Issuu on Google+

LAYANAN PELANGGAN: 082280825551 WEBSITE: www.haluanlampung.com FACEBOOK: Haluan Lampung EMAIL: redaksi.haluanlampung@gmail.com

Redaksi: Ruko Nirwana Regency Blok B/1 Jl. Pulau Morotai No. 99, Way Halim,Bandarlampung TELP: (0721)773722 FAX: (0721)773722 BERLANGGANAN Rp 75.000

Membangun Semangat Baru

juMAT, 13 januari 2017

no. 716 | tAHUN IiI | HARGA rp 3.000

Tempat Maksiat di PKOR Dibongkar BANDARLAMPUNG- Penertiban Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Wayhalim Bandarlampung dari Cafe remang-remang dan bangunan liar yang dilakukan oleh gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), TNI, dan Kepolisian mendapatkan respon baik dari masyarakat terutama di sekitar kawasan PKOR. Hal tersebut karena keberadaan cafe remangremang memang sudah sangat mengganggu ketenangan masyarakat. “Alhamdulillah tempat maksiat seperti ini dibongkar karena mengganggu sekali bagi warga di sekitaran sini. Apa lagi sampai tengah malam belum tutup juga,” ungkap Dani (30), salah satu warga yang ikut menyaksikan pembongkaran warung remangremang di PKOR, Kamis (12/1). Dia juga sangat senang jika PKOR di fungsikan kembali sebagai kawasan untuk olahraga dan besih dari tempat-tempat maksiat. “Selama ini banyak bangunan-bangunan liar, apalagi dengan adanya cafe ini sangat mengganggu istirahat kami. Jadi saya mendukung dengan adanya penertiban ini,” ucapnya. Disamping itu, Koordinator Lapangan, Achmad Saefulloh mengungkapkan, Pembongkaran bangunan liar di kawasan PKOR merupakan eksekusi dari surat edaran yang pada Senin (9/1) lalu sudah disebarkan kepada setiap pemilik bangunan untuk mengosongkan seluruh barangnya dengan waktu selama 3X24 jam.

c m y k

HALUANLAMPUNG/ERIK

DIBONGKAR- Warga sekitar PKOR akhirnya merasa senang dengan adanya pembongkaran Cafe remang-remang dan bangunan liar yang dilakukan oleh gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), TNI, dan Kepolisian.

Baca | TEMPAT | Hlm 11

Kejaksaan Jangan Bisanya Duduk Diam Doank (D3)

Jual Beli Proyek DPU Pesawaran

BANDARLAMPUNG- Jajaran Kejaksaan diminta jagan bisanya duduk diam doank terkait adanya dugaan praktek jual beli proyek dilingkup Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Pesawaran tahun 2016 yang bukan rahasia umum. Menurut sumber Haluan Lam-

pung, untuk mendapatkan proyek mereka harus menyetorkan 20 persen bahkan ada yang lebih, hal itu jelas mempengaruhi kwalitas dan kwantitas pekerjaan. Dikatakan Sumber Haluan Lampung, jika para renakan yang mengikuti lelang dan dinyatakan

pemenang, merupakan titipan yang nilai penawaran mendekati Harga Perkiraan Sementara (HPS). “Mau bagaimana lagi kami menyadari itu jelas mempengaruhi kwalitas pekerjaan, penawaran kami juga tidak bisa jauh dari HPS, rugi karena kami diawal sudah ditarik

setoran, kalau kami tidak setor, ya kami ga akan mendapatkan pekerjaan,” katanya. Saat disinggung apakah kerabat bupati yang berinisial (Y) yang mengatur dan mengkondisikan paket-paket tersebut, sumber ini tidak menapiknya dan menga-

takan jika semua sudah bukan merupakan rahasia umum lagi. “Itu bukan rahasia umum lagi mas,” tegas sumber. Menyikapi hal tersebut, melalui selulernya kamis, (12/01) Ketua LSM Balak Herwandi Agusta mengatakan, dalam waktu dekat ini

Flyover MBK Perlu Dikaji Ulang BANDARLAMPUNG - Pembangunan jalan layang atau flyover di kawasan Mal Boemi Kedaton, (MBK) Bandar Lampung, perlu dikaji ulang. Selain tidak ada izin dari Pemerintah Pusat sebagai pemilik ruas jalan yang bakal jadi tempat pendiriannya, sejumlah flyover yang telah dibangun juga masih menyisakan masalah. Untuk diketahui, rencananya salah satu bangunan flyover yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung berdiri di Jalan Zainal Abidin Pagaralam, mulai dari sekitar depan pul PO Gumarangjaya. Bangunan itu memanjang hingga Jalan Teuku Umar sekitar depan kantor PTPN VII Lampung. Sepanjang jalan itu memang terjadi kemacetan akibat adanya persimpangan di Jalan Pagaralam (Gang PU), Jalan Sultan Agung, juga sejumlah putaran atau U-turn di dekat lokasi tersebut. Namun, untuk membangun di aset milik Pemerintah Pusat, tentu ada prosedur dan izin. Sebab, Pemkot tidak boleh mengeluarkan anggarannya untuk membangun di aset milik pusat. Hingga kemarin (11/1), pihak berwewenang di jalan itu, yakni Satker Perencanaan dan Pen-

lembaganya akan turun kelapangan untuk meminta pihak terkait agar tanggap atas permasalahan ini. “Kami juga sedang melengkapi bukti-bukti untuk diserahkan kepada aparat hukum, minggu Baca | JUAL | Hlm 11

Jika Pengadaan Pupuk Tidak Sesuai RDKK

Dinas Pertanian akan Pidanakan PRINGSEWU - Menanggapi pengadaan pupuk tidak sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), Kepala Bidang (Kabid) sarana prasarana Sarpras Dinas Pertanian Pringsewu Maryanto mengatakan jika penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai RDKK tidak di perbolehkan dan yang jelas rujukannya adalah RDKK. “Sebagai bentuk pengawasam kami di dinas pertanian tentang apa yang diberitakan koran ini kami

akan panggil pengecer/kios Hi Tusiman dan juga sekalian kami cek ke Gapoktan dan kelompok tani serta anggota kelompok tani dan tidak lupa juga kami akan panggil UPT Pertanian Kecamatan,” ujarnya. Kabid ini juga akan melakukan kroscek dilapangan. “Akan kami klarifikasi kebenaranya apa yang terjadi di kios pengecer kenapa penjualanya tidak sesuai dengan RDKK. jadi sekali lagi kami tegaskan Baca | DINAS | Hlm 11

BANK LAMPUNG/FOTO ISTIMEWA

Pasca Mundurnya Dirut Bank Lampung

DPRD Minta Manajemen Dirombak Total

Baca | FLYOVER | Hlm 11

UMP Lebih Rendah Dari UMK Lampura KOTABUMI- Besaran upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) tahun 2017 ditetapkan Rp1.921.670 per bulan. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kabupaten Lampung Utara, Tri Yenni Kusuma, Kamis (12/1/2017), mengatakan penetapan UMK Lampung Utara itu merujuk surat keputusan (SK) Gubernur No. G/669/ III.05/HK/2016 tentang penetapan UMK Lampung Utara tahun 2017. “Penetapan UMK yang diberlakukan mulai 1 Januari 2017 itu merujuk SK Gubernur Lampung” ujarnya. Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI), Disnakertrans, Sundalini, menuturkan UMK yang diberlakukan tersebut, lebih tinggi sekitar 9 persen dari upah minimum propinsi (UMP) sebesar Rp1.908.447 per bulan Yang menjadi standar upah minimum adalah Baca | UMP | Hlm 11

Klik Portal Berita

BANDARLAMPUNG- Kalangan DPRD Tk I Lampung mendesak agar manajemen Bank Lampung dirombak total, pasca mundurnya Dirut Mangku Sasmito disusul dengan RUPS yang dihadiri Gubernur Lampung Ridho Ficardo dan sejumlah bupati. Hasil RUPS

Bank Lampung jabatan Dirut dipegang Purwantari Budiman yang sebelumnya menjabat Komisaris Utama. Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni menegaskan, Bank Lampung harus meningkatkan kinerja, pelayanan prima pada nasabah dan mengem-

bangkan inovasi, termasuk dalam penyaluran KUR (kredit usaha mikro) atau candak kulak. Jangan sampai bank ini dikomplain masyarakat karena pelayanan yang tidak prima dan mengecewakan. Baca | DPRD | Hlm 11

FOTO ISTIMEWA

Ilustrasi Pupuk Bersubsidi

Mukhlis Hadiri Pelantian Majelis Taklim LAMBAR- Bupati Lampung barat Drs. Mukhlis Basri menghadiri pelantikan pengurus majelis taklim Baitul Mukhlisin Lampung barat masa bakti 2017-2022 dan di Lantik oleh Ketua Dewan Pembina Dra. Helwiyati Komala Dewi serta dihadiri oleh wakil Bupati Lambar Drs Makmur Azhari ,Sekdakab Lambar Nirlan SH, Forkompinda tokoh agama tokoh masyarakat dan undangan lainnya di Aula keagungan Pemkab Lambar Kamis 12/01. Dalam sambutanya Bupati Lambar Drs Mukhlis Basri

FOTO HUMAS LAMBAR

PELANTIKAN- Bupati Lampung barat Drs. Mukhlis Basri menghadiri pelantikan pengurus majelis taklim Baitul Mukhlisin Lampung barat masa bakti 2017-2022 di Aula keagungan Pemkab Lambar.

www.haluanlampung.com E-PAPER HALUAN LAMPUNG

merasa berbahagia, pada hari ini di-takdir-kan berada di tengah – tengah baitul mukhlisin ini karena diberi berkesempatan mempekuat tali silaturrahmi dengan bapak ibu Majlis Dzikir se Kecamatan Lambar. Kemudian pihaknya juga menyadari berbagai program yang telah dilaksanakan masih harus ditingkatkan lagi, karena tuntutan kebutuhan menuju daerah yang maju dan masyarakatnya makin sejahtera masih harus kita perjuangkan dengan lebih keras lagi. artinya silaturrhami seperti ini memberikan

dorongan semangat, memberi inspirasi hal – hal yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan demi kemaslahatan masyarakat lampung barat. “Dalam membangun masyarakat ke arah kemaslahatan dan kemajuan daerah, tidak lain harus ada kekompakan dan jalinan kerja sama yang baik antara ulama – umaro dan ummat. tanpa hal itu pembangunan hanya mengejar pencapaian kemajuan fisik sedangkan yang kita bangun pada hakekaBaca | MUKHLIS | Hlm 11

SIMAK SETIAP HARI BERITA-BERITA TERKINI DI HARIAN HALUAN LAMPUNG

c m y k


BALAIKOTA 2

Haluan Lampung jumat, 13 januari 2017

redaksi.haluanlampung@gmail.com

Belum Kantongi Izin

haluanlampung.com

Pembangunan Pinehurst Diminta Dihentikan BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) diminta oleh komisi I DPRD Bandar Lampung untuk menghentikan mega proyek Pinehurst di Jl Ponogoro, karena hingga saat ini proyek tersebut belum mengantongi izin. “Stop dulu itu kalau dia nggak ada izin. Pengusaha harus patuh dong dengan aturan yang berlaku, kami bukan mau menghambat investasi, tetapi semua harus ikut aturan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung, Nu’man Abdi, di ruang kerjanya, Kamis (12/1). Politisi PDIP ini menegaskan bahwa semua jenis usaha di Kota Tapis berseri ini harus taat aturan. “Nanti kalau dia gak ada izin begini jelas timbul masalah di kemudian hari. Apalagi jika sampai belum sama sekali mengantongi izin-izin, tanpa permisi seperti itu ilegal dong pembangunannya, stop itu,” ucapnya. Senada dikatakan Barlian Mansyur, apalagi pembangunan Pinehurst dengan konsep 9-in-1 jelas banyak dampaknya nanti dan ini perlu kajian mendalam baik dampak lingkungan dan dampak banjir atau dampak lainnya. “Ini yang perlu dipikirkan kedepannya jangan sampai adanya pembangunan merugikan rakyat, pembangunan itu harus menguntungkan masyarakat,” ujarnya. Bahkan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Bandar Lampung, Saprodi, menyatakan jika Pinehurst sampai saat ini belum ada izin pembanguna apalagi izin usaha. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar, Pinehurst segera mengurus perizinan yang ada. Hal senada disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Monitorting Dinas Tata Kota (Distako), Dekrison, sampai saat ini Pinehurst belum memiliki izin dari Pemkot Bandar Lampung. “Belum mengurus izinnya tuh mereka, sampai saat ini belum ada,” kata Dekrison. Terkait dengan pembangunan kawasan bisnis sepanjang 2,8 Hektar tersebut, pihaknya pun tidak mempermasalahkannya, karena memang kawasan tersebut adalah kawasan bisnis. “Pemkot tidak keberatan, malahan senang hati, karena memang kawasan tersebut adalah kawasan bisnis, tetapi lebih baik ya mengurus izinnya terlebih dahulu,” ungkapnya. (ron)

PNM Ternyata Belum Kantongi Izin BANDAR LAMPUNG – Pimpinan cabang Pemodalan Nasional Madani (PNM) Hersam Sudarisman mengakui jika pihaknya belum mengantongi izin lokasi dan perubahan izin usaha rumah tinggal menjadi perkantoran, saat hearing bersama Komisi I DPRD dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, di ruang rapat komisi, Kamis (12/1). “Saya akui bahwa saya lalai, dalam hal ini kami juga sudah mengajukan izin-izin tersebut ke dinas perizinan, sekarang sudah proses dan kami urus melalui jasa. Kami akui kalau kami lalai,” kata Hersam Sudarisman. Menurut dia, pihaknya bukan karena sengaja tidak mengurus izin tersebut, akan tetapi PNM sedang pindah kantor. “Belum ada izin bukannya kami niat untuk tidak mengurus izin, kedatangan sidak DPRD itu kami terimakasih dan kami sudah akan urus itu semua dan kami sudah urus semua saat ini,” ucapnya. Sementara, anggota Komisi I Barlian Mansyur menjelaskan, Pemodalan Nanasional Madani tidak mengurus izin lokasinya, jadi ini jelas memang tak berizin mereka hanya memiliki izin di kantor yang lama. Apalagi, itu rumah tinggal yang dijadikan kantor, seharusnya ada izin perubahan status domisili, alamat yang lama di Jalan Hos Cokro Aminoto No. 75 kelurahan Rawalaut. Dan yang baru ini di Jalan Hi Said B1 /12 Kotabaru, Tanjungkarang Timur (TkT). “Masak dalam waktu 3 bulan tidak bisa urus izin, apalagi itu rumah tinggal yang berubah fungsi jadi kantor, nanti juga neningkat harus ada izin andalalin dan lahan parkir yang memadai, supaya tidak ada kemacetan lalulintas,” jelasnya. “Kami bukan mencari-cari kesalahan, apalagi ini perusahaan BUMN yang membantu para UKM mikro, dan harusnya bisa jadi contoh usaha lainnya,” tutur Politisi Golkar ini. Di tempat yang sama, Muhtadi A Temenggung, Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, menjelaskan, bahwa setiap kegiatan usaha harus ada izin kecuali usaha mikro yang modalnya di bawah Rp 50 juta. “Izin HO (izin gangguan) dan izin lokasi sesuai alamat bangunan yang digunakan secara logika rumah yang dihuni oleh 5 orang kalau berubah jadi kantor itu harus berubah izin bangunannya, apalagi kalau berubah jadi tempat usaha,” terangnya. (ron)

FOTO/HUMAS PEMKOT

PENGUKUHAN : Walikota Bandar Lampung Herman HN saat mengukuhkan Satgas Saber Pungli, di gedung Semergo setempat, Kamis (12/1).

Herman HN Kukuhkan Satgas Saber Pungli

WALIKOTA Bandar Lampung Herman HN mengukuhkan sebanyak 33 orang yang berasal dari berbagai unsur sebagai satuan petugas (Satgas) sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Pemerintah Kota Bandar Lampung. Herman HN mengatakan, dengan dibentuk dan dikukuhkannya Satgas Saber Pungli tingkat kota ini dapat segera bekerja menyusun seluruh kegiatan pungutun liar agar dapat dibersihkan.

“Pelantikan yang kita lakukan hari ini memang terlambat, karena tim ini sudah bekerja sejak bulan Desember 2016,” kata Herman HN, Kamis (12/1) saat pengukuhan di gedung Semergo. Dikatakannya, bahwa satgas ini dibentuk bedasarkan peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungtan liar (satgas saber pungli). Ia melanjutkan, bahwa pengukuhan ini pun berdasarkan

instruksi menteri dalam negeri nomor 180/3935/SY tentang pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Satgas ini pun telah dibentuk berdasarkan keputusan wali kota Bandarlampung nomor : 786/III.15/HK/2015 tentang pembentukan tim satgas saber pungli Pemkot Bandarlampung. “Pungli adalah tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak sendi-sendi masyarakat,

berbangsa bernegara, dan juga memperlambat pelayanan publik,” tandasnya. Herman mengharapkan, dengan adanya satgas ini diharapkan tidak akan ada pungli di seluruh pelayanan masyarakat Kota Bandar Lampung, dan masyarakat juga bisa melaksanakan proses pelayanan sesuai dengan prosedur sehingga tidak terjadi lagi pungli. Ia menegaskan, untuk satgas saber pungli yang sudah dilantik agar melaksanakan

tugas dengan baik sehingga Pemkot Bandar Lampung bisa menuju pemerintahan yang besih dan berwibawa. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung, Zainudin mengatakan satgas saber pungli sangat bermanfaat terutama untuk satker yang dipimpin. “Satker kami terus saling berkoordinasi antar pegawai untuk mencegah terjadinya pungli,” ujarnya. (ron)

Aset Lahan Taman Dwipangga Dihibahkan Pemkot ke Polda Lampung

HALUANLAMPUNG/ERIK HANDOKO

Serah terima jabatan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dari Sumarju Saeni (kanan) kepada Chrisna Putra (kiri) di ruang rapat dinas, Kamis (12/1).

