Page 1

LAYANAN PELANGGAN: 082280825551 WEBSITE: www.haluanlampung.com FACEBOOK: Haluan Lampung EMAIL: redaksi.haluanlampung@gmail.com

Redaksi: Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99, Way Halim,Bandarlampung TELP: (0721)773722 FAX: (0721)773722 BERLANGGANAN Rp 75.000

Membangun Semangat Baru

kamis, 1 desember 2016

no. 693 | tAHUN IiI | HARGA rp 3.000

DPRD Tanggamus Aksi Bungkam

Sikapi Proyek Dishutbun c Rahasia Negara m y

HALUANLAMPUNG/AAN ANSORI

AUDIENSI - Jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Kontruksi Indonesia (Aspekindo) Lampung, melakukan Audiensi ke Kejati Lampung sekaligus sosialisasi menjelang Musprov ke 4.

Aspekindo Audiensi ke Kejati Lampung Bandarlampung - Para pengurus dan bakal calon Ketua Asosiasi Pengusaha Kontruksi Indonesia (Aspekindo) Lampung, terus melakukan sosialisasi menjelang Musprov ke 4, kali ini para pengurus dan bakal calon melakukan Audi-

ensi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Dikatakan oleh ketua panitia pelaksana Musprov 4, Seno Aji kepada wartawan Haluan Lampung Melalui selulernya, Rabu (30/11), bahwa Audiensi tersebut selain

menjalin silaturahmi juga pengenalan keberadaa Aspekindo di Provinsi Lampung . “Kami melakukan Audiensi dan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Syafrudin SH.MH di dampingi oleh Asintel

Leo Simanjuntak dan Aspidsus Roberth M Tacoy, di ruang kerja Kejati,” kata Seno Aji. Dalam kesempatannya Syafrudin SH.MH mengatakan, para pengusaha jasa kontruksi tidak perlu takut Baca | ASPEKINDO | Hlm 11

Wagub Tanggapi Raperda 2017

k

Eksekutif tidak menjelaskan dimana lokasi proyek tersebut dilaksanakan. Lebih lanjut coba tanyakan Ketua, ini bukan wewenang kami,” jelas Baharen diruang kerjanya, Kamis (24/11). Penggunaan uang rakyat oleh Dishutbun Tanggamus dan merupakan Rahasia Negara, membuat LSM Barisan Anak Lampung Anti Korupsi (Balak) menilai bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Tanggamus menutup-nutupi/tidak transparan dalam pengelolaan anggaran pembangunan jalan produksi yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016 ini. Ketua LSM Balak, Herwandi Agusta mengaku menyesalkan sikap dari pejabat yang mengelola kegiatan tersebut yang dinilai kurang Baca | DPRD | Hlm 11

Kado Ultah Diharapkan Bisa Digunakan Masyarakat Luas KALIANDA - Bupati Lamp u n g Se l a t a n Za i n u d i n Hasan menghadiri jalan sehat Kecamatan Katibung dalam rangka peringatan HUT Kabupaten Lampung Selatan Ke - 60 Tahun 2016 dan peresmian PAUD Kober Kejora, SMKN 1 Katibung, serta PerpusSeru Desa Trans Tanjungan, Rabu (30/11). Dalam laporannya Camat Katibung Hendra Jaya menyampaikan dalam rangka menyambut HUT Kabupaten Lampung Selatan ke-60 Keca-

BANDARLAMPUNG - Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyampaikan jawaban eksekutif secara umum, terhadap beberapa pokok persoalan yang menjadi fokus perhatian dari 9 (sembilan) fraksi DPRD tentang RAPERDA Tahun Anggaran 2017, dalam Sidang Paripurna Anggota DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, Rabu (30/11/2016). Diterangkan oleh Kabag Humas Pemprov. Lampung Heriyansyah, dalam sambutannya Wakil Gubernur menyampaikan, bahwa Pemerintah saat ini berusaha menyelesaikan berbagai tantangan yang terus mengemuka dari tahun ke tahun, antara lain: peningkatan kualitas infrastruktur daerah, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, meningkatkan Baca | WAGUB | Hlm 11

KOTAAGUNG - Menyikapi dugaan penyimpangan proyek di Dinas Kehutanan dan Pewrkebunan (Dishutbun) Tanggamus yang diakui pihaknya merupakan Rahasia Negara, terkait pengelolaan dana guna pembangunan jalan produksi yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016, tidak mendapat respon positif dari DPRD setempat. Bahkan pihak DPRD yang Komisinya membidangi masalah tersebut, seakan buang badan dan saling lempat dengan alasan takut disalahi Ketua DPRD setempat. Senada dengan pihak DPRD, Irbanwil IV Reza Pahlewi,SE.MM juga enggan memberikan tanggapan saat ditemui diruang kerjanya, Senin (28/11) kemarin. Pa d a h a l , s e b e l u m n y a Anggota Komisi II DPRD Tanggamus, Baharen, menyayangkan komentar yang mengatakan rahasia negara. Menurutnya setiap anggaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan berasa dari uang rakyat, tidak ada alasan rahasia negara. Pada sisi lain pula Anggota Komisi II DPRD ini membenarkan adanya proyek pekerjaan tersebut. Kegiatan ini pernah masuk dalam agenda hearing, jumlah paket ada 30 paket. “Namun pada waktu hearing pihak

matan Katibung menyelenggarakan Jalan Sehat, sekaligus Peresmian PAUD Kober Kejora, SMKN 1 Katibung, serta PerpusSeru Desa Trans Tanjungan dan bertepatan juga dengan HUT Desa Trans Tanjungan yang ke-48. “Dalam rangka menyambut HUT Kabupaten Lampung Selatan ke-60 kami Kecamatan Katibung menyelenggarakan jalan sehat, sekaligus Peresmian PAUD Kober Kejora, SMKN 1 KatiBaca | KADO | Hlm 11

FOTO/HUMAS PEMKOT

TABLIGH AKBAR : Walikota Bandar Lampung Herman HN saat menghadiri Tabligh Akbar dan Doa Bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia, merajut kebersamaan dalam kebhinekaan yang diadakan oleh Polda Lampung dan Korem Garuda Hitam, di lapangan Saburai, Enggal, Rabu (30/11).

m Aksi Bela Islam 2 Desember

Herman HN Imbau Warga Bandar Lampung Tidak ke Jakarta BANDAR LAMPUNG-Walikota Bandar Lampung Herman HN mengikuti Tabligh Akbar dan doa bersama, merajut kebersamaan dalam kebhine-

kaan yang diadakan oleh Polda Lampung dan Korem Garuda Hitam, di lapangan Saburai, Enggal, Rabu (30/11). Tabligh akbar dan doa ber-

sama untuk kedamaian dan keselamatan bangsa forum Ukhuwah Islamiyah Lampung tersebut diikuti sekitar 20

Foto HUMAS LAMBAR

BERSATU- Lambar - Pemerintah Kabupaten Lampung barat menggelar Apel Nusantara Bersatu di Lapangan pemkab lambar dan diikuti beberapa elemen masyarakat.

Pemkab Apel Lampung Bersatu Lambar - Dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa yang saat ini seakan terancam dan menjadi isu nasional, Pemerintah Kabupaten Lampung barat menggelar Apel Nusantara Bersatu di Lapangan pemkab lambar Rabu (30/11/2016). upacara tersebut diikuti beberapa elemen masyarakat mulai dari TNI, POLRI, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan, Komunitas Kesenian Rakyat, Organisasi Kepemudaan, serta Pelajar se-Lambar. Baca | PEMKAB| Hlm 11

Klik Portal Berita

Baca | HERMAN | Hlm 11

HALUAN LAMPUNG/ADIYANA

Bupati Zainudin Hasan menghadiri acara jalan sehat, peresmian PAUD Kober Kejora, SMKN 1 Ketibung dan peresmian PerpusSeru Desa Trans Tanjungan Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (30/11).

m Sikapi Pungli Berkedok Sumbangan Komite

Inspektorat akan Panggil Pihak Sekolah PRINGSEWU - Menyikapi dugaan pungutan liar (Pungli) berkedok sumbangan komite pihak sekolah di SDN 3 Tambak Rejo, Inspektorat Kabupaten Pringsewu berenana memanggil pihak sekolah. Dikatakan Kepala Inspektorat Milian Ayub didampingi Irban Emil Riadi, bahwa pihaknya akan turun lapangan guna memastikan kebenaran dugaan pungutan yang dilakukan pihak sekolah. “Kita akan kroscek kebenarannya dan akan me-

manggil pihak sekolah untuk menjelaskan pungutan yang dilakukan tersebut,” ujar Miian Ayub. Inspektorat pula akan mendalami sejauh mana maksud dan tujuan pungutan yang mengatasnamakan kesepakatan komite tersebut. “Kami juga akan minta penejelasan pungtan yang jumlahnya Rp100ribu untuk setiap murid itu,” tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Kepala UPTD Kecamatan Gad-

www.haluanlampung.com E-PAPER HALUAN LAMPUNG

ingrejo, mengatakan jika pungutan tersebut diperbolehkan asal tidak dilakukan secara paksa. Jawaban Kepala KUPTD ini, makin membuat para oknum dari pihak sekolah dapat berbuat semaunya dengan alasan kesepakatan komite walau tidak jelas keperuntukasn dana sumbangan yang telah dikumpulkan pihak sekolah tersebut. Dikatakan Yulikus, Kepala U P T D Ga d i n g re j o, Ju m a t (25/11), bahwa pungutan

berkedok sumbangan yang dirangkai dengan sebutan kesepakatan bersama komite, tidak ada larangannya. “Asalkan tidak memaksa dan memberatkan walimurid, boleh-boleh saja,” ujar KUPTD ini. Dia juga mengatakan, bahwa sumbangan yang dipungut tersebut, tidak menentukan nominal dan bersifat sukarela. “Silahkan saja meminta sumbangan asal tidak ditentukan Baca | INSPEKTORAT | Hlm 11

SIMAK SETIAP HARI BERITA-BERITA TERKINI DI HARIAN HALUAN LAMPUNG

c m y k


BALAIKOTA 2

Haluan Lampung kamis, 1 Desember 2016

redaksi.haluanlampung@gmail.com

Pemprov Sediakan Layanan SMS Centre BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo selalu berupaya mengakomodir harapan dari seluruh masyarakat terkait program pembangunan di Provinsi Lampung. Hal ini terbukti dengan disediakannya layanan SMS Centre yang dikelola langsung oleh Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung. Dalam arahan Karo Humas dan Protokol Provinsi Lampung Bayana diruang kerjanya, Rabu (30/11) menjelaskan, bahwa keberadaan SMS Centre dengan nomor 08117957300 ini merupakan sarana komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, menampung beragam keluhan dan persoalan yang terjadi di masyarakat. Baik terkait infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga masalah lingkungan dan energi. Menurutnya, layanan SMS Centre yang sudah berjalan sejak bulan Oktober 2016 ini akan memberikan jawaban kepada masyarakat secara bertahap. Dimana setiap SMS yang masuk akan menjawab pesan sudah masuk dan ucapan terima kasih. Kemudian SMS tersebut akan didistribusikan kepada SKPD yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. Seluruh SMS yang masuk juga akan direkap untuk dilaporkan langsung kepada Gubernur. ”Tidak seluruh pengaduan dapat direspon secara cepat dan langsung, tergantung isu atau masalah yang diadukannya. Misalnya ada SMS terkait jalan berlubang dan mengakibatkan kecelakaan, maka kami akan mengecek dahulu lokasi jalan rusak masuk jalan kabupaten, provinsi, atau nasional, kemudian baru ditindaklanjuti dan solusinya terus kami sosialisasikan melalui media cetak maupun elektronik,” katanya. Lebih lanjut Bayana menyatakan, dengan hadirnya layanan SMS Centre ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kinerja pemerintah, khususnya Program-Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu Layanan ini merupakan salah satu cara membuka jaringan seluas-luasnya agar gubernur dapat menjalin komunikasi dan mendengarkan aspirasi dengan seluruh masyarakat baik yang berada di pelosok maupun dikawasan perkotaan. “Layanan untuk menerima, menjawab, menanggapi, sekaligus memberikan solusi berbagai keluhan dan persoalan yang masyarakat tersebut sebagai salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga, tugas pemerintah adalah melayani masyarakat secara maksimal,” ujarnya. Ditambahkan oleh Bayana pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan ruang komunikasi dan media yang disediakan oleh Gubernur Lampung tersebut, untuk ikut mengawal pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan agar tercapai Lampung Maju dan Sejahtera. (rls/ron)

Silaturahmi Dan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan

Zulkifli Anwar Tampung keluhan Warga Perum Nusantara Permai BANDAR LAMPUNG – Sebanyak 200an orang menghadiri acara silaturahmi dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan oleh Anggota DPR-MPR RI Komisi II H. Zulkifli Anwar, yang diselenggarakan di lapangan Perum Nusantara Permai, kelurahan Nusantara Permai Sukabumi Bandar Lampung (30/11). Dalam kesempatan tersebut, Bang Zul (Sapaan akrab Zulkifli Anwar) mengatakan, pentingya pengetahuan 4 pilar Kebangsaan adalah, Pancasila sebagai dasar dan Ediologi Negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi negara dan ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk Negara dan Bhineka tunggal Ika sebagai semboyan Negara. “Kita semua sudah tau sosialisasi ini untuk mengingatkan kembali tentang, Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dalam rangka untuk kesatuan NKRI. Untuk mengingat kembali dan mendalami oleh masyarakat dengan 4 Pilar itu,” kata dia. Selain sosialisasi Bang Zul juga sedikit banyak menampung keluhan dari warga sekitar tentang masalah yang di hadapi, seperti Ibu Melani contohnya, dirinya mengeluhkan tentang program yang diadakan pemerintah namun dirinya tidak pernah mendapatkan itu. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), BPJS, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dll. Ibu yang kesehariannya sebagai tukang ojek ini mengaku kalau dirinya masih mengontrak dan pernah mengalami sakit yang menahun. “Program pemerintah saya belum pernah mendapatkan, saya pernah sakit sampai empat tahun, saya tidak bisa berobat. Bisa berobat juga pakai Jamkeskot, nunggu parah dulu baru di obatin,” ungkapnya. Bang Zul sangat memahami hal tersebut, dan menurutnya, harusnya yang berhak menerima itu seperti ibu Melani. “Saya juga heran kadang yang dapat malah orang yang dirumahnya ada motor, dan mobil tapi bisa dapet,” ucapnya. (kat/ron)

haluanlampung.com

FOTO/HUMAS PEMPROV

HADIRI : Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo saat menghadiri acara Tabligh Akbar dan doa bersama yang dilanjutkan dengan Parade Nusantara bersatu, Rabu (30/11) pagi, di Lapangan Saburai, Enggal, Bandar Lampung.

Ridho Yakin Anak-Anak Lampung Siap Tegak Teguh Menjaga NKRI

GUBERNUR Lampung M Ridho Ficardo menghadiri acara Tabligh Akbar dan doa bersama Untuk Keselamatan Bangsa Indonesia, Rabu (30/11) pagi, di Lapangan Saburai, Enggal, Bandar Lampung. Turut mendampingi antara lain, Karo Mental, Karo Humas dan Protokol, Karo Bina Sosial, dan Sekretaris Badan Kesbangpol. Di tempat yang sama, selesai acara Tabligh Akbar dilanjutkan dengan acara “Parade Nusantara Bersatu” bersama kumpulan komponen masyarakat di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Ridho Ficardo mengaku sangat kagum dengan acara tersebut yang diadakan dalam waktu yang singkat tetapi tidak mengurangi kualitas yang begitu baik yang menyejukkan hati semua orang. “Luar biasa kegiatan ini. Kita bersyukur, kita dari berbagai unsur bisa berkumpul bersama dan tidak tampak perbedaan dengan berdoa bersama,” ucapnya. Dikatakannya, kalau kita mengingat sejarah bangsa, sebagai salah satu pilar utama berdirinya bangsa Indonesia adalah para Santri dan Laskar. “Para santri masih berada di

pesantren, sedangkan para laskar sudah menjelma menjadi Tentara NAsional Indonesia dengan doktrin yang belum berubah bahwa TNI berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Jangan sampai aparatur TNI/Polri berhadaphadapan dengan umat,” Ridho Ficardo mengingat sejarah Bangsa Indonesia. Ridho melanjutkan, dengan yakin dan percaya diri sebagai Gubernur Lampung, dirinya menyatakan bahwa anak-anak Lampung siap tegak teguh menjaga Republik Indonesia. “Parade Nusantara Indonesia Bersatu ini untuk

mengingat kembali nilai-nilai kebangsaan kita. Kita berbagai macam suku bangsa dan agama. Tidak ada satu negara di dunia yang memiliki suku bangsa dan agama selain Indonesia. Itulah kebanggaan kita bisa memiliki kesatuan dari begitu besar keberagaman,” imbuhnya. Ia melanjutkan, begitu besar energi bangsa kita. Begitu besar energi Provinsi Lampung, anak-anak Lampung. Jangan sampai tersia-siakan untuk halhal yang tidak penting. “Setiap anak Lampung yang lahir bukan menjadi orang yang kaya karena tambang di bawahnya, tetapi

karena tetes keringat perjuangan untuk memajukan provinsi Lampung. Bersyukurlah anda menjadi anak-anak pejuang bangsa, memperjuangkan agar tanah kita menjadi tiyuh-tiyuh yang kayo rayo,” ajak Ridho. Ridho menambahkan, Bhinneka Tunggal Ika akan selalu menghadapi ujian. Dan hari ini ujian tersebut ada di kita. Insya Allah kita bisa mengatasinya berkat kesatuan dan persatuan, dan berkat doa para pemimpin semua agama. Para pemimpin agama harus dekat dengan umatnya. Sehingga para umat bisa bersatu dengan TNI/Polri. (*/ron)

Staf Ahli Diimbau Miliki Semangat dan Budaya Kerja Tinggi

FOTO/HUMAS PEMKOT

Walikota Bandar Lampung Herman HN sempat digotong oleh anggota TNI saat Parade Nusantara Bersatu di lapangan Saburai, Enggal, Bandar Lampung, Rabu (30/11).

