Issuu on Google+

Rabu, 25 September 2013

Edisi-017/ Thn-1 Harga Eceran : Rp.3.000,-

Membangun Semangat Baru

Disdik Tantang BPK . . Eddy Army Resmi Hakim Agung

.Hakim Sumanto Juga Terpilih

Jakarta, HL- DPR memilih 4 hakim agung baru lewat fit and proper test yang berjalan dramatis, Selasa (24/9). Empat nama yang mendapat suara terbanyak dari Komisi III DPR terpilih sebagai hakim agung. Hasilnya Zahrul Rabain, Eddy Army, Maruap Dohmatiga Pasaribu, dan Sumardijatmo terpilih sebagai hakim agung. Eddy Army saat ini menjadi hakim tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Saat dites wawancara di KY, menurut Eddy,

Ilustrasi : Anggota DPR dalam Pemilihan Hakim Agung kesalahan ketik putusan adalah kesalahan hakim sebagai majelis, bukan hanya kesalahan panitera. Kesalahan ketik putusan MA beberapa hari lalu menghiasi media massa. Seperti putusan kasus Yayasan Supersemar. Nama Sumardjiatmo sempat populer saat mengadili Sumanto yang beberapa tahun lalu menggegerkan masyarakat karena mencuri mayat dan memakannya. Sumardijatmo sempat mengikuti seleksi calon hakim agung di 2012 tetapi kandas di DPR. Adapun Zahrul pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Komisi Yudisial (KY) memiliki catatan terkait pesta pernikahan anak Zahrul yang tak dilaporkan ke KPK. Selain ditanya soal pesta pernikahan anaknya, Zahrul juga dipertanyakan soal status hakim anaknya. Apakah anaknya Zahrul masuk Korps Cakra sesuai prosedur atau lewat jalur KKN. Hakim yang bertugas di Pengadilan Tinggi Gorontalo ini juga mendapat pertanyaan sita eksekusi tanah milik Artalyta Suryani alias Ayin di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. HL-02

Balik Salahkan Badan Pemeriksa Keuangan Tolak Uji Petik

Bandarlampung, HL Meski Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar Rp6,6 miliar dinyatakan bermasalah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung. Namun, hasil temuan BPK tersebut tidak membuat ciut nyali pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tanggamus. Mereka menantang BPK dan balik menyalahkan lembaga pemeriksaan anggaran tersebut. Bahkan mereka mengaku siap diperiksa untuk mempertanggung-jawaban semua anggaran yang sudah digunakan, termasuk prosesnya. Salah satu pejabat yang siap untuk diperiksa adalah Kabid Sarana dan Prasarana (Sarpras) Disdik Tanggamus Riswanda. “Saya pilih no-coment. Kita tunggu saja hasil pemeriksaan. Dan, saya siap untuk diperiksa,” kata Riswan kepada HL, Selasa (24/9). Sementara itu, Kabid Pendidikan Khusus Non Formal dan Informal Disdik Tanggamus, Beni menyatakan sudah memimta kepada pihak BPK untuk tidak melakukan uji petik, terkait realisasi DAK Pendidikan tersebut. “Sebenarnya, saya tidak suka dengan uji petik

Baca “ DISDIK ” Hal -11

c m y k

KONFLIK AGRARIA- Ratusan petani yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Rakyat Indonesia (Sekber PHRI) menggeruduk kantor Kementerian Pedagangan, di Jakarta, Selasa (24/9). Mereka menuntut reformasi agraria dan mendesak pemerintah segera membentuk komisi khusus penyelesaian konflik agraria. Selama ini banyak konflik tanah seperti di Lampung yang tidak terselesaikan dan cenderung menguntungkan pemilik modal sehingga merugikan petani. Foto : dtk/net

BPN Janji Selesaikan Sengketa Tanah

.Tidak Termasuk Ukur Ulang Lahan Sugar Group Company . Terbentur Biaya Bandarlampung, HL- Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung menjadikan momen Hari Agraria Nasional (HAN) ke 53 yang jatuh pada 24 September kemarin, untuk menyelesaikan seluruh sengketa lahan yang ada di provinsi ini. Tetapi itu tidak termasuk ukur ulang lahan yang dikuasai PT Garuda Panca Artha (GPA) salah satu perusahaan

di bawah holding Sugar Group Companies. Menurut salah satu pejabat teras di BPN Lampung, yang namanya minta dirahasiakan, sejatinya BPN tidak mempersulit keinginan warga Tulang Bawang yang menginginkan ukur ulang HGU SGC. Akan tetapi institusinya tidak bisa serta merta melaksanakan keinginan warga tersebut. Sebab, kata dia, selain ada

. Dianggap Tukang Kumpul Kebo Rombak Direksi PDAM . Kuatir Jadi Komisi Badut . Sayangkan Sikap Walikota . Sesama Pengacara Tommy Winata . Daerah Sudah Terapkan Batas Usia Jakarta, HL- Rapat pleno pelantikan Ruhut ‘Poltak’ Sitompul jadi Ketua Komisi III DPR, Selasa (24/9) berlangsung panas. Ruhut diserang koleganya sampai urusan kumpul kebo. Setelah dilakukan lobi, akhirnya diambil keputusan untuk menunda pelantikan Ruhut. Sebelum mengambil keputusan,

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat pelantikan Ruhut telah mengambil inisiatif lobi dengan para pimpinan poksi di Komisi III DPR. Karena suasana lobi tenang, maka tidak ditempuh voting terkait posisi Ruhut

Baca “ RUHUT ” Hal -11

ICS Desak Kejati Transparan

. Soal Korupsi di Disnakeswan Bandarlampung, HL-Sikap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang terkesan malu-malu membuka kembali kasus dugaan korupsi pengadaan bibit ternak dan obat-obatan sebesar Rp5 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2008 di Dinas Peternakan dan Hewan (Disnakeswan) Lampung menuai kecam sejumlah organ-

isasi masyarakat anti korupsi. Padahal, salah satu pejabat Disnakeswan Lampung yakni, Kabid Produksi Perawira Suganda mengaku dirinya telah diperiksa oleh pihak kejaksaan terkait dugaan menyimpangan pengadaan bibit ternak sebesar Rp5 miliar yang bersumber

Baca “ ICS ” Hal -11

MEMANFAATKAN belas kasih orang, Resqi (19) mahasiswi di Makasar, sukses meraup puluhan juta dari para donatur. Rata-rata donatur merasa iba dengan

foto bayi penderita yang diposting Resqi. Dengan uang itu, Reqi pun bisa nonton konser konser K-Pop Girls’ Generation atau SNSD di Jakarta. “K-Pop itu gengsi

: Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

yang terjadi di PDAM yang belakangan malah mendapat dukungan Walikota Herman HN. Sebab, sebelumnya Herman HN terkesan pasang badan untuk membela jajaran direksi PDAM dengan argumentasi yang dilontarkan bahwa tidak ada pelanggaran di lembaga tersebut. Atas sikap Walikota tersebut, Ketua Pansus Raperda struktur Organisasi PDAM

Baca “ PANSUS ” Hal -11

Wakafkan Diri Juniardi

Ngemis di Twitter untuk Nonton Konser K-Pop

. Pakai Akun @pejuang_sedekah. . Resqi Ngaku Khilaf . Kumpulkan Puluhan Juta

Bandarlampung,HL- Permasalahan yang melilit PDAM Way Rilau, salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) di bawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung bakal menjadi ajang perang urat syaraf. Dua kubu berhadapan antara Walikota Bandarlampung Herman HN dan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Struktur Organisasi PDAM DPRD Bandarlampung. Pihak pansus mulai geram dengan pelanggaran

dibalik layar

in depth n ews news

Alamat Redaksi

Baca “ BPN ” Hal -11

Ruhut Gagal Pimpin Komisi III Pansus Kekeh Minta

Ruhut Sitompul

Bayi penderita hidrosefalus yang diposting Resqi untuk mengemis.

gugatan dari warga, juga harus ada permintaan dari pemilik lahan untuk dilakukan ukur ulang HGU yang dipersoalkan. Hal ini sudah diatur Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

kalau nggak nonton,” kata Resqi, Selasa (24/9). Kasus ini bermula dengan munculnya akun @pejuang_sedekah di ranah mikroblogging twitter. “Akun itu agresif menyebarkan foto korban bayi, kemudian meminta sumbangan,” kata Ridlwan, salah satu orang yang membongkar kedok Resqi. Namun, kata Ridlwan,

Banyak tokoh yang senang ketika namanya dikaitkan sebagai calon presiden. Bahkan ada yang berani bayar agar namanya masuk dalam survei. Namun tidak demikian dengan Ketua KPK Abraham Samad. Meski suara-suara yang mendukungnya kian santer, namun Abraham Samd tak ingin namanya dikaitAbraham Samad kaitkan dengan proses pemilihan presiden. Samad mengaku sudah mewakafkan dirinya untuk pemberantasan korupsi. Karenanya dia tak tertarik kalau ada yang mendorongnya maju sebagai capres atau cawapres. “Aku konsentrasi jadi Ketua KPK. Biar Joko saja yang jadi presiden,” kata Samad d e n g a n s e n y u m d i G e d u n g K P U J a k a r t a , Selasa (24/9 ) .

Baca “ KEJATI ” Hal -11

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

Baca “ WAKAFKAN ” Hal -11 Email : haluanlampung@gmail.com

c m y k


EKONOMI

2

Rabu, 25 September 2013

HALUAN LAMPUNG

Petani Jual Murah Ikan Gurame

Bangun Pambangkit Listrik Baru di Lampung Komisi VI DPR RI Desak Pemerintah Pusat Kondisi Listrik di Lampung Mulai SOS Bandarlampung,HL-Komisi VI DPR-RI mendesak pemerintah pusat segera menambah dan membangun lagi dua unit pembangkit listrik di Lampung, untuk mencukupi kebutuhan energi yang terus melonjak, bahkan untuk kebutuhan kalangan industri yang terus mendesak. Jangan sampai kelistrikan Lampung dalam kondisi save our souls (SOS) dan sering terjadi pemadaman terus menerus. Hal itu diungkapkan Atte Sugandi anggota DPR-RI asal Lampung saat dihubungi Haluan Lampung, Selasa (24/9). Diakuinya, Lampung saat ini terjadi defisit daya sudah mencapai 300 MW, sehingga sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Apalagi sebagian besar kebutuhan listrik dipasok dari jaringan interkoneksi. “Kalau kebutuhan Sumbagsel sudah jenuh dan full capacity (kapasitas penuh) maka akan terjadi pemadaman bergilir pada saat beban puncak. Belum lagi ada pemadaman bergilir untuk pemeliharaan mesin pembangkit. Karena itu Lampung harus segera dibangun mesin pembangkit listrik baru, baik PLTA, PLTU, PLTG maupun panas bumi,” ujar anggota Fraksi Demokrat ini. Dijelaskannya, setiap komisi VI menggelar hearing dengan pihak PT PLN, pihaknya meminta agar Lampung diprioritaskan untuk menambah pembangunan proyek pembangkit listrik karena secara nasional ketersediaan listrik di Lampung sangat rendah dibanding rata-rata nasional yakni dibawah 76%. Selama belum ada penambahan kapasitas daya terpasang, lanjutnya, maka Lampung akan terjadi krisis energi berulang-ulang dan pemadaman bergilir, karena rasio ketersediaan daya listrik dan kebutuhan masyarakat sangat tidak berimbang, ujar mantan konsultan ini. Sebelumnya terkait kondisi defisit daya, PLN Lampung banyak menolak permintaan sambungan baru untuk kalangan industri besar, karena khawatir akan mengganggu pasokan listrik pada masyarakat umum terutama untuk skala rumah tangga. GM PLN Lampung Made Artha menjelaskan, pihaknya siap melayani pelanggan industri besar, dengan catatan mereka memiliki genset sendiri dan tidak bergantung pada suplai PLN. selain itu genset dihidupkan pada saat beban puncaK antara pkl 05.00 hingga pkl 10.00. Diluar itu silahkan industri melakukan penyambungan kembali pada PLN, ujar dia. Pihaknya tidak sanggup lagi memenuhi kalangan industri besar, karena saat ini defisitnya cukup besar pula. Bahkan PLTU Sebalang yang akan direncanakan operasional, hanya uni1 saja, sedangkan unit 2 masih dalam taraf uji coba. PLTU Sebalang kapasitas 2X 100 MW, diharapkan untuk mencukupi kebutuhan wilayah Lampung. Diakui, saat ini Lampung memang dalam kondisi krisis defisit energi. Seringnya perbaikan pembangkit dan terjadinya kerusakan pada jaringan, sehingga sangat mengganggu konsumen masyarakat, yang setiap tahun pihaknya selalu melakukan perbaikan pembangkit. Menurut dia, perbaikan pembangkit wajib dilakukan agar usia mesin bisa lebih tahan lama. Kalau mesin pembangkit sering dilakukan perbaikan berkala maka bisa awet, dan tidak gampang rusak. Made Artha mengaku, persoalan listrik tidak saja di Lampung, hampir sebagian wilayah Sumatera pasokan terganggu. Apalagi kemampuan pembangkit listrik yang ada di Lampung hanya mampu memenuhi kebutuhan 70%, kekurangan daya terpaksa disuplai dari jaringan interkoneksi Sumatera Selatan. “Bahkan interkoneksi Sumatera untuk suplai kebutuhan Lampung mencapai 300 MW, pada saat beban puncak. Sedangkan pembangkit listrik yang ada di Lampung kapasitasnya masih terbatas hanya 250 MW. Sedangkan kebutuhan konsumen terus melonjak yang tidak lagi bisa dipenuhi oleh PLN Lampung,” tandasnya. HL-08

LPS: Bank Gagal Sistemik Harus Diselamatkan Gagalnya Bank Ditentukan oleh FKSSK Jakarta,HL– Permasalahan soal sistemik atau tidaknya sebuah bank sering berujung pada perdebatan apakah bank tersebut harus diselamatkan ketika collapse (gagal). Namun, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan bahwa bank gagal karena sistemik, memang harus diselamatkan. Ketua Dewan Komisioner LPS Heru Budiargo mengatakan, terdapat perbedaan penyelesaian bank gagal sistemik dan bukan sistemik. Jika tidak sistemik, dapat ditentukan apakah melalui penyelamatan atau tidak, dengan mempertimbangkan besaran biayanya. Sedangkan jika bank non sistemik tersebut diputuskan untuk tidak diselamatkan, LPS akan meminta Bank Indonesia (BI) untuk mencabut izin usaha bank tersebut dan melikuidasinya. Namun jika opsinya diselamatkan, LPS akan melakukannya penyertaan modal. “Untuk bank sistemik, LPS tidak punya opsi kecuali menyelamatkannya. Bisa dengan mengikutkan pemegang saham lama ataupun tidak. Keputusan terkait gagalnya sebuah bank ditentukan oleh Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK),” kata Heru dalam sambutannya di Seminar LPS, Jakarta, Selasa (24/9). Tindakan penyelamatan dengan penambahan modal atau penyertaan modal sementara tersebut bertujuan untuk memenuhi tingkat kesehatan bank. Contohnya, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sekurang-kurangnya 18%. LPS, kata dia, wajib menjual seluruh saham bank, termasuk saham LPS di bank gagal dengan harga minimal sebesar nominal Penyertaan Modal Sementara (PMS). Sedangkan jangka waktunya selama empat tahun untuk bank gagal non sistemik atau lima tahun untuk bank gagal sistemik. “Jika dalam jangka waktu tesebut LPS tidak bisa menjual, maka pada tahun berikutnya wajib menjualnya tanpa memperhatikan ketentuan harga minimum,” papar Heru. Dalam hal bank ditutup, LPS juga mengelola tim likuidasi. Adapun dalam penyelamatan, LPS harus menjual untuk mendapat recovery rate dengan tujuan mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan LPS. Heru menegaskan, LPS menjadi satu-satunya lembaga yang bertugas menjalankan resolusi untuk bank gagal di Indonesia. Payung hukum LPS, kata dia, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Tujuannya, untuk memelihara stabilitas sistem perbankan. HL-07/brts

Dampak Musi Kemarau Khawatir Merugi

BANGUN PEMBANGKIT-Komisi VI DPR-RI mendesak pemerintah pusat segera menambah dan membangun lagi dua unit pembangkit listrik di Lampung, untuk mencukupi kebutuhan energi yang terus melonjak, bahkan untuk kebutuhan kalangan industri yang terus mendesak. Foto: Ilustrasi

Hah? 60 Ribu Jiwa Bergantung Hidup Dari SGC SGC Klaim Gelontorkan CSR Rp50 Miliar/tahun Sumbang ‘Pajak’ Negara Capai Rp300 Miliar Bandarlampung,HL-Dugaan pengemplangan pajak Sugar Group Company (SGC) yang dibeber sejumlah akun di jejaring sosial dan media massa tak membuat SGC merasa malu atas kredibilitasnya yang kini menjadi gunjingan khalayak ramai. Vice President SGC Fauzi Toha bahkan dengan bangganya mengklaim bahwa sebanyak 60 ribu jiwa KK karyawan dan buruh pabrik gula SGC ditambah keluarga 200 ribu jiwa bergantung hidup dari perusahaan tersebut. Selain itu SGC dengan mengklaim telah memberikan pemasukan pajak bagi negara mencapai Rp 300 miliar lebih dari PPN dan pajak pendapatan karyawan. Ini berbanding terbalik dengan pernyataan-pernyataan sejumlah akun di twitter seperti yang sering dibeber oleh @triomacan2000 yang menuding SGC telah melakukan pengemplangan pajak hingga total mencapai Rp12 Triliun. Dalam acara kegiatan festival

tari yang digelar Ridho Berbakti, Selasa (24/9) di Novotel, Fauzi Toha menyebutkan bahwa SGC menggelontorkan dana rutin setiap tahunnya untuk program Corporated Social Rerponsibiliti (CSR), yakni membantu masyarakat sekitar pabrik dan perusahaan dan pembangunan infrastruktur. SGC, kata dia, merupakan produsen gula terbesar di Indonesia untuk luar Jawa, mencapai 35% produksi gula nasional dihasilkan dari SGC, dengan total 345 ribu ton per tahun. Selain itu, lanjutnya, SGC memberikan kontribusi sangat besar bagi pasokan gula nasional yang mencapai 3 juta ton per tahun. “Saat ini kita masih impor gula

hampir 600 ribu ton dalam bentuk gula rafinasi untuk kebutuhan industri makanan dan minuman. Untuk gula pasir kita sudah swa sembada,” kata Fauzi Toha. Ditambahkannya, Lampung kini menjadi produsen gula nomor dua di Indonesia setelah Jawa Timur, atau nomor satu di luar Jawa, dengan total mencapai 600700 ribu ton per tahun. “SGC memiliki tiga pabrik gula yakni Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung dan Gula Putih Mataram. Selain itu pihaknya memiliki pabrik spiritus dan alkohol Indo Lampung Destilarry,” tambahnya. Selain SGC, sambungnya, terdapat Gunung Madu Plantation (GMP) yang menghasilkan gula 250-275 ribu ton/tahun dan PTPVII 80-90 ribu ton per tahun. Pihaknya berharap keberadaan pabrik gula SGC di Lampung diharapkan mendapat dukungan masyarakat. “Kami tetap komitmen mem-

bangun Lampung dan menjadikan provinsi ini sebagai produsen gula terbesar di Indonesia. Selama ini memang diakui ada pihakpihak tertentu yang mempersoalkan HGU (Hak Guna Usaha), padahal sudah tuntas tidak ada masalah lagi,” ujarnya yakin. Pihak SGC memang ada wacana melakukan investasi dan infasi usaha perkebunan tebu berikut membangun pabrik gula di beberapa lokasi di Sumatera seperti Jambi, Bengkulu atau Riau. Kemudian di luar Lampung seperti di Sulawesi dan Papua yang masih dalam taraf penjajakan dan studi kelayakan apakah lahannya cocok apa tidak untuk tanaman tebu. Dikatakan, untuk investasi sebuah pabrik gula berikut lahan kebun tebu seluas 10 ribu hektar dibutuhkan dana Rp 1,5 trilyun. Karena panen tebu hanya sekali setiap tahun yakni usia 9 bulan tanaman tebu sudh bisa ditebang untuk diolah menjadi gula pasir. HL-08/07

Pemasangan Alat Pendeteksi BBM Diundur Berlaku untuk Kendaraan Plat Hitam Pengawasan bagi BBM Bersubsidi Jakarta,HL-Pemasangan alat pendeteksi penggunaan BBM (Radio Frequency Identification/ RFID) kemungkinan akan mundur dari jadwal semula. Untuk itu, pemerintah akan mempercepat penggunaan kartu untuk pembelian BBM bagi kendaraan plat hitam guna melakukan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi. Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menuturkan, pihaknya sudah memperoleh informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pengendalian penggunaan BBM bersubsidi. Penggunaan RFID, menurut dia, tetap akan berjalan tetapi lebih lambat dari jadwal semula. Untuk itu, menurut dia, pengawasan penggunaan BBM bersubsidi dalam waktu dekat akan dilakukan melalui penggunaan kartu dalam setiap transaksi pembelian BBM bersubsidi. “Kementerian ESDM sudah informasi kita soal pengendalian ini,

RFID mungkin jalan tapi tidak secepat yang seharusnya, jadi (pengawasan) lebih ke cashless transaction. Nanti kalau kalian beli bensin itu tidak gunakan tunai lagi tapi pakai kartu, jadi ada data yang bisa identifikasi siapa yang beli bensin di luar kewajaran,” ujar Bambang di Jakarta, Selasa (24/9). Penggunaan kartu tersebut, menurut dia, memang didahulukan karena lebih murah dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Namun, penggunaan RFID sendiri tetap harus dilakukan karena dinilai lebih efektif falam melakukan pembatasan BBM bersubsidi. “Ini (kartu) dulu yang didahulukan, tapi RFID harus ada karena kalau mau melakukan pembatasan itu paling efektif pake RFID. Tapi memang butuh alat, jadi butuh waktu lama, karena bukan hanya mobil tapi pom bensinnya juga. Kita apresiasi ada ide cashless transaction, tapi yang penting apa follow up-nya, bukan hanya transaksinya tanpa uang cash tapi pe-