Chrisna Putra Kembali Jabat Kadiskominfo BANDAR LAMPUNG – Setelah kurun waktu selama 14 bulan lepas dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Lampung, terhitung tanggal 12 Januari 2017 Chrisna Putra kembali ke jabatannya semula memimpin dinas yang kini bernama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Chrisna secara resmi menjadi kepala dinas yang baru menggantikan Sumarju Saeni yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung. Saat sambutannya pada serah terima jabatan di Ruang Rapat Kantor Diskominfo dan Statistik Provinsi Lam-

pung, Kamis (12/1), Chrisna mengajak kepada seluruh bawahannya baik pejabat dari eselon III maupun IV untuk bisa berperan lebih baik lagi dalam memberi informasi yang benar-bernar layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan bukanlah informasi yang diragukan keakuratan datanya. Terlebih dengan terjadinya perubahan struktur organisasi yang makin berkembang, sehingga Diskominfo dan Statistik memiliki sebanyak lima bidang, satu sekretaris, dan ditambah dua UPTD yakni Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi. “Jadi struktur organisasi bartamah, otomastis konsekuensi

kita juga akan bertambah, sehingga kedepannya jangan ada komuniasi yamg tidak baik dengan statistik, karena informasi yang kita sajikan ke masyarakat itu tentunya tidak akan berbeda dengan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) baik tentanng statistik pertumbuhan ekonomi, statistik pengangguran, kesehatan, dan semuanya yang harus sinkron dengan bidangnya statistik,” terangnya. Dia mengharapkan Dinas Kominfo dikelola dengan baik dengan orang-orang yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya, jangan sampai ada struktur organisasi yang lebih besar menjadikan kinerja malah berkurang. (rik/ron)

BANDAR LAMPUNG – Aset Pemerintah Kota (pemkot) Bandar Lampung berupa lahan Taman Dwipangga di Jln. WR. Monginsidi, Talang, Telukbetung Selatan (TbS) dihibahkan ke Polda Lampung. Penghibahan tersebut menurut Walikota bandar Lampung Herman HN berawal dari pengusulan Polda Lampung melalui surat permohonan hibah pada 30 Juni 2016. Awalnya, surat dilayangkan kepada Pemprov Lampung. Namun, pemprov lantas melanjutkannya ke pemkot Bandar Lampung karena taman tersebut merupakan aset pemkot. “Hibah meliputi lahan, bangunan gedung, serta bangunan sarana prasarana lainnya. Dengan nilai aset sebesar Rp2,37 miliar,” kata Herman HN saat upacara penyerahan hibah lahan Taman Dwipangga di halaman Polda Lampung, Kamis pagi (12/1). Menurutnnya, berdasarkan surat pengusulan hibah, taman tersebut bakal digunakan Polda untuk perluasan lahan parkir. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan tipoligi Polda Lampung dari tipe B menjadi A. Awalnya, pembangunan lahan parkir juga bakal dilakukan pemkot Bandar Lampung melalui APBD 2017. Namun, wacana tersebut urung terealisasi tahun ini. “Kalau sampai tahun depan belum terbangun

(gedung parkir), mungkin pemkot akan tetap membantu bangunkan melalui APBD 2018,” ujarnya. Bukan tanpa alasan pemkot mengurungkan niatan untuk membangun gedung parkir polda Lampung tahun ini. Ternyata, pemkot mengalihkannya untuk membangun gedung tujuh lantai yang juga dihibahkan untuk Polda Lampung. Gedung dimaksud bakal dibangun di bagian belakangan Polda dengan perkiraan dana sebesar Rp30 miliar. “Kita ingin bagaimana semua kegiatan pelayanan Polda Lampung bisa terkumpul dalam satu lokasi. Tahun ini kita juga akan bantu bangunkan gedung untuk polsek Tanjungkarang Pusat di lokasi yang saat ini menjadi pos lalu lintas Adipura. Di lahan yang sama kita juga akan pertahankan pos lalu lintas tersebut,” jelasnya. Sementara, Kapolda Lampung Irjen Sudjarno mengaku sangat berterimakasih atas hibah yang diberikan pemkot Bandar Lampung. Menurut Sudjarno, saat ini pihaknya memang sangat memerlukan penambahan lahan parkir. “Kami akui parkir kendaraan anggota Polda Lampung cukup mengganggu lalu lintas. Kami meminta maaf atas hal tersebut. Kedepan, dengan bantuan hibah taman Dipangga diharapkan parkir kendaran anggota Polda Lampung tidak lagi mengganggu akses jalan umum,” terangnya. (ron)


NASIONAL 3

Haluan Lampung JUMAT, 13 Januari 2017

redaksi.haluanlampung@gmail.com

haluanlampung.com

ANTARA/UMARUL FARUQ VIA METROTVNEWS.COM

RUMAH MASIH TERENDAM- Banjir yang melanda wilayah Pasuruan, Jawa Timur masih merendam ratusan rumah di lima kecamatan Pasuruan, Kamis (12/1). Banjir diakibatkan hujan yang terus mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir dan meluapnya Sungai Welang.

Tuntutan Mahasiswa Akan Dilaporkan ke Presiden JAKARTA- Empat tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia yang disampaikan dalam unjuk rasa di depan Istana Negara hari ini akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo. “Karena kepala staf tadi menemui mahasiswa juga atas arahan presiden jadi tentu akan dilaporkan hasilnya oleh kepala staf ke presiden,” kata Deputi IV bidang Politik kantor Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo di Istana Negara Jakarta, Kamis (12-1) dikutip dari Antara.

Pada hari ini para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia berkumpul di depan Istana untuk menyampaikan empat tuntutan. Menurut Eko, ada tiga perwakilan yang diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

“Tadi ada 3 orang perwakilan yang diterima dan sempat berdialog dengan kepala staf dan intinya ingin bertemu dengan presiden, namun kepala staf menyampaikan presiden sudah menugaskan kepala staf untuk menerima mahasiswa. Kepala staf juga menerima tuntutan dari mahasiswa yang kemudian ditanda tangani oleh kepala staf dan koordinator pusat dari BEM SI ini, BEM Seluruh Indonesia Bagus Tito Wibisono,” ungkap Eko. Tuntutan tersebut adalah pertama pemerintah menjamin agar tidak terjadi kelang-

kaan BBM di SPBU seluruh Indonesia. “Dalam dialog disampaikan mahasiwa menerima laporan-laporan masyarakat terjadi kelangkaan BBM di beberapa daerah, dia tidak menyebut daerahnya. Kepala staf kemudian langsung mengontak jajaran direksi Pertamina untuk memastikan supaya tidak terjadi kelangkaan SPBU di wilayah Indonesia,” ucap Eko. Tuntutan kedua, dampak kenaikan BBM non-subsidi itu tidak akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok lainnya.

Ketiga, pemerintah diminta menjamin kenaikan tarif dasar listrik untuk yang 900 VA dilakukan untuk kepentingan rakyat sehingga BBM nonsubsidi itu benar-benar untuk kepentingan rakyat. “Ada juga ajakan dari kepala staf agar mahasiswa benarbenar turun memastikan, mengecek dan melaporkan kepada pemerintah dalam hal ini PLN ketika menemukan apa yang tadi disampaikan dijamin kepala staf ada pelanggaran di lapangan,” jelas Eko. Keempat, terkait kenaikan tarif STNK dan BPKP diminta

agar betul-betul dipakai untuk peningkatan pelayanan masyarakat seperti harus dikembalikan lagi ke instansi bersangkutan dalam hal ini Polri untuk meningkatkan pelayanan. “Ji k a s e l a m a 3 b u l a n ditemukan pelanggaran dan kesalahan di lapangan, mahasiswa siap menegur dan mengingatkan pemerintah. Kepala staf juga membuka ruang kantor ini untuk membuka kembali agar mereka bisa datang dan memastikan kembali laporan itu,” ungkap Eko. E ko juga memastikan

Baru 40% Pulau Kecil di Indonesia Punya Nama

101 Korban Kebakaran Manado Ditampung di Dua Tempat MANADO- Sekitar 101 korban kebakaran rumah dan panti asuhan di Kombos Barat, Kota Manado, Sulawesi Utara, ditampung di dua tempat. “Untuk sementara korban kebakaran ditampung di kantor kelurahan dan Puskesmas pembantu,” kata Lurah Kombos Barat Oswien Koloay, di Manado, Kamis (12-1) dikutip dari Antara. Oswien Koloay mengatakan kebakaran yang terjadi pada Rabu (11/1) sore, tersebut telah menghanguskan empat bangunan, yakni tiga rumah warga dan bangunan Panti Asuhan As-Shobirin.Akibat kebakaran tersebt 15 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal bersama-ama dengan anak-anak panti asuhan itu. “Terdapat 101 warga termasuk anak panti asuhan yang menjadi korban kebakaran, dan saat ini ditampung di kantor lurah serta Puskesmas Pembantu,” katanya. Ia mengatakan, pada kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa.Selain menghanguskan rumah serta barang-barang yang ada, terdapat empat kendaraan roda dua ikut terbakar pada perisitiwa tersebut. Beberapa langkah tanggap darurat telah dilakukan antara lain dengan memberikan bantuan seperti tempat tidur, makanan bayi, makanan siap saji dan telah mendirikan dapur umum. (ant)

FOTO ISTIMEWA

Ilustrasi kebakaran.

b a h w a p a ra d e m o n s t ra diperlakukan manusiawi oleh aparat penegak hukum yang menjaga demonstrasi tersebut.Sedangkan apakah tuntutan itu akan dibahas di tingkat menteri, menurut Eko, hal itu merupakan wewenang Kepala Staf Kepresidenan. “Kalau (tuntutan itu) sudah sifatnya bisa menimbulkan proses dampak pada masyarakat secara luas tentu harus ada peningkatan kebijakan ke tingkat menteri, tapi itu nanti kebijakannya ada di kepala staf presiden,” jelas Eko. (ant)

MI/IMMANUEL ANTONIUS

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.

STIP Pecat dan Nonaktifkan Taruna Pemukul Amirulloh JAKARTA- Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta menindak tegas terkait kematian taruna tingkat satu Amirulloh Adityas Putra akibat dipukuli seniornya. STIP telah menggelar sidang darurat memutuskan nasib taruna pengeroyok, SM, WH, I, AR, dan J. Sidang dipimpin langsung Plt Ketua STIP Captain Arifin Soenardjo bersama Dewan Kehormatan Taruna. “Dewan Kehormatan Taruna (memutuskan) empat orang yang memukul dikeluarkan. Yang terakhir dinonaktifkan taruna karena belum terbukti mukul tapi dia ikut memengaruhi,”

kata Arifin di STIP, Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (12/1) dikutip dari Metrotvnews.com. STIP mengeluarkan SM, WH, I, dan AR. Sementara itu, J hanya dapat sanksi penonaktifan dari STIP. Pihak sekolah menyerahkan semua penyelidikan dan pemeriksaan pelaku kepada polisi. Namun, sekolah tetap akan investigasi internal. Penganiayaan berujung maut di STIP bermula ketika seorang pelaku, SM, mengajak pelaku lain berkumpul dan merencanakan penganiayaan kepada junior. Pukul 22.00 WIB, Selasa (10-1), SM memanggil enam taruna

tingkat satu berkumpul di lantai dua, kamar M-205, Gedung Dormitory ring empat, kampus STIP. Satu per satu taruna tingkat satu datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Di sana, SM, WH, I, dan AR memukuli korban bergantian dengan tangan kosong. Pukulan diarahkan ke perut, dada, dan ulu hati. Dia dapat pukulan sama. Ia tibatiba ambruk setelah dipukul WH. Pelaku bersama beberapa orang yang menyaksikan peristiwa itu mengangkat Amirulloh ke tempat tidur di dekat lokasi pemukulan. (mtvn)

JAKARTA- Kementerian Dalam (Kemendagri) telah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah dari tingkat gubernur, bupati, hingga wali kota untuk memberikan nama bagi pulau-pulau kecil didaerahnya. Pemberian nama itu baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni karena selama ini tak memiliki nama. “Mau nama ABCD-Z (pokoknya) segera,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, ketika ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (12/1) dikutip dari Metrotvnews.com. Dia menjelaskan, surat tersebut sudah dilayangkan pada seluruh kepala daerah sejak satu tahun lalu. Namun, kata Tjahjo, praktiknya hingga saat ini baru sebanyak 40 persen pulau yang sudah diberi nama. Tentu hal semacam ini perlu digenjot terus menerus. Tjahjo mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) termasuk melalui Kemenko Maritim ingin memercepat upaya untuk memberikan identitas pada pulau-pulau tersebut. Minimal, lanjut politikus PDIP ini, dipasangkan mercusuar untuk menunjukkan batas jelas wilayah Indonesia. Lebih jauh, tambahnya, terkait ketentuan penamaannya bisa menggunakan nama daerah ataupun tokoh-tokoh daerah, yang terpenting bukan nama asing. “Kini banyak pulau belum punya nama, tapi di sewa asing kayak di NTT dan beberapa daerah untuk pariwisata, segara di cek lagi kontraknya berapa tahun, ada nilai lebih enggak buat daerah,” ujar dia. (mtvn)


DAERAH 4

Haluan Lampung JUMAT, 13 Januari 2017

redaksi.haluanlampung@gmail.com

Ketua Wilayah BKMT Provinsi

haluanlampung.com

Lantik Pengurus Lambar

LIWA - Majelis taklim merupakan bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kelompok ini mempunyai struktur organisasi yang sudah baku, para anggotanya adalah individu-individu yang berkeinginan mempelajari ajaran Islam lebih baik dan lebih dalam lagi serta mampu membaca Alquran dengan teratur sesuai tatanan yang berlaku. “Bagi saya, kelompok-kelompok yang anggotanya adalah sebagian kaum ibu adalah sumber kekuatan dalam pembangunan, Majelis taklim tentunya memiliki anggota yang juga tidak sedikit, hal ini jelas mempengaruhi lingkungan sekitar untuk berbuat hal yang sama yaitu mengaji,” ujar Ketua Wilayah Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Mahbubah Zuber Agustus, saat melantik Pengurus BKMT Lambar priode 2016 2021 di Aula Keagungan Pemkab Lambar, Kamis (12/01/2017). Pengurus yang dilantik yakni Dewan Penasehat Dra. Helwiyati Komala Dewi dan Dra. Juliani, Dewan Dai Daiyah M. Danang Harisuseno S Ag. MH., Mahyudin Dan Misron, Dewan Pakar/ Tim Ahli Kepala Kemenang Lambar, Ketua MUI, Staf Ahli Bidang Pemerintahan , Hukum Dan Politik. Kepala Kantor Kesbangpol, Baharuddin Yaman S Pdi, Miftahus Surrur Msi, serta ketua umum yulia, ketua I Herviza Spd, ketua II Dra. Yuni Masdewi, Ketua III Lorina, IV iin Sukmiasih, Sekretaris Umum Dra. A Muzamil MM, Bendarahara Dewi Yanti SIP MM. Kepengurusan juga dilengkapi dengan bidang-bidang dan kelembagaan serta dilantik Ketua BKMT Provinsi Lampung Mahbubah Zuber Agustus. Dia berharap, BKMT semakin aktif menggerakkan masyarakat demi peningkatan iman dan takwa terutama kepada kaum perempuan agar semakin relegius, karena perempuan adalah kaum yang bersentuhan langsung dengan generasi muda, para ibulah yang lebih berperan dalam membina karakter anak-anaknya di rumah. Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Makmur Azhari berharap pelantikan ini tidak menjadi seremonial tetapi pengurus harus mampu dan dapat menyusun program kerjanya dan mengemplementasikan di masyarakat, untuk itulah pengurus BKMT Lambar mengucapkan selamat kepada pengurus yang dilantik, semoga dapat menjalankan tugas sosialini demi meningkatkan ketakwaan dan keimanan masyarakat. Menurutnya, sedikitnya ada enam program kerja BKMT yakni program peningkatan organisas bidang pendidikan, sosial, dakwah, bidang kerja sama, bidang usaha dan bidang lainnya. Ke depan BKMT akan membawa bagai mana umat Islam ini bisa meningkatkan akhlakul karimah dan bagai mana mempunyai karakter bagi anak-anak dimasa depannya, dan menjadi contoh kepada anak-anak kedepannya sebagai organisasi yang bersifat keagamaan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas sumber daya anggotanya. Upaya ini bermuara pada satu tujuan, yakni agar anggota Majelis-majelis Taklim mampu berperan serta dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Lambar yang damai, adil, sejahtera lahir bathin yang diridhoi Allah SWT. “Ditengah dinamika dan kemajuan kehidupan masyarakat yang begitu cepat karena kemajuan teknologi informasi, BKMT dituntut untuk bekerja keras. Sebagaimana diketahui bahwa perubahan yang begitu cepat sebagai akibat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan pergeseran nilai-nilai dasar individu dan kemasyarakat,” jelasnya. Berbagai usaha dan upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten lampung barat bersama segenap pelaku pembangunan saat ini, masih harus terus ditingkatkan. program-program dan kegiatan pembangunan yang telah, sedang dan akan kita laksanakan selalu kita dedikasikan untuk meletakkan kerangka kemajuan bagi daerah dan kita berharap kerangka kemajuan itu akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (hms/bur)

Adeham Akui Kelambatan Minutet Roling Pejabat PANARAGAN - Penjabat Bupati Tulangbawang Barat, Adeham menganggap keterlambatan minutet pejabat eselon IV pada rolingan pejabat peratama dilingkup pemkab Tubaba beberapa waktu lalu, itu hal biasa dalam perolingan pejabat, karena mengantisipasi adanya kesalahan penulisan nama dan nomor Nik maka dari itu ada keterlambatan. Hal tersebut diungkapkannya saat acara silaturahmi dengan Pengurus PWI Perwakilan Tulangbawang Barat yang berlangsung diruang rapat Bupati, Kamis (12/1). Memang diakui bahwa pada pelaksanaan roling 377 pejabat eselon II, III dan IV belum lama ini menimbulkan tanda tanya bagi para pejabat yang dilantik karena minutet pelantikan belum dikeluarkan oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Seharusnya para pejabat eselon IV itu bertanya kepada pihak BKD atas keterlambatan minutet mereka bukannya bertanya kepada diri sendiri,” ungkap Adeham. Masih kata Andeham keterlambatan itu tidak ada yang salah, karena sudah biasa pada perolingan. Bukan tidak mau dikeluarakan minutetnya atau tidak dipublikasikan, karena mengantisipasi kalau ada kesalahan atas nama atau nomor Nik makanya belum dikeluarkan apa lagi jumlah pejabat IV cukup banyak. (toni/bur)

Foto : Humas Pemkab Lambar

Ketua Wilayah Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Mahbubah Zuber Agustus melantik Pengurus BKMT Lampung Barat priode 2016 - 2021 yang berlangsung di Aula Keagungan Pemkab Lambar, Kamis (12/1).