Banpol PP Larang Pedagang Berjualan di Lingkungan Kantor Pemkot BANDAR LAMPUNG – Untuk menjaga keindahan dan kebersihan di sekitar lingkungan Perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Badan Polisi Pomong Praja (Banpol-PP) melarang keras para pedagag berjualan di lokasi tersebut. “Kita beri kesempatan kepada mereka untuk membereskan dagangannya sampai minggu depan,” katannya saat di temui di depan gedung pelayanan satu atap Pemkot Bandar Lampung, Rabu (30/11). Menurutnya, kehadiran para

pedagang tersebut selain merusak keindahan gedung Walikota Bandar Lampung, juga menimbulkan kesan kumuh karena kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. “Ini kan kantor walikota bukan tempat jualan kalau mau jualan ada tempatnya atau cari tempat di luar sana. Ini sampahnya betaburan,” ujarnya. Dijelaskannya kehadiran para pedagang tersebut karena kebiasaan diborong walikota Bandar Lampung Herman HN, namun perlu diingat walikota memborong dagangan

tersebut semata-mata ingin membantu para pedagang agar dagangannya cepat habis dan segera pergi dari lokasi tersebut. “Ini kan mereka itu mau minta diborong pak wali, di borong ini kan biar cepat pergi ini tidak karena sering di borong yang lain datang semua kesini,” tukasnya. Dirinnya mengancam, jika kedepan masih kedapatan ada pedagag yang masih berjualan di lokasi tersebut pihaknnya tidak segan-segan merampas dagangan dan melakukan pengusiran paksa. (ron)

BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Sutono berharap seluruh Staf Ahli Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung dapat memiliki rasa bangga terhadap jabatan yang diemban serta berkontribusi aktif dalam memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Daerah diwilayahnya masing-masing. Demikian disampaikan dalam Rapat Koordinasi Staf Ahli Kepala Daerah dalam rangka Peningkatan Peran dan Fungsi Staf Ahli Kepala Daerah dalam mendukung keunggulan dan daya saing daerah di Ruang Abung Balai Keratun, Rabu (30/11). Diinformasikan Kabag Humas Pemprov Lampung Heriyansyah, dalam sambutannya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono mengatakan, bahwa menjadi Staf Ahli Provinsi maupun Kabupaten/ Kota merupakan sebuah jabatan yang terhormat. Apalagi posisi jabatan staf ahli keberadaannya secara fungsi sangat dibutuhkan oleh setiap Kepala Daerah, terutama terkait kajiannya terhadap setiap proses pengambilan kebijakan maupun ide dan gagasannya terhadap penye-

lenggaraaan fungsi pemerintah. Un t u k i t u p i h a k n y a menghimbau agar para Staf Ahli Kepala Daerah baik yang berada di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat memiliki rasa bangga, semangat dan budaya kerja yang betul-betul memberdayakan seluruh potensi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono menjelaskan bahwa staf ahli memainkan peran dan fungsi sebagai penasehat kebijakan bagi pimpinan daerah. Oleh karena itu, para staf ahli di tuntut memiliki kemampuan, keterampilan dan kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisa berbagai isu strategis. “Rapat Koordinasi ini sangat penting dan strategis untuk bersilahturahmi serta untuk berbagai pengalaman mengenai tugas, fungsi dan peran masing-masing. Selain itu kami berharap kegiatan ini dapat menumbukan rasa bangga staf ahli atas jabatan yang diembannya serta berkontribusi aktif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kepala daerah,” jelasnya. (rls/ron)


REGIONAL 3 Tanah Bergerak Rusak Sebelas Rumah

Haluan Lampung

Kamis, 1 Desember 2016

redaksi.haluanlampung@gmail.com

112 Ribu Anggota Banser Patroli di Media Sosial JAWA TENGAH- Sebanyak 112 ribu anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Jawa Tengah disiagakan berpatroli di media sosial (medsos). Ini lantaran maraknya u n g g a h a n p rovo k a tif hingga ber ujung menghina ulama. Menurut Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah Ikhwanuddin, perbedaan-pendapat dilontarkan berbagai pihak di dunia maya kian hari kian memanas, bahkan justru menyulut konflik. “Kondisi sikap netizen tanpa kontrol dan etika apalagi mem-bully serta menghina secara fisik tokoh agama dan ulama ini tak bisa dibiarkan. Patroli medsos penting dilakukan,” katanya Rabu (30-11) dikutip dari Viva.co.id. Hasil inventarisir GP Ansor, kejadian penghinaan ulama ini banyak terjadi. Sejumlah tokoh seperti Buya Syafii Ma’arif, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, KH Quraish Shihab, KH Mustofa Bisri (Gus Mus), KH Maemun Zubair bahkan jadi korban. Para ulama itu tak luput dari cacian kecaman netizen di medsos. Secara khusus, patroli medsos melibatkan kader bidang informasi dan teknologi. Selain patroli di dunia maya, Ansor juga menyiagakan patroli darat yang berkoordinasi tentang infomasi dan data. Koordinasi itu dilakukan dengan komando Ketua Umum. “Kader darat ini nantinya akan klarifikasi dan ke pelaku dengan mendatangi rumahnya,” kata Ikhwan. Sebelumnya, pasukan Banser juga telah berhasil mendeteksi beberapa pelaku penghina ulama di Jateng. Para pelaku lalu diantar untuk meminta maaf dan bertemu langsung ulama tersebut. GP Ansor juga menyatakan sikap dengan mendesak aparat penegak hukum memproses pelaku penebar kebencian di jejaring sosial. Proses itu tentunya sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (viva)

FOTO EDINUR/HUMAS

Suasana Forum Tematis Bakohumas yang digelar Ombudsman RI di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Rabu (30/11).

n Hingga 25 November

Ombudsman Terima 8.185 Pengaduan JAKARTA- Hingga 25 November lalu, Ombudsman Republik Indonesia telah menerima 8.185 pengaduan pelayanan publik yang dilaksanakan penyelenggara negara dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. “Ada tiga lembaga paling banyak diadukan, yaitu Pemerintah Daerah (Pemda), Kepolisian, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Daerah (BUMD),” ungkap Adrianus Meliala, anggota Ombudsman RI dalam Forum Tematis Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta,

Rabu (30/11) seperti dilansir dari laman Setkab.co.id. Dari segi provinsi yang melaporkan, lanjut Adrianus, Provinsi Lampung dan DKI Jakarta yang menempati posisi tertinggi dalam laporan yang masuk. Meski saat ini pelaporan terkait pelayanan publik tak ada kehumasan, Adrianus mengingatkan agar ke depan mungkin saja laporan ke depan akan muncul. Sebelumnya Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, dalam acara yang bertema “Peran Humas dalam Pengawasan Kualitas Pelayanan Publik” itu menyampaikan bahwa

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah, baik Pusat maupun daerah. “Termasuk dalamnya diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu,” tambah Amzulian. Acara forum tematik Bakohumas kali ini dihadiri oleh perwakilan humas dari kementerian/ lembaga. (en/es)

Mendagri: PNS Ikut Aksi 212 Tak Disanksi JAKARTA- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin ikut serta dalam aksi Bela Islam III pada Jumat 2 Desember 2016 tidak perlu takut karena tidak akan dijatuhi sanksi. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo. “Tak ada sanksi, tapi saya kira sudah bagus,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ?di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11) dikutip dari Okezone.com. Namun, dirinya yakin PNS pemerintah provinsi maupun kota dan kabupaten taat pada tugas masing-masing. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengimbau agar PNS tetap bekerja pada Jumat 2 Desember 2016. Sehingga menurutnya, tidak perlu ikut serta dalam aksi Bela Islam III di Silang Monas, Jakarta. “Namanya berdoa, di kantor masing-masing ada masjidnya. Silakan berdoa di masjid masingmasing,” tutur Tjahjo. Kemudian untuk agama lain, kata dia, bisa berdoa di rumah ibadah masing-masing. “Yang penting tidak mengganggu kerja PNS, PNS harus kerja, fokus melayani masyarakat, dan tugas rutin di masingmasing pemda yang ada,” pungkasnya. (oke)

FOTO SETKAB.GO.ID

Ilustrasi Mendagri PNS ikut aksi 212 tak disanksi.

haluanlampung.com

PURWOREJO- Bencana tanah retak terjadi di Dusun Jambean, Desa Sidorejo, Purworejo, Jawa Tengah ( Jateng). Akibatnya sebelas rumah di wilayah tersebut rusak pada lantai dan tembok. Pergerakan tanah terjadi sejak sepuluh hari terakhir. Pergerakan tanah terjadi setiap hujan deras mengguyur wilayah Sidorejo. “Sekarang ada sekira sembilan retakan dengan panjang masing-masing antara 50-100 meter,” kata Kaur Kesra Desa Sidorejo, Muh Adnan, seperti dikutip dari KRjogja.com, Rabu (30/11). Retakan yang muncul memiliki lebar sekira 2-10 sentimeter. Namun pada beberapa bagian, tanah mulai ambles. Tanah bergerak menuju lembah di sisi Utara dusun itu. Rumah rusak terdata milik warga bernama Mangun Pawiro, Tumino, Mujilan, Khotimah, Cokro Wirejo, Sunaryanto, Kusyono, Mulyono, Haryanti, Suparman dan Rodiyah. Selain merusak sebelas rumah, bencana juga mengancam sedikitnya 12 rumah lainnya. Menurutnya, jumlah warga yang terancam bencana longsor sebanyak 87 jiwa. “Mereka kini hidup dalam kekhawatiran, apalagi hujan deras turun hampir setiap hari. Sejak kejadian retak seminggu lalu, saya sudah tiga kali umumkan waspada longsor di musala dusun,” ujar dia. Warga Jambean, Mujila mengatakan, lantai dan dinding rumahnya kali pertama retak sekira sepuluh hari lalu, bersamaan dengan turunnya hujan deras. Retakan dibiarkan karena ketika muncul baru memiliki lebar kurang dari setengah milimeter. Namun Mujilan mengaku kaget ketika retakan kian lebar setiap hari. “Kini lebar retakan sampai lima sentimeter, bahkan tembok dapur sudah nyaris runtuh. Saya khawatir dan rumah pun dikosongkan,” tuturnya. Mujilan berharap pemerintah segera atasi ancaman bencana di Sidorejo. “Kami bingung, seandainya pindah juga tak tahu mau kemana. Kami minta pemerintah tangani masalah itu,” tegasnya. Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purworejo, Sigit Ahmad Basuki mengatakan, pihaknya berencana menyalurkan bantuan bronjong untuk mengurangi risiko bencana. “Kami juga minta warga untuk secepatnya menutup retakan tanah sehingga tidak menjadi jalan masuk air hujan,” tandasnya. (oke)

n Aksi Damai 2 Desember

Tiga Ribu Warga Sumsel

Bertolak ke Jakarta

Pelajar menjalani pemeriksaan dalam Operasi Zebra Semeru 2016 di Jombang.

ANTARA FOTO/SYAIFUL ARIF

Kaum Ibu dan Pelajar Banyak Terjaring Razia TANGERANG- Polres Kota Tangerang, Banten, menindak 4.865 kendaraan bermotor selama dua pekan Operasi Zebra 2016. Kaum ibu dan pelajar yang paling banyak terjaring razia. Kasat Lantas Polresta Tange­ rang Kompol Eko Bagus Riyadi mengatakan Operasi Zebra ber­ lang­­sung mulai 16 hingga 29 November. Petugas merazia pengendara dan kelengkapan kendaraan. “Hasilnya, paling banyak yang melakukan pelanggaran yaitu anak sekolah dan ibu-ibu,” un-

gkap Kompol Eko di Mapolresta Tangerang, Rabu (30/11) dikutip dari Metrotvnews.com. Salah satu pelanggaran yaitu tak membawa dokumen lengkap saat berkendara. Misalnya surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Dia mengatakan pelanggaran itu tak membahayakan. Sehingga petugas hanya menegur dan menjtauhkan sanksi ringan. “Beberapa sanksi misalnya membaca Pancasila dan menyanyikan lagu kebangsaan. Un-

tuk pelajar, kami panggil orang tua mereka. Kami minta orang tua mengawasi para anaknya saat berkendara,” kata Eko. Selain itu, petugas juga merazia beberapa pengendara nekat dan berbahaya. Seperti melawan arus lalu lintas atau memarkirkan kendaraan di sembarangan tempat. Eko menyebutkan beberapa lokasi di Tangerang yang rawan tindak pelanggaran lalu lintas. Yaitu Jalan Gatot Subroto, Jalan Syeh Madani, dan kawasan Lippo Karawaci. (mtvn)

PALEMBANG- Sekitar 20 ribu warga Sumatera Selatan (Sumsel) bakal bergabung dalam aksi super-damai 212 pada Jumat 2 Desember 2016 di Monas, Jakarta Pusat. Aksi itu digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam (FPI) Sumsel, Habib Mahdi Muhammad Syahab mengatakan, berdasarkan data dihimpun untuk jamaah Palembang berjumlah 10 ribu orang. Jumlah itu belum ditambah dari kabupaten/kota lainnya. Menurut Mahdi, diprediksi 20 ribu jamaah akan turut bergabung kembali dalam Aksi Bela Islam Jilid III itu.

Pada hari ini, setidaknya sudah 3 ribu orang telah bertolak ke Jakarta. “Saat ini tiga ribu jamaah telah bertolak ke Jakarta dan sisanya menyusul,” kata dia, Rabu (30/11) dikutip dari Okezone.com. Di a m e n j e l a s k a n , k e berangkatan jamaah itu ada yang menggunakan bus angkutan umum, kendaraan pribadi, pesawat, bahkan ada juga yang estafet naik kereta api. Menurut Mahdi, selain mengirim utusan ke Jakarta, pihaknya di Sumsel juga akan mengadakan aksi serupa serentak pada 2 Desember 2016. “Agar aksi bela Islam ini bergema di seluruh penjuru Tanah Air,” tandasnya. (oke)

Ilustrasi tiga ribu warga Sumsel bertolak ke Jakarta.

FOTO OKEZONE


DAERAH 4

Haluan Lampung Kamis, 1 Desember 2016

redaksi.haluanlampung@gmail.com

Melalui ADD, Genjot Pembangunan Infrastruktur GUNUNGSUGIH - Kepala Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Rohmat mengatakan, dengan adanya bantuan Angaran Dana Desa (ADD) dari pusat pada tahun 2016 ini, dapat terus meningkatkan pembangunan. Oleh sebab itu, pihaknya berkordinasi dengan perangkat kampung terus bekerja untuk membenahi kampung agar semua fasilitas publik bisa tersedia supaya masyarakat senang dan bisa menikmati hasil pembangunan. Menurutnya, sejak menjabat Kakam Untoro, dirinya bertekat akan mensejatrakan masyarakat, agar ditingkat kehidupannya lebih maju dari sebelumnya. Namun dirinya mengaku, bila pengunaan dana proyek ADD dilakukan secara hati-hati, termasuk swadaya masyarakat, kata dia, apalagi dalam pelaksanaannya melibatkan semua unsure masyarakat, sesuai dengan tujuan program ADD yaitu membangun desa secara bersama,” kata Rohmat kepada Haluan Lampung, Rabu (30/11) di selah kegiatannya kemarin. Rohmat menambahkan, tentang kualitas bangunan sudah melakukannya sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), malah berhasil melampaui target. Dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dengan kampung lainnya rampung lebih awal, ini merupakan prestasi warga yang turut melakukan pengawasan maupun terlibat dalam mengerjakan jalan yang selama ini sangat didambakan warga ke tiga dusun di kampung Untoro tersebut. Selain itu, perkembangan pembangunannya terjadi peningkatan menggembirakan dibandingkan tahun sebelumnya. “Hal itu disebabkan, kesadaran masyarakat melalui swadaya dalam pembangunan cukup tinggi. Sehingga, kata dia, mendukung setiap program pembangunan termasuk program ADD. Mengaku sejak menjabat Kakam Untoro, dirinya bertekat akan memajukan kampungnya dengan terus aktif dalam memperjuangkan masyarakat agar ditingkat kehidupannya lebih maju dari sebelumnya,” imbuhnya. Masih di katakan Rohmat, sebelumnya, kampung Untoro berhasil membangun jalan lebar 3 meter, panjang 180 meter dari target 150 meter serta 14 unit gorong-gorong. Menurutnya, pekerjaan pembangunan dikampungnya melebihi target, karena 30 persen memalui swadaya murni masyarakat. Kemuadian, pekerjaan proyek bantuan ADD di bagi dari dusun 1-3 di Kampung Untoro dari target 3 triwulan. Di kampung Untoro, kata dia, perkembangan pembangunannya terjadi peningkatan menggembirakan dibandingkan tahun sebelumnya. “Hal itu disebabkan, kesadaran masyarakat melalui swadaya dalam pembangunan cukup tinggi. Sehingga, kata dia, mendukung setiap program pembangunan termasuk program ADD. Mengaku sejak menjabat Kakam Untoro, dirinya bertekat akan memajukan kampungnya dengan terus aktif dalam memperjuangkan masyarakat agar ditingkat kehidupannya lebih maju dari sebelumnya,” kata Rohmat. (Pur/Wan/Bur)

HALUAN LAMPUNG/EDISON

Penjabat Bupati Tuba Barat Drs. Adeham, M.Pd menyalami para peserta pelatihan.