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

langgaran masih ada. Harus ada follow up,” papar Bambang. Penggunaan kartu tersebut untuk pembelian BBM bersubsidi tersebut, harus mulai dijalankan tahun ini, sehingga pada tahun depan sudah dapat diterapkan diseluruh Indonesia. Sebelumnya, PT Inti sebagai pe-

rusahaan pengadaan RFID yang telah ditunjuk oleh PT Pertamina melalui proses lelang, mengaku mengalami kesulitan keuangan untuk mengadakan RFID karena adanya perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar dari asumsi semula ketika menyusun proposal tender. HL-07/brts

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

Bandarlampung, HL- Sebagian pembudidaya ikan gurame di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung terpaksa memanen dan menjual ikan peliharaannya karena khawatir merugi akibat datangnya musim kemarau. Beberapa petani yang dihubungi secara terpisah di Desa Kotabatu, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah, Selasa, mengatakan, harga ikan gurame di desa yang berjarak sekitar 100 km dari Kota Bandarlampung itu terus turun. “Harga ikan gurame di desa ini sekarang turun, tadinya Rp 30.000/kg bahkan ada yang lebih, sekarang hanya Rp23.000/kg,” kata petani Desa Kotabatu, Saipul. Dia menjelaskan, ikan gurame termasuk salah satu jenis ikan yang banyak dipelihara petani setempat sebagai mata pencaharian tambahan dan mudah dijual, namun belakangan harganya merosot. Saipul, yang juga Sekretaris Desa (Sekdes) setempat itu menjekaskan, turunnya harga ikan gurame di desa itu antara lain karena jika memasuki musim kemarau kolam-kolam ikan banyak yang airnya mulai surut, mengering sehingga takut kekeringan maka kolam cepat dibongkar dan ikannya dijual. “Karena khawatir kolamnya tidak ada air lagi, maka ikan-ikannya banyak dijual walaupun harganya murah,” katanya lagi. Harga ikan gurame di desa yang hanya sekitar Rp23.000/kg itu tentu jauh berbeda dengan harga jual ikan gurame di kota-kota seperti di Kota Bandarlampung yang bisa mencapai antara Rp30.000 hingga Rp40.000/kg. Sementara harga ikan baung (ikan sungai) di Pasar Bawah Kota Bandarlampung pada Minggu (22/9) masih tinggi, yakni Rp90.000/kg, dan ikan patin turun dari Rp25.000/kg menjadi Rp20.000/kg. Para petani setempat biasanya akan membudidayakan berbagai jenis ikan ketika kondisi air di kolam ikannya kembali normal. Sebelumnya para petani setempat juga mengharapkan pemerintah setempat melalui instansi terkait, Dinas Perikanan untuk membantu benih ikan dan pakannya guna memelihara ikan sebagai penghasilan tambahan keluarga petani di desa. Kabupaten Lampung Tengah termasuk salah satu “Lumbung Pangan” daerah Lampung, karena selain warganya banyak yang bermatapencaharian sebagai petani, juga penghasil berbagai produksi perkebunan, pertanian, dan perikanan. Menurut Bupati Lampung Tengah, A.Pairin, Kabupaten Lampung Tengah kini memiliki luas sekitar 407.000 Km2, dengan jumlah penduduk 418.000 Kepala Keluarga (KK), atau 1.411.922 jiwa, tinggal di 304 kampung. HL-07/ant

Email : haluanlampung@gmail.com


SIGER

3

Rabu, 25 September 2013

HALUAN LAMPUNG

RibuanIzinUsahaKadaluwarsa Miliaran Rupiah Menguap jadi Potensi PAD Sedang Dinventarisir BPMP Bandarlampung Bandarlampung,HLRibuan izin gangguan (HO) bagi usaha kecil, menengah dan besar dipastikan telah kadaluwarsa atau habis masa berlakunya di tahun 2013 ini. Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandarlampung memastikan, terdapat potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum masuk dari retribusi perizinan akibat habisnya masa berlaku ribuan HO tersebut. Kepala BPMP Nizom Ansori menjelaskan, ribuan HO yang telah habis masa berlakunya tersebut berasal dari pembuatan di tahun 2008 lalu yang harus melakukan perpanjangan di tahun ini. Sebab, kata dia, HO memiliki batas waktu selama 5 tahun. “Ini (HO,red) bagi pemilik usaha yang membuat HO di bulan Juni 2008 lalu. Dan tahun ini harus diperpanjang karena masa berlakunya sudah habis,” kata Nizom Ansori, Selasa (24/9) melalui sambungan telepon. Menurut Nizom, HO tersebut berasal jenis usaha atau perusahaan yang menjalankan usahanya di wilayah Bandarlampung. Sayangnya, Nizom belum bisa menyebutkan jumlah pasti ribuan HO yang kadaluwarsa tersebut lantaran harus diinventarisir terlebih dahulu. “Jumlah pastinya akan kita lihat dulu di data base. Besok (hari Rabu ini,red) kita mulai inventarisir. Pokoknya jumlahnya sampai ribuan lah,” tukas Nizom. Nizom berjanji dalam pekan ini BPMP akan mengekspose data-

IZIN USAHA-Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandarlampung memastikan terdapat ribuan izin gangguan (HO) bagi usaha kecil, menengah dan besar dipastikan telah kadaluwarsa atau habis masa berlakunya di tahun 2013 ini. Foto: doc

data HO kedaluwarsa itu. “Insyaallah Kamis (26/9) sudah bisa kita ekspose ke publik. Karena kita berbicara kan harus berdasarkan data,” terangnya. Dijelaskan Nizom, jika merunut pada permohonan HO yang masuk per tahun, rata-rata jumlahnya mencapai 12 ribuan HO yang telah diterbitkan BPMP.

Lurah Paksa Warga Miskin Bayar PBB Diduga Akan Melakukan Pengutipan Mengaku Perintah Walikota Tidak Memberikan Kerbijakan Bandarlampung, HL- Dengan alasan perintah Walikota Bandarlampung dan diduga akan melakukan pengutipan kepengurusan, Sumaji, Lurah Penengahan Baru,Tanjungkarang Barat (TkB), melakukan penekanan terhadap warga kurang mampu untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), saat hendak mengurus surat pengantar keterangan berkelakuan baik di Kelurahan tersebut dan mengancam tidak akan menanda-tangani bila tidak membayar PBB.Karena terpaksa, akhirnya warga kurang mampu ini memenuhi keinginan Lurah tersebut dengan meminjam uang dari keluarganya, walau sudah berusaha untuk meminta bantuan waktu pembayaran PBB yang dimaksud Lurah tersebut. Hal ini dialami Aryani (42) warga setempat, Selasa (24/09), saat itu hendak mengurus surat pengantar keterangan berkelakuan baik untuk anaknya yang hendak melamar pekerjaan. “Saya sudah minta tolong untuk

dibantu dulu karena waktunya sudah mendesak dan nanti PBB akan saya bayar. Tapi Lurah itu tetap saja tidak mau tanda tangan. Padahal, Lurah sudah tau kalau saya termasuk orang tidak mampu,” kata Aryani, seraya menambahkan jika masih banyak orang yang lebih mampu belum membayar PBB di wilayahnya. Karena terpaksa, lanjut Aryani, akhirnya ia berusaha untuk membayar PBB dahulu dan kembali untuk minta tanda tangan atas surat pengantar anaknya. “Saya terpaksa cari uang untuk bayar PBB dulu. Sudah itu kembali lagi untuk memperlihatkan bukti pembayarannya,” terangnya. Dijelaskan Aryani pula, bahwa dirinya sebenarnya masuk dalam daftar penerima Beras bagi orang miskin (Raskin), namun sempat tidak lagi terdaftar dan kembali menerima beras Raskin tersebut. “Dulu saya pernah tidak dapat raskin, tapi sekarang dapat dengan membayar Rp.2000,- per kilonya,” akunya. HL-04

Namun Nizom meyakini, dari jumlah tersebut tak sepenuhnya pemilik usaha memperpanjang izin usahanya yang telah habis masa berlakunya. Sebab, sambungnya, terdapat jenis usaha atau perusahaan yang tidak lagi menjalankan usahanya lantaran beberapa faktor. “Ada juga yang usahanya tidak

diperpanjang karena usahanya bangkrut ataupun pindah lokasi. Nah kalau yang seperti ini kan seharusnya mereka lapor ke kita, biar kita tahu kondisi yang sebenarnya. Tapi ini kan tidak, kebanyakan mereka tidak melaporkan,” pungkasnya. Lebih jauh, BPMP, terus Nizom, akan melakukan inventa-

risasi terkait status HO setiap tahunnya. Utamanya, bagi HO yang dibuat mulai dari 2008. “Baru tahun ini kita melakukan inventarisasi. Karena BPMP sendiri kan baru terbentuk bulan Juni tahun 2008. Jadi inventarisasi akan dilakukan lagi tahun depan dan seterusnya,” tandasnya. HL-07

DPRD Segera Panggil PT KAI Masih Banyak Perlintasan KA Liar Pembuatan Palang Domain Kemenhub Bandarlampung,HL- Banyaknya pintu perlintasan kereta api disejumlah titik di Kota Bandarlampung yang tidak memiliki palang pintu berpotensi menimbulkan kecelakaan bahkan mengancam nyawa seseorang. Terbukti, dua warga Bandarlampung harus meregang nyawa setelah ditabrak kereta api (KA) saat melintasi jalur KA di perlintasaan Kereta Api, Jl. H Komaruddin, Rajabasa pada Minggu (22/9) lalu. Atas insiden tersebut, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Budiman AS pun berjanji akan segera memanggil pihak manajemen PT KAI Divre III.2 Tanjungkarang, terkait insiden tewasnya dua warga kota tapis berseri itu. Pemanggilan tersebut, kata Budiman, untuk meminta kejelasan dari PT KAI terkait masih banyaknya pintu perlintasaan kereta api di Bandar Lampung yang belum memili-

ki palang pintu. “Kita sudah agendakan pemanggilan manajemen PT KAI, karena insiden tewasnya warga di perlintasaan kereta api sudah sering terjadi. Kami minta mereka pasang palang pintu di perlintasaan yang beum ada pengamannya,” kata Budiman, Selasa (24/9) di gedung DPRD Bandarlampung. Budiman meyakini, untuk pembuatan palang pintu perlintasaan tidaklah memerlukan biaya yang cukup besar. Terlebih, keuntungan yang diperoleh PT KAI jauh lebih besar, jika dibanding harus mengorbankan nyawa warga disekitarnya. “Keuntungan mereka kan besar, ada kereta api angkutan penumpang, ada juga angkutan barang seperti batu bara, kenapa tidak disisihkan keuntungan untuk membangun pintu perlintasaan. Permasalahann ini kan sudah lama, dan kor-

ban juga sudah banyak, apa mau menunggu korban lebih banyak lagi. Jangan keuntungan saja yang dipikirkan, tapi juga keselamatan masyarakat yang harus diutamakan,” sergahnya. Terpisah, Humas PT KAI Manager Humas PT KAI Subdibre III.2 Tanjung Karang Muhaimin mengatakan terkait perlintasaan Kereta Api yang belum memiliki pintu pengaman, bukanlah wewenang mereka. PT KAI, lanjutnya, patuh pada UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, wewenang yang membuat pintu perlintasaan adalah kementerian perhubungan,” bebernya. Dijelaskan, di wilayah PT KAI Subdire III.2 Tanjungkarang terdapat 128 perlintasaan yang kerap dilintasi warga. Namun dari jumlah tersbeut hanya 18 yang legal, sisanya merupakan perlintasaan liar. HL-07

Dishub Surati PT KAI Terkait Palang Perlintasan KA Dishub Ngaku Tak Punya Anggaran

PALANG PINTU-Banyaknya perlintasan kereta api disejumlah titik di Kota Bandarlampung yang tidak memiliki palang pintu berpotensi menimbulkan kecelakaan bahkan mengancam nyawa seseorang. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Budiman AS pun berjanji akan segera memanggil pihak manajemen PT KAI Divre III.2 Tanjungkarang, terkait insiden tewasnya dua warga kota tapis berseri beberapa hari lalu akibat perlintasan liar. Foto: ilustrasi

Bandarlampung,HL- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) rencananya akan melayangkan surat kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait tidak adanya palang perlintasan kereta api dibeberapa lokasi di Bandarlampung. Kepala Dishub Rifa’i mengatakan, ketiadaan anggaran pemkot dalam memasang palang perlintasan kereta, memaksa PT KAI harus bersinergi dalam pelaksanaan keamanan di perlintasan rel kereta. “Rencananya kami akan melayangkan surat kepada PT KAI, surat tersebut agar memaksa PT KAI segera pasang perlintasan kereta api,” kata Rifa’i, Senin (24/9). Dia menambahkan, selama ini pemkot selalu membantu PT KAI dalam urusan perlintasan , seperti Dishub memasang perlintasan kereta api di beberapa titik sampai dengan penjagaan perlintasan kereta yang berkoordinasi antara

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

Dishub dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Basat Pol PP) Bandarlampung. “Kalau menurut aturan saya kurang paham, namun kalau menurut keamanan memang ada dua cara yaitu menjaga dan memasang perlintasan kereta, jadi saya minta , PT KAI saling bekerjasama dengan Dishub,” ungkapnya. Lebih lanjut, dia memaparkan di Bandarlampung ini terdapat 15 titik perlintasan kereta, namun ada sebagaian yang tidak di pasang palang perlintasan. “Saya lupa ada berapa yang belum dipasang, namun ya itu lah agar menjadi perhatian oleh PT KAI,” jelasnya. Dirinya mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati ketika akan melewati perlintasan kereta api. “Kalau tidak ada palang perlintasan, maka disarankan lebih baik berhati-hati atau sebaiknya berhenti sejenak,” pungkasnya. HL-07

Gawat! Wabah Diare Ancam Bandarlampung Perhatikan Air Bersih dan Konsumsi Makanan Herman HN Minta Diskes Lakukan Pencegahan Bandarlampung,HL-Maraknya penyakit diare yang saat ini melanda masyarakat dibeberapa wilayah Kota Bandarlampung, salah satunya disebabkan oleh jenis makanan dan tempat penampungan air yang berada di daerahnya. Sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap warga yang mengkonsumsi makanan tersebut. Walikota Bandarlampung Herman HN menuturkan, diantara penyakit yang rentan menyerang masyarakat pada musim kemarau saat ini adalah batuk, demam, diare, dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Penyakit diare yang biasanya sering menyerang masyarakat saat musim hujan juga bisa berpotensi besar terjangkit saat kemarau. Hal ini karena debu yang beterbangan ditiup angin dan masuk pada sumber maupun wadah penampungan air yang dipergunakan warga untuk minum. ”Kalau air sudah tercampur debu maka diare akan mudah menyerang warga, makanya masyarakat harus memperhatikan kondisi lingkungannya dan menjaga konsumsi makanan supaya tidak terserang diare,” kata Herman usai menghadiri lomba pidato berbahasa lampung yang digelar Disbudpar, Selasa (24/9) di Pasar Seni Enggal. Meski begitu, Herman meyakinkan pihaknya telah memerintahkan Dinas Kesehatan (Diskes) untuk terus berupaya melakukan pencegahan sebelum penyakit tersebut menyerang warga, salahsatunya dengan melakukan penyuluhan ke tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyakit diare. ”Ya saya segera perintahkan Diskes supaya mereka turun kelapangan, yang penting bagaimana masyarakat bebas dari penyakit yang saat ini menyerang warga Kota Bandarlampung,” sergahnya. Orang nomor satu di Bandarlampung ini menambahkan, pihaknya telah meminta Diskes untuk menyalurkan cairan oralit yang dapat mencegah terjadinya penyakit diare. “Obat-obatan kan sudah kita kirimkan ke setiap puskesmas. Nah, itu harus dimanfaatkan, kalau ada warga yang merasa ada gejala penyakit diare, silahkan langsung ke puskesmas terdekat, nanti pihak puskesmas yang langsung memberikan oralit atau melakukan penanganan supaya penyakit itu tidak menyerang,” tukasnya. Dia menjelaskan, masalah penyakit, tidak hanya diperhatikan oleh Diskes setempat saja. Namun, peran dari masyarakat untuk menjaga kondisi lingkungan sekitar juga harus diperhatikan agar penyakit yang akan masuk ketubuh manusia dapat diantisipasi. “Seluruh masyarakat dan stekholder terkait juga dapat berperan aktif untuk menanggulangi penyakit yang sedang menyerang masyarakat Kota bandarlampung, kalau semua masyarakat dapat menjaga kondisi lingkungannya, saya yakin tidak ada penyakit yang menyerang masyarakat,” harapnya. HL-07

Bahasa Lampung Terancam Hilang Hasil Lomba Pidato Berbahasa Lampung Siswa Lebih Tertarik gunakan Bahasa Inggris Bandarlampung,HL-Penggunaan bahasa daerah Lampung dikalangan masyarakat khususnya pelajar di Kota Bandarlampung mulai hilang. Hampir seluruh pelajar baik SMP dan SMA/SMK sudah tidak lagi menggunakan daerah lampung tersebut sebagai bahasa sehari-hari. Buktinya, dalam lomba pidato berbahasa lampung yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandarlampung, Selasa (24/9) kemarin di Pasar Seni Enggal, minim peserta yang hadir. Dalam gelaran yang dihadiri dan dibuka langsung Walikota Bandarlampung Herman HN tercatat hanya diikuti 56 peserta. Dengan asumsi 33 siswa tingkat SMP dan 23 siswa dari tingkat SMA/SMK. Padahal sebelumnya, Kepala Disbudpar M Harun memprediksi lomba pidato tersebut akan diikuti sedikitnya 140 pelajar dari 70 sekolah seperti SMP, SLTA dan SMK se-Bandarlampung. Minimnya peserta yang hadir ini pun diakui M Harun meski sebelumnya Disbudpar telah menyebar undangan kepada 70 sekolah tersebut. Harun pun mengaku prihatin dengan keberadaan bahasa lampung yang mulai terkikis dan terpinggirkan di Kota Tapis Berseri ini. Menurut Harun, minimnya peminat ini dikarenakan bahasa lampung dikalahkan oleh bahasa inggris. Berdasarkan hasil sosialisasi lomba di sekolah-sekolah, banyak ditemukan siswa yang lebih jago berbahasa inggris dari pada berbahasa lampung. “Malah kita ditertawakan sama pihak sekolah karena menggelar pidato bahasa lampung. Kata mereka kenapa tidak bahasa inggris saja, karena banyak siswa yang mahir bahasa itu. Kita miris lah soal ini,” kata Harun, di sela-sela lomba pidato tersebut. Meski begitu, Harun tetap berbesar hati karena menurutnya kegiatan lomba ini baru permulaan. “Ini kan masih permulaan, ya dimaklumi saja lah kalau pesertanya sedikit,” ujarnya. Kedepan, pihaknya berharap dapat kembali menggelar perlombaan dengan kebudayaan lampung. Sepeti lomba sastra lisan dengan berbahasa lampung. “Sastra lisan bahasa lampung ini kan banyak yang tidak menguasainya bahkan banyak juga yang tidak mengetahuinya. Untuk melestarikannya kedepan kita akan menggelar lomba itu. Karena sastra lisan bahasa lampung sendiri sering dipakai ketika acara-acara adat lampung. Mudah-mudahan responnya baik,” tutup Harun. Meski minim peserta, Walikota Bandarlampung Herman HN mengapresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Sebab, itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga, memelihara, memasyarakatkan dan melestarikan penggunaan bahasa lampung. “Kita menyadari saat ini penggunaan aktif bahasa lampung dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari semakin berkurang. Melalui kegiatan seperti ini, harapan kita bisa memberikan gairah, minat serta semangat untuk merangsang siswa SMP maupun SMA untuk mengenal dan mencintai bahasa lampung sebagai bahasa daerah,” kata Herman dalam sambutannya, Selasa (24/9). Orang nomor satu di Kota Tapis Berseri ini mengharapkan, bagaimana supaya bahasa lampung dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. “Syukur Alhamdulillah lomba pidato berbahasa lampung ini diikuti para siswa SMP dan SMA seBandarlampung dengan respon dan animo yang cukup besar,” kata dia. Herman juga mengimbau kepada Disbutpar agar kegiatan seperti ini tidak hanya sekedar dilaksanakan sebatas perlombaan saja, namun bagaimana supaya bisa ditingkatkan dan diteruskan dengan kegiatan lainnya yang dapat menghidupkan bahasa daerah lampung. HN. HL-07

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

Email : haluanlampung@gmail.com


DAERAH

4

Rabu, 25 September 2013

HALUAN LAMPUNG

DPRD Dukung Langkah Pemda

Pemkab Gelar Nikah Masal Rencananya Nopember 2013 Bantu Warga Dapat Buku Nikah

Tindak Tegas PT JPP Aktifitas Rugikan Masyarakat Kalianda, HL- Aktifitas kapal tongkang milik PT. Jaya Pasifik Properindo (JPP) yang melintasi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), hingga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat sekitar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamsel dukung penuh langkah kongkrit yang akan ditempuh pihak pemerintah daerah (Pemda) untuk tindak tegas PT.Jaya Pasifik Properpindo (JPP) yang bermukim di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim). Sebelumnya, pihak DPRD Lamsel melakukan Koordinasi lintas DPRD terdiri dari beberapa komisi bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel yang berhubungan dengan permasalahan dihadapi masyarakat yang berada diKecamatan Sragi tepatnya Desa Bandar Agung. Dimana hearing tersebut menindak lanjuti aspirasi tuntutan masyarakat setempat yang terkena dampak dari aktifitas penambangan PT. JPP. “Ini untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat yang datang ke DPRD kemarin, terkait adanya aktifitas penambangan pasir yang diangkut menggunakan kapal tongkang melintasi Way Sekampung hingga menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat sekitar,” kata Plt. Ketua DPRD Kabupaten Lamsel H. Hendri Rosyadi saat memimpin rapat bersama instansi pemerintah membahas aktifitas yang dilakukan oleh PT. JPP diruang rapat panggar DPRD setempat, Selasa (24/ 9). Sambung politisi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Lamsel, dampak yang ditimbulkan dari aktifitas penambangan pasir yang menggunakan kapal tongkang dimana pelarannya memasuki wilayah Lamsel tanpa adanya koodinasi dengan pemerintah setempat. Menurut Plt. Ketua DPRD, dampak yang ditimbulkan akibat aktifitas PT. JPP sangat merugikan masyarakat, selain dampak ekonomi yang ditimbulkan, juga dampak pencemaran lingkungan. Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak untuk Satu suara mencari solusi atas permasalahan ini. “Selain itu, tanah tambak milik masyarakat mengalami abrasi yakni tanggul jebol, dan dari pencemaran lingkungan banyak para nelayan setempat pendapatannya menurun dikarenakan hasil tangkapan ikan menurun diakibatkan airnya menjadi keruh. Tidak hanya itu dampak psikologis yang dirasakan masyarakat. Karena, hewan buas seperti buaya yang ada di muara Way Sekampung banyak masuk ketambak masyarakat, sehingga warga menjadi takut. Maka dari itu, kita harus satu suara untuk menindak tegas PT. JPP,” beber Hendri yang juga diamini oleh sejumlah anggota dewan lainnya. Sementara, terkait dukungan penuh dari DPRD terhadap pemerintah setempat sehubungan harus ada langkah kongkrit untuk menindak tegas PT. JPP karena dampak dari aktifitas perusahaan tersebut menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat Lamsel. Kepala bagian Hukum sekretariat Pemkab Lamsel Yusmiarti mengatakan, pihaknya terlebih dahulu akan mempelajari permasalahan ini sebelum menyurati pihak PT. JPP dengan melibatkan beberapa satker yang terkait seperti, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, BPMPPT, Dinas Pertambangan dan Energi, DKP, BLHD. “Segera akan kita tindaklanjuti, Akan kami pelajari dahulu permasalahan ini bersama instansi terkait. Setelah itu akan kami gugat PT. JPP terkait dampak yang ditimbulkan aktifitas perusahaan ini sehingga merugikan masyarakat Lamsel. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Lamtim. Yang jalas kami harapkan dukungan dari DPRD Lamsel untuk langkah ini,” tukasnya. HLD-04/10