Ultahnya Dirayakan, Zainudin Terharu KALIANDA - Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mendapat kejutan istimewa dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat. Pasalnya orang nomor satu di Lampung Selatan itu baru pertama kali merayakan ulang tahun yang ke 52. Dan ia pun merasa terharu mendapatkan

kado spesial. “Sejak kecil saya tidak pernah merayakan ulang tahun (Milad-red), dengan memotong kue atau nasi tumpeng seperti ini. Apalagi, dirayakan bersama seluruh pejabat dan jajaran staf Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Ini sesuatu yang surprise buat

saya,” ucap Zainudin disela-sela suka citanya, dalam perayaan yang berlangsung di Kantor Bupati setempat, Kamis (12/1). Namun, yang terpenting kata Zainudin adalah bagaimana menunjukkan serta meningkatkan etos kerja yang tinggi untuk pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.

“Jika selama ini, ada ucapan atau tindakan yang tegas dari saya. Itu semua tujuannya agar para ASN disini, dapat memberikan perubahan yang baik selama saya memimpin,” ujar asli putra daerah tersebut. Sebab, ditambahkan dia tanpa dukungan dari semua ASN dilingkup Pemkab Lampung Selatan dan seluruh

masyarakat, tidak akan mampu mengemban amanah selama 5 tahun kedepan. ”Oleh karenanya, dengan perayaan milad ini saya berharap kepada seluruh jajaran ASN, mari kita tingkatkan kinerja yang lebih baik lagi untuk Kabupaten Lampung Selatan yang kita cintaii ini,” kata dia. (adi/bur)

Dana Desa Lampung Barat 2016 Banyak Bermasalah

Foto : Lampung Today

Bupati Agung Ilmu Mangkunegara saat melakukan sidak ke kantor Bappeda dan berdialog dengan Sekretaris Bappeda serta pegawai yang ada, Kamis (12/1).

Sidak, Bupati Agung Kecewa dengan Kinerja PNS KOTABUMI - Bupati Lam­ p u n g Ut a r a , H . A g u n g IlmuMangkunegara,S.STP.,MH., melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di Kantor Pol PP Lampung Utara dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Utara, Kamis (12/1/17). Dalam sidak tersebut Bupati yang dikenal tegas ini langsungmelihat satu persatu ruangan. Pada kesempatan itu, Bupati juga meminta absensikehadiran pegawai dan kesal karena banyak pegawai yang tidak hadir tanpaketerangan. “Disini bagaimana kedisiplinannya,” tanya Bupati kepada Sekretaris Bappeda, Budi Tamin.

Kekesalannya tersebut, dikarenakan dari 78 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada, hanya hadir 40 pegawai saja. Beliaupun meminta, bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan dan yang keluyuran dijam kerja agar segera dilaporkan kepada dirinya. Pasalnya, beliau ingin semua pegawai memiliki sikap kedisiplinan, sebab untuk membangun Lampung Utara bukan hanya membutuhkan kerja keras tetapi juga kedisiplinan. Selain karena ketidak hadirannya pegawai, beliau juga menyayangkan karena pengisian Absensi masih manual yaitu dengan tanda tangan.

Sedangkan di Instansi lainnya sudah menggunakan fasilitas finger print (absen sidik jari). “Padahal BAPPEDA merupakan dapurnya KabupatenLampung Utara,” pungkas Bupati, seperti dilansir Lampungtoday.com. Sebelum mengakhiri arahannya, Bupati berpesan kepada seluruh Pegawai Bappeda yang hadir agar menjaga kedisplinan dan rasa tanggung jawab. Jangan sampai apa yang sudah diamanahkan oleh rakyat tidak dilakukan dengan baik, sebab rakyat sangat bergantung kepada Pemerintahan. “Ayo rubah mainset kita, berubah menjadi lebih baik,” pesan Bupati Agung. (lpt)

LIWA – Inspektorat Lampung Barat menemukan Dana Desa tahun 2016 di kabupaten tersebut banyak bermasalah. Temuan itu terungkap saat Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait laporan pertanggungjawaban (LPj) termasuk pemeriksaan hasil pembangunan fisik, bersumber dana desa (DD) tahun anggaran 2016 di 131 pekon yang ada di Lampung Barat. Banyak ditemukan masalah pada hasil pembangunan fisik dan LPj yang disampaikan oleh peratin. Sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan, maka temuan-temuan selama ini ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan terhadap peratin. ”Pengelolaan APBD saja tentu ada temuan, apalagi pelaksanaan dana desa. Mulai dari Lpj mereka sampai pembangunan fisik ada temuan pada hasil audit, tetapi kami sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan tentu akan member ikan pembinaan terlebih dahulu ketika kami temukan adanya masalah,” kata Inspektur Edy Yusuf, seperti dilansir Saibumi.com, Kamis (12/1). Menurut Edy Yusuf, sebagian besar kesalahan pada manajemen keuangan di tingkat pemerintahan pekon, terutama dalam pengelolaan termasuk penyusunan laporannya.

Meski demikian, pembinaan segera dilakukan sehingga aparat pekon selaku pengelola langsung melakukan perbaikan atas laporan maupun hasil pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. ”Memang dari hasil pengawasan yang dilakukan, banyak kesalahan dalam hal administrasi yang berimbas pada dugaan penyalahgunaan anggaran tingkat pekon. Tapi kami berikan pembinaan, sehingga pelaporan langsung diperbaiki, kemudian jika ada kekurangan pada pelaksanaan pembangunan fisik juga langsung diperbaiki,” kata Edy Yusuf. Itu disebabkan selama ini hampir seluruh perangkat pekon sumber daya manusia (SDM) yang ada tidak sesuai dengan kompetensi. SDM mumpuni karena sebagian besar perangkat pekon tidak lulusan sarjana dan rata-rata berpendidikan SMA. ” Ka m i b e r h a ra p k e d e pan pemerintah pekon dapat menertibkan administrasi terutama bidang keuangan yang rentan terhadap dugaan penyelewengan. Semoga kedepan pengelolaan dana desa bisa semakin baik, sehingga program nawacita yakni membangun dari pinggiran bisa benar-benar terwujud,” ungkap dia. (sbc)

Jalin Silaturahmi, Plt. Bupati Gelar Pertemuan dengan Pengurus PWI PANARAGAN - Dalam rangka menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman antara Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) dengan jajaran kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melalui silaturahmi yang digelar oleh pejabat bupati tubaba Andeham yang baru menjabat 2 bulan terhitung semenjak dilantik Gubernur Lampung beberapa waktu lalu. “Untuk menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman dalam hubungan kerja kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan rekan-rekan para

wartawan maka Plt Bupati pak Adeham menggelar pertemuan diruang rapat Bupati dengan Pengurus PWI,” Kadis Kominfo, Patjril Khimah, Kamis (12/1). Pada kesempatan itu Andeham mengatakan setelah sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kadis Kominfo Provinsi Lampung kurang lebih hampir 5 tahun ia menjalan sebagai kadis kominfo tersebut maka dari itu dirinya sedikit paham dengan media. “Sangat berbahagi saya bertemu dengan kawan kawan media, dapat bertemu dan silaturahmi seperti ini untuk menjaga hubungan harmonis

antar pemeritah dan jajaran kepengurus PWI, karena media ini sebagai tulak ukur kemajuan di daerah itu sendri,” kata Adeham. Adeham menuturkan permohonan maaf kepada seluruh jajaran pengurus PWI karrena sudah dua bulan sebagai pejabat bupati baru kali ini dapat bertemu dan silaturahmi dengan kawan kawan media yang tergabung di PWI Tubaba. Daerah bisa besar, berkembang dan maju dalam pembangunannya itu juga tidak luput dari kerjasama dengan media. “Berkembang dan kemajuan daerah tersebut adalah se-

bagian kerja keras para media, yang selalu mempublikasikan disetiap kegiatan baik pembangunan atau kesejahteraan masyarakat itu sendri,” ujarnya. Dalam silaturahmi yang digelar diruang rapat Bupati tersebut, Edi Zulkarnain meminta kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk transparan kepada publik atau kepada wartawan dalam memberikan informasi, sehingga berita yang dipublikasikan akan diketahui publik secara jelas dan tuntas. Perlu disadari pula bahwa dalam era keterbukaan infor-

masi publik saat ini, masyarakat juga ingin mengetahui tentang tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah selaku abdi negara dan abdi masyarakat. “ SKPD jangan lagi menutup diri dengan wartawan. Wartawan itu mitra Pemerintah, Silaturahmi ini sangat luar biasa kami berharap silaturahmi dapat terus diagendakan untuk menciptakan keharmonisan dalam menjalankan tugas kita sebagai pemburu berita”kata Edi, sembari mengatakan salut dan bangga kepada pemerintah,” pungkas Edi. (toni/bur)


DAERAH 5

Haluan Lampung JUMAT, 13 Januari 2017

redaksi.haluanlampung@gmail.com

Lamteng Fokus pada Pembangunan Infrastruktur GUNUNGSUGIH - Pada tahun 2017 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng) akan lebih memfokuskan pengembangan program visi dan misi. Dimana program yang akan dijalankan Bupati dan Wakil Bupati Lamteng Hi. Mustafa-Loekman Djoyosoemarto, yaitu infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Untuk melaksanakan program tersebut tentu tidak terlepas dengan anggaran yang akan menunjang pembangunan infrastruktur. Lantas berapakah angaran pembangunan Lamteng untuk tahun ini. Diketahui melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Lamteng Madani SE., bahwa anggaran dana untuk Pembangunan Infrastruktur di Lamteng tahun 2017 sebesar Rp910 miliar lebih. Ia menyebutkan bahwa anggaran pembangunan tersebut dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur secara menyeluruh. Semua pembangunan infrastruktur menggunakan angaran tersebut, baik itu pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pembangunan dalam bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lainnya. “Angaran sebesar Rp910 miliar lebih ini merupakan anggaran belanja langsung Pemkab Lamteng. Sementara untuk anggaran belanja tidak Langsung dari APBD tahun 2017 sebesar Rp2,39 triliun”, ucap Madani, Kamis (12/1). Dapat disimpulkan, bahwa penyerapan anggaran pembangunan untuk belanja langsung hanya berkisar 38,1 persen dari total keseluruhan anggaran. Hal ini lantaran disebabkan kerena penyerapan anggaran terbesar sebesar Rp1,48 Triliun lebih, akan dipergunakan untuk gajih pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Sertifikasi Guru. “Bahkan bukan hanya itu saja, anggaran ini juga akan dipergunakan untuk Anggaran Dana Desa (ADD). (wan/bur)

Kuota Jamaah Calon Haji Tanggamus 250 Calon

KOTAAGUNG - Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tanggamus memperkirakan akan ada peningkatan kuota jumlah calon Jamaah Haji asal Kabupaten Tanggamus pada tahun 2017. Hal itu seiring dengan normalnya kuota haji Indonesia yakni 211 ribu di tahun ini. Kasi Pelayanan Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Tanggamus Hi. Aswari mendampingi Kepala Kemenag Hi. M. Yusuf mengatakan jumlah kuota calon jamaah haji asal Kabupaten Tanggamus pada tahun ini mencapai 250 calon jamaah, dan dengan normalnya kembali kuota bagi Indonesia hal ini tentunya masa tunggu dan kuota bisa juga berubah. “Alhamdulillah kuota Haji Indonesia kembali seperti semula, itu artinya kuota calon jamaah haji khususnya Tanggamus yang dulunya 250 calon jamaah, bisa menjadi 300 jamaah, dan sedikit demi sedikit, massa tunggu jamaah akan bisa berkurang,” kata Hi. Aswari, Masih menurutnya, saat ini lebih kurang 3500 orang calon jamaah haji yang saat ini tengah menunggu untuk pemberangkatan, dan pads tahun lalu menurutnya ada kebijakan dari Dirjen Kementrian Agama, yang mana jamaah calon haji yang telah memasuki usia diatas 75 tahun dan telah mendapatar tiga tahun kemudian dapat diusulkan untuk diberangkatkan, sedangkan umur dibawah 75 tahun setelah pendaptaran menunggu hingga 16 tahun, namun tentunya waktu tunggu tersebut bisa saja berubah seiring dengan normalnya kembali kuota haji Indonesia. “Kalau tahun lalu, ada kebijakan dari Dirjen Kementrian Agama, bahwa calon jamaah haji pada saat pendaptaran telah berusia 75 tahun diusulkan bisa berangkat tiga tahun setelah pendaptaran, kalau untuk tahun ini kebijakan seperti itu masih ada atau tidak kita belum mengetahuinya, dan waktu tunggu bagi calon jamaah haji yang dulunya 16 tahun mungkin juga bisa berkurang,”ujarnya. Ia juga menjelaskan, adapun sistem pemberangkatan haji tersebut nantinya pihaknya akan memberitahukan hal tersebut kepada kepala KUA di tiap kecamatan, maupun melalui kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) masing masing. “Persyaratan bagi calon jamaah haji ialah melampirkan tamatan sekolah, buku nikah, akte kelahiran, KTP, surat keterangan kesehatan dari Puskesmas yang ditunjuk yakni di Kecamatan Wonosobo, Kota Agung, Gisting, Talang Padang dan Pulau Panggung, karena dalam hal ini akan diperiksa secara mendetail baik golongan darah, surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh kepala pekon, diketahui oleh camat, dan foto haji,” tukasnya. (Anton/Bur)

(Foto:Lampost/A.Amri)

BANTUAN- Penyerahan 2 unit Damkar dan 30 pesonil tenaga pemadam kebakaran ke satuan Pol PP Peswaran oleh BPBD setempat, Kamis (12/1/2017).

Perobahan OPD Pesawaran, BPBD Serahkan Damkar dan Personil

GEDONGTATAAN - Dengan adanya perobahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pesawaran maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyerahkan dua unit mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) berikut 30 Personil Pemadam Kebakaran kepada Satuan Polisi Pamong Praja

(Sat Pol PP) yang menanganinya saat ini. . Kepala BPBD Kabupaten Pesawaran, Pathurrozi mengatakan bahwa penyerahan unit Damkar berikut Personilnya ini kepada Sat Pol PP adalah karena berdasarkan perobahan OPD. “Berdasarkan OPD yang baru maka penanganan masalah ini dikelola oleh Bidang Linmas,” jelas Pathur-

rozi, Kamis (12/1). Dijelaskan dia, setelah dilakukan serah terima peralatan dan personil tersebut, selanjutnya masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban musibah kebakaran bisa berhubungan langsung dengan petugas Pol PP khususnya bagian bidang Linmas. “Jika ada masyarakat yang menjadi korban kebakaran

bisa langsung menghubungi petugas Pol PP sebab mulai saat ini, merekalah yang berwewenang atau bertanggung jawab untuk menangani kasus tersebut,” tutur dia. Se m e n t a ra i t u , k e p a l a bidang SDM, Linmas dan Pemadam Kebakaran, Edy Sugianto mengatakan jika masyarakat mengetahui atau menjadi korban kebakaran

bisa berhubungan langsung dengan pihaknya. “Masyarakat mengetahui peristiwa kebakaran bisa langsung menghubungi nomor Hp 081379075919, untuk sementara ini, bisa ke nomor itu. Nanti nomor HP center khususnya bagian pemadam kebakaran bisa langsung menghubungi nomor itu,” tutur dia. (Toni/Mus/Bur)

pemberhentian Diberitahukan kepada pemerintah daerah, instansi/ badan/kantor, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, swasta, para pembaca se-Kabupaten Mesuji dan sekitarnya, bahwa nama di bawah ini: Nama : SUSANTO Jabatan : Kepala Biro Domisili : Mesuji

HALUAN LAMPUNG/GUNAWAN

Kristin Natalia (16) alias Popo saat menyambangi Bupati Lampung Tengah Hi. Mustafa, guna meminta doa restu dan dukungan atas keikutsertaannya dalam audisi D’Academi Indosiar, Kamis (12/1).