Pengurus Masjid Ikuti Pelatihan Pembinaan Manajemen PA N A R AG A N - B a g i a n Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pembinaan manajemen Masjid yang diikuti oleh 315 Pengurus Masjid se Kabupaten Tulang Bawang Barat, acara berlangsung di Aula Pemda, Rabu (30/11). Kegiatan pelatihan dan pembinaan manajemen Masjid ini juga dihadiri oleh

Ketua Dewan Masjid Provinsi Lampung, Ketua MUI Tuba Barat, Kepala SKPD dan Camat se Kabupaten Tuba Barat. Penjabat Bupati Tuba Barat Drs. Adeham, M.Pd dalam sambutan acara menyampaikan bahwa manajemen masjid yang baik harus dapat memberikan tempat terbaik bagi jamaah dalam melaksanakan ibadah maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan ini di-

h a ra p k a n m a m p u m e m berikan pembekalan ilmu pengelolaan masjid agar mampu memahami tentang penataan dan pengelolaan masjid secara optimal, sehingga dapat memfungsikan masjid sesuai syiar islam. Penjabat Bupati juga mengajak seluruh pengurus masjid agar dapat lebih aktif dan kreatif serta ikhlas dalam melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan, sekaligus menjadikan masjid untuk menghalau pengaruh negatif

dari globalisasi, seperti mulai lunturnya moral dan aqidah generasi pemuda islam, pengaruh narkoba, pornografi, minuman keras dan kenakalan remaja. Kabag Kesra Mansyur, YS saat ditemui Haluan Lampung usai acara menjelaskan bahwa peserta pelatihan ini terdapat sebanyak 315 orang pengurus masjid yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, perwakilan dari 105 masjid yang ada di sembilan kecamatan yang

ada di Tuba Barat mengikuti kegiatan pelatihan dan pembinaan manajemen masjid. “Tujuan penyelenggaraan acara ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan manajemen masjid serta memberikan pemahaman kepada pengurus masjid bahwasannya selain tempat ibadah, masjid juga dapat menjadi salah satu tempat bermusyawarah tentang kemaslahan umat,” jelas Mansyur. (son/bur)

Paripurna Persetujuan Raperda KUA-PPAS 2017 Digelar

Bupati Lamteng Pimpin Mediasi Warga dan PT. GGP GUNUNGSUGIH - Terkait adanya polemik antara warga dengan PT. Great Giant Peneaple (GGP), Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa menghimbau warga dan pihak perusahaan agar dapat berpikir jernih dalam menyelesaikan masalah. Hal ini disampaikan bupati dalam mediasi antara PT. GGP dengan warga berasal dari tiga kampung dari Lempuyang Bandar, Putera Indra Subing, dan Terbanggibesar di kantor bupati, Rabu (30/11). Memimpin langsung proses mediasi, Mustafa meminta agar kedua belah pihak focus pada penyelesaian masalah atau mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua pihak. “Disini pemerintah berperan sebagai mediator. Kami minta kedua pihak bisa bekepala dingin dalam menyelesaikan masalah, jangan sampai polemic ini terus berkelanjutan tanpa ada titik temu,” ungkap Mustafa. Meski sedikit alot namun proses mediasi berlangsung lancar. Muas, perwakilan warga menyampaikan lima tuntutan pada pihak perusahaan. Diantaranya yakni pencabutan HGU PT. GGPC U-24, 25, 26 Terbanggibesar, perekrutan tenaga kerja lokal, transparansi dana CSR, pengembalian hak tanah 20 persen, dan pencabutan izin usaha. “Tuntutan ini kami sampaikan karena banyak sekali perjanjian dan kesepakatan yang tidak dipenuhi pihak perusahaan. Kami minta agar perpanjangan HGU PT. GGP dihentikan, ini adalah harga mati. Masyarakat juga meminta agar 20 persen lahan yang dikelola perusahaan agar dikembalikan,” kata Muas. Pelanggaran lainnya yang dilakukan perusahan yakni pemberdayaan tenaga lokal yang tidak sampai 10 persen dari yang disepakati 40 persen. Akibatnya banyak warga lokal menjadi pengangguran meski ada perusahaan besar. Dari 1600 kepala keluarga di Terbanggibesar, hanya ada 20 orang yang terserap menjadi tenaga kerja.Begitu juga dengan realisasi dana CSR, menurutnya perusahaan tidak pernah memberikan hak masyarakat melalui dana CSR. Terakhir dana CSR digulirkan pada tahun 2000. “Karenanya kami minta agar ada transparansi dana CSR. Digunakan untuk apa dan berapa, karena itu adalah hak publik,” tegasnya. GPP mengaku siap menindaklanjuti permohonanpermohonan warga. Terkait HGU dan pengembalian lahan 20 persen, menurutnya harus ada mekanisme yang dijalani dan melibatkan pemerintah pusat.“Semua ada undang-undang atau peraturan yang harus ditaati. Mohon warga mengkaji ulang mekanisme tersebut. Karena izin dan pengembalian lahan merupakan hak pemerintah pusat,” jelasnya. Sementara mengenai dana CSR, Iswanto menjelaskan, saat ini pengajuan dana CSR hanya bisa dilakukan jika melibatkan pemerintahan kampung, tidak lagi bersifat individu atau kelompok. (hlc)

haluanlampung.com

Foto : Humas Pemkab Lambar

Bupati Drs. Mukhlis Basri meresmikan kantor camat Sumber Jaya sekaligus melaksanakan pengajian yang dihadiri oleh majelis taklim kecamatan tersebut, Rabu (30/11).

Mukhlis Resmikan Kantor Camat Sumber Jaya LIWA - Bupati Lampung Barat Drs. Mukhlis Basri, meresmikan bangunan baru Kantor Camat di kecamatan Sumber Jaya sekaligus melaksanakan pengajian di kecamatan tersebut, Rabu 30/11, acara tersebut selain Bupati Lambar juga di hadiri oleh Camat, Forkopinda, Kabag humas dan protokol Surahman SIP, Kasat Pol PP Burlianto Eka Putra tokoh agama tokoh adat dan masyarakat. Dalam sambutannya Bupati mengatakan, dengan adanya kantor yang representatif itu, hendaknya dijadikan motivasi bagi camat dan seluruh staf untuk meningkatkan produktifitas kerja dan pelayanan masyarakat Lambar .

Berbagai kemajuan yang telah dicapai seperti tercantum dalam visi Lambar yakni mewujudkan Lambar yang mandiri, sejahtera dan damai berdasarkan syariah. Untuk itu, katanya, perlu diselaraskan dengan perioritas pembangunan tahun anggaran 2016, yaitu sektor pertanian, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam, pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat setempat yang telah membangun kerja samanya di kecamatan ini. “Dengan kantor yang baru diharapkan

kinerja yang semakin baik pula dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya. Bupati mengharapkan dengan peresmian kantor camat baru ini pelayanan semakin baik serta para staf memiliki semangat yang baru pula. Dengan adanya fasilitas baru sekaligus melengkapi kebutuhan di dalam pelayanan ditingkatkan juga kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Petugas di kecamatan harus mengutamakan koordinasi yang baik dengan unsur pimpinan. Ukuran kemajuan kecamatan adalah sejauh mana pelayanan terhadap kepentingan masyarakat,” ujar Bupati. (hms/bur)

GEDONGTATAAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesawaran, gelar rapat paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2017. Acara tersebut diadakan di Gedung DPRD setempat, Rabu (30/11). Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dalam sambutannya mengatakan, tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Program Pembentukan Perda ini adalah terinventarisasinya Raperda yang akan diterbitkan dan terwujudnya keterpaduan serta keharmonisan dalam penyusunan rencana pembentukan peraturan daerah yang tertuang dalam PROPEMPERDA Kabupaten Pesawaran. “Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesawaran akan dijadikan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2017. Oleh karena itu, dengan mengacu pada Keputusan DPRD Kabupaten Pesawaran yang telah ditetapkan tadi, saya berharap agar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pada Tahun 2017

berjalan sesuai dengan target yang diharapkan dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya. Lanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, bupati juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya bekerja secara maksimal sehingga Keputusan DPRD Kabupaten Pesawaran mengenai PROPEMPERDA Tahun Anggaran 2017 ini dapat ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Pesawaran. “Dengan ditetapkannya Keputusan ini merupakan pencerminan atau wujud kebersamaan dan kemitraan yang terbina dengan baik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Pesawaran. Saya secara khusus mengharapkan kepada seluruh SKPD agar segera mempedomani Keputusan yang telah ditetapkan tadi dalam penyusunan peraturan daerah, mengingat PROPEMPERDA merupakan program prioritas di bidang regulasi dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah dan dijadikan sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ucapnya. (Mus/Bur)

Basarnas Lakukan Pencarian Korban Tenggelam PRINGSEWU - Hujan yang mengguyur wilayah Lampung beberapa hari ini membuat warga Natar, Lampung Selatan Bustomi (20) tenggelam di Way Tebu Pekon Candi Retno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bustomi tenggelam pada Selasa, 29 November 2016. Pencarian dilakukan oleh tim Basarnas Lampung mulai hari ini. “Menerima info dari Bapak

Madiono BPBD Provinsi Lampung bahwa telah terjadi orang tenggelam di Way Tebu Pekon Candi Retno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Tim Rescuer Kantor SAR Lampung dengan personil 8 orang bergerak menuju lokasi,” ucap Kepala Kantor SAR Lampung Sumpeno Yuwono melalui anggota SAR Lampung Deni Kurniawan Rabu (30/11). Menurutnya, sejak pukul 13.00 WIB Tim Basarnas tiba

langsung melakukan pencarian. “Sampai dilokasi pukul 13.00 WIB langsung pencarian bersama BPBD Pringsewu, Polsek Pagelaran, Koramil Pagelaran, dan masyarakat setempat,” ujarnya, seperti dilansir dari Saibumi. Deni menerangkan pencarian hari ini masih belum menemukan korban. “Pencarian hari ini hasil nihil dan akan dilanjutkan besok pagi kembali,” tandasnya. (sbc)

HALUAN LAMPUNG/MUSONIF

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona


DAERAH 5

Haluan Lampung Kamis, 1 Desember 2016

redaksi.haluanlampung@gmail.com

Infrastruktur Jalan Tanjung Rejo

Perlu Pengerasan

KRUI - Pekon Tanjung Rejo adalah salah satu Pekon yang terletak di Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat. Di Pekon Tanjung Rejo, terdapat sembilan Dusun, diantaranya, Dusun Tanjung Rejo Satu, Tanjung Rejo Dua, Talang Aceh Satu, Talang Aceh Dua, Simpang Duren, Sumber Sari, Talang Gisting, Kedatuan dan Dusn Jati Rejo. Adapun potensi-potensi yang terdapat di Pekon Tanjung Rejo, diantaranya, potensi perkebunan kelapa sawit, pisang dan coklat, ujar Peratin Pekon Tanjung Rejo, Ali Yahya. Untuk meningkatkan pendapatan para petani perkebunan di Pekon ini, saya berharap kepada Pemerintah Daerah, melalui dinas-dinas yang terkait, untuk melakukan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, agar potensipotensi yang ada, bisa menjadi lebih maksimal atau sesuai dengan harapan para petani. Seperti halnya pada Dusun Tanjung Rejo Satu, agar bisa dilakukan pengerasan badan jalan, mulai dari Dusun Tanjung Rejo satu menuju ke Pekon Pagar Bukit, sepanjang 1300 meter, hal tersebut, untuk memudahkan para petani membawa hasil perkebunannya, ujar Ali Yahya. Masalah lain yang terdapat pada Pekon Tanjung Rejo ini, sulitnya untuk mendapatkan air bersih, yang mana kesulitan tersebut, memang menjadi masalah besar pada Pekon ini. Untuk mengatasi kesulitan Pekon ini, saya berharap kepada Pemerintah Daerah, melalui dinas yang terkait, agar bisa memperbaiki saluran pipa air yang ada, karena pipa air tersebut telah pecah, sehingga penyaluran air pada sembilan dusun yang ada menjadi kurang lancar, yang mana dengan pecahnya saluran pipa tersebut, menyebabkan terjadinya pendangkalan pada sumber mata air, pipa air tersebut sudah lama sekali dipasang, terakhir tahun 1986, sampai dengan sekarang belum diperbaiki, ucap Ali Yahya. Untuk Dusun Tanjung Rejo Dua, badan jalan yang sdh ada, perlu dilakukan pengerasan, yang mana dengan pengerasan badan jalan, akan memudahkan para petani untuk membawa hasil perkebunannya, kurang lebih sepanjang 3500 meter, mulai dari dusun tanjung rejo dua menuju Pekon Sukamarga, ujar Ali Yahya. Masih di Dusun Tanjung Rejo Dua, Agar di sepanjang aliran sungai Way Pintao, perlu dibangun bronjong, sepanjang 700 meter, karena jika turun hujan dengan intensitas tinggi, air sungai memasuki areal persawahan dan pemukiman warga. Sedamhlam untuk Dusun Talang Aceh, perlu dilakukan peningkatan badan jalan, mulai dari jalan cawang menuju Pekon Suka Marga, hal tersebut untuk memudahkan petani untuk membawa hasil perkebunannya. Di dusun Talang Aceh ini juga, perlu dibangun saluran irigasi pertanian, sepanjang 300 meter, berikut dengan pembuatan embungnya, hal tersebut untuk meningkatkan potensi pertanian di dusun ini, ujar Ali Yahya. (dra/bur)

n

haluanlampung.com

Paripurna Dewan Sahkan Raperda APBD Tubaba 2017 Setelah dilakukannya pembahasan ditingkat panitia anggaran eksekutip dan legislatif, akhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) tahun anggaran 2017 disahkan. Pengesahan APBD berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Tubaba dengan agenda penandatanganan pengesahan APBD Tubaba tahun 2017, Rabu (30/11). Pada kesempatan itu, Adeham, Pj Bupati Tubaba menyampaikan bahwa, setelah melalui pembahasan yang cukup intensif, jajaran eksekutif dan legislatif di daerah ini telah mencapai kesepakatan untuk mengesahkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2017. “Struktur APBD Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2017 yang disahkan pada hari ini antara lain Pendapatan Daerah, diasumsikan sebesar Rp836.403.857.000,”terang Adeham dalam sambutan tertulisnya saat rapat paripurna. Pendapatan Daerah tersebut menurutnya, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, sebesar Rp24.383.000.000, Dana Perimbangan, sebesar Rp666.441.867.000,- Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar Rp145.578.990.000, Belanja Daerah, sebesar Rp863.008.857.000, Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp433.901.727.000,- Belanja Langsung, sebesar Rp429.107.130.000,”terang Adeham. Sementara, lanjut dia, Pembiayaan Daerah, yang meliputi Penerimaan Pembiayaan, sebesar Rp150.700.000.000, Pengeluaran Pembiayaan, sebesarRp124.095.000.000 .”Pembahasan yang cukup intensif hingga dicapainya kesepakatan pada hari ini

FOTO KOMINFO TUBABA

Pj. Bupati Tulang Bawang Barat, Adeham dan Ketua DPRD Tulang Bawang Barat menandatangani naskah pengesahan Raperda APBD TA 2017 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Panaragan Rabu (30/11) tentunya merupakan salah satu bukti keseriusan dalam mempertahankan kinerja yang positif sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh jajaran eksekutif dan legislatif dalam pembahasan berbagai produk hukum daerah,”paparnya. Menurut Adeham, ketaatan terhadap jadwal atau tahapan penyusunan perencanaan daerah yang ditunjukkan pada hari ini sekaligus pula menjadi salah satu bentuk kedisiplinan yang akan memudahkan bagi kita untuk menghadapi tugastugas berat lain yang telah ada di depan mata.”Seperti misalnya, implementasi struktur organisasi perangkat daerah

yang baru, dan juga pelaksanaan berbagai tahapan Pilkada 2017 yang tentunya menuntut peran aktif kita semua sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,”ujarnya. Dalam konteks inilah, lanjut dia, maka dicapainya kesepakatan atas Raperda APBD 2017 pada hari ini menjadi sangat tepat untuk mengantisipasi berbagai agenda kegiatan yang harus segera kita laksanakan bersama, terutama yang telah terjadwal di awal-awal tahun 2017 mendatang. “Dengan demikian kita dapat sama-sama berharap bahwa dalam memasuki Tahun Anggaran 2017 yang tinggal beber-

apa hari ini, kita telah benarbenar siap untuk melaksanakan beberapa agenda penting yang telah kita susun secara bersama-sama pula. “Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari tercapainya kesepakatan untuk mengesahkan Raperda APBD 2017 pada hari ini, saya sampaikan kembali bahwa pada hakekatnya antara jajaran legislatif dan eksekutif memiliki tanggung jawab yang sama untuk terlaksananya berbagai program dan kegiatan yang termaktub dalam dokumen APBD,”imbuh Adeham. Untuk itu, lanjut dia lagi, demi tercapainya kinerja

yang positif, sekaligus pula sebagai wujud akuntabilitas kepada rakyat, maka saya pun mengajak marilah nanti kita melaksanakan APBD 2017 dalam semangat kebersamaan, saling bermitra, dan saling mengedepankan tanggung jawab sesuai fungsi dan kedudukan kita masingmasing.”Mudah-mudahan, performa pembangunan yang cukup positif yang telah kita tunjukkan di daerah yang sama-sama kita cintai ini tetap dapat kita pertahankan, bahkan sedapat mungkin kita tingkatkan di Tahun Anggaran 2017 yang akan datang,”harapnya. (son/bur)

