Page 22

22

PADANG PARIAMAN

LINGKAR 60 Walinagari Dapat Sepeda Motor Dinas PADANG PARIAMAN, HALUAN — Untuk kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Padang Pariaman, berikan tambahan sepeda motor sebagai kendaraan dinas 60 Walinagari di Padang Pariaman. “Kendaraan dinas roda dua ini untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan kendaraan lama tidak akan ditarek,” ujar Bupati Padang Pariaman, H. Ali Mukhni pada acara penyerahan kendaraan untuk Walinagari se Padang Pariaman, senin (10/12) di halaman kantor Bupati di Parit Malintang. Dengan adanya tambahan kendaraan dinas ini, diharapkan Bupati, para Walinagari akan lebih mampu mencabarkan program program pembangunan digulirkan pemerintah yang lebih tinggi ke nagari. Sehingga program program tersebut dapat langsung menyentuh masyarakat. “Mudah-mudahan dengan adanya kendaraan baru ini, akan semakin memotifasi para walinagari dalam bekerja,” ujar Ali Mukhni.

Pemekaran Nagari Dipersiapkan PADANG PARIAMAN, HALUAN — Setelah cukup lama terkatung katung untuk pemekaran nagari akhirnya Pemerintah Padang Pariaman, persiapan 43 nagari untuk menjadi Pemerintah Nagari Persiapan. “Saat ini kami sedang mempersiapkan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)nya,” kata Kepala bagian Pemerintahan Nagari dan Kemasyarakat Padang Pariaman, Hendri Satria pada Haluan, Senin (10/12) di Parit Malintang. Munculnya pemekaran nagari ini aku Hendri, telah cukup lama diproses dan merupakan kehendak dari masyarakat nagari itu sendiri. Timbulnya rencana pemekaran tersebut, karena luas wilayah kerja pemerintah nagari, sehingga timbulnya kelemahan dalam pelayanan terhadap masyarakat nagari itu sendiri. Untuk itu para tokoh tokoh nagari berharap pada pemerintah kabupaten untuk memberi kesempatan terhadap pemekaran tersebut. Menurut Hendri, usulan pemekaran tersebut telah diproses setahun yang lalu sesui dengan kententuan UU yang ada. Namun proses tersebut tertunda, karena adanya edaran dari Gubernur untuk menunda proses pemekaran nagari, hingga UU tentang pemerintahan desa ditetapkan oleh DPR-RI. “Kehendak masyarakat tersebut terus disampaikan pada Gubernur, sehingga Gubernur menyarankan, sebelum UU tentang desa itu terbentuk boleh dibentuk nagari persiapan,” katanya. (h/ded)

Dinas Kesehatan Bangun Kantor Baru PADANG PARIAMAN, HALUAN — Menyikapi kepindahan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman, ke Parit Malintang, dinas Kesehatan Padang Pariaman mulai membangun kantor baru di lokasi IKK tersebut. Kantor dinas yang dibangun ini diperkirakan akan menjadi kantor Dinas termegah dengan dana pembangunan sekitar Rp13 miliar. Menurut kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, Zunirman pada Haluan, Minggu (9/12) dana pembangunan kantor tersebut bersumber dari bantuan bank dunia yakni dari Decentralisasi Health Center (DHC) Menurut Zunirman dana DHC untuk Padang Pariaman tahun 2012 ini Rp28 miliar. Di samping untuk pembangunan kantor Dinas juga ada 43 item kegiatan yang akan didanai dengan dana bantuan Bank Dunia tersebut. Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan yang baru di Ibukota Kabupaten, Parik Malintang, diharapkan selesai dalam beberapa bulan ke depan. “Dan, Insya Allah, bulan Mei 2013, sudah bisa ditempati,” harap Kadinas Kesehatan. Menurut Zunirman, jika terwujud, Kantor Dinas Kesehatan di Parik Malintang adalah Kantor Dinas Kesehatan termegah di Indoensia. Kenapa tidak, Puskesmas Pauh Kambah atau Kampuang Dalam saja, yang dibangun dengan dana Rp5 miliar, sudah terlihat begitu megah. Selain membangun Kantor Dinas dan 42 macam sarana fisik lainnya dengan dana DHC II Bank Dunia, Dinas Kesehatan Padang Pariaman tahun ini juga membangun sebuah Puskesmas di Sikucua, Kecamatan V Koto Kampuang Dalam dengan dana DAK, senilai Rp1,4 miliar. Kemudian Gudang Farmasi di Parik Malintang, Kecamatan Enam Lingkuang, juga senilai Rp1,4 miliar. Di samping itu, juga membangun Puskesri di Rimbo Karanggo, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, rumah dinas dokter Puskesmas Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur dan merehab rumah dinas dokter Puskesmas Patamuan dan Kampuang Dalam. Disebutkan, untuk pembangunan Puskesri Rimbo Karanggo, itu dananya dari APBD, senilai Rp300 juta dan, untuk rumah dinas dokter Puskesmas Padang Alai, Rp230 juta. (h/ded)