Kalianda, HL- Untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan kartu nikah, dalam waktu dekat Kantor Bagian Bina Mental dan Spiritual (BMS) Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan (Setdakab Lamsel) merencanakan untuk mengelar nikah masal. Hal itu dikatakan oleh Kabbag BMS Ediyanto saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (24/9). Menurut mantan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) itu, pernikahan masal rencananya akan diikuti oleh sekitar 80 pasangan dari 17 kecamatan yang kurang mampu. Sebab ia menilai, masih banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan bawah tangan, sehingga tidak mendapatkan surat nikah. “Intinya, nikah masal ini tidak hanya untuk pasangan yang belum nikah saja. Tapi, untuk pasangan yang telah menikah, namun belum memiliki surat nikah. Ini yang akan kita bantu,” ucap Ediyanto. Ediyanto menambahkan, rencana kegiatan nikah masal tersebut akan dilaksanakan pada bulan November 2013 sekaligus untuk mengisi salah satu kegiatan pada peringatan Hari Ulang Tahun (Lamsel) Lamsel. “Rencananya akan kita gabungkan dengan susunan kegiatan pada peringatan HUT Lamsel november mendatang,” lanjut Ediyanto. Namun sayang, program unggulan kantor BMS untuk membantu pasangan pernikahan untuk mendapatkan kartu nikah, masih menunggu persetujuan DPRD setempat. Pasalnya, pihaknya baru mengusulakan pada usulan Angaran Pendapatan Belanja DaerahPerubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2013. Ia berharap DPRD dapat mempersetujui usulah pihaknya agar dapat melaksanakan program nikah masal tersebut. “Harapan kita, DPRD menyetujui usulan kita untuk. Kalau bisa ditambah dari usulan kita, supaya pasangan untuk nikah masal dapat lebih banyak lagi,” pungkasnya. HLD-04/10

Foto hermanto/humas AUDIENSI - Bupati Pringsewu Hi.Sujadi menerima kunjungan Audiensi para suster Fransiskanes dari Santo Georgius Martir Thuine (FSGM) Pringsewu didampingi Wakil Ketua DPRD Pringsewu Drs.FX Siman di ruang kerja bupati kantor pemkab setempat, Selasa (24/9).

Bachtiar Lantik 100 Pejabat Struktural Guna Mendorong Kinerja Sukseskan Pelaksanaan Program Dan Peningkatan Karir Panaragan,HL- Issu rolling yang selama ini membuat demam kalangan pejabat di Tulangbawang Barat (Tubabar), akhirnya jadi kenyataan dengan adanya pelantikan 100 Pejabat struktural Eselon III dan IV serta Kepala Sekolah di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) yang dilakukan oleh Bupati Tubabar, Bachtiar Basri, Selasa (24/09). Hadir dalam acara pelantikan ini sejumlah pejabat teras Tuba Barat, seperti Sekretaris Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, para Assisten, Staf Ahli Bupati, Pejabat Eselon II, II dan IV, undangan, namun tidak nampak hadir Ketua maupun anggota DPRD setempat. Para pejabat yang dilantik itu adalah ; 18 orang pejabat esselon III, 54 orang esselon IV dan 28 orang kepala sekolah, yang terdiri dari 22 orang kepala SDN, 2 orang kepala SMPN dan 4 orang kepala SMAN. Dalam sambutannya, orang nomor satu di Kabupaten Tulangbawang Barat yang juga mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Lampung periode 2014-2019 ini menekankan, dalam rangka peningkatan karir sebagai PNS, momentum pelantikan ini hendaknya dapat menjadi salah satu pendorong untuk meningkatkan kinerja dan pengabdian bagi masyarakat di Kabupaten Tulangbawang Barat. Bachtiar Basri juga mengingat-

kan, keberadaan para pejabat esselon III dan IV dalam organisasi pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menyukseskan pelaksanaan berbagai program kerja di masing-masing satuan kerja. “Bagi pejabat esselon III dan IV yang menjadi pucuk pimpinan satuan kerja, tentu dirinya harus mampu mengarahkan seluruh jajaran staf untuk melaksanakan program kerja,” katanya. Dalam kesempatan tersebut Bupati Tulangbawang Barat kembali mengingatkan, para pejabat esselon III dan IV harus mampu membaca visi yang dikedepankan oleh pimpinan dan sekaligus harus memiliki kecakapan untuk merealisasikannya. Karena itu, dalam banyak hal, para pejabat esselon III dan IV tetap dituntut untuk menguasai hal-hal yang bersifat teknis. Khusus kepada kepala sekolah yang ikut dilantik, Bachtiar berharap sebagai pemimpin unit kerja yang secara langsung mem-

berikan pelayanan dan bersentuhan kepada masyarakat dan sekaligus berada di garda depan dalam meningkatkan kualitas pendidikan didaerah, ia berpesan, ”Kepala Sekolah harus senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjaga citra dan wibawa Pemerintah Daerah, bekerja dengan penuh keikhlasan dan juga senantiasa berkoordinasi dengan jajaran Dinas Pendidikan untuk sinkronisasi visi dan misi pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tulangbawang Barat,” pintanya. Diakhir sambutannya, Bupati Tuba Barat tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua pejabat yang dilantik. Usai pelantikan, kepada wartawan HL Bupati mengata-

kan, dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun, kemampuan dan kinerja para pejabat yang dilantik akan terus dinilai dan selanjutnya akan dievaluasi apakah layak dipertahankan atau lebih baik apabila ditempatkan pada satuan kerja lain yang lebih membutuhkan. Secara umum Bachtiar Basri juga berharap kepada seluruh pejabat dan aparatur dilingkup pemerintahan yang ia pimpin, hendaknya dapat menunjukkan kerja nyata serta loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam memajukan daerah ini. Sehingga apa yang dilakukan mudah-mudahan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat serta akan menjadi amal ibadah yang diridhoi oleh Allah SWT. HLD-04/15

Hanan Lantik Jajaran Baru Koordinasi Lebih Baik Loyalitas Diyakini Pasti

Foto : Hidman LANTIK- Bupati Tulang Bawang Ir. Hanan A. Razak Melantik 89 Pejabat Stuktural Eselon II yg berjumlah 6 org diantarnya Drs. Tamami menjadi Asisten Bidang Administrasi Setdakab Tulang Bawang, Ferli Yuledi. S.P MM mejadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Drs. Ahmad Suharyo, M.Si manjadi Asisten Bidang Umum Setdakab Tulang Bawang, 16org Eselon III dan 66 org Eselon IV dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Diantaranya Pejabat (24/ 09).

Menggala, HL. Bupati Tulang Bawang Ir. Hanan A. Rosak M.S. Melantik Pejabat Stuktural. Eselon II,III, dan IV di lingkup Pemerintahan. Kabupaten Tulang Bawang, Selasa (24/09). Dalam sambutannya Hanan Rasak menggatakan Pejabatan struktural pada dasarnya adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS, dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan. akan tetapi Jabatan yang di berikan kepada seorang pegawai negeri sipil bukan suatu hak akan tetapi merupakan suatu amanah dan kepercayaan dari Pimpinan yang tentunya di dasari dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan serta pertimbangan pimpinan terhadap prilaku, disiplin dan kemampuan yang di miliki oleh seorang PNS. Pada hari ini saya melantik Pejabat Struktural Eselon II,III dan IV yang bertujuan untuk melaksanakan upaya pembinaan dan pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil yang diorientasikan pada pembentukan PNS

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

yang profesional di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Serta penyegaran demi meningkatkan hasil kinerja yang lebih baik. “Agenda pelantikan ini adalah hal yang biasa dalam suatu organisasi pemerintahan karena merupakan tuntutan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.” katanya. Semoga pelantikan ini lanjut hanan,, dapat lebih memberikan motivasi kepada saudara untuk senantiasa berkiprah dan mengabdikan diri selaku aparatur Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab saudara, sebagai seorang pejabat dan. bahwa jabatan yang diberikan kepada saudara adalah suatu amanah sekaligus merupakan suatu bentuk kepercayaan. “Oleh sebab itu, jabatan yang di berikan pada saudara selain harus di syukuri hendaknya dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan serta prestasi dalam bekerja. untuk itu dibutuhkan suatu keseriusan,

tanggung jawab moral, dan komitmen bersama, serta bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Tulang Bawang,” jelasnya Selaku pimpinan daerah, saya berharap kepada saudara-saudara dan segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar dapat meneguhkan niat dan tekad untuk menjadi teladan, baik dalam menjalankan tugas maupun sebagai anggota masyarakat. Khususnya kepada para Pejabat yang baru saja saya lantik, saya minta untuk segera beradaptasi dan menguasai informasi potensi dan keunggulan serta permasalahan yang ada di tempat saudara bertugas, lakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif serta bangun kerjasama yang baik dengan seluruh satuan kerja serta elemen yang ada. Serta. Dapat menCiptakan nuansa kekeluargaan dan Kebersamaan dengan seluruh jajaran serta menjadi tauladan dalam satuan kerja yang saudara pimpin. HLD-04/14

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

DPKK Ngeluh Jalan Rusak Distribusi Sampah Alami Kendala Kondisi Mobil Rusak Parah Kalianda, HL- Inprasruktur jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, sebagian mengalami kerusakan yang cukup parah hingga kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan (DPKK) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) mengalami kendala untuk melintasinya. Kepala DPKK Kabupaten Lamsel, Muhammad Darmawan mengatakan, akses jalan menuju TPA sampah yang diangkut menggunakan kendaraan pengangkut sampah harus mengalami kendala yang disebabkan rusaknya jalan. Bahkan dia mengungkapkan, beberapa jalan menuju TPA yang ada dibeberapa kecamatan yang tersebar diwilayah Lamsel hampir mengalami kondisi jalan rusak. “Seperti di TPA Sidomulyo, Katibung, Natar, Tanjung Bintang kondisi jalannya rusak,” kata mantan kepala dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Lamsel saat ekspose program di kantor Diskominfo kepada sejumlah awak media, Selasa (24/9). Sambung Darmawan, selain jalan manuju TPA banyak mengalami kerusakan. Ia juga membeberkan, adanya permasalahan hingga saat ini belum selesai, yakni lahan yang digunakan untuk TPA di Kecamatan Jati Agung mengalami masalah dengan tanahnya. “Namun, meski ada masalah dengan tanahnya. Masih bisa digunakan sebagai tempat TPA sampah untuk kecamatan itu,” ujarnya. Lebih jauh ia membeberkan, transfortasi pengangkut sampah yang dimiliki DPKK Lamsel, dari 11 unit mobil pengangkut sampah sebanyak Tiga unit mabil mengalami kerusakan yang cukup parah hingga tidak layak untuk dioperasionalkan. HLD-04/10

Email : haluanlampung@gmail.com


DAERAH

5

Rabu, 25 September 2013

HALUAN LAMPUNG

BPBD Akan Tinjau Dusun

PPK Proyek RSUD “Buang Badan” Pekerjaan Tertap Dilanjutkan Kerusakan Tidak Diperbaiki Plang Nama Tersembunyi

Terkait Pembangunan Pemecah Ombak Untuk Mengetahui Tanggung-jawab Siapa Kalianda, HL- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan (Lamsel) M.Saleh dalam waktu dekat akan meninjau lokasi Pantai Dusun Sumur Induk Desa Sumur Kecamatan Ketapang, terkait tugas leading sektor pembangunan pemecah ombak di dusun tersebut. “Dalam waktu dekat akan kita tinjau kelokasi. Namun, dalam rangka bukan tupoksi BPBD. Yang kita pantau, ini punya kelayakan siapa. Punya PU Kabupaten apa Dinas Perikanan disini, apa punya Bina Marga Provinsi. Ini yang akan kita cari tahu dulu, kelayakannya siapa yang seharunya bertanggunga jawab untuk pembuatan dinding beton pemecah ombak ini,” ucapnya, Senin (23/9). M Saleh menambahkan, rencana peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka rencana pengurangan bencana alam di Kabupaten yang menjadi pintu gerbang sumatera tersebut. “Harusnya dinas terkait tanggaplah adanya kejadian seperti ini. Kalau gak mampu, kita yang Handle, kita minta bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat. Kita siap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, seperti apa yang telah diarahkan Bupati,” sambung mantan Kabbag Pembangunan Setdakab Lamsel itu. Selain itu ia menyayangkan, pihak kecamatan tidak menganggarkan untuk pembuatan pemecah ombat tersebut pada saat rakor pembangunan kecamatan beberapa waktu lalu. “Sayangnya, kenapa tidak dianggarkan pada rakor pembangunan kecamatan. Saya akan berkordinasi kepada camat setempat agar, ini diperhatikan dan dimasukan pada rakor pembangunan kecamatan 2014,” lanjutnya saat diwawancarai di ruang kerjanya. “Semua pihak/tufokasi harus bekerjasama terkait untuk mewujudkan antisipasi bencana yang dapat merugikan banyak pihak,” pungkasnya. HLD-04/10

Kantor Pos Tidak Jual Prangko Warga Pertanyakan Keberadaannya Pengiriman Jadi Gagal Menggala, HL- Prangko merupakan produk utama yang harus disediakan oleh Kantor Pos yang ada di seluruh Indonesia maupun dunia ini. Namun tidak demikian dengan keberadaan prangko di Kantor Pos Menggala. Kantor Pos Menggala justru sebaliknya, tidak menjual Prangko, hal ini terungkap saat, salah seorang warga hendak membeli 3 prangko seharga Rp. 3 ribuan guna mengirim berkas ke wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), pada (24/9) Selasa pagi kemarin. Uniknya, pihak Kantor Pos, dengan gamlang mengatakan jika di kantor tersebut tidak tersedia prangko dengan alasan habis dan tidak jelas kapan adanya prangko tersebut. Saat warga yang hendak mengirim barang menitipkannya ke kantor tersebut dengan alasan menunggu hingga prangko yang dimaksud sudah datang berikut uang untuk membeli prangkonya, justru petugas Kantor Pos Menggala menolaknya. Menindaklanjuti kekosongan prangko tersebut, Fariza, Kepala Kantor Pos Menggala, mengaku jika memang di kantornya tidak menyediakan prangko. “Sekarang Kantor Pos ini tidak ada Prangko mas, kami tidak dapat memastikan kapan Prangkonya tersedia,” ujar Kepala Kantor Pos Menggala dengan nada santai. HLDS-04/14

PAPARKAN PROGRAM- Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Lampung Selatan Drs. M. Darmawan, MM saat memaparkan program dan kegiatan tahun 2013 sekaligus melakukan tanya jawab dengan rekan-rekan media cetak dan elektronik, di Aula Dinas Kominfo Lamsel, Selasa (24/09). ist

Dishutbun Rencanakan Buat Kompos Kelangkaan Pupuk An-organik Petani Ngeluh Pupuk Hilang Tanggamus, HL - Mengantisipasi minimnya pupuk anorganik (Kimia) yang kerap menghantui petani di Tanggamus, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Tanggamus berencana akan menerapkan program pembuatan pupuk organik ditahun 2014 mendatang. Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dishutbun Tanggamus, Akhmad yani mengatakan, rencana program pembuatan pupuk organik (kompos) tersebut dilakukan karena petani dikabupaten Tanggamus kerap mengeluhkan hilangnya pupuk dipasaran pada saat petani memasuki masa pemupukan. “Kami kerap mendengar keluhan petani. Berangkat dari sana kami berupaya mengatasi masalah yang seakan tak kunjung ada jalan keluarnya tersebut. Dan ditahun ini (2013) kami baru melakukan sosialisasi dan uji coba dibeberapa kelompok tani,” kata Yani, Selasa (24/9). Mengenai program pembuatan pupuk kompos yang mungkin sudah ada, lanjutnya. Dirasa tidak berjalan maksimal, hal itu terlihat dari masih besarnya kebutuhan dan ketergantungan petani akan pupuk anorganik. “Mungkin selain kurangnya sosialisasi dan pembinaan, juga dikarenakan harga ba-

han baku (senyawa) sebagai pengurai dalam pembuatan pupuk kompos cukup mahal dan agak memberatkan makanya pembuatan pupuk kompos yang sudah ada terkesan jalan ditempat, bahkan kebanyakan petani enggan membuat sendiri, nah ini kita akan bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Provinsi untuk pengadaan senyawa pengurai yang murah tapi tetap berkualitas,” katanya. Dimana bahan baku tersebut, kata Yani. Tidak dijual bebas dipasaran jadi kemungkinan spekulan memainkan harga dan beredarnya barang palsu dapat diantisipasi, karena inti dari program ini adalah membantu menyelesaikan masalah petani, mengingat pupuk adalah keharusan dalam dunia pertanian jika berharap hasil yang maksimal. “Namanya Rapos, dimana perliternya petani cukup membelinya dengan harga limapuluh ribu Rupiah. Dan setiap per 1Liternya dapat membuat pupuk kompos sebanyak tiga (3) ton, dalam proses pembuatannya cukup singkat hanya tiga (3) minggu sudah jadi,” terangnya. Masih menurut Akhmad Yani, bahan-bahan lain selain Rapos dalam pembutan pupuk kompos masih cukup mudah dan murah didapat, terlebih bahan yang berasal dari dedaunan ataupun kulit dari hasil panen tanaman petani juga masih belum dimanfaatkan dan dibiarkan terbuang “Untuk kotoran ternak, dedaunan atau kulit kopi, kakao (coklat) dan lainnya sangat mudah didapat, apalagi kotoran ternak. Rata-rata petani sekarang pasti memelihara hewan ternak,

jadi tidak perlu beli lagi. Karena dalam pembuatan pupuk kompos dengan rapos perbandingannya tiga (3) berbanding satu (1). Artinya satu bahan dari kotoran ternak tiga bagiannya dari cacah dedaunan dan lainnya,” jelasnya. Ditambahkan Yani, sosialisasi dalam pembuatan dan penggunaan pupuk kompos dengan menggunakan rapos ditahun ini (2013), masih sebatas kelompok tani, hal tersebut dikarenakan minimnya anggaran yang tersedia.” Kami sudah uji cobakan di kelompok tani yang ada dipekon Argomulyo, Sumbermulyo dan Kelompok tani di pekon Tegal Binangun. Namun sosialisasi tersebut kami lakukan belum khusus, masih nebeng dengan Sekolah Lapang (SL) Penggalian Hama penyakit Terpadu (PHT) atau SL Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP). Dan hasilnya kelompok tani merespon positif, selain itu pasar dunia saat ini sangat membutuhkan hasil tanaman yang organik, tentunya jika petani dapat menghasilkan buah yang organik dengan sendirinya ekonomi mereka pun akan meningkat, karena hasil pertanian organik dipasaran terbilang mahal,” urainya. Tapi intinya sambung dia, kegiatan ini bisa terlaksana jika ada dukungan dari semua pihak baik eksekuti, legislatif dan petani itu sendiri, terlebih ketersediaannya anggaran. “Mudah-mudahan anggaran yang akan kami usulkan untuk menunjang terlaksananya program ini ditahun depan (2014) disetujui mereka (DPRD),” harapnya. HLD-04/17

Sosialisasi IPI Tanggamus Keberadaannya Kurang Diperhatikan Ikuti Kegiatan Tanpa Anggaran Tanggamus, HL- Pentingnya peningkatan wawasan bagi Pustakawan dalam mengelola perpustakaan di setiap sekolah, akan menjadikan pustakawan lebih kreatif untuk mengelola perpustakaannya. Namun hal tersebut sepertinya kurang perhatian dari pihak sekolah yang kurang mendukung wawasan yang akan didapat oleh pengelola perpustakaannya hingga untuk mengikuti berbagai kegiatan, tidak memiliki biaya. Hal ini tertuang saat dilaksanakannya Sosialisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Tanggamus kepada sejumlah Pengelola Perpustakaan di Tanggamus, dalam rangka menghadapi adanya kegiatan Jambore Perpustakaan se-Provinsi Lampung 2013 pada 25-26 September (Hari ini-red), yang mana sebelumnya seluruh sekolah mendapatkan undangan untuk mengajak pustakawan dimasing-masing sekolah menjadi peserta Jambore, namun hal itu hampir sebagian Kepala Sekolah di Kabupaten Tanggamus tidak mendukung pengelola Perpustakaannya untuk ikut serta dalam kegiatan Jambore tersebut. Menurut salah satu Pustakawan

atau pengelola perpustakaan di salah satu Sekolah di Kabupaten Tanggamus, yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, ia mengaku ingin sekali mengikuti kegiatan Jambore se-Provinsi lampung tersebut, mengingat pentingnya wawasan yang akan ia dapat, guna mengelola Perpustakaan yang lebih kreatif, namun ketidak adanya respon dari Kepala Sekolah menjadikan lantarannya tidak mengikuti Jambore. “Saya mau sekali ikut Jambore Perpustakaan, tapi berhubung dana buat pendaftaranya saya gak punya, ya apa sih mas penghasilan saya kerja Perpustakaan disini, cuma dikasih tunjangan 200 (dua ratus) ribu per-triulan dari sekolah, itu juga terkadang ada terkadang juga gak,” katanya. Dikatakannya, menghadapi Jambore Perpustakaan itu, memang ada surat yang hadir disekolahnya, yang ditujukan kepada pihak sekolah, harapan dalam surat tersebut agar ada dukungan dari Kepala sekolah salah satunya pengelola perpustakaan yang ada disekolah tersebut bisa mengikuti jambore. “Kalau surat pemberitahuan tentang akan diadakannya Jambore itu, disekolah kami memang mendapatkan,