A D V E R TO R I A L

DPRD Tanggamus Terima Kunjungan Kerja Komisi III DPRD KLaten ntuk mengetahui tentang cara pengelolaan sampah, infrastruktur, perhubungan dan penanggulangan bencana di Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Komisi III DPRD Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Tanggamus Provinsi Lampung. Dalam kunkernya komisi III DPRD kabupaten Klaten tersebut dihadiri oleh ketua komisi III Hengki Ashari Salim dan sejumlah anggota komisi III DPRD Klaten, Widodo, Mukhlis Feby Anggono, Heriyanto, Sasono, Edi Sasongko dan Jumarno. Rombongan wakil rakyat ka-

U

bupaten Klaten disambut oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Tanggamus Suratman karena pada kesempatan itu, ke 45 anggota DPRD Tanggamus tengah melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Pada kesempatan tersebut anggota DPRD kabupaten Klaten Heriyanto, mempertanyakan tentang penanganan sampah di kabupaten Tanggamus. karena kata dia, sepanjang perjalanan ke Tanggamus, hampir disemua wilayah tidak tampak sampah berserakan disepanjang jalan, tidak seperti di Klaten persoalan sampah sangat sulit ditangani. Selain itu penanganan sampah

limbah dari masyarakat, seperti apa pemkab Tanggamus menyiasatinya dan bagaimana pembagian kewenangan penanganan sampah, serta berapa besar anggaran yang disiapkan untuk penanggulangan sampahnya. Memangapi hal tersebut Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BPLHK) Tanggamus Gilas Kurniawan, mengatakan dalam hal penanggulangan sampah di Tanggamus telah dibagi kewenangan mulai dari tinggkat kecamatan hingga ke tingkat pekon/desa. Selain itu juga, ada biaya retribusi yang ditarik oleh petugas kepada masyarakat dalam setiap bulan-

nya. Setiap hari di Tanggamus ada petugas khusus untuk menangani sampah yang kemudian disalurkan ke penampungan sampah. Berlanjut langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Penanganan sampah juga jadi lebih cepat ditangani karena memang ada biaya retribusi yang dikeluarkan untuk petugas dilapangan yang dikelola langsung oleh pihak kecamatan, kata dia. Anggota komisi III DPRD Klaten lainnya Edi Sasongko, mempertanyakan perihal keberadaan rambu-rambu lalulintas dan marka jalan, dimana disepanjang jalan kabupaten Tanggamus khusus-

nya sepanjang jalan lintas barat (Jalinbar) wilayah Tanggamus banyak rambu-rambu lalulintas dan marka jalan. Sementara ketua komisi III DPRD Klaten, Hengki Ashari Salim, mempertanyakan perihal keberadaan terminal Kotaagung yang letaknya dinilai kurang strategis karena berada sangat jauh dari jalan lintas. Dari kondisi keberadaan terminal Kotaagung ini ujar pria yang asli berasal dari kecamatan Kotaagung itu, tentunya pendapatan daerah dari sektor retribusi terminal tidak terserap optimal. Menanggapi hal tersebut Sekretaris Dinas Perhubungan

(Dishub) Tanggamus Suroyo, mengatakan di Tanggamus ada tiga pembagian kewenangan untuk jalan. Dimana untuk Jalinbar karena berstatus jalan negara jadi untuk penanganannya dikelola oleh pemerintah pusat, jalan antar kabupaten dikelola oleh pemerintah provinsi dan jalan antar kecamatan yang dikelola oleh pemkab Tanggamus. Kami hanya menyiapkan sarana prasarana rambu lalulintas khusus utuk jalan kabupaten, sementara untuk jalan provinsi dan nasional, kami hanya bertugas untuk melakukan pengawasan, jelas Suroyo. (Adv)

Keterangan foto : Foto 1: Akrab - anggota komisi III DPRD Klaten berbincang bersama dengan perwkilan Dinas PU, BPBD, BPLHK dan Dinas Perhubungan Tanggamus usai melakukan kunjungan kerja diruang rapat paripurna DPRD Tanggamus Foto 2: Usai laksanakan knjungan kerja, Sekretaris dewan Tanggamus Suratman memberikan cindramata kepada ketua komisi III DPRD Klaten Hengki Ashari Salim Foto 3: Kunker komsi III DPRD Klaten Jawa Tengah, dihadiri sekeratris dewan Tanggamus, Dinas PU, BPBD, BPLHK dan Dishub Tanggamus


SELIDIK 6

Haluan Lampung kamis, 1 Desember 2016

redaksi.haluanlampung@gmail.com haluanlampung.com

Dua Pelajar Sedang Ujian Diamankan

KALIANDA – Team khusus ant bandit (Tekab) 308 Polres Lampung Selatan dan Polsek Palas berhasil meringkus dua tersangka pencurian dengan kekerasan yang statusnya masih pelajar. Yang disayangkan, kedua tersangka dibekuk polisi

pada saat mengikuti ujian semester di sekolah masingmasing, Rabu (30/11/2016) sekitar pukul 10.00.WIB. Kedua tersangka itu yakni AH (17) dan RI (17) warga Kecamatan Palas. Kapala Satuan Reserse Kriminal, Polres Lampung

Selatan, AKP Rizal Effendi, mengatakan tersangka dibekuk karena melakukan penodongan menggunakan senjata tajam terhadap korban Hendra. “Mereka menodong perut korban menggunakan pisau,” kata dia.

Kejadian berawal pada saat korban warga Jati Permai, Kelurahan Way Urang, Kalianda, usai mengantar rekannya Tika (20) warga Palasjaya. Tepat di jalan desa setempat, korban dikejar lima pelaku menggunakan

tiga sepeda motor, Sabtu (26/11/2016) sekitar pukul 23.00 WIB. “Pelaku seluruhnya berjumlah lima orang, tiga masih DPO. Tiga pelaku DPO identitasnya sudah kami ketahui dan masih dilakukan pengejaran,” kata dia.

Mantan Kasat Resnarkoba Polres Metro itu menjelaskan para pelaku merampas dua unit telepon genggam milik korban. Akibat peristiwa itu, kata dia, korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Palas dengan no-

mor LP/ B- 1684/XI/2016/ Res Lamsel/sek palas, tanggal 28/11 2016. Kedua tersangka berikut barang bukti diamankan di Mapolsek Palas untuk lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. (aan/(lpsc))

Panorama Nusantara Bersatu Bandarlampung – Dalam rangka menjalin persatuan dan kesatuan antara semua pihak, Korem 043 Garuda Hitam (Gatam) meneyelenggarakan kegiatan di lapangan Saburai Enggal, pada Rabu (30/11). Kegiatan tersebut, dihadiri lebih kurang 35000 massa dari berbagai lapisan masyarakat, antara lain tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, ormas dll. Pada kegiatan yang juga dihadiri Gubernur Lampung Ridho Ficardo, Walikota Bandar Lampung Herman HN, Forkopimda provinsi dan kota Bandarlampung, ketua FKPPI Lampung Tony Eka Chandra menyampaikan orasinya. Sebagai tokoh masyarakat pada kesempatan tersebut Tony Eka Chandra menyampaikan, mari kita renungkan bahwa negara kita ada karena sebuah perjuangan. Sangat berdosa apabila kita menghianati perjuangan para pahlawan, “ungkapnya. Dengan kemajemukan bangsa ini jangan kita jadikan senjata untuk memecah belah.Dengan Bhineka Tunggal Ika kita dapat menyatukan dalam sebuah wadah persatuan, “pungkas Tony. (Katharina)

Oknum Polisi Ditangkap Polsek MENGGALA – Oknum Polisi Polsek Wonosobo Brigadir DY bersama rekannya bernama Ys (40) warga Kampung Waydente Teladas, Kabupaten Tulangbawang, ditangkap jajaran Polsek Gedungmeneng lantaran diduga sebagai bandar sabu-sabu. Kapolres Tulangbawang, AKBP Agus Wibowo, melalui Kapolsek Gedungmeneng AKP Suharto, Rabu (30/11/2016), mengatakan penangkapan dua orang yang diduga bandar narkoba berupa sabu-sabu itu dilakukan pada Selasa (29/11/2019) pagi. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi bahwa ada kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver masuk menuju Dermaga Dente. “Setelah sampai di Dermaga, kedua pelaku DY dan Ys menaiki speed menuju Kampung Teladas, kemudian anggota Polsek Gedungmeneng menunggu hingga speed kembali ke Dermaga Dente lalu mendatangi kediaman Ys. Polisi lalu langsung melakukan penggeledahan. “Dari tangan DY didapatkan spidol yang berisi pirek, setelah itu dilakukan pemeriksaan di dalam mobilnya ada timbangan, plastik klip ukuran besar sebanyak 13 plastik klip ukuran kecil dan pirek yang berisi sisa kristal sabu-sabu serta beberapa lembar uang seratusan ribu, berbagai jenis hendpone, satu buah sajam jenis badik dan dua kartu ATM BRI,” terangnya Lalu kedua pelaku berikut barang bukti telah kami amankan di Polsek Gedungmeneng, kata Suharto. “Untuk kedua pelaku sudah diamankan Polres untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan kedua pelaku dikenakan pasal diancaman pasal 112 dan 114 UU nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup,” tutupnya. (aan/lpsc)

Foto Ilustrasi

DIAMANKAN – Karena terlibat tindak pidana kriminal, dua pelajar yang sedang mengikuti ujian semester di sekolahnya, diamankan polisi untuk memepertanggungjawabkan perbuatanya.

Sidang Perkara Pidana Pembunuhan Pansor

PH Terdakwa Akan Ajukan Eksepsi Bandarlampung – Sidang Dakwaan Pembunuhan disertai Mutilasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung Brigpol Medi Andika terhadap anggota DPRD Bandar Lampung M.Panshor digelar hari ini di Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang, Rabu (30/11). Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Mina Nurachman, Jaksa Penuntut Umum

(JPU) membacakan dakwaannya yang mengatakan bahwa terdakwa Medi Andika bersalah karena melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan Pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan terhadap anggota DPRD Bandar Lampung tersebut. Diketahui sebelumnya, pada. 19 April silam, anggota

DPRD kota Bandar Lampung, M.Pansor, ditemukan potongan tubuhnya di Tanjung Kemala, Martapura, Sumatera Selatan. Kemudian setelah di lakukan otopsi oleh dr.Mansuri dari RS.Bhayangkari tingkat III Palembang pada 22 April, dari fakta yang ditemukan, terdapat luka iris, memar dibagian kepala dan luka penggal dileher. Terdakwa Medi Andika

Jakarta – Tim Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (BTP) lengkap atau P21. Selanjutnya, polisi menyerahkan barang bukti dan tersangka. “Hari ini, Kejaksaan Agung, memutuskan, menyatakan bahwa perkara tersangka BTP telah P21,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad di gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016).

Mobil Rombongan Jemaah Tablik Dihentikan SUKADANA – Sebanyak 35 orang yang merupakan rombongan jamaah tablik yang hendak bepergian ke Cilampek diberhentikan di Jalan lintas Timur Kecamatan Pasirsakti, Lampung Timur, Rabu (30/11/2016). Hal itu karena mereka menumpang mobil tronton nomor polisi BK-8474-CD yang dinilai membahayakan bagi penumpangnya. Kepala Bagian Oprasional

Penerbit: PT. Lampung Jaya Abadi, Wibsite: www.haluanlampung.com Email: redaksi.haluanlampung@gmail.com, Penasehat Hukum:A. Rizkie, SH, Rio Irawan Prawibawa, SH, Margono, SH.MH, WahyuWidiatmiko, SH

PEMIMPIN UMUM: Hengki Ahmat Jazuli PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Hengki Ahmat Jazuli PEMIMPIN PERUSAHAAN: Indira Mauli REDAKTUR PELAKSANA: E. M Zulhidha REDAKTUR EKSEKUTIF: AAN LAMPUNG REDAKTUR: M. Roni, Burdadi WARTAWAN: Siska, Erik, Dany

dicucinya bau amis darah. Usai pembacaan dakwaan kuasa hukum terdakwa Sofyan Sitepu mengatakan kepada Majelis Hakim karena belum mempelajari dakwaan secara seksama, hingga dirinya meminta waktu seminggu untuk mengajukan Eksepsi. Sidang selanjutnya dengan Agenda Eksepsi dari kuasa hukum terdakwa akan digelar pada Selasa pekan depan (6/12)2016. (Katharina)

Berkas Ahok Dinyatakan Lengkap

Polda Periksa Produk Oli Palsu BANDARLAMPUNG – Tim penyidik Polda Lampung telah dikirim ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahan yang memproduksi oli Ferderal, Rabu (30/11/2016), karena diduga oli palsu. Hal itu sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum, Kejati Lampung mengenai petunjuk P19 kasus oli yang diduga palsu yakni masing-masing 193 dus dan 19 botol oli merk Ultratex, AHM MPX2, dan Federal yang disita dari dua toko masing-masing di Bandar Lampung dan Tulangbawang beberapa waktu lalu. “Kami sudah menerima petunjuk jaksa, dan saat ini perkembangan kasusnya kami sedang memenuhi petunjuk jaksa tersebut,” kata Kasubdit I Industri Perdagangan dan Investasi (Indaksi) Direktorat Rerserse Kriminal Khusus Polda Lampung AKBP Ferdyan Indra Fahmi di ruang kerjanya, Rabu (30/11/2016). (aan/lpsc)

membuang potongan tubuh korbannya tidak sendirian, dia mengajak temannya Tarmidi, dalam perkara terpisah dan saat ini sedang menjalani sidang. Isi dakwaan juga menjelaskan bahwa Tarmidi sempat diminta terdakwa Medi untuk mencuci mobilnya, kijang Inova warna abu - abu di cucian mobil Soponyono Senang, Rajabasa, dimana Tarmidi menjelaskan bahwa mobil yang

(Kabagop) Polres Lampung Timur, Kompol Ujang Suprianto, mengatakan razia dilakukan menjelang unjuk rasa 212. Tapi bukan untuk mencegah warga yang hendak turut mengikuti aksi damai, melainkan hanya mengantisipasi sesuatu hal yang tidak di inginkan. “Kami yakin massa yang akan melakukan unjuk rasa akan diakukkan dengan damai, kami hanya melakukan pe-

meriksaan untuk memastikan kalaupun ada yang ikut unjuk rasa tidak membawa benda yang membahayakan seperti senjata tajam dan sejenisnya,” ujar Kompol Ujang. Namun, kalau menumpang tuk tronton hal itu menyalahi aturan karena truk itu untuk angkutan barang. “Kalau naik mobil bus atau yang sejenisnya silahkan saja,” kata Ujang. (aan/lpsc)

SEKRETARIS REDAKSI/KEUANGAN: Yuni Arnida LAMPUNG SELATAN: Adiyana (kepala), Taryono, Darwin Jaya PESAWARAN: Mussonnip (kepala) PRINGSEWU: Hermanto (kepala), Rizal, T. Pakpahan TANGGAMUS : Antoni (kepala), Rino Priadini A LAMTIM: Yandri (kepala), Ibrahim, Santoni. H, Hasan.B, Ilham.S, METRO: Ferry Sudarto (kepala) Hendi AS, Yudi, Roni LAMTENG: Gunawan (kepala) LAMPURA: Heri Setiawan (kepala) TUBA : Ade Setiawan Efendi (kepala) Dedi Ardian MESUJI : Darjono (kepala), Susanto TUBA BARAT: Edison BR, S.Kom (kepala) WAYKANAN: Yasir Subagio (kepala) LAMBAR: Rego (kepala) PESIBAR: Riki Ansori (kepala), Indra Kusuma WARTAWAN JAKARTA: Robby Nur Iskandar (kepala), Ardian, Yulianto

Noor menyatakan, P21 berarti segala administrasi penanganan perkara yang sebelumnya disidik penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri telah memenuhi sarat formil dan materil. “Secara formal dan materil telah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan,” ujar Noor. Dengan demikian, Kejaksaan Agung meminta penyidik Polri segera pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan barang bukti dan tersangka. (aan/lpsc)

Foto/Antara

LENGKAP – Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad (kiri) menunjukan surat peraturan bersama Polri dan Bawaslu di Mabes Polri, Jakarta, Senin 21 November 2016.

