8
JUMAT, 9 MEI 2014 10 RAJAB 1435 H
NELSON SEPTIADI: Demokrat Mesti Dukung Gerindra JAKARTA, HALUAN — Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti berpendapat Partai Demokrat tidak dapat membuat poros baru atau poros keempat. Pasalnya, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak punya pilihan lain karena para mitra koalisi Demokrat, di sekretariat gabungan dinilai sudah kapok berkoalisi. Untuk itu, Demokrat diprediksi akan bergabung dengan Partai Gerindra. “Bukan mustahil bisa terjadi, kalau tidak ada capres Partai Demokrat jadi wapres koalisi manapun. Menurut saya tidak ada pilihan lain Demokrat mendukung Gerindra,” katanya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/5). Dia menambahkan, Demokrat juga tidak mempunyai figur kuat seperti SBY, sehingga tak laku di mata partai lain. “Tergantung sempalan-sempalan, tidak masuk PDIP akan mampu membangun poros baru, tapi problemnya bukan ideologi. Tapi siapa figur yang akan dicalonkan. Saat itu ada figur SBY sebagai medan magnet menarik partai lain, masyarakat mendukung dia, sekarang tidak ada dari 11 capres konvensi itu,” ungkapnya. Selain itu, jika partai PAN dan Hatta Rajasa resmi menjadi rekan koalisi Gerindra, maka menambah kepercayaan diri SBY karena faktor kekerabatan besanan dengan Hatta. “Kalau PAN benar-benar berkoalisi dengan Gerindra, Partai Demokrat akan mendukung Gerindra,” tandasnya. Seperti diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat, tiga poros menempati urutas teratas, PDIP peringkat pertama, Golkar kedua, dan Gerindra ketiga. Sementara itu, pengumuman resmi hasil pemilu sendiri akan diumumkan hari ini (9/5). (h/inl)
Pernyataan Nudirman Menyesatkan PAYAKUMBUH, HALUAN — Acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang ditayangkan di TV ONE, Selasa (29/4) malam yang dipandu Karni Ilyas, menjadi perhatian serius kader Partai Gerindra Sumatera Barat, khususnya di Kota Payakumbuh dan Bukittinggi. Pasalnya dalam acara tersebut, caleg Golkar Dapil Sumbar II Nudirman Munir telah melontarkan sejumlah pernyataan yang dianggap menyudutkan salah seorang caleg Gerindra. “Pernyataan Nudirman yang menyampaikan kegalauannya tidak terpilih dengan menuding pelaksanaan pemilu yang buruk, Panwaslu tidak bekerja dengan baik dan menyatakan adanya ‘Badai Mifan, di dapil Sumbar II, dinilai banyak pihak sangat menyesatkan,” ujar Koordinator Tim Relawan Caleg DPR-RI Kota Payakumbuh dari Partai Gerindra, Awaluddin, Rabu (7/5). Menurutnya, Nudirman yang menuding arena Mifan dijadikan ajang politik uang oleh salah satu caleg DPR-RI, terkesan menyakitkan. “Walaupun tidak menyebut calegnya kita sudah bisa menangkap arah tudingannya kepada Ade Rezki Pratama, caleg Partai Gerindra yang dikatakan Nudirman masih anak-anak tidak bisa berpidato,” terang Awaluddin. Padahal, sebut Awaluddin yang juga sekretaris Tim Komunikasi DPC Partai Gerindra Kota Payakumbuh, Ade
Rezki Pratama tidak pernah melakukan kampanye. Ia menilai apa yang dikatakan Nudirman merupakan fitnah. “Tidak berkampanye, ternyata Ade Rezki Pratama menjadi calon terpilih dengan meraup suara terbesar. Sedangkan Nudirman Munir yang sudah bersusah payah berkampanye ke seluruh daerah dapil Sumbar II tidak terpilih. Logika ajalah pemikiran kita,” ulas Awaluddin. Hal senada juga disampaikan orang tua Ade Rezki Pratama, Nelson Septiadi. “Kita akui, Nudirman Munir sosok yang cukup kondang di Senayan, masih menjadi anggota DPR-RI, namun kenyataannya memiliki pikiran yang dianggap kurang baik tidak elegan berpolitik. Berilah alasan yang tepat kepada masyarakat mengapa anda tidak terpilih, coba introspeksi dimana salahnya, jangan menuding caleg partai lain,” ulasnya.
Nelson juga menilai pernyataan Nudirman sangat menyesatkan. Pernyataan yang dilontarkannya, seakan-akan sudah sangat mematuhi aturanaturan pemilu. “Contoh kecil saja, posternya yang dipasang disetiap batang pohon pelindung di tepi jalan hampir setiap daerah dapil Sumbar II apakah itu tidak
melanggar aturan pemilu, cobalah renungkan,”imbuhnya. Sebelumnya, sepat tersiar kabar Nudirman Munir akan melaporkan politik uang yang dilakukan oleh caleg Gerindra ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat. Berdasarkan pantauan Haluan, hingga Kamis (8/5) laporan tersebut belum tercatat dalam
agenda Bawaslu. Ketua Bawaslu Sumbar Elly Yanti juga mengaku sempat beberapa kali menerima telpon, bahwa Nudirman Munir akan menyampaikan laporan dugaan politik uang. Sayangnya, laporan secara formal yang harus disampaikan tidak kunjung disampaikan ke Bawaslu Sumbar. (h/zkf/mg-rin)
DISKUSI POLITIK JELANG PILPRES — Dosen Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Firdaus Syam (tengah) didampingi Politisi Partai Gerindra Riza Patria (kanan) dan Politisi Golkar Ali Yahya (kiri), memberikan pandangan saat diskusi politik di Jakarta, Kamis (8/5). Diskusi membahas tentang dilema Capres jelang Pilpres. ANTARA
KPU Tolak Perppu yang Disiapkan Pemerintah PADANG, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap optimis penetapan hasil pemilu tingkat nasional bisa dilakukan Jumat, 9 Mei 2014. Meski proses rekapitulasi masih berlangsung, dan suara dari 11 provinsi belum disahkan. Sesuai UU Pemilu nomor 8 tahun 2012, penetapan hasil pemilu nasional harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah
pemungutan suara berlangsung. Atau pada 9 Mei 2014. Untuk mengantisipasi penetapan hasil pemilu melebihi tenggat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menyiapkan draft Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu). Namun, Pemerintah masih menunggu keputusan penyelenggara pemilu atas kebutuhan tersebut. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, hingga saat ini KPU merasa tidak memerlukan Perppu tersebut. “Kemarin (Rabu, 7/5) kami memang dikontak oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi kurang lebih kami berpandangan di sisa waktu ini kami bisa menyelesaikannya,” kata Hadar, di kantor
KPU, Jakarta, Kamis (8/5). Menurut Hadar, Pemerintah menawarkan dua rancangan Perppu. Pertama, untuk perpanjangan tahapan rekapitulasi perolehan suara Pileg serta Pilpres. KPU, menurutnya memutuskan menolak rancangan Perppu perpanjangan tahapan rekapitulasi tersebut. Karena KPU yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi dari seluruh provinsi hingga Jumat malam (9/5). Sementara, rancangan Perppu Pilpres, KPU telah melakukan pencermatan. Beberapa isi Perppu perlu diperbaiki sebelum disahkan. Misalnya terkait pemungutan suara awal untuk pemilih luar negeri. “Kami sudah memberikan masukan terkait hal-hal yang tidak diatur di UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tetapi ada di Undang-Undang Pileg,” jelas Hadar. (h/rol)
>> Editor : Rahmadhani
>> Penata Halaman : Habli