Lolos D’Academy Indosiar, Popo Minta Restu Mustafa GUNUNGSUGIH - Kristin Natalia (16), pelajar asal Kabupaten Lampung Tengah berhasil lolos audisi dangdut D’Academi Indosiar. Penyanyi yang akrab disapa Popo ini mendapatkan golden tiket dan menjadi juara 3 zona Sumatera yang audisinya dilaksanakan di Palembang beberapa waktu lalu. Popo akan mewakili Lampung di ajang pencarian bakat penyanyi dangdut dan akan bersaing dengan 34 kontestan lainnya dari seluruh Indonesia untuk memperebutkan tiga besar.“Saya akan berangkat besok (hari ini-red) untuk perform bersama kontestan lainnya pada 16 Januari mendatang. Selain penilaian juri, dukungan dari masyarakat sangat berpengaruh, karenanya hari ini saya minta dukungan dari Pak Bupati Mustafa untuk bisa suport saya diajang ini,” ung-

kap Popo saat menyambangi rumah dinas bupati Lamteng, Kamis (12/1). Popo yang tercatat sebagai SMA Kristen Bandarjaya ini menargetkan bisa masuk 10 besar di kontes dangdut tersebut. Ia mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya Lampung Tengah untuk mendukungnya, dengan cara mengirimkan polling SMS sebanyak-banyaknya. Dara kelahiran tahun 2001 ini mengaku kedua kalinya mengikuti audisi D’ Academy Indosiar. Sebelumnya, kata dia, ia gagal dalam seleksi daerah. Tak mudah menyerah, Popo kembali mencoba peruntungan dengan mengikuti ajang yang sama untuk kedua kalinya, dan berhasil masuk dalam 35 besar. “Kali ini saya targetkan bisa masuk 10 besar, mudah-mudahan bisa 5 besar. Saya terus

latihan vokal. Jika dukungan masyarakat tinggi, mudah-mudahan target 5 besar bisa tercapai,” ujar Popo yang didampingi sang bunda, Elytha. Sementara itu Bupati Lamteng Hi. Mustafa mengaku bangga dengan banyaknya talenta yang dimiliki oleh putra putri Lampung Tengah, khususnya di kalangan pelajar. Guna mengembangkan potensi tersebut, ia meminta dinas terkait untuk memberi dukungan dan perhatian. “Saya bangga dengan prestasi dan talenta yang dimiliki oleh anak-anak Lampung Tengah, khususnya para pelajar kita.dan saya minta kepada dinas terkait dapat memperhatikannya dan juga memberikan dukungan yang di butuhkan, agar kedepan lahir lebih banyak lagi talenta yang lain dari Lampung Tengah,” ucap Mustafa. ­(wan/bur)

Diterpa Hujan dan Angin Kencang Baleho Roboh KOTABUMI – Diduga akibat hujan dan angin kencang, baleho yang membentang jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lampung Utara roboh. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Lampung Utara(Lampura), H.

haluanlampung.com

Zulkifli Mihsan saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa robohnya baleho berukuran besar tersebut dikarenakan hujan yang disertai angin kencang. Zulkifli mengaku, bahwa pada saat dirinya sedang melintas dijalan Jenderal Sudirman dirinya melihat ada baleho yang roboh. Dan dirinya langsung menelpon

pegawainya untuk segera mengatur lalulintas dan mencopot baleho tersebut. “ Ini bahaya jika tidak segera di copot. Untuk itu kita gunakan satu unit mobil PJU untuk mencopotnya. Dan beberapa petugas dari kita mengatur lalulintas, sehingga tidak terjadi kemacetan,” ujarnya saat ditemui dilokasi, seperti dilansir Nyokabar.

com, Kamis (12/1) Dikatakan Zulkifli, pihaknya juga langsung melihat seng penyanggah baleho. Jika ada yang sudah terlihat janggal dan dikhawatirkan akan roboh maka langsung dicopot oleh petugas.”Balehobaleho mana yang sudah tidak beres maka langsung di copot. Inikan membahayakan, kalau kita menunggu

dari pihak perusahaan entah kapan datangnya. Untuk itu mana yang sudah dilihat menjanggal akan kita copot,” kata Zulkifli. Pelepasan baleho yang sudah Kadaluarsa sendiri lanjut mantan Asisten II Pemkab Lampura ini, memang sudah sesuai intruksi Bupati Lampura Hi.Agung Ilmu Mangkunegara. (nkc)

Dengan ini manajemen PT. Lampung Jaya Abadi selaku penerbit Harian Haluan Lampung memberhentikan dengan tidak hormat kepada Saudara Susanto sejak tanggal Senin, 8 Januari 2017. Kepada yang bersangkutan dilarang berkegiatan jurnalistik dengan mengatasnamakan Harian Haluan Lampung. Kepada yang bersangkutan untuk segera melunasi tunggakan administrasinya. Apabila yang bersangkutan dalam waktu satu minggu sejak terbit pemeberitahuan ini tak mengindahkannya, maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib Demikian pemberitahuan pemberhentian ini disampaikan.Demikian pemberitahuan pemberhentian ini disampaikan.

Pemimpin Umum/Redaksi Hengki Ahmat Jazuli


SELIDIK 6

Haluan Lampung jumat, 13 januari 2017

redaksi.haluanlampung@gmail.com haluanlampung.com

Warga Binaan Dianiaya Sesama Napi

KALIANDA – Tindak kekerasan sesama warga binaan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas II Kalianda, Lampung Selatan terus terjadi. Kali ini menimpa Yakni Dedi Purwanto (22), warga binaan asal Dusun Tanjung Ratu, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan ini kembali menjadi

korban tidak kekerasan dalam bentuk pemukulan oleh sejumlah napi di dalam sel tahanan, Selasa kemarin (11/1). Setelah sebelumnya, tahanan titipan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan itu tersandung kasus tindak asusila ini juga mengalami tindakan penganiayaan pada Oktober

2016 lalu. Hal tersebut terjadi lantaran Dedi belum dapat memenuhi permintaan uang sebesar Rp.5 juta kepada sejumlah warga binaan tersebut. Dedi mengaku, pihaknya dipukuli 3 orang napi di dalam kamar mandi Blok C dengan kondisi pintu ditutup rapat. ”Sekitar lebih dari setengah

jam saya dikamar mandi itu dan terus dipukuli,” ungkap Dedi saat diwawancarai di ruang KPLP Lapas Kalianda, Kamis (12/1/2017), dengan tubuh lemas dan raut wajah ketakutan. Bahkan, Dedi mengaku diancam, apabila permintaan uang sebesar Rp. 5 juta itu tidak di ia penuhi hari ini

(12/1/2017) juga, 3 napi itu akan kembali menyiksa Dedi dengan cambukan selang air. “Saya diancam, jika permintaan uang sebesar Rp.5 juta rupiah itu tidak dipenuhi hari ini, saya akan dipukuli lagi bahkan akan dicambuk juga,” Bebernya. Seingat Dedi, salah satu diantara 3 orang yang melaku-

kan pemukulan tersebut memiliki nama panggilan Tuyul. Sementara, dua lainnya belum diketahui. “Ciricirinya berbadan tinggi besar, dengan potongan rambut botak,” imbuhnya. Pria berkulit sawo matang ini juga mengungkapkan, saat tindak kekerasan itu berlangsung, tidak ada satu-

pun penjaga yang terlihat di sekitar tahanan blok C. Parahnya lagi, Dedi terusterusan menerima ancaman, apabila pihaknya mengadu ke penjaga Lapas. Dedi akan lebih parah lagi menerima penganiayaan itu. “Saya takut mas,” kata Dedi dengan nada lirih sembari menjatuhkan air mata. (adi/aan).

PNS Curi Kayu Nibung Diamankan SUKADANA – Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) bernama Sugiyanto diamankan di Polres Lampung Timur karena diduga sebagai pelaku pencurian kayu Nibung di dalam kawasan TNWK. Sugiyanto ditangkap, Rabu (10/1/2017) malam, bersama 9 pelaku lainnya yang merupakan warga sekitar saat melakukan penebangan kayu nibung di dalam hutan seksi Kuala Penet. Selain para pelaku, barang bukti berupa tali tambang, helm, kampak, golok dan pisau juga diamankan di Polres Lampung Timur. Menurut Kepala Balai TNWK, Subakir, penangkapan dilakukan oleh Polhut, RPU dan WCS. Subakir mengaku kecewa dengan anggotanya yang turut serta menjadi pelaku pencurian kayu. “Ini namanya pagar makan tanaman, bekerja sebagai mengamankan hutan malah merusak hutan,” kata Subakir. Sugiyanto merupakan PNS dengan pangkat Pengatur (II/C) jabatan yang diemban Tenaga Pengaman Hutan Lainnya (TPHL). Pelaku pencurian kayu nibung masuk melalui jalur laut Kuala Penet. Mereka di dalam hutan untuk beberapa hari, sehingga membawa bekal makanan. (aan/lpsc)

BK Akan Kaji Anggota DPRD Narkoba PESAWARAN – Terkait dua anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Ramadiansyah dan Yudiyanto, yang terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba akan dilakukan pengkajian dan dipelajari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pesawaran. “Akan dilakukan pengkajian dan dipelajari lebih dahulu, apakah yang bersangkutan melanggar kode etik atau sebaliknya oleh Badan Kehormatan DPRD,” kata Ketua DPRD Pesawaran, M. Nasir, Rabu (11/1/2017). Dia menjelaskan DPRD menganut hukum formal sehingga dalam mengambil setiap kebijakan atau keputusan harus berdasar pada berketetapan hukum tetap atau berdasar pada hasil keputusan dari pengadilan. “Yang menentukan orang bersalah atau tidaknya nanti akan diketahui dan di lihat dari hasil keputusan pihak pengadilan. Jika sudah ada keputusan hukum tetap baru, bisa diambil keputusan atau kebijakan karena DPRD ini merupakan lembaga formal,” jelasnya. Kemudian dia menambahkan terkait usulan PAW dari partai pihaknya memang sudah menerima usulan namun pihaknya belum menerima secara resmi keputusan PAW dari DPP partai masing-masing anggota DPRD yang terlibat dugaan penyalahgunaan narkoba tersebut. (aan/lpsc)

halauan lampung/adi

DIANIAYA- Dedi salah satu warga binaan korban penganiayaan mengalami luka memar akibat dianiaya warga binaan lainnya di Lapas Klas II A Kalianda, Rabu (12/1).

Penyimpangan Dana BOP Akan Ditindak GEDONGTATAAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesawaran bakal menindak tegas oknum pegawainya yang terlibat dalam dugaan adanya kebocoran penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD Tahun 2016. Seperti yang dikataka Plt

Kadisdikbud Pesawaran, Chabrasman, bahwa pihak Dinas tidak pernah memerintahkan pegawainya untuk melakukan pemotongan dana BOP, dan jika ada dugaan pemotongan, ia akan segera memanggil oknum tersebut. “Yang jelas dinas tidak pernah memerintahkan siapapun

untuk melakukan pemotongan dana itu, mungkin itu oknum, nanti akan kita panggil, KUPT nya dan yang membidangi PAUD juga, untuk mengklarifikasi,” ujarnya, saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (12/1). Me n u r u t C h a b ra s m a n , bahwa ada sanksi tegas yang

Foto/Fendi Irwanda

DITANGKAP – Tersangka Irawan Tato (30), pelaku utama kerusuhan di kawasan Register 44 Gunungterang ditangkap di Kampung Kayuagung, Kecamatan Pagaralam Utara, Kotamadya Pagaralam, Sumatera Selatan , Senin (9/1/2017).

Pelaku Kerusuhan Kawasan Register Ditangkap MENGGALA – Pelaku utama kerusuhan di kawasan Register 44 Gunungterang ditangkap Tekab 308 Polres Tulangbawang, Senin (9/1/2017). Tersangka Irawan Tato (30), warga Terangagung, Gunungterang ditangkap di Kampung Kayuagung, Kecamatan Pagaralam Utara, Kotamadya Pagaralam, Sumatera Selatan. Tersangka yang ditetapkan sebagai DPO kerusuhan di kawasan Register 44 Gunungterang pada Jumat (11/3/1016) tersebut mengakibatkan tiga warga tewas dan

Penerbit: PT. Lampung Jaya Abadi, Wibsite: www.haluanlampung.com Email: redaksi.haluanlampung@gmail.com, Penasehat Hukum:A. Rizkie, SH, Rio Irawan Prawibawa, SH, Margono, SH.MH, WahyuWidiatmiko, SH

PEMIMPIN UMUM: Hengki Ahmat Jazuli PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Hengki Ahmat Jazuli PEMIMPIN PERUSAHAAN: Indira Mauli REDAKTUR PELAKSANA: E. M Zulhidha REDAKTUR EKSEKUTIF: AAN LAMPUNG REDAKTUR: M. Roni, Burdadi WARTAWAN: Erik, Serdiyan

kehilangan jabatan dan sebagainya,” terang dia. Diberitakan sebelumnya, Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak Kanak (TK) di Kabupaten Pesawaran disinyalir menguap ke Dinas Pendidikan kabupaten setempat. (Toni/Mus)

Enam Kilogram Bom Ikan Diamankan

Bandar Narkoba Dihadiahi Timah Panas BANDARLAMPUNG – Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Lampung meringkus tersangka bandar penyalahgunaan narkotika di Desa Komring, Gunungsugih, Lampung Tengah, Kamis (12/1/2017). Tersangka berisial K dihadiahi tembakan di kakinya kanannya setelah membahayakan petugas dan berinisial A yang merupakan kurir barang haram tersebut. Dalam penangkapan itu, petugas mendapati barang bukti berupa 26 gram sabu-sabu. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, AKBP Wika Hardianto, menjelaskan penangkapan itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkoba kampung Komering, Gunungsugih, Lampung Tengah. Informasi itu pun dilanjutkan dengan penyelidikan petugas. Di lapangan, petugas mendapati seorang pria yang saat digeledah tengah menyimpan satu paket sabu-sabu seberat 0,5 gram di dalam kantong celana tersangka. Menurutnya, barang haram itu didapati dari rekannya berinisial AR, sehingga petugas pun langsung mengembangkan jaringan peredaran narkoba Lampung Tengah itu. (aan/lpsc)

akan diberikan kepada oknum tersebut, jika terbukti “Bila terbukti ada oknum dinas pendidikan yang terlibat, maka akan kita beri sanksi, sesuai dengan PP No 53 tahun 2010 tentang penyalahgunaan wewenang, dengan sanksi yang tertera didalamnya tegas, berupa penurunan pangkat,

empat luka-luka dan 1.000an warga mengungsi. Kasus kerusuhan ini sempat menjadi perhatian pemerintah pusat karena kejadian ini menjadi isu nasional. Dalam penangkapan tersebut, selain menghadiahkan timah panas di kedua kaki tersangka, pihak kepolisian juga mengamankan satu pucuk senpi rakitan dan satu bilah senjata tajam. “Irawan Tato ini merupakan tersangka utama dalam kerusahan di Gunungterang. Tersangka ini selalu berpin-

dah-pindah tempat terakhir di bersembunyi di Pagar Alam Utara dan berhasil kita tangkap,” ujar Kapolres Tuba, AKBP Agus Wibowo, saat jumpa pers di Mapolres setempat, Rabu (11/1/2017). Kapolres mengatakan persemb unyian tersang ka berhasil dilacak dari pengembangan dan informasi masyarakat. Dalam pelariannya DPO tinggal di Kampung Kayuagung, Pagaralam Utara dan bekerja menjadi penjual gorengan. (aan/lpsc)

SEKRETARIS REDAKSI/KEUANGAN: Yuni Arnida LAMPUNG SELATAN: Adiyana (kepala), Taryono, Darwin Jaya PESAWARAN: Mussonnip (kepala) PRINGSEWU: Hermanto (kepala), Rizal, T. Pakpahan TANGGAMUS : Antoni (kepala), Rino Priadini A LAMTIM: Yandri (kepala), Ibrahim, Santoni. H, Hasan.B, Ilham.S, METRO: Ferry Sudarto (kepala) Hendi AS, Yudi, Roni LAMTENG: Kepala Biro (-), Gunawan (wartawan), Riki Setiawan LAMPURA: Heri Setiawan (kepala) TUBA : Ade Setiawan Efendi (kepala) Dedi Ardian, Robby Zonando MESUJI : Darjono (kepala), TUBA BARAT: Edison BR, S.Kom (kepala) WAYKANAN: Yasir Subagio (kepala) LAMBAR: Rego (kepala), Rosandi PESIBAR: Riki Ansori (kepala), Indra Kusuma WARTAWAN JAKARTA: Ardian Yulianto

BANDARLAMPUNG – Direktorat Kepolisian Perairan Daerah (Polair) Polda Lampung menyita enam kilogram bahan peledak yang digunakan sebagai bom ikan dari tersangka Jar (53) dan Sub (59) yang ditangkap petugas di kediamannya masing-masing. Dalam hasil kegiatan selama sepekan, aparat yang bertugas mengamankan wilayah perairan itu juga turut meringkus penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu, yaitu Ilham alias Ile (31) sebagai pengguna, Samsudin (27) sebagai pengedar, dan Risdianto (40) sebagai bandar narkoba. Direktur Polair Polda Lampung, Kombes Rudi Hermanto, menjelaskan pihaknya terus berupaya untuk mengatasi warga yang menggunakan bom sebagai cara dalam menangkap ikan dan dapat merusak lingkungan. Disamping itu, maraknya peredaran narkoba di kalangan nelayan juga turut menjadi perhatian pihaknya untuk memberantas barang haram itu. Dia menguraikan, penangkapan enam kilogram bahan

peledak itu merupakan penyelidikan anggotanya yang menemukan pria mencurigakan dengan membawa bungkusan hitam ke dalam rumah. Hal itu pun diselidiki petugas hingga dilakukan penggeledahan di kediaman Jara dan ditemukan satu kilogram bubuk putih bahan peledak. “Kemudian hasil itu kami kembangkan dan didapati tersangka Supandi yang menjual bahan peledak. Kemudian kami lakukan penggeledahan di rumahnya dan didapati lima kilogram bahan peledak dan 20 buah sumbu,” kata dia yang didampingi Kasubdit Penegakan Hukum AKBP M. Fauzi di Mako Polair, Kamis (12/1/2017). Menurutnya, penggunaan bom ikan itu memiliki daya ledak yang beragam, diantaranya radius 3-5 meter untuk ukuran botol Kratingdaeng dan radiua jarak 7 meter pada penggunaan botol sirup sebagai wadah bahan peledaknya. “Itu sangat meresahkan, karena tugas kami melindungi lingkungan laut,” kata Rudi. (aan/lpsc)