PRACETAK: Alfian Saputra, S. Kom, Abdul Hamid, Samsul IKLAN/PROMOSI: Erwin UMUM/SDM: - SIRKULASI: Eka CETAK: Ari Desoni, Ali Nurdin, Trihadi Subroto, Thomas Mathew, Sudibyo REDAKSI/IKLAN/SIRKULASI: Ruko Nirwana Regency Blok B/4, Jalan Pulau Morotai No.99, Wayhalim, Bandar Lampung, No. Telp: (0721) 773722, Fak: (0721) 773722 NOMOR REKENING HALUAN L AMPUNG: BRI No. Rekening 028501001179303 a.n. PT Lampung Jaya Abadi, Bank Lampung No. Rekening 3970002006302 a.n. PT Lampung Jaya Abadi PERCETAKAN: PT Subur Jaya Abadi (isi di luar tanggung jawab percetakan), Jalan KS Tubun No.31 Rawa Laut, Enggal, Bandar Lampung

HALUAN LAMPUNG SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MEMINTA/MENERIMA IMBALAN, TELP / SMS PENGADUAN : 0721 773 722 / 0822 8082 5551


PENDIDIKAN 7

Haluan Lampung kamis, 1 Desember 2016

redaksi.haluanlampung@gmail.com haluanlampung.com

Mahasiswa Program Doktor IAIN Field Trip ke UIN Malang BANDAR LAMPUNG – Sebanyak 40 mahasiswa program doktor pada studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) IAIN Raden Intan Lampung melakukan field trip ke UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, selama lima hari. Field trip yang merupakan bagian dari prasyarat perkuliahan itu dilepas oleh Ketua Program Studi MPI Dr. Siti Fatimah di kampus pascasarjana IAIN Raden Intan di kawasan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Rabu sore (30/11). Dipilihnya UIN Malang, kata Fatimah, karena perguruan tinggi tertua itu yang memiliki program studi MPI. Di Indonesia ini, lanjut dia, hanya UIN Malang dan IAIN Raden Intan yang membuka program MPI. Setelah melakukan field trip mahasiswa diperbolehkan menyusun tugas akhir disertasi. “Mahasiswa bisa mengambil manfaat dari studi banding ini untuk memperkaya disertasinya,” jelas dia, dikutip melalui lampost.co. Selain UIN Malang, kata Fatimah lagi, akan mengunjungi sejumlah perguruan tinggi di Surabaya dan Bali. Hadir dalam acara pelepasan itu Sekretaris Prodi MPI Dr. Akmansyah dan Kasubag Umum dan Keuangan Pascasarjana IAIN Harto Wibowo. (lpc/ron)

Kemendikbud Klaim Guru dan Siswa Senang UN Dimoratorium JAKARTA – Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi yang akan melakukan moratorium pelaksanaan ujian nasional (UN) mulai dari tingkat SD hingga SMA/ SMK sederajat akan segera diproses. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menyampaikan pihaknya akan bertemu dengan DPR untuk membahas penangguhan UN ini besok, Kamis (1/12). “Besok kita rapat dengan DPR, kemudian rapat kabinet terbatas dengan Presiden dan semua anggota kabinet lain yang dijadwalkan minggu depan. Baru setelah itu diputuskan,” ungkap Hamid di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan SMP dan SMA Darul Hikam Kampus Dago Giri di Desa Mekarwangi, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (30/11), dikutip melalui Media Indonesia. com. Meski baru sebatas wacana, dia mengklaim sudah banjir dukungan dari guru dan siswa untuk moratorium UN. “Kemarin sih dengar respons dari guru dan siswa rata-rata mereka senang,” bebernya. Hamid menyatakan, pihaknya telah mengevaluasi UN yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun ke belakang. Dalam evaluasi itu, UN ternyata hanya dijadikan sebagai pemetaan dan untuk alat seleksi melanjutkan pendidikan berikutnya. (mic)

FOTO/IST

Disdikbud Lampung Berharap UN Tak Dilenyapkan

Ilustrasi Sejumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) saat sedang mengikuti Ujian Nasional (UN).

BANDAR LAMPUNG – Terkait wacana penghentian Ujian Nasional (UN) 2017 yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dinas pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung masih menunggu keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) dari kebijakan tersebut untuk teknis pelaksanaannya. Kadisdikbud Provinsi Hery Suliyanto, mengatakan, den-

gan adanya moratorium UN tersebut tentunya akan berpengaruh pada mekanisme pelaksanaan ujian kelulusan tersebut. “Dar i hasil per temuan dengan Kemendikbud, ujian evaluasi tersebut akan dikembalikan ke sekolah dengan persentasi pembuatan soal, 75% dari daerah, dan 25% dari pusat, namun kebijakan tersebut masih menunggu Instruksi Presiden (Inpres),” jelasnya, Rabu (30/11), dikutip melalui

jejamo.com. Meski demikian ia mengaku khawatir bila pelaksanaan UN dikembalikan ke sekolah maka, beban anggaran yang semula ditanggung pemerintah pusat kini harus ditanggung pemerintah daerah, sedangkan untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sudah dalam pembahasan sehingga tidak mungkin untuk memasukkan yang baru.

Program USO Mampu Jembatani Akses Internet 605 Sekolah JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar pemberian fasilitas akses melalui program Universal Service Obligation (USO). Manfaat program ini pun dikawal langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pustekkom. Selama dua tahun, program ini berhasil menjembatani akses internet di 605 sekolah di kawasan yang terdepan, terluar dan tertinggal (3T) yang belum mendapatkan sentuhan teknologi karena minimnya akses. Sekolah yang berada di kawasan pedalamannya umumnya sulit mendapatkan infrastruktur pendidikan. Namun, dengan teknologi maka hal itu bisa diatasi. Pasalnya, kehadiran teknologi membuat tidak ada lagi jarak antar sekolah dan menguhubungkan komunitas pembelajar dengan sumbernya. Berdasarkan survei, program ini berhasil meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah-sekolah pedalaman. Dengan begitu, para pelajar di daerah tertinggal dan terluar, berani mempunyai citacita yang lebih tinggi, yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh mereka. Teknologi digital mengakselerasi pembelajaran di kawasan 3T di negeri ini. (mdk)

nilai dengan mudah. “Sebenarnya masih banyak daerah lain yang mengingkan adanya ujian nasional ter masuk Lampung, dan ini jadi kebanggaan setiap daerah terutama Indonesia bagian timur. Nah bila ini dihilangkan maka apa standar evaluasinya. Bila hanya menggunakan hati nurani saja,pasti nantinya adanya hati suka atau tidak suka,” tandasnya. (jjc/ron)

Mahasiswa Indonesia Lomba Pidato Bahasa Jepang

Peningkatan Mutu di Pendidikan Tinggi Perlu Dilakukan Terus Menerus JAKARTA – Mutu dan kualitas baik yang dimiliki oleh perguruan tinggi akan mampu membawa kampus tersebut sejajar dengan kampus dunia. Selain itu, mereka juga bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu berkompeten di bidangnya. Dalam acara Rapat Koordinasi Daerah Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Lingkungan Kopertis Wilayah III, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir menuturkan perbaikan kualitas pendidikan di perguruan tinggi perlu dilakukan terus menerus. “Perbaikan harus terus menerus dilakukan. Terus dikembangkan juga, jadi kalau sudah akreditas A maka ditingkatkan agar bisa masuk ke posisi dunia,” ungkapnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/11), dikutip melalui okezone.com. Karena dengan akreditasi yang baik, maka kualitas yang dimilikibkampus tersebut pun akan lebaik baik. “Selain itu, kampus juga bisa menghasilkan lulusan yang bermutu,” imbuhnya. Hal itu menjadi penting untuk mendorong perguruan tinggi di Indonesia meningkatkan kualitas mereka supaya bisa masuk dalam jajaran top dunia. “Perguruan tinggi kita sudah banyak tapi masih sedikit yang masuk ke jajaran dunia,” tambahnya. (okz)

Ia mengatakan, UN yang dikembalikan menjadi semacam ujian sekolah, yang merupakan bentuk evaluasi belajar. Artinya tidak adanya standar minimal kelulusan. Sehingga dikhawatirkan nanti sekolah bisa meluluskan siswanya tanpa ada batasan tertentu, dan tentu saja mempengaruhi kualitas lulusan, kemudian untuk masuk perguruan tinggi tanpa tes juga, sepertinya akan jadi masalah ketika sekolah memberikan

FOTO/ITS

Tim ITS menyiapkan Nala V.

Nala V, Kapal Cepat ITS dengan Kendali Otomatis JAKARTA – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali mengikutsertakan kapal buatannya dalam Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) atau yang lebih dikenal sebagai Kontes Roboboat 2016. Kali ini, salah satu yang menjadi andalan adalah Nala V, yakni sebuah kapal riset yang melibatkan berbagai departemen di ITS. Departemen yang terlibat dalam pembuatan Nala V, meliputi Teknik Perkapalan, Teknik Sistem Perkapalan, Teknik Elektro, Teknik Industri dan Teknik Informatika, serta Sistem Informasi. Sedangkan dari pemilihan nama, Nala berasal dari dua

kata. Naval berarti kapal dan autonomus adalah otomatis, sehingga jika digabung menjadi kapal otomatis. “Kalau kapal dengan remote control memang didesain untuk kecepatan tinggi. Sedangkan kapal Nala V kita desain untuk komponen berat,” ucap pembimbing Tim Nala V, Rudy Dikairono, dilansir dari laman ITS, Rabu (30/11). Dosen jurusan teknik elektro itu memaparkan, saat simulai kapal berhasil mencetak skor dalam waktu tempuh selama 15 hingga 20 detik untuk lintasan sepanjang 2x15 meter. Oleh sebab itu mereka memiliki pekerjaan rumah yaitu mempercepat laju kapal. “Kita

akan mengejar sampai sepuluh atau 15 detik,” sebutnya. Desain Nala V sendiri cukup canggih. Sebab, kapal dilengkapi dengan piranti lunak elektronik otomatis atau sensor warna sebagai pengganti remot kontrol. Tak hanya itu, Kapal Nala V juga digerakkan dari kamera yang berfungsi sebagai sensor. “Ketika kapal dilepas, dia harus ikut lintasan secara otomatis,” ujarnya. Rudy menambahkan, tim ITS tahun ini mengirimkan tiga tim di ajang Roboboat 2016. Dengan persiapan yang matang, ITS pun optimistis akan mendapat hasil terbaik di kontes tersebut. (okz)

JAKARTA – Universitas Darma Persada (Unsada) dan Perhimpunan Alumni Dari Jepang (Persada) menyelenggarakan Lomba Pidato Bahasa Jepang pada Sabtu (26/11). Lomba pidato ini diadakan untuk tingkat perguruan tinggi nasional. Sebanyak 88 mahasiswa turut berpartisipasi dengan mendaftarkan esai karya dan diseleksi hingga terpilih delapan peserta. Peserta-peserta tersebut berasal dari berbagai universitas di Indonesia, yakni UI, UGM, Unbraw, USU, Unpad, Unhas, UPI, dan Unsada. Dengan pidato bertemakan Transportasi, peserta-peserta tersebut menyampaikan gagasan dan pemikiran. Kegiatan bertajuk Lomba Pidato Bahasa Jepang ke-1 Tahun 2016 ini diselenggarakan pertama kali atas kerja sama dengan Universitas Hiroshima, Jepang. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Grha Wira Bakti kampus Unsada. “Lomba pidato ini merupa-

kan yang pertama kali sehingga menjadi momen bersejarah bagi kita semua yang terlibat. Semoga melalui lomba pidato ini, hubungan baik antara Indonesia dengan Jepang, baik dalam hal ilmu pengetahuan teknologi maupun budaya, bisa semakin berkembang. Semoga hubungan baik antara Unsada dengan tujuh universitas lain juga bisa semakin terjalin dan tahuntahun berikutnya lomba ini bisa diselenggarakan kembali,” ujar Rektor Unsada Dadang Solihin melalui siaran pers yang diterima pada Rabu (30/11). Rektor Universitas Hiroshima Mitsuo Ochi menambahkan, “Semoga kerja sama dalam hal pertukaran pelajar Indonesia dan Jepang bisa semakin meningkat tahuntahun berikutnya. ” Hal ini sehubungan dengan hadiah bagi pemenang lomba juara 1 mendapat kesempatan untuk melakukan pertukaran ke Jepang selama dua minggu. (mic)

FOTO/IST

Ilustrasi seorang mahasiswa saat mengikuti lomba pidato bahasa Jepang.

Program USO Mampu Jembatani Akses Internet 605 Sekolah JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar pemberian fasilitas akses melalui program Universal Service Obligation (USO). Manfaat program ini pun dikawal langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pustekkom. Selama dua tahun, program ini berhasil menjembatani akses internet di 605 sekolah di kawasan yang terdepan,

terluar dan tertinggal (3T ) yang belum mendapatkan sentuhan teknologi karena minimnya akses. Sekolah yang berada di kawasan pedalamannya umumnya sulit mendapatkan infrastruktur pendidikan. Namun, dengan teknologi maka hal itu bisa diatasi. Pasalnya, kehadiran teknologi membuat tidak ada lagi jarak antar sekolah dan menguhubungkan komunitas pembelajar dengan sumbernya.

Berdasarkan survei, program ini berhasil meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah-sekolah pedalaman. Dengan begitu, para pelajar di daerah tertinggal dan terluar, berani mempunyai cita-cita yang lebih tinggi, yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh mereka. Teknologi digital mengakselerasi pembelajaran di kawasan 3T di negeri ini. Akses internet juga mengembangkan imajinasi siswa, meningkatkan kreativitas mereka.

Teknologi informasi, mampu menginspirasi anak-anak didik kita. Tak hanya itu, para guru pun mampu menerjemahkan keberadaan teknologi kepada siswanya. Mereka bisa melewati keterbatasan untuk memberikan akses teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas belajar. Para guru ini, berhasil membangun jiwa para siswanya dengan akselerasi teknologi dan optimalisasi media digital di

sekolahnya. Sejatinya, perkembangan teknologi informasi dan media digital mempengaruhi iklim politik, budaya, ekonomi hingga pendidikan. Di ranah pendidikan, teknologi digital menumbuhkan percepatan infrastruktur pembelajaran serta akses sumber belajar. Teknologi juga menjadikan masyarakat, termudahkan untuk mengelola arus informasi dan pengetahuan. (mdk)


EKONOMI 8 Swasta dan BUMN Ditawari Tiga Skema Tarif

Haluan Lampung

Kamis, 1 Desember 2016

redaksi.haluanlampung@gmail.com

haluanlampung.com

n Salurkan Listrik ke 2.500 Desa JAKARTA- Pemerintah akan menawarkan tiga skema tarif listrik kepada swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi yang membangun pembangkit dan menyalurkan listriknya sendiri ke 2.500 desa.

FOTO ISTIMEWA

Ilustrasi Kementerian PUPR klaim program sejuta rumah telah 70%.

Kementerian PUPR Klaim Program Sejuta Rumah 70% CIKARANG- Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syarif Burhanuddin menjelaskan, pembangunan apartemen bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah akan sangat membantu program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, apartemen murah,

atau yang biasa disebut dengan rumah susun (rusun) dapat menjadi alternatif prioritas bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah. “Rusun ini bisa memenuhi kebutuhan rumah. Dengan pembangunan secara vertikal, ini bukan lagi dianggap pilihan, tetapi alternatif prioritas,” kata Syarif, saat ditemui di acara

peresmian pembangunan Tower Pertama Riverview Residence di kawasan Industri Jababeka, Cikarang Baru, Jawa Barat Rabu (30-11). Ketika ditanya progres pencapaian program satu juta rumah di tahun ini, Syarif mengaku bahwa lebih dari 700 ribu rumah sudah dibangun, guna menyukseskan program tersebut. Dia mengaku, pihaknya terus

mengejar sisa rumah yang belum dibangun pada 2017, sekaligus merencanakan lagi program sejuta rumah, guna memenuhi backlog, atau kurangnya ketersediaan rumah yang angkanya 11,4 juta. “Program sejuta rumah sampai 20 November ini, sudah 700 ribu lebih rumah yang kita bangun. Jadi, sudah 70 persenlah,” kata Syarif. (viva)

Harga Emas Antam Naik Rp1.000/Gram

Chatib Basri: Harga BBM Harusnya Naik 2013 JAKARTA- Pemangkasan subsidi BBM besarbesaran telah dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hanya saja, menurut mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, harusnya pemangkasan subsidi ini sejak 2013 lalu. “BBM har usnya naik sejak 2013 tapi tak bisa dilakukan katana ekonomi saat itu tak memungkinkan,” tuturnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11) dikutip dari Okezone.com. Menurutnya, ketika menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2012 hingga 2013, cukup banyak tantangan yang dihadapi. Untuk itu, kenaikan BBM belum dapat dilakukan pada era kepemimpinannya sebagai Menteri Keuangan. “Saya termasuk orang yang beruntung. dua hari setelah diangkat Menkeu, saya harus datang ke DPR untuk menyampaikan harga BBM harus naik,” jelasnya. “Tapi kenapa ini bisa dilakukan? saya orang yang beruntung jadi staf SMI 2006-2010, syaratnya sudah tertata, jadi relatif lebih mudah karena pernah mengikuti Sri Mulyani naikkan BBM 2008 lalu. Jadi ini harus kita lakukan setelah pertumbuhan ekonomi tidak setinggi 2011,” pungkasnya. (oke)

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Jarman mengatakan, tiga skema itu adalah skema tarif listrik bersubsidi, skema tarif nasional, dan skema tarif tanpa subsidi. Ketiga skema ini dapat dipilih oleh swasta atau BUMD sesuai dengan perhitungan keekonomian pembangunan dan penyaluran listrik serta kondisi di daerah tersebut. Jika swasta atau BUMD memilih skema tarif bersubsidi karena banyak pelanggan 450 VA, Jarman menjelaskan, skema tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR. Sebab itu menyangkut dengan Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara. “Jadi ada tiga hal. Satu, konsumennya minta subsidi. Ini harus dibicarakan ke Kemenkeu dan dibawa ke DPR,” kata Jarman di Kantor Dirjen Ketenagalistrikan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Rabu

(30/11) dikutip dari Metrotvnews.com. Skema kedua, gunakan tarif nasional. Tarif nasional akan disalurkan kepada konsumen seperti halnya tarif pelanggan 900 VA tanpa subsidi. Dia mencontohkan sudah ada satu daerah yakni daerah Palawan, Lampung, yang menerapkan tarif nasional tersebut. “Skema kedua adalah pakai tarif nasional. Itu proses seperti biasa. Seperti proses Palawan itu pakai tarif nasional,” sebut dia. Ketiga, skema tarif listrik di atas tarif nasional. Dia menuturkan, skema ini swasta atau BUMD dapat memilihnya jika gubernur menyetujui. Itu karena skema ini harus melalui kesepakatan antara konsumen dan perusahaan membangun listrik. “Ada kesepakatan bersama dengan konsumen dan badan usaha yang menyalurkan itu, nanti di endorse Gubernur. Disetujui Gubernur,” jelas dia. Dia menambahkan, payung hukum program menyalurkan listirk ke 2.500 desa melalui swasta dan BUMD saat ini sudah diteken Menteri ESDM dan kini sedang dilegalisasi di Kementerian Hukum dan HAM. “(Peraturannya) tentang usaha kelistrikan skala kecil. (terbit) begitu diundangkan selesai langsung kita bagian. Sudah di tandatangani Menteri ESDM. Sekarang sudah diundangkan,” ucap dia. (mtvn)

FOTO OKEZONE.COM

Ilustrasi grafik.

