RIAU DAN KEPRI 9
SABTU, 11 AGUSTUS 2012 M 23 RAMADAN 1433 H
HARGA BARANG DINILAI TIDAK WAJAR
LINGKAR Perbaikan Siak III Belum Jelas PEKANBARU, HALUAN — Perbaikan Jembatan Siak III belum juga jelas dilakukan. Berdasarkan kunjungan Komisi C DPRD Riau pada beberapa bulan lalu ke Kementerian PU, Kementerian PU memberi batas waktu penyelesaian perbaikan Jembatan Siak III pada Pertengahan Agustus 2012 ini. Namun, sayangnya hingga saat ini perbaikan tak kunjung dimulai. Ketua Komisi C DPRD Riau, Aziz Zainal mengaku, belum mengetahui kapan perbaikan Jembatan yang cacat yang menjadi salah satu infrastruktur lalu lintas pendukung PON XVIII tersebut akan diperbaiki. “Saya belum dapat informasi kapannya, Nanti Kita akan tanyakan lagi ke Kementerian PU karena kita belum informasi terbarunya. Dan mungkin keterlambatan hanya masalah teknis saja,” ungkapnya kepada Haluan Riau usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT Riau ke 55 di Gedung DPRD Riau, Kamis (9/8) di Gedung DPRD Riau. Lebih lanjut, Aziz menjelaskan, hal teknis yang membuat terlambatnya perbaikan jembatan Siak III dimungkinkan karena pengganti String atau Hanger Jembatan Siak III dari Cina tersebut tertahan di Bea dan Cukai. “Mungkin dikarenakan masih tertahan di Bea Cukai termasuk semuanya yang alinnya masalah modulnya yang juga belum selesai,” ujar Politisi PPP ini. Aziz mengaku, persiapan untuk perbaikan telah mulai dilakukan namun, Aziz belum mengetahui kapan perbaikan Jembatan Siak III tersebut dilakukan. “Kelihatannya persiapannya telah mulai dilakukan, namun tidak tahulah pastinya kapan perbaikan akan dilakukan. Dan Kita akan merencanakan ke Kementerian PU mempertanyakannya kembali,” tukasnya. (hr/rud)
Peralatan Boling Ditahan PEKANBARU, HALUAN — Peralatan boling untuk PON XVIII hingga kini masih tertahan di Bea Cukai Pekanbaru, Riau. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai, Ali Winoto, Kamis (9/8) mengatakan, penahanan peralatan dikarenakan harga barang yang dikirim tidak wajar, atau tidak sesuai dengan yang tertera di dokumen impor. Dijelaskananya, Bea Cukai terpaksa menahan peralatan beberapa barang baru yang dikirimkan oleh importir. Harga barang yang dikirimkan tidak wajar atau tidak sesuai dengan yang tertera di dokumen impor. “Memang ada beberapa barang baru yang kami tahan, dan kami telah mengirimkan biaya
tambahan untuk barang-barang yang baru tersebut, karena dari harga yang tertera semula tidak wajar atau tidak sesuai dengan pemberitaan impor,” terang Ali Barang-barang tersebut bermacam-macam dan semuanya baru, seperti barang elektronik, LCD, dan komputer. Semua barang tersebut harus dibayar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan surat tambahan yang dilayangkan ke pihak kontraktor belum juga ada konfirmasinya. “Kita sudah melayangkan surat tambahan ke importir, namun sampai saat ini belum
ada konfirmasi. Yang jelas semuanya harus dibayar sesuai dengan prosedurnya, bukan ditahan barang tersebut,” tegasnya. Sementara itu dari pihak kontrkator PT Bangun Megah Mandiri Propertindo, saat dihubungi Haluan Riau, melalui salah seorang stafnya yang mengaku bernama Alfi, tidak mengetahui terkait dengan ditahannya peralatan tersebut, karena atasannya sedang berada di Jakart Sementara itu, melihat kondisi ini PB PON Riau khawatir akan terhambatnya pembangunan venue boling yang terletak di kawasan Purna MTQ, Sudirman. Kekhawatiran tersebut disampaikan Ketua I PB PON Riau, Emrizal Pakis, Kamis (9/ 8) di Sekretariat PB PON Riau. Dikatakan Emrizal peralatan
tersebut memang milik kontraktor bukan pengadaan dari Dispora Riau. Namun peralatan tersebut merupakan keperluan pertandingan PON, sehingga PB PON ikut membantu menyelesaikan permasalahan tersebut agar pembangunan venue tersebut berjalan terus dan selesai tepat waktu. Dengan demikian tidak perlu lagi ada kekhawatiran dan rasa was-was dari PB PON, yang bertanggung jawab menyelesikan venue. “Peralatan cabor boling masih tertahan di Bea Cukai. Belum ada perkembangan dan saat ini masih dalam proses penyelesaian agar barangbarang keperluan pertandingan PON ini cepat dikeluarkan. Kita juga ikut membantu menyelesaikannya,” ujarnya Kadispora Riau ini.