KAMIS, 13 DESEMBER 2012 M 29 MUHARRAM 1434 H

Saiyo Sakato

RAPBD 2013 Mulai Dibahas PADANG PARIAMAN — Setelah Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2013 disepakati oleh DPRD Padang Pariaman dan Bupati Rabu (5/ 12), DPRD kembali berpacu melakukan pembahasan RAPBD 2013. Menurut Sekretaris DPRD, dari jadwal sebelumnya yang sudah ditetapkan oleh Bamus RAPBD Tahun 2013 direncanakan ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2012. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terlambatnya penetapan DAU/DAK oleh Pemerintah Pusat sehingga jadwal pembahasan RAPBD direschedul kembali oleh Bamus DPRD. Berselang 2 hari (7/12), rapat dilanjutkan dengan membahas RAPBD 2013 dilanjutkan sampai tanggal 14/12 sebagai target penetapan RAPBD menjadi APBD 2013. Percepatan pembahasan APBD 2013 ini sangat diapresiasi Bupati Padang Pariaman. Ali Mukhni sangat mengharapkan percepatan ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat Padang Pariaman. “Jangan terjadi lagi APBD terlambat dicairkan dan kegunaannya untuk masyarakat juga terlambat dinikmati”, ujarnya. Senada dengan Bupati, wakil ketua DPRD, Desril Yani Pasha menyatakan bahwa Program pemerintah tahun 2013 harus pro rakyat, seperti Program jamkesda, jampersal harus menjadi prioritas. “Masing-masing SKPD dalam membuat program harus pro rakyat, bagi yg tidak anggarannya dicoret saja”, ungkapnya tegas. Jumlah RAPBD 2013 yg diusulkan eksekutif diproyeksikan dengan jumlah Rp902.296.273.328. (h/ded)

Batang Anai Rawan Maksiat PADANG PARIAMAN, HALUAN — Sebagai wilayah yang terletak di perbatasan antara Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Batang Anai sangat rawan berbagai hal. Mulai dari perbuatan maksiat, narkoba dan kafe liar. Apalagi sejak beroperasinya fly over di Kasang, membuat anak muda-mudi merajut cinta dan asmara di atasnya. Bagi banyak orang yang sering melewati jalan demikian, agaknya menjadi pemandangan yang sangat mencolok. Anggota Komisi III DPRD Padang Pariaman, Bagindo Rosman merasa prihatin melihat kondisi dimaksud. Baginya, perbuatan mudamudi di atas jalan layang itu harus dihentikan. Kurang elok hal itu dibuat di lokasi tersebut. Ada indikasi nagari itu tidak punya tuan. Untuk ini, pihak terkait harus menggencarkan razia dan patroli di sepanjang kawasan itu. “Kita masih ingat, beberapa hari yang lewat terjadi pemerkosaan oleh oknum sopir angkot di lokasi itu. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri oleh kita bersama. Baik pihak nagari, apalagi Pemkab Padang Pariaman, dalam melihat arti penting pemberatasan maksiat di daerah ini,” ujar Rosman kepada Haluan. Untuk kawasan itu, ujar Rosman lagi, Satpol PP tak perlu menunggu laporan masyarakat. Semua orang sudah tahu dan melihat, betapa jalan layang itu penuh dengan acara muda-mudi ketika sore. Untuk ini, disamping adanya tugas yang berkesinambungan dari Satpol PP, juga adanya aturan Nagari Kasang yang memberantas perbuatan demikian. Selaku anggota dewan yang berasal dari wilayah itu, Rosman minta kepada tokoh masyarakat Kasang untuk memberlakukan adat salingka nagari. Penerapan hukum ini akan membuat jera para pelakunya. Apalagi, muda-mudi yang ngumpul setiap sore itu tidak banyak orang Kasang. Mereka banyak yang berasal dari Kota Padang. Ini tentu dengan sangat mudahnya menerapkan hukum adat salingka nagari. Rosman khawatir, kalau perbuatan itu dibiarkan berkembang, akan membuat daerah ini kembali jadi incaran bencana. “Kita tahu, sebagian besar bencana alam itu timbul dari akibat ulah tangan manusia kurang ajar, yang berbuat maksiat seenak perutnya saja,” tegas Wakil Ketua Fraksi Bersatu ini. (h/cw bus)

