Page 2

2 UTAMA KILAS Penyebar Film Anti-Islam Dipenjara 3 Tahun MESIR, HALUAN- Pengadilan Mesir menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun kepada seorang blogger Kristen Koptik dalam kasus penghujatan agama setelah dia menyebarkan film anti-Islam di situs jejaring sosial. Vonis dijatuhkan pengadilan pada Rabu (12/12) kepada Alber Saber, 27, seorang mahasiswa lulusan ilmu komputer. Alber Saber ditangkap pada 13 September setelah para tetangganya mengadukan bahwa ia menyebarkan film amatir Innocence of Muslims lewat Facebook. Saber dapat mengajukan banding setelah menyerahkan jaminan 1.000 pound Mesir atau sekitar Rp1,5 juta. Jaksa penuntut menuduh Saber memuat berbagai halaman di Facebook yang berisi seruan ateisme, penghinaan terhadap Islam, Kristen dan mempertanyakan keyakinan beragama. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang dianggap oleh kalangan aktivis hak asasi manusia sebagai upaya terus menerus yang digalang kelompok-kelompok berhaluan Islam ultrakonservatif guna mengekang kebebasan berekspresi. (h/bbc)

Soal LKPD, DPRD Belum Sependapat PADANG, H ALUAN - Pembahasan Ranperda Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) sudah tuntas dibahas di DPRD Sumbar. Demikian dikatakan Wakil Ketua Pansus Ranperda LPKD Asril Kasoema. Namun, dalam pembahasan terakhir yang dilaksanakan di Bukittingi Senin (10/12) lalu, kepala daerah menyayangkan belum adanya sosialisasi terkait LPKD ini. “Dalam pertemuan tersebut hanya 3 orang kepala daerah yang hadir. Sementara yang lainnya hanya diwakili kepala dinas. Jadi, belum ada sikap yang jelas dari kepala daerah tentang LPKD ini,” katanya, Rabu (12/12) kemarin. Kepala daerah yang menghadiri pembahasan ini adalah Bupati Tanah Datar, Bupati Agam, dan Bupati Limapuluh Kota. Sementara perbankan yang turut hadir seperti Bank Nagari, BRI, dan lainnya, kata Asril, menyambut baik LPKD ini. Melihat masih adanya fraksi yang tidak setuju dengan lahirnya LPKD ini, menurutnya bisa diselesaikan nanti saat sidang paripurna, meskipun melalui voting. Dirinya sendiri berharap, semua fraksi bisa menyetujui LPKD ini. Alasannya, ini membantu masyarakat mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usaha. Selama ini mereka banyak kesulitan mendapatkan batuan karena tidak ada agunan. Jika disahkan, dalam penerapannya nanti, Asril berharap LPKD ini memberikan jaminan bagi orang yang layak berdasarkan kreteria yang sudah diatur. Misalnya memiliki prospek, usaha tersebut sedang berjalan, dan lainnya. Sementara selama ini, dalam program KUR yang dimiliki pemerintah, meskipun memiliki prospek, bank masih belum memberikan kredit, karena tidak ada agunan. Padahal usulan yang diberikan oleh rakyat di bawah Rp20 juta. Sementara ketika LPKD ini berdiri sebagai perseroan terbatas, Asril berharap DPRD ikut menentukan komisariatnya. Berbeda dengan hal di atas, anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Rizanto Algamar menentang lahirnya LKPD ini. Katanya, berdirinya LKPD ini tidak menjadi jaminan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Dikatakan Rizanto, dengan wilayah Sumatera Barat yang mayoritas petani, seharusnya banyak layanan kredit alat-alat pertanian. Melihat kondisi sekarang, layanan kredit didominasi untuk barang elektronik, keperluan rumah tangga, tidak untuk alat pertanian. “Sementara yang dibutuhkan masyarakat adalah alat-alat pertanian,” katanya. (h/cw-eni/met)

KAMIS, 13 DESEMBER 2012 M 29 MUHARRAM 1434 H

KURIKULUM 2013

Mendikbud Dinilai Salahi UU PADANG, HALUAN — Perubahan kurikulum yang direncanakan berlaku 2013 mendatang, dinilai belum waktunya oleh pakar pendidikan dari LPMP Sumatera Barat, Zulkarnaini Diran. Saat ini masih banyak guru yang belum mengenal kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