PRACETAK: Alfian Saputra, S. Kom, Abdul Hamid, Dedi IKLAN/PROMOSI: Erwin UMUM/SDM: - SIRKULASI: Karyantosyam CETAK: Ari Desoni, Ali Nurdin, Trihadi Subroto, Thomas Mathew, Sudibyo REDAKSI/IKLAN/SIRKULASI: Ruko Nirwana Regency Blok B/4, Jalan Pulau Morotai No.99, Wayhalim, Bandar Lampung, No. Telp: (0721) 773722, Fak: (0721) 773722 NOMOR REKENING HALUAN L AMPUNG: BRI No. Rekening 028501001179303 a.n. PT Lampung Jaya Abadi, Bank Lampung No. Rekening 3970002006302 a.n. PT Lampung Jaya Abadi PERCETAKAN: PT Subur Jaya Abadi (isi di luar tanggung jawab percetakan), Jalan KS Tubun No.31 Rawa Laut, Enggal, Bandar Lampung

HALUAN LAMPUNG SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MEMINTA/MENERIMA IMBALAN, TELP / SMS PENGADUAN : 0721 773 722 / 0822 8082 5551


PENDIDIKAN 7

Haluan Lampung jumat, 13 januari 2017

redaksi.haluanlampung@gmail.com haluanlampung.com

SMPN 5 Metro Siap Ikuti UNBK METRO – Dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran (TP) 2016/2017 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2017 mendatang, pihak SMPN 5 Metro saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tersebut. Adapun persiapan itu tidak lain adalah dengan mempersiapkan peralatan komputer di sekolah serta mempersiapkan siswa agar siap mengikuti UNBK. Menurut kepala SMPN 5 Metro Suyono S.Pd, pelaksanaan UN secara Online ini, adalah yang pertama kalinya dilaksanakan oleh pihak SMPN 5 Metro dan ini kemungkinan akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. “Guna mensukseskan pelaksanaan UNBK ini, tentunya pihak kami akan mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan UN itu sendiri, yaitu pengadaan unit komputer yang ditambah dengan laptop cadangan dari para guru,” kata dia. Untuk mengantisipasi masalah komputer ini, pihak sekolah bekerja sama dengan pihak SMA agar nanti dapat meminjamkan ruangan komputernya untuk bisa dipinjamkan. “Untuk masalah listrik, tentunya kami juga telah mengantisipasinya dan kami telah menyiapkan genset apabila adanya pemadaman listrik dari pihak PLN,” ujar Suyono. Lebih lanjut Suyono mengatakan, berkaitan dengan UNBK ini, pihaknya telah mengarahkan para siswa mereka untuk semakin giat dan fokus dalam belajar baik di sekolah maupun dirumah. “Dalam menghadapi UNBK ini, kami sangat berharap agar siswa dapat tenang dalam mengikuti ujian nasional ini serta mempelajari secara seksama soal yang nantinya akan mereka dapat dalam UNBK,” imbuhnya. Menurut Suyono, setiap sekolah pastinya mengharapkan siswa mereka dapat lulus seratus persen dengan nilai yang bagus dan begitupun juga dengan pihakny yang mana berharap siswa SMPN 5 Metro dapat lulus dengan nilai yang sempurna. Melalui ujian nasional secara Online ini, tambah Suyono, diharapkan siswa dapat melaksanakan ujian ini dengan jujur dan berhati-hati sebab UN sistim CBT ini soal yang dihadapi oleh masingmasing siswa tentunya tidaklah sama, dan walaupun mereka duduk berdampingan, para siswa tersebut tidaklah akan dapat saling mencontek satu dengan yang lainnya. “Jadi, sebagai guru tentunya kami sangat mendukung adanya dalam penerapan UN Online ini dan siswa tidak perlu takut dalam menghadapi UN Online itu sendiri, sebab pada dasarnya akan sama dengan ujian nasional biasa namun penerapannya saja yang berbeda, adapun jumlah siswa SMPN 5 yang akan mengikuti UNBK ini, seluruhnya ada 219 siswa,” pungkasnya. (yud)

Bertemu Wapres, PGRI Minta Penataan Sistem UN JAKARTA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta agar dilakukan penataan sistem Ujian Nasional (UN) sehingga pelaksanaannya lebih baik. “Kita minta penataan sistem Ujian Nasional dengan baik sehingga cukuplah para guru yang di kelas,” kata Plt Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (12/1), dikutip melalui okezone.com. Dia mengatakan saat ini di daerah-daerah siap melaksanakan UN dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) namun ada beberapa permasalahan misalnya terkait pengamanan ujian juga ada daerah-daerah yang mengalami dampak bencana alam. “Tetapi kami juga berharap mekanismenya lebih baik lagi kalau bisa hanya guru saja tidak ada aparat keamanan yang berada di dalam kelas,” tambah dia. Dia menambahkan, guru perlu diberi kepercayaan sesuai dengan otoritasnya dan sistem pelan-pelan diperbaiki. PGRI juga melaporkan pelaksanaan ujian nasional pada 2017 bersamaan dengan Hari Raya Galungan pada April 2017 sehingga jika perlu waktu pelaksanaannya bisa ubah untuk menghormati penganut umat Hindu. Dalam pertemuan dengan Wapres tersebut juga dilaporkan terkait pengalihan kewenangan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi. (okz)

Sumsel Kekurangan 7.600 Guru SD BATURAJA – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan (Sumsel) Zuliyani mengatakan, Sumsel masih kekurangan 7.600 guru sekolah dasar (SD). “Sumsel masih kekurangan 7.600 guru SD, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten/ kota saat penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) nanti lebih memprioritaskan mengangkat guru honorer untuk dijadikan pegawai negeri sipil (PNS),” kata Zuliyani saat menghadiri Konferensi Daerah PGRI Ogan Komering Ulu di Baturaja, Kamis (12/1), dikutip melalui okezone.com. Pihaknya saat ini masih menunggu pemerintah pusat perihal berapa banyak guru honor di Sumsel yang bisa diangkat menjadi PNS. “Mudah-mudahan pada 2017 ini bisa direalisasikan pusat pengangkatan tersebut, sehingga kekurangan tenaga pendidik di daerah ini bisa diatasi,” ujarnya. Selain masalah pengangkatan guru honor, Zuliyani di hadapan Bupati OKU, Kuryana Aziz juga menyampaikan perihal upaya apa saja yang sudah dilakukan PGRI Sumsel untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Salah satunya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menghapuskan program Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau karya ilmiah kepada para guru yang ingin mengurus kenaikan pangkat. (okz)

HALUAN LAMPUNG/YUDI

Guru se-Kota Metro Gelar Perpisahan Dengan Mantan Kadisdikbud

Walikota Metro A.Pairin Foto bersama guru dan ketua K3SD kota Metro Suyeti saat menghadiri perpisahan dengan eks kepala Dinas Pendidikan Kota Metro.

METRO – SMKN 2 Metro, para guru dan kepala sekolah se-kota Metro pada Kamis (12/1) menggelar acara perpisahan dengan mantan kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan kota Metro yang lama, yakni dengan Ir.Bangkit Haryo Utomo MT, lingkungan sekolah setempat. Acara tersebut dihadiri walikota Metro A.Pairin, Plt Disdikbud, pengawas sekolah serta seluruh kepala sekolah dan guru TK,SD,SMP,SMA,SMK se-kota Metro. Bangkit Haryo Utomo dalam

sambutannya, mengucapkan terimakasih kepada para guru yang telah mengadakan acara ini. “Saya tidak menyangka para guru dan kepala sekolah semuanya telah mengadakan acara ini buat saya, kata Bangkit, dan sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu guru yang telah berpartisipasi kepada saya,” kata dia. Dirinya juga berharap kedepannya pendidikan di kota Metro ini akan dapat lebih baik dan lebih maju lagi den-

gan berbagai prestasi yang ada. “Marilah kita selalu berpedoman bahwa guru mulia karena karya. saya juga minta maaf kepada para guru semuanya bila selama dua tahun dalam kepemimpinan saya ada melakukan kesalahan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu juga, walikota Metro A.Pairin mengatakan, bahwa dirinya memberi apresiasi yang sebesarbesarnya dengan kegiatan yang telah diadakan oleh para guru ini, yang mana begitu besarnya perhatian para guru

kepada atasannya. “Saya harap acara ini bukan hanya diadakan buat Pak Bangkit saja tetapi nanti akan berjenjang dengan kepala Dinas Pendidikan yang lainnya,” gurau walikota. Walikota mengatakan, dalam suatu jabatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik dan jujur dan dirinya berharap ditempat yang baru, yaitu di Bappeda kota Metro, pak Bangkit dapat bekerja lebih baik lagi sesuai dengan ilmu

yang dimilikinya. Sementara, ketua K3SD k o t a Me t r o Su y e t i S . P d mengatakan,atas nama sekolah dasar (SD) se-kota Metro, pihaknya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bangkit Haryo Utomo selama memimpin di Dinas Pendidikan kota Metro. “Begitu banyak suport yang diberikan oleh pak Bangkit kepada kami, sehinggah kami semua dapat berprestasi yang diantaranya adalah kepala sekolah dan guru berprestasi,” ucapnya.(yud/ron)

Tak Lunasi Uang Komite

Siswa MAN 1 Metro Tak Dapat Seragam

HALUAN LAMPUNG/RONI

Kepala Sekolah SMAN 1 Punggur Suntoro, sedang memimpin upacara dan memberikan arahan pada guru dan siswa dalam rangka menyambut HUT Ambalan dan Kompetisi futsal yang akan dilaksanakan pada akhir bulan ini, Kamis (12/1).

Sambut HUT Ambalan, SMAN 1 Punggur Adakan Kompetisi Futsal LAMPUNG TENGAH – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Punggur sedang mempersiapkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ambalan, dan mengadakan kompetisi futsal yang akan di selenggarakan di sekolah setempat pada akhir bulan ini. Drs. Suntoro selaku kepala sekolah mengatakan, segala bentuk persiapan untuk menyambut hal tersebut telah dilakukan oleh pihak sekolah dan para siswa secara maksimal. “Untuk kompetisi futsal segala keperluannya sudah siap dan kita menunggu sekolah mana saja yang akan mengikuti, karena kita mengadakan kompetisi ini

sekabupaten Lampung Tengah, jadi setiap sekolah telah kita undang untuk mengikuti perlombaan futsal dan segala sesuatunya baik untuk kegiatan maupun sarana serta pemberian hadiah sudah siap, dan mudah-mudahan dapat berjalan lancar,” ujar Suntoro. Masih menurut Suntoro, dengan diadakannya kegiatan kompetisi futsal ini, untuk menggali bakat dan minat siswa pada olahraga tersebut. “Karena futsal merupakan mata pelajaran extrakulikuler, jadi kita dapat menilai sejauh mana bakat dan minat siswa, terutama siswa SMAN 1 Punggur sendiri, dikarenakan kami berencana akan mengadakan

kompetisi futsal setiap tahunnya di sekolah kami, dan saya pribadi sangat mendukung dan kepada pensuport dan seponsor yang telah mendukung kegiatan ini agar tetap berpartisipasi dan sekolah kami menjadi contoh pada sekolah lain yang ada di Kabupaten Lampung Tengah,” jelasnya. Dengan diadakannya kegiatan tersebut, Suntoro, berharap akan memupuk kecintaan siswanya dan dapat memunculkan bibit baru atlit futsal yang dapat di harapkan dan menjadi kebanggan sekolah serta dapat mengharumkan nama sekolah. (ron/ron)

METRO – Sejumlah wali murid di Kota Metro mengeluhkan kejamnya sistem menejemen Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro bagi anak didiknya. Lantaran belum membayar uang komite. Wali Murid MAN 1 Metro yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, pihak sekolah tidak peka, lantaran ada kurang dalam pembayaran uang komite yang jumlahnya Rp 2, 5 juta, anaknya tidak mendapatkan baju seragam. “Sa y a k a s i h a n k e p a d a anak, bagimana tidak dengan keadan ini masih bisa membayar hanya satu juta saja dan itu belum setengahnya, namun

bila saya rasa pihak sekolah keterlaluan masak cuma kurang sedikit saja anak saya tidak mendapatkan baju seragam, apalagi kata anak saya seragam itu harus dipakai untuk bersekolah,” paparnya. Pihaknya menjelaskan, lantaran tak punya seragam anaknya malu dan tidak pernah ikut upacara bendera setiap hari Senin. Terpisah Humas MAN 1 Metro Habib Wahyono menjelaskan, bila adanya siswa yang belum bisa membayar diminta agar orang tua wali bisa datang kesekolah untuk mengurusnya. “Itu bisa diurus silahkan datang ke sekolah,” ujarnya. (jjc/ron)

FOTO/IST

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro.

Mahasiswa Lampung Tolak Kebijakan Jokowi BANDAR LAMPUNG – Gabungan beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Bandar Lampung yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Lampung Bela Rakyat (Gema Lara) menggelar aksi demo terkait penolakan kebijakan Jokowi tentang tarif dasar listrik, biaya PNBP STNK dan bahan pokok di Tugu Adipura, Bandar Lampung Kamis (12/1). Ahmad ketua BEM Unila sekaligus Korlap menagatakan Gema Lara ini mengadakan

aksi bela rakyat 121 ini merupakan bentuk kekecewaaan dari system pemerintahan atas kebijakan Presiden Jokowi JK pada tahun baru 2017. “Kebijakan ini menjadi kado pahit di tahun baru yang harus nya indonesia mempunyai inovasi baru tapi kemudian kebijakan yang di keluarkan malah membuat masyarakat kesulitan dan malah mencekik masyarakat dengan kenaikan harga pajak kendaraan dan BBM juga bahan pokok,” ucapnya, Kamis (12/1), di Tugu

Adipura, Bandar Lampung. Dia juga menjelaskan, seharusnya indonesia mempunyai inovasi baru yang kemudian bisa membuat masyarakat dan rakyatnya lebih sejahtera bukan malah denaggn melonjakkan harga yang menurut mereka tidak banyak. “Bukan masalah hanya beberapa ribu atau ratus rupiah namun dengan kenaikan ini mencerminkan ketidak tanggung jawaban presiden bahkan banyak yang lempar tanggung jawab,

ini yang kami sayang kan atas kebijakan yang di buat,” tambahnya. Masih kata dia, yang mereka harapkan khususnya di kota Bandar Lampung untuk tetap menerapkan harga-harga yang sesuai dengan kemampuan rakyatnya bahkan mengkaji ulang keputusan pusat untuk diterapkkan di kota Bandar Lampung. “Harapan kami yang pertama, Menolak dengan keras penerapan PP nomor 60 tahun 2016 yang menyebabkan tarif

STNK dan BPKB naik dan menyengsarakan masyarakat, yang kedua Menolak dengan keras kebijakan menaikan TDL 900 VA karena dinilai tidak kontekstual dan yang ketiga menuntut pemerintah untuk menjaga kestabilan harga pasar demi kesejahteraan rakyat meminta keputusan yang dikeluarkan pemerintah kali agar ini di refisi ulang untuk lebih mengedepankan pelayanan dan kenyamanan rakyatnya,” tegasnya. (ron)


EKONOMI 8

Haluan Lampung JUMAT, 13 Januari 2017

redaksi.haluanlampung@gmail.com

haluanlampung.com

Peraturan Premi Tambahan Terbit April

FOTO BERITADAERAH.CO.ID

Pedagang menunjukkan cabai rawit oplosan dan cabai rawit kualitas baik di pasar tradisional Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/3).

n Bulog Operasi Pasar

Cabai Rawit Merah Dijual Rp60.000/Kg JAKARTA- Perum Bulog bersama dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) (Persero) mendapat tugas Pemerintah membantu menurunkan harga cabai. Ini karena melihat kondisi harga cabai saat ini melambung hampir seluruh daerah di Indonesia. “Kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian di bawah binaan petani

mereka, kami menyerap cabai tingkat petani hingga kami bisa jual Rp35.000 cabai merah besar dan Rp60.000 per kilogramnya cabai rawit merah,” ungkap Direktur Komersial Perum Bulog Karyawan Gunarso, Jakarta, Kamis (12/1). Operasi pasar murah Bulog untuk menekan harga ini serentak di seluruh Indonesia. Komoditas yang

disalurkan Bulog dalam operasi pasar ini adalah, beras, gula pasir, cabai, minyak goreng dan daging beku. Untuk daging beku sendiri distribusinya dibantu Asosiasi Distributor Daging Indonesia .“Hari ini kita sudah kunjungi beberapa pasar dan ini bukti kerjasama kami dengan distributor,” ungkapnya. Ia juga menambahkan,

terkait bahan pokok gula yang sempat jadi masalah karena stok kurang dan harga mahal, juga dilakukan operasi pasar di seluruh Indonesia. Ditargetkan, bulan depan Bulog mulai pasok gula kepada pedagang sehingga harga akan kembali stabil. “Seperti yang disampaikan Mendag bahwa Februari kita akan memasok gula

bagi para pedagang dengan harga jual yang sama untuk semua kios yaitu Rp12.500,” ungkapnya. Prinsipnya Bulog di seluruh Indonesia ingin mulai menstabilkan harga bahan pokok dengan operasi pasar, pasar murah, baik secara mandiri oleh Bulog sendiri maupun bekerja sama dengan asosiasi seperti ADDI. (oke)

terhadap perbankan masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. “Masih dibahas dengan pemerintah, karena ini menyangkut penambahan premi,” kata dia. Selama ini premi yang dibebankan LPS kepada perbankan baru merupakan premi simpanan dengan besaran 0,2 persen dari aset per tahun. LPS juga masih mengkaji untuk mengubah premi simpanan yang saat ini masih bersifat flat atau sama untuk seluruh bank. Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Ferdinan D Purba mengatakan jenis premi simpanan dan waktu pengenaan premi restrukturisasi akan diputuskan pada tahun ini. Untuk premi restrukturisasi, kata dia, akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan teknis penerapan premi restrukturisasi akan diatur dalam PLPS. Namun Ferdinan belum dapat memastikan apakah premi restrukturisasi akan langsung diterapkan setelah PP terbit, atau ada masa transisi.Ferdinan juga belum memastikan apakah premi restrukturisasi ini hanya di­b e­b ankan kepada bank berdampak sistemik, atau seluruh bank. “Harus didiskusikan dahulu dengan matang karena ini sangat berdampak pada industri,” kata dia. (oke)

