Page 1

Kamis, 12 September 2013

Edisi-008/ Thn-1 Harga Eceran : Rp.3.000,-

Membangun Semangat Baru

Kejati Belum Menyerah

..

Kejar Korupsi Sertifikasi Guru Pekan Ini Ekspose

Bandarlampung, HL- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung rupanya masih ‘tertarik’ untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan anggaran dana Sertifikasi Guru tahun 2012 di Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Terlebih setelah adanya fakta kerugian negara hingga Rp 8 miliar. Penemuan kerugian negara tersebut terungkap setelah tim Kejati melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi-Penkum) Kejati Lampung Heru Widjatmiko, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi terkait dugaan korupsi dana tunjangan sertifikasi Lampura tahun 2012. “Dari hasil pemeriksaan saksi, dapat dipastikan jumlah kerugian negara mencapai hampir delapan miliar,” kata Heru. Lebih jauh Kasi Penkum menjelaskan, untuk memastikan

c m y k

Baca “ KEJATI ” Hal -11

LAMPTB Bantah Dukung Amal

..

Belum Ada Pepung Katanya Jebakan Politik

Bandarlampung, HL- Sekretaris Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang (LAMPTB) Damia yang bergelar Mn. Makou Bumi membantah pernyataan Ketua LAMPTB Wan Mauli bahwa lembaga adat itu sudah memberikan dukungan suara kepada pasangan cagub Lampung Amalsyah Tarmizi-Gunadi Ibrahim (Amal berGUNA). Damia mengatakan, segala sesuatu berkenaan dengan sikap dan keputusan LAMPTB diputuskan melalui Pepung (musyawarah adat) Perwatin. Hingga saat ini, LAMPTB belum pernah mengadakan Pepung untuk memberikan dukungan terhadap salah satu calon gubernur Lampung termasuk pasangan Amalsyah-Gunadi. “Kehadiran dan pertemuan Ketua LAMPTB Wan Mauli Sanggem dengan siapapun, kami

Baca “ LAMPTB ” Hal -11

KURANG GAIRAH - Tidak seperti biasanya, Gubernur Lampung Sjachroedin terlihat kurang gairah ketika ditanya soal APBD Perubahan 2013. Padahal Fraksi PDIP DPRD Lampung telah menelikungnya dengan ikut-ikutan mendesak agar eksekutif segera menyerahkan RAPBDP 2013 untuk dibahas. (Foto : Budimansyah/HL)

Sjachroedin Mainkan Tarian Poco-poco . Tak Merasa Ditelikung . Dukung Desakan DPRD Soal APBDP . Waktupun Habis

Manuver politik Gubernur Lampung Gubernur Lampung Sjachroedin ZP susah ditebak. Kali ini Sang Gubernur pun memainkan tarian poco-poco terkait tarik-ulur pembahasan APBD Perubahan 2013. Jika sebelumnya tegas mengatakan tidak ada APBD-P 2013 dan lebih memilih membahas APBD 2014, sekarang justru mendukung langkah politik 7 fraksi DPRD Lampung yang meminta eksekutif segera menyerahkan Rancangan APBD-P 2013!

Syamsul Arifin Resmi Buron

.. Rumahnya Fotonya Disebar Diintai BANDARLAMPUNG, HLKepolisian Daerah (Polda) Lampung menetapkan Syamsul Arifin, mantan Ketua Asosiasi Kontraktor

AKBP Sulistianingsih

Listrik Indonesia (AKLI) DPD Lampung sebagai buron. Penetapan status ini dilakukan setelah yang bersangkutan tidak pernah muncul saat dipanggil penyidik Kriminal Khusus (Krimsus) Subdit II Polda Lampung untuk pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulis-

tianingsih, di Graha Jurnalis Polda Lampung mengungkapkan berkas perkara Syamsul Arifin, tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan korban Napoli Situmorang, pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lampung, terkait tindak pidana Informasi dan Tekhnologi Elektronik (ITE), telah dinyatakan lengkap atau P21. Penetapan Syamsul Arifin, SH,MH bin Djamaludin sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/09/ IX/ 2013/Ditkrimsus tertanggal 09 Sepetember 2013 ditandatangani Direktur Krimsus Polda LAmpung Kombes Pol Dono Indarto. Penetapan I I juga merujuk pada Surat Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: B-2271/ N.8.4/ Euh.1/ 6/ 2013 tertanggal 21 Juni 2013 perihal hasil penyidikan perkara tersangka Syamsul Arifin dinyataka n l e n g k a p ( P 2 1 ) .

Baca “ SYAMSUL ” Hal -11

in depth n ews news Polisi Tak Perlu Rompi Anti Peluru Polri : Kami Tak Gentar! TEROR penembakan terhadap anggota polisi kian sadis. Terakhir kasus penembakan terhadap anggota Provos Ditpolair Mabes Polri Bripka Sukardi. Dia rebah dengan tubuh tertimpa motor. Saat itu Bripka Sukardi tengah mengawal 6 truk di daerah Kuningan, tepatnya di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, Selasa malam. Namun, polisi tak akan membekali diri dengan rompi antipeluru. “Tidak sejauh itu sampai menggunakan rompi anti peluru. Ini risi-

Kombes Pol Rikwanto

ko dalam tugas,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto , Rabu (11/9), menanggapi adanya usulan yang berkembang agar polisi menggunakan rompi antipeluru. Menurut Rikwanto, Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan imbauan agar anggota kepolisian seluruhnya berhati-hati. Bila bertugas, jangan seorang diri. “Jadi lebih pada meningkatkan kewaspadaan tiap anggota,” imbuhnya. Seperti diketahui, Bripka Sukardi tewas dengan 3 luka tembakan di tubuhnya. Pelaku menembak den-

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

gan pistol persis di depan gedung KPK. Saat itu Sukardi tengah mengawal 6 truk tronton dari Priok ke kawasan Kuningan. “Jarak tembak dekat ya, paling tidak 2-3 meter,” jelas Rikwanto. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22.35 WIB, Selasa (10/9) malam. Dari hasil autopsi yang dilakukan RS Polri Kramatjati, disimpulkan Bripka Sukardi terkena empat peluru, selain di dada dan perut, peluru juga menyasar lengan dan pundak kiri.

“Saya setuju, dengan keputusan DPRD yang meminta Rancangan APBD-P 2013 dibahas,” kata Sjachroedin kepada sejumlah wartawan di Bandiklatda Lampung,

Baca “ SJACHROEDIN ” Hal -11

Dishub Ancam PT MBP

. .

Didepak Jika Tak Penuhi Target Program Herman HN Dijadikan Kambing Hitam

Bandarlampung, HL- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandarlampung meradang setelah PT Mitra Bina Persada (MBP) menuding pembangunan yang dicanangkan Herman HN menjadi penyebab tidak tercapainya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Dishub mengancam akan mendepak PT MBP jika pengelola parkir tersebut tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Demikian dikatakan Kepala Dishub Bandarlampung Rifai menyusul tudingan yang disampaikan PT MBP bahwa adanya pembangunan fly over dan sejumlah pelebaran jalan dan trotoar menyebabkan hilangnya potensi PAD dari retribusi parkir. Akibatnya, PT MBP mengaku kesulitan untuk mencapai PAD sebesar Rp6 miliaran. “Apakah benar ada potensi

Baca “ DISHUB ” Hal -11

dibalik layar

Teknologi Canggih KEGIGIHAN Staf Khu sus Presiden Bidang Ben cana, Andi Arief untuk mengungkap misteri besar yang terselubung di bawah Gunung Padang di Kabupaten Cianjur Jawa Barat, mulai membuahkan hasil. Tim Terpadu Riset Mandiri (TTAndi Arief RM) Gunung Padang sudah selesai melakukan penelitian awal. Sejumlah sampel sudah diteliti dan disiapkan laporannya. Sesuatu yang istimewa, terkait teknologi canggih, konon sudah ditemukan. Menurut anggota TTRM Erick Rizky , laporan hasil penelitian di Gunung Padang selanjutnya akan dilaporkan ke Presiden SBY, beberapa kementerian, Pemda Jabar dan Pemkab Cianjur. Dari laporan itu, maka riset akan dilanjutkan oleh negara. Tim peneliti menemukan empat lapisan di Gunung Padang. Lapisan 1 dan 2 akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan

Baca “ POLISI ” Hal -11 Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

Baca “ TEKNOLOGI ” Hal -11 Email : haluanlampung@gmail.com

c m y k


EKONOMI

2

Kamis, 12 September 2013

HALUAN LAMPUNG

Proyek Kota Baru Atasi Kemacetan

Perajin Tempe Terancam Gulung Tikar Keuntungan Menurun Drastis Harga Kedelai Capai Rp11 Ribu/Kilo Bandarlampung, HL- Sejumlah perajin tempe dari Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dan Waykanan mengaku pedapatan mereka dalam seminggu terakhir turun signifikan seiring kenaikan harga kedelai yang merupakan bahan baku utama komoditas itu. “Keuntungan semakin tipis, turun sekitar 50 persen dari sebelum harga kedelai naik,” kata Edi Pujiatno, perajin tempe dari Bukit Kemuning, Lampura, di pasar Pemda Waykanan, Blambangan Umpu, sekitar 220 km dari Kota Bandarlampung, Rabu. Edi yang biasa menempuh jarak sekitar 1,5 jam dari rumahnya untuk memasarkan sendiri tempe produksinya ke Waykanan menjelaskan, harga kedelai yang ia beli dari Kotabumi, Lampura, saat ini seharga Rp9.300 per kilogram. “Harga sebelumnya per kilogram Rp7.100. Jadi pasti dengan kenaikan itu keuntungan menjadi sedikit walau ukuran tempe sudah dikecilkan,” kata dia lagi. Edi yang setiap hari mengolah 60 kilogram kedelai untuk dibuat tempe itu mengaku tidak menaikkan harga komoditas buatannya, tetap Rp1.000 per potong, ukurannya sekitar 17 cm x 6,8 cm. Sebagaimana Edi, Harti, perajin tempe dari Blambangan Umpu, Waykanan mengaku tempe produksinya saat ini dibuat lebih

“kurus” dari sebelumnya supaya mendapat keuntungan. “Harga kedelai jika sampai Waykanan Rp11.000 tadinya Rp8.000 per kilogram. Jadi keuntungan didapat tipis,” kata Harti lagi. Harti yang juga memasarkan sendiri tempe buatannya itu mengaku, saat ini membawa 500 potong tempe untuk dijual dan optimistis akan habis terjual. “Kalau jual sama pedagang Rp800 per potong, kalau dengan masyarakat Rp1.000 per potong,” ujar Harti lagi. Selain Edi dan Harti, Tohari, perajin tempe lain dari Blambangan Umpu juga terpantau berjualan di Pasar Pemda Waykanan. Seperti Edi dan Harti, Tohari juga memperkecil tempe produksinya supaya dapat meraih keuntungan kendati tipis. Sejumlah warga setempat mengaku senang tempe tidak hilang dari pasaran sehubungan sejumlah perajin tetap memproduksi komoditas itu. Karena itu, Edi, Harti dan tohari yang mengaku tetap membuat tempe untuk menopang kebutuhan ekonomi meereka berharap harga kedelai bisa turun. “Berharap sekali harga kedelai bisa turun, ada selisih kenaikan banyak dari harga sebelumnya,” ujar Edi. HL-07/ant

Produksi Kedelai Lokal Harus Ditingkatkan Bandarlampung,HL- Indonesia harus mampu meningkatkan produksi kedelai lokal, yang saat ini hanya mampu memasok 20% dari seluruh kebutuhan kedelai yang mencapai hampir 960 ribu ton per tahun. Sehingga tidak lagi bergantung pada impor yang mencapai hampir 90% dari seluruh kebutuhan kedelai untuk produksi tahu tempe. Guru Besar Fak Pertanian Prof.Dr.Bustanul Arifin menyatakan hal itu pada Haluan Lampung, Rabu (11/9) di kampus Unila, terkait gonjang ganjing harga kedelai impor yang dimainkan pihak impotir, sehingga harganya melonjak tinggi, dan memberatkan pengrajin tahu tempe. Gejolak harga kedelai yang naik tajam memang sudah dapat diprediksi sebelumnya, terkait naiknya kurs dollar terhadap rupiah. Kita memang tidak bisa bergantung 100% kebutuhan pangan dari impor, seperti daging, gula, bawang merah bawang putih, terigu dan kedelai. Pengalaman saat ini memang sangat dilematis, kita kekurangan produksi kedelai, na-

mun impor sering dimainkan pengusaha dengan sistem kartel, kata dia. Karena itu perluasan areal tanaman kedelai lokal harus ditingkatkan di seluruh Indonesia. Saya setuju kebijakan Mentan yang mengusulkan menambah areal tanaman kedelai hingga 350 ribu hektar pada 2014. Selain itu, pemerintah harus memberikan fasilitas kemudahan pada petani kedelai, termasuk memberikan perangsang, iming-iming dan reward agar petani bergairah menanam kedelai. “Caranya adalah memberikan bantuan bibit, pupuk subsidi, kredit usaha tani, penanganan pasca panen, pemasaran, harga yang stabil dan dibetuk gapoktan (gabungan kelompok tani) untuk mempermudah pembinaan pemerintah. Pemerintah juga harus menyiapkan tenaga penyuluh lapangan agar produksi kedelai terus meningkat. Terutama dalam hal pencegahan penyakit tanaman dan pemberantasan hama,” ujar konsultan INDEF Jakarta ini. HL-08

Layak Jadi Ibukota Negara

Foto: Hendra Saputra KOTA BARU-Inilah salah satu akses jalan menuju Kota Baru Jati Agung Lampung Selatan. Sayangnya, kondisi jalan tersebut sudah tidak terawat dan sebagian mengalami kerusakan.

PDAM Wayrilau Layani 44 Ribu Pelanggan Baru Dapat Bantuan Bank Dunia Rp200 Miliar Pasang Jaringan Pipa di Tujuh Kecamatan PDAM Way Rilau siap melayani 44 ribu pelanggan baru di tujuh kecamatan Bandarlampung mulai 2014, setelah pembangunan infrastruktur jaringan pipa selesai dikerjakan dan menyebar di wilayah tersebut. Hal itu diungkapkan Dirut PDAM Way Rilau AZP Gustimego pada Haluan Lampung, Rabu (11/9), terkait rencana proyek besar pembangunan jaringan air minum Kota Bandarlampung dengan bantuan Bank Dunia senilai lebih kurang Rp 200 miliar. Dikatakan, ketujuh kecamatan yang rencananya dapat menikmati jaringan air minum adalah Rajabasa, Tanjung senang, Sukarame, Sukabumi, Labuhan Ratu, Tanjungkarang Timur dan Kemiling. Diakui, PDAM saat ini

hanya mampu melayani 35% dari seluruh penduduk Kota Bandarlampung yang berjumlah hampir 900 ribu jiwa. Selain itu, jaringan pipa milik PDAM sudah banyak yang tua dan perlu diganti. Untuk penggantian jaringan pipa yang panjangnya puluhan kilometer memerlukan anggaran sangat besar, dan tidak mungkin didanai dari APBD Kota. Salah satunya cara adalah bantuan pemerintah pusat atau APBN dan proyek loan Bank Dunia, ujar dia. Gustimego menjelaskan, memang sudah ada rencana

Bank Dunia: TIK Bisa Kurangi Pengangguran Buka Lapangan Pekerjaan Jakarta- Bank Dunia menyatakan bahwa pengembangan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh guna memperluas kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. “TIK mempengaruhi dunia pekerjaan baik sebagai industri yang menciptakan pekerjaan dan sebagai perangkat untuk memberdayakan pekerja dalam mengakses bentuk baru pekerjaan dalam cara yang baru dan lebih fleksibel,” kata Kepala Inovasi Pembangunan TIK Global Bank Dunia, Chris Vein, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (11/9). Menurut Chris Vein, kemunculan kesempatan lapangan pekerjaan akibat dari pemberdayaan TIK penting diperhatikan karena berbagai negara sedang mencari cara untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik dan berdampak

positif baik secara ekonomi maupun sosial untuk pekerja dan masyarakat. Bank Dunia juga telah mengeluarkan laporan kebijakan bertajuk “Connecting to Work: How Information and Communication Technologies Could Help Expand Employment Opportunities” yang berupaya mengidentifikasi tiga pendorong global yang bertanggung jawab akan peningkatan pekerjaan terkait TIK. Ketiga pendorong tersebut antara lain peningkatan konektivitas (lebih dari 120 negara memiliki tingkat penetrasi ponsel hingga 80 persen dari pasar di negara tersebut). Selain itu, pendorong lainnya adalah digitalisasi beragam aspek pekerjaan serta munculnya keahlian pekerjaan yang lebih bersifat global. Lembaga keuangan multilateral juga menyatakan TIK dapat membantu mengatasi pengangguran

global seperti pengembangan industri aplikasi ponsel yang menciptakan kesempatan baru bagi sejumlah UKM, dan TIK juga dapat membantu orang mencari pekerjaan. Meski menciptakan kesempatan, TIK juga menimbulkan tantangan baru seperti perubahan dalam struktur pekerjaan, pengembangan karir seseorang, dan cara mereka melakukan pekerjaan. Sebagaimana diwartakan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan mengatakan para pelaku UKM di Tanah Air harus mulai meningkatkan daya saing dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal. “Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing UKM adalah melalui penggunaan teknologi guna meningkatkan kinerja dari UKM secara kualitas maupun kuantitas,” kata Syarifuddin

dalam “APEC Small and Medium Enterprises (SME) Exhibition” di Nusa Dua, Bali, Jumat (6/9). Peningkatan daya saing dengan pemanfaatan TIK itu, menurut dia, diperlukan para pelaku UKM di Indonesia untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, khususnya dalam menghadapi era pasar bebas, seperti “ASEAN Economic Community” (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Menurut dia, sejauh ini dengan meningkatnya pemanfaatan TIK dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam negeri yang didorong melalui kerjasama pemerintah dengan pihak swasta, daya saing UKM Indonesia pun semakin meningkat. Hal itu, kata dia, terbukti dari data terbaru yang dikeluarkan oleh “World Economic Forum” bahwa peringkat daya saing UKM Indonesia naik dari nomor 52 menjadi nomor 38 pada tahun 2013. HL-07/ant

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

bantuan loan dari Bank Dunia untuk jaringan proyek air minum Kota Bandarlampung yang diperkirakan menelan dana Rp 200 miliar lebih. Diantara proyek tersebut adalah membuat cekdam Sungai Way Sekampung Natar, lalu membangun pompa air untuk menikkan air sungai menuju jaringan pipa dan dialirkan ke kota Bandarlampung. Jika proyek pembangunan jaringan air minum (drinking water) selesai dibangun maka PDAM bisa menjangkau hampir 70% - 80% pelanggan di Bandarlampung. Saat ini pihaknya hanya sanggup melayani 35% pelanggan, jadi harap maklum, kata dia. PDAM juga siap melayani kebutuhan air minum bagi kapal-kapal niaga yang berlabuh di pelabuhan Panjang, bahkan sekarang PDAM Way Rilau sudah memasok kebutuhan air minum pada kapalkapal yang tambat di Panjang. “Kami memang menjalin kerjasama dengan pihak Pelindo II Panjang sudah cukup lama. Memang ada pihakpihak tertentu yang mempersoakan kenapa PDAM Way Rilau yang diberi kepercayaan memasok air ke pelabuhan Panjang. Ini persoalan bisnis dan ada pihak tertentu yang juga ingin masuk dalam pasokan air minum di Panjang,” ujar dia. Kami tidak saja untuk melayani pelabuhan Panjang, untuk kawasan industri yang membutuhkan jaringan air minum kami juga siap, seperti kawasan KAIL (Kawasan Industri Lampung) di Tanjungbintang, maupun kawasan pemukiman yang berada di pinggir kota Bandarlampung, seperti Jati Agung, Natar, Pesawaran dan Kemiling, katanya. HL-08

Bandarlampung,HL- Wacana pemindahan ibukota Jakarta terus bergulir, begitu juga wacana pembangunan kota baru sebagai pusat pemerintahan provinsi Lampung yang baru sudah mulai tahap pembangunan.Karena hal ini dapat mengurangi kemacetan parah di Kota Bandarlampung sekarang. Pakar Transportasi dan Tata Ruang Wilayah UBL Ilham Malik menyatakan hal itu saat dihubungi Haluan Lampung, Rabu (11/9), terkait rencana Pemprov akan memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Baru di Jati Agung Lampung Selatan. Pemindahan pusat pemeritahan sudah banyak dilakukan di sejumlah negara seperti Nigeria memindahkan ibukota dari Lagos ke Abuja, Kazhakstan memindahkan ibukota dari Almaty ke Astana, Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya dan Myanmar (Burma) dari Yangon ke Napydiew. Sedangkan Indonesia baru wacana, apalagi SBY sudah menggulirkan pemindahan ibukota dan pusat pemerintahan Jakarta ke daerah dengan alasan banjir, macet, kata dia. Namun, kebijakan Pemprov Lampung yang membangun kotabaru di Jati Agung dan memindahkan pusat pemerintahan dari Telukbetung oleh Gubernur Sjachroedin ZP sudah tepat, apalagi dalam 20 tahun kedepan Kota Bandarlampung dipastikan sangat padat seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia. Contohnya Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Lihat saja di Bandar Lampung pada saat pagi berangkat jam kerja, maupun sore

usai jam kantor, seluruh jalanjalan macet total. Apalagi panjang jalan raya di kota ini tidak bertambah, jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat setiap hari bertambah terus, wajar saja macet setiap hari. Kalau terjadi kemacetan semakin kronis, maka produktivitas masyarakat bisa menurun, cost ekonomi makin melambung tinggi dan dampaknya sangat luas, ujar dia. Karena itu, pembangunan proyek Kota baru sebagai pusat pemerintahan akan memberikan solusi mengatasi kemacetan. Saat ini kendaraan umumnya menuju ke arah selatan kawasan perkantoran di Telukbetung dan kawasan bisnis di Tanjungkarang. Pada jam-jam tertentu macet total karena kendaraan menuju ke suatu titik secara bersamaan. Seperti sepanjang Jl.Zaenal Abidin Pagaralam, Teuku Umur, depan Ramayana Pasar tengah, Radin Intan, RA Kartini, Gajahmada dan Antasari. “Kalau pusat pemerintahan sudah pindah ke Kota baru maka, kendaraan banyak menuju ke utara dan kemacetan dapat terurai, kepadatan sangat berkurang. Selain itu Kota Baru juga harus dipersiapkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi masyarakat wilayah utara,katanya. Bahkan pembangunan mall di pusat kota harus dikurangi, bila perlu diberi kemudahan pengembangan kota di daerah pinggiran kota, seperti kemiling, Sukarame, Natar, Jati Agung dan Pesawaran,” ujar staf ahli gubernur ini. HL-08

UKM Jadi Andalan Perekonomian Nasional Jakarta- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menghendaki UKM di berbagai daerah dapat menjadi andalan dalam perekonomian nasional, terutama dalam masa krisis global seperti saat ini. “Sektor UKM (usaha kecil dan menengah, red.) daerah sudah seharusnya kembali dapat menjadi andalan penopang perekonomian nasional,” kata Wakil ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani, Rabu (11/9) di Jakarta. Menurut Rosan, kontribusi UKM bagi penguatan ekonomi daerah sangat besar sehingga semua pihak harus berupaya menguatkan UKM agar lebih produktif dan lebih berdaya saing. Ia berpendapat bahwa penguatan UKM itu sangat penting, terutama di tengah dinamika ekonomi Indonesia yang sedang mengalami penurunan. Penurunan itu, ujar dia, terindikasi dari adanya berbagai permasalahan yang dialamai, seperti defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, hingga pelemahan nilai tukar rupiah. “UKM bisa menjadi salah satu penopang ekonomi ketika krisis dan itu sudah terbukti. Oleh karena itu, penguatan UKM harus dilakukan agar bisa berkontribusi tidak hanya bagi penguatan ekonomi daerah saja,

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

tetapi juga nasional,” katanya. Rosan menilai, dengan beragam potensi yang ada, masa depan Indonesia ada di daerah-daerah. Sebelumnya, pengamat ekonomi dan bisnis Universitas Gadjah Mada Mudrajad Kuncoro menilai usaha kecil menengah (UKM) Indonesia masih sulit berkembang akibat adanya hambatan budaya atau “cultural barrier”. “Mereka kebanyakan merasa cukup puas dengan kondisi saat ini,” jelas Mudrajad usai diskusi mengenai UKM di Yogyakarta, Jumat (6/9) malam. Menurut dia, kebanyakan pelaku UKM merasa bahwa saat usaha mereka menjadi besar maka tuntutan dan beban serta risiko yang harus ditanggung juga akan makin berat. Di tempat terpisah, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan mengatakan bahwa para pelaku UKM di Tanah Air harus mulai meningkatkan daya saing dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara maksimal. “Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing UKM adalah melalui penggunaan teknologi guna meningkatkan kinerja dari UKM secara kualitas maupun kuantitas,” kata Syarifuddin dalam “APEC Small and Medium Enterprises (SME) Exhibition” di Nusa Dua, Bali, Jumat (6/9). HL-07/ant

Email : haluanlampung@gmail.com


SIGER

3

Kamis, 12 September 2013 HALUAN LAMPUNG

DPRD Hambur-hamburkan Uang Rakyat Banleg Ngelencer ke Lombok dan Bali Untuk Mengkaji HGB dan Retribusi PERILAKU para wakil rakyat yang mengambur-hamburkan uang negara dengan modus perjalanan dinas rupanya masih menjadi budaya dan tersistem. Ini yang terjadi di Bandarlampung, Badan Legislasi DPRD setempat melakukan perjalanan dinas menggunakan uang rakyat hingga ke Bali dan Lombok hanya untuk melakukan kajian terhadap Hak Guna Bangunan (HGB) dan Peraturan Daerah (Perda).