JEMBATAN — Jembatan penghubung antara Nagari Kayu Tanam dengan Nagari Anduring rusak dengan kondisinya miring sebelah, bagi masyarakat yang melewati harus hati-hati. BUSTANUL ARIFIN

Jembatan Penghubung Kayu Tanam-Anduring Rusak PADANG PARIAMAN, HALUAN — Semenjak tiga tahun yang lalu, jembatan penghubung antara Nagari Kayu Tanam dengan Nagari Anduring Kecamatan 2 X II Kayu Tanam, Kabupaten Padangpariaman masih mengalami kerusakan. Jembatan itu rusak akibat dihantam banjir tiga tahun yang lalu, pada saat ini untuk kendaraan roda empat susah melewati, karena jembatan tersebut kondisinya miring. “Jembatan ini rusak akibat dihantam banjir pada tiga tahun yang lalu, pada sekarang ini untuk kendaraan roda dua bisa lewat, tapi untuk kendaraan roda empat harus

hati-hati, karena posisi jembatan itu miring,” terang salah seorang tokoh masyarakat setempat Akhiruddin kepada Haluan Rabu (5/12). Dikatakannya, jembatan ini rusak ketika akan melakukan pemilihan Bupati dan wakil bupati yang menjabat sekarang. Dan Bupati terpilih tersebut pernah mengatakan dan berjanji akan memperbaiki, tapi sampai sekarang hanya tinggal janji. “Bupati yang menjabat sekarang ini pernah berjanji untuk memperbaiki. Dan itu dikatakannya sewaktu kampanye sebelum pemilihannya,” ujarnya. Sementara itu, Wali Nagari Anduring Ahmad Basri mengatakan,

jembatan ini rusak akibat dihondoh banjir pada tahun 2010 yang lalu. Akibat dari hantaman banjir, sekarang kondisi jembatan tersebut miring bagian ujung sebelah barat. “Saya sangat mengharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padangpariaman untuk memperbaiki jembatan ini, karena masyarakat sangat membutuhkannya. Bagi masyarakat yang membawa hasil taninya, harus melewati jembatan tersebut menuju pasar kecataman, kalau dibiarkan begini, masyarakat ragu melewati jembatan apalagi ketika membawa hasil taninya,” ulas Ahmad basri. (h/cw bus)

PBB Belum Dibayarkan Sepenuhnya PADANG PARIAMAN, HALUAN — Masyarakat Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X II Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman masih belum bisa membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sepenuhnya pada tahun 2012. Hal itu disebabkan lemahnya ekonomi masyarakat setelah gempa bumi tahun 2009 yang lalu. “Sampai saat ini masyarakat belum bisa sepenuhnya untuk membayar PBB, dan ini berkemungkinan lemahnya ekonomi masyarakat. Dan untuk tahun 2011 yang lalu, inisiatif masyarakat masih tinggi untuk membayarkan PBB,

tapi sekarang masih kurang” ujar Sekretaris Nagari Kapalo Hilalang Sudirman kepada Haluan Rabu (5/12). Katanya, sudah bermacam cara dilakukan pihak nagari agar masyarakat sadar akan membayar PBB, akan tetapi hal itu juga tidak dihiraukan masyarakat. “Dikampung ini tanah adat yang banyak, hasil tanaman dalam lokasi tanah diambil oleh mamak adat, sedangkan dalam SPPT nama kemenakan, tentu kemenakan tidak mau membayar PBB,” jelasnya. Kemudian katanya, setiap pengurusan surat menyurat dikantor,

diminta surat tanda lunas PBB, kalau tidak ada tanda lunas PBB surat menyurat tidak akan dilayani, tapi masyarakat masih enggan juga untuk melunasi PBB. “Meski kebanyakan masyarakat enggan untuk membayar PBB, kita dari pihak nagari tetap melakukan sosialisasi dan menjelaskan kepada masyarakat pentingnya membayar PBB, dengan adanya arahan yang diberikan kepada masyarakat semoga untuk masa yang akan datang semua masyarakat di sini sadar dan mau membayar PBB,” terang Sudirman. (h/cw bus)