Emas Antam Bergerak Naik Jadi Rp597.000/Gram

Menteri Basuki Minta REI Lebih Radikal Bangun Rumah 2017 JAKARTA- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, berharap agar program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah tahun ini bisa kian tinggi pencapaiannya. Sebab, adanya penambahan anggaran subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang kain ditingkatkan tahun ini, pencapaian Basuki Hadimuljono program satu juta rumah itu diyakininya bisa kian lebih baik. “Bila program satu juta rumah pada 2015 capaiannya 790 ribu unit, 2016 minimal ada 805 ribu unit. Karena anggaran FLPP-nya naik dari 2015 sekitar Rp5 triliun, 2016 sekitar Rp10 triliun, dan 2017 ini ada Rp22 triliun, kita harapkan capaiannya bisa lebih baik lagi,” kata ia di kantornya, Jakarta Kamis (12-1) dikutip dari Viva.co.id. Dia menjelaskan, optimisme pihaknya dalam pencapaian program satu juta rumah di tahun ini, juga didukung oleh sejumlah pihak, termasuk dari pihak Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI). Bahkan, diakuinya, setelah bertemu dengan kepengurusan DPP REI yang baru beberapa waktu lalu, dapat komitmen penuh bahwa pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan kian digenjot lagi di kepengurusan DPP REI saat ini. “REI sekarang, lebih radikal lagi. Saya sudah bertemu dengan kepengurusan DPP REI yang baru, mereka memang akan semakin memfokuskan pada pembangunan rumah MBR sekarang,” kata Basuki.“Jadi, saya kira, dengan adanya penambahan FLPP dan dukungan REI pada program satu juta rumah ini, maka capaiannya akan lebih kuat lagi di 2017,” ujarnya. (viva)

JAKARTA- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan peraturan premi tambahan pendanaan restrukturisasi perbankan terbit selambat-lambatnya April 2017. “Besaran dan waktu penerapan premi restrukturisasi tersebut masih dikaji,” ujar Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan di Jakarta, Kamis (12-1) dikutip dari Okezone. com. Ia mengatakan ada tiga Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) yang harus keluar April 2017, salah satunya soal premi restrukturisasi perbankan. Tenggat waktu tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang menyebutkan bahwa peraturan turunan mengenai tindakan pencegahan dan penanganan krisis harus terbit satu tahun setelah UU tersebut disahkan. Salah satu mandat dalam UU PPKSK tersebut, LPS harus menangani restrukturisasi terhadap perbankan yang bermasalah. Untuk menangani restrukturisasi tersebut, LPS juga diperbolehkan memungut premi restrukturisasi terhadap perbankan, selain premi simpanan seperti yang selama ini sudah berjalan. Fauzi mengatakan besaran premi restrukturisasi

SETKAB.GO.ID

Presiden Jokowi melakukan groundbreaking ruas jalan tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang, Jumat (17/6), Batang, Jawa Tengah.

Proyek Tol Semarang-Demak Terkendala Rob JAKARTA- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, sampai saat ini pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, sudah memasuki tahap pemasangan pondasi kaki seribu, atau jalan layang (piled slab). “(Progres sudah sampai) piled slab, sehingga air masih bisa lewat di situ. Piled slab itu kayak elevated, tetapi rendah,” kata Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Kamis (12-1) dikutip dari Viva.co.id. Ia mengakui, akibat pasang air laut (rob) yang terletak di Kaligawe

dan sebelah Timur Semarang, belum bisa ditangani oleh pemerintah setempat, maka pihaknya pun juga harus menangani hal tersebut. “Makanya, kita lagi coba ke utarakan sedikit, melalui pantai atau mungkin di laut, itu kita bikin tanggul. Dengan membuat tanggul itu dengan pintu, itu jadi sekaligus, kita buat jalan tol sambil menangani rob di Semarang,” kata Basuki. Basuki berharap, tahun ini masalah pembebasan tanah di sekitar area tersebut sudah bisa diselesaikan. Sebab, koordinasi

dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait pen lock untuk pembebasan lahan pun sudah dilakukan oleh pihaknya. “Mudah-mudahan (pendanaannya) tidak harus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Jadi, ini tetap tol, tetapi konstruksinya kita bikin konstruksi tanggul,” ujarnya. Jalan tol Semarang-Demak membutuhkan lahan seluas 1.887.000 meter persegi. Pengerjaan dibagi menjadi dua seksi, yakni Seksi I Kota Semarang dan Seksi II Kabupaten Demak. (viva)

JAKARTA- Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan jelang akhir pekan tercatat menguat Rp2.000 dibandingkan dengan perdagangan di hari sebelumnya di Rp595 ribu per gram. Kemarin, harga emas berada di posisi Rp597 ribu per gram dan harga pembelian kembali berada di posisi Rp509 ribu per gram. Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Kamis (12-1), pembelian emas ukuran 10 gram dijual di Gedung Antam seharga Rp560,5 ribu per gram atau setara Rp5,60 juta. Untuk pembelian emas ukuran 25 gram Rp555 ribu per gram atau setara Rp13,87 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp552 ribu per

gram atau setara Rp27,6 juta. Pembelian emas ukuran 100 gram Rp550,2 ribu per gram atau setara Rp55,02 juta. Sementara emas ukuran terbesar mendapatkan harga lebih murah. Untuk pembelian emas dengan ukuran sebesar 500 gram, harganya yaitu Rp547,9 ribu per gram atau setara dengan Rp273,9 juta. “Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu,” tulis manajemen dalam situs resmi Logam Mulia Antam. Adapun pembayaran pembelian kembali atau buy back dengan volume di atas satu kilogram (kg) akan dilakukan maksimal dua hari setelah transaksi dengan mengacu kepada harga buy back hari transaksi. (mtvn)

FOTO LOGAMMULIA.COM

Ilustrasi emas Antam bergerak naik jadi Rp597.000/gram.


EKONOMI 9

Haluan Lampung JUMAT, 13 Januari 2017

redaksi.haluanlampung@gmail.com

n Perkecil Impor

haluanlampung.com

Mendag Pakai Program

Sapi Wajib Bunting

JAKARTA– Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita blusukan ke pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Tujuannnya ialah operasi pasar. Ini untuk melihat pendistribusian daging sapi beku impor sekaligus sosialisasi soal daging sapi impor. Enggar mengatakan bahwa Kemedag tak hanya berpatok daging sapi impor saja. Hal ini terbukti dengan adanya rencana pemerintah menggalakan program sapi indukan, sehingga nantinya Indonesia tak perlu impor daging sapi lagi dari negara lain. “Kemarin kita bersama Pak Menteri Perekonomian Enggartiasto Lukita (Menko) pergi ke Malang untuk melihat benih. Jadi benih sapi kita persiapkan untuk program sapi wajib bunting sambil menunggu proses penambahan populasi sapi, terutama yang diperuntukkan untuk peternak,” ungkap Enggartiasto, Kamis (12/1) dikutip dari Okezone.com. Mendag pun mengatakan, Presiden telah memberikan prioritas pada peternak agar ketersediaan daging tidak akan menjadi kendala bagi Indonesia. Hanya saja untuk mengisi kebutuhan daging yang kurang sampai saat ini masih harus impor. (oke)

Ekspor Bahan Mentah Nikel dan Bauksit Dibolehkan JAKARTA- Dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2017 sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017, perusahaan juga dibolehkan mengekspor bahan mentah nikel dan bauksit. Hal itu demi mendorong industri dalam negeri.Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, pemerintah memperbolehkan untuk ekspor bahan mentah nikel dan bauksit asalkan perusahaan telah membangun smelter di dalam negeri. “Kita akan awasi, kalau tidak kita tidak akan kasih. Ekspor bijih besi kek, tembaga apa nikel yang tidak mengalami proses pemurnian lima tahun kita kasih,” terangnya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (12/1) dikutip dari Okezone.com. Selain itu, perusahaan pertambangan juga harus memenuhi kebutuhan smelter dalam negeri terlebih dahulu. Untuk nikel setidaknya harus memenuhi 30% dari kapasitas smelter. Ada jenis tertentu yang harus memenuhi kebutuhan smelter dalam negeri dulu. Sampai sekurang-kurangnya 30% dari kapasitas input pengolahan. (oke)

FOTO BERITADAERAH.COM

Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat sapi impor Australia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (25/10).

YLKI: Iklan Rokok Paling Bohong dan Harus Disetop JAKARTA- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) turut mendorong penyetopan total iklan rokok di media penyiaran. Rancangan Undangundang Penyiaran yang merupakan revisi atas UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, saat ini tengah dibahas di Komisi I DPR. Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan, secara konten,

sebenarnya iklan rokok tergolong melanggar UU Perlindungan Konsumen. Karena, rokok tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi konsumen. “Jadi, sangat tak pantas rokok itu di iklankan,” kata Tulus dalam diskusi di kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Jakarta Kamis (12-1) dikutip dari Viva.co.id.

Di samping itu, menurut ia, iklan rokok juga cenderung menyesatkan dan manipulatif. Konteks iklan rokok juga tak menggambarkan fakta yang sebenarnya, tak menyampaikan seluruh efek bahaya rokok kepada publik. “Meski semua iklan manipulatif, tetapi paling manipulatif, yaitu iklan rokok. Iklan rokok adalah produk iklan paling tak

tahun 1960 dilarang. Begitu juga di India dan Brasil,” kata dia. Terkait dampak terhadap perusahaan media, dia juga menilai tidak akan berdampak karena pemasukan iklan rokok bukan yang terbesar. “Media juga tak perlu khawatir kehilangan pemasukan karena iklan rokok juga bukan terbesar pemasukannya kini,” kata dia. (viva)

Revisi UU Minerba Tunggu Jonan,

Darmin: Tak Ada PHK

Dibanding Negara Tetangga Jumlah TKA di Indonesia Kecil JAKARTA- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong, mengingatkan agar masyarakat Indonesia tak terobsesi dengan isu tenaga kerja asing. Sehingga malah kehilangan fokus isu-isu yang sebetulnya lebih kritis, lebih penting, seperti upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Diungkapkannya, porsi tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia dinilai masih amat minim bila dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja asing oleh para negara tetangga. TKA di Indonesia hanya 0,1 persen. “Jadi sangat-sangat jauh di bawah negara tetangga, negara saingan kita seperti Singapura dan Thailand. Singapura sampai lebih 20 persen pekerjanya adalah tenaga kerja asing. Malaysia pun di atas lima persen, Thailand pun juga di atas lima persen, kita baru 0,1 persen jadi kita masih ketinggalan dibanding negara saingan kita dalam memanfaatkan tenaga kerja asing,” ujarnya Kamis (12-1) dikutip Viva.co.id. Ia menambahkan, penggunaan tenaga kerja asing yang jumlahnya masih amat kecil tak perlu menimbulkan kekhawatiran berlebihan. Apalagi jumlah TKA itu masih minim jika dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 254 juta orang. (viva)

jujur,” tambahnya. Untuk itu, dia mendorong agar DPR dapat benar-benar menuntaskan aturan melarang iklan rokok di media penyiaran. Apalagi, di negara maju dan negara penghasil tembakau lebih besar dari Indonesia, telah melarang iklan rokok. “Amerika sejak tahun 1973 iklan rokok telah dilarang total dalam bentuk apapun. Eropa

FOTO DOK SETKAB.GO.ID

Ilustrasi BPJS Kesehatan

Pemerintah Suntik BPJS Kesehatan 6,8 Triliun JAKARTA- Dengan pertimbangan menjaga kesinambungan program jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah memandang perlu menambah penyertaan modal negara RI dalam modal BPJS. Ini untuk diteruskan bagi Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Laman Setkab.go.id Kamis (12-1) melansir, atas dasar pertimbangan itu, Presiden JokoWidodo 29 Desember 2016 menandatan-

gani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Menurut PP itu, Negara Republik Indonesia menambah penyertaan modal ke dalam BPJS Kesehatan, yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penyertaan modal negara

sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 untuk menambah aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan. “Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksudRp6.827.891.000.000,00 (enam triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah),” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP tersebut. (win)

JAKARTA- Revisi aturan kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah (konsentrat) dijadwalkan diumumkan kemarin. Pengumuman ini akan dilakukan setelah sempat beredar isu bahwa pengumuman Rabu lalu. Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, kebijakan ini sudah disepakati olehnya. Keputusan dan pengumuman selanjutnya akan bergantung pada Menteri ESDM Ignasius Jonan. “Udah, kita sudah naikkan draft, tapi ya gimananya kita lihat saja. Ujung-ujungnya kan

di Permen ESDM. Tunggu aja Menteri ESDM. Sebenarnya kebijakannya sudah tinggal mereka tuangkan di peraturan baru mereka umumkan,” kata Darmin di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/1) dikutip dari Okezone.com. enurutnya, revisi aturan ini tak akan berdampak pada terjadinya pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, karyawan pada sektor minerba tak perlu khawatir dengan berbagai aturan yang nantinya terdapat dalam revisi ini.“Nanti dulu, enggak ada (PHK),” tegas Darmin. (dni)

FOTO SETKAB.GO.ID

Pertambangan mineral dan batubara.


POLITIK 10

Haluan Lampung jumat, 13 januari 2017

redaksi.haluanlampung@gmail.com haluanlampung.com

Nama Pengganti Eriawan Belum Disetujui DPP

Foto Tim PM

Calon Bupati Lambar Parosil Mabsus diarak ribuan massa pendukungnya saat menghadiri kampanye di Kebun Tebu Sumber Jaya. Parosil berjanji akan membangun infrastruktur jalan raya hingga mulus di pelosok Lambar.

Ribuan Massa Hadiri Kampanye Dialogis PM-MH

Kebun Tebu – Antusias masyarakat Lampung Barat untuk menghadiri kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut 1 Parosil MabasusMad Hasnurin sangat luar biasa. Termasuk kampanye dialogis yang dilaksanakan oleh sekretaris DPC PDI Perjuangan Lambar, Edi Novial, yang dilangsungkan di rumah pribadinya, Kamis (12/1). Sejak pagi tampak sekitar tiga ribu lebih massa dari berbagai daerah tumpah ruah di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu. Kondisi tersebut membuat tarub dan kursi

yang disiapkan tidak bisa menampung massa yang datang dari berbagai kecamatan tersebut. Bahkan pasangan ParosilMad Hasnurin yang diarak oleh kuda kepang dan ditandu dengan naik singa depok dari rumah pribadinya di Pekon Purawiwitan dengan jarak sekitar satu kilometer dari lokasi acara, penuh dengan manusia yang terus meneriakkan yelyel “PM Menang, “ seraya mengacungkan jari telunjuk sebagai simbol angka 1. Edi Novial sebagai tuan rumah mengaku terkejut dengan ramainya pendukung yang

hadir diluar dugaan dan target. “Saya sangat terharu dan bangga sekaligus berterima kasih atas kehadiran semua masyarakat. Ini luar biasa karena saya hanya mentargetkan massa yang datang sekitar 700 orang saja,” kata dia. Dalam sambutannya, Edi Novial, mengajak seluruh relawan, tim pemenangan maupun masyarakat yang hadir dalam kampanye dialogis tersebut untuk bersatu padu dalam memenangkan paslon nomor urut 1, Parosil-Madhasnurin pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lambar pada15 Februari 2017 mendatang.

“Mari kita buktikan masyarakat Kebun Tebu bisa bersatu. Mari satukan langkah, satukan pilihan, coblos nomor Satu,” pekik Edi yang disambut “PM Menang . . .” oleh peserta kampanye. Sementara, Calon Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, meminta agar masyarakat tidak terkotak-kotak dengan adanya hajat pemilihan kepala daerah di kabupaten terujung Provinsi Lampung itu. Justru kata Pakcik, panggilan akrab Parosil, masyarakat Lambar harus menjadikan momentum Pilkada sebagai perekat untuk bersatu dalam melahirkan

pemimpin baru di Lambar. “Pilihan kita boleh beda namun kita tetap bersaudara,” tagas Parosil. Pa ro s i l j u g a m e n g a j a k tim pemenangan dan relawan tetap menjaga etika dan santun dalam mengajak masyarakat Lambar untuk memilih pasangan nomor urut 1. “Jaga etika, sampaikan program yang akan dilakukan apabila kita mendapat amanah, dan saya melarang keras tim PM melakukan halhal yang tidak terpuji,” harap Parosil ditengah-tengah pekik semangat ribuan pendukungnya. (Rls PM-MH)

KPU Lampung Barat Persiapkan Logistik TPS Liwa – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Barat, saat ini masuk dalam tahapan pengadaan logistik untuk kelengkapan tempat pemungutan suara ( TPS) seperti formulir, gembok kotak suara, alat pencoblos dan alat tulis untuk panitia penyelenggara pemungutan suara. “Pengadaan logistik pemilu akan dilakukan berjenjang. Mulai dari KPU RI, KPU di tingkat provinsi dan KPU di tingkat kota/kabupaten memiliki tugas pengadaan yang berbeda-beda,” kata Komisoner KPU Lampung Barat Syarif Ediyansah, Kamis, 12 Januari 2017. KPU Lampung Barat memiliki tanggung jawab pada pengadaan logistik kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS).