PEMEKARAN DAERAH DITUNDA — Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menghadiri rapat pleno pengambilan keputusan atas usulan 14 pemekaran daerah otonomi baru dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (12/12). Rapat yang sedianya melakukan pengambilan keputusan pemekaran daerah otonomi baru ditunda karena perlu ada pembahasan lebih lanjut antara Mendagri dengan Presiden. inilah.com/Ardhy Fernando

SI GULAMBAI NGAMUK LAGI

12-12-12, Teti Berduka PADANG PANJANG, HALUAN — Oleh sebagian orang, angka cantik 12-12-12, dianggap sebagai perpaduan angka yang diharapkan bisa membawa hoki dan peruntungan. Namun, tidak halnya bagi Teti, warga Kelurahan Tanah Hitam, Kota Padang Panjang. Rabu 12-12-12, adalah hari naas yang tak akan terlupakan seumur hidupnya. Hari itu sekitar pukul 15.15 WIB, rumah miliknya luluh lantak akibat dimamah si gulambai. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun kerugian yang diderita Teti ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah barang-barang berharga yang tak sempat diselamatkan korban, ikut menjadi

abu dan menyisakan puing. Beny, salah seorang tetangga korban mengatakan, dari pengakuan sejumlah saksi mata yang melihat langsung kejadian itu, api diduga kuat berasal dari bagian belakang rumah korban. Dalam sekejap, kobaran api yang terus membesar, mulai merambat dan menjilati sampai ke bagian tengah dan depan bangunan rumah permanen itu. “Oleh warga, kejadian itu langsung dilaporkan kepada pihak pemadam kebakaran, sembari terus berusaha untuk memadamkan api,” kata Beny. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Jhoni Aldo membenarkan kejadian tersebut. Dikatakan, dua unit armada pemadam, sampai

di lokasi selang beberapa menit setelah kejadian. Jhoni menyebutkan, upaya pemadaman berlangsung sekitar setengah jam. “Dibantu masyarakat, api baru bisa dijinakkan selang setengah jam kemudian. Beruntung kobaran api tidak sampai merembet ke rumah sekitarnya,” ujar Jhoni. Kapolres Kota Padang Panjang AKBP Sofyan Hidayat menyebutkan, hingga saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran yang menghanguskan rumah warga Tanah Hitam tersebut. “Kita masih melakukan penyelidikan, guna mengungkap penyebab musibah kebakaran itu,” kata Sofyan.(h/yan)

Dan sekarang masuk lagi kurikulum baru yang bertema tematik integratif. “Jika dinilai secara yuridis, teoritis, dan empiris, kurikulum baru ini banyak kelemahan,” ujarnya, Selasa (11/12). Secara yuridis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dinilai menyalahi UU. Dikatakan Zulkarnaini, berdasarkan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38, disebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan. “Sementara pengembangan kurikulum yang berjalan saat ini, tidak melibatkan komite. Yang terdiri dari wakil pemerintah, praktisi pendidikan,” ujar pria yang pernah menjadi tim perekayasa kurikulum Provinsi Sumatera Barat ini. Sementara secara empiris, masih banyak guru yang belum mengetahui kurikulum KTSP, tetapi sudah diperkenalkan lagi kurikulum baru. Lainnya, yang menjadi kelemahan yaitu terkait administrasi tenaga pendidik. Selama ini para guru harus membuat silabus yang sesuai dengan acuan standar pendidikan nasional. Sementara, dinas pendidikan yang merupakan tenaga pendidik, tidak memberitahukan adanya

perubahan-perubahan tentang pendidikan kepada guru. Sementara dinas pendidikan ini, memilki banyak pengetahuan yang didapat dari materi yang diberikan dalam pertemuan di tingkat nasional. Terkait adanya tema kurikulum baru, tematik intergratif, menurut Zulkarnaini, tidak efektif jika diterapkan. “Hal ini berdasarkan, pengalaman penerapan kurikulum pada tahun 1975. Di mana muatan lokal diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Namun tidak banyak guru yang menerapkan. Begitu juga, keadaan kurikulum saat ini, di mana semua mata pelajaran diintegrasikan sampai kelas III SD. Tetapi tidak banyak guru yang menerapkan,” ujarnya. Sementara, tahun 1994, dengan berdirinya muatan lokal sebagai suatu mata pelajaran, lebih banyak manfaatnya. Terkait buku pelajaran, yang rencananya disediakan oleh pusat, hal ini juga menyalahi aturan, kata Zulkarnaini. Karena kurikulum pendidikan memberikan ruang bagi budaya lokal untuk ditempatkan. Jika ditetapkan oleh pusat, tentu budaya lokal daerah tertentu tidak menjadi unggulan dalam buku pelajaran. “Jika dibuat oleh Kemendikbud, tentu akan banyak cerita Tangkuban Perahu dan cerita lainnya yang bernada sama,” ucapnya. (h/cw-eni)