Foto: Hendra Saputra TINJAU LOKASI-Komisi C DPRD Bandarlampung, Rabu (11/9) bersama perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tata Kota, Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Teknokrat serta CV Devis Jaya yang membangun halte dan papan reklame meninjau lokasi pemindahan halte dan baliho di Jalan ZA Pagaralam.

Halte di Teknokrat Segera Dibongkar Mengganggu Arus Lalu-lintas Kerap Jadi Tongkrongan anak Punk Bandarlampung,HL- Yayasan Perguruan Tinggi Teknokrat mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung memindahkan halte Bus Rapid Transit (BRT) dan Baliho yang berdiri di depan kampus Teknoktrat Jalan ZA Pagaralam. Pihak Yayasan beralasan, keberadaan halte dan baliho milik CV Devis Jaya tersebut menggangu pandangan umum karena menutupi tampak depan gedung kampus serta kerap dijadikan tongkrongan anak Punk yang sering mabuk-mabukan ketika malam hari. “Harapan kami pihak CV Devis Jaya selaku pemilik halte dan baliho segera memindahkan kedua bangunan tersebut yang saat ini berdiri di depan kampus kami,” kata Mahathir saat hearing (rapat dengar pendapat) di Komisi C DPRD Kota Bandarlampung bersama Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan dan Dinas Tata Kota, Rabu

(11/9). Selain masalah tersebut, kata Mahathir, arus lalu-lintas khususnya di depan pintu masuk kampus kerap macet akibat sejumlah BRT yang berhenti di halte tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Rifa’i tak sependapat dengan pernyataan pihak Teknokrat. Menurut dia, berdirinya halte BRT di depan kampus teknokrat sudah sesuai aturan. Bahkan pada Oktober 2012 lalu, pihak Teknokrat sendiri mengapresiasi berdirinya halte tersebut. “Sebenarnya kita hanya melihat dari sisi kebutuhan transportasinya saja. Karena berdirinya halte itu sudah sesuai aturan, dan atas dasar rekomendasi dari Teknokrat sendiri. Bahkan adanya halte bisa mengangkat nama Teknokrat,” ujar Rifa’i. Komisi C yang berisikan Agusman Arief, Hanafi Pulung, Ratna Hafsari Barusman, Hamrin Sugandi, akhirnya memutuskan peninjauan langsung lokasi berdirin-

Walikota Terima Penghargaan Akrual Basis Sekaligus Terima WTP ke- 3 Bandarlampung Jadi Penerima Simbolis Bandarlampung,HL- Penggunaan sistem keuangan dengan metode akrual basis yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung memang sempat menimbulkan masalah lantaran sejumlah satuan kerja (satker) masih salah dalam pelaksanaannya. Namun, hal itu tak lantas membuat Walikota Bandarlampung Herman HN berkecil hati. Buktinya Walikota mendapat kesempatan mewakili Walikota se-Indonesia untuk menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI, Budiono. Penghargaan yang diberikan mengingat Bandarlampung telah menjalankan sistem keuangan dengan cara akrual basis. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung Zaidirina mengatakan, Walikota juga akan menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan RI, Muhamad Chatib Basri untuk yang ketiga kainya. Pemberian WTP dari pemerintah pusat dilakukan saat seminar dan rakernas masalah akrual di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI. “Pemberian opini WTP-nya dilakukan besok (hari ini, Red) dan akan di serahkan langsung oleh Menteri Keuangan. Walikota juga menjadi penerima secara simbolis Walikota se-Indonesia yang telah melaksanakan akrual basis,” kata Zaidirina, Rabu (11/ 9). Dalam sistem laporan keuangan dengan cara akrual ini, lanjutnya, mewajibkan seluruh daerah harus sudah melaksanakan laporan keuangan paling lambat 2015. Dan ini sudah diamatkan oleh Undang-Un-

dang. “Akrual ini kan sudah wajib, makanya semua daerah paling lambat tahun 2015. Aturannya ada di PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintah,” jelasnya. Maka dari itu, terus dia, Pemkot Bandarlampung harus menggunakan akrual basis jika ingin kembali mendapatkan WTP. “Kita nggak bisa dapat WTP lagi kalau nggak pake WTP,” tambahnya. Akrual basis ini, jelas Zadirina, telah ditetapkan sejak tahun 2004 lalu. Namun, lantaran banyaknya penolakan dan keberatan maka di mundurkan lagi tahun 2008. Dan terakhir tahun 2015 ini semua harus melaksanakan laporan akrual. “Banyak penolakan dan keberatan dari pemerintah daerah makanya baru tahun 2015 ini diwajibkan. Keberatan pemerintah daerah diduga karena kurangnya SDM yang menguasai pelaporan sistem akrual ini,” ungkapnya. Yang jelas, kata Zaidirina, suatu kehormatan bagi Pemkot Bandarlampung dijadikan simbolis. Ini karena pemerintah pusat menilai Bandarlampung sanggup untuk melakukan pelaporan berbasis akrual. “Dan WTP yang diterima untuk ketiga kalinya ini, adalah pengakuan pemerintah pusat terhadap keberhasilan Bandarlampung dalam pelaporan penyusunan keuangan. Dan setiap menerima WTP kementrian keuangan memberikan hadiah kepada pemerintah daerah yang dapat WTP. Tahun kemarin saja Bandarlampung dapat Rp 28 miliar, mudah-mudahan tahun ini hadiahnya bisa meningkat,” tandasnya. HL-07

ya halte serta melanjutkan rapat di kampus Teknokrat. Komisi C bersama pihak Teknokrat dan CV Devis Jaya yang membangun halte dan papan reklame, di kampus Teknokrat, pun turun langsung meninjau lokasi. Sebelum meninjau langsung, Komisi C bersama peserta rapat tersebut kembali menggelar rapat di ruang rapat Teknokrat. Dalam rapat lanjutan tersebut, pihak Teknokrat kembali mendesak pihak terkait untuk memindahkan halte dan papan reklame tersebut ke lokasi yang lebih ideal. Meski awalnya keberatan, pihak CV Devis Jaya yang diwaliki Yanto, akhirnya mempertimbangkan usulan tersebut. “Ya saya harus melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan. Kami prinsipnya setuju, asal ada solusi mengenai pemindahan halte dan baliho, sebab membutuhkan anggaran untuk itu,” ujar Yanto. Rapat tersebut akhirnya me-

mutuskan untuk memindahkan halte dan baliho ke lokasi yang lebih aman dan strategis. Usai rapat, Komisi C dan pihak yang terkait langsung melihat lokasi halte dan baliho yang dipermasalahkan. Pihak CV Davis Jaya dan Teknokrat akhirnya sepakat memindahkan halte dan papan reklame dari depan Kampus Teknokrat ke depan gedung laboratorium milik Teknokrat yang berjarak sekitar 100 meter. Ketua Komisi C Barlian Mansyur, memberikan waktu selama 7 hari kedepan kepada CV Devis Jaya untuk segera memindahkan halte serta baliho ke lokasi baru sesuai yang telah disepakati. “Besok (kamis,12/9) kita akan terbitkan rekomendasi kepada Pemkot. Dan kami memberikan batas waktu selama tujuh hari untuk memindahkan halte dan baliho ke lokasi yang telah disepakati,” tandasnya. HL-07

DPRD Bahas Batas Usia Dirut PDAM

Padahal hampir semua khalayak tahu bahwa HGB memiliki jangka waktu selama 20 tahun, dan itu tidak dapat dirubah. Lantas untuk apa mereka melakukan kajian terhadap HGB hingga ke Lombok dan Bali? Sedangkan bicara perda retribusi, itu bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Hamonangan Napitupulu yang ikut dalam perjalanan ‘kosong’ tersebut mengatakan kunjungan para anggota banleg ke Lombok dan Bali untuk mengetahui penerapan HGB dan perda retribusi di kedua daerah tersebut. Monang, sapaan akrab Hamonanganmenilai, HGB dan Perda retribusi pada dasarnya dilakukan secara terpisah dan tidak menyatu. Peraturan terkait HGB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai yang menyatakan bahwa jangka waktu HGB selama 20 tahun.

Namun, kata dia, dalam PP tersebut tidak diatur retribusi. ”Kalau retribusi daerah itu diatur dalam Perda nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, dasarnya dari UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Hamonangan, kemarin (11/9). Monang yang juga Salah satu pemerhati PAD Pemkot Bandarlampung ini menambahkan, lantaran dalam perda tersebut tidak diatur masa pembayaran retribusi, maka Pemkot Bandarlampung mengeluarkan Perwali nomor 96 tentang tata cara penarikan retribusi. Sayangnya, dalam perwali tersebut juga tidak diatur jangka waktunya. Namun, Pemkot Bandarlampung menarik retribusi HGB selama 20 tahun. Dalam perwali itu, lanjutnya, Banleg DPRD Kota Bandarlampung berencana melakukan revisi. Itu dikarenakan para pedagang dan pengusaha keberatan dengan jangka waktu yang diberikan oleh

Pemkot selama 20 tahun, sehingga Banleg mencoba merevisinya maksimal 5 tahun. ”Kalau HGB memang tidak boleh dirubah sama sekali, tapi kalau Perda nomor 6 tahun 2011 memang harus dirubah, karena disitu tidak diatur jangka waktu pembayaran retribusi,” terangnya. Sebenarnya, jelas Hamonangan, tanpa melakukan studi banding pun Banleg sudah bisa merevisi, dimana dalam perda tersebut hanya tinggal menambahkan jangka waktu pembayaran retribusi saja yakni sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. ”Saya juga bingung antara ucapan Wahyu (Wahyu Lesmono, red) dan Hartato (Hartarto Lojaya, red). Mereka itu sebenarnya sama, yang pasti HGB diterapkan 20 tahun sesuai dengan PP 40 tahun 1996 dan pembayaran retribusi maksimal 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah,” tandasnya. HL-07

UPT Panggil Kepsek SDN 1 Terkait Pengelolaan BOS Komite Juga Dipanggil Rektor UML Beri Komentar Bandarlampung, HL- Menanggapi pemberitaan sebelumnya terkait tidak transparannya pengelolaan dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) di SDN 1 Palapa Bandarlampung, pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandarlampung melalui Ka UPT Tanjungkarang Pusat, Eka Aprilia, telah melakukan pemanggilan terhadap Kepala Sekolah (Kepsek dan Komite Sekolah. Dikatakan Eka, jika pihaknya telah melakukan pemanggilan dan akan membahas permasalahan tersebut. “Ya besok akan membahas persoalan yang terjadi, itu bukan dipanggil Mas, bukan untuk ribut-ribut tapi saya hanya ingin mengkonfirmasi saja mengenai permasalahan yang ada dikoran,” kata Eka Aprilia melalui selulernya. Namun Ka-UPT ini berharap

masalah ini jangan dijadikan polemik yang berkepanjangan karena menyangkut dunia pendidikan. “Sebenarnya inikan masalah yang bisa diselesaikan dalam lingkungan pendidikan dan sekolah, alangkah baiknya tidak terus menerus jadi persoalan,” pintanya. Terpisah, pengurus Komite SDN 1 Palapa juga membenarkan adanya pemanggilan tersebut. “Memang benar saya dipanggil oleh Ka UPT Tanjungkarang pusat, Ibu Eka Aprilia guna mengkonfrontir hal tersebut yang berkaitan dengan polemik di SDN 1 Bandarlampung,” akunya. Pada kesempatan yang sama, Rektor UML (Universitas Muhamadiyah Lampung) Dr.Agus Pahrudin M.Pd, Rabu (11/9), mengatakan seharusnya pihak sekolah dalam hal pengelolaan

dana bantuan oprasional sekolah BOS, harus transparant dan merangkul komite sekolahnya, bukan malah menutup nutupi, dikarenakan BOS merupakan dana Publik dan yang berasal dari APBN pusat. “Jadi laporan atas penggunaannya harus tepat sasaran, bukan malah ditutupi sebab hal ini berkaitan dengan masalah hukum, bisa bisa pengelola dana BOS dipenjarakan bila pihak sekolah tidak melakukan laporan kepada komite dan walimurid di sekolah,” ujarnya. Mengenai penjualan baju yang ada disekolah, lanjutnya, disamping tanggung jawab orangtua siswa, juga sekolah harus bijak. “Artinya melihat apakah orangtua siswa mampu atau tidak, kalo mampu ya sah sah saja, tetapi kalo tidak mampu jangan dipaksakan,” ujarnya singkat. HL-04/wl

Panggil Staf Ahli Akademisi Bahas Raperda Struktur PDAM Bandarlampung,HL- Kasus pelanggaran batas usia jabatan yang terjadi di PDAM Wayrilau rupanya menjadi perhatian serius DPRD Bandarlampung. Menyikapi hal tersebut, DPRD langsung memanggil staf ahli dari akademisi untuk membahas Raperda Struktur dan Tata Organisasi PDAM Way Rilau agar tidak melanggar paraturan hukum yang berlaku. DPRD menilai, dalam Raperda Struktur dan Tata Organisasi PDAM Way Rilau tersebut terdapat terdapat beberapa poin yang penting, salah satunya adalah tidak adanya sistem kekerabatan pegawai dalam lingkungan PDAM. Hal itu terungkap usai pertemuan tertutup bersama staf ahli, Dirut PDAM, Rabu (11/9) di ruang ketua DPRD Bandarlampung. Ketua DPRD Bandarlampung Budiman AS mengatakan rapat tersebut bersifat internal untuk membahas perda-perda mana saja yang pas dan tidak melanggar hukum di dalamnya. “Kami berbicara dengan akedimisi terkait dengan raperda tersebut pasal per pasalnya. Bagaimana agar tidak bertentangan dengan hukum, makanya kita panggil staff ahli dari Unila Pak Budiono,” kata Budiman. Dijelaskan Budiman, dalam raperda struktur dan tata organisasi yang dibahas, salah satunya pegawai PDAM yang Pasangan Suami Istri (Pasutri) dilarang bekerja di satu lingkungan itu. Budiman menambahkan selain membahas permasalahan Pasutri, permasalahan umur Direktur PDAM yang sudah memasuki masa pensiun, juga menjadian perhatian khusus. “Itu (umur, red) juga yang kita bahas. Apakah

bertentangan atau tidak,” jelas legislator dari partai Demokrat tersebut. Namun begitu, Budiman belum bisa menyimpulkan hasil dapat tersebut karena staf ahli masih membahasnya lebih lanjut. “Pekan depan, mudah-mudahan sudah kita akan umumkan ke media, apa hasil pertemuan ini,” tandasnya. Ketua pansus Raperda Struktur dan Tata Organisasi PDAM Way Rilau Barlian Mansyur membeberkan, terdapat tujuh pegawai PDAM berstatus suami istri. Kondisi ini tentu akan memengaruhi profesionalitas, dan efisiensi, dari kinerja PDAM Way Rilau. “Terdapat poin-poin krusial yang dibahas dalam raperda diantaranya menyangkut sistem kekerabatan pegawai di PDAM. Karena masih ada pegawai yang statusnya suami-istri, serta batas usia jajaran direksi yang belum diatur dengan jelas,” terang Politisi Partai Golkar tersebut. Berlian menilai, perda yang ada saat ini memang belum mengatur sejumlah poin krusial tersebut serta belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Sehingga, lanjutnya, pasus akan melakukan kajian dan telaah, baik sisi legalitas maupun dari aspek lainnya. “Tentu setelah perda ini disahkan, akan ada dampak terhadap pegawai yang memiliki status suami-istri. Namun kita mencari solusi yang baik, dan bijak. Bisa saja salah satunya dipindah ke BUMD yang ada, bisa juga mundur, nanti kami cari jalan yang bijak,” ungkap ketua Komisi C DPRD Bandarlampung itu. HL-07

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

Foto-Hendra Saputra PASANG PORTAL-Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung memasang portal pembatas ketinggian kendaraan di Taman Hutan Kota Wayhalim. Pemasangan portal ini dilakukan untuk mencegah masuknya kendaraan bermuatan berat melintasi area PKOR yang kerap memicu kerusakan jalan ditempat tersebut.

Masih Banyak Warga Belum Dapat BLSM Data BPS Diragukan DPRD Minta Koordinasi Bandarlampung,HL- Banyaknya warga tak mampu belum mendapat jatah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), membuat wakil rakyat yang duduk di DPRD angkat bicara. Komisi A DPRD Kota Bandar Lampung mengharapkan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) setempat harus detail mendata warga yang berhak mendapatkan program yang kerap disebut Balsem itu. “Ini kan banyak terjadi, yang seharusnya layak malah nggak dapat jatah BLSM. Jadi pendataan dari BPS ini seperti apa, kan sepertinya nggak detail,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandar Lampung Benson Werta, Rabu (11/9). Atas kondisi tersebut, Benson, meminta pihak BPS setempat

hendaknya bisa berkoordinasi dengan pihak pamong setempat seperti ketua RT, kepala lingkungan maupun lurah untuk menentukan mana warga yang layak mendapatkan BLSM ini atau pun tidak. “Maka untuk pendataan BLSM tahap berikutnya pihak BPS harus mengajak RT, kepala lingkungan dan lurah. Karena seperti warga di Kecamatan Panjang dan Labuhan Ratu itu masih banyak warga yang nggak dapat BLSM,” jelasnya. Supri (42), warga Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu RT 15 Lingkungan 02 mengakui, masih banyak di wilayahnya warga yang kurang mampu belum mendapatkan jatah BLSM tahap kedua ini. “Saya mewakili sejumlah warga yang enggak dapat BLSM, pi-

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

hak BPS memang tidak melibatkan RT, kepala lingkungan, dan lurah. Jadi kita kurang tahu siapa saja yang dapat, maka warga yang kurang mampu yang seharusnya dapat BLSM ini tidak mendapatkan jatah BLSM,” bebernya. Supri menduga, data yang dikeluarkan oleh BPS pun merupakan data lama atau data tahuntahun sebelumnya. Selain itu, menurutnya, ada indikasi bahwa yang melakukan pendataan itu merupakan anggota-anggota partai. “Kalau di daerah kami ada sekitar 20 kepala keluarga yang tidak dapat. Orang yang benar-benar tidak mampu di daerah kami pun enggak dapat BLSM. Dan ada beberapa pengurus partai juga katanya yang mendata BLSM ini,” tandasnya. HL-07

Email : haluanlampung@gmail.com


DAERAH

4

Kamis, 12 September 2013

HALUAN LAMPUNG

Seleksi Tes CPNS Tunggu Listing Proses Penerimaan Belum Jelas Tidak Ada Petunjuk Pemberkasan Diduga Marak Permainan GUNA pelaksaaan Seleksi/Test Ujian Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) Formasi tahun 2013, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah ( BKD ) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubabar), hingga saat ini masih menunggu daftar (Listing) K2 yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dikatakan oleh Aang Fedri, Kabid Mutasi dan Pengadaan pada BKD Tubarat, bahwa berdasarkan Pengumuman Bersama tentang pelaksanaan tes tersebut, Peserta seleksi K2 adalah yang tercantum dalam Listing yang telah ditetapkan oleh BKN dan daftar Listing itu dapat dilihat pada BKD Tubarat. “Nah, hingga saat ini kita masih menunggu listing itu. Jadi, kita saja belum tahu apakah jumlahnya berkurang atau akan bertambah,” ungkapnya diruang kerjanya. Menurutnya, belum ada kepastian bagaimana proses penerimaan listing tersebut, sebab belum ada petunjuk berikutnya terkait pengambilan listing K2. “Ini yang masih menjadi pertanyaan kita, apakah BKN yang langsung mengirimkannya ke daerah, atau BKD Provinsi Lampung yang kesana dan kita ting-

gal mengambil di Provinsi, atau kita yang langsung mengambilnya ke BKN. Tapi, ini tidak menjadi kendala karena sesegera mungkin akan kita dikoordinasikan,” jelasnya. Meskipun demikian, pihaknya tidak menganggap hal itu sebagai kendala. Sebab, kata Aang, dalam pengumuman bersama itu sudah jelas kapan listing itu dapat mulai dilihat di BKD. “Saya rasa akan segera kita terima karena dalam pengumuman bersama itu disebutkan bahwa listing K2 dapat dilihat di kantor BKD mulai minggu ke-3 September 2013. Jadi, tidak mungkin akan keluar dari waktu yang telah ditentukan,” ujarnya. Disinggung mengenai persentase atau kuota CPNSD yang akan diterima dari K2, Aang menyatakan belum bisa memastikan berapa jumlah yang akan diambil dalam seleksi tersebut.

“Terkait hal itu (kuota), kami belum bisa memastikan, memang benar ada info atau desas-desus yang menyebutkan untuk tahun ini baru akan diambil 30 persen dari jumlah K2 yang ada, tapi kenyataannya hingga saat ini kami belum menerima pemberitahuan atau tembusan secara tertulis mengenai itu, baik dari BKN ataupun Kemenpan,” cetusnya. Untuk diketahui, tambah dia, K2 Tubarat yang telah diajukan dan terdaftar adalah sebanyak 433 orang yang terdiri dari 335 Tenaga Guru, 14 orang Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis sebanyak 84 orang. “Jumlah itu bisa saja bertambah dan bisa juga berkurang. Tapi, meskipun bertambah itu bukan karena ada yang baru masuk atau didaftarkan melainkan berasal dari K1 yang tidak lolos kemarin,” tukasnya. HLD-04/15

Foto : Elie Sunarto RAPAT SATKER- Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tulang Bawang Barat (Tubabar), Drs Paryanto MM, memberikan arahan pada Rapat Koordinasi yang diikuti seluruh kepala satuan kerja dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Panaragan.