“Persiapan logistik ini sendiri harus disesuaikan dengan kebutuhan per TPS-nya baik alat tulis, tinta dan kertas serta kebutuhan lainnya. Mudahmudahan semuanya bisa terpenuhi dengan jatah dan jumlah yang kami persiapkan,” kata Syarif. Sebelumnya Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Lampung, Kombes Sulistyaningsih menyampaikan jajarannya bersama pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lampung Barat melakukan pengawalan distribusi surat suara. “Dalam pelaksanaannya diawasi langsung dari pihak KPUD, Panwas serta anggota Polres Lambar,” katanya Kamis (12/1/2017).(Lpc) haluan lampung/wan

Tim Gakumdu Periksa Sahdan

FOTO IST

Ada 58 Politik Dinasti di Indonesia Jakarta – Sebanyak 58 kepala daerah di Indonesia diketahui dijabat secara turun menurun oleh satu keluarga. Politik dinasti itu berkembang sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. “Nah selama otonomi ada 58 politik dinasti di Indonesia yang tercatat dikemendagri,” kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng di Bakkoel Coffe, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017). Robert mengatakan, terdapat tiga jenis politik dinasti di Indonesia. Pertama, model dinasti regenerasi di Kediri, Jawa Timur. Di mana seorang kepala daerah telah menguasai Kediri selama 20 tahun. Ia diketahui mencalonkan tiga istrinya setelah masa jabatannya berakhir. “Yang paling tua dinasti Kediri. Dari 1999, dua periode, di 2009 yang maju istri kedua, di 2016 istri pertama dan ketiga, yang menang istri pertama,” kata Robert. Kedua, kata Robert, model dinasti cabang yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Selatan. Model ini memungkinkan pihak keluarga menjabat sejumlah posisi penting di eksekutif dan legislatif. Berikutnya, model dinasti lintas daerah yang terjadi di Banten, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. “Ini berkembang biak 5 dari 7 daerah dikuasai oleh satu keluarga. Hampir satu daerah dikuasai, enggak cuma eksekutif, tapi juga DPRD,” ujarnya. Menurutnya, politik dinasti berpotensi menimbulkan korupsi dan tidak membawa manfaat bagi pemerintahan daerah. “Enggak ada yang bagus kalau dipimpin dinasti. Ini menghambat keadilan dan merusak birokrasi dan sistem anggaran,” katanya. (Ant)

Debat Publik Pilkada Sesi Terakhir

Jaksa Gakumdu saat meminta keterangan Sahdan (kiri) yang melaporkan dugaan politik uang yang dilakukan HANDOYO.

Petugas KPU Lambar sedang melakukan pelipatan kertas suara dan logistik pilkada yang akan dikirim ke seluruh kecamatan dalam rangka persiapan Pilkada yang digelar 9 Febriari yang akan datang.

Gedongtataan – Nama-nama yang diusulkan DPC PDIP Pesawaran dalam proses Peragantian Antar Waktu (PAW ) Anggota DPRD Pesawaran yang sebelumnya dijabat Eriawan, dan saat ini menjadi wakil bupati di kabupaten setempat, belum mendapat persetujuan DPP PDIP. Hal ini diungkapkan Ketua DPC PDIP Pesawaran, M Nasir, Kamis (12/1). “Ya saat ini belum mendapat persetujuan dari pusat, jadi belum ada penggantinya,” ujar M Nasir saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya. Dikatakan dia, partai sudah mengusulkan beberapa nama sebagai pengganti Eriawan di DPRD, setelah adanya penetapan dari KPU terkait penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran bulan Agustus 2015 lalu. “Nama sudah diusulkan, tapi sekarang ya belum dapat persetujuan, kalau kita sih harapannya ya segera digantikan,” jelas Nasir, seraya mengatakan nama yang diusulkan dirahasiakan, karena itu merupakan urusan internal partai. M Nasir, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Pesawaran tersebut mengungkapkan, bahwa saat ini daftar anggota DPRD yang ada berjumlah 44, sebelumnya 45, karena Eriawan sudah menjadi wakil bupati. Dibandingkan dengan proses PAW di DPRD Provinsi terhadap Dendi Ramadhona, yang tergolong cepat, dimana dalam hitungan bulan, sudah dilakukan PAW. Nasir mengungkapkan, harapannya sama seperti itu, namun prosesnya lama. “Ya, kita berharap cepat, tapi ini memang lama, ya kita tunggu saja, mudah-mudahan beberapa waktu ini selesai,” tutur dia. (Toni/Mus)

MENGGALA – Tim Gabungan Hukum Terpadu (Gakumdu) memeriksa Sahdan AP sebagai pelapor dugaan politik uang yang dilakukan pasangan Hanan A Rozak-Heri Wardoyo (HANDOYO) saat menggelar kampanye di Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) Lampung, Jumat, 6 Januari 2017. Hadir pemeriksaan di kantor Panwaslu, Rabu malam pukul 20:00 WIB (11/1/), tiga

orang jaksa fungsional dari Kejaksaan Negeri Menggala masing-masing Gegana, Safriyadi dan Purnomo serta dari Polres Tulang Bawang dipimpin langsung Kasat Reskrim AKP Efendi SIK beserta jajaran. Sebelumnya, Sahdan AP bersama dua orang saksi yakni Taufik dan Muhktar melapor ke panitia pengawas pemilu (Pamwaslu) Tuba, terkait dugaan politik uang yang dilakukan Tim calon no urut 2 (HANDOYO).

“Tim HANDOYO melalui RT membagikan dana sebesar Rp50 ribu setiap rumah untuk 75 KK, dan sebuah jam dinding dengan gambar pasangan nomor urut 2 yang dibagikan melalui karang taruna setempat,” terang Sahdan. Sahdan menambahkan, dirinya menginginkan pesta demokrasi yang bersih dan sehat, sehingga atas nama masyarakat Tulangbawang berani melaporkan kejadian tersebut. (Wan).

Pringsewu – Debat publik terbuka atau debat kandidat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Pringsewu akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada Kamis (12/1/2017), pukul 14.00, di Hotel Balong Kuring Pringsewu. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kabupaten Pringsewu, A Andoyo. Ia mengatakan debat kandidat antarpasangan calon bupati dan wakil bupati mengangkat tema Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dengan provinsi dan nasional serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. “Iya ini debat publik yang terakhir kita laksanakan. Sebelumnya kita telah menggelar debat publik terbuka antarcalon bupati pada 15 Desember 2016 lalu dan antarcalon wakil bupati pada 29 Desember 2016 lalu,” kata dia kemarin (12/1). Ia menjelaskan debat tersebut akan dimoderatori Dr. Budiono dengan tim penyusun materi Prof. Dr. Wan Abbas Zakaria dan Prof. Dr. Heriyandi dari Universitas Lampung serta Prof. Dr. Saripudin Basyar dari Institut Agama Islam Negeri Radin Intan Lampung. (Lpc)


Haluan Lampung juMAT, 13 januari 2017

Dinas...

Sambungan Hal - 1

semua pengecer,Gapoktan,kelompok tani dan juga Upt pertanian pringsewu,” terangnya. Menurut peraturan pemerintah penjualan pupuk bersubsidi untuk petani harus sesuai dengan RDKK kalau tidak sesuai RDKK itu menyalahi dan itu bisa kena pidana. Saya akan kroscek kesemua pihak baru setelah itu kita bisa mengambil tindakan. “Kalau menyalahi jelas ada pidananya,” kata Maryanto di ruang kerjanya, Rabu (11/01) Diberitakan sebelumnya, Pengadaan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Pringsewu pada tahun 2015 dan 2016 diduga tidak sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Pasalnya, semenjak tahun 2016 lalu, tiga gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang berada di Pekon Fajaresuk, Bumiayu dan Bumisari Kecamatan Pringsewu yang berada dibawah naungan Kios “Jaya Tani” yang beralamat di Kelurahan Fajaresuk, tidak lagi mengajukan penebusan pupuk bersubsidi melalui kios setempat. “Karena di tahun 2016 lalu tidak ada pengajuan penebusan pupuk dari tiga Gapoktan itu, makanya saya tidak berani mengajukan permohonan penebusan kedistributor. Kalaupun di tahun-tahun sebelumnya ada penebusan pupuk, itu hanya dilakukan oleh satu Gapoktan dan tiga kelompok tani saja,” ungkap Bambang Hartono, yang mengaku menjadi pengecer pupuk bersubsidi sejak tahun 2013 dari Kios Jaya Tani. Menurut Bambang, semenjak dirinya menjadi pengecer pupuk dan mendapatkan Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPJB), dan ditandatangani antara dirinya dengan CV Makmur Perkasa (Distributor), 11 kelompok tani yang tergabung kedalam tiga Gapoktan memang tidak seluruhnya aktif menebus pupuk melalui kiosnya. “Dari 11 kelompok tani yang tergabung kedalam tiga Gapoktan ini, total kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK yakni sekitar 180 ton/tahun yang harus saya tebus ke distributor. Permasalahan ini sudah sempat saya sampaikan ke dinas pertanian melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan juga kepala unit pelaksana teknis (UPT) pertanian kecamatan pringsewu, namun tidak ada tanggapan dan tindaklanjut,” paparnya. Bambang menegaskan, pihaknya juga sempat menelusuri kelapangan guna memastikan, apa yang menjadi kendala dan masalah dari Gapoktan hingganya mereka tidak lagi mau menebus pupuk. “Saya sempat membuka komunikasi kepada Gapoktannya, namun tidak juga ada penyelesaian, termasuk saat mereka saya ajak duduk bersama, berkumpul dan bermusyawarah,” ungkapnya. Iswahyudi, Ketua Gapoktan di Kelurahan Fajaresuk yang sempat dikonfirmasi mengakui kalau anggota kelompok tani (Poktan) dibawan naungan Gapoktannya, sejak 2016 lalu tidak lagi menebus pupuk ke Kios Jaya Tani (Bambang Hartono). “Saat kami (petani) membutuhkan pupuk seperti NPK, tapi disana malah tidak tersedia. Untuk itu, anggota kami kemudian menebus pupuk ke Kios Sinar Jaya (Hi.Tusiman),” jelas Iswahyudi saat ditemui dikediamnya belum lama ini. Diakui Iswahyudi, kalau Kios Sinar Jaya selama ini merupakan pengecer pupuk bersubsidi untuk wilayah kerja di Pekon Fajar Agung. “Memang seharusnya tidak bisa dan boleh, anggota saya menebus pupuk ke kios milik pak Hi. Tusiman, tapi mau gimana lagi, sebab kami (petani) disini butuh pupuk saat musim tanam,” beber Iswahyudi. Sementara itu, Hi. Tusiman, pengecer pupuk bersubsidi dari Kios Sinar Jaya saat dikonfirmasi menjelaskan, kalau dirinya merupakan salah satu distributor pupuk bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Tanggamus. Namun lanjut Tusiman, dirinya juga menjadi salah seorang pengecer pupuk bersubsidi diwilayah Kabupaten Pringsewu. “Wilayah kerja saya adalah pekon fajar agung. Kalaun untuk kelurahan fajaresuk, bumiayu dan bumisari, itu memang dibawah naungan dan wilayah kerja dari saudara bambang hartono,” pungkasnya Untuk diketahui, sesuai dengan SPJB yang ditanda tangani dan dimiliki Kios Jaya Tani, adapun wilayah kerja pembagian pupuk bersubsidi meliputi tiga wilaya yakni Kelurahan Fajaresuk, Pekon Bumi Ayu dan Bumisari, dengan total jumlah kelompok tani (poktan) sebanyak 11 dengan 3 (tiga) Gapoktan. Untuk di Fajaresuk meliputi tujuh (7) kelompok tani (Poktan), Pekon Bumi Ayu sebanyak 3 Poktan dan Bumisari sebanyak 2 Poktan. (zal/aan)

Tempat...

Sambungan Hal - 1

Bangunan itu terdiri sebanyak 16 cafe remang-remang, 35 bangunan yang menggunakan listirk ilegal, sejumlah deretan bangunan semi permanen di pinggiran Jalan Soekarno Hatta, dan lebih dari 50 lapak pedagang yang ada disekitar PKOR. Dengan tindakan secara preventif dan persuasif membuat pemilik bangunan menerima untuk lapaknya dibongkar. “Kita bersyukur, informasi yang didapat dari intelijen kita tadi malam saat pengosongan tidak ada perlawanan dari mereka. Karena memang menyadari memang ini dangunan liar dan bahkan ada yang menggunakan listrik ilegal,” terangnya. Saeful berharap, tindakan tersebut menjadi langkah pengembalian fungsi PKOR menjadi sarana olah raga kembali dan masyarakat juga sangat mendukungnya. (rik/aan)

Flyover...

Sambungan Hal - 1

gawasan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN) Kementerian PU-Pera perwakilan Lampung mengaku tidak pernah diajak berkoordinasi ataupun berkomunikasi dengan Pemkot terkait pembangunan flyover MBK. Salah satu pejabat pembuat komitmen (PPK) ruas jalan nasional di P2JN mengatakan sudah dua kali pihaknya tidak diajak koordinasi dengan Pemkot terkait penggunaan jalan nasional. Pertama saat pembangunan taman di Tugu Juang dan kini pembangunan flyover. “Karena yang namanya jalan nasional di bawah KemenpuPera apa pun aktivitas di atasnya harus seizin kementerian karena menyangkut lahan millik pusat,” kata PPK yang enggan disebut namanya itu, kemarin. Ia memaparkan PPK Wilayah V memiliki wewenang atas jalan nasional mulai dari Jalan Soekarno-Hatta (bypass) hingga Bakauheni, lalu jalan di dalam kota mulai dari Jalan Zainal Abidin Pagaralam—Jalan Teuku Umar, dan Jalan Sriwijaya hingga Pelabuhan Panjang. “Mungkin langsung ke kementerian pusat koordinasinya,” ujarnya. (aan/lpsc)

UMP...

Sambungan Hal - 1

lah karyawan tetap maupun tenaga kontrak Lampung Utara pada 2016. “Untuk pelaksanaan agar UMK yang diberlakukan dipatuhi, pihaknya akan melakukan monitoring atau pengawasan secara terpadu di perusahaan-perusahaan yang ada di Lampura sekitar Maret sampai April mendatang,” kata Sundalini. (aan/lpsc)

SAMBUNGAN 11 redaksi.haluanlampung@gmail.com

Jual... pan kami akan turun demo,” kata Herwandi. Diberitakan sebelumnya, Proses Tender sejumlah proyek di DPU Kabupaten Pesawaran tahun 2016, terindikasi sudah dikondisikan (Kocok Bekem). Bahkan, dari informasi yang didapat, pengkondisian paket proyek diduga dilakukan oleh kerabat dekat Bupati berinisial ( Y) yang mengatur paket proyek di Dinas tersebut. Dari hasil temuan dilapangan dan menurut keterangan sumber, mayoritas pemenang tender nilai penawarannya sangat mendekati harga perkiraan sendiri (HPS), peserta tender hingga susunan peserta mayoritas sama dinilai sangat kecil kemungkinannya terjadi karena kebetulan. Hal ini tentunya menyalahi peraturan presiden (perpres) No 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut membuat LSM Barisan Anak Lampung Anti Koupsi (Balak), meminta pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dapat mengambil sikap dengan turun ke lapangan guna mengungkap dugaan yang dimaksud. “Jika melihat dari pemberitaannya persoalan proyek-proyek Dinas PU Pesawaran itu sangat parah. Pemenang tender mayoritas harga penawarannya dekat dengan HPS, bahkan banyak penawaran kurang dari satu persen. Susunan peserta yang mendaftar disetiap paket proyeknya mayoritas sama. Itu kecil kemungkinan terjadi secara alamiah atau karena kebetulan, jadi wajar

haluanlampung.com

Sambungan Hal - 1

jika muncul kecurigaan tender itu dikondisikan,” cetus Herwandi Agusta, Ketua LSM Balak, Senin Menurutnya, dengan fakta-fakta yang ditemukan itu maka patut diduga tender itu telah menyalahi perpres No 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Masalah yang ditemukan itu masuk dalam indikator persekongkolan dalam tender seperti yang dimaksud Perpres pengadaan barang dan jasa. Dalam UU anti persaingan tidak sehat juga dikenal istilah bid rigging sebagai praktek anti persaingan yang bisa terjadi diantara para pelaku usaha yang seharusnya saling merupakan pesaing dalam suatu lelang. Bid rigging dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan yang menyamarkan adanya persaingan untuk mengatur pemenang dalam suatu penawaran lelang (tender) melalui pengelabuan harga penawaran,” terangnya. Dalam perpres pengadaan barang dan jasa, lanjutnya, juga dijelaskan indikatorindikator persekongkolan dalam tender seperti adanya kesamaan dokumen teknis, seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS, adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali dan lainnya.”Artinya ada dugaan tender itu mengakangi Pepres pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya. Sekedar diketahui, tender sejumlah proyek tahun 2016 milik DPU Pesawaran diduga kuat dikondisikan, seperti tender proyek Peningkataan

Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Mulya Sari Kecamatan Way Ratai senilai Rp 611 juta dan tender proyek Peningkataan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Dusun Sukadamai, Kalirejo, Mekar Desa Wates Kecamatan Way Ratai senilai Rp611 juta. Kedua proyek ini sama-sama dimenangkan oleh CV. Akbar Kesuma dengan peserta tender mayoritas sama, nilai penawaran sama, bahkan yang memasukan penawaran di dua paket proyek ini hanya CV Akbar Kesuma. CV Akbar Kesuma memenangkan tender dua proyek ini sama-sama dengan nilai penawaran Rp 607.030.000 atau hanya turun Rp4,3 juta (0,7 persen) dari HPS. Sementara peserta tendernya diantaranya CV. Akbar Kesuma, CV. Nusa Desain Konsultan, CV. Naira Karya Mandiri, CV.Ildatu Tourisndo Tehnik, PT.Santi Cahaya Abadi. Modus serupa juga pada tender proyek Peningkatan Jalan sampai Hotmix ruas jalan Negeri Sakti - Dusun Solahudin Kecamatan Gedong Tataan senilai Rp1,750 Miliar dan proyek Peningkatan Jalan sampai Hotmix ruas jalan Toto Harjo - Anglo Kecamatan Way Ratai senilai Rp2,7 Miliar. Kedua proyek ini juga dimenangkan oleh satu perusahaan yakni CV. Delapan Belas dengan penawaran mendekati HPS, peserta tender dan peserta yang memasukkan penawaran sama. Untuk proyek Peningkatan Jalan sampai Hotmix ruas jalan Negeri Sakti - Dusun Solahudin Kecamatan Gedong Tataan senilai Rp1,750 Miliar dimenangkan oleh CV.Delapan Belas dengan penawaran Rp1.741.000.000 atau hanya turun Rp9 juta