Kasus Pembunuhan Siswa SMA PGRI 2 Masih di Jaksa PADANG, HALUAN - Berkas kasus pembunuhan Oldi Saputra (16), siswa SMA PGRI 2 Padang yang dilakukan oleh tersangka Deby Syahputra (25), warga Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg) Padang, hingga saat ini masih di tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Sampai sekarang kami masih menunggu jawaban dari kejaksaan apakah berkas tersebut telah dinyatakan lengkap atau belum,” kata Kapolresta Padang Kombes Pol. Moch Seno Putro melalui

Kapolsek Lubeg Kompol Yuli Kurnianto, Rabu (12/12). Dikatakannya, pihaknya telah mengirim berkas pembunuhan tersebut ke jaksa seminggu yang lalu untuk dipelajarinya. Namun hingga sekarang belum mendapat pemberitahuan dari kejaksaan terkait kasus tersebut. “Mudahanmudahan berkas pembunuhan ini dinyatakan lengkap oleh jaksa. Apabila nantinya jaksa mengatakan berkas tersebut belum lengkap, maka kami akan melengkapinya dan menyerahkannya

kembali,” jelasnya. Berita sebelumnya, pelaku pembunuhan terhadap siswa SMA PGRI 2 Padang, Oldi Saputra terungkap. Tersangkanya adalah Deby Syahputra alias Bojes, warga Pampangan. Bojes berhasil ditangkap Tim Reskrim Polsek Lubuk Begalung (Lubeg) di daerah Kiliranjao, Kabupaten Sijunjung, Sabtu (20/10) sekitar pukul 17.30 WIB. Sebelum melakukan pembunuhan, tersangka terlebih dahulu menghubungi korban pada hari Rabu (17/10), sepulang

sekolah untuk janjian pergi jalanjalan. Saat itu Oldi menerima tawaran tersangka. Korban tidak tahu rencana tersangka akan membunuhnya. Korban menerima tawaran Bojes, karena Bojes berjanji akan menanggung bensin motornya. Tersangka ternyata juga telah menyiapkan peralatan yakni kawat untuk mengikat korban. Setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB korban keluar dari rumahnya di Sarang Gagak, Keluarahan Anduring, Kecamatan Kuranji.

Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, korban bertemu dengan tersangka di kawasan Banda Bakali, Parak Kopi dan kemudian keduanya pergi jalan-jalan. Setibanya di lokasi kejadian sekitar pukul 23.00 WIB, Bojes meminta agar korban menghentikan kendaraannya. Alasannya ingin buang air kecil. Saat korban lengah, tersangka lalu membunuh korban dengan cara menjerat leher dan mengikat tangannya dengan menggunakan sebuah kawat. (h/nas/met)

Dirjen Keuangan dan Dirjen Otonomi Daerah ini, dibahas berbagai isu seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang pendidikan, Persiapan Unit Layanan Pengadaan (ULP), pengawasan BPK dan Inspektorat untuk mencapai target Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berbagai masalah terkait KTP elektronik. Untuk mengurangi kegiatan tambang ilegal kabupaten/kota dapat mengeluarkan izin tambang rakyat. Izin tersebut juga harus memiliki analisa dampak lingkungan dan tidak di hutan lindung. Perda Tambang Rakyat Gubernur Irwan Prayitno meminta kabupaten/kota untuk menyiapkan peraturan daerahnya (perda). Karena tambang rakyat tersebut dapat diakomodir oleh UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara dan Mineral. “Sekarang kita dapat memanfaatkan UU No 4 tahun 2009 sebagai landasan mengeluarkan izin tambang rakyat. Rekomendasi itu segera kita keluarkan,” sebut Gubernur Irwan Prayitno. Ada dua manfaat ketika kabupaten/kota dapat mengeluarkan izin pertambangan rakyat. Pertama rakyat setempat dapat mengelola potensi tambang yang ada di daerah mereka. Kedua pemerintah daerah juga bisa mengelola pendapatan asli daerah (PAD) dari pengeluaran izin tersebut. Di lain pihak katanya, selama ini masyarakat yang melakukan penambangan ilegal merasa tak nyaman, sekarang dapat diarahkan dengan baik. Bahkan, pem-