OMbudman Buka Posko Pengaduan Sikapi Kecurangan Penerimaan CPNS Agar Pelaksanaan Berjalan Lancar Bandarlampung, HL- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung ikut ambil peran dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Lampung 2013. Mulai 16 September 2013 sampai 4 Desember 2013, Ombudsman RI Perwakilan Lampung akan membuka posko pengaduan terkait CPNS Lampung. Asisten Bidang Pencegahan dan Penyelesaian Laporan Ombudsman RI Perwakilan Lampung Ahmad Saleh David Faranto, S.H., M.H. menjelaskan, kegiatan itu dilakukan sebagaimana

tugas, fungsi, dan kewenangan Ombudsman RI Perwakilan Lampung yang diatur dalam UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI. Juga sebagai bentuk koordinasi bersama Kemenpan RB dalam rangka pengawasan. Maksud dari adanya posko ini, kata dia, agar pelaksanaan seleksi tahun ini dapat berjalan secara kompetitif, adil, objektif, transparan, dan bebas KKN. Hal ini sesuai dengan target strategi Kemenpan RB yang dijelaskan dalam Surat Edaran Ketua ORI Danang Girindrawardana Nomor: 083/ORI-INT/IX/2013 tanggal 3

September 2013. ”Surat dari ketua ORI menyatakan perihal pelaksanaan pemantauan kegiatan penerimaan CPNS 2013. Surat itu ditujukan kepada seluruh kantor perwakilan Ombudsman RI se-Indonesia,” ujarnya. Dia mengatakan, selain membuka posko pengaduan, seluruh kantor perwakilan juga diminta mengunjungi (melakukan investigasi, Red) ke seluruh instansi penyelenggara seleksi CPNS di wilayah kerja masing-masing. Mereka juga diharapkan dapat melakukan kerja sama dengan

LSM/pemerhati/media massa setempat. Dalam hal ini, kepada seluruh komponen masyarakat dan peserta CPNS diimbau dapat bekerja sama serta proaktif untuk menyampaikan temuan-temuan terkait permasalahan penerimaan CPNS. Laporan itu dapat disampaikan langsung ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Jl. Way Ketibung No. 15, Pahoman, Bandarlampung, atau dapat juga menghubungi via telepon/faksimile ke nomor (0721) 251373. HL-04/et

Bupati Akan Beri Sanksi Tegas Oknum BKD Kutip Honorer Jabatan Akan Dicopot

Foto : Darjono HABISKAN ANGGARAN- Inilah salah satu proyek pekerjaan pembuatan taman di kantor BPLH Tulangbawang yang menelan biaya sebesar Rp.150 juta dan dikerjakan seadanya saja dan sudah dalam kondisi rusak tanpa adanya pemeliharaan.

Menggala, HL- Terkait adanya dugaan pengutipan sejumlah uang guna memuluskan pengangkatan tenaga honorer K1 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oknum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tulangbawang (Tuba), Bupati Tuba, Hanan A Rozak, akan mengambil langkah tegas terhadap oknum yang terbukti mengutip tersebut. “Bila nanti didapatkan kebenaran maka bupati akan menindak tegas oknum-oknum tersebut,” terang Bupati Hanan A Rozak melalui Kadis Kominfo Firmansyah, Rabu (11/9). Bahkan, menurut Firman, sanksi pemberhentian dari jabatan

akan dilakukan bupati jika berdasarkan hasil penelusuran tim Bawasda bahwa kutipan uang kepada honorer K1 itu juga melibatkan oknum yang memangku jabatan. “Jika oknum itu memiliki jabatan maka jabatannya akan dicopot, dan bila staf maka akan dipindahkan dan bila PHL maka akan diberhentikan,” terang Firman. Bupati, kata Firman, juga akan memberi sanksi tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku bagi siapapun yang terlibat dalam pungutan uang pelicin kepada pegawai honorer K1. “Bupati mengimbau kepada seluruh tenaga honorer yang te-

Kepala BKD Bantah Terima Uang *Kepala BKD Katakan Itu Tidak Benar! *Pegawai Honorer Sudah Lapor *Bupati Siap Beri Sanksi

BERITA KEHILANGAN Sebuah STNK Mobil.Truk No Polisi BE.9204 TA Atas nama Suhardi Alamat Penawar baru Kecamatan Gedung Aji Lama Hilang Di unit 2, tanggal 06-09 2013 Bagi yang menemukan tolong hubungi No Hp. 085381064666

Menggala, HL– Sejumlah pegawai honorer kategori satu (K1) di lingkup Pemkab Tulangbawang menjerit terkait dugaan pengutipan sejumlah dana guna memuluskan menjadi PNS dan mereka mengaku dimintai uang oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tuba Amri Alvis. Menanggapi ini, Amri sontak bereaksi keras. “Itu tidak benar! Mengada-ada, tidak ada yang namanya meminta uang dari BKD!,” tegas mantan Kasatpol PP Tuba ini via sselulernya. Amri melanjutkan, memang ada sejumlah honorer yang datang ke kantor dan rumahnya. Namun, pihaknya tidak pernah menanggapi. “Kalau sekadar datang bertamu, masak saya larang? Tapi, kalau saya minta-minta uang nggak benar,” ucap mantan sekretaris KPU Tuba ini. Keluhan adanya pungutan dibeber Subhan (42). Inseminator dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertugas di Kecamatan Banjaragung ini mengaku bertemu dengan kepala BKD di kantor BKD Tuba, Selasa (13/8) sekitar pukul 12.30 WIB. Pria yang telah bekerja sejak 1994 namun memasukkan berkas 2003 ini mengaku dimintai uang Rp50 juta. ”Katanya, kalau mau ikut perjuangan K1 ya. Saya dimintai uang Rp50 juta,” ungkapnya.

Namun, diminta uang sebanyak itu, Subhan mengaku bingung. Sebab, tidak ada harta benda yang bisa ia lelang. Apalagi sebagai inseminator, dirinya tidak mungkin mempunyai uang sebanyak itu. ”Lha dari mana Mas? Untuk makan sehari-hari saja, kami kesulitan,” katanya kepada sejumlah awak media saat bertemu di kompleks perkantoran Pemkab Tuba kemarin. Hal yang sama diungkapkan Bahrudin (43). Pria yang honorer K1 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tuba ini mengaku, pada Sabtu (31/8) dia bertemu Amri di rumahnya, Tiuhtohou, Menggala. Ia mendatangi rumah Amri sekitar pukul 20.00 WIB. Ketika itu dimintai uang oleh Amri sebanyak Rp45 juta. Namun, hingga kemarin uang itu belum satu rupiah pun ia serahkan. Sebab, dirinya tidak mempunyai uang sebanyak itu. “Ya dari mana, Mas? Mending saya beli sawah. Permintaan darinya sama, kalau mau ikut perjuangan K-1 diminta menyerahkan uang Rp45 juta. Kalau nggak, ya kami ini tidak bisa diperjuangkan,” paparnya. Sejumlah honorer yang kemarin ikut bersama Bahrudin dan Subhan, yakni Sarwani (honorer Dispenda) sejak 2004; Samsudin (44), honorer Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

Kecamatan Banjaragung; dan Irawan, honorer dari Kecamatan Banjaragung. Mereka berharap agar Pemkab Tuba melakukan langkah-langkah agar pengabdian yang telah belasan tahun ini tidak sia-sia meski tidak mengeluarkan sejumlah uang. ”Uang itu diduga sebagai pelicin memuluskan langkah kami untuk diangkat menjadi CPNS. Uang yang diminta jumlahnya bervariasi. Ada yang Rp25 juta, Rp30 juta, Rp45 juta, Rp50 juta, sampai Rp60 juta,” kata Subhan di halaman kantor Disdukcapil Tuba kemarin. HL-04/et

lah masuk dalam daftar katagori untuk tidak terpedaya dan memenuhi permintaan oknum tersebut, juga kepada masyarakat karena sekarang sedang dilakukan pendaftaran penerimaan CPNS. Bagi para pegawai honorer yang telah terperdaya agar dapat melapor ke bupati atau wabup,” tandasnya. Pemberitaan sebelumnya, sejumlah pegawai honorer kategori I (K1) dilingkup Pemkab Tulangbawang mengaku diminta sejumlah uang oleh Kepala BKD Amri Alvis, yang diduga sebagai pelicin untuk memuluskan langkah mereka untuk diangkat menjadi CPNS. Diantaranya diungkapkan Baharudin (43), tenaga honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Menurut dia, beberapa waktu lalu ia bersama beberapa tenaga honorer K1 lainnya dipanggil menghadap oleh kepala BKD Amri Alvis. Ketika itu, ia mengaku diminta sejumlah uang oleh Amri dengan nilai bervariasi. Uang yang diminya itu diduga ada kaitannya dengan proses verifikasi honorer K1 yang akan diajukan kepada BKN. “Kita dipanggil satu-satu oleh kepala BKD. Saya dipanggil tanggal 31 agustus jam 08.00 malam di rumah pak Amri. Katanya kalau mau ikut K1 setor Rp 45 juta,

tapi kalau nggak mau ikut nggak apa-apa,” terang Baharudin, Selasa. “Uang yang diminta jumlahnya bervariasi, ada yang Rp 25 juta, 30, 45, 50, sampai 60 juta,” terang Baharudin yang menjadi pegawai honor di Disdukcapil sejak tahun 2005 lalu. Hal sama juga diungkapkan Subhan (42), pegawai honorer di Dinas Peternakan Tulangbawang. Di Satker tersebut, Subhan menjadi petugas insminator (petugas kawin suntik). Menurut dia, ketika itu ia dipanggil menghadap oleh kepala BKD di kantor BKD pada tanggal 13 agustus lalu sekitar pukul 12.30 wib. “Saya diminta setor uang Rp 50 juta. Dikasih limit waktu sampai tiga minggu untuk kasih jawaban,” terang Subhan. “Hari ini (10 september) batas limit waktu. Saya nggak bisa memberikan uang yang diminta karena saya nggak ada uang sebanyak itu,” tambahnya. Selain Baharudin dan Subhan, ada beberapa honorer K1 lainnya yabg juga diminta uang pelicin. Diantaranya, Irawan (29), pegawai honorer di Kecamatan Banjar Agung sejak tahun 2004. Kemudian Syamsudin (45), honorer di Badan penanggulangan bencana sejak 2005. Dan Syarwani (44), honorer di Dispenda sejak 2004. HL-04/et

PLN Rencana Bangun UIP Untuk Memperkuat Daya Transmisi Tiga Kabupaten Kalianda, HL- Guna meningkatkan ketersediaan pasokan listrik di pulau Jawa dan Sumatera, PT.PLN (persero) unit interkoneksi Pembangunan (UIP) IV berencana membangun transmisi interkoneksi antara kedua pulau yang memiliki kekuatan sekitar 3.000 MV. Landing poin pembangunan transmidi interkoneksi tersebut berada di Dusun Muarabalak, Desa Ketapang Kecamatan Ketapang. Tempat itu nantinya akan dibangun gedung transmisi interkoneksi di areal seluas sekitar 20 ribu meter persegi yang terhubung dengan Salira,

Cilegon, Banten melalui jaringan kabel bawah laut. Demikian diungkapkan oleh perwakilan UIP VII, Ivan, saat melakukan sosialisasi di wilayah Kecamatan Ketapang, Rabu (11/9) kemarin. Menurutnya, pembangunan transmisi interkoneksi di Provinsi Lampung akan melalui kabupaten Mesuji, Tulangbawang (Tuba), Tulangbawang Barat (Tubabar), Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan. “Pembangunan transmisi interkoneksi listrik antar Pulau Sumatera-Jawa, saat ini memasuki tahap sosialisasi pembebasan lahan tanaman tumbuh

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

yang nantinya akan ditangani oleh tim P2T yang dibentuk pemerintah terdiri dari Dinas Perkebunan, PU dan Bapedda Lampung Selatan,” ungkapnya. Lebih lanjut Ivan mengatakan bahwa nantinya pembangunan jaringan transmisi juga akan tersebar di beberapa desa lainnya di Kecamatan Ketapang. Diantaranya yakni Way Sidomukti, Sidoasih, Lebungnala, Tamansari, Sri Pendowo dan Desa Bangunrejo. Sementara di dusun Muarabalak akan dibangun planing point transmisi interkoneksi. Sedangkan di enam desa lainnya akan dibangun lapak tower. HL-04/et

Email : haluanlampung@gmail.com


DAERAH

5

Kamis, 12 September 2013 HALUAN LAMPUNG

Penerima BLSM Salah Sasaran Pemkab akui Kesalahan BLSM tetap Dikucurkan PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tanggamus menyatakan penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tahap II berjumlah 46.056 rumah tangga miskin (RTS) sama dengan jumlah penerima di tahap I.

BLSM UNTUK SIAPA- Penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang dikucurkan Pemerintah Pusat, bagi warga miskin, rupanya hanya slogan saja. Terbukti dilapangan masih banyak warga miskin yang tidak menerima dan salah sasaran. foto ist

Warga Desak DPRD Buat Perda Perda tentang Hutan Adat Balikbukit, HL– Ratusan warga Kabupaten Pesisir Barat (KPB) menyambangi kantor DPRD Lampung Barat (Lambar) sekitar pukul 13.30 WIB kemarin, untuk membacakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 dan Surat Edaran (SE) Menteri Kehutanan RI No.SE.1/Menhut-II/2013, tentang Putusan MK No.35/PUUX/2012. Selain membacakan amar putusan MK, warga juga berharap kepada Pemkab dan DPRD Lambar agar menetapkan peraturan daerah (perda) tentang hutan adat. M. Nazlul, koordinator lapan-

gan aksi itu, mengungkapkan, keputusan MK di antaranya adalah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian yakni poin 1 kata negara dalam pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 167, tambahan Lembaran Negara RI No. 3888) bertentangan dengan UUD RI 1945. Kemudian kata negara dalam pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 167, tambahan Lembaran Negara RI No. 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal 1 angka 6 UU No.

Mustafa Resmikan Pekerjaan Jalan Hasil Kesepakatan Format Guna Persatuan Antar Masyarakat Gunungsugih, HL– Sesuai rencana kegiatan yang telah diprogramkan dan disepakati oleh para pengurus dan anggotanya, yaitu pembangunan infrastruktur jalan di beberapa titik antara Wates– Kalirejo, kemarin, telah mulai direalisasikan. Bentuk realisasi program dari forum tersebut, yaitu melakukan pengerjaan tahap pertama penimbunan jalan dengan batu sabes tipe A, antara Wates sampai Bekri sepanjang 7 km. Di mana, kondisi jalan tersebut rusak parah. Ir. Hi. Mustafa, M.H. selaku pembina Format Berbekas yang juga wakil bupati Lampung Tengah didampingi Ketua Umum Ir. Hi. Sunardi, M.M. yang juga manajer Distrik Way Seputih PTPN VII, membuka secara langsung serta disaksikan oleh jajaran pengurus dan anggota Format Berbekas, pengerjaan penimbunan jalan. sekedar diketahui, Forum Silaturahmi Amanat Rakyat (Format) masyarakat Kecamatan Bekri, Bangunrejo, Kalirejo, Anaktuha dan Sendangagung (Berbekas), merupakan organisasi yang muncul atas gagasan bersama antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan dunia usaha di lima kecamatan tersebut. Secara resmi dibentuk pada 16 Januari 2013. Yang melatar belakangi terben-

tuknya Format Berbekas tersebut yaitu atas dasar pemikiran dalam rangka menyikapi kondisi kompleksitas permasalahan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) di masyarakat. Khususnya yang ada di Kecamatan Bekri, Bangunrejo, Kalirejo, Anaktuha dan Sendangagung. Ketua Umum Ir. Sunardi, M.M, dalam kesempatan itu melaporkan kepada pembinanya, bahwa pengerjaan jalan tersebut dapat dilakukan berkat partisipasi dari pengurus dan anggota serta kalangan pengusaha dan masyarakat di wilayah Berbekas, yang dapat dihimpun, baik berupa material maupun sejumlah dana. Sementara wabup menyampaikan dukungan serta apresiasinya khususnya terhadap Format Berbekas yang telah dapat berbuat nyata dalam rangka peduli terhadap kondisi yang ada, semata-mata untuk masyarakat secara luas. “Kami sangat apresiasi terhadap Format Berbekas yang telah menunjukkan serta merealisasikan program kegiatannya, yaitu turut membenahi infrastruktur jalan, dalam rangka membantu masyarakat secara umum,. Tentu hal ini sangat bermanfaat,” tutur Wabup. HL-04/et

41/1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. “Kita minta kepada pemkab dan DPRD Lambar agar segera menetapkan perda peraturan lebih lanjut. Sebab, kini keputusan MK tentang status hutan adat telah ada,” ucapnya. Terkait hal itu, Ketua DPRD Lambar Dadang Sumpena, S.Sos. mengatakan, pihaknya mendukung apa yang disampaikan warga. ”Kita tunggu saja. Jika revisi UU dari pemerintah pusat telah kita terima, kita minta pemkab dalam hal ini Dinas Kehutanan untuk mengusulkan rancangan peraturan

daerah (raperda). Jadi, saya minta warga bersabar. Aspirasi warga ini akan kita tindak lanjuti,” kata Dadang. Terpisah, Wakil Bupati Lambar Drs. Makmur Azari mengatakan, pemkab merupakan pemerintahan yang berada di tingkat bawah. ”Kita menunggu revisi (turunan) UU itu dari pemerintah pusat. Jika nantinya telah kita terima, akan segera kita buatkan perda. Yang jelas selaku pemerintah, kita mendukung aspirasi yang disampaikan oleh warga. Bagaimanapun masyarakat adalah bagian dari kita,” ungkapnya. HL-04/et

DPRD Sidak RSUD Liwa Temukan Peralatan Medis Tak Berfungsi Minta Manajemen Rubah Pola Kerja DPRD Minta Laporan Kerusakan Balikbukit, HL– Dalam Inspeksi Mendadak (Sidak), Komisi D DPRD Lampung Barat menemukan sejumlah peralatan medis di RSUD Liwa tidak berfungsi, sehingga memnita agar pihak rumah sakit diminta melaporkan kondisi tersebut ke dewan. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi D S.W. Sundari, memeriksa sejumlah ruang perawatan dan bangunan yang sedang dalam pengerjaan juga tidak luput dari pantauan rombongan ini. Sundari mengatakan, pelayanan RSUD Liwa harus lebih ditingkatkan. Terlebih kepada pasien yang tidak bisa ditangani di rumah sakit itu agar segera dirujuk ke rumah sakit lain. “Kita meminta manajemen RSUD Liwa mengubah pola kerjanya. Pelayanan terhadap pasien harus lebih ditingkatkan. Dengan

begitu, pelayanan tidak lagi menjadi sorotan,” ujarnya. Sementara anggota Komisi D Mirzalie mengatakan, tidak berfungsinya peralatan medis akan memperburuk pelayanan. ”Anggaran untuk RSUD selalu ada, tapi kenapa masih banyak peralatan medis yang tidak berfungsi? Seharusnya hal ini segera dilaporkan agar bisa segera dibahas,” tegasnya. Ia berharap agar pelayanan di RSUD itu benar-benar baik sehingga pasien merasa nyaman. “Kita berharap ke depannya pelayanan RSUD ini bisa ditingkatkan lagi. Tidak seperti sekarang ini yang masih dianggap buruk. Masih banyak ditemukan peralatan rumah sakit yang tidak berfungsi. Hal seperti ini harus secepatnya diatasi,” ungkapnya. HL-04/et

Menurut Iwan Setiawan, Asisten II Bupati Tanggamus, kesamaan penerima karena dari pusat tidak merubah sasaran dan jumlah penerima BLSM. Memang semula direncanakan usai pencairan tahap I akan ada evaluasi dan verifikasi. Tujuannya supaya BLSM jadi tepat sasaran, sebab ada rumah tangga mampu tapi tetap menerima BLSM, ada juga rumah tangga miskin justru tidak menerima. “Semula memang begitu, tapi hasil rapat ternyata rencana itu batal dan justru pusat mengeluarkan surat edaran no 541/3674/SJ. tanggal 15 Juli 2013. Surat itu meminta supaya pemerintah kabupaten/kota membuat BLSM juga yang sifatnya lokal, dananya dari APBD dan jumlahnya sama dengan BLSM pusat. BLSM kabupaten ditujukan ke rumah tangga yang belum terakomodir oleh BLSM pusat,” terang Iwan, Rabu (11/9). Ia mengaku memang dampak keluarnya surat edaran tersebut pembagian BLSM belum se-

penuhnya adil, sebab yang mampu masih saja menerima uang tunai Rp 300 ribu. Kemudian kondisi yang ada di Tanggamus, ratarata penerima BLSM dari golongan mampu tidak mau mengembalikan kartu perlindungan sosial (KPS) ke Kantor Pos. “Jadi mereka itu tetap ngotot, alasannya memiliki kartu. Semestinya mereka malu, sebab ada yang punya mobil tapi tetap mengambil BLSM,” ungkap Iwan. Kemudian RTS penerima BLSM terbanyak ada di Kecamatan Wonosobo dengan jumlah 7.459 RTS, Kec. Pugung dengan 5.245 RTM, Kec. Talang Padang 5.106 RTM, Kec. Kota Agung dengan 3.242 RTM, Kec. Pulau Panggung 2.936 RTM, Kec. Gisting 2.902 RTM, Kec. Sumber Rejo 2.902 RTM, Kec. Cukuh Balak 2.165 RTM, Kota Agung Barat 2.085 RTM, Kec. Ulu Belu 1.962 RTM, Kec. Air Naningan 1.896 RTS, Limau 1.707 RTM, Kota Agung Timur 1.470 RTM, Pematang Sawa 1.528 RTM, Kelumbayan

1.371 RTM, dan Kelumbayan Barat 1.345 RTM. Untuk saat ini pembagian BLSM sedang berlangsung di lima kantor Pos yang ada di Tanggamus. Ada juga pembagian bersifat komunitas, yakni petugas Pos mendatangi penerima khususnya mereka yang ada di daerah terpencil dan jauh dari kantor Pos. Ada delapan kecamatan dananya diberikan secara langsung, yakni Kec. Ulu Belu, Pematang Sawah, Air Naningan, Pugung, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Limau, dan Pulau Panggung. Terkait adanya rencana BLSM tambahan lanjut Iwan Setiawan, ia mengaku, BLSM yang Program Kabupaten belum bisa disalurkan karena belum ada putusan final. Sedangkan dananya sudah disiapkan lebih kurang Rp 1 miliar dari APBD-P. “Kami harus rapat dulu dengan semua camat lalu memutuskan bersama, apakah BLSM kabupaten perlu diberikan atau tidak. Sebab nanti mereka yang menjadi tumpuan, Hal yang kami takutkan adannya konflik antar masyarakat karena jumlah masyarakat yang mengaku miskin banyak, jika mereka tidak diberi nanti protes,” ujar Iwan. HLD-04/17

TKI Lamsel Tewas di Taiwan Kecelakaan Kerja Perusahaan Konstruksi Kalianda, HL- Kembali Kecelakaan kerja yang merenggut jiwa kembali lagi terjadi dan dialami Herudin, tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, warga Dusun 3 Desa Bumijaya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di negeri Taiwan pada Minggu (8/9). Mayar (42), ayah dari Herudin, mengatakan dirinya mendapatkan kabar tentang meninggalnya putra sulungnya tersebut langsung melalui sambungan telepon dari Taiwan pada Rabu

(11/9) kemarin. Menurutnya, Herudin berangka sebagai TKI ke negara Taiwan pada 20 Juli 2013 lalu dan bekerja di sebuah perusahaan konstruksi di negeri tersebut. Putra sulungnya tersebut, lanjutnya, berangkat menjadi TKI dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. “Saya sendiri mendapatkan kabar langsung dari Taiwan pagi ini jika Herudin meninggal karena kecelakaan kerja. Ia berangka ke Taiwan bulan Juli lalu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik,” ungkap Mayar.

