Page 29

67 TAHUN PU MEMBANGUN RANAH MINANG

KAMIS, 13 DESEMBER 2012 M 29 MUHARRAM 1434 H

29

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Menggandeng PKK untuk Rumah Sehat PERUMAHAN menjadi persoalan pokok dalam hidup manusia. Namun tidak semua orang beruntung bisa memiliki rumah sendiri. Meski telah menikah, namun mereka masih tetap menumpang di rumah mertua atau orang tua. Tidak ada yang janggal bila wanita Minang yang sudah bekeluarga menetap di rumah orang tuanya. Tetapi jamaknya dewasa ini, setiap orang yang sudah menikah apalagi sudah memiliki anak, mereka akan berupaya hidup mandiri dan tinggal di rumah sendiri. Meski kadang rumah yang ditinggali itu tidak layak disebut sebagai rumah, seperti tidak punya pintu kamar, tidak punya jendela, atap dan dinding bocor dan kekurangan lainnya. “Berdasarkan data yang kita miliki, sedikitnya 200.000 rumah di Sumbar tidak layak huni. Selain tidak memenuhi unsur kesehatan seperti tidak punya jendela, pintu dan lainnya juga luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuninya karena sangat sempit,” kata Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Prasjal Tarkim Sumbar, Ir.Fachruddin. Pemprov Sumbar pun meluncurkan program perbaikan rumah tidak layak huni ini. Tahun 2012, melalui APBD Sumbar dialokasikan dana Rp3 miliar untuk perbaikan 500 unit rumah, tersebar di seluruh kabupaten/

kota di Sumbar, kecuali Mentawai. Diharapkan dengan program ini, tingkat kemiskinan dapat diturunkan. Dinas Prasjal Tarkim sebagai pelaksana kegiatan menggandeng PKK Sumbar dan berbagai instansi lainnya. Sebab kaum ibu ini memiliki basis massa di tingkat akar rumput yang tahu persis siapa saja masyarakat yang rumahnya tidak layak huni dan patut mendapat bantuan. Mereka pun mengusulkan calon penerima bantuan. Selain itu, usulan perbaikan rumah juga disampaikan RT, RW, Lurah dan secara berjenjang akan diteruskan ke pihak kabupaten dan provinsi. Usulan ini kemudian diverifikasi untuk menilai layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan. Nilai bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni ini nilainya memang tidak besar, hanya Rp6 juta/unit. Bantuan ini sifatnya sebagai dana stimulan yang diharapkan akan ada tambahan dari partisipasi dan swadaya sanak keluarga penerima bantuan. Biasanya, ketika perbaikan selesai nominal yang ditelan untuk perbaikan itu lebih dari Rp10 juta. “Bantuan yang kita berikan tidak banyak, hanya Rp6 juta/unit karena memang sifatnya stimulan. Tetapi kita mengharapkan swadaya dari keluarga besar penerima bantuan,” katanya.

Perbaikan rumah yang dilakukan difokuskan pada atap, lantai dan dinding. Para pekerja sering menyebutnya ALADIN. Sedangkan kriteria rumah yang diperbaiki harus memenuhi unsur kecukupan luas. Setiap orang itu membutuhkan ruang rumah minimal 9 m2. Bila anggota keluarga 4 orang, maka minimal rumahnya adalah tipe 36 m2. Selain itu rumah yang diperbaiki juga memenuhi kecukupan kualitas dengan arti, bahan bangunan dan cara mengerjakannya sesuai dengan standar pekerjaan yang ditetapkan. Terakhir, rumah itu harus memenuhi syarat kesehatan, memiliki pintu, jendela dan kamar atau ruang pembatas. “Kita sering menemukan rumah itu tidak memiliki pintu. Warga antusias menerima bantuan jalan lingkungan Hanya selembar kain pintu saja pembatas ruang itu. Hal ini sangat tidak baik bagi perkembangan anggota keluarga,” katanya. Tahun 2013, nilai bantuan sedikit meningkat menjadi Rp7,5 juta/unit. Program ini juga didukung dengan dana APBN 2012 melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk 2.000 rumah tersebar di Dharmasraya, Padang Panjang, Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok. Sedangkan tahun 2013, APBN mengalokasikan dana untuk perbaikan 6.000 unit rumah tidak layak huni di Sumbar.*** TP PKK SUmbar meninjau rumah yang akan dibantu di Pariaman

Infrastuktur juga Ditingkatkan BAGI masyarakat di pedesaan yang minim infrastuktur, juga mengalir bantuan untuk perbaikan taraf hidup mereka, seperti jalan lingkung, drainase, MCK dan air bersih. Begitu pula untuk kawasan pemukiman potensial, seperti kawasan wisata dan kawasan tertinggal perbatasan. “Kawasan yang menjadi

sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lainnya juga kita bantu perbaikan infrastukturnya. Sehingga produksi pertanian dan lainnya itu dapat diangkut dengan kendaraan roda empat ke pasar. Biaya yang dikeluarkan puntentu lebih murah,” terang Fachruddin. Program ini juga bertu-

juan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Anggaran yang diplot untuk peningkatan infrastuktur pemukiman potensial ini pada APBD Sumbar 2012 sebesar Rp41 miliar dengan 104 titik lokasi. Minimnya infrastuktur di pedesaan menjadi salah satu kendala bagi perbaikan

Calon penerima bantuan rumah sehat yang akan dibangun bersama TP PKK

ekonomi masyarakat setempat. Meski hasil bumi melimpah, namun bagaimana cara mengangkutnya ke pasar. Bila sampai di pasar, maka biaya angkut yang dieluarkan cukup besar menyebabkan petani tak bisa menikmati keuntungan. Salah satunya adalah kawasan Sungai Janiah, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Lokasi ini merupakan kawasan wisata potensial. Namun akses menuju lokasi amat terbatas. Promosi wisata pun tak kan bisa mendongkrak tingkat kunjungan wisata. “Sungai Janiah terkenal dengan ikan saktinya. Tetapi akses jalan menuju lokasi wisata ini amat minim. Bila ingin mendongkrak kunjungan Ketua TP PKK Sumbar bersama warga setelah meninjau calon wisata, maka jalan menuju penerima bantuan perumahan ke sana harus ditingkatkan,” katanya. Selain kawasan potensial, peningkatan jalan lingkung dan drainase pemukiman juga mendapat perhatian. Tetapi dengan catatan, masyarakat miskin yang ada di kawasan itu menjadi penerima manfaat. (***)

Jalan lingkungan di komplek Grya Elok yang dibangun Bidang Perumahan Pemukiman.

Infrastruktur berupa jalan lingkungan di Sungai Janiah Agam

TIM PENYAJI SUPLEMEN HARBAK PU KE-67: EKO YANCHE EDRIE (PROJECT OFFICER) SYAMSU RIZAL, DEVI DIANI, MARYADI, SRIMULYATI, ICOL, & HARIDMAN >> Editor : Afrianita

>> Penata Halaman : Jefli

Haluan 13 Desember 2012  

Haluan 13 Desember 2012

Advertisement