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

tapi Kepala Sekolah kami sepertinya tidak memberi respon sama sekali untuk mendukung saya agar bisa ikut sebagai peserta Jambore hingga sekarang tidak ada pembicaraannya, pernah saya mendengar tapi tidak secara langsung, alasan kepala sekolah karena surat yang ditujukan itu tidak terlampir tanda tangan kepala Dinas Pendidikan Tanggamus dan tidak ada pemberitahuan dari Kepala Dinas,” jelasnya. Terpisah, atas nama Ikatan Pustakawan Indonesia (IP) Kabupaten Tanggamus menyayangkan atas tindakan oknum kepala sekolah yang tidak mendukung pengelola perpustakaannya untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan Jambore tersebut. “Ya, saya sangat kecewa kepada pihak oknum Kepala Sekolah kalau memang benar informasinya seperti itu, karena wawasan yang didapat oleh Pengelola perpustakaannya itu sangat berharga untuk Perpustakaannya sendir, tapi apakah oknum kepala sekolah itu tidak menyadari bahwa Perpustakaan adalah jantung dari pendidikan siswa di sekolah,” jelas Ketua IPI Tanggamus, Zonizar. HLD-04/17

Pringsewu, HL- Hingga saat ini pihak terkait dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] Pringsewu, masih belum juga menghentikan sebelum adanya perbaikan kerusakan atau pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya alias Buang Badan. Hal ini terlihat dari hasil pantauan dilapangan terhadap proyek pekerjaan RSUD tersebut. Bahkan terlihat pembangunan uang laboraturium diteruskan dengan menimbun tanah disekitar pondasi agar tidak terlihat. Walau dilapangan terlihat para pekerja melanjutkan pembangunan, namun pihak kontraktor maupun kepala tukang, tidak berada di tempat. Sementara adanya penemuan papan proyek yang tersembunyi, terlihat bertulis, Pembangunan Instalasi Laboraturium senilai Rp 804.700.000, dan dikerjakan oleh CV Rias Gunung Katun. Ditempat yang sama, juga ditemukan papan plang proyek yang disebunyikan di ruang gedung ICU, agar tidak diketahui oleh awak media. Saat salah satu tukang ditanya, mengatakan bahwa tidak ada perbaikan terkait pembangunan tersebut. “Proyek tersebut belum ada perbaikan apapun, baik pembokaran pondasi,” ujar Dsn seraya mengaku jika p[ondasi tersebut sengaja ditimbun tanah agar terkesan baik. Sebelumnya, terkait adanya Proyek Pembangunan RSUD Pringsewu yang dikerjakan tidak sesuai aturan dan tanpa adanya plang nama pekerjaan, Samsul, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan RSUD mengaku maklum dengan hal tersebut dan sudah memberikan teguran lisan serta akan menindaklanjutinya secara tertulis. “Tolong jangan dipublikasikan dulu untuk melihat perkembangannya,” kata Samsul, seraya memaklumi jika pada proyek pekerjaan tersebut tidak dipasang plang nama dengan alasan tertinggal. Uniknya, walau diakui dan sudah memberi teguran, namun pekerjaan tetap dilaksanakan tanpa menghiraukan ketentuan yang telah dianjurkan. “PPK itu jangan bisanya ngomong aja (Omong Doank-ODred). lihat donk dilapangan fakta yang sebenarnya. Kok sampai sekarang masih juga seperti itu dan plang namanya aja tidak dipasang,” kata warga kemarin. Pemberitaan sebelumnya, karena dinilai tidak mengacu pada ketentuan yang semestinya dan dikerjakan asal jadi, Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tahap ll di kecamatan Pringsewu, akan dihentikan pekerjaaanya. Hal ini dikatakan Samsul, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan RSUD tersebut. Diruang kerjanya Samsul mengatakan, akan memberhentikan pekerjaan untuk sementara waktu bila proyek RSUD Pringsewu ada penyimpangan dan ia juga akan memerintakan ke pihak kontraktor untuk memasang papan proyek. “Kita juga akan mengkordinasikan dengan pihak teknisi dari Dinas PU Pringsewu,” katanya. HLD-04/13

Pemberian BLSM Belum Jelas Pemkab Akui Tepat Sasaran Asal Jangan Salah Orang

Tanggamus, HL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus, memastikan pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) kabupaten terlaksana dan tepat sasaran walau ternyata dilapangan terjadi salah sasaran dan dikeluhkan warga kurang mampu serta perencanaan yang belum jelas. Menurut Wakil Bupati Tanggamus Samsul Hadi, hal itu sesuai instruksi pemerintah pusat supaya pemerintah daerah pun memberikan BLSM kepada rumah tangga miskin (RTM) yang belum terakomodir oleh BLSM pusat. Namun untuk Tanggamus hingga saat ini belum dipastikan kapan rencana itu berjalan sebab belum ada musyawarah antar camat. “Sekarang ini semua camat banyak agenda maka untuk kumpul bersama seluruhnya belum bisa. Sebab penyaluran BLSM daerah tergantung kemauan dari Camat,” katanya, Selasa (24/9). Meski demikian, ia menargetkan bulan Oktober mendatang BLSM kabupaten sudah dibagikan. Apabila ada camat yang menolak maka kecamatan tersebut tidak akan diberi BLSM. Maka penyaluran BLSM hanya bagi kecamatan yang mau saja. “Penyebab camat menolak pasti macam-macam, seperti sudah cukup dengan BLSM pusat saja, tidak ada lagi RTM di wilayahnya. Tapi hendaknya camat menampung aspirasi dari kepala pekon, perlu tidak BLSM daerah diberikan,” tambah Samsul. Nantinya apabila ada camat yang menolak maka alokasi dana bisa disalurkan ke kecamatan lain. Sedangkan untuk dananya sendiri sebesar Rp 1,1 miliar dari APBD-P 2013. Jumlah tersebut akan dibagi dengan perhitungan tiap satu pekon ada 10 RTM penerima dan besarnya sama dengan BLSM pusat yakni Rp 300 ribu. Dalam hal ini belum pasti kecamatan yang banyak pekonnya menerima BLSM besar, sebab dilihat kondisinya juga. Apabila semuanya mampu maka BLSM ditiadakan. “Kami sudah ada tim yang memverifikasi calon penerima, tapi semua itu diserahkan ke camat, bersedia atau tidak untuk menyalurkan BLSM. Dalam hal ini camat yang tahu kondisi di lapangan. Bisa saja dengan 10 RTM penerima nanti membuat warga lainnya ingin juga, sehingga timbul konflik. Dan untuk menghindari itu maka keputusan ada ditangan camat,” terang Samsul. Kemudian penerima nanti harus menerima Rp 300 ribu tanpa potongan lagi. Sebab pihak-pihak yang pembagi sudah diberi honor untuk menyalurkan dana BLSM. Lalu BLSM kabupaten ini hanya diberikan sekali saja karena BLSM dari pusat pun sudah selesai. BLSM kabupaten juga harus penerima baru bukan penerima BLSM dari pusat yang kartu BLSMnya hilang. HLD-04/17

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

Email : haluanlampung@gmail.com


6

OPINI Rabu, 25 September 2013

HALUAN LAMPUNG

Khazanah Bahasa Pra-Indonesia

TAJUK

Oleh : M Sunyoto Sejarah bahasa berkelindan dengan sejarah masyarakat yang menggunakan bahasa itu. Dari khazanah bahasa yang bermetamorfose dari waktu ke waktu itulah sebuah bangsa dapat menemukan akar jati dirinya. Bahasa Indonesia yang kita pakai hari-hari ini adalah hasil evolusi linguistik, yang artefak-artefaknya dapat dilacak jauh ke belakang. Penerbitan dokumen bahasa di masa lalu memungkinkan pemakai bahasa Indonesia saat ini menengok sejarah yang bertaut antara pola berpikir dan berbahasa itu. Lewat pembacaan kembali surat-surat Raja Ali Haji kepada sahabat Belandanya, Hermann von de Wall, generasi sekarang dapat menyimak betapa berbedanya pola sintaksis, dan ejaan bahasa Melayu yang menjadi unsur utama bahasa Indonesia itu dengan bahasa nasional saat ini.

Dalam dunia intelektual Indonesia di masa silam, Raja Ali Haji yang hidup pada 1809-1873 termasyhur

dangkan Hermann von de Wall adalah seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda.

but orang pertama tunggal "saya", "aku", dengan "kita". Rupanya satu setengah abad silam, sebutan "kita"

karena karya puitiknya yang legendaris, yakni "Gurindam XII" serta risalah "Tuhfat al-nafis". Se-

Korespondensi keduanya berlangsung antara tahun 1857 hingga akhir 1872, ketika mereka bersama-sama sedang mengumpulkan bahan tulisan dan menyusun kamus berbahasa Melayu. Warna dan watak Islam kuat sekali dalam surat-surat intelektual yang lahir di Pulau penyengat, sebuah pulau mungil di dekat Tanjungpinang, Riau, itu. Dalam suratnya yang terbit pada 16 September 1857, Raja Ali Haji mengawalinya dengn intro semacam menyapa pada kebesaran Tuhan. "Ya Qadi al-hayat," tulisnya. Lalu dia membuka alinea pertama dengan: "Tabik yang dipesertakan dengan hormat yang tiada berkeputusan, ala al dawam, yaitu daripada kita Raja Ali Haji. Mudah-mudahan barang disampaikan Tuhan yang diseru oleh sekalian alam jua kiranya kepada pihak majelis sahabat kita yaitu Tuan Von de Wall asistent resident". Alinea pertama di atas membersitkan pikiran humanisme seorang cendekiawan Islam yang pantas diteladani generasi Muslim masa kini, terutama mereka yang masih memandang perbedaan teologis sebagai tabir pemisah humanisme. Alinea di atas juga dapat menjadi penjelasan etimologis tentang kebiasaan di masyarakat Betawi menye-

adalah diksi santun untuk menyebut si "aku" dalam percakapan dengan orang yang dihormatinya. Di kalangan etnik Betawi yang tergolong jelata, sebutan "kita" untuk "aku" itu salah kaprah belaka. Pemakaian kata tugas berlebihan dalam bahasa Melayu pra-Indonesia juga menjadi ciri khas. Salah satu pemakaian partikel yang berlebihan itu tersua dalam surat yang ditulis pada November/Desember 1857. "Maka adalah kita menyatakan kepada sahabat kita daripada pasal Quran sudah kita terima daripada tangan anak kita Raja Husin." Kebiasaan berbahasa abad 19 inilah yang sering digunakan Presiden Soeharto dalam berpidato atau berbicara tanpa teks dengan lawan bicaranya. Kata tugas "daripada" sering muncul dalam kalimat penguasa era Orde Baru itu tatkala dia mengatakan dua nomina. Partikel "daripada" sering menjadi pemisah pada nomina seperti pada bentukan frasa "anak-anak daripada petani", "pendapatan daripada nelayan". Jika surat-surat Raja Ali Haji itu dimunculkan dalam bentuk ejaan yang sudah disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan, artefak bahasa pra-Indonesia yang menggunakan ejaan

Surat Kabar Harian

HaLUan LaMpUnG Penerbit Komisaris

: PT. LAMPUNG JAYA ABADI : Dra. Zuraida, M. M

Penasehat Hukum

: A. Rizkie, S.H & Partner

Pemimpin Umum Pemimpin Perusahaan Wakil Pemimpin Perusahaan Manajer Marketing Pemimpin Redaksi Redaktur Pelaksana Redaktur

: Hengki Ahmat Jazuli : Indira Mauli : Herwandi Agusta, S. Kom : Mohammad Mulya : Yon Bayu Wahyono : Budi Mansyah : Aan Lampung Andersen. S Hendra Saputra Iwan Ariyanto

Wartawan

: Eko Nur Chabibah Ilham Jamhari Rudy Hardianto

Biro Lampung Utara Biro Lampung Barat Biro Lampung Selatan Biro Pringsewu

: Heri Setiawan : Eko. S : Agus Riyanto : Mega Utama (Kabiro) Hermanto, Bambang Irawan : Darjono (Kabiro) Yahya Apit, Hidman, Hermansyah (Marketing) : Elia Sunarto : Yasir Subagio, Solihin : Iwan Kurniawan : Prayogi

Biro Tulangbawang

Biro Tulangbawang barat Biro Way Kanan Biro Tanggamus Biro Pesawaran Layout & Design Grafis

Koordinator Sirkulasi Staf Marketing

dak pendidikan

: Andrian Saputra, S.T (Kabag Pracetak) Alfian Saputra, S. Kom Johansah : Karyanto Syam : Dwi Gita Fitriani Yosi Cahya Dita Yuni Anggraini

aslinya bisa dijumpai pada antologi sastra pra-indonesia yang disusun Pramoedya Ananta Toer. Karya sastra tempo doeloe yang ditulis pada era kolonial itu juga memperlihatkan ciri yang jauh berbeda dengan bahasa Indonesia saat ini, setidaknya dari aspek sintaksisnya. Ada perbedaan mencolok antara bahasa dalam surat-surat Raja Ali Haji dengan bahasa dalam sastra pra-Indonesia. Yang terakhir ini ditulis dalam ragam Melayu pasar, yang "spontan", "egaliter" dan "revolusioner". Simaklah cerita "Pieter Elberveld" yang ditulis Tio Ie Soei. Kisah yang diberi catatan "Satoe kedjadian yang betoel di Betawi" ini diawali dengan teras sebagai berikut: "Seratoes taon lebi telah berlaloe sedari kota Betawi didiriken oleh Jan Pieterszoon Coen jang gaga-perkasa." Paragraf pertama itu juga memberikan penjelasan etimologis tentang kegemaran para petinggi Orde Baru melafalkan "akhiran "kan" dengan "ken". Di sini menjadi jelas bahwa para petinggi yang berkuasa di era sebelum reformasi itu masih sulit mengubah pola linguistiknya sekalipun pembaruan formal sudah ditasbihkan untuk menggunakan sufiks "kan` dan bukan "ken" untuk berbahasa yang baik dan benar. Dan kalau dulu Presiden Soeharto sulit mengucapkan "semakin" dan terpeleset ke lafal "semangkin,", sastra tempo doeloe memperlihatkan sisi etimologisnya pada alinea kelima tulisan Tio Ie Soei, berikut ini: "meski begitoe, kendati Betawi senantiasa ada di dalem bahaja, ini kota telah madjoe dan bertamba madjoe: semingkin tegoe dan djadi lebi bagoes." Cerita tentang bahasa agaknya punya sisi politiknya. Kebiasaan mengucapkan akhiran "ken" dan "semangkin" alih-alih "semakin" yang dilakukan penguasa tunggal Orde Baru berlangsung sepanjang usia rezim yang kurang sreg dengan kritis pedas. Itu sebabnya, Pusat Pembinaan Bahasa tak bernyali untuk membina

Sebenarnya bukan masalah realisasian Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tanggamus sebesar Rp6,6 miliar yang dinyatakan bermasalah oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Lampung. Hal seperti itu lazim dan biasanya diberi kesempatan kepada dinas terkait untuk memperbaikinya. Sebab persoalan ini masih sebatas laporan administratif sehingga memungkinkan untuk diperbaiki. Persoalan menjadi lain manakala Dinas Pendidikan Tanggamus ternyata enggan memperbaiki kesalahan jumlah item barang yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, spesifikasi barang tidak cocok, hingga berita acara penerimaan barang (FHO) yang asal jadi sehingga tidak memenuhi kaidah baku. Para pejabat di Disdik Tanggamus malah kemudian asyik lempar tanggung jawab seperti lembaga yang tak memiliki komandan. Persoalan yang ditemukan BPK pada pemeriksaan pertama itu, tidak pun tidak segera diselesaikan oleh Disdik Kabupaten Tanggamus. Sikap cuek Disdik Tanggamus terhadap temuan BPK itu terlihat dari hasil pengujian fisik yang kembali dilakukan BPK di empat sekolahan dan masih ditemukan barang yang belum diterima oleh pihak sekolah. Padahal sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor: 41C /LHP/XVIII.BLP/ 06 /2012 tertanggal 1 Juni 2012 dinyatakan, realisasi DAK Pendidikan senilai Rp6.689.399.000,00 diragukan kewajarannya. Dalam LHP BPK itu dijelaskan, pada APBD tahun 2011 Disdikpora Kabupaten Tanggamus telah menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga serta Belanja Modal Pengadaan Alat Informasi dengan anggaran masing-masing sebesar Rp4.463.700. 000, 00 dan Rp2.256.500. 000,00, serta telah direalisasikan masing-masing sebesar Rp4.443.269.000,00 (99,54%) dan Rp2.246.130.000,00 (99,54%). Tentu kita prihatin dengan kinerja dan tata kelola anggaran seperti yang dilakukan Disdik Tanggamus. Bukan saja pada potensi ‘korupsinya’, namuan juga kualitas peserta didik. Dengan jumlah prasarana (seperti alat peraga) yang kurang dan kualitas barang yang diragukan karena spesifikasinya tentu berpengaruh secara langsung terhadap proses belajar-mengajar. Jika sudah begitu, alangkah bagusnya jika aparat penegak hukum segera bertindak agar kasus semacam ini tidak terulang dan terulang. Kita tengah membenahi wajah pendidikan kita yang centang perentang. Namun sejumlah oknum ternyata justru memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan dampaknya. Semoga kasus semacam ini tidak terulang lagi, dan tidak terjadi di daerah lain. *** pengucap "ken" dan "semangkin" ke jalan yang lurus agar menjadi contoh berbahasa yang baik dan benar. Pembinaan justru dilakukan oleh para pelawak seperti Tarsan dalam Grup Srimulat dan penulis cerita pendek seperti Putu Wijaya. Namun mereka

membina dalam bentuk parodi. Tentu saja, pembinaan semacam itu hanya selaksa jauh panggang dari api, tak mengena sasaran. Zaman sudah berubah, demikian pula dengan bahasa. Dari artefak bahasa itulah kita dapat melihat khazanah bahasa dari waktu ke waktu.

kalirejo semakin menurun. dan penyakit-penyakit semakin berkembang, antar lain penyakit nafas dan kulit. Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti, maka kami warga kalirejo dan sekitarnya akan melakukan segala hal agar perusahaan tersebut ditutup. Terimakasih

SURAT PEMBACA PENCEMARAN LINGKUNGAN

PERBAIKAN JALAN

saleh ( saleh_saleh@yahoo.co.id )

Lukman Nuzul Hakim ( lukman_rocket23@yahoo.com ) Percetakan

: PT. SUBUR JAYA NIRWANA Abdullah Jaja Sumarja Panca Ardhi Ali Nurdin Ari Desoni Thomas Mathew Anip Prasetya

( ISI DILUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN ) Alamat Redaksi/Tatausaha : Ruko Nirwana Regency Blok. B/4, Jln. Pulau Morotai No. 99 Way Halim Bandar Lampung, Faksmili : 0721-708891, Email : haluanlampung@gmail.com BANK : BANK BRI No. Rek : 069901000014569 a/n HENGKI A. JAZULI WARTAWAN HALUAN LAMPUNG SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/ MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Mohon kepada pemerintah daerah baik lurah kalirejo, camat kalirejo, maupun bupati lampung tengah, kami mohon agar perusahaan pengolahan sawit yang ada di kalirejo agar segera ditutup karena perusahaan tersebut hanya membawa kerugian bagi masyarakat kalirejo dan sekitarnya antara lain: 1. menimbulkan pencemaran suara, udara, dan air di sungai karena asap dan bau yang menyengat dan perusahaan membuang limbah di sungai sehingga mematikan tanaman-tanaman sawah para petani dan ikan-ikan di sungai dan di kolam yang airnya berasal dari sungai tersebut. 2. jalan-jalan yang dilalui kendaraan truk dari dan menuju perusahaan menjadi rusak parah dan tidak ada tanggung jawab dari perusahaan. 3. tidak adanya karyawan yang berasal dari kalirejo sendiri yang menjadi karyawan tetap dan berada dalam posisi managerial. 4. tidak ada sumbangan sedikitpun dari perusahaan yang bisa menjadikan kemakmuran bagi warga kalirejo dan sekitarnya. justru menghambat perekonomian kalirejo karena semakin rusaknya sarana publik terutama jalan-jalan raya, dan para petani pelan-pelan merugi. 5. dengan adanya pencemaran tersebut juga, kesehatan masyarakat

Mohon teruskan pesan ini ke instansi yg terkait mohon perbaikan jalan di gang madu, kelurahan langkapura bandar lampung. Dikarenakan sudah rusak parah dan lubang jalan nya besar dan dalam. Terima kasih.

TROTOAR JALAN PRAMUKA RUSAK haji arjogembur ( hajiarjogembur@yahoo.com ) Yth Bpk Walikota/DPRD kota Bandar Lampung, Mohon dicek proyek Jalan Pramuka, pembuatan trotoar dan pembatas jalan yang kini sudah pada rusak, yang pembangunannya masih belum lama kurang lebih baru 1 tahun in. Wassalam..