Ia dan keluarga masih menunggu kabar terkait kepulangan anak pertamanya tersebut. Ia dan keluarga berharap jenazah Herudin dapat segera tiba di tanah air. Mayar dan keluarga pun sangat terpukul dan sedih atas meninggalnya putra sulungnya saat bekerja di Taiwan. “Saya berharap jenazah anak saya dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Sehingga kita keluarga dapat memakamkannya di tanah kelahirannya di Bumijaya, Candipuro,” terangnya. HL-04/et

Santuan Kematian Disunat Ahli Waris Kecewa Inspektur Akan Panggil Aparaturnya Bupati Kherlani Minta Dikembalikan Pesisir Barat, HL- Adanya dugaan pemotongan (Sunat) dana santunan kematian untuk 14 ahli waris di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat (KPB), mendapat respons dari Inspektorat KPB setempat. Inspektur KPB Audi Marpi mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan terkait dugaan pemotongan santunan kematian itu. Karena itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil aparatur yang mengurus dana santunan kematian di kantor Kecamatan Lemong untuk diambil keterangannya. ”Kalau terbukti, itu sangat menyalahi! Karena sesuai dengan imbauan dari Bapak Bupati Hi. Kherlani, apa pun alasannya, santunan kematian tidak boleh dipotong sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak menerimanya,” tegas Audi kemarin. Menurut dia, program santunan kematian adalah salah satu program unggulan. Di mana, setiap ahli waris menerima dana sebesar Rp1 juta. ”Dana itu untuk meringankan beban ahli waris yang ditinggalkan. Jadi tidak boleh ada pemo-

tongan!” katanya. Diketahui, informasi yang dihimpun wartawan koran ini kemarin, terdapat pemotongan dana santunan kematian untuk 14 ahli waris di Kecamatan Lemong. Diduga, masing-masing penerima dipotong sebesar Rp250 ribu oleh pihak kecamatan. ”Memang telah terjadi pemotongan untuk setiap penerima. Kami mengeluhkan pemotongan tanpa adanya alasan yang jelas ini,” ujar salah seorang ahli waris yang menolak namanya dikorankan. Dia mengaku hanya menerima Rp750 ribu. Sementara seharusnya masing-masing ahli waris menerima Rp1 juta. ”Jadi, kami mempertanyakan pemotongan dana sebesar Rp250 ribu. Untuk apa dan dikemanakan?” katanya. Terpisah, Camat Lemong Azhari, S.H. membantah adanya tudingan itu. ”Kabar itu tidak benar. Kami tidak pernah memotong dana santunan kematian. Sebanyak 14 ahli waris itu telah mengambil semua,” ungkapnya. HL-04/et

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

Foto : Elie sunarto MULAI DIKERJAKAN - Terlihat Aktifitas pemancangan tiang jembatan penghubung diatas Sungai Batanghari antara Kampung Karta Kec. Tulangbawang Udik Kabupaten Tuba Barat dengan Desa Bunga Mayang Kabupaten Way Kanan sedang dalam pekerjaan.

Dua Pencuri BBM Diringkus Kedapatan Sedang Ngecor di SPBKB Gunakan Mobil Carry Pick Up Kotabumi, HL- Seolah tak takut hukum, pengecoran bahan bakar minyak (BBM) terus terjadi di wilayah Lampung Utara, seperti dilakukan Iswansi (38) dan R. Efendi (43), keduanya warga Dusun Padangratu, Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara. Namun kini, mereka harus menerima ganjarannya, karena polisi berhasil membongkar pengecoran tersebut dan keduanya tertangkap tangan sedang mengecor BBM jenis solar di SPBKB (stasiun pengisian bahan bakar khusus bersubsidi) di Jalan Prokimal, Kecamatan Kotabumi Utara. Pengecoran dengan menggunakan satu unit mobil Pick Up Carry warna biru dengan nopol BE 9362 WA bermuatan 25 jeriken sekitar pukul 22.00 WIB, Se-

nin (9/9). Selain dua tersangka, polisi juga mengamankan karyawan SPBKB yang melayani pengecoran ilegal tersebut, yakni Dewo (24), warga Desa Wonogiri RT 01/RW 03 Nomor 15, Kelurahan Kelapatujuh, Kecamatan Kotabumi. Kapolres Lampura AKBP Helmy Santika ketika dikonfirmasi mengatakan, saat dilakukan penangkapan, pengecoran itu sudah terisi 7 jeriken atau 231 liter solar. Saat ini, lanjutnya, kedua tersangka beserta karyawan SPBKB berikut barang bukti (BB) diamankan di Mapolres Lampura guna pengembangan penyidikan. “Untuk tersangka Iswansi akan dijerat pasal 55 Undang-Undang

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

RI Nomor 22 Tahun 2001. Sementara tersangka Raden dikenakan pasal 55 UU RI No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto pasal 55 ayat 1 ke -1 pasal 56 ayat 1. Sedangkan untuk Dewo dijerat pasal 55 atau 53 huruf b UU RI No. 22/2001 tentang Migas jo pasal 55 atau pasal 56 KUHP,” jelas Helmy. Sementara itu, Dewa di hadapan penyidik mengakui perbuatannya. Dia mengatakan melayani pengcoran dengan imbalan Rp300/liter. ”Saya sudah sekitar satu tahun bekerja di SPBKB ini, dan sudah sering melayani para pengecor. Dan saya tidak ada surat izin dari pemilik SPBKB melayani orang yang mengecor BBM,” paparnya. HL-04/et

Email : haluanlampung@gmail.com


6

OPINI Kamis, 12 September 2013

HALUAN LAMPUNG

Nasib Kedelai Setelah Hambatan Impor Dihapus

TAJUK

Oleh : Ahmad Buchori

RASA AMAN

Melonjaknya harga kedelai pada tahun 2013 ini mem buat pemerintah menghapus semua hambatan impor kedelai dan membebaskan komoditas pangan itu masuk ke Indonesia. Keputusan penghapusan semua hambatan impor itu merupakan hasil dari pertemuan antara Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Men teri Pertanian Suswono di Jakarta, Selasa (3/9). Kebijakan tersebut sepertinya upaya jangka pendek yang ditempuh pemerintah untuk mengamankan pasokan kedelai dalam negeri dan menstabilkan harganya. Kebutuhan kedelai nasional saat ini memang lebih besar dari produksinya. Kondisi tersebut membuat pemerintah menempuh "jalan pintas", yakni dengan mengizinkan impor. Produksi dalam negeri komoditas itu hanya 700.000

ton, sementara kebutuhannya mencapai 2,5 juta ton per tahun. Menurut Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Herry Suhardiyanto, melonjaknya harga pangan yang sering terjadi di Indonesia, khususnya kedelai, bisa dihindari jika inovasi yang dilakukan perguruan tinggi dimanfaatkan secara maksimal. "IPB memiliki kelengkapan ilmu pertanian yang paripurna dengan kualitas bertaraf internasional, yang sangat sayang jika tidak dimanfaatkan oleh negeri ini," katanya. Ia menegaskan bahwa IPB merasakan pembangunan pertanian belum optimal dilaksanakan. Kondisi tersebut ditandai dengan masih rendahnya produksi pertanian dalam negeri dibandingkan kebutuhan pangan nasional. Selain itu, menurut dia, masih tingginya ketergantungan terhadap impor pertanian, serta sistem tata niaga pertanian yang tidak

Surat Kabar Harian

HALUAN LAMPUNG Penerbit Komisaris

: PT. LAMPUNG JAYA ABADI : Dra. Zuraida, M. M

Penasehat Hukum

: A. Rizkie, S.H & Partner

Pemimpin Umum : Hengki Ahmat Jazuli Pemimpin Perusahaan : Indira Mauli Wakil Pemimpin Perusahaan : Herwandi Agusta, S. Kom Manajer Marketing : Mohammad Mulya Pemimpin Redaksi : Yon Bayu Wahyono Redaktur Pelaksana : Budi Mansyah Redaktur : Aan Lampung Andersen. S Hendra Saputra Iwan Ariyanto Wartawan

: Eko Nur Chabibah Ilham Jamhari Rudy Hardianto

Biro Lampung Utara Biro Lampung Selatan Biro Pringsewu

: Heri Setiawan : Agus Riyanto : Mega Utama (Kabiro) Hermanto, Bambang Irawan : Darjono (Kabiro) Yahya Apit, Hidman, Hermansyah (Marketing) : Elia Sunarto : Yasir Subagio, Solihin : Iwan Kurniawan : Prayogi

Biro Tulangbawang

Biro Tulangbawang barat Biro Way Kanan Biro Tanggamus Biro Pesawaran Layout & Design Grafis

Koordinator Sirkulasi Staf Marketing

Percetakan

: Andrian Saputra, S.T (Kabag Pracetak) Alfian Saputra, S. Kom Johansah : Karyanto Syam : Dwi Gita Fitriani Yosi Cahya Dita : PT. SUBUR JAYA NIRWANA Abdullah Jaja Sumarja Panca Ardhi Ali Nurdin Ari Desoni Thomas Mathew Anip Prasetya

( Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan ) Alamat Redaksi/Tatausaha : Ruko Nirwana Regency Blok. B/4, Jln. Pulau Morotai No. 99 Way Halim Bandar Lampung, Faksmili : 0721-708891, Email : haluanlampung@gmail.com BANK : BANK BRI No. Rek : 069901000014569 a/n HENGKI A. JAZULI WARTAWAN HALUAN LAMPUNG SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/ MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

sehat berdampak pada kelangkaan dan tingginya harga di dalam negeri. "Indonesia juga masih menghadapi rendahnya kua litas kesehatan penduduk serta minimnya kesejahteraan petani, nelayan dan pe-

an petani luas, hanya saja saat ini memang sebagian dialihfungsikan menjadi lahan padi atau jagung. Jika kita bekerja keras bukan tidak mungkin swasembada kedelai kembali terjadi," katanya.

Ilustrasi : Kedelai

ternak," katanya. Jaga harga Pemerintah harus bisa menjaga tingkat harga komoditas tersebut pada tingkat petani sehingga mereka tertarik untuk menanam kedelai. Saat ini pemerintah berusaha meningkatkan har ga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp7.000 per kilogram. Saat ini harga kedelai sudah mencapai Rp9.000 hingga menyentuh Rp10.000 per kilogram. Angka tersebut merupakan harga tertinggi dalam sepanjang sejarah harga kedelai. Kondisi ini membuat perajin tahu dan tempe mengancam mo gok berproduksi. Menurut Menteri Pertanian Suswono dengan HPP tersebut diharapkan petani lebih tertarik menanam kedelai pada musim kemarau dibandingkan dengan menanam jagung. "Stabilitas harga kedelai dalam jangka pendek cuma bisa dicapai dengan impor. Langkah selanjutnya, memperluas area tanam dan mendorong petani menanam kedelai dengan harga beli yang menarik," kata Suswono. Kestabilan harga dan pasokan kedelai akan aman jika harga dianggap tetap menarik bagi petani sehingga mereka tidak tergoda untuk menanam tebu, padi, atau jagung yang lebih menguntungkan, serta areal tanam yang cukup luas dan produktivitas tinggi. Perluasan lahan Sementara itu, Direktur Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian Maman Suherman mengatakan swasembada kedelai nasional seperti yang terjadi pada 1992 bisa kembali tercipta dengan memerlukan perluasan lahan. Perluasan lahan dan kerja keras bersama, menurut Maman, bisa menciptakan swasembada kedelai. Saat ini luas lahan kedelai itu hanya 600.000 hektare. "Kita kira-kira menargetkan kebutuhan satu juta hektare, artinya kurang 400. 000 hektare," katanya. Kementerian Pertanian saat ini sudah merencanakan optimalisasi lahan sebanyak 220.000 hektare, di mana 80.000 hektare di antaranya sudah terealisasi. "Jadi kita tinggal optimalisasi lahan saja, karena lah-

Maman menjelaskan saat swasembada kedelai pada 1992, Indonesia memiliki luas lahan kedelai 1,8 juta hektare. Masa swasembada itu berakhir sejak era globalisasi dan pemberlakuan perdagangan bebas pada 1998. Sejak saat itu, kata dia, kedelai impor marak berdatangan sehingga kedelai lokal tidak bisa bersaing. "Sehingga pada saat panen harga kedelai petani menjadi rendah, padahal ongkos produksinya mahal. Selain itu ada juga regulasi pembelian kedelai petani oleh pemerintah yang belum berjalan,serta masalah buruknya cuaca," kata dia. Ketua Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifudin mengatakan masa kejayaan produsen tempe dan tahu nasional telah berakhir sejak 1998, seiring era globalisasi dan pemerintah memberlakukan perdagangan bebas. "Sejak 1979 hingga hampir selama 20 tahun kedelai itu dimonopoli Bulog, hingga akhirnya 1992 kita bisa swasembada kedelai, dan

itu lah masa keemasan kami para pengrajin kedelai. Tapi 1998 ada IMF, globalisasi dan perdagangan bebas, dan sejak saat ini kedelai impor, harga tinggi," katanya. Aip mengatakan sejak 1998 pihaknya mulai kerap melakukan unjuk rasa, hingga mogok berproduksi karena tidak tahan dengan fluktuasi dan tingginya harga kedelai. Gakoptindo berharap dengan peraturan baru mengenai tata niaga kedelai, pemerintah bisa kembali mengikutsertakan Bulog untuk mengatur tata niaga kedelai bekerja sama dengan para importir dan diharapkan swasembada kedelai kembali terwujud. Kementerian Perdagangan tahun ini menambah alokasi importasi kedelai sebanyak 40.000 ton bagi Perum Badan Urusan Logistik hingga akhir 2013, sehingga totalnya menjadi 60.000 ton. Secara keseluruhan,total alokasi impor yang diberikan sekitar 624.000 ton. Kenaikan harga kedelai saat ini diduga sebagai dam pak melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS. Namun, di tengah kondisi itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan adanya indikasi praktik nakal dari importir kedelai yang dengan sengaja menahan suplai ke perajin tahu dan tempe. "Karena informasi pasokan kedelai tidak ada, jadi ada persepsi bahwa suplai kedelai juga tidak ada, yang mengakibatkan penjual kedelai akan menahan penjualan dengan asumsi jika dijual dikemudian hari akan lebih mahal," kata Komisioner KPPU Munrokhim Misanam, di Gedung KPPU, Jakarta, Kamis (5/9). Artinya, meski hambatan impor dihapus namun jika tata niaga kedelai tidak diperbaiki, maka harga kedelai yang melonjak bakal sulit diatasi.

RANGKAIAN teror penembakan terhadap aparat kepolisian yang marak belakangan ini memberikan efek takut yang luar biasa pada masyarakat. Pertanyaan bernada pesimis bermunculan dan ramai diperbincangan bukan hanya di warung-warung kopi sebagaimana masa lalu, namun di laman jejaring sosial. Ada yang menyesalkan, namun tak kurang yang menghujat. Ada yang bersimpati tapi tak kurang pula yang mencerca. Sampai pada tahap ini, tujuan pelaku (jika memang benar) untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, sudah tercapai. Tinggal satu tahap lagi, kepercayaan pada aparat kepolisian akan runtuh karena seperti dikatakan oleh salah satu pemilik akun di jejaring sosial; bagaimana mau melindungi masyarakat, melindungi diri sendiri saja tidak bisa! Kita tidak ingin hal itu sampai terjadi. Kita mendukung sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk mengungkap tindak kejahatan yang telah meruntuhkan sendi-sendi keamanan di tengah masyarakat. Namun kita juga memahami kekecewaan dan sikap antipati sebagian anggota masyarakat terhadap aparat kepolisian. Serangkaian kasus korupsi yang melibatkan para jenderal polisi, isu rekening gendut para perwira tinggi sampai perilaku menyimpang lainnya yang dilakukan segelintir oknum kepolisian ikut menyemaikan tumbuhnya sikap antipasti tersebut. Tersumbatnya saluran informasi terhadap kasuskasus yang menarik perhatian masyarakat, seperti dalam pengungkapan kasus pembunuhan keji terhadap Siscadi Bandung, member andil mengapa masyarakat kurang peduli ketika salah satu korps kebanggaan Indonesia itu diteror. Tidak ada jalan lain kecuali segera mengungkap sampai tuntas akar persoalan hingga terjadinya serangkaian teror yang merenggut nyawa anggota kepolisian ini. Pengungkapan fakta yang transparan akan membantu memulihkan citra polisi di tengah masyarakat. Jujur saja, saat ini pun banyak berkembang spekulasi liar yang beredar lewat internet maupun alat komunikasi seperti handphone. Kecurigaan masyarakat jika teror ini ada kaitannya dengan persaingan menuju Trunojoyo I (Kapolri), pelibatan aparat lain, hingga teori konspirasi adanya keretakan dalam tubuh Polri, tidak perlu disikapi dengan represif, tapi dibuktikan dengan kerja nyata dan pengungkapan kasus ini secara transparan. Jika Polri sudah meyakini geng teroris sebagai pelaku, segera tangkap dan ungkap motifnya. Lebih bijak lagi jika Polri juga berkoordinasi dengan kekuatan lain sehingga akan terjamin transparasinya, menjauhkan dari tuduhan rekayasa. Kita masih yakin, Polri pasti bisa!***

Kartel Akibat Lemahnya Penataan Pangan Nasional Oleh : Muhammad Razi Rahman Kamar Dagang dan Industri menyatakan masih adanya indikasi kartel pangan adalah akibat lemahnya penataan pangan nasional dari segi hulu hingga ke hilir. "Gambaran seperti itu (kartel) diakibatkan karena penataan manajemen pangan nasional yang lemah dari aspek produksi, distribusi dan perdagangannya," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur di Jakarta, Selasa. Menurut Natsir, data Kadin menyebutkan bahwa potensi kartel untuk enam komoditas pangan strategis mencapai hingga Rp11,34 triliun per

tahun. Keenam komoditas pangan strategis tersebuit adalah daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung, dan beras impor. Untuk itu, Kadin juga meminta pemerintah untuk merombak tata niaga impor nasional yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan sehingga rentan dengan spekulasi dan kartel. Kadin mengapresiasi kinerja KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam memberantas praktik kartel pangan sehingga ia berpendapat bahwa Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan DPR harus ikhlas dalam menyerahkan persoalan

MINTA KEJELASAN TARIF Bpk Bupati Tulang Bawang yang terhormat. Mohon kiranya untuk memberikan penjelasan kepada kami selaku masyarakat tulang bawang yang boleh di katakan tidak paham dengan peraturan secara detail, tetapi di tengah ketidak pahaman itu kami masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

SURAT PEMBACA TERTIBKAN WARUNG PINGGIRAN Kepada yth bapak walikota dan aparat yang terkait, untuk memperhatikan jalan di kampung sawah brebes tepatnya disekitar jalan yang di kiri kanan tersedia warung pempek, karna jalan tersebut menjadi sempit akibat parkir pembeli warung pempek tersebut.

Terkait dengan biaya verifikasi pengalihan hak tanah dan bangunan yang di tetapkan DISPENDA tuba yang sangat besar. untuk transaksi jual beli yang hanya berjumlah Rp. 25.000.000,saja biaya yang di minta oleh DiSPENDA sebesar Rp. 700.000,Apakah ini sesuai PERDA atau PERKANPRI (peraturan kantong pribadi)? jika sesuai perda mohon kiranya perdanya di bagikan kepada kami masyarakat yang tidak melek perda ini. terima kasih. Ahmad Fikri ( ahmad_fikri85@yahoo.com )

itu ke dalam proses hukum. "Kami berharap KPK, BPK, Kejaksaan menindak lanjuti temuan KPPU ini. Sebenarnya Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian tidak perlu panik di dalam mengelola pangan strategis ini mulai dari produksi, distribusi, dan perdagangannya asal mereka tegas konsisten tidak hanya berwacana," ujarnya. Sekarang, menurut dia, keenam komoditas strategis tersebut masih "barang mainan" pelaku kartel akibat ketidakkonsistenan kebijakan pangan strategis baik oleh pemerintah, sehingga akhirnya berdampak kepada rakyat.

Kasian kami pengguna jalan yang harus terkena kemacetan, pemilik warung harap sediakan lahan parkir sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain. Terimakasih Hasni Saputra, SE, MM ( dream_true1706@yahoo.co.id )

No. Telepon Penting  Hotline Polisi

: 110

 Polsekta Teluk Betung Selatan

: 481283

 Ambulans

 Polda Lampung

: 485841

 Polsekta Kedaton

: 7691110

 Polsekta Teluk Betung Barat

: 485383

 PMI

: 253452

 Polsekta Panjang

: 31383

 Kebakaran

: 113/252741

 Polsekta Sukarame

: 7624250

 Dirpolair

: 31310

 RS Abdoel Moeloek

: 702455, 703312

 PDAM

: 483855

 RS Bumi Waras

: 254589

 PLN

 ULPK BBPOM

: 123

: 254888

 RS Urip Sumoharjo

: 771322

 Gangguan PLN

 Poltabes Bandar Lampung

: 263206

: 254110

 RS Advent

: 703459

 Gangguan Telkom

: 147

 Polsekta Tanjungkarang Timur

: 253783

 RS Immanuel

: 704900

 Penerangan Telkom

: 108

 Polsekta Tanjungkarang Barat

: 255015

 RS Graha Husada

: 240000

 Pemprov Lampung

: 481166

 Polsekta Teluk Betung Utara

: 482083

 RS Bintang Amin Husada

: 273601

 Pemkot Bandar Lampung

: 252041

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

: 118

Email : haluanlampung@gmail.com


POLITIK

7

Kamis, 12 September 2013

HALUAN LAMPUNG

Anggaran Bawaslu akan Ditambah Sebelumnya Rp15 Miliar HARAPAN Bawaslu Lampung mendapatkan anggaran pengawasan pemilihan gubernur (pilgub) untuk dua putaran sebesar Rp64 masih terbuka lebar. Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengatakan, pembahasan anggaran yang dilakukan pemprov untuk Bawaslu sebesar Rp15 miliar belum final. Pemprov masih melakukan pembahasan kembali terkait dana yang dibutuhkan Bawaslu untuk pengawasan pilgub dua putaran. ”Masih dalam tahap pembahasan, besarannya tanyakan saja langsung ke ketua tim anggaran ,” kata Sjachroedin usai mengisi acara Diklatpim IV di Badan Diklat Lampung, Rabu (11/9). Diketahui, Pemprov Lampung memasukan anggaran untuk pilgub pada APBD 2014 sebesar Rp12 miliar. Dana itu direncanakan untuk Pilgub Lampung dua putaran, dengan rincian Rp 100 miliar untuk KPUD Lampung, Rp 15 miliar untuk Bawaslu, dan Rp 10 miliar untuk Polda Lampung. ”Itu belum selesai. Nanti kita akan membahasnya kembali kemudian lapor ke pak gubernur. Setelah ada petunjuk gubernur dan hasilnya seperti, baru akan diserahkan ke DPRD. Insyaallah September selesai,” kata Sekda Provinsi Lampung, Berlian Tihang, Jumat (6/9). Oleh karena itu Bawaslu Lampung tidak menerima anggaran yang ditetapkan Pemprov Lampung. Bawaslu membandingkan anggaran pengawasan pilgub Sumatera Selatan yang mencapai Rp120 miliar. Padahal jumlah penduduk dan jumlah mata pilih di Pilgub Sumatrea Selatan hampir sama dengan jumlah mata pilih pilgub Lampung dengan kisa-

ran 5,9 juta jiwa. “Pilgub Sumsel saja anggaran pengawasannya Rp120 miliar. Kok di Lampung yang disetujui pemprov cuma Rp15 miliar?” kata Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin, kemarin. Menurut Nazarudin, Bawaslu mengajukan anggaran untuk pilgub dua putaran sebesar Rp64 miliar, dengan rincian putaran pertama Rp49 miliar dan putaran kedua Rp15 miliar. Berdasarkan hitungan Bawaslu Lampung, jumlah tersebut sudah sangat minim dan sudah mempertimbangkan kondisi keuangan pemerintah provinsi Lampung. Mengingat tugas Bawaslu dalam pilgub Lampung tidak hanya sekedar mengawasi, melainkan juga melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilukada. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah provinsi Lampung mengevaluasi rencana pemangkasan anggaran untuk Bawaslu Lampung dalam RAPBD 2014. Pasalnya, pemangkasan anggaran yang terlalu besar dikhawatirkan akan mengurangi kualitas hasil pilgub Lampung. “Total anggaran yang dibutuhkan sudah sesuai kebutuhan. Jumlah anggaran yang kita ajukan itu separuh dari jumlah pengawasan Bawaslu Sumsel. Kita sudah mempertimbangkan kondisi keuangan Pemprov Lampung. Saya khawatir hasil pengawasannya tidak maksimal dengan anggaran seminim itu,” ujarnya.HL-06

“Pilgub Sumsel saja anggaran pengawasannya Rp120 miliar. Kok di Lampung yang disetujui pemprov cuma Rp15 miliar?” kata Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin, kemarin.