UNTUK JADI WAKIL RAKYAT

PBB Berikan Kesempatan Pada Masyarakat P A D A N G PARIAMAN, HALUAN — Sistem perolehan suara terbanyak yang diamanahkan dalam UU Pemilu 2014 memberikan KOMI CHANIAGO kesempatan yang luas terhadap masyarakat luas untuk ikut berkompetisi sebagai wakil rakyat. Karena dengan sistem tersebut Partai Politik (Parpol) bekejaran mencari tokoh yang mampu mendulang suara dalam

Pemilu tersebut. Hal itupun dilakukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), dengan memberikan kesempatan yang sama pada pengurus, kader Parpol dan masyarakat. “Kami membuka kesempatan yang seluas luasnya bagi masyarakat untuk maju sebagai wakil rakyat pada Pemilu 2014,” ujar Ketua Dewan Pempinan Cabang (DPC) PBB Padang Pariaman, Komi Chaniago pada Haluan, Senin (10/ 12). Menurut Komi, pihaknya memberikan kesempatan yang sama antara

kader partai dengan masyarakat. Asalkan membenuhi syarat pencalonan dan mampu memegang amanah marwah partai. Dikatakan Komi, PBB merupakan salah satu dari 16 partai yang telah melalui proses verifikasi vaktual oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) yang saat ini menunggu pengumuman sebagai peserta Pemilu 2014. Komi mengungkapkan, dibukanya pendaftaran pada masyarakat sebagai calon anggota legeslatif melalui PBB, karena PBB terbuka dan merupakan milik masyarakat. (h/ded)

DAK2 Diserahkan ke KPUD PADANG PARIAMAN, HALUAN — Wakil Bupati Padang Pariaman, H. Damsuar secara resmi menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada Ketua KPUD Kabupaten Padang Pariaman, Suhatri Bur, Jumat lalu di Kantor KPUD. Penyerahan DAK2 tersebut merupakan tahapan yang mendasar dalam proses pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 28 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan data kependudukan dxalam bentuk DAK2 sebagai bahan bagi KPUD untuk menyusun daerah pemilihan DPRD kabupaten. DAK2 yang diserahkan oleh Wakil Bupati Padang Pariaman kepada ketua KPUD Kabupaten Padang Pariaman bersumber dari database kependudukan yang sudah dimutakhirkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tanggal 20 November 2012 serta telah diintegrasikan dengan hasil perekaman data e-KTP sampai

dengan tanggal 26 November 2012 oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Wakil Bupati menyampaikan, jika seandainya terjadi perbedaan database kependudukan Kabupaten Padang Pariaman dengan DAK2 yang diserahkan tersebut, masih akan terus diintegrasikan untuk keperluan selanjutnya termasuk untuk penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). “DAK2 yang diserahkan kepada KPUD hari ini dengan jumlah penduduk 475.057 jiwa yang

tersebar di 17 kecamatan yang ada di wiliyah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman”, tegas Wakil Bupati Padang Pariaman. Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, M.Fadhly, menjelaskan bahwa data penduduk ini bersifat dinamis seiring dengan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian , perpindahan ataupun kedatangan penduduk. Oleh sebab itu, kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam melaporkan peristiwa kependudukan tersebut

mulai dari tingkat korong, nagari, dan bahkan kecamatan. Hal ini dilakukan untuk menjaga akurasi data kependudukan. Sementara itu, pemerintah kabupaten Padang Pariaman juga menghimbau kepada penduduk Padang Pariaman yang belum melakukan perekaman data eKTP, untuk segera melakukan perekaman data eKTP di Kantor Camat setempat agar yang bersangkutan bisa terdata sebagai penduduk potensial yang kemudian memiliki hak suara yang sah di pemilu yang akan datang. (h/ded)

>> Editor : Atviarni

>> Penata Halaman: Rahmi

Haluan 13 Desember 2012  

Haluan 13 Desember 2012

Haluan 13 Desember 2012  

Haluan 13 Desember 2012

Advertisement