AMANKAN DAERAH DARI BEGAL Oktiar Bombom (https://www.facebook.com/oktiar.bombom?hc_location=stream) Di daerah lampung utara masih banyak daerah yang tidak aman untuk para pengguna jalan, pembegalan masih banyak terjadi hingga saat ini. Jalan lintas sumatra, ogan 5 cahaya negri. Terimakasih

No. Telepon Penting  Hotline Polisi

: 110

 Polsekta Teluk Betung Selatan

: 481283

 Ambulans

 Polda Lampung

: 485841

 Polsekta Kedaton

: 7691110

 Polsekta Teluk Betung Barat

: 485383

 PMI

: 253452

 Polsekta Panjang

: 31383

 Kebakaran

: 113/252741

 Polsekta Sukarame

: 7624250

 Dirpolair

: 31310

 RS Abdoel Moeloek

: 702455, 703312

 PDAM

: 483855

 RS Bumi Waras

: 254589

 PLN

 ULPK BBPOM

: 123

: 254888

 RS Urip Sumoharjo

: 771322

 Gangguan PLN

 Poltabes Bandar Lampung

: 263206

: 254110

 RS Advent

: 703459

 Gangguan Telkom

: 147

 Polsekta Tanjungkarang Timur

: 253783

 RS Immanuel

: 704900

 Penerangan Telkom

: 108

 Polsekta Tanjungkarang Barat

: 255015

 RS Graha Husada

: 240000

 Pemprov Lampung

: 481166

 Polsekta Teluk Betung Utara

: 482083

 RS Bintang Amin Husada

: 273601

 Pemkot Bandar Lampung

: 252041

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

: 118

Email : haluanlampung@gmail.com


POLITIK

7

Rabu, 25 September 2013

HALUAN LAMPUNG

Kopper Kawal Program Kerja ABDI sistensi terhadap apa yang telah kita janjikan kepada masyarakat,” ujar Zainul, Selasa (24/9). Langkah ini dilakukan, kata Zainul, agar pasangan ABDI tidak melanggar janji-janjinya selama berkampanye. “Janji ABD akan memberikan jaminan keamanan, kesehatan dan pendidikan gratis sampai tingkat SMA/SMK, birokrasi yang bersih, penyediaan bibit unggul gratis dan berbagai program lainnya harus dibuktikan,” ujarnya. Menurutnya, jika Abdi sudah dilantik dan menjalankan roda pemerintahan, maka Kopper akan terus mengingatkan supaya semua program termasuk program yang menyentuh masyarakat kecil harus dijalankan. “Kita tidak ingin Abdi mbalelo dari program yang sudah disiapkan jauh-jauh hari,” tegasnya. HLD-18

Lampung Utara, HL- Tim relewan Koalisi Pejuang Perubahan (Kopper) akan melakukan pengawalan atas janji-janji politik pasangan Agung Ilmu Mangkunegara-Paryadi (ABDI) yang memenangkan pilkada Lampura. Wakil Ketua Kopper, Zainul Arifin mengatakan, ini sebagai bentuk konsistensi terhadap janji politik dalam Pilkada Lampung Utara (Lampura) yang baru saja usai digelar. Kopper mamastikan akan mengawal seluruh program kerja Agung Ilmu Mangkunegara bersama Paryadi (Abdi) dalam menjalankan roda pemerintah. Selaku koalisi partai politik (Parpol) pengusung akan mengawal seluruh program kerja Abdi, terutama dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Lampura. “Ini salah satu bentuk kon-

Lintas

SUASANA PLENO KPU LAMPURASeperti inilah suasana pleno KPU Lampura saat menetapkan pasangan nomor urut 4 Agung Ilmu Mengkunegara-Paryadi dengan penjagaan ketat kepolisian dari polres setempat.

Pilgub 2 Desember Sulit Diwujudkan TEKAD bulat KPUD Lampung untuk menggelar pemilihan gubernur pada 2 Desember 2013 sulit diwujudkan. Sebab, Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi menyatakan tidak akan membahas anggaran pilgub dan anggaran pendapatan belanja perubahan (APBD-P) 2013. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Berlian Tihang mengatakan, dikarenakan mengalami defisit anggaran, pemprov tidak membahas APBD-P 2013 dan anggaran pilgub. Menurutnya, tidak ada aturan yang mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan anggaran perubahan. Kementerian Dalam Negeri juga telah

mengevaluasi keuangan Pemprov Lampung Tahun Anggaran 2013. “Tidak diharuskan juga ada APBD-P, lagian tim dari Kemendagri sudah mengevaluasi hal ini,” kata Berlian Tihang kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (24/9). Menurutnya, alokasi anggaran pilgub sebesar Rp125 miliar den-

gan rincian Rp100 miliar untuk KPU, Rp 15 miliar untuk Bawaslu dan Rp10 miliar untuk Polda dimasukan pada APBD 2014 yang saat ini sedang dibahas oleh tim anggaran pemprov . “Pembahasan anggaran tersebut belum final. Ada tambahan atau tidaknya anggaran pilgub masih dibahas. Kita belum tahu ditambah atau tidak karena ada penurunan pendapatan di tahun ini,” ujar dia. Sebelumnya, Ketua KPUD Lampung, Nanang Trenggono dalam jumpa persnya menegaskan, KPU tetap menjadwalkan pilgub di 2 Desember 2014. Dia mengatakan, penetapan jadwal

Komnas HAM Nilai Kualitas Pemilu Turun

Noor Laila

Bandarlampung, HL- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami penurunan. Parameternya, data kelompok golongan orang cacat, penghuni lapas, dan panti jompo, tidak

terdata dengan lengkap pada pemilu daerah 2009. “Dari data KPU yang lama, tercatat difablenya secara jelas. Namun KPU menghilangkan data Difable yang telah ada,” kata Komisioner Komnas HAM Noor Laila, melalaui sambungan teleponnya, Selasa (24/9). Noor Laila mengatakan, jika KPU dapat merangkul seluruh komponen masyarakat sebagai warga negara yang memiki hak pilih, penyelenggaraan pemilu dipastikan akan meningkat. “Kenapa kami ingin difable ini diikutsertakan, karena memang mereka warga negara yang diatur hak politiknya,” ujar dia. Noor yakin, bila semua data terangkum dengan oleh KPU, maka peningkatan penyelenggaraan Pemilu akan terasa. Peningkatan penyelenggaraan itu adalah penting. “Karena semua warga negara bisa menggunakan hak pilihnya,” kata dia. HL-06

Lingkar Madani Usulkan RUU Pilpres Ditunda akan dilaksanakan. Jakarta, HL- Direktur Lingkar Madani “Rencana revisi sebaiknya dilakukan secara Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengusulmatang dengan menyiapkan bahan-bahan yang kan agar revisi UU pemilihan presiden (Piltidak saja secara subtansial memang harus direpres) ditunda. Revisi terhadap UU itu lebih visi, tetapi juga karena di dasarkan pada penbaik diserahkan pada anggota DPR hasil galman-pengalaman dalam pemilu 2014 yang akan melaksanakan UU tersebut. datang. “Dari aspek “DPR sebaiknya mengHendaknya rencana revisi waktu, rencana revisi gunakan UU pilpres yang ada tidak sekedar mengejar pasal itu akan sangat mengauntuk dipergunakan pada yang terkait dengan kebutunggu persiapan Pilpres. pilpres 2014. DPR tidak han parpol, tetapi mestinya Belajar dari pengalaterjebak pada bongkardalam rangka memperbaiki man setiap revisi UU pasang UU hanya karena UU sistem pilpres secara menyepemilu, selalu memeryang ada tidak ‘ramah’ luruh,” ujarnya. lukan waktu lebih dari terhadap partai tertentu. Dia menegaskan revisi sealokasi waktu yang teMerangkum objektivitas jatinya tidak dilakukan samlah disediakan. Bahkan persoalan ini membutuhkan bil lalu. Tetapi merupakan molornya dapat mensemacam ujian yang tidak penggalian yang serius yang capai satu tahun,” kata hanya sekali pelaksanaan. melibatkan banyak pihak di Ray di Jakarta, Selasa dalamnya, termasuk mas(24/9). yarkat luas. Menurutnya, fakta “DPR sebaiknya mengtersebut memberi singunakan UU pilpres yang ada untuk diperyal bahwa revisi UU pemilu selalu berpogunakan pada pilpres 2014. DPR tidak terjetensi macet yang berakibat agenda pelakbak pada bongkar-pasang UU hanya karena sanaan tahapan Pilpres tidak optimal dilakUU yang ada tidak ‘ramah’ terhadap partai sanakan. tertentu. Merangkum objektivitas persoalan Jika dihitung dari sekarang, pelaksanaan ini membutuhkan semacam ujian yang tidak Pilpres tinggal 10 bulan. Kondisi ini sangat hanya sekali pelaksanaan. Setidaknya butuh tidak ideal antara jarak pembahasan revisi dua atau tiga kali ujian,” tegasnya. HL-06/nt UU pilpres dengan tahapan pilpres yang

pilgub berdasarkan rapat pleno KPUD Lampung. KPU juga telah menetapkan 2 Februari 2014 sebagai putaran kedua. “KPUD tidak mewacanakan di luar Jadwal yang sudah ditetapkan KPUD Lampung dan ini sudah dibenarkan oleh KPU RI. Jadi tidak ada pilgub di luar itu apalagi 2015,” papar Nanang. Nanang juga mengatakan, jabatan lima komisioner KPU Lampung sudah diperpanjang. Perpanjangan masa jabatan berdasarkan SK KPU Pusat Nomor register 707/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perpanjangan Masa Jabatan KPUD Lam-

pung. Menurutnya, perpanjangan jabatan tersebut bukan atas kehendak pribadi komisioner, tetapi keputusan dan kewenangan KPU RI. KPU Lampung mendapat perpanjangan masa jabatan beserta KPUD NTT, Riau, Maluku Utara, Maluku. “Jabatan itu diperpanjang karena kebijakan KPU RI, melakukan pelaksanaan pilgub atau ada pemilihan bupati/ wali kota di daerah tersebut. Jadi selama ada pemilihan gubernur/ bupati/ wali kota pasti jabatannya akan diperpanjang, sebab itu kata Undangundang,” jelasnya. HL-06.

Petani Moro-moro Bertekad Jadi Pemilih Cerdas Mesuji, HL- Mengisi hari agria nasional (HTN) ke 53, Persatuan Petani Moromoro Way Serdang (PPMWS) Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung melakukan mimbar bebas. Humas PPMWS, Eko Baday, di Mesuji menjelaskan, bahwa pihaknya menggelar mimbar bebas untuk memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 24 September ini, di lapangan sekretariat organisasi itu sekaligus menggelar Pekan Pendidikan Petani. Menurutnya, petnai Mesuji bertekad menjadi pemilih cerdas pada pemilu 2014 mendatang, seiring mereka telah terdaftar sebagai pemilih untuk menyalurkan hak politiknya. Sebelumnya, kata warga setempat masih diabaikan pemerintah. “Pekan Pendidikan Petani kami laksanakan untuk meningkatkan pengetahuan anggota sekaligus konsolidasi internal PPMWS menjelang Pemilu 2014. Konsolidasi internal jelang pemilu ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi ribuan anggota PPMWS dalam menghadapi Pemilu 2014, mengingat kami kini sudah terdaftar sebagai pemilih,” ujar Eko, Selasa (24/9). Saat ini, katanya, banyak ca-

lon anggota legislative atau caleg yang datang meminta dukungan, pertimbangan program, ingin mengetahui visi dan misi organisasi PPMWS yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka. “Telah terdaftar kami sebagai pemilih tentu saja tidak untuk disia-siakan, kami tidak akan menjadi pemilih biasa, melainkan pemilih yang cerdas,” ujarnya pula. Eko menyatakan bahwa peringatan HTN tahun ini memang sengaja tidak digelar dengan aksi massa besar-besaran di Jalan Lintas Timur Sumatera seperti yang biasa dilakukan sehubungan situasi Mesuji yang terus bergolak beberapa waktu terakhir.Tema yang diusung dalam kegiatan mereka itu adalah “Laksanakan Reforma Agraria dan Tuntaskan Berbagai Konflik Agraria di Indonesia” yang diikuti ratusan anggota PPMWS. “Mimbar bebas ini juga sekaligus menjadi momentum peluncuran seragam baru PPMWS yang telah dirilis beberapa waktu lalu. Selain menggelar mimbar bebas, kami juga menggelar Pekan Pendidikan Petani,” ujar Eko. HL-06/ant

IPNU Ajak Pemilih Pemula Jeli Jakarta, HL- Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) mengajak masyarakat Indonesia, terutama pemilih pemula agar jeli menetapkan pilihan politiknya pada Pemilu 2014. “Kita harus memilih calon anggota legislatif dan calon presiden yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap dunia pendidikan terutama pada dunia pesantren dan pendidikan Islam,” ajak Pimpinan Pusat IPNU Khairul Anam Harisah melalui siran pers di Jakarta, Selasa (24/ 9). Ketegasan tentang sosok yang bakal dipilih dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden itu dinilai penting oleh badan otonom NU ini. Supaya masyarakat mempunyai visi pemimpin ke depan. Masyarakat Indonesia, imbuh Khairul, harus memilih calon anggota legislatif dan calon presiden yang tidak memiliki hubungan atau pernah berafiliasi dan menjadi bagian dari gerakan Islam radikal. “Masyarakat Indonesia juga harus memilih caleg dan capres yang tidak pernah tersandung masalah korupsi dan berkomitmen untuk siap memberantas korupsi,” harap Khairul. HL-06

Pelantikan Ruhut Sebagai Ketua Komisi III Ditunda Jakarta, HL- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyebutkan serah terima jabatan serta pelantikan Ruhut Sitompul menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Komisi III DPR bisa saja ditunda jika rapat tidak kuorum. Memang, belakangan pergantian Ketua Komisi III DPR menuai banyak kontroversi, termasuk ancaman tidak setuju dari beberapa Anggota Komisi III tersebut. “Saya pastikan ditunda kalo tidak kuorum,” ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). Priyo mengaku sudah menerima surat dari Pimpinan Fraksi Partai Demokrat (PD) Nurhayati Ali Assegaf, Senin siang (23/9). “Suratnya panjang, klausul pergantian, mengusulkan seorang nama, Ruhut gantikan Pasek, setelah membaca kita rapat peno yang akan langsung saya pimpin, penetapan Ketua Komisi III,” jelas Priyo. Priyo juga belum bisa membicarakan perihal kemungkinan perubahan keputusan terkait penolakan terhadap Ruhut. “Saya tidak bisa bicara ke sana. Yang jelas kita dengarkan, kalau besar (penolakan) bisa saja (berubah),” ujar Priyo. HL-06/nt

Pertegas Aturan Pejabat Publik Berpolitik Jakarta, HL-Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Erlangga Pribadi menilai perlunya ada regulasi yang mengatur terkait pejabat publik yang mengikuti proses politik praktis tertentu. “Hal-hal seperti itu harus dikritisi. Jangan sampai kemudian akses-akses pada sumber daya publik, jabatan pemerintahan, digunakan untuk kepentingan politik pejabat. Itu modus yg sering terjadi,” ujarnya kemarin. Selain itu, pengawasan terkait hal tersebut juga dirasa penting dilakukan menjelang pemilu ini. Sehingga kerap jabatan publik digunakan untuk kepentingan politik sang pejabat. Ia menilai selama ini pengawasan yang ada belum berjalan maksimal, hal tersebut diperparah dengan belum adanya regulasi yang secara jelas dan rinci mengatur hal tersebut. “Pengawasan? Itu memang terlihat belum jadi salah satu yang diawasi saat menjelang pemilu. Selama ini pemilu hanya dilihat secara sempit, belum sampai secara luas. Ini harus ada perubahan regulasi dan dukungan dari masyarakat sipil untuk mendesak agar penggunaan dan pemanfaatan birokrasi bisa diminimalisir,” tandasnya. HL-06/nt

KPU Gandeng Sejumlah Lembaga Jakarta, HL- Untuk memastikan penyelenggaraan pemilu 2014 berjalan lancar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani kerjasama dengan sejumlah lembaga di antaranya KPK, IAI, IAPI, Lembaga Sandi Negara, dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Ketua KPU, Husni Kamil Manik dalam pidatonya mengaku penyelenggaraan pesta lima tahunan tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPU. Makanya KPU perlu bekerjasama dengan lembaga lainnya. “KPU berkewajiban memastikan penyelenggara pemilu berjalan baik. KPU tidak mungkin berjalan sendiri. Kami tidak berkompeten dalam pengamanan data sehingga kita bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara,” ucap Husni di kantornya, Selasa (24/9).

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

Bahkan, untuk menciptakan pemilu bersih, KPU bekerjasama dengan IAI dan IAPI dalam melakukan audit dana kampanye partai politik dan calon legislatif. Audit ini dipastikan dapat mengetahui berapa banyak dana kampanye parpol, muasal dan pengeluarannya. “Kita juga bisa mengetahui mana parpol disayangi para dermawan yang secara terbuka menyumbang. Kita juga mengetahui mana parpol yang boros, sudah banyak mengeluarkan uang tapi tidak mendapat dukungan masyarakat,” tambahnya lagi. Hadir dalam kesempatan itu, sejumlah pimpinan lembaga. Satu di antara yang hadir adalah Abraham Samad, Ketua KPK. Menurutnya, KPK memiliki target pencegahan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki. “KPK

Husni Kamil Manik

menjalankan upaya pencegahan dengan memanfaatkan kewenangan yang ada untuk melakukan berbagai kegiatan. Dis-

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 773368

ebut dengan pendekatan pencegahan, termasuk dengan melakukan kerjasama dengan KPU,” ujarnya, HL-06/nt Email : haluanlampung@gmail.com


KRIMINAL

8

Rabu, 25 September 2013

HALUAN LAMPUNG

Polresta Bentuk Tim Khusus Siaga Ditempat Rawan Ada 4 Kelompok Pecah Kaca BANDARLAMPUNG, HLPolresta Bandarlampung bentuk tim khusus (timsus) memburu pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Pasalnya, aksi kawanan spesialis pecah kaca mobil cukup meresahkan warga. Kasat Reskrim Polresta setempat Derry Agung Wijaya, fihaknya telah membentuk tim khusus untuk membekuk kawanan penjahat dengan modus pecah kaca. “Kami sudah membentuk tim khusus, untuk mengantisipasi terjadinya pencurian dengan modus pecah kaca mobil,” ujar Derry.

Dia menambahkan, tim khusus yang telah dibentuk tersebut, terdiri dari beberapa unsur fungsi yang tergabung menjadi lima kelompok.“Tim khusus ini, dilibatkan semua unsur ada. Semoga dengan dibentuknya tim khusus ini dapat mengantisipasi bahkan dapat menangkap para pelaku pencurian tersebut. Tim ini di tempatkan dilokasi yang dianggap rawan,”ujarnya. Derry Agung Wijaya menambahkan, petugasnya juga sudah mempelajari modus operandi para pelaku dan petugasnya sudah mengindentifikasi para

pelaku namun pihaknya belum menemukan barang bukti. “Petugas kami telah mempelajari modus para pelaku, dan kami juga, sudah mengetahui, ada empat atau tiga kelompok yang kerap kali melakukan pencurian pecah kaca namun kami belum menemukan barang buktinya saja,”jelasnya. Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar waspada jangan sampai menyimpan barang berharga di dalam mobil dan jika memarkirkan mobil harap tidak jauh dari jangkauan petugas parkir.HL05/net

Petugas PJR Bekuk Perampokan di Tol Cikampek Tim Khusus Pemburu Begal sedang latihan menembak di Sekolah Pendidikan Kepolisian (SPN) Kemiling, Bandarlampung. (FOTO: Andersen)

Perkara Jalinpatim Segera ‘Dimeja Hijaukan’ Kejati Limpahkan Tahap Dua Tiga Tersangka dalam Satu Berkas KEJAKSAAN Tinggi Lampung segera ‘meja hijaukan’ kasus korupsi jalan lintas pantai timur (Jalinpantim). Pasalnya, berkas perkara korupsi jalan lintas pantai timur (Jalinpantim) yang menyeret tiga tersangka sudah dilimpahkan tahap dua oleh Kejati Lampung ke Kejari Bandarlampung. Satu berkas dengan tiga tersangka dari Satuan Kerja NonVertikal Tertentu (SNVT) yakni MN, H, dan Y. “Saya baru baca kalau berkas tersebut sudah tahap dua di kejari dan sedang dipelajari oleh penyidik,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Widiyantoro, Selasa (24/9) Widi menjelaskan pelimpahan tahap dua tersebut hanya satu berkas. Artinya, ketiga pelaku

disangkakan dengan pasal yang sama dan memiliki peran yang sama dalam perbutan pidananya. “Yang jelas, dakwaan korupsi ya tidak terlepas dari Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata dia. Dengan telah dilimpahkan berkas, tersangka dan barang bukti perkara tersebut segera disidangkan. Saat ini sedang disusun rencana dakwaannya. Secara terpisah, Kohar, salah satu penyidik Jalinpantim, enggan menyebut nama dari ketiga tersangka dengan alasan kemanusian. “Itu dakwaanya sedang disusun. Kalau namanya, tidak usah disebutkanlah, kasihan, atau tanya saja lang-

Polisi Cokok Pemasok Ekstasi ke Diskotik Puluhan Ribu Ekstasi Senilai Rp60 Miliar Dikendalikan Napi JAKARTA, HL-Aparat Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya membekuk belasan anggota sindikat narkoba yang kerap memasok ke sejumlah tempat hiburan di Jakarta. Dari penangkapan itu, petugas juga menyita puluhan ribu butir ekstasi senilai Rp60 miliar lebih. Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Sudjarno, mengatakan jaringan ini melibatkan sejumlah narapidana di beberapa lembaga pemasyarakatan (Lapas) seperti di Cipinang, Salemba bahkan di

Pekalongan, Jawa Tengah. “Para napi pengendali ini kemudian berkomunikasi dengan bandar besar mereka yang ada di Malaysia,” ujar Sudjarno didampingi Kabid Humas Kombes Rikwanto, Selasa (24/9). Sudjarno menambahkan sebanyak 12 orang diamankan dengan barang bukti berupa 151.270 ribu butir ekstasi, 2,5 kilogram bubuk ekstasi dan 138 gram sabu. “Jika dikonversikan ke dalam rupiah nilainya mencapai Rp60 miliar lebih,” katanya lagi.HL05/ant

Panin Plaza Diancam Bom Jihandak Periksa Lokasi JAKARTA, HL-Panin Plaza, Pertama Hijau, Jakarta Selatan, mendapat ancaman bom, dari orang yang tidak dikenal, Selasa (24/9) Ancaman sang peneror disampaikan lewat telepon ke Panin Plaza. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan bahwa ancaman tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. “Ancaman telepon itu diterima oleh salah seorang karyawan yang kemudian melaporkannya,” kata Rikwanto.