Fasilitas SBY Digugat Warga Jakarta, HL- Hak keuangan dan fasilitas mewah yang diterima Presiden dan Wakil Presiden dipermasalahkan. Seorang warga, Awaludin mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 1978 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mantan Juru Bicara Presiden era Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi menduga, Awaludin melakukan itu lantaran fasilitas yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sebanding dengan apa yang berhasil dilakukannya untuk kepentingan rakyat. “SBY dan Wapres dinilai berlebihan karena tidak ada kebijakan yang prorakyat. Sehingga orang melihat fasilitas itu menjadi berlebihan,”

kata Adhie, Selasa(10/9) Menurutnya, hampir dua periode menjabat, kebijakan dan program Presiden SBY sangat jauh dari memakmurkan dan berpihak pada rakyat. “Kecuali BLT (Bantuan Langsung Tunai). Itupun juga untuk kepentingan politik SBY,” terangnya. Sebenarnya, lanjut dia, fasilitas yang didapat SBY dan Wakilnya Boediono tidak terlalu berlebihan. Fasilitas yang didapat SBY dan Boediono sama dengan apa yang didapat pemimpin negara lain. “Secara umum, dibandingkan dengan presiden lain sebetulnya tidak jauh-jauh juga bedanya. Tapi, karena tidak ada karyanya jadi sangat berlebihan,” tegasnya.HL-06/nt

KI tak Urusi Sengketa Pilgub

Juniardi

Bandarlampung, HL-Ketua Informasi Publik, Juniardi menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan Badan Publik sehingga terkena kewajiban menyampaikan informasi mengenai anggaran seperti diatur dalam Undanng-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Akan tetapi, terkait pelaksanaan pemilihan gubernur pilgub) Lampung bukan merupakan ranah atau kewenangan Komisi Informasi (KI), sehingga tidak tepat bila KI ikut campur dalam hal tersebut,” ujar Juniardi, Selasa (10/9). KI, lanjut dia, sebagaimana dalam UU KIP, merupakan lembaga penyelesaian sengketa informasi. Jadi tidak ada hubungannya KI dengan suksesi gubernur Lampung. “Apabila ada pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi anggaran ke KPU, kemudian tidak diberi-

kan dalam jangka waktu yang diatur dalam UU KIP, maka dapat mengadukannya kepada KI. Selanjutnya akan diselesaikan melalui mediasi dan atau ajudikasi. Jadi yang akan dimediasi atau diputus dalam ajudikasi adalah objek sengketa informasinya. Kalau diminta informasi anggaran, ya maka objek sengketanya adalah informasi anggaran tersebut,” ujar dia. Berkaitan maju, mundur atau tetap waktu pelaksanaan Pilgub Lampung, kata dia lagi, adalah kewenangan lembaga-lembaga terkait Pilgub Lampung tersebut. “Silakan diselesaikan oleh KPU Pusat, KPU Lampung, DPRD dan Pemda Lampung. Kami hanya dapat mengimbau agar setiap proses berlangsung secara transparan,” ujar alumnus Magister Hukum Universitas Lampung itu pula. Juniardi juga meminta berbagai pihak agar dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Penyelenggara maupun pihak yang terlibat di dalamnya agar dapat menciptakan Pilgub Lampung yang transparan dan akuntabel, sehingga akan lahir pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat di masyarakat, kata dia. HL-06

ADA HARAPAN- Pembahasan anggaran yang dilakukan pemprov untuk Bawaslu sebesar Rp15 miliar belum final. Pemprov masih melakukan pembahasan kembali terkait dana yang dibutuhkan Bawaslu untuk pengawasan pilgub dua putaran sebesar Rp64 miliar. Foto ist

Pemilih di Indonesia Labil Jakarta, HL- Peneliti Formappi, Lusius Karus menilai persentase dukungan masyarakat terhadap partai politik selalu bervariasi. “Jika harus memberikan penilaian terhadap hasil-hasil survei tentang parpol, satu hal yang pasti yaitu pemilih atau masyarakat kita memang nampak labil dalam hal pilihan politik mereka. Pilihan seseorang terhadap partai tertentu umumnya akan sangat tergantung pada berita lain yang tersiar tentang parpol-parpol yang ada,” kata Lusius Karus di Jakarta, Rabu (11/9). Menurutnya, momentum pemilu yang masih tersisa beberapa bulan ke depan, hasil survei-survei tentang peringkat partai politik (parpol) masih mungkin berubah. Lusius menanggapi hasil survei lembaga survei Alvara. Hasil survei menunjukkan PDIP sebagai pemuncak klasemen, disusul Gerindra, Golkar dan Partai Demokrat. PDIP memperoleh

14,8 persen suara, sementara Gerindra menjadi runner-up dengan perolehan suara 12,55 persen. Menurutnya, jika Alvara menyimpulkan PDIP dan Gerindra menjadi pemuncak dalam survei maka hal itu merupakan dampak langsung pemberitaan positif yang terjadi belakangan ini terhadap dua partai tersebut. PDIP masih dengan sokongan sosok Jokowi. Kemudian Rakernas PDIP yang baru lalu menjadi indikator yang membuat responden survei lebih percaya pada PDIP ketimbang parpol lain. Gerindra juga kecipratan dari aura positif PDIP ini sebagai partai yang kerap berkoalisi dalam mengusung tokoh-tokoh dalam beberapa pilkada.”Partai Golkar dan Demokrat memang terus bertahan di lingkaran partai besar walaupun mereka tak pernah memonopoli lagi peringkat tertinggi dalam setiap survei,” ujarn-

ya. Menurutnya, pelajaran paling penting lain dari hasil-hasil survei adalah kenyataan bahwa menjelang Pemilu 2014, hampir semua parpol maju dengan tingkat elektabilitas yang rata-rata sama. Tidak ada satu pun parpol yang menonjol meninggalkan yang lain. Selisih dukungan menurut survei juga tak beda-beda amat. “Jadi pesan untuk parpol agar melakukan kampanye simpatik demi meraup dukungan menjadi inti hasil survei ini. Selain itu parpol harus jeli mencari isu spesial yang menjadi jualan dalam pemilu. Kerja keras tentu menjadi jawaban terhadap situasi parpol dengan elektabilitas standar seperti saat ini. Jika tidak, bukan tidak mungkin penilaian survei saat ini dengan elektabilitas parpol yang selalu kecil akan sama dengan hasil Pemilu 2014 mendatang,” tuturnya. HL-06/nt

Popularitas Partai Islam Anjok

Ilustrasi

Jakarta, HL- Popularitas dan elektabilitas partai berbasis agama Islam terus anjlok. Hal ini berdasarkan hasil survei yang digelar pada Juli-Agustus 2013. “Ini sama sekali tidak menempatkan satu partai Islam pada posisi lima besar. Mereka bahkan menempati posisi paling bawah. Partai berbasis Islam sangat lemah dan terus melemah,” kata pendiri dan Direktur Utama Alvara, Hasanuddin Ali, saat konferensi pers, Rabu, (11/9). Rendahnya popularitas dan elektabilitas ini diduga terkait dengan sejumlah kasus korupsi yang turut menjerat tokoh dan pemimpin Islam. Hal ini membuat para pemilih kalangan menengah tidak lagi bisa mengandalkan ke-

percayaan pada partai berbasis agama. “Track record dan kapasitas tokoh Islam juga masih kurang. Belum ada tokoh yang dinilai pas,” kata Hasanuddin. Berdasarkan total popularitas, Alvara mencatat Partai Keadilan Sejahtera menempati posisi kelima sebesar 90,1 persen, Partai Amanat Nasional keenam dengan 86,7 persen, Partai Persatuan Pembangunan ketujuh dengan 84,8 persen, Partai Kebangkitan Bangsa kesepuluh dengan 81 persen, dan Partai Bulan Bintang pada posisi kesebelas dengan 58,7 persen. Kelimanya masih jauh dari peringkat pertama Partai Golkar dengan 97,8 persen. Elektabilitas kelima partai Islam itu juga sangat rendah. Alva-

ra mencatat PKS hanya mampu menempati posisi ketujuh sebesar 3,4 persen, diikuti secara berurutan PPP sebesar 2,2 persen, PAN sebesar 2,1 persen, PKB sebesar 1,7 persen, dan PBB sebesar 0,1 persen. Dari segi popularitas, tokoh Islam yang masuk dalam daftar survei Alvara juga hanya seniman Rhoma Irama dan mantan Ketua Mahkamah Agung Mahfud Md. Akan tetapi, yang masuk dalam daftar kelayakan dan elektabilitas calon presiden hanya Mahfud Md. Tingkat kelayakan Mahfud hanya 3,4 persen dan elektabilitasnya hanya 4 persen. “Kelompok kalangan menengah juga tidak terlalu primordial.” HL-06/nt

Lintas Politik PDI-P Lampung Masih Dukung Mega Nyapres Bandarlampung, HL- Ketua DPD PDIP Lampung, Sjachroedin ZP menyatakan sikap tetap mendukung Megawati Soekarno Putri sebagai Calon Presiden 2014-2019. “Untuk sementara ini kami tetap berkomitmen dan sesuai aturan pada Kongres PDIP Bali kedua untuk mendukung Ibu Mega sebagai Capres 2014-2019,” kata Sjachroedin kemarin. Terkait dukungan kuat kepada Jokowi sebagai capres mendatang pada Rakernas PDIP di Jakarta, Sjachroedin mengatakan, tidak ada dalam rakernas itu menyatakan bahwa PDIP mencalonkan gubernur DKI Jakarta itu maju sebagai calon Presiden 2014-2019. “Dukungan itu hanya omongan sekelompok orang saja untuk mendukung Jokowi maju sebagai capres. PDIP, kata dia, kan berusaha keras untuk mendapatkan suara sebesar 20 persen sehingga syarat untuk mencalonkan sebagai presiden dari partai ini terpenuhi. “Terpenting sekarang adalah merebut suara 20 persen pada Pemilu Legislatif 2014 sehingga syarat untuk mencalonkan menjadi presiden dari partai ini terpenuhi. Pemilu lalu PDIP hanya meraih 16 persen suara,” kata dia. Karena itu, lanjutnya, perlu kerja keras semua kader partai pada semua tingkatan untuk minimal mendapatkan 20 persen suara. “Kami akan berusaha untuk memaksimalkan perolehan suara pada Pemilu 2014,” tandasnya.HL-06/nt

Demokrat Kota Targetkan 15 Kursi Bandarlampung, HL- Pelaksan tugas (Plt) Ketua DPC Demokrat Bandarlampung Heriyanto, mentargetkan 15 kursi di DPRD Bandarlampung pada pemilihan legislatif (pileg) 2014 mendatang. “Semua saya tekankan untuk sosialisasi dan melakukan pendekatan kemasyarakat, juga disampaikan ke teman-teman, tanpa kita dikenal belum tentu kita di pilih,” ujarnya saat menyelenggarakan syukuran HUT Partai Demokrat ke 12, kemarin. Heriyanto menyatakan, para caleg DPRD Bandarlampung asal partainya untuk terus melakukan pendekatan kepada masyarakat. “Diharapkan DPC Kota Bandarlampung menjadi pemenang di pileg mendatang,” tegasnya. Pada acara itu sekitar 500 orang kader partai memadati halaman parkir DPC Demokrat Kota Bandarlampung. Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris DPC PD Bandarlampung, Budiman AS, dan seluruh Ketua PAC Se-Bandarlampung. Pada kesempatan tersebut Heriyanto menjelaskan jika menjadi plt Ketua DPC PD bukan yang pertama kali. Sebelumnya, ia pernah diamanahkan untuk menjabat plt Ketua DPC Demokrat Kabupaten Blitar, Jawa Timur. “Menjabat selama tiga tahun lebih, untuk infrastruktur di Blitar cukup mampu kami bangun dengan baik, hingga saya kembali di DPP,” ungkapnya. Heriyanto juga berkeinginan untuk menjalin komunikasi lebih intens kepada seluruh jajaran DPC PD Bandarlampung. “Saya ingin sekali dengan pengurus harian untuk saling membahu untuk membangun partai, terus berkosolidasi dan berkoordinasi, persatuan dan kesatuan ini kita tingkatkan, sehingga semua program partai akan berjalan dengan baik, tentunya mengutamakan kepentingan rakyat,” tandasnya. HL-06/nt.

Tinta Pemilu hanya Tahan Sehari Jakarta, HL- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan daya tahan tinta pemilu hanya selama satu hari atau 24 jam. Pertimbangan KPU adalah untuk menghemat biaya produksi tinta. “Dengan mempertimbangkan prinsip efektif dan efisien, serta kebutuhan penanda dengan tinta pada masa memilih yang dimulai pukul 7.00 hingga 13.00, maka ketahanan 24 jam diharapkan dapat memenuhi kebutuhan,” ujar Komisioner KPU Arief Budiman saat dihubungi, Rabu (11/9/2013). Dalam Pasal 10 Ayat 5 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, ditegaskan tinta harus memiliki daya tahan atau lekat selama 24 jam. Selain itu, tinta harus memiliki daya tahan terhadap pencucian dengan keras meski dicuci dengan sabun ataupun detergen. Selain daya lekat yang lebih singkat dibanding pada pemilu-pemilu sebelumnya, harga produksi tinta juga akan lebih murah karena bahan tinta dapat berasal dari bahan gambir. Sebelumnya, Arief mengatakan, KPU merencanakan tinta pemilih hanya bertahan satu hari. Menurutnya, pilihan tersebut lebih efisien menekan biaya pemilu.HL-06/nt

Bawaslu Sosialisasikan PKPU 15 Tahun 2013

Penetapan DPT Diundur Sebulan Jakarta, HL- Hasil rapat konsultasi KPU, Bawaslu, dan Kemendagri dengan Komisi II DPR memutuskan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) terpaksa diundur. Hal ini dikarenakan ketidaksinkronan data pemilih antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri. “Komisi II DPR bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu sepakat untuk memundurkan jadwal penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota selambatlambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal 13 September,” ujar Wakil Ketua Komisi II Arief Wibowo, Rabu (11/9). Berdasarkan jadwal semula, penetapan DPT tingkat kabupaten/kota rencananya akan dilakukan pada 7-13 September. Namun, Arief mengatakan, penetapan DPT terpaksa diundur karena proses pemutakhiran Data Pemi-

lih sampai dengan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) belum akurat. Oleh karena itu, Arief menjelaskan Komisi II meminta KPU untuk bekerja sama dengan Bawaslu dan Kemendagri serta Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (Pokja PPLN) Kementerian Luar Negeri untuk terus menyandingkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan DPSHP. Hal ini perlu dilakukan untuk memperoleh DPT yang akurat. Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman menuding KPU tidak menggunakan DP4 dalam menyusun DPSHP. “Pemutakhiran data pemilih sampai DPSHP tidak menggunakan DP4 sehingga penyandingan tidak dilakukan secara detail. Akurasinya kami sulit menjamin dan posisi kami dari pemerin-

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

tah,” ujar Irman. Irman mengatakan seharusnya DP4 yang diterima KPU sejak awal dibandingkan dengan data pemilih pada Pilkada dan pemilu terakhir. Tetapi, hal ini tidak dilakukan KPU. “Sehingga pimpinan Komisi II meminta untuk menyandingkan DPSHP dan DP4. Padahal di UU seharusnya DP4 dengan data pemilu sebelumnya,” ujarnya. Irman menjelaskan, berdasarkan DP4 yang dimiliki Kemendagri, data pemilih mencapai 190.463.184 jiwa. Seluruh data yang dimiliki Kemendagri, ucap Irman, bisa dipastikan memiliki akurasi tinggi karena berdasarkan SIA Online dan e-KTP. “Akurasinya 99,30 persen,” klaim Irman. Hal ini berbeda dengan data DPSHP yang dimiliki KPU. KPU mencatat setidaknya ada 181.140.182 pemilih. HL-06/nt

Nazarudin

Bandarlampung, HLBawaslu Lampung mulai mensosialisasikan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembatasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik Peserta Pemilu. “Kita telah surati dan sosialisasikan ke partai politik di kabupaten/ kota soal peraturan KPU tersebut,” kata Ketua Bawaslu Lampung Nasarudin, Rabu (11/9). Nasaraudin mengatakan, peraturan baru oleh KPU Pusat membatasi alat peraga kampanye berupa banner, baliho dan spanduk para para calon legislatif (caleg) untuk berkampanye pada Pemilu 2014 mendatang. Peraturan ini perubahan atas PKPU No 1/ 2013 tentang Pedoman

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 773368

Pelaksanaan Kampanye. Menurut Nazarudin, batas waktu sosialisasi hingga 27 September mendatang. Jika lewat batas yang sudah ditentukan masih banyak partai politik yang melanggar, maka Bawaslu akan melakukan penertiban. “Nah, jika sudah lewat dari tanggal itu atau masuk di Oktober, sudah kita bisa sebut pelanggaran dan akan kita tertibkan,” ujar dia. Disinggung sikap Bawaslu menyikapi banyaknya atribut Partai Amanat Nasional (PAN) di sejumlah ruas jalan di Kota Bandarlampung. Nazarudin menjelaskan, Bawaslu juga sudah memberikan peringatan dan mengintruksikan ke seluruh kabupaten/kota. “Bawaslu sudah peringati dan juga mengirimkan surat baik ke Parpol maupun pemerintah Kota Bandarlampung. Kita minta mencopot atribut (bendera) PAN yang terpasang di jalan Kota protokol Bandarlampung. Bila surat peringatan tersebut tidak ditindaklanjuti, pihaknya akan meminta KPUD untuk menindaklanjutinya. “Bawaslu akan meminta KPUD menindaklanjutinya,” terang dia. HL-06

Email : haluanlampung@gmail.com


KRIMINAL

8

Kamis, 12 September 2013

HALUAN LAMPUNG

Kapolres Lamtim Restui Begal Didor APARAT Polres Lampung Timur tak segan menembak mati kawanan begal yang berani melukai korbannya. “Tim Pemburu Begal diizinkan menembak langsung pembegal yang melawan saat ditangkap,” kata Kapolres Lampung Timur AKBP Abrar Tuntalanai, Rabu (11/9) Intrusksi Kapolres, itu disampaikan saat dia melepas 12 anggota Tim Pemburu Begal.Diketahui, bahwa ke-12 anggota itu merupakan polisi pilihan yang dilengkapi sepeda motor Kawasaki KLX, rompi anti peluru, dan senjata laras panjang. “Peluru yang kami bekali kepada anggota tim pemburu begal adalah jenis peluru tajam,” kata

Mantan Kapolres Metro tersebut. Dia menambahkan, jika ke 12 personil anggota polisi pilihan dan memiliki keahlian khusus dalam mengemudi sepeda motor dan kemampuan menembak tepat. Tim ini ditempatkan di sejumlah titik rawan pembegalan sepeda motor, yang ada di Lampung Timur. “saya tidak perlu memberikan keterangan titik mana yang akan dijaga oleh tim pemburu begal, karena ditakutkan akan di ketahui pelaku dan gerakan kami akan bocor,” kata dia.HL05/ant

Dua Pencongkel Spion Digebuki JAKARTA, HLDua bandit spesialis pencongkel kaca spion mobil dibekuk petugas Polda Metro Jaya di terowongan Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/9) siang. Kedua pelaku yakni AH (29) dan CH (31) sempat menjadi massa yang kesal. Namun, akhirnya keduanya diserahkan anggota Polda Metro Jaya ke Mapolres Jakarta Pusat. Selain mengamankan pelaku, ikut pula barang bukti (BB) yakni kaca spion hasil kejahatan disita polisi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kasus ini berawal saat pukul 10:30 WIB, sebuah mobil Lexus warna hitam datang dari arah Kodim menuju Jalan Angkasa, dan setibanya di depan PT Pelni, mobil yang dikendarai wanita melintas terowongan. Namun, saat mobil melintas

masuk terowongan, korban tak curiga ada sepeda motor bebek jenis Suzuki berlagak ngetem yang belakangan diketahui penjahat . Disaat mobil masuk terowongan, dua pelaku berboncengan sepeda motor dengan cepat mencongkel kaca spion sebelah kanan, setelah itu kabur kearah Jalan Gunung Sahari. Namun begitu keluar terowongan ada dua anggota polisi berpakaian preman melihat pelaku nenteng kaca spion menjadikan Brigadir Yusuf, anggota Sabahra Polda Metro Jaya curiga. Ketika dua bandit itu didekati malah kabur dan akhirnya dua bintara berboncengan motor RX King menguber penjahat tersebut. Karena terjebak macet, bandit pencongkel spion itu dibekuk dan massa yang melihat ikut membantu petugas dan sempat diamuk hingga bonyok.HL05/ant

Pencuri Mobil Didor JAKARTA, HL-Lantaran melawan dan kabur saat dibekuk, Sodikin (48), seorang pencuri mobil tewas ditembak polisi. Peristiwa penembakan terjadi dimana pelaku baru saja melakukan aksi kejahatan di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku polisi menyita senpi revolver rakitan dengan tiga butir peluru, dan kunci Leter T. Kasubag Humas Polres Metro Jaktim Kompol Didik Hariyadi, membenarkan jika pelaku curanmor tewas dibedil polisi. Menurutnya peristiwa itu terjadi Rabu (11/9) dinihari sekitar pukul 04.00. “Pelaku mencuri mobil pick up nopol B 9016 TUT, yang diparkir di depan ruko los 2C, Pasar Induk Kramatjati. Namun, aksinya diketahui warga lalu diteriaki maling. Saat yang bersamaan petugas patroli melintas di lokasi dan berusaha menangkapnya, namun pelaku berusaha melawan dan kabur,”kata Didik Haryadi. Dia menambahkan, peristiwa beraw-

al saat terjadi penangkapan antara warga dan pelaku sempet bersitegang. Dan, dikarenakan warga yang mengejar sempat ditodong senpi milik pelaku. Pada saat yang bersamaan itulah anggota reskrim yang sedang berpatroli melintas di lokasi. Anggota mengejar pelaku yang membawa senpi. “Tiga kali tembakan peringatan tak digubris, akhirnya petugas terpaksa menembaknya. Bahkan pelaku saat itu juga sempat berusaha melawan dan melairkan diri,” katanya. Dua butir timah panas polisi menembus dada kiri dan tengah. Korban meninggal saat dibawa ke RS Polri Kramatjati. Didik mengatakan, dari tangan pelaku polisi menyita senpi revolver rakitaran dan tiga anak kunci. Selain itu, juga kunci leter T yang masih menempel di mobil pick up milik korbannya. Diungkapkan oleh Didik, saat ini pihaknya masih terus melakukan kembangkan jaringan pelaku curanmor ini.HL05/ant

Rumah Kosong, Pencuri Gasak Senpi Polisi PONTIANAK, HL-Rumah kediaman Brigadir Budi Sumaryanto, anggota provost Polsek Pontianak kota, dibobol kawanan maling. Pelaku membawa kabur senjata api jenis S&W produksi Pindad dengan lima butir peluru kaliber 38 terjadi di Gang Bersama, Jalan Danau Sentarum, Kota Pontianak. Saat kejadian, rumah Budi dalam keadaan kosong. Diduga, Budi sedang pergi ke Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak untuk menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Kejadian pencurian diperkirakan Selasa malam kemarin. Namun, baru diketahui pada Rabu ini, 11 September 2013. Saat itu Budi izin dengan atasannya. Padahal saat bersamaan sedang melakukan pengamanan kampanye calon walikota dan wakil walikota Pontianak. Budi diketahui menyimpan senjata api miliknya di lemari dalam kamarnya. Saat ditinggalkan, rumah dalam keadaan terkunci. Pelaku diduga masuk dengan mencongkel pintu dan mengambil senjata

itu di lemari. “Aneh, yang hilang hanya senjata api milik saya dan uang receh,” kata Budi saat ditemui di lokasi kejadian. Kapolresta Pontianak, Komisaris Besar Polisi Hariyanta, langsung menuju ke kediaman Budi untuk melakukan pemeriksaan. Tim Inafis Polda Kalbar, reskrim Polresta Pontianak dan Resmob Polda Kalbar ikut melakukan penyelidikan. “Kami cek senpi yang ada di gudang dengan senpi yang dipinjam pakaikan,” ujar Hariyanta . Pasca hilangnya senjata api milik Budi, Kapolsek Pontianak Kota Kompol Temmangangro Machmud, langsung mengerahkan seluruh anggotanya untuk melakukan razia kendaraan bermotor untuk mempersempit ruang gerak pelaku. “Razia ini fokus kepada aksi kejahatan yang membawa senjata tajam dan senjata api, seperti curat, curas, dan curanmor,” katanya. HL05/ant

Terlilit Hutang, Sihombing Gantung Diri BATAM, HL-Diduga terlilit hutang, Jefri Pandapitan Sihombing (34) nekad gantung diri. Jalan pintas yang menyebabkan Jefri tewas di pintu dapur rumah korban di Kaveling Sempurna No 128, Kecamatan Sagulung. Awalnya, korban ditemukan oleh sepupunya Hagel Sihombing (16) yang tinggal di rumah yang sama, pada Rabu (11/9) pagi. Menurut penuturannya, korban kemungkinan besar nekat gantung diri diduga karena terbelit hutang yang mencapai Rp50 juta dari uang koperasi pemilik koperasi simpan

pinjam di kecamatan yang sama dengan tempat tinggal pelaku. Kapolsek Sagulung AKP Edi Buche mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait kematian korban. Namun sejauh ini diduga Jefri nekat gantung diri karena masalah utang piutang. Jefri selama satu setengah tahun bekerja di koperasi simpan pinjam tersebut. Ketika manajemen meminta pertanggung jawabannya, dia tidak bisa mengembalikan uang tersebut.