Pemerintah Susun Indeks Daya Saing Daerah JAKARTA- Direktur Sistem Inovasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Dr. Ophirtus Sumule mengatakan, pemerintah sedang menyusun indeks daya saing daerah sebagai alat menilai keberhasilan suatu daerah. “Ini akan jadi standar nasional seluruh daerah. Akhir tahun ini selesai rancangannya. Rencananya akan dikuatkan dengan perpres,” kata ia seusai workshop Sistem Inovasi Daerah di Jakarta dikutip dari Okezone.com Rabu (30-11).

Pengukuran indeks daya saing daerah, lanjut dia, diharapkan bisa mendorong program-program antarsektor dapat bersinergi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Indeks daya saing daerah, menurut Ophirtus Sumule, amat penting karena cerminan tingkat produktivitas, kemajuan dan kemandirian suatu daerah. Prinsip-prinsip pengukuran dalam indeks, ujar dia, tak akan banyak berbeda dengan indeks persaingan global (global competitiveness index

atau GCI), global innovation index, human development index (HDI), hingga network readiness index yang digunakan di lembaga-lembaga internasional. Ada sembilan dari 12 pilar indeks daya saing skala global itu yang akan dipakai, yakni kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, efisiensi pemasaran produk, pasar tenaga kerja, pasar finansial, tingkat kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis dan inovasi. (oke)

JAKARTA- Harga emas batangan atau Logam Mulia milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kemarin dibuka naik Rp1.000/gram. Sementara harga buyback juga dibuka naik Rp1.000/gram. Seperti dikutip dari situs perdagangan Logam Mulia Antam Rabu (30/11), harga emas batangan pecahan 1 gram di Butik Pulogadung, Jakarta, hari ini dibuka naik Rp 1.000/gram menjadi Rp 592.000/gram dibandingkan posisi kemarin di Rp 591.000/ gram. Sementara, harga pembelian kembali atau buyback oleh emiten berkode ANTM ini dibuka naik Rp 1.000/gram menjadi Rp 516.000/gram

dibandingkan posisi kemarin di Rp 515.000/gram. “Untuk transaksi pembelian emas batangan datang langsung ke PT Antam Tbk UBPP Logam Mulia setiap harinya kami batasi hingga maksimal 150 nomor antrean saja,” kata Antam dalam situs resminya. Berikut harga emas Antam kemar in, yaitu 1 gram Rp592.000, 5 gram Rp2.815.000, dan 10 gram Rp5.580.000. Selanjut pembelian emas u k u r a n 2 5 g r a m s e h a rga Rp13.875.000, 50 gram R p 2 7 . 7 0 0 . 0 0 0 , 1 0 0 g ra m R p 5 5 . 3 5 0 . 0 0 0 , 2 5 0 g ra m Rp138.250.000, dan 500 gram Rp276.300.000. (dtk)

FOTO LOGAMMULIA.COM

Harga emas Antam naik Rp1.000 per gram.


ekonomi 9

Haluan Lampung Kamis, 1 Desember 2016

redaksi.haluanlampung@gmail.com

2.519 Desa Masih

haluanlampung.com

Gelap Gulita

JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, masih terdapat 2.519 desa di Indonesia benar-benar dalam kondisi gelap gulita. Ini karena ketakmampuan pemerintah dalam menjangkau wilayah-wilayah terdalam. Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Maritje Hutapea mengatakan, selain 2.519 desa tersebut, masih ada 12.569 desa yang masih mendapatkan listrik secara tidak optimal. Sebab, listrik-listrik yang berada di desa tersebut hanya menyala beberapa jam saja. “Kita tahu kemampuan negara terbatas. Kita dapat data 12.569 desa ada yang baru nyala empat jam, enam jam saja, dan 2.519 gelap. Kami kembangkan program Indonesia terang dan swasta diarahkan ke sana. Semoga regulasi ini buat atraktif swasta dengan sistem desentralisasi,” ujarnya dalam diskusi di Gedung Patrajasa, Jakarta Rabu (30/11) dikutip dari Merdeka.com. Untungnya, lanjut Maritje, pemerintah membuat Program Indonesia Terang (PIT). Program tersebut dinilai dapat membantu pemerintah mengejar rasio elektrifikasi yang masih 88,3 persen dan menjangkau wilayah terdalam. “Elektrifikasi kita 88,3 persen, masih ada 11,7 persen belum terlistriki, masyarakat tak punya akses listrik. Negara kita kepulauan, kita miliki banyak yang sulit dijangkau jaringan PLN,” kata ia­. Dia mengakui, Kementerian ESDM miliki program yang sudah terencana melistriki wilayah yang tak terjangkau PLN. Hanya saja, upaya itu masih belum terwujud dan baru terlaksana sementara melalui program PIT. “Kita sadari ini sejak dua tahun lalu kita punya program listrik pedesaan yang PLN enggak bisa masuk ke sana. Pemerintah alokasikan anggaran tiap tahun bangun fasilitas pembangkit listrik, bangun PLTG kemudian kita passed out bertahap dan ganti dengan energi surya, angin, mikrohidro dan sebagainya, dananya dari APBN dan dana alokasi khusus,” pungkasnya. (mdk)

ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA

Ilustrasi sebanyak 2.519 desa masih gelap gulita.

Subsidi BBM Buat Masyarakat Boros Energi JAKARTA- Kebijakan pemerintah menyubsidi hingga triliunan rupiah bahan bakar minyak dinilai berdampak buruk bagi pola pikir masyarakat. Masyarakat, kini menganggap energi fosil, seperti BBM dan gas, merupakan barang murah hingga cenderung boros dalam mengonsumsi. Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Kementerian Energi Sumber Daya Masyarakat, Maritje Hutapea,

menuturkan pencabutan subsidi energi fosil seperti BBM dinilai sebuah langkah yang tepat. Hal itu perlu, agar masyarakat mulai bisa beralih kepada penggunaan energi baru dan terbarukan. “Kita sudah cukup lama, energi ini disubsidi, yang habiskan triliunan rupiah per tahun. Bahkan, signifikan cabut subsidi itu baru kini. Makanya, orang bilang energi fosil itu lebih murah dibanding energi

baru terbarukan,” kata Maritje dalam diskusi Toward Energy Transformation, di Gedung Patra Jasa, Jakarta Rabu (30-11) dikutip dari Viva.co.id. Maritje mengaku tak heran, saat ini, keberadaan energi baru dan terbarukan kerap terabaikan dan terkesan mahal. Ke depannya, ia mengharapkan, EBT dapat menjadi energi yang lebih kompetitif “EBT selalu dibilang mahal dibandingkan fosil. Pa-

Taspen akan Terbitkan Kartu Pintar Pensiunan JAKARTA- PT Taspen (Persero) segera menerbitkan kartu pintar atau smart card untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 29 November 2016. “Tahap awal satu tahun pertama ditargetkan 2,6 juta pensiunan dan PNS aktif bisa gunakan kartu pintar,” kata Direktur Utama Taspen Iqbal Lantaro, seperti dikutip dari Antara di Jakarta Rabu (30/11). Dengan kartu pintar maka layanan kepada pensiunan bisa lebih mudah dan lebih cepat mulai pengambilan uang pensiun, penagihan klaim, hingga bayar tagihan listrik, air, tv berbayar dan lainnya. “Pihaknya berusaha menyelesaikan kerja sama kartu pintar dengan Telkom. Kita targetkan akhir 2016 kartu pintar tersebut diterbitkan,” tegasnya. Dia menjelaskan kartu pintar tersebut berisi data base peserta, hingga pengguna tak perlu lagi mengeluarkan berbagai kartu identitas karena semua sudah dimasukkan berbasis teknologi biometrik. “Dengan kartu pintar ini peserta Taspen tak lagi perlu datang ke Kantor Taspen untuk keperluan klaim dan sebagainya karena sudah terdata dan tersambung ke smartphone,” ujar Iqbal. Jika program tersebut dilanjutkan maka dalam lima tahun ke depan seluruh peserta Taspen sudah gunakan kartu pintar berbasis teknologi biometrik itu. Kerja sama dengan Telkom, tambah Iqbal, merupakan sinergi antar-BUMN, terutama Taspen dalam menyediakan layanan maksimal masyarakat. (mtvn)

dahal tidak, apple to apple. Dari keekonomian, tidak kompetitif,” katanya. Untuk mendorong pengembangan energi terbarukan lebih kompetitif, pemerintah membuat kebijakan insentif feed in tariff. Feed in tariff adalah patokan pembelian harga energi berdasarkan biaya produksi energi baru dan terbarukan. “Pemerintah buat feed in tariff, harga ditetapkan pemerintah dan harus dipakai oleh

pembeli. Investor nyaman dan yakin investasi yang ditanam bisa dapat marjin tertentu,” ujar dia. Tak hanya itu, ia menambahkan, pemerintah akan memberikan insentif lain bagi pengusaha yang mau mengembangkan energi terbarukan. “Insentif lainnya, ada seperti pemberian bebas pajak untuk impor, karena teknologinya memang masih belum ada di sini,” tutur dia. (viva)

PP Properti Genjot Pembangunan

Empat Hunian MBR

FOTO JAY/HUMAS

Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam penyerahan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta Rabu (30/11).

SDA Melimpah, Jokowi: Usahakan Tak Impor Lagi JAKARTA- Presiden Joko Wi­ dodo Rabu (30-11) menghelat penghargaan kepada 73 orang yang dianggap berjasa pada sektor pertanian dengan memberikan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN). Penerima penghargaan APN ini mewakili petani, peneliti, instansi pemerintah dan gabungan kelompok tani (gapoktan). Presiden mengatakan, dana yang bergulir di setiap Kementerian dia akan check and recheck selalu apakah benar dilaksanakan. Presiden mencontohkan

ke­t ika mengunjungi desa Gedeng, Tuban Jawa Timur, dia mengecek dana desa yang telah digulirkan Kemendes dan Transmigrasi. Presiden menegaskan agar dana itu untuk meningkatkan produksi pangan. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan rasa terima­ kasih­nya karena 2016 ini In­do­ ne­sia tak impor beras, impor jagung turun 60%. Bawang dan cabai 2016 sudah tak impor lagi. “Usahakan tak impor lagi, Sumber Daya Alam (SDA) kita

cukup memadai”, tegas Jokowi dalam kesempatan tersebut, Rabu (30/11) dikutip dari Detik. com. “Tahun depan tak impor lagi, 2018 tak impor jagung, janji ini Pak Menteri dengan saya. Kita tak impor karena bantuan dan kerja keras saudara -saudara”, sambung Jokowi. Pada kesempatan berbeda Senin (29/11), Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, target pangan berpotensi meleset. Dia mengaku risau dengan hasil produksi pangan setiap tahunnya. (dtk)

CIKARANG- Direktur Utama PT PP Properti Tbk, Taufik Hidayat mengatakan, proyek Riverview Residence digarap bersama PT Kawasan Industri Jababeka Tbk, di kawasan Industri Jababeka, Cikarang Baru, Jawa Barat ini, merupakan proyek hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketiga dari empat proyek yang dikerjakan. Dia mengakui, sudah ada dua proyek serupa yang dilakukan pihaknya di Surabaya dan di wilayah Gunung Putri, Jawa Barat. Sedangkan satu proyek lainnya, berada di kawasan Kalimalang. “PP Properti ini adalah proyek MBR kami ketiga. Pertama, di Surabaya dan kedua di Gunung Putri. Keempat, di Kalimalang, Kawasan Grand Kemala Lagoon, di mana satu tower sudah sold out, itu juga MBR,” kata Taufik di kawasan Jababeka, Cikarang, Jawa Barat Rabu (30-11) dikutip dari Viva.co.id. Ta u f i k m e n g a t a k a n , pihaknya dan Jababeka sudah kembali menandatangani rencana proyek kedua mereka,

yang berlokasi tepat di jantung bisnis kawasan Jababeka. “Kami juga sudah ancangancang ke Kendal, dan kami sudah mencanangkan niat dengan Jababeka masuk ke sana. Di banyak bagian, kami juga didukung BTN (Bank Tabungan Negara) untuk kredit konstruksi dan KPA (kredit pemilikan apartemen)nya,” kata Taufik. Proses dari pembangunan Riverview Residence ini sudah dimulai sejak awal September 2016, dan ditargetkan rampung pada 2021. Sementara itu, perusahaan menargetkan serah terima Desember 2018. “Penjualan tower pertama, yakni Tower Mahakam, sudah 80 persen. Terdiri 19 lantai dengan total 935 unit. Sementaraitu, tower kedua dimulai pembangunan dan pemasarannya tahun depan,” ujarnya. Diketahui, proyek apartemen ini diharapkan dapat meraih pendapatan sebesar Rp1,3 triliun. Sementara itu, nilai investasi yang dikucurkan sebesar Rp75 miliar di luar biaya konstruksi. (viva)


POLITIK 10

Haluan Lampung kamis, 1 Desember 2016

redaksi.haluanlampung@gmail.com haluanlampung.com

Ade Komarudin Diberhentikan sebagai Ketua DPR

FOTO IST

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tulangbawang menerima laporan dari masyarakat di Rawajitu Timur terkait perusakan bahan sosialisasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulangbawang di Dusun Teluk Gedung, Rawajitu Timur, Selasa.