Mendapat laporan ada ancaman tersebut, Polres Jakarta Selatan langsung menurunkan tim Jihandak untuk memeriksa lokasi. “Pencarian hingga kini masih berlangsung,” ucapnya. Dia menambahkan terlepas telepon ancaman tersebut benar atau tidak, polisi tetap mengedepankan prosedur standar operasional. Itu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Situasi masih kondusif, karyawan bekerja seperti biasa,” ujarnya. HL05/ant

sung ke Sitorus (jaksa penyidik),” kata Kohar. Terkait peran masing-masing tersangka, Kohar enggan berkomentar. Namun, dia menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersangka di SNVT tidak berbeda dengan tupoksi pada Bina Marga. Namun, dana yang digunakan tidak berasal dari APBD, tetapi langsung dari Kementrian Pekerjaan Umum (PU). “Mereka (tersangka) bisa melakukan pekerjaan seperti Bina Marga di luar Lampung. Sebab, SNVT ini di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum. Peran masing-masing tersangka dalam menggunakan dana sebesar Rp52 miliar sehingga negara dapat dirugikan sebesar Rp24 miliar,” kata dia. Diketahui, pemerintah tidak tidak menganggarkan dana untuk pengadaan lahan melainkan hanya mengganti rugi tanam tumbuh dan bangunan milik warga. Namun, terdapat kajian dari ahli yang

mengaharuskan ganti rugi lahan karena tanam tumbuh dan bangunan didirikan di atas lahan. Ia melanjutkan dana diambil dari melakukan mark-up pada ganti rugi tanam tumbuh. Kelebihan harga tersebut diberikan kepada warga sebagai ganti rugi lahan. Terkait kegiatan mark-up yang dilakukan SNVT Provinsi Lampung, penyidik menyatakan mark-up yang dihasilkan diberikan kembali kepada warga sebagai ganti rugi lahan. “Ganti rugi lahan itu tidak sesuai karena memang itu bukan anggaranya, melainkan hasil mark-up. Yang diuntungkan justru pemerintah karena mendapatkan lahan dengan membayarkan ganti rugi yang tidak sesuai,” katanya. Jaksa justru menilai dalam perkara ini ada keuntungan yang diambil oleh pemerintah yaitu mendapat keuntungan dengan mendapat lahan yang tidak sesuai.HL05/ant

BEKASI, HL-Petugas PJR Induk Jakarta – Cikampek, berhasil mengungkap dua perampokan di Tol Jakarta – Cikampek, sekitar Kel. Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Selasa (14/9). Bahkan satu dari tiga pelaku yang berhasil dibekuk polisi yakni Roybin Nainggolan, warga Jalan Melati, Tanah Tinggi, Tangerang. Namun, dua rekannya melarikan diri setelah kabur ke arah semak-semak di pinggiran jalan tol. Kepala PJR Induk JakartaCikampek, Kompol Hendra Wahyudi, MMTr mengatakan aksi perampokan di jalur bebas hambatan ini terjadi sekitar pukul 01:00 dan 03:15 WIB. Hendra menjelaskan kasus ini berawal dari kecurigaan petugas yang sedang patroli rutin terhadap Toyota Avanza hitam yang menggunakan plat nopol yang diburamkan di KM 40 arah Jakar-

ta. Kendaraan pelaku nopol B1932-FFR parkir di belakang kendaraan wingbox B 9896 UEU mengangkut air mineral merk Viro yang sedang mengalami gangguan ban. Karena curiga Brigadir Puji dan Briptu Isna Prasetyo segera menghampiri dua kendaraan yang diparkir di bahu jalan tersebut. Tahu petugas PJR datang, dua pelaku yang sedangkan menyekap Agus Ridwan, 45, supir wingbox langsung lari menyelamatkan diri, sedangkan tersangka Roybin yang berperan sebagai supir diringkus meski sempat berusaha kabur. “Sebelum kita serahkan ke Polres Bekasi, tersangka Roybin berikut kendaraannya kita amankan ke mako PJR untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar Kompol Hendra, Selasa (24/9) pagi. Saat diperiksa, tersangka Roybin mengakui bersama dua rekan-

nya dua jam sebelum merampok supir wingbox juga melakukan aksi yang sama di KM 41 arah Cikampek terhadap truk gandeng L 8584 UZ yang mengangkut gulungan kertas milik PT Indah Kiat. Pengemudi truk bernama Sujarno,yang sedang ganti ban ditodong senjata api dan dianiaya. “Tak kuat dipukuli dan takut ditembak, Sujarno warga Sidomulyo rt 002/002, Kec. Sempu Kab. Banyuwangi ini menyerahkan uang Rp 1,2 juta dan ban serep,” terang Ka Induk. Dari pemeriksaan itupun diketahui, ban hasil curian disimpan di gudang milik Benris Sitinjak di Perumahan Griya Kondang Asri, Karawang Timur. Dibantu Ketua RT setempat, petugas PJR pun langsung menggeledah rumah Benris dan menemukan 8 ban truk hasil kejahatan. HL05/ant

KematianAnak Mantan Gubernur Sumut Diusut MEDAN, HL-Aparat Polresta Medan menyelidiki misteri kasus kematian Yohanna Pardede, putri mantan Gubernur Sumatera Utara Rudolf Pardede. Pasalnya, pihak keluarga membuat pengaduan resmi yang mencurigai kematian almarhum. “Pengaduannya sudah masuk,” kata Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Jean Calvijn Simanjuntak, Senin (23/9) malam. Dia menjelaskan saat ini belum ada ditemukan tanda kekerasan pada jenazah almarhum yang juga Ketua DPC Gerindra Kota Medan. Namun, polisi masih menunggu laporan resmi hasil otopsi yang dilakukan pihak RSU Pirngadi.“Laporan ini yang akan menjadi dasar kita memulai penyelidikan,” ujar Calvin. Nantinya, guna memudahkan proses penyelidikan tersebut, polisi berencana memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Yakni, para saksi yang bersama dengan almarhum sesaat sebelum meninggal.

“Nanti mereka semua kita panggil,” ujarnya. Sementara itu, Ramses Simbolon, perwakilan keluarga korban, menyatakan kronologis meninggalnya Yohana. Dimana, pada Minggu sekitar pukul 09.30 Wib, Yohanna diboyong ke RS Herna, karena tiba-tiba terjatuh di rumahnya Jalan Panglima Nyak Makam, Medan. Setelah diperiksa, tim medis RS Herna diketahui anak sulung Rudolf Pardede mengalami stroke ringan dan adanya gumpalan darah di kepalanya. “Guna menyelamatkan Yohana, pihak dokter RS Herna melakukan operasi untuk mengeluarkan gumpalan darah tersebut. Operasi selesai keesokan harinya, namun kondisi Yohanna masih dalam keadaan kritis,” katanya. Dijelaskannya, dua jam berlalu, Yohanna dinyatakan meninggal dunia dan jasadnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. HL05/ant

Ekspos ungkap kasus operasi curat, curas dan curanmor, senjata rakitan yang banyak diperjualbelikan di Kabupaten Mesuji. Tampak puluhan senjata api hasil tangpan polisi di pamerkan, di SPN Kemiling, Senin (23/ 09). FOTO:Andersen

Antisipasi Aksi Teroris Seperti di Kenya 62 Pengunjung Tewas Masyarakat Harus Waspada JAKARTA, HL-Aksi sadis dan sangat brutal kelompok teroris dengan menyerang sebuah mal di jantung kota seperti di Kenya, tidak boleh terjadi di Indonesia. Polri menyatakan semua pihak di Indonesia harus mengantisipasi supaya peristiwa tragis di Mal Westgate tidak pernah ada di Indonesia. “Kami minta semua kalangan, masyarakat, dan media bersamasama ikut mengantisipasi,” kata Kepala Bidang Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ronny Franky Sompie, Selasa (24/9).

Selanjutnya, seluruh gerakgerik kelompok teroris di tanah air perlu dicermati dan dipantau terus-menerus. Ronny mengatakan, basis pencegahan untuk menekan perkembangan teroris ada pada masyarakat. “Oleh karena itu perlu dibangun kebersamaan melalui pengamanan swakarsa dengan basis komunitas-komunitas,” kata dia. Ia menyatakan, masyarakat tidak perlu takut aksi terorisme seperti di Kenya terjadi di Indonesia. Masyarakat hanya perlu

mengantisipasinya. “Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kami terus berupaya menangkap kelompok teroris,” ujar Ronny. Penyerangan kelompok militan Somalia, al Shabaab, ke Mal Westgate di Nairobi, Kenya, menyebabkan 62 pengunjung mal itu menjadi korban tewas. Korban tewas berasal dari 14 negara. Tragisnya, dua ibu hamil berkewarganegaraan Kenya dan Belanda serta bocah 8 tahun asal India, ikut menjadi korban tewas dalam peristiwa berdarah itu. HL05/ant

menangani kasus Hambalang berangka ke Jepang untuk melakukan tugas-tugas penyelidikan.“Tapi tidak usah khawatir penahanan, itu pasti akan dilakukan seperti yang lalu-lalu,” tuturnya. Seperti diketahui, Ketua BPK Hadi Purnomo menaksir kerugian negara pada proyek Hambalang

mencapai Rp463,66 miliar. Dalam pengusutan kasus Hambalang, KPK telah memeriksa sejumlah orang sebagai saksi dan menahan salah seorang tersangka, Mantan Kepala Biro Perencana Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar. HL05/ant

KPK: Anas Segera Ditahan JAKARTA, HL-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, memastikan dua tersangka kasus Hambalang, Andi Alfian Mallarangeng dan Anas Urbaningrum akan segera ditahan. Samad juga mengatakan pihaknya masih terus mendalami

kasus tersebut. “Saya bisa pastikan, kalau seseorang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, maka cuma menunggu waktu yang bersangkutan untuk ditahan,” kata dia di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (24/9)Dia menegaskan, tidak ada satu pun orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

tidak ditahan. Untuk itu, ia meminta publik tidak khawatir. “Bahwa kapan, itu tergantung penyidik,” ujarnya. Mantan aktivis anti korupsi di Makassar itu mengaku proses hukum Andi dan Anas mengalami hambatan teknis. Ia menjelaskan, ada beberapa penyidik yang

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

Email : haluanlampung@gmail.com


KRIMINAL

9

Rabu, 25 September 2013

HALUAN LAMPUNG

Kejati Bidik Kadis PU 2 Saksi Korupsi Jembatan Way Sekampung Diperiksa 3 Staf Kadis PU akan Panggi Ulang

TUNJUKKAN SENPI: Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko menunjukkan senjata api milik Wan Mauli saat ekspose kasus itu, di Bandarlampung. “Ini senpi Wan Mauli,” kata Heru. FOTO:Andersen

Irwasda Polda Lampung Dicopot INSPEKTUR Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Lampung Kombes Suyono resmi dicopot dari jabatannya karena positif mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. “Sejak tanggal 24 September 2013 Irwasda Polda Lampung atas nama Kombes Pol Suyono MM, dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri,” kata Kepala Bagian Produksi dan Dokumentasi (Kabag Proddok) Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Hilman Thayib, di Jakarta, Selasa (24/9).

Sementara itu, posisi Irwasda Polda Lampung yang ditinggalkan Kombes Suyono akan ditempati oleh Kombes Pol Budi Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Irwasda Polda Bengkulu. Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1888/IX/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pa-

men Polri yang dibebaskan dari jabatan lama/dimutasikan dalam jabatan baru, Kombes Suyono resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Irwasda Polda Lampung. Keputusan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor: KEP/659/IX/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri. Meski berdalih tidak mengon-

Polda Ungkap 87 Kasus “C-3” BANDARLAMPUNG, HLPolda Lampung berhasil mengungkap 87 kasus “C-3”, yaitu pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi selama bulan September 2013. “Sebanyak 87 kasus C-3 ini diungkap pada seluruh Polres dan Polresta pada wilayah tugas Polda Lampung,” kata Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko saat ekspose kasus itu, di Bandarlampung, Senin (23/9). Dia menyebutkan, sebanyak 87 kasus ini dengan tersangka 113 orang dari berbagai kasus “C-3” yang telah meresahkan masyarakat Lampung. “Dari 87 kasus tersebut didapati 84 senjata api yang sebagian didapatkan dari warga Kabupaten Mesuji yang dengan sukarela menyerahkannya,” kata Brigjen Heru lagi. Pihaknya juga mengamankan 40 unit kendaraan roda dua dan

tiga unit mobil yang diduga berasal dari tindak kejahatan di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung dengan berbagai macam modus operandi. Kapolda mengungkapkan, kejahatan “C-3” merupakan tindak kriminalitas jalanan yang sebagian menggunakan senjata tajam dan senjata api, apabila penanganannya tidak dijalankan dengan baik akan sulit untuk diberantas. “Sebanyak 84 senjata api yang didapatkan jajajaran Polda Lampung terdapat dua senjata organik yang dignakan oleh pelaku begal atau perampas paksa sepeda motor di Lampung. Pembegal tersebut dari Lampung Utara yang juga beroperasi di Kota Bandarlampung,” katanya lagi. Peningkatan kasus “C-3” tersebut, kata dia, tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah Lampung yang menjadi jalan lintas bagi masyarakat daerah lain. Polda Lampung menurut Kapolda itu, bertekad akan semakin meningkatkan kewaspadaan ja-

jarannya, dengan kembali menerjunkan tim sabhara pemburu pelaku “C-3” disetiap Polresta dan Polres lingkup Polda Lampung. Selain itu, jajaran Polda Lampung terus memburu tempat pembuatan senjata api rakitan yang banyak dipakai oleh para pelaku tindak kejahatan dan disinyalir masih banyak rumah dijadikan tempat perakitan senjata api itu. “Di Kabupaten Waykanan telah diungkap kasus itu beberapa waktu lalu, dan Polda Lampung akan terus meningkatkan kewaspadaan, termasuk di Kabupaten Mesuji yang menjadi tempat peredaran senjata api paling banyak,” katanya pula. Kabupaten yang terletak di perbatasan Lampung dengan Sumatera Selatan itu tinggi peredaran senjata api, sehingga Polda Lampung telah bekerjasama dengan Polda Sumatera Selatan untuk menekannya. HL05/ant

Kejagung Rumuskan Sanksi ‘Jaksa Koboy’ JAKARTA, HL-Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) sampai sekarang masih merumuskan sanksi hukuman disiplin terhadap “jaksa koboy”, Marcos Panjaitan, yang mengintimidasi pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina, Serpong dengan menunjukkan senjata api. “Kita sedang merumuskan sanksi hukuman disiplin untuk Marcos,” kata Pelaksana Tugas (plt) Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung, Mahfud Manan di Jakarta, Selasa (24/9). Dikatakan, pihaknya tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi berat kepada jaksa atau pegawai di lingkungan kejaksaan yang melakukan perbuatan tidak terpuji. Sebelumnya, Kejagung menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas aksi “jaksa koboy”, Marcos Panjaitan, yang mengintimidasi pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina, Serpong dengan menunjukkan senjata api.

“Kejaksaan meminta maaf atas tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh oknum jaksa MP terkait peristiwa yang terjadi di SPBU Pertamina Serpong,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi. Kejagung juga sekaligus meluruskan kejadian tersebut berdasarkan laporan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tigaraksa, Tangerang dimana tempat berdinas jaksa tersebut, membenarkan adanya keributan antara karyawan SPBU dengan oknum jaksa MP. Kejadian tersebut berawal dari istrinya yang bermaksud akan mengisi bensin, namun kendaraannya melalui jalur yang berlawanan. “Kemudian salah satu karyawan SPBU menegur, hingga terjadi adu mulut,” katanya. Karena tidak menerima teguran itu, istrinya menelepon jaksa MP dan tiba di lokasi untuk mencari karyawan SPBU yang adu mulut

dengan istrinya tersebut. “Saat bertemu dengan karyawan SPBU itu, oknum jaksa mengeluarkan pistol mainan atau korek api yang diletakkan di atas meja kantor SPBU dan bukan menodongnya,” katanya. Setelah kejadian, kedua belah pihak telah saling memaafkan dan berdamai. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengatakan peristiwa tersebut terjadi SPBU 34-153-17, Mekar Jaya Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (2/9) sekitar pukul 14.00 WIB. Rikwanto menjelaskan kronologis kejadian berawal saat Priatna mengisi bahan bakar umum (SPBU) menegur istri Marcos Panjaitan, karena posisi kendaraannya salah. “Pelapor (Priatna) meminta istri terlapor memutar kendaraan karena posisinya salah,” kata Rikwanto.HL05/ant

sumsi narkoba saat ditangkap di sebuah hotel bintang tiga di kawasan Telukbetung Utara Kota Bandarlampung pada Selasa (17/ 9) sekitar pukul 01.30 WIB, Kombes Suyono dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari hasil tes urinenya. Penangkapan tersebut, menurut keterangan Polda Lampung, berawal dari masalah keluarga karena saat ditangkap Kombes Suyono sedang bersama dengan

teman wanitanya. Kasus dugaan perselingkuhan dan penggunaan narkoba dilakukan Irwasda Polda Lampung itu menjadi perhatian publik, khususnya di Lampung. Lampung Police Watch (LPW) mendesak bila pejabat Polda Lampung itu terbukti menjadi pengguna narkoba dan berselingkuh harus dihukum berat, dengan dipecat dari jabatan dan selaku polisi serta dihukum pidana secara setimpal.HL05/ant

Kejati Batal Periksa dr Wirman Gak Didampingi Pengacara Ridwan Tinggal Lengkapi Berkas BANDARLAMPUNG, HLKejaksaan Tinggi Lampung batal memeriksa dr Wirman, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung, yang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2012 senilai Rp9,9 miliar. “Tersangka Wirman tidak bisa hadir pada Selasa ini, dengan alasan tidak didampingi kuasa hukumnya,” kata Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Lampung Heru Widjatmiko, di Bandarlampung, Selasa (24/9). Dia menyatakan tersangka akan kembali dipanggil pada Senin (1/10), dan diharapkan dapat hadir pada pemeriksaan selanjutnya. Pemeriksaan terhadap Wirman, menurut Heru, untuk melengkapi berkas perkaranya yang belum terselesaikan dan merupakan pemeriksaan terakhir. Selanjutnya, penyidik segera melanjutkan pembuatan surat dakwaan. Tersangka lainnya yakni Dirut

PT Magnum Global Mandiri (MGM) Ridwan telah menjalani pemeriksaan untuk ketiga kalinya sebagai tersangka pada Senin (23/9). “Tersangka Ridwan sudah kami periksa pada Senin (23/9). Pemeriksaan ini yang ketiga kalinya untuk melengkapi berkas, sehingga dapat segera menyusun surat dakwaan,” katanya. Sementara itu, secara terpisah kuasa hukum dr Wirman, Susi Tur Handayani mengatakan berhalangan hadir karena masih berada di Jakarta terkait ada hal yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). “Ada urusan yang harus diselesaikan di MK,” katanya pula. Dalam pemeriksaan selanjutnya, ia menegaskan, akan berusaha hadir untuk mendampingi kliennya saat pemeriksaan ketiga atau yang terakhir. “Untuk pemeriksaan terakhir, saya akan hadir mendampingi,” katanya. HL05/ant

Mesuji Rangking Satu Peredaran Senpi Polisi Sita 84 Senpi dan 65 Butir Peluru BANDARLAMPUNG, HLPolda Lampung menyatakan Kabupaten Mesuji menjadi daerah tertinggi dalam penyalahgunaan senjata di provinsi tersebut. “Hasil ungkap kasus operasi curat, curas dan curanmor, senjata rakitan banyak diperjualbelikan di Kabupaten Mesuji,” kata Kapolda Lampung, Brigjen Heru Winarko, saat ekspos ungkap kasus di SPN Kemiling, Bandarlampung, Senin (23/09) Pasalnya, ujar Heru, daerah tersebut berdekatan dengan OKU, Sumatera Selatan tempat produksi senjata terbesar. “Kami bekerjasama dengan Polda Sumsel untuk mengambil langkahlangkah dengan mengaktifkan Babinkantibmas bersama TNI

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

dan pemda agar menindak warga yang membuat senjata rakitan,” ujarnya. Selama bulan September, Polda Lampung beserta jajarannya mengamankan 84 unit senjata api dan 65 butir peluru. Terbanyak penyalahgunaan senjata api itu berada di wilayah Mesuji. Lebih lanjut ia mengatakan, senjata tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian kendaraa bermotor (curanmor) di wilayah Hukum Polda Lampung. “Tingginya penggunaan senjata di Lampung karena wilayah ini sangat terbuka, namun lemah di tingkat pengawasan,” katanya. HL05

BANDARLAMPUNG, HLTim Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung terus bekerja keras mengorek siapa dalang kasus dugaan korupsi pembangunan tahap II Jembatan Way Sekampung di Kabupaten Pesawaran, Lampung tahun 2012 senilai Rp8,6 miliar. Kemarin, penyidik memeriksa dua orang saksi yakni Alam Setiawan dari PPTK dan Tri Ambarwati dari Staf Administrasi Keuangan PT Buana Permai Jaya selama dua jam. “Kedua saksi menjawab 20 pertanyaan penyidik.Pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB dengan materi pemeriksaan seputar pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan tersebut,” kata Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Lampung Heru Widjatmiko, Selasa (24/9) Heru menjelaskan hasil pemeriksaan awal berasal dari berkas lelang dan serah terima barang serta kondisi terakhir jembatan masih menjurus pada rekanan PT Buana Permai Jaya. “Kami masih mendalami keterlibatan kepala dinas, karena dari bukti awal yang ada masih seputar keterlibatan rekanan langsung. Bukti awal itu adanya pengerjaan kegiatan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak,” katanya. Bukti awal dalam perkara ini berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lokasi yang dilakukan tim bersama beberapa ahli termasuk dari konsultan peren-

canaan kegiatan dan konsultan pengawas. “Itu bukti materiil yang kami temui, Kejati Lampung juga sudah mendapatkan sejumlah bukti dokumen dari proses lelang pelaksanaan kegiatan hingga pencairan dananya,” katanya. Heru menyebutkan, terdapat pula hasil perhitungan dari tim, berasal dari jembatan yang sudah diiserahterimakan dari rekanan PT Buana Permai Jaya kepada Pemkab Pesawaran, dari total anggaran yang digunakan untuk pembangunan tahap II Rp8,6 miliar terdapat kekurangan volume mencapai Rp3 miliar. “Hasil perhitungan penyidik sementara sudah ada. Kami sudah mendapatkan satu bukti kuat pelaksanaan pembangunan jembatan telah terjadi kekurangan volume pekerjaan. Sedangkan hasil kegiatan tersebut sudah diserahterimakan kepada pemerintah setempat, artinya telah terjadi kerugian negara,” ujarnya. Penyidik juga masih mendalami keterlibatan kepala dinas, namun hal tersebut masih terganjal karena tiga staf dinas yang dipanggil untuk dimintai keterangan tidak datang. Ketiganya yakni Bendahara Pengeluaran Dinas PU Suharto, Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Aminur Rahman, dan Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Fherdausi. “Kami sedang menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap ketiga orang itu,” kata Heru Widjatmiko. HL05/ant