“Kasusnya sedang kita dalami, untuk saat ini diduga karena terbelit hutang yang bersangkutan nekat gantung diri,” ujarnya. Sementara itu, saudara perempuan korban Yuliana (30) mengatakan ketika ada pertemuan ada pertemuan keluarga yang bersangkutan pernah mengeluhkan soal uang yang dipinjam. “Kami sempat berbicara mengenai hal itu. Dia (korban) hanya diam saja. Hingga saya baru menerima kabar dia sudah meninggal dunia,” katanya. HL05/ant

Denda Pemilik Ganja Rp3 Miliar Jaksa Tuntut Terdakwa 10 Tahun Palembang, HL-Terdakwa pemilik ganja seberat dua kilogram Hidayat (33) dituntut jaksa penuntut umum hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp3 miliar (subsider kurungan selama enam bulan) setelah terbukti memiliki narkotika jenis daun-daunan. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sukman Effendi pada persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (11/9) menjerat terdakwa yang berprofesi sebagai buruh itu dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI No: 35/2009 tentang narkotika. “Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan keterangan sejumlah saksi disimpulkan bahwa daundaun kering milik terdakwa adalah ganja dengan berat netto 1968,70 gram yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 berdasarkan lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,” kata Sukman Effendi dihadapan majelis hakim yang diketuai Ardi Johan. Dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan nomor PDM-608/Ep.2/07/2013 itu dinyatakan bahwa warga Jalan Faqih Usman Lorong Langgar Kelurahan 2 Ulu Laut Kecamatan Seberang Ulu I Palembang ini, ter-

tangkap oleh tim Polda Sumsel pada 31 Mei 2013 di kediamanannya. Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntuan jaksa itu, majelis hakim memutuskan melanjutkan persidangan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan nota pembelaan terdakwa. Sementera, penasehat hukum terdakwa dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang Harma Ellen mengatakan akan menyiapkan nota pembelaan bagi terdakwa. Penangkapan bermula dari penyamaran dua aparat kepolisian sebagai pembeli narkoba jenis ganja. Penyamaran itu untuk menindaklanjuti laporan masyarakat melalui sebuah pesan singkat yang resah atas maraknya transaksi narkoba di kawasan itu. Sementara berdasarkan laporan semester pertama 2013 Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan diketahui bahwa terjadi peningkatan kasus narkoba sebesar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini, lantaran Sumsel telah beralih fungsi menjadi tujuan peredaran narkoba atau tak sebatas daerah transit semata. HL-03/ant

BNN Gagalkan Pengiriman Sabu 3,875 Kg

Sidang gNasabah Commonwealth Masuki Pembuktian Palembang, HL-Sidang perdata gugatan nasabah Bank Commonwealth atas pembobolan rekening senilai Rp5 miliar oleh oknum karyawan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (11/9) memasuki tahap pembuktian dari pihak tergugat. Bank Commonwealth selaku tergugat pertama menyuguhkan 35 alat bukti, di antaranya rekaman video penarikan dana penggungat Vicki Apriyanti oleh Siti Rohana (kakak kandung penggugat) ke kantor cabang Palembang, dan surat kuasa otoritas penuh yang diberikan penggungat kepada Siti Rohana. “Dari rekaman itu terlihat dengan jelas bahwa pihak yang menerima dana adalah kakaknya sendiri yakni Siti Rohana. Sehingga, penetapan Siti Rohana sebagai penggugat bersama Vicki sebenarnya tidak tepat,” kata penasehat hukum Bank Commonwealth Yose Rizal. Ia menyatakan, prosedur penarikan dana tersebut telah menerapkan prinsip kehati-hatian, karena berdasarkan surat kuasa yang diberikan Vicki pada dua pekan sebelum keberangkatan ke Prancis. “Ketika surat kuasa tersebut digunakan malah sama sekali tidak ada pengaduan dari Vicki. Pihak bank juga tidak bisa mengawasi terlalu jauh urusan karyawan jika pada kenyataannya ada hubungan bisnis dengan nasabah,” katanya. Sementara, Vicki melalui kuasa hukumnya Alfred Simanjuntak menyatakan tidak gentar dengan bukti yang disodorkan pihak ter-

gugat. “Surat kuasa itu diterbitkan saat Vicki berada di Prancis dan dapat dibuktikan dengan paspor yang dimiliki penggugat. Selain itu, terjadi pemalsuan tanda tangan serta buku rekening dan kartu anjungan tunai mandiri yang dibuat atas nama Siti Rohana juga dikuasai penuh oleh FA,” ujarnya. Menurutnya, Siti Rohana hanya dijadikan alat oleh oknum karyawan bank tersebut berinisial FA (tergugat kedua) dalam pencairan dana karena menilai yang dilakukan untuk kepentingan investasi Vicki. “Mengenai keaslian dan batasan dalam penggunaan dan pemanfaatan surat kuasa itu, kami menyerahkan kepada majelis hakim,” katanya. Sedangkan, Vicki menyatakan Bank Commonwealth harus bertanggungjawab atas pembobolan dana senilai Rp5 miliar dari rekeningnya oleh oknum karyawannya, FA. “Saya menyimpan uang bukan karena FA-nya tapi karena Bank Commonwealth-nya, tapi setelah dana saya dibobol lalu mengapa tidak bertanggungjawab. Jika FA telah mengakui perbuatannya dan mau mengganti dengan sebidang tanah, mengapa tidak bank saja yang membeli lalu uangnya diserahkan ke saya,” ujarnya. Kasus gugatan nasabah Bank Commonwealth Cabang Palembang ini berlanjut ke pengadilan setelah mediasi melalui Pengadilan Negeri sebanyak

empat kali tidak menemukan kesepakatan. Sementara ini, pihak bank telah melaporkan mantan karyawannya FA ke Polda Sumsel atas tuduhan tindakan pidana penipuan produk perbankan. Kejadian berawal ketika Vicki yang menjadi nasabah Bank Internasional Indonesia dan Bank Permata mengalihkan dana sekitar Rp5 miliar pada 2008 ke Bank Commonwealth Cabang Palembang, lantaran FA berpindah kerja ke bank tersebut. Vicki kemudian ditawari berinvestasi produk deposito SBI yang ternyata tidak berlaku sejak tahun 2008. Lantaran yang bersangkutan berdomisili di Prancis, maka dibuatkan surat kuasa otoritas penuh atas nama kakak kandungnya bernama Siti Rohana. Namun, pihak Vicki membantah memberikan surat kuasa karena saat penandatangan sedang berada di Prancis, sementara pihak bank bersikukuh surat kuasa itu asli dan telah melewati prosedur keamanan perbankan. Nasabah kemudian menyadari dananya telah terkuras dan tersisa Rp2 juta pada Januari 2013 setelah melakukan penelusuran sendiri. Sementara Bank Commonwealth menyatakan ketiga orang yang terlibat dalam kasus ini yakni Vicki Apriyanti, Siti Rohana dan FA memiliki hubungan bisnis berupa usaha pencucian pakaian (laundry). HL-03/ant

TNI Siap Memburu Penembak Polisi Jakarta, HL-TNI Angkatan Darat menyatakan siap membantu aparat kepolisian dalam mengungkap dan memburu pelaku penembakan anggota Provost Mabes Polri Bripka Sukardi, di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (10/9) malam. “Kita siap dengan segala bentuk bantuan yang diminta oleh kepolisian,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman, usai diangkat menjadi warga kehormatan Kopassus di Makopassus Jakarta Timur, Rabu (11/9). Menurut dia, bentuk bantuan yang bisa diberikan oleh TNI AD berupa informasi (soft power) atau pengerahan pasukan (hard power). Keterlibatan pasukannyaa dalam pengungkapan dan pengejaran para pelaku baru dapat dilakukan

bila polisi membutuhkan. “Itu tergantung dari keputusan hukum dari kepolisian (yang meminta bantuan),” ujarnya. Menko Polhukam Djoko Suyanto sebelumnya menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk mengejar pelaku penembakan Bripka Sukardi pada Selasa (10/9) malam. “Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mengejar pelaku sampai ketemu agar bisa diadili sesuai hukum yang berlaku di negeri ini,” kata Djoko di Jakarta, Rabu. Pihaknya mengecam terjadinya peristiwa yang telah membuat aparat polisi yang tidak bersalah terenggut nyawanya tersebut. “Apapun motifnya, sangat tidak dibenarkan, apala-

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

gi melukai, bahkan sampai membunuh orang yang tidak bersalah,” ujarnya. Djoko juga meminta aparat kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas sebagai upaya mengantisipasi berulangnya peristiwa serupa di kemudian hari. Sementara pihak kepolisian saat ini masih berupaya merumuskan sketsa wajah pelaku penembakan yang dihimpun berdasarkan keterangan saksi mata dan “CCTV”. Kepolisian juga masih menyelidiki hilangnya senjata api yang dibawa almarhum Sukardi. “Informasi dari satgas, yang bersangkutan membawa senpi, sehingga tidak adanya senpi di ‘holster’ di pinggang yang bersangkutan akan diupayakan diselidiki,” ucap Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie.HL-03/ant

Penyelundup sabu asal India ditangkap di Bandung. (FOTO: Iqbal Kukuh/vivanews)

JAKARTA, HL-Kerja keras petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (Pabean) Bandung dan Badan Narkotika Nasional (BNN) patut diajungi jempol. Buktinya, Pabeaan dan BNN berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 3,875 Kilogram senilai Rp7 Miliar. Menurut Dirjen Bea dan Cukai Kanwil Jabar, Kusdirman Iskandar, kasus ini terungkap dalam dua hari berturut-turut yaitu tanggal 7 - 8 September 2013 dan merupakan jumlah terbesar dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Petugas membekuk tiga orang tersangka yaitu ASI (48) warga Jakarta serta MI (48) dan RA (48) warga negara India. “Awalnya hari Sabtu kita amankan ASI dengan sabu seberat 2,9 kilogram dan keesokan harinya diamankan MI dan RA dengan sabu seberat 975 gram,” katanya di Bandung, (11/9). “Tersangka ASI ditemukan tiga bungkusan berwarna coklat dilakban bening yang disembunyikan di bagian koper (bagasi) berisi bubuk kristal seberat 2,9 kilogram. Sedangkan MI dan RA ditemukan sabu yang dikemas dan dimasukan ke dalam lapisan sandal,” kata Iskandar. Dijelaskannya para tersangka yang tiba di Bandung dari rute penerbangan Singapura dicurigai oleh petugas setelah diperiksa ditemukan bubuk kristal dan setelah dilakukan pengecekan positif sabu.

Ditambahkannya dari ketiga tersangka total pihaknya menyita 3,875 gram sabu dengan total Rp6,995 Miliar. “Asumsinya harga sabu per gramnya di pasaran seharga Rp 1,8 juta dikalikan total sabu yang diamankan jadi sekitar Rp7 Miliar,” ujar Iskandar. Sementara itu Kepala BNNP Jabar, Brigjen Pol Anang Pratanto mengatakan ketiga tersangka ini berbeda jaringan namun barang sendiri berasal dari India. “Barang dari india, organisasi dari jaringan Nigeria. Markasnya yang dulu di Malaysia sekarang pindah di India,” Ucapnya. Ditambahkannya barang sendiri merupakan pesanan dari Jakarta dan pihaknya telah menangkap empat orang lainnya yang berperan sebagai kurir penjemput. “Yang tiga (ASI, MI, dan RA) merupakan kurir mengambil dari India terus transit di Singapura. Sedangkan empat lainnya kurir penjemput,” jelasnya. Kini pihaknyapun masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang berperan sebagai pengendali dan pemesan serta bandarnya. Akibat perbuatannya para tersangka terancam undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeaan dan undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman denda maksimal 5 miliar dan pidana mati. HL05/ ant

Cewek WNI Dijadikan Kurir TANGERANG, HL-Tim Opnsl Satserse Narkoba Polresta Bandara Soetta gagalkan pengiriman lima wanita Indonesia ke Cina untuk dijadikan sebagai kurir narkoba,Rabu(11/9) Kelima cewek yang diamankan yakni berinisial YP,L,RM,RZZ dan LK dan LA Menurut Wakasatserse Narkoba Bandara Soetta AKP Subakti, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap saat LA diringkus petugas Bea Cukai karena membawa shabu seberat 1.030 gram senilai Rp.1,3 miliar. Lalu, dari hasil pemeriksaan terungkap LA dijadikan kurir oleh Warga Negara Nigeria di Cina. Atas nyanyian LA, kemudian

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

polisi menangkap empat wanita yang hendak terbang ke Cina. Dalam pemeriksaan, terungkap wanita ini diminta oleh jaringan Narkoba pergi ke Cina sudah disiapkan tiket,pasport dan uang saku Rp10 juta. Alasan bos Narkoba wanita itu diminta membawa sample tas untuk dibawa ke Bali padahal di dalam tas sudah diselipkan Narkoba. Kepala Humas BNN Kombes Sumirat Dwiyanto menyebutkan jaringan Narkoba mengincar wanita Indonesia untuk dijadikan kurir Narkoba “terkadang mereka mengiming-ngimingi pekerjaan di luar negeri padahal dimanfaatkan jadi kurir. HL05/ant

Email : haluanlampung@gmail.com


KRIMINAL

9

Kamis, 12 September 2013

HALUAN LAMPUNG

Eks Pegawai Kemenkumham Divonis Ringan Jadi Calo CPNS, Irma Divonis 1 Tahun dan 6 Bulan Bui SETELAH dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman selama dua tahun penjara, akhirnya Mantan Pegawai Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Provinsi Lampung, Irma Shinta, warga Perumnas Villa Lavosta Sukabumi Bandarlampung ini, dijatuhi hukuman oleh Majelis hakim yang dipimpin Nursiah Sianipar, hukuman selama satu tahun dan enam bulan penjara. Vonis yang dijatuhi majelis hakim ini, dikarekana terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana tentang Penipuan yang mengakibatkan korban Bambang Sudirman dan Eli Haeroni, merugi sekitar Rp285 jt. sekedar diketahui,berawal dari bulan September 2010 lalu, saat korban mendaftarkan dan me-

lengkapi semua persyarakat untuk mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang serentak dibuka di seluruh Indonesia. terdakwa menjanjikan kedua korban bila bisa memenuhi uang sebesar yang diminta, maka kedua anak korban dapat diterima menjadi PNS. dengan berbagai tipudaya, terdakwa akhirnya berhasil mem-

perdaya korban Bambang sudirman untuk menyerahkan uang sebesar Rp 125 juta dan kembali memperdaya Eli Haeroni agar anaknya dapat diterima menjadi PNS di Satpol PP Provinsi Lampung, dengan meminta uang sebesar Rp160 juta. Namun, setelah menerima uang, kedua anak korban tidak kunjung diterima sehingga korban mempertanyakan ke terdakwa terkait masalah tersebut. dengan berbagaimacam cara, terdakwa berusaha berdalih dan menghindar untuk bertanggungjawab, sehingga korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib yang akhirnya terdakwa divonis denga hukuman selama satu tahun enam bulan penjara. (HL-09)

Hakim Asmadinata Ditahan KPK JAKARTA, HL-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Asmadinata, kedalam sel penjara, Rabu (11/9). Penahanan Asmadinata terpaksa dilakukan, lantaran dia dijemput paksa karena dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Asmadita adalah tersangka kasus suap penanganan perkara dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas DPRD Grobogan, Jawa Tengah. “Ditahan di Cipinang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha. Usai menjalani pemeriksaan maraton sejak semalam, Asmadi-

nata yang sudah mengenakan baju tahanan KPK berwarna orange memilih bungkam dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan. Hakim Asmadinata ditangkap penyidik KPK di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/9) malam. Sebelumnya, penyidik memanggil hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu, Sulawesi Tengah itu ke Semarang. Namun dua kali panggilan, ia tak kunjung datang. “Kami menduga A ini menghindari panggilan,” ujar juru bicara KPK Johan Budi. KPK menemukan jejak Asmadinata setelah mendapat informasi bahwa yang bersangkutan

akan terbang dari Medan menuju Jakarta. Atas informasi itu, penyidik KPK langsung bergerak ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan sekitar pukul 19.20 WIB, penyidik KPK pun menggiring Asmadinata ke Gedung KPK.Penetapan Asmadinata sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus suap penanganan perkara korupsi mobil dinas DPRD Grobogan, Jawa Tengah yang menjerat hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang yang sudah dinonaktifkan, Kartini Julianna Marpaung. Asmadinata ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Pragsono. HL05/ant

Pembunuh Polisi Terancam Vonis Mati BANDARLAMPUNG, HLJaksa Penuntut Umum (JPU) mengancam terdakwa pembunuh seorang polisi, Brigpol Agus Stiawan, dan istrinya Melani, dengan hukuman mati karena telah berencana melakukan pembunuhan keji tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hartono pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, di Bandarlampung, Selasa (10/9), menjerat Andri Septa Pubian Putra (21) dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana pada dakwaan primair ke satu dan pasal 351 ayat 3 KUHP dakwaan primair kedua tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia, serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan pada dakwaan subsider pertama. “Bahwa perbuatan warga Kampung Gunung Raya, Kelurahan Gunung Raya, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah terancam hukuman pidana maksimal dua puluh tahun atau hukuman mati, karena telah dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain,” kata

JPU. Di hadapan Ketua majelis hakim FX Supriyadi, JPU membacakan dakwaan bahwa perbuatan terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 bertempat di halaman parkir kantor PTPN VII Jl Teuku Umar Nomor 300 Kelurahan Kedaton. Saat itu, korban Melani dan Agus Setiawan dengan mengendarai mobil dengan nomor polisi (nopol) BE 411 F, hendak menemui saksi Arwinandar, ayah kandung Melani dan juga suami saksi Nurilina. Sesampainya korban, langsung meneriaki Arwinandar di kantor PTPN VII sehingga terjadi adu mulut antara korban dengan Arwinandar. Tidak puas, selanjutnya korban Melani dan Agus langsung pergi ke pelataran parkir PTPN VII untuk menghampiri mobil Nopol BE 2047 CF yang di dalamnya ada terdakwa yang marah ketika diminta kunci mobilnya, dan tetap tidak diberikan oleh terdakwa. Saat itulah Melani langsung menaiki mobilnya dan langsung menabrak mobil Avanza pada bagian belakang yang diduduki terdakwa. “Ketika itu terdakwa langsung

turun dari mobil; mengambil pisau badik yang disimpan di dalam laci, dan badik itu oleh terdakwa disilipkan di pinggang kirinya. Tanpa banyak bicara terdakwa langsung turun menghampiri mobil korban dan menusuknya di bagian dada dua kali,” kata dia. Melihat istrinya ditikam, spontan Agus Setiawan menghampiri terdakwa dan langsung memukulnya ke arah pipi, tetapi pukulan korban langsung ditangkis oleh Andri. Pisau yang masih dipegang oleh terdakwa secara langsung ditusukannya ke korban Brigpol Agus, katanya. Melihat kejadian itu, saksi Muhamad Satimin mengamankan terdakwa. Tetapi terdakwa berontak dan Satimin terjatuh di tempat kejadian. Pada saat Satimin terjatuh, datang Polser Sitanggang anggota Brimob yang sedang bertugas. “Secara spontan langsung menodongkan pistol kepada terdakwa agar meletakan pisaunya, karena telah membahayakan yang lainnya. Saat itulah terdakwa diamankan ke Polresta Bandarlampung,” katanya menjelaskan. HL05/ant

Menkopolhukam-Kapolri Kordinasi Buru Pelaku Penembakan JAKARTA, HL-Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk mengejar pelaku penembakan Bripka Sukardi pada Selasa (10/9) malam. “Saya sudah berkoordinasi dengan pak kapolri untuk mengejar pelaku sampai ketemu agar bisa diadili sesuai hukum yang berlaku di negeri ini,” kata Djoko di Jakarta, Rabu. Pihaknya mengecam terjadinya peristiwa yang telah membuat aparat polisi yang tidak bersalah terenggut nyawanya tersebut. “Apapun motifnya, sangat tidak dibenarkan, apalagi melukai, bahkan sampai membunuh orang yang tidak bersalah,” katanya. Djoko juga meminta aparat

kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas sebagai upaya mengantisipasi berulangnya peristiwa serupa di kemudian hari. Sementara pihak kepolisian saat ini masih berupaya merumuskan sketsa wajah pelaku penembakan yang dihimpun berdasarkan keterangan saksi mata dan CCTV. Kepolisian juga masih menyelidiki hilangnya senjata api yang dibawa almarhum Sukardi. “Informasi dari satgas, yang bersangkutan membawa senpi, sehingga tidak adanya senpi di holster di pinggang yang bersangkutan akan diupayakan diselidiki,” kata Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie. Menurut dia, pelaku penembakan diduga merupakan orang

yang terlatih menggunakan senpi. Hal ini berdasarkan fakta bahwa seluruh penembakan dilakukan dari arah depan. “Semua penembakan dari arah depan. Pelaku terbiasa menggunakan senjata itu dari arah penembakan mengenai tubuh korban dan langsung mematikan,” katanya. Sebelumnya, seorang anggota Provost Bripka Sukardi ditembak orang tak dikenal saat mengendarai motor Honda Revo warna merah bernopol B 6671 TXL saat melintasi jalur di depan KPK pada Selasa (10/9) malam. Almarhum meninggalkan seorang istri bernama Tirta Sari (44) serta tiga orang anak yakni Dita Kardina Putri (19), Devi Novita (16) dan M. Adi Wibowo (8). (HL05/ant

Pelaku Pepet Motor Bripka Sukardi JAKARTA, HL-Polisi menyimpulkan jika anggota Provost Direktorat Polisi Air Bripka Sukardi tewas ditembak di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (10/9) malam dipepet oleh pelaku. “Kami dapatkan keterangan saksi, bahwa saksi melihat adanya sepeda motor yang memang memepet motor korban, kemudian melakukan penembakan sehingga korban jatuh di tempat dan dilanjutkan dengan penembakan kedua dan ketiga, akhirnya korban tewas di tempat,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Jakarta, Rabu. Rikwanto mengungkapkan hal tersebut di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat tim gegana mengolah TKP untuk mencari proyektil. “Dalam olah TKP kami temukan 3 selongsong peluru, 1 “bullet”, dari selongsong kami bisa pastikan jenis senjatanya adalah pistol,” ungkap Rikwanto. Rikwanto juga menambahkan bahwa KPK mempersilakan polisi untuk mengakses rekaman closed circuit television (CCTV) di sepanjang Jl HR Rasuna Said ini yang memungkinkan melihat pelaku sebelum dan setelah penembakan. “Korban mendapatkan luka tembak di dada, perut dan bahu dan saat ini korban sudah divisum, rencananya jenazah siang ini akan dimakamkan di Rawamangun Jakarta Timur di dekat rumah keluarga,” jelas Rikwanto. Ia mengungkapkan bahwa dari

penyelidikan sementara, pelaku menggunakan sepeda motor dan jaket merah. “Untuk pelaku, kami tengarai menggunakan sepeda motor, kemudian jaket merah dan helm, dan melarikan diri ke arah Mampang Prapatan, saat ini tim Polda dan Polri melakukan pelacakan di lapangan,” tambah Rikwanto. Namun polisi belum dapat memastikan hal tersebut merupakan perbuatan teror. “Olah TKP masih terus dilaksanakan, terkait dengan sudut tembakan, dimana kira-kira proyektil yang lainnya, untuk motif, kami belum bisa menggambarkan yang jelas ini perbuatan teror, untuk motif lain, senjata yang bersangkutan diambil oleh pelaku,” ungkap Rikwanto. Polisi pun masih menganalisa jumlah pelaku. “Pelaku dari keterangan saksi, sementara ini ada yang mengatakan satu motor, ada yang dua motor, jadi kami pastikan dalam pemeriksaan selanjutnya, apa ini akan didapatkan pelaku satu atau dua motor, masih kami analisa,” jelas Rikwanto. Hingga saat ini menurut Rikwanto sudah 11 orang yang diperiksa polisi. “Sejauh ini sudah 11 orang yang kami periksa dan masih akan berlanjut terus yaitu supir truk dan kernetnya, ‘security’ KPK, dan dari anggota pemerintah kabupaten Maluku yang kantornya memang di sini,” tambah Rikwanto. Pada pukul 11.00 WIB, KPK sudah membuka garis polisi di TKP dan membolehkan kendaraan melewati jalur lambat di Jl. HR Rasuna Said. Riza Fahriza. HL05/ant

Remaja Pelaku Penodongan Pakai Badik BANDARLAMPUNG, HLAparat Polsek Sukarame meringkus dua orang yang kedapatan membawa senjata tajam jenis badik. Kepada penyidik, pelaku mengaku habis melakukan penodongan di PKOR Way Halim, Bandarlampung. Keduanya berhasil menggasak satu unit ponsel dari korbannya. Kedua pelaku yakni Fr (17), seorang remaja, warga Tegineneng, Pesawaran; dan Agustomi (23) warga Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah.