(0,5 persen) dari HPS. Sementara, tender proyek Peningkatan Jalan sampai Hotmix ruas jalan Toto Harjo - Anglo Kecamatan Way Ratai dimenangkan oleh CV Delapan Belas dengan penawaran Rp 2.682.000.000 atau hanya turun Rp18 juta (0,6 persen) dari HPS. Peserta tender dua proyek ini yang memasukkan penawaran adalah tiga perusahaan yang sama dan nilai penawaran sama-sama mendekati HPS, seperti pada tender proyek Peningkatan Jalan sampai Hotmix ruas jalan Negeri Sakti - Dusun Solahudin Kecamatan Gedong Tataan terdapat tiga perusahaan yang memasukkan penawaran dan sama-sama mendekati HPS yakni CV. Delapan Belas memasukkan penawaran Rp 1.741.000.000, CV. Makmur Aman Jaya memasukkan penawaran Rp 1.742.425.000, dan CV.Akbar Bersaudara memasukkan penawaran Rp 1.745.500.000. Sementara,pada tender proyek Peningkatan Jalan sampai Hotmix ruas jalan Toto Harjo - Anglo Kecamatan Way Ratai perusahaan yang memasukkan penawaran adalah perusahaan yang sama yakni CV. Delapan Belas dengan nilai penawaran Rp2.682.000.000, CV.Makmur Aman Jaya dengan penawaran Rp 2.687.000.000, d a n C V. A k b a r B e r s a u dara dengan penawaran Rp2.691.145.000. Indikasi tender kurung juga ditemukan pada tender proyek Peningkatan Jalan sampai Hotmix Ruas Jalan Kalirejo - Pujorahayu Kecamatan Negeri Katon senilai Rp1,4 Miliar dan proyek Peningkatan Jalan sampai Hotmix Ruas Jalan Way Urang - Harapan Jaya Kecamatan Padang Cermin senilai Rp2

Sambungan Hal - 1

DPRD... tai Golkar ini menegaskan, perombakan total manajemen merupakan jalan terbaik. Bukan saja mengganti dirut, namun seluruh jajaran direksi dan kepala cabang yang dinilai tidak mampu dan lamban dalam bekerja. Di era globalisasi persaingan antar bank semakin ketat, untuk itu dibutuhkan SDM yang handal dan siap all out bekerja mati-matian demi kemajuan bank milik masyarakat Lampung ini. Kalangan pegawai dan manajer harus giat bekerja untuk memotivasi bank ini agar lebih maju dan berkembang, bukan bekerja seadanya atau status quo. Kalau masih kinerjanya memburuk maka bakal ditinggalkan nasabahnya,” ujar Ismet pada Haluan di kantornya, Kamis (12/1). Hal senada diungkapkan Noverisman Subing anggota Komisi III DPRD Lampung. Politisi PKB ini menyatakan, beberapa bulan lalu pihaknya sudah memberi “warning” dan mengingatkan pihak manajemen Bank Lampung, terkait banyaknya komplain masyarakat soal pelayanan pada nasabah dan aturan birokrasi kaku terhadap pengusaha kecil yang mengajukan kredit mikro. Bahkan ratusan nasabah mundur di Lampung Selatan dan Lampung Tengah lalu berpindah ke bank lain.

Diungkapkan, pihaknya saat itu sudah meminta pada eksekutif dalam hal ini gubernur agar segera menggelar RUPS untuk melakukan perombakan manajemen karena kinerja bank yang terus menurun dan laba berkurang. Ditambah lagi adanya gejolak karyawan yang tidak puas dengan kepemimipinan manajemen yang baru. Kami selalu mengingatkan agar Bank Lampung bekerja profesional, ujar dia. Politisi PDIP Watoni Nurdin menyatakan, kalau Bank Lampung ingin maju haris merombak mental dan inovatif, jangan cuma mempertahanklan status quo dan cepat puas dengan kondisi yang ada. Kinerja harus ditingkatkan dan jangan takut untuk melakukan perubahan demi kebaikan. Anggota Komisi IV DPRD Lampung ini setuju dilakukan perombakan direksi di Bank Lampung termasuk pimpinan wilayah atau kepala cabang yang dinilai tidak mampu dalam perubahan. Karena persaingan perbankan semakin ketat maka diperlukan SDM yang handal untuk meningkatkan kinerja. Jangan sampai kami mendengar laporan ABS (asal bapak senang), kenyataannya keropos, ujar mantan pengacara ini saat dihubungi terpisah.

Sementara Suprapto dari PAN menyatakan, Bank Lampung harus berubah dan memperbaiki kinerja, agar bisa dipercaya masyarakat. Jangan sampai bank ini hanya minta menambah modal kerja, ternyata kinerjanya menurun dan mengecewakan masyarakat. Jangan mengelola perbankan seperti birokrasi pemerintahan, namun harus dilakukan sebagai wira usaha yang handal agar bisa bersaing dengan perbankan BUMN atau swasta lainnya, kata mantan Pemred Radar Lampung ini. Sebelumnya Gubernur Lampung Ridho Ficardo menyatakan, berdasarkan rapat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Hotel Novotel, Selasa (10/1) telah disepakati menunjuk Plt (Pelaksana Tugas) Dirut Purwantari Budiman yang sebelumnya menjabat Komisaris Utama Bank Lampung. Ha l i t u d i u n g k a p k a n Ridho Ficardo usai RUPS yang dihadiri seluruh bupati/walikota se Lampung sebagai pemegang saham, diantaranya Bupati Lamsel Zainudin Hassan, Bupati Lamteng Mustafa, Bupati Lampura Agung Ilmu Negara dan lain-lain. Ridho menyatakan, Bank Lampung memerlukan perbaikan kinerja, agar bisa mengejar bank lainnya diten-

gah persaingan usaha perbankan. Dia memaparkan, Bank Lampung harus bekerja keras dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Selain itu juga efisiensi dalam pengelolaan keuangan tanpa mengurangi kualitas pelayanan pada usaha mikro. Menurut dia, dalam manajemen itu biasa ada yang suka dan tidak suka dengan pimpinan, namun tidak memperngaruhi kinerja Bank Lampung yang sudah cukup bagus. Karena itu Bank Lampung dituntut responsif dengan perubahan untuk kebaikan mendatang, ujarnya. Dikatakan, pihaknya akan mencari sosok Dirut Bank Lampung yang baru yang lebih berpengalaman, agar kedepannya bisa lebih maju lagi. Untuk itu pemilihan calon Dirut memerlukan waktu karena harus koordinasi dengan BI dan OJK, ujar dia. Sebelumnya PT Bank Lampung bakal dijabat pelaksana tugas (plt). Pasalnya, dirut bank milik pemerintah daerah itu, Mangkoe Sasmito, mengundurkan diri sejak akhir Desember. Alasan pengunduran diri Mangkoe Sasmito karena kondisi kesehatannya yang tidak stabil setelah terkena serangan stroke ringan beberapa waktu lalu. Akibat sakit itu aktivitasnya

terganggu, padahal kini Bumi Ruwa Jurai terjadi pelambatan ekonomi. Karena langsung digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menunjuk plt dirut Bank Lampung yang akan memegang komando di bank pembangunan daerah (BPD) itu. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo sebagai pemegang saham membenarkan Mangkoe Sasmito telah menyampaikan pengunduran dirinya. Alasan kesehatan yang menjadi penguatnya untuk mundur dari orang nomor satu di manajemen Bank Lampung. “Dia (Mangkoe Sasmito) langsung menghadap ke saya,” kata Gubernur, Senin (9/1) malam. Menurut Gubernur, RUPS dilaksanakan Selasa. Hal itu dilakukan sesuai aturan perbankan, agar segera mencari sosok untuk melaksanakan tugas dan fungsi dirut sementara, sebelum dipilih dirut definitif. “RUPS digelar hari ini untuk menunjuk plt dirut. Selain itu juga diagendakan mendengar laporan keuangan,” kata Ridho. Sejumlah kandidat plt dirut menjadi pertimbangan dalam RUPS, tetapi sumber di Bank Lampung menyatakan calon kuat plt dirut Bank Lampung akan langsung dijabat Komisaris Utama Purwantari Budiman. Ilh

Sambungan Hal - 1

Mukhlis... pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yakni manusia yang hidup dalam fitrahnya : yakni serasi– selaras dan seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrowi, antara kehidupan pribadi dan kehidupan sosial”, Jelasnya. Kemudian semua program pembangunan itu tidak akan banyak manfaatnya apabila masyarakat tidak merasa memiliki dan merasakan manfaat-nya. tentu segala keberhasilan yang telah kita

Miliar. Kedua proyek ini juga dimenangkan oleh satu perusahaan yakni CV. Ratu Muli Permai dengan peserta yang memasukkan penawaran sama, nilai penawaran samasama mendekati HPS dan peserta tender mayoritas sama. Un t u k t e n d e r p r oy e k Peningkatan Jalan sampai Hotmix Ruas Jalan Kalirejo - Pujorahayu Kecamatan Negeri Katon dimenangkan CV. Ratu Muli Permai dengan penawaran Rp 1.394.000.000 atau hanya turun Rp6 juta dari pagu, sedangkan Peningkatan Jalan sampai Hotmix Ruas Jalan Way Urang - Harapan Jaya Kecamatan Padang Cermin dimenangkan oleh CV. Ratu Muli Permai dengan penawaran RpRp 1.988.000.000 atau hanya turun Rp12 juta dari HPS. Peserta tender kedua proyek ini yang memasukkan penawaran juga sama. Un t u k t e n d e r p r oy e k Peningkatan Jalan sampai Hotmix Ruas Jalan Kalirejo - Pujorahayu Kecamatan Neger i Katon yang memasukkan penawaran adalah CV. Ratu Muli Permai dengan nilai penawaran Rp 1.394.000.000, CV. Valentine Jaya memasukkan penawaran Rp 1.395.200.000, terakhir CV. Jaya Selamanya memasukkan penawaran Rp1.397.550.000. Ketiga perusahaan itu juga yang memasukkan penawaran pada tender proyek Peningkatan Jalan sampai Hotmix Ruas Jalan Way Urang - Harapan Jaya Kecamatan Padang Cermin yakni CV. Ratu Muli Permai harga penawarannya Rp 1.988.000.000, CV.Valentine Jaya memasukan penawaran Rp 1.991.000.000, dan CV. Jaya Selamanya memasukkan penawaran Rp 1.994.550.000. (Heng)

capai tidak dapat dilepaskan juga dari keberhasilan masyarakat mendukung program – program tersebut. adapun kekurangan yang masih kita rasakan juga harus secara bersama kita atasi dan dicarikan jalan keluarnya. “Hari ini pelantikan pengurus majelis dzikir baitul mukhlisin. kepada segenap pengurus yang telah dilantik saya ucapkan selamat. jadikan wadah majelis dzikir ini sebagai sarana mendekatkan diri kapada allah dengan

selalu mencintai al qur’an bahkan lebih jauh dari itu, majelis dzikir ini dapat ikut berperan memberantas buta aksara qur’an di kalangan masyarakat kita. untuk itu, saya mengingatkan di hadapan saudara – saudara pengurus majelis dzikir terbentang tugas mulia yang cukup berat”, Pungkasnya. Sementara itu ketua umum Dra. Hj. Zelda Naturi MM menyampaikan berdasarkan Keputusan dewan pembina no DP /01/KPTS /X/ 2016

tentang pengangkatan pengurus majlis ta’lim Baitul Mukhlisin Masa Bakti 20172022 tanggal 03 Oktober 2016. Disampaikannya juga bahwa di Lampung Barat di Bagun tahun 2010 lalu dan beriring waktu organisasi ini berubah menjadi majlis dzikir. Peran yang sangat penting di Lambar pengurus majlis dzikir ini sangatlah penting terutama untuk kehidupan sehari-hari hari dan juga untuk kedepannya. Selanjutnya tujuan dari

kegiatan ini adalah karena saat ini marak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan ,serta anak- anak kemudian terhadap penyalahgunaan narkotika khusunya di kalangan remaja.” kami menghimbau kepada anggota majlis ta’lim agar menjaga kekompakan dan kebersamaan ini terus dapat terbina dan di tingkatkan lagi demi tetap terlaksananya kegiatan acara Istiqomah “ ,jelasnya. (aan/hms)


PARIWARA 12

JUMAT, 13 januari 2017

Jembatan Cable Stayed Wonosobo-Semaka Terpanjang di Sumatera

JEMBATAN kabel stayed, yang baru selasai di bangun pada akhir Tahun 2016 lalu. Jembatan merupakan jalan penghubung antara Pekon Karang Anyar, Kecamatan Wonosobo dan Pekon Karang Rejo, Kecamatan Semaka, akhirnya di resmikan langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Bupati Tanggamus Hi.Samsul Hadi,M.Pd.I, Rabu (11/1). Jembatan yang memiliki sebutan lain ‘jembatan merah’ itu diklaim, merupakan jembatan gantung yang pertama ada di Sumatera, hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabu-

paten yang berjuluk Begawi Jejama tersebut. Peresmian itupun, turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Tanggamus Drs.Hi.Mukhlis Basri, Kapolres Tanggamus AKBP Ahmad Mamora, Dandim 0424 Tanggamus Letkol (Inf ) Hista Soleh Harahap, anggota DPRD asal dapil 1 Diki Fauzi dan Ahmadiyan. Kemudian para asisten, staf ahli, kepala SKPD, Camat Wonosobo, Camat Semaka, Uspika, kepala pekon di dua kecamatan dan masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Riswanda Djunaidi mengatakan, pembangu-

nan jembatan kabel stayed dilakukan dalam dua tahap, yakni di tahun 2015 abutment (bagian bawah jembatan) dan tiang pancang dikerjakan PT Bungo Intan, dengan nilai kontrak Rp2.810.777.000, lalu tahun 2016 dikerjakan PT Tatayan Karya Abadi dengan nilai kontrak Rp13.523.438.000. “Jembatan ini memiliki panjang 108 meter, lebar 2,5 meter dan tinggi 22 meter. Jembatan dengan menggunakan kontruksi kabel stayed yang menghubungkan dua kecamatan ini merupakan yang pertama di Sumatera, pertama yang miliki jembatan ini adalah Sukabumi, dalam perencanaan dan pelaksanaanya kami selalu berkoordinasi dengan Pusat Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR),” ujar Riswanda. Plt. Bupati Tanggamus Samsul Hadi, mengatakan, dengan adanya jembatan ini maka dapat membuka terisolasinya wilayah Kecamatan Semaka bagian timur. “Tadinya sebelum ada jembatan jarak tempuh dari Wonosobo ke Semaka bisa lama, namun setelah ada jembatan ini selisih waktu bisa dipangkas 30 menit. Jembatan ini juga bisa dilalui roda empat, hal ini tentu akan mempengaruhi masalah ekonomi. Ada banyak penghematan, seperti efesiensi bahan bakar bagi kendaraan, ongkos angkut hasil bumi juga bisa menurun, sehingga memacu percepatan ekonomi masyarakat,” kata Samsul. Ia juga berpesan agar, masyarakat dapat menjaga jembatan dengan tidak merusak sehingga bisa awet. “Dijaga jangan dicoret-coret, bautnya jangan dicopot, kalau hal itu dilakukan tentu akan membahayakan kita semua. Sebab jembatan ini bukan hanya sarana transportasi, tapi juga bisa berfungsi sebagai sarana wisata dan akan tumbuh pedagang-pedagang kecil, sebab

c m y k

Plt Bupati Tanggamus, Hi.Samsul Hadi,M.Pd.I didampingi Sekda Tanggamus Drs.Hi.Mukhlis Basri, Kapolres Tanggamus AKBP Ahmad Mamora, Dandim 0424 Tanggamus Letkol (Inf) Hista Soleh Harahap saat meninjau dan meresmikan Jembatan Kabel Stayed yang menjadi penghubung antara Pekon Karang Anyar, Kecamatan Wonosobo dan Pekon Karang Rejo, Kecamatan Semaka, Rabu (11/1/17). Semaka ini banyak orang-orang kreatif seperti di Sedayu banyak yang pintar olah kopi khas Semaka, itulah harapan kita agar perekonomian bagus, kesejahteraan bagus dan saya yakin angka kriminal dapat menurun,” harapnya. Tokoh masyarakat Semaka Susilo mengaku senang dan bangga atas dibangunnya jembatan merah. Ia berharap jembatan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat didua kecamatan. “Saya mewakili masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Tanggamus yang sudah membangun jembatan. Kami masyarakat sangat mendukung pembangunan jembatan ini, sebagai buktinya, tak ada satupun barang yang hilang selama proses pembangunan jembatan. Dan kami harap agar pemkab tidak berhenti di pembangunan jembatan, sebab sarana jalan di wilayah Semaka juga masih perlu perbaikan,” tandasnya. (ADV)

pemberhentian Diberitahukan kepada pemerintah daerah, instansi/ badan/kantor, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, swasta, para pembaca se-Kabupaten Lampung Barat dan sekitarnya, bahwa nama di bawah ini: Nama : Eko Prasetio Jabatan : Kepala Biro Domisili : Lampung Barat Dengan ini manajemen PT. Lampung Jaya Abadi selaku penerbit Harian Haluan Lampung memberhentikan dengan tidak hormat kepada Saudara Eko Prasetio sejak tanggal Rabu, 6 April 2016. Kepada yang bersangkutan dilarang berkegiatan jurnalistik dengan mengatasnamakan wartawan atau Kepala Biro Harian Haluan Lampung di Lampung Barat dan sekitarnya. Kepada yang bersangkutan untuk melunasi tunggakan adminsitrasinya. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib Demikian pemberitahuan pemberhentian ini disampaikan.

Pemimpin Umum/Redaksi Hengki Ahmat Jazuli

c m y k


Haluan Lampung - Jumat, 13 Januari 2017