muat. Terima kasih.

Terbit Sejak 1948 Pendiri H. Kasoema

Penerbit: PT Haluan Sumbar Mandiri (Haluan Media Group). SIUPP No 014.SK.Menpen.SIUPP A.7 1985 tanggal 19 November 1985.

Memaknai PDRI (1) Oleh : TASRIF Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN Model Padusunan Kota Pariaman ANGSA yang kuat adalah bangsa yang mengetahui dan memahami sejarahnya. Dalam bahasa Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah bangsa Indonesia sangat panjang terutama sekali di saat bangsa Indonesia berusaha merebut sekaligus mempertahankan kemerdekaannya yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu banyak tetesan darah yang dikorbankan demi merebut Indonesia yang merdeka, yang bebas dari penjajahan. Namun, sangat disayangkan generasi kita saat ini banyak yang melupakan sejarah perjuangan bangsa, khususnya disaat Belanda melakukan agresi militer yang ingin menguasai kembali wilayah Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947. Sampaisampai tokoh founding father bangsa, Soekarno dan Hatta, ditangkap dan diasingkan, sehingga Belanda mengatakan kepada dunia bahwasanya Indonesia sudah hancur karena tidak ada pemimpinnya. Ternyata tidak, berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi oleh Syafruddin Prawiranegara menandakan Indonesia masih ada. Mengapa generasi kita tidak memahami akan PDRI sebagai pejuang bangsa yang tanpa pamrih menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

B

Indonesia?

PDRI dalam bingkai NKRI Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Sejak saat itu bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka. Meskipun Indonesia sudah diproklamasikan, masih banyak masalah yang belum selesai dan harus dihadapi. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI bersidang kembali. Dalam persidangan tersebut ditetapkan dan disepakati beberapa hal yaitu UUD Negara yang dinamakan UUD 45, bentuk negara yaitu republik dan presiden serta wakil presiden, Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta. Disisi lain, Jepang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Belanda sangat berkeinginan kuat untuk kembali menjajah Indonesia. Rakyat mulai bertindak. Mereka melucuti tentara Jepang sehingga dibeberapa tempat terjadi pertempuran. Tentara Inggris juga sudah mulai memasuki beberapa kota di Indonesia. Mereka datang atas nama tentara sekutu. Di dalamnya juga ikut serta tentara Belanda. Mereka mengatakan mengakui kemerdekaan Indonesia dan tidak mau mencampuri urusan bangsa Indonesia. Tetapi dengan pihak Belanda, Inggris

ternyata juga berjanji untuk membantu mereka dalam menguasai kembali Indonesia. Setiap kota dan daerah yang mereka kuasai, mereka serahkan kepada Belanda. Agar posisi Belanda di daerah-daerah tersebut terjamin maka Inggris mendesak Indonesia untuk berunding dengan Belanda. Tetapi Belanda memanfaatkan waktu perundingan tersebut untuk mendatangkan tentaranya sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Sikap Inggris ini diketahui oleh rakyat Indonesia. Akibatnya terjadilah pertempuran sengit antara Indonesia melawan sekutu. Pertempuran yang paling heroik terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut, diadakanlah perundingan antara Indonesia dengan Belanda, tetapi selalu mengalami kegagalan. Pada November 1946 misalnya diadakan perundingan Linggarjati, Kuningan Jawa Barat. Dalam perundingan itu berhasil dibuat beberapa kesepakatan seperti Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di Jawa, Madura dan Sumatera (Amrin Imran, 1991: 72-73). Perjanjian itu harus diisahkan oleh masing-masing pemerintah. Bagi pemerintah Indonesia, hal ini harus disetujui dulu oleh KNIP (DPR sekarang). Tetapi ketika masalah ini dibahas di KNIP bulan Februari 1947, terjadilah perbedaan tajam. Partai Ma-

syumi dan PNI menyatakan menolak karena perjanjian tersebut jelas-jelas merugikan Indonesia. Melihat kedua partai tersebut memiliki anggota yang cukup banyak di KNIP, dan kalau kedua partai besar itu menghambat rencana tersebut maka perjanjian yang dibuat akan menjadi berantakan. Hatta lalu berusaha meyakinkan anggota sidang, tetapi mendapat penolakan yang cukup keras dari anggota kedua partai. Akhirnya Hatta berkata “… Kalau saudara-saudara tetap menolak, maka saya dan Soekarno akan mengundurkan diri sebagi wakil presiden dan presiden. Saudara-saudara saya persilahkan memilih presiden dan wakil presiden yang baru ( Amrin Imran, 1991: 73 ) Melihat sikap keras dari Hatta tersebut, anggota KNIP mengalah. Perjanjian Linggarjati ditandatangai pada 25 Maret 1947. Sayangnya perjanjian itu tidak berumur panjang karena Belanda melanggarnya. Belanda meminta supaya tentara mereka diperbolehkan menjaga keamanan di wilayah RI. Hal itu tentu saja tidak bisa diterima oleh pemerintah RI karena merendahkan martabat dan mengurangi kedaulatan RI. Disamping itu yang menyinggung hati dan perasaan bangsa Indonesia adalah tindakan pemerintah Belanda mendirikan pula beberapa negara di daerah yang dikuasainya. Negara-negara itu disebut negara federal dan berada di bawah kekuasaan