BERI KETERANGAN — Yudi dari pihak perusahaan Pembangunan Perumahan (PP) selaku kontarktor pembangunan venus PON Riau dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus suap PON dengan terdakwa Eka Darma Putra di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (9/8). AZWAR
Warga Serbu Mapolres Kampar BANGKINANG, HALUAN — Ratusan warga Sinamanenek, Kecamatan Tapung Hulu mendatangi Mapolres Kampar, Riau Rabu (8/8) malam hingga Kamis (9/8) terkait penahanan tiga warga Senama Nenek di Mapolres tersebut Kampar karena diduga mencuri buah sawit di lahan yang bersengketa dengan PTPN V Kedatangan warga ke Mapolres Rabu (8/ 8) sekitar pukul 11.30 WIB, berlanjut hingga Kamis (9/8) dinihari. Jumlah massa semakin bertambah, pada Kamis (9/8). Tidak hanya lelaki, ibu-ibu dan anak-anak juga berdatangan. Sebagian warga bermalam dan makan sahur di Mapolres Kampar dan di depan rumahrumah warga dengan makanan yang dibawa, dari Sinamanenek dan nasi bungkus yang dibeli di warung di Bangkinang. Mardan (35), kepada Haluan Riau mengungkapkan, kedatangan warga ke Mapolres Kampar sebagai bentuk aksi solidaritas atas penahanan terhadap Taslim (36), Suardi Harun (58) dan Zainal (32) yang diduga mencuri sawit milik PT PN V. Mereka ditangkap di sebuah veron (pabrik kelapa sawit-red) di Jalan Lintas SP 3 Suram, Bangkinang. “Belum sempat dibongkar (buah sawit, red) sekitar pukul 16.00 WIB mereka ditangkap polisi dan dibawa ke Polres serta ditahan di sini,” ujar Mardan. Kemudian, Sutrisno (47) menambahkan, panen massal yang dilakukan warga Sinamanenek pada Rabu (8/8), karena kecewa terhadap perusahaan yang tidak mengindahkan kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Pantauan Haluan Riau, situasi di depan Mapolres Kampar, Kamis (9/8) pagi terlihat aman dan massa duduk-duduk berbincang dengan rekan-rekan dan sanak saudaranya. Warga hanya berkumpul di luar Mapolres, karena pagar menuju Mapolres ditutup petugas. Namun situasi mulai memanas usai pertemuan perwakilan masyarakat dengan Kapolres Kampar AKBP Trio Santoso. Warga yang semula berpencar terlihat merengsek ke depan gerbang masuk Mapolres. (hr/hir)
Dijelaskan Emrizal, selaku penanggung jawab peralatan PON, dirinya terus mendesak pihak investor venue boling yang terletak di Purna MTQ agar segera mengurus proses pengeluaran peralatan boling tersebut, dan diberi waktu hingga akhir pekan ini. Karena waktu pelaksanaan PON sudah sangat singkat, sehingga sangat rawan kalau di ulur-ulur lagi. Selain itu, usaha untuk menyelesaikan keluarnya peralatan tersebut, PB PON dan Pemprov juga tengah melobi Departemen Keuangan untuk mengeluarkan peralatan tersebut. “Bea Cukai berada di bawah kendali Departemen Keuangan, jadi kita minta bantuan mereka untuk mempercepat proses pengeluaran perlatan itu, kita tidak punya banyak waktu,” katanya. (h/nur)
SIDANG SUAP PON RICUH
Rp3,9 Miliar dan USD 100 Mengalir ke Senayan PEKANBARU, HALUANKericuhan sempat terjadi saat lanjutan sidang dugaan suap PON dengan terdakwa Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana Dispora Riau, Eka Dharma Putra dan staff PT Pembangunan Perumahan (PP) Rahmat Syahputra di Pengadilan Tindakpidana Korupsi (Tipikor), Kamis (9/8). Kericuhan terjadi dimulai adanya salah seorang yang diduga anggota organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Riau yang berulah di ruang sidang. Ia mengetuk bangku di ruang sidang pada saat persidangan berlangsung. Berulang kali, aparat keamanan menegur oknum tersebut, karena mengganggu jalannya persidangan akan tetapi tidak diiraukan. Sebelum itu, majelis hakim sempat menanyakan juga ada orang yang menggas-gas