Panwaslu Terima Laporan Perusakan APK

MENGGALA – Panitia pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tulangbawang menerima laporan masyarakat terkait temuan perusakan bahan sosialisasi berupa poster yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut disampaikan anggota Panwaskab Tulangbawang Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga,

Alwansyah. Ia mengatakan ada laporan dari masarakat di Rawajitu Timur terkait perusakan bahan sosialisasi milik KPU Tulangbawang di Dusun Telukgedung, Rawajitu Timur. “Saat ini Panwaskab sedang mengklarifikasi pelapor. Menurut pelapor, selainn perusakan, juga terdapat intimidasi dari oknum,” katanya

Rabu (30/11/2016). Kemudian juga ia mengatakan pada Rabu pagi (30/11/2016) pihaknya akan memanggil terlapor tersebut. Ia juga mengapresiasi pelapor atas nama Nori Sudarsono tersebut merupakan warga Desa Teluk Gedung, Kecamatan Rawajitu Timur, yang telah menyampaikan laporan sebagai bentuk partisipasi

publik. “Bahan sosialisasi milik KPU tersebut berupa satu unit poster yang dirusak. Besok kita panggil terlapornya,” katanya. Ia juga menjelaskan mengenai tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Tulangbawang, secara administrasi Dusun Minak Jebi, Kuwala dan Teluk Gedung masuk wilayah

Tulangbawang. Hal tersebut sesuai dengan surat dari Sekretaris Kabupaten Tulangbawang Nomor: 100/206/1.1/TB/X/2016 tentang Sosialisasi Penegasan Batas Daerah. “Apabila ini tidak segera diselesaikan, potensi kerawanan konflik pada pilkada akan sangat besar berdampak pada konflik horizontal,” katanya. Lpnet

Ketua MPR Hadiri Milad Muhammadiyah SUKADANA – Ketua MPR Zulkifli Hasan hadir ke Lampung Timur dalam agenda milad ke-104 Muhammadiyah di Lapangan Merdeka Sukadana, Lampung Timur, kemarin (Selasa 29/11/2016). Hadir dalam agenda tersebut Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, Wakil Bupati Lamtim Zaiful Bukhori, mantan Bupati Lampung Timur Erwin Arifin, Kapolres Lampung Timur AKBP Harseno, Ketua Muhamadiyah Provinsi Lampung Marjuki Nur, dan ribuan anggota Ormas Muhammadiyah. Dalam sambutannya Zulkifli Hasan, warga Indonesia harus percaya Indonesia negara yang dirahmati Allah, artinya dengan menjelang adanya aksi 212 terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masyarakat tidak perlu khawatir dengan permasalahan itu. “Allah akan merahmati kita semua, dan dipastikan tidak akan ada anarkis dalam aksi 2 Desember 2016 mendatang,” kata Zulkifli Hasan. Terkait dengan aksi doa bersama pada 2 Desember 2016 mendatang jika ingin

ikut mendoakan cukup berdoa di daerah masing-masing sehingga tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta. “Saya tidak melarang untuk turut hadir ke Jakarta, namun saya hanya mengimbau lebih baik turut berdoa bersama di daerah masing-masing,” ujar Zulkifli. Indonesia tidak luput dari Islam. Kemerdekaan, perjuangan melawan penjajah, Islam turut memperjuangkan, kata Zulkifli. Islam juga menjunjung tinggi kebhinnekaan dan NKRI. “Islam yang ada di Indonesia jika ada ormas yang ingin merusak kebhinnekaan dan NKRI itu tidak perlu diikuti,” kata dia. Di lain pihak terkait menjelang demo 2 Desember 2016, Ketua MPR meminta kepada pemimpin Kabupaten Lampung Timur, Wakil Bupati dan anggota legislatif agar selalu memperjuangkan hak-hak masyarakatnya, dalam persoalan umum jangan sampai masyarakat Lampung Timur mengalami keterpurukan soal pendidikan dan kesehatan. Kedua hal itu perlu di perjuangkan. (Lpc)

FOTO IST

Ketua MPR Zulkufli Hasan menandatangani prasasti tiga gedung, Kampus Perguruan Muhammadiyah SMK Muhammadiyah Kecamatan Brajaselebah. Gedung Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School SMK Muhammadiyah, Kecamatan Maringgai, dan MI Muhammadiyah Kecamatan Way Jepara.

FOTO IST

Cawabub Lambar Nomor uryt satu Mad Hasnurin saat menyaksikan langsung proses pengeringan biji kopi di KWT Anggrek di Kec.Sekincau

Lima KWT Sekincau Dukung Parosil SEKINCAU — Agenda belusukan Calon wakil bupati Lambar pasangan nomor urut satu Mad Hasnurin, kemarin (30/11) menyasar ke sejumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ada di kecamatan Sekincau. Program UMKM, menjadi program unggulan yang ditawarkan Mad Hasnurin kepada KWT yang dikunjunginya. KWT Sinar Tani Harapan, pekon Pampangan, dengan ketua Harya Dewi merupakan KWT yang bergerak dalam kegiatan arisan rutin, perkebunan kolektif tanaman cabe dan kangkung. Saat dikunjungi Cawabub nomor urut satu kemarin berharap KWT yang mereka kelola bisa mendapatkan bantuan dalam bentuk modal usaha. “Jika PM-MH memimpin Lambar KWT Sinar Harapan berharap mendapat perhatian dalam bentuk modal, sebab selama ini modal menjadi kendala utama saat mengembangkan kegiatan di KWT ini,”

terang ketua KWT Sinar Harapan Harya Dewi yang diamini oleh 20 anggotanya yang ikut menyambut kunjungan Mad Hasnurin. Sejauh ini lanjut Harya Dewi, dalam pelaksanaan kegiatan, KWT yang dipimpinnya, melibatkan wanita-wanita yang ada di pekon mereka. Dengan bertambahnya jumlah anggota KWT, dirinya berharap, bentuk kegiatan yang ada juga bisa terus berkembang. Namun untuk mengembangkan kegiatan, faktor permodalan menjadi kendala utama bagi KWT-nya. “Mudah-mudahan, ketika PM-MH memimpin Lambar, apa yang menjadi harapan KWT-KWT se-Lambar terutama masalah bantuan modal bisa direalisasikan,” ujar Harya Dewi. Dia dengan tegas menyatakan mendukung pencalonan PM-MH. Menanggapi keluhan dan aspirasi dari KWT Sinar Harapan, Mad Hasnurin, men-

egaskan, kehadiranya menyambangi KWT-KWT di Kec. Sekincau. Selain untuk meminta restu dan dukungan untuk kemenangan PM-MH, kehadiranya juga untuk menjawab harapan KWT terkait bantuan permodalan yang mereka harapkan. Menurut Hasnurin, program bantuan permodalam bagi UMKM dan juga kelompokkelompok usaha, merupakan salah satu program yang akan dilaksanakan dirinya dan pasanganya, jika kelak dipercaya masyarakat untuk memimpin Lambar. “Kita juga memprogramkan akan memberikan bantuan dalam bentuk pemasaran, serta menggratiskan segala macam bentuk perizinan bagi usaha kecil menengah,” jelas Mad Hasnurin. Dia menyatakan bahwa ini bukan janji politik yang hanya akan menjadi hisapan jempol bagi masyarakat. (rls Tim Parosil)

JAKARTA — Mahkamah Kehormatan DPR memberhentikan Ade Komarudin dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Keputusan itu merupakan sanksi ringan dari pelanggaran etik yang dilakukannya. Ade divonis bersalah saat memindahkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penyertaan modal negara (PMN) menjadi mitra kerja Komisi XI. Sebelumnya, sejumlah BUMN yang memperoleh PMN tersebut merupakan mitra kerja Komisi VI. Kedua, Ade divonis melakukan pelanggaran ringan dalam tuduhan memperlambat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Karena melakukan dua pelanggaran ringan, maka hal itu dihitung secara akumulatif sebagai dua pelanggaran sedang. Hal ini berarti bahwa Ade sebagai pimpinan alat kelengkapan Dewan harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR yang merupakan pimpinan alat kelengkapan Dewan. “Berdasarkan pasal 21 Kode Etik DPR, Saudara Ade Komarudin diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR karena terbukti melakukan satu pelanggaran sedang sebagai akumulasi dari dua pelanggaran ringan,” ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan amar putusan, di Ruang MKD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016). (Knet)

Setya Novanto Jabat Kembali Ketua DPR-RI Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kembali menduduki jabatan sebagai Ketua DPR RI setelah ditetapkan serta dilakukan pengampilan sumpah jabatan pada rapat paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu petang. Pengambilan sumpah jabatan terhadap Setya Novanto itu dipimpin oleh pimpinan harian Mahkamah Agung dalam forum rapat paripurna dengan disaksikan pimpinan DPR RI serta para anggota DPR RI yang hadir. Sebelum dilakukan pengambilan sumpah jabatan, pimpinan rapat paripurna, yakni Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengumumkan keputusan rapat pleno Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD). MKD memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Ade Komarudin yakni diberhentikan dari jabatan ketua DPR RI. Fadli Zon juga mengumumkan berdasarkan surat usulan dari DPP Partai Golkar, pengganti ketua DPR RI adalah Setya Novanto, kemudian ia mempersilakan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan dan sikapnya terhadap pemberhentian Ade Komarudin serta penetapan Setya Novanto sebagai ketua DPR RI. Dari 10 fraksi di DPR RI, masing-masing menyampaikan pandangan dan sikapnya melalui juru bicaranya. Ke-10 fraksi di DPR RI, seluruhnya menyampaikan pandangan, setuju pada pemberhentian Ade Komarudin serta mendukung Setya Novanto kembali menjadi ketua DPR RI. “Setelah mendengar pandangan dan sikap dari fraksi-fraksi, seluruh menyatakan setuju terhadap pemberhentian saudara Ade Komarudin,” katanya. Selanjutnya, Fadli menanyakan persetujuan anggota DPR RI terhadap penetapan Setya Novanto sebagai ketua DPR RI. (Ant)

Tidak Kuorum, APBD 2017 Gagal Disahkan KOTA AGUNG – Rapat paripurna pengesahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran (TA) 2017 gagal disahkan karena tidak dihadiri anggota Dewan. Dipastikan pembangunan kabupaten ini pada tahun 2017 menggunakan anggaran APBD tahun 2016 melalui pengesahan peraturan kepala daerah (Perkada). Rapat paripurna pada hari ini, Rabu (30/11), anggota dewan yang hadir masih tidak kourum. Dari 45 anggota DPRD Tanggamus hanya 24 anggota yang menghadirinya. Merujuk Permendagri No. 31 tahun 2016 tentang penyusunan APBD TA 2017 harus disepakati selambat-lambatnya 30 November. “Setelah kita upayakan selama 2 hari dan masih juga tidak kourum maka APBD 2017 akan kita serahkan kepada gubernur,” ujar Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan. Menanggapi hal ini Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan mengatakan dirinya enggan merabaraba penyebab ketidakhadiran sebagian anggota dewan tersebut. “Tetapi faktanya, ada sejumlah anggota dewan yang tidak hadir. Padahal mereka yang tidak hadir ini adalah yang paling ngotot pada saat pembahasan. Sehingga pembahasan berlangsung sampai malam,” ungkap Bambang. (Lpc)


SEPAKBOLA 11

Haluan Lampung kamis, 1 Desember 2016

Kongres Federasi Futsal Indonesia 2016 Resmi Dibuka

JAKARTA - Kongres Federasi Futsal Indonesia (FFI) 2016 resmi digelar pada Rabu (30/11/2016) di Auditorium MNC Tower, Jakarta. Selain dihadiri oleh perwakilan FFI seluruh Indonesia dan klub-klub, Kongres FFI 2016 juga dihadiri

DPRD...

redaksi.haluanlampung@gmail.com

oleh Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi, perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan KONI Pusat. Kongres FFI 2016 membahas mengenai aktivitas yang telah dilakukan pada 2015-2016 dan ren-

Sambungan Hal - 1

pro aktif dalam memberikan informasi kegiatan pembangunan jalan produksi, yang informasinya kegiatan pembangunan ini tersebar di 30 Pekon. Sementara dana anggaran pembangunan jalan produksi ini bersumber dari APBD TA 2016 dengan pagu mencapai Rp.5 miliar lebih. Diketahui pula bahwa Dishutbun Kabupaten Tanggamus melalui anggaran APBD TA 2016 mengelola kegiatan sebagai berikut : -Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK Reguler Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Kehutanan dan Sharing) Volume: 2, Deskripsi: Biaya Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengayaan seluas 400 Ha (1 Paket 200 Ha) Rp.1.608.000.000. -Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK Reguler Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Kehutanan dan Sharing) Volume: 7 Kelompok, Biaya Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat (7 Kelompok) Rp. 377.636.000. -Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perkebunan. Volume: 1 Paket, Deskripsi: Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Rp. 192.800.000. -Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perkebunan. Volume: 1 Paket, Deskripsi: Konsultansi pengawasan teknis Jalan Produksi Perkebunan Rp. 174.250.000. -Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perkebunan. Volume: 30 Paket Deskripsi: Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kabupaten Tanggamus Rp: 5.910.000.000. -Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK Reguler Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Kehutanan dan Sharing). Volume: 2 Paket, Deskripsi: Biaya Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengayaan seluas 400 Ha (1 Paket 200 Ha) Rp.1.511.556.600. Sementara pihak Dishutbun, Agustiadi Lako mendampingi Kabid Sarpras Dani Riza, saat dikonfirmasi diruang kerjanya seperti enggan memberikan penjelasan dimana lokasi pembangunan jalan produksi dimaksud. “Itu rahasia negara, saya tidak bisa memberitahukan dimana pekon yang mendapatkan pembangunan itu, pembangunan itu berdasarkan usulan kelompok tani dan yang melaksanakan adalah Rekanan,” kata Agustiadi Lako diruang kerjanya, Selasa (22/11). (Anton/aan)

Kado...

Sambungan Hal - 1

bung, serta PerpusSeru Desa Trans Tanjungan dan bertepatan dengan HUT Desa Trans Tanjungan ke-48,” ujar Camat Katibung Hendra Jaya. Sementara Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mengapresiasi kegiatan jalan sehat yang diadakan puhak Kecamatan Katibung, karena tidak hanya menyehatkan tetapi bisa mempererat tali silaturrahmi warga se-Kecamatan Katibung. “Saya mengapresiasi kegiatan jalan sehat yang diadakan Kecamatan Katibung karena tidak hanya menyehatkan tetapi bisa mempererat tali silaturrahmi warga se-Kecamatan Katibung,” tukas Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Dalam kegiatan tersebut, Zainudin menambahkan Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan kado istimewa dari Kecamatan Katibung, yaitu telah didirikan PAUD Kober Kejora, SMKN 1 Katibung, serta PerpusSeru Desa Trans Tanjungan yang kita resmikan. “Ini merupakan kado istimewa bagi kita, dimana hari ini bisa meresmikan PAUD Kober Kejora, SMKN 1 Katibung dan PerrpusSeru, “imbuh Zainudin. Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan pun berharap kado yang diberikan oleh Kecamatan Katibung bisa digunakan oleh masyarakat luas khususnya untuk masyarakat Kecamatan Katibung dan bermanfaat bagi masyarakatnya. “Saya berharap kado ini bisa digunakan oleh masyarakat luas,” harapnya. (Adi/Bur)

Inspektorat...

Sambungan Hal - 1

nominalnya,” timpalnya. Ia juga membantah bila pihak sekolah meminta sumbangan dengan nilai Rp.100ribu dan bersifat wajib. “Saya sudah konfirmasi sumbangan di SDN3 tambakrejo sifatnya bervariasi ada yang kurang dari seratus ribu. Artinya tidak ditentukan,” sanggahnya pula. Pada sekempatan terpisah, beberapa walimurid dari 150 orang yang dimintai sumbangan mengaku jika mereka diminta sumbangan sebesar Rp.100ribu dengan nominal yang sama, bahkan ada barang bukti kwitansi yang diterima oleh sejumlah siswa yang sudah membayar sumbangan yang berkodok sumbangan suka rela. “Ini bukan sukarela Mas.. kalau semua walimurid dibebankan seratus ribu untuk pembangunan paving blok di halaman sekolah,” ujar Walimurid seraya menunjukkan bukti kwitansi. Adanya pungutan sejumlah dana terhadap para siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tambakrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang besarannya Rp.100 ribu setiap siswa dengan alasan untuk pembuatan Paving Blok, mendapat bantahan dari pihak sekolah dengan alasan kesepakatan komite. Ketika dihubungi melalui seluler, Rabu (23/11), Kepala Sekolah (Kepsek) Tambakrejo membantah dengan alasan bentunya sumbangan sukarela. “Itu merupakan sumbangan sukarla dan atas dasar rapat komite sekolah yang disetujui pihak walimurid,” timpal Gunardi, Kepsek Tambakrejo. Kepsek ini juga berdalih jika dirinya tidak terlibat dalam hal pengumpulan maupun penerimaan dana sumbangan yang dikatakannya secara sukarela tersebut. “Penarikan uang kesejumlah iswa untuk pembuatan paving blok itu, semua dilakukan sesuai rapat komite dan itu bukan pungli,” sanggahnya. Beredarnya pungutan liar (Pungli) di lingkungan SD Tambakrejo, berawal dari keluhan beberapa dari 150 walimurid yang merasa keberatan atas penarikan dana dengan alasan sumbangan untuk pembuatan paving blok. (aan/her)

cana kerja di 2017. Dalam sambutannya, Ketua Umum FFI, Hary Tanoesoedibjo, berharap futsal Tanah Air dapat terus berkembang dengan baik. “Harapannya futsal dapat berkembang dengan baik di Indo-

nesia dan luar negeri. Sejak dipercaya memegang FFI, kami memiliki target untuk mengembangkan futsal baik dari segi prestasi maupun peminat,” ujar Hary Tanoe, dalam sambutannya di Kongres FFI, Rabu (30/11/2016).

haluanlampung.com

Dalam perjalanannya memimpin FFI, Hary Tanoe memang telah memberikan angin segar dalam dunia futsal Tanah Air. Hingga saat ini, Futsal Indonesia telah duduk di posisi sembilan Asia. Hary Tanoe berharap dalam satu atau dua

tahun mendatang futsal Tanah Air dapat menduduki posisi lebih baik. “Futsal saat ini sudah peringkat sembilan dalam satu, dua tahun semoga dapat naik ke peringkat ketujuh dan tanding di Piala Dunia,” jelas Hary Tanoe. (oke)