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

“Mereka terjaring saat razia di Jalan Ryacudu pada Jumat (6/9) lalu,” kata Kapolsekta Sukarame Komisaris Hendriansyah kepada wartawan, Rabu (11/9). Hendri menjelaskan pelaku saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sebilah badik yang terselip di pinggang Fr. Petugas juga menemukan satu unit handphone. Petugas pun menanyakan pemilik handphone tersebut. “Ternyata kedua tersangka mengaku ponsel itu hasil rampasan di PKOR Way Halim,” bebernya. HL05

Mantan Kadispora Cicipi Rp130 Juta BANDARLAMPUNG,HLPolda Lampung masih terus menyelidiki perkara dugaan korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung. Bahkan, penyidik telah menetapkan Sugiarto, mantan Kadispora Lampung, sebagai tersangka kasus itu. ”Tersangka (Sugiarto, Red) diduga menginstruksikan dan ikut menikmati uang yang harusnya diserahkan ke atlet,” kata Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, kepada wartawan, kemarin. Seharusnya, pemeriksaan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Lampung bisa lebih cepat rampung. Namun, karena kondisi kesehatannya, maka pemeriksaan molor. Sulis menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan awal, Sugiarto diduga menikmati uang hasil korupsi sebanyak Rp130 juta. Seharusnya uang disalurkan ke atlet, tapi sebaliknya malah atas perintah Sugiarto, uang justru disetorkan ke dirinya. ”Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadinya,” ujar Sulis. Penyidik sejauh ini belum menahan tersangka mantan Kabag Humas Pengkab Lampung Selatan itu karena dinilai perlu dilakukan. Saat ini, penyidik kembali menjadwalkan pemeriksaan Sugiarto pekan depan. Sekadar mengingatkan, dalam perkara ini, penyidik Polda Lampung telah menetapkan 3 tersangka. Dua tersangka lain yakni John Sipahutar dan Isnaini.

Terungkapnya kasus berawal dari temuan hasil audit BPKP Lampung. Dalam temuan itu, ada sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Diketahui, pada 2011 Dispora memiliki dua program kegiatan. Yakni program pelayanan olahraga dengan John Sipahutar sebagai pemegang uang muka kegiatan (PUMK). Lalu, program pelayanan kepemudaan dengan PUMK Isnaini. Alokasi dana yang dianggarkan untuk program itu sebesar Rp400 juta. Dana itu seharusnya digunakan untuk uang makan atlet, uang saku, dan lain-lain. Namun, dana itu tak sampai ke atlet. ”Setelah polda melakukan penyelidikan, baru mereka pada 2012 melakukan pembayaran. Namun, ada juga yang tidak disalurkan. Uang itu justru untuk membeli alat-alat olahraga,” ungkapnya. Sulis menambahkan, Isnaini telah mengembalikan uang sebanyak Rp90 juta ke penyidik. Sementara John seharusnya mengembalikan Rp280 juta. Namun, hingga kemarin John masih belum mengembalikan. Dua tersangka itu juga diketahui menyetor sebagian uang kepada Sugiarto. Tercatat, untuk berkas perkara John dan Isnaini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Keduanya disangkakan pasal 2 dan 3 (1) UU RI No. 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi. HL05

Gelapkan Uang Rp180 Juta, Amri Dituntut 20 Bulan Penjara Ajak Bisnis Batubara, Tapi Gak Pernah Bisnis Batubara BANDARLAMPUNG, HLGara-Gara menggelapkan uang Rp180 Juta, seorang kakek, Amri Busra (56) dituntut 20 tahun penjara di PN Tanjungkarang, Rabu (11/9) Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tri Wahyu Agus Prateka, menyatakan Amri, warga Jalan Blora Gg Sentosa, Kelurahan Segalaminder, Kecamatan Tanjungkarang Barat tersebut, terbukti melakukan penggelapan uang secara berlanjut dan merugikan saksi korban Indra Kusuma Rp 180 juta. “Meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan delapan bulan dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani,” ujar Tri Wahyu. Amri dinyatakan terbukti melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam pertimbangannya JPU menyatakan hal yang memberatkan perbuatan terdakw telah merugikan saksi korban. Sedangkan yang meringankan terdakwa mengakui dan menyesali per-

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 773368

buatannya. Atas tuntutan tersebut Abdul Kodrat, penasihat hukum Amri akan mengajukan pembelaan pada persidangan berikutnya. Dalam fakta dipersidangan terungkap, perkara ini berawal pada 12 Desember 2011 Amri menemui korban Indra Kusuma di rumah makan miliknya Barek Solok di Jalan Soekarno Hatta Bandar Lampung. Pada saat itu Amri akan mengajak korban untuk bisnis batu bara di Sungai Rumbai Sumatera Barat. Lalu Indra mensetujuinya dan memberikan uang Rp 80 juta kepadanya. Selanjutnya pada 29 Maret 2012 Amri menemui Indra dan mengatakan belum bisa mengembalikan uang Rp 80 juta kepada Indra. Namun Amri meminjam lagi uang sebesar Rp 75 juta dan Indra kembali memberikannya. Indra kembali menyerahkan uang Rp 25 juta kepada Amri. Namun kenyataannya Amri tidak pernah melakukan bisnis Batubara. Uang Indra Rp 180 juta telah digunakan Amri untuk kepentingan pribadinya. HL05.

Email : haluanlampung@gmail.com


10

OLAHRAGA Kamis, 12 September 2013

HALUAN LAMPUNG

Petarung Belanda Gubernur Sumsel Minta Perkantoran Genapi Wakil Pasang Bendera ISG Indonesia di ONE FC Seorang petarung Belanda keturunan Maluku, Vincent Latoel, akan bertarung membawa nama Indonesia pada ajang ONE FC di Istora, Jumat (13/9). Genap sudah empat petarung akan mewakili Indonesia pada ajang beladiri campuran (mixed martial arts/MMA) ONE Fighting Championship yang akan diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (13/9). Seorang petarung warga negara Belanda, Vincent Latoel (foto, kanan), akan menemani Vincent Majid, Max Metino dan Brianata Rosadhi, membela Merah Putih dalam ajang MMA terbesar di Asia tersebut. Dari nama belakangnya, Latoel, Anda mungkin bisa menebak bahwa pria berusia 34 tahun ini memiliki darah Indonesia. Ya, kakek dan nenek Vincent berasal dari Ambon dan hijrah ke Negeri Kincir Angin usai perang dunia kedua. “Saya berdarah Indonesia walaupun lahir dan besar di Belanda,” kata Vincent dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (9/8). “Oleh karena itu, saya ingin mewakili Indonesia dalam pertarungan melawan Willy Ni di kelas ringan. Saya bangga bisa mewakili Indonesia. “Ini adalah kunjungan kedua saya ke Indonesia setelah pada 2006 saat saya mengunjungi keluarga saya di Ambon dan perjalanan itu sangat berkesan.” Ia mengatakan keluarga besarnya dari Ambon, Bali dan Jakarta akan datang untuk mendukungnya di Istora nanti. “Saya akan sangat termotivasi untuk menang,” tegas Vincent. Pertarungan nanti merupakan penampilan pertama Vincent di ONE FC setelah melanglang buana di berbagai kejuaraan MMA di Eropa sejak mulai menggeluti cabang olahraga keras itu 14 tahun lalu. Ia memiliki rekor 17-13-2 sepanjang karir profesionalnya. Saat ONE FC menghubunginya, Vincent tidak berpikir panjang lagi untuk menerimanya dan mengikat kontrak untuk enam pertarungan, karena bertarung di Asia sudah lama menjadi impiannya. “ONE FC adalah organisasi MMA terbesar di Asia dan saya bangga bisa menjadi bagiannya,” kata petarung bertinggi badan 1,8 meter ini. Mengenai sang lawan, Vincent mengatakan bahwa Willy, petarung dari Belanda, adalah kawan lamanya dan mereka kerap berlatih bersama. “Saya sering berlatih dengan Willy tetapi baru pertama kali ini bertarung di arena. Peluang saya mengalahkan dia 80 persen,” jelas Vincent, yang didampingi pelatih Martijn de Jong selama wawancara berlangsung. Total 22 petarung akan berlaga di ajang bertajuk “Champions & Warriors” yang merupakan seri keempat dari rangkaian pagelaran ONE FC tahun ini dan yang kedua kali diselenggarakan di Indonesia. Jurubicara ONE FC Loren Mack mengatakan organisasinya sangat terkesan dengan sambutan masyarakat Indonesia terhadap pagelaran tersebut. “Sebanyak 15.000 tiket yang kami sediakan hampir habis dan kami pastikan mereka akan menyaksikan pertarungan terbesar dan terhebat,” ujar Loren. “Melihat antusiasme ini, kami optimis ONE FC bisa melangsungkan lebih banyak turnamen di Indonesia mulai tahun 2014.”

"Semua Bisa Dijalankan Asal Tak Menabrak AturanAturan Yang Berlaku."

SPORT, HL - Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin minta kantor pemerintahan dan perusahaan memasang bendera peserta Islamic Solidarity Games menjelang pelaksanaan pesta olahraga negara Islam di Palembang, 22 September - 1 Oktober 2013. Pemasangan bendera Islamic Solidarity Games (ISG) tersebut untuk menghormati tamu dari negara-negara Islam yang akan berkunjung ke daerah ini, kata gubenur di Palembang, Sabtu. Selain itu dengan adanya bendera dari negara Islam tersebut sehingga kegiatan olahraga Internasional mendatang semakin meriah, katanya. Pentingnya pesta olahraga yang akan diikuti 25 negara tersebut berjalan sukses karena bukan saja membawa nama baik Indonesia, tetapi juga

Alex Noerdin

Angerer, Pesepakbola Wanita Terbaik Eropa Sepakbola tak melulu didominasi kaum Adam. Wanita juga sudah lama mulai terlibat di permainan bola kaki ini dan UEFA _ otoritas sepakbola Eropa, sudah beberapa tahun lalu menyediakan apresiasi tertinggi Eropa untuk mereka. Tahun ini, gelar tersebut direngkuh Nadine Angerer. Hauptmann (kapten) tim nasional Jerman yang juga kiper Brisbane Roar itu jadi yang terbaik setelah mendapat voting terbanyak sekumpulan juri yang terdiri dari para jurnalis sepakbola. Wanita berusia 34 tahun itu mendapat gelar terbaik Eropa pertamanya itu dengan mengungguli dua pesepakbola wanita lainnya, Lena Goeling dan Lotta Schelin. Salah satu faktor kemenangan Angerer lantaran prestasi besar bersama tim Jerman di Euro 2013 yang digelar di Swedia, Juli lalu. Angerer mengantarkan Jerman untuk kelima kalinya merengkuh Piala Eropa dengan menjadi pahlawan ke-

Nadine Angerer (paling kanan, berbaju putih )

menangan 1-0 Jerman atas Norwegia, berkat dua kali penyelamatan penaltinya. “Terima kasih. Saya sangat terkejut. Saya tak menyangka bisa menang tapi saya senang bisa memenangkannya. Saya ingin berterimakasih pada semua yang memilih saya dan terutama, terima kasih kepada (pelatih Jerman) Silvia Neid yang mengangkat kepercayaan diri saya ketika tiba masa-masa sulit usai cedera _ saya amat bersyukur ka-

renanya,” tutur Angerer. “Penghragaaan ini datang tanpa disangka. Saya tak tahu apa yang harus saya katakan. Terdapat persaingan berat dengan Lena dan Lotta. Lena memenangkan setiap gelar tahun ini, dia bermain fantastis di turnamen (Euro) dan Lotta, merupakan penyerang hebat. Untuk itu, saya bangga bisa memenangkan gelar ini,” lanjutnya, seperti disitat UEFA.com, Jumat (6/9/2013). Gelar pemain terbaik Ero-

Felipe Massa Tinggalkan Ferrari SPORT, HL - Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, yakin event Islamic Solidarity Games 2013 di Palembang, Sumatera Selatan, akan tetap berjalan meski tanpa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengadaan barang dan jasa. Menurut Roy, posisi dari Perpres tidak akan menghambat berlangsungnya ISG. Hingga saat ini, penerbitan Perpres masih diupayakan oleh sejumlah pihak. Belum diturunkannya Perpres, membuat proses tender untuk pengadaan barang dan jasa sedikit terhambat. Namun, Roy menjelaskan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa bisa dijalankan, asal didasari pada peraturan-peraturan yang ada. Dijelaskan oleh pria ahli telematika ini pula, dengan adanya tim asistensi dari pihak Menkokesra, semua masalah mengenai tender pengadaan barang bisa terakomodir. "Kabar terakhir, saya mendengar himbauan untuk melaksanakan segala macam kegiatan dengan perangkat hukum yang ada. Semua bisa dijalankan asal tidak menabrak aturan-atu-

ran yang berlaku. Terlebih saat ini sudah ada tim asistensi dari Menkokesra yang menjadi pengawas kegiatan," kata Roy kepada para wartawan di kantornya. "Memang sesuai Perpres No.54, tidak dibenarkan untuk menunjuk secara langsung. Tapi, di bawah tim asistensi, apa-apa yang bisa dilaksanakan tanpa tender silahkan dijalankan. Tapi ingat, angkanya tidak boleh terlalu besar," sambung dia. Saat ini, persiapan ISG telah memasuki tahap akhir. Sekitar 90 persen venue di Palembang dinilai telah siap untuk menggelar berbagai nomor yang dipertandingkan. Roy menuturkan, masalah yang cukup krusial saat ini adalah akomodasi. Biaya untuk pembayaran event organizer dalam penyelenggaraan upacara pembukaan dan penutupan juga menjadi masalah lain. "Saya sudah pernah mengatakan, persiapan venue sudah lebih dari 90 persen. Jadi masalah ada di sektor lain. Jangan sampai ada satu masalah akhirnya menghambat penyelenggaran secara menyeluruh," ucap pria asal Yogyakarta tersebut. HL-Net

untuk mempromosikan provinsi Sumsel ke berbagai negara. Selain itu dengan adanya pemasangan bendera tersebut tamu akan semakin terhormat sehingga mereka menjadi nyaman selama berada di Sumsel. Sehubungan itu menjelang ISG nanti diharapkan semua perkantoran pemerintahan, perusahaan dan perguruan tinggi agar memasang bendera peserta sejumlah negara Islam tersebut. Sebagaimana Sumsel ditunjuk pemerintah pusat untuk menjadi tuan rumah ISG yang akan diikuti ribuan peserta dari utusan 25 negara Islam dunia. Dalam ISG itu akan mempertandingan 13 cabang olaharaga di antaranya atletik, panahan, renang, voli, sepak bola, karate, wushu dan taekwondo. Sementara tempat pertandingan pesta olahraga tersebut dilaksanakan di kawasan Jakabaring dan beberapa hotel di Palembang. HL-Net

SPORT, HL - Felipe Massa mengumumkan melalui Twitter pada Selasa (Rabu WIB), bahwa dirinya tidak lagi membela Ferrari pada tahun depan. BBC belakangan mengklaim bahwa Kimi Raikkonen akan menggantikannya dan kembali ke tim yang ia tinggalkan pada 2009, lapor AFP. Raikkonen memenangi gelar dunia dengan Ferrari pada 2007, tahun pertama dari tiga tahun dirinya bermitra dengan Massa di tim Italia itu. "Dari 2014, saya tidak lagi mengendarai Ferrari," kata pria Brazil Massa pada akun Twitter resminya @ Felipe1 Massa. "Saya ingin berterima kasih kepada tim untuk semua kemenangan dan momenmomen hebat yang dialami bersamasama." "Terima kasih juga untuk istri saya dan seluruh keluarga saya, untuk para penggemar dan semua sponsor saya. Dari Anda semua, saya selalu mendapat dukungan hebat." "Mulai sekarang saya ingin berusaha sekeras mungkin dengan Ferrari untuk tujuh balapan tersisa." Pembicaraan di paddock telah memanas selama beberapa pekan mengenai siapa yang akan menjadi pebalap kedua Ferrari pada tahun depan untuk mendampingi juara dunia dua kali Fernando Alonso. BBC mengklaim bahwa telah terjadi kesepakatan pada Senin, di mana Raikkonen akan kembali ke tim di mana ia memenangi satu-satunya gelar dunianya. Kesuksesannya pada 2007 menjadi terakhir kalinya Ferrari memenangi gelar dunia, setelah dua pebalap Inggris Jenson Button, di Brawn, dan Lewis Hamilton, di McLaren memenangi kejuaraan sebelum pebalap Red Bull Sebastian Vettel memulai dominasinya selama tiga tahun. Raikkonen meninggalkan F1 pada 2009, berkiprah di World Rally Championship, dan tempatnya di Italia itu digantikan Alonso. Sosok yang memiliki julukan "The Flying

Finn" itu memenangi sembilan Grand Prix dengan Ferrari, setelah sebelumnya memenangi lima Grand Prix saat lima tahun memperkuat McLaren, di mana ia dua kali mengakhiri musim sebagai runner up, pada 2003 di belakang Michael Schumacher, dn kemudian pada 2005, di belakang Alonso. Setelah sempat mencoba berkarir di NASCAR ia kembali ke F1 pada 2012 dengan Lotus, di mana ia telah memenangi dua Grand Prix. Massa mengatakan dirinya ingin tetap berkiprah di F1 namun belum menemukan dorongan yang tepat untuk 2014. "Untuk tahun depan, saya ingin menemukan tim yang dapat memberikan saya mobil yang kompetitif untuk memenangi lebih banyak

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

pa 2012/2013 tersebut diserahkan langsung dari dua figur ternama, Presiden UEFA, Michel Platini serta pelatih Arsenal, Arsne Wenger yang mengaku punya ketertarikan besar terhadap perkembangan sepakbola wanita. “Beberapa tim wanita Arsenal berlatih bersama kami setiap hari. Saya mengikuti sepakbola wanita sejak awal meski sedikit skeptis. Tapi kini sepakbola wanita mulai populer dan saya mesti bi-

lang ketika saya menyaksikan final (Champions League wanita), sangatlah menarik untuk ditonton,” timpal Wenger. “Saya juga menyaksikan sejumlah (pertandingan) tim-tim nasional mereka. Level teknik mereka sangat bagus secara keseluruhan. Saya cukup terkejut betapa cepatnya sepakbola wanita menyebar dan menjadi sangat populer sekarang,” pung kasnya. HL-Net

balapan dan menantang untuk Kejuaraan yang tetap menjadi tujuan terbesar saya!" ucapnya. Massa telah menghabiskan delapan tahun dengan Ferrari sejak bergabung dari Sauber pada 2006. Pada 2008, ia nyaris memenangi gelar dunia, namun Lewis Hamilton mampu merebutnya dengan menyalip Timo Glock dua tikungan dari akhir pada Grand Prix Brazil. Itu merupakan musim terbaik Massa di Ferrari, dan satusatunya saat ketika ia berpeluang menjadi juara, meski ia mengakhiri musim 2006 dengan menduduki peringkat ketiga dan keempat pada 2007. Musim 2009nya berakhir pada Grand Prix Hungaria Juli, ketika ia menderita cedera mengerikan akibat kecelakaan pada kualifikasi setelah kepalanya terhantam sistem suspensi yang jatuh dari mobil kompatriotnya Rubens Barrichelo yang membela Brawn. Massa menderita cedera kepala yang awalnya diperkirakan dapat mengancam nyawanya, namun ia mampu pulih dan kembali membela Ferrrari pada 2010. Ia telah memenangi 11 balapan sepanjang karirnya di Ferrari, yang terakhir terjadi pada 2008. HL-Net

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

Email : haluanlampung@gmail.com


SAMBUNGAN

11

Kamis, 12 September 2013

HALUAN LAMPUNG

"Saya Tidak Pernah Melihat Rookie Seperti Marquez," Pembalap Yamaha, Valentino Rossi,

k e m b a l i

mengungkapkan pujiannya kepada Marc Mar quez. Rossi mengaku tidak seberani pembalap Repsol Honda itu di musim debutnya pada ajang MotoGP. Marquez berpeluang besar menciptakan rekor di MotoGP 2013. Rider 20 tahun itu bisa menjadi rookie pertama yang mampu menjadi juara dunia kelas primer Grand Prix di era MotoGP. Marquez juga akan menyamai rekor Kenny Roberts yang menjadi juara dunia 1978 di musim debutnya. Dengan MotoGP 2013 menyisakan enam seri, Marquez masih memuncaki klasemen dengan 233 poin. Juara dunia Moto2 2012 itu unggul 30 poin atas rekan setimnya di Repsol Honda, Dani Pedrosa, dan unggul 39 poin atas Jorge Lorenzo (Yamaha). Rossi mengaku tidak pernah melihat rookie di kelas

Kejati ...