kendaraan di parkiran samping Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Hakim di Pengadilan Tipikor, sempat menanyakannya, karena suara kendaraan tersebut mengganggu persidangan. Dari situlah, kemudian timbul ketidaknyamanan persidangan. Puncaknya, ketika Rahmat Syahputra masuk ke ruangan terdakwa yang mendapatkan penjagaan ketat dari aparat KPK maupun kepolisian. Salah satu petugas jaga KPK menegur dan meminta oknum yang diduga berasal dari salah satu Ormas tersebut ke luar dari ruangan, karena ruangan diperuntukkan bagi tahanan KPK bukan untuk pengunjung. Namun oknum tersebut tidak terima teguran dari petugas KPK, bahkan melawan dengan mengatakan kata-kata ‘Kau Siapa,’. Akhirnya adu mulut tidak dapat dihindari, sehingga oknum tersebut dipaksa untuk masuk
=
ke ruangan jaksa dan diinterogasi. Tak ayal hal itu menyedot perhatian dari pengunjung di Pengadilan Tipikor, setelah itu, persidangan kembali normal dan dilanjutkan kembali. Juru bicara KPK RI, Johan Budi mengaku belum menerima informasi kegaduhan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Apabila memang situasi sudah tidak memungkinkan, tentu pihak pihak Pengadilan Tipikor meminta pengamanan dan tambahan personil pengamanan. Yudhi Membenarkan Pada persidangan itu Kepala Operasional Wilayah II PT Adhi Karya, Yudhi Priadi menjadi saksi. Dalam kesaksiannya Yudhi Priadi membenarkan apa yang pernah disampaikan saksi sebelumnya. Di persidangan, saksi Yudhi Priadi membenarkan PT Adhi Karya pernah memberikan ‘uang pemulus’ Rp3,9 miliar dan
USD100 ribu kepada DPR RI di Senayan. Permintaan uang tersebut, kata Yudhi, diketahui oleh Kepala Divisi Hadi Satmoko. Uang dalam bentuk Dollar Amerika Serikat, kata Yudhi, diperoleh dari PT AK di Medan. Pada 23 Februari 2012, Yudhi Priadi diminta Lukman Abbas untuk menunggu di Hotel Sheraton, Jakarta. Tidak beberapa lama kemudian, datang Hafiz dan staffnya dari PT AK Medan menyerahkan uang sebesar Rp3,9 miliar atau USD420 ribu. Setelah dari PT AK, kemudian berkumpul di Hotel Sheraton dari PT Waskita Karya dan Rahmat Syahputra dari PT PP juga menyerahkan uang kepada LA. Uang yang dibawa tersebut, keseluruhannya diserahkan ke LA. Uang yang terkumpul sebanyak 4 tas, kemudian dijadikan satu tas dan dibawa keluar oleh
LA dari Hotel Sheraton, Bandara. Keesokan harinya pada (24/2), LA menginformasikan bahwa, uang yang dikumpulkan dari KSO atau rekanan diserahkan kepada DPR RI di Senayan. Selain itu, kata Yudhi, LA pernah meminta uang sebesar USD100 kepada PT AK. Seluruh permintaan uang, kata Yudhi, sepengetahuan dari Hadi Satmoko. Uang yang diberi kan kepada LA alasannya diperun tukkan bagi anggota DPR RI di Senayan, Jakarta. Sebelumnya, LA meminta uang kepada PT AK sebesar USD200 ribu, akan tetapi yang dapat dipenuhi hanya 100 ribu. “Kami dipaksa serahkan uang pak. Dalam waktu sebulan itu ditelepon terus. Puncaknya, Lukman Abbas datang ke kantor,” kata Yudhi. Menurut pengakuan Yudhi Priadi, dirinya juga pernah menyerahkan uang Rp500 juta. (h/war)
LOWONGAN
DIBUTUHKANSEGERA: Tukang masak khusus Chinesse food, usia 30 s/ d 50 Tahun, Perempuan, Hubungi Hongkong Medistra Padang. HP 081311525950 =
1 STNK SEPEDA MOTOR MERK SATRIA FU WARNA HITAM ABU ABU, NO POL BA 3883 BG DENGAN RANGKA 444729 DAN NO MESIN 504796. A/N YUMARDI. HILANG DIDEPAN BILIAR KENARI. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP MELAPORKA KE POS POLISI TERDEKAT,
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA :
Pengasuh anak, dengan syarat : menyukai anak-anak, jujur, disiplin, sabar dan masih single. Lamaran diantar langsung ke :
TPA KHALIFAH Komplek Kodam Blik I No.4 Siteba Padang. Hub : 081363056735 (Buk Aan)
= TOYOTA
1 unit TOYOTA TWIN CAM Tahun 88 warna biru metalik. Harga Buka Rp. 40.000.000 Berminat hubungi 0751 4488700 TANPA PERANTARA
=
LOWONGAN
DIBUTUHKANSEGERA: KARYAWATIJUJUR,RAMAH, DIUTAMAKANYANGBISA MANDIRI.HUBUNGI LANGSUNG HONGKONGMEDISTRA HP :081311525950