Belanda. Pada Juli 1947, Hatta berkunjung ke Sumatera. Di sana dia menjelaskan kepada rakyat tentang situasi negara dalam keadaan bahaya karena Belanda sudah siap hendak menyerang. Untuk itu Hatta meminta rakyat agar bersatu. Dan kepada para pejabat pemerintah dan militer, Hatta memberikan pengarahan tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan dilakukan. Tatkala Hatta berada di Bukittinggi, dia mendapat telegram dari Soekarno. Soekarno meminta Hatta untuk pergi ke India bertemu dengan Jawaharlal Nehru guna meminta bantuan senjata. Untuk kelancaran misinya tersebut, Soekarno telah mempersiapkan segala sesuatunya. Kepergian Hatta menurut Soekarno harus dirahasiakan. Karena kalau diketahui oleh Belanda, maka tentu akan berbahaya. Sehingga dalam paspor yang disiapkan Soekarno, nama Hatta diganti dengan Abdullah. Jabatannya adalah co-pilot. Di India, Hatta berunding dengan Jawaharlal Nehru. Dia juga bertemu dengan Mahatma Gandhi. Tetapi Gandhi tidak tahu bahwa orang yang menemuinya itu adalah Hatta karena memang kedatangannya dirahasiakan. Nehru mengatakan India tidak dapat memberikan bantuan senjata karena India masih di bawah kendali Inggris. Tetapi Nehru berjanji untuk memberi dukungan politik dan membela perjuangan bangsa Indonesia di forum internasional. (bersambung)

082390765000

Murid SMAN 16 Wajib Beli Kalender Yth Bapak Kepala Diknas Kota Padang. Mengenai SMAN 16 Padang yang mewajibkan muridnya membeli kalender 2013 seharga Rp15 ribu, mungkin terlalu kecil. Sekalian saja Rp50 ribu biar lebih banyak dapat dananya untuk para guru SMAN 16 dan berapa setoran ke Diknas. +6282174870***

Tertibkan Guru Yang Berjudi Setiap Malam Yth Bapak Bupati Sijunjung. Kami masyarakat meminta kepada bapak untuk menertibkan guru SMP 8 yang setiap malam berjudi di kedai-kedai di Koto Padang Laweh sehingga setiap pagi terlambat dinas ke sekolah. Terimakasih atas tanggapannya. +6285355605*** JAWABAN : Menyikapi aspirasi lewat Suara Rakyat, terkait guru SMPN 8 yang berjudi, kita akan cek ke lapangan cq dinas pendidikan. Apabila memang ternyata ada oknum guru atau PNS yang berjudi, maka akan diberikan teguran atau peringatan. Dan untuk selanjutnya bila tidak berubah, pasti akan ditindak . Terimakasih. Bupati Sijunjung Yuswir Arifin melalui Pengawas Pendidikan SMP/SMA Ruswanon,S.Pd. MM

Wujudkan Kabupaten Agam Timur Ayo tokoh-tokoh Agam timur, bergeraklah untuk mewujudkan pembentukan Kabupaten Agam Timur,karena wilayah kita layak jadi kabupaten baru. Terlalu jauh berurusan ke Lubuk Basung. +6285274080***

Penghinaan Terhadap Mantan Presiden Habibie Pungutan Rp500 Ribu di SD 06 Lapai

Sikap mantan pejabat di Malaysia yang secara terang-terangan menghina mantan presiden BJ Habibie jelas sangat menyakitkan. Sebagai sebuah bangsa, kasus kali ini bisa dijadikan momentum untuk menunjukkan kepada Malaysia bahwa mereka sangat tidak patut menghina pemimpin-pemimpin bangsa kita. Pemerintahan SBY harus tegas. +6285376151***

Ketua Komite SDN 06 lapai, Jangan Berpihak ke Kepsek

Ass. Pak Wawako. Kami para wali murid SD 06 Lapai, murid kelas 1 diminta uang Rp500.000 permurid untuk membuat pagar. Jika ada murid 100 orang, dikali Rp500.000, cukup banyak juga tu Pak! Dan mengenai LKS yg dibeli dua kali, tolong pulangkan uangnya lagi. Trims.

Yth Bapak Ketua Komite SDN 06 Lapai. Tolonglah berpihak kepada kami wali murid. Jangan hanya kepada kepsek yang melakukan pungutan di SD itu. Tks.