primer Grand Prix seberani Marquez. Bahkan, ketika Rossi melakoni debutnya di kelas 500cc pada 2000, The Doctor hanya mampu menduduki peringkat 2 dengan meraih dua kemenangan. "Apa yang dilakukan Marquez tahun ini sangat impresif. Bagi saya, dia sangat berani. Dia memulai tahun

sambungan hal - 1

Sulis menambahkan tersangka Syamsul Arifin warga Jalan Patimura No 24 Rt/RW 001 Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara (TBU) Kota Bandarlampung berprofesi sebagai pengacara ini pernah menjabat sebagai Ketua AKLI Lampung periode 2009-2013. “Penampilan Syamsul, memiliki ciri-ciri yakni tinggi 163 Cm, berat 65 Kg, rambut hitam lurus, mata bulat hitam, muka opal, kulit sawo matang. Ciri-ciri khususnya, kepala bagian atas tanpa rambut (botak) Pelaku dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 335 KUHP dan Pasal 310 KHUP,” terang Sulis. Saat ini, demikian Sulis, foto Syamsul Arifin sudah disebarkan di beberapa titik, yakni di Bandara Raden Intan, Lampung Selatan, di bank-bank dan beberapa tempat stategis lainnya. Petugas juga terus berjaga di sekitar kediamannya. “Bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan Syamsul Arifi, dimohon bantuannya untuk memberitahukan kepada Penyidik Krimsus Polda Lampung JL WR Supratman No 1 Bandarlampung, Nomor Telp 0721-4850766, No HP penyidik 08127232400, 081369050666 dan 081379013555,” imbau Sulis. Sekadar mengingatkan, Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung sebelumnya gagal menjemput paksa Syamsul Arifin dari rumahnya pada (18/7). Sejak pukul 10.00 hingga pukul 12.00, petugas Ditkrimsus Polda Lampung menunggu namun anggota tidak bisa masuk rumah Syamsul Arifin. Ke tujuh anggota hanya bisa menjaga pintu depan dan pintu belakang. Mereka kemudian pulang dengan tangan hampa. Penyidik Krimsus Subdit II Polda Lampung, kedatangan mereka ke rumah mewah itu untuk menjemput paksa tersangka Syamsul Arifin. Pasalnya, sesuai prosedur, mereka harus didampingi aparat pemerintahan setempat. Ternyata tim penyidik ini belum bisa melengkapi prosedur tersebut, sehinga tak berani masuk dan menggeledah rumah tarsangka. Sebelumnya penyidik telah melayangkan surat panggilan sebanyak dua kali, tapi tersangka tidak datang. Karena itu, untuk yang ketiga kalinya petugas langsung datang menjemput paksa. HL-05

Polisi ...

ini dengan target menjadi juara dunia. Ketika saya menjadi rookie pada 2000, saya tidak seberani itu," ujar Rossi kepada Autosport. "Dulu saya berpikir tidak mungkin menjadi juara dunia di musim pertama. Karena alasan itu, saya tidak menjadi juara dunia. Tapi, Marquez datang dengan pola pikir menjadi jua-

Dishub ...

ra di musim pertama. Saya tidak pernah melihat rookie seperti dia," sambungnya. Setelah jeda satu pekan, MotoGP 2013 akan kembali digelar di San Marino, 13-15 September 2013. Musim lalu, Marquez menjadi juara kelas Moto2 di San Marino. Sedangkan untuk kelas MotoGP dimenangkan oleh Lorenzo. HL-Net

sambungan hal - 1

(retribusi) yang hilang karena adanya pembangunan fly over atau pun pelebaran jalan dan trotoar? Saya rasa itu alasan yang tidak logis,” kata Kadishub Rifai, Rabu (11/9). Dikatakan dia, usulan akan diajukannya rasionalisasi terhadap realisasi PAD oleh PT MBP tidak sepenuhnya diterima begitu saja oleh Dishub. Sebab, kata dia, pihaknya akan menurunkan tim terlebih dahulu untuk mengkaji permasalahan yang ada. “Apakah benar faktorfaktor dilapangan menjadi kendala PT MBP dalam pencapaian target retribusi parkir, nanti tim yang akan menyimpulkan,” tambahnya. Dijelaskannya, pertimbangan pihak PT MBP bersedia menjalin MoU dengan Pemkot tentunya didasari oleh kajian-kajian yang sebelumnya dilakukan. “Ketika mendapat keuntungan berapa, itu tidak kan memang belum bersih karena untuk pembayaran gaji juga. Mereka kan sejak awal sudah menghitung potensi-potensi yang akan masuk. Itu lah dasar mereka mau MoU dengan kita,” terangnya lagi. Untuk itu, terus Rifai, pihaknya akan menegur pihak pengelola terkait permasalahan tersebut. Dishub juga akan mempertimbangkan kembali kerjasama dengan PT MBP. “Pertimbangannya, apakah bertahan atau kita putus hubungan kerjasama. Apakah kita pindahkan (ke pengelola lain,red) atau kelola sendiri, nah nanti kita tunggu sampai akhir September, karena harus sudah ada ketetapan,” pungkasnya. Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Bandarlampung Ernita Siddik berjanji akan segera mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut. Komisi B, kata Ernita, akan segera memanggil PT MBP untuk dimintai keterangan terkait kendala-kendala yang ada. “Kita akan panggil mereka. Kita ingin tahu kendalanya seperti apa, makanya nanti akan kita ketahui dalam hearing (rapat dengar pendapat) tersebut,” ujarnya. Namun pada prinsipnya, Komisi B tetap menyoroti soal realisasi restribusi yang masih jauh target. Dimana, lanjutnya, PT MBP selama ini masih menyetor retribusi parkir sebesar Rp9 juta per hari, jauh dari yang ditargetkan sesuai MoU yakni Rp16 juta per hari. “Mereka awalnya menyebut angka Rp16 juta itu sudah karena terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan. Makanya mengapa kita hearing dulu, karena nanti ada langkah-langkah konkrit seperti apa untuk masalah itu,” jelasnya. Ernita pun tak sependapat soal tudingan pihak pengelola yang mengaitkan adanya pembangunan fly over dan pelebaran jalan dan trotoar menyebabkan hilangnya potensi PAD. Menurutnya, alasan tersebut tidak logis mengingat lokasi pembangunan fly over maupun pelebaran jalan dan trotoar tidak terlalu berpotensi besar akan masuknya PAD dari retribusi parkir. “Kan potensinya banyak seperti mall-mall dan tempat lain. Jadi tidak hanya berpatokan pada fly over saja,” tandasnya. Sebelumnya, PT MBP mengaku kesulitan untuk mencapai target PAD dari retribusi parkir sebesar Rp6 miliar. Alasannya, sejumlah program pembangunan yang dicanangkan Walikota Bandarlampung Herman HN seperti pembangunan fly over dan pelebaran jalan dan trotoar menyebabkan hilangnya potensi retribusi parkir disepanjang areal proyek pembangunan. PT MBP, mengklaim hingga memasuki triwulan ke III baru berhasil memperoleh restribusi sekitar Rp3 miliar atau 50 persen dari yang ditargetkan. HL-07

sambungan hal - 1

Kebudayaan atau pemda. Sedangkan dua lapisan lainnya yang disebut istimewa akan ditentukan presiden. “Sedangkan lapisan 3 dan 4 yang ‘sangat istimewa’ dan ‘tiada duanya’ di dunia ini kelihatannya bukan wilayah Kemendikbud. Apakah kepada kementerian pertahanan, apakah kepada kementerian ESDM, apakah kepada TNI-POLRI, akan diserahkan semuanya kepada arahan Bapak Presiden,” jelas Erick melalui rilisnya, Rabu (11/9). Apa temuan istimewa itu? Berdasarkan analisa dari sejumlah temuan yang dipublikasikan, diduga kuat sebuah teknologi istimewa tersimpan di bawah lapisan gunung padang. Sebelumnya, para peneliti menemukan adanya chamber atau bilik, cawan raksasa, sungai dan mata air, kubah, menara dan aquifer serta transmitter. Ditemukan juga anomali magnetik di lokasi tersebut. Temuan-temuan ini mengarah ke sebuah alat mirip dengan reaktor pembangkit energi hydroelectric. Sementara Andi Arief- yang juga bagian dari tim riset mengatakan, memang betul ada sejumlah temuan di Gunung Padang. Namun dia belum mau memberikan informasi detail apa bangunan istimewa itu “Kebudayaan layer 1 dan 2 sudah dieskavasi ali akbar. Layer 3 dan 4 apakah reaktor pembangkit seperti yang dianalisa, saya perlu tanya detail para peneliti. Banyak pihak yang bertanya hal yang sama,” kata Andi saat dikonfirmasi. “Saya nggak bisa mendahului kesimpulan peneliti. Saya hanya bisa memastikan isinya memang teknologi canggih,” sambungnya. Penelitian Situs Gunung Padang ini memang sempat mengundang perhatian banyak pihak. Ketika ramai diperbincangkan, situs ini banyak dikaitkan dengan piramida. Walau banyak yang menyebut model Gunung Padang adalah punden berundak. Penelitian dilakukan tim terpadu mandiri yang terdiri dari berbagai ahli. HL-02/net

Polisi ...

sambungan hal - 1

Karena gugur dalam menjalankan tugas, pangkat Sukardi dinaikkan satu tingkat menjadi Aipda. Saat ini polisi sudah memeriksa 11 saksi. Mereka yang masih diperiksa sopir, kernet truk, security KPK, dari perwakilan Pemkab Maluku yang kantornya ada di sekitar lokasi. “Saksi yang lainnya menyusul apabila keterangan itu bisa berkembang,” tegasnya. Polisi pun masih terus melakukan pengejaran ke sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi perginya pelaku penembakan terhadap Bripka Sukardi. Pihak kepolisian juga sudah menganalisa CCTV di KPK. “CCTV masih kita analisa, masih diperiksa,” tutur Rikwanto. Sebenarnya, lanjut Rikwanto, sejak dari awal anggota kepolisian tidak boleh sendiri dalam berdinas, untuk dapat menjaga dan mengingatkan. “Dalam kaitan hal tertentu kita lakukan razia-razia pada jam-jam tertentu, baik dari Polsek, Polres, maupun Polda, dan kita juga libatkan TNI untuk hal demikian,” jelasnya. Peristiwa penembakan yang menewaskan anggota polisi bukan pertama kalinya terjadi. Dalam tiga bulan terakhir ini sedikitnya empat polisi yang ditembak oleh orang tak dikenal. Empat polisi tewas sementara satu polisi yang ditembak tertolong nyawanya. Rentetan penembakan menyasar beberapa anggota kepolisian tidak menyiutkan nyali korps baju coklat itu. “Polri tidak pernah gentar terhadap serangan-serangan yang terjadi beberapa waktu lalu, termasuk serangan terhadap anggota kami tadi malam,” tandas Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie di Mabes Polri. HL-02

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

Sjachroedin ...

sambungan hal - 1

Rabu (11/9). Namun, lanjut dia, keinginan legislator tersebut belum bisa diputuskan, karena masih digodong oleh badan anggaran (Banang) eksekutif. “Kalau saya setuju saja, APBDP itu dibahas secepatnya. Tapi, kita lihat dulu apakah angggaran yang akan dimasukan dalam APBD-P itu, terutama untuk anggaran penyelenggaraan pilgub,” ujarnya. Menanggapi sikap F-PDIP yang bergabung dengan Demokrat, Golkar, PAN, Gerindra, Hanura dan PPK (fraksi gabungan), menyetujui keputusan pimpinan dewan agar mendesak pemprov menyerahkan draf APBD-P 2013. Sjachroedin menyatakan, langkah yang diambil fraksi banteng moncong putih itu sudah tepat. “Sikap F-PDIP yang menyetujui dibahasnya APBD-P sudah tetap, dan saya menyetujuinya. Jadi, tidak benar kalau F-PDIP menelikung saya,” tukasnya. Namun sikap Gubernur tersebut diyakini anak buahnya sebagai manuver saja. “(Sikap Gubernur) seperti tarian poco-poco, maju selangkah, mundur selangkah. Lawannya kebingungan. Lihat saja nanti, sampai Oktober tidak akan ada pembahasan APBD-P,” ujar sumber HL di Pemprov Lampung. Seperti ditulis koran ini sebelumnya, F-PDIP berada dalam satu barisan bersama Fraksi Demokrat, Golkar, PAN, Gerindra, Hanura dan PPK (fraksi gabungan). Sedangkan, dua fraksi yakni, PKB dan PKS memilih untuk tidak menghadiri rapat pimpinan (rapim) DPRD, Selasa (10/9) yang menghasilkan keputusan tersebut. “Agenda Rapim, menindaklanjuti rekomendasi Komisi III terkait APBD-P. Kemudian, dalam Rapim diputuskan bahwa legislatif mendesak eksekutif untuk segera menyerahkan RAPBD-P 2013. Desakan ini, sesuai dengan Permendagri No: 11/2011 dan PP 58/2005 Pasal 81, tentang APBD,” terang Ketua DPRD Lampung, Marwan Cik Asan. Marwan menyatakan, alasan fraksi-fraksi menyetujui agar dibahasnya APBD-P karena pihaknya melihat bahwa saat ini kucuran dana APBD-P masih sangat dibutuhkan. Indikatornya, persoalan makro dan perlunya pendataan kembali persoalan tidak tercapainya pendapatan. “Bahkan, penggunaan Silpa sebesar Rp23 miliar dipergunakan lewat APBD-P,” ujarnya. Menurut dia, meski APBDP itu tidak diwajibkan, namun situasi dan kondisi saat ini masih membutuhkan kucuran dana APBD-P. “Pokoknya, kita jangan mempersoalan anggaran pilgub. Dan yang penting eksekutif menyerahkan draf APBD-P tersebut, selanjutnya angggaran pilgub akan dibahas bersama antara banang (badan anggaran) legislatif dan eksekutif,” imbuh dia. Terkait wacana adanya ancaman pemboikotan APBD 2014, oleh sejumlah fraksi bila pemprov tidak menyerahkan APBDP 2013. Marwan mengharapkan, media di Lampung tidak berandai-andai. “Sampai saat ini, kami tidak memikirkan soal pemboikotan APBD 2014 Karena, yang disepakati dalam Rapim hanya mendesak eksekutif untuk menyerahkan APBDP,” tukasnya. Di tempat terpisah Ketua F-PDIP DPRD Lampung Tulus Purnomo menyatakan, fraksi tidak mempersoalkan terkait adanya wacana pemboikotan pembahasan APBD 2014. Menurut dia, bila wacana itu benar-benar terjadi, semuanya akan dikembalikan sesuai dengan Permendagri No. 13. “Jika APBD 2014 tidak dibahas, maka akan digunakan APBD tahun sebelumnya,” ujar dia. HL-03

Kejati ...

sambungan hal - 1

kerugian negara atas dugaan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait. “Kita akan koordinasi dengan BPKP guna mengaudit jumlah pasti kerugian negara,” tandasnya. Sebelumnya, pihak penyidik Kejati Lampung, telah melakukan pemanggilan guna pemeriksaan terhadap saksi dari pihak bank yang menyalurkan dana sertifikasi termasuk Suhadat, selaku Bendahara Dinas Pendidikan dan Zulkarnaen, mantan Kepala Dinas Pendidikan Lampura. Namun Zulkarnaen berhalangan hadir dari panggilan penyidik Kejati. Dijelaskannya pula, bahwa pekan depan pihak Kejati akan melakukan ekspos dalam perkata tersebut. “Pekan depan tim penyidik akan ekspos dan dalam waktu dekat akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut,” jelas Heru. HL-04/09

LAMPTB ...

sambungan hal - 1

anggap suatu pendekatan pertemanan dan silahturahmi untuk menyikapi kerawanan konflik sosial yang dapat timbul akibat sengketa tanah dan situasi politik pilgub yang tidak menentu. Jadi jangan diartikan memberikan dukungan secara lembaga kepada salah satu pasangan calon gubernur, termasuk pasangan Amalsyah-Gunadi,” kata Damian melalui rilis yang dibagikannya ke sejumlah wartawan, Rabu (11/9). Sebagai kelembagaan adat, terus Damia, LAMPTB bersikap netral dan tidak masuk dalam politik praktis. Selain itu sambungnya, LAMPTB tetap berkomitmen dalam upaya pelestarian adat Lampung serta memberikan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat lokal. “Jadi bukan seremonial belaka yang hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan komersial dan politik kelompok tertentu saja,” tegasnya. Sementara itu, Novelia Sanggem, putri Ketua LAMPTB Wan Mauli Sanggem melalui Blackberry Masengernya mengatakan, pertemuan ayahnya dengan cagub independen Amalsyah, Jumat (6/9) malam itu bukan untuk memberikan dukungan. “Kami diundang dan dijemput untuk datang. Kami tidak tahu kalau malam itu akan banyak wartawan di situ,” ujarnya. Menurutnya, Wan Mauli sama sekali tidak menyinggung maupun memberikan pernyataan memberikan dukungan terhadap pasangan Amal berGUNA, meskipun didesak pertanyaan wartawan apakah LAMPTB secara resmi mendukung pasangan Amal berGUNA. “Malam itu ayah saya menyatakan bahwa mempersilahkan untuk meneruskan semangat perjuangan LAMPTB sepanjang dalam upaya mewujudkan cita-cita dan mewujudkan masyarakat adat yang makmur, adil dan sejahtera. Jadi jelas tidak ada sepatah katapun yang menyebutkan bila ayah saya memberikan dukungan kepada Pak Amalsyah,” tuturnya. Aktivis PRD ini justru menuding pihaknya sengaja dijebak agar memberikan dukungan.”Ya bisa jadi ini jebakan politik.Untuk itulah semuanya harus diklarifikasi agar masyarakat tidak salah menilai kami,” tegasnya. HL-06

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891

Email : haluanlampung@gmail.com


Http://www.haluanlampung.com

Membangun Semangat Baru

Kamis, 12 September 2013

24 Unit Aset Pemkot Dibandrol Rp175 Juta Kejari Bidik Koruptor Penjualan Aset Hitungan BPK Penghapusan Aset Rp1,5 Miliar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung segera menahan tersangka kasus korupsi penjualan aset Pemkot Bandarlampung tahun 2011-2013 senilai Rp175 juta. “Tersangka Sb akan segara kami tahan, karena ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara,” kata Kasipidsus Kejari Bandarlampung, Donny Rabu (11/9). Dia mengatakan, sebelumnya penyidik telah menahan mantan Kasubag Distribusi Bagian Perlengkapan Pemkot Bandarlampung, Kadi Siswoyo. Pihaknya dalam pekan ini akan

segera melakukan pemeriksaan terhadap Subing. “Semua saksi terlebih dahulu akan kami periksa, jika semua sudah diperiksa baru tersangkanya,” kata dia. Untuk berkas kedua tersangka diajukan secara terpisah saat dipersidangan. Berkas Kadi Siswoyo telah lengkap dan segera dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. “Kadi

yang akan kami dahulukan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Karena berkasnya telah lengkap,” imbuhnya. ia menjelaskan apabila nantinya ditemukan adanya fakta baru untuk mengetahui adanya tersangka lain, Kejari segera menetapkannya sebagai tersangka. “Jika ada bukti atau faka-fakta baru akan segera kami proses. Seperti, Subing ini ditetapkan sebagai tersangka setelah mendapatkan bukti atau fakta yang kuat dari keterangan Kadi,” katanya. Sebelumnya, Kadi Siswoyo ditetapkan sebagai tersangka pada awal Juni 2013 diduga telah

c m y k

melakukan penjualan aset Pemkot Bandarlampung pada 20112012 yakni 24 randis yang memang telah masuk masa Dum antara lain 16 truk dan 8 alat berat seperti buldoser juga woles yang dijual dengan harga yang jauh dari harga pasaran. Rata-rata hanya dijual Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per unit. Padahal, Badan Pengawas Keuangan (BPK) telah melansir proses penghapusan kendaraan operasional khusus dari daftar inventaris berupa 16 unit truk dan delapan unit alat berat milik Pemerintah Kota Bandarlampung senilai Rp1,5 miliar.HL-03/ant

Jurnalis Itu Buruh Tapi Bukan Budak ! Perusahaan Media Massa Diminta Tingkatkan Gaji Wartawan Bandarlampung, HL-Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung mengingatkan perusahaan media massa agar terus meningkatkan gaji dan kesejahteraan wartawan, sehingga tidak terjadi praktik perbudakan dialami para jurnalis yang tidak jelas penghasilannya. “Profesi jurnalis bisa dilihat dari dua sisi, sebagai profesional dan buruh atau pekerja. Dalam konteks buruh, jurnalis bekerja sesuai dengan ketentuan dalam UU No: 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memiliki hubungan kerja dengan pihak perusahaan,” kata Ketua AJI Bandarlampung, Yoso Muliawan, kemarin. Adanya hubungan kerja, kata dia menjelaskan, mensyaratkan adanya perjanjian kerja secara lisan maupun tertulis yang mengatur syarat-syarat, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban antara pekerja dan perusahaan. “Ketika perusahaan menuntut pekerjanya, dalam hal ini jurnalis, untuk melaksanakan kewajiban, maka di satu sisi jurnalis itu berhak pula menuntut apa yang menjadi haknya. Ketika hak-hak itu dipenuhi tetapi dengan sangat tidak layak, apalagi tidak dipenuhi sama sekali, maka hal itu bisa disebut sebagai perbudakan dialami jurnalis atau pekerja pers,” kata dia lagi. Koresponden dan stringer, menurut Yoso, seringkali tidak memiliki kejelasan status serta hak-

hak seperti asuransi kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja. Padahal, banyak dari mereka yang terkadang sudah memiliki masa kerja hingga puluhan tahun. AJI Bandarlampung, katanya pula, senantiasa mendorong perusahaan media massa menghentikan praktik perbudakan jurnalis dengan mempedomani Tri Panji AJI yaitu mendorong dan melindungi kemerdekaan pers, mewujudkan profesionalisme, dan meningkatkan kesejahteraan para jurnalis. AJI berharap tidak ada kejadian menimpa pewarta seperti dialami almarhum Jupernalis Samosir terjadi di Lampung, katanya pula. Jupernalis adalah pewarta yang telah berkarir selama 15 tahun di media massa, dan akhirnya menghembuskan napas terakhir di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Riau, 9 Juni 2013 lalu. “Selama bekerja belasan tahun statusnya bukan karyawan tetap. Tidak ada jaminan kesehatan membuat dia menggunakan Jamkesda saat dirawat hingga meninggal dunia. Sebagai profesi penuh risiko, jurnalis layak mendapatkan jaminan asuransi. Peristiwa yang menimpa Jupernalis semoga tidak terjadi di Lampung dan Indonesia lagi,” kata dia. Perihal kondisi kesejahteraan jurnalis di Lampung, menurut

Yoso, juga masih memprihatinkan sama seperti umumnya dialami di daerah lain di Indonesia. Masih banyak jurnalis di Lampung yang digaji tidak layak dan mendapatkan fasilitas kerja yang juga tidak layak, katanya. “Kehadiran sejumlah media massa baru yang tidak memperhatikan kekuatan modalnya turut mempengaruhi kesejahteraan jurnalis yang bekerja pada mediamedia baru tersebut. Manajemen media-media baru itu tidak menggaji dan memberi fasilitas kepada jurnalisnya secara layak sehingga mengakibatkan para jurnalisnya menjadi menghalalkan untuk menerima, bahkan meminta amplop uang atau menerima suap dari narasumber,” ujarnya. Berdasarkan survei terakhir AJI Bandarlampung pada tahun 2008, kata Yoso lagi, jumlah upah layak bagi jurnalis di Lampung minimal sebesar Rp2.315.280 per bulan. “Pada tahun itu, mayoritas media massa di Lampung mengupah jurnalisnya di bawah angka Rp2.315.280 per bulan. Bahkan, ada yang jauh di bawah angka itu, persisnya di bawah Upah Minimum Provinsi Lampung Rp617.000 per bulan,” katanya menjelaskan. AJI Bandarlampung menurut Yoso, akan terus mendorong media massa di Lampung untuk mengupah jurnalisnya secara layak agar bisa bekerja profesional dan menjunjung tinggi kode etik jurnalis-

tik. AJI Bandarlampung juga mengimbau kepada perorangan atau kelompok yang ingin mendirikan media massa tetapi dengan modal pas-pasan, agar tidak mendirikan media atau bisa mencari peluang usaha yang lain. Menurut dia, mendirikan media massa dengan modal paspasan dan minim akan berdampak buruk, baik terhadap pekerja medianya maupun masyarakat secara umum yang akan menjadi pasar dari produk media tersebut. HL-03/ant

DIPOTONG Palang perlintasan rel kereta api di Jalan Gajah Mada menuju Ir Juanda telah dipotong lebih pendek dari panjang semula. Ini dilakukan atas instruksi Walikota Bandarlampung Herman HN untuk memudahkan pembangunan proyek Fly Over Jalan Gajah Mada - Ir Juanda. (foto: Hendra Saputra/HL)

c m y k

Alamat Redaksi : Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99 Way Halim, Bandarlampung

Email : haluanlampung@gmail.com

Telp/Fax Iklan & Berlangganan : (0721) 708891


Haluan Lampung 12 september 2013  

Haluan Lampung. Kamis, 12 September 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you