berian izin tambang rakyat itu juga akan berdampak mengurangi illegal mining. “Ini dapat mengurangi illegal mining, sebab mereka yang selama ini melakukan penambangan dengan ilegal sudah kita resmikan. Kemudian mereka juga dapat diarahkan pada daerah yang lebih baik untuk menambang,”ujarnya. Menurutnya dampak yang paling besar ada peluang mengeluarkan izin tambang rakyat tersebut adalah tidak ada lagi investor dari daerah lain yang melakukan penambangan ilegal di Sumbar. “Kadang mereka yang datang melakukan penambangan itu malah investasi dari miliaran sampai triliunan di sini, tapi mereka ilegal,” ujarnya. Teknis izin tambang rakyat itu nantinya dikeluarkan oleh kabupaten/kota yang bersangkutan. Proses perizinan juga tergantung dengan kabupaten/ kota yang dibuat dengan perda. Sementara provinsi hanya memberikan rekomendasi. “Kita nanti posisinya hanya memberikan rekomendasi saja, ”ujar Irwan. Anjuran tersebut disampaikannya menyusul belakangan ini maraknya tambang ilegal di Sumbar. Bahkan, sempat terjadi bentrok antara petugas kepolisian dan masyarakat, seperti di Dharmasraya. Disisi lain, di Solok Selatan sekarang juga ratusan alat berat beroperasi melakukan aksi tambang liar. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga sudah angkat tangan dengan hal itu. (h/dla/met)

RAKOR BUPATI DAN WALIKOTA

Otonomi Daerah Belum Mantap PADANG, HALUAN — Meski sudah dilaksanakan sejak tahun 1999, sistem Otonomi Daerah (Otoda) masih belum berjalan maksimal dalam menggenjot percepatan pembangunan. Hal ini menjadi sorotan dalam rapat koordinasi (Rakor) Bupati dan Walikota se Sumbar, Selasa (11/12). Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sambutannya menyoroti sejumlah pola pikir yang belum sejalan antara pemerintah pusat, provinsi, kota/ kabupaten dan instansi vertikal. “Kita masih belum memiliki mindset yang sama terkait

perubahan undang-undang. Permendagri yang sudah berlaku tidak sepenuhnya dilaksanakan di lapangan. Misalnya ketika Pemprov ingin membantu daerah dalam pembangunan fisik seperti infrastruktur pendidikan, namun kemudian ternyata malah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini salah satu bukti belum pasnya sinergi antar instansi vertikal,” papar gubernur. Pernyataan gubernur ini, terkait dengan ekspos sejumlah media beberapa waktu lalu yang menyoroti kurangnya sarana transportasi jembatan di salah

satu nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. “Ekspos media tentang jembatan di daerah Lambuang Bukik Pessel, yang menonjolkan kurangnya infratsruktur, dalam hal ini jembatan, salah satu contohnya. Jembatan itu sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi untuk dibangun pada tahun 2012. Namun karena ada temuan BPK terkait salah penganggaran dan tidak adanya kewenangan provinsi, maka pembangunannya ditunda. Nah, saat itulah media lokal dan nasional menyorot,” tutur Irwan. Ini, katanya merupakan contoh konkrit belum mantapnya pelaksanaan otonomi daerah. Akibatnya sebanyak Rp227 miliar dana APBD provinsi tidak bisa dicairkan saat itu. “Keadaan ini kemudian membuat kepala daerah, termasuk bupati/ walikota bingung. Jika dibebankan ke daerah, APBD kota/ kabupaten tidak sanggup. Provinsi yang dananya cukup banyak dan ingin membantu, ternyata juga tidak bisa karena dinilai tidak punya kewenangan,” tambahnya. Selain itu, dalam rakor yang mendatangkan tiga Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri yakni Dirjen Pemerintahan Umum,

>> Editor : Ismet Fanany MD, Syamsu Rizal

>> Penata Halaman : Syamsul Hidayat

Haluan 13 Desember 2012  

Haluan 13 Desember 2012

Advertisement