Polda Sumsel Sebar Polisi di Daerah Rawan PALEMBANG, HL-Polda Sumatera Selatan menyebar petugas di sejumlah daerah yang dinilai rawan terjadinya tindak kejahatan, guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang akhir-akhir ini telah meresahkan masyarakat. “Dengan adanya petugas disiagakan di daerah rawan kejahatan, dapat diantisipasi terjadinya berbagai tindak kriminal yang dapat meresahkan masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol R Djarod Padakova di Palembang, Selasa. Menurutnya, sekarang ini pelaku kejahatan sudah sangat meresahkan karena dalam aksinya tidak hanya mengambil harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa korbannya. Pelaku kejahatan sekarang ini dalam aksinya tidak segan-segan melukai korban yang menjadi target aksinya dengan menggunakan senjata tajam bahkan senjata api. Untuk mempersempit ruang gerak aksi kejahatan dan menindak tegas pelakunya, selain menem-

patkan petugas di daerah rawan terjadinya perbuatan kriminal juga ditingkatkan kegiatan patroli rutin di kawasan pusat keramaian, dan permukiman penduduk. “Petugas di seluruh jajaran kesatuan kewilayahan mulai dari tingkat polres hingga polsek diinstruksikan untuk meningkatkan pengamanan di wilayah masingmasing, dengan siaga di daerah rawan kejahatan serta mengoptimalkan patroli,” ujarnya. Selain menyiagakan petugas berseragam dan tidak berseragam, serta meningkatkan patroli rutin di daerah rawan kejahatan, pihaknya juga mengharapkan partisipasi lapisan masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal dan aktivitas. Untuk memberantas aksi kejahatan sangat dibutuhkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, karena tidak mungkin mampu ditangani oleh personel kepolisian saja yang saat ini jumlahnya masih terbatas, katanya. HL05/ant

Polisi ‘Endus’ Pelaku Pembunuhan Kasus Pembunuhan di Area Parkir Golden Dragon BANDARLAMPUNG, HLTim Resmob Polresta Bandarlampung mengendus pelaku kasus pembunuhan di area parkir Golden Dragon. “Setiap pelaku kejahatan tidak ada yang sempurna melakukan aksinya. Pasti meninggalkan bekas. Dari situ petugas berusaha mengungkapnya,” kata Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Derry Agung Wijaya, Senin (23/9). Derry menjelaskan, seperti kasus pembunuhan di area parkir Golden Dragon, saat ini penyelidikan kasus tersebut mulai terang dan mengarah kepada pelaku. Namun, dia mengakui jika Polresta Bandarlampung kesulitan un-

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 773368

tuk mengungkap beberapa kasus kriminalitas yang terjadi sejak awal tahun ini, yakni pembegalan terhadap anggota Dalmas Polda Lampung, Bripda Deri Satar (21), di Jalan Jenderal Sudirman; pembunuhan M. Agus Armawan di tempat hiburan Golden Dragon; serta perampokan uang Rp118 juta dan 2.000 dolar AS di kantor ekspedisi di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian, pencurian ATM milik Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jalan Cik Di Tiro yang merugikan bank Rp90 juta— Rp120 juta dan kasus pembobolan di tiga gerai Indomaret. HL05/net

Email : haluanlampung@gmail.com


10

OLAHRAGA Rabu, 25 September 2013

HALUAN LAMPUNG

Ahsan/Hendra Persembahkan Gelar Juara untuk Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sukses merebut gelar juara untuk Indonesia pada Yonex Japan Open (Jepang Terbuka) Superseries 2013 seusai mengalahkan ganda China, Chai Biao/Hong Wei, pada babak final, di Tokyo, Jepang. Andalan Indonesia ini menang dengan 22-20, 21-16, dalam 32 menit, Minggu (22/9/2013). Kedua ganda bersaing ketat sejak awal pertandingan. Ahsan/Hendra sempat

menjauh dengan 15-11. Tetapi, Chai/Hong merebut lima angka beruntun dan berbalik unggul 16-15. Memperkuat pertahanan, Ahsan/ Hendra memenangi persaingan dan menutup game ini dengan 22-20. Ahsan/Hendra bisa meminimalisasi kesalahan pada game kedua dan memimpin 9-6. Hong melakukan beberapa kali kesalahan sendiri yang menguntungkan pasangan Indonesia. Ahsan/ Hendra memastikan ke-

menangan seusai menutup game ini dengan 21-16. Ahsan/Hendra merupakan satu-satunya wakil Indonesia yang maju ke babak final Japan Open dan menyumbangkan gelar juara. Hasil ini juga menambah catatan keberhasilan mereka, yaitu dengan menjuarai empat turnamen besar secara berturut-turut, yakni Indonesia Open, Singapore Open, World Championships, dan Japan Open 2013. HL-Kmps/ Net

Kata Beregu Putra Persembahkan Emas di ISG

Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan (kanan)/Hendra Setiawan, saling merangkul usai memenangi pertandingan semifinal melawan pasangan China, Kang Jun/Liu Cheng, pada Yonex Japan Open Superseries 2013 beberapa waktu yang lalu. Foto : Net

Cara Atlet Menyiasati Mengintip Program Gaji Pelatnas yang Makan dan Gizi Atlet Belum Dibayarkan Pelatnas Indonesia

Salah Satu Atlet Karate Indonesia sedang beraksi. Foto : Net

SPORT, HL - Trio karateka Indonesia Faisal Zainuddin, Fydelis Lolobua, Azwar mempersembahkan medali emas pertama cabang karate pada Islamic Solidarity Games (ISG) 2013 di Palembang, Sumsel, Selasa, setelah mereka mengalahkan Kuwait dalam final Kata Beregu Putra. Kata Beregu Indonesia itu dalam final menang telak atas Kuwait yang diperkuat Saied Salman A E A, Sayed Muhammad, Mohammad, dengan skor 5-0, kendati harus berjuang keras menumbangkan dominasi kekuatan karate kawasan Timur Tengah. Faisal dan kawan-kawan pada kompetisi itu tampil meyakinkan dengan peragaan gerakan yang sempurna tanpa goyah, bahkan tampak memiliki kepercayaan diri penuh. Sebelum

menuju final, trio Indonesia itu pada penyisihan menumbangkan Qatar dengan skor 5-0, kemudian pada perempatfinal menggilas Uni Emirat Arab (UAE) yang diperkuat Hamad, Ahmed, Humaid, juga dengan 5-0. Babak menegangkan terjadi ketika regu Indonesia itu harus berhadapan dengan tim kuat dunia Kata Mesir yang diperkuat Ibrahi, Magdy Moussa, ahmed Ashraf, Moustofa Ibrahim, namun dengan keyakinan diri mampu menyudahi lawannya dengan 3-0. "Kami menyatakan syukur alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara," kata Azwar, anggota tertua di Kata Beregu Putra indonesia seusai bertanding. "ini luar biasa ISG ini seperti kejuaraan dunia, di sini para karateka top kelas du-

nia ikut di sini, bahkan tim mesir yang turun tadi adalah tim peringkat enam dunia," tambah Azwar dengan bangga. Begitu juga Faisal tidak mau kalah menimpali komentarnya dengan mengatakan bahwa ISG tidak sama dengan ajang lain seperti SEA Games. "Ini ISG ajang kelas dunia, tidak seperti SEA Games," kata Faisal yang berharap Indonesia juga harus mampu meraih medali emas bahkan juara umum cabang karate di SEA games Myanmar nanti. Hari kedua cabang karate ISG Palembang, Selasa, mempertandingkan Kata Beregu putra dan putri, Kumita perorangan -75kg putra, Kumite -67kg putra, -55kg putra, -60kg putra. HL-Ant

Indonesia Rebut Dua Emas SPORT, HL - Indonesia merebut medali dua emas dari cabang angkat besi pada pesta olahraga negara-negara Islam atau "Islamic Solidarity Games" (ISG) III 2013 di Palembang, Sumatera Selatan. Pertandingan cabang angkat besi yang berlangsung di Graha Serbaguna Jakabaring, Palembang, Selasa, mempertandingkan kelas 48 dan 53 kilogram putri. Dua medali emas itu dipersembahkan lifter putri, yakni Sri Wahyuni Agustiani bertanding di kelas 48 kilogram, dan Citra Febrianti yang turun di kelas 53 kilogram. Selain dua medali emas, cabang angkat besi pada hari pertama pertandingan itu lifter putri Indonesia lainnya, yakni Syarah Anggraini yang bertanding di kelas 53 kg memperoleh medali perak. Lifter Sri Wahyuni Agustiani memperoleh medali emas dengan total angkatan 184 kilogram, masing-masing angkatan snatch 77 kilogram dan clean and jerk 107 kilogram. Sementara medali perak direbut lifter Azerbaijan Angelova Siliya dengan total angkatan 163 kilogram, masing-masing angkatan snatch 73 kilogram dan clean and jerk 90 kilogram. Medali perunggu untuk kelas 48 kilogram untuk lifter Mesir Heba Saleh Mahmoud Ahmed masing-masing angkatan snatch 68 kilogram dan clean and jerk 83 kilogram sehingga total angkatan 151 kilogram. Citra Febrianti lifter putri Indonesia yang turun di kelas 53 kilogram menyumbangkan emas dengan total angkatan 196 kilogram, masing-masing angkatan snatch 86 kilogram dan angkatan clean and jerk 110 kilogram. Lifter Indonesia lainnya, Syarah Anggraini meraih medali perak total angkatan 181 kilogram dengan angkatan 81kilo-

gram untuk snatch dan clean and jerk 100 kilogram. Medali perunggu direbut lifter Malaysia Azizah Binti Fadzil dengan total angkatan 155 kilogram, masing-masing angkatan snatch 70 kilogram dan clean and jerk 85 kilogram. Manager tim angkat besi Indonesia Dirja Wihardja mengatakan meski persiapannya minimal yakni hanya tiga minggu, namun atlet-atlet angkat besi putri Indonesia berhasil mempersembahkan yang terbaik bagi negara dengan memperoleh medali emas untuk kelas 48 dan 53 kilogram. "Saya bangga tiga lifter putri yang diturunkan hari ini semua memperoleh medali," kata dia. Ia mengatakan bahw dirinya sempat khawatir kepada lifter putri Sri Wahyuni yang sempat gagal pada angkatan snatch pertamanya 73 kilogram. Namun, lanjut dia, atlet asal Jawa Barat itu dapat memperbaiki kesalahannya dengan berhasil mengangkat barbel seberat 73 kilogram pada angkatan kedua dan 77 kilogram pada angkatan ketiga. "Biasanya atlet yang gagal pada angkatan pertama akan 'down'. Tapi mental Sri cukup bagus dan tidak mengulangi kesalahan pada angkatan berikutnya," kata dia. Lifter Sri Wahyuni Agustiani asal Kabupaten Bandung Jawa Barat, merupakan peraih medali perak di Kejuraan Asia di Azerbaijan. Sedangkan Citra Febrianti atlet asal Pringsewu Lampung merupakan atlet asal Pringsewu Lampung dan ikut Olimpiade London lalu. Cabang angkat besi kelas 48 dan 53 kg putri diikuti 11 lifter dari Malaysia (dua lifter), Indonesian (tiga), Irak (dua), Azerbaijan (dua), dan Mesir (satu). HL-Ant

SPORT, HL- Hingga kini pemerintah dan otoritas olahraga di Indonesia belum membayar gaji atlet dan ofisial pelatnas yang sedang dipersiapkan menghadapi SEA Games 2013. Alhasil para pembela negara itu harus menyiasati segala keperluannya. ?Erik Syahputra, misalnya. Atlet kempo peraia medali perak di SEA Games 2011 ini tak memungkiri bahwa gaji yang tak kunjung diterima membuatnya "sengsara". Mencari bantuan dari orang lain harus dilakukannya sendiri.?? "Mau tidak mau ya pinjam (sama teman). Soalnya uang sudah tidak ada, gajian juga belum keluar tiga bulan. Duit dari mana buat sehari-hari? Kalau minta orangtua takut mereka kepikiran, masak atlet pelatnas kayak begini. Makanya satu-satunya cara pinjam ke teman," tutur Erik dalam perbincangan dengan Haluan Lampung di hotel Atlet Century, Senayan, Senin (23/9/2013) kemarin.?? Ia merinci, untuk biaya hidup sebulan ia memerlukan sedikit Rp 1 juta, itu pun masih di luar makan. Semestinya, setiap bulan ia menerima gaji Rp 3 juta, tapi sudah tiga bulan belum memperoleh haknya itu. "Uang yang ada saja diirit-irit. Kayak laundry, di hotel itu 'kan mahal, untuk kaus saja Rp 5.000,- per potong. Kalau seragam latihan bisa Rp 15 ribu. Makanya saya pakai laundry yang lain, ada di bawah dekat hotel, lebih murah," katanya.??Erik mengaku tak menyangka persiapan pelatnas SEA Games sampai begitu kacaunya. Menurutnya, kondisi ini lebih paling parah dibanding dua tahun lalu. "Kalau waktu pelatnas 2011 pernah telat, tapi tidak sampai selama ini, sampai tiga bulan," terangnya.?? Rekannya di pelatnas kempo, Nur Indah Ekayanti, mengalami hal serupa. Bedanya, ia lebih terbuka dengan keluarga, sehingga masalah yang dialaminya lebih terasa ringan karena dibantu kedua orang tuanya.?? HL-Dtk / Net

SPORT, HL- Waktu menunjukkan pukul 12.00 WIB, saatnya santap siang. Di lantai tiga hotel, berbagai menu prasmanan sudah tersedia dan tertata rapi untuk para atlet pelatnas Indonesia untuk SEA Games 2013. Ridha Wahdaniyaty bergegas menuju ruang makan. Atlet gulat itu kemudian memilih beras merah berikut lauknya: dua potong ayam, sup bahari, plus tahu pong enam buah.?? "Kebetulan suka tahu, jadi ngambilnya agak banyak," kata Ridha saat ditemui Haluan Lampung di ruang makan Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2013) kemarin.?? Bagi orang "biasa", porsi makan siang Ridha mungkin terbilang "jumbo". Tapi bagi perempuan kelahiran Banjarmasin, 13 Oktober 1991 itu, porsi makannya tersebut sudah jadi program sehari-hari. Maklum, sebagai atlet gulat, fisik sangatlah penting untuk diberi asupan bergizi dan porsi tepat.?? Meski begitu, aku Ridha, jumlah kalori dari porsi makanan itu sudah dikurangi. Beberapa kebiasaan mengonsumsi suplemen seperti madu, kurma, dan multivitamin juga mulai dihiRidha Wahdaniyaty langkan lantaran ia harus menurunkan berat badan menjadi 59 kilogram, dari yang biasanya 63 kilogram. Sebabnya, nomor spesialisasinya tidak dipertandingkan di SEA Games mendatang di Myanmar.? "Ada makanan tambahan itu dari Herbalife saja. Selebihnya makan makanan sehari-hari yang ada di hotel. Soalnya makan hotel juga sudah terpenuhi sih gizinya, tinggal pintar-pintarnya kita saja. Catatannya dari ahli nutrisi KONI 'kan sudah ada, kita juga sudah belajar. Jadi bisa perkirakan, misalnya secentong berapa kalori," terangnya.?? Ia tak memungkiri bahwa kadang-kadang tergoda dengan menu makanan lain, baik di hotel maupun di luar hotel. HL-Dtk/ Net

Medina Raih Gelar "Woman Grandmaster" Pecatur putri Indonesia WIM Medina Warda Aulia (2301) akhirnya mampu meraih gelar Woman Grandmaster (WGM) setelah dia menundukkan FM Lanita Stetsko (2213) dari Belarus pada babak kesepuluh Kejuaraan Catur Junior Dunia (World Junior Chess Championship) di Kocaeli, Turki, Senin waktu setempat.

Medina Warda Aulia (kanan) sedang memainka trik caturnya dalam sebuah laga perebutan gelar Woman Grandmaster (WGM). Foto : Net

Siaran pers PB Percasi, Selasa, menyebutkan dengan kemenangan itu Medina meraih 7 poin dalam sepuluh babak. Sementara rata-rata rating lawan yang dihadapinya selama sepuluh babak itu mencapai 2266. Medina kini pecatur termuda Indonesia yang berhasil meraih gelar tersebut. Dalam tabel Direct Titles yang dikeluarkan FIDE per 1 Juli 2013, untuk rata-rata rating lawan antara 22512289 dapat mencapai WGM Norm jika mampu mengumpulkan 7 poin, dan Medina sudah menggenapkan itu. Persyaratan lainnya, seperti minimum empat orang lawan yang dihadapi bergelar WGM, enam orang lawan harus punya gelar, delapan orang harus punya rating, minimal dari dua negara, semuanya itu sudah terpenuhi. Rating Medina yang harus di

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

atas 2300 juga terlampaui karena saat ini rating Medina 2301 dan akan bertambah pada bulan depan karena sampai babak sepuluh ini sudah mempunyai tabungan tambahan rating sebanyak 24 poin. Dalam klasemen sementara ranking Medina naik ke urutan lima. Pucuk pimpinan tetap dipegang WGM Irina Bulmaga (2387) dari Rumania dengan 8 poin.

Pecahkan Rekor Irene Kharisma Medina menggenapkan gelar Woman Grandmasternya dalam usia 16 tahun 2 bulan 16 hari (Medina kelahiran 7 Juli 1997), dan Ini berarti memecahkan rekor WGM yg dicetak Irene Kharisma Sukandar (Irene kelahiran 7 April 1992) yang waktu itu mencapainya dalam usia 16 tahun 7

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

bulan 18 hari di Olimpiade ke-38 di Dresden, Jerman, tahun 2008. Namun pada hari yang sama ketiga pecatur Indonesia lainnya mengalami kekalahan. WIM Chelsie Monica Sihite (2282) Kalah dari WIM Khademalsharieh Sarasadat (2303) dari Iran, Chelsie tetap dengan 5,5 poin dan posisinya merosot ke peringkat ke-27 dari 77 peserta. Di bagian putra, Muhammad Luthfi Ali (2277) kalah dari IM Marcel Kanarek (2483) dari Polandia. Lutfi tetap dengan 6 poin dan peringkatnya merosot satu tingkat menjadi urutan 20 dari 118 peserta yang datang dari 52 negara. IM Farid Firman Syah (2433) juga kalah dari Javier Benitez Lozano (2308) dari Meksiko. Farid baru mencetak 4,5 poin. HL-Ant

Email : haluanlampung@gmail.com


SAMBUNGAN

11

Rabu, 25 September 2013

HALUAN LAMPUNG

D i s d i k ...

sambungan hal - 1

itu. Karena, setelah diuji petik, kemudian ada kesalahan, pasti kami yang disalahkan,” ujarnya. Bahkan, Beni merasa bingun dengan adanya temuan BPK yang menyatakan DAK Pendidikan sebesar Rp6,6 miliar bermasalah. “Saya bingung, katanya ada kerugian negara, dan uang itu sudah di kembalikan,” ungkapnya. Seperti dirilis koran ini sebelumnya, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor: 41C /LHP/XVIII.BLP/ 06 /2012 tertanggal 1 Juni 2012 dinyatakan, realisasi DAK Pendidikan senilai Rp6.689.399.000,00 diragukan kewajarannya. Dalam LHP BPK itu dijelaskan, pada APBD tahun 2011 Disdikpora Kabupaten Tanggamus telah menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga serta Belanja Modal Pengadaan Alat Informasi dengan anggaran masingmasing sebesar Rp4.463.700.000,00 dan Rp2.256.500.000,00, serta telah direalisasikan masing-masing sebesar Rp4.443.269.000,00 (99,54%) dan Rp2.246.130.000,00 (99,54%). Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran untuk SD (Lanjutan Dana DAK 2010) yang dilaksanakan oleh PT Adybestari Intipratama dengan Kontrak Nomor 64.2/PA-02/DAK.2010/TIK.LU-01/42/11/2011 tanggal 3 November 2011 sebesar Rp4.443.269.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 58 hari kalender (3 November 2011 s/d 31 Desember 2011) menggunakan kontrak lump-sum. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan telah diserahterimakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (FHO) Nomor 800/FHO-02/TIK.LU-01/42/2011 tanggal 23 Desember 2011, dan telah dibayar lunas. Pembayaran kontrak tersebut dilakukan dalam dua tahap. Yakni Tahap I dibayarkan dengan SP2D-LS Nomor 2985/SP2D-LS/BL/2011 tanggal 16 Nopember 2011 sebesar Rp888.653.800,00 sebagai uang muka kerja. Dan Tahap II dibayarkan dengan SP2D-LS Nomor 3948/SP2D-LS/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011sebesar Rp3.554.615.200,00 dilampiri dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (FHO) dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Tim Pemeriksa Hasil Pertama Pekerjaan Nomor 600/004/FHO/TIK.LU-01/XI/2011 tanggal 20 Desember 2011. Namun, hasil pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilaksanakan BPK di 11 sekolah penerima alat peraga ditemukan adanya kekurangan item barang sebesar Rp243.414.000,00. Yakni, SDN 1 Negara Batin kurang Rp26 juta, SDN 1 Negeri Ratu kurang Rp29 juta, SDN 2 Kedamaian kurang Rp27 juta dan SDN 1 Guring kurang Rp13 juta. Selanjutnya, SDN 1 Tugupapak kurang Rp16 juta, SDN 1 Wonosobo kurang Rp25 juta, SDN 2 Banjar Negeri kurang Rp21 juta, SDN Sumanda Rp27 juta, SDN 2 Gisting Bawah kurang Rp12 juta, SDN 1 Batu Keramat kurang Rp23 juta dan SDN 1 Campang kurang Rp19 juta. Selain masalah kekurangan item barang. BPK juga menemukan Kepala Dinas Pendidikan Tanggamus tidak melakukan pemutusan kontrak rekanan, padahal telah terjadi keterlambatan penyelesaian pengerjaan. Parahnya, pihak Disdik Tanggamus tetap menerbitkan FHO pada tanggal 23 Desember 2011. Seharusnya FHO itu tidak diterbitkan mengingat pekerjaan bermasalah. Persoalan yang ditemukan BPK pada pemeriksaan pertama itu, ternyata tidak langsung diselesaikan oleh Disdik Kabupaten Tanggamus. Sikap cuek Disdik Tanggamus terhadap temuan BPK itu terlihat dari hasil pengujian fisik yang kembali dilakukan BPK di empat sekolahan dan masih ditemukan barang yang belum diterima oleh pihak sekolah. Kesemarawutan’proyek DAK Pendidikan juga ditemukan pada Pengadaan Sarana Penunjang Teknologi Informasi (TIK) dan Komunikasi Pendidikan yang merupakan lanjutan Dana DAK 2010. Proyek ini dilaksanakan oleh CV Buana Lestari Mandiri dengan Kontrak Nomor 64.2/PA-02/DAK.2010/TIK.LU-03/ 42/11/2011 tanggal 3 November 2011 sebesar Rp2.246.130.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 58 hari kalender (3 November 2011 s/d 31 Desember 2011) menggunakan kontrak lumpsum. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan telah diserahterimakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (FHO) Nomor 800/FHO-02/TIK.LU-03/42/2011 tanggal 23 Desember 2011, dan telah dibayar lunas. Pembayaran kontrak tersebut dilakukan dalam dua tahap. Yaitu, Tahap I dibayarkan dengan SP2D-LS Nomor: 2986/SP2D-LS/BL/2011tanggal 16 September 2011 sebesar Rp673.839.000,00 sebagai uang muka kerja. Tahap II dibayarkan dengan SP2D-LS Nomor 3599/SP2D-LS/BL/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp1.572.291.000,00 dilampiri dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (FHO) dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nomor: 600/004/FHO/TIK.LU-03/XI/2011 tanggal 20 Desember 2011. Proyek TIK ini terdiri dari pengadaan perangkat manajemen perpustakaan elektronik dan pengadaan multimedia pembelajaran interaktif, berupa Perangkat Manajemen Perpustakaan elektronik untuk 90 sekolahan senilai Rp607 Juta. Komputer PC untuk 90 sekolahan Rp526 juta, Printer untuk 90 sekolahan senilai Rp47 juta, UPS untuk 90 sekolahan senilai Rp44 juta, Perangkat lunak (software) untuk 90 sekolahan senilai Rp434 juta. Kemudian, untuk Pengadaan multimedia pembelajaran interaktif untuk 91 sekolahan senilai Rp585 juta. Tetapi saat BPK melakukan pemeriksana fisik pada 12 sekolah penerima menunjukkan terdapat ketidaksesuaian item barang komputer PC,notebook, printer dan UPS yang diterima dengan spesifikasi di dalam kontrak. Ketidaksesuaian tersebut antara lain perbedaan merek, tidak adanya garansi atas komputer PC, sistem operasi (OS) dan aplikasi untuk komputer PC, dan notebook tidak bersertifikat dan dilengkapi CD. Namun, Kadisdik selaku PPK tidak membuat addendum kontrak maupun surat teguran. HL-03