Sambungan Hal - 1

Aspekindo... dalam melaksanakan pekerjaannya. “Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan tak perlu takut bila memang melaksanakan pekerjaan tersebut berkerja sesuai dengan kontrak yang ada,” ujar Kajati dalam Audiensi tersebut. Dijelaskannya, Jika pihak Kejaksaan saat ini sedang Fokus dalam hal pencegahan. “Kalau sekarang kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi berfokus pada tindak pencegahan korupsi, dan sekarang sudah dibentuk oleh kejagung TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah)

untuk daerah, yang tujuannya untuk melakukan pemantauan program proyek pemerintah daerah,” jelasnya. Ditambahkan Asintel Leo Simanjuntak, bahwa TP4D sudah ada sejak tahun 2015, yang pada waktu itu di buat oleh Kejagung untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan serta mempercepat penyerapan anggaran pusat dan daerah, serta pengawalan proyek strategis nasional, TP4D ini juga tujuannya untuk membantu kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatannya, untuk mempersempit ter-

jadinya kerugian negara dan mempercepat penyerapan anggaran. “Sebenarnya tim ini membantu mengawal uang rakyat agar penggunaannya tepat sasaran, kalau di Kejati ketua TP4D itu Asintel dan Kajati pelindungnya, kalau di Kejari Kasi Intel ketuanya,” tegasnya seraya menambahkan, silakan rekan dari Aspekindo kalau perlu bantuan dari kami, pihak kami siap membantu untuk pencegahan terjadinya kerugian negara, tetapi permohonannya tetap melalui ingin Kuasa pengguna anggaran atau Pejabat Pembuat komitmen (PPK), sekarang ini kami se-

dang mendampingi proyek Perluasan Bandara Raden Inten dan proyek jalan tol serta ada beberapa proyek bendungan yang akan di bangun tahun depan ini. Dalam kesempatan yang sama, Seketaris Aspekindo Lampung Hengki ahmat Jazuli mengapresiasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kejati Lampung dalam mendampingi para pengusaha kontruksi dan berharap pihak Kajati dapat memberikan penyuluhan dan bimbingannya pada para pengurus dan anggota Aspekindo Lampung, karena pengusaha kontruksi dalam pelaksanaan pekerjaanya

Sambungan Hal - 1

Wagub... ekspor, mengembangkan potensi ekonomi daerah yang belum optimal, memperkuat kemandirian fiskal daerah, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok, serta keberlanjutan pembangunan yang senantiasa memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan. Memperhatikan hal tersebut, eksekutif dan legislatif telah memiliki pandangan yang sama, bahwa untuk mengatasi persoalan pembangunan memerlukan perhatian, kerja nyata dan kerja bersama secara konsisten; yang perlu diimplementasikan melalui kebijakan alokasi anggaran

pembangunan daerah. Wakil Gubernur melanjutkan belanja langsung pada dinas pendidikan dan alokasi dana BOS bidang pendidikan pada kelompok belanja tidak langsung, sejalan dengan pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2016. Demikian pula dengan Anggaran Kesehatan yang dialokasikan sebesar 14,26 persen dari total Belanja Daerah di luar gaji pegawai, yang sejalan dengan Alokasi

Belanja Fungsi Kesehatan, pasal 171 ayat (2) Undangu n d a n g 3 6 Ta h u n 2 0 0 9 tentang Kesehatan. UU ini mengamanatkan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji. Di akhir sambutannya Wagub Bachtiar menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen, kebijakan APBD Tahun 2017 diarahkan pada pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Alokasi pemanfaatan angga-

ran pembangunan tersebut berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat; menjadi alat untuk memelihara dan mendorong perekonomian daerah; serta ditujukan untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional, ujar Wagub. Ditambahkan oleh Kabag Humas Heriyansyah, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung sebagai prioritas untuk menciptakan konektifitas wilayah yang lebih baik dan mendukung perekonomian daerah. Se-

doa dan berzikir bersama dimasjid Al-Furqon,” kata Herman saat menghadiri acara Tabligh Akbar dan doa bersama di Lapangan Saburai. Herman HN juga mengharapkan Tabligh akbar dan doa bersama ini bisa mempersatukan masyarakat, dan semua umat islam harus bersatu padu agar agama kita ini lebih baik. “Masyarakat bisa bersatu membangun republik Indo-

nesia gotong royong membangun negara ini, Provinsi L a m p u n g , Ko t a Ba n d a r Lampung bersama-sama,” ucapnya. Sementara, Kapolda Lampung Brigjen Sudjarno menjelaskan, kegiatan doa istighosah bersama ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Lampung secara umum yang beberapa hari ini menjadi isu terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan

Ahok. “Kegiatan ini hanya memberikan pemahaman saja kepada masyarakat Lampung, kami juga meminta kepada masyarakat Lampung agar tidak berangkat ke Jakarta pada 2 Desember nanti. Karena, kami juga akan menggelar doa bersama di masjid Agung AlFurqon,” ujarnya. Dia menuturkan, pihaknya akan langsung melaporkan kepada Kapolri, terkait bera-

pa jumlah masyarakat Lampung yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi damai pada 2 Desember 2016 Nanti. “Terakhir yang baru kami laporkan kepada Kapolri warga Lampung yang sudah berangkat ke Jakarta baru 199 orang yang didata, nanti kami akan memberikan laporan kembali berapa pasti warga berangkat ke Jakarta kepada Kapolri,” terangnya. (ron)

Sambungan Hal - 1

Pemkab... “Insha Allah, apel ini di gelar dan mudah-mudahan memberikan pengaruh positif kepada masyarakat kita, khususnya untuk lebih mempersatu masyarakat secara keseluruhan,” ujar wakil Bupati Lambar Drs. Makmur Azhari saat menghadiri apel aksi Nusantara bersatu yang di gelar di seluruh Indonesia. Turut hadir dalam aksi tersebut anggota DPRD lambar, dandim 0422 lambar, Letkol INF iskandar M.Han, kapolres lambar andy kemala SIk, kajari liw alex rahman SH, Kepala pengadilan negeti liwa ,ketua MUI, dan tokoh agama tokoh masyaraalat pemuda, dan lainnya. Wabup menuturkan, secara teknis akan diselenggarakan beberapa kegiatan dalam Apel Nusantara Bersatu. Diantaranya, menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama, lagu-lugu patriotis, pembacaan puisi dengan tajuk kebangsaan dan orasi-orasi nasionalisme yang akan disampaikan sejumlah tokoh. “Kita tidak menginginkan perpecahan terjadi. Tanpa

bagaimana diketahui, dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, maka dialokasikannya dana lebih besar untuk mendukung pencapaian sasaran 75 persen jalan dalam kondisi mantap, sebagai bagian dari pembangunan Provinsi Lampung tahun 2017. Heriyansyah juga menyampaikan, Sidang Paripurna dihadiri pula kalangan Akademisi, Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Para Pejabat Instansi Vertikal dan Tokoh Masyarakat. (aan/hms)

Sambungan Hal - 1

Herman... 20 ribuan orang, baik dari pejabat, masyarakat TNI dan Polri. Dalam kesempatan tersebut Walikota Herman HN mengimbau warga Bandar Lampung untuk tidak ke Jakarta dalam rangka doa dan zikir bersama. Sebab di Kota Bandar Lampung juga sudah ada doa dan zikir bersama di Masjid Al-Furqon. “Tidak usah jauh-jauh ke sana, di Bandar Lampung saja. Lagian kita akan ber-

sangat rawan dalam kesalahan yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Ditambahkan ketua Plt Aspekindo Lampung Deny Irawansyah, keberadaan organisasi ini sudah ada di Lampung sejak tahun 2002 hingga saat ini sudah kali ketiga pergantian ketua sejak dipimpin oleh A.Ferdinan Sampurna Jaya yang dua kali memimpin dari 2001 hingga 2010 setelah itu dipimpin oleh Mustafa dari 2010 hingga 2015. “Dan kami akan menghantarkan pemilihan ketua definitif pada tanggal 7 desember yang akan nanti,” tutupnya. (heng/aan)

beragam suku, kepercayaan dan budaya, Bukan Indonesia namanya. Apa lagi kita sering menyebut kalau Kabupaten Lambar adalah Junjungan, maka kita harus bisa buktikan kalau kita merupakan salah satu daerah yang siap menjadi jujungan untuk hidup rukun, aman dan selalu bersama dengan penuh sikap kekeluargaan,” jelas wabup. Wabup juga mengimbau, kepada unsur pemerintah terkecil di lambar ini, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun dan Kepala Desa serta mitra kerja lainnya yang ada di desa, agar kiranya dapat melakukan berbagai upaya penguatan kesatuan dan persatuan bangsa di kawasan masing-masing. “Harus kita yang memulainya, jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperhatikan, memfasilitasi dan memperjuangkan keutuhan kesatuan bangsa ini. Kami sangat menekankan aparatur desa berperan aktif untuk ini,” tegas Wabup. Kemudian Ide gagasan ini dilandasi

dengan semangat persatuan dan kesatuan pejuang ketika merebut kemerdekaan,” katanya. Menurut dandim 0422 lambar letkol inf iskandar pihaknya ingin semua masyarakat menunjukkan lagi Indonesia adalah negara yang besar, plural dan menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika dari Pancasila. Mengenai situasi gejolak politik nasional di Lambar insyaallah aman. “Rasa persatuan dan kesatuan itu, harus dibina dan harus selalu dipelihara, salah satu wujud membina serta memelihara kebhinekaan yakni rasa persatuan juga kesatuan antara lain diwujudkan dengan kegiatan nusantara bersatu ini,” katanya lagi. Kami yakin dan percaya jaya persatuan dan kesatuan yang bisa menjadikan Indonesia merdeka dengan Bhinika tunggal Ika berbeda beda namun tetap bersatu,untuk pemuda Indonesia khusunya di Lambar mari kita satukan rasa kesatuan kita untuk membangun kedamaian di kabupaten kita masing-

masing. “ salah satu cara menghilangkan perbedaan persatuan dan kesatuan adalah peduli terhadap lingkungan kita peduli terhadap korban bencana alam. Kita ketahui Saat ini banyak terjadi bencana alam mari kita bergerak untuk sama meringankan beban saudara yg sedang terkena musibah bencana alam, dengan cara ini kita akan tercapai rasa persaudaraan tampa adanya Perbedaan , mari kita jaga persatuan dan kesatuan bhinika tunggal Ika . Sementara itu, Kapolres Lambar Andy Kemala , S.I.K. dalam kesempatannya memberikan arahan bahwa “di Lambar sudah ada tim terpadu penanganan konflik, Dimohon untuk Babinkamtibmas dan Babinsa bisa menjadi penyelesai konflik dan saling kerjasama deteksi dini. Konflik dapat diatasi dengan kekuasaan dan kehadiran Babinkamtibmas serta Babinsa untuk pendekatan lakukan mediasi,” terang Kapolres Lambar.. “Untuk para Babinkamtibmas, Babinsa, perangkat

desa jika ada konflik sekecil apapun dan sedini mungkin agar dilakukan tindakan untuk penyelesaian. Dengan maraknya beberapa konflik di luar daerah, diharapkan peran Babinkamtibmas harus bersinergi dengan intelijen supaya dapat mengantisipasi gejala yang ada di wilayahnya masing-masing diantaranya soal keyakinan/ agama. Anggota intel dan Babinkamtibmas merupakan ujung tombak segala informasi Polri dalam setiap kejadian sehingga adanya suatu penekanan agar para pengemban Babinkamtibmas untuk setara dengan Babinsa berlomba-lomba mencari informasi setiap kejadian, dan harus datang serta menyelesaikan masalah di daerahnya secara tuntas tanpa berbuntut. Bahwa untuk informasi sekecil apapun yang ada di wilayah segera disampaikan kepada pimpinan, dan apabila ada suatu permasalahan agar cepat dilaporkan pula karena hal ini untuk kecepatan dalam penanganannya,” tutup Kapolres. (aan/hms)


BISNIS 12

KAMIS, 1 DESember 2016

Demo 2 Desember, Penerbangan Keluar Jakarta Penuh

JAKARTA- Masyarakat mulai tinggalkan pusat Ibu Kota Jakarta akhir pekan ini. Tentu jadi pertanyaan besar, kenapa masyarakat pergi. Apakah penyebabnya aksi unjuk rasa (demo) lanjutan ‘Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016? Wakil Sekjen Asosiasi Perusahaan Penjualan Tiket Penerbangan (Astindo) Pauline Suharno mengatakan, penjualan tiket penerbangan keluar Jakarta cukup banyak. Rata-rata penerbangan 2 Desember 2016. “Tiket keluar (Jakarta) malah penuh, 2 Desember weekend memang rata-rata flight full,”ujar Pauline kepada Okezone. Pauline mengatakan, banyaknya penerbangan ke-

luar Jakarta kali ini bukan karena adanya aksi demo lanjutan pada 2 Desember 2016. Menurutnya, weekend ini berbarengan dengan libur sekolah internasional yang jatuhnya lebih cepat dibandingkan sekolah biasa. “Gak juga sih (bukan karena demo). Karena sekolah internasional kan sudah mulai libur,”tuturnya. Sekedar informasi, Akan ada dua aksi demo besar pada 2 Desember 2016. Pertama terkait kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan kedua, terkait penolakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 sebesar 8,25%. (oke)

c m y k

Menkeu: Memalukan! Baru 28 WP BUMN ikut Tax Amnesty

ANTARA FOTO/MOCH ASIM

Cabai termasuk tujuh komoditas strategis yang harus didorong produktivitasnya. Ini agar tak ada lagi impor guna memenuhi kebutuhan nasional.

Mentan Pastikan 7 Komoditas Harus Tak Impor JAKARTA- Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memastikan, tujuh komoditas strategis harus didorong produktivitasnya. Ini agar tak ada lagi impor guna memenuhi kebutuhan nasional. Amran menyebutkan, tujuh komoditas strategis itu

adalah, cabai, padi, jagung, kedelai, bawang, gula, dan daging sapi. “Ada tujuh komoditas kita kejar, jagung semoga 2018 target bapak presiden tak impor lagi, lalu gula dan sapi kita kejar,” kata dia di Komplek Istana, Jakarta Rabu (30/11) dikutip dari Okezone.

com. Amran menyebutkan, telah menemui para petani daerah dna juga pejabat daerah untuk merealisasikan hal tersebut. Untuk tahun ini, bawang, cabai, pemerintah sudah tidak lagi melakukan impor guna memenuhi kebutuhan nasional.

Untuk jagung, Amran menuturkan angka impornya telah turun lantaran produksi jagung nasional berada di angka 23 juta ton (angka ramalan/aram). “Kenaikan 3 juta lebih, mudah-mudahan ke depan produksinya bisa lebih baik untuk tahun depan sehingga

pada akhirnya kita tidak impor,” tambahnya. Untuk buah, sambung Amran, pemerintah terus mendorong produktivitasnya sehingga bisa mengekspor ke luar negeri. “Aman sampai Mei, dan panen raya kita Maret,” tandasnya. (oke)

JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa prihatin melihat kepatuhan wajib pajak (WP) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membayar pajak. Sebab, dari 701 WP BUMN yang terdaftar di Indonesia, baru 28 WP yang mengikuti Tax Amnesty. Dari 28 wajib pajak BUMN tersebut, total nilai tebusan yang terkumpul hanya Rp 13,01 miliar, dengan rata-rata tebusan Rp 464 juta. “Dari 701 WP BUMN baru 28 WP yang ikut Tax Amnesty. Agak memalukan. Nilai tebusan hanya Rp 13 miliar. Saya sampai bertanya apa benar ini miliar? Tapi benar. Mungkin BUMN kita sudah tidak ada harta yang perlu dideklarasikan lagi. Kita lihat dari sisi positif, semoga begitu,” kata Menkeu Sri di gedung Pertamina Pusat, Jakarta, Rabu (30/11)

dikutip dari Merdeka.com. Dia menambahkan, sebaran peserta Tax Amnesty pun hanya berada di Jawa, Bali, dan Sumatera. Di mana dari 643 WP BUMN di Jawa dan Bali, hanya 24 WP yang ikut Tax Amnesty, dengan total tebusan Rp 11,94 miliar. Sedangkan di Sumatera, dari 37 WP BUMN hanya 4 WP yang ikut Tax Amnesty, dengan total tebusan Rp 1,07 miliar. Sementara, di Sulawesi sebanyak 10 WP, di Kalimantan 4 WP, dan Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku sebanyak 2 WP. Namun di provinsi-provinsi tersebut, tak ada wajib pajak yang ikut Tax Amnesty. “Persentase ini menyedihkan. Barangkali yang sisanya sudah patuh banget bayar pajak. Jadi tidak perlu ikut Tax Amnesty. Tapi masa sih? Saya tidak yakin,” imbuhnya. (mdk)

pemberhentian Diberitahukan kepada pemerintah daerah, instansi/ badan/kantor, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, swasta, para pembaca se-Kabupaten Lampung Barat dan sekitarnya, bahwa nama di bawah ini: Nama : Eko Prasetio Jabatan : Kepala Biro Domisili : Lampung Barat Dengan ini manajemen PT. Lampung Jaya Abadi selaku penerbit Harian Haluan Lampung memberhentikan dengan tidak hormat kepada Saudara Eko Prasetio sejak tanggal Rabu, 6 April 2016. Kepada yang bersangkutan dilarang berkegiatan jurnalistik dengan mengatasnamakan wartawan atau Kepala Biro Harian Haluan Lampung di Lampung Barat dan sekitarnya. Kepada yang bersangkutan untuk melunasi tunggakan adminsitrasinya. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib Demikian pemberitahuan pemberhentian ini disampaikan.

Pemimpin Umum/Redaksi Hengki Ahmat Jazuli

c m y k

Haluan Lampung - Kamis, 1 Desember 2016  

Haluan Lampung - Kamis, 1 Desember 2016

Advertisement