+6282390726***

+6283907262***

Kabupaten Renah Indojati Kabupaten Renah Indojati. Daerah tingkek duo nan ka 20 akan muncul di Sumbar,banamo “Renah Indojati”. Pemakaran baru dari Kabupaten Pessel, kini sadang diajukan ka Mendagri. Ado nan sanang, ado nan dangki. Nan pantiang jan rakyaik sampai indak bapitih

.+6283881144 ***

Pemimpin Umum: H. Basrizal Koto, Wakil Pemimpin Umum/Penanggungjawab: Zul Effendi, Pemimpin Redaksi: Yon Erizon, Pemimpin Perusahaan: Syafarudin Ariansyah. Dewan Redaksi : H. Basrizal Koto, H. Desfandri, H. Hasril Chaniago, Zul Effendi, Yon Erizon, Syafarudin Ariansyah, Ismet Fanany MD, Eko Yanche Edrie, Syamsu Rizal, Redaktur Pelaksana: Ismet Fanany MD, Syamsu Rizal, Koordinator Minggu: David Ramadian, Litbang dan Online Media: Eko Yanche Edrie, Sekretaris Redaksi: Silvia Oktarice, Koordinator Liputan: Rudi Antono, Redaktur: Afrianita, Atviarni, Dodi Nurja, Nova Anggraini, Rahmatul Akbar. Asisten Redaktur: Devi Diani, Meidella Syahni, Reporter Padang: Ade Budi Kurniati, Nasrizal, Perwakilan Bukittinggi: Haswandi (Plt Kepala) Jon Indra (Non-Aktif), Syamsuardi S, Ridwan, Pariaman/Padang Pariaman: Dedi Salim, Trisnaldi, Payakumbuh/Limapuluh Kota: Zulkifli, Syafril Nita, Sri Mulyati, M Siebert, Pasaman:Atos Indria, Ahdi Susanto, Welina, Agam: Miazuddin, Kasra Scorpi, Padang Panjang: Iwan DN, Rian Syair, Tanah Datar: Yuldaveri, Emrizal, Aldoys, Pasaman Barat: M. Junir, Gusmizar, Pesisir Selatan: Sabrul Bayang, M. Joni, Haridman, Kabupaten Solok/Kota Solok: Syamsuardi Hasan, Riswan Jaya, Alfian, Almito, Marnus Chaniago, Solok Selatan: Icol Dianto, Sawahlunto: Fadilla Jusman, Sijunjung: Azneldi, Dharmasraya: Maryadi, Ferry Maulana, Biro Jakarta: Syafril Amir, Jamalis Jamin, Surya, Biro Riau: Moralis, Biro Kepri: M Sahdan Tim Kerja Usaha: Efri Hanter (Kabag Sirkulasi), Yursil Masri (Manajer Keuangan), Andiyanto (Koord Asongan), Yunasbi (Kabag Iklan), Tata Letak/Desain: David Fernanda, Nurfandri, Rahmi, Syamsul Hidayat, Jefli, HRD : Desmasari, Umum : Nurmi, Kasir : Desy, TI : Teguh. Manajer Cetak: Mardius Caniago, Pra Cetak : Sawal Marjuni HRP, Mai Hendri, Cetak : Mardianto (Koordinator), Afandi, Rudi Kurniawan, Jecky Jekcson. Haluan Media Group: CEO H.Basrizal Koto, Direktur: H Desfandri. Kantor Jakarta: Graha Basko, Jln. Kebun Kacang XXIX No.2A Jakarta Pusat 10240. Telp. (021) 3161472, 3161056 Fax. (021) 3915790, Iklan dan Sirkulasi: (0751) 4488700, Alamat Redaksi/Bisnis: Komplek Bandara Tabing, Jl Hamka Padang. Telp. (0751)4488700, 4488701, 4488702, 4488703, Fax (0751) 4488704 Email: haluanpadang@gmail.com, redaksi_haluan@yahoo.com, website: http/harianhaluan.com, Harga Langganan/iklan: Harga langganan bulanan dalam kota Padang Rp57.000, Harga eceran Rp2.500,- Tarif iklan: Tarif Iklan: Display FC halaman satu: Rp50.000/mm kolom, Display BW halaman satu: Rp35.000/mm kolom, Display halaman dalam FC: Rp35.000/mm kolom, Display halaman dalam BW: Rp17.500/mm kolom, Iklan SC :Rp25.000/mm kolom, Sosial/Ucapan Selamat FC: Rp15.000/mm kolom, Sosial/Ucapan Selamat BW: Rp10.000/mm kolom, Dukacita: Rp10.000/mm kolom, Iklan kolom (maks 300 mmk) FC: Rp15.000, Iklan Kolom (maks 300 mmk) BW: Rp10.000, Advertorial FC: Rp40.000/mm kolom, Advertorial BW: Rp25.000/mm kolom Bank: BRI Cabang Padang Rek No: 0058-01-001430-30-8, Bank Nagari Cabang Utama Padang Rek No: 1008.0103.00009.1 PT Haluan Sumbar Mandiri Dicetak oleh Unit Percetakan PT Haluan Sumbar Mandiri Padang. Klik http://www.harianhaluan.com >> Editor : Syamsu Rizal

>> Penata Halaman : David Fernanda

Haluan 13 Desember 2012  

Haluan 13 Desember 2012