Ngemis ...

sambungan hal - 1

setelah di cek, alamat bayi Julio yang disebut @pejuang_sedekah membutuhkan bantuan di Takalar itu palsu.“Sejak 2 Minggu silam, akun @pejuang_sedekah mention ke saya minta dibantu pengobatan seorang bayi bernama Julio yang menderita penyakit kepala membesar (hidrosefalus), lengkap dengan foto-foto,” imbuh Mustofa Nahra yang juga ikut membuka kedok @pejuang_sedekah. Mustofa menuturkan, melihat foto-foto dan bahasa di twitter yang sangat santun dan islami dari akun @pejuang_sedekah, dia sempat menduga kalau akun sedekah itu dipakai keluarga bayi itu atau yayasan yang peduli akan keselamatan bayi cacat seperti Julio. “Belakangan, akun tersebut juga memposting banyak foto pasien lain yang intinya sama saja, meminta bantuan pengobatan. Karena sering memposting demikian, apalagi menggunakan nama ‘Pejuang Sedekah’, memang tampak meyakinkan,” jelasnya. Politisi PKS yang memakai akun @mustofanahra ini menambahkan, bagi mereka yang sibuk, mungkin membaca twitter hanya selintas saja. Dan akan terharu melihat fotofoto yang diposting akun sedekah itu. “Dan kemungkinan besar terburu-buru mentransfer uang,” imbuhnya. Namun, tambah pria yang juga aktif di Muhammadiyah ini, kejahatan selalu meninggalkan jejak. Salah satu yang agak mencurigakan, soal rekening untuk menyalurkan bantuan. “Pelaku memposting nomor rekening beserta nama pemiliknya di bio badge twitternya. Dalam setiap kicauan, pelaku menjelaskan agar transfer dilakukan langsung ke rekening atas nama perempuan yang tertera di Bio itu,” urainya. Mustofa coba menelusuri, dia menanyakan hubungan pelaku dengan pemilik rekening. Nah, akun sedekah itu tidak menjawab. Dia kemudian menanyakan hubungan antara pasien Julio dengan pemilik rekening yang tertera nama Resqy. “Karena tidak jelas, kemudian saya susuli dengan pertanyaan berikutnya, di mana alamat bayi yang nahas itu. Karena saya akan membantu langsung ke yang bersangkutan, tanpa transfer ke rekening yang diposting,” jelasnya. Mustofa mendapat penjelasan dari akun itu, bahwa bayi itu dirawat di RS Binjai, Medan, Sumatera Utara. Kebetulan Mustofa, banyak kenal dengan direktur di seluruh RS di Binjai dia segera melakukan pengecekan. “Sebanyak 7 RS yang ada di Binjai mengaku tidak memiliki pasien Hidrosefalus bernama Julio. Sampai di sini, sebenarnya saya sudah memastikan ada penipuan yang dilakukan pelaku,” terangnya. Dihubungi terpisah, Resqi mengaku khilaf dan menyesal. Mahasiswi ini meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi perbuataannya. Menurut dia, tak semua uang yang diterimanya dari tranfer orang yang tertipu untuk bersedekah ke rekeningnya sekitar Rp 10 juta untuk biaya nonton KPop. Dia mengamini biaya tiket pesawat terbang dari Makassar ke Jakarta Rp 1 juta berasal dari uang sedekah. “Itu awalnya saya pinjam teman, tapi teman maksa nagih terus jadi terpaksa pakai uang itu,” akunya. Uang sedekah itu juga dipakai untuk biaya penginapan hotel. “Tapi biaya tiket konser Rp 1,7 juta diberi teman, itu teman ngasih di kelas standing,” klaim Resqi. Dia mengaku akan membayar dengan mencicil uang para pemberi sedekah itu. Uang akan disampaikan kepada Yayasan Kanker Indonesia. Resqi memilih langkah ini karena saat melakukan aksi penipuan sejak Agustus lalu lewat akun @pejuang_sedekah, dia menggunakan foto bayi penderita kanker. HL-02/net

Wakafkan ...

ICS ...

sambungan hal - 1

dari APBD tersebut. “Kejati Lampung harus transparan. Jika memang ingin membuka kembali dugaan kasus korupsi di Disnakeswan jangan hanya gertak-sambal saja dan harus dibuktikan. Apalagi, kasus tersebut SP3 memang belum ada,” kata Ketua Institute on Corruption Studies (ICS) Lampung Juniardi kepada HL, Selasa (24/9). Menurut dia, bila pihak Kejati menutup-nutupi penyidikan kasus tersebut akan menimbulkan opini negatif di publik. “Ini kesannya, pejabat Disnakeswan akan dijadikan ATM oleh oknum Kejati, karena kasusnya memang belum dihentikan,” kata Ketua KIP Lampung itu. Seperti dirilis koran ini sebelumnya, kabar dibukanya kembali kasus dugaan korupsi pengadaan bibit ternak sebesar Rp5 miliar dari APBD tahun 2008 Disnakeswan Lampung yang dimulai Kejati pada tahun 2010 dibenarkan oleh Perawira Suganda. Bahkan Suganda mengaku bahwa bukan dirinya saja yang telah diperiksa, melainkan ada beberapa satuan kerja (Satker) yang juga diperiksa pihak Kejati Lampung. “Memang benar saat itu saya dipanggil untuk dimintai keterangan. Tapi hanya sebatas itu saja,” ujar Perawira Suganda, Kamis lalu. Saat ditanya sudah berapa kali dipanggil terkait dugaan yang dimaksud dan sampai sejauh mana proses pemeriksaannya, Suganda mengaku dirinya dipanggil dua kali untuk dilakukan pemeriksaan tersebut dan tidak mengetahui proses selanjutnya. Sebab, menurut dia, bukan hanya dirinya yang dipanggil untuk dimintai keterangan. “Pada saat itu, saya bersama rekan-rekan, memang dipangil untuk dimintai keterangan sebanyak dua kali, tapi untuk kelanjutannya, saya sendiri tidak mengatahuinya. Sepengetahuan saya, semua yang ditanyakan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujarnya. Ketika didesak mengenai akhir dari proses pemeriksaan apakah ada kejelasan terkait kasus yang dimaksud, Perawira mengatakan, dirinya belum mengetahuinya dan mengatakan bahwa pemanggilan itu dilakukan melalui kedinasan. Dia pun mengaku tidak tahumenahu apakah kasus tersebut sudah di-SP3 atau belum. “Begini Mas, kami dipanggil melalui kedinasan. Jadi kalau prosesnya dihentikan atau tidak, saya tidak tahu,” tegasnya. Perawira Suganda mengatakan jika selain dirinya, terdapat beberapa orang yang terkait dengan proses pengadaan tersebut, telah dimintai keterangan. “Kalau yang dipanggil waktu itu kalau tidak salah, selain saya, ada Alm.Sugeng, Ibu Ela selaku PPK, Sekretaris Ibu Nani dan masih ada yang lainnya juga,” terangnya. Ketua Panitia ini sempat juga menerangkan jika saat pemanggilan tersebut, pihak Kejaksaan memberikan pertanyaan yang menyimpang dari pokok persoalan dan diluar aturan. “Waktu diperiksa itu, kami sempat binggung, karena pertanyaannya tidak mengacu aturan pada ketentuan permasalahan. Akhirnya kami beri penjelasan jika pelaksaan proyek tersebut, sudah mengikuti aturan sesuai dengan Keppres tentang pengadaan barang dan jasa,” tambahnya. Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Heru Widjatmiko mengatakan akan menyelusuri kebenaran dibukanya kembali dugaan korupsi pengadaan bibit ternak dan obat-obatan sebesar Rp5 miliar tersebut. “Kita akan tanya kebagian penyidik dan menyelusuri siapa yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan, “ kata Heru Widjatmiko, Senin (23/09). Namun, saat didesak dengan pertanyaan sejauhmana kebenaran status pemeriksaan tersebut, kembali Kasipenkum Kejati ini mengaku jika pihaknya belum bisa memberi keterangan, dikarenakan masih akan mempertanyakannya ke bagian yang telah melakukan pemeriksaan. “Ya nantilah...saya belum tahu siapa yang periksa dan sudah sampai dimana kasusnya,” jawabnya. Sekedar mengingatkan, Pada Juni 2008 lalu Disnakeswan Lampung saat jabatan Kepala Dinasnya disandang oleh Nurcahyo Saksono melakukan tender pengadaan bibit ternak berupa sapi, kambing dan itik untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan anggaran sebesar Rp5 miliar. Pada saat itu, yang menjabat sebagai Ketua Panitia tender adalah Perawira Suganda. Dan, pelaksana pekerjaan dilaksanakan oleh PT Bayang Bungo dengan Nomor Kontrak 524/182/lll.14/03/2008 tertanggal 13 Juni 2008. Dalam proses pelaksanaan, diduga ada indikasi korupsi karena pengadaan bibit hewan ternak dan obat-obatan yang diberikan ke RTM tidak sesuai dengan spesifikasi. Bahkan, ada yang diberikan berupa uang. HL-03/04

sambungan hal - 1

Tak jelas siapa Joko yang dimaksud Abraham Samad. Dia berucap itu dengan nada bercanda. Sejumlah capres yang ramai-ramai disebut memang ada yang identik dengan nama Joko. Tercatat ada Jokowi dan juga yang kerap disebut Djoko Santoso. Pastinya Abraham Samad tak melanjutkan soal siapa Joko yang dia maksud. Samad langsung melangkah ke mobilnya dan bergerak meninggalkan KPU. Beberapa waktu lalu ada sejumlah orang di Makassar yang mengusung Abraham Samad menjadi capres atau cawapres. Tapi usulan ini sudah dimentahkan Samad dengan pernyataannya. HL-02

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

BPN ...

sambungan hal - 1

Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. “Persoalannya siapa yang akan membayar biaya ukur ulang tersebut,” kata dia, di sela-sela peringatan HAN di kantor BPN Lampung, Selasa (24/9) Susahnya permohonan untuk ukur ulang lahan HGU milik SGC, dijabarkan oleh dia. Meskipun pengadilan memenangkan gugatan warga Tulang Bawang atas SGC, tetap harus ada yang bertanggungjawab biaya ukur ulang yang akan dilakukan BPN. “Sekalipun pengadilan memerintahkan BPN untuk melakukan ukur ulang, tetap harus ada yang bertanggungjawab pembiayaannya. Kalau pakai uang pegawai mana mau mereka ngukur ulang HGU,” terang dia. Di akhir perbincangan, dia menyarankan wartawan koran ini mengajukan surat permohonan wawancara secara resmi kepada Kakanwil BPN Provinsi Lampung Drs. Syafriman, SH, MHum. “Biar lebih jelas konfirmasi saja ke Pak Kanwil, tapi sebelumnya harus kirim surat secara resmi. Begitu aturannya,” ujarnya. HL-03/06

Ruhut ...

sambungan hal - 1

sebagai Ketua Komisi III DPR. “Saya sebagai pimpinan DPR merasa suasana lobi sejuk, dari situ kemudian ada titik kesimpulan yang akan saya beritahukan untuk mendapat persetujuan. Meskipun mekanisme memungkinkan secara seremonial ketok palu, kita paksakan keputusan diambil lewat voting bisa saja,” kata Priyo. Kesimpulannya adalah pimpinan DPR akan memberitahukan kepada Ketua FPD DPR terkait hasil rapat siang ini. Kemudian FPD diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali pilihan menunjuk Ruhut sebagai ketua komisi III. “Memberi kesempatan atau kewenangan untuk mengadakan komunikasi dengan pimpinan, waktu seminggu. Setelah itu beliau mengirimkan apap pun, kembali ke FPD, untuk memberitahukan ke pimpinan DPR RI figur yang ditugaskan sebagai calon Ketua Komisi III DPR,” kata Priyo. Sebelumnya, sejumlah kolega Ruhut Sitompul di Komisi III DPR menyerang kader Partai Demokrat itu. anggota Komisi III dari Fraksi Hanura Syarifuddin Suding, anggota Fraksi Gerindra, Desmon Mahesa Junaidi dan anggota Fraksi PPP Ahmad Yani. “Saya pribadi tidak menginginkan Komisi III menjadi dagelan, Komisi Badut. Saya selalu menjaga marwah Komisi III. Secara pribadi, atas nama Hanura menolak penunjukan Saudara Ruhut Sitompul,” kata Syarifuddin Suding. Penolakan kemudian datang dari Desmon Mahesa. Desmon bahkan menyerang Ruhut secara pribadi. “Tidak jauh beda dengan Pak Suding, ada dua hal respons orang-orang partai saya, mau Pak Desmon dipimpin oleh orang yang tidak mengakui anaknya, yang mengakui kumpul kebo di media. Catatan-catatan inilah yang menjadikan Fraksi Gerindra berat untuk menyetujui,” ujar Desmon. Mendapat serangan itu Ruhut Sitompul langsung membalasnya. “Ini sudah masalah pribadi, di BK saya clear. Saya dilaporkan ke Mabes (kasus kumpul kebo), nggak ada masalah tidak ada tindaklanjut. Sudahlah sahabat tercinta, kebetulan kita sama-sama lawyer Tommy Winata,” kata Ruhut Sitompul kepada Desmon Mahesa. Pernyataan kedua disampaikan kepada Ahmad Yani yang juga keras menolaknya. Ruhut menceritakan dia tak masalah ditolak, meski pernah berbuat baik. “Waktu itu kita studi banding ke India, ini true story. Ada baju batik bagus sekali saya beli, isti saya senang batik India saya. Yani bilang, bang aku senang baju abang. Karena Yani sahabat saya di komisi III kita kasih buat Yani,” tuturnya disambut tawa hadirin. Kemudian kepada politisi Hanura Syarifudin Sudding, Ruhut menyinggung saat dirinya menjadi lawyer Wiranto sang ketua umum Hanura untuk membela kasus HAM 98. “Kalau ini ditonton jenderal bintang 4 bernama Wiranto mudah-mudahan dengar, itulah kader anda Suding. Anda pendiri Hanura dan partainya kinclong. Pak wiranto tahu dia klien saya kaitan HAM, saya dampingi bersama lawyer lain,” tutur Ruhut. Batalnya pelantikan dirinya menjadi ketua Komisi III, tak membuat Ruhut kecewa. “Aku nggak masalah. Aku menjadi besar, ribuan dukungan untuk aku,” kata Ruhut sambil menunjuk handphonenya di ruang rapat Komisi III. Ruhut tak khawatir jika nantinya partainya mengusulkan nama lain untuknya. Kalaupun itu terjadi, dia meyakini ada skenario yang lebih besar. “Malah mungkin aku dapat jabatan yang lebih tinggi,” ujarnya. Bahkan menurut Ruhut yang menolak dirinya hanya 6 orang. “Yang lain dukung aku,” ujarnya enteng. HL-02

Pansus ...

sambungan hal - 1

DPRD Kota Bandar Lampung Barlian Mansyur meminta Pemkot Bandarlampung segera merombak jajaran direksi PDAM Way Rilau. Pansus menengarai, penetapan dewan direksi 2010-2011 telah menyalahi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahaan daerah serta permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang struktur organisasi PDAM. “Sudah jelas di dalam aturan UU nomor 32 tentang pemerintaah daerah, dan PP nomor 2 tahun 2007 batas usia direksi non internal adalah 50 tahun, sedangkan direksi yang ada saat ini usianya sudah 60 tahun. Ini jelas melanggar,” tegas Barlian Mansyur, Selasa (24/9) melalui sambungan telepon. Barlian membeberkan, dari hasil kunjungan kerja ke PDAM di tiga daerah, Sumatera Selatan, DKI jakarta, dan Semarang, Jawa Tengah, rekrutmen dan pengangkatan jajaran direksi sudah sesuai dan tunduk dengan peraturan. Menurut Politisi Partai Golkar ini, ketiga daerah tersebut sudah menerapkan batasan umur. Artinya, terusnya, umur produktifitas usia direksi berdasarkan permendagri untuk direksi dari internal adalah 55, sedangkan dari eksternal 50. Barlian melanjutkan, dalam raperda struktur orgaisasi PDAM nantinya rekruitmen pegawai dan pengangkatan jajaran direksi harus menggunakan pihak ketiga, yang diangkat melalui perwali, dan harus diumumkan di media cetak. Dari hasil kunker ketiga daerah tersebut, lanjut Barlian, diketahui dalam pengelolaannya tidak saja berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pelayanan yang maksimal. “Nantinya dalam raperda itu kami juga akan sempurnakan, meski perusahaan daerah, tidak saja mengejar profit, tapi juga pelayanan yang maksimal kepada masyrakat, Itu akan menjadi tolak ukur kinerja para pegawai PDAM,” pungkasnya. HL-07

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

Email : haluanlampung@gmail.com


Http://www.haluanlampung.com

Membangun Semangat Baru

Rabu, 25 September 2013

Kocok Ulang Cagub Gagal Nanang Larang Media Gulirkan Wacana Pilgub 2015 Putaran Pertama Oktober 2013 dan Putaran ke Dua 2 Februari 2014

c m y k

Nanang Trenggono

KABAR bakal dikocok ulangnya kandidat calon gubernur (Cagub) Lampung yang bergulir panas akhir-akhir ini hanya isapan jempol belaka. Hasrat dan keinginan yang sudah dipupuk mendalam akhirnya kandas. Pasalnya, KPU Lampung yang memberikan sinyal penyelenggaraan Pilgub dapat dilaksanakan tahun 2014 mendatang, tidak akan membatalkan pasangan cagub dan partai politik (Parpol) yang telah mendaftar. Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono menyatakan, sesuai dengan jadwal tahapan yang telah dibuat oleh KPU pelaksanaan penyelenggaraan Pilgub dilaksanakan pada 2 Oktober 2013 mendatang. “Namun, jika tahapan pilgub

itu tidak bisa dilaksanakan tahun ini, maka dilakukan setelah Pilpres 2014 mendatang,” kata Nanang kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (24/9). Dikatakan dia, meski pilgub dilaksanakan tahun 2014, tidak merubah pasangan cagub dan parpol pengusung yang sudah mendaftar ke KPU. “Jadi, walaupun pilgub dilaksanakan setelah pilpres tidak merubah peta politik yang ada,” ujarnya. Dijelaskannya, sesuai dengan jadwal yang diplenokan KPU,

putaran pertama Pilgub akan digelar 2 Desember 2013 mendatang. Dan, keputusan itu sudah disampaikan kepada Pemprov Lampung melalui surat No: 261/KPUProv-008/VIII/2013 tentang penetapan jadwal Pilgub tahun 2013. Nanang menyatakan, dalam surat itu dijelaskan, bahwa penetapan hari H harus mempertimbangkan hari H ditambah penghitungan suara 8-9 hari dari TPS sampai dengan KPU Provinsi Lampung, ditambah 3 hari uji publik dan sengketa Mahkamah Konstitusi (MK), selama 14 hari yang semua harus selesai di Desember 2013, maka jatuhnya hari H adalah 2 Desember 2013. Bahkan, lanjut dia, pihaknya pun sudah melayangkan surat kerjasama dengan Ikatan Dokter

Indonesia (IDI), untuk tes kesehatan yang dilaksanakan sejak 115 Oktober dan penetapan dan pemberian nomor urut calon pada 16-18 Oktober mendatang. “Artinya, proses pendaftaran calon yang sudah kami lakukan sudah disahkan oleh KPU Pusat. Jadi, tidak ada perubahan, meski penyelenggaraannya setelah pilpres tetap sah,” tukas Nanang yang meminta wartawan tidak menggulirkan wacana Pilgub dilaksanakan tahun 2015. “Saya minta, kepada media tidak menggulirkan wacana pilgub 2015. Karena, tahapan pilgub yang dilaksanakan KPU adalah Putaran pertama pada 2 Desember 2013 dan Putaran kedua 2 Februari 2014,” tandasnya. HL-03

c m y k

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

Email : haluanlampung@gmail.com

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891


Haluan Lampung